BAB IIKedaulatan Rakyat

dan Sistem Pemerintahan

Indonesia

Makna kedaulatan Rakyat

Kedalam keluar

Setiap orang berhak untuk merdeka : HAM

Indonesia adalah negara merdeka dan negara berdaulat

“…bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan keadilan.” Pembukaan UUD 1945 alinea 1

Negara yang berdaulat berarti berhak :

DALAM NEGARA DEMOKRASI, RAKYATLAH YANG MEMEGANG

KEKUASAAN TERTINGGI

TEORI TEORI KEDAULATAN

1. Teori kedaulatan Tuhan

a. Berkembang pada abad V-XVb. Raja sebagai wakil Tuhanc. Raja berkuasa menetapkan agama warga negaranyad. Tokoh : Augustinus, Thomas Aquinas, dan Marsilius

2. Teori kedaulatan negara

a. Kedaulatan berasal dan berada pada negarab. Negara yang menciptakan hukum tunduk pada negarac. Tokoh : Jean Bodin dan George Jellinek

3. Teori kedaulatan Hukum

4. Teori kedaulatan Rakyata. kekuasaan tertinggi di tangan rakyatb. kedaulatan

raja/penguasa berasal dari rakyat

c. penguasa bertanggung jawab kepada rakyat

d. Tokohnya : Jean Jacques Rousseau

Landasan PelaksanaanKedaulatan rakyat

Pancasila sila ke 4

UUD 1945

Pembukaan alinea ke empat

Batang Tubuh : Pasal 1 ayat (2)

Pancasila sila keempat :

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

- Kerakyatan : kedaulatan terrtinggi berada di tangan rakyat

- Hikmah kebijaksanaan : menggunakan pikiran sehat demi kepentingan rakyat dengan itikad baik sesuai dengan hati nurani

- Permusyawaratan : memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat melalui musyawarah mufakat

- Perwakilan : Mengusahakan turut sertanya rakyat dalam kehidupan bernegara melalui badan perwakilan

UUD 1945 pembukaan alinea IV :

“ …. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan UUD Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang BERKEDAULATAN rakyat dengan berdasar kepada ……..”

Batang Tubuh UUD 1945 :

Pasal 1 ayat (2) : “KEDAULATAN berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.”

Lembaga-lembaga Negara pelaksana kedaulatan Rakyat :

1. Presiden 6. Mahkamah Konstitusi2. MPR 7. DPD3. DPR 8. Pemda4. BPK 9. DPRD5. MA 10. KPU

PR.

Tuliskan lembaga-lembaga negara pelaksana

kedaulatan rakyat dan tugas-tugasnya!

Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan Rakyat :1. Presiden, dibantu seorang wakil presiden : Lembaga Eksekutif a. Tugasnya menurut UUD 1945 : - Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 : Membuat UU bersama DPR - Pasal 5 ayat (2) : Menetapkan Peraturan Pemerintah - Pasal 10 : memegang kekuasaan tertinggi AD, AL dan AU - Pasal 11 :Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR - Pasal 12 : Menyatakan keadaan bahaya - Pasal 13 : Mengangkat dan menerima duta dan konsul - Paasal 14 (1) : Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA

2. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) a. Tugasnya menurut UUD 1945 Pasal 3: - mengubah dan menetapkan UUD - melantik Presiden dan /atau wakil Presiden - Hanya dapat memberhentikan presieden dan /atau wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) : Lembaga Legislatif a. Tugasnya menurut UUD 1945 : - Pasal 20 (1) : Memegang kekuasaan membentuk Undang- undang - Pasal 20 (2) : membahas rancangan Undang-undang oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) : - Tugas BPK diatur dalam pasal 23 E ayat (1) : memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

5. Mahkamah Agung (MA) : Lembaga Yudikatif a. Tugas menurut UUD 1945 : - Pasal 24 (1) : menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan - Pasal 24A (1) : mengadili pada tingkat kasasi, dan menguji peraturan perundang-undangan

6. Mahkamah Konstitusi a. Tugasnya menurut UUD 1945 - Pasal 24C (1) : mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD

7. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) a. Tugasnya menurut UUD 1945 pasal 22 D: - Mengajukan Rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi Daerah kepada DPR - Ikut Membahas rancangan UU yang berkaitan dengan UU - memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU pajak, pendidikan, dan agama - Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, agama serta melaporkan pengawasannya kepada DPr

8. Pemda (Pemerintahan Daerah) a. Tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah adalah memimpin pemerintaha daerah dan menjalankan segala ketentuan yang tercantum dalam ketentuan otonomi daerah

9. DPRDa. tugasnya secara umum

seperti tugas DPR yaitu tugas legislasi, anggaran dan pengawasan

10. KPU a. tugasnya :

- merncanakan penyelenggaraan pemilu

- merencanakan organisasi dan cara semua tahapan pemilu

- menetapkan peserta pemilu- menetapkan daerah

pemilihan- menetapkan waktu

pelaksanaan pemilu- melaksanakan tugas menurut

UU