Indonesia WUJUDKAN LCED City Untuk Masa Depan
Karya Cipta infrastruKtur permuKiman
Edisi 04 tahun XVi
April 2018
KEMENTERIANPEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Indonesia WUJUDKAN LCED City Untuk Masa Depan
02|Edisi 04Tahun XVI
20
daftar isi Edisi 04/tahun XVi
April 2018
04
281704 berita utama
indonesia WujudkanLCEd City Untuk Masa depan
08 liputan khususCipta Karya siapkan Anggaran Rp. 540 Miliaruntuk Padat Karya Melalui PisEW
10 Kementerian PUPR Berpartisipasidalam The 4th Planocosmo iTB
12 dAK Air Minum Tahun 2018 sebesar Rp. 2.160 Miliar
14 info baruNUsP-2 Tuntaskan Masalah Akses Jalan sawah Lebar Bengkulu
15 Cipta Karya Bangun Reservoirdi Kecamatan Likupang Timur
16 Program KotakuWujud Permukiman Layak Huni
17 direktur KiP Tinjau Pembangunan sPAM iKK Amban Manokwari
18 Kesehatan Warga Anggut dalamMeningkat Melalui Program sanimas
19 Kualitas PermukimanKelurahan Bajak Meningkat Pesat
20 satker PsPAM Provinsi Kalimantan selatan siapkan Jaringan Perpipaan ke Perdesaan
21 Kampung Nelayan di Bengkulusiapkan Keterpaduan sektor
22 inovasiKartini-Kartini 100-0-100 dari Bengkulu
25 Menuju Permukiman Bebas septic Tank:sPALd di Perumahan Graha Natura
28 TPs 3R KsM Bina sejahtra
30 sebaiknya anda tahuRoadmap Low Carbon Eco district
32 lensa Ckdirektur KiP KunjungiGedung PiP2B Papua Barat
33 dirjen Cipta Karya Lantik9 Pejabat Pengawas Tahun 2018
34 seputar kitaGubernur Kaltara Resmikan RTP Taman Ber-tuah Kota Tarakan
Gubernur Kepri Resmikan sWRO Batu Hitam
Kampung Nelayan di Bengkulu siapkanKeterpaduan sektor
1408
Tahun XVIEdisi 04 |03
editorial
Cover : Wonosobo Sustainable Agriculture
Eco District Kurangi Jejak Karbon Indonesia
Kita terus diingatkan bagaimana dampak perubahan iklim kian meresahkan. Peningkatan suhu bumi berada dalam level yang semakin berbahaya bagi manusia, bukti fisiknya dapat dilihat pada google earth timelapse yang menunjukkan betapa
mengerikannya pemanasan global mampu melelehkan glasial di kutub dalam beberapa dekade ini. Para ilmuwan, ahli, aktivis, dan berbagai komunitas global yang peduli lingkungan berusaha menurunkan risiko tersebut dengan segala daya dan upaya secara berkelanjutan. Salah satunya adalah implementasi eco district, yaitu pembangunan kota dengan konsep hijau atau ramah lingkungan.
Dalam menerapkan konsep eco district ini, Negara Indonesia dapat mencontohnya seperti yang telah dilakukan oleh Negara Perancis. Selain menurunkan kadar emisi karbon, pengembangan perkotaan ramah lingkungan juga menghemat penggunaan energi secara signifikan. Di Perancis, semua lini termasuk swasta mengusung konsep eco district mulai dari konteks mikro hingga makro. Contoh mikro adalah penggunaan sensor gerak untuk pencahayaan pada setiap perkantoran agar menghemat listrik, sedangkan contoh makro adalah pengembangan industri pesawat pada efisiensi bahan bakar hingga menurunkan konsumsi bahan bakar sebesar 70%.
Pemerintah Perancis yang telah sukses mengembangkan konsep eco district menyatakan bahwa membangun perkotaan ramah lingkungan bukanlah persoalan teknologi dan biaya tinggi. Hal ini ditunjukkan salah satunya melalui penyelenggaraan kompetisi internasional desain urban dan arsitektural oleh Kedutaan Besar Perancis dan Institut Perancis Indonesia (IFI), yang melibatkan peneliti muda dari Perancis dan Indonesia. Selama dua minggu, peserta kompetisi ditempatkan di dua wilayah percontohan yaitu Desa Pakuncen (Yogyakarta) dan Desa Seruni (Wonosobo) untuk mengamati dan mencari solusi dalam mengajak warga menuju pembangunan urban rendah karbon. Tugas yang harus dipenuhi meliputi adaptasi dengan kehidupan warga, memahami permasalahan dan harapan warga, serta mendesain solusi rendah karbon yang tepat dan sesuai kriteria wilayah.
Dari hasil pemenang kompetisi tersebut, desain urban dan arsitektural dikembangkan lebih lanjut sebagai rencana utama tata ruang di wilayah percontohan. Desain tersebut juga dapat digunakan pada kawasan terpadu dan mandiri yang mengutamakan atribut perencanaan urban, ruang terbuka, bangunan, transportasi, energi, air, limbah, dan ekonomi. Jadi dengan biaya yang rendah, diperoleh masterplan eco district yang dapat diimplementasikan di Indonesia dengan melibatkan masyarakat sekitar. Kemudian dibentuklah pola pengembangan wilayah serupa di sekitarnya, sehingga eco district dapat terwujud dan area cakupan semakin luas. (Redaksi)
pelindungsri Hartoyo
penanggung Jawabrina agustin indriani
dewan redaKsidwityo a. soeranto, iwan suprijanto, rina farida,
dodi Krispratmadi, muhammad sundoro
pemimpin redaKsiaswan nizar
penyunting redaKsiCahyani Kusrianingsih , ardhani p, indah raftiarty er,
astaf aji pranaya,
bagian produKsiari iswanti, bramanti nawang sari, dewi savitri,
bagian administrasi & distribusifajar drestha birawa, Harniati ulfah
Kontributorsri murni edi K, taufan madiasworo,
tanozisochi lase, diana Kusumastuti, dian irawati, marsaulina pasaribu, didiet a. akhdiat,
boby ali azhari, prasetyo, ade syaiful rachman, meike Kencanawulan, Komang raka maharthana,
sandhi eko bramono, andika budi prasetya, bhima dhananjaya, airyn saputri Harahap, meinar manurung
alamat redaKsiJl. pattimura no. 20, Kebayoran baru 12110
telp/fax. 021-7245754
Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id
http://ciptakarya.pu.go.id
@ditjenck
@ditjenciptakarya
ditjen Cipta Karya
ditjen Cipta Karya
04|Edisi 04Tahun XVI
Pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan diarahkan untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan dan kompetitif melalui pembangunan adil di luar Jawa, mengembangkan kota yang layak huni, kota hijau dan tangguh, serta kota pintar berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi, dan budaya lokal.
berita utama
Indonesia WujudkanLCED City Untuk Masa Depan
Direktur Bina Penataan Bangunan Iwan Suprijanto pada acara In ter national Contest and Intensive Work
shop dengan tema Rethink the City for a Low Carbon Future, Senin (16/04/2018) di Universitas Gadjah Ma da (UGM) Yogyakarta mengatakan, Pe merintah In donesia dan Pemerintah Pe rancis se dang me rencanakan sebuah roadmap Low Carbon Eco District (LCED).
LCED merupakan bagian dari Pro g ram Pengembangan Kota Hijau di Indonesia (P2KH) melalui tiga hal, yaitu memadu kan dan mereview pembangunan perkotaan yang selaras dengan regulasi antara Pemerintah Perancis dan Pemerintah In donesia seperti peraturan terkait bangu nan gedung, bangunan gedung hijau, serta Rencana Tata Bangunan dan Ling kungan (RTBL) atau ZAC pada tahun
2017. Lalu memberikan masukan untuk memperkuat aturan hukum yang ada pada tahun 2018 hingga 2019. Serta men dukung perwujudan desain di kedua lokasi pilot project yaitu D.I. Yogyakarta dan Wonosobo. LCED bertujuan untuk mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca dan dampak perubahan iklim, mengurangi ke tergan tungan pada energi fosil, dan me
Tahun XVIEdisi 04 |05
ngendalikan penggunaan energi yang le bih baik untuk masa depan. Iwan menambahkan, kontes ini adalah kolaborasi antara universitas di Perancis dan Indonesia yang terdiri dari 60 mahasiswa campuran dan 10 profesor. Me reka berkompetisi untuk menciptakan bentuk perkotaan baru serta mendesain rumah lingkungan untuk kabupaten terpilih. Kontes internasional dan workshop tersebut berlangsung sekitar dua minggu, dimulai 16 hingga 30 April 2018 di wilayah Pakuncen Kota Yog yakarta dan Kampung Seruni Kabupaten Wonosobo. “Kami harap dengan desain yang di setujui oleh masyarakat, akan lebih mu dah membimbing mereka untuk me ngetahui dan menerapkan karbon rendah di wilayah mereka sendiri,” tutur Iwan. Berdasarkan beberapa kriteria pe ni laian desain roadmap terdiri dari ke padatan tinggi, jarak yang dekat de ngan pusat kota, serta komitmen dan partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap se lu ruh rangkaian kegiatan. Diharapkan ke giatan ini dapat menjadi awal yang baik dalam
di Indonesia, yaitu UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, UndangUndang Nomor 26 Ta hun 2007 tentang Penataan Ruang, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman De sain Perkotaan, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rak
mengimplementasikan kon sep pem bangu nan kota di Indonesia dan da pat men datangkan ide baru di bi dang pengembangan kawasan di D.I. Yog ya karta dan Wonosobo, serta menjadi mo del nasional kota dengan emisi karbon rendah. Semua desain harus mem per timbang kan kerangka peraturan yang ada
06|Edisi 04Tahun XVI
yat Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau. Penilaian desain akan dilakukan oleh masyarakat dan dewan juri. Hasil da ri
desain tersebut akan dicoba untuk diterapkan pada tahun 2019 dengan harapan bahwa desain yang disetujui oleh masyarakat akan lebih mudah mem
bim bing mereka untuk mengetahui dan menerapkan karbon rendah di wilayah mereka sendiri.
