KEBIJAKAN PENGEMBANGAN - ekon

Laporan Kinerja Tahun 2019

i

DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan

kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala

rahmat dan karunia-Nya, kami telah dapat

menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2019. Laporan

Kinerja Tahun 2019 Deputi Bidang Koordinasi

Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing

Koperasi dan UKM, Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian merupakan bagian dari implementasi

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah) yang didalamnya berisi potret kinerja selama tahun 2019.

Keberhasilan program kebijakan bidang perekonomian, khususnya terkait

bidang koordinasi ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan peningkatan daya saing

KUKM memberikan kontribusi positif terhadap kinerja pemerintah. Implementasi peta

jalan e-commerce, kemitraan ekonomi umat, dan peta jalan vokasi menjadi kegiatan

prioritas Kedeputian IV dalam mendukung terwujudnya misi Kementerian, yaitu

pertumbuhan dan pemerataan. Selain itu, keberhasilan program juga didorong oleh

terlaksananya kegiatan koordinasi reguler terkait bidang pengembangan ekonomi

kreatif, kewirausahaan, pengembangan ekonomi kawasan, daya saing KUKM, dan

ketenagakerjaan.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan atas potret

kinerja, dan pendorong peningkatan kinerja organisasi. Kepada semua pihak yang

telah berpartisipasi, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan

laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Februari 2020

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM,

Rudy Salahuddin


ii


INFOGRAFIS 2019

CAPAIAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING UMKM TAHUN 2015-2019

Koordinasi Kebijakan & Regulasi

Terkait Vokasi : (i) Roadmap

Kebijakan Vokasi 2019-2025; (ii) PP

10/2018 Tentang BNSP; dan (iii) PP

45/2019 Super Tax Deduction & PMK

128/2019 mengenai Pemberian Tax

Incentive kegiatan vokasi dan (iv)

Draft Buku Putih Kebijakan TVET

Indonesia.

Kerjasama International : (i)

Kerjasama Kemenko Perekonomian

dan Ekonid Jerman Kurikulum Dual

System pada SMK 26 Jakarta; (ii)

Kerjasama Kemenko Perekonomian dan Ekonid Jerman Kurikulum Dual System pada

SMK 56 Jakarta; (iii) Kerjasama Kemenko Perekonomian, Kemenag dan Ekonid Jerman

pengembangan vokasi pada 2 Madrasah Aliyah Kejuruan dan 14 Madrasah Aliyah; dan

(iv) Kerjasama dengan GIZ dan K/L Terkait dalam program TVET System Reform.

PERKEMBANGAN ANGKATAN KERJA

Sumber: BPS (diolah), 2020

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN

VOKASI

61.41%

59.84%

60.90%

61.07%

58.00%

60.00%

62.00%

64.00%

2015 2016 2017 2018


STATISTIK TINGKAT PENGANGGURAN

Kontribusi UMKM terhadap PDB


iii


Program Kemitraan Ekonomi Umat yang terdiri dari pilar kewirausahaan, vokasi,

dan kemitraan usaha salah satu tujuannya mendukung upaya pengurangan

ketimpangan pendapatan masyarakat (rasio gini). Capaian implementasi program

ini selama periode 2017-2019 mencakup penerima manfaat di 110 lokasi

kabupaten/kota pada 30 provinsi yang melibatkan 27 pelaku usaha besar, 192

Pesantren, 107 SMK, 176 Koperasi/BUMDes, 202.362 pelaku UMKM, 1.209

kelompok tani, dan 5 Ormas.

PROGRAM KEMITRAAN EKONOMI UMAT MENDUKUNG PEMERATAAN EKONOMI


iv


IKHTISAR CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

❑ Peraturan Presiden No. 74/2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan

Nasional berbasis Elektronik telah berakhir. Terdapat 8 pilar utama dan 64

keluaran dengan status 54 keluaran telah selesai dan 8 keluaran tidak

selesai.

❑ Tim Pelaksana telah melakukan evaluasi atas capaian final sekaligus

menyepakati urgensi keberlanjutan SPNBE dalam wujud penyusunan

strategi kebijakan ekonomi digital 2020-2024.

❑ Penetapan PP Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem

Elektronik (PMSE) menjadi payung hukum E-Commerce di Indonesia.

❑ Penetapan PP Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem

dan Transaksi Elektronik (PSTE)

❑ Mendorong penyelesaian penandatangan perjanjian ASEAN Agreement on

E-Commerce yang saat ini sedang dalam proses ratifikasi.

3 PROGRAM PRIORITAS 2019

PP.4.1 PENGEMBANGAN E-COMMERCE DAN EKONOMI DIGITAL

PP.4.2 KEMITRAAN EKONOMI UMAT

❑ Koordinasi dan fasilitasi kegiatan vokasi, pelatihan, dan kemitraan usaha yang

dilaksanakan dunia usaha dan kelompok masyarakat:

• Pelaksanaan kemitraan budidaya singkong kerjasama antara Mayora,

Koperasi Mitra Santri Nasional, Pesantren, dan Bank Sulselbar di

Jeneponto, panen pada Bulan September seluas + 170 Ha

• Pelatihan Santriprenenur dan Petani Muda berbasis integrated Farming (5

batch) kerjasama Medco Foundation dan IPB di Bogor (Januari, April,

Agustus 2019)

• Pelatihan Calon Mekanik dan Wirausaha Bengkel Sepeda Motor bagi

Ormas Islam oleh Yayasan Dharma Bhakti Astra di Kabupaten Tangerang

(Februari 2019)

• Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Komunitas Pesantren oleh Sampoerna

Entrepreneurship Training Center di Pasuruan, Jawa Timur (Oktober 2019)

• Pilot pelatihan kewirausahaan digital terintegrasi bagi UMKM berbasis

komunitas ponpes, kerjasama Bukalapak, Kemenag, dan Kemenkop UKM

di PLUT Kab. Tasikmalaya (November 2019);

• Pelatihan “Gojek Wirausaha” bagi UMKM

• Launching pilot Tokopedia Center dan pembinaan UMKM di Kabupaten

Kuningan (Februari 2019), serta pengembangan Tokopedia Center dan

Mitra Digital Tokopedia di berbagai lokasi

• Pelatihan Santripreneur go-online kerjasama dengan Shopee di

Banyuwangi (Juli 2019)


v


❑ Revitalisasi Kurikulum SMK Kerjasama Pemerintah Daerah :

• 9 Pemerintah Daerah dan 29 Industri terlibat dalam pelaksanaan Pilot

Project

• 20 Kurikulum telah disesuaikan dengan kebutuhan industri yang

melibatkan 843 Orang Siswa

• 244 Orang Guru mengikuti ToT peningkatan kapasitas, serta 57 Orang

Instruktur yang berasal dari industri maupun expert/ahli dilibatkan

memberikan ToT

❑ Revisi Roadmap Kebijakan Pengembangan Vokasi di Indonesia 2019-2025,

yang secara garis besar berfokus pada 3 poin yaitu, penyiapan tenaga kerja

untuk sektor tertentu, fokus masing-masing pendidikan dan pelatihan

vokasi, dan strategi pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi

❑ Finalisasi Draft Buku Putih Kebijakan TVET Indonesia, Buku Putih ini akan

menjadi landasan Strategi TVET Nasional dan pendirian Komite Vokasi

Nasional.

❑ MoU kerjasama ToT guru produktif SMK Kopi PPN Tanjungsari dengan

KT&G Korea (sudah dilakukan ToT 1 kali yang melibatkan 10 guru

produktif).

❑ Terbitnya Super Tax Deduction (PP No 45 tahun 2019 dan PMK Nomor 128

/PMK.010/2019) merupakan insentif pajak untuk mendorong keterlibatan

industri dalam kegiatan vokasi.

pPP.4.3 PENGEMBANGAN VOKASI

❑ Rapat Eselon I K/L & Policy Paper “Kebijakan Program Kemitraan

Ekonomi Umat 2018-2019” yang merekomendasikan keberlanjutan Komite

Kemitraan Ekonomi Umat dengan perluasan stakeholders dan penerima

manfaat.


vi


5 PROGRAM REGULER 2019

Sinergi K/L dalam Implementasi Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional

a) Sosialisasi Perpres 142/2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif

Nasional Tahun 2018-2025.

b) Fasilitasi Penyusunan Juknis Penyusunan Roadmap Ekonomi Kreatif Daerah

bekerjasama dengan Bekraf

Penguatan Industri Kreatif

a) Penetapan UU Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif pada tanggal 24

Oktober 2019, dengan salah satu pengaturannya adalah IP Financing.

b) Tindak lanjut pembahasan PP penetapan KEK Singhasari

Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan Melalui Pendekatan Kemitraan

▪ Fasilitasi kerjasama antara PT Astra International Tbk dengan Kementerian Desa

PDTT dalam pengembangan wilayah perdesaan melalui kolaborasi dengan usaha

startup

▪ Fasilitasi kemitraan pengolahan Minyak Atsiri di Kendal dan Musi Rawas antara

masyarakat/BUMDES setempat dengan mitra swasta melibatkan Kementerian Desa

PDTT dan Kementerian Pertanian.

▪ Kerjasama dengan program Kampung Berseri Astra-Desa Sejahtera (KBADS) dengan

target 275 desa penerima program

Kebijakan Pengembangan Kota Kreatif

▪ Rangkaian Rakor dan FGD dengan rekomendasi : (a) Perlu NSPK Pengembangan

Kota Kreatif yang disepakati oleh K/L, Pemda, dan stakeholder lain; (b) Perlu forum

kelembagaan dan dialog, berupa tim/komite lintas sektor

Pengembangan dan Hilirisasi IPTEK

▪ FGD Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Produk Hasil R&D dari

Kawasan Sains dan Teknologi, Surabaya

• Sinergi program K/L untuk mendukung wirausaha Sektor Pariwisata di Mandalika

(NTB);

Kesepakatan finalisasi dukungan program K/L dengan Bupati Lombok Tengah.

• Evaluasi dan monitoring capaian pengembangan inkubator wirausaha tahun

2015 – 2018;

Pengumpulan data hasil capaian pengembangan inkubator wirausaha tahun 2015 –

2018 dari K/L terkait.

PR.4.1. Pengembangan Ekonomi Kreatif

PR.4.2.

Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan

PR.4.3. Pengembangan Kewirausahaan


vii


• Evaluasi dan monitoring pelaksanaan program hasil Pilot Project Pengembangan

Kewirausahaan Sektor Pariwisata (Homestay dan Tourist Guide) di Humbang

Hasundutan, Sumatera Utara.

• Pengumpulan data capaian dukungan program K/L tahun 2018 - 2019 dan rencana

program tindak lanjut tahun 2020

Deregulasi dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Koperasi

• Koordinasi pembahasan perubahan PermenKUKM 11/2018 tentang Perizinan USP

Koperasi dengan hasil: (i) perubahan persyaratan perizinan menjadi dokumen

elektronik, (ii) penghapusan kewajiban persyaratan persetujuan dari Pemda dalam

pembukaan kantor cabang dan kantor cabang pembantu.

• Koordinasi pembahasan perubahan Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang

Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan

Lain untuk memberi kesempatan kepada koperasi tenaga kerja sebagai badan hukum

yang memberikan jasa tenaga kerja/outsourcing kepada perusahaan lain.

• Koordinasi dengan K/L terkait dalam proses pengalihan kewenangan pengesahan

koperasi melalui Online Single Submission dari Kementerian KUKM kepada

Kementerian Hukum dan HAM.

Sinergi Program Pembinaan UMKM

• Koordinasi Sinergi Program Pembinaan UMKM pada Sentra IKM Rendang

Payakumbuh dalam rangka mendukung proses produksi sentra IKM Rendang

Payakumbuh.

• Koordinasi Sinergi Program Pembinaan UMKM melalui Business Development Service

(BDS).

• Koordinasi pengembangan Klaster UMKM Rumput Laut di Kabupaten Wakatobi

dengan K/L terkait.

• Penyusunan aturan turunan UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran

Indonesia :

➢ Permenaker 10/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan

Penempatan

Pekerja Migran Indonesia

➢ Permenaker 9/2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

• Informasi pasar kerja melalui Skill Monitoring System (35 jabatan Critical Ocupation

List) sudah disetujui dan akan segera dirilis.

• Implementasi Perpres No. 20/2018 tentang Penggunaan TKA sedang dalam proses

integrasi dengan OSS dan Kepmenaker 228/2019 tentang Jabatan Tertentu yang

dapat di Duduki oleh TKA telah diterbitkan.

• Implementasi PP No. 78/2015 tentang Pengupahan, seluruh aturan turunannya (6

Permenaker) sudah selesai dan diterbitkan. (UM masuk menjadi substansi dalam

Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja)

PR.4.4.

Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM

PR.4.5. Ketenagakerjaan


viii


PERISTIWA-PERISTIWA PENTING TAHUN 2019

FOTO TANGGAL KEGIATAN PENTING

19-20 Februari 2019 Workshop Kurikulum Vokasi

di Surabaya

14 Agustus 2019

Sosialisasi Peraturan

Presiden Nomor 142 Tahun

2018

21 Agustus 2019

Sharing Sesion “Dua Tahun

Pelaksanaan Peta Jalan e-

commerce”

20 Februari 2019

Penyaluran KUR, BUMN

Hadir Untuk Negeri,

Pemberdayaan Ekonomi

Santri, dan Tabligh Akbar

Kabupaten Pacitan

6 Mei 2019 Penandatanganan Chapeau

Paper

1 April 2019 Penandatangan MoU

Kemenko dan Kemenag

2 Mei 2019 Rapat Koordinasi Vokasi

29 Agustus 2019

Penandatanganan Komitmen

Kementerian/Lembaga pada

Program Pilot Project


ix


Pengembangan Wirausaha

Sektor Pariwisata di

Kawasan Sekitar KEK

Mandalika

di Lombok Tengah

14 November 2019

Penyusunan Komitmen

terkait Program Lanjutan

Pengembangan

Kewirausahaan

Sektor Pariwisata Tahun

2020 Humbang Hasundutan

24 Juni 2019

Rakor Sinergi Program

Pembinaan UMKM di Sentra

IKM Rendang Payakumbuh

24 September 2019

FGD Pengembangan Klaster

UMKM Rumput Laut

Kabupaten Wakatobi

INFOGRAFIS LAINNYA PROFIL

Tugas Fungsi

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan industri.

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan industri;

2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan industri;

3. Poordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang peningkatan daya saing perniagaan dan industri di pasar internasional;

4. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing perniagaan dan industri di pasar internasional;

5. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang peningkatan konektivitas nasional;


x


Tugas Fungsi

6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan konektivitas nasional;

7. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengembangan pasar tradisional;

8. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pelayanan terpadu satu pintu;

9. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perniagaan dan industri;

10. dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

VISI DAN MISI

“Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan

pembangunan di bidang ekonomi kreatif; kawasan berbasis kreativitas, inovasi, dan teknologi; kewirausahaan; koperasi dan UMKM; serta ketenagakerjaan yang efektif dan berkelanjutan”.

“Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi penyusunan

kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan, KUKM, dan Ketenagakerjaan”

MISI

VISI


xi


NILAI-NILAI

" Pikir "

Profesional

Melaksanakan pekerjaan atas dasar pengetahuan dan keahlian khusus untuk

meningkatkan kinerja individu dan organisasi.

Integritas

Mencerminkan komitmen yang tinggi terhadap setiap kesepakatan, aturan, dan ketentuan,

serta undang-undang yang berlaku melalui loyalitas profesi dalam memperjuangkan tujuan

organisasi.

Kerja Sama

Kemampuan menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama dengan menjadi bagian dari

suatu kelompok untuk menciptakan sinergi dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Inovasi

Mencerminkan kemampuan dan kemauan untuk menciptakan gagasan baru dan

implementasi yang lebih baik dalam memperbaiki proses dan hasil kerja di atas standar.

Responsibility/Tanggung Jawab

Menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan secara sungguh-sungguh dan tuntas

serta memikul konsekuensi atas hasil yang telah disepakati.


xii


AKUNTABILITAS KEUANGAN


xiii


RINGKASAN

EKSEKUTIF

Deputi Bidang Koordinasi

Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan

Daya Saing KUKM mempunyai tugas

koordinasi dan sinkronisasi serta

pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L

yang terkait dengan isu di bidang

ekonomi kreatif, kewirausahaan dan daya

saing koperasi dan UKM. Tugas tersebut

meliputi, antara lain koordinasi dan


xiii


sinkronisasi perumusan, penetapan,

dan pelaksanaan kebijakan

Kementerian/ Lembaga yang terkait

isu di bidang ekonomi kreatif,

kewirausahaan dan daya saing

koperasi dan usaha kecil dan

menengah; pengendalian pelaksanaan

kebijakan di bidang ekonomi kreatif,



menengah; koordinasi dan sinkronisasi

perumusan kebijakan di bidang

penciptaan wirausaha baru berbasis

teknologi; Koordinasi dan sinkronisasi


pengembangan ekonomi kreatif;

Koordinasi dan sinkronisasi


penciptaan tenaga kerja dengan

keahlian tertentu dan pemberdayaan

buruh; Pemantauan, analisis, evaluasi,

dan pelaporan di bidang ekonomi

kreatif, kewirausahaan dan daya saing

Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah; dan Pelaksanaan fungsi

lain yang diberikan oleh Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian.

Tahun 2019 Deputi Bidang

Koordinasi Ekonomi Kreatif,

Kewirausahaan, dan Daya Saing

Koperasi dan UKM memiliki program

utama yaitu Program Koordinasi

Kebijakan Bidang Perekonomian

dengan amanat sasaran program yaitu

: (1) Terwujudnya Sistem

Perdagangan Nasional Berbasis

Elektronik, dan (2) Terwujudnya

Koordinasi, Sikronisasi Dan

Pengendalian Kebijakan Bidang

Perekonomian (terkait bidang ekonomi

kreatif, kewirausahaan, dan daya

saing Koperasi dan UKM).

Indikator Kinerja Utama (IKU)

terwujudnya Sasaran Program kerja

tersebut adalah: (1) Jumlah paket

rekomendasi kebijakan

pengembangan e-Commerce; dan (2)

Jumlah paket rekomendasi kebijakan

bidang koordinasi ekonomi kreatif,


koperasi UKM.

Implementasi program

dilakukan melalui kegiatan-kegiatan

koordinasi, monitoring, evaluasi dan

pelaporan yang terdiri dari enam

kegiatan, yaitu: Pengembangan

Ekonomi Kreatif, Pengembangan

Kewirausahaan, Peningkatan Daya

Saing Koperasi dan UKM,

Peningkatan Daya Saing Ekonomi

Kawasan, dan Ketenagakerjaan, serta

Koordinasi Kebijakan Pengembangan

Ekonomi Digital.


xiv


Analisis capaian kinerja 2019 Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,

Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM, menunjukan bahwa target dapat

direalisasikan dengan baik, sebagaimana tercermin dalam tabel Pengukuran Kinerja

di bawah ini:

PENGUKURAN KINERJA PROGRAM TAHUN 2019

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 2019

Realisasi 2019

Kinerja

Terimplementasinya Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik

Jumlah Paket Rekomendasi Implementasi Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik

1 paket Rekomendasi

1 paket Rekomendasi

100%

Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Jumlah Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

1 paket Rekomendasi

1 paket Rekomendasi

100%

Terwujudnya Koordinasi dan Sikronisasi Kebijakan Perekonomian

Jumlah Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM

1 paket Rekomendasi

1 paket Rekomendasi

100%

Terwujudnya Pengendalian Kebijakan Bidang Perekonomian

Jumlah Paket Rekomendasi Hasil Pengendalian Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM

1 paket Rekomendasi

1 paket Rekomendasi

100%

Tabel I.1 Pengukuran Kinerja Program Tahun 2019

Terdapat 3 kegiatan prioritas (1 prioritas nasional, 2 prioritas koordinasi reguler)

dalam mencapai sasaran strategis program, yaitu :


xv


Capaian kinerja Program Deputi

Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,


KUKM pada tahun 2019 didukung oleh

output-output sebagai berikut:

i. Rekomendasi capaian 62 keluaran

yang terdapat dalam 7 Pilar Peta

Jalan e-commerce sebagai

implementasi Perpres Nomor 74

Tahun 2017 tentang Road Map e-

Commerce, ekosistem e-commerce

melalui koordinasi RPP

Perdagangan Melalui Sistem

Elektronik, peningkatan ekspor

Indonesia melalui e-Commerce (5

produk dalam negeri), pengumpulan

data e-Commerce, dan kerjasama

internasional.

ii. Rekomendasi kebijakan bidang

koordinasi ekonomi kreatif, berupa

Perpres Rindekraf 2019-2025

(ekosistem pemberdayaan SDM

Kreatif dan usaha ekonomi kreatif,

penyusunan masukan RPJMN

2020-2024 dan visi Indonesia 2045,

penyusunan kebijakan dan peta

jalan pengembangan industri kreatif

unggulan dan prioritas)

iii. Rekomendasi Rancangan Undang-

Undang (RUU) Kewirausahaan

Nasional untuk mendorong lahirnya

wirausaha baru.

iv. Rekomendasi sinergi Peraturan

Perundang-Undangan bidang

Koperasi.

v. Rekomendasi Program Kemitraan

Ekonomi Umat.

vi. Rekomendasi perubahan kebijakan

di bidang ketenagakerjaan

(penyederhanaan perizinan

penggunaan Tenaga Kerja Asing

(TKA), implementasi Pelaksanaan

PP 78/2015 tentang Pengupahan,

RPP Perubahan atas PP Nomor 23

Tahun 2004 tentang BNSP).

vii. Rekomendasi pengembangan

pendidikan dan pelatihan vokasi.

Namun demikian walaupun capaian kinerja berhasil dengan baik, masih terdapat

beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2019, antara

lain yaitu :

a) Indonesia belum memiliki kebijakan dan strategi nasional terkait pengembangan

ekonomi digital yang komprehensif dan terintegrasi;

b) Kurangnya Komitmen dari K/L terkait dalam mendukung dan melakukan

pembahasan Peraturan atau Program yang akan dibahas.


c) Adanya perbedaan pemahaman dan kemampuan antar instansi Pemerintah,

sehingga diperlukan upaya untuk menyamakan persepsi dan merubah pola pikir

pengambil kebijakan.

d) Kurangnya sosialisasi dan promosi terkait program yang sudah direncanakan.

e) Perubahan peraturan oleh K/L terkait, mengenai program yang direncanakan.

Sumber daya atau kapasitas organisasi yang menjadi penggerak keberhasilan

program Deputi IV didukung dengan tata kelola organisasi yang baik. Unsur

sumberdaya yang dimiliki adalah: Profesionalitas SDM melalui peningkatan kapasitas

dan kedisiplinan dalam lingkup pembinaan Bagian SDM, Layanan Informasi yang

lancar dalam binaan Biro Perencanaan, Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi

secara terus-menerus dipantau oleh Inspektorat, dan ketersediaan anggaran.

Evaluasi Kinerja Anggaran menunjukan dari Pagu Anggaran sebesar Rp.

20.702.928.000,- mencapai realisasi sebesar Rp. 19.660.279.226,- atau terserap

sebesar 94.96% dengan SILPA Rp. 1.042.648.774,- atau terdapat efisiensi

anggaran sebesar 5.04%.


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

INFOGRAFIS

i

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF xiii

DAFTAR ISI xvii

DAFTAR TABEL xviii

DAFTAR GAMBAR xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang 3

B. Organisasi dan fungsi 4

C. Kapasitas Organisasi 6

1. Sumber Daya Manusia 6

2. Dukungan Anggaran 7

D.

E.

Isu strategis

Sistematika Laporan

8

9

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi 13

B. Rencana Strategis Tahun 2015-2019 13

C. Penetapan Kinerja Tahun 2019 15

D. Pengelolaan dan Pengukuran Kinerja 19

E. Pengukuran IKU Tahun 2019 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Program Prioritas dan Program Reguler Tahun 2019 25

B. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2019 33

C.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019

SS1 dan IKU 1

SS 2 dan IKU 2

SS 3 dan IKU 3

SS 4 dan IKU 4

34

34

43

61

80

D. Kinerja Keuangan 98

E. Perbandingan Capaian Kinerja 100

F. Capaian Kinerja Keluaran 101

G. Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya 103

H. Analisi Faktor Ketercapaian Kinerja 104

BAB IV CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2015-2019 DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2020-2024

A. Capaian Renstra Tahun 2015-2019 108

B. Dampak Kinerja Tahun 2015-2019 112

C. Isu strategis tahun 2020-2024 115

PENUTUP 128

A. Kesimpulan 129

B. Rencana Aksi Peningkatan Kinerja

130


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 SDM Deputi IV 6 Tabel 1.2 Dukungan Anggaran Deputi IV 7 Tabel 2.1 Perbandingan Target Kinerja 14 Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Deputi IV 15 Tabel 2.3 Sasaran Deputi IV 2015-2019 15 Tabel 2.4 Rencana Deputi IV 17 Table 2.5 Indikator yang bersifat Maximize 21 Tabel 2.6 Metode Pengukuran IKU Tahun 2019 22 Tabel 3.1 Strategi dan Program Utama Pengembangan Ekonomi Digital 42 Tabel 3.2 Daftar Pilot Project Revitalisasi SMK dan BLK 45 Tabel 3.3 Daftar Peserta Bimbingan Teknis MAPK dan MAK 55 Tabel 3.4 Penetapan Forula Upah Minimum 80 Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun Anggaran 2019 98 Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 - 2019 99 Tabel 3.7 Perbandingan Kinerja dalam perspektif Sasaran Hasil (outcome) 100 Tabel 3.8 Pencapaian Komponen 102 Tabel 3.9 Tingkat Efisiensi Anggaran Deputi IV 103 Tabel 4.1 Target Kinerja Renstra Tahun 2015-2019 109 Tabel 4.2 Persentase Pertumbuhan Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam PDB 113

Nasional


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputi IV 5 Gambar 1.2 Dukungan Anggaran Deputi IV 8 Gambar 3.1 Capaian Roadmap e-Commerce 36 Gambar 3.2 Kerjasama Internasional ACCEC 38 Gambar 3.3 Konsep Awal Framework Ekonomi Digital 40 Gambar 3.4 Timeline Pelaksanaan Pilot Project Revitalisasi SMK/BLK 46 Gambar 3.5 Timeline Workshop Penyusunan Kurikulum 47 Gambar 3.6 Timeline Pelaksanaan ToT Guru SMK Pilot Project 48 Gambar 3.7 Bagan Kerjasama Kemenko Perekonomian, Bappenas, dan Jerman 49 Gambar 3.8 Basis dan Pilar White Paper 52 Gambar 3.9 Kronologis Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden 53 Gambar 3.10 Grafik Tingkat Pengangguran 2015-2019 60 Gambar 3.11 Metodologi Penyusunan COL 76 Gambar 3.12 Perbandingan Realisasi Anggaran 100 Gambar 3.13 Pengembangan E-Commerce dan Ekonomi Digital 105


1



2


BAB I BAB I

PENDAHULUAN Laporan Kinerja Deputi Bidang

Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan,

dan Daya Saing Koperasi dan UKM Tahun

2019 merupakan bentuk pertanggung- jawaban

pelaksanaan tugas dan fungsi terhadap

capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada

tahun 2019.


3


A. LATAR BELAKANG Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan

Daya Saing Koperasi dan UKM, berkomitmen mendukung pencapaian

Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang

telah ditetapkan.

Deputi Bidang Koordinasi


Daya Saing Koperasi dan UKM,

Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian mempunyai tugas

menyelenggarakan koordinasi dan

sinkronisasi perumusan, penetapan,

dan pelaksanaan serta pengendalian

pelaksanaan kebijakan

Kementerian/Lembaga yang terkait

dengan isu di bidang ekonomi kreatif,



menengah, (Permenko Nomor 5 Tahun

2015). Sejalan dengan ditetapkannya

paket-paket kebijakan di bidang

perekonomian, Deputi Bidang



Koperasi dan UKM, berkomitmen

mendukung pencapaian Sasaran

Strategis Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian yang telah

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

tahun 2019.

Laporan Kinerja Deputi Bidang



Koperasi dan UKM Tahun 2019

merupakan sarana eksplorasi capaian

kinerja dari program dan kegiatan yang

telah dilaksanakan pada tahun 2019.

Keberhasilan pelaksanaan program

dan kegiatan tidak terlepas dari

dukungan dan kerjasama dari semua

pihak dalam melaksanakan kegiatan

sinkronisasi dan koordinasi, serta

pengendalian sebagai implementasi

dari tugas dan fungsi yang

dimandatkan kepada Deputi Bidang



Koperasi dan UKM atau disebut juga

Deputi IV.


4


B. ORGANISASI & FUNGSI Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan

Daya Saing Koperasi dan UKM dibantu oleh 5 (lima) orang asisten

deputi yaitu Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif; Asisten

Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan (PDSEK); Asisten

Deputi Pengembangan Kewirausahaan; Asisten Deputi Peningkatan

Daya Saing Koperasi dan UKM; dan Asisten Deputi Ketenagakerjaan.

TUGAS DAN FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Permenko

Nomor 5 Tahun 2015, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan

Daya Saing Koperasi dan UKM mempunyai tugas :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan

Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan,

dan Daya Saing Koperasi dan UKM.

2. Pengendalian pelaksana-an kebijakan Kementerian / Lembaga yang terkait isu di

bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-

5/M.EKON/10/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian, mengamantkan tugas Deputi IV adalah menyelenggarakan koordinasi

dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian

pelaksanaan, kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang

ekonomi kreatif, kewirausahaan dan daya saing koperasi dan usaha kecil dan

menengah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,

Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Menengah menyelenggarakan

fungsi:

a. Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan

Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan,

dan Daya Saing Koperasi dan UKM.

b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian / Lembaga yang terkait isu di

bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM.

c. Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penciptaan wirausaha

baru berbasis teknologi.


5


d. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengembangan

ekonomi kreatif.

e. Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penciptaan tenaga kerja

dengan keahlian tertentu dan pemberdayaan buruh.

f. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Ekonomi Kreatif,

Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM.

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing

Koperasi dan UKM, dibantu oleh :

1. Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif

2. Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan

3. Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan

4. Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM

5. Asisten Deputi Ketenagakerjaan

6. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordiantor Bidang

Perekonomian, struktur organisasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif dan

Daya Saing Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1: Struktur Organisasi Deputi IV


6


C. KAPASITAS ORGANISASI Untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan sumber daya

baik sumber daya manusia maupun anggaran.

SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah pegawai di Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi, Kreatif, Kewirausahaan,

dan Daya Saing KUKM tahun 2019 adalah 58 orang (1 eselon I, 3 eselon II, 13 eselon

III, 16 eselon IV, 23 pelaksana) dengan rincian per unit kerja terdapat pada tabel 2.1.

Tabel 1.1 : SDM Deputi IV

Unit Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Pelaksana

Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif - 3 6 9

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan

1 2 3 1

Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan - 2 2 3

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Koperasi dam UMKM

1 2 3 5

Asisten Deputi Ketenagakerjaan 1 2 2 5

Total 3 13 16 23


7


DUKUNGAN ANGGARAN

Alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi IV yang

tertuang dalam dokumen perencanaan adalah, sebagai berikut :

Tabel 1.2: Dukungan Anggaran Deputi IV

Kegiatan Pagu 2019

Program Prioritas Program Reguler

Pengembangan Ekonomi Kreatif (Prioritas: Peta Jalan e-commerce)

8.777.928.000 1.800.000.000

Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan (Prioritas: Kemitraan Ekonomi Umat)

1.000.000.000 1.500.000.000

Pengembangan Kewirausahaan - 1.500.000.000

Peningkatan daya Saing KUMKM - 1.500.000.000

Ketenagakerjaan (Prioritas: Pengembangan Vokasi)

3.125.000.000 1.500.000.000

Jumlah 12.902.928.000 7.800.000.000

Total 20.702.928.000

Gambar 1.2: Dukungan Anggaran Deputi IV


8


D. ISU STRATEGIS Aspek Strategis adalah peran penting Deputi IV dalam

mewujudkan program nasional khususnya program Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian. Isu Strategis, selain Isu koordinasi

regular, terdapat 3 isu strategis nasional di Tahun 2019 yaitu e-

commerce, vokasi, dan kemitraan ekonomi umat.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM

memiliki peran strategis, yaitu koordinasi penyusunan dan penetapan kebijakan serta

pengendalian kebijakan terkait ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan daya saing KUKM.

Peran tersebut mendukung kinerja pembangunan nasional bidang ekonomi kreatif,

UMKM, Ekonomi Kawasan berbasis kreatifitas, inovasi, dan teknologi, dan tenaga kerja

sebagaimana yang telah tercantum dalam RPJMN 2015 – 2019. Selain itu, peran

strategis Deputi IV juga bagian dari mewujudkan misi kementerian, yaitu : misi

pertumbuhan, dan misi pemerataan.

Isu strategis yang dihadapi Tahun 2019 oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi

Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM, antara lain:

ISU PRIORITAS NASIONAL

ISU KOORDINASI

Reguler

Koordinasi, sinkronisasi dan

pengendalian kebijakan:

• Pengembangan Ekonomi

Kreatif

• Peningkatan Daya Saing

Ekonomi Kawasan

• Pengembangan

Kewirausahaan

• Peningkatan Daya Saing

Koperasi dan UMKM

• Ketenagakerjaan

e-Commerce

Ekonomi Umat

Vokasi


9


E. SISTEMATIKA LAPORAN Format laporan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,

Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM berpedoman pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi

Birokrasi RI Nomor 53 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja.

Sistematika Pelaporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,

Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM Tahun 2019 terdiri atas empat bab:

1. BAB I Pendahuluan, yang menyajikan penjelasan umum kedudukan Deputi Bidang

Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM, identifikasi

aspek-aspek strategis dan isu strategis Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,

Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM dan format sistematika laporan.

2. BAB II Perencanaan Kinerja, yang menguraikan tahapan secara ringkas

penentuan indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan

perjanjian kinerja terdiri dari: Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

3. BAB III Akuntabilitas Kinerja, yang terdiri dari capaian kinerja Deputi Bidang

Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM, analisis capain

kinerja, analisis capaian kinerja dari waktu ke waktu dan realisasi anggaran yang

digunakan untuk mencapai kinerja tersebut.

4. BAB IV Capaian RENSTRA Tahun 2015-2019 dan Isu Strategis Tahun 2020-

2024, yang berisikan capaian Renstra Tahun 2015-2019, dampak kinerja tahun

2015-2019, dan Isu Strategis Tahun 2020-2024.

5. BAB V Penutup, yang berisikan kesimpulan singkat dari laporan kinerja dan

rencana aksi peningkatan kinerja.


iii



11


BAB II

PERENCANAAN

KINERJA Perencanaan kinerja merupakan

proses penyusunan rencana kinerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam

rencana strategis. yang dilaksanakan

oleh instansi pemerintah Didalam

rencana kinerja ditetapkan rencana

capaian kinerja tahunan untuk seluruh

indikator kinerja yang ada pada sasaran

strategis. Penyusunan rencana kinerja

dilakukan seiring dengan agenda

penyusunan dan kebijakan anggaran,

serta merupakan komitmen Deputi VI

untuk mencapainya dalam tahun 2019.


12


VISI

MISI

A. Visi dan Misi Visi Dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

"Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi,

dan pengendalian pembangunan ekonomi

yang efektif dan berkelanjutan”

Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini mendukung Visi

Presiden yakni “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi tersebut disusun berdasarkan kristalisasi dari pernyataan komponen organisasi

itu sendiri yang disepakati sebagai nilai-nilai dasar kepribadian organisasi yang

profesional, integritas, kerjasama, inovasi dan responsibility yang disingkat dengan

“PIKIR”. Keyakinan nilai-nilai dasar organisasi akan memberikan keyakinan kepada

pegawai bahwa keinginan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan dapat

diwujudkan. Visi Kementerian Koordinator Bidang Pereko-nomian tersebut

mempunyai makna tentang koordinasi dan sinkronisasi yaitu merupakan proses

mengupayakan terjadinya kesamaan persepsi, pemikiran dan tindakan dalam

mewujudkan pencapaian tujuan.

"Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan

sinkronisasi penyusunan kebijakan, serta pengendalian

pelaksanaan kebijakan perekonomian”

Misi tersebut merupakan langkah peran fungsi Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian dalam mengupayakan/memastikan Misi Presiden antara lain

“Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang Tinggi, Maju dan Sejahtera

serta Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing”, yang pelaksanaannya diwujudkan

melalui kinerja lintas sektor di bidang ekonomi. Untuk meningkatkan kinerja lintas

sektor di bidang ekonomi dengan optimal tersebut dibutuhkan suatu usaha untuk

menyatukan tindakan kebulatan pemikiran, kesatuan tindakan, dan keselarasan dari

berbagai intansi terkait, agar pelaksanaan kinerja sektor dapat bersinergi dengan baik

dan terlaksana sesuai rencana. Sejalan dengan strategi dan aktivitas yang dilakukan

dalam upaya pencapaian rencana dimaksud, pengendalian pelaksanaan

kebijakan/program secara intensif diupayakan untuk mengatasi permasalahan yang

timbul dalam proses pencapaian kinerja dapat diantisipasi secara dini sehingga

progres kinerja dalam melaksanakan kebijakan/program di bidang ekonomi berjalan

dengan optimal.


13


VISI

MISI

Visi Dan Misi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan,

Dan Daya Saing Kukm

Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019, merupakan cascade/turunan Rencana Srategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019, dengan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran staregis sebagai berikut:

“Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan di bidang ekonomi kreatif; kawasan berbasis kreativitas, inovasi, dan teknologi; kewirausahaan; koperasi dan UMKM; serta ketenagakerjaan yang efektif dan berkelanjutan”.

Visi ini menunjukkan bahwa Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,

Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM, dengan tugas koordinasi,

sinkronisasi dan pengendalian turut mewujudkan pembangunan melalui kebijakan

ekonomi kreatif; kawasan berbasis kreativitas, inovasi, dan teknologi; kewirausahaan;

koperasi dan UMKM; serta ketenagakerjaan yang efektif dan berkelanjutan, sehingga

menjadikan perekonomian nasional yang tangguh dalam menghadapi era globalisasi.

