KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAS
O l e h :
DR. IR. HARRY SANTOSO
DIREKTUR PENGELOLAAN DASDITJEN RLPS-DEPARTEMEN KEHUTANAN
Disampaikan pada Sosialisasi dan Dialog Multi Pihak Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Bali, 15 Agustus 2006
DAS adalah : Suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan (UU Sumber Daya Air No. 7 tahun 2004)
SKETSA DAS
MODEL DAS DALAM SKETSA 3 DIMENSI
DAS SEBAGAI SISTEM HIDROLOGI
PENDEKATAN DAS DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
ADA 4 (EMPAT) MACAM UNIT ANALISIS DALAM PERENCANAAN WILAYAH
• WILAYAH ADMINISTRASIMERUPAKAN WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (PROPINSI, KABUPATEN, KOTA, KECAMATAN, DESA)
• WILAYAH EKONOMI (NODAL)- DICIRIKAN ADANYA PUSAT (CENTER) DAN DAERAH PINGGIRAN (HINTERLAND/PERIFERI) - ADA HUBUNGAN FUNGSIONAL ANTARA PUSAT PERMUKIMAN DAN PUSAT PELAYANAN
• WILAYAH HOMOGENDICIRIKAN ADANYA KESAMAAN ASPEK TERTENTU MISALNYA GEOGRAFI, ETNIS BUDAYA, ATAU KONDISI LINGKUNGAN
• DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)MERUPAKAN EKOSISTEM ALAMIAH BERUPA GEOMORFOLOGI, PENGGUNAAN LAHAN DAN IKLIM YANG MEMUNGKINKAN TERWUJUDNYA EKOSISTEM HIDROLOGI YANG UNIK
MENGAPA DAS DIGUNAKAN SEBAGAI UNIT PENGERTIAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN ?
KARENA :
• KEMAJUAN IPTEK: - PERANAN AIR TERJUN UNTUK ENERGI LISTRIK - PERANAN WADUK / BENDUNGAN UNTUK IRIGASI, INDUSTRI, PERTANIAN, PERIKANAN, WISATA
• MENINGKATNYA DEMAND TERHADAP PRODUK-PRODUK DAS YAITU AIR (KUANTITAS DAN KUALITAS), TANAH, KAYU, TANAMAN PERTANIAN / PERKEBUNAN / KEHUTANAN, TERNAK, REKREASI
• URGENSI PENGENDALIAN BANJIR, EROSI TANAH, DAN SEDIMENTASI SUNGAI / WADUK / DANAU / RESERVOIR
PENYEBAB DEGRADASI KONDISI DAS
• Keadaan alam geomorfologi (geologi, tanah, dan topografi) yang rentan terjadi erosi, banjir, tanah longsor dan kekeringan (kemampuan lahan/daya dukung wilayah)
• Iklim/curah hujan tinggi yang potensial menimbulkan daya merusak lahan/ tanah (erosivitas tinggi)
• Aktivitas manusia :- Penebangan hutan ilegal (pencurian kayu hutan)- Kebakaran hutan- Perambahan hutan - Eksploitasi hutan dan lahan berlebihan ( HPH, tambang, kebun, industri, permukiman, jalan, pertanian dll.)- Penggunaan / pemanfaatan lahan tidak menerapkan kaidah konservasi tanah dan air
MENGAPA PERLU PENGELOLAAN DAS DI INDONESIA ?