Konsep Low Carbon Untuk Kota BerkelanjutanKontes internasional dan workshop bertemakan Rethink The City For A Low Carbon Future ditutup dengan peng hargaan yang diberikan kepada peserta yang telah menghasilkan ide desain kota berkelanjutan di daerah Pakuncen D.I. Yogyakarta, dan Seruni Wonosobo Provinsi Jawa Tengah pada Senin (30/04/2018), di D.I. Yogyakarta. Direktur Jenderal Cipta Karya Sri Har toyo, mengungkapkan bahwa ia sangat mengapresiasi karya desain yang ditampilkan dengan konsep pengem bangan kota karbon rendah. “Saya mengucapkan selamat kepada Grup Semeru untuk desain terbaik dae rah Pakuncen Yogyakarta, dan Grup Rin jani untuk desain terbaik kampung Seruni Wonosobo. Gagasan tersebut mengungguli yang lain karena keragaman
Tahun XVIEdisi 04 |07
memicu pemrosesan informasi yang lebih hatihati, dan telah memenangkan sua ra juri,” ungkap Sri Hartoyo. Lebih lanjut Sri Hartoyo menjelaskan, keempat desain yang dibuat oleh peserta yang juga kolaborasi mahasiswa Perancis dan mahasiswa Indonesia tersebut menunjukkan bahwa setiap kelompok memiliki keunikannya sendiri, dan jika kita dapat menyinergikannya akan meng hasilkan ide desain yang lebih kritis dan mendalam, dan diharapkan dapat memberikan solusi yang layak untuk me ngatasi masalah di Pakuncen dan Seruni, serta mendorong penerapan karbon ren dah. “Saya berharap universitas di sini dapat terus mengembangkan kolaborasi di antara mereka tidak hanya untuk pengembangan solusi desain yang kami miliki melalui acara ini, tetapi juga pengembangan solusi desain rendah karbon di kota lain. Saya memiliki keyakinan bahwa semangat kami yang kuat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan melalui Eco District karbon rendah tetap kuat di masa depan,” tutup Sri Hartoyo. (Teks: redaksi)
08|Edisi 04Tahun XVI
liputan khusus
Dalam rangka mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki strategi yang mengacu kepada RPJMN 2015-2019 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur wilayah.
Cipta Karya Siapkan Anggaran Rp. 540 Miliar untuk Padat Karya Melalui PISEW
Hal ini sesuai dengan rumusan tujuan yaitu mendorong per tum bu han ekonomi kawasan permu ki m
an dalam skala perdesaan, serta meningkatkan kualitas permukiman per de saan dengan target nasional seluas 78.384 ha. Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo dalam acara Sosialisasi Nasional Pengembangan In frastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun Anggaran 2018, Selasa (03/04/2018) di Jakarta. Sejalan dengan hal tersebut, pada akhir tahun 2017 Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan kebijakan program padat karya tunai dengan tujuan mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang berfokus pada masyarakat desa. Padat karya tunai merupakan kegiatan pem berdayaan masyarakat marginal atau miskin yang bersifat produktif berdasarkan pe manfaa tan sumber daya alam, tenaga ker ja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting. Dalam mendukung program pa dat
karya tersebut Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya melaksanakan kegiatan PISEW TA 2018 di 33 provinsi yang tersebar di 211 kabupaten dan 900 kecamatan dengan total anggaran Rp. 540 miliar. “Tujuan kegiatan PISEW adalah menye diakan infrastruktur dengan pen de katan partisipasi masyarakat dalam skala kawasan untuk meningkatkan so sial ekonomi wilayah, dengan sasaran kegia tan meliputi terbangunnya in fra stru k tur dasar skala wilayah keca matan gu na mendorong pengem bangan sosial dan ekonomi lokal berdasarkan po ten si atau komoditas unggulan, me ningkatnya kapa sitas dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pemba ngunan, serta mendayagunakan sum ber daya dan tenaga kerja lokal da lam pembangu nan,” tutur Sri Hartoyo. Lanjut Sri Hartoyo, maksud dari kegiatan sosialisasi nasional PISEW TA 2018 ini adalah menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 242/
KPTS/M/2018 tentang Penetapan Lo kasi Serta Besaran Bantuan Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Eko nomi Wilayah Tahun Anggaran 2018, serta Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Nomor 02/SE/DC/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Direktorat Jenderal Cipta Karya yang men cakup petunjuk pelaksanaan PISEW TA 2018, Teknis Pencairan Dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) dan Pelaksanaan Konstruksi. Sementa ra tujuan kegiatan tersebut adalah mela kukan sosialisasi dan memberikan pema haman tentang pelaksanaan PISEW ke pada para pemangku kepentingan se bagai langkah awal pelaksanaan ke giatan PISEW TA 2018. “Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan dapat tercapainya kesepahaman bersama terkait kebijakan dan teknis pelaksanaan PISEW pada tiap stakeholder mulai dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah. Saya yakin aca ra ini dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya dalam pelaksanaan
Tahun XVIEdisi 04 |09
guna mendorong pe ngem bangan sosial dan ekonomi wilayah ber dasarkan po tensi atau komoditas ung gulan. Pada Tahun Anggaran 2018 kegiatan PISEW akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Nomor 02/SE/DC/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Ditjen Cipta Karya dan Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/KPTS/M/2018 tentang Penetapan Lokasi serta Besaran Bantuan Kegiatan PISEW yaitu di 900 kecamatan dan 211 kabupaten yang tersebar di 33 provinsi melalui alokasi dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) sebesar Rp. 600 juta per kecamatan. Lanjut Rina, untuk mewujudkan penyelenggaraan kegiatan yang tertib waktu, prosedur, mutu dan kualitas, diperlu kan upaya koordinasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan terkait melalui kegiatan Sosialisasi Nasional PISEW Tahun Anggaran 2018. “Melalui sosialisa si nasional tersebut diharapkan da pat me wujudkan kesamaan pemahaman, know ledge sharing, dan peningkatan ka pa sitas seluruh pemangku kepentingan ter kait baik di pusat maupun di daerah mengenai kebijakan, mekanisme, dan stra tegi penyelenggaran kegiatan PISEW TA 2018,” harap Rina. (Teks: ari)
pem bangunan dan pengembangan in frastruk tur di kawasan permukiman per desa an,” tutup Sri Hartoyo. Turut hadir dalam sosialisasi ter se but yaitu Direktur Kerjasama dan Pem berdayaan Ditjen Bina Konstruksi, Kepala Pusat Litbang Kebijakan dan Pene rapan Teknologi Balitbang, para Kepala Bappeda Provinsi, Kepala Dinas Pe kerjaan Umum/Perumahan dan Permu kiman Provinsi, Kasubdit dan Kasi di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Kar ya, Kasatker dan PPK Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi, dan Jabatan Fungsional di lingkungan Di rektorat Pengembangan Kawasan Per mu kiman Ditjen Cipta Karya. Sementara itu, Direktur Pengemba ngan Kawasan Permukiman (PKP) Dit jen Cipta Karya Rina Farida me ng ung kapkan, kawasan perdesaan dengan akti vi tas uta ma berupa per ta nian, pe ri kanan, pariwisata, dan ak ti vitas lain nya saat ini di hadapkan pada beberapa isu antara lain, rendahnya daya saing komo ditas dan pertumbuhan ekonomi di kawasan perdesaan, tingginya mig rasi dan berku rangnya tenaga kerja di bidang pertanian, pengurasan SDA dan alih fungsi lahan, serta belum me madainya in frastruktur permukiman yang sesuai dengan Standar Pelayanan Mi nimal (SPM).
Oleh karena itu, upaya pem bangunan ka wasan perdesaan men jadi salah satu prioritas dalam pem bangunan nasional yang diwujudkan dalam lima dimensi pembangunan ka wasan perdesaan yaitu pelayanan da sar, infrastruktur, ak sesibilitas, pela ya nan publik, dan pe nyelenggaraan pe merintahan. “Sesuai dengan Nawacita yang diwujudkan dalam RPJMN Tahun 20152019 bahwa pembangunan per de saan diarahkan untuk pemenuhan SPM, pengelolaan SDA berkelanjutan, pe na taan ruang kawasan perdesaan, dan pengem bangan ekonomi perdesaan un tuk keterkaitan desakota,” tutur Rina. Rina menjelaskan, Direktorat PKP melalui Subdirektorat Kawasan Per mu ki m an Perdesaan melaksanakan pem bangunandan pengembangan 78.384 hektar kawasan permukiman di perdesaan melalui pe menuhan SPM dasar per mukiman dan SPM penunjang ak tivitas ekonomi de ngan pendekatan ag ropolitan, minapo litan, dan pariwisata ber basis pada kon sep rantai nilai. Program PISEW me rupakan salah satu kegiatan un tuk mendukung upaya pembangunan atau dan pengembangan kawasan per mu ki man per desaan, dilaksanakan dengan ber basis masyarakat melalui pem ba ngu nan/peningkatan infrastruktur ska la kawasan
10|Edisi 04Tahun XVI
liputan khusus
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ikut serta dalam The 4th Planocosmo and ITB International Conference on Infrastructure Development dengan mengangkat tema “Transforming Beyond Borders, Starting The New Urban Agenda” pada Senin sampai dengan Rabu (02-04/04/2018) di Aula Timur dan Barat ITB, Bandung.