Adapun Misi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya

Saing UKM adalah:“

“Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi

penyusunan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan, KUKM, dan Ketenagakerjaan”

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan tantangan dan hambatan di

bidang ekonomi kreatif, kewirausahaan, ekonomi kawasan, KUKM, dan ketenagakerjaan

dalam kondisi era globalisasi yang semakin kompetitif, serta kebutuhan masyarakat akan

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, Koperasi dan

UMKM Tahun 2015-2019 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi gambaran

sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun (2015-2019) serta

strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran. Penyusunan Renstra Deputi Bidang

Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, Koperasi dan UMKM telah mengacu pada

Renstra Kemenko Perekonomian tahun 2015-2019. Pada Dokumen Rencana Strategis Deputi

Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, Koperasi dan UMKM Tahun 2015-2019


14


terdapat empat Sasaran Strategis (SS) dan lima Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan target-

target sampai dengan tahun 2019 diuraikan dalam tabel berikut.

TABEL 2. 1 PERBANDINGAN TARGET KINERJA NO SASARAN PROGRAM/

INDIKATOR KINERJA TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

SS1 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan ekonomi kreatif, kawasan berbasis KIT, kewirausahaan, Daya Saing KUMKM, dan Ketenagakerjaan

Indikator 2015-2016 Persentase perumusan rancangan peraturan di bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUMKM, serta SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang diselesaikan.

85

85

-

-

-

Indikator 2017-2019 1. Persentase rekomendasi/rancangan kebijakan/ paket

deregulasi di bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan, KUKM, dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti.

-

-

90

90

100

2. % koordinasi dan sinkronisasi terhadap rancangan peraturan perundangan yang diusulkan K/L mitra

- - 90 95 100

SS2 Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan, Daya Saing KUMKM, dan Ketenagakerjaan

Indikator 2015-2016 Persentase kebijakan bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang terimplementasikan

85

85

-

-

-

Indikator 2017-2019 Persentase hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif, kawasan berbasis KIT, Kewirausahaan, KUKM, dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti.

-

-

90

90

100

SS3 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional, Kawasan Berbasis KIT, KUMKM, SDM, dan Ketenagakerjaan/buruh dalam pelaksanaan MEA 2015

Indikator Persentase perumusan rancangan peraturan kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional yang mendukung penerapan daya saing SDM, ketenagakerjaan/buruh, dan KUKM mendukung pelaksanaan MEA 2015

85

85

-*)

-*)

-*)

SS4 Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan 8 MRA yang sesuai dengan pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (engineering services, architectural, accountancy services) dalam pelaksanaan MEA 2015

Indikator: Persentase kebijakan sertifikasi uji kompetensi nasional/internasional terhadap SDM, ketenagakerjaan/buruh, dan pengusaha UMKM serta produk Ekonomi Kreatif Nasional, untuk mewujudkan daya saing dan market share di ASEAN

85

85

-**)

-**)

-**)

*) SS3 pada periode 2017-2019 digabung ke dalam SS1 **) SS4 pada periode 2017-2019 digabung ke dalam SS2

Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi

dan UKM diukur dari pencapaian sasaran strategis atau outcome program yang ditunjukkan

dengan meningkatnya pengelolaaan progeam kerja sektor/lintas sektor di bidang ekonomi

kreatif, Kawasan Berbasis KIT, kewirausahaan, koperasi dan UKM, serta ketenagakerjaan

secara optimal. Meningkatnya pengelolaan program kerja tersebut merupakan indikasi dari

berfungsinya keluaran-keluaran (output) yang disampaikan unit masing-masing di lingkungan

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan


15


UKM. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja hasil yang akan dicapai oleh Deputi

Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM

selama periode 2015-2019 berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi.

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,

Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM terintegrasi dengan apa yang telah tertuang

dalam dokumen perencanaan (RKAKL). Sasaran Program dan Indikator Kinerja pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Deputi IV

Sasaran Program Indikator Kinerja Utama Target 2019


Jumlah paket rekomendasi Impementasi Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik

1 paket rekomendasi

Terwujudnya Koordinasi dan Sikronisasi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Jumlah paket rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

1 paket rekomendasi

Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian

Jumlah Paket Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM

1 paket rekomendasi



1 paket rekomendasi

Dengan membandingkan antara dokumen Renstra Tahun 2015-2019 dan dokumen penetapan

Kinerja Tahun 2019 pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya

Saing KUKM, diketahui bahwa terdapat penyesuaian penetapan sasaran strategis dan indikator

kinerja utama di tahun 2019, sebagaimana berikut:


16


TABEL 2. 3 Sasaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM 2015-2019

Renstra 2015-2019 Penetapan Kinerja Tahun 2019

Keterangan Sasaran Strategis IKU

Sasaran Strategis

IKU

Sasaran 1: Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan ekonomi kreatif, kawasan berbasis KIT, kewirausahaan, Daya Saing KUMKM, dan Ketenagakerjaan

Indikator 2015-2016 Persentase perumusan rancangan peraturan di bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUMKM, serta SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang diselesaikan.

Sasaran 1: Terimplementasinya Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik


Berubah

Indikator 2017-2019 1. Persentase

rekomendasi/rancangan kebijakan/ paket deregulasi di bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan, KUKM, dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti.


Berubah

Sasaran 2: Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan, Daya Saing KUMKM, dan Ketenagakerjaan


Sasaran 2: Terwujudnya Koordinasi dan Sikronisasi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi


Berubah


ditiadakan

Sasaran 3:

Terwujudnya koordinasi dan

Indikator Persentase perumusan rancangan peraturan

Sasaran 3 :

Terwujudnya Koordinasi dan

Jumlah Paket Rekomendasi hasil koordinasi dan

Berubah


17


sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional, Kawasan Berbasis KIT, KUMKM, SDM, dan Ketenagakerjaan/buruh dalam pelaksanaan MEA 2015

kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional yang mendukung penerapan daya saing SDM, ketenagakerjaan/buruh, dan KUKM mendukung pelaksanaan MEA 2015

Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian

sinkronisasi Kebijakan bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM

Sasaran 4:

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan 8 MRA yang sesuai dengan pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (engineering services, architectural, accountancy services) dalam pelaksanaan MEA 2015


Sasaran 4:



Berubah

Perubahan dimaksud dilakukan seiring dengan dinamika organisasi dan perkembangan

kebutuhan atas penugasan-penugasan pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,

Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM. Sejumlah penugasan tambahan dilakukan

berdasarkan arahan/penugasan Presiden maupun Menko Perekonomian, diantaranya

berupa:

• Dukungan Teknis dan Manajemen untuk E-Commerce;

• Dukungan Teknis dan Manajemen untuk Vokasi;

Untuk mencapai kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan

Daya Saing KUKM tahun 2019 tersebut, Sekretariat Kemenko Perekonomian melaksanakan

dua program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;

2. Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian.

Untuk merealisasikan perjanjian kinerja tersebut, telah ditetapkan kegiatan-kegiatan dan

indikator sebagai ukuran keberhasilan, serta alokasi anggaran pada DIPA TA 2019, yaitu

sebagai berikut :

Tabel 2.4 Rencana Kerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing

KUKM Tahun Anggaran 2019

Kode Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

Prioritas (N/B/ KL)

Target/ Volume

2019

Alokasi 2019 (Juta)

Program Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM

5226 Koordinasi Kebijakan Bid. Pengembangan Ekraf Kreatif

1.800


18




Prioritas (N/B/ KL)

Target/ Volume

2019

Alokasi 2019 (Juta)

1. Tersusunnya Paket Rekomendasi Koordinasi & Sinkronisasi Kebijakan Pengemb. Ekraf

1. Jumlah paket rekomendasi/rancangan kebijakan/paket deregulasi di bidang ekonomi kreatif

KL 2 Paket Rekomen

dasi

1.257

2. Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengedalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ekraf

2. Jumlah paket rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif

KL 2 Paket Rekomen

dasi

243

3. Terselenggarannya Lay. Dukungan Admin. Keg. dan Tata Kelola pada Dep. Bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM

3. Jumlah Laporan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM

KL 2 Paket Rekomen

dasi

300

2491 Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

8.778

1. Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Pengembangan e-Commerce Nasional

1. Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Pengembangan e-Commerce Nasional

KL 1 Paket Rekomen

dasi

8.778

5228 Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan

1.500

1. Tersusunnya Paket Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan

1. Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan

KL 2 Paket rekomen

dasi

1.250

2. Tersusunnya Paket Rekomendasi Penge. pelaksanaan kebijakan pengembangan daya saing ekonomi kawasan

2. Jumlah paket Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan

KL 2 Paket rekomen

dasi

250

3. Tersusunnya Paket rekomendasi Kebijakan Kemitraan Umat

3. Jumlah paket rekomendasi kebijakan kemitraan ekonomi umat

KL 1 Paket rekomen

dasi

1.000

5227 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan

1.500

1. Tersusunnya Paket Rekomendasi Koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan pengembangan kewirausahaan

1. Jumlah paket rekomendai koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kemudahan wirausaha

2. Jumlah paket rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan percepatan penciptaan wirausaha baru

KL 1 Paket Rekomen

dasi

1 Paket Rekomen

dasi

1.300

02. Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Pengemb. Wirausaha

3. Jumlah paket rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan

KL 1 Paket Rekomen

dasi

200


19




Prioritas (N/B/ KL)

Target/ Volume

2019

Alokasi 2019 (Juta)

pengembangan kewirausahaan

2505 Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya saing Koperasi dan UMKM

1.500

1. Tersusunnya paket rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di bidang peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM

1. Jumlah paket rekomendasi hasil koordinasi kebijakan bidang peningkatan daya saing koperasi dan UMKM

KL 1 Paket Rekomen

dasi

1.167

2. Tersusunnya paket rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM

2. Jumlah paket rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan peningkatan daya saing koperasi dan UMKM

KL 1 Paket Rekomen

dasi

333

5229 Koordinasi Kebijakan Ketenagakerjaan

4.625

1. Tersusunnya paket rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi

1. Jumlah paket rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi

KL 2 Paket Rekomen

dasi

3.125

2. Tersusunnya paket rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ketenagakerjaan

2. Jumlah paket rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang ketenagakerjaan

KL 1 Paket Rekomen

dasi

1.050

3. Tersusunnya paket rekomendasi hasil pengendalian kebijakan di bid. ketenagakerjaan

3. Jumlah paket rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang ketenagakerjaan

KL 1 Paket Rekomen

dasi

450

D. PENGELOLAAN DAN PENGUKURAN KINERJA D. 1. Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan Kinerja pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan,

dan Daya Saing KUKM meliputi Penetapan Kinerja melalui penandatanganan dokumen

Perjanjian Kinerja, pengumpulan data kinerja, Pengukuran Data Kinerja, Pelaporan Kinerja,

serta Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara periodik. Pelaksanaan pengumpulan data,

pelaporan, dan monitoring atas capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,

Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM dilakukan dalam Sistem Manajemen Kinerja secara

terintegrasi dan dapat diakses secara luas oleh publik melalui sistem aplikasi ekon-GO

(Evaluasi Kinerja Online-Gerai Otomatisasi), di laman situs http://kinerja.ekon.go.id.

Mekanisme pengelolaan kinerja diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perjanjian Kinerja dan

http://kinerja.ekon.go.id/


20


Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan

Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk

Teknis Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

D.2 Pengukuran Kinerja Organisasi

Gambaran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya

Saing KUKM Tahun 2019 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019, yaitu dengan membandingkan antara realisasi

dengan target yang ditentukan di awal tahun.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,

Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM tahun 2019, dilakukan pengukuran terhadap

Capaian Kinerja Organisasi atau disebut Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO adalah nilai

keseluruhan capaian sasaran unit yang bersangkutan dengan memperhitungkan seluruh

Indikator Kinerja Utama (IKU). NKO menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai sasaran

dari unit kerja. Status capaian NKO yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau,

ditentukan oleh besaran NKO tersebut. Status NKO ditentukan oleh nilai indeks sebagai

berikut:

Hijau Kuning Merah

NKO ≥ 100% 80% ≤ NKO < 100% NKO < 80%

Komponen Perhitungan NKO terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu:

i. Capaian IKU.

ii. Nilai Sasaran Strategis (NSS).

Proses penghitungan NKO dapat digambarkan dalam tahapan berikut ini:

Gambar 3.2

Proses Penghitungan NKO

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian IKU dihitung dengan membandingkan antara target dengan realisasi.

Adapun status Capaian IKU ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut:

Hijau Kuning Merah

Indeks Capaian ≥ 100% 80% ≤ Indeks Capaian <

100% Indeks Capaian<

80%

Capaian IKU Nilai Sasaran

Strategis (NSS)

Nilai Kinerja

Organisasi (NKO)


21


Tabel 2.5 Indikator Kinerja yang bersifat Maximize

Berdasarkan target capaiannya, polarisasi IKU dibedakan menjadi 3, yaitu:

(1) Polarisasi Maximize

Pada polarisasi maximize kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang

lebih tinggi dari target. Contoh: Persentase Pertumbuhan Ekonomi

(2) Polarisasi Minimize

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang

lebih kecil dari target. Contoh: Persentase Jumlah Temuan Pemeriksaan

(3) Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang

berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target atau Semakin

Stabil/sesuai dengan nilai target (tidak naik dan tidak turun) maka kinerja semakin

baik. Contoh: Persentase deviasi asumsi makro ekonomi.

Tahun 2019, dari 4 (Empat) Sasaran Program pada Deputi Bidang Koordinasi

Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM, terdapat 4 (Empat) Indikator

Kinerja yang bersifat Maximize.

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Utama Target 2019 Polarisasi A. Terimplementasinya Peta Jalan Sistem Perdagangan

Nasional Berbasis Elektronik


1 paket rekomendasi

Maximize

B. Terwujudnya Koordinasi dan Sikronisasi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi


1 paket rekomendasi

Maximize

C. Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian


1 paket rekomendasi

Maximize

D. Terwujudnya Pengendalian Kebijakan Bidang Perekonomian


1 paket rekomendasi

Maximize


22


2. Nilai Sasaran Strategis (NSS)

NSS adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh IKU di dalam satu

SS. Status capaian SS yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau ditentukan

oleh NSS. Status SS ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut:

Hijau Kuning Merah

NSS ≥ 100% 80% ≤ NSS < 100% NSS < 80%

Penghitungan NSS Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan,

dan Daya Saing KUKM Tahun 2019 dilakukan atas dua sasaran sebagaimana

dilaporkan dalam tabel di atas, dengan besaran bobot yang sama pada setiap

sasaran.

E. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019 Pengukuran atas 4 (empat) Indikator Kinerja Utama dalam dokumen Perjanjian Kinerja

Tahun 2019, dilaksanakan dengan metodologi sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Metode Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No. Indikator Kinerja Utama / Deskripsi IKU Target Satuan

1 Jumlah paket rekomendasi Impementasi Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik

1 Paket

Rekomendasi

Deskripsi IKU: Paket Rekomendasi Kebijakan pengembangan e-Commerce adalah kumpulan rekomendasi hasil kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian implementasi Peraturam Presiden Nomor 74 Tahun 2017 guna mendukung capaian outcome terciptanya ekosistem perdagangan nasional berbasis elektronik, usaha pemula, pengembangan usaha, dan logistik yang terpadu/terintegrasi.

2 Jumlah paket rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

1 Paket

Rekomendasi

Deskripsi IKU:

-

3 Jumlah Paket Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM

1 Paket

Rekomendasi

Deskripsi IKU:

-

4 Jumlah Paket Rekomendasi Hasil Pengendalian Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM

1 Paket

Rekomendasi

Deskripsi IKU:

-


23



24


BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA TAHUN

2019

Pendekatan Analisis yang digunakan

dalam menilai keberhasilan capaian program,

dan kegiatan, serta hasil strategis adalah

seberapa besar capain-capaian tersebut dapat

diukur dan sesuai dengan perjanjian kinerja

yang telah ditetapkan.


25


A. PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM REGULER

TAHUN 2019

PP.4.1 PENGEMBANGAN E-COMMERCE DAN EKONOMI DIGITAL

Perpres No. 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis

Elektronik (SPNBE)

TUJUAN

Memberikan arah dan panduan strategis dalam percepatan pelaksanaan e-commerce

pada periode Tahun 2017-2019.

Terdapat 8 pilar utama dan 64 keluaran dengan status 54 keluaran telah selesai dan 8

keluaran tidak selesai.

Gambar 3.1: Capaian Roadmap e-Commerce

3 PROGRAM PRIORITAS 2019

▪ Dengan berakhirnya Perpres SPNBE per 31 Desember 2019 dan merujuk pada rancangan RPJMN 2020-2024, Tim Pelaksana telah melakukan evaluasi atas capaian final sekaligus menyepakati urgensi keberlanjutan SPNBE dalam wujud penyusunan strategi kebijakan ekonomi digital 2020-2024. ▪ Hasil rapat tim pelaksana tersebut telah dilaporkan kepada Bapak Menko selaku Ketua

Komite Pengarah (ND Tanggal 21 Januari 2020) dan direkomendasikan untuk disepakati lebih lanjut dalam forum rapat Komite Pengarah yang dipimpin oleh Bapak Menko

Koordinasi Kebijakan di Bidang E-Commerce

Penetapan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem

Elektronik (PMSE) Prinsip Pengaturan: Persamaan perlakuan, Perlindungan konsumen, dan Pengutamaan

pelaku usaha dan produk lokal

Penetapan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem

dan Transaksi Elektronik (PSTE)

Prinsip Pengaturan: Tata kelola data berdasarkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), yaitu PSE Publik dan PSE Privat


26


Koordinasi Kebijakan E-commerce: di Tingkat Internasional

PP.4.2 KEMITRAAN EKONOMI UMAT

ASEAN COORDINATING COMMITTEE ON E-COMMERCE

❖ ASEAN AGREEMENT ON E-COMMERCE

Proses Ratifikasi: DPR Telah memutuskan ratifikasi ASEAN Agreement on E-Commerce melalui Undang-Undang

❖ DIGITAL INTEGRATION FRAMEWORK ACTION PLAN (DIFAP)

Urgensi:

Prinsip:

Mewujudkan integrasi ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara • Kerjasama Capacity building, Seamless trade, Pemberdayaan UMKM • Isu: data, arus informasi, logistik, keamanan siber, payment

Inisiatif untuk mendorong integrasi digital di ASEAN, terdiri dari 6 pilar integrasi.

JOINT STATEMENT INITIATIVES (JSI) ON E-COMMERCE DI WTO

• Diputuskan keikutsertaan Indonesia dalam pembahasan JSI on E-Commerce di WTO • Kementerian Luar Negeri (cq. Dit. Perdagangan, Komoditas, dan Kekayaan

Intelektual) menjadi focal point Indonesia dalam forum JSI on E-Commerce di WTO

Urgensi:

Prinsip:

Partisipasi Indonesia dalam penyusunan norm setting sektor e-commerce di level global • Posisi Indonesia selalu menjaga kesesuaian dengan kepentingan nasional

❖ KOORDINASI DOMESTIK

Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Komunitas Pesantren di SETC, Pasuruan, Jawa Timur yang diikuti 60 orang peserta calon wirausaha dari 4 pondok pesantren pada bulan Oktober 2019

Pelatihan dan pendampingan kegiatan Santripreneur dan Petani Muda berbasis Integrated Farming sebanyak 5 batch yang diikuti oleh 90 petani muda dan santri di Pondok Pesantren Pemberdayaan Umat Cibuntu, Bogor, kerja sama antara Medco Foundation dengan IPB pada bulan Januari, April, dan Agustus 2019

Pelatihan Calon Mekanik dan Wirausaha Bengkel Sepeda Motor dengan melibatkan 23 peserta dari 5 (lima) ormas Islam di Tangerang pada bulan Februari 2019

Pelaksanaan panen singkong pada lahan seluas ±170 Ha pada September 2019 di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, sebagai hasil dari kemitraan antara Mayora dengan Koperasi Mitra Santri Nasional (KMSN-MUI), Ponpes Al-Hikam, Ponpes Baitullah, dan Bank Sulselbar

Policy Paper “Kebijakan Program Kemitraan Ekonomi Umat 2018-2019: Capaian Implementasi Program/Kegiatan dan Evaluasi”

Launching fasilitas pengembangan usaha dan pasar UMKM berbasis digital “Tokopedia Center” di Kabupaten Kuningan, dengan melibatkan Pemda Kuningan dan 200 UMKM binaan pada bulan Februari 2019

• Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Digital Terintegrasi/Santripreneur Go Online yang diikuti perwakilan 28 Pesantren dan 2 Ormas

• Kegiatan Pelatihan lifeskill yang diikuti perwakilan 45 pesantren


27


PP.4.3 PENGEMBANGAN VOKASI

• Kegiatan Mitra Digital Tokopedia melibatkan 200.000 Pelaku UMKM • Santripreneur Go Online sebanyak 1 pesantren • Tokopedia Center di 37 titik lokasi

• Kegiatan Gojek Wirausaha melibatkan 2245 pelaku UMKM dan 1 ormas

Pelatihan “Santripreneur Go-online” Di Banyuwangi Bekerjasama Dengan Platform Digital Shopee Di Pondok Pesantren Nurul Quran Kabupaten Banyuwangi.

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Agama, dan Bukalapak tentang Program Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Digital bagi UMKM berbasis Komunitas Pesantren, serta implementasi pilot di PLUT KUMKM di Tasikmalaya.

Kebijakan Pengembangan Vokasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Kemenko Perekonomian hingga tahun 2019 telah :

Revitalisasi Kurikulum SMK Kerjasama Pemerintah Daerah

Output pelaksanaan Revitalisasi Kurikulum SMK antara lain:

244 Orang Guru mengikuti ToT peningkatan kapasitas mengajarkan materi hasil penyelarasan kurikulum

29 Industri terlibat dalam pelaksanaan Pilot Project

57 Orang Instruktur yang berasal dari industri maupun expert/ahli dilibatkan memberikan ToT

843 Orang Siswa terlibat dalam kelas pilot project yang dimulai tahun ajaran Juli 2019

20 Kurikulum telah disesuaikan dengan kebutuhan industri

9 Pemerintah Daerah terlibat dalam pelaksanaan Pilot Project

Telah direvisi Roadmap Kebijakan Pengembangan Vokasi di Indonesia 2019-2025, yang secara garis besar berfokus pada 3 poin yaitu, penyiapan tenaga kerja untuk sektor tertentu, fokus masing-masing pendidikan dan pelatihan vokasi, dan strategi pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi.

MoU kerjasama ToT guru produktif SMK Kopi PPN Tanjungsari dengan KT&G Korea (sudah dilakukan ToT 1 kali yang melibatkan 10 guru produktif)

Terbitnya Super Tax Deduction (PP No 45 tahun 2019 dan PMK Nomor 128 /PMK.010/2019) merupakan insentif pajak untuk mendorong keterlibatan industri dalam kegiatan vokasi.

Finalisasi Draft Buku Putih Kebijakan TVET Indonesia, Buku Putih ini akan menjadi landasan Strategi TVET Nasional dan pendirian Komite Vokasi Nasional.


28


EKONOMI KREATIF

5 PROGRAM REGULER 2019

• Sinergi K/L dalam Implementasi Rencana Induk Pengembangan Ekonomi

Kreatif Nasional

Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Rindekraf) di Kota Yogyakarta, melibatkan K/L terkait, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas kreatif (Pentahelix),

Fasilitasi kegiatan penyusunan petunjuk teknis pedoman roadmap ekonomi kreatif daerah (leading Bekraf). Langka awal dilakukan di Yogyakarta sebagai target pilot project penyusunan roadmap ekonomi kreatif daerah.

• Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Ditetapkan UU Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif pada

tanggal 24 Oktober 2019. Kemenko Perekonomian terlibat aktif dalam

penyusunan dan mendorong RUU Ekonomi Kreatif menjadi UU sejak

pembahasan internal Pemerintah sampai dengan pembahasan pada

Rapat Panitia Kerja dengan Komisi X DPR RI.

Salah satu prinsip pengaturan UU:

Kekayaan Intelektual: dalam upaya pengembangan industri/pelaku

ekonomi kreatif yang inovatif, mendorong prinsip IP Financing

sebagai salah satu alternatif agunan pembiayaan, menjadi

kebijakan nasional di sektor ekonomi kreatif melalui pengaturan

yang dimuat dalam UU 24 Tahun 2019.

Sebagai tindak lanjut PP penetapan KEK Singhasari, Kota Malang,

Kantor Kemenko Perekonomian menginisiasi rekomendasi untuk segera

dilakukan kerja sama antara pengelola KEK Singhasari dengan pihak

swasta dan akademisi dalam rangka mendorong penciptaan SDM

terampil dan memiliki kemampuan digital yang dihasilkan oleh KEK

Singhasari, sesuai dengan kebutuhan industri .


29


PR.4.2 PENINGKATAN DAYA SAING KAWASAN

Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan Berbasis Kemitraan 01

Fasilitasi kerjasama antara PT Astra International Tbk dengan Kementerian Desa PDTT dalam bentuk pitching program untuk pemetaan wilayah perdesaan yang sudah berkolaborasi dengan badan usaha startup, untuk di-scaling up usahanya melalui program CSR PT Astra International Tbk (melalui MoU antara Kementerian Desa PDTT dan PT Astra International Tbk)

Fasilitasi kegiatan kemitraan pengembangan pengolahan Minyak Atsiri di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, antara PT. Nares Essential Oil dengan masyarakat/BUMDES setempat dengan melibatkan Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Pertanian.

Pengkoordinasian pelaksanaan Program CSR Kampung Berseri Astra-Desa Sejahtera (KBADS) dengan target 10 desa menjadi desa sejahtera dari 275 desa penerima program, melalui MoU antara Kemenko Perekonomian dengan PT. Astra International tentang Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan Perdesaan dan Program Kemitraan Ekonomi Umat.

Pengembangan & Hilirisasi Pemanfaatan IPTEK 02

Focus Group Discussion (FGD) “Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan

Produk Hasil R&D dari Kawasan Sains dan Teknologi, Surabaya dengan beberapa hasil

rekomendasi :

1) Perlu ditetapkan satu STP yang ideal sebagai pilot implementasi pemanfaatan produk hasil R&D dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi kawasan.

2) Perlu didorong adanya proses matchmaking yang akan dilakukan dengan mensinergikan data hasil R&D potensial yang siap dikomersialisasikan dengan data potensi sumber daya maupun produk unggulan daerah.

Pengembangan Kota Kreatif 03

Rangkaian FGD dan Rapat Koordinasi, dengan beberapa hasil rekomendasi :

1) Perlu disusun kesepahaman dalam pengembangan dan pengelolaan kota kreatif,

termasuk NSPK yang disepakati oleh K/L, Pemda, dan stakeholder lain. NSPK

antara lain meliputi: (i) tahapan/proses, (ii) standar minimum, (iii) dukungan

kebijakan, (iv) insentif dan disinsentif.

2) Terbangunnya forum kelembagaan dan dialog, berupa tim/komite lintas sektor, yang

menjadi wadah untuk mengkonsolidasikan peran dan program terkait pembentukan

dan pengelolaan kota kreatif eksisting, termasuk pengembangan menuju jejaring

UNESCO Creative Cities Network/UCCN.


30


01

02

03

PR.4.3 PENINGKATAN DAYA SAING KAWASAN

Sinergi Program K/L untuk Mendukung Wirausaha Sektor Pariwisata di Mandalika (NTB)

Dalam rangka mengurangi ketimpangan perekonomian di kawasan sekitar KEK Mandalika, telah disepakati beberapa dukungan program dari 15 Kementerian/Lembaga bersama dengan Bupati Lombok Tengah untuk mendorong peningkatan kualitas SDM dan Wirausaha berbasis potensi lokal Lombok.

Kementerian/Lembaga terkait:

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Evaluasi dan Monitoring Capaian Pengembangan Inkubator Wirausaha Tahun 2015 – 2018

Telah dilaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap beberapa lembaga Inkubator Wirausaha, dengan hasil sebagai berikut:

Masih rendahnya jumlah dan kemampuan pengelolaan inkubator, khususnya bagi inkubator yang baru berdiri.

Proses pendampingan pada tenant terkendala dengan jauhnya lokasi inkubator serta sulitnya akses menuju lembaga inkubator.

Minimnya minat mahasiswa atau masyarakat umum khususnya di luar Pulau Jawa untuk berwirausaha dan dapat diinkubasi

143 Inkubator Wirausaha

108 Pengelola Inkubator

Kemenristek aktif memberikan program pendanaan

Rp.120 M anggaran pemerintah untuk pengembangan Inkubator Wirausaha

Dalam rangka menjalankan fungsi koordinasi pengembangan Inkubator Wirausaha (Perpres No 27 Tahun 2013), telah dilaksanakan monitoring capaian yang ditujukan kepada beberapa Kementerian/Lembaga terkait dan Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia (AIBI). Hasil capaian:

Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Program Hasil Pilot Project Pengembangan Kewirausahaan Sektor Pariwisata (Homestay dan Tour Guide) di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap 32 program yang dilaksanakan K/L, persentase capaian pelaksanaan program tersebut baru mencapai 81%. Kendala yang dihadapi rata-rata disebabkan oleh kendala anggaran dan belum tersedianya infrastruktur dasar untuk desa wisata.

Sebagai upaya tindak lanjut, disepakati untuk dilakukan sinergi program dukungan lanjutan berkoloborasi dengan K/L terkait lainnya. Sampai dengan akhir tahun 2019 telah terakomodir 19 program dari 10 K/L untuk dapat disepakati bersama melalui penandatangan komitmen.


31


PR.4.4 BIDANG PENINGKATAN DAYA SAING KOPERASI DAN UMKM

• Sinergi Program Pembinaan UMKM

Bermaksud untuk mensinergikan program-program pembinaan UMKM yang tersebar di berbagai K/L. Tujuannya adalah agar program pembinaan tersinergi dalam suatu klaster dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan UMKM.

Capaian: Sentra IKM Rendang Payakumbuh: Telah terlaksana berbagai koordinasi seperti FGD, rakor dan monev. Mulai produksi pada bulan Juli 2019 dengan kapasitas 1 ton/hari dan Total Omzet Sentra IKM mencapai Rp 227,563,353/Hari, dengan tenaga kerja 279 orang. Pengembangan Klaster UMKM Rumput Laut: Telah terlaksana berbagai koordinasi seperti FGD, rakor dan monev. Sebagai Tinlak implementasi Perpres 33/2019. Telah dilaksanakan FGD sebagai titik awal sinergi program pembinaan K/L yang sudah mulai dijalankan pada akhir tahun 2019

Pengembangan UMKM Cibaduyut: Telah dilaksanakan FGD dengan berbagai pemangku kepentingan terkait yang membahas tentang kondisi sentra cibaduyut mencakup struktur kondisi alam (jalan, dll), sumber bahan baku, potensi pasar dan kemitraan, serta berbagai hal terkait guna memunculkan program-program pembinaan, fasilitasi maupun pelatihan yang tepat sasaran

• Koordinasi Pengalihan Kewenangan Pengesahan Koperasi melalui Online Single

Submission (OSS)

Bertujuan agar masa transisi pelaksanaan pengalihan kewenangan pengesahan koperasi dari Kementerian KUKM kepada Kementerian Hukum dan HAM dapat berjalan dengan baik sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tangal 21 Juni 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Capaian: ✓ KemenkumHAM telah menerbitkan PermenkumHAM Nomor 14 Tahun 2019 tanggal 21

Juni 2019 tentang pengesahan koperasi dan diundangkan tanggal 28 Juni 2019 yang mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak diundangkan

✓ Cut off pengalihan kewenangan pengesahan koperasi telah dilaksanakan pada tanggal 28 September 2019

• Koordinasi Deregulasi Dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Koperasi

Bertujuan untuk mengharmonisasi regulasi dan kebijakan bidang koperasi sehingga dapat meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian Capaian: ✓ Koordinasi perubahan PermenKUKM 11/2018 tentang Perizinan USP Koperasi

diharmonisasikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan hasil: (i) perubahan persyaratan perizinan menjadi dokumen elektronik, (ii) penghapusan kewajiban persyaratan persetujuan dari Pemda dalam pembukaan kantor cabang dan kantor cabang pembantu

✓ Koordinasi perubahan Permenakertrans 19/2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain


32


01

02

03

04

PR.4.5 BIDANG KOORDINASI KETENAGAKERJAAN

Kemenko Perekonomian bekerjasama dengan World Bank menyusun Informasi

Pasar Kerja yang disebut Skill Monitoring System, kegiatan ini telah menghasilkan 35

Critical Occupation List berdasarkan pekerjaan yang sangat dibutuhkan oleh

Perusahaan namun susah terisi.

Evaluasi Perpres No. 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja untuk

mempercepat integrasi sistem TKA online Kemnaker dengan Keimigrasian dan

Pemda terkait.

Selain itu, juga telah diluncurkan Kepmenaker No 228 tahun 2019 tentang Jabatan

Tertentu yang dapat di Duduki oleh Tenaga Kerja Asing bertujuan untuk

merelaksasi tenaga kerja di Indonesia

Implementasi PP No. 78/2015 tentang Pengupahan

(Formula UM masuk menjadi substansi dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja)

Penyusunan aturan turunan UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja

Migran Indonesia :

▪ Permenaker 10/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan

Penempatan Pekerja Migran Indonesia

▪ Permenaker 9/2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran

Indonesia


33


B. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2019 Penilaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing

KUKM dilakukan dengan menghitung capaian atas Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di tahun 2019.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh melalui perbandingan antara realisasi kinerja dengan

target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Mekanisme penghitungan Nilai

Kinerja Organisasi (NKO) diatur di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Nomor Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputi

Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM untuk Tahun 2019

adalah sebesar 100%, dengan kategori “Memenuhi Ekspektasi”.

Tabel 3. 1 Nilai Kinerja Organsiasi (NKO) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,

Kewirausahaan, Dan Daya Saing KUKM Tahun 2019 Sasaran Program Indikator Kinerja Output Fisik %

Capaian IKU

% Capaian

NSS Target Realisasi



1 Paket rekomendasi

1 Paket rekomendasi

100% 100%



1 Paket rekomendasi

1 Paket rekomendasi

100% 100%



1 Paket rekomendasi

1 Paket rekomendasi

100% 100%



1 Paket rekomendasi

1 Paket rekomendasi

100% 100%

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2019 100%


34


C. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Sasaran Program 1 (SS-1) Terimplementasinya Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik

Dalam pencapaian sasaran strategis “Terimplementasinya Peta Jalan

Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik”, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi

Kreatif, Kewirausahaan, Dan Daya Saing KUKM Koordinator Bidang Perekonomian

mengindentifikasikan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana dilaporkan dalam

tabel di bawah ini.

I

K

U

1

IKU1 : Jumlah paket rekomendasi Impementasi Peta Jalan Sistem Perdagangan

Nasional Berbasis Elektronik

Pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan perekonomian sudah menjadi keniscayaan.

Kehadiran e-commerce, financial technology (fintech), dan on-demand services telah membuka

peluang usaha baru, memperluas pasar, dan mendorong inklusivitas. Melalui pendekatan

sharing economy, Gojek yang tidak memiliki armada kendaraan telah menjadi penyedia ride-

hailing terbesar di Indonesia. Kehadiran start-up telah mendisrupsi sebagian proses dan bahkan

keberlangsungan bisnis konvensional. Kondisi ini sangat dirasakan di sektor perdagangan.

No Indikator Kinerja Utama (IKU) Target Realisa

si

%

Kinerja

1 Jumlah paket rekomendasi Impementasi Peta

Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis

Elektronik ;

1 1 100%

Nilai Kinerja Sasaran Strategis 1 (NSS-1) 100%


35


Tuntutan untuk segera menyesuaikan diri dan terus berinovasi semakin tinggi. Sebagai

respon terhadap pesatnya perkembangan e-commerce, pemerintah mengeluarkan Paket

Kebijakan Ekonomi XIV tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik

(SPNBE) atau Road Map e-Commerce pada bulan November 2016. Peta Jalan tersebut

bertujuan untuk membangun pranata dan ekosistem perniagaan yang lebih efisien melalui tujuh

langkah, yaitu (i) mempermudah dan memperluas akses pendanaan; (ii) memberikan insentif

perpajakan; (iii) memberikan perlindungan konsumen; (iv) meningkatkan kemampuan sumber

daya manusia; (v) meningkatkan sistem logistik nasional (SISLOGNAS); (vi) mempercepat

pembangunan infrastruktur komunikasi; dan (vii) meningkatkan keamanan siber. Sebagai tindak

lanjut Paket Kebijakan Ekonomi XIV, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Presiden

(Perpres) No. 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis

Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019. Penyusunan Perpres sudah dimulai

sejak tahun 2015 dan diundangkan pada tanggal 3 Agustus 2017. Sebagaimana dijelaskan

dalam Perpres No. 74 Tahun 2017, Peta Jalan e-Commerce bertujuan untuk memberikan arah

dan panduan strategis dalam percepatan pelaksanaan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis

Elektronik (SPNBE) Tahun 2017-2019, serta berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah untuk

menetapkan kebijakan sektoral dan rencana tindak dalam rangka percepatan pelaksanaan

SPNBE. Peta Jalan berisi 62 rencana aksi yang dikelompokkan ke dalam delapan pilar, yaitu

tujuh pilar yang merupakan komponen ekosistem digital dan satu pilar manajemen pelaksana

yang mengorganisasikan pelaksanaan teknis Peta Jalan. Selama pelaksanaan peta jalan

periode 2017-2019 tidak hanya menghasilkan keluaran namun juga pembelajaran yang penting

untuk dipahami bersama terutama dalam mengembangkan ekonomi digital. Pembelajaran

dimaksud adalah sebagai berikut: (i) pola pikir, visi & peran pemerintah; (ii) evaluasi; (iii) data;

(iv) kolaborasi dengan pelaku usaha; (v) peran koordinator; (vi) regulasi yang agile; dan (vii)

sinkronisasi kebijakan & sinergi program.