Karena intensitas curah hujan yang tinggi, dan keadaan alam geomorfologi (geologi, tanah, topografi), dan aktivitas manusia, potensial mengakibatkan kerusakan sumber daya alam hutan, tanah dan air
Karena kelestarian sumber daya hutan, tanah dan air perlu dijaga untuk kelangsungan pembangunan nasional dan daerah
Pengelolaan DAS yang lintas wilayah administrasi mutlak diperlukan dalam pengelolaan hutan, tanah, air dan lingkungan hidup yang lestari
INPUT
•SDM•Modal•Teknologi•Kebijakan
SDA lainnya
Hutan dan Lahan
Kondisi optimal
Kondisiterdegradasi
1. Ekonomi terganggu
2. Lingkungan rusak
3. Sosial resah
1.Ekonomi meningkat
2.Lingkungan
baik3.Sosial mantap
Upaya RHL
PemulihanKondisi DAS
Sumber daya alam DAS
Feedback negatif
Feedback positif
MANFAAT PENGELOLAAN DAS
Pengelolaan DAS
PERANAN PENGELOLAAN DAS • DAS sebagai ekosistem alam , merupakan unit hidrologi
(tata air) :- Air berperan sebagai integrator- Air merupakan indikator terbaik untuk pengelolaan DAS
• Karena peran dan fungsi air tersebut, maka DAS sangat tepat sebagai unit pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengendalian rehabilitasi hutan dan lahan (RHL)
• Karena DAS sebagai unit hidrologi, maka Pengelolaan DAS dapat memadukan kepentingan: - Antar kelompok masyarakat di daerah hulu dan hilir DAS,- Antar wilayah administrasi (transboundary) antar
negara/prop/kab/kota- Antar sektor/instansi/lembaga - Antar disiplin ilmu/profesi - Antar aktivitas di hulu dan hilir DAS
PRINSIP DASAR PENGELOLAAN DAS
• Pendekatan Ekosistem: Satu DAS-Satu Rencana-Satu Pengelolaan Terpadu
• Asas : keterpaduan, kemanfaatan, kelestarian, keadilan
• Penyelenggaran : koordinasi lintas sektor/daerah/disiplin ilmu, terpadu, menyeluruh, berwawasan lingkungan, , transparan, partisipatif dan akuntabel
• Kontribusi pembiayaan untuk pengelolaan sumber daya alam DAS-Prinsip Pemanfaat Membayar (beneficiaries pay principle) yaitu : * Pengguna Membayar (users pay principle); * Pembuat Polutan/Limbah Membayar (polluters pay principle);-Prinsip Kewajiban Pemerintah (government obligation principle)
• Keselarasan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRWP/RTRWK)
• Tidak melampaui daya dukung wilayah dan daya tampung lingkungan
• Selaras dengan otonomi daerah, nilai budaya dan kearifan tradisional masyarakat setempat
MODEL MEKANISME PENDANAAN PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN HUTAN
DALAM DAS
CO2PABRIK, PLTA, PDAM,
KENDARAAN BERMOTOR, PERUSAHAAN WISATA , MASYARAKAT DI HILIR
HUTAN
Carbon, Air, Pemandangan,
Keanekaragaman hayati
Pemilik/Pengguna/Pengelola Hutan
LEMBAGA PEMBAYAR
JASA LINGKUNGAN
Rp
$
MODEL PENGELOLAAN DAS HULU DENGAN SISTEM PROFIT-SHARING DI JEPANG
Hutan(Sumber air)Suplai air
Anjyo City
(daerah hilir)
Neba City
(daerah hulu)
Asosiasi Kehutanan
Perjanjian
PembiayaanPenitipan Uang
PengelolaanHutan
Keuntungan dari Kayu
CONTOH MODEL PENDANAANPENGELOLAAN DAS CIDANAU, PROP.BANTEN
HUTAN(SUMBER AIR)
SUPLAI AIR
MASYARAKAT, INDUSTRI KOTA CILEGON (HILIR)
PEMERINTAH KOTA
CILEGON (HILIR)
IURAN AIR
PEMERINTAH KAB/KOTA DI
HULU DAS (PANDEGLANG,
SERANG)
KELOMPOK PENGELOLA
HUTAN
PEMBIAYAAN
PENGELOLAANHUTAN
PENITIPAN UANG
DIMENSI PENGELOLAAN DAS • PENDEKATAN SISTEM YANG TERENCANA :
- Analisis/Model hidrologi, erosi, banjir, sedimentasi- Pengelolaan tanah, air, vegetasi (hutan), konservasi tanah dan air- Instrumen pengelolaan : regulasi, bimbingan teknis, litbang,
