Ketetapan Muker Viii Ikm Ftui (17!9!2015)

KETETAPANMUSYAWARAHKERJAVIII

IKATANKELUARGAMAHASISWAFAKULTASTEKNIK

UNIVERSITASINDONESIA

KETETAPANMUSYAWARAHKERJAVIII

IKATANKELUARGAMAHASISWAFAKULTASTEKNIK

UNIVERSITASINDONESIA

IKATAN KELUARGA MAHASISWAFAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya Mahasiswa adalah manusia terdidik penerus bangsayang didasari oleh semangat perjuangan bersama, cita – cita luhur para pendahulu,dan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka diperlukan suatu wadah perjuangan bagimahasiswa agar terciptanya kehidupan yang positif, harmonis, dan salingmembangun sebagai suatu keluarga di dalamnya.

Perjuangan mencapai cita – cita serta proses pendewasaan yang dilalui olehMahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia telah sampailah pada awalperubahan yang menyatukan perbedaan di dalamnya.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan olehsatu sikap moral bersama yang bertujuan untuk membentuk Mahasiswa yangberguna bagi agama, bangsa, dan negara, maka dengan ini kami menyatakanterbentuknya Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia(IKM FTUI).

Kemudian daripada itu, disusunlah IKM FTUI itu dalam suatu Garis – garisBesar Haluan Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia,Peraturan Dasar, dan Peraturan Rumah Tangga Ikatan Keluarga MahasiswaFakultas Teknik Universitas Indonesia yang berdasar kepada iman dan takwakepada Tuhan Yang Maha Esa, komitmen yang tinggi pada dunia pendidikan,pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bangsa Indonesia, kepedulianyang tinggi terhadap perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanandan keamanan di masyarakat, semangat kebersamaan, kekeluargaan, persatuandan kesatuan IKM FTUI yang didasari hukum, serta penghormatan terhadapalmamater dan seluruh warga FTUI.

KODE ETIKIKATAN KELUARGA MAHASISWA

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

1. Anggota IKM FTUI merupakan insan yang beriman dan bertakwa kepadaTuhan Yang Maha Esa.

2. Anggota IKM FTUI merupakan insan terpelajar yang selalu menunjukkankomitmen yang tinggi pada dunia pendidikan.

3. Anggota IKM FTUI merupakan mahasiswa yang berperan aktif dalampengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bangsa Indonesia.

4. Anggota IKM FTUI merupakan insan yang berjiwa kemanusiaan tinggi danpeka terhadap perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanandan keamanan di masyarakat.

5. Anggota IKM FTUI menjunjung tinggi semangat kebersamaan, kekeluargaan,persatuan dan kesatuan IKM FTUI sesuai dengan hukum yang berlaku dilingkungan IKM FTUI.

6. Anggota IKM FTUI selalu menghormati dan menjunjung tinggi serta menjaganama baik almamater dan warga FTUI.

PENJELASAN KODE ETIKIKATAN KELUARGA MAHASISWA


1. Anggota IKM FTUI merupakan insan yang beriman dan bertaqwa kepadaTuhan Yang Maha Esa, sehingga segala sikap dan tindakannya harusmencerminkan manusia yang beragama dan harus dapatdipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Anggota IKM FTUI berusaha dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakanproses pendidikan akademis dan proses pendidikan non- akademis gunameningkatkan keilmuannya.

3. Anggota IKM FTUI menunjukkan disiplin yang tinggi pada pengembangandan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki perhatianpenuh pada teknologi berbasis kerakyatan.

4. Anggota IKM FTUI senantiasa peka dan berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan yangdinaungi oleh IKM FTUI.

5. a. Anggota IKM FTUI memiliki tujuan bersama dalam IKM FTUI.

b. Anggota IKM FTUI selalu menjaga kerukunan antar sesamanya dantolong-menolong dalam kebaikan dan kebenaran.

c. Anggota IKM FTUI mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalamsetiap penyelesaian masalah untuk menjaga keutuhan IKM FTUI.

d. Anggota IKM FTUI memiliki kedudukan yang sama dalam hukum yangberlaku di lingkungan IKM FTUI.

e. Anggota IKM FTUI harus menaati dan menjunjung tinggi hukum yangberlaku di lingkungan IKM FTUI.

6. a. Anggota IKM FTUI bangga pada almamaternya tanpa menimbulkanarogansi.

b. Anggota IKM FTUI selalu menjaga hubungan baik dengan seluruh wargaFTUI.

c. Anggota IKM FTUI selalu menghormati norma-norma yang berlaku dimasyarakat.

d. Anggota IKM FTUI selalu menaati hukum-hukum yang berlaku dimasyarakat.

GARIS-GARIS BESAR HALUANIKATAN KELUARGA MAHASISWA


I. DefinisiGaris-garis Besar Haluan Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas TeknikUniversitas Indonesia, selanjutnya disebut GBHI, adalah arahan umumpelaksanaan kegiatan lembaga di IKM FTUI. GBHI berisi strategipencapaiannya IKM FTUI selama 4 (empat) tahun yang diturunkan daritujuan dan usaha IKM FTUI. Setiap tahunnya, GBHI diejawantahkan dalambentuk Garis-garis Besar Program Kerja (GBPK) yang dibuat oleh MPMFTUI.

II. StrategiStrategi GBHI adalah sebagai berikut:

1. Melayani kebutuhan dan meningkatkan pemahaman dalamaspek kerohanian.Uraian: Mewujudkan kegiatan kelembagaan IKM FTUI yangmemberikan nilai tambah bagi peningkatan nilai Ketuhanan anggotaIKM FTUI sesuai dengan agama – agama di Indonesia.

2. Melayani kebutuhan dan mengembangkan potensi intelektualyang mengarah kepada peningkatan proses pendidikanakademis dan non-akademis.Uraian:

a. Memperjuangkan hak-hak anggota IKM FTUI sebagai mahasiswaataupun mitra pendidikan.

b. Meningkatkan fungsi lembaga sebagai mediator dan penunjangterselenggaranya proses pendidikan.

3. Melayani kebutuhan dan mengembangkan potensi dalampenerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasiskerakyatan.Uraian:Akademis:

a. Mengusahakan dan memfasilitasi keterlibatan langsung anggotaIKM FTUI dalam rangka mengaplikasikan keilmuannya.

b. Mengembangkan budaya keilmiahan di lingkungan FTUI dengankegiatan riset yang terpadu dan berkesinambungan.

Non-akademis:a. Memfasilitasi pengembangan minat, kreativitas, dan potensi

anggota IKM FTUI yang menunjang pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi.

b. Mengaplikasikan disiplin ilmu dalam aspek ilmu pengetahuan danteknologi sebagai kontribusi anggota IKM FTUI.

4. Membangun kepekaan dan meningkatkan potensi dalamaspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dankeamanan.Uraian:

a. Akademis: menjalin hubungan baik dengan pihak penyelenggarapendidikan dalam rangka penentuan sikap terhadap aspekpolitik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

b. Non-akademis: peka dan tanggap terhadap permasalahan dimasyarakat yang langsung diaplikasikan melalui kontribusi nyatauntuk masyarakat.

5. Mengoptimalkan interaksi antar anggota IKM FTUI, antaraanggota IKM FTUI dengan lembaga kemahasiswaan di IKMFTUI, dan antar lembaga kemahasiswaan di IKM FTUI.Uraian: Mengoptimalkan sinergi antar lembaga IKM FTUI sebagai satukesatuan wadah perjuangan.

6. Memperluas dan memelihara silaturahmi antara anggota IKMFTUI dan lembaga di IKM FTUI dengan masyarakat.

7. Mengembangkan sistem organisasi berdasarkan fungsilembaga-lembaga kemahasiswaan di IKM FTUI.Uraian: Mengupayakan pola kegiatan bersifat pelayanan dan pembinaanyang konsisten, dinamis dan berkesinambungan yang menjalani fungsievaluasi, perencanaan, dan eksekusi dengan menjunjung tinggi KodeEtik IKM FTUI.

8. Mempersiapkan anggota IKM FTUI untuk menghadapidinamika kehidupan pascakampus.Uraian: Membekali anggota IKM FTUI dengan wawasan dan pola pikirmengenai kompetensi dasar, pengembangan karier, dan hubunganalmamater FTUI

9. Mengoptimalkan aspek pembinaan dan kaderisasi di IKMFTUI.Uraian:

a. Memaksimalkan metode pembinaan komunal serta personalantar anggota IKM FTUI.

b. Membudayakan iklim kaderisasi yang berkesinambungan denganmemanfaatkan sistem evaluasi.

PERATURAN DASARIKATAN KELUARGA MAHASISWA


BAB INAMA, DEFINISI, BENTUK, WAKTU,

KEDAULATAN, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1Nama dari wadah kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Indonesia adalahIkatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia, yangselanjutnya disebut IKM FTUI.

Pasal 2IKM FTUI adalah satu-satunya wadah perjuangan bersama yang menghimpunkelompok mahasiswa FTUI dalam satu ikatan dan satu sikap moral.

Pasal 3Bentuk IKM FTUI adalah wadah kemahasiswaan dengan konsep trias politika yangdisesuaikan dengan kebutuhan dalam kehidupan kemahasiswaan di FTUI.

Pasal 4IKM FTUI didirikan pada tanggal 15 September 1971 di Tugu, Puncak, Jawa Barat.

Pasal 5Kedaulatan berada di tangan mahasiswa FTUI, dilaksanakan sepenuhnya olehmahasiswa FTUI, dan dikomandoi oleh lembaga tertinggi IKM FTUI.

Pasal 6IKM FTUI berkedudukan di Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

BAB IILANDASAN, STATUS, DAN SIFAT

Pasal 7(1) IKM FTUI memiliki landasan ideologi, landasan konstitusional dan landasan

operasional.(2) Landasan ideologi IKM FTUI adalah Kode Etik IKM FTUI dan Pancasila.(3) Landasan konstitusional IKM FTUI adalah Peraturan Dasar dan Peraturan

Rumah Tangga IKM FTUI.(4) Landasan operasional IKM FTUI adalah peraturandi IKM FTUI selain landasan

konstitusional, sementara landasan operasional empat tahunan IKM FTUIadalah Garis-garis Besar Haluan IKM FTUI.

Pasal 8Status IKM FTUI adalah sebagai wadah tunggal dari kesatuan kemahasiswaan diFTUI.

Pasal 9Sifat IKM FTUI adalah independen, kekeluargaan, dan kemahasiswaan.

BAB IIIUSAHA IKM FTUI

Pasal 10Usaha dari IKM FTUI adalah:1. Menciptakan kehidupan kemahasiswaan yang dinamis, madani, dan

berkesinambungan.2. Memfasilitasi peningkatan kualitas dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan.3. Menciptakan suasana yang kondusif untuk pengembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi.4. Membekali anggota IKM FTUI untuk menghadapi dinamika kehidupan

pascakampus.

BAB IVIDENTITAS

Pasal 11Identitas IKM FTUI adalah bentuk - bentuk yang menunjukkan ataumelambangkan jati diri IKM FTUI terdiri dari:

1. Bendera IKM FTUI.2. Mars Teknik UI.3. Yel Teknik UI.

BAB VKEANGGOTAAN

Pasal 12(1) Keanggotaan IKM FTUI terdiri dari anggota muda dan anggota aktif.(2) Anggota muda yaitu setiap mahasiswa FTUI yang terdaftar di FTUI, meliputi

S1 Reguler, S1 Paralel, S1 Paralel (Ekstensi), dan S1 Program Internasional.(3) Anggota aktif yaitu anggota muda yang telah lulus proses pembinaan yang

ditetapkan dan disahkan MPM FTUI dengan keterlibatan semua lembaga IKMFTUI sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.

BAB VIKELEMBAGAAN

Pasal 13Kelengkapan lembaga IKM FTUI terdiri dari :

1. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Teknik UniversitasIndonesia, selanjutnya disebut MPM FTUI, adalah lembaga tertinggi dalamIKM FTUI dan pemegang kekuasaan legislatif dan yudikatif.

2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia,selanjutnya disebut BEM FTUI, adalah lembaga eksekutif tingkat fakultasdan koordinator tertinggi lembaga eksekutif IKM FTUI.

3. Badan Otonom Fakultas Teknik Universitas Indonesia, selanjutnya disebutBO FTUI, adalah lembaga eksekutif IKM FTUI yang menampung,mengembangkan, dan menyalurkan aspirasi, minat, bakat, dan kreasianggota IKM FTUI yang menunjang tujuan dan usaha IKM FTUI.

4. Badan Otonom Keagamaan Fakultas Teknik Universitas Indonesia,selanjutnya disebut BOK FTUI, adalah lembaga eksekutif IKM FTUI yangmenampung, mengembangkan, dan menyalurkan keagamaan dan aspirasianggota IKM FTUI.

5. Badan Semi Otonom Fakultas Teknik Universitas Indonesia, selanjutnyadisebut BSO FTUI, adalah lembaga eksekutif IKM FTUI yang menampung,mengembangkan, dan menyalurkan aspirasi, minat, bakat, dan kreasianggota IKM FTUI yang menunjang tujuan dan usaha IKM FTUI, yangmendapatkan pembinaan dari BEM FTUI.

6. Ikatan Mahasiswa Departemen Fakultas Teknik Universitas Indonesia,selanjutnya disebut IMD FTUI, adalah lembaga eksekutif tingkatdepartemen FTUI.

7. Ikatan Mahasiswa Program Internasional Fakultas Teknik UniversitasIndonesia, selanjutnya disebut IMPI FTUI, adalah lembaga eksekutif padaProgram Internasional FTUI.

8. Kelompok Peminatan Departemen Fakultas Teknik Universitas Indonesia,selanjutnya disebut KPD FTUI, adalah lembaga eksekutif IKM FTUI yangmerupakan wadah untuk menampung, mengembangkan, dan menyalurkanpeminatan anggota IKM FTUI sesuai dengan kompetensi departementempat KPD tersebut didirikan.

BAB VIIFORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN TATA URUTAN

PERUNDANGAN

Pasal 14

Forum Pengambilan Keputusan IKM FTUI terdiri dari :

1. Musyawarah Kerja IKM FTUI.2. Sidang Terbuka IKM FTUI.3. Sidang MPM FTUI.4. Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI.5. Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI.6. Rapat Kerja Lembaga Eksekutif Departemen atau Program Internasional

IKM FTUI.7. Rapat Lembaga Eksekutif IKM FTUI.

Pasal 15

Tata Urutan Peraturan IKM FTUI adalah :

1. Ketetapan Musyawarah Kerja IKM FTUI.2. Ketetapan Sidang Terbuka IKM FTUI.3. Ketetapan dan Peraturan MPM FTUI.4. Ketetapan Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI.5. Ketetapan Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI.6. Peraturan Lembaga Eksekutif tingkat fakultas.7. Ketetapan dan Peraturan MPM FTUI Fraksi.8. Ketetapan Rapat Kerja Lembaga Eksekutif Departemen atau Program

Internasional IKM FTUI.9. Peraturan Lembaga Eksekutif tingkat departemen atau program

internasional.

BAB VIIIKEUANGAN

Pasal 16

Sistem keuangan lembaga kemahasiswaan IKM FTUI mencakup 3 fungsi, yaitukebendaharaan (Treasurer), pengawasan (Controller), dan pencarian dana (FundRaiser) yang berdasarkan pada prinsip transparansi, tanggung jawab, integritas,keadilan, efektivitas, dan efisiensi.

Pasal 17Sumber Dana IKM FTUI diperoleh dari :1. Iuran anggota aktif IKM FTUI.2. Iuran Lembaga Kemahasiswaan IKM FTUI.3. Usaha-usaha dan sumber yang sah serta tidak bertentangan dengan landasan

landasan IKM FTUI.4. Dana-dana dan sumbangan lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan

dengan landasan-landasan IKM FTUI.

BAB IXPEMILIHAN UMUM DAN PERIODISASI

Pasal 18(1) Pemilihan Umum dilakukan untuk memilih anggota MPM FTUI, Ketua BEM

FTUI, serta Ketua IMD dan IMPI FTUI dengan mekanisme pemilihan yangditetapkan oleh MPM FTUI.

(2) Mekanisme pemilihan pimpinan lembaga eksekutif selain lembaga diatasdiatur secara otonom oleh lembaga bersangkutan.

Pasal 19(1) Periodisasi kepengurusan MPM, BEM, BOK, BSO, IMD, IMPI, dan KPD FTUI

adalah satu periode yaitu dari Januari hingga Desember.(2) Periodisasi BO ditentukan oleh kebijakan otonom lembaga bersangkutan

dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh MPM dan BEM FTUI.

BAB XPENUTUP

BAGIAN PERTAMAPEMBUBARAN IKM FTUI

Pasal 20Pembubaran IKM FTUI hanya dapat dilaksanakan melalui referendum ataskebijakan Musyawarah Kerja IKM FTUI yang hasilnya akan disahkan dalamMusyawarah Kerja IKM FTUI.

BAGIAN KEDUAPERUBAHAN PERATURAN DASAR

Pasal 21Perubahan Peraturan Dasar hanya dapat dilaksanakan pada Musyawarah KerjaIKM FTUI.

BAGIAN KETIGAATURAN PERALIHAN

Pasal 22(1) Masa peralihan adalah masa sejak Peraturan Dasar disahkan sampai dengan

berlakunya secara keseluruhan.(2) Hal-hal yang menyangkut berlakunya Peraturan Dasar secara keseluruhan

diatur dalam hasil ketetapan Musyawarah Kerja IKM FTUI.(3) Peraturan Dasar yang ada masih tetap berlaku hingga berlakunya Peraturan

Dasar yang telah diperbaharui dan disahkan dalam Musyawarah Kerja VIIIIKM FTUI.

BAGIAN KEEMPATATURAN TAMBAHAN

Pasal 23Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Dasar akan ditetapkan dalamPeraturan Rumah Tangga dan/atau peraturanlainnya sesuai dengan tata urutanperaturan IKM FTUI dan tidak bertentangan dengan Peraturan Dasar IKM FTUI.