Implementasi Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan

Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) pada periode Tahun 2017-2019 telah

memasuki periode akhir. Dengan adanya berbagai persoalan baru mengenai pengembangan e-

commerce hingga meluasnya isu ekonomi digital, Perpres No. 74 Tahun 2017 dirasa belum

memadai untuk menjadi grand design e-commerce karena hanya berisi rencana aksi dengan

jangka waktu penyelesaian yang pendek dan isu yang tidak update serta arah kebijakan yang

masih bersifat parsial dan beberapa regulasi dalam tahap peralihan. Selain itu, Indonesia belum

memiliki kebijakan dan strategi nasional terkait pengembangan ekonomi digital yang

komprehensif dan terintegrasi, sementara Indonesia dituntut untuk bergerak cepat termasuk

dalam membangun kerjasama dengan negara lain dalam membangun ekonomi digital di global.

Pentingnya perumusan Strategi Nasional Ekonomi Digital untuk dapat menjadi payung

kebijakan dan memberikan arah pengembangan ekonomi digital Indonesia ke depannya.

Tahapan penyusunan framework awal strategi ekonomi digital adalah :

1. Eksplorasi Konteks;

2. Identifikasi Stakeholders; dan

3. Audiensi Kementerian/Lembaga (K/L).


36


Dalam rangka perwujudan penyusunan strategi nasional ekonomi digital memiliki target

kinerja sebanyak 1 (satu) paket rekomendasi, maka target capaian yang perlu dicapai

tersusunnya framework awal strategi ekonomi digital.

1. Penyelesaian Implementasi Perpres No. 74 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan

Nasional Berbasis Eleketronik (SPNBE)

Implementasi Peraturan Presiden No 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem

Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) pada periode Tahun

2017-2019 telah memasuki periode akhir. Dalam Road Map e-Commerce tersebut

terdapat 8 pilar dengan 62 keluaran, sampai dengan berakhirnya masa Perpres, output

Road Map e-Commerce yang tercapai, yaitu: 54 output telah selesai dan 8 output tidak

selesai. Adapun output Road Map e-Commerce tersebut yang tidak terselesaikan tepat

waktu, di antaranya: (i) perpajakan; (ii) perlindungan konsumen; (iii) infrastruktur; (iv)

logistik; dan (v) keamanan siber. Penyelesaian capaian output dilakukan dengan cara

melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) teknis terkait.


37


Gambar 3.1 Capaian Roadmap e-Commerce

Berkaitan dengan proses monitoring dan evaluasi implementasi Roadmap e-Commerce,

terdapat beberapa pembelajaran yaitu:

i. Leveling keluaran berbeda-beda, dimana output dari Perpres tidak seragam, beberapa

dari K/L mengeluarkan dalam bentuk regulasi namun ada pula yang berbentuk program

kerja dan bahkan buku panduan, diharapkan kedepan terjadi kesepahaman dan sinergi

antara output yang dikeluarkan oleh K/L terkait sehingga pengembangan ekonomi

digital lebih terukur;

ii. Pemahaman Kementerian/Lembaga yang tidak setara, definisi yang baru serta luasnya

ekonomi digital membuat K/L belum mempunyai keseragaman, hal ini berimplikasi

terhadap kebijakan dan pembagian tugas yang tidak terarah dengan jelas, proses

pengembangan menjadi terhambat karena ada beberapa K/L yang sudah sangat fasih

namun dilain sisi terdapat juga K/L yang belum mengerti mengenai isu tersebut;

iii. Tidak ada alat ukur dari keluaran Road Map E-Commerce, tidak adanya tolak ukur

yang standar membuat berbagai output tidak dapat terukur, sehingga output menjadi

hanya seperti to-do list tanpa memiliki strategi makro yang jelas;

iv. Isu yang meluas kearah ekonomi digital, hasil pembelajaran dari Kemenko

Perekonomian, menemukan bahwa saja pilar-pilar yang ada di Pepres SPNBE belum

memuat berbagai isu baru yang berkembang, seperti halnya: i) data; ii) teknologi

terbarukan (AI, IOT, Cloud Computing); iii) digitalisasi sektor primer; iv) dll.

Sebagai tindak lanjut, Tim Pelaksana telah melakukan Rapat Koordinasi Capaian

Dan Rencana Tindak Lanjut Perpres 74 Tahun 2017-2019 pada tanggal 16 Desember

2019. Hasil rapat tersebut menyimpulkan, bahwa diperlukan waktu tambahan untuk

penyelesaian capaian ouput Road Map e-Commerce tersebut sehingga dilakukan carry-

over output yang pada program selanjutnya dan juga urgensi dibentuknya framework

Strategi Nasional Ekonomi Digital.


38


2. Koordinasi Kebijakan di Bidang E-Commerce

Dalam mendukung pengembangan e-commerce nasional diperlukan peraturan

tentang perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce). Sehingga dengan adanya

peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan

perlindungan bagi kepentingan konsumen. Dalam hal ini Kemenko Perekonomian telah

berperan aktif dalam mendorong penetapan peraturan-peraturan terkait, dengan

melakukan berbagai kegiatan dengan K/L terkait, mulai dari proses focus group

discussion, rapat koordinasi, hingga audiensi. Peraturan yang telah ditetapkan yaitu:

i. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem

Elektronik (PMSE) Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 2019 tentang

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) ditetapkan pada tanggal 20 November

2019 dan mulai berlaku pada tanggal 25 November 2019. PP PMSE diperlukan untuk

memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan bagi kepentingan

konsumen. PP PMSE membagi pelaku usaha menjadi 2 (dua) bentuk yakni: Pelaku

Usaha Dalam Negeri dan Pelaku Usaha Luar Negeri yang masing-masing pelaku

usaha tersebut meliputi tiga jenis, yakni: (i) Pedagang (merchant); (ii) Penyelenggara

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dan (iii) Penyelenggara Sarana

Perantara (PSP). Focal Point dari PP ini adalah Kementerian Perdagangan.

ii. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan

Transaksi Elektronik (PSTE)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem

dan Transaksi Elektronik (PSTE) yang merupakan pengganti dari PP No. 82 Tahun 2012.

PP No. 71 Tahun 2019 mulai ditetapkan tanggal 4 Oktober 2019 dan mulai berlaku pada

tanggal 10 Oktober 2019. Salah satu tujuan penyusunan PP ini ialah untuk mendorong

pembentukan ekosistem ekonom digital yang kondsif. Perubahan mendasar PP PSTE

mengatur tentang tata kelola pusat data baik dari segi pengelolaan, pemrosesan, dan/atau

penyimpanan data yang dikategorikan dengan pendekatan lingkup publik atau privat.

Focal Point dari PP ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika.

3. Koordinasi Kebijakan E-Commerce di Tingkat Internasional

Gambar 3.2: Kerjasama Internasional ACCEC

Dalam upaya pengembangan e-commerce nasional Kemenko Perekonomian juga

turut serta aktif pada forum internasional. Hal ini juga diandasi oleh perkembangan dan

menguatnya isu e-commerce hingga ekonomi digital pada ranah internasional, berbagai

Perundingan

ASEAN

Agreement on E-

Commerce

Penandatanganan

ASEAN

Agreement on E-

Commerce

Penyampaian

Dokumen Pra-

ratifikasi dan

Pembahasan dengan

DPR

Proses Pra-

ratifikasi


39


perjanjian telah memuat dokumen e-commerce tersendiri diluar dari perjanjian

perdagangan dan teknologi. Hasil dari beberapa perundingan internasional yang dilakukan

oleh Kemenko Perekonomian, terdapat isu yang selalu dibahas dan harus dijawab dalam

perundingan internasional selanjutnya, beberapa isu tersebut antara lain: i) cross border

data flow ii) location of computing facilities iii) import dutties . Dalam setap perundingannya

Kemenko Perekonomian selalu aktif dalam mengoordinasikan K/L dan otoritas terkait

seperti: Kemenlu, Kemndag, Kominfo, Kemenkeu, BSSN, BI, dll. Sampai saat ini Kemenko

Perekonomian terlibat dalam dua perundingan internasional, yaitu:

i. ASEAN COORDINATING COMMITTEE ON E-COMMERCE

Kemenko Perekonomian berperan sebagai

focal point. Pada forum tersebut dihasilkan

perjanjian kerja sama ASEAN mengenai e-

commerce (ASEAN Agreement on e-Commerce)

dengan urgensi mewujudkan integrasi ekonomi

digital di kawasan Asia Tenggara. Saat ini proses

perjanjian kerjasama tersebut sudah sampai tahap

pra-ratifikasi. Dokumen pra-ratifikasi ASEAN

Agreement on e-Commerce telah ditandatangani

oleh 10 (sepuluh) negara anggota ASEAN pada

tanggal 22 Januari 2019, Di Hanoi Vietnam.

Dokumen pra-ratifikasi ASEAN Agreement on e-Commerce tersebut telah disampaikan

Pemerintah Indonesia kepada DPR dan telah dilakukan pembahasan bersama pada

tanggal 18 November 2019. DPR telah memutuskan ASEAN Agreement on e-Commerce

untuk ditetapkan melalui Undang-Undang.

Isi perjanjian kerja sama ASEAN mengenai e-commerce

1. ASEAN Agreement on E-Commerce adalah implementasi dari Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) 2025 untuk meningkatkan kerjasama negara anggota di bidang e-commerce.

2. Perjanjian ini terdiri dari 19 artikel, dengan beberapa artikel terkait akses pasar, antara lain cross border transfer of information (art. 7.4), location of computing facilities (art. 7.6) dan electronic payment (art. 9). Ketentuan ini mewajibkan seluruh negara anggota ASEAN untuk tidak membatasi perpindahan data antar negara, tidak mensyaratkan lokalisasi computing facilities, dan mendorong sistem pembayaran elektronik yang aman, efisien, dan interoperable. Akan tetapi, terdapat beberapa pengecualian untuk tetap memberi ruang bagi kebijakan nasional masing-masing negara.

3. Isu customs duties yang mengatur pengenaan bea masuk untuk produk yang diperdagangkan melalui electronic transmission belum dimasukkan ke dalam Perjanjian ini karena negara anggota belum sepaham atas definisi electronic transmission dan mekanisme pemungutan bea masuknya. Negara anggota sepakat menjaga komitmen Moratorium WTO dan menyerahkan pembahasannya pada ASEAN Working Group on Customs.

Pada pertemuan ASEAN Coordinating Committee on E-Commerce (ACCEC) tanggal 6 November

2018, negara anggota yang menyatakan siap menandatangani Perjanjian adalah Indonesia, Kamboja,


40


Laos, Malaysia dan Singapura, namun delegasi yang sudah memiliki full power baru Indonesia,

Kamboja, dan Laos. Negara lainnya masih dalam tahap menyiapkan proses domestik.

ii. JOINT STATEMENT INITIATIVES (JSI) ON E-COMMERCE di WTO

Perundingan internasional juga telah masuk

sampai tahap plurilateral di WTO. Perundingan ini

telah diikuti oleh berbagai negara di dunia mulai dari

negara berkembang hingga negara maju sehingga

urgensi mengikuti perundingan ini, Indonesia dapat

berpartisipasi akrif dalam penyusunan norm setting

sektor e-commerce di level global. Sampai dengan

saat ini posisi Indonesia telah memutuskan untuk ikut

serta dalam pembahasan JSI on E-Commerce

dengan menetapkan Kementerian Luar Negeri sebagai focal point.

4. Penyusunan Framework Strategi Nasional Ekonomi Digital

a) Konsep awal framework ekonomi digital

Kerangka dalam strategi pengembangan ekonomi digital nasional disusun sejalan

dan sesuai dengan visi pemerintah dalam pembangunan jangka panjang nasional.

Pada dasarnya kerangka ini merupakan pengembangan dari hasil tindak lanjut dan

pembelajaran dari implementasi Roadmap E-Commerce, yang dibedakan menjadi

visi , target, strategi, program utama dan program dasar sebagai berikut:

Gambar 3.3 Konsep Awal Framework Ekonomi Digital


41


Dalam perumusan Framework Pengembangan Ekonomi Digital, hal yang paling penting

untuk menguraikan terlebih dahulu visi dari pengembangan ekonomi digital tersebut. Visi

pengembangan ekonomi digital Indonesia dalam hal ini ialah mewujudkan Indonesia yang

Maju, Adil dan Makmur dan yang mampu Menjadi Pusat Ekonomi Digital Asia, yang juga

sejalan dengan visi yang ada dalam RPJMN. Lebih jauh, beberapa Kementerian/Lembaga

pun tengah menyusun rencana strategis (Renstra) yang tidak lepas dari pemanfaatan

digital. Adapun, tujuan dari Renstra maupun inisiatif utama mereka tidak lepas dari upaya

mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi (lebih jauh, beberapa

Kementerian/Lembaga pun tengah menyusun rencana strategis (Renstra) yang tidak lepas

dari pemanfaatan digital. Tujuan dari Renstra maupun inisiatif utama mereka tidak lepas

dari upaya mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi digital di Asia. Berbagai inisiatif

yang disusun oleh Renstra dibentuk untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi digital yang

didorong oleh berbagai sektor (yang pada dasarnya bergantung kepada fokus sektor dari

masing-masing kementerian/lembaga tersebut).

Target Capaian dan Indikator Utama

Target yang hendak dicapai dari pengembangan ekonomi digital nasional dibedakan

menjadi tiga target capaian, yaitu:

1) Dalam hal infrastruktur digital, melalui peningkatan indeks infrastruktur digital, dengan

indikator berupa peningkatan aksesibilitas, jangkauan, keterbukaan, teknologi dan

keamanan infrastruktur digital;

2) Untuk pemanfaatan digital, melalui peningkatan manfaat digital, indikator berupa

peningkatan manfaat digital secara nasional, inklusi, inovasi, efisiensi sektoral, dan

terkontrolnya resiko yang muncul dari teknologi digital;

3) Dalam hal pengguna digital, melalui peningkatan pengguna digital, indikator berupa

peningkatan kapasitas konsumen, literasi digital dan keuangan, perlindungan digital

masyarakat pengguna, baik selaku pekerja, pelaku usaha maupun ASN.

Strategi Utama& Program Utama

Secara garis besar, strategi utama dalam kerangka Strategi Pengembangan Ekonomi

Digital Nasional disusun berdasarkan target capaian dan indikator utama yang kemudian

Eksplorasi Konteks

Framework Identifikasi Stakeholder

Audiensi K/L

Integrasi Strategi ke dalam RPJMN


42


dapat mendorong tercapainya visi dari pengembangan ekonomi digital. Program utama

dibedakan berdasarkan strategi utama yang ingin dicapai sebagai indikator utama dalam

rangka mencapai target, yaitu:

STRATEGI UTAMA PROGRAM UTAMA Pengembangan infrastruktur digital

a. Pengembangan Infrastruktur Internet;

b. Pengembangan Infrastruktur Identitas Digital;

c. Pengembangan Infrastruktur Keuangan Digital; dan

d. Pengembangan Infrastruktur eLogistik.

Pengembangan transformasi digital

a. Penyiapan Kepemimpinan Transformasi;

b. Perluasan Inisiatif Transformasi;

c. Percepatan Proses Transformasi; dan

d. Pemantauan Dampak atau Pengelolaan Resiko dari Transformasi.

Peningkatan pengguna digital a. Peningkatan Kapasitas Konsumen;

b. Peningkatan Literasi Keuangan Digital;

c. Peningkatan Literasi Digital; dan

d. Peningkatan Perlindungan Digital

Tabel 3.1 Stategi dan Program Utama Pengembangan Ekonomi Digital Nasional

Strategi Dasar Penguatan Ekosistem Analog

Implementasi strategi utama guna memenuhi indikator utama dan mencapai target capaian

untuk strategi pengembangan ekonomi digital tersebut di atas tidak lepas dan harus didukung

dengan strategi dasar berupa penguatan ekosistem analog. Manfaat yang dihasilkan oleh

teknologi tidak lepas dari resiko yang timbul akibat teknologi. Yang dimaksud dengan

komplemen analog ini ialah segala sesuatu yang dibutuhkan dalam memaksimalkan manfaat dari

teknologi, dan di saat yang sama, mengantisipasi resiko yang timbul dari teknologi.

Teknologi memang dapat mempercepat inklusivitas maupun meningkatkan produktivitas suatu

kegiatan usaha tetapi pemanfaatan teknologi yang ada tidak lepas dari keputusan maupun

penilaian dari manusia. Hal seperti itulah yang dimaksud dengan komplemen analog yang tidak

lepas dari pemanfaatan teknologi digital. Adapun, komplemen analog yang dimaksud,

mencakup:

1) Penguatan Regulator, Regulasi dan e-Government;

Regulasi tetap merupakan hal yang penting dalam menjamin keseimbangan antara inovasi yang

ada dan risiko yang timbul dari inovasi tersebut. Regulasi dibutuhkan untuk menciptakan

iklim kegiatan usaha yang mendukung, bahkan mendorong persaingan usaha yang sehat antar

pelaku usaha sehingga inovasi terus berjalan. Dalam rangka mencapai kondisi demikian,

dibutuhkan regulator yang paham dan mampu mengikuti dinamika industri maupun

perkembangan teknologi yang ada. Penguatan salah satu peran dari pemerintah selaku

regulator pun menjadi dibutuhkan. Lebih jauh lagi, pemerintah pun perlu terus meingkatkan

proses pelayanan dari lembaga pemerintahan kepada masyarakat sehingga e-Government juga

merupakan media yang dapat mengontrol dan memantau pelayanan yang dilakukan

pemerintah, termasuk bentuk pelayanan yang timbul dari regulasi yang berlaku.

2) Peningkatan Digital Human Capital; dan


43


Peningkatan Digital Human Capital ini termasuk peningkatan edukasi dan literasi

konsumen, serta keterampilan dari tenaga kerja, wirausaha maupun aparatur sipil negara untuk

turut serta mengambil peran dalam pemanfaatan teknologi sebab pemanfaatan teknologi

tersebut tidak lepas dari keputusan dan penilaian manusia, sebagaimana yang telah

disampaikan sebelumnya. Inovasi pun berawal dari keputusan dan penilaian manusia

untuk membuat solusi atas suatu permasalahan.

3) Penguatan Institusi dan Kelembagaan.

Kelembagaan dan institusi yang akuntabel penting agar pemanfaatan teknologi digital

tersebut dapat menggapai oleh seluruh kalangan masyarakat, baik di kota maupun di

pedesaan, untuk diberdayagunakan agar masyarakat dapat turut serta mengambil potensi yang

ada.

Sasaran Program 2 (SS-2) Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Dalam pencapaian sasaran strategis “Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi

dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi”, Deputi

Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, Dan Daya Saing KUKM Koordinator

Bidang Perekonomian mengindentifikasikan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU),

sebagaimana dilaporkan dalam tabel di bawah ini.

IKU 1 : Jumlah Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi merupakan langkah strategis yang

dapat dilakukan Pemerintah dalam rangka peningkatan kapasitas SDM. Berdasarkan

Rapat Terbatas, arahan Presiden menyatakan bahwa pemerintah harus bisa menjadikan

260 juta penduduk Indonesia sebagai sebuah kekuatan besar untuk mendukung

akselerasi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan kemajuan bersama. Adapun Dua

kunci utama Pembangunan SDM yaitu: i) Perbaikan sistem pendidikan, utamanya

revitalisasi sistem pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan

perkembangan teknologi; dan ii) Peningkatan keterampilan para pekerja dan pencari kerja,

misalnya peningkatan keterampilan melalui pelatihan dan program sertifikasi sudah

berjalan dengan baik.


si

%

Kinerja

1 Jumlah Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan

Pendidikan dan Pelatihan Vokasi ;

1 1 100%



44


Berdasarkan hasil Ratas diatas, Kemenko Perekonomian menindaklanjuti dengan

merumuskan hal-hal yang dibutuhkan Indonesia ke depan terkait pembangunan SDM

seperti: i) Kebutuhan akan jumlah SDM yang ada; ii) Lokasi atau daerah yang

membutuhkan SDM; iii) Strategi yang akan digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM;

dan iv) K/L yang melaksanakan strategi pembanguan SDM tersebut.

Setelah Ratas tersebut, Kemenko Perekonomian diberikan tugas dalam menjalankan

kebijakan pengembangan vokasi di Indonesia. Adapun tugas Kemenko Perekeonomian

adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi secara

Nasional

2. Mendorong keterlibatan industri

3. Mendorong pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi secara masif dan

scalable

4. Menyiapkan lembaga vokasi secara nasional yang didahului dengan membentuk

komite vokasi yang terdiri dari K/L terkait, dan KADIN

Berdasarkan tugas Kemenko Perekonomian diatas, Asisten Deputi Ketenagakerjaan

selaku unit kerja di Kemenko Perekonomian yang menjadi pelaksana kebijakan

pengembangan vokasi.

Pengukuran capaian IKU Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan

Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi pada Triwulan IV telah mencapai target

yang ditetapkan. Sebanyak 1 (satu) paket rekomendasi hasil koordinasi, telah dihasilkan

dan ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga teknis, diantaranya berupa rekomendasi

kebijakan sebagai berikut:

1) Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi

A. Rekomendasi Kebijakan Pilot Project Revitalisasi Smk/Blk Kerjasama Dengan 9 Pemerintah Daerah;

Jumlah pengangguran di Indonesia saat ini mencapai angka 5,34% atau + 7 juta

jiwa. Ironisnya dari total jumlah pengangguran tersebut sebanyak 28% diantaranya

merupakan pengangguran yang berasal dari lulusan vokasi, dimana seharusnya mampu

langsung terserap dunia kerja. Kontribusi pengangguran lulusan vokasi (SMK) yang

cukup besar tersebut disebabkan masih adanya mismatch antara lulusan sekolah vokasi

dengan dunia industri sebesar 50% (BPS, 2018).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bapak Presiden telah memberikan

arahan untuk segera meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.

Terakhir pada Ratas tanggal 21 November 2018, beliau memberikan arahan bahwa

terdapat dua kunci utama dalam membangun SDM, yaitu: (i) Perbaikan sistem

pendidikan, utamanya revitalisasi sistem pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan

kebutuhan industri dan perkembangan teknologi; dan (ii) Peningkatan keterampilan para

pekerja dan pencari kerja, misalnya peningkatan keterampilan melalui pelatihan dan

program sertifikasi.

Menko Perekonomian diminta oleh Presiden untuk mengkoordinasikan kebijakan

pengembangan vokasi di Indonesia (Ratas, tanggal 7 Februari 2017). Sejalan dengan hal

tersebut, Kemenko Perekonomian telah menyusun Roadmap Kebijakan Pengembangan


45


Vokasi di Indonesia 2019-2025, yang dapat dijadikan pedoman bagi

Kementerian/Lembaga dan juga stakeholders terkait dalam mengembangkan pendidikan

dan pelatihan vokasi.

Beberapa upaya pengembangan vokasi telah dilakukan Kemenko Perekonomian,

diantaranya melalui pilot project revitalisasi SMK Kurikulum Kopi di SMK PPN Tanjung

Sari, Sumedang, yang merupakan SMK jurusan Kopi pertama di Indonesia dengan

program pembelajaran dari hulu ke hilir, dan selama masa pembelajaran 3 tahun siswa

akan mendapatkan ijazah dan 6 sertifikat kompetensi. Selanjutnya adalah pilot project

revitalisasi BLK Kulon Progo untuk penyiapan SDM New Yogyakarta International Airport

(NYIA), dimana BLK Kulon Progo merupakan BLK pertama yang menyelenggarakan

program pelatihan kebandarudaraan (ground handling). Ke depannya telah direncanakan

untuk pelatihan kebandarudaraan yang levelnya lebih tinggi.

Rakor menyepakati akan mendukung dan siap melaksanakan pilot project tersebut,

dan disepakati pula pilot project akan dikembangkan berdasarkan pada

keunggulan/potensi daerah dan sudah memiliki mitra industri. Selanjutnya telah

diselenggarakan pula Rakor Tingkat Eselon I pada tanggal 15 Januari 2019 guna

membahas persiapan pelasanaan pilot project.

Berdasarkan hasil rapat-rapat koordinasi tersebut, telah disepakati bahwa pilot

project revitalisasi SMK dan BLK akan dilaksanakan di 9 provinsi, mencakup 7 sektor yaitu

(i) agribisnis, (ii) pariwisata, (iii) manufaktur, (iv) pertambangan, (v) seni dan industri

kreatif, (vi) ekonomi digital, dan (vii) kemaritiman, dan diikuti oleh 20 SMK dan 1 BLK yang

terbagi kedalam 20 kompetensi yaitu:

No. Provinsi SMK/BLK Sektor Kompetensi

1 Sumatera Utara SMKN 1 Sidikalang Pariwisata Usaha Perjalanan

Wisata

2 Sumatera Utara SMKN 1 Kotanopan Agribisnis Kopi

3 Kepulauan Riau SMKN 1 Batam Manufaktur Elektronika Industri

4 Kepulauan Riau SMKN 5 Kota Batam Manufaktur Pengelasan Kapal

5 Kepulauan Riau SMKN 6 Kota Batam Manufaktur Pemesinan

6 Lampung BLK Daerah Agribisnis Kopi

7 Jawa Barat SMKN 13 Garut Agribisnis Teh

8 Jawa Barat SMKN 3 Tasikmalaya Seni dan

Industri Kreatif

Kriya Logam dan

Perhiasan

9 Jawa Tengah SMKN 2 Jepara Seni dan

Industri Keratif

Seni Ukir

10 Jawa Tengah SMKN 3 Magelang Pariwisata Fashion

11 Jawa Timur SMK Muhammadiyah

Gondang legi

Manufaktur Mekatronik

12 Jawa Timur SMKN 5 Bojonegoro Pertambangan Migas

13 Jawa Timur SMK NU Plus Sidoarjo Ekonomi

Digital

Animasi 3D

14 Jawa Timur SMKN 4 Malang Ekonomi

Digital

Grafika Digital

15 Jawa Timur SMKN 11 Malang Ekonomi

Digital

Cloud Computing


46


Tabel 3.2 Daftar Pilot Project Revitalisasi SMK dan BLK

Daftar SMK/BLK Pilot Project dengan 9 Pemerintah Daerah

Tahapan Memperbaiki Metode Pembelajaran & Penyelarasan Kurikulum sebagai proses

dari Pilot Project Revitalisasi SMK/BLK adalah sebagai berikut:

1) Merancang kurikulum bersama dengan industri

2) Mereview kurikulum baru yang sudah sesuai dengan kebutuhan industri

3) Melakukan Train of Trainers kepada guru-guru SMK terkait

4) Melakukan assessment peralatan & evaluation terhadap metode pembelajaran dan

hasil pengajaran

Gambar 3.4 Timeline Pelaksanaan Pilot Project Revitalisasi SMK/BLK dengan 9 Pemerintah

Daerah

Adapun sampai tahun 2019, program ini telah menyelesaikan beberapa tahapan

yaitu sebagai berikut:

1) Workshop Penyusunan Kurikulum dan me-review kurikulum baru agar sesuai dengan

kebutuhan industri

Workshop penyusunan kurikulum dilaksanakan dalam 5 batch, yang dimulai tanggal

19 Februari 2019 sampai dengan 23 April 2019. Dari hasil workshop dihasilkan kurikulum

(kompetensi inti & kompetensi dasar) yang sudah diselaraskan dengan kebutuhan industri.

Selanjutnya kurikulum hasil workshop dibahas kembali dalam FGD yang melibatkan

industri terkait untuk mendapatkan masukan penyempurnaan kurikulum. Hasil FGD

kemudian dilakukan finalisasi oleh tim Purkurbuk Kemendikbud.

Dari hasil workshop dan FGD, tim Puskurbuk Kemdikbud melakukan finalisasi

terhadap kurikulum pada 17 kompetensi pilot project dan 17 kurikulum tersebut sudah

dikirimkan ke Kemenko Perekonomian (14 Juli 2019).

16 Bali SMKN 1 Sukawati Seni dan

Industri Kreatif

Seni Lukis

17 Bali SMKN 3 Denpasar Pariwisata Perhotelan

18 Kalimantan Timur SMKN 4 Balikpapan Pariwisata Kuliner

19 Kalimantan Timur SMKN 2 Tanah Grogot Agribisnis Sawit

20 Sulawesi Selatan SMKN 1 Luwu Utara Agribisnis Kakao

21 Sulawesi Selatan SMKN 9 Makasar Kemaritiman Nautika


47


Gambar 3.5 Timeline Workshop Penyusunan Kurikulum

2) Train of Trainers kepada guru-guru produktif SMK Pilot Project

ToT bertujuan untuk meningkatkan kapasitas bagi guru produktif dan guru

normatif/adaptif untuk mengajarkan materi atau kompetensi yang ditambahkan ke dalam

kurikulum hasil kesepakatan workshop. Pelaksanaan ToT dibagi menjadi 4 batch yang

dilaksanakan di masing-masing SMK atau mitra industri SMK.

Dalam pelaksanaan ToT guru, sebanyak 204 Orang Guru mengikuti ToT untuk

meningkatkan kapasitas guru mengajarkan materi hasil penyelarasan kurikulum,

ToT ini diikuti oleh guru produktif maupun guru adaptif dan normatif. Selain itu, 53 Orang

Instruktur dilibatkan untuk memberikan materi baik teori maupun praktek, instruktur

berasal dari industri mitra sekolah maupun expert/ahli serta Sebanyak 25 Industri terlibat

dalam pelaksanaan ToT guru produktif.


48


Gambar 3.6 Timeline Pelaksanaan ToT Guru SMK Pilot Project

3) Pembukaan Kelas Baru Pilot Project

Secara keseluruhan kelas baru pilot project dialokasi oleh sekolah rata-rata 1

sampai 2 kelas dengan masih mengikuti kompetensi yang telah ada (dengan perubahan

pada KI/KD) atau kompetensi baru yang belum ada sebelumnya di sekolah tersebut.

B. REKOMENDASI KEBIJAKAN TVET SYSTEM REFORM (TSR)

(i) Latar Belakang Program TVET System Reform

Pada April 2016, Presiden Joko Widodo dan Kaselir Angela Merkel, mendiskusikan

peluang kerjasama untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan Jerman, kususnya

dibidang TVET. Kerjasama TVET ini berfokus pada membantu pemerintah Indonesia

dalam mengembangkan standar dan kualitas TVET sistem.

Menindaklanjuti pertemuan tersebut, pada tanggal 12 Mei 2017, telah

ditandatangani Joint Declaration of Intents (DoI) antara Pemerintah Jerman dan

Pemerintah Indonesia. Pada Juli 2017, DoI tersebut ditindaklanjuti dengan Government to

Government (G2G) Negotiation dan diperoleh kesepakatan bahwa Jerman mendukung

peningkatan kualitas TVET sistem di Indonesia.

Berdasarkan negosiasi Government to Government pada Juli 2017, sebagai tindak

lanjut DoI, disepakati pelaksanaan program TSR yang dilakukan oleh GIZ dan Kemenko

Perekonomian. Tujuan dari program TSR tersebut:

1. Meningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam TVET System,

2. Meningkatkan keterlibatan industri dalam TVET,

3. Upscaling model dan instrument TVET yang sudah berhasil guna meningkatkan link

and match antara supply dengan demand.


49


Gambar 3.7 Bagan Kerjasama Kemenko Perekonomian, Bappenas, dan Jerman

(ii) Progress Program TVET System Reform Tahun 2019

• Penandatangan Implemented Agreement (IA)

Berkenaan dengan implementasi TSR, program ini selama ini berjalan di bawah

perjanjian ISED (Kerjasama Teknis antara Bappenas dan pemerintah Jerman) yang telah

ditandatangi pada Mei 2019. Kerjasama teknis ini merupakan pedoman untuk semua kerja

sama antara Indonesia dan pemerintah Jerman. Setelah penandatangan kerjasama teknis

tersebut, Kemenko Perekonomian dan GIZ dapat menandatangani Implemented

Agreement sebagai pedoman atau dasar pelaksanaan program TSR. Resume

Implemented Agreement sebagai berikut:

➢ Tujuan dan Indikator Proyek: 3 lingkup TSR yaitu peningkatan koordinasi, keterlibatan

sektor swasta, dan peningkatan instrumen TVET.

➢ Kontribusi oleh Pemerintah Republik Federal Jerman melalui GIZ seperti (i) penyediaan

tenaga ahli, (ii) penyediaan bahan dan peralatan, (iii) pelatihan dasar

atau lanjutan, (iv) biaya operasi dan administrasi, dan (v) kontribusi lainnya.

➢ Kontribusi oleh Kemenko Perekonomian seperti (i) penyediaan tenaga ahli dan tenaga

pelengkap, (ii) dukungan administrasi, (iii) biaya berbagi untuk ahli pembayaran, (iii)

penyediaan lokasi, bangunan dan tempat kerja

➢ Ketentuan lain untuk Implementasi TSR dalam 3 tahun (2019-2022) seperti (i) evaluasi,

(ii) pembelajaran bersama dan mekanisme keberlanjutan, (iii) jangka waktu perjanjian,

(iv) penyesuaian perjanjian, (v) bentuk tertulis, perjanjian dengan organisasi pelaksana

individu, (vi) pengaturan pemerintah, (vii) mulai berlaku, Salinan

• Chapeau Paper

Pada rountable high level TVET ke-5 tanggal 24 mei 2018, disampaikan fakta bahwa

kebijakan dan roadmap disetiap kementerian dan lembaga berbeda-beda dan dibuat

secara parsial, sehingga perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi melalui penyusunan

Chapeau Paper. Adapun tujuan penyusunan Chapeau Paper antara lain sebagai berikut:

➢ Untuk mengharmonisasi seluruh rencana strategis, roadmap dan kebijakan lain terkait

TVET


50


➢ Membuat seluruh K/L merasa memiliki roadmap pengembangan TVET didalam

cheapeau paper.

➢ Menjadi langkah awal dalam mengembangkan payung hukum pengembangan TVET

Nasional

Terdapat 11 kebijakan yang diharmonisasi dari 9 Kementerian/Lembaga yang ditelaah

dalam chapeau paper. Penyusunan telaah atas kebijakan tersebut dilaksanakan dengan

melaksanakan 4 meeting utama yaitu (i) Rapat Koordinasi TOR Chapeau Paper, (ii) Kick

Off Meeting Chapeau Paper; (iii) FGD Final Chapeu Paper;

dan (iv) Presentasi Akhir dan Penandatangan. Pada Mei 2019, proses penyusunan

Chapeau Paper telah selesai dan ditandatangani oleh Kemenko Perekonomian, Kemenko

PMK, Bappenas sebagai 3 (tiga) Kementerian yang berada pada level kebijakan strategis

dan berperan penting dalam penyusunan Chapeau Paper.

Adapun hasil akhir dari Chapeau Paper terdiri dari 5 bab yang terdiri dari:

(i) Introduction

Perlu adanya sinkronisasi kebijakan dan perencanaan vokasi tingkat nasional untuk

mengefektifkan vokasi sebagai motor akselarsi pertumbuhan ekonomi. Hal inilah

yang menjadi dasar penyusunan chapeu paper.

(ii) Issues Lingering the National TVET System

Sistem Vokasi yang dikelola banyak pihak; Sektor pendidikan formal merupakan sektor

lulusan paling banyak dimana kewenanganya dipegang oleh MOEC, Pemprov, dan

MORTHE.

Kualitas pendidikan vokasi menengah atas dan tinggi; yang disebabkan

minimnya perencanaan lulusan, kurangnya tenaga pengajar, minimnya peralatan, tidak

adanya sertifikasi dan minimnya pemagangan.

Kualitas BLK dan Lembaga Pendidikan Pelatihan vokasi lain; yang disebabkan karena

belum terakreditasi, peralatatan yang tidak memadai, pelatihan yang tidak

competency-based, belum adanya pengawasan kinerja BLK.

(iii) Analytical Review of Existing Sectoral TVET Policies and Plans

• Ruang lingkup dan fokus dari kebijakan dan Perencanaan

➢ Adanya perbedaan kebijakan dan perencanaan terkait sektor swasta

➢ Terdapat kebijakan yang tumpang tindih

➢ Lemahnya Koordinasi antar stakeholder

• Program, Prioritas, dan Implementasi Penganggaran

Banyak program dan prioritas yang dikerjakan oleh pemangku kepentingan,

namun tidak ada informasi seberapa besar anggaran yang diperlukan untuk

merealisasikan program tersebut, sehingga menyulitkan untuk meninjau seberapa

prioritas program tersebut dalam sistem TVET.

• Konsistensi Konseptual dan teknis

➢ Standar Kompetensi di BLK yang belum sesuai dengan kebutuhan industri

➢ Pengembangan Program dan Kurikulum SMK masih mengacu ke dua sistem

berbeda yaitu SKKNI dan Standar pendidikan nasional.

➢ Terkendalanya pengembangan Teaching factory


51


➢ Teknis pelaksanaan Internship, Dual System, 3-2-1 System, dan 3-in1 yang

belum memiliki standar

• Perspektive “Demand Side”

Masih banyak kebijakan K/L yang belum membahas demand side perspective.

Pada umumnya kebijakan masih fokus pada supply side tanpa mengukur dan menilai

berapa lulusan vokasi yang akan dikembangkan dan dimplementasikan, serta

dihubungkan dengan demand side.

• Kerjasama dengan industri

Roadmap CMEA, MOEC, dan MORTHE sudah mengakomodasi untuk

mendorong kerjasama dengan industri. Hal ini dilakukan dalam rangka, penyediaan

sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas tenaga pengajar, memperoleh akses

magang, dan memperoleh informasi pasar tenaga kerja yang baik.

(iv) Toward on Overarching National TVET Strategy

• Kesepakatan Bersama tentang Lingkup dan Pembagian Kerja;

Mengimplementasikan dan mendefinisikan ruang lingkup dan instrumen TVET

berdasarkan tupoksi masing-masing pemangku kepentingan.