Kementerian PUPR Berpartisipasi Dalam The 4th Planocosmo ITB
Indonesia termasuk salah satu negara yang terlibat secara aktif dalam pro ses penyusunan The New Urban
Agenda (NUA), partisipasi Indonesia dilakukan melalui beberapa cara, yakni melalui Delegasi Republik Indonesia dan keanggotaan dari Policy Units. Delegasi RI, yang diwakili oleh Kementerian PUPR dan beberapa lem ba ga lainnya termasuk universitas dan perusahaan swasta, bertugas untuk meru muskan isu pembangunan per kotaan serta visi perkotaan yang ingin dicapai. Selain itu, Indonesia juga mengirimkan pakar perkotaan untuk duduk di Policy Units yang dibentuk UNHabitat. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono me ngungkapkan berbagai upaya untuk menata dan membangun kotakota Indo nesia menuju kawasan perkotaan yang lebih berkualitas secara internal, maupun lebih mendukung sistem produksi wilayah lebih berdaya saing telah dilaksanakan. “Dalam kaitan tersebut, penting untuk ditekankan bahwa kota di Indonesia,
yaitu kota masa depan yang kita tuju ada lah kota yang layak huni, cerdas, dan ber kelanjutan,” ujar Basuki. Dalam sambutannya Menteri PUPR yang diwakili Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo mengungkapkan, NUA me ru pakan visi bersama untuk menjadi lebih
baik dan berkelanjutan di masa depan, “semua orang memiliki hak dan akses atas manfaat dan peluang yang sama atas pelayanan infrastruktur yang ditawarkan di kota,” ungkap Sri Hartoyo. Lebih lanjut Sri Hartoyo menjelaskan pada tahun 2025, diperkirakan sebanyak
Tahun XVIEdisi 04 |11
berikan toilet bersih dan aman untuk sekolah. Dalam kegiatan pameran tersebut diisi dengan berbagai talkshow yang berkaitan dengan NUA. Kementerian PUPR juga mengangkat tema Infra struktur Ber basis Masyarakat (IBM) Sa ni mas dan Pamsimas, serta penjelasan NUA oleh Sek retariat Nasional Habitat. Ketua Badan Keswadayaan Ma syarakat (BKM) Sukaresmi Enik me ngungkapkan, rasa syukur atas program yang sudah berjalan selama November 2017 di Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. “Saya mewakili warga Desa Suka resmi mengucapkan banyak terima kasih, karena dengan adanya pembangunan IPAL komunal ini, limbah tangki septik dapat diolah terlebih dahulu sebelum di buang ke sungai, selain diolah juga sebagai pupuk cair,” ujar Enik. (Teks: Danang-Ade/RandalJabar/dewi)
68% penduduk di Indonesia akan tinggal di perkotaan, dengan demikian kota di Indonesia akan mengalami pertumbuhan tercepat di dunia. Kementerian PUPR mendorong konsep pembangunan berkelanjutan melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman dengan menerapkan kon sep green road dan green building, serta mengembangkan program kota hijau yang ramah lingkungan. “Populasi, kegiatan ekonomi, sosial dan interaksi budaya, serta lingkungan dan dampak kemanusiaan semakin meningkat terkonsentrasi di kota, hal ini akan menimbulkan masalah besar. Oleh karena itu perlu adanya pendekatan regional pembangunan perkotaan yang te rencana dan terawat dengan baik, sehingga kita akan mampu beradaptasi
dengan adanya transformasi tersebut,” jelas Sri Hartoyo. Pameran Exhibition Planocosmo ITB 2018 juga merupakan rangkaian dari The 4th Planocosmo and ITB International Conference on Infrastructure Development yang diikuti oleh 13 instansi/lembaga, yaitu Deloitte, Sinarmas Land, Ikatan Ahli Perencanaan, REI, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia, PT. Gir der Indonesia, Wika Beton, Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Margautama Nusantara, Perencanaan Wilayah dan Kota ITB, serta PT. PP (Persero). Dalam pameran tersebut, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginformasikan me ngenai NUA, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Kota Pusaka, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kartamantul, Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Montong Terep, Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), TPS3R, serta ecocommunity yang mem
12|Edisi 04Tahun XVI
liputan khusus
dan Sanitasi TA 2019 untuk wilayah Sumatera di Jakarta, Senin (09/04/2018).
Sosialisasi tersebut turut diha diri oleh Direktur Jenderal Bina Pem ba ngu nan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Otonomi Daerah De pu ti Bidang Pengembangan Regional Ke men terian PPN/Bappenas, Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman Deputi
Sebuah gerakan menuju pemenuhan target 3 sektor yaitu pemenuhan 100% akses aman air minum, pe
ngurangan kawasan kumuh menjadi 0%, dan pemenuhan 100% akses sanitasi layak pada tahun 2019. Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo, dalam acara Sosialisasi Dana Alo kasi Khusus (DAK) Bidang Air Minum
Bidang Pengembangan Regional Kemen terian PPN/Bappenas, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Dae rah II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Ke menterian Dalam Negeri, Direktur Fa silitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Dana Perimbangan Ditjen Pe
Untuk mendukung amanah RPJMN 2015-2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Ditjen Cipta Karya telah mencanangkan Gerakan 100-0-100.
DAK Air Minum Tahun 2018 Sebesar Rp. 2.160 Miliar
Tahun XVIEdisi 04 |13
rim bangan Keuangan Kementerian Ke uangan, Kepala Biro Perencanaan Ang garan dan Kerjasama Luar Negeri Kemen terian PUPR, Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Kepala Bappeda Provinsi, Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Teknis yang menangani air minum dan sanitasi di kabupaten/kota, serta Kasatker PSPAM Provinsi.
“Gerakan 1000100 diarahkan untuk mendukung visi Direktorat Jen deral Cipta Karya yaitu terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang handal dalam pengembangan kawa san permukiman, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan penyehatan lingkungan permukiman, serta penataan bangunan dan lingkungan. Infrastruktur yang menentukan suatu permukiman disebut layak huni antara lain adalah ketersediaan dan kondisi akses aman air minum dan sanitasi layak,” tutur Sri Hartoyo.
Tantangan besar dalam mencapai 100% akses aman air minum dan sanitasi layak adalah terkait besarnya kebutuhan pendanaan. Kebutuhan pendanaan tahun 20152019 untuk mencapai akses universal air minum adalah sekitar Rp. 253,8 triliun, dan untuk mencapai 100% akses sanitasi layak adalah sebesar Rp. 273,7 triliun. Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan sebesar itu, di perlukan berbagai sumber pendanaan yaitu APBN, APBD, DAK, badan usaha melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), perbankan, CSR, dan masyarakat. DAK merupakan salah satu pendanaan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
“Dengan mekanisme DAK ini diharapkan terjadi percepatan pelak sanaan pembangunan, peningkatan pere ko nomian daerah, serta mendukung kesejahteraan masyarakat. DAK diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya percepatan pencapaian target 100% akses aman air minum dan sanitasi layak. Pe
nyelenggaraan DAK harus mendu kung agenda prioritas nasional, yaitu peme nuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui DAK reguler, mendukung kegiatan strategis yang merupakan program prioritas nasional di antaranya untuk mendukung penanganan kawasan kumuh, mendukung pemanfaatan SPAM regional melalui DAK penugasan, serta pemenuhan tugas dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan SPM di daerah afirmasi seperti penanganan daerah stunting melalui DAK afirmasi,” ungkap Sri Hartoyo.
Sri Hartoyo menjelaskan, penyeleng garaan DAK air minum dan sanitasi ini hendaknya dilakukan melalui keter paduan sektor dalam rangka penyediaan permukiman yang layak bagi masyarakat. Pelaksanaan DAK juga harus merupakan bagian dari keterpaduan ber bagai sumber pendanaan, sehingga manfaat infrastruktur yang dihasilkan untuk lokus tertentu dapat dirasakan se cara signifikan. Dengan tren alokasi pendanaan DAK untuk sektor air minum dan sanitasi yang terus meningkat yaitu untuk bidang air minum pada tahun 2015 mendapat alokasi sebesar Rp. 1.349 milliar, tahun 2016 sebesar Rp. 3.096 milliar, tahun 2017 sebesar Rp. 1.200 milliar, dan tahun 2018 bidang air minum mendapat alokasi Rp. 2.070 milar. Sedangkan untuk bidang sanitasi pada tahun 2015 mendapat alokasi sebesar
Rp. 1.104 miliar, tahun 2016 sebesar Rp. 1.597 miliar, tahun 2017 Rp. 1.254 miliar, dan pada tahun 2018 mendapat alokasi sebesar Rp. 2.160 miliar.