BAGIAN KELIMAPENGESAHAN

Pasal 24(1) Peraturan Dasar IKM FTUI ini disusun oleh Musyawarah I FTUI di Tugu,

Puncak, Jawa Barat pada tanggal 14 September 1971 dan diubah sertadisempurnakan pada Musyawarah Mahasiswa II FTUI di Tugu, Puncak, Jawabarat pada tanggal 18 April 1974; pada Musyawarah Kerja III IKM FTUI diWisma Departemen Sosial, Puncak, Jawa Barat pada tanggal 7 Mei 1976 yangdilanjutkan di kampus FTUI, Jakarta; pada Musyawarah Kerja IV IKM FTUIyang dilaksanakan di Puncak pada tanggal 26-29 April 1995 dan dilanjutkandi kampus FTUI, Depok, pada tanggal 1-6 Mei 1995, dilanjutkan 12-13 Mei1995, dilanjutkan pada tanggal 30 Mei 1995 – 3 Juli 1995; pada MusyawarahKerja V IKM FTUI di Kampus FTUI, Depok, Jawa Barat, pada tanggal 6Januari sampai 28 Februari 2003; pada Musyawarah Kerja VI IKM FTUI yangdilaksanakan di kampus FTUI, Depok, pada tanggal 10-26 Januari 2007; padaMusyawarah Kerja VII IKM FTUI yang dilaksanakan di Kampus FTUI, Depok,pada 24 Januari – 6 Februari 2011 dan dilanjutkan pada tanggal 6-8 Juni 2011;dan ditetapkan kembali dalam Musyawarah Kerja VIII IKM FTUI yangdilaksanakan di Kantin FTUI pada 9 April - 8 Mei 2015.

(2) Peraturan Dasar IKM FTUI ini sah sejak ditandatangani oleh pimpinan sidangMusyawarah Kerja IKM FTUI.

(3) Semua ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan Peraturan DasarIKM FTUI ini dinyatakan tidak berlaku.

PENJELASAN PERATURAN DASARIKATAN KELUARGA MAHASISWA


BAB INAMA, DEFINISI, BENTUK, WAKTU,

KEDAULATAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 1Ikatan berarti sekumpulan dari berbagai kelompok atau wadah kegiatankemahasiswaan yang ada.

Pasal 2(1) Wadah perjuangan bersama berarti seluruh mahasiswa FTUI mempunyai satu

sikap moral bersama dalam melaksanakan tujuan IKM FTUI dan fungsimahasiswa.

(2) Satu sikap moral berarti satu kesepahaman perjuangan yang berlandaskanKode Etik IKM FTUI.

(3) Fungsi Mahasiswa yang dimaksud adalah iron stock, moral force, dan agentof change.

Pasal 3Trias politika adalah sistem pemerintahan yang terdiri dari fungsi legislatif,eksekutif, dan yudikatif; trias politika yang disesuaikan tersebut mencakupkekuatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta didistribusikan dalam lembaga-lembaga yang berada dalam IKM FTUI.

Pasal 5Mahasiswa yang dimaksud adalah anggota aktif dan anggota muda IKM FTUI;Lembaga tertinggi yang dimaksud adalah MPM FTUI.

BAB IILANDASAN, STATUS, DAN SIFAT

Pasal 7(1) Ketiga hal tersebut merupakan landasan berpikir dan bertindak bagi seluruh

anggota IKM FTUI.(4) Peraturan IKM FTUI yang dimaksud adalah yang tertuang dalam tata urutan

perundangan IKM FTUI.

Pasal 8Wadah tunggal kemahasiswaan berarti tempat seluruh aktivitas mahasiswa untukmencapai tujuan IKM FTUI berada dalam satu wadah yang terdiri dari elemen yangsaling mendukung.

Pasal 9Independen berarti mandiri, tidak terikat, dan tidak bergantung dengan lembagamana pun dan obyektif dalam berpikir serta bertindak; Kekeluargaan berarti salingmenghargai dan menghormati dalam semangat persaudaraan; Kemahasiswaanberarti seluruh aktivitas mahasiswa yang sesuai dengan Kode Etik IKM FTUI.

BAB IIIUSAHA IKM FTUI

Pasal 10Poin 1: Dinamis berarti cepat menyesuaikan dengan keadaan; Madani berartimenjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu,dan teknologi yang berperadaban; Berkesinambungan berarti bertahap danberkelanjutan;Poin 2: Pendidikan dan kesejahteraan yang dimaksud adalah untuk IKM FTUIdan/atau luar IKM FTUI.Poin 3: Kondusif yang dimaksud adalah memberi peluang pada hasil yangdiinginkan yang bersifat mendukung.

BAB IVIDENTITAS

Pasal 11Poin 1: Bendera IKM FTUI berwarna dasar biru (#000139), berisikan makara UIdan bertuliskan IKM FTUI; Makara UI dan tulisan IKM FTUI berwarna kuning danterletak di bagian tengah bendera; Warna kuning Makara UI dasn tulisan IKMFTUI sesuai dengan standar format Makara yang disahkan; Tulisan IKM FTUImenggunakan jenis huruf Arial; Perbandingan ukuran panjang dan lebar benderayakni tiga berbanding dua; Warna biru menunjukkan warna dasar FTUI, warnakuning pada makara dan tulisan IKM FTUI menunjukkan warna UI.Poin 2: Mars Teknik UI dinyanyikan dalam posisi berdiri tegak denganmengepalkan salah satu tangan ke udara. Mars Teknik UI memiliki lirik sebagaiberikut:

Kami Mahasiswa Teknik UISemangat gembira jiwa kamiBelajar dan berkaryaMenuju satu citaMaju kita majuHidup Teknik UIHidup Teknik UIFakultas Teknik yang kucintaiHidup Teknik UIHidup Teknik UIFakultas Teknik yang kucintai(Dinyanyikan dua kali)

Poin 3: Yel Teknik UI dikumandangkan dalam posisi berdiri tegak denganmengepalkan salah satu tangan ke udara. Isi dari Yel Teknik UI adalah sebagaiberikut:

TeknikYahudHo hi ho ha haTeknik paling jayaHo hi ho ha haTeknik paling gaya(Diserukan dua kali)

BAB VIIIKEUANGAN

Pasal 16Fungsi kebendaharaan (Treasurer) yang dimaksud adalah pengelolaan danpembukuan kas. Fungsi pengawasan (Controller) yang dimaksud adalahpengauditan internal dan pembuatan laporan keuangan. Fungsi pencarian dana(Fund Raiser) yang dimaksud adalah usaha atau kegiatan untuk mendapatkanpemasukan atau peningkatan kas Transparansi berarti keterbukaan dankejelasan dalam pencarian dan pengelolaan keuangan; Tanggung jawab berartikeadaan wajib untuk menanggung segala sesuatunya, jika ada permasalahan bisadituntut; Integritas berarti perilaku yang menunjukan kemampuan dalampengelolaan keuangan; Keadilan berarti pengelolaan seusai dengan prioritas dankebutuhan yang ada; Efektivitas berarti membawa hasil atau berhasil guna, tepatpada sasaran; Efisiensi berarti ketepatan cara usaha dan kerja dengan tidakmembuang-buang waktu dan biaya.

Pasal 17Poin 3: Sah berarti aktivitas dilakukan menurut aturan yang berlaku di IKMFTUI.Poin 4: Tidak mengikat berarti aktivitas yang dilakukan tidak sampai mengubahlandasan IKM FTUI serta tidak mengganggu IKM FTUI.

PERATURAN RUMAH TANGGAIKATAN KELUARGA MAHASISWA


BAB IKEANGGOTAAN

BAGIAN PERTAMAKEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 1(1) Menaati dan mengamalkan Landasan-landasan, peraturandan ketentuan

dalam IKM FTUI.(2) Menjaga dan ikut serta menjunjung tinggi nama baik almamater FTUI.(3) Membayar iuran anggota IKM FTUI sekali selama masa studi yang

mekanismenya diserahkan kepada MPM FTUI.(4) Berperan aktif dalam minimal satu kegiatan yang bermanfaat bagi IKM FTUI.(5) Setiap anggota muda mempunyai kewajiban yang sama dengan anggota,

kecuali membayar iuran anggota dan mengikuti kepanitiaan dan/atauorganisasi.

BAGIAN KEDUAHAK ANGGOTA

Pasal 2

(1) Setiap anggota aktif berhak mendapatkan pelayanan yang disediakan olehIKM FTUI dan fasilitas yang digunakan oleh IKM FTUI menurut proseduryang berlaku.

(2) Setiap anggota aktif berhak untuk mengeluarkan pendapat secara lisanmaupun tulisan.

(3) Setiap anggota aktif berhak untuk memilih dan dipilih.(4) Setiap anggota aktif berhak untuk membela diri dan/atau dibela jika

dikenakan sanksi dan/atau tuntutan di dalam ataupun di luar lingkunganFTUI selama tidak melanggar landasan IKM FTUI dan sesuai denganperaturan yang berlaku.

(5) Setiap anggota aktif berhak untuk melakukan tuntutan kepada anggota IKMFTUI yang lain dan/atau lembaga kemahasiswaan di dalam lingkungan FTUIsesuai dengan peraturan yang berlaku.

(6) Setiap anggota aktif berhak untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan IKMFTUI menurut prosedur yang berlaku.

Pasal 3(1) Setiap anggota muda berhak untuk mengikuti prosedur menjadi anggota aktif.(2) Setiap anggota muda mempunyai hak yang sama dengan anggota aktif,

kecuali:1. hak dipilih.2. hak untuk bergabung dalam kepanitiaan di IKM FTUI, kecuali yang

ditujukan untuk anggota muda yang sedang mengikuti prosedur menjadianggota aktif.

3. hak untuk bergabung dalam lembaga kemahasiswaan di IKM FTUI kecualimenjadi anggota BO, BOK, BSO, dan/atau KPD FTUI.

Pasal 4Pemenuhan hak-hak anggota harus sesuai dengan Landasan-landasan, peraturandan ketentuan dalam IKM FTUI.

BAGIAN KETIGAPEMBINAAN ANGGOTA

Pasal 5(1) Pembinaan anggota diperuntukkan bagi anggota IKM FTUI.(2) Pembinaan anggota merupakan tanggung jawab seluruh lembaga

kemahasiswaan IKM FTUI dan dikoordinasikan oleh MPM FTUI.(3) Tujuan pembinaan anggota adalah untuk mewujudkan tujuan IKM FTUI.

Pasal 6Pembinaan anggota bersifat berkesinambungan untuk jangka waktu selama masakeanggotaannya masih berlaku.

BAGIAN KEEMPATSANKSI

Pasal 7(1) Anggota IKM FTUI dapat diberi sanksi karena melanggar peraturan dan

ketentuan dalam IKM FTUI(2) Anggota IKM FTUI diberi sanksi sesuai dengan prosedur yang berlaku(3) Pembuatan prosedur dan penjatuhan sanksi diserahkan kepada MPM FTUI.

BAGIAN KELIMATUNTUTAN DAN PEMBELAAN

Pasal 8(1) Peraturan tentang tuntutan dan pembelaan dibuat oleh MPM FTUI.(2) Pemeriksaan tuntutan dilakukan oleh MPM FTUI.

BAGIAN KEENAMKEHILANGAN KEANGGOTAAN

Pasal 9Setiap anggota IKM FTUI kehilangan keanggotaan jika :

1. Lulus dari FTUI.2. Keluar dari FTUI.3. Meninggal dunia.

BAB IIMAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

BAGIAN PERTAMAKETENTUAN DASAR

Pasal 10Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia,selanjutnya disebut MPM FTUI, adalah lembaga tertinggi dalam IKM FTUI danpemegang kekuasaan legislatif dan yudikatif.

Pasal 11Anggota MPM FTUI terdiri dari anggota-anggota MPM FTUI Fraksi yang dipilihsecara langsung oleh anggota IKM FTUI pada masing-masing departemen danprogram internasional.

BAGIAN KEDUAKELENGKAPAN MPM FTUI

Pasal 12Dalam melaksanakan tugasnya, kelengkapan MPM FTUI terdiri dari :

1. Pimpinan MPM FTUI, yaitu Ketua dan Sekretaris Umum.2. Komisi.3. Fraksi.4. Staf.

Pasal 13(1) Pemimpin MPM FTUI dipilih dalam Sidang Pleno yang dipimpin oleh

Pemimpin Sementara Sidang Pleno.(2) Pemimpin Sementara Sidang Pleno adalah anggota MPM FTUI dengan usia

tertua dan termuda.(3) Tata Tertib pemilihan pemimpin MPM FTUI disahkan dalam Sidang Pleno.(4) Pemimpin MPM FTUI tidak menjadi anggota komisi.

Pasal 14(1) Komisi adalah kelengkapan MPM FTUI yang dibentuk untuk menjalankan

tugas MPM FTUI.(2) Pembagian komisi dan anggota komisi ditentukan dan disahkan dalam Sidang

Pleno.

(3) Komisi dipimpin oleh Ketua Komisi.(4) Ketua Komisi dipilih oleh anggota komisi dalam Sidang Komisi.

Pasal 15(1) Fraksi adalah kelengkapan MPM FTUI yang dibentuk untuk menjalankan

tugas MPM FTUI dalam lingkup departemen yang bersangkutan atau programinternasional.

(2) Anggota Fraksi adalah anggota MPM FTUI yang mewakili departemen yangbersangkutan atau program internasional.

(3) Fraksi dipimpin oleh Ketua Fraksi.(4) Ketua Fraksi dipilih oleh anggota fraksi dalam Sidang Fraksi.

Pasal 16(1) Staf adalah kelengkapan MPM FTUI yang bertugas membantu tugas MPM

FTUI.(2) Mekanisme pemilihan staf diatur dalam peraturan yang ditetapkan MPM

FTUI.(3) Tugas staf diatur oleh Ketetapan MPM FTUI yang disahkan dalam Sidang

Pleno.

BAGIAN KETIGAKEWAJIBAN MPM FTUI

Pasal 17(1) Menaati dan melaksanakan Landasan-landasan IKM FTUI serta Ketetapan

Musyawarah Kerja dan Sidang Terbuka IKM FTUI.(2) Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi anggota IKM FTUI yang

disampaikan kepada MPM FTUI.(3) Mempertimbangkan dan mengesahkan rancangan program kerja dan

rancangan anggaran lembaga eksekutif IKM FTUI.(4) Mengawasi pelaksanaan program kerja dan anggaran lembaga eksekutif IKM

FTUI.(5) Mengawasi pelaksanaan Ketetapan Musyawarah Kerja, Sidang Terbuka, dan

Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI.(6) Mempertimbangkan, menetapkan, dan mengesahkan peraturan yang

diajukan BEM FTUI kepada MPM FTUI.(7) Menyelesaikan masalah yang timbul dalam IKM FTUI.(8) Membuat dan mengesahkan prosedur pembinaan anggota IKM FTUI.(9) Mengesahkan dan melantik anggota IKM FTUI.(10) Bertanggung jawab atas terselengaranya Pemilihan Umum IKM FTUI.(11) Memberikan mandat kepada masing-masing ketua terpilih sebagai Ketua

Umum BEM, BO, BOK, BSO, IMD, IMPI dan/atau KPD FTUI.(12) Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Ketua Umum BEM, IMD dan

IMPI FTUI pada akhir masa jabatan.(13) Menyusun dan mengesahkan Garis-garis Besar Program Kerja (GBPK) BEM,

BO, BOK, BSO, IMD, IMPI dan KPD FTUI.(14) Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban masing-masing BO, BOK, BSO

dan KPD FTUI pada akhir masa jabatan.(15) Bertanggung jawab atas terselenggaranya Musyawarah Kerja IKM FTUI dan

Sidang Terbuka IKM FTUI.

(16) Bertanggung jawab atas terselenggaranya Rapat Koordinasi Lembaga IKMFTUI.

(18) Mengesahkan BO, BOK, BSO atau KPD yang berada dalam IKM FTUI.(19) Mensosialisasikan laporan pertanggungjawaban yang telah disahkan oleh

MPM FTUI kepada anggota IKM FTUI selambat-lambatnya 3 (tiga) harisetelah disahkan.

(20) Membela anggota IKM FTUI yang akan atau telah dikenakan sanksi di dalamdan/atau di luar lingkungan FTUI selama tidak melanggar landasan IKMFTUI.

(21) Mengusut dan memeriksa penyimpangan yang dilakukan oleh fungsionarislembaga kemahasiswaan di lingkungan FTUI.

(22) Mengusut dan memeriksa penyimpangan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kemahasiswaan di lingkungan FTUI.

(23) Mengevaluasi keberadaan dan/atau status BO, BOK, BSO dan KPD FTUIsetiap 1 tahun sekali sejak pendirian.

(24) Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas MPM FTUI dalamsatu periode kepengurusan kepada anggota IKM FTUI di akhir masa jabatan.

(25) Mengkoordinasikan, menetapkan dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaananggota.

(26) Bertanggungjawab atas pengrasipan segala kegiatan di IKM FTUI.

BAGIAN KEEMPATHAK MPM FTUI

Pasal 18(1) Hak Legislasi, Yudikasi, Budget, Interpelasi, Angket, dan Grasi.(2) Mencabut mandat Ketua Umum BEM, BO, BOK, BSO, IMD, IMPI, dan/atau

KPD FTUI.(3) Menerima atau menolak peraturanyang diajukan BEM, BO, BOK, BSO, IMD,

IMPI, dan/atau KPD FTUI.(4) Mengesahkan atau menolak permohonan BO, BOK, BSO, dan/atau KPD yang

akan berdiri atau berubah status dalam IKM FTUI.(5) Mencabut kembali pengesahan BO, BOK, BSO, dan/atau KPD yang berstatus

dalam IKM FTUI.(6) Menolak atau menerima pengunduran diri Ketua Umum BEM, IMD, dan/atau

IMPI FTUI.(7) Menolak atau menerima laporan pertanggungjawaban lembaga eksekutif di

lingkungan IKM FTUI.(8) Memberikan sanksi kepada fungsionaris dan/atau lembaga-lembaga

kemahasiswaan IKM FTUI.(9) Setiap anggota MPM FTUI berhak untuk mengundurkan diri sesuai dengan

prosedur yang berlaku.