• Lingkungan Peraturan Koherensi dan Sistem Pengawasan Terpadu; Reformasi

regulasi untuk menyinkronkan dan menyelaraskan sistem pengawasan mutlak

diperlukan dalam Pengembangan TVET.

• Instrumen Fiskal yang Efektif dan Mekanisme Pendanaan; Perlu dibuat mekanisme

pendanaan baru karena Keberhasilan implementasi Strategi TVET nasional tidak

dapat bergantung pada mekanisme pendanaan saat ini.

• Dukungan Berkelanjutan dari sektor swasta; Industri memiliki peran seperti

penyusunan kurikulum dan pemberian magang sehingga diperlukan dukungan

berkelanjutan mengingat perannya yang cukup besar.

• Mekanisme Efektif untuk Informasi Pasar Kerja; Informasi pasar kerja yang

terintegrasi sangatlah penting sebagai dasar pengembangan program dan

kompetensi yang diajarkan kepada siswa.

• Perluasan otonomi Pemda untuk pengelolaan TVET; Perlu penguatan SMK dan

BLK melalui perluasan otonomi daerah, baik dari segi tata kelola keuangan dan

pembukaan/ penutupan jurusan yang sesuai dengan potensi daerah.

• Peningkatan Koordinasi TVET; Perlu Rencana Strategis TVET Nasional yang dibuat

oleh Komite Vokasi yang mengintegrasikan keseluruhan kebijakan Vokasi yang

selama ini terpisah di K/L

(v) Recomendation

• Kesepakatan pembagian lingkup kerja di antara pemangku kepentingan; Dalam

kesepakatan bersama harus dijelaskan bagaimana setiap komponen sistem TVET

nasional bisa tepat sasaran, setelah itu stakeholder dapat dibagi sesuai Inpres

9/2016.

• Melakukan reformasi regulasi; Sebagian masalah berakar pada UU sektoral

sehingga solusi mendasar adalah merevisi peraturan tersebut.

• Menyusun instrumen fiskal dan mekanisme pendanaan; Mekanisme pendanaan

yang tepat untuk pengembangan TVET perlu disusun dengan baik. Langkah awal

adalah meninjau DAK dan eksplorasi skill development fund.


52


• Menghubungkan industri dengan mendukung Skill Development; Menguatkan

peran sektor swasta dengan mewajibkan penyediaan akses pemaganan, disatu

sisi hal ini merupakan bentuk social responsbilty perusahaan.

• Sistem monitoring Informasi pasar tenaga kerja; Membuat system informasi yang

dinamis yang didalamnya berisi kebutuhan tenaga kerja, tipe, dan skill yang

dibutuhkan

• Memperkuat manajemen dan tata kelola TVET di tingkat provinsi dan lokal;

Pemerintah Daerah perlu memahami sistem TVET yang efektif dan hubungannya

dengan sector swasta dan perlu adanya perencanaan dan penganggaran dana

untuk TVET

• Memperluas Otonomi kepada penyedia TVET; Skema untuk memberikan otonomi

yang lebih bagi penyedia TVET harus segera disiapkan termasuk strategi,

implementasi, dan pengelolaan keuangannya

• Memberdayakan penyedia pelatihan keterampilan swasta; Perlu adanya perhatian

yang lebih untuk penyedia pelatihan keterampilan swasta serta kebijakan dan

program yang data meningkatkan kinerja penyedia pelatihan keterampilan swasta

• Mengembangkan sistem reformasi TVET nasional; Kemenkoperekonomian,

Bappenas, dan Kemenko-PMK bekerja sama untuk membentuk komite vokasi

nasional. Komite ini bertangggung jawab pengawasan serta perencanaan TVET

nasional

• White Paper

Setelah dokumen Chapeau Paper ditandatangani oleh beberapa kementerian,

tahapan selanjutnya adalah penyusunan White Paper yang akan menjadi langkah

selanjutnya untuk membuat National TVET Strategy yang disusun berdasarkan

basis serta 5 pilar. White Paper adalah kesepakatan tertulis dari seluruh stakeholder

TVET, sebagai dasar membuat payung hukum pelaksanaan rekomendasi yang

tercantum dalam chapeau paper. Regulasi tersebut dapat berupa Inpres ataupun

regulasi lain yang disepakati kemudian.

Gambar 3.8 Basis dan Pilar White Paper


53


Hingga tahun 2019, dokumen White Paper ini masih dalam tahap penyusunan dengan

mengadakan rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan rapat teknis dengan tim

kecil antara Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, dan Bappenas. Hingga akhir 2019,

proses penyusunan White Paper dalam tahap finalisasi draft dan diharapkan dapat segera

terselesaikan pada tahun 2020.

• Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Bersamaan dengan penyusunan White Paper, Kemenko Perekonomian bersama

Kemenko PMK, Bappenas dan K/L terkait juga menyusun Rancangan Peraturan Presiden

Tentang Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Perpres ini didasari atas arahan Rapat

Koordinasi Menteri pada 7 Oktober 2019 tentang Kebijakan Pengembangan Vokasi.

Dalam rapat koordinasi tersebut, diidentifikasi bahwa saat ini 3 layer lembaga pendidikan

dan pelatihan vokasi belum selaras sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perbedaan istilah vokasi dalam beberapa Undang-

Undang antara lain:

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang

menyatakan bahwa Pendidikan Vokasi ditujukan untuk Perguruan Tinggi (PT), Kejuruan

untuk sekolah menengah (SMK), dan Pendidkan non-formal untuk BLK dan lembaga

kursus.

• Selain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, terdapat Undang-Undang lain yang juga

mengatur lembaga vokasi yaitu (i) UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, (ii) UU

No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, dan (iii) UU No. 13 tentang Ketenagakerjaan

Gambar 3.9 Kronologis Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden

Tentang Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Adapun Perpres tersebut akan mengatur sistem pendidikan vokasi secara nasional,

kelembagaan vokasi di tingkat pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pelatihan

vokasi. Selain itu, dalam Perpres tersebut akan diatur peran dunia usaha dan dunia

industri (DUDI) serta pendanaan pendidikan dan pelatihan vokasi.


54


Selanjutnya, untuk mewujudkan koordinasi antar pemangku kepentingan,

diperlukan sistem pengawasan terkoordinasi (single oversight system) di tingkat nasional

dan sub-nasional serta pengawasan terkoordinasi di tingkat nasional maka diperlukan

adanya sebuah lembaga koordinasi vokasi nasional. Lembaga ini juga nantinya akan

diatur dalam Perpres Vokasi. Berdasarakan hal tersebut, diharapkan dengan adanya

payung hukum vokasi berupa Peraturan Presiden, pelaksanaan kebijakan pengembangan

vokasi akan lebih terarah dan fokus.

Hingga akhir 2019, proses penyusunan draf Perpres Pendidikan dan Pelatihan

Vokasi masih dalam tahap rapat teknis di tim kecil serta rapat koordinasi. Diharapkan

Rancangan Perpres ini dapat segera diselesaikan dan ditetapkan pada tahun 2020 agar

kegiatan vokasi dapat segera dilakukan secara masif.

C. Rekomendasi Kebijakan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Vokasi Di Madrasah Kerjasama Kemenko Perekonomian Dan Kementerian Agama

Pada Desember 2018, Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama mengirimkan

surat ke Deputi IV Kemenko Perekonomian untuk meminta dukungan konsultasi dan

bantuan teknis terkait peningkatan mutu Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dan Madrasah

Aliyah Plus Keterampilan (MAPK) melalui program TVET System Reform (TSR) yang

bekerjasama dengan GIZ.

Menindaklanjuti surat tersebut, Kemenko Perekonomian melalui Asdep

Ketenagakerjaan mengadakan beberapa kali rapat bersama GIZ dan Kemenag untuk

mendiskusikan bantuan teknis apa yang tepat dalam meningkatkan mutu MAK dan MAPK.

Dalam hal peningkatan mutu MAK dan MAPK, bantuan teknis yang dapat diberikan

yaitu berupa konsep sistem pembelajaran dengan mencontoh sistem pembelajaran yang

sudah diterapkan oleh SMK Saint Michael Surakarta. Adapun sistem pembelajaran

tersebut, antara lain (i) pengembangan Teaching Factory dengan Jobsheet (guideline

pelaksanaan praktikum) dan (ii) Block System (rotasi penggunaan sarana dan prasarana

praktik).

(i) Nota Kesepahaman (MoU) Antara Kemenko Perekonomian dan Kementerian

Agama

Selain konsep, akan memberikan pelatihan (ToT) kepada guru produktif MAKN

untuk memahami konsep tersebut dan pendampingan kepada guru selama pelatihan

berlangsung. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, telah disepakati bentuk kerjasama

yang akan dilakukan dituangkan ke dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemenko

Perekonomian dengan Kementerian Agama.

Adapun lingkup kerjasama yang tertuang dalam MoU yang dapat diberikan oleh

Kemenko Perekonomian kepada Kemenag melalui kerangka program TSR, yaitu:

• Dukungan konsultasi dalam penyusunan regulasi yang dibutuhkan dalam rangka

peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan vokasi di Madrasah Aliyah Kejuruan dan

Madrasah Aliyah Plus Keterampilan;

• Pelatihan dan pendampingan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan vokasi di

Madrasah Aliyah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Plus Keterampilan yang dijadikan

sebagai madrasah rujukan; dan


55


• Penguatan jaringan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri dalam rangka peningkatan

dan penjaminan mutu pendidikan vokasi di madrasah

Berdasarkan lingkup dukungan tersebut, dilaksanakan dalam beberapa kegiatan:

• Memfasilitasi tenaga ahli pendampingan untuk pilot project di 2 Madrasah Aliyah

Kejuruan (MAK);

• Workshop Manajemen dan fasilitasi tenaga ahli ToT untuk guru dari 15 Madrasah

Aliyah Plus Kejuruan (MAPK) dan MAK;

• Technical assistance penyusunan acuan/ model pengembangan MAK dan MAPK;

• Membantu memfasilitasi kerjasama dengan dunia industri untuk 2 MAK dan 15 MAPK.

(ii) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kepada Guru dari MAPK dan MAK

Model pelatihan Bimtek yang akan diberikan kepada para pengajar Madrasah

Aliyah plus Keterampilan (MAPK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) berupa Teaching

Factory. Teaching factory adalah model pembelajaran untuk pembelajaran pada lembaga

pendidikan kejuruan yang menggunakan produk, baik barang maupun jasa, sebagai

media pembelajaran untuk mengantarkan kompetensi dan diselenggarakan melalui sinergi

sekolah/madrasah dengan industri.

Proses pembelajaran dirancang sedemikian rupa dan diterapkan berdasarkan

prosedur, standar dan urutan kerja sebagaimana dilaksanakan di industri dalam

menghasilkan suatu produk, sehingga tenaga pendidik dapat menguasai suatu

kompetensi. Materi pembelajaran (job sheet) akan disusun secara sistematik dengan

mengutamakan pencapaian tujuan pembelajaran sikap, pengetahuan dan keterampilan

(soft skill dan hard skill) sesuai dengan kebutuhan industri.

Dalam model pembelajaran Teaching Factory, peserta didik harus diberikan

pendampingan untuk dapat belajar dan bekerja secara mandiri dan berkelompokk untuk

menghasilkan produk berkualitas dalam jadwal belajar yang telah ditentukan (block

system) dengan menggunakan materi pembelajaran yang selaras dan diintegrasikan

dengan nilai-nilai industri.

Tabel 3.3 Daftar Peserta Bimbingan Teknis MAPK dan MAK


56


(iii) Evaluasi implementasi pelaksanaan Pilot Project

Setelah dilakukan bimbingan teknis kepada guru, pelaksanaan pilot project sudah

dimulai saat tahun ajaran baru 2019/2020 di 18 MA Plus Keterampilan dan 2 MAK. Dalam

rangka monitoring terhadap pelaksanaan pilot project, Kementerian Agama berdasarkan

arahan dari Kemenko Perekonomian melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pilot

project yaitu implementasi teaching factory yang diajarkan pada bimbingan teknis serta

evaluasi terhadap jurusan serta kebutuhan peralatan yang dibutuhkan di MAPK dan MAK.

D. Rekomendasi Kebijakan Revitalisasi BLK Kulon Progo;

Sehubungan dengan adanya proyek pembangunan Bandara New Yogyakarta

International Airport (NYIA) yang terletak di kabupaten Kulon Progo yang merupakan

salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang saat ini didorong pembangunan dan

operasionalnya. Dalam perkembangannya, bandara NYIA ini diprediksi membutuhkan

±15.000 tenaga kerja pada tahap operasional. Oleh karena itu, diperlukan penyiapan

tenaga kerja terampil dan kompeten dalam mendukung operasional Bandara NYIA yang

ditargetkan beroperasi pada September 2019.

Berdasarkan hal tersebut, BLK Kulon Progo sebagai lembaga vokasi yang ada di

sekitar bandara NYIA, diharapkan mampu menjadi tempat pelatihan utama dalam

menciptakan tenaga kerja terampil dan kompeten. Penyiapan tenaga kerja terampil dan

kompeten dalam mendukung operasional Bandara NYIA dilakukan melalui pendidikan dan

pelatihan vokasi bidang kebandarudaraan maupun non kebandarudaraan. Guna

mendorong hal tersebut, revitalisasi BLK Kulon Progo dilakukan dengan mempersiapkan

sarana dan prasarana, kurikulum, dan tenaga pengajar yang fokus terhadap penyiapan

tenaga kerja terampil dalam mendukung operasional Bandara NYIA.

Adapun pelatihan yang diberikan dalam rangka penyiapan SDM Bandara NYIA antara

lain pelatihan kebandarudaraan (ground staff, ticketing, aviation security, dan lain-lain),

non-kebandarudaraan (bahasa, industri kreatif, marketing, dan lain-lain), serta pelatihan

regular (electrical engineering, tata boga, dan lain-lain).

Selain pelatihan, Revitalisasi BLK Kulon Progo juga dilakukan (i) Pelatihan Upgrading

Instruktur, (ii) program kurikulum (Adopsi kurikulum program pelatihan kebandarudaraan

dari Kementerian Perhubungan dan Review Program dan Standar Kompetensi), serta (iii)

Peningkatan Sarana Prasarana (Peningkatan/Renovasi Gedung dan Peningkatan Material

Teaching/ Peralatan Pelatihan).

Hingga Agustus 2019, BLK Kulon Progo telah melaksanakan pelatihan berbasis

kompetensi angkatan V dalam 13 paket dengan jumlah peserta 208 orang.

E. Rekomendasi Terkait Insentif Pajak Super Tax Deduction Untuk Kegiatan

Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi

• Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak

dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan

Sebagai instrumen fiskal untuk mendorong investasi pada industri padat karya,

mendukung program penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja Indonesia,

mendorong keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam penyiapan sumber daya


57


manusia yang berkualitas, dan meningkatkan daya saing, serta mendorong peran dunia

usaha dan dunia industri dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan, maka

dinilai perlu untuk menetapkan aturan terkait insentif pajak untuk industri padat karya,

pendidikan dan pelatihan vokasi, serta penelitian dan pengembangan. Insentif fiscal

tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengubah Peraturan Pemerintah

Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan

Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan

Adapun rincian pengurangan penghasilan bruto yang diatur dalam PP No. 45

Tahun 2019 antara lain:

a) Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru atau

perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya dan

tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A Undang-Undang

Pajak Penghasilan diberikan fasilitas pajak penghasilan berupa pengurangan

penghasilan neto sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah penanaman modal

berupa aktivas tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha

utama, yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.

b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja,

pemagangan, dan latau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan

sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu dapat diberikan pengurangan

penghasilan bruto paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari jumlah biaya yang

dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran.

c) Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan

pengembangan tertentu di Indonesia, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto

paling tinggi 300% (tiga ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan

penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka

waktu tertentu.

Selanjutnya, untuk pengaturan lebih lanjut terkait pengurangan penghasilan bruto

untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi diatur dalam PMK 128 Tahun 2019.

• PMK Nomor 128 Tahun 2019 Tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto

Atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, Dan/Atau Pembelajaran

Dalam Rangka Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis

Kompetensi Tertentu

Dalam rangka mendorong keterlibatan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)

dalam penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas dan meningkatkan daya saing

sumber daya manusia. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian menyusun aturan

insentif pajak bagi DUDI yang terlibat dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan

vokasi.

Insentif pajak atau super tax deduction merupakan insentif bagi wajib pajak berupa

pengurangan penghasilan bruto sebesar maksimal 200% dari jumlah biaya yang

dikeluarkan dalam rangka kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran

dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi

tertentu.


58


Insentif pajak ini diberikan kepada dunia usaha dan dunia industri yang

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan vokasi pada kompetensi tertentu yang

diajarkan pada SMK, MAK, Politeknik, dan BLK. Kompetensi tertentu tersebut didasarkan

pada 6 sektor yaitu Manufaktur, Kesehatan, Agribisnis, Pariwisata dan Industri Kreatif,

Ekonomi Digital, dan Pekerja Migran.

2) Paket Rekomendasi Hasil Pengendalian Kebijakan Pengembangan Pendidikan

Dan Pelatihan Vokasi

A. Rekomendasi Evaluasi Pelaksanaan Pilot Project Kurikulum Kompetensi Kopi

Pada Smk Ppn Tanjungsari

Pada tahun 2018, Kemenko Perekonomian melalui Asdep Ketenagakerjaan telah

memulai pilot project SMK Kurikulum Kopi di SMK PPN Tanjungsari, Kabupaten

Sumedang Jawa Barat. Proses belajar sudah dimulai pada tahun akademik 2018/2019.

Pada awal tahun 2019 guna peningkatan kualitas program pilot project, maka telah

dilakukan rapat evaluasi untuk menghimpun saran dan masukan, serta memberikan solusi

apabila terdapat hambatan selama pelaksanaan pilot project.

Adapun beberapa poin yang dievaluasi adalah sebagai berikut:

• Proses belajar mengajar

Proses belajar mengajar kelas X sudah dapat berjalan dengan baik, Klasik Beans

sebagai mitra sekolah menilai progres kemajuan guru-guru dalam mengajarkan

kompetensi pembibitan kopi sudah sangat maju.

• Penggantian lahan milik SMK

Fasilitas pembelajaran untuk tempat pemibitan sudah banyak mengalami kemajuan,

namun untuk penanaman sekolah terkendala karena belum mendapatkan penggantian

lahan yang terkena dampak pelebaran jalan dan pembangunan tol Cisumdawu. Lahan

tersebut sangat dibutuhkan segera untuk praktek siswa.

• Bantuan Peralatan

Permohonan bantuan peralatan yang pernah diajukan pihak sekolah ke Kemendikbud

melalui aplikasi TAKOLA SMK pada tahun 2018, belum terealisasi. Untuk itu, sekolah

meminta dukungan Kemenko Perekonomian agar usulan peralatan tersebut dapat

direalisasikan pada tahun 2019, untuk dipergunakan pada kelas X dan XI

• Kerjasama antara SMK dengan Mitra Industri

Terkait dengan bentuk kerjasama antara sekolah dan klasik beans, pihak industri pada

prinsipnya terbuka apabila kerjasama tersebut perlu dikongkritkan dalam bentuk MoU.

Bagi Klasik Beans, membantu SMK PPN Tanjungsari merupakan bagian dari

pengabdian dan sesuai cita-cita mereka agar Indonesia memiliki sekolah kopi. Klasik

Beans bahkan mempersilahkan sekolah untuk menggunakan fasilitas mereka untuk

pembelajaran pasca panen, sementara menunggu saran dan prasarana sekolah

terpenuhi

• Sertifikasi

Terkait pembentukan LSP-P1, pihak klasik beans mengusulkan LSP-P1 tersebut belum

diperlukan sekolah dalam waktu dekat ini, yang penting adalah sertifikasi siswa nanti

harus diakui oleh industri, untuk itu sebaiknya sertifikasi dikeluarkan oleh industri.

Sementara itu, terkait dengan sertifikasi sekolah juga menanyakan karena sertifikasi

tersebut memiliki masa berlaku hanya 3 tahun, sehingga apabila siswa mendapatkan


59


sertifikat kompetensi pada semester pertama di kelas X, maka setelah lulus sertifikat

tersebut sudah akan habis masa berlakunya dan tidak dapat dipergunakan oleh siswa

• Workshop Penyusunan Kurikulum Kelas XI dan XII

Terkait pelaksanaan workshop penyusunan kurikulum kelas XI dan XII, seluruh pihak

siap untuk melaksanakan workshop tersebut. Sekolah sudah pernah diundang pusat

kurikulum dan perbukuan Kemendikbu untuk membahas kurikulum kopi hingga kelas

XII. Workshop nantinya tinggal membahas kurikulum dimaksud bersama industri dan

dilakukan penyesuaian sesuai standar dan kompetensi yang sudah ditetapkan.

Sebagai tindaklanjut rapat evaluasi tersebut, Kemenko Perekonomian telah

melakukan hal sebagai berikut:

• Meminta bantuan dukungan pihak Kementerian ATR/BPN dalam rangka penyelesaian

penggantian lahan SMK PPN Tanjungsari yang terkena dampak pembangunan jalan

tol

• Meminta bantuan dukungan pemenuhan sarana dan prasarana terkait pilot project

pada SMK PPN Tanjungsari kepada pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

• Meminta bantuan percepatan penyelesaian lahan milik SMK PPN Tanjungsari dan

dukungan pemenuhan sarana dan prasarana kepada pihak Gubernur Jawa Barat

• Sertifikasi kompetensi pada SMK tidak diberikan masa berlaku maksimal 3 tahun atau

dapat berlaku seumur hidup

B. Rekomendasi Kebijakan Perbaikan Dan Pembaharuan Buku Roadmap Kebijakan

Pengembangan Vokasi 2019-2025 Sebagai Buku Ii Dari Roadmap Kebijakan

Pengembangan Sdm Di Indonesia

Pada tahun 2017, Kemenko Perekonomian telah meluncurkan Buku Kebijakan

Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 2017-2025 sebagai pedoman bagi

Kementerian/Lembaga dan pihak terkait untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan

vokasi. Seiring perkembangannya, Bappenas bersama Kemenko Perekonomian

menyusun buku kebijakan pengembangan SDM secara nasional.

Oleh karena Kemenko Perekonomian telah menerbitkan Buku Kebijakan

Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 2017-2025 yang juga merupakan salah

satu dari pengembangan SDM khususnya SDM vokasi. Berdasarkan hal tersebut, sesuai

kesepakatan Rakor Menteri antara Menko Perekonomian dan Bappenas, Buku Kebijakan

Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 2017-2025 dibuat menjadi buku II dari

buku I yang akan dibuat oleh Bappenas dengan menjelaskan pengembangan SDM secara

besar.

Menindaklanjuti rakor tersebut, Kemenko Perekonomian melakukan revisi serta

updating terhadap Buku Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

2017-2025. Revisi dilakukan baik itu revisi minor (typo dan lain sebagainya) maupun

mayor (substansi dan data). Updating dilakukan dengan memperbaharui data-data yang

masih berdasarkan data tahun 2017 menjadi 2019.

Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan

Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 2019 berupa jumlah peningkatan kesempatan kerja,

penurunan persentase pengangguran.


60


Hingga Agustus 2019, berdasarkan data Sakernas, jumlah angkatan kerja yang

bekerja pada Agustus 2018 adalah sebesar 124 juta orang, pada Agustus 2019, jumlah ini

meningkat menjadi 126,5 juta orang. Berdasarkan hal tersebut, jumlah peningkatan

kesempatan kerja pada Agustus 2019 adalah sebesar 2,51 juta orang.

Pada RPJMN 2015-2019, jumlah peningkatan kesempatan kerja ditetapkan

sebesar 10 juta orang selama 5 tahun. Dengan adanya penambahan peningkatan

kesempatan kerja pada tahun 2019 sebesar 2,51 juta orang, maka target RPJMN 2015-

2019 telah terpenuhi dengan total selama 5 tahun sebesar 11,89 juta orang.

Tabel Capaian RPJMN 2015-2019

Menciptakan Kesempatan Kerja: 10 juta selama 5 tahun

2015 2016 2017 2018 2019

0,19 juta 3,59 juta 2,61 juta 2,99 juta 2,51 juta

Penambahan kesempatan kerja juga dibarengi dengan adanya penurunan

persentase tingkat penganguran terbuka. Data Sakernas Agustus 2019 menunjukkan

bahwa tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,28% atau sebanyak 7 juta orang.

Berdasarkan data selama 5 tahun (2015-2019) tingkat pengangguran terbuka terus

mengalami penurunan dari 6,18% pada tahun 2015 menjadi 5,28% pada tahun 2019.

Gambar 3.10 Grafik Tingkat Pengangguran 2015-2019


61


Sasaran Program 3 (SS-3)


Dalam pencapaian sasaran strategis “Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi

Kebijakan Perekonomian”, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan,

Dan Daya Saing KUKM Koordinator Bidang Perekonomian mengindentifikasikan 1 (satu)

Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana dilaporkan dalam tabel di bawah ini.

IKU 3 : Jumlah Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing

Koperasi dan UMKM memiliki tugas dan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan,

penetapan, dan pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu di bidang pengembangan

ekonomi kreatif, isu di bidang peningkatan daya saing ekonomi kawasan, bidang

pengembangan kewirausahaan, bidang peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM,

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang

ketenagakerjaan.

Kebijakan yang diperlukan dalam mengembangkan ekonomi kreatif merupakan

kebijakan lintas Kementerian/Lembaga (K/L) dan multi stakeholders yang memerlukan

pendekatan quadraplehelix (melibatkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan

komunitas). Dalam upaya tersebut, Pemerintah telah menyusun kebijakan pengembangan

ekonomi kreatif nasional berupa Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif

(Rindekraf) 2018-2025 yang telah ditetapkan melalui Perpres No. 142 Tahun 2018.

Kebijakan peningkatan daya saing ekonomi kawasan yang akan didorong adalah

kemitraan antara usaha skala besar dengan Usaha Kecil dan Menengah dalam

pengelolaan potensi kawasan, mencakup kemitraan bisnis hulu-hilir serta kemitraan

dalam aspek peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia. Optimalisasi pelaksanaan

kebijakan kemitraan bisnis antara Usaha Skala Besar dengan UKM sangat diperlukan

untuk mengatasi rendahnya penciptaan nilai tambah dari potensi dan komoditas

ekonomi unggulan kawasan. Kemitraan bisnis yang berjalan dengan baik akan

mendatangkan manfaat bagi UKM untuk menstabilkan dan menambah penjualan,

kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi, bimbingan dan kemampuan teknis

produksi atau manajemen, serta perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang


si

%

Kinerja

1 Jumlah Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan Bidang Koordinasi

Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing

Koperasi dan UKM ;

1 1 100%



62


diperlukan. Sedangkan bagi usaha besar, kemitraan bisnis yang tepat dapat membawa

manfaat untuk memenuhi kekurangan kapasitas dan memperoleh sumber pasokan barang

dengan harga yang lebih murah daripada impor, untuk memproduksi produk industri

olahan. Selain itu, kemitraan antara Usaha Besar dengan Usaha Kecil dan Menengah

dalam aspek SDM sangat penting untuk mengatasi permasalahan rendahnya kualitas

SDM tenaga kerja, ketidaksesuaian (mis-match) antara kebutuhan industri dengan

pasokan SDM, serta pengangguran.

Dalam hal pengembangan kewirausahaan, sektor pariwisata merupakan salah satu

sektor strategis yang dapat dikembangkan. Pengembangan tersebut dapat melalui konsep

pembangunan desa wisata dan pengembangan kawasan penyangga Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK). Pengembangan pada sektor pariwisata tersebut sejalan dengan roadmap

kebijakan pengembangan vokasi 2017-2025 yang telah diluncurkan pada 21 Desember

2017, karena sektor pariwisata termasuk dalam 6 sektor prioritas.

Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang peningkatan daya saing Koperasi dan

UMKM melalui: penguatan kelembagaan dan penyelesaian permasalahan Koperasi,

pengembangan usaha Koperasi, peningkatan skala UMKM, dan pengembangan produk

UMKM, meliputi: peningkatan kualitas SDM, penguatan akses pembiayaan, dan perluasan

akses pasar.

Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan atas dasar hukum Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017

beserta aturan turunan dari Undang-Undang tersebut. Beberapa aturan terkait

ketenagakerjaan yang perlu dilakukan penyesuaian atau revisi mengingat saat ini sudah

memasuki era Industri 4.0 dan ekonomi digital. Selain beberapa aturan yang perlu direvisi,

juga masih terdapat beberapa aturan turunan dari UU No. 18 Tahun 2017 tentan PMI yang

belum selesai disusun. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi intensif agar

mempercepat penyelesaian aturan turunan UU PMI.

Target Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya

Saing Koperasi dan UMKM terdapat 1 (satu) paket rekomendasi yang mempunyai 5 (lima)

rekomendasi kebijakan antara lain:

1. Rekomendasi Kooridinasi dan Sinkronisasi kebijakan pengembangan ekonomi

kreatif

Pengukuran capaian IKU Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan

Ekonomi Kreatif telah mencapai target yang ditetapkan. Paket rekomendasi koordinasi

dan sinkronisasi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif, telah dihasilkan dan

ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga teknis, di antaranya berupa rekomendasi



63


❖ Rekomendasi pengembangan ekonomi kreatif melalui Rencana Induk Ekonomi

Kreatif

❖ Sosialisasi Perpres No.142 Tahun 2018 tentang Rindekraf 2018-2025

Sosialisasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mendorong implementasi Peraturan

Presiden (Perpres) tentang Rindekraf oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selain itu, tujuan dilaksanakan sosialisasi adalah untuk mengidentifikasi program dan

kegiatan K/L yang telah sejalan dengan Rinderaf tahap I dan mensinergikan strategi

dalam Rindekraf ke dalam dokumen perencanaan masing-masing K/L maupun

Pemerintah Daerah. Adapun hasil atas sosialisasi tersebut yaitu:

a. Perpres Rindekraf dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi, dan Pemda

Kabupaten Kota secara bersinergi.

b. Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengidentifikasi kebijakan masing-masing

berdasarkan Rindekraf yang sudah maupun belum dilaksanakan untuk melakukan

sinergi atas rencana dan strategi pelaksanaan kebijakan Rindekraf.

c. Sebagai tindak lanjut, perlunya secara bersama-sama memahami urgensi sinergi dan

kolaborasi antar Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. apabila diperlukan,

kedepannya akan dibentuk forum lanjutan.

Diharapkan dengan terimplementasikannya Perpres Rindekraf, program dan kegiatan

pengembangan ekonomi kreatif, baik di pusat dan di daerah, dapat sinergi untuk

mencapai tujuan pengembangan ekonomi kreatif nasional, yaitu peningkatan kontribusi

ekonomi kreatif dalam PDB dan peningkatan jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif.

2. Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing

Ekonomi Kawasan;

❖ Rekomendasi Pengembangan Kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi

Kawasan Berbasis Kemitraan.


64


Peningkatan daya saing ekonomi kawasan difokuskan kepada upaya

pengembangan potensi yang menjadi basis dan keunggulan wilayah serta diarahkan

untuk menghasilkan produk yang berdaya saing, yaitu produk yang berkualitas, kontinu,

dan bernilai tambah sesuai permintaan pasar sehingga dapat memenangkan loyalitas

konsumen, dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan riil masyarakat setempat.

Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan inovasi (termasuk pemanfataan teknologi)

serta melalui kemitraan diantara seluruh stakeholder terkait dalam pengembangan potensi

unggulan wilayah. Pengembangan produk yang berdaya saing diharapkan dapat

menggerakan optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya lokal (sumber daya alam,

sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya) serta peningkatan kapasitas ekonomi

wilayah yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rekomendasi pengembangan kebijakan peningkatan daya saing ekonomi kawasan

berbasis kemitraan disusun berdasarkan hasil dari pelaksanaan sejumlah kegiatan FGD

dan Rapat Koordinasi, serta lesson learned dari piloting kegiatan kerjasama Kemenko

Perekonomian dengan stakeholder terkait, antara lain: (a) Rangkaian Rapat Koordinasi

dan diskusi tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Pengembangan Produk

Unggulan Daerah dengan Kementerian Desa dan PDTT serta Kementerian Dalam Negeri;

(b) Rangkaian rapat koordinasi, diskusi, dan seminar

pengembangan Science and Techno Park dengan Kementerian RISTEKDIKTI dan

Asosiasi STP; (c) FGD Sinergi Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal berbasis

Komoditas Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Musi Rawas bersama Kementerian

Desa dan PDTT dan Kementerian Pertanian; (d) Kerjasama Kemenko Perekonomian

dengan PT. Astra International dan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

Kementerian Desa PDTT dalam pelaksanaan Kampung Berseri Astra, termasuk piloting

dan launching di Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Alor; dan (e) Fasilitasi

pelaksanaan pilot kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten

Kendal dengan Mitra Swasta (CV Nares Essential Oils) dalam pengembangan komoditas

minyak atsiri.

Adapun rekomendasi kebijakan yang diusulkan sebagai berikut:

(1) Penguatan kolaborasi dan kemitraan lintas stakeholder dalam pengembangan

potensi ekonomi kawasan perdesaan

• Diperlukan kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) yang

sebelumnya pernah diatur oleh Permendagri 9/2014. Perlu kebijakan umum yang

komprehensif dan dapat menjadi acuan bagi seluruh stakeholder terkait mengingat

saat ini masing-masing K/L memiliki model dan pendekatan berbeda yang

seharusnya dapat disinergikan. Kebijakan Pengembangan PUD juga perlu

memberikan penekanan pada upaya pemberdayaan usaha mikro di tiap daerah,

peningkatan kualitas SDM, kerjasama dengan pihak swasta, serta pengelolaan Hak

Kekayaan Intelektual produk unggulan daerah.

• Diperlukan penerapan model program CSR oleh mitra swasta secara komprehensif

agar dapat menghasilkan dampak peningkatan pendapatan masyarakat dan

penciptaan lapangan pekerjaan yang optimal dan berkelanjutan. Lesson learned


65


kerjasama Kemenko Perekonomian dengan Program Kampung Berseri Astra

menuju Desa Sejahtera, program CSR dilaksanakan dalam program yang

komprehensif mencakup: (1) pelatihan dan pendampingan; (2) penguatan

kelembagaan; (3) bantuan prasarana; (4) fasilitasi modal dan pemasaran. Untuk itu

pelaksanaan kemitraan swasta dengan masyarakat perlu didukung oleh Pemerintah

dan Pemerintah Daerah.

• Dalam pengembangan kawasan perdesaan, perancangan Rencana Pembangunan

Kawasan Perdesaan (RPKP) oleh Pemerintah Daerah perlu diselaraskan dengan

dokumen perencanaan pengembangan kawasan terkait lainnya seperti Kawasan

Pertanian dan Kawasan Industri sehingga dalam implementasinya dapat saling

melengkapi. Selain itu diperlukan pelibatan peran swasta dan partisipasi

aset/modalitas dari masyarakat.

• Perlu mendorong kerjasama antar desa melalui penguatan kelembagaan

BUMDESMA (Bumdes Bersama). Peran BUMDESMA penting untuk mendorong

penciptaan nilai tambah potensi ekonomi kawasan perdesaan, sekaligus

memperkuat posisi tawar kawasan perdesaan agar dapat menjadi price maker dan

mencegah “kanibalisasi” antar desa.

• Diperlukan dukungan pemerintah daerah dalam upaya penguatan kelembagaan di

tingkat masyarakat (BUMDES/BUMDESMA/Koperasi), fasilitasi perizinan, serta

fasilitasi penyerapan hasil dan pendampingan oleh off taker.

• Upaya pendampingan dan pembinaan kelompok petani/produsen perlu diarahkan

agar mampu menghasilkan produk olahan/setengah jadi sesuai standar, sehingga

petani/produsen memperoleh pendapatan yang lebih tinggi secara berkelanjutan.

Peran mitra swasta seyogyanya tidak sebatas menyerap hasil produksi (off taker),

namun juga memberikan peningkatan kapasitas kepada masyarakat dan penerapan

teknologi tepat guna yang dapat dioperasikan pada tingkat kelompok masyarakat.

• Dalam aspek pembiayaan, diperlukan sinergitas berbagai sumber pembiayaan serta

mengurangi ketergantungan dari dana APBN/APBD yang cenderung terbatas,

antara lain melalui pemanfaatan Dana Desa, KUR, Fintech, PKBL BUMN, dan CSR.

(2) Penguatan hilirisasi komoditas unggulan wilayah melalui pemanfaatan hasil

penelitian dan pengembangan Science and Techno Park (STP).

• Peran STP di berbagai daerah sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan

daya saing ekonomi lokal, karena masih banyak produk unggulan lokal yang belum

memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah produknya. Dukungan

kebijakan yang diperlukan untuk memperkuat hilirisasi komoditas unggulan wilayah

melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan STP antara lain:

• Kebijakan pemberian insentif bagi industri untuk menjadi anchor industry di dalam

STP. Bentuk insentif yang dapat diberikan adalah insentif perpajakan. Saat ini telah

diterbitkan PP 45/2019 sebagai dasar pemberian super deduction tax hingga 300%

kepada wajib pajak yang melakukan kegiatan penelitian dan

pengembangan tertentu di Indonesia, namun peraturan turunan (Peraturan Menteri

Keuangan) hingga saat ini masih dalam pembahasan;


66


• Kebijakan penggunaan produk hasil penelitian dan pengembangan melalui

pengadaan barang dan jasa pemerintah sebelum produk tersebut

dikomersialisasikan. Berkaitan dengan hal ini, produk hasil penelitian dan

pengembangan tersebut harus sudah memenuhi standard industri dan memiliki

kualitas yang bersaing dengan produk-produk sejenis di pasar

• Kebijakan penerapan skema kerjasama antara STP dengan pemerintah daerah dan

lembaga pembiayaan perbankan untuk mendorong pengembangan potensi ekonomi

lokal. Sebagai contoh adalah kerjasama yang dilakukan STP Sumbawa. Peran

Pemda adalah memberikan rekomendasi pembiayaan (kredit) pembelian mesin

pengolahan udang di lingkungan STP. Pembiayaan berasal dari PT. Bank

Pembangunan Daerah (BPD) NTB dan dijaminkan kreditnya oleh PT. Jamkrida NTB

Bersaing. Dalam hal ini, STP melakukan spin off dengan membentuk Badan Usaha

Milik Bersama (BUMB), yang selanjutnya juga digunakan untuk bermitra dengan

investor, baik melalui skema PMDN maupun PMA (Singapura). Sejak berdiri 2 tahun

lalu, saat ini rata-rata pendapatan badan usaha bersama tersebut telah mencapai

Rp 2 milyar/bulan.