Diharapkan DAK TA 2019 ini dapat dimanfaatkan sebaikbaiknya untuk pengem bangan sistem penyediaan air minum, air limbah, dan persampahan di kawasan perkotaan dan perdesaan, dengan menerapkan prinsip tepat sa saran (prioritas kelompok masyarakat yang pa ling membutuhkan), tepat manfaat (lingkup kegiatan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kriteria teknis), tepat waktu (dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan administrasi pe laksanaan anggaran), serta tepat mutu (kua litas yang baik dari infrastruktur terbangun).
“Melalui acara sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan penje lasan secara rinci bagi kabupaten/kota menge nai kegiatan yang dapat diu sulkan, kriteria teknis, dan readiness criteria yang perlu dipenuhi pada tahap pengusulan, sehingga dapat memi nima lisir kesalahan dalam proses input usulan kegiatan. Mengingat konsekuensi dari kesalahan dalam proses input usulan kegiatan berakibat tidak dapat direkomendasikannya usulan kegiatan ter sebut, yang pada akhirnya akan menen tukan alokasi DAK kabupaten/kota,” tu tup Sri Hartoyo.(Teks: Memo/Indah/RdlBkl/ari)
14|Edisi 04Tahun XVI
info baru
ngatakan, prioritas jalan lingkungan me mang diperuntukkan di wilayah yang berkembang sebagai daerah per muki man baru. “Pembangunan jalan ling ku ngan di permukiman warga ma sya rakat selain memberikan akses dan ke mudahan bagi warga untuk ber ak ti vitas, kita harapkan juga mampu mendu kung aktivitas ekonomi warga se tem pat. Dengan demikian, sebagai pe me rataan pem bangunan infrastruktur di ha rap kan juga mampu meratakan pem bangu n an ekonomi,” papar Yennie, Ju mat (27/04/2018).
Satuan Kerja Pengembangan Kawa s an Permukiman (PKP) Provinsi Bengkulu melakukan peningkatan
kua litas permukiman skala kawasan di Ke lurahan Sawah Lebar, Kota Bengkulu.
Melalui program NUSP2 Tahun Anggaran 2017, Satker PKP membuka akses jalan lingkungan yang tersebar di beberapa titik di Kelurahan Sawah Lebar, Kota Bengkulu.
Salah satu warga Sawah Lebar Sir din Umar mengungkapkan, bahwa banyak ke sulitan yang dihadapi warga sebelum jalan di lingkungan mereka dibangun melalui program NUSP2. “Sekarang sudah enak motor dapat masuk ke rumah, anakanak dapat bermain sepeda dan berjalanjalan saat pagi, berbeda dengan dulu sebelum program NUSP2 masuk ke sini. “Warga kami sangat sulit untuk menjalankan aktivitas seharihari. Jalan keluar dari sini kan masih tanah dan becek, apalagi waktu musim hujan. Anakanak berangkat ke sekolah terpaksa men jinjing sepatu mereka ke depan, takut sepatu dan pakaiannya kotor,” te rang Sirdin.
Sementara itu, Kepala Satuan Pengem bangan Kawasan Permukiman Pro vinsi Bengkulu Yennie Lidiawati me
Pada tahun 2017, total sepanjang 160 m jalan di RT 28 Kelurahan Sawah Lebar yang telah diselesaikan melalui program NUSP2. Selain itu, jalan lingkungan di RT 29 dan RT 24 juga ikut dibangun beserta drainase lingkungannya. Saat ini, warga Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu telah merasakan manfaat besar dengan kemudahan akses jalan di lingkungannya, dengan harapan seluruh aktivitas dapat berjalan dengan lancar dan mendukung perekonomian warga ten tunya.(Teks: Memo/Indah/Bengkulu/ari)
Sebagai bentuk dukungan pada Gerakan 100-0-100, Ditjen Cipta Karya melalui program Pamsimas Tahun Anggaran 2017, mengalokasikan dana Rp. 262.878.000 guna memfasilitasi air bersih ke warga masyarakat Desa Sumber Sari.
NUSP-2 Tuntaskan Masalah Akses Jalan Sawah Lebar Bengkulu
Tahun XVIEdisi 04 |15
info baruSatuan Kerja SPAM Provinsi Sulawesi Utara bersama wakil ketua CPMU program Pamsimas III Essy Asiah mengadakan kunjungan ke Kabupaten Minahasa Utara.
Cipta Karya Bangun Reservoirdi Kecamatan Likupang Timur
Ada dua lokasi yang dikunjungi, yaitu Desa Resetlemen dan Desa Rinondoran, Kecamatan Likupang
Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Kamis (26/04/2018).
Tujuan dari kunjungan ini untuk me lihat keadaan dari bangunan tower re servoir dari program Pamsimas TA 2017 yang masuk di Desa Resetlemen. Kemudian berlanjut berkunjung ke Desa Rinondoran yang nantinya akan ma suk program Pamsimas TA 2018, dimana kedua desa tersebut termasuk daerah lingkar tambang. Dua lokasi pro gram tersebut merupakan kerja sama program Corporate Social Responsibility Ke menterian PUPR dan PT. Meares So putan Mining (MSM).
Dalam kunjungan ke Desa Re setlemen, Kepala Desa Resetlemen Jea ne Ratulangi menyampaikan, bahwa desa tersebut sudah terlayani Pamsimas sebanyak 70 KK di sana. Di desa Resetle m en belum disalurkan air karena menunggu 3 desa lainnya yang masih dalam tahap
tarif masyarakat bisa dikelola untuk pemeliharaan operasional air. “Kalau bisa agar tidak ada hambatan ditambah dengan pompa cadangan, agar ketika pompa yang sekarang bermasalah bisa ada penggantinya,” himbau Essy. (Teks: Ghe/Randal Sulut/ari)
penyelesaian dan tahap uji lab kualitas air. Nantinya, Pemerintah Daerah akan membahas lebih lanjut mengenai tarif ketersediaan air minum.
Sementara Essy mengungkapkan, baik nya dibuat aturan yang jelas dalam penggunaan air minum agar hasil dari
16|Edisi 04Tahun XVI
info baru
Program Kotaku Wujud Permukiman Layak Huni
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya
saat ini sedang mengejar target 0% kumuh pada 2019 mendatang.
Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Ka
Kawasan kumuh merupakan permasalahan yang tumbuh berkembang pada sebagian besar kota besar di Indonesia dan biasanya beriringan dengan kemiskinan di pojok kota.
limantan Selatan, Senin (09/04/2018) Arkan Yamri, mengatakan pada tahun ini melalui program Kota Tanpa Ku muh (KOTAKU) akan melaksanakan pena nganan kawasan kumuh skala kawasan di Kelurahan Kelayan Selatan Kota Banjarmasin, melalui pembangunan ja lan
ling kungan dan jembatan culvert box yang menyambung dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2016 lalu.
“Untuk jalan lingkungan yang menembus dari Kelayan Selatan ke Kelayan Timur ini dari 1,5 meter eksisting lebar jalan akan kita buat menjadi 3 meter dan di paving sepanjang 850 meter. Sedangkan untuk jembatan culvert box lebarnya 4 meter dan panjang 5 meter, ren cananya lelang akan dilaksanakan di Ap ril ini,” jelas Arkan.
Arkan menambahkan, wilayah Kelayan yang terletak di Banjarmasin Selatan ini merupakan daerah dengan kepadatan tertinggi dimana setiap 1 km jumlah penduduk mencapai 8.000 jiwa. Melalui program KOTAKU diharapkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar Kawasan Kelayan meningkat untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. “Harapannya dari 237,5 ha kawasan kumuh di Banjarmasin dapat terus kita reduksi hingga mencapai target universal pada tahun 2019 mendatang,” harap Arkan.(Teks: Hrd-Nunu Pkp Kalsel/ari)
Tahun XVIEdisi 04 |17
info baru
Di sela-sela menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) bidang PUPR Provinsi Papua Barat di Manokwari, Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Dwityo A. Soeranto meninjau pembangunan SPAM IKK Manokwari Barat.
Dalam tinjauannya yang berloka si di Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Ma
nokwari, Provinsi Papua Barat, Rabu (04/04/2018), Direktur KIP didampingi oleh PPK Unit Kerja Randal PIP Provinsi Papua Barat, Jamaludin Ugar, Kepala Satker PBL Marsudi, Kepala Satker PSPLP Eduardus Halaseren, PPK PSPAM FX Budiantoro, serta Direktur PDAM Bobby J. Wariori.
Selain pembangunan SPAM IKK pa da tahun 2015, Satker PSPAM juga mem bangun IPA 40 liter/detik dengan lokasi yang sama menggunakan APBN TA 2015, dengan nilai masingma sing Rp. 7,5 miliar. Hanya saja, sejak pembangunannya selesai, SPAM IKK mau pun IPA 40 liter/detik sampai saat ini belum termanfaatkan sehingga be lum dapat di nikmati oleh masyarakat Amban dan sekitarnya.
Dwityo meminta persoalan yang meng hambat pemanfaatan SPAM IKK dan IPA 40 liter/detik segera diselesaikan dengan koordinasi bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Papua Barat. “Untuk membangun SPAM IKK dan IPA 40 liter/detik ini menggunakan anggaran yang tidak sedikit sehingga tidak
bisa dibiarkan begitu saja tanpa dapat dirasakan manfaatnya oleh ma syarakat. Minta tolong koordinasi agar bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Dwityo.