BAGIAN KELIMAMEKANISME PENCALONAN DAN PEMILIHAN ANGGOTA MPM FTUI

Pasal 19Persyaratan calon anggota MPM FTUI adalah :

1. Anggota aktif IKM FTUI.2. Tidak dicabut haknya untuk dipilih.3. Bersedia mencalonkan diri.4. Tidak terancam drop out ketika pemilihan berlangsung.5. Bersedia untuk tidak menjabat dan/atau terlibat dalam kepengurusan

dan/atau kepanitiaan apapun dalam lembaga kemahasiswaan di IKM FTUI,UI dan/atau organisasi apapun di luar UI, kecuali jabatan dan/ataukepanitiaan yang disebabkan posisinya sebagai anggota MPM FTUI.

6. Lulus dari Standar Kelayakan.

Pasal 20(1) Pemilihan anggota MPM FTUI diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan

Umum IKM FTUI.(2) Anggota MPM FTUI dipilih secara langsung oleh departemen masing-masing

atau program internasional.(3) Jumlah minimal anggota MPM FTUI untuk setiap departemen adalah 5 (lima)

orang.(4) Jika calon kurang dari jumlah minimal, maka departemen yang bersangkutan

diwakili 5 (lima) orang untuk menjadi anggota MPM FTUI yangmekanismenya diserahkan kepada MPM FTUI Fraksi departemen tersebut.

(5) Untuk menjadi anggota MPM FTUI, setiap calon harus mendapatkan minimal10% suara dari departemennya.

(6) Jika calon yang mendapatkan 10% suara kurang dari jumlah minimal, makadipilih 5 (lima) orang yang memperoleh suara terbanyak.

(7) Jika jumlah suaranya sama, maka mekanisme pemilihannya diserahkan padaMPM FTUI Fraksi departemen tersebut.

(8) Jumlah minimal anggota MPM FTUI untuk program internasional adalah 4(empat) orang.

(9) Jika calon kurang dari jumlah minimal, maka Program Internasional diwakili4 (empat) orang untuk menjadi anggota MPM FTUI yang mekanismenyadiserahkan kepada MPM FTUI Fraksi Program Internasional.

(10) Untuk menjadi anggota MPM FTUI, setiap calon harus mendapatkan minimal10% suara dari Program Internasional.

(11) Jika calon yang mendapatkan 10% suara kurang dari jumlah minimal, makadipilih 4 (empat) orang yang memperoleh suara terbanyak.

(12) Jika jumlah suaranya sama, maka mekanisme pemilihannya diserahkan padaMPM FTUI Fraksi Program Internasional.

BAGIAN KEENAMMEKANISME PEMBERHENTIAN DAN PENGUNDURAN DIRI

ANGGOTA MPM FTUI

Pasal 21Setiap anggota MPM FTUI dapat diberhentikan apabila:

1. Tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai anggota MPM FTUI.2. Melanggar Ketetapan Musyawarah Kerja IKM FTUI.3. Melakukan perbuatan kejahatan yang bertentangan dengan Undang-

Undang dan peraturan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dandiputuskan bersalah oleh pengadilan.

Pasal 22Mekanisme pemberhentian anggota MPM FTUI adalah :

1. Seorang anggota MPM FTUI yang dipilih melalui Pemilihan Umum dapatdiberikan mosi tidak percaya yang diajukan oleh anggota IKM FTUIdepartemennya atau program internasional sebanyak suara yang diperolehketika Pemilihan Umum ditambah 1 (satu) serta dibuktikan dengan tandatangan.

2. Anggota MPM FTUI yang diberikan mosi tidak percaya dapat melakukanpembelaan.

3. Apabila mosi tidak percaya tersebut ditolak, maka anggota MPM FTUI yangbersangkutan wajib memberikan penjelasan kepada departemennya atauprogram internasional.

4. Apabila mosi tidak percaya tersebut diterima, maka anggota MPM FTUIyang bersangkutan diberhentikan.

5. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusanpemberhentian dijatuhkan maka departemen atau program internasionalyang diwakilinya harus mengajukan pengganti yang mekanismepemilihannya diserahkan kepada MPM FTUI.

Pasal 23Mekanisme pengunduran diri anggota MPM FTUI adalah :

1. Mengajukan surat pengunduran diri kepada MPM FTUI.2. Mendapatkan persetujuan dari MPM FTUI Fraksi yang diwakilinya.3. Mendapatkan persetujuan dari anggota IKM FTUI departemennya atau

program internasional sebanyak suara yang diperoleh ketika PemilihanUmum ditambah 1 (satu) serta dibuktikan dengan tanda tangan dan fotokopiKartu Tanda Mahasiswa (KTM).

4. Disahkan dalam Sidang Pleno.5. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pengunduran diri

diterima, maka departemen atau program internasional yang diwakilinyaharus mengajukan pengganti yang mekanisme pemilihannya diserahkankepada MPM FTUI.

BAB IIIBADAN EKSEKUTIF MAHASISWA


Pasal 24Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia, selanjutnyadisebut BEM FTUI, adalah lembaga eksekutif tingkat fakultas dan koordinatortertinggi lembaga eksekutif IKM FTUI.

BAGIAN KEDUASTRUKTUR BEM FTUI

Pasal 25Struktur BEM FTUI terdiri dari :

1. Ketua Umum BEM FTUI.2. Badan Pengurus Harian, selanjutnya disebut BPH, BEM FTUI yaitu

sekurang-kurangnya terdiri dari Sekretaris Umum, Bendahara Umum,Ketua-ketua Bidang.

3. Badan Pengurus, selanjutnya disebut BP, BEM FTUI.

Pasal 26Persyaratan BPH BEM FTUI adalah :

1. Anggota aktif IKM FTUI.2. Dipilih oleh Ketua Umum BEM FTUI.3. Tidak dicabut haknya untuk dipilih.4. Tidak terancam drop out ketika akan diangkat menjadi BPH BEM FTUI.5. Bersedia untuk tidak menjabat dan/atau terlibat dalam kepengurusan

dan/atau kepanitiaan apapun dalam lembaga kemahasiswaan di IKM FTUI,UI dan/atau organisasi apapun di luar UI, kecuali jabatan dan/ataukepanitiaan yang disebabkan posisinya sebagai BPH BEM FTUI.

BAGIAN KETIGAKEWAJIBAN BEM FTUI

Pasal 27(1) Menaati dan melaksanakan Landasan-landasan IKM FTUI serta ketetapan

Musyawarah Kerja IKM FTUI, Sidang Terbuka IKM FTUI, dan MPM FTUI.(2) Mengkoordinasikan arah gerak kegiatan kemahasiswaan BO, BOK, BSO, IMD

dan IMPI FTUI.(3) Mengkoordinasikan sikap keluar yang mengatasnamakan FTUI terhadap BO,

BOK, BSO, IMD dan IMPI FTUI.(4) Menyerahkan rencana program kerja dan anggaran belanja BEM FTUI

kepada MPM FTUI.(5) Mempublikasikan program kerja dan anggaran belanja BEM FTUI yang telah

disahkan oleh MPM FTUI.

(6) Memberikan laporan kepada MPM FTUI tentang perkembangan programkerja dan anggaran belanja BEM FTUI sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulansekali atau jika diminta.

(7) Memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh MPM FTUI.(8) Memberikan laporan pertanggungjawaban ketika masa jabatan berakhir atau

jika diminta sewaktu-waktu.(9) Mengontrol kepanitiaan-kepanitiaan yang telah dibentuk oleh BEM FTUI.(10) Membina BSO FTUI dalam hal kaderisasi.(11) Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan keagamaan yang belum memiliki

BOK di IKM FTUI.

BAGIAN KEEMPATHAK BEM FTUI

Pasal 28(1) Memberikan rekomendasi arah gerak kegiatan kemahasiswaan kepada MPM

FTUI.(2) Membentuk kepanitiaan-kepanitiaan yang diperlukan untuk melaksanakan

tugas-tugas BEM FTUI.(3) Meminta laporan pertanggungjawaban dari kepanitiaan-kepanitiaan yang

telah dibentuk BEM FTUI.(4) Membubarkan kepanitiaan yang telah menyelesaikan tugas-tugas yang

diberikan atau bila diperlukan.(5) Mengusut dan memeriksa penyimpangan yang dilakukan oleh kepanitiaan-

kepanitiaan yang dibentuk oleh BEM FTUI.(6) Mengajukan keberatan terhadap putusan MPM FTUI.(7) Mengajukan usulan-usulan kepada Ketua lembaga eksekutif lain dan MPM

FTUI.(8) Memberikan penghargaan kepada orang yang dianggap berjasa kepada IKM

FTUI dengan persetujuan MPM FTUI.(9) Melakukan pembelaan terhadap tuntutan sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

BAGIAN KELIMARAPAT BEM FTUI

Pasal 29Rapat BEM FTUI diatur secara rinci dalam peraturan BEM FTUI.

BAGIAN KEENAMMEKANISME PEMILIHAN KETUA UMUM BEM FTUI

Pasal 30(1) Proses pemilihan diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Umum IKM FTUI.(2) Ketua Umum BEM FTUI dipilih langsung oleh anggota IKM FTUI.(3) Pemilihan ketua dapat dilakukan bila terdapat 2 (dua) calon atau lebih.(4) Apabila ayat (3) di atas tidak terpenuhi, maka masing-masing departemen

wajib mengajukan calon yang kemudian dalam pemilihan tidak lagimengatasnamakan departemen.

(5) Calon Ketua Umum BEM FTUI yang memperoleh suara terbanyak ditetapkanmenjadi Ketua BEM FTUI terpilih.

Pasal 31Persyaratan calon Ketua Umum BEM FTUI adalah :

1. Anggota IKM FTUI.2. Minimal duduk di tingkat III.3. Tidak dicabut haknya untuk dipilih.4. Bersedia dicalonkan dan/atau mencalonkan diri.5. Bersedia melepaskan jabatan kepanitiaan dan/atau kelembagaan di IKM

FTUI, UI dan/atau organisasi apapun di luar UI.6. Pernah aktif dalam kepanitiaan-kepanitiaan dan/atau lembaga-lembaga

kemahasiswaan di IKM FTUI.7. Tidak mencalonkan diri sebagai pengurus lembaga-lembaga kemahasiswaan

lain yang berada di lingkungan FTUI dan/atau UI.8. Tidak terancam drop out selama pemilihan dan tidak akan menyelesaikan

studi selama menjabat.9. Bersedia untuk tidak menjabat dan/atau terlibat dalam kepengurusan

dan/atau kepanitiaan apapun dalam lembaga kemahasiswaan di IKM FTUI,UI dan/atau organisasi apapun di luar UI, selama memegang jabatan sebagaiKetua Umum BEM FTUI.

10. Lulus dari Standar Kelayakan.

BAGIAN KETUJUHMEKANISME PEMBERHENTIAN, PENGUNDURAN DIRI, DAN

PEMILIHAN KEMBALI KETUA UMUM BEM FTUI

Pasal 32Persyaratan pemberhentian Ketua Umum BEM FTUI adalah :

1. Melakukan perbuatan kejahatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dandiputuskan bersalah oleh pengadilan.

2. Tidak menjaga nama baik IKM FTUI.3. Melanggar Landasan-landasan IKM FTUI dan/atau Ketetapan MPM FTUI.4. Tidak dapat menjalankan program kerja BEM FTUI dengan alasan yang

tidak dapat dipertanggungjawabkan.5. Tidak dapat memberikan pertanggungjawaban kepada MPM FTUI

selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah waktu yang ditentukan olehMPM FTUI.

Pasal 33Mekanisme pemberhentian Ketua BEM FTUI adalah :

1. MPM FTUI mengeluarkan Surat Peringatan kepada Ketua Umum BEMFTUI apabila dianggap telah memenuhi persyaratan pemberhentian KetuaUmum BEM FTUI.

2. Setelah Surat Peringatan 3 diputuskan, maka MPM FTUI mengeluarkanputusan pelaksanaan Sidang Istimewa MPM FTUI.

3. Ketua Umum BEM FTUI menyampaikan pertanggungjawaban pada SidangIstimewa MPM FTUI.

4. Selama masa demisioner, pimpinan tertinggi diambil alih oleh MPM FTUI.5. Setelah Ketua Umum BEM FTUI diberhentikan, maka MPM FTUI

menetapkan Pejabat sementara (Pjs.) Ketua Umum BEM FTUI.

6. Pjs. Ketua Umum BEM FTUI tidak berhak membuat kebijakan baru.7. Pjs. Ketua Umum BEM FTUI menjabat hingga terpilihnya Ketua Umum

BEM FTUI yang baru.

Pasal 34Mekanisme pengunduran diri Ketua Umum BEM FTUI adalah:

1. Mengajukan surat pengunduran diri kepada MPM FTUI.2. Menyampaikan alasan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum BEM

FTUI kepada MPM FTUI dan anggota IKM FTUI pada Sidang IstimewaMPM FTUI.

3. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dirinya sebagai Ketua UmumBEM FTUI kepada MPM FTUI dan anggota IKM FTUI pada Sidang IstimewaMPM FTUI.

4. Mendapatkan persetujuan dari MPM FTUI atas pengunduran dirinya.5. Selama masa demisioner, pimpinan tertinggi diambil alih oleh MPM FTUI.6. Setelah Ketua Umum BEM FTUI mengundurkan diri, maka MPM FTUI

menetapkan Pejabat sementara (Pjs.) Ketua Umum BEM FTUI pada SidangIstimewa MPM FTUI.

7. Pjs. Ketua Umum BEM FTUI tidak berhak membuat kebijakan baru.8. Pjs. Ketua Umum BEM FTUI menjabat hingga terpilihnya Ketua Umum

BEM FTUI yang baru.

Pasal 35Mekanisme pemilihan Ketua Umum BEM FTUI pasca pemberhentian ataupengunduran diri Ketua Umum BEM FTUI adalah :

1. Ketua Umum BEM FTUI yang telah diberhentikan atau diterimapengunduran dirinya tidak boleh mencalonkan diri sebagai Ketua UmumBEM FTUI.

2. Pemilihan Ketua Umum BEM FTUI diatur oleh MPM FTUI yaitu melaluiproses Pemilihan Umum Khusus.

3. Selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah penjatuhan KetuaUmum BEM FTUI, Ketua Umum BEM FTUI pengganti harus sudah terpilih.

4. Jika masa jabatan Ketua Umum BEM FTUI yang dijatuhkan tinggal duabulan menjelang berakhirnya masa jabatan, maka tidak diadakan PemilihanUmum Khusus.

5. Untuk membantu penyelenggaraan Pemilihan Ketua Umum BEM FTUI,maka dibentuk Panitia Pemilihan Umum Khusus.

6. Persyaratan dan mekanisme Pemilihan Umum Khusus selain di atas samadengan persyaratan dan mekanisme Pemilihan Umum.

7. Panitia Pemilihan Umum Khusus dapat menetapkan peraturan lainsepanjang tidak bertentangan dengan tata urutan peraturan IKM FTUI.

8. Ketua Umum BEM FTUI yang terpilih melalui Pemilihan Umum Khusushanya diperkenankan untuk melanjutkan kebijakan yang telah dibuat olehKetua Umum BEM FTUI yang telah diberhentikan atau diterimapengunduran dirinya, kecuali apabila terjadi dalam 3 (tiga) bulan awalkepengurusan.

BAB IVBADAN OTONOM


Pasal 36(1) Badan Otonom Fakultas Teknik Universitas Indonesia, selanjutnya disebut

BO FTUI, adalah lembaga eksekutif IKM FTUI yang menampung,mengembangkan, dan menyalurkan aspirasi minat, bakat, dan kreasi anggotaIKM FTUI yang menunjang tujuan dan usaha IKM FTUI.

(2) BO FTUI adalah lembaga eksekutif tingkat fakultas yang keanggotaannyaterbuka bagi seluruh anggota IKM FTUI dan sesuai dengan peraturan yangditetapkan oleh BO FTUI yang bersangkutan.

BAGIAN KEDUAKEWAJIBAN BO FTUI

Pasal 37(1) Menaati dan melaksanakan Landasan-landasan IKM FTUI dan Ketetapan

MPM FTUI.(2) Memiliki PD/PRT yang tidak menyimpang dari Landasan-landasan IKM FTUI

dan Ketetapan MPM FTUI.(3) Melaporkan rencana program kerja, anggaran, dan pengurus kepada MPM

FTUI.(4) Memberikan laporan perkembangan program kerja dan anggaran pendapatan

dan belanja kepada MPM FTUI pada waktu yang disepakati sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali atau jika diminta.

(5) Memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh MPM FTUI.(6) Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada MPM FTUI ketika masa

jabatan berakhir atau jika diminta sewaktu-waktu.

BAGIAN KETIGAHAK BO FTUI

Pasal 38(1) Menggunakan fasilitas IKM FTUI sesuai dengan prosedur yang berlaku.(2) Mendapatkan sumbangan baik internal maupun eksternal selama tidak

bertentangan dengan Landasan-landasan IKM FTUI dan Ketetapan MPMFTUI.

(3) Menentukan rencana program kerja dan anggaran.(4) Mewakili IKM FTUI dalam kegiatan-kegiatan keluar dalam bidang masing-

masing.(5) Memiliki otonomi dalam menentukan hal-hal yang bersifat internal dari BO

FTUI itu sendiri.(6) Mengajukan rancangan peraturan kepada MPM FTUI.(7) Melakukan pembelaan terhadap tuntutan sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

BAGIAN KEEMPATMEKANISME PENDIRIAN DAN PERUBAHAN STATUS BO FTUI

Pasal 39Mekanisme pendirian BO FTUI seperti berikut:

1. Mengajukan permohonan untuk menjadi BO FTUI dengan mengirimkanPD/PRT BO FTUI, daftar usulan program kerja, daftar calon pengurus, dandaftar anggota kepada MPM FTUI.