diklatluh, sarana/prasarana, kredit/subsidi, insentif/disinsentif
• TAHAPAN PROSES MANAJEMEN :- Arahan kebijakan (peraturan per UU, prinsip, kebijakan dasar)- Perencanaan (proses, hirarki, penyusunan rencana) - Pengorganisasian (para pihak, bentuk lembaga, forum DAS)- Pelaksanaan (manajemen hutan/tanah/air, sarpras, kelembagaan ) - Monev (penggunaan lahan, tata air, sosial ekonomi, kelembagaan)
• KETERKAITAN AKTIVITAS LINTAS INSTANSI/LEMBAGA- Instansi Pemerintah Pusat/Propinsi/Kab/Kota - Legislatif - Yudikatif- Akademisi- LSM - BUMN/BUMS/BUMD- Kelompok masyarakat- Media masa
TUJUAN PENGELOLAAN DAS TERPADU
Terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor/instansi/lembaga/wilayah dalam pengelolaan sumberdaya hutan, tanah dan air dalam DAS
Terwujudnya kondisi hidrologi (tata air) DAS yang optimal meliputi kuantitas, kualitas dan distribusinya
Terwujudnya peningkatan produktivitas hutan, tanah dan air dalam DAS
Terbentuknya kelembagaan masyarakat yang mantap dalam kegiatan pengelolaan DAS
Terjaminnya pemanfaatan/penggunaan hutan, tanah dan air dalam DAS secara lestari sesuai daya dukung wilayah dan daya tampung lingkungan
Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan pembangunan yang berkelanjutan
StakeholdersStakeholders
TUJUAN PENGELOLAAN DAS TERPADU
Pemegang Hak Kelola
“Hak” atasmanfaat
Rumah tangga
Industry
Kab
Prop
Nasional
Sektor
Inst
rum
en y
g M
end
oro
ng
Ter
wu
jud
nya
Inst
rum
en y
g M
end
oro
ng
Ter
wu
jud
nya
Tu
juan
ber
sam
a ya
ng
sam
aT
uju
an b
ersa
ma
yan
g s
ama Pemegang Pemegang
Hak KelolaHak Kelola
““Hak” atasHak” atasmanfaatmanfaat
IndustriIndustriR. tanggaR. tangga
Kab/KotaKab/Kota
PropProp
NasionalNasional
SektorSektor
KONTRIBUSI PERENCANAAN DAS DALAM PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH
- Masukan data biofisik DAS meliputi tata air, penggunaan lahan, status/fungsi /luas hutan, lahan kritis, bencana alam banjir/ tanah longsor/kekeringan dll., dalam penetapan KL dan KB
- Kriteria teknis dalam perencanaan DAS sangat relevan untuk Kriteria Teknis Ruang (KTR) dalam penyusunan RTRWP/RTRWK
- Rencana Pengelolaan DAS yaitu RHL 5 tahun, Pola / RTL RHL, RTT RHL sebagai basis rencana pengelolaan sumber daya alam hutan,tanah dan air didalam penyusunan RTRWP/RTRWK
KONTRIBUSI PENGELOLAAN DAS KONTRIBUSI PENGELOLAAN DAS DALAM PEMANFAATAN RUANG WILAYAHDALAM PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
- RHL dalam pengelolaan DAS, memperbaiki dan memulihkan kerusakan sumber daya alam hutan dan lahan di KL dan KB
- Penggunaan dan pemanfaatan hutan/lahan yang rasional dalam pengelolaan DAS memberikan kemantapan ekosistem biofisik sesuai daya dukung wilayah yang diperlukan bagi pemanfaatan ruang wilayah secara lestari di KL dan KB
- Penerapan kaidah2 konservasi tanah dan air (vegetatif, sipil teknis, dan kimiawi) mencegah terjadinya degradasi lingkungan (hutan dan lahan) di KL dan KB
KONTRIBUSI PENGELOLAAN DAS DALAM PENGENDALIAN KONTRIBUSI PENGELOLAAN DAS DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAHPEMANFAATAN RUANG WILAYAH
- Kegiatan pemantauan terhadap perubahan kondisi tata air DAS, kondisi iklim, penggunaan hutan/lahan dan dinamika aktivitas masyarakat, memberikan data/informasi yang penting bagi pemantauan pemanfaatan ruang wilayah di KL dan KB