• Dukungan Program K/L teknis terkait bantuan pengadaan mesin/peralatan untuk

produksi/pengolahan hasil R&D di STP. Berdasarkan best practice di Tiongkok,

dukungan ini diberikan tidak dalam bentuk pemberian mesin/peralatan, namun

subsidi sehingga harga mesin/peralatan lebih terjangkau dan meningkatkan jumlah

penerima manfaat program

• Dukungan Kemenko Perekonomian dalam pengembangan jejaring dan kerjasama

STP antara lain dalam hal sosialisasi kebijakan berkaitan dengan insentif kepada

pengelola STP maupun kepada calon investor/anchor industry di STP.

❖ Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kota Kreatif.

Pengembangan Kota Kreatif diarahkan sebagai sebuah alternatif untuk mendorong

akselerasi pengembangan potensi ekonomi yang ada melalui penguatan ekosistem

ekonomi kreatif, termasuk mendorong peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif,

peningkatan kolaborasi dan jejaring, serta penguatan manajemen pengelolaan kota.

Sejalan dengan hal ini UNESCO lembaga PBB telah mendorong pengembangan dan

aktivasi pengembangan kota kreatif sebagai sebuah visi dalam membangun kota yang

berkelanjutan melalui UNESCO Creative Cities Network (UCCN). Eksisting Indonesia telah

mendorong lebih dari 5 kota untuk menjadi anggota jejaring UCCN, namun demikian baru

2 (dua) kota di Indonesia yang berhasil bergabung dngan jejaring UCCN, yaitu Kota

Pekalongan pada tahun 2014 dalam kategori Craft and Folks Art, dan Kota Bandung tahun

2016 dalam kategori Design.

Rekomendasi pengembangan kebijakan pengembangan kota kreatif disusun

berdasarkan hasil kegiatan koordinasi dan pengendalian dari pelaksanaan sejumlah

kegiatan FGD dan rapat koordinasi, serta lesson learned dari piloting kegiatan kerjasama

Kemenko Perekonomian dengan stakeholder terkait, antara lain: Indonesia Creative Cities

Network (ICCN), Badan Ekonomi Kreatif, Kementeraian Pendidikan dan Kebudayaan,

Kementerian Pariwisata, Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), dan

beberapa lembaga lainnya.


67


Adapun rekomendasi kebijakan yang diusulkan sebagai berikut:

1. Sinergi Lintas Sektor dalam Mendorong Pengembangan Kota Kreatif yang

Berkelanjutan Sebagai Implementasi Perpres No. 142/2018 tentang Rindekraf

Kemenko Perekonomian telah merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan, antara

lain:

a. Perlu adanya sebuah rekomendasi standar, tahapan, indeks (NSPK) yang jelas

dan terukur sebagai acuan/basis model rantai bisnis pengembangan kota kreatif di

Indonesia

b. Semangat pengembangan kota kreatif harus terus terkawal, sehingga tidak

terbatas termaktub dalam Rancangan Teknokratik RPJMN, tetapi juga di dalam

Perpres RPJMN 2020 – 2024

c. Perlu dibangun adanya kesamaan pandangan antar pemangku kepentingan

tentang goals pengembangan kota kreatif

d. Diperlukan pembentukan komite/pokja sebagai wadah forum koordinasi lintas

sektor dan K/L

2. Kolaborasi dan Sinergi Pengembangan Kota Kreatif untuk Mendorong Akselerasi

Peningkatan Potensi Ekonomi Daerah bersama dengan Indonesia Creative Cities

Network (ICCN) dan Bekraf

Kolaborasi dan sinergi perlu dibangun melalui wadah forum koordinasi lintas sektor dan

K/L, serta pertemuan berkala untuk memetakan potensi dan kesiapan Indonesia dalam

membangun ekosistem kota kreatif, termasuk inventarisasi kesiapan Indonesia untuk

bergabung dengan UCCN (khususnya pada lokasi prioritas bersama). Perlu juga

diinisiasi adanya sebuah Indeks Kota Kreatif yang merupakan hasil elaborasi banyak

indikator kota kreatif, sehingga dapat menjadi sebuah standar proses/rantai bisnis

pengembangan kota kreatif. Standar tersebut juga diharapkan terintegrasi dengan

langkah dan upaya Pemerintah dalam mendorong promosi kota/kabupaten sebagai

calon anggota UNESCO Creative Cities Network (UCCN).

Beberapa hal yang didorong oleh Kemenko Perekonomian, antara lain:

a. Kesepahaman dan kesamaan pandangan terkait konsepsi dan implementasi

pengembangan Kota Kreatif di Indonesia

b. Konsep kelembagaan dan tata kelola pembangunan kota yang efektif

c. Kota Kreatif dijadikan sebagai template yang ideal bagi kota-kota kreatif yang ada

lainnya

d. Arah Pengembangan Kota Kreatif Indonesia melalui instrument pembangunan yang

efektif, salah satunya melalui dokumen perencanaan pembangunan nasional

(RPJMN), khususnya terkait prioritas pembangunan bidang perkotaan dan ekonomi

kreatif

e. Pengkajian aspek pembangunan Intellectual Property Right System (HAKI) atas

potensi produk unggulan yang menjadi ciri khas dari suatu Kota Kreatif (Geographical

Indicator).

f. Implementasi oleh seluruh stakeholders atas arah, kebijakan dan strategi mengenai

pengembangan Kota Kreatif sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden


68


Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif

Nasional

3. Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan

Kewirausahaan

Pengukuran capaian IKU Kemudahan Wirausaha Dan Percepatan Penciptaan

Wirausaha Baru pada Triwulan IV telah mencapai 100% capaian dari target yang

ditetapkan. Sebanyak 1 (satu) paket rekomendasi kemudahan wirausaha dan

percepatan penciptaan wirausaha baru, telah menghasilkan capaian sebagai berikut:

I. Rekomendasi Pengembangan Kewirausahaan Sektor Pariwisata

Dalam rangka mencapai tujuan pemerataan ekonomi, maka disusunlah rencana

koordinasi dan sinkronisasi antar Kementerian/Lembaga yang memiliki program

pengembangan kewirausahaan di sektor pariwisata.

Permasalahan utama dalam pengembangan kewirausahaan pada sektor pariwisata

yaitu terletak pada infrastruktur dan tata kelola pendidikan dalam peningkatan kapasitas

SDM pariwisata. Keterbatasan jumlah lembaga pendidikan/pelatihan pariwisata dan

rendahnya kualifikasi SDM pariwisata menjadi faktor utama dalam pembenahan

pengembangan kewirausahaan.

Melihat kesuksesan dalam program pilot project pengembangan wirausaha sektor

pariwisata untuk homestay dan tour guide di Kabupaten Humbang Hasundutan yang telah

di launching pada September 2018, menjadikan sebuah gambaran dalam pengembangan

wirausaha di sektor pariwisata untuk selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut, disusun

Rekomendasi Pengembangan Kewirausahaan Sektor Pariwisata yang terdiri dari:

1. Komitmen Kementerian/Lembaga bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten

Lombok Tengah terkait dengan Pengembangan Kewirausahaan Sektor Pariwisata di

Kawasan Sekitar KEK Mandalika.

Program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang disepakati, antara lain:

Kementerian/Lembaga Program

Kementerian Pariwisata ▪ Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Guru ▪ Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Goes To Campus ▪ Program Pengembangan SDM Pariwisata dan Hubungan Antar Lembaga ▪ Gerakan Sadar Wisata ▪ Sosialisasi Sadar Wisata ▪ Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat ▪ Pembuatan Buku Story Telling ▪ Pelaksanaan Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Wisata Sejarah dan

Warisan Budaya ▪ Bimtek Pembuatan Paket Wisata ▪ Penyusunan dan Pengadaan Buku Saku Pedoman Wisata Kuliner dan Belanja

Indonesia ▪ Pembangunan Homepod ▪ Bimtek Wisata Kuliner dan Belanja ▪ Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Daerah dan Mancanegara

Kementerian Koperasi dan UKM ▪ Workshop Pengelolaan Desa Wisata oleh Koperasi

▪ Bimtek Peningkatan Kapasitas Usaha KUKM/Sentra Usaha Mikro Industri


69


Kreatif ▪ Dalam Rangka Kemitraan ▪ Pelatihan bagi Pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berbasis

Kompetensi ▪ Pelatihan Pemberdayaan Kewirausahaan bagi SDM KUMKM ▪ Pelatihan Vocational bagi Daerah Pasca Bencana Bidang Pengolahan

Makanan Berbahan Dasar Buah-Buahan ▪ Pelatihan Kewirausahaan di Daerah Pasca Bencana ▪ Pelatihan Kewirausahaan Daerah Pariwista bagi Wirausaha Pemula ▪ Pelatihan dan Uji Kompetensi SDM KUMKM melalui SKKNI Bidang

Pariwisata bagi Pengelola Homestay ▪ Pelatihan Vocational bagi SDM KUMKM ▪ Pelatihan dan Uji Kompetensi SDM KUMKM melalui SKKNI Bidang Pariwisata

bagi Pemandu Wisata sebesar

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

▪ Pembangunan Toilet Dan Kelengkapannya ▪ Pembangunan Penerangan Jalan Umum ▪ Pembangunan Gazebo Desa Wisata ▪ Pembangunan Homestay ▪ Pembangunan Jalan Lingkungan Wisata

Kementerian Pemuda dan Olahraga

▪ Program Penumbuhan Minat Kewirausahaan di Kalangan Pemuda ▪ Bantuan Akses Pembiayaan/ Modal Usaha bagi Wirausaha Pemuda

Kementerian Pertanian Pelatihan Pelaku Usaha Pertanian

Kementerian Perdagangan ▪ Pembangunan Pasar Agrobisnis ▪ Pembangunan Pasar Seni Lombok Tengah ▪ Pembangunan Pasar Tradisional Wisata ▪ Pelatihan Ekspor untuk Pengusaha/Calon Eksportir ▪ Bantuan Sarana Berjualan dan Penataan Pedagang Kakilima ▪ Pembangunan Pasar Paokmotong Raya (Tipe D) ▪ Pelatihan Pengelolaan Pasar Rakyat diberikan kepada Pengelola Pasar

Jelojok di Jakarta bersama dengan Pengelola pasar

Kementerian Komunikasi dan Informatika ▪ Pembuatan Website 10 Desa Wisata

▪ Pembuatan Foto dan Video Promosi Wisata ▪ Promosi Media Online ▪ Pelatihan Pengelola Website Desa Wisata ▪ Fasilitasi Klinik Pelatihan Pengelolaan Multimedia dan Internet Bagi pelaku

Usaha Wisata ▪ Workshop Start Up Aplikasi Bidang Wisata (10 Desa) Pengembangan

Infrastruktur ▪ Penyediaan Akses Internet

Badan Pengawas Obat dan Makanan • Intervensi Keamanan Pangan bagi UMKM

• Bimtek Pendamping Desa (Kader Keamanan Pangan) tgl 28 Juli 2019 di Mandalika

• Monev Desa pangan aman

• Advokasi dalam rangka desa pangan aman

Badan Ekonomi Kreatif Pelatihan promosi kerajinan lokal

Kementerian Kelautan dan Perikanan • Penataan Kawasan Budidaya Laut

• Peningkatan Budidaya Kolam, Restocking

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan • Bantuan Pengembangan Teaching Factory SMK

• Bantuan Pembinaan SMK Menjadi Sekolah Rujukan

• Bantuan Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan SMK

Kementerian PUPR • Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak di Kabupaten Lombok Tengah

• Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku di Kabupaten Lombok Tengah

• Pembangunan Saluran Pengendali Banjir KEK Mandalika

• SID Penyediaan Air Baku Bendungan Pengga

• Penyediaan Air Baku Bendungan Pengga


70


• Integrated Infrastructure Development for National Tourism Strategic Areas

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah • Peningkatan promosi produk unggulan

• Pengembangan mutu produk IKM

• Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

• Pengembangan SDM pariwisata bekerjasama dengan Lembaga lainnya

• Peningkatan pemanfaatn teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

• Pengembangan jaringan kerja sama promosi

• Pelaksanaan promosi nusantara di dalam negeri dan luar negeri

• Pengembangan statistic pariwisata

• Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah sebesar

• Pelestarian kekayaan budaya daerah

• Penyelenggaraan event budaya daerah

• Peningkatan pembangunan saran dan prasarana pariwisata

• Pelatihan IKM berbasis agro

• Pelatihan IKM berbasis kerajinan

• Pengembangan produk IKM

• Peningkatan sarana produksi bagi IKM

• Pembinaan IKM dalam memperkuat klaster inustri

• Pengembangan pasar dan disribusi barang produk

• Peningkatan system dan jaringan informasi perdagangan

• Penataan pedagang kaki lima

• Pengembangan komoditi hortikultura

• Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

• Peningkatan produksi, produktivitas tanaman perkebunan

• Pelatihan petani dan pelaku agrobisnis

• Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk penguatan keamanan desa

• Pelatihan pengolahan hasil dari perikanan

• Pengadaan peralatan pengolahan hasil dan perikanan

• Penyediaan perahu fibergass 9 meter dan alat tangkap

• Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan

• Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

• Penyediaan alat tangkap ramah lingkungan dan alat bantu penangkapan

• Pembinaan kelompok nelayan koperasi

• Pelatihan budidaya ikan

• Penebaran benih nila dan karper

• Sertifikasi pertukangan

• Pembangunan Bumi Perkemahan

2. Penyusunan Komitmen Kementerian/Lembaga bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan terkait dengan Program Lanjutan Pengembangan Kewirausahaan Sektor Pariwisata Tahun 2020.

Program Kementerian/Lembaga yang masih dalam proses untuk disepakati antara

lain:

Kementerian/Lembaga Program

Kementerian Pariwisata

• Sosialisasi Sadar Wisata di 7 (Tujuh) Kabupaten Toba (Materi umumnya tentang Narkoba / Mitigasi bencana);

• Peningkatan kapasitas Usaha Masyarakat di 7 (Tujuh) Kabupaten Toba (Materi tentang pengelolaan UMKM / Kuliner).

Kementerian Koperasi dan UKM

• Pelatihan Kewirausahaan Daerah Pariwisata bagi wirausaha pemula;

• Pelatihan dan Uji Kompetensi SDM KUMKM Melalui SKKNI Bidang Pariwisata bagi Pengelola Homestay;

• Peningkatan Kapasitas Usaha KUKM dalam Penguatan Daya Saing di Bidang Ecotourism;


71


• Koperasi dan UMKM yang difasilitasi sertifikasi (halal, hak cipta, dll).

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Pembangunan Village Business Park.

Kementerian Pemuda dan Olahraga

• Dukungan Fasilitasi bagi Wirausaha Muda Pemula pemuda;

• Penumbuhan minat kewirausahaan di kalangan pemuda.

Kementerian Pertanian

• Penyediaan Traktor Roda 2;

• Penyediaan Cultivator;

• Pengawalan Penyaluran Pupuk Bersubsidi (Verifikasi Validasi Rdkk).

Kementerian Ketenagakerjaan

• Tenaga Kerja Mandiri;

• Padat Karya Infrastruktur.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) untuk rencana pembangunan taman bunga

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Intermediasi dengan pelaku startup di bidang pariwisata.

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Intervensi Keamanan Pangan bagi UMKM (BPOM di Medan)

Badan Ekonomi Kreatif • Racik Kopi Humbang Hasundutan sebesar;

• Oprek Fotografi.

II. Rekomendasi Kebijakan Yang Mendukung Entitas Wirausaha Sosial

Beberapa permasalahan umum terkait wirausaha sosial di Indonesia diantaranya: (1)

Belum adanya pengakuan/panduan/dukungan entitas wirausaha sosial dalam suatu

kebijakan/peraturan, (2) Kurangnya sinergi antar stakeholders walaupun jumlah wirausaha

sosial sudah mencapai ratusan ribu usaha, (3) Belum terbangunnya ekosistem

kewirausahaan sosial yang mapan, (4) Kurangnya dukungan akses pendanaan bagi

Pelaku Usaha Sosial, dan (5) Pendampingan dan pembinaan untuk Wirausaha Sosial

masih sangat kurang.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan perumusan kebijakan

terkait dengan wirausaha sosial. Perumusan kebijakan ini diharapkan dapat: (1)

mendorong perumusan kebijakan/peraturan spesifik yang mengatur tentang

pengakuan/panduan/dukungan entitas wirausaha sosial, (2) meningkatkan sinergi antar

stakeholders (Pemerintah, Dunia Usaha, Perbankan, Akademisi, Komunitas, dan Media),

(3) membangun ekosistem kewirausahaan sosial yang mapan secara berkelanjutan, (4)

meningkatkan dukungan akses pendanaan bagi Wirausaha Sosial, dan (5) meningkatkan

dukungan program/kegiatan pendampingan dan pembinaan bagi usaha sosial yang

pemula.

Telah dilaksanakan beberapa kegiatan bersama dengan para pihak terkait untuk

menyepakati point-point penting yang akan dimuat dalam kebijakan dukungan bagi

wirausaha sosial. Hal-hal yang telah menjadi kesepakatan, antara lain:

a. Definisi :

“Kewirausahaan Sosial merupakan badan usaha yang didirikan dan beroperasi sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan visi dan misi untuk


72


menyelesaikan masalah sosial, budaya, ekonomi dan/atau lingkungan di Indonesia

sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan mereinvestasikan keuntungan

dan/atau memastikan aset badan usaha hanya digunakan untuk mendukung

pencapaian visi dan misi.”

b. Karakteristik:

1) Memiliki visi dan misi untuk menyelesaikan masalah dan mendorong perubahan

positif pada aspek sosial, budaya, ekonomi dan/atau lingkungan sesuai dengan

prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Mayoritas penerima manfaat dari

kegiatan Wirausaha Sosial berada di Indonesia.

2) Memastikan kepentingan masyarakat sesuai visi & misi dalam pengambilan

keputusan dapat terwakili.

3) Melibatkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat sebagai bagian tidak

terpisahkan dari kegiatan usaha Wirausaha Sosial.

4) Menerapkan prinsip tata kelola usaha yang baik sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku terkait pilihan badan usahanya.

c. Pengaturan Teknis:

1) Visi dan Misi serta pilihan model bisnis (aset lock/profit lock) dinyatakan secara

tegas dalam dokumen pendirian (Anggaran Dasar) badan usaha dan mendapatkan

persetujuan serta perubahannya dilaporkan pada Kementerian Hukum dan HAM

sesuai kewajiban yang berlaku.

2) Surat pernyataan pendiri terkait komitmen untuk menyelesaikan masalah dan

mendorong perubahan positif pada aspek sosial, budaya, ekonomi, dan/atau

lingkungan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang

dilampirkan dalam dokumen pendirian.

3) Pelaporan dampak sesuai visi dan misi secara tahunan yang dapat diakses publik.

4) Juklak dan Juknis terkait Pengaturan Teknis Wirausaha Sosial akan dibahas lebih

lanjut.

5) Dukungan Pemerintah dapat berupa: Pendampingan, Registrasi, Akses

Pendanaan, Riset dan Penelitian, Mekanisme Pengukuran Dampak, Tukar

Pengalaman dengan negara lain, insentif Pajak, dan Kemudahan Pengurusan

Legalitas dan Perizinan (Biaya dalam bentuk kuota subsidi pendanaan).

d. Altenatif Kebijakan yang akan diusulkan:

1) Sambil menunggu RUU Kewirausahaan Nasional disahkan, dapat diusulkan

membuat Perpres terkait Kewirausahaan Sosial. Hal ini dapat dilakukan karena

Presiden memegang kekuasaan pemerintahan sebagai atribusi dari Pasal 4 Ayat 1

UUD 1945, sehingga penyusunan Perpres tersebut tidak perlu menunggu RUU

Kewirausahaan Nasional disahkan, atau

2) Mendorong penyusunan Surat Edaran Dirjen Administrasi Hukum Umum,

Kementerian Hukum dan HAM terkait registrasi wirausaha sosial. Hal ini lebih


73


mudah dilakukan untuk mendukung pengakuan entitas wirausaha sosial, namun

proses ini tidak dapat mencakup pemberian dukungan Pemerintah lainnya, seperti

insentif perpajakan, pendampingan dan akses pendanaan.

4. Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing

Koperasi dan UMKM

Pengukuran capaian IKU rekomendasi hasil koordinasi kebijakan bidang

peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM sampai pada Triwulan IV telah mencapai

target yang ditetapkan. Sebanyak 1 (satu) paket rekomendasi kebijakan Peningkatan

Daya Saing Koperasi dan UMKM, telah dihasilkan dan ditindaklanjuti oleh

Kementerian/Lembaga teknis, yaitu berupa rekomendasi percepatan izin prakarsa

RPerpres tentang Pemberdayaan Koperasi Perikanan dalam Penyelenggaraan

Pelelangan Ikan di TPI dan rekomendasi kebijakan Sinergi Program Pembinaan

UMKM.

I. Rekomendasi percepatan izin prakarsa RPerpres tentang Pemberdayaan

Koperasi Perikanan dalam Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TPI.

Sejak tahun 2018 sampai tahun 2019, proses penyusunan RPerpres tentang

Pemberdayaan Koperasi Perikanan dalam Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TPI yang

dinantikan oleh Gerakan Koperasi Perikanan masih terkendala karena belum keluarnya

Izin Prakarsa atas penyusunan RPerpres tersebut dari Bapak Presiden. Dokumen

rekomendasi percepatan izin prakarsa RPerpres tentang Pemberdayaan Koperasi

Perikanan dalam Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TPI berisi poin:

1. Menteri Koperasi dan UKM dapat menyampaikan kembali permohonan izin prakarsa

Rancangan Peraturan Presiden dimaksud kepada Presiden Republik Indonesia

dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Sekretaris

Kabinet;

2. Kementerian Koperasi dan UKM selaku pemrakarsa Rancangan Peraturan Presiden

melakukan pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden dimaksud

dengan Kementerian/Lembaga terkait;

3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hanya dapat memberikan dukungan

dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Presiden dimaksud, sedangkan

dalam proses penyusunannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian

Koperasi dan UKM selaku pemrakarsa.

II. Rekomendasi Sinergi Program Pembinaan UMKM

Program pembinaan UMKM dimiliki oleh 17 Kementerian/Lembaga. Permasalahan

program pembinaan UMKM diantaranya adalah belum ada sinergitas data dan informasi

antar K/L yang membina UMKM sehingga ada kecenderungan tumpang tindih program.

Sehingga perlu Sinergi Program Pembinaan UMKM antar Kementerian/Lembaga terkait

untuk efesiensi dan efektivitas program pembinaan. Berdasarkan hal tersebut, selama

2019, disusun rencana dan pelaksanaan pilot project koordinasi Sinergi Program

Pembinaan UMKM antar K/L dengan UMKM Sentra IKM Rendang Payakumbuh dan

Klaster UMKM Rumput Laut Kabupaten Wakatobi.


74


Rekomendasi Sinergi Program Pembinaan UMKM terdiri dari:


Payakumbuh terkait dengan Pengembangan UMKM di Sentra IKM Rendang

Payakumbuh. Program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang disepakati,

antara lain:

a. Kementerian Perindustrian

− Bantuan percepatan proses sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical

Control Points)

− Bantuan proses penyaluran DAK (Dana Alokasi Khusus) guna mendukung

sarana dan prasarana. Namun karena Kabupaten Payakumbuh sudah

mendapatkan bantuan selama 3 tahun, maka harus ada laporan pendahuluan

− Pendampingan thermal processing untuk operator mesin boiler dan retort

b. Kementerian Koperasi dan UKM

− Sertifikasi HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) oleh KemenKUKM

− Pembinaan dan pendampingan melalui PLUT

c. Kementerian Keuangan

− Penyuluhan wajib pajak dan kemudahan dalam mendapatkan NPWP

d. Badan Pengawas Obat dan Makanan

− Dispensasi 50% biaya pengurusan izin edar MD (Makanan Dalam)

− Pembinaan Keamanan Pangan

e. Rumah Kreatif BUMN – PT Telkom dan BNI

− Pendampingan pengajuan kredit program

− Pembinaan melalui RKB daerah

f. Pemerintah Daerah Kabupaten Payakumbuh

− Percepatan operasionalisasi sentra

− Proses tender penadaan peralatan produksi

− Pendampingan pemasaran

− Pendampingan penyiapan dan pengajuan proposal permohonan bantuan kepada

stakeholder

− Disnakerperin Kota Payakumbuh bekerja sama merumuskan program jurusan

baru di bidang Kuliner Minang (Program D3) dengan Rektor Universitas Negeri

Padang (UNP) yang nantinya Sentra IKM Rendang Payakumbuh akan menjadi

objek pelaksanaan perkuliahan.


Wakatobi terkait dengan pengembangan Klaster UMKM Rumput Laut Kabupaten

Wakatobi. Program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang disepakati,

antara lain:

a. Kementerian Koperasi dan UKM

− Bantuan percepatan pengesahan akta pendirian Koperasi Rumput Laut

− Pendampingan melalui PLUT meliputi produksi, pembiayaan, kelembangan dan

pemasaran

b. Kementerian Kelautan dan Perikanan

− Bantuan bibit kultur jaringan


75


− Penyusunan komitmen pembinaan dan pelatihan selama 2020 dengan K/L

teknis terkait diantaranya: KKP, KemenKUKM, Kemenperin, Kemendag, dan

BPOM

c. Balai Taman Nasional Watobi, Kementerian LHK

− Fasilitasi kemudahan penggunaan lahan konservasi

d. Bappebti, Kementerian Perdagangan

− Dukungan percepatan pengoperasian resi gudang

e. Badan Pengawas Obat dan Makanan

− Pendampingan pengurusan PIRT

f. Bank Indonesia

− Bantuan pembangunan rumah industri

g. National Support for Local Investment Climates (NSLIC)

− Pembinaan produksi

− Kemitraan

− Bantuan teknis perbenihan baru

5. Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ketenagakerjaan

Pengukuran capaian IKU Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi

Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan pada Triwulan IV telah mencapai target yang

ditetapkan. Sebanyak 1 (satu) paket rekomendasi kebijakan Ketenagakerjaan, telah

dihasilkan dan ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga teknis, diantaranya berupa

rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

a. Rekomendasi kebijakan terkait Skill Monitoring System (SMS);

(i) Critical Occupation List (COL)

Pada tahun 2018, Kemenko Perekonomian telah menentapkan Critical Occupation

List (COL) yang merupakan output dari Skill Monitoring System (SMS). Skill Monitoring

System (SMS) dibangun melalui pengumpulan dan pengolahan seluruh data/informasi dari

seluruh stakeholder menggunakan dua tahapan analisa yakni Top Down Analysis dan

Bottom Up Analysis, SMS digunakan sebagai dasar dalam pengambilan berbagai

kebijakan khususnya dibidang tenaga kerja.

Fungsi SMS antara lain membantu menyelaraskan kebijakan pengembangan

tenaga kerja dengan kebutuhan industri dan meningkatkan informasi pasar kerja untuk

pencari kerja yang kurang ter-update terkait peluang kerja. Adapun kegunaan SMS antara

lain:

• Bagi Pemerintah: akan mempermudah pengambilan kebijakan di bidang pendidikan

dan pelatihan tenaga kerja yang bertujuan untuk mempercepat pemenuhan tenaga

kerja yang sesuai dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

• Bagi DUDI: akan mempercepat pemenuhan tenaga kerja yang sesuai dengan

kompetensi yang dibutuhkan, melalui informasi ketersediaan tenaga kerja dalam SMS.

• Bagi Tenaga Kerja: akan mempermudah dalam menentukan pendidikan dan pelatihan

yang tepat, sesuai dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan DUDI.

Selain itu, cakupan SMS antara lain sebagai berikut:

• Pemantauan dari sisi demand, seperti skill, jabatan, dan perkembangan industri.


76


• Pemantauan dari sisi supply, seperti skill apa yang sudah dimiliki oleh tenaga kerja

Indonesia dan skill apa yang masih dipelajari.

• Pemantauan dari sisi skill gap, seperti apakah jabatan dan kompetensi yang

dibutuhkan oleh industri sudah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh tenaga

kerja yang ada sekarang maupun di masa depan.

Output dari SMS adalah Critical Occupation List (COL) yang digunakan sebagai

dasar berbagai kebijakan strategis dibidang pendidikan dan ketenagakerjaan. Setelah

melalui proses analisa Top Down dan Bottom Up, diperoleh Final COL sebanyak 35 jenis

pekerjaan. 35 jenis pekerjaan tersebut dijabarkan rangkumannya dalam tabel yang berisi

(i) informasi mengenai kode KBJI, (ii) Job Title, (iii) serta penjelasan singkat terkait

kompetensi yang dibutuhkan untuk mengisi pekerjaan tersebut. Job title yang digunakan

dalam report akhir SMS ini, tidak berdasarkan nama baku dalam KBJI, tetapi merujuk

pada penamaan yang digunakan oleh DUDI.

Gambar 3.11 Metodologi Penyusunan COL

(ii) Tindaklanjut Perbaikan Critical Occupation List (COL)

Setelah pada tahun 2018 melakukan penelitian dan memperoleh 35 Critical

Occupation List (COL), Kemenko Perekonomian melakukan perbaikan COL dari segi data

dan juga memperdalam pembahasan agar lebih komprehensif supaya nantinya dapat

dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Kemenko

Perekonomian bekerjasama dengan World Bank bersama melakukan revisi COL.

Adapun beberapa revisi yang dilakukan antara lain:

• Data Gaji:

World Bank telah menambahkan data rentang gaji berdasarkan Global Salary

Calculator - Global Research Institutes, yang dapat menggambarkan kondisi pasar


77


kerja. World Bank juga menampilkan data gaji secara detail dari SAKERNAS, dengan

rincian (i) rentang gaji terendah sampai tertinggi, (ii) rentang gaji berdasarkan lamanya

pengalaman kerja dan (iii) rentang gaji berdasarkan tingkat pendidikan. Berdasarkan

tindak lanjut dari World Bank, perbaikan gaji dapat kita terima dan disajikan dalam

report COL.

• Tingkat Pendidikan dan Jurusan

Terdapat beberapa COL yang tingkat pendidikan dan jurusannya masih kontradiktif

antara statistik yang ditampilkan dengan penjelasan bottom-up.

World Bank mem-breakdown data SAKERNAS yang menampilkan persentase

education level yang memenuhi pekerjaan tersebut, seperti pada contoh COL no.12,

education level yang memenuhi terdiri atas DIV/S1 sebanyak 76%, DIII sebanyak 11%,

dan SMK sebanyak 7%.

• Kelengkapan Statistik dan Kontradiktif antar penjelasan

Terdapat kontradiktif antara data yang ditampilkan dengan penjelasan Bottom-Up

dan penjelasan lainnya dalam report COL.

World Bank telah memperbaiki report dengan mengubah strukturnya menjadi

beberapa bagian berdasarkan perspektif industri, pasar kerja, KBJI, dan SAKERNAS.

Perubahan struktur ini bertujuan untuk menghindari kontradiktif antar penjelasan dan

juga menampilkan statistik yang lebih detail di setiap bagian.

Berdasarkan hal tersebut, Perbaikan World Bank dapat kita terima berdasarkan

contoh COL no.12, statistik yang ditampilkan sudah lebih lengkap dibandingkan report

sebelumnya. Perbaikan ini juga tidak menimbulkan kontradiktif antar penjelasan

bagian.

b. Rekomendasi kebijakan terkait Kartu Pra-Kerja;

Dalam rangka perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, dan daya

saing bagi angkatan kerja, perlu diberikan pengembangan kompetensi kerja. Selain itu,

untuk pengembangan kompetensi angkatan kerja maka pemerintah melalui Kemenko

Perekonomian akan melaksanakan Program Kartu Prakerja.

Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang

ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja,

dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Program Kartu

Prakerja ini bertujuan mengembangkan kompetensi angkatan kerja dan meningkatkan

produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

Hingga tahun 2019, progress penyusunan program Kartu Prakerja masih dalam

tahap pembahasan antar Kementerian/Lembaga. Adapun Pembahasan substansi dengan

membahas beberapa poin yaitu antara lain:

• Ketentuan Umum

• Tujuan dan Prinsip Pelaksanaan

• Penerima, Kriteria Penerima, dan Manfaat

• Jenis Pelatihan, Penyelenggaraan Pelatian, dan Kriteria Lembaga Pelatihan

• Kelembagaan yang meliputi Komite, Manajemen Pelaksana, Tim Pelaksana, dan

Sekretariat


78


• Mekanisme Pendaftaran dan Penyaluran

• Pembiayaan dan Dukungan Pemerintah Daerah

Hingga akhir 2019, Rancangan Perpres sebagai dasar hukum dari program ini

sudah selesai dibahas dalam tim kecil serta sudah beberapa kali dirapatkan dalam rapat

eselon 1 dan rapat menteri. RPerpres tesebut direncanakan akan diresmikan pada awal

tahun 2020, kemudian pada awal tahun 2020 akan dilanjutkan pembahasan aturan

turunan dari Perpres tersebut, pembentukan kelembagaan, dan pembangunan sistem.

Program ini direncanakan akan diluncurkan pada Maret 2020.

c. Rekomendasi Penyusunan RPP Pelaksanaan Penemapatan Pekerja Migran

Indonesia Oleh Badan

Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan merupakan salah

amanat dari Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia. Selama tahun 2019, Kementerian

Ketenagakerjaan bersama dengan Asdep Ketenagakerjaan dan Kementerian/Lembaga

lainnya menyusun aturan tersebut.

Rancangan Peraturan Pemerintah ini mencakup pelaksanaan penempatan PMI

baik itu sebelum, sedang, maupun setelah bekerja. Adapun beberapa poin substansi yang

dibahas dalam beberapa rapat antara lain seperti proses kepulangan PMI, jaminan social

PMI, Penyelesaian permasalahan yang belum dapat diselesaikan selama bekerja di

negara tujuan penempatan dan PMI yang bersangkutan telah dipulangkan sampai ke

debarkasi Indonesia, tugas dan fungsi BP2MI dan Atase Ketenagakerjaan, Ketentuan

Peralihan dan lain-lain

Hingga akhir 2019, RPP tersebut masih belum ditetapkan dan masih dalam proses

harmonisasi dengan Kementeri Hukum dan HAM. Diharapkan RPP serta Perpres

BNP2TKI dapat segera diselesaikan pada tahun 2020.

d. Rekomendasi Program JobStart Kerjasama dengan ADB

Upaya dalam mengatasi pengangguran muda (usia 19-24 tahun), Kemenko

Perekonomian dan ADB, sejak tahun 2018, telah menyusun program Pilot Project yang

dinamai Jobstart. Perancangan program Jobstart ini mengambil best practice yang telah

diterapkan di beberapa negara seperti Filipina, Afrika Selatan, dan Mesir. Desain pogram

jobstart terdiri atas empat fokus, yaitu (i) peningkatan life skill, (ii) pemberian technical skill,

(iii) pemagangan di industri, dan (iv) Job Placement peserta pelatihan. Adapun target

sasaran program adalah (i) usia: 19-24 tahun, (ii) anak muda yang tidak sedang bekerja,

tidak sedang sekolah, dan tidak sedang mengikuti pelatihan, (iii) lulusan SMA/SMK, dan

(iv) tidak mempunyai pengelaman kerja atau kurang dari 1 tahun pengalaman kerja.

Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam

menyusun dan melaksanakan program pelatihan untuk Tenaga Kerja, terutama Tenaga

Kerja Muda.

Tahapan implementasi program JobStart yang telah dilaksanakan dan

direncanakan hingga tahun 2019 antara lain:

a) Penyusunan konsep dibuat sejak tahun 2018 dan telah selesai.

b) Scanning implementasi program telah dilakukan beberapa kali find fact ke beberapa

daerah dengan fokus:


79


• Scanning Pilot daerah

➢ Daerah yang memiliki angka pengangguran yang tinggi;

➢ Memiliki mitra industri yang berpotensi untuk memberikan pelatihan bagi tenaga

kerja muda;

➢ Kondisi fasilitas pelatihan daerah dan keberpihakan Pemda terhadap pelatihan

(contoh: sistem informasi kerja, infrastruktur pelatihan, dll);

➢ Adanya komitmen dari pemda untuk mendukung program Jobstart;

• Perusahaan/Industri:

➢ Memiliki kapasitas untuk mengembangkan rencana pelatihan;

➢ Bersedia untuk memberikan fasilitas pelatihan teknis;

➢ Bersedia memberikan pelatihan magang dan uang saku untuk peserta magang

selama pelatihan;

➢ Bersedia menawarkan kesempatan bekerja pada lulusan pelatihan Jobstart yang

berkualitas;

c) Pelaksanaan Program dan Launching yang direncanakan pada Akhir 2019

Selanjutnya telah dilaksanakan Kick Off Meeting dan Roundtable Program

Jobstart yang telah diselenggarakan pada tanggal 22 Agustus 2019. Dalam rapat

tersebut disepakati pilot project JobStart akan dilaksanakan di Bandung Barat dan

Makassar, sebagai bentuk komitmen akan disusun MoU antara Kemenko

Perekonomian, Kemenaker, dan Pemerintah Daerah Bandung Barat dan Makassar.

Program ini juga mendapat dukungan dari program Haruka Edu dan akan

berkolaborasi bersama.