2. Telah menjadi BSO FTUI selama minimal 3 (tiga) tahun periodekepengurusan.

3. Laporan pertanggungjawabannya sebagai BSO FTUI diterima oleh MPMFTUI selama minimal 3 (tiga) tahun periode kepengurusan berturut-turut.

4. Mendapatkan rekomendasi dari BEM FTUI pada saat menjadi BSO FTUI dikepengurusan sebelumnya.

5. Tidak mengalami hambatan dalam hal kaderisasi berdasarkan hasilpenilaian MPM FTUI.

6. Keanggotaannya terbuka bagi seluruh anggota IKM FTUI.7. Dibuktikan dengan dukungan minimal 70 (tujuh puluh) orang anggota BSO

FTUI tersebut dengan adanya perwakilan dari setiap departemen yangdibuktikan dengan verifikasi sah oleh MPM FTUI.

8. Persyaratan pengesahan peraturan verifikasi anggota ditetapkan oleh MPMFTUI.

9. Disahkan oleh MPM FTUI melalui Sidang Terbuka yang melibatkan BOFTUI yang bersangkutan.

10. Memiliki kepengurusan sesuai PD/PRT BO FTUI bersangkutan setelah BOFTUI disahkan oleh MPM FTUI dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)hari setelah tanggal pengesahan.

Pasal 40(1) Jika salah satu mekanisme pendirian BO FTUI tidak terpenuhi, maka

pendirian BO FTUI dapat ditolak atau dicabut kembali pengesahannya.(2) BO FTUI dapat berubah status kembali menjadi BSO FTUI jika memenuhi

seluruh kriteria perubahan status BO FTUI menjadi BSO FTUI dan telahdisahkan oleh MPM FTUI sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 41Kriteria perubahan status kembali BO FTUI menjadi BSO FTUI adalah:

1. Tidak melaksanakan minimal 3 (tiga) program kerja selama 2 (dua) tahunperiode kepengurusan berturut-turut.

2. Tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada MPM FTUIselama 2 (dua) tahun periode kepengurusan berturut-turut.

3. Mengalami hambatan dalam hal kaderisasi berdasarkan hasil penilaianMPM FTUI.

4. Mengalami kesulitan dalam merekrut anggota.

BAGIAN KELIMAPEMBUBARAN BO FTUI

Pasal 42BO FTUI dapat dinyatakan bubar setelah memenuhi kriteria pembubaran BO FTUIdan telah disahkan oleh MPM FTUI sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 43Kriteria pembubaran BO FTUI adalah :

1. Tidak melaksanakan dan/atau memiliki program kerja selama 2 (dua) tahunperiode kepengurusan berturut-turut.

2. Tidak memiliki kepengurusan.3. Melanggar Landasan-landasan IKM FTUI dan/atau peraturandalam IKM

FTUI.4. Kesepakatan internal BO FTUI tersebut untuk membubarkan diri.

BAB VBADAN OTONOM KEAGAMAAN


Pasal 44(1) Badan Otonom Keagamaan Fakultas Teknik Universitas Indonesia,

selanjutnya disebut BOK FTUI, adalah lembaga eksekutif IKM FTUI yangmenampung, mengembangkan, dan menyalurkan keagamaan dan aspirasianggota IKM FTUI.

(2) BOK FTUI adalah lembaga eksekutif tingkat fakultas yang keanggotaannyaterbuka bagi seluruh anggota IKM FTUI sesuai dengan agama yangbersangkutan dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh BOK FTUIyang bersangkutan.

BAGIAN KEDUAKEWAJIBAN BOK FTUI




FTUI.(4) Mengkoordinasikan kondisi dan aktivitas lembaga yang diwakilinya yang

berkaitan dengan aktivitas kemahasiswaan IKM FTUI kepada MPM FTUI.(5) Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada MPM FTUI ketika masa


BAGIAN KETIGAHAK BOK FTUI

Pasal 46(1) Melakukan koordinasi dengan Badan Khusus Kerohanian IMD dan/atau IMPI

dalam hal pembinaan dan kegiatan keagamaan(2) Mendapatkan sumbangan baik internal maupun eksternal selama tidak


(3) Menentukan rencana program kerja dan anggaran.(4) Mewakili IKM FTUI dalam kegiatan-kegiatan keluar dalam bidang

keagamaan masing-masing.(5) Memiliki otonomi dalam menentukan hal-hal yang bersifat internal dari BOK

FTUI itu sendiri.(6) Mengajukan rancangan peraturan kepada MPM FTUI.(7) Melakukan pembelaan terhadap tuntutan sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

BAGIAN KEEMPATMEKANISME PENDIRIAN BOK FTUI

Pasal 47(1) Mengajukan permohonan untuk menjadi BOK FTUI dengan mengirimkan

PD/PRT BOK FTUI, daftar usulan program kerja, daftar calon pengurus dandaftar calon anggota kepada MPM FTUI.

(2) Memiliki ruang lingkup dalam keagamaan yang berbeda dengan BOK FTUIyang telah ada, dimana keagamaan tersebut merupakan agama yang diakuioleh Pemerintah Republik Indonesia.

(3) Telah melakukan koordinasi dengan BEM FTUI.(4) Disahkan oleh MPM FTUI melalui Sidang Pleno yang melibatkan BOK FTUI

yang bersangkutan.(5) Memiliki kepengurusan sesuai PD/PRT BOK FTUI bersangkutan setelah BOK

FTUI disahkan oleh MPM FTUI dan selambat-lambatnya 30 hari setelahtanggal pengesahan.

Pasal 48Jika salah satu mekanisme pendirian BOK tidak terpenuhi, maka pendirian BOKFTUI tersebut dapat ditolak atau dicabut kembali pengesahannya.

BAGIAN KELIMAPEMBUBARAN BOK FTUI

Pasal 49BOK FTUI dapat dinyatakan bubar setelah memenuhi kriteria pembubaran BOKFTUI dan telah disahkan oleh MPM FTUI sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 50Kriteria pembubaran BOK FTUI adalah:



FTUI.4. Kesepakatan internal BOK FTUI tersebut untuk membubarkan diri.

BAB VIBADAN SEMI OTONOM


Pasal 51(1) Badan Semi Otonom Fakultas Teknik Universitas Indonesia, selanjutnya

disebut BSO FTUI, adalah lembaga eksekutif IKM FTUI yang menampung,mengembangkan, dan menyalurkan aspirasi minat, bakat, dan kreasi anggotaIKM FTUI yang menunjang tujuan dan usaha IKM FTUI, yang mendapatkanpembinaan dari BEM FTUI.

(2) BSO FTUI adalah lembaga eksekutif tingkat fakultas yang keanggotaannyaterbuka bagi seluruh anggota IKM FTUI dan sesuai dengan peraturan yangditetapkan oleh BSO FTUI yang bersangkutan.

BAGIAN KEDUAKEWAJIBAN BSO FTUI







jabatan berakhir atau jika diminta sewaktu-waktu.(7) Memberikan laporan perkembangan kepada BEM FTUI sekurang-kurangnya

3 (tiga) bulan sekali atau jika diminta sewaktu-waktu.

BAGIAN KETIGAHAK BSO FTUI



(3) Menentukan rencana program kerja dan anggaran.

(4) Mewakili IKM FTUI dalam kegiatan-kegiatan keluar dalam bidang masing-masing.

(5) Memiliki otonomi dalam menentukan hal-hal yang bersifat internal dari BSOFTUI itu sendiri.

(6) Menerima pembinaan dari BEM FTUI dalam hal kaderisasi.(7) Mengajukan rancangan peraturan kepada MPM FTUI.(8) Melakukan pembelaan terhadap tuntutan sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

BAGIAN KEEMPATMEKANISME PENDIRIAN BSO FTUI

Pasal 54Mekanisme pendirian BSO FTUI adalah:

1. Mengajukan permohonan untuk menjadi BSO FTUI dengan mengirimkanPD/PRT BSO FTUI, daftar usulan program kerja, daftar calon pengurus, dandaftar calon anggota kepada MPM FTUI.

2. Memiliki ruang lingkup yang berbeda dengan BO atau BSO FTUI yang telahberdiri sebelumnya.

3. Keanggotaannya terbuka bagi seluruh anggota IKM FTUI.4. Dibuktikan dengan dukungan minimal 5 (lima) orang anggota dari setiap

departemen yang dibuktikan dengan verifikasi sah oleh MPM FTUI.5. Persyaratan pengesahan peraturan verifikasi anggota ditetapkan oleh MPM

FTUI.6. Telah melakukan koordinasi dengan BEM FTUI.7. Disahkan oleh MPM FTUI melalui Sidang Terbuka yang melibatkan BSO

FTUI yang bersangkutan.8. Memiliki kepengurusan sesuai PD/PRT BSO FTUI bersangkutan setelah

BSO FTUI disahkan oleh MPM FTUI dan selambat-lambatnya 30 harisetelah tanggal pengesahan.

Pasal 55Jika salah satu mekanisme pendirian BSO FTUI tidak terpenuhi, maka pendirianBSO FTUI tersebut dapat ditolak atau dicabut kembali pengesahannya.

BAGIAN KELIMAPEMBUBARAN BSO FTUI

Pasal 56BSO FTUI dapat dinyatakan bubar setelah memenuhi kriteria pembubaran BSOFTUI dan telah disahkan oleh MPM FTUI sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 57Kriteria pembubaran BSO FTUI adalah:



FTUI.

4. Kesepakatan internal BSO FTUI tersebut untuk membubarkan diri.5. Apabila dalam 8 tahun atau 2 kali Muker IKM FTUI, tidak menjadi BO.

BAB VIIIKATAN MAHASISWA DEPARTEMEN


Pasal 58Ikatan Mahasiswa Departemen Fakultas Teknik Universitas Indonesia, selanjutnyadisebut IMD FTUI, adalah lembaga eksekutif tingkat departemen FTUI.

BAGIAN KEDUASTRUKTUR IMD FTUI

Pasal 59Struktur IMD FTUI terdiri dari :

1. Ketua Umum IMD FTUI.2. BPH IMD FTUI, yang sekurang-kurangnya terdiri dari Sekretaris Umum,

Bendahara Umum, dan Ketua-ketua Bidang serta Ketua Bidang KhususKeagamaan.

3. BP IMD FTUI.

Pasal 60Persyaratan BPH IMD FTUI adalah :

1. Anggota aktif IKM FTUI dari departemen yang bersangkutan.2. Dipilih oleh Ketua Umum IMD FTUI.3. Tidak dicabut haknya untuk dipilih.4. Tidak terancam drop out ketika akan diangkat menjadi BPH IMD FTUI.5. Bersedia untuk tidak menjabat dan/atau terlibat dalam kepengurusan

dan/atau kepanitiaan apapun dalam lembaga kemahasiswaan di IKM FTUI,UI dan/atau organisasi apapun di luar UI, kecuali jabatan dan/ataukepanitiaan yang disebabkan posisinya sebagai BPH IMD FTUI.

BAGIAN KETIGAKEWAJIBAN IMD FTUI


Musyawarah Kerja IKM FTUI, Sidang Terbuka IKM FTUI, dan MPM FTUI.(2) Menyerahkan rencana program kerja dan anggaran belanja IMD FTUI kepada

MPM FTUI.(3) Mempublikasikan program kerja dan anggaran belanja IMD FTUI yang telah

disahkan oleh MPM FTUI kepada warga departemen masing-masing.(4) Memberikan laporan kepada MPM FTUI tentang perkembangan program

kerja dan anggaran belanja IMD FTUI sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulansekali atau jika diminta.

(5) Memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh MPM FTUI.(6) Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada MPM FTUI Fraksi

departemen masing-masing ketika masa jabatan berakhir atau jika dimintasewaktu-waktu.

(7) Mengontrol kepanitiaan-kepanitiaan yang telah dibentuk oleh IMD FTUI.

BAGIAN KEEMPATHAK IMD FTUI

Pasal 62(1) Membentuk kepanitiaan-kepanitiaan yang diperlukan untuk melaksanakan

program-program kerja IMD FTUI.(2) Meminta laporan pertanggungjawaban dari kepanitiaan-kepanitian yang

telah dibentuk IMD FTUI.(3) Membubarkan kepanitiaan yang telah menyelesaikan tugas-tugas yang


kepanitiaan yang dibentuk oleh IMD FTUI.(5) Mengajukan keberatan terhadap Ketetapan MPM FTUI.(6) Mengajukan usulan-usulan kepada MPM FTUI.(7) Memberikan penghargaan kepada orang yang dianggap berjasa kepada IKM

FTUI di lingkup departemen dengan persetujuan MPM FTUI Fraksidepartemen masing-masing.

(8) Melakukan pembelaan terhadap tuntutan sesuai dengan peraturan yangberlaku.

BAGIAN KELIMARAPAT IMD FTUI

Pasal 63Rapat IMD FTUI diatur secara rinci dalam peraturan IMD FTUI.

BAGIAN KEENAMMEKANISME PEMILIHAN KETUA UMUM IMD FTUI

Pasal 64(1) Proses pemilihan diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Umum IKM FTUI.(2) Ketua Umum IMD FTUI dipilih langsung oleh anggota IKM FTUI

departemennya.(3) Pemilihan ketua dapat dilakukan bila terdapat 2 (dua) calon atau lebih.(4) Apabila ayat (3) di atas tidak terpenuhi, maka mekanisme pencarian calon

Ketua Umum IMD FTUI diserahkan kepada MPM FTUI Fraksi departemenmasing-masing, yang kemudian disahkan oleh panitia Pemilihan Umum.

(5) Calon Ketua Umum IMD FTUI yang memperoleh suara terbanyak ditetapkanmenjadi Ketua Umum IMD FTUI terpilih.

Pasal 65Persyaratan calon Ketua Umum IMD FTUI FTUI adalah:

1. Anggota IKM FTUI dari departemen yang bersangkutan.2. Minimal mahasiswa di tingkat II.3. Tidak dicabut haknya untuk dipilih.4. Bersedia dicalonkan dan/atau mencalonkan diri.5. Bersedia melepaskan jabatan kepanitiaan dan/atau kelembagaan di IKM

FTUI, UI dan/atau organisasi apapun di luar UI.6. Pernah aktif dalam kepanitiaan-kepanitiaan dan/atau lembaga-lembaga

kemahasiswaan di IKM FTUI.7. Tidak mencalonkan diri untuk lembaga-lembaga kemahasiswaan lain yang

berada di lingkungan FTUI dan/atau UI.8. Tidak terancam drop out selama pemilihan dan tidak akan menyelesaikan


dan/atau kepanitiaan apapun dalam lembaga kemahasiswaan di IKM FTUI,UI dan/atau organisasi apapun di luar UI, selama memegang jabatansebagai Ketua Umum IMD FTUI.

10. Lulus dari standar kelayakan.


PEMILIHAN KEMBALI KETUA UMUM IMD FTUI

Pasal 66Persyaratan pemberhentian Ketua Umum IMD FTUI adalah:


2. Tidak menjaga nama baik IKM FTUI.3. Melanggar Landasan-landasan IKM FTUI dan/atau Ketetapan MPM FTUI.4. Tidak dapat menjalankan program kerja IMD FTUI dengan alasan yang



Pasal 67Mekanisme pemberhentian Ketua Umum IMD FTUI adalah:

1. MPM FTUI mengeluarkan Surat Peringatan kepada Ketua Umum IMD FTUIapabila dianggap telah memenuhi persyaratan pemberhentian Ketua UmumIMD FTUI.

2. Setelah Surat Peringatan 3 (tiga) diputuskan, maka MPM FTUI Fraksidepartemen yang bersangkutan mengeluarkan putusan pelaksanaan SidangFraksi.

3. Ketua Umum IMD FTUI menyampaikan laporan pertanggungjawaban padaSidang Fraksi.

4. Selama masa demisioner, pimpinan tertinggi diambil alih oleh MPM FTUIFraksi departemen yang bersangkutan.

5. Setelah Ketua Umum IMD FTUI diberhentikan, maka MPM FTUI Fraksidepartemen yang bersangkutan menetapkan Pejabat sementara (Pjs.) KetuaUmum IMD FTUI.

6. Pjs. Ketua Umum IMD FTUI tidak berhak membuat kebijakan baru.7. Pjs. Ketua Umum IMD FTUI menjabat hingga terpilihnya Ketua Umum IMD

FTUI yang baru.

Pasal 68Mekanisme pengunduran diri Ketua Umum IMD FTUI adalah:

1. Mengajukan surat pengunduran diri kepada MPM FTUI.2. Menyampaikan alasan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum IMD

FTUI kepada MPM FTUI Fraksi dan anggota IKM FTUI departemennyapada Sidang Fraksi.

3. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dirinya sebagai Ketua UmumIMD FTUI kepada MPM Fraksi dan anggota IKM FTUI departemennyadalam Sidang Fraksi.

4. Mendapatkan persetujuan dari MPM FTUI Fraksi atas pengunduran dirinya.5. Selama masa demisioner, pimpinan tertinggi diambil alih oleh MPM FTUI

Fraksi departemen yang bersangkutan.6. Setelah Ketua Umum IMD FTUI mengundurkan diri, maka MPM FTUI

fraksi departemen yang bersangkutan menetapkan Pejabat sementara (Pjs.)Ketua Umum IMD FTUI.

7. Pjs. Ketua Umum IMD FTUI tidak berhak membuat kebijakan baru.8. Pjs. Ketua Umum IMD FTUI menjabat hingga terpilihnya Ketua Umum IMD

FTUI yang baru.