- Kegiatan evaluasi terhadap keragaan (performance) dalam penerapan teknologi dan aktivitas penggunaan hutan/lahan serta rehabilitasi dan konservasi DAS, memberikan umpan balik dalam rangka evaluasi pemanfaatan ruang wilayah di KL dan KB
- Kegiatan pemantauan dan evaluasi kondisi ekosistem DAS, memberikan kontribusi besar bagi pengendalian manfaat dan fungsi ruang wilayah jika terjadi konflik penggunaan/ pemanfaatan ruang dan inefisiensi penggunaan ruang (lahan diterlantarkan/idle, okupasi/perambahan hutan/lahan dll) di KL dan KB
Sumber : Data Digital Penutupan Lahan Hasil Penafsiran Citra Landsat 7 ETM+ Liputan Tahun 2002/2003
PETA PENUTUPAN LAHAN INDONESIA 2003
PETA KAWASAN HUTAN INDONESIA
PETA TANAH EKSPLORASI INDONESIA
PETA DAS PRORITAS I, II, III DI INDONESIA
I. Semak belukar, tanah terbuka, pertanian lahan kering bercampur semak
II. Hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove sekunder
III. Pertanian lahan kering, sawah, pertambangan, pemukiman
KPL IKPL IIKPL III
KPL IKPL IIKPL III
KPL IKPL II KPL III
60 DAS Pr. I
222 DAS Pr. II
176 DAS Pr. III
HKHLHPLK
HKHLHPLK
HKHLHPLK
PROP/KAB/PROP/KAB/KOTAKOTA
Prioritas I Pelaks. RHL Prioritas II Pelaks. RHL Prioritas III Pelaks. RHL
PROP/KAB/PROP/KAB/KOTAKOTA
PROP/KAB/PROP/KAB/KOTAKOTA
Penetapan urutan prioritas DAS ( sesuai SK Menhut No. 284/Kpts-II/99; 9 Mei 1999 )
Sumber: Ditjen RLPS, 2004
DAS PRIORITAS DI PROP. BALI(SK Menhutbun No. 284/Kpts-II/1999)
DAS PRIORITAS I DAS Unda
DAS PRIORITAS IIDAS Blingkang Angyar, DAS Nusa Penida, DAS
Sena Bona, DAS Teluk Terima Pancoran, DAS Oos Jinah
DAS PRIORITAS IIIDAS Sabah Daya, DAS Pangi Ayung, DAS Biluk
Poh Gumrih, DAS Klatakan Lubang, DAS Oten Sungi, DAS Leh Balian.
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DAS
MENGAPA PERLU DIBENTUK KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DAS ?
• Isu / Masalah Pengelolaan DAS umumnya :- Pendayagunaan SDA yang sulit dipulihkan
(hutan, tanah dan air)- Kompleks dan berjangka panjang- Lintas sektor/instansi/lembaga- Lintas wilayah administrasi (negara/prop/kab /kota)- Lintas disiplin ilmu (lingkungan, ekonomi,
sosial, politik, hukum)
• Di Indonesia, tidak ada satu instansi/lembaga yang menangani pengelolaan DAS dari hulu ke hilir mencakup perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan, monev/pengendalian
FORUM PENGELOLAAN DAS
• Pengertian :- Forum Koordinasi Multipihak berbasis Komitmen Bersama yang Kuat untuk mengelola ekosistem
DAS secara profesional, transparan, partisipatif, akuntabel dan berkelanjutan- Forum DAS bukan Badan Otorita DAS
• Prasyarat :- Bebas pamrih (interest) pribadi/kelompok /golongan - Bebas ego sektoral/instansi/lembaga/kedaerahan- Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)- Lembaga independen, nir-laba, profesional
• Status :Dapat menjadi bagian dari Dewan Sumber Daya Air (UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air)
Legislatif
Yudikatif
Akademisi
Pengusaha/Badan Usaha
BUMN/BUMD/BUMS
LSM
Klpk Tani/Kader Petani
MediaMasa
LembagaDonor
Dalam danLuar Negeri
EksekutifLintas Instansi/Dinas/Lembaga
ANGGOTAFORUM
DAS
KEANGGOTAAN FORUM DAS
LEGALITAS FORUM DAS
• Forum DAS tidak harus menjadi sub ordinasi dari Pemerintah (Pusat/Prop/Kab/ Kota)
• Oleh karena itu Legalitas Forum DAS dapat:- Dengan SK Pejabat (Gubernur dll.) atau
- Tanpa SK Pejabat (Dipertimbangkan kemanfaatannya misal untuk : akses kebijakan, dana dll.)