Dalam rangka pengembangan kapasitas staf yang akan terlibat dalam

implementasi pilot project program Jobstart, ADB melaksanakan kegiatan capacity

building ke negara Filipina pada pertengahan November 2019. Stakeholder yang akan

terlibat dalam kegiatan capacity building adalah Kemenko Perekonomian, Bappenas

Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, Pemda (Disnaker), KADINDA,

APINDO dan BLK.

Hingga akhir tahun 2019, pilot project masih disusun bersama dengan ADB

terkait MoU antar stakeholder terkait. Diharapkan pada tahun 2020 akan segera

diselesaikan penyusunan MoU dan dapat segera dimulai

e. Rekomendasi Kebijakan Terkait Sistem Pemagangan Di Indonesia

Pemagangan sering kali disamaratakan padahal dari segi pelatihan yang diberikan

berbeda. ILO mengkategorikan pemagangan ke dalam jenis-jenis pembelajaran berbasis

kerja dimana ada 2 kategori pemagangan, sebagai berikut:

• Internship: program internship merupkaan jenis pemagangan yang tidak terstruktur

dimana dilakukan dalam jangka waktu pendek sekitar 3-6 bulan, hanya untuk

mendapatkan pengalaman kerja. Orang yang mengikuti internship bisanya

mendapatkan uang saku, namun tidak diberikan sertifikat, hanya recommendation

letter oleh perusahaan yang memberikan internship.

• Apprenticeship: jenis pemagangan ini dibagi ke dalam 2 bagian yaitu dual education

dan pemagangan berbasis industri. Kedua jenis ini diatur dalam Permenaker.


80


i. Dual Education yaitu jenis pemagangan yang sering dilakukan oleh siswa SMK dan

Politeknik di Industri. Baik kurikulum ataupun modul disiapkan dan diberikan oleh

sekolah. Siswa magang akan diberikan sertifikat dan uji kompetensi setelah magang

selesai.

ii. Pemagangan berbasis industri yaitu jenis pemagangan yang diberikan oleh industri.

Biasanya beberapa perusahaan besar seperti Toyota memiliki learning center untuk

peserta magang sebelum dialihkan ke produksi. Sehingg peserta magang dapat

memahami teorinya terlebih dahulu sebelum melakukang praktek.

Selain itu, pelaksanaan pemagangan yang dilakukan oleh perusahaan sering tidak

optimal, dan juga dari sisi pekerja menilai bahwa pemagangan adalah salah satu upaya

kebijakan upah buruh murah. Berdasarkan hal tersebut, Kemenko Perekonomian

bekerjasama dengan GIZ dan ILO melaksanakan FGD Pemagangan yang betemakan

“Mewujudkan Pemagangan Berkualitas dengan Insentif Fiskal”

Berdasarkan pelaksanaan FGD trsebut diperoleh rekomendasi sebagai berikut:

• Peran Pemerintah: fokus pada kebijakan, bimbingan teknis untuk pembimbing,

ekaspansi SKKNI, subsidi sertifikasi, monitoring dan evaluasi.

• Penyempurnaan peraturan pemagangan tentang kejelasan hak dan kewajiban,

batasan usia, waktu belajar, besaran uang saku yang tidak perlu dikaitkan dengan

UMP

• Sosialisasi pemagangan terhadap masyarakat baik kaum muda maupun orangtua.

Perkuat dan perbaiki sistem Monitoring dan Evaluasi untuk program pemagangan

termasuk perangkat monev, siapa yang melakukan, dan sistem pelaporan untuk

memantau kekurangan-kekurangan pelaksanaan program pemagangan.

Sasaran Program 4 (SS-4) Terwujudnya Pengendalian Kebijakan Perekonomian

Dalam pencapaian sasaran strategis “Terwujudnya

Pengendalian Kebijakan Perekonomian”, Deputi Bidang

Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, Dan Daya Saing KUKM Koordinator Bidang

Perekonomian mengindentifikasikan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana

dilaporkan dalam tabel di bawah ini.

IKU 4 : Terwujudnya Pengendalian Kebijakan Perekonomian

Dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif, salah satu permasalahan utama

yaitu masih terbatasnya akses permodalan yang sesuai karakteristik usaha ekonomi

kreatif. Berdasarkan hasil Survei Khusus Ekonomi Kreatif yang dilakukan Badan Ekonomi

Kreatif (Bekraf) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik pada tahun 2017, sebesar


si

%

Kinerja

1 Terwujudnya Pengendalian Kebijakan

Perekonomian ; 1 1 100%



81


92,37% pelaku ekonomi kreatif menggunakan modal sendiri, dan hanya 24,44% yang

memperoleh dana dari perbankan, dan 0,66 % dari perusahaan modal ventura. Data

tersebut menunjukkan bahwa skema pembiayaan yang ada saat ini belum sesuai dengan

model bisnis industri kreatif. Temuan lain dari survey tersebut menunjukkan bahwa pelaku

industri kreatif masih cenderung bersifat informal, dengan 96,61% usaha ekonomi kreatif

tidak berbadan usaha, dan kurang dari 1% yang berbentuk perseroan/PT. Selain itu,

hanya 3,86% usaha/perusahaan yang memiliki laporan keuangan. Hal ini menjadi kendala

utama bagi industri kreatif untuk mendapatkan akses pada layanan keuangan.

Kebijakan peningkatan daya saing ekonomi kawasan yang akan didorong adalah

kemitraan antara usaha skala besar dengan Usaha Kecil dan Menengah dalam

pengelolaan potensi kawasan, mencakup kemitraan bisnis hulu-hilir serta kemitraan

dalam aspek peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia. Optimalisasi pelaksanaan

kebijakan kemitraan bisnis antara Usaha Skala Besar dengan UKM sangat diperlukan

untuk mengatasi rendahnya penciptaan nilai tambah dari potensi dan komoditas ekonomi

unggulan kawasan. Pengembangan kota kreatif adalah satu program yang secara

internasional dikembangkan oleh UNESCO melalui UNESCO Creative Cities Network

(UCCN). Di tingkat Pemerintah, Konsep Kota Kreatif dikembangkan oleh Badan Ekonomi

Kreatif (BEKRAF) melalui Program Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia

(PM3KI). Di tingkat komunitas, konsep kota kreatif saat ini sedang dipromosikan dan

direplikasi di berbagai kabupaten/kota, oleh Indonesian Creative Cities Network (ICCN)

atau Jejaring Kabupaten Kota Kreatif se-Indonesia).

Pengembangan kewirausahaan ini juga tercakup dalam Roadmap Kebijakan

Pengembangan Vokasi 2017-2025 yang telah diluncurkan pada 21 Desember 2017. Salah

satu fokus sektor pengembangan kewirausahaan dan vokasi ini adalah sektor pariwisata

disamping 5 sektor prioritas lainnya. Peningkatan SDM pengelola pariwisata merupakan

suatu keharusan saat ini, melihat sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang

devisa terbesar.

Untuk setiap tahunnya dalam rangka menunjang pencapaian hal-hal tersebut

diatas, disusun rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan peningkatan daya

saing koperasi dan UMKM. Dengan tersusunnya rekomendasi tersebut diatas, diharapkan

dapat terkendalinya pelaksanaan kebijakan penguatan kelembagaan dan pengembangan

usaha koperasi, peningkatan skala dan daya saing produk UMKM meliputi: terkendalinya

pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas SDM, kemudahan akses pembiayaan ke

lembaga keuangan, dan perluasan akses pasar sehingga akan menciptakan koperasi dan

UMKM yang berdaya saing tinggi dan juga membantu program penanggulanganan

kemiskinan.

Target Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya

Saing Koperasi dan UMKM terdapat 1 (satu) paket rekomendasi yang mempunyai 5 (lima)

rekomendasi kebijakan antara lain:

Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya

Saing Koperasi dan UMKM antara lain:

I. Rekomendasi Pengedalian Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif


82


Pengukuran capaian IKU pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif

pada Triwulan III telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu:

Pemantauan pelaksanaan kebijakan ekonomi kreatif

Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari.

KEK Singhasari dibentuk berdasarkan PP Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Kawasan

Ekonomi Khusus Singhasari. Konsep bisnis pengembangan berfokus pada pariwisata dan

ekonomi digital, yang meliputi contemporary heritage tourism, technopark, enlightment

park and wellness center, entertainment core, resort, villa, dan family leisure.

Implementasi teknologi digital di bidang

pariwisata, berupa (i) implementasi pada sistem,

yang meliputi strategi pemasaran media, sistem

manajemen area, sistem utilitas dalam

implementasi dan manajemen; (ii) atraksi yang

inovatif, yang meliputi virtual tourism, interactive

displays, dan multimedia entertainment; dan (iii)

hiburan digital dan kewirausahaan, yang meliputi

pusat jaringan digital untuk industri pariwisata

dan perhotelan, pusat inkubator bagi start-up,

perusahaan R&D berbasis teknologi.

Dalam rangka pengembangan ekosistem ekonomi digital di KEK Singhasari, Saat

ini sedang disiapkan rencana pengembangan Center of Excellence/Integrated Training

Center Bidang Teknologi Informasi bekerjasama dengan IBM dan Amazon Web Services

(AWS). Penguatan kerja sama industri di KEK Singhasari dengan SMK juga akan

dilakukan untuk kompetensi keahlian lain guna mendukung pengembangan ekonomi

digital yang merupakan salah satu bidang prioritas Pemerintah. Diharapkan dengan

terbangunnya kawasan tersebut, khususnya melalui Center of Excellence/Integrated

Training Center, dapat menghasilkan tenaga kerja terampil di sektor ekonomi kreatif, yang

merupakan tujuan pembangunan dari pengembangan ekonomi kreatif nasional.

II. Rekomendasi Pengedalian Kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan;

Pada tahun 2019 ditargetkan dihasilkan 1 (satu) rekomendasi kebijakan peningkatan

daya saing ekonomi kawasan.

Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Daya Saing

Ekonomi Kawasan Berbasis Kemitraan;

Sebagai implementasi program pengembangan potensi ekonomi lokal di Kawasan

perdesaan melalui skema kemitraan berbasis

komoditas minyak atsiri, yang dilakukan

bersama perwakilan dari Direktorat Jenderal

Pembangunan Daerah Tertinggal

Kementerian Desa dan PDTT bersama mitra

usaha (Nares Essential Oil), pada Triwulan II

tahun 2019, telah dilaksanakan kegiatan

monitoring penjajakan budidaya minyak Atsiri

di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah bersama


83


Bupati Kendal, Kementerian Desa dan PT. Nares tanggal 12 Juni 2019. Tujuan dari

kegiatan ini adalah:

1. Mengetahui secara langsung proses bisnis usaha pengolahan minyak atsiri oleh

NARES Essential Oil

2. Memperoleh informasi yang komprehensif terkait isu-isu yang menjadi kendala dalam

pengembangan komoditas minyak atsiri

3. Mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah (Bupati Kendal) untuk

pengembangan potensi minyak atsiri

4. Sebagai bahan masukan untuk perumusan usulan skema kemitraan untuk

pengembangan komoditas minyak atsiri di Kawasan perdesaan lainnya, termasuk

upaya menginisiasi perumusan kebijakan untuk peningkatan daya saing ekonomi

Kawasan perdesaan melalui pengembangan komoditas minyak atsiri.

a. Pembahasan Terkait Tindak Lanjut Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

Pemanfaatan Produk Hasil R&D dari Kawasan Sains dan Teknologi (KST) di

Science and Techno Park (STP)

- Berdasarkan lesson learned dari hasil pengembangan potensi tanaman pangan

dan peternakan di Kabupaten Musi Rawas yang didukung oleh keberadaan Agro

Techno Park melalui kerjasama dengan Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi Badan

Tenaga Nuklir Nasional (PAIR-BATAN) sejak tahun 2015, telah diperoleh sejumlah

keberhasilan diantaranya produksi varietas unggul padi dan kedelai lokal,

peningkatan kapasitas petani dan peternak, serta tumbuhnya Pengusaha Pemula

Berbasis Teknologi (PPBT) berbasis produk pertanian dan peternakan. Telah

berkembang juga usaha pembiakan sapi sistem kelompok/komunal dan

terintegrasi dengan pertanian tanaman pangan melalui pemanfaatan limbah.

- Berdasarkan lesson learned dari hasil FGD Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

Pemanfaatan Produk Hasil R&D dari Kawasan Sains dan Teknologi (KST) dan

Kunjungan Lapangan di Science Techno Park (STP) Institut Teknologi Sepuluh

Nopember di Surabaya, diperlukan adanya kolaborasi yang kuat untuk

pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan dari Kawasan Sains dan

Teknologi (KST) dalam rangka pengelolaan potensi dan produk unggulan wilayah

yang dapat berdampak pada peningkatan daya saing ekonomi kawasan. Kemenko

Perekonomian bersama K/L terkait perlu mendorong penguatan inovasi sektor hulu

yang dikelola 8 kawasan Sains dan Teknologi di perguruan tinggi. Selain itu, perlu

ditetapkan suatu KST yang ideal sebagai pilot implementasi pemanfaatan produk

hasil R&D dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi Kawasan. KST yang

akan dipilih diutamakan adalah KST Madya yang telah menjalin kerjasama dengan

industri/usaha besar, sebagai contoh adalah (1) Solo Techno Park yang telah

bekerjasama dengan PT. Garuda Indonesia, dan (2) Puslitkoka Jember yang telah

bekerjasama dengan PT. Nestle Indonesia.


84


Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kota Kreatif. Pemantauan Kota Kreatif Bandung sebagai Amanat Perpres No. 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Telah dilaksanakan kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Kota Kreatif Bandung di

Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tanggal 15 November 2019.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong keberlanjutan dan akselerasi pengembangan

kota kreatif Indonesia sebagai amanat implementasi arah, kebijakan, dan strategi

pengembangan kota kreatif sebagaimana amanat Perpres No. 142 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional, serta untuk

mendapatkan gambaran nilai strategis (strategic value) bergabung sebagai anggota

jejaring UNESCO Creative Cities Network (UCCN).

III. Rekomendasi Pengedalian Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan

Pengukuran capaian IKU Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan

Kewirausahaan sampai dengan Triwulan IV telah mencapai 100% dari target yang

ditetapkan. Sebanyak 1 (satu) paket rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan

kebijakan pengembangan kewirausahaan, telah menghasilkan capaian sebagai berikut:

1. Rekomendasi Hasil Capaian Pengembangan Inkubator Wirausaha Tahun 2015 –

2018

Salah satu sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN)

Nasional tahun 2015-2019 adalah meningkatnya usaha baru yang ditargetkan

mencapai satu juta wirausaha baru dalam kurun waktu lima tahun (2015 s.d. 2019)

melalui program pemerintah pusat dan daerah. Sasaran lainnya dalam RPJMN 2015-

2019 adalah meningkatkan daya saing UKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh

menjadi usaha yang bersaing dan berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (naik

kelas) guna mendukung kemandirian perekonomian nasional.

Dalam rangka mencapai target tersebut, dibutuhkan peran Inkubator Wirausaha

sebagai lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta

inkubasi (Tenant). Pembentukan inkubator wirausaha bertujuan untuk menciptakan

dan mengembangkan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing

tinggi serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam

menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu penetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang

Pengembangan Inkubator Wirausaha, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

dalam rangka pengembangan inkubator wirausaha berfungsi sebagai koordinator

pelaksanaan pengembangan Inkubator Wirausaha di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, disusun Rekomendasi hasil capaian pengembangan

inkubator wirausaha yang terdiri dari :

a. Data capaian pengembangan inkubator wirausaha tahun 2015 – 2018

Data yang dikumpulkan dari 9 K/L dan AIBI untuk memberikan hasil capaian

perkembangan inkubator yang ada. Kementerian/Lembaga dan Asosiasi yang

menyampaikan data capaian pengembangan inkubator wirausaha antara lain:

➢ Kementerian PPN/Bappenas ➢ Kementerian Koperasi dan UKM


85


➢ Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ➢ Kementerian Perindustrian ➢ Kementerian Tenaga Kerja ➢ Kementerian BUMN ➢ Kementerian Pertanian ➢ Badan Ekonomi Kreatif ➢ Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ➢ Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia

Data yang disampaikan mencakup :

1) Sasaran I : Pertumbuhan dan Pengembangan Inkubator Wirausaha

• Pada tahun 2018 jumlah inkubator wirausaha mencapai 143. Jumlah tersebut

meningkat sebanyak 91 inkubator dibanding tahun 2015, dengan pertumbuhan

tertinggi dicapai pada tahun 2017 yang meningkat sebanyak 78 inkubator

dibanding tahun sebelumnya;

• Dominasi sebaran inkubator wirausaha berada di wilayah Pulau Jawa;

• Inkubator wirausaha di Indonesia bergerak pada sektor agroteknologi, teknologi

dan informasi, agribisnis, industri digital dan telematika, makanan, kulit, karet,

plastik, dan produknya; bahan galian; hasil perkebunan; batik; tekstil; kerajinan

dan fashion; serta creativepreneur; dan

• Jumlah omzet UKM tenant meningkat dari Rp. 2 miliar pada tahun 2015 menjadi

Rp.3,5 miliar pada tahun 2018.

2) Sasaran II : Pengembangan Kapasitas Inkubator Wirausaha dan UKM Tenant

• Rata-rata jumlah pengelola inkubator mengalami peningkatan dari 59 orang pada

tahun 2015 menjadi 108 orang pada tahun 2018;

• Rata-rata tingkat pendidikan pengelola dan pendamping inkubator dari tahun

2015-2018 adalah S1;

• Kemenaker dan Kemenperin aktif memberikan pelatihan kepada mentor dan

tutor melalui program Bimbingan Pendamping Inkubasi Bisnis, Business

Matching, Manajemen Proyek, dan Manufaktur Perkayuan.

3) Sasaran III : Penyediaan Pendanaan Pengembangan Produk, Modal Awal

Usaha, dan Modal Pengembangan Usaha untuk UKM Tenant Inkubator

• Setiap tahunnya Kemenristekdikti aktif memberikan program lomba

kewirausahaan, yakni program Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)

dengan besaran hadiah mencapai Rp.350-400 juta pada tahun 2018.

• Kemenperin juga mengadakan program lomba kewirausahaan setiap dua tahun

sekali melalui program Innovating Jogja dengan besaran hadiah Rp.20-35

juta/tenant.

• Sepanjang tahun 2015-2018, beberapa program penyediaan pendanaan untuk

modal pengembangan usaha UKM tenant yang dilaksanakan oleh K/L antara lain

Bimbingan Pendamping Inkubasi Bisnis Inwall dan Outwall Tahap

Pengembangan, PBBT Kemeristekdikti, TBIC Kemenristekdikti, DIPA

Kemenperin.


86


4) Sasaran IV : Implementasi Program Nasional Pengembangan Inkubator

Wirausaha

• Jumlah alokasi dana untuk program pengembangan inkubator wirausaha

mengalami peningkatan dari Rp. 69,8 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp.120

miliar pada tahun 2018;

• Berdasarkan data tahun 2015-2018, rata-rata realisasi penyerapan anggaran per

tahunnya mencapai 93%;

• Tiga kementerian/lembaga yang setiap tahunnya mengalokasikan dana untuk

pengembangan inkubator adalah Kemenristekdikti, Kemenaker, dan BPPT. Dari

tiga kementerian tersebut, Kemenristekdikti pada tahun 2018 memberikan alokasi

dana paling besar dibanding K/L lainnya.

b. Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Inkubator Wirausaha

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam rangka mendorong penguatan

inkubator wirausaha untuk mendukung Program Prioritas Penguatan Kewirausahaan

pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020.

Rekomendasi hasil capaian monitoring dan evaluasi Perkembangan Inkubator

Wirausaha adalah sebagai berikut :

➢ Sumber pendanaan inkubator masih sangat bergantung pada program Perusahaan

Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) oleh Kementerian Riset dan Teknologi sehingga

proses inkubasi tidak dapat berjalan secara maksimal;

➢ Seluruh inkubator menyelenggarakan seluruh proses bisnis inkubasi mulai dari

tahapan pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi. Namun, setiap inkubator

memiliki SOP yang berbeda khususnya pada kriteria pengelola inkubator dan

strategi/indikator kelulusan tenant;

➢ Seluruh inkubator wirausaha menyelenggarakan seluruh proses bisnis inkubasi

mulai dari tahapan pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi. Namun, setiap

inkubator memiliki SOP yang berbeda khususnya pada kriteria pendamping

inkubator serta strategi/indikator yang digunakan untuk menentukan kelulusan

tenant;

➢ Proses pendampingan pada tenant seringkali tekendala jauhnya lokasi serta sulitnya

akses menuju lembaga inkubator (Ikopin, Pelalawan);

➢ Masih rendahnya jumlah dan kemampuan pengelola inkubator, khususnya bagi

inkubator yang belum lama berdiri. Dari 20 jumlah pengelola inkubator, hanya 9

pengelola yang pernah mengikuti pelatihan pengelolaan inkubator (Pelalawan,

Maduratech, Ikopin). Selain itu, masih kurangnya jumlah pengelola yang fokus (full

time worker) pada inkubator wirausaha;

➢ Sumber pendanaan inkubator masih sangat bergantung pada program Perusahaan

Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) sehingga proses inkubasi tidak dapat berjalan

secara maksimal (Pontianak, Unhas);

➢ Kurangnya sinergi antara lembaga inkubator dan fakultas yang menyelenggarakan

proses inkubasi (Unhas).


87


2. Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Program Pilot Project Pengembangan Kewirausahaan Sektor Pariwisata (Homestay Dan Tour Guide) Di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam rangka melakukan evaluasi

terhadap komitmen pelaksanaan

program pilot project pengembangan

kewirausahaan sektor pariwisata

(homestay dan tourist guide) di

Kabupaten Humbang Hasundutan

yang telah dilaksanakan pada Tahun

2018.

Rekomendasi hasil capaian

monitoring dan evaluasi berupa laporan Kementerian/Lembaga dalam bentuk dua

kategori, yaitu laporan fisik dan non fisik.

IV. Rekomendasi Pengedalian Kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi Dan Umkm

Pengukuran capaian IKU rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan kebijakan

peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM pada Triwulan IV telah mencapai target

yang ditetapkan. Sebanyak 1 (satu) paket rekomendasi kebijakan Peningkatan Daya

Saing Koperasi dan UMKM, telah dihasilkan dan ditindaklanjuti oleh

Kementerian/Lembaga teknis yaitu berupa deregulasi dan harmonisasi kebijakan bidang

Koperasi antara lain:

a. Rekomendasi perubahan Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-

Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain

Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memungkinkan

koperasi untuk masuk ke dalam usaha penyedia jasa pekerja (outsourcing) berkaitan

status badan hukum yang dimiliki dan lapangan usaha yang dimungkinkan. Namun

dalam Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan

Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain disebutkan bahwa

perusahaan penyedia jasa pekerja harus berkentuk badan hukum perseroan (PT).

Adapun rekomendasi perubahan Permenakertrans tersebut berisi:

• Perubahan ketentuan tentang perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang semula

berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) menjadi badan usaha yang

berbentuk badan hukum dan didirikan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan serta bergerak di bidang usaha penyediaan jasa. Sehingga koperasi

tenaga kerja dapat sebagai pemberi jasa tenaga kerja/outsourcing kepada

perusahaan lain. Perubahan tersebut tidak bertentangan dengan produk hukum

yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam UU Ketenagakerjaan pasal 65 dijelaskan bahwa penyerahan sebagian

pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian

pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Perusahaan lain tersebut harus


88


berbentuk badan hukum. Dengan demikian koperasi termasuk memenuhi syarat

dalam pasal UU Ketenagakerjaan ini.

• Adapun dalam realisasi pemberian kesempatan kepada koperasi tenaga kerja

tersebut diperlukan pengawasan dan pembinaan oleh KemenKUKM agar tidak

terjadi permasalahan selama pelaksanaannya. Sementara pelaksanaan izin usaha

penyediaan jasa pekerja/buruh dilaksanakan oleh lembaga Online Single

Submission (OSS) untuk dan atas nama Menteri yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan.

b. Rekomendasi Proses pengalihan kewenangan Pengesahan, Perubahan

Anggaran Dasar, dan Pembubaran Koperasi dari KemenKUKM ke

KemenkumHAM.

Sehubungan dengan terbitnya PP No. 24/2018 tentang Pelayanan Perijinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission (OSS), maka

terdapat pengalihan kewenangan Pengesahan, Perubahan Anggaran Dasar, dan

Pembubaran Koperasi dari KemenKUKM ke Kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang hukum yakni KemenkumHAM. Mengingat adanya

karakteristik khusus bidang perkoperasian yang berbeda dengan kriteria tupoksi

KemenkumHAM selama ini, maka dibutuhkan masa transisi agar proses pelayanan

koperasi pada KemenkumHAM dapat berjalan efektif. Pada awalnya masa transisi

proses wewenang berakhir selambat-lambatnya tanggal 1 Maret 2019, namun karena

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) masih memerlukan beberapa

pengembangan, melalui PermenkumHAM No. 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan

Pengesahan Koperasi, cut off pengalihan kewenangan pengesahan badan hukum,

perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi dari Kementerian Koperasi dan

UKM kepada KemenkumHAM dijadwalkan ulang menjadi tanggal 28 September 2019.

Adapun rekomendasi proses pengalihan wewenang tersebut berisi:

1. Adanya inisiasi pengumuman bersama antar Sesmenko Perekonomian, Dirjen AHU

KemenkumHAM, Deputi Kelembagaan KemenKUKM, dan Deputi Bidang

Pelayanan Penanaman Modal BKPM dalam rangka memperpanjang masa transisi

proses pengalihan wewenang;

2. Dilakukan simulasi SABH pengesahan badan hukum, perubahan anggaran dasar,

dan pembubaran koperasi oleh KemenkumHAM;

3. Adanya integrasi SABH KemenkumHAM ke sistem OSS.

V. Rekomendasi Pengedalian Kebijakan Di Bidang Ketenagakerjaan

Pengukuran capaian IKU paket rekomendasi hasil pengendalian kebijakan di

bidang ketenagakerjaan pada Triwulan IV telah mencapai target yang ditetapkan.

Sebanyak 1 (satu) paket rekomendasi hasil pengendalian, telah dihasilkan dan

ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga teknis, diantaranya berupa rekomendasi


a. Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait PP No. 78 Tahun

2015 tentang Pengupahan;

Adapun beberapa rekomendasi antara lain:

Review Penetapan Permenaker Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum


89


Adapun hasil review dari Permenaker Nomor 15 Tahun 2018 antara lain: i)

terdapat beberapa aturan baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Permenaker

Nomor 7 Tahun 2013; dan ii) terdapat beberapa hal yang sebelumnya diatur dalam

Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013 namun diatur ulang dengan mekanisme baru

dalam Permenaker Nomor 15 Tahun 2018. Penjelasan terkait 2 poin tersebut antara

lain sebagai berikut:

i) Beberapa aturan baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Permenaker Nomor 7

Tahun 2013

• Penetapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

❖ Kebutuhan Hidup Layak (KHL) masuk dalam formula penghitungan upah

minimum yaitu perkalian antara upah minimum tahun berjalan dan inflasi tahun

berjalan. KHL tersebut terdiri dari beberapa komponen dimana komponen

tersebut terdiri dari jenis kebutuhan hidup yang ditinjau dalam jangka waktu 5

tahun dan ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Pasal 4 dan 5)

❖ Komponen dan jenis kebutuhan hasil peninjauan menjadi dasar penetapan dan

penghitungan KHL hasil peninjauan. KHL hasil peninjauan merupakan dasar

penetapan upah minimum tahun pertama. Sementara, upah minimum tahun

kedua sampai kelima ditetapkan dengan formula penghitungan upah minimum

(Pasal 6 dan 7).

Tabel 3.4 Penetapan Formula Upah Minimum

Dalam Permenaker 15/2018, telah mengadopsi aturan dalam PP 78/2015 pasal 44

ayat (1) yaitu penetapan upah minimum menggunakan formula penghitungan upah

minimum yang terdiri dari upah minimum tahun berjalan, inflasi tahun berjalan, dan

pertumbuhan PDB tahun berjalan. Adapun formula penghitungan upah minimum

dijabarkan sebagai berikut (Pasal 3):

- UMn = Upah Minimum yang akan ditetapkan

- UMt = Upah Minimum tahun berjalan

- Inflasit =

Inflasi dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai

periode September tahun berjalan (inflasi year on year)

- ∆ PDBt =

Pertumbuhan produk domestik bruto yang dihitung dari

pertumbuhan produk domestik bruto yang mencakup periode

kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kwartal I dan II

tahun berjalan (PDB harga konstan)


90


UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + % ∆ PDBt)}.

• Penetapan dan Pencabutan Sektor Unggulan

❖ Sektor unggulan ditetapkan oleh dewan pengupahan provinsi dan dewan

pengupahan kabupaten/kota dengan melakukan kajian terhadap beberapa

variable yaitu (Pasal 13 ayat 1 & 2, dan Pasal 15 ayat 1 & 2):

(i) Kategori usaha sesuai KBLI 5 (lima) digit;

(ii) Perusahaan dengan skala usaha besar (sesuai peraturan perundang-

undangan di bidang UMKM)

(iii) Pertumbuhan nilai tambah; dan

(iv) Produktivitas tenaga kerja.

❖ Selain penetapan sektor unggulan, apabila terdapat indikasi sektor unggulan tidak

lagi unggul, dewan pengupahan provinsi dan dewan pengupahan kabupaten/kota

dapat mencabut suatu sektor unggulan menjadi tidak lagi unggul melalui kajian

terhadap variable seperti diatas. Apabila hasil kajian menunjukan sektor tersebut

tidak lagi unggul maka upah yang berlaku adalah UMP atau UMK (Pasal 22).

• Tata cara penetapan UMSP dan UMSK

❖ Gubernur tidak dapat menetapkan UMSP dan UMSK apabila tidak terdapat

sektor unggulan (Pasal 13 ayat 6 dan Pasal 15 ayat 6).

❖ Apabila sektor unggulan ditentukan, dewan pengupahan provinsi dan dewan

pengupahan kabupaten/kota melakukan perundingan dengan asosiasi

pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh untuk membahas perusahaan

yang masuk dalam kategori sektor unggulan serta nominal UMSP dan UMSK

yang harus dibayarkan. (Pasal 13 ayat 5 dan Pasal 15 ayat 5)

❖ Apabila perundingan antara dewan pengupahan provinsi dan dewan

pengupahan kabupaten/kota dengan asosiasi pengusaha dan serikat

pekerja/serikat buruh tidak terjadi kesepakatan, maka gubernur tidak dapat

menetapkan UMSP dan UMSK. (Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 16 ayat 2)

❖ Berdasarkan hal tersebut, upah minimum yang berlaku adalah: (Pasal 14 ayat 3

dan Pasal 16 ayat 3)

(i) UMP dan/atau UMK tahun berjalan (jika tahun sebelumnya belum ada

UMSP dan/atau UMSK);

(ii) UMP dan/atau UMK tahun berjalan (jika UMSP dan/atau UMSK tahun

sebelumnya < UMP dan/atau UMSK tahun berjalan; dan

(iii) UMSP dan UMSK tahun sebelumnya (jika UMSP tahun sebelumnya > UMP

tahun berjalan.

❖ UMSP dan/atau UMSK ini hanya berlaku bagi Perusahaan dengan skala usaha

besar sesuai peraturan perundang-undangan dibidang UMKM

ii) Beberapa hal yang sebelumnya diatur dalam Permenakertrans Nomor 7 Tahun

2013 namun diatur ulang dengan mekanisme baru dalam Permenaker Nomor 15

Tahun 2018


91


• Kewajiban Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)

Dalam Permenakertrans 7/2013, penetapan UMP bersifat tidak wajib

sedangkan dalam Permenaker 15/2018 penetapan UMP bersifat wajib dan

dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi yang kemudian disampaikan

kepada gubernur.

• Penegasan Tugas Dewan Pengupahan dalam Penetapan UMP dan UMK

Dalam Permenaker 5/2018, ditegaskan bahwa dalam penetapan UMP dan

UMK, dewan pengupahan provinsi dan dewan pengupahan kabupaten/kota

bertugas melakukan penghitungan UMP dan UMK dengan menggunakan

formula penghitungan upah minimum sebelum menyampaikan kepada

gubernur. Sedangkan dalam Permenakertrans 7/2013 hanya menjelaskan

dalam penetapan UMP dan UMK, gubernur memperhatikan rekomendasi dari

dewan pengupahan provinsi dan dewan pengupahan kabupaten/kota.

• Variabel dan Data yang Digunakan dalam Penetapan Sektor Unggulan

Dalam menetapkan sektor unggulan, pada Permenakertrans 7/2013

menggunakan 9 jenis data sedangkan pada Permenaker 5/2018 menggunakan

4 variabel (jenis variabel dan data terlampir).

• Ketentuan UMSP dan UMSK Untuk Perusahaan dengan Cakupan Lebih

Dari Sektor

Apabila satu perusahaan yang usahanya mencangkup lebih dari satu sektor

dan salah satu sektor belum ada UMSP dan/atau UMSK, sektor yang belum

ada penetapan UMSP dan/atau UMSK dalam Permenakertrans 7/2013 berlaku

upah terendah di perusahaan pada sektor yang bersangkutan dan disepakati

secara bipartit, sedangkan dalam Permenaker 15/2018 berlaku UMP atau UMK

tahun berjalan.

Review Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 saat ini masih

banyak dikeluhkan oleh pengusaha dan pekerja/buruh. Dari sisi pengusaha, upah

buruh dinilai terlalu tinggi terutama dengan adanya formula baru untuk upah minimum

yang berdasarkan tingkat inflasi dan PDB sehingga menyebabkan upah minimum

selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sementara itu, dari sisi pekerja/buruh,

aturan dalam PP 78/2015 belum banyak mengakomodir kesempatan pekerja/buruh

dalam bernegosiasi pada proses penetapan upah.

Selain beberapa permasalahan diatas, dengan adanya perkembangan ekonomi

digital yang cepat serta revolusi industry 4.0 maka dinilai perlu untuk melakukan revisi

PP 78/2015. Perkembangan teknologi, dan berkembangnya ekonomi digital saat ini

juga menjadi tantangan dalam penetapan upah minimum. Dimana pekerjaan saat ini

banyak yang tidak berdasarkan kebijakan pekerjaan fomal umum, namun berkembang

menjadi pola kemitraan, seperti (driver transportasi online). Kondisi ini tentu menjadi

tantangan bagi Pemerintah untuk tetap bisa melindungi hak-hak pekerja terutama

terkait upah.

Setelah dilakukan review terhadap PP 78/2015, terdapat beberapa poin penting

antara lain sebagai berikut:


92


• Beberapa pasal dalam PP 78/2015 dinilai masih relevan dan tidak diperlukan

perbaikan/revisi

• Terdapat beberapa pasal yang perlu penegasan serta penjelasan lebih lengkap

• Perlu penyempurnaan beberapa pasal untuk memperluas ruang lingkup dari PP

78/2015 agar menjangkau sektor informal

• Beberapa pasal perlu dilakukan revisi untuk mengakomodir perkembangan

ekonomi digital dan revolusi industri.

Melaksanakan Pertemuan Konsultasi Pengupahan dengan Bapak Daniel Kostzer

(Ahli Pengupahan ILO Bangkok)

Pertemuan konsultansi pengupahan bertujuan untuk membicarakan

perkembangan terkini mengenai aturan pengupahan di Indonesia dan mendiskusikan

bantuan teknis yang dapat ditawarkan ILO untuk menciptakan sistem pengupahan

yang adil dan produktif di Indonesia.

Presiden Joko Widodo berencana akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP)

nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Hal tersebut disampaikan saat bertemu

dengan buruh saat kampanye di Bandung (9 April 2019). Revisi nantinya akan

melibatkan Serikat Buruh agar lebih berimbang.

Terdapat 3 Tuntutan Pekerja untuk revisi PP 78/2015 yaitu antara lain:

▪ Mengembalikan hak tawar serikat pekerja dalam menaikkan upah minimum

▪ Mencabut formula untuk menaikkan upah minimum dengan menerapkan inflasi

dan pertumbuhan ekonomi dan harus diganti dengan survei pasar yang

dinegosiasikan dalam dewan upah

▪ Menerapkan upah minimum sektoral secara komprehensif.

Sesuai dengan arahan presiden tersebut, untuk melakukan revisi PP 78 tentang

pengupahan, maka ILO dapat membantu pemerintah Indonesia dalam hal:

▪ Melakukan kajian untuk melakukan kajian revisi PP 78 tahun 2015 tentang

pengupahan

▪ Rumusan revisi tersebut, sebaiknya dapat menjawab:

(i) Tantangan pengupahan dimasa depan, menghadapi revolusi industri 4.0,

perkembangan ekonomi digital dan berkembangnya model kerja baru

(system kemitraan dan freelance)

(ii) Sistem pengupahan yang dapat menjangkau keseluruhan tenaga kerja, baik

formal maupun informal

(iii) Pengupahan dapat dikaitkan dengan upaya peningkatan produktivitas

(iv) Aturan pengupahan yang baru, diharapkan juga dapat mendukung

peningkatan investasi dan industri di Indonesia

▪ Perlu juga dilakukan kajian benchmark system pengupahan di Negara maju dan

berkembang, agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.


93


Saran dan Masukan pada FGD KEIN terkait Mencari Format Sistem Pengupahan

dalam Revisi UU No. 13 Tahun 2003

Strategi Penyusunan Sistem Pengupahan Berkeadilan

(i) Penyesuaian Nilai Upah Terhadap Produktivitas

Komponen Upah Berdasarkan Produktivitas terdiri dari Fixed Component

(Imbalan Dasar) dan Variable Component. Adapun Fixed Component (Imbalan

Dasar) terdiri dari Upah Pokok (Living Cost dan Social Benefit) yang dibarengi

dengan Kenaikan Upah Tahunan yang dihitung berdasarkan Pengalaman,

Jabatan, Tanggung jawab, dan Kompetensi.

Selanjutnya terdapat Variable Component yang didasarkan pada dua aspek

yaitu: (i) upah berdasarkan produktivitas (Bonus berdasarkan pada performa

karyawan dan perusahaan), dan (ii) Upah berdasarkan Profitabilitas (Insentif upah

akan dibayarkan ketika net profit melebihi target).