Pasal 69Mekanisme pemilihan Ketua Umum IMD FTUI pasca pemberhentian ataupengunduran diri Ketua Umum IMD FTUI adalah :

1. Ketua Umum IMD FTUI yang telah diberhentikan atau diterimapengunduran dirinya tidak boleh mencalonkan diri sebagai Ketua UmumIMD FTUI.

2. Pemilihan Ketua Umum IMD FTUI diatur oleh MPM FTUI Fraksidepartemen yang bersangkutan melalui proses Pemilihan Umum Khusus.

3. Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentianatau pengunduran diri Ketua Umum IMD FTUI, Ketua Umum IMD FTUIpengganti harus sudah terpilih.

4. Jika masa jabatan Ketua Umum IMD FTUI yang diberhentikan atauditerima pengunduran dirinya hanya tersisa dua bulan menjelangberakhirnya masa jabatan, maka tidak diadakan Pemilihan Umum Khusus.

5. Untuk membantu penyelenggaraan pemilihan Ketua Umum IMD FTUI,maka dibentuk Panitia Pemilihan Umum Khusus.



8. Ketua Umum IMD FTUI yang terpilih melalui Pemilihan Umum Khusushanya diperkenankan untuk melanjutkan kebijakan yang telah dibuat olehKetua Umum IMD FTUI yang telah diberhentikan atau diterima

pengunduran dirinya, kecuali apabila terjadi dalam 3 (tiga) bulan awalkepengurusan.

BAB VIIIIKATAN MAHASISWA PROGRAM INTERNASIONAL


Pasal 70Ikatan Mahasiswa Program Internasional Fakultas Teknik Universitas Indonesia,selanjutnya disebut IMPI FTUI, adalah lembaga eksekutif pada ProgramInternasional FTUI.

BAGIAN KEDUASTRUKTUR IMPI FTUI

Pasal 71Struktur IMPI FTUI terdiri dari :

1. Ketua Umum IMPI FTUI.2. BPH IMPI FTUI, sekurang-kurangnya terdiri dari Sekretaris Umum,

Bendahara Umum, dan Ketua-ketua Bidang serta Ketua Bidang KhususKeagamaan.

3. BP IMPI FTUI.

Pasal 72Persyaratan Badan Pengurus Harian IMPI FTUI adalah :

1. Anggota aktif IKM FTUI dari Program Internasional.2. Dipilih oleh Ketua Umum IMPI FTUI.3. Tidak dicabut haknya untuk dipilih.4. Masih menjalani masa studi di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat

selama menjabat.5. Tidak terancam drop out ketika akan diangkat menjadi BPH IMPI FTUI.6. Bersedia untuk tidak menjabat dan/atau terlibat dalam kepengurusan

dan/atau kepanitiaan apapun dalam lembaga kemahasiswaan di IKM FTUI,UI dan/atau organisasi apapun di luar UI, kecuali jabatan dan/ataukepanitiaan yang disebabkan posisinya sebagai BPH IMPI FTUI.

BAGIAN KETIGAKEWAJIBAN IMPI FTUI


Musyawarah Kerja IKM FTUI, Sidang Terbuka IKM FTUI, dan MPM FTUI.(2) Menyerahkan rencana program kerja dan anggaran belanja IMPI FTUI

kepada MPM FTUI.(3) Mempublikasikan program kerja dan anggaran belanja IMPI FTUI yang telah

disahkan oleh MPM FTUI kepada warga Program Internasional.(4) Memberikan laporan kepada MPM FTUI tentang perkembangan program

kerja dan anggaran belanja IMPI FTUI sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulansekali atau jika diminta.

(5) Memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh MPM FTUI.(6) Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada MPM FTUI Fraksi

Program Internasional masing-masing ketika masa jabatan berakhir atau jikadiminta sewaktu-waktu.

(7) Mengontrol dan bertanggung jawab atas kepanitiaan-kepanitiaan yang telahdibentuk oleh IMPI FTUI.

BAGIAN KEEMPATHAK IMPI FTUI

Pasal 74(1) Membentuk kepanitiaan-kepanitiaan yang diperlukan untuk melaksanakan

program-program kerja IMPI FTUI.(2) Meminta laporan pertanggungjawaban dari kepanitiaan-kepanitian yang

telah dibentuk IMPI FTUI.(3) Membubarkan kepanitiaan yang telah menyelesaikan tugas-tugas yang


kepanitiaan yang dibentuk oleh IMPI FTUI.(5) Mengajukan keberatan terhadap Ketetapan MPM FTUI.(6) Mengajukan usulan-usulan kepada MPM FTUI.(7) Memberikan penghargaan kepada orang yang dianggap berjasa kepada IKM

FTUI di lingkup Program Internasional dengan persetujuan MPM FTUIFraksi Program Internasional.

(8) Melakukan pembelaan terhadap tuntutan sesuai dengan peraturan yangberlaku di IKM FTUI.

BAGIAN KELIMARAPAT IMPI FTUI

Pasal 75Rapat IMPI FTUI diatur secara rinci dalam peraturan IMPI FTUI.

BAGIAN KEENAMMEKANISME PEMILIHAN KETUA UMUM IMPI FTUI

Pasal 76(1) Proses pemilihan diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Umum IKM FTUI.(2) Ketua Umum IMPI FTUI dipilih langsung oleh anggota IKM FTUI Program

Internasional.(3) Pemilihan ketua dapat dilakukan bila terdapat 2 (dua) calon atau lebih.(4) Apabila ayat 3 di atas tidak terpenuhi, maka mekanisme pencarian calon

Ketua Umum IMPI FTUI diserahkan kepada MPM FTUI Fraksi ProgramInternasional dan disetujui setengah dari jumlah kuorum ditambah satu, yangkemudian disahkan oleh panitia Pemilihan Umum.

(5) Calon Ketua Umum IMPI FTUI yang memperoleh suara terbanyak ditetapkanmenjadi Ketua Umum IMPI FTUI terpilih.

Pasal 77Persyaratan calon Ketua Umum IMPI FTUI adalah :

1. Anggota IKM FTUI dari Program Internasional.2. Tidak dicabut haknya untuk dipilih.3. Bersedia dicalonkan dan/atau mencalonkan diri.4. Bersedia melepaskan jabatan kepanitiaan dan/atau kelembagaan di IKM

FTUI, UI dan/atau organisasi apapun di luar UI.5. Masih menjalani masa studi di Indonesia selama pemilihan dan menjabat.6. Tidak mencalonkan diri untuk lembaga-lembaga kemahasiswaan lain yang

berada di lingkungan FTUI dan/atau UI.7. Tidak terancam drop out selama pemilihan dan tidak akan menyelesaikan


dan/atau kepanitiaan apapun dalam lembaga kemahasiswaan di IKM FTUI,UI dan/atau organisasi apapun di luar UI, selama memegang jabatan sebagaiKetua Umum IMPI FTUI.


PEMILIHAN KEMBALI KETUA UMUM IMPI FTUI

Pasal 78Persyaratan pemberhentian Ketua Umum IMPI FTUI adalah :


2. Tidak menjaga nama baik IKM FTUI.3. Melanggar Landasan-landasan IKM FTUI dan/atau ketetapan MPM FTUI.4. Tidak dapat menjalankan program kerja IMPI FTUI dengan alasan yang



Pasal 79Mekanisme pemberhentian Ketua Umum IMPI FTUI adalah :

1. MPM FTUI mengeluarkan Surat Peringatan kepada Ketua Umum IMPIFTUI apabila dianggap telah memenuhi persyaratan pemberhentian KetuaUmum IMPI FTUI.

2. Setelah Surat Peringatan 3 (tiga) diputuskan, maka MPM FTUI FraksiProgram Internasional dan IMPI FTUI mengeluarkan putusan pelaksanaanSidang Fraksi.

3. Ketua Umum IMPI FTUI menyampaikan laporan pertanggungjawaban padaSidang Fraksi.

4. Selama masa demisioner, pimpinan tertinggi diambil alih oleh MPM FTUIFraksi Program Internasional yang bersangkutan.

5. Setelah Ketua Umum IMPI FTUI diberhentikan, maka MPM FTUI FraksiProgram Internasional menetapkan Pejabat sementara (Pjs.) Ketua UmumIMPI FTUI.

6. Pjs. Ketua Umum IMPI FTUI tidak berhak membuat kebijakan baru.7. Pjs. Ketua Umum IMPI FTUI menjabat hingga terpilihnya Ketua Umum

IMPI FTUI yang baru.

Pasal 80Mekanisme pengunduran diri Ketua Umum IMPI FTUI adalah:

1. Mengajukan surat pengunduran diri kepada MPM FTUI danmengumumkannya kepada warga.

2. Menyampaikan alasan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum IMPIFTUI kepada MPM Fraksi dan anggota IKM FTUI Program Internasionalpada Sidang Fraksi.

3. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dirinya sebagai Ketua UmumIMPI FTUI kepada MPM FTUI Fraksi dan anggota IKM FTUI ProgramInternasional dalam Sidang Fraksi.

4. Mendapatkan persetujuan dari MPM FTUI Fraksi dan anggota IKM FTUIProgram Internasional.

5. Selama masa demisioner, pimpinan tertinggi diambil alih oleh MPM FTUIFraksi Program Internasional.

6. Setelah Ketua Umum IMPI FTUI mengundurkan diri, maka MPM FTUIFraksi Program Internasional menetapkan Pejabat sementara (Pjs.) KetuaUmum IMPI FTUI.

7. Pjs. Ketua Umum IMPI FTUI tidak berhak membuat kebijakan baru.8. Pjs. Ketua Umum IMPI FTUI menjabat hingga terpilihnya Ketua Umum

IMPI FTUI yang baru.

Pasal 81Mekanisme pemilihan Ketua Umum IMPI FTUI pasca pemberhentian ataupengunduran diri Ketua Umum IMPI FTUI adalah :

1. Ketua Umum IMPI FTUI yang telah diberhentikan atau diterimapengunduran dirinya tidak boleh mencalonkan diri sebagai Ketua UmumIMPI FTUI.

2. Pemilihan Ketua Umum IMPI FTUI diatur oleh MPM FTUI Fraksi ProgramInternasional melalui proses Pemilihan Umum Khusus.

3. Selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah pemberhentian ataupengunduran diri Ketua Umum IMPI FTUI, Ketua Umum IMPI FTUIpengganti harus sudah terpilih.

4. Jika masa jabatan Ketua Umum IMPI FTUI yang diberhentikan atauditerima pengunduran dirinya hanya tersisa dua bulan menjelangberakhirnya masa jabatan, maka tidak diadakan Pemilihan Umum Khusus.

5. Untuk membantu penyelenggaraan pemilihan Ketua Umum IMPI FTUI,maka dibentuk Panitia Pemilihan Umum Khusus.



8. Ketua Umum IMPI FTUI yang terpilih melalui Pemilihan Umum Khusushanya diperkenankan untuk melanjutkan kebijakan yang telah dibuat olehKetua Umum IMPI FTUI yang telah diberhentikan atau diterimapengunduran dirinya, kecuali apabila terjadi dalam tiga (3) bulan awalkepengurusan.

BAB IXKELOMPOK PEMINATAN DEPARTEMEN

BAGIAN PERTAMAKETENTUAN UMUM

Pasal 82(1) Kelompok Peminatan Departemen Fakultas Teknik Universitas Indonesia,

selanjutnya disebut KPD FTUI, adalah lembaga eksekutif IKM FTUI yangmerupakan wadah untuk menampung, mengembangkan, dan menyalurkanpeminatan anggota IKM FTUI sesuai dengan kompetensi departemen tempatKPD FTUI tersebut didirikan.

(2) KPD FTUI adalah lembaga eksekutif tingkat departemen IKM FTUI, yangkeanggotaannya terbuka bagi seluruh anggota IKM FTUI dan sesuai denganperaturan yang ditetapkan oleh KPD FTUI yang bersangkutan.

BAGIAN KEDUAKEWAJIBAN KPD FTUI


MPM FTUI.(2) Memiliki PD/PRT sepanjang tidak menyimpang dari PD/PRT IKM FTUI dan

Ketetapan MPM FTUI.(3) Melaporkan rencana program kerja, anggaran, dan pengurus kepada MPM





BAGIAN KETIGAHAK KPD FTUI



(3) Menentukan rencana program kerja dan anggaran.(4) Mewakili IKM FTUI dalam kegiatan-kegiatan keluar dalam bidang masing-

masing.(5) Memiliki otonomi dalam menentukan hal-hal yang bersifat internal dari KPD

FTUI itu sendiri.(6) Mengajukan usulan-usulan kepada MPM FTUI.(7) Melakukan pembelaan terhadap tuntutan sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

BAGIAN KEEMPATMEKANISME PENDIRIAN KPD FTUI

Pasal 85Mekanisme pendirian KPD FTUI adalah :

1. Mengajukan permohonan untuk menjadi KPD FTUI dengan mengirimkanPD/PRT KPD, daftar usulan program kerja, daftar calon pengurus, dandaftar anggota kepada MPM FTUI.

2. Ruang lingkup dari KPD FTUI terkait dengan kompetensi keilmuandepartemen masing-masing.

3. Keanggotaannya terbuka bagi anggota IKM dan sesuai dengan peraturan.4. Dibuktikan dengan dukungan minimal 20 (dua puluh) anggota departemen

yang bersangkutan dibuktikan dengan verifikasi sah oleh MPM FTUI.5. Persyaratan pengesahan peraturan verifikasi anggota ditetapkan oleh MPM

FTUI.6. Telah melakukan koordinasi dengan IMD FTUI tempat KPD FTUI tersebut

akan didirikan.7. Ditetapkan sebagai KPD FTUI oleh MPM FTUI Fraksi departemen tempat

KPD tersebut akan didirikan melalui Sidang Fraksi yang melibatkan KPDFTUI yang bersangkutan.

8. Disahkan oleh MPM FTUI melalui Sidang Pleno yang melibatkan MPM FTUIFraksi departemen yang bersangkutan.

9. Memiliki kepengurusan sesuai PD/PRT KPD FTUI bersangkutan setelahKPD FTUI disahkan oleh MPM FTUI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)hari setelah tanggal pengesahan.

Pasal 86Jika salah satu mekanisme pendirian KPD FTUI tidak terpenuhi, maka pendirianKPD FTUI tersebut dapat ditolak atau dicabut kembali pengesahannya.

BAGIAN KELIMAPEMBUBARAN KPD FTUI

Pasal 87KPD FTUI dinyatakan bubar setelah memenuhi kriteria pembubaran KPD FTUIdan telah disahkan oleh MPM FTUI sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 88Kriteria pembubaran KPD FTUI adalah :



FTUI.4. Kesepakatan internal KPD FTUI tersebut untuk membubarkan diri.

BAB XLAMBANG-LAMBANG LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Pasal 89Lambang-lambang lembaga kemahasiswaan merupakan simbol yang menunjukkanjati diri suatu lembaga IKM FTUI.

Pasal 90Lambang resmi dari suatu lembaga kemahasiswaan merupakan hak dan wewenangpenuh dari lembaga tersebut.

Pasal 91Penggunaan lambang lembaga kemahasiswaan oleh pihak selain lembagakemahasiswaan yang bersangkutan di dalam maupun di luar lingkup IKM FTUIharus mendapatkan izin dari lembaga yang bersangkutan.

BAB XIMASA JABATAN, LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN,

DAN SERAH TERIMA JABATAN

Pasal 92(1) Masa jabatan MPM, BEM, BO, BOK, BSO, IMD, IMPI dan KPD FTUI adalah

1 (satu) tahun kepengurusan tehitung sejak serah terima jabatan dan setelahitu dapat dipilih kembali.

(2) Jika Ketua Umum BEM, IMD, atau IMPI FTUI diberhentikan atau diterimapengunduran dirinya, maka ketua baru meneruskan sisa masa jabatan ketuayang digantikan.

Pasal 93Anggota MPM FTUI serta Ketua Umum BEM, BO, BOK, BSO, IMD, IMPI dan KPDFTUI harus sudah terpilih sebelum akhir periode kepengurusan lembaga.Pasal 94(1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban Ketua Umum BEM, IMD, dan

IMPI FTUI kepada MPM FTUI dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu)minggu sebelum serah terima jabatan MPM FTUI.

(2) MPM FTUI menetapkan waktu pemberian laporan pertanggungjawabanselambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelumnya.

Pasal 95Serah terima jabatan anggota MPM FTUI serta Ketua Umum BEM, IMD, dan IMPIFTUI dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah Ketua Umum BEMFTUI terpilih.

BAB XIIHUBUNGAN KELEMBAGAAN

Pasal 96(1) MPM FTUI merupakan lembaga tertinggi dalam IKM FTUI dan memiliki garis

komando terhadap BEM, BO, BOK, BSO, IMD, IMPI dan KPD FTUI.(2) BEM FTUI merupakan lembaga eksekutif tertinggi di IKM FTUI dan

mengkoordinasikan segala kegiatan kemahasiswaan BEM, BO, BOK, BSO,IMD dan IMPI FTUI dalam hal waktu pelaksanaan kegiatan.

(3) BEM FTUI mengkoordinasikan sikap keluar yang mengatasnamakan FTUIterhadap BO, BOK, BSO, IMD, dan IMPI FTUI.

(4) BEM FTUI memiliki garis koordinasi dengan BSO FTUI dalam halmengkoordinasikan pembinaan BSO FTUI.

(5) BOK FTUI memiliki garis koordinasi dengan IMD dan IMPI FTUI dalam halmengkoordinasikan kegiatan keagamaan di tingkat departemen atau programinternasional FTUI.

(6) IMD FTUI memiliki garis koordinasi dengan KPD FTUI dalam halmengkoordinasikan segala kegiatan kemahasiswaan IMD FTUI dengan KPDFTUI di departemen masing-masing dalam hal waktu pelaksanaan kegiatan.

BAB XIIIFORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

BAGIAN PERTAMAMUSYAWARAH KERJA IKM FTUI

Pasal 97Musyawarah Kerja IKM FTUI dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun atausebelumnya bila dianggap perlu.