Dwityo juga mengatakan, Peme rin tah Pusat tidak bisa lagi me nge luarkan anggaran pembangunan jika ter nya ta belum dapat dimanfaatkan dan di rasakan masyarakat.
Sementara, Bobby J. Wariori me ngung kapkan, sumber air yang digu nakan untuk SPAM IKK berasal dari Kali Maruni
Direktur KIP Tinjau Pembangunan SPAM IKK Amban Manokwari
dengan jarak sekitar 34 km. Jarak yang begitu jauh juga menjadi salah satu faktor pompa air tidak mampu men do rong air hingga ke Amban.
Kendati demikian, Wariori mengatakan siap menindaklanjuti instruksi Direktur KIP dan bersama Satker PSPAM Provinsi Papua Barat berkoordinasi dengan BWS Provinsi Papua Barat agar SPAM IKK dan IPA 40 liter/de tik pe manfaatannya segera dapat diop ti mal kan.(Teks: Lilis Randal Papua Barat/ari)
18|Edisi 04Tahun XVI
info baru
Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) yang dilaksanakan di Kelurahan Anggut Dalam Kota Bengkulu telah mampu menyelesaikan permasalahan kesehatan yang terjadi di kelurahan tersebut.
Kesehatan Warga Anggut Dalam Meningkat Melalui Program Sanimas
Dimana sebelum program Sani mas masuk ke Kelurahan Anggut, masyarakat di sana menjadi lang
ganan diare setiap tahunnya akibat masih tingginya tingkat buang air besar sembarangan.
Salah satu warga Kelurahan Anggut Dalam Ahmad Syukri mengungkapkan, kondisi sebelum dan sesudah program Sanimas masuk sangatlah berbeda dimana melalui program Sanimas ini tingkat kesehatan masyarakat menjadi le bih meningkat.
“Masyarakat di sini pada umumnya
sudah memiliki toilet tapi belum memiliki septic tank, sehingga dulu sebelum program Sanimas masuk banyak warga membuang limbah tinjanya di drai nase yang menyebabkan aroma yang tidak sedap dan mencemari sumur war ga. Namun setelah dibangunnya IPAL, limbah tinja masyarakat disalurkan dan diolah sehingga tidak ada lagi pen cemaran air sumur maupun udara di sekitar Kelurahan Anggut Dalam,” terang Ahmad.
Sementara, Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Ling
kungan Permukiman (PSPLP) Pro vinsi Beng kulu Azwar Alpian meng ung kapkan, bahwa salah satu tujuan program Sanimas adalah melindungi air sumur agar konsumsi air bersih masyarakat dapat terpenuhi dan kesehatan warga dapat terjaga.
“Selain dimanfaatkan sebagai IPAL, ha sil pembangunan program Sanimas yang melayani lebih dari 57 KK di Anggut Da lam juga dimanfaatkan sebagai ta man warga dan lapangan parkir kantor lurah,” tutur Azwar. (Teks: Memo/Indah/RDLBKL/ari)
Tahun XVIEdisi 04 |19
Melalui program Neighborhood Upgrading and Shelter Project 2 (NUSP-2), Direktorat Jenderal Cipta Karya tingkatkan kualitas permukiman masyarakat di Kelurahan Bajak Kota Bengkulu.
Kualitas Permukiman Kelurahan Bajak Meningkat Pesat
Peningkatan kualitas permukiman Ke lurahan Bajak dilaksanakan karena kelurahan tersebut meru pa
kan kawasan penunjang pari wisata Pantai Zakat. Dengan adanya pem ba ngunan di kawasan tersebut, akses me nuju Pantai Zakat menjadi lebih sing kat dan juga memberikan fasilitas jalur eva kuasi tsunami.
Salah satu warga Kelurahan Bajak Abdul Gani, mengungkapkan bahwa dengan adanya program NUSP2, kualitas permukiman masyarakat di Kelurahan Bajak menjadi lebih baik. “Dulu kawasan ini adalah tempat berkumpulnya air saat hujan sehingga masyarakat di sini rumah nya banyak yang tergenang sam pai 2 hari. Setelah program NUSP2 masuk, drainase dibangun sehingga ketika hujan air mengalir ke drainase dan tidak lagi tergenang. Jalan diting gikan dan lingkungan dipercantik de ngan lukisan grafiti yang berwarnawar ni sehingga banyak orang dari luar ke lurahan berkunjung untuk berswafoto,” ungkap Gani.
Sementara, Kepala Satuan Kerja Pem bangunan Infrastruktur Permukiman Ko ta Bengkulu, Yosep Fery Yorizal, ke tika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (03/04/2018) mengatakan bahwa lingkup pekerjaan dalam program NUSP2 salah satunya adalah pembangunan jalan rabat menuju kawasan wisata Pan tai Zakat.
“Pembangunan jalan rabat tersebut dimaksudkan agar masyarakat yang akan berkunjung ke Pantai Zakat tidak perlu lagi memutar jauh dan juga dengan ada nya jalan rabat tersebut akses jalur eva kuasi ketika terjadi tsunami menjadi lebih mudah dan aman untuk dilalui,” terang Yosep. (Teks: Memo/Indah/RdlBkl/ari)
info baru
20|Edisi 04Tahun XVI
Sebagai langkah penyediaan air hingga ke pelosok dan mencapai target universal air minum 100% terlayani pada tahun 2019 mendatang, Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Satker PSPAM) Provinsi Kalimantan Selatan melakukan survei untuk pemasangan pipa dan aksesoris di Kabupaten Barito Kuala tahun 2018.
Satker PSPAM Provinsi Kalimantan Selatan Siapkan Jaringan Perpipaan ke Perdesaan
Kasatker PSPAM Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh PPK Pengembangan dan Penyediaan
Air Minum Anthony Magma Widiatmoko menjelaskan, kegiatan pemasangan pipa dan aksesoris di Kabupaten Barito Kuala
akan dilakukan pada dua kawasan yaitu Wanaraya dan Barambai.
“Untuk kawasan Wanaraya, air bersumber dari IKK Wanaraya yang memiliki kapasitas 20 liter/detik yang dibangun tahun 2014 lalu. Perpipaan yang dipa
sang sepanjang 5,21 km ke Desa Wanaraya dan 3,8 km ke Desa Belawang be serta jembatan pipa,” jelas Tony, Senin (02/04/2018).
Tony melanjutkan untuk kawasan Ba rambai, air diambil dari IKK Barambai yang memiliki kapasitas 20 liter/detik dan dengan perpipaan sepanjang 7,23 km berserta jembatan pipa. Dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Ba rito Kuala hanya 15 kecamatan yang dapat terlayani air minum, se dangkan 2 kecamatan masih belum me nik ma ti airminum. “Kita berharap pe nam bahan ja ringan perpipaan ini da pat meningkatkan cakupan layanan air minum di Kabupaten Batola, dan pro gram berbasis masyarakat seperti Pam simas dapat lebih kita giatkan untuk menuntaskan permasalahan air minum bagi daerah yang lokasinya tidak ter layani jaringan PDAM,” harap Tony. (Teks: Hrd Kalsel/ari)
info baru
Tahun XVIEdisi 04 |21
Kampung Nelayan di Bengkulu Siapkan Keterpaduan Sektor
Pejabat Pembuat Komitmen Randal PIP Provinsi Bengkulu Sarosa Agung Nugroho, berharap agar pe
na nganan Kampung Nelayan Sumber Jaya dapat memperhatikan 7 kriteria per mukiman kumuh sehingga hasil ke terpaduan dari kegiatan Cipta Karya da pat dirasakan oleh masyarakat.
“Dalam penanganan Kampung Nelayan Sumber Jaya ini harus memenu hi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pe nyediaan air bersih, sanitasi, penataan bangunan dan, permukiman. Un tuk itu kami berharap masingma sing
sektor dapat berperan dalam me madukan program kegiatan agar ha sil pembangunan Cipta Karya dapat di ra sa kan oleh masyarakat,” ungkap Agung.
Sementara, Kepala Satker PKP Provinsi Bengkulu Yennie Lidiawati, berharap tim Koordinator Kota (Korkot) pro gram KOTAKU dapat bergerak cepat da lam menyiapkan data numerik yang di perlukan dalam keterpaduan sektor di Kampung Nelayan agar masingmasing sektor dan OPD dapat menentukan program kegiatan yang diperlukan.
“Tim Korkot KOTAKU diharapkan da
pat berkoordinasi dengan Satker PKP dalam menyusun data numerik pe na nganan kawasan Kampung Nelayan Sum ber Jaya agar volume kegiatan yang akan disiapkan masingmasing sektor dan OPD nantinya dapat jelas dan tepat sa saran,” terang Yennie.
Hasil dari fasilitasi keterpaduan diperoleh kegiatan yang akan dilak sanakan antara lain pembangunan jalan ling kungan (lapen dan sirtu), drai nase, IPAL dan MCK Komunal, TPS3R, penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta sarana air minum. (Teks: Memo/Indah/Bengkulu/ari)
info baru
Agar penanganan kumuh di Kampung Nelayan terselesaikan, Unit Kerja Perencanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Bengkulu memfasilitasi Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (Satker PKP) Provinsi Bengkulu dalam menyiapkan keterpaduan kegiatan bidang Cipta Karya di kawasan yang menjadi direktif Presiden Republik Indonesia, yaitu kawasan Kampung Nelayan, Sumber Jaya Kota Bengkulu, Rabu (04/04/2018).