ALTERNATIF PROGRAM AKSI FORUM DAS
• Merumuskan Pendekatan Sistem Pengelolaan DAS mencakup analisis masalah, kebijakan, strategi, program, tujuan, sasaran dan kegiatan
• Merumuskan Peran dan Keterkaitan Aktivitas Instansi/Lembaga terkait dalam perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan dan pengendalian/ pengawasan
• Memadukan penggunaan/pemanfaatan hutan/lahan (land use) dan air (water use) secara lestari antar daerah hulu dan hilir DAS, antar sektor/ lembaga pengelola terkait, antar wilayah administrasi dll.
• Mewujudkan kualitas sumber daya hutan dan lahan , ketersediaan/ kualitas/distribusi air yang optimal dan lestari di DAS ybs. dll.
FORUM DAS YANG TELAH TERBENTUK
No Forum DAS Lokasi1 Forum PDAs Multipihak Krueng Aceh NAD
2 Forum PDAS Multipihak Deli Sumut
3 Forum PDAS Multipihak Batang Kuranji, Batang Air Dingin dan Batang Arau
Sumbar
4 Forum PDAS Multipihak Prop. Sumbar Sumbar
5 Forum DAS Siak Riau
6 Forum DAS Cidanau Banten
7 Forum PDAS Multipihak Gede Pangrango Jabar
8 Forum DAS Burangrang Tangkuban Perahu Jabar
9 Forum DAS Banjarnegara Jateng
10 Forum DAS Wonosobo Jateng
11 Forum DAs Banyumas Jateng
12 Forum DAS Magelang Jateng
13 Forum DAS Kebumen Jateng
14 Forum DAS Peduli Solo Jateng
15 Forum DAS Multipihak Brantas Jatim
FORUM DAS YANG TELAH TERBENTUK (lanjutan)
No Forum DAS Lokasi16 Forum DAS Segah Kaltim
17 Forum DAS Tondano Sulut
18 Forum DAS Limboto Gorontalo
19 Forum DAS Palu Sulteng
20 Forum DAS Paremang Sulbar
21 Forum DAS Lamasi Sulbar
22 Forum DAS Rongkong Sulbar
23 Forum Koordinasi PDAS Prop. Sulsel Sulsel
24 Forum DAS Buleleng Bali
25 Forum DAS NTT NTT
26 Forum DAS Pulau Lombok NTB
27 Forum DAS Bikuma Papua
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANYANG BERKAITAN DENGAN PENGELOLAAN DAS
UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan RuangUU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup UU No. 41 Tahun 1999 tentang KehutananUU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya AirUU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahUU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan DaerahPP No. 47 Tahun 1997 tentang RTRWNPP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dst. (Pengelolaan Hutan)PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana ReboisasiPP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan KehutananKep Menhutbun No. 284/Kpts-II/1999 Tentang Penetapan Urutan Prioritas Daerah Aliran Sungai Kep Menhut No. 20/Kpts-II/2001 tentang Pola Umum dan Standar serta Kriteria Rehabilitasi Hutan dan LahanKep Menhut No. 52/Kpts-II/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan DAS Per Menhut No. 346/Menhut-V/2005 tentang Kriteria Penetapan Urutan DAS Prioritas Peraturan Menhut No. P.26/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS TerpaduPeraturan Dirjen RLPS No.SK.167/V-SET/2004 tentang Penyusunan Data Spasial Lahan KritisRUU Konservasi TanahRPP Pengelolaan DAS Terpadu