Pasal 98Musyawarah Kerja IKM FTUI mempunyai wewenang :

1. Pembubaran IKM FTUI.2. Peninjauan atau penyempurnaan peraturanyang telah ada di IKM FTUI.3. Pengajuan untuk pelaksanaan referendum.

Pasal 99Pelaksanaan Musyawarah Kerja IKM FTUI dilakukan oleh suatu panitia yangdibentuk khusus oleh seluruh lembaga FTUI yang dikoordinasikan oleh MPMFTUI.

Pasal 100(1) Dalam pelaksanaannya MPM FTUI membentuk Dewan Pengarah

Musyawarah Kerja IKM FTUI yang bertugas untuk membuat materiMusyawarah Kerja IKM FTUI.

(2) Dewan Pengarah Musyawarah Kerja IKM FTUI terdiri dari satu perwakilantiap lembaga IKM FTUI dan anggota IKM yang mendaftar.

Pasal 101Peserta Penuh Musyawarah Kerja IKM FTUI adalah:

1. Dewan Pengarah Musyawarah Kerja IKM FTUI.2. Pleno MPM FTUI.3. Ketua Umum dan BPH BEM FTUI.4. Ketua Umum dan BPH BO FTUI.5. Ketua Umum dan BPH BOK FTUI.6. Ketua Umum dan BPH BSO FTUI.7. Ketua Umum dan BPH IMD FTUI.8. Ketua Umum dan BPH IMPI FTUI.9. Ketua Umum dan BPH KPD FTUI.10. Anggota IKM FTUI yang mendaftar.

Pasal 102Peserta Peninjau Musyawarah Kerja IKM FTUI adalah seluruh anggota IKM FTUIyang bukan sebagai Peserta Penuh Musyawarah Kerja IKM FTUI.

Pasal 103Peserta Undangan Musyawarah Kerja IKM FTUI adalah pihak-pihak di luar IKMFTUI yang dianggap perlu dilibatkan.

Pasal 104Hak-hak peserta Musyawarah Kerja IKM FTUI yaitu :

1. Peserta Penuh memiliki hak suara, hak mengeluarkan pendapat, hakinterupsi, serta hak memilih dan dipilih.

2. Peserta Peninjau memiliki hak mengeluarkan pendapat dan hak interupsi,tapi tidak memiliki hak suara serta hak memilih dan dipilih.

3. Peserta Undangan tidak memiliki hak suara, hak interupsi, maupun hakmemilih dan dipilih, tapi memiliki hak mengeluarkan pendapat jika diminta.

4. Hak-hak selain yang diatur di atas dapat ditentukan dalam tata tertib sidingMusyawarah Kerja IKM FTUI.

Pasal 105(1) Kuorum untuk Musyawarah Kerja IKM FTUI adalah dua pertiga dari jumlah

peserta penuh yang harus hadir.(2) Bila Kuorum tidak tercapai maka dapat diminta persetujuan dua pertiga dari

jumlah peserta penuh yang hadir.

Pasal 106Hal-hal selain yang diatur di atas dapat ditentukan oleh MPM FTUI atau diaturkemudian dalam tata tertib sidang Musyawarah Kerja IKM FTUI selama tidakbertentangan dengan Landasan-landasan IKM FTUI.

BAGIAN KEDUASIDANG TERBUKA IKM FTUI

Pasal 107(1) Sidang Terbuka IKM FTUI dilaksanakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu.(2) Sidang Terbuka IKM FTUI dipimpin oleh MPM FTUI.

Pasal 108Sidang Terbuka IKM FTUI mempunyai wewenang :

1. Peninjauan dan penyempurnaan Peraturan Rumah Tangga dan Garis-garisBesar Haluan IKM FTUI.

2. Evaluasi terhadap pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan IKM FTUI.

Pasal 109Pelaksanaan Sidang Terbuka IKM FTUI dilakukan oleh suatu panitia yangdibentuk khusus oleh MPM FTUI.

Pasal 110(1) Dalam pelaksanaannya MPM FTUI membentuk Dewan Pengarah Sidang

Terbuka IKM FTUI yang bertugas untuk membuat materi Sidang TerbukaIKM FTUI bila dianggap perlu.

(2) Dewan Pengarah Sidang Terbuka IKM FTUI terdiri dari satu perwakilan tiaplembaga IKM FTUI.

Pasal 111Peserta Penuh Sidang Terbuka IKM FTUI adalah :

1. Pleno MPM FTUI.2. Perwakilan BEM FTUI, minimal Ketua Umum dan 2 (dua) orang BPH.3. Perwakilan BO FTUI, minimal Ketua Umum dan 1 (satu) orang BPH.4. Perwakilan BOK FTUI, minimal Ketua Umum dan 1 (satu) orang BPH.5. Perwakilan BSO FTUI, minimal Ketua Umum dan 1 (satu) orang BPH.6. Perwakilan IMD FTUI, minimal Ketua Umum dan 1 (satu) orang BPH.7. Perwakilan IMPI FTUI, minimal Ketua Umum dan 1 (satu) orang BPH.8. Perwakilan KPD FTUI, minimal Ketua Umum dan 1 (satu) orang BPH.

Pasal 112Peserta Peninjau Sidang Terbuka IKM FTUI adalah seluruh anggota IKM FTUIyang bukan sebagai peserta penuh sidang Terbuka IKM FTUI.

Pasal 113Peserta Undangan Sidang Terbuka IKM FTUI adalah pihak-pihak di luar IKMFTUI yang dianggap perlu dilibatkan.

Pasal 114Hak-hak peserta Sidang Terbuka IKM FTUI:




4. Hak-hak selain yang diatur di atas dapat ditentukan dalam tata tertib SidangTerbuka IKM FTUI.

Pasal 115(1) Kuorum untuk Sidang Terbuka IKM FTUI adalah setengah dari jumlah

peserta penuh yang harus hadir ditambah satu.(2) Bila Kuorum tidak tercapai maka dapat diminta persetujuan dua pertiga dari

jumlah peserta penuh yang hadir untuk melanjutkan Sidang Terbuka IKMFTUI.

Pasal 116(1) Hal-hal selain yang diatur di atas dapat ditentukan oleh MPM FTUI atau

diatur kemudian dalam tata tertib Sdang Terbuka IKM FTUI selama tidakbertentangan dengan Landasan-landasan IKM FTUI.

(2) Tata tertib Sidang Terbuka IKM FTUI disahkan sebelum pembahasan agendaSidang Terbuka IKM FTUI.

BAGIAN KETIGASIDANG MPM FTUI

Pasal 117Sidang MPM FTUI terdiri dari :

1. Sidang Istimewa.2. Sidang Umum.3. Sidang Pleno.4. Sidang Fraksi.5. Sidang Komisi.

Pasal 118(1) Sidang Istimewa memiliki wewenang :

a. Meminta pertanggungjawaban Ketua Umum BEM FTUI sewaktu-waktubila dianggap perlu.

b. Mengajukan putusan pemberhentian Ketua Umum BEM FTUI sebelummasa jabatannya berakhir.

c. Menerima pengunduran diri Ketua Umum BEM FTUI sebelum masajabatannya berakhir.

(2) Peserta Sidang Istimewa adalah:a. Pleno MPM FTUI, memiliki hak bicara dan hak suara.b. Ketua Umum dan BPH BEM FTUI sebagai undangan wajib, memiliki hak

bicara, tapi tidak hak suara.c. Anggota IKM FTUI sebagai undangan, memiliki hak bicara, tapi tidak hak

suara.(3) Sidang Istimewa memiliki ketentuan :

a. Dihadiri minimal oleh tiga per empat dari jumlah anggota MPM FTUI danKetua Umum BEM FTUI.

b. Bila tidak terpenuhi, maka sidang ditunda selambat-lambatnya 48 jam.c. Bila tidak terpenuhi, maka sidang dinyatakan sah.d. Semua keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat atau

disetujui oleh dua per tiga dari anggota MPM FTUI yang hadir.(4) Diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu.

Pasal 119(1) Sidang Umum memiliki kewenangan untuk meminta LPJ Ketua Umum BEM

FTUI pada akhir masa jabatan.(2) Peserta Sidang Umum adalah :

a. Pleno MPM FTUI, memiliki hak bicara dan hak suara.b. BPH BEM FTUI sebagai undangan wajib, memiliki hak bicara, tapi tidak

hak suara.c. Anggota IKM FTUI sebagai undangan, memiliki hak bicara, tapi tidak hak

suara.(3) Sidang Umum memiliki ketentuan :

a. Dihadiri minimal oleh dua per tiga dari jumlah anggota MPM FTUI danKetua Umum BEM FTUI.

b. Bila tidak terpenuhi, maka sidang ditunda selambat-lambatnya 48 jam.c. Bila tidak terpenuhi, maka sidang dinyatakan sah.

(4) Semua keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat atau disetujuioleh dua per tiga dari anggota MPM FTUI yang hadir.

Pasal 120(1) Sidang pleno memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan yang tidak

termasuk kewenangan Sidang Umum dan sidang Istimewa.(2) Peserta Sidang Pleno adalah :

a. Anggota MPM FTUI.b. Undangan bila dianggap perlu.

(3) Persyaratan Sidang Pleno adalah :a. Dihadiri minimal oleh setengah dari jumlah anggota MPM FTUI

ditambah satu.b. Bila tidak terpenuhi, maka sidang ditunda selambat-lambatnya 1x24 jam.c. Bila dalam 1x24 jam tidak terpenuhi, maka sidang dinyatakan sah.

(4) Semua keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat atau disetujuioleh dua per tiga dari anggota MPM FTUI.

(5) Diadakan minimal sebulan sekali.

Pasal 121(1) Sidang Fraksi memiliki kewenangan:

a. Meminta laporan pertanggungjawaban Ketua Umum IMD atau IMPIFTUI.

b. Mengajukan putusan pemberhentian Ketua Umum IMD atau IMPIsebelum masa jabatannya berakhir.

c. Menerima pengunduran diri Ketua Umum IMD atau IMPI sebelum masajabatannya berakhir.

(2) Peserta Sidang Fraksi adalah :a. Anggota MPM FTUI Fraksi, memiliki hak bicara dan hak suara.b. BPH IMD atau IMPI yang bersangkutan sebagai undangan wajib,

memiliki hak bicara tapi tidak hak suara.c. Anggota IKM FTUI departemen atau program internasional yang

bersangkutan sebagai undangan, memiliki hak bicara tapi tidak hak suara.(3) Sidang Fraksi dapat dilakukan sewaktu-waktu bila dianggap perlu.

Pasal 122(1) Sidang Komisi memiliki kewenangan merekomendasikan peraturansesuai

dengan bidang kerjanya kepada Sidang Pleno MPM FTUI.(2) Peserta Sidang Komisi adalah :

a. Anggota Komisi.b. Undangan, bila dianggap perlu.

(3) Sidang Komisi dapat dilakukan sewaktu-waktu bila dianggap perlu.(4) Beberapa Komisi dapat melaksanakan Sidang Antar Komisi.

Pasal 123(1) Sidang Antar Komisi dapat dilakukan sewaktu-waktu bila dianggap perlu.(2) Kedudukan Sidang Antar Komisi adalah sama dengan Sidang Komisi.(3) Peserta Sidang Antar Komisi adalah :

a. Anggota Komisi-komisi yang bersangkutan.b. Undangan, bila dianggap perlu.

Pasal 124(1) Pengambilan keputusan dalam Sidang MPM FTUI dilakukan dengan

musyawarah mufakat.(2) Jika musyawarah mufakat tidak berhasil, maka dilakukan pemungutan suara.(3) Keputusan adalah keputusan yang didukung dengan suara terbanyak.

BAGIAN KEEMPATRAPAT KOORDINASI LEMBAGA IKM FTUI

Pasal 125(1) Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI dilaksanakan sewaktu-waktu bila

dianggap perlu.(2) Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI dipimpin oleh MPM FTUI.

Pasal 126Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI memiliki kewenangan :

1. Mengkoordinasikan seluruh lembaga dalam IKM FTUI.2. Mengevaluasi pelaksanaan peraturan, pembinaan, dan program kerja.3. Mengeluarkan kesepakatan sikap bersama keluar yang tidak bertentangan

dengan Landasan-landasan IKM FTUI.

Pasal 127Peserta Penuh Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI adalah :

1. Perwakilan MPM FTUI, minimal satu orang dari masing-masing MPM FTUIFraksi.

2. Seluruh lembaga eksekutif IKM FTUI, yaitu Ketua Umum atauperwakilannya.

Pasal 128Peserta Peninjau Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI adalah seluruh anggotadan/atau pengurus lembaga eksekutif IKM FTUI.

Pasal 129Peserta Undangan Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI adalah pihak-pihak yangdianggap perlu dilibatkan.

Pasal 130Hak-hak peserta Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI:




4. Hak-hak selain yang diatur di atas dapat ditentukan dalam tata tertib RapatKoordinasi Lembaga IKM FTUI.

Pasal 131(1) Kuorum untuk Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI adalah setengah dari

jumlah peserta penuh yang harus hadir ditambah satu.(2) Bila Kuorum tidak tercapai maka dapat diminta persetujuan dua pertiga dari

jumlah peserta penuh yang hadir untuk melanjutkan Rapat KoordinasiLembaga IKM FTUI.

Pasal 132Mekanisme Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI secara lebih rinci akan diaturdalam tata tertib Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI.

Pasal 133(1) Tata tertib dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI dapat

disahkan dalam Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI.(2) Tata tertib yang disahkan tidak boleh bertentangan dengan Landasan-

landasan IKM FTUI.

BAGIAN KELIMARAPAT KERJA LEMBAGA EKSEKUTIF IKM FTUI

Pasal 134(1) Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI dilaksanakan sewaktu-waktu bila

dianggap perlu.(2) Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI dipimpin oleh BEM FTUI.

Pasal 135Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI memiliki kewenangan :

1. Mengkoordinasikan seluruh lembaga eksekutif IKM FTUI dalam hal waktupelaksanaan program kerja.

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan anggota IKM.

Pasal 136Peserta Penuh Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI adalah seluruh lembagaeksekutif IKM FTUI, yaitu Ketua Umum atau perwakilannya.

Pasal 137Peserta Peninjau Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI adalah seluruhanggota MPM FTUI dan seluruh anggota dan/atau pengurus lembaga IKM FTUI.

Pasal 138Peserta Undangan Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI adalah pihak-pihakyang dianggap perlu dilibatkan.

Pasal 139Hak-hak peserta Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI yaitu :

1. Peserta penuh memiliki hak suara, hak mengeluarkan pendapat, hakinterupsi, serta hak memilih dan dipilih.



4. Hak-hak selain yang diatur di atas dapat ditentukan dalam tata tertib RapatKerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI.

Pasal 140(1) Kuorum untuk Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI adalah setengah

dari jumlah peserta yang harus hadir ditambah satu.(2) Bila Kuorum tidak tercapai maka dapat diminta persetujuan dua pertiga dari

jumlah peserta yang hadir untuk melanjutkan Rapat Kerja Lembaga EksekutifIKM FTUI.

Pasal 141Mekanisme Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI secara lebih rinci akandiatur dalam tata tertib Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI.

Pasal 142(1) Tata tertib pelaksanaan Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI disahkan

dalam Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI.(2) Tata tertib yang disahkan tidak boleh bertentangan dengan Landasan-

landasan IKM FTUI.

BAGIAN KEENAMRAPAT KERJA LEMBAGA EKSEKUTIF DEPARTMEN ATAU

PROGRAM INTERNASIONAL IKM FTUI

Pasal 143(1) Rapat Kerja Lembaga Eksekutif Departemen atau Program Internasional IKM

FTUI dilaksanakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu.(2) Rapat Kerja Lembaga Eksekutif Departemen IKM FTUI dipimpin oleh IMD

FTUI.(3) Rapat Kerja Lembaga Eksekutif Program Internasional IKM FTUI dipimpin

oleh IMPI FTUI.

Pasal 144(1) Rapat Kerja Lembaga Eksekutif Departemen IKM FTUI memiliki kewenangan

mengkoordinasikan seluruh lembaga eksekutif IKM FTUI di departemen yangbersangkutan dalam hal waktu pelaksanaan program kerja.

(2) Rapat Kerja Lembaga Eksekutif Program Internasional IKM FTUI memilikikewenangan mengkoordinasikan seluruh lembaga eksekutif IKM FTUI diprogram internasional dalam hal waktu pelaksanaan program kerja.

Pasal 145(1) Peserta Penuh Rapat Kerja Lembaga Eksekutif Departemen IKM FTUI adalah:

a. Ketua Umum dan BPH IMD FTUI.b. Pimpinan BKK di departemen yang bersangkutan.c. Ketua Umum atau perwakilan KPD FTUI di departemen yang

bersangkutan.(2) Peserta Penuh Rapat Kerja Lembaga Eksekutif Program Internasional IKM

FTUI adalah:a. Ketua Umum dan BPH IMPI FTUI.b. Pimpinan BKK di program internasional.

Pasal 146(1) Peserta Peninjau Rapat Kerja Lembaga Eksekutif Departemen IKM FTUI

adalah MPM FTUI Fraksi departemen dan seluruh anggota dan/ataupengurus lembaga eksekutif IKM FTUI di departemen yang bersangkutan.

(2) Peserta Peninjau Rapat Kerja Lembaga Eksekutif Program Internasional IKMFTUI adalah MPM Fraksi Program Internasional dan seluruh anggotadan/atau pengurus lembaga eksekutif IKM FTUI di program internasional.

Pasal 147(1) Peserta Undangan Rapat Kerja Lembaga Eksekutif Departemen IKM FTUI

adalah seluruh anggota IKM FTUI di departemen yang bersangkutan.(2) Peserta Undangan Rapat Kerja Lembaga Eksekutif Program Internasional

IKM FTUI adalah seluruh anggota IKM FTUI di program internasional.