22|Edisi 04Tahun XVI
KARTINI-KARTINI 100-0-100 DARI BENGKULUMemoden dan Indah *)
“Masa depan bangsa, tiang negeri dan motor kemajuan ada di tangan para Kartini”
Joko Widodo
Itulah ungkapan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam peri ngatan Hari Kartini 2 tahun silam
dimana beliau mengungkapkan penting nya peran perempuan dalam sebuah pem bangunan bangsa.
Perempuan secara harfiah dapat di
artikan sebagai wujud dari jenis gender yang ada sehingga untuk mengetahui peran perempuan dalam pembangunan infrastruktur terlebih dahulu diperlukan pemahaman mengenai konsep gender itu sendiri. Gender bukanlah perbedaan biologis semata (lakilaki atau perem
puan), tetapi gender merupakan per bedaan sifat, peranan, dan fungsi dari perempuan dan lakilaki.
Cipta Karya Dalam Perspektif GenderKeterlibatan perempuan menjadi sya rat mutlak dalam upaya mewujudkan pem
inovasi
Tahun XVIEdisi 04 |23
bangunan yang berkeadilan. Di Indo nesia pembahasan dan penyelesaian ten tang wanita atau perempuan sama pentingnya dengan pembahasan dan pe nyelesaian di segala bidang. Anggapan jika perempuan hanya dianggap seba gai subjek yang pekerjaannya seba gai konsumen peng habis gaji atau pendapatan yang diperoleh suami ti dak dapat dibenarkan, karena disadari perempuan juga berkemampuan untuk mencari nafkah atau gaji untuk men da patkan alternatif pendapatan dan ber prestasi.
Ditjen Cipta Karya merupakan insti tusi yang bergerak secara besar dan cepat dalam membangun infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan ma syarakat. Melalui Gerakan 1000100 untuk menuju permukiman yang la yak huni dan berkelanjutan dengan me ning katkan akses pelayanan univer sal air mi num dan sanitasi kepada se lu ruh ma syarakat, serta terwujudnya ko ta tanpa kawasan kumuh, Ditjen Cipta Karya me lakukan pembangunan yang responsif gender sebagaimana ter tu ang da lam Inpres Nomor 9 Ta hun 2000 tentang Pengarustamaan Gen der. Peng a rus uta ma an gender yang meru pakan strategi yang dibangun untuk me ng in tegrasikan gender menjadi satu di mensi integral dari
perencanaan, pe nyu sunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pem ba ngu nan nasional.
Yennie Lidiawati, Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi BengkuluAdalah Yennie Lidiawati, Kepala Sa tuan Kerja Pengembangan Kawasan Per mukiman Provinsi Bengkulu, yang me naruh dukungan penuh terhadap kebi jakan pengarusutamaan gender. Dalam kepemimpinannya, baik di Satker mau pun pada program Pengembangan In frastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PI SEW) dan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Yennie selalu melibatkan ka umnya dalam seluruh aspek kegiatan mu lai dari perencanaan infrastruktur dan pembangunan fisik.
“Perempuan sangat perlu untuk dilibatkan dalam proses pembangunan, hal ini dikarenakan perempuan sangat de tail dalam setiap pekerjaan. Dorongan dari kaum perempuan bisa mempercepat penyelesaian pekerjaan baik fisik maupun non fisik, perempuan zaman now lah istilahnya,” papar Yennie.
Meski demikian, sebagai satusatunya perempuan yang memegang jaba tan Kepala Satker di lingkungan bidang Cipta
Karya di Provinsi Bengkulu, Yennie bukan tidak pernah mendapatkan “pengkotakkotakan” terkait statusnya sebagai perem puan yang memimpin. Menanggapi hal tersebut, wanita yang juga pernah menjabat sebagai Kasatker PSPLP dan PPK Randal PIP ini tetap optimis dan memiliki daya saing tinggi untuk menunjukkan bahwa meskipun wanita ta pi tetap mampu dalam menjalankan tu gas yang telah diamanatkan, sekalipun harus ikut turun ke lapangan dalam memastikan terlaksananya pembangunan per mukiman.
Dalam memimpin, Yennie melakukan pembagian tugas yang sama antar lakilaki dan perempuan. Lakilaki dan perempuan memiliki kesempatan dan porsi yang sama dalam tugas baik di lapangan mau pun di kantor, tentu saja terdapat pe ngecualian terhadap kar ya wa ti yang dalam kondisi hamil atau karyawan yang sedang sakit. Yen nie berasumsi bahwa secara gender, pe rem puan dan lakilaki dianugerahi ke mampuan dan daya tahan tubuh sama sehingga tak ada halangan dalam men jalankan tugas.
Kesehariannya sebagai seorang Kepala Satker, tentu tak bisa menge sampingkan statusnya sebagai istri dan ibu dari empat orang anak. Sebagai ibu rumah tangga, Yennie melakukan pendelegasian tugas antara masingmasing anggota keluarga dengan tetap intens melakukan komunikasi meski seringkali hanya melalui telepon.
“Komunikasi harus tetap terjalin mes ki hanya melalui telepon mengatur schedule, Alhamdulillah sejauh ini tidak ada benturan, buktinya ke kantor masih pagi,” terang Yennie.
Yennie berpesan bahwa “Perempuan di Kementerian PUPR semuanya kuat, se hat, pintar dan cerdas gak kalah sama lakilaki. Yang penting tetap feminim, disitu bedanya harus tetap cantik dalam bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak cepat,” tutur Yennie.
Karina Ulfha Dinar, FM PAMSIMAS Kabupaten Kepahiang.Menjadi ujung tombak pemberdayaan pada program Pamsimas di Kabupaten Kepahiang memberikan pengalaman ter sen diri bagi Karina Ulfha Dinar. Berga
inovasi
Yennie Lidiawati, Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu
24|Edisi 04Tahun XVI
inovasi
bung sejak 2015 hingga saat ini, Ulfha telah melakukan pendampingan pada 10 desa di Kabupaten Kepahiang, dimana 2 di antaranya menjadi desa percontohan untuk program Pamsimas di Provinsi Bengkulu.
Untuk mewujudkan seluruh masya rakat Indonesia dapat 100% meng ak ses air minum layak dan 100% sa nitasi layak di tahun 2019 sesuai de ngan tar get Pemerintah, perempuan me megang peranan penting di dalamnya. “Perempuan dan anakanak merupakan ele men masyarakat yang paling akrab dengan air bersih. Ibuibu pada desadesa dampingan Pamsimas sangat pro aktif dalam menyampaikan aspirasinya di setiap kegiatan yang kami lakukan” tutur perempuan kelahiran 16 September 1990 ini.
Sulung dari tiga bersaudara ini mengatakan kegiatan pemicuan CLTS (Com munity Lead Total Sanitation) atau Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan kam panye Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) merupakan kegiatan yang paling dominan diikuti oleh perempuan dan anakanak dalam kegiatan pendampingan yang dilakukannya.
“Mereka sangat antusias, ibuibu ber
samasama berdiskusi bagaimana alur pe nyebaran penyakit dan bagaimana ca ra mencuci tangan yang baik dan benar, guna meminimalisir penyakit masuk ke dalam tubuh. Mereka sangat bersemangat dalam mempraktekkan cara men cuci tangan yang baik dan benar serta bersepakat untuk mempraktekkannya di rumah dan menerapkannya kepada anakanaknya agar tercipta pola hidup bersih dan sehat” ujar Ulfha.
Dalam kesehariannya menjalankan tu gas, Ulfha tak mengalami banyak hambatan. Lingkungan kerja yang welcome dan mendukung semua kegiatannya mem buat Ulfha menjalankan tugas layaknya sebuah hobi, meski dominasi lakilaki lebih kuat dalam program ini. Dukungan suami dan keluarga menjadi semangat tersendiri bagi Ulfha untuk men jalani tugasnya mendampingi desadesa yang membutuhkan air bersih.
Terkait perannya sebagai Kartini masa kini di balik Gerakan 1000100, penggemar drama Korea ini memiliki motivasi untuk seluruh perempuan di Indonesia. “Sebagai perempuan, kita jangan pernah mau kalah sama kaum lakilaki, karena tidak ada bedanya antara perempuan dan lakilaki. Tinggal kemauan dari dalam diri
kita masingmasing untuk lebih maju dan bermanfaat bagi orang lain” tutup Ulfha.
Rismayani, Relawan Program KOTAKUKeterlibatan perempuan dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sangat diperlukan dalam pengembangan pro gram dan investasi berharga berupa terbangunnya kelembagaan ting kat masyarakat, kerja sama antara ma syarakat dan Pemerintah Daerah, sistem monitoring dan kapasitas tim pen damping.
Rismayani yang merupakan koor dinator BKM Kelurahan Sumber Jaya, bergabung sebagai relawan sejak tahun 2009 saat itu program KOTAKU baru di mulai di kelurahan Sumber Jaya, melalui proses yang panjang beliau terpilih sebagai pengurus di kelembagaan BKM, se bagai relawan Ibu Rismayani me rupakan relawan paling aktif hampir setiap pelatihan penambahan kapasitas be liau ikuti. Dan setiap proses yang dilakukan program beliau terlibat seperti proses rembuk penyusunan perencanaan, melakukan pengawasan kegiatan dan lainlain.