Sistem Upah yang berkeadilan bukan hanya mampu menjamin

kesejahteraan pekerja, tetapi juga harus mampu untuk meningkatkan produktivitas.

Selain itu, Pemberian variable component juga dapat mendorong peningkatan

produktivitas dan kinerja pekerja.

(ii) Collective Bargaining

Penetapan upah harus didasarkan pada kesepakatan antara pekerja dengan

pengusaha. Oleh karena itu, perlu didorong suatu hubungan kerja positif yang

diwadahi dalam suatu perundingan bersama. Collective Bargaining di level

perusahaan dilakukan oleh Pekerja dengan Perusahaan, sementara di level

nasional dilakukan oleh Asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja.

Adapun cakupan perundingan bersama antara lain: negosiasi, konsultasi,

dan pertukaran informasi antara pihak yang terlibat, perundingan bersama,

pencegahan dan penyelesaian sengketa. Namun sistem ini harus memiliki pasyarat

agar berjalan dengan baik. Prasyarat tersebut antara lain: (i) Organisasi pekerja

dan pengusaha yang kuat dan mandiri dengan kapasitas teknis dan akses ke

informasi yang relevan; (ii) Political will dan komitmen dari setiap pihak untuk turut

serta dalam perundingan; (iii) Menghormati hak-hak dasar kebebasan berserikat

dan perundingan bersama; dan (iv) Kelembagaan dan kerangka hukum yang

memungkinkan.

(iii) Optimalisasi Peran LPN dan Depenas

Saat ini, LPN dan Deppenas dinilai belum optimal dalam menjalankan tugas

dan fungsinya. Adapun masukan untuk optimalisasi peran LPN dan Deppenas

antara lain:

a. Peran Lembaga Produktivitas Nasional

LPN tidak hanya memberikan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan

produktivitas tetapi juga:

▪ Menyusun standar dan pedoman Good Productivity Practices

▪ Melakukan strategic foresight dan menyusun langkah transformasi sesuai

hasil analisis

▪ Menyusun skema pelatihan dan Skill Development Fund


94


▪ Secara aktif mendorong perusahaan untuk melakukan pelatihan kepada

karyawan secara periodik guna upskilling

b. Peran Dewan Pengupahan Nasional

Depenas tidak hanya memberikan saran dan pertimbangan terkait perumusan

kebijakan dan pengembangan sistem pengupahan nasional tetapi juga:

▪ Menetapkan upah minimum dan upah maksimum

▪ Menjadi lembaga pengawas penerapan sistem pengupahan di industri telah

sesuai dengan aturan

▪ Menjadi lembaga mediasi proses bargaining upah antara perusahaan dan

karyawan

▪ Melakukan pendampingan penyusunan struktur dan skala upah bagi

perusahaan jika dibutuhkan

• Rekomendasi Perbaikan Sistem Pengupahan

Permasalahan upah telah menjadi isu di hampir seluruh negara, termasuk

Indonesia. Beberapa rekomendasi/benchmark terkait upah minimum dari beberapa

negara dan pakar bisa menjadi bahan pertimbangan antara lain:

(i) Sektor Informal & Kompetensi

▪ Kedepan perlu diatur sistem pengupahan yang dapat menjangkau lingkup yang lebih

luas. Saat ini peraturan yang ada belum menjangkau sektor informal dimana 58.35%

(BPS, 2018) tenaga kerja bekerja di sektor tersebut.

▪ Dalam penentuan besaran upah juga harus menitikberatkan upah berdasarkan

kompetensi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi pekerja dan

mendorong peningkatan kompetensi SDM guna menghadapi tantangan industri 4.0.

(ii) Konsep Australia

Konsep upah minimum yang ada di Australia bisa dipertimbangkan dengan

memberlakukan 3 konsep sebagai berikut:

▪ Modern Award Minimum Wages: upah minimum yang diberikan untuk pekerja yang

berprestasi (ditentukan oleh industri);

▪ National Minimum Wage: ditentukan dengan menggunakan jarring pengaman

(safety net) yang dapat diaplikasikan ke semua industri dan okupasi.

▪ Special Minimum Wage: upah minimum yang ditetapkan untuk kategori tertentu

seperti pekerja yang terkena dampak otomatisasi, pekerja magang, pekerja yang

berkebutuhan khusus (disability), dan pekerja junior.

(iii) Riset ILO

Berdasarkan hasil riset ILO di beberapa negara, seperti Malaysia dan UK, upah

minimum ditetapkan berdasarkan 2 pertimbangan, yaitu:

▪ Berdasarkan Kriteria: Kebutuhan pekerja dan keluarganya, dan faktor ekonomi;

▪ Berdasarkan statistik utama: Biaya hidup, inflasi harga, produktivitas, rata-rata gaji,

dan tenaga kerja

(iv) Sistem Jepang

Di negara Jepang, sistem upah minimum ditentukan berdasarkan:

▪ Grade yang diukur dengan beban kerja yang dimiliki oleh buruh/pekerja; dan

▪ Berdasarkan spesifikasi sektornya seperti pabrik, teknik dan bukan jenis

pekerjaannya.


95


Perlu dicermati bahwa keterlibatan mitra sosial sangat penting agar dapat

mengetahui kepentingan dan prioritas mereka yang paling terkena dampak langsung oleh

kebijakan upah minimum untuk diperhitungkan lebih lanjut secara efektif. Hal ini pada

akhirnya bertujuan untuk mengamankan legitimasi yang lebih besar dan dukungan untuk

minimum upah yang akan ditetapkan, serta cenderung dapat memfasilitasi pelaksanaan

yang efektif.

Tinjauan Terhadap UU Ketenagakerjaan Vietnam dan UU Ketenagakerjaan

Malaysia

Untuk mendorong peningkatan investasi, maka perlu memperbaiki ekosistem

ketenagakerjaan di Indonesia, salah satunya terkait peraturan pengupahan yang saat

ini diatur dalam UU 13/2003 dan PP 78/2015. Aturan tersebut masih dinilai belum

bersahabat dengan investasi sehingga menyebabkan investasi dari luar sulit masuk

ke Indonesia.

Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi kelemahan dari aturan tersebut, perlu

dikaji dan diperbandingkan UU ketenagakerjaan Indonesia dengan negara lain yang

memiliki eksosistem ketenagakerjaan yang ramah terhadap investasi, dalam hal ini

adalah Malaysia dan Vietnam dengan pertimbangan kedua negara tersebut masih

dalam satu regional (ASEAN) dan merupakan sama-sama negara berkembang.

Beberapa isu pokok terkait pengupahan yang diperbandingkan antara lain:

• Struktur dan Skala Upah

Dalam UU Ketenagakerjaan Vietnam penyusunan skala upah dibuat oleh

pengusaha berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan skala upah, tabel upah,

dan norma-norma kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pengusaha juga harus

berkonsultasi dengan serikat pekerja dan menginformasikan hasilnya kepada

publik sebelum diimplementasikan.

UU Ketenagakerjaan Malaysia tidak secara spesifik mengatur struktur dan skala

upah. Prinsip utamanya pengusaha wajib memberi upah dan semua

pembayaran lainnya dalam bentuk tunai kepada karyawan sesuai dengan

kontrak kerja yang disepakati termasuk kesepakatan upah.

• Upah Minimum

Dalam UU Ketenagakerjaan Vietnam, upah minimum ditentukan oleh pemerintah

atas rekomendasi Dewan Upah Nasional. Adapun jenis upah minimum terdiri dari

upah regional dan upah sectoral

Sementara itu, dalam UU Ketenagakerjaan Malaysia tidak mengatur terkait Upah

Minimum. Upah Minimum diputuskan oleh sebuah lembaga Tripartit yang dikenal

dengan Dewan Konsultasi Upah Nasional.

• Dewan Pengupahan

Dalam UU Ketenagakerjaan Vietnam, Dewan Upah Nasional adalah badan

penasihat untuk Pemerintah dan terdiri dari perwakilan dari Kementerian

Perburuhan, Penyandang Cacat dan Urusan Sosial, Konfederasi Jenderal

Perburuhan Vietnam, dan organisasi pengusaha di tingkat pusat.

Sementara itu, Dalam UU Ketenagakerjaan Malaysia tidak mengatur terkait

Dewan Pengupahan, tetapi Malaysia memiliki Lembaga Tripartit yaitu Dewan


96


Konsultasi Upah Nasional (National Wages Consultative Council Act 2011 (Act

732) yang memutuskan upah minimum.

Masukan perubahan UU Ketenagakerjaan Terkait Pengupahan

Kementerian Ketenagakerjaan saat ini sedang menyusun pokok-pokok perubahan dalam

revisi UU Ketenagakerjaan. Adapun beberapa poin penting pokok-pokok perubahan

terutama terkait pengupahan antara lain:

• Dalam konsep UU Ketenagakerjaan yang baru, dasar perhitungan upah minimum

mengacu pada: i) kebutuhan layak kerja yang merupakan kebutuhan dasar

seorang pekerja/buruh untuk layak bekerja; dan ii) kondisi ekonomi makro yaitu tingkat

inflasi, produktivitas makro tenaga kerja, tingkat kesempatan kerja dan median upah.

• Hanya akan ada satu upah minimum yang akan ditetapkan oleh Menteri

Ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan tarif upah sesuai wilayah masing-

masing. Dengan demikian tidak ada lagi upah minimum sektoral.

• Struktur skala upah minimum juga dilakukan perombakan menjadi satuan terkecil

berupa jam atau juga upah minimum harian yang bertujuan untuk mengakomodasi

pekerja paruh waktu dan pekerja dengan waktu kerja fleksibel, namun terkait hal ini

masih akan dikaji lebih lanjut.

• Upah minimum kedepan kemungkinan akan lebih rendah, tetapi ini hanya berlaku bagi

tenaga kerja baru, sementara tenaga kerja yang sudah ada tetap dengan upah lama.

• Terkait kelembagaan, dalam konsep yang baru, Dewan Pengupahan dan Lembaga

Produktivitas Nasional direncanakan akan disatukan. Hal ini dikarenakan kedua

lembaga tersebut merupakan lembaga yang seharusnya tidak dipisahkan guna

menyeimbangkan antara upah pekerja dan produktivitas pekerja.

• Untuk mengakomodir perkembangan dunia kerja saat ini seperti digitalisasi dan

revolusi industri 4.0. Dalam konsep UU Ketenagakerjaan yang baru telah dijabarkan

melalui pemberian upah berdasarkan jam atau berdasarkan hari kerja. Dimana saat ini

banyak pekerja yang bekerja paruh waktu dan tidak terikat dengan jam kerja.

b. Rekomendasi Pengendalian Implementasi Perpres No. 20 Tahun 2018 Tentang

Penggunaan TKA

Adapun beberapa Rekomendasi antara lain:

➢ Rapat Evaluasi TKA

Pada tanggal 14 Pebruari 2019 dilaksanakan Rapat Pembahasan TKA yang

dipimpin oleh Deputi Bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, Daya Saing Koperasi

dan UKM untuk membahas beberapa keluhan dari pelaku usaha terkait pelaksanaan

Perpres 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan pelaksanaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018

Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, antara lain:

✓ web tka-online merupakan satu web online yang dibangun oleh Kementerian

Ketenagakerjaan sebagai jalur dalam jejaring (daring) bagi calon pengguna


97


tenaga kerja asing untuk mengajukan proses perizinan penggunaan TKA, belum

berjalan dengan baik sehingga pelaku usaha mengalami keterlambatan dalam

pengurusan perizinan

✓ petugas yang ditempatkan di Mal Pelayanan Publik Batam tidak memberikan

pelayanan sesuai dengan yang diharapkan, hanya berupa layanan helpdesk

sehingga layanan perizinan TKA tertumpuk di pusat yang mengakibatkan

perizinan TKA lama keluar

✓ minimnya SDM pengelola aplikasi Skype yang bertugas memberikan layanan saat

wawanca pengurusan perizinan TKA disamping seringnya terjadi gangguan

jaringan sehingga memperlambat proses perizinan.

✓ Pada tahap notifikasi, sering mengalami keterlambangan karena sebelum

notifikasi dikeluarkan terhadap tahapan verifikasi pengajuan data TKA yang

memerlukan waktu yang cukup lama.

✓ kode billing sebagai satu syarat yang harus dimiliki oleh calon pengguna tka untuk

dapat membayar PNBP ke negara, lama keluar. Hal ini akan menghambat atau

mengganggu proses selanjutnya.

➢ Rapat Evaluasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) melalui

sistem Online Single Submission (OSS)

Pada Tanggal 16 April 2019 diadakan Rapat yang dipimpin oleh Staf Ahli Bidang

Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum dan Keamanan, serta dihadiri oleh: (i) Deputi

Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet; (ii) Dirjen Pembinaan Penempatan

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kemnaker; (iii) Staf Ahli Bidang

Pengembangan Daya Saing Nasional, Kemenko Perekonomian; (iv) perwakilan dari

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); (v) perwakilan Ditjen Imigrasi,

Kemenkumham; (vi) perwakilan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan; (vii)

Tim Teknis OSS.

➢ Rapat evaluasi Implementasi Pepres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan

Tenaga Kerja Asing

Dalam rapat evaluasi Implementasi Pepres Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditemukan beberapa permasalahan, yaitu

permasalahan bidang pelayanan dan permasalahan terkait sistem.

Permasalahan Pelayanan antara lain:

o Saat ini di Indonesia hanya memiliki 5 TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) yang

diberikan kewenangan untuk memberikan ITAS (Izin Tinggal Terbatas) yaitu (i) TPI

Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta; (ii) TPI Bandara Ngurah Rai, Bali; (iii) TPI Bandara

Kuala Namu, Medan; (iv) TPI Batam Centre, Batam; dan (v) TPI Bandara Djuanda,

Surabaya.

o Jumlah ini dinilai sangat terbatas dan sering menyusahkan tenaga kerja. Misalnya

untuk tenaga kerja asing yang menggunakan direct flight masuk ke Indonesia melalui

bandara internasional di Kalimantan dan Sulawesi yang tidak memiliki TPI yang dapat

memberikan izin ITAS.


98


o Oleh sebab itu, saat ini Dirjen Imigrasi akan mengusahakan untuk menambah jumlah

TPI terutama di daerah-daerah yang menjadi jalur masuk utama Tenaga Kerja Asing.

Permasalahan Sistem antara lain:

o Saat ini dalam sistem tidak dapat menunjukkan informasi bagi penjamin/pemberi kerja

status permohonan penggunaan TKA. Apabila terdapat status pending, pihak imigrasi

akan memberitahukan melalui email, hal ini menyebabkan proses kelengkapan

dokumen membutuhkan waktu yang lama.

o Belum banyak bandara yang memiliki smart card dan automatic gate, hal ini

merepotkan TKA yang memiliki mobilitas keluar-masuk Indonesia tinggi karena harus

mengantri di imigrasi untuk cap paspor, padahal dengan smart card data akan dapat

terekam secara otomatis sehingga paspor tidak akan cepat habis.

o Smart card yang diberlakukan di Batam juga saat ini sedang dihentikan karena

menunggu keputusan besaran PNBP dari Kementerian Keuangan.

D. KINERJA KEUANGAN

Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran

Tahun 2019, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan

Daya Saing Koperasi dan UKM, Koordinator Bidang Perekonomian mendapat Pagu

Anggaran sebesar Rp. 20.702.928.000,- mencapai realisasi sebesar Rp. 19.660.279.226,- atau terserap sebesar 94.96% dengan SILPA Rp. 1.042.648.774,- atau

terdapat efisiensi anggaran sebesar 5.04%.. Realisasi Anggaran Tahun 2019 per unit

Eselon II dalam lingkup Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan

Daya Saing Koperasi dan UKM sebagai berikut:

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun Anggaran 2019

No Unit Eselon II Pagu 2019 (ribu) Realisasi 2019

Program Prioritas

Program Reguler

Program Prioritas

Program Reguler

1 Pengembangan Ekonomi Kreatif (Prioritas: e-commerce dan ekonomi digital)

8.777.928 1.800.000 7.532.897 (85.82%)

1.716.144 (95.34%)

2 Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan (Prioritas: Kemitraan Ekonomi Umat)

1.000.000 1.500.000 989.310 (98.93%)*

1.491.191 (99.41%)

3 Pengembangan Kewirausahaan - 1.500.000 - 1.482.677 (98.85%)

4 Peningkatan daya Saing KUMKM - 1.500.000 - 1.499.577 (99.97%)

5 Ketenagakerjaan (Prioritas: Pengembangan Vokasi)

3.125.000 1.500.000 3.079.976 (98.56%)

1.356.394 (90.43)

Jumlah 12.902.928 7.800.000 11.602.183 (89.92%)

7.545.983 (96.74%)

Total 20.702.928 19.148.166

(92.49%)

Bila dibandingkan dengan realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,

Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian pada tahun 2019, mengalami penurunan dalam hal penyerapan anggaran


99


dimana pada tahun 2017, penyerapan anggaran Deputi IV adalah sebesar 89.44%,

dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 88.3%. Perbandingan lebih

rinci sebagai berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 s.d 2019

Program

Realisasi Anggaran

2019 2018 2017

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian (Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM)

95.11 88.3% 89.44%

Jenis Kegiatan Sasaran Kegiatan

Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

- Tersusunnya Paket rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif

- Tersusunnya Paket rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif

- Terselenggaranya layanan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola pada deputi Bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan daya Saing Koperasi dan UKM

98.96% 97.46%

Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan

- Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan di Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan

- Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Daya Saing ekonomi Kawasan

99.17% 82.51% 98.19%

Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kewirausahaan

- Tersusunnya Paket rekomendasi Kebijakan di bidang pengembangan wirausaha

- Tersusunnya paket rekomendasi pengendalian kebijakan di bidang pengembangan wirausaha

97.03% 99.79% 95.82%

Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM

- Tersusunnya paket rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di Bidang Peningkatan daya Saing Koperasi dan UMKM

- Tersusunnya paket rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan peningkatan daya saing koperasi dan UMKM

99.97% 98.76% 98.39%

Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi

- Tersusunnya paket rekomendasi hasil koordinasi kebijakan pengembangan UKM Berbasis Teknologi

- Tersusunnya paket rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan kebijakan UKM berbasis Teknologi

- 99.53% 98.62%

Koordinasi Kebijakan Ketenagakerjaan

- Tersusunnya paket rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan

- Tersusunnya paket rekomendasi hasil pengendalian kebijakan di bidang ketenagakerjaan

- Tersusunnya draft peraturan peta jalan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi

98.58% 98.39 98.73%

Sekretariat Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik

- Tersusunnya paket kebjakan bidang pengembangan e-Commerce Nasional

83.3 % -


100


Pelaksanaan program dan kegiatan di Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,

Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM telah dilakukan secara efektif dan efisien,

meskipun dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Saat ini, beberapa jabatan

struktural yang masih belum terisi. Selain itu, staf pelaksana pun sangat terbatas, hanya

12 (dua belas) orang untuk membantu pelaksanaan seluruh kegiatan kedeputian. Akan

tetapi dengan segala keterbatasan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,

Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM telah mampu mencapai mencapai target kinerja

dengan realisasi anggaran sebesar 95.11%.

E. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA Perbandingan Kinerja dalam perspektif Sasaran Hasil (outcome)/ Indikator Monitoring Utama :

Tabel 3.7 Perbandingan Kinerja dalam perspektif Sasaran Hasil (outcome)/ Indikator Monitoring Utama

NO Sasaran Program/Indikator Kinerja 2018

Sasaran Program/Indikator Kinerja 2019

Realisasi

2018 2019

SS1 Terwujudnya Sistem Perdagangan Nasional berbasis elektronik

Terimplemntasinya Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik

100 100

Jumlah paket rekomendasi kebijakan pengembangan e-commerce

Jumlah Paket rekomendasi implementasi peta jalan sistem perdagangan nasional berbasis Elektronik

1 2 3

TAHUN 2017 2018 2019

TOTAL ANGGARAN 23,362,040,000 25,895,364,000 20,702,928,000

TOTAL REALISASI 20,893,865,932 22,880,163,283 19,689,826,180

0

5000000000

10000000000

15000000000

20000000000

25000000000

30000000000

Tingkat Realisasi Anggaran 2017 - 2019

Gambar 3.11 Perbandingan Realisasi Anggaran


101


NO Sasaran Program/Indikator Kinerja 2018

Sasaran Program/Indikator Kinerja 2019

Realisasi

2018 2019

SS2 Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan pengedalian kebijakan bidang perekonomian

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi

100 100

Jumlah paket rekomendasi kebijakn bidang koordinasi ekonomi kreatif, kewirausahaan dan daya saing koperasi dan UKM

Jumlah paket rekomendasi hasil koordinasi hasil koordinasi dan sinkronisasi pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi

SS3 - Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perekonomian

100

Jumlah paket rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang koordinasi ekonomi kreatif, kewirausahaan dan daya saing koperasi dan UKM

SS4 - Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang perekonomian

100

Jumlah paket rekomendasi hasil pengendalian kebijakan bidang koordinasi ekonomi kreatif, kewirausahaan dan daya saing koperasi dan UKM

Dari hasil perbandingan sasaran program dan indikator kinerja yang telah disajikan

dalam tabel diatas dapat terlihat ada perbedaan anatar sasaran program dan indikator

kinerja pada tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2018 terdapat 2(dua) sasaran program

yang memilki realisasi kinerja sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2019 dapat dilihat

bahwa ada penambahan dan perubahan sasaran program. Sasaran program 1 (satu) di

2019 merupakan perubahan dari sasaran program 2018 tentang SPNBE (Sistem

Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik yang memiliki realisasi kinerja sebesar 100%

ditiap tahunnya. Untuk sasaran program 2 (dua) merupakan tambahan kegiatan yaitu

terkait pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi yang di tahun 2018 tidak muncul.

Pada tahun 2019, sasaran program tersebut mencapai target sebesar 100%. Sasaran

program 3 (tiga) & 4 (empat) merupakan pemisahan sasaran program 2 (dua) pada tahun

2019. Kedua sasaran ini juga mencapai target yaitu 100%.

F. CAPAIAN KINERJA KELUARAN (OUTPUT) Selain sumber daya anggaran, kapasitas organisasi sebagai penggerak keberhasilan

kinerja Deputi IV adalah profesionalitas pegawai yang selalu dipantau oleh Bagian SDM

melalui program pelatihan, laporan kinerja, kedisplinan, dan pengembangan karir. Sistem

informasi yang bertumpu pada kesiapan jaringan dan kecepatan internet, serta aplikasi

berbasis web selalu disediakan dan dipantau jikalau terdapat keluhan. Reformasi Birokrasi

yang merupakan program nasional tanpa henti, menjadi unsur penguat dan perekat

motivasi berkinerja agar terus menerus akuntabel dan transparan. Melalui survei internal

dan pleno PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) menjadi ukuran

tata kelola yang baik pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan

Daya Saing KUKM. Dari sisi ekternal organisasi, kolaborasi dengan para pemangku

kepentingan juga merupakan kunci keberhasilan tercapainya sasaran-sasaran yang telah

ditetapkan dalam perjanjian kinerja.


102


Tolak ukur keberhasilan capaian kinerja juga dapat dilihat melalui pengukuran capaian

keluaran (output), kegiatan, yang dilakukan dengan membandingkan Target Volume

Keluaran/Output (TVK) yang direncanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga (RKA-KL/DIPA), dibandingkan dengan Realisasi Volume Kegiatan

(RVK), serta membandingkan antara Target Indikator Keluaran Kegiatan (TIKK) dengan

Realisasi Indikator Keluaran Kegiatan (RIKK). Pengukuran Capaian Kinerja Keluaran

(Output) Kegiatan dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, sebagai berikut.

Keterangan:

CKK : Capaian Keluaran (Output) Kegiatan

RVK : Realisasi Volume Keluaran (Output) Kegiatan

TVK : Target Volume Keluaran (Output) Kegiatan

m : Jumlah Keluaran (Output) Kegiatan

n : Jumlah Indikator Keluaran (Output) Kegiatan.

Pada Tahun 2019, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya

Saing Koperasi dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah

menghasilkan 24 volume keluaran/output (RVK), dan 25 indikator kinerja kegiatan (RIKK),

melalui 6 Kegiatan. Pencapaian komponen tersebut berhasil mencapai 100% dari target

yang ditetapkan, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.8 Pencapaian Komponen

No Kegiatan TVK RVK TIKK RIKK CKK

1 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital

1 1 1 1 100%

2 Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi

2 2 2 2 100%

3 Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM

2 2 2 2 100%

4 Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

6 6 8 8 100%

5 Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kewirausahaan

3 3 3 3 100%

6 Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan

5 5 5 5 100%

7 Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan

5 5 4 4 100%

Total 24 24 25 25 100%


103


G. ANALISIS EFISIENSI PEMANFAATAN SUMBER DAYA Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya

Pelaksanaan analisis efisensi pemanfaatan sumber daya dihitung berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara

perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran (CKK) dan realisasi anggaran

keluaran, dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian

keluaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut.

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i

CKi : Capaian Keluaran i

Berdasarkan hasil perhitungan pada Capaian Kinerja Keluaran (Output) Kegiatan pada bagian

sebelumnya, dapat dihitung tingkat efisiensi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi

Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UMKM dalam pencapaian kinerja di

tahun 2019, sebagai berikut.

Tabel 3.6. Tingkat Efisiensi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan

Daya Saing Koperasi dan UMKM Dalam Pencapaian Kinerja

No. Output

Capaian Keluaran Kegiatan

(CKK)

Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.)

1 Paket Rekomendasi Kebijakan Pengembangan eCommerce Nasional (Paket Rekomendasi)

1

8,777,928,000 7,986,543,242 2 Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan

Bidang Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM (Paket Rekomendasi)

1

1,166,716,000 1,166,511,743 3 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM (Paket Rekomendasi)

1

333,284,000 333,065,000 4 Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi

Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif (Paket Rekomendasi)

1


Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif (Paket Rekomendasi)

1

243,400,000 226,270,859 6 Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan

dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing UKM (Layanan)

1

300,000,000 299,172,242 7 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan

Kewirausahaan (Paket Rekomendasi) 1


Kebijakan Pengembangan Bidang Kewirausahaan (Paket Rekomendasi)

1

200,000,000 184,650,000


104


No. Output

Capaian Keluaran Kegiatan

(CKK)

Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.)

9 Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi (Paket Rekomendasi)

1


Kebijakan Pengembangan Daya Saing Ekonomi Kawasan (Paket Rekomendasi)

1

250,000,000 249,204,487 11 Rekomendasi Koordinasi Kemitraan

Ekonomi Umat (Paket Rekomendasi) 1

1,000,000,000 988,110,210 12 Rekomendasi Hasil Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan (Paket Rekomendasi)

1

1,050,000,000 1,041,678,170 13 Rekomendasi Hasil Pengendalian Kebijakan

di Bidang Ketenagakerjaan (Paket Rekomendasi)

1

450,000,000 440,561,598 14 Rekomendasi Hasil Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (Paket Rekomendasi)

1

3,125,000,000 3,076,900,790

Sumber: Tingkat Efisiensi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UMKM Dalam Pencapaian Kinerja 2019

Berdasarkan data tersebut, dapat dihitung bahwa capaian efisiensi Deputi Bidang

Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UMKM Tahun

2019 adalah sebesar 4.89%. Hal ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2019, Deputi

Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan

UMKM telah berhasil melaksanakan rencana kerja yang ditetapkan dalam dokumen

anggaran (DIPA), serta mencapai target atas setiap keluaran (output) yang diperjanjikan,

dengan mengoptimalisasi besaran pagu anggaran yang tersedia.

H. ANALISIS FAKTOR KETERCAPAIAN KINERJA Program Kebijakan Perekonomian pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,

Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM memiliki 4 sasaran program (Sasaran Startegis)

yang masing-masing memiliki 1 ukuran atau Indikator Kinerja. Sasaran Program

Terimplementasinya Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik dan


adalah kegiatan program prioritas. Di dalam Sasaran Program terwujudnya koordinasi,

sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian berisi kegiatan koordinasi

reguler.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Program Sasaran Program Indikator Kinerja Output Fisik Kinerja

Target Realisasi



1 Paket rekomendasi

1 Paket rekomendasi

100%


Jumlah paket rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan

1 Paket rekomendasi

1 Paket rekomendasi

100%


105


Vokasi



1 Paket rekomendasi

1 Paket rekomendasi

100%



1 Paket rekomendasi

1 Paket rekomendasi

100%

Peraturan Peraturan Presiden nomor 74 tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem

Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik memberikan arah dan langkah-langkah

penyiapan, pelaksanaan, dan evaluasi perdagangan yang transaksinyaberbasis

serangkaian alat dan prosedur elektronik. Perpres ini mempunya sifat strategis bagi

pemerintah, karena ekonomi berbasis elektronik mempunyai potensi ekonomi yang tinggi

bagi Indonesia dan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Nasional.

Prinsip-prinsip implementasi peta jalan adalah: keterbukaan, kepastian dan perlindungan

hukum, pengutamaan dan perlindungan kepentingan UMKM, usaha pemula, dan

kepentingan nasional secara umum, serta peningkatan keahlian sumber daya manusia

pelaku e-commerce Indonesia.

Sasaran Program Pelaksanaan kebijakan pengembangan e-commerce pada tahun

2019 adalah percepatan implementasi Road Map e-Commerce, melalui: langkah-langkah

koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan untuk melaksanakan implementasi

pengembangan e-commerce nasional, serta memastikan keterlibatan aktif setiap K/L

terkait termasuk inventarisasi permasalahan dan solusi permasalahan, terutama pada

tujuh pilar pengembangan e-commerce melalui kegiatan pengendalian pelaksanaan

kebijakan. Fokus kebijakan pengembangan e-commerce tahun 2019, adalah :

Gambar 3.13 Pengembangan e-Commerce dan Ekonomi Digital


106



107


BAB IV

CAPAIAN

RENSTRA

TAHUN 2015-

2019 DAN ISU

STRATEGIS

TAHUN 2020-

2024


108


A.CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2015-2019

Tahun 2019 merupakan tahun akhir dari periode lima tahun pelaksanaan Rencana Strategis

Tahun 2015-2019 Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya

Saing KUKM. Berdasarkan hal tersebut, dalam Lakip Tahun 2019 ini menyajikan capaian

utama atas Renstra Tahun 2015-2019 Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,

Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM. Penyajian data capaian kinerja dilakukan dengan

membandingkan capaian sasaran strategis Sekretariat pada tahun 2015-2019, berdasarkan

target yang dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Koordinasi

Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM Tahun 2015-2019

Target Kinerja Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Pada dokumen Renstra Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya

Saing KUKM Tahun 2015-2019, terdapat dua Sasaran Strategis (SS) pada Sekretariat

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu:

- Sasaran Strategis 1 (SS-1):

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan ekonomi kreatif, kawasan

berbasis KIT, kewirausahaan, daya saing KUMKM, dan ketenagakerjaan


Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan ekonomi kreatif, kawasan berbasis KIT,

kewirausahaan, Daya Saing KUMKM, dan Ketenagakerjaan


Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional,

Kawasan Berbasis KIT, KUMKM, SDM, dan ketenagakerjaan/buruh dalam pelaksanaan MEA

2015

- Sasaran Strategis 4(SS-4):

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan 8 MRA yang sesuai dengan

pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional dalam pelaksanaan MEA 2015


109


Masing-masing Sasaran Strategis (SS) diukur pencapaiannya melalui penetapan Indikator

Kinerja Utama (IKU) dan target tahunan untuk periode tahun 2015-2019, sebagaimana tersaji

dalam tabel berikut.

Tabel 4. 1 Target Kinerja Dalam Renstra Tahun 2015-2019

NO SASARAN PROGRAM/

INDIKATOR KINERJA

TARGET

2015 2016 2017 2018 2019


Indikator 2015-2016

Persentase perumusan rancangan peraturan di bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUMKM, serta SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang diselesaikan.

85

85

-

-

-

Indikator 2017-2019 1. Persentase rekomendasi/rancangan kebijakan/ paket

deregulasi di bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan, KUKM, dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti.

-

-

90

90

100


- - 90 95 100



85

85

-

-

-


-

-

90

90

100



85

85

-*)

-*)

-*)



85

85

-**)

-**)

-**)

*) SS3 pada periode 2017-2019 digabung ke dalam SS1 **) SS4 pada periode 2017-2019 digabung ke dalam SS2


110


Perubahan Target Kinerja dan Metode Pengukuran Kinerja

Seiring dengan dinamika perkembangan organisasi, terhitung sejak tahun 2017, dilakukan

perubahan atas target kinerja dalam Renstra Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,

Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM Tahun 2015-2019, sebagai berikut:

- IKU “Persentase perumusan rancangan peraturan di bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan

Berbasis KIT, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUMKM, serta SDM dan ketenagakerjaan

ekonomi kreatif nasional yang diselesaikan” ditiadakan.

- IKU “Persentase rekomendasi/rancangan kebijakan/ paket deregulasi di bidang Ekonomi

Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan, KUKM, dan ketenagakerjaan yang

ditindaklanjuti” ditiadakan.

- IKU “Persentase koordinasi dan sinkronisasi terhadap rancangan peraturan perundangan

yang diusulkan K/L mitra” ditiadakan

- IKU “Persentase kebijakan bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan

dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang

terimplementasikan” ditiadakan

- IKU “Persentase hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan di bidang

Ekonomi Kreatif, kawasan berbasis KIT, Kewirausahaan, KUKM, dan ketenagakerjaan yang

ditindaklanjuti” ditiadakan

- IKU “Persentase hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan di bidang

Ekonomi Kreatif, kawasan berbasis KIT, Kewirausahaan, KUKM, dan ketenagakerjaan yang

ditindaklanjuti” ditiadakan

- IKU “Persentase perumusan rancangan peraturan kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional yang

mendukung penerapan daya saing SDM, ketenagakerjaan/buruh, dan KUKM mendukung

pelaksanaan MEA 2015” ditiadakan

- IKU “Persentase kebijakan sertifikasi uji kompetensi nasional/internasional terhadap SDM,

ketenagakerjaan/buruh, dan pengusaha UMKM serta produk Ekonomi Kreatif Nasional, untuk

mewujudkan daya saing dan market share di ASEAN” ditiadakan


111


Capaian Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Ringkasan capaian atas Renstra Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan

Daya Saing KUKM Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019, disajikan dalam tabel di bawah ini.

NO SASARAN PROGRAM/

INDIKATOR KINERJA

TARGET

2015 2016 2017 2018 2019


Indikator 2015-2016

Persentase perumusan rancangan

peraturan di bidang Ekonomi

Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUMKM, serta SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang diselesaikan.

85

85

85

85

n.a

n.a

n.a

Indikator 2017-2019 1. Persentase

rekomendasi/rancangan kebijakan/ paket deregulasi di bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan, KUKM, dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti.

-

-

90

n.a

90

n.a

100

n.a


- - 90 n.a 95 n.a 100 n.a



85

85

85

85

-

-

-


-

-

90

-

90

-

100

-



85

85

85

85

-*)

n.a

-*)

n.a

-*)

n.a


Indikator: Persentase kebijakan sertifikasi uji

kompetensi nasional/internasional terhadap SDM, ketenagakerjaan/buruh, dan pengusaha UMKM serta produk Ekonomi Kreatif Nasional, untuk mewujudkan daya saing dan market share di ASEAN

85

85

85

85

-**)

n.a

-**)

n.a

-**)

n.a

SS1 Terimplementasinya Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik


n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 100 100

SS2 Terwujudnya Koordinasi dan Sikronisasi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi



SS3 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian


112




SS4 Terwujudnya Pengendalian Kebijakan Bidang Perekonomian



Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM Tahun 2015-2019 Tahun 2015-2019

85 85 85 85 100 100 100 100 100 100

Berdasarkan data tersebut di atas, rata-rata nilai capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi

Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM Tahun 2015-2019 adalah n.a Hal tersebut

menunjukkan bahwa target-target sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Tahun 2015-2019, beserta

dinamika perubahannya, tidak bisa diukur karena sebagian besar Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Utama berubah secara total seiring dinamika.

B. Dampak Kinerja Tahun 2015-2019

Pencapaian dampak kinerja/outcome atas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,

Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM Tahun 2015-2019 direpresentasikan dalam sejumlah

indikator, antara lain berupa koordinasi dan sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif

kewirausahaan dan Daya Saing KUKM dan pengendalian kebijakan ekonomi kreatif

kewirausahaan dan Daya Saing KUKM.


113


Gambar 4.1 Statistik Tingkat Pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan sejak tahun 2015 sampai

dengan tahun 2019. Pada Agustus 2019, TPT turun menjadi 5,28 persen dibandingkan tahun

lalu yang sebesar 5,34 persen. Terdapat 5 orang penganggur dari 100 orang angkatan kerja

di Indonesia. Penurunan TPT ini terjadi karena jumlah angkatan kerja per Agustus 2019 naik

dari 131,01 juta orang menjadi 133,56 juta orang. Kenaikan itu sejalan dengan meningkatnya

jumlah orang yang bekerja dari 124,01 juta orang menjadi 126,51 juta orang.

Tabel 4.2 Persentase Pertumbuhan Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam PDB Nasional

Indikator Kinerja: Persentase pertumbuhan kontribusi Koperasi dan UMKM dalam PDB Nasional (atas Dasar Harga Berlaku) (dalam persen)

2015 2016 2017 2018 2019

Target Reali sasi

Target Reali sasi

Target Reali sasi

Target Reali sasi

Target Reali sasi

0,5-7,5 14,49 0,5-7,5 12,54 0,5-7,5 9,92 0,5-7,5 11,28 0,5-7,5 7,5**

Indikator Kinerja: Jumlah peningkatan Koperasi dan UMKM yang menerapkan standarisasi dan sertifikasi produk (dlm unit)

2015 2016 2017 2018 2019

Target Reali sasi

Target Reali sasi

Target Reali sasi

Target Reali sasi

Target Reali sasi

1.450 1.450 2.000 1.352 2.000 2.083 2.000 2.546 2.000 2.501 *Sumber Data: Kementerian Koperasi dan UMKM Tahun 2019 **angka sangat sementara



PERKEMBANGAN ANGKATAN KERJA

STATISTIK TINGKAT PENGANGGURAN


114


Target pertumbuhan kontribusi UMKM dan Koperasi dalam Pembentukan PDB merupakan

target RPJMN secara nasional sehingga menjadi tanggung jawab kurang lebih 17 K/L yang

membina UMKM secara lintas sektor dan bidang. Namun belum ada sinergitas data dan

informasi antar K/L yang membina UMKM menyebabkan capaian target belum dapat dihitung

secara paralel.