Pasal 148Hak-hak peserta Rapat Kerja Lembaga Eksekutif Departemen atau ProgramInternasional IKM FTUI yaitu :

1. Peserta penuh memiliki hak suara, hak mengeluarkan pendapat, hakinterupsi, serta hak memilih dan dipilih.



4. Hak-hak selain yang diatur di atas dapat ditentukan dalam tata tertib RapatKerja Lembaga Eksekutif Departemen atau Program Internasional IKMFTUI.

Pasal 149(1) Kuorum untuk Rapat Kerja Lembaga Eksekutif Departemen atau Program

Internasional IKM FTUI adalah setengah dari jumlah peserta penuh yangharus hadir ditambah satu.

(2) Bila Kuorum tidak tercapai maka dapat diminta persetujuan dua pertiga darijumlah peserta penuh yang hadir untuk melanjutkan Rapat Kerja LembagaEksekutif Departemen atau Program Internasional IKM FTUI.

Pasal 150Mekanisme Rapat Kerja Lembaga Eksekutif Departemen atau ProgramInternasional IKM FTUI secara lebih rinci akan diatur dalam tata tertib Rapat KerjaLembaga Eksekutif Departemen atau Program Internasional IKM FTUI.

Pasal 151(1) Tata tertib pelaksanaan Rapat Kerja Lembaga Eksekutif Departemen atau

Program Internasional IKM FTUI disahkan dalam Rapat Kerja LembagaEksekutif departemen atau Program Internasional IKM FTUI.

(2) Tata tertib yang disahkan tidak boleh bertentangan dengan Landasan-landasan IKM FTUI.

BAGIAN KETUJUHRAPAT LEMBAGA EKSEKUTIF

Pasal 152(1) Rapat Lembaga Eksekutif IKM FTUI dilaksanakan sewaktu-waktu bila

dianggap perlu.(2) Mekanisme Rapat Lembaga Eksekutif IKM FTUI diatur oleh masing-masing

lembaga eksekutif IKM FTUI yang bersangkutan.(3) Ketetapan Rapat Lembaga Eksekutif IKM FTUI hanya berlaku untuk internal

lembaga itu sendiri.

BAB XIVKEUANGAN

BAGIAN PERTAMAKETENTUAN UMUM

Pasal 153

Keuangan IKM FTUI meliputi segala uang tunai, tabungan, surat-surat berharga,sisa dana, yang pengelolaannya dilakukan sepenuhnya oleh lembaga-lembagakemahasiswaan tersebut.

Pasal 154Pemasukkan dana atas nama IKM FTUI, pembagian dan pengelolaanya diputuskanmelalui Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI.

Pasal 155Segala sesuatu yang menyangkut persoalan keuangan dalam fungsi kebendaharaandan pengawasan baik yang masuk maupun keluar harus dibukukan dan disertaibukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabka agar dapat digunakan sebagaidata/bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang berhubungan dengankeuangan jika dibutuhkan suatu saat nanti.

BAGIAN KEDUAIURAN ANGGOTA, LEMBAGA, DAN PENERIMAAN DANA

Pasal 156(1) Pemungutan iuran anggota IKM dilakukan atas persetujuan MPM FTUI dan

dilaksanakan oleh IMD dan IMPI FTUI.(2) Pemungutan iuran lembaga IKM FTUI dilakukan atas persetujuan seluruh

lembaga IKM FTUI , dan dilakukan oleh MPM FTUI.(3) Pengelolaan seluruh pemasukan dana IKM FTUI dilakukan oleh MPM FTUI.

Pasal 157Seluruh kegiatan lembaga kemahasiswaan IKM FTUI tidak diperkenankanmenerima dana dari partai politik, perusahaan rokok, minuman keras, perjudian,dan/atau kondom.

BAGIAN KETIGALAPORAN KEUANGAN

Pasal 158(1) Laporan Keuangan atas dana IKM FTUI harus dibuat minimal 2 (dua) kali

dalam satu tahun masa kepengurusan, yaitu pada pertengahan dan akhirtahun kepengurusan oleh MPM FTUI yang kemudian ditransparasikankepada warga IKM FTUI.

(2) Laporan Keuangan lembaga IKM FTUI harus dibuat minimal 2 (dua) kalidalam satu tahun masa kepengurusan, yaitu pada pertengahan dan akhirtahun kepengurusan oleh lembaga IKM FTUI yang kemudianditransparasikan kepada warga IKM FTUI.

(3) Waktu pengumpulan laporan anggaran pendapatan dan belanja lembagaeksekutif IKM FTUI kepada MPM FTUI disepakati bersama oleh seluruhlembaga eksekutif tersebut.

(4) Format laporan keuangan harus sesuai dengan standar laporan keuanganyang telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan IKM FTUI.

(5) Format laporan keuangan dibuat oleh MPM FTUI dan harus disepakatibersama oleh seluruh lembaga IKM FTUI.

BAB XVPENUTUP

BAGIAN PERTAMAATURAN PERALIHAN

Pasal 159(1) Masa peralihan adalah masa sejak Peraturan Rumah Tangga disahkan sampai

dengan berlakunya secara keseluruhan.(2) Hal-hal yang menyangkut berlakunya Peraturan Rumah Tangga secara

keseluruhan diatur dalam hasil ketetapan Musyawarah Kerja atau SidangTerbuka IKM FTUI.

(3) Peraturan Rumah Tangga yang ada masih tetap berlaku hingga berlakunyaPeraturan Rumah Tangga yang telah diperbaharui dan disahkan dalamMusyawarah Kerja VII IKM FTUI.

BAGIAN KEDUAATURAN TAMBAHAN

Pasal 160Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Rumah Tangga akan ditetapkandalam peraturanlainnya sesuai dengan tata urutan peraturan IKM FTUI dan tidakbertentangan dengan Peraturan Rumah Tangga IKM FTUI.

BAGIAN KETIGAPENGESAHAN

Pasal 161(1) Peraturan Rumah Tangga IKM FTUI ini disusun oleh Musyawarah I FTUI di

Tugu, Puncak, Jawa Barat pada tanggal 14 September 1971 dan diubah sertadisempurnakan pada Musyawarah mahasiswa II FTUI di Tugu, Puncak, Jawabarat pada tanggal 18 April 1974, dan ditetapkan kembali dalam MusyawarahKerja III IKM FTUI di Wisma departemen Sosial, Puncak, Jawa Barat padatanggal 7 Mei 1976 yang dilanjutkan di kampus FTUI, jakarta. Diubah sertadisempurnakan pada Musyawarah Kerja IV IKM FTUI yang dilaksanakan diPuncak pada tanggal 26-29 April 1995 dan dilanjutkan di kampus FTUI, Depokpada tanggal 1-6 Mei 1995, dilanjutkan 12-13 Mei 1995, dilanjutkan padatanggal 30 Mei 1995 – 3 Juli 1995, diubah serta disempurnakan padaMusyawarah Kerja V IKM FTUI di Kampus FTUI, Depok, Jawa Barat, padatanggal 6 Januari sampai 28 Februari 2003. Diubah serta disempurnakanpada Musyawarah Kerja VI IKM FTUI di Kampus FTUI, Depok, Jawa Baratpada tanggal 10 – 26 Januari 2007, yang dilanjutkan pada Rapat Kerja IKMFTUI yang dilaksanakan di kampus FTUI, Depok, pada tanggal 6-26 Februari2007; pada Musyawarah Kerja VII IKM FTUI yang dilaksanakan di KampusFTUI, Depok, Jawa Barat pada 24 Januari – 6 Februari 2011 dan dilanjutkanpada tanggal 6-8 Juni 2011; dan ditetapkan kembali dalam Musyawarah KerjaVIII IKM FTUI yang dilaksanakan di Kampus FTUI, Depok, Jawa Barat pada9 April – 8 Mei 2015.

(2) Peraturan Rumah Tangga IKM FTUI ini sah sejak ditandatangani olehpimpinan sidang.

(3) Semua ketentuan dan peraturanyang bertentangan dengan Peraturan RumahTangga IKM FTUI ini dinyatakan tidak berlaku.

PENJELASAN

PERATURAN RUMAH TANGGAIKATAN KELUARGA MAHASISWA


BAB IKEANGGOTAAN

Pasal 1(1) Peraturan dan ketentuan dalam IKM FTUI yang dimaksud adalah peraturan

dan ketentuan yang disebutkan dalam tata urutan perundangan IKM FTUIserta kebijakan-kebijakan MPM FTUI dan lembaga eksekutif di FTUI.

(4) Kegiatan yang dimaksud adalah organisasi, kepanitiaan, prestasi atau lomba,dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kemahasiswaan.

Pasal 2(1) Pelayanan yang dimaksud adalah program kerja lembaga eksekutif dan

kegiatan pembinaan; Fasilitas yang dimaksud adalah semua fasilitas yangdigunakan oleh IKM FTUI, seperti ruang BEM, Pusgiwa FTUI, mading;Prosedur untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas IKM FTUI ditetapkanoleh lembaga yang terkait.

(4) Membela diri yang dimaksud adalah sesuai dengan peraturan dan hak-haknyayang ada dan berlaku di tempat anggota tersebut melanggar; Dibela yangdimaksud adalah pembelaan oleh IKM FTUI sesuai dengan peraturan danhak-haknya yang ada dan berlaku di tempat anggota tersebut melanggar.

Pasal 3(1) Prosedur menjadi anggota ditetapkan dan disahkan MPM FTUI dengan

keterlibatan seluruh lembaga IKM FTUI(2) Poin 3 : Bergabung dalam lembaga kemahasiswaan yang dimaksud adalah

terdaftar secara struktural sebagai pengurus lembaga kemahasiswaantersebut; Anggota yang dimaksud adalah di luar pengurus lembaga tersebut.

Pasal 4Peraturan dan ketentuan dalam IKM FTUI yang dimaksud adalah peraturan danketentuan yang disebutkan dalam tata urutan perundangan IKM FTUI sertakebijakan-kebijakan MPM FTUI dan lembaga eksekutif di FTUI.

Pasal 5(2) Tanggung jawab seluruh lembaga yang dimaksud mencakup: pembuatan

konsep, pelaksanaan, dan evaluasi; Koordinasi yang dilakukan oleh MPMFTUI berupa mengkoordinasikan, menetapkan dan mengevaluasi penyusunankonsep serta pelaksanaan pembinaan anggota.

Pasal 6Berkesinambungan yang dimaksud adalah pembinaan dilakukan secara bertahapsesuai dengan tahapan yang telah ditempatkan secara turun-temurun dan disahkanoleh MPM FTUI dengan keterlibatan seluruh lembaga dalam IKM FTUI.

Pasal 7(1) Peraturandan ketentuan dalam IKM FTUI yang dimaksud adalah peraturan

dan ketentuan yang disebutkan dalam tata urutan perundangan IKM FTUIserta kebijakan-kebijakan MPM FTUI dan lembaga eksekutif di FTUI

(2) Sanksi berat dikenakan pada pelanggaran terhadap landasan ideologi,konstitusi, dan operasional IKM FTUI; Sanski ringan dikenakan padapelanggaran terhadap peraturan turunan yang berlaku di IKM FTUI.

Pasal 9Poin 1: Dinyatakan lulus ketika telah melewati waktu wisudaPoin 2: Keluar dari FTUI yang dimaksud adalah drop out, pindah, ataumengundurkan diri.

BAB IIMAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

Pasal 12Poin 4: Staf sebagai kelengkapan MPM FTUI bersifat pilihan yang disesuaikandengan kebutuhan MPM FTUI.

Pasal 13(2) Pimpinan Sementara Sidang Pleno memimpin hingga terpilihnya Pimpinan

MPM FTUI.

Pasal 14(2) Pembagian komisi yang dimaksud mencakup jumlah komisi serta nama

komisi.

Pasal 16(1) Staf tidak berasal dari anggota MPM FTUI dan bukan merupakan anggota

MPM FTUI.

Pasal 17(2) Mekanisme dan tata cara penyampaian aspirasi diatur oleh MPM FTUI.(7) Masalah yang dimaksud adalah masalah antaranggota, masalah antara

anggota dengan lembaga kemahasiswaan, masalah antarlembagakemahasiswaan, dan/atau masalah antara anggota dan/atau lembagakemahasiswaan dengan pihak luar, yang berhubungan dengan IKM FTUI;Mekanisme dan tata cara penyelesaian masalah diatur oleh MPM FTUI.

(9) Penyelenggaraan pelantikan dilakukan oleh panitia pelaksana yang diberikanmandat oleh MPM FTUI.

(10) Dalam pelaksanaannya, MPM FTUI memberikan mandat kepada panitiapelaksana.

(11) Mandat diberikan pada saat serah terima jabatan lembaga eksekutif FTUI.(16) Dalam pelaksanaannya, MPM FTUI memberikan mandat kepada panitia

pelaksana.(20) Membela yang dimaksud adalah memperjuangkan hak-hak anggota IKM

FTUI yang bersangkutan sesuai mekanisme yang berlaku.

(21) Fungsionaris lembaga kemahasiswaan yang dimaksud adalah pengurus atauanggota pada salah satu lembaga IKM FTUI.

(22) Mekanisme pengusutan dan pemerikasaaan ditentukan dan ditetapkan olehMPM FTUI.

(23) Mekanisme evaluasi ditentukan kemudian.

Pasal 18(1) Hak Legislasi adalah hak untuk membuat peraturan dan undang-undang; Hak

Yudikasi adalah hak untuk membuat mekanisme dan melaksanakanperadilan; Hak Budget adalah hak untuk mengusulkan anggaran; HakInterpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada mandataris MPMFTUI; Hak Angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan; Hak Grasiadalah hak untuk memberi ampunan.

(3) Mekansme dan tata cara penyampaian aspirasi diatur oleh MPM FTUI.(8) Mekanisme sanksi diatur kemudian.

Pasal 19Poin 2: Jika ketika menjabat, anggota MPM FTUI melakukan pelanggaran dandikenakan sanksi dicabut hak pilihnya, maka otomatis keanggotaannya di MPMFTUI dapat dicabut juga.Poin 4: Terancam drop out yang dimaksud adalah sesuai dengan evaluasi putusstudi dari FTUI.Poin 5: Jika ada kasus tertentu yang menyebabkan adanya rangkap jabatan dalamIKM FTUI maka harus mendapatkan persetujuan dari MPM FTUI sesuaimekanisme yang berlaku.Poin 6: Penilaian standar kelayakan dari calon dilaksanakan oleh MPM.

Pasal 21Poin 3: Pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan yang ada di Negara RepublikIndonesia

BAB IIIBADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

Pasal 25Poin 2: Penamaan Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Bidang merupakanhak prerogatif dari Ketua Umum BEM FTUI.

Pasal 26Poin 3: Jika ketika menjabat, BPH BEM FTUI melakukan pelanggaran dandikenakan sanksi dicabut hak pilihnya, maka otomatis kedudukannya sebagai BPHBEM FTUI akan dicabut juga.Poin 4: Terancam drop out yang dimaksud adalah sesuai dengan evaluasi putusstudi dari FTUI.Poin 5: Jika ada kasus tertentu yang menyebabkan adanya rangkap jabatan dalamIKM FTUI maka harus mendapatkan persetujuan dari MPM FTUI sesuaimekanisme yang berlaku.

Pasal 27(6) Dalam pelaksanaannya, Ketua Umum BEM FTUI dapat mengundang BPH

dan/atau BP BEM FTUI dalam sidang laporan pertanggungjawaban KetuaUmum BEM FTUI.

(8) Pembinaan dalam hal kaderisasi yang dimaksud adalah memastikankeberlangsungan dan keberlanjutan BSO FTUI.

Pasal 31Poin 2: Minimal berada di semester 5.Poin 3: Jika ketika menjabat, Ketua Umum BEM FTUI melakukan pelanggaran dandikenakan sanksi dicabut hak pilihnya, maka dapat diberhentikan sebagai KetuaUmum BEM FTUI.Poin 8: Terancam drop out yang dimaksud adalah sesuai dengan evaluasi putusstudi dari FTUI.Poin 10: Penilaian standar kelayakan dari calon dilaksanakan oleh MPM.

Pasal 32Poin 1: Pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan yang ada di Negara KesatuanRepublik Indonesia.

Pasal 33Poin 1: Tiap-tiap syarat pada pasal 32 dapat berupa satu surat peringatan.Poin 2: Pelanggaran syarat pada pasal 32 dapat berupa surat peringatan 1, 2 atau 3yang klasifikasinya diatur oleh MPM FTUI.Poin 4: Masa demisioner yang dimaksud adalah masa kekosongan kekuasaan ketikaKetua Umum BEM FTUI dicabut mandatnya sampai dengan ditetapkannya Pjs.Ketua Umum BEM FTUI.Poin 6: Kebijakan baru yang dimaksud adalah perubahan terhadap program kerja,struktur kepengurusan, dan visi/misi yang dibuat Ketua Umum BEM FTUI yangtelah diberhentikan.

Pasal 34Poin 5: Masa demisioner yang dimaksud adalah masa kekosongan kekuasaan ketikaKetua Umum BEM FTUI dicabut mandatnya sampai dengan ditetapkannya Pjs.Ketua Umum BEM FTUI.Poin 7: Kebijakan baru yang dimaksud adalah perubahan terhadap program kerja,struktur kepengurusan, dan visi/misi yang dibuat Ketua Umum BEM FTUI yangtelah diberhentikan

Pasal 35Poin 8: Kebijakan yang dimaksud adalah visi misi dan struktur kepengurusan,sedangkan kebijakan lainnya dapat diubah, jika terjadi dalam tiga (3) bulan awalkepengurusan dan/atau melalui persetujuan MPM FTUI.

BAB IVBADAN OTONOM

Pasal 36(2) Keanggotaan yang dimaksud adalah status sebagai anggota di luar pengurus

BO FTUI tersebut.

Pasal 38(6) Peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang berkenaan dengan BO

tersebut.