Dikarenakan keaktifan, kejujuran dan kerja keras beliau hingga saat ini beliau selalu terpilih sebagai koordinator kelembagaan BKM di kelurahan sumber jaya sehingga kawasan tersebut sekarang menjadi kawasan direktif Presiden.
Sejumlah kegiatan pembangunan di kelurahan dari pemerintah daerah, dari program lain diluar KOTAKU dan dari lembaga atau kelompok peduli la in nya, dititipkan untuk dikelola kelembagaan BKM Maju Jaya kelurahan Sumber Jaya. Di antara kerja sama dan program yang pernah di jalankan oleh Rismayani adalah kegiatan pengabdian masyarakat Uni versitas Bengkulu berupa pelatihan revilatisasi tenun asli Bengkulu dalam upaya melestarikan budaya dan pe ningkatan ekonomi masyarakat, program P4IP, program MP3KI, BSPS, dan lainlain. Kerja sama Rismayani dengan stakeholder terkait sangan baik dari mulai tingkat RT, lurah, camat, hingga ke Walikota Bengkulu.
*) Penulis adalah Staf Pengolah Publikasi Randal Bengkulu
Tahun XVIEdisi 04 |25
inovasiMenuju Permukiman Bebas Septic Tank: SPALD di Perumahan Graha NaturaWidya Aprilia Kurnia, ST, MT *)
Sanitasi lingkungan utamanya terkait air limbah domestik menjadi salah satu persoalan penting di sektor perumahan.
Tak dapat dipungkiri bahwa persoalan ini telah memberikan dampak bagi kesehatan masyarakat baik se
cara langsung maupun tidak langsung. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang tidak terencana dengan
yang digunakan untuk menggambarkan material limbah cair yang bersumber dari aktivitas perkotaan atau rumah tangga yang dialirkan dan diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik baik secara individu sistem setempat (on
baik akan berpotensi menimbulkan dampak nega tif terhadap lingkungan. Tentunya, hal ini akan berdampak kepada peningkatan jum lah penyakit yang disebabkan oleh kon disi sanitasi yang buruk.
Air limbah domestik merupakan istilah
Gambar 1.Lokasi Perumahan Graha Natura Surabaya
26|Edisi 04Tahun XVI
inovasi
site system) maupun sistem terpusat (offsite system).
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 P.68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik mendefinisikan air limbah domestik sebagai air limbah yang berasal dari aktivitas hidup seharihari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air. Pengelolaan air limbah domestik dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kualitas ling kungan agar tidak terkena dampak ne gatif dari pembuangan air limbah do mestik tersebut ke badan air penerima.
Penyelenggaraan pengelolaan air lim bah domestik bertujuan untuk mening katkan akses pelayanan air limbah domestik yang ramah lingkungan, sehing ga tercapai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan yang lebih baik dan sehat. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pengelolaan air limbah termasuk dalam urusan wajib Pemerintah Daerah dan merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat. Selanjutnya dalam Pera tu ran Presiden Nomor 2 tahun 2015 ten tang
Rencana Pembangunan Jangka Me neng ah Nasional 2015–2019 juga me nya ta kan pencapaian universal akses sa nitasi pa da tahun 2019.
Tulisan ini mengkaji persoalan sani tasi lingkungan terkait pengola han air limbah domestik dengan kasus Perumahan Graha Natura di wilayah Surabaya Barat. Perkembangan dan per saingan sektor perumahan di Kota Surabaya memang semakin menuntut pa ra pengem bang untuk berinovasi da lam membe rikan layanan terbaik bagi kon sumen nya. Salah satunya dalam hal pe nye diaan prasarana sanitasi ling ku ngan. Ke bera daan prasarana ling ku ngan menjadi ke butuhan penting yang ber pengaruh ter hadap kesehatan dan ke se jahteraan manusia. Artinya, ke be ra da annya menjadi sya rat bagi ter ciptanya ke nyamanan hu nian.
Perumahan Graha Natura dibangun oleh pengembang properti PT Intiland Development dengan mengusung konsep pengelolaan limbah rumah tangga secara terpadu (integrated sewerage system). Penerapan teknologi ini memungkinkan untuk tidak perlu digunakannya septic tank pada tiap rumah. Hal tersebut sejalan dengan desain master plan serta
rancangan rumahrumah di perumahan tersebut yang mengadopsi hunian tropikal dengan menekankan pada pelestarian alam. Penerapan prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan dilakukan mengacu pada tiga model gaya hidup, yak ni: healty, technology, dan nature.
PT Intiland Development meng gandeng Seameo Biotrop (South East Asia Regional Center for Biology Tropical) yang merupakan pusat regional Asia Tenggara untuk biologi tropikal. Seameo Biotrop nantinya akan memberikan dukungan kon sultatif dan teknis mengenai upaya kon servasi dan keanekaragaman.
Lokasi Perumahan Graha Natura berada di kawasan jalan SambikerepKuwukan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya. Perumahan ini memiliki luas total lahan sebesar 339.832,00 m2. Dulunya lahan ini merupakan daerah perkebunan dan sebagian daerah rawarawa.
Desain lingkungan dan lansekap Graha Natura dipercayakan kepada seorang desainer internasional Karl Princic, un tuk menciptakan kawasan yang ter tata asri dan teduh dengan banyak ruang terbuka hijau dan pepohonan be sar, mem berikan banyak pasokan ok sigen (O2) yang akan mengoptimalkan kua litas gaya hi dup se hat penghuninya. Graha Natura juga ber komitmen untuk me wujudkan ka wasan perumahan lebih sehat yang bebas limbah rumah tangga dengan mem bangun sistem pengelolaan limbah ter padu atau Integrated Sewage Treatment Plant (ISTP) yang mampu mengelola se luruh limbah cair dan padat dari ru mah tangga secara terpusat. Melalui penerapan teknologi ini maka setiap ru mah di Graha Natura bebas dari septic tank.
Prasarana dasar yang disediakan oleh Perumahan Graha Natura kepa da peng huninya relatif sangat layak. Pra sarana dasar pada dasarnya meru juk pa da sistem fisik, meliputi: penyediaan transportasi, pengairan, drainase, bangu nan gedung, dan fasilitas pub lik lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi ke butuhan dasar manusia dalam lingkup so sial dan ekonomi.
Demi kesehatan para penghuni, pengembang menghadirkan teknologi ramah lingkungan yang pertama kali ada
Gambar 2. Skema Pengolahan Air Limbah Domestik di Perumahan Graha Natura
Tahun XVIEdisi 04 |27
inovasidi Indonesia diadopsi dari luar negeri. Graha Natura bekerja sama dengan Quavac, sebuah perusahaan dari Belanda yang ahli dalam sistem air limbah untuk menghadirkan Vacuum Sewerage System, sebuah sistem pengelolaan limbah terpusat yang aman dan nyaman bagi penghuni. Memungkinkan limbah dari tiap rumah untuk disedot ke satu area terpusat, dan diolah lagi menjadi air bersih yang digunakan untuk penyiraman lingkungan.
SPALDT di Perumahan Graha Natura secara teknis mekanismenya adalah fasilitas pengelolaan air limbah berada diluar persil atau dipisahkan dengan batas jarak atau tanah yang menggunakan perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari rumahrumah secara bersamaan dan kemudian dialirkan ke IPAL.
Pengelolaan limbah domestik di Perumahan Graha Natura mengadopsi sistem terpusat. SPALD Sistem Terpusat (offsite) merupakan sistem dimana fasi litas pengelolaan air limbah berada di luar persil atau dipisahkan dengan batas, jarak atau tanah yang menggunakan perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari rumahrumah secara bersamaan dan kemudian dialirkan ke IPAL.
Berdasarkan Gambar 3, dapat dilihat alur pengelolaan limbah di Perumahan Graha Natura. Dalam pengelolaannya, menggunakan sistem oleh Quavac BV dari Belanda. Air kotor dan kotoran (black bater dan grey water) yang berasal dari 1 – 4 rumah (sesuai ukuran/tipe rumah) dikumpulkan ke buffer pot dengan sistem gravitasi. Kemudian Air Kotor dan Kotoran yang telah terkumpul di buffer pot akan dikumpulkan di vacuum station, lalu diolah di sewage treatment pant dan disimpan di Tandon yang kemudian
bisa dipakai untuk penyiraman taman di sekitar Perumahan Graha Natura.
Secara garis besar yang dapat dirumuskan pada pengelolaan air limbah di Perumahan Graha Natura bahwa pe ngelolaan limbah domestik di peru ma han Graha Natura menghadirkan Va cuum Sewerage System, sebuah sistem pe ngolahan limbah terpusat yang aman dan nyaman baagi penghuni. Limbah dari tiap rumah disedot ke satu area ter pusat, dan diolah lagi menjadi air ber sih yang digunakan untuk penyiraman lingkungan. Alasan mengadopsi tek no logi bebas septik tank adalah meng hadirkan perumahan yang sehat dan ra mah lingkungan. Perumahan ini me ng adopsi hunian tropikal dengan me nekankan pada pelestarian alam. Penerapan prinsipprinsip pembangunan ber kelanjutan dilakukan mengacu pada tiga model gaya hidup, yakni: healthy, technology, dan nature.
Pertimbangan digunakannya teknologi bebas septik tank antara lain memperhatikan aspek: kepadatan pen du duk, sumber air yang ada, per mea bilitas tanah, kedalaman muka air ta nah, kemiringan tanah, kemampuan mem biayai, kualitas air limbah yang akan diolah, tingkat pengolahan, sifat instalasi pengolahan air limbah, pertimbangan masyarakat, ser ta lokasi instalasi pengolahan.
*) Penulis adalah Staff Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman Balai Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR
Gambar 3: Pengelolaan Limbah (Air Kotor dan Kotoran)
STP Graha Natura
28|Edisi 04Tahun XVI
inovasi
TPS 3R KSM BINA SEJAHTRAPutri Setyati *)
Didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Presiden Joko Widodo menyambangi Tempat Pembuangan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di Kampung Tega Lega, Desa Citarik, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat pada Senin (08/04/2018).
Dengan mengendarai motor chop per terbaru miliknya, presiden beser ta rombongan disambut oleh Mente
ri Eko Putro Sandjojo. Dalam kunjungan sing katnya, presiden menyempatkan ber komunikasi dengan para warga yang se dang bekerja mengolah sampah di TPS 3R dan memastikan agar program tersebut dapat terus berjalan dan ber guna bagi masyarakat, “jangan sampai in frastruktur terbangun tetapi tidak di gunakan,” ujar Joko Widodo.
TPS 3R adalah salah satu program kerja sama antar beberapa Kementerian Lembaga dalam Kabinet Kerja Jokowi, Menteri PUPR memastikan bahwa program tersebut telah terasa manfaatnya hingga ke masyarakat. Konsep utama pengelolaan sampah di TPS 3R adalah un tuk mengurangi volume sampah mela lui konsep reduce (mengurangi), reuse (menggunakan kembali), dan recycle (men daur ulang). Program ini merupa kan salah satu program Padat Karya yang telah berjalan di berbagai pelosok In donesia.
“Program TPS 3R merupakan program yang harus terus dilaksanakan dan dipastikan keberfungsiannya, agar da pat membawa manfaat yang sebesarbe sarnya bagi masyarakat,” tegas Basuki
Desa Citarik sendiri adalah salah satu dari 9 desa yang berada di Kecamatan Pelabuhan Ratu dengan luas 526,36 ha. Di sebelah utara berbatasan dengan Gunung Jayanti, sebelah selatan ber batasan dengan Desa Cidadap, Timur berbatasan dengan Desa Cikadu, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Jayanti, dan jum lah penduduk sebesar 12.435 orang atau 3.328 KK.
Program TPS 3R mampu menyerap sedikitnya 27 tenaga kerja dari kalangan ibu rumah tangga untuk memilah sampah plastik, serta 5 tenaga kerja pria
Tahun XVIEdisi 04 |29
inovasiyang bertugas mencacah limbah orga nik. Ketua KSM Obarso Sobarno, mengakui banyak perubahan yang terjadi pada desa mereka, untuk jumlah layanan yang telah dilakukan sebanyak 400 KK dan 1 sekolah.
Sebelumnya, Desa Citarik selama ini tidak ada pelayanan sampah sama sekali, sehingga timbulan sampah menjadi meng gunung dan terdapat dimanamana, serta Kampung Tega Lega yang merupakan salah satu kampung di Desa Citarik, menjadi tempat pembuangan sam pah masyarakat sekitar dan sampah me numpuk tak dikelola dengan baik. Atas dasar tersebut Desa Citarik membentuk TPS 3R KSM Bina Sejahtera dalam menanggulangi permasalahan sampah dengan cara pengelolaan sampah yang me liputi pengurangan sampah dan pe nanganan sampah berskala kawasan.
Konsep pengembangan TPS 3R di Desa CItarik bersinergi dengan bank sam pah dan menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pengelolaan TPS 3R me manfaatkan tenaga kerja lokal khususnya kaum perempuan dan lanjut
usia agar dapat penghasilan tamba han dalam memenuhi kebutuhan mere ka, pe ngelolaan dan penangangan sampah dila kukan oleh BUMDES dan Bank sampah. Dalam wawancara Menteri Eko Putro Sandjojo, mengatakan “Perhatian presiden kepada desadesa cukup besar. Selain dana desa, 19 kementerian dan lembaga itu punya program di desa sebesar 500 triliun lebih. Kementerian PUPR juga menambahkan alokasinya untuk pembangunan di desa tahun ini 11 triliun kalo saya tidak salah. Nah ini salah satu bentuk kerja sama antara
Kementerian PDT dengan Kementerian PUPR. Dimana kementerian PUPR menye diakan bangunan dan sarana prasarana, sedangkan Kementerian PDT men ja lankan modal kerjanya untuk ma sya rakat mengolah sampah”.
Bukan hanya itu, TPS 3R di Desa Citarik juga berperan dalam masalah gender, dikarenakan kaum ibu juga dilibatkan dalam bekerja. Kaum ibu mendapatkan pendapatan tambahan, walaupun tidak besar, serta yang paling penting mereka juga mulai peduli dengan kebersihan lingkungan.
Peranan perempuan dalam penanga nan sampah sangatlah basar, karena me reka bekerja mulai dari proses pe milahan sampah terutama yang bernilai ekonomis. Hasil dari pemilahan sampah tersebut dapat disetorkan dan dikonversi menjadi uang untuk ditabung ke bank sampah. Sedangkan peranan perempuan di TPS 3R Bina Sejahtera memperoleh keuntungan berdasarkan pemilahan dengan pendapatan sebesar lima ratus ru piah per kilogram, sehingga sampah mem bawa berkah bisa di nikmati oleh Desa Citarik.
Program ini merupakan salah satu bagian dari Program Padat Karya yang telah berjalan di berbagai pelosok In donesia. Dana 550 juta digelontorkan untuk satu bangunan TPS 3R. Bentuk keberhasilan itu terwujud dalam pe rubahan pola hidup masyarakat, se hingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan tertata.
*) Penulis adalah Staff publikasi Satuan Kerja Penyehatan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat (PLPBM) Direktorat PPLP, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR
30|Edisi 04Tahun XVI
sebaiknya anda tahu
Team SEMERUMelina Villefer - Marisa Sugangga - Baptiste Kieffer - Tiara Rizkyvea Debby - Isti Nugroho -Rendra Kusuma Berlianto - Victor Gautrin - Margaux SeifertLoup Calosci - Haryo Winarso
Housing
new Housing
A B C D
RefuRbisHed Housing/public spaces
Kampung settlements on the urban renewal zone is built by preserving local identitites & unique characteristics. Diver-sities in kampung is reserved as 4 different type of housings, in order to fulfill the diverse needs of kampung people. Structure of the buildings is built with local materials which are cheap & sustainable. The new settlement is built along the riverwalk in order to encourage people’s eco-nomy through ruko housing typology which sells local urban farming, arts, & crafts product.
Permukiman warga pada zona renewal dibangun kembali menggunakan identitas kelokalan dan karakteristik unik setempat. Keberagaman dalam kampung dihadirkan kembali melalui 4 tipe rumah yang memenuhi kebutuhan keluarga yang berbeda-beda. Struktur bentukan bangunan yang digunakan menggunakan bahan yang ekonomis & ramah lingkungan. Permukiman dibangun di sepanjang jalan sungai dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian melalui tipologi rumah toko yang menjual kesenian & hasil urban farming setempat.
Ruang terbuka publik dirancang menjadi lebih menarik dan fungsional untuk menjadi salah titik yang dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat dan orang-orang yang datang ke kampung ini. Ruang terbuka publik juga saling terintegrasi dengan jalan lingkungan dan jalan utama pada kampung.
Public space will be design to more interesting and functional to be one of the main point and it can be use optimal by the inhabitants and also the people who come to this kampung. The public spaces was integrate one by one by the new street and the main street.
5
ROADMAPLOW CARBON ECO DISTRICT
TEAMSEMERU
Tahun XVIEdisi 04 |31
TEAMRINJANI
32|Edisi 04Tahun XVI
lensa CK
Direktur KIP KunjungiGedung PIP2B Papua Barat
Tahun XVIEdisi 04 |33
lensa CK
Dirjen Cipta Karya Lantik9 Pejabat Pengawas Tahun 2018
34|Edisi 12Tahun XV
seputar kita
Kampung Nelayan di Bengkulu Siapkan Keterpaduan SektorAgar penanganan kumuh di Kampung
Nelayan terselesaikan, Unit Kerja Perencanaan dan Pengendalian Pengem bangan Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Bengkulu memfa silitasi Satuan Ker ja Pengembangan Kawasan Permukiman (Satker PKP) Provinsi Bengkulu dalam menyiapkan keterpaduan kegiatan bidang Cipta Karya di kawasan yang menjadi direktif Presiden Republik Indonesia, yaitu kawasan Kampung Nelayan, Sumber Jaya Kota Bengkulu, Rabu (04/04/2018).
Pejabat Pembuat Komitmen Randal PIP Provinsi Bengkulu Sarosa Agung Nug roho, berharap agar penangan an Kampung Nelayan Sumber Jaya dapat memperhatikan 7 kriteria permukiman kumuh sehingga hasil keterpaduan dari ke giatan Cipta Karya dapat dirasakan oleh masyarakat. (Teks: Memo/Indah/Bengkulu/ari)
Gubernur Kepri Resmikan SWRO