URAIAN SASARAN 2015-2019 CAPAIAN 2015-2019

1 EKONOMI KREATIF

a. Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif Meningkat dari 7,1%

(2014) menjadi 12% (2019)

2015 : 852T

2016 : 922.59T

2017 : 1.009T

2018 : 1.105T

2019 : 1.211*

* proyeksi PDB Ekraf

b. Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif (juta orang) Meningkat dari 12 juta

orang (2014) menjadi 13

juta orang (2019)

2015 : 16.06JT

2016 : 16.91 JT

2017 : 17.43 JT

2018 : -

2019 : -

c. Kontribusi /Devisa Bruto Meningkat dari 5,8%

(2014) menjadi 10% (2019)

2 KEWIRAUSAHAAN

Pertambahan jumlah wirausaha baru 1 juta unit (2019) 4.363.318 (Melebihi

target pada tahun 2019)

3 KOPERASI DAN UMKM

a. Rata-rata pertumbuhan nilai PDB UMKM dan

Koperasi

6.5-7.5% pertahun Rata-rata pertumbuhan

menurun sekitar 1-2%

pertahun

b. Rata-rata pertumbuhan produktivitas UMKM 5,0-7,0% per tahun 2015 : 7.72%

2016 : 2.98%

2017 : 3.62 %

2018 : 4.44%

2019 : 1.95%*

*data sementara

c. Peningkatan partisipasi anggota koperasi dalam

permodalan

55% (tahun 2019 2015 : 58.84%

2016 : 51.43%

2017 : 80.74 %

2018 : 53.08%

2019 : 46.63%*

*data sementara

d. Rata-rata pertumbuhan volume usaha koperasi 15.5-18% per tahun 2015 : 38.43%

2016 : -27.32%

2017 : -49.04 %

2018 : 49.53%

2019 : 80.94%*

*data sementara

4 KAWASAN BERBASIS KIT

Science and Techno Park Terbangunnya 100 techno

park di kabupaten/kota dan

science park di setiap

provinsi (2019)

22 STP di Indonesia,

pada tahun

5 KETENAGAKERJAAN


115


a. Proporsi jumlah tenaga kerja berkeahlian tingi

bersertifikat

Meningkat dari 8.4%

(2014) menjadi 14% (2019)

b. Proporsi jumlah tenaga kerja berkeahlian

menengah bersertifikat

Meningkat dari 30% (2014)

menjadi 42%

(2019)

c. Peningkatan kinerja lembaga pelatihan milik

pemerintah menjadi lembaga pelatihan berbasis

kompetensi

Meningkat dari 5% (2014)

menjadi 25% (2019)

d. Meningkatnya jumlah pekerja formal di sektor

manufaktur

Meningkat dari 40.5%

(2014) menjadi 51% (2019

C. ISU STRATEGIS TAHUN 2020-2024 1) Program Pengembangan Ekonomi Digital

LATAR BELAKANG, DESKRIPSI PROGRAM, DAN TUJUAN

Latar Belakang

• Indonesia belum memiliki kebijakan dan strategi nasional terkait pengembangan

ekonomi digital yang komprehensif dan terintegrasi. Dengan berakhirnya Perpres

SPNBE per 31 Desember 2019 dan merujuk pada rancangan RPJMN 2020-2024,

Tim Pelaksana telah melakukan evaluasi atas capaian final sekaligus menyepakati

urgensi keberlanjutan SPNBE dalam wujud penyusunan strategi kebijakan ekonomi

digital 2020-2024.

• Hasil rapat tim pelaksana tersebut telah dilaporkan kepada Bapak Menko selaku

Ketua Komite Pengarah (ND Tanggal 21 Januari 2020) dan direkomendasikan untuk

disepakati lebih lanjut dalam forum rapat Komite Pengarah yang dipimpin oleh Bapak

Menko.

• Penetapan PP Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

(PMSE) telah menjadi payung hukum e-commerce di Indonesia. Namun demikian,

PP PMSE belum dapat operational karena masih membutuhkan aturan pelaksanaan

yang dikeluarkan oleh Kemendag dan BPS, khususnya terkait: perizinan PMSE,

pengutamaan pelaku dan produk lokal, pengawasan dan perlindungan konsumen,

dan pengumpulan data.

• Di tingkat internasional, Sejak tahun 2017 telah dibentuk dan dilaksanakan 16 kali

pertemuan ASEAN Coordinating Committee on e-Commerce (ACCEC).

Uraian Program

• Koordinasi Kebijakan Ekonomi Digital terdiri dari penyusunan dan implementasi

Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital, penyusunan dan pengendalian

kebijakan/regulasi e-commerce, dan koordinasi kerjasama ASEAN terkait e-

Commerce.

a. Kegiatan diawali dengan penyusunan Framework dan outline awal Strategi

Nasional Pengembangan Ekonomi Digital. Pada tahun 2020, diharapkan Dokumen

Kebijakan/Regulasi Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital dapat

tersusun. Pada tahun 2021 hingga 2024 akan dilakukan implementasi dari strategi

tersebut.


116


b. Koordinasi penyusunan dan pengendalian kebijakan/regulasi ekonomi digital

meliputi penetapan dan pengendalian peraturan pelaksana PP Nomor 80 Tahun

2019 tentang PMSE (Permendag dan Perka BPS).

c. Koordinasi dengan K/L dan otoritas untuk menentukan posisi Indonesia dalam

merumuskan dan mengimplementasikan kesepakatan pada kerjasama e-

commerce di ASEAN.

Tujuan

• Memberikan arah dan panduan strategis dalam mengembangkan berbagai aspek

ekonomi digital.

• Memberikan kebijakan dan pengaturan pelaksanaan di bidang e-commerce.

• Mewujudkan komitmen dan memanfaatkan peluang kerja sama e-commerce di

regional ASEAN untuk perluasan akses pasar bagi industri dan UMKM dalam

negeri.

DASAR HUKUM PELAKSANAAN PROGRAM

• RPJMN tahun 2020-2024

• Kelanjutan Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE)

2017-2019 (Perpres 74/2017 Pasal (4) Ayat (2) Butir (d)

• PP nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelengaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

• PP nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

• UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA

SASARAN PROGRAM:

Sasaran Program 2020 2021 2022 2023 2024

Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan kebijakan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM

1 Paket

Kebijakan

1 Paket

Kebijakan

1 Paket

Kebijakan

1 Paket

Kebijakan

1 Paket

Kebijakan

Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan program-program pemberdayaan UMKM antar K/L dalam klaster

2 klaster 2

klaster 2 klaster

2 klaster

2 klaster

Analisis Kebijakan Pembinaan UMK Makers dan UMK Sellers Catatan: Belum tersedia anggaraan dan akan dibahas lebih lanjut

1 Paket Kajian

1 Paket Kajian

1 Paket Kajian

1 Paket Kajian

1 Paket Kajian

INDIKATOR KINERJA

▪ Output : Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM

▪ Outcome : Meningkatnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian


117


2) Program Peningkatan Daya Saing Dan Pemberdayaan Koperasi


Latar Belakang

▪ Sebagian besar koperasi masih melaksanakan manajemen secara konvensional

sehingga generasi muda kurang berminat untuk berkoperasi dan menyebabkan

koperasi kurang berdaya saing dalam era revolusi industri 4.0

▪ Koperasi sebagai salah satu bentuk kelembagaan UMKM belum diberdayakan

secara maksimal

Uraian Program

▪ Koordinasi Rebranding koperasi melalui modernisasi koperasi

▪ Koordinasi pemberdayaan koperasi sektor riil sebagai agregator UMKM

Tujuan:

▪ Mengembangkan model-model bisnis baru koperasi yang inovatif

▪ Pemberdayaan koperasi sektor riil


▪ Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024

Bab 2 tentang Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang

Berkualitas.


SASARAN PROGRAM:

Sasaran Program 2020 2021 2022 2023 2024

1. Pengembangan kemitraan produksi antara lembaga ekonomi/usaha perdesaan dengan sentra-sentra industri

Target 10.559 Desa Mandiri dan 30 sentra IKM baru

2. Pengembangan dan perluasan pasar produk unggulan perdesaan melalui lembaga agregator/konsolidator produk lokal (termasuk e-commerce)

3. Optimalisasi ekosistem pengembangan potensi ekonomi lokal sebagai basis transformasi ekonomi untuk mendukung pengelolaan Kawasan Prioritas Pemerintah

INDIKATOR KINERJA


118


• Output : Rekomendasi kebijakan terkait penguatan ekosistem ekonomi lokal

yang mendukung pusat-pusat pertumbuhan wilayah

• Outcome : Terintegrasinya ekonomi lokal perdesaan dengan sentra industry

3) Pengembangan Kewirausahaan


Latar Belakang

▪ Fokus pemerintah mulai tahun 2020 adalah pembangunan SDM. Salah satu strategi

yang dapat ditempuh adalah melalui kebijakan pengembangan kewirausahaan yang

diarahkan kepada pengembangan dan penguatan ekosistem yang kondusif agar

jumlah dan kemampuan wirausaha yang berorientasi untuk tumbuh dapat meningkat.

▪ Potensi kewirausahaan yang besar dalam perekonomian harus diiringi dengan

kapasitas dan daya saing yang mumpuni untuk bersaing di era revolusi industri 4.0.

Uraian Program

Kebijakan ini diperkuat dengan strategi sebagai berikut:

▪ Penumbuhan wirausaha baru dari profesional (tenaga kerja) dan penerima manfaat

program kartu pra kerja;

▪ Pengembangan kemitraan usaha;

▪ Penguatan entitas wirausaha sosial;

▪ Pemeringkatan Inkubator Wirausaha; dan

▪ Pengembangan pola kemitraan usaha besar/industri dengan Inkubator Wirausaha.

Tujuan

▪ Memperkuat ekosistem usaha yang kondusif;

▪ Meningkatkan koordinasi kerja sama antar Kementerian/Lembaga, Akademisi,

Dunia Usaha, dan Komunitas; dan

▪ Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia terdidik dalam menggerakkan

perekonomian melalui pemanfaatan kreatifitas, inovasi dan teknologi.


▪ Perpres No. 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;

▪ Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024


Berkualitas


SASARAN PROGRAM:

SASARAN PROGRAM SASARAN KINERJA*

2020 2021 2022 2023 2024

Penumbuhan wirausaha baru yang berdaya

saing tinggi melalui pemanfaatan kreatifitas,

inovasi dan teknologi

Pertumbuhan Wirausaha Baru pada

tahun 2024 adalah 4%

(Target RPJMN 2020 -2024)


119


Penguatan Inkubator Wirausaha

INDIKATOR KINERJA

▪ Output : Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan

▪ Outcome : Meningkatnya Kualitas SDM dan Penciptaan Lapangan Kerja

4) Kemitraan Ekonomi Umat*


Latar Belakang

▪ Pada tahun 2018 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengembangkan

Program Kemitraan Ekonomi Umat (PKEU) melalui penerbitan Kepmenko 272/2018

tentang Komite Kemitraan Ekonomi Umat.

▪ PKEU merupakan wujud implementasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE), serta

tindaklanjut arahan Presiden RI dalam Kongres Ekonomi Umat Majelis Ulama

Indonesia (MUI) pada 22-24 April 2017 yang mengamanatkan pelaksanaan

redistribusi aset, kemitraan dengan usaha besar, dan program vokasional dalam

pemberdayaan ekonomi umat.

▪ Usulan Program ini juga dalam rangka mendukung penguatan fungsi pesantren

dalam pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan

Pesantren dan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam UU Pesantren.

Uraian Program

▪ PKEU adalah upaya Pemerintah untuk mewujudkan KPE melalui peningkatan

keterampilan, kesempatan berwirausaha, dan kemitraan usaha antara umat

dengan kelompok usaha besar.

▪ PKEU mencakup 3 (tiga) pilar yaitu vokasi, kewirausahaan dan kemitraan usaha,

serta difokuskan pada 7 (tujuh) sektor yaitu tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, dan industri rumahan.

Tujuan

Mendorong pemerataan ekonomi melalui peningkatan keterampilan, kewirausahaan,

dan kemitraan usaha antara umat dengan kelompok usaha besar.


▪ Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren pasal 45.

▪ Arahan Presiden RI pada Kongres Kemitraan Ekonomi Umat MUI tanggal 22-24

April 2017 “pelaksanaan redistribusi aset, kemitraan dengan usaha besar, dan

program vokasional dalam pemberdayaan ekonomi umat”.

▪ Terdapat 28.194 Ponpes di Indonesia dan 4,3 juta santri dengan potensi

keekonomian pada masing-masing Pondok Pesantren.

▪ Kesepakatan rapat Tingkat Eselon I tanggal pada tanggal 7 Agustus 2019 yang

mendorong dukungan kebijakan bagi pemberdayaan dan Kemitraan Ekonomi

Umat.


120



SASARAN PROGRAM:

Sasaran Program 2020 2021 2022 2023 2024

1. Penguatan kompetensi SDM ponpes

melalui penguatan keterkaitan BLK

komunitas dengan industri/usaha besar

sebagai model/piloting

15 model/piloting

2. Scaling-up program kewirausahaan melalui

pemberdayaan koperasi dan UMKM

berbasis komunitas Ponpes bekerjasama

dengan industri/usaha besar melalui

pendampingan/mentoring

350 titik lokasi

3. Akselerasi kemitraan produksi antara

lembaga ekonomi umat (koperasi dan

UMKM) dengan industri/usaha besar

termasuk pola kemitraan dengan

pemanfaatan lahan redistribusi asset atau

perhutanan sosial sebagai model/piloting

15 model/piloting

INDIKATOR KINERJA

▪ Output : Rekomendasi Kebijakan Implementasi dan Evaluasi Program Kemitraan

Ekonomi Umat

▪ Outcome : Meningkatnya keterampilan kerja dan jiwa kewirausahaan masyarakat,

dan kemitraan usaha antara kelompok usaha besar dengan masyarakat

5) Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)


Latar Belakang

▪ Presiden RI dalam pelantikannya telah memberikan perintah untuk menyusun

Omnibuslaw, termasuk di bidang Perlindungan dan Kemudahan Bagi UMKM. Dalam

aktualisasinya Omnibuslaw tersebut harus di dukung oleh Peraturan Pemerintah

(PP) sebagai penjabaran dari substansi Omnibuslaw.

▪ Kemajuan industri yang berjalan di Indonesia tidak cukup hanya dengan

infrastruktur, namun harus didukung pembangunan SDM yang unggul melalui

peningkatan kualitas UMKM yang mampu menyerap dan menciptakan lapangan

pekerjaan. Peningkatan kelas UMKM akan mendukung pertumbuhan ekonomi

berdaya saing secara global, terlebih memasuki era industri 4.0.

▪ Untuk mendukung berbagai kebijakan dalam pengembangan Usaha Mikro dan Kecil

(UMK) diperlukan suatu kajian mendasar dan mendalam sehingga kebijakan yang di

ambil pemerintah nantinya tetap berdasarkan pada data dan fakta yang ada dan

bukan pada kepentingan individu maupun golongan.


121


Uraian Program

▪ Ketiga program tersebut akan dilaksanakan secara paralel dalam tahun anggaran

berjalan. Kata kunci dari keberhasilannya adalah implementasi kegiatan yang

terukur dan tercapainya target yang telah di tetapkan.

Tujuan

▪ Mendorong peningkatan skala usaha UMKM dengan menyusun Omnibus Law

tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM, menciptakan

klaster produk UMKM baru yang beroperasi serta memiliki standardisasi mutu dan

sertifikasi produk, dan menyusun kajian strategis Penguatan Kebijakan Daya Saing

UMK.


▪ Pidato Presiden RI Pada Sidang Paripurna MPR RI Dalam Rangka Pelantikan

Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024

▪ Risalah RATAS UMKM tanggal 11 November 2019 dan 9 Desember 2019

▪ Arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian


SASARAN PROGRAM:

Sasaran Program 2020 2021 2022 2023 2024

Mengkoordinasikan dan

mensinkronisasikan kebijakan

kemudahan, perlindungan dan

pemberdayaan UMKM

1

Paket

Kebijakan

1

Paket

Kebijakan

1

Paket

Kebijakan

1

Paket

Kebijakan

1

Paket

Kebijakan

Mengkoordinasikan dan

mensinkronisasikan program-

program pemberdayaan

UMKM antar K/L dalam

klaster

2 klaster 2

klaster 2 klaster

2

klaster 2 klaster

Analisis Kebijakan Pembinaan

UMK Makers dan UMK Sellers

Catatan: Belum tersedia

anggaraan dan akan dibahas

lebih lanjut

1

Paket

Kajian

1

Paket

Kajian

1

Paket

Kajian

1

Paket

Kajian

1

Paket

Kajian

INDIKATOR KINERJA

▪ Output : Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM

▪ Outcome : Meningkatnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian

6) Program Peningkatan Daya Saing Dan Pemberdayaan Koperasi


Latar Belakang

▪ Sebagian besar koperasi masih melaksanakan manajemen secara konvensional

sehingga generasi muda kurang berminat untuk berkoperasi dan menyebabkan

koperasi kurang berdaya saing dalam era revolusi industri 4.0


122


▪ Koperasi sebagai salah satu bentuk kelembagaan UMKM belum diberdayakan secara

maksimal

Uraian Program

▪ Koordinasi Rebranding koperasi melalui modernisasi koperasi

▪ Koordinasi pemberdayaan koperasi sektor riil sebagai agregator UMKM

Tujuan

▪ Mengembangkan model-model bisnis baru koperasi yang inovatif

▪ Pemberdayaan koperasi sektor riil


▪ Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024


Berkualitas


SASARAN PROGRAM:

Sasaran

Program

2020 2021 2022 2023 2024

Koordinasi

Rebranding

Koperasi

melalui

Modernisasi

Koperasi

1 paket

rekomendasi

1 paket

rekomendasi

1 paket

rekomendasi

1 paket

rekomendasi

1 paket

rekomendasi

Koordinasi

pemberdayaan

koperasi

sektor riil

sebagai

agregator

UMKM

1 paket

rekomendasi

1 paket

rekomendasi

1 paket

rekomendasi

1 paket

rekomendasi

1 paket

rekomendasi

INDIKATOR KINERJA

▪ Output : Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi

▪ Outcome : Meningkatnya peran koperasi dalam perekonomian nasional dan dapat

bersaing secara global


123


7) Program Kerjasama Lembaga Vokasi Dengan Dunia Usaha Dalam

Peningkatan Kualitas SDM


Latar Belakang

▪ Kemenko Perekonomian telah meluncurkan Roadmap Kebijakan Pengembangan

Vokasi di Indonesia 2019-2025 yang bertujuan melakukan perbaikan bisnis proses

pendidikan dan pelatihan vokasi yang fokus pada 3 lembaga yaitu SMK, Politeknik

dan BLK, serta 6 sektor prioritas yaitu Agribisnis, Manufaktur, Kesehatan, Pariwisata,

Ekonomi Digital dan Pekerja Migran.

▪ Keterlibatan dunia usaha (industri) sangat penting dalam perbaikan vokasi,

Pemerintah memberikan insentif bagi dunia usaha (industri) yang terlibat dalam

mengembangkan vokasi

▪ Pemerintah telah menerbitkan aturan pemberian insentif bagi dunia usaha (industri)

yang terlibat dalam pengembangan vokasi berupa Super Deduction Tax Vokasi

hingga 200%.

Uraian Program

▪ Mendorong keterlibatan dunia usaha (industri) dalam perbaikan bisnis proses pada

SMK/Politeknik/BLK sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh daerah.

▪ Mendorong kerjasama dunia usaha (industri) dengan SMK/Politeknik/BLK

mengurangi missmacth antara supply dan demand tenaga kerja.

Tujuan

▪ Peningkatan peran dan keterlibatan dunia usaha (industri) dalam pengembangan

vokasi

▪ Mendorong peran aktif daerah dalam penyiapan SDM yang link and match dengan

kebutuhan industri di daerah

▪ Mengurangi missmacth antara supply dan demand tenaga kerja secara nasional.


▪ PP 45/2019 tentang Perubahan Atas PP 94/2010 tentang Penghitungan Penghasilan

Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasiilan dalam Tahun Berjalan

▪ Implementasi dari Roadmap Kebijakan Pengembangan Vokasi di Indonesia 2019-

2025.


124



SASARAN PROGRAM:

URAIAN

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN KINERJA*

2020 2021 2022 2023 2024

Kompetensi yang

dikembangkan dan

diselaraskan sejalan dengan

kebutuhan dudi dan potensi

daerah (demand driven)

30

kompetensi

40

kompetensi

50

kompetensi

60

kompetensi

68

kompetensi

Lembaga vokasi yang

menjalankan kompetensi yang

sejalan dengan kebutuhan

dudi dan potensi daerah

34 lembaga 46

lembaga

58

lembaga

70

lembaga

80

lembaga

Dunia Usaha (industri) yang

terlibat pengembangan vokasi

sesuai kebutuhan dudi dan

potensi daerah

34 industri 46 industri 58 industri 70 industri 80 industri

INDIKATOR KINERJA

▪ Output : Jumlah lembaga vokasi dan industri yang terlibat dalam perbaikan

bisnis proses vokasi

▪ Outcome : Meningkatnya komppetensi tenaga kerja yang sesuai dengan

kebutuhan dunia usaha ( industri)

8) Program Kebijakan Penerapan Program Kartu Prakerja


Latar Belakang

▪ Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang

ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan

kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi

▪ Dalam implementasi program kartu prakerja dibentuk Komite Cipta Lapangan Kerja

yang dibantu oleh tim pelaksana guna menjalankan tugas pengendalian program

kartu prakerja.

▪ Rumah dari Program Quickwins 10 Penerapan Kartu Prakerja

Uraian Program:

▪ Program ini untuk memberikan dukungan teknis kepada Komite Cipta Lapangan

Kerja dalam menjalankanPengendalian Kebijakan Program Kartu PraKerja antara

lain: (1) Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja; (2)

Pengembangan kompetensi angkatan kerja dan (3) Peningkatan produktivitas dan

daya saing angkatan kerja.

Tujuan:

▪ Merumuskan dan menyusun kebijakan Program Kartu Prakerja

▪ Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja


125



▪ Perpres tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Menko Perekonomian selaku Ketua Komite

▪ Arahan Ratas Presiden tanggal 12 November 2019, Koordinasi Program Kartu

Prakerja di Kemenko Perekonomian


SASARAN PROGRAM:

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN SASARAN KINERJA*

2020 2021 2022 2023 2024

Pelaksanaan Pilot run, launching dan

nation wide program kartu prakerja 1

paket

Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan

Program Kartu Prakerja 1

paket

1

paket

1

paket

1

paket

1

paket

Pengendalian dan sinkronisasi kebijakan

Program Kartu Prakerja 1

paket

1

paket

1

paket

1

paket

1

paket

INDIKATOR KINERJA

▪ Output : Rekomendasi pengendalian kebijakan penerapan kartu prakerja

▪ Outcome : Terwujudnya peningkatan kompetensi angkatan kerja baik skilling,

reskilling dan upskilling

9) Program Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan


Latar Belakang

▪ Ekosistem ketenagakerjaan perlu mengikuti perkembangan ketenagakerjaan saat ini

yang semakin kompetitif. Sistem ketenagakerjaan lebih fleksibel dan kondusif

terhadap iklim investasi dan iklim usaha, yang pada akhirnya adalah untuk

mendorong penciptaan lapangan kerja dan lebih adaptif dengan perkembangan

kedepan.

▪ Rumah dari Program Quickwins 11 Perbaikan Ekosistem Ketenagakerjaan

Uraian Program:

▪ Koordinasi penyusunan aturan pelaksanaan RUU Cipta Lapangan Kerja Klaster

Ketenagakerjaan

▪ Koordinasi substansi perbaikan dan penguatan pokok pokok terkait ketenagakerjaan,

antara lain : (i) Wajib Lapor Tenaga Kerja; (ii) Data demand ketenagakerjaan; (iii)

Hubungan industrial bentuk kemitraan; (iv) Pekerja migran Indonesia dan (v) Isu

Ketenagakerjaan lainnyakerja

Tujuan:

▪ Terwujudnya ekosistem ketenagakerjaan yang mendukung iklim investasi dan

penciptaan lapangan kerja serta lebih adaptif terhadap perkembangan kedepan


126



▪ Pidato Presiden RI Pada Sidang Paripurna MPR RI Dalam Rangka Pelantikan

Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024

▪ Rancangan UU Cipta Lapangan Kerja


SASARAN PROGRAM:

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN KINERJA*

2020 2021 2022 2023 2024

Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan

aturan perudangan dan rekomendasi

terkait penguatan ekosistem

ketenagakerjaan

1

paket

1

paket

1

paket

1

paket

1

paket

Pengendalian dan sinkronisasi

pelaksanaan aturan perudangan dan

rekomendasi terkait penguatan ekosistem

ketenagakerjaan

1

paket

1

paket

1

paket

1

paket

1

paket

INDIKATOR KINERJA

▪ Output : Rekomendasi penguatan ekosistem ketenagakerjaan

▪ Outcome : Terwujudnya ekosistem ketenagakerjaan yang mendorong investasi

dan penciptaan lapangan kerja


127



128


PENUTUP

Keberhasilan Kinerja Tahun 2019 Deputi


Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi

dan UKM merupakan penjabaran atas

pelaksanan program dan kegiatan

sebagaimana yang tertuang dalam

dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Kinerja yang dicapai memberikan dampak

atau berkontribusi positif pada kinerja

pemerintah.


129


A. KESIMPULAN


Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi

Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya

Saing KUKM Tahun 2019 merupakan

salah satu bentuk

pertangungjawaban dalam

pelaksanaan program dan kegiatan

yang telah dilaksanakan pada tahun

2019, yang disusun berdasarkan

Renstra Tahun 2015-2019 dengan

memperhatikan faktor-faktor internal

dan eksternal yang berpengaruh

terhadap keberhasilan pelaksanaan

tugas pokok, fungsi, dan

kewenangan Deputi Bidang



Koperasi danUKM.

Capaian Kinerja Tahun 2019

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi

Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya

Saing Koperasi dan UKM merupakan

penjabaran atas pelaksanan program

dan kegiatan sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen Perjanjian

Kinerja Tahun 2019.

Analisis capaian kinerja Deputi



Koperasi dan UKM menunjukkan hasil

Kinerja yang Baik. Harapannya dapat

meningkat pada tahun-tahun

mendatang. Keberhasilan pelaksanaan

Program dan Kegiatan tersebut

merupakan komitmen dari pimpinan

dan seluruh staf serta stakeholders.

Oleh karena itu, diperlukan kerja keras

dan kerjasama untuk mendukung

keberhasilan pelaksanaan Program dan

Kegiatan pada tahun-tahun yang akan

datang.

Kinerja Tahun 2019 diharapkan

menjadi pedoman dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi pada setiap unit kerja

di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi


Daya Saing KUKM, sehingga dapat

meningkatkan peran Deputi Bidang



Koperasi dan UKM dalam upaya

koordinasi, sinkronisasi dan

pengendalian kebijakan di bidang

Ekonomi Kreatif, Ekonomi Kawasan,

Kewirausahaan, Daya Saing KUKM,

dan Ketenagakerjaan.


167


B. RENCANA AKSI PENINGKATAN

KINERJA

Namun demikian walaupun capaian kinerja berhasil dengan baik, masih terdapat

beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2019, antara lain

yaitu:

a) Indonesia belum memiliki kebijakan dan strategi nasional terkait pengembangan

ekonomi digital yang komprehensif dan terintegrasi;

b) Kurangnya Komitmen dari K/L terkait dalam mendukung dan melakukan

pembahasan Peraturan atau Program yang akan dibahas.

c) Adanya perbedaan pemahaman dan kemampuan antar instansi Pemerintah,

sehingga diperlukan upaya untuk menyamakan persepsi dan merubah pola pikir

pengambil kebijakan.

d) Kurangnya sosialisasi dan promosi terkait program yang sudah direncanakan.

e) Perubahan peraturan oleh K/L terkait, mengenai program yang direncanakan.

Rencana aksi tindak lanjut atas kendala-kendala tersebut antara lain:

a) Intensifikasi penyelesaian keluaran Peta Jalan e-Commerce, sehingga dapat

meningkat atau melanjutkan penyusunan strategi pengembangan ekonomi digital

nasional.

b) Meningkatkan frekuensi bertemu K/L dalam koridor koordinasi, sinkronisasi, dan

pengendalian kebijakan bidang ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan daya saing

KUKM.

c) Bersama-sama dengan pemangku kepentingan dalam rangka mencapai level yang

sama dan pola pikir yang sejalan dalam merumuskan kebijakan.

Rencana aksi dan tindaklanjut atas hambatan-hambatan yang dihadapi pada

Tahun 2019, menjadi modal Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,

Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di tahun

2019.


127


r

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN DAN

DAYA SAING KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

NOMOR: PK- A)IV.M.EKON/2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada basil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Rudy Salahuddin

Jabatan : Deputi Bidang Koordmasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan

Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Darmin Nasution

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Pertama,

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan DaWcj Saing Koperasi dan UKM

Pihak Kedua,

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

V 'jDarmin Nasution Mohammad Rudy Salahuddin

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN DAN DAYA SAING KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Target


Jumlah Paket Rekomendasi Implementasi Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik

1 Paket Rekomendasi

1.

Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

jumlah Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

1 Paket Rekomendasi

2.


Jumlah Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM.

1 Paket Rekomendasi

3.


Jumlah Paket Rekomendasi Hasil Pengendalian Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM.

1 Paket Rekomendasi

4.

Program : Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

Kegiatan

1. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital2. Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif3. Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan4. Koordinasi Kebijakan Kemitraan Ekonomi Umat5. Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kewirausahaan6. Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM7. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi8. Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan

Anggaran

Rp 12.000.000.0001.800.000.0001.500.000.0001.000.000.0001.500.000.0001.500.000.0002.000.000.0001.500.000.000

RpRpRpRpRpRpJin

22.800.000.000 Dua Puluh Dun Mihjar Delapan Ratus Juta Rupiah

RP

Jakarta, Januari 2019

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Deputi Bidang Koordinasiti Kreatif, Kewirausahaan dan ting Koperasi dan UKM

EkiD;

Darmin Nasution Mohammad Rudy Salahuddin

lw

7 1 tRINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN DAN DAYA SAING KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAHs

Target (Kumulatif)Sasaran Program /

Indikator Kinerja ProgramInisiatif Strategis **) (Penanggung Jaivab)

No. Key Monitoring Indicators*)Q1 Q2 Q3 Q4 (Y)

1 Terimplementasinya Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik - Pengembangan Frame work Ekonomi Digital ( Asdep Pengembangan Kewirausahaan)

Persentase kontribusi UMKM dalam PDBJttmlah Paket Rekoniendasi linplenientasi Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik

7 Paket Rekoniendasi



7 Paket Rekoniendasi Jumlah Peningkatan KUKM yang menerapkan

standarisasi mutu dan sertifikasi produk

2. Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi - Mendorong Keterlibatan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Melalui Pilot Project Revitalisasi SMK (Asdep Ketengakerjaan)

Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif dalam PDBIninlah Paket Rekoniendasi Hasil

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengenibaiigaii Pendidikan dan Pelatihan Vokasi





VokasiPersentase Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif

Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif dalam PDB

Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian3. - Penyusunan Road Map Pengembangan Kemitraan Usaha Antara Pengusaha Besar dengan Kelompok Masyarakat Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan)

Persentase Tenaga Kerja Ekonomi KreatifIninlah Paket Rekoniendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM. "




7 Paket Rekoniendasi Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif dalam

PDB (Asdep

Persentase Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif

Terwujudnya Pengendalian Kebijakan Bidang Perekonomian4. - Mendorong Vokasi Antar K/L melalui

System (Asdep

Koordinasi

Ininlah Paket Rekoniendasi Hasil Pengendalian Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM.





ProgramReform

TVET

Ketengakerjaan)

*) Key Monitoring Indicators adalah indikator-indikator teknis alas keberhasUan dalam setiap indikator kinerja scsimi dengan outcome yang ingin dicapai. *V Inisiatif strategis merupakan kegiatan-kegiatan iitamayang menjadi prioritas iintiik mencapai sasaran.

Do ti Bidang.Koordinasi n ni Kredflif, Kewirausahaan dan 5 ting Koperasi dan UKM

EkiDa

Mohammad Rudy Salahuddin S t

V

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN DAN DAYA SAING KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Target (Kumulatif) dan Waktu PelaksanaanIndikator Kinerja/ Rencana Aksi Tahun 2019

Anggaran/ Keluaran Aksi

No. Sasaran ProgramQi Q2 Q3 Q4 (Y)

Jwnltih Paket Rekomemiasi Implentasi Petn Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik

1. Terimplementasinya Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik

1 Paket Rekomendasi

3 Paket Rekomendasi

1 Paket Rekomendasi

1 Paket Rekomendasi Rp 12.000.000.000

V < VRekomendasi Kebijakan Pengembangan e- Commerce Nasional \l 1 Laporan

liuiiltili Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Pcndidikan dan Pelatihan Vokasi

2. Tenvujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

3 Paket Rekomendasi

3 Paket Rekomendasi

3 Paket Rekomendasi


Rekomendasi Kebijakan Pengembangan VokasiV d 3 Laporand

3. Tenvujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian

Jnmlah Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saiug Koperasi dan UKM.

1 Paket Rekomendasi

1 Paket Rekomendasi

3 Paket Rekomemiasi

3 Paket Rekomendasi Rp 7.000.000.000 |

d dKoordinasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan L1MKM1 3 Laporanv

d d d d2 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Eknomi Kreatif 3 Laporan

d d d3 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Katvasan d 3 Laporan

d d d d4 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan 3 Laporan

d d5 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan d 3 Laporand

Jnmlah Paket Rekomemiasi Hasil Pengcndalian Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM.

Tenvujudnya Pengendalian Kebijakan Bidang Perekonomian

4. 3 Paket Rekomendasi

3 Paket Rekomemiasi

1 Paket Rekomemiasi


d d3 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM d 1 Laporanv

d d d2 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ekonomi Kreatif d I Laporan

dd d3 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kwasan 3 LaporanV

d d dd4 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan 3 Laporan

d d5 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Kewirausahaan dd 3 Laporan

*) Rencana Aksi berisi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja, termasuk berupa kegiatan yang termasuk ke dalam Inisiatif Strategis yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut. “) Penulisan target dilakukan secara kumulatif per triwulan.

Deputi Bidang Koordinasi EkonortVj Kreatif, Kewirausahaan dan Daya siingj Koperjsi dan UKM

Mohammad Rudy Salahuddin

Manual Indikator Kinerja Tahun 2019 IKU-4. Jumlah Paket Rekomendasi Hasil Pengendalian Kebijakan Bidang

Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM

Unit Kerja : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan Dan Daya Saing Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Sasaran : Terwujudnya Pengendalian Kebijakan Perekonomian

Indikator Kinerja : IKU-4. Jumlah Paket Rekomendasi Hasil Pengendalian Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM

Target Tahunan : 1

Penjelasan : Deskripsi

-

Pengukuran

Perhitungan realisasi kinerja didasarkan pada perbandingan antara Realisasi Capaian Output Paket Rekomendasi dengan Target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi 2019. Target output Paket Rekomendasi dinyatakan selesai, setelah disusun laporan rekomendasi yang telah dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Satuan Pengukuran : Paket Rekomendasi

Sifat Data IKU/ Polarisasi

: ( X ) Maximize ( ..... ) Minimize ( ..... ) Stabilize

Periode Data IKU : ( X ) Triwulan ( ..... ) Semester ( ..... ) Tahunan

Pagu Anggaran : Rp. 1.476.684.000

Target Kumulatif per Periode Pelaporan(Triwulan/Semesteran/Tahunan)

Tahun 2019

Target

Triwulan I 1

Triwulan II 1

Triwulan III 1

Triwulan IV 1

Copyright © 2019 Kinerja Ekon Go

Manual Indikator Kinerja Tahun 2019 IKU-3. Jumlah Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi

Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM


Sasaran : Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian

Indikator Kinerja : IKU-3. Jumlah Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM

Target Tahunan : 1


-

Pengukuran








Tahun 2019

Target

Triwulan I 1

Triwulan II 1

Triwulan III 1

Triwulan IV 1


Manual Indikator Kinerja Tahun 2019 IKU-2. jumlah Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi

Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi


Sasaran : Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Indikator Kinerja : IKU-2. jumlah Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Target Tahunan : 1


-

Pengukuran








Tahun 2019

Target

Triwulan I 1

Triwulan II 1

Triwulan III 1

Triwulan IV 1


Manual Indikator Kinerja Tahun 2019 IKU-1. Jumlah Paket Rekomendasi Implementasi Peta Jalan Sistem

Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik


Sasaran : Terimplementasinya Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik

Indikator Kinerja : IKU-1. Jumlah Paket Rekomendasi Implementasi Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik

Target Tahunan : 1


Paket Rekomendasi Kebijakan pengembangan e-Commerce adalah kumpulan rekomendasi hasil kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian implementasi Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 guna mendukung capain outcome terciptanya ekosistem perdagangan nasional berbasis elektronik, usaha pemula, pengembangan usaha, dan logistik yang terpadu/terintegrasi.

Pengukuran








Tahun 2019

Target

Triwulan I 1

Triwulan II 1

Triwulan III 1

Triwulan IV 1

Copyright © 2019 Kinerja Ekon GoCopyright © 2019 Kinerja Ekon Go

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN - ekon

Documents

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN - ekon