Pasal 39Poin 2: Periode kepengurusan yang dimaksud adalah periode setiap pergantiankepengurusan.Poin 3: Periode kepengurusan yang dimaksud adalah periode setiap pergantiankepengurusan.Poin 5: Hambatan dalam kaderisasi yang dimaksud adalah kesulitan dalammeneruskan atau mengkader pengurus untuk kepengurusan selanjutnya.Poin 7: Perwakilan dari setiap departemen yang dimaksud adalah anggota minimalsatu orang dari setiap departemendi FTUI.

Pasal 41Poin 1: Program kerja yang dimaksud adalah program kerja yang sudah disahkanoleh MPM FTUI; Periode kepengurusan yang dimaksud adalah periode setiappergantian kepengurusan.Poin 2: Periode kepengurusan yang dimaksud adalah periode setiap pergantiankepengurusan.Poin 3: Hambatan dalam kaderisasi yang dimaksud adalah kesulitan dalammeneruskan atau mengkader pengurus untuk kepengurusan selanjutnya.Poin 4: Kesulitan dalam merekrut anggota yang dimaksud adalah tidak memilikianggota di luar pengurus.

Pasal 43Poin 1: Program kerja yang dimaksud adalah program kerja yang sudah disahkanoleh MPM FTUI; Periode kepengurusan yang dimaksud adalah periode setiappergantian kepengurusan.Poin 3: Peraturan dalam IKM FTUI yang dimaksud adalah peraturan yangdisebutkan dalam tata urutan perundangan IKM FTUI.

BAB VBADAN OTONOM KEAGAMAAN


BOK FTUI tersebut.

Pasal 50Poin 1: Program kerja yang dimaksud adalah program kerja yang sudah disahkanoleh MPM FTUI; Periode kepengurusan yang dimaksud adalah periode setiappergantian kepengurusan.

Poin 3: Peraturandalam IKM FTUI yang dimaksud adalah peraturan yangdisebutkan dalam tata urutan perundangan IKM FTUI.

BAB VIBADAN SEMI OTONOM


BSO FTUI tersebut.

Pasal 53(6) Pembinaan dalam kaderisasi yang dimaksud adalah memastikan

keberlagsungan dan keberlanjutan BSO FTUI.


BAB VIIIKATAN MAHASISWA DEPARTEMEN

Pasal 59Poin 2: Penamaan Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Bidang merupakanhak Prerogatif dari masing-masing Ketua Umum IMD FTUI.Poin 3: Pimpinan BKK yang dimaksud adalah ketua dan wakil, ketua dan sekertarisumum, atau dua orang yang ditunjuk dan disepakati sebagai Pimpinan BKK olehMPM FTUI Fraksi departemen dan Ketua Umum IMD FTUI yang bersangkutan;Pimpinan BKK memiliki kedudukan setara dengan BPH IMD FTUI.

Pasal 60Poin 3: Jika ketika menjabat, BPH IMD FTUI melakukan pelanggaran dandikenakan sanksi dicabut hak pilihnya, maka otomatis kedudukannya sebagai BPHIMD FTUI akan dicabut juga.Poin 4: Terancam drop out yang dimaksud adalah sesuai dengan evaluasi putusstudi dari FTUI.Poin 5: Jika ada kasus tertentu yang menyebabkan adanya rangkap jabatan dalamIKM FTUI maka harus mendapatkan persetujuan dari MPM FTUI sesuaimekanisme yang berlaku.

Pasal 65Poin 2: Minimal berada di semester 3.Poin 3: Jika ketika menjabat, Ketua Umum IMD FTUI melakukan pelanggaran dandikenakan sanksi dicabut hak pilihnya, maka dapat diberhentikan sebagai KetuaUmum IMD FTUI.Poin 8: Terancam drop out yang dimaksud adalah sesuai dengan evaluasi putusstudi dari FTUI.Poin 10: Penilaian standar kelayakan dari calon dilaksanakan oleh MPM.

Pasal 66Poin 1: Pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan yang ada di Negara RepublikIndonesia.

Pasal 67Poin 1: Tiap-tiap syarat pada pasal 66 dapat dapat berupa satu surat peringatan.Poin 2: Pelanggaran syarat pada pasal 66 dapat berupa surat peringatan 1, 2 dan 3yang klasifikasinya diatur oleh MPM FTUI.Poin 4: Masa demisioner yang dimaksud adalah masa kekosongan kekuasaan ketikaKetua Umum IMD FTUI dicabut mandatnya sampai dengan ditetapkannya Pjs.Ketua Umum IMD FTUI.Poin 6: Kebijakan baru yang dimaksud adalah perubahan terhadap program kerja,struktur kepengurusan dan visi/misi yang dibuat Ketua Umum IMD FTUI yangtelah diberhentikan.

Pasal 68Poin 5: Masa demisioner yang dimaksud adalah masa kekosongan kekuasaan ketikaKetua Umum IMD FTUI dicabut mandatnya sampai dengan ditetapkannya Pjs.Ketua Umum IMD FTUI.Poin 7: Kebijakan baru yang dimaksud adalah perubahan terhadap program kerja,struktur kepengurusan, dan visi/misi yang dibuat Ketua Umum IMD FTUI yangtelah diberhentikan.


BAB VIIIIKATAN MAHASISWA PROGRAM INTERNASIONAL

Pasal 71Poin 2: Penamaan Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Bidang merupakanhak Prerogatif dari Ketua Umum IMPI FTUI. Pimpinan BKK yang dimaksud adalahketua dan wakil, ketua dan sekertaris umum, atau dua orang yang ditunjuk dandisepakati sebagai Pimpinan BKK oleh MPM FTUI Fraksi Program Internasionaldan Ketua Umum IMPI FTUI; Pimpinan BKK memiliki kedudukan setara denganBPH IMPI FTUI.

Pasal 72Poin 3: Jika ketika menjabat, BPH IMPI FTUI melakukan pelanggaran dandikenakan sanksi dicabut hak pilihnya, maka otomatis kedudukannya sebagai BPHIMPI FTUI akan dicabut juga.Poin 5: Terancam drop out yang dimaksud adalah sesuai dengan evaluasi putusstudi dari FTUI.Poin 6: Jika ada kasus tertentu yang menyebabkan adanya rangkap jabatan dalamIKM FTUI maka harus mendapatkan persetujuan dari MPM FTUI sesuaimekanisme yang berlaku.

Pasal 77Poin 2: Jika ketika menjabat, Ketua Umum IMPI FTUI melakukan pelanggaran dandikenakan sanksi dicabut hak pilihnya, maka dapat diberhentikan sebagai KetuaUmum IMPI FTUI.Poin 7: Terancam drop out yang dimaksud adalah sesuai dengan evaluasi putusstudi dari FTUI.

Pasal 78Poin 1: pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan yang ada di Negara RepublikIndonesia.

Pasal 79Poin 1: Tiap-tiap syarat pada pasal 78 dapat dapat berupa satu surat peringatan.Poin 2: Pelanggaran syarat pada pasal 78 dapat berupa surat peringatan 1, 2 dan 3yang klasifikasinya diatur oleh MPM FTUI.Poin 4: Masa demisioner yang dimaksud adalah masa kekosongan kekuasaanketika Ketua Umum IMPI FTUI dicabut mandatnya sampai dengan ditetapkannyaPjs. Ketua Umum IMPI FTUI.Poin 6: Kebijakan baru yang dimaksud adalah perubahan terhadap program kerja,struktur kepengurusan dan visi/misi yang dibuat Ketua Umum IMPI FTUI yangtelah diberhentikan.

Pasal 80Poin 5: Masa demisioner yang dimaksud adalah masa kekosongan kekuasaan ketikaKetua Umum IMPI FTUI dicabut mandatnya sampai dengan ditetapkannya Pjs.Ketua Umum IMPI FTUI.Poin 7: Kebijakan baru yang dimaksud adalah perubahan terhadap program kerja,struktur kepengurusan, dan visi/misi yang dibuat Ketua Umum IMPI FTUI yangtelah diberhentikan.


BAB IXKLUB PEMINATAN DEPARTEMEN


KPD FTUI tersebut.


BAB XIMASA JABATAN, LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN,

DAN SERAH TERIMA JABATAN

Pasal 93Periode kepengurusan lembaga yang dimaksud adalah periode kepengurusanlembaga IKM FTUI yaitu Januari hingga Desember, dengan pengecualian untuklembaga yang masih dalam proses penyesuaian masa periodisasi disesuaikandengan kebijakan lembaga tersebut.

BAB XIIHUBUNGAN KELEMBAGAAN

Pasal 96Ayat (1) sampai (6) mengenai hubungan kelembagaan di IKM FTUI dapatdigambarkan dalam bentuk bagan struktur seperti berikut:

Struktur IKM FTUI

MPM

BEM

BO BOK

IMD IMPI

BSO

KPD

Keterangan:: garis komando dari MPM FTUI kepada seluruh lembaga IKM FTUI: garis koordinasi BEM FTUI dengan BO, BOK, BSO, IMD dan IMPI

FTUI: garis koordinasi BOK FTUI dengan IMD dan IMPI FTUI: garis koordinasi IMD FTUI dengan KPD FTUI

BAB XIVKEUANGAN

Pasal 154Pemasukan dana yang dimaksud berupa segala dana yang diperuntukkan bagikegiatan kemahasiswaan di IKM FTUI.

Pasal 155Bukti yang sah yang dimaksud dapat berupa bon, surat pernyataan, kwitansidan/atau laporan pertanggungjawaban.

Pasal 156(1) Dalam pelaksanaannya diadakan koordinasi antara MPM dengan IMD atau

IMPI FTUI.

Pasal 158(1) Laporan yang dimaksud termasuk laporan kas IKM FTUI.

MUSYAWARAH KERJA VIIIIKATAN KELUARGA MAHASISWA

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA9 April - 8 Mei 2015

Presidium Sidang PlenoPresidium 1 : M. Azzamul Haq, E’12 [ 08192029920 / [email protected] ]

Presidium 2 : Aloysius Brahmarsi M, Mt’14 [ 081932188508 / [email protected] ]

Presidium 3 : Samuel Christian G., Mt’12 [ 081213897112 / [email protected] ]

Presidium Sidang Komisi KemahasiswaanPresidium 1 : Gabriela Putri Natalia, TK ’12 [ 085883631818 / [email protected] ]

Presidium 2 : Alfredo Dwi Andrianto, M’14 [ 08567700724 / [email protected] ]

Presidium 3 : Syihab Ghiyas, S’14 [ 081289676714 / [email protected] ]

Presidium Sidang Komisi Kelembagaan

Presidium 1 : Satiya Perkasa, TI’12 [ 08979167460 / [email protected] ]

Presidium 2 : Adrian Satriaji Wirjawan, S’12 [ 08176056024 / [email protected] ]

Presidium 3 : Abdi Cahya Pawitra, E’13 [ 089672446511 / [email protected] ]

Project Officer Musyawarah Kerja VIII IKM FTUIAriph Satyanegara Lumban Gaol, TI’13 [ 08988256480 / [email protected] ]

Steering Committee Musyawarah Kerja VIII IKM FTUIYodi Saputro, M’13 [ 085811220048 / [email protected] ]

Gabriela Putri Natalia, TK’12 [ 085883631818 / [email protected] ]

Satiya Perkasa, TI’12 [ 08979167460 / [email protected] ]



M. Riandika Nurfakhri (M’12)M. Rifky Aditya (M’12)Mahardianto Yudha B. (E’11)Malik Adhi Wicaksono (E’13)Mariana (TB’12)Maryam Muthi’ah (E’11)Mira Putri Utami (AI’14)Mohammad Kemal (Mt’13)Muhammad Al-Fatih (E’12)Muhammad Fadlilah (Mt’13)Muhammad Rajab (Kom’12)Muhammad Reza (TI’12)Najmi Balfas (M’13)Nandhika A. Noor (E’13)Octika Adinda Putri (TI’13)Pancar Muhammad P. (M’14)Paulina Meiliani (PI’14)Pradityo Nur O (Mt’13)Pricilia Clarissa Syafira (PI’14)R. Haryo Wibhisono (M’12)Rahganda (TK’12)Randika Dwirahman (S’12)Rayhan Haryanto S. (PI’14)Restu Nugroho (E’12)Rina Wahyuningtyas (TI’12)Rinaldy Suranta (M’11)Rizky Azlia Edrina (TB’12)Rizky Nur Iman (TI’12)Samuel Christian. G. (Mt’12)Sandy Sugandhy (K’13)Satiya Perkasa (TI’12)Satria Phastika (TB’13)Sayidul Fikry (TI’13)Sella Lametta (TB’13)Siti Awaliyatul F. (A’12)Syaukat Rafifidhiya (Mt’12)Syihab Ghiyas (S’14)T. M. Iqbal Iftikar (M’13)Tegar Pratama Putra (TI’12)Ulina Ayu Pangesti (TB’13)Vidya Diantorio Putri (TI’14)Walman Saurdo H. S. (Mt’13)Widyaningsih B.Sura (Mt’14)William Y.M.B (S’14)Yodi Saputro (M’13)Zaneta Alfiagnes (TI’12)

Faishal Muhammad (TI’12)Fajar Agung K. (S’14)Fajar Muhammad (PI’13)Farah Fadhilah I. (A’13)Farah Nabilla Putri (PI’12)Faris Kemal Naufan (PI’13)Fauzan Hanif Alfarisi (Mt’12)Fauziah Putri (E’14)Febrianti Ayu A.F. (TK’13)Feizha Diany Astari (A’13)Fernando Aditya S. (TB’13)Fikry Eswara Adi (TL’12)Fitri Suryani (S’11)Gabriela Putri (TK’12)Galih Raka Sakti (S’13)Gerra Maulana (Mt’13)Gregorius Ivan Baskara (E’13)Hani Mardhotillah (A’14)Hani Ramadhani (A’14)Hanif Abdurrahman W. (Mt’12)Hantoro Restucondro (Mt’13)Haqqyana (TB’12)Haris Abdul Aziz (TB’14)Haryo Ilmawan (PI’13)Heidy Octaviani R. (A’12)Heinz Kristian (E’13)Humayri Sidqi (S’13)Hutama Dwantara (TI’13)Ibnu Chasyim A.N (E’14)Ichsan Indiarto (M’11)Idfa Novia Putri (A’13)Iqbal Gita Baskara (S’11)Irene Almakusuma L. (TL’12)Irfan Faisal Pane (TK’14)Ishaq Abdullah (A’12)Ismail Ghulam (TB’12)Julius Ferdinand (TB’12)Kasandika Ganiarsa (TB’12)Kusfiat Fitriani (Mt’12)Lathifuddin Firas N. (TI’13)Luthfan Fauzan (E’12)M. Aditya Hamka (K’12)M. Azzamul Haq (E’12)M. Fajar Ramadhan (Mt’11)M. Hanif Nadhif (M’11)M. Ramadiansyah (E’13)

Abdi Cahya Pawitra (E’13)Abdul Rahman (M’12)Abi Satrio Pramono (TK’12)Achyar Maulana (E’12)Adrian Satriaji W. (S’12)Ahadya Pancasakti (PI’13)Aisyah (E’11)Aisyah Nur Afianti (Mt’12)Akbar Hasani (TK’11)Alfredo Dwi Andrianto (M’14)Alisya Purnama (PI’13)Almas Safira (AI’14)Aloysius Brahmarsi (Mt’14)Andy Prakoso (E’13)Angga Hilman Hizrian (E’12)Ariph Satyanegara L.G (TI’13)Asrul Arafat (TI’11)Assy Saffa L. S. (PI’14)Aulia Primananda (TL’12)Ayip Farouk (TB’13)Ayu Rizeki (Mt’12)Ayuningtyas S. R. (TL’13)Bernhard Eko H. (Mt’12)Bima Depantara (E’14)Bramka Arga Jafino (TI’11)Budi Selamet R. (Kom’13)Christine Gunawan (PI’14)Cornelius Erick Arifin (Mt’11)Dandy Maynardy (K’14)Daniel Moses T. (E’12)Decby Laksana L. S. (E’14)Defani Herbiana A. (AI’14)Dhanika Purnasari (A’14)Dimas Hendrawan (M’13)Dimas Nurwansyah (TK’14)Dita Listyani Saputri (PI’13)Diva Aulia Ahmad (AI’14)Ega Adi Surya (TB’13)Egy Ciptia Putro (Mt’13)Eky Bagaskara (K’13)Erlyna Armya S. (Mt’14)Fadhila Ahmad A. (TK’14)Fadin Darmawan (S’12)Fahmi Januar A. (A’13)Faiq Fahmi Bahwal (S’14)Faiq Pradhila (TI'13)



MPM FTUI BEM FTUI

Rahganda Muhammad Reza

KAPA FTUI Ecorps FTUI TIS FTUI

Cornelius Erick Arifin Siti Awaliyatul Fajriyah Izazi Mulya Putra

FUSI FTUI PO FTUI KUKTEK FTUI

Muhammad Alfatih Mark Gabriel Sinyo Heinz Kristian Pramo

BKST FTUI TEKNIKA FTUI NETIC FTUI

Alam Budi Satria Zaneta Alfiagnes H. S. Fendra Agusta

IMS FTUI IMM FTUI IME FTUI

Humayri Sidqi Sandy Sugandhi Nandhika Azhardinan N.

IMMt FTUI IMA FTUI IMTK FTUI

Hantoro Restucondro S. Idfa Novia Putri Ayip Farouk

IMTI FTUI IMPI FTUI

Sayidul Fikri Raihan Haryanto S.

IATMI SM UI SPE UI SC NANO Research Society

Tiara Yuniawati Salman Naufal Aga Ridhova

HTW FTUI AERO FTUI

Nasrullah Jamil Kautsar Sermaganda

MusyawarahKerjaVIIIIkatanKeluargaMahasiswaFakultasTeknikUniversitasIndonesia

YodiM’13085811220048GabyTK’12085883631818SatyaTI’1208979167460

Ketetapan Muker Viii Ikm Ftui (17!9!2015)

Documents

Ketetapan Muker Viii Ikm Ftui (17!9!2015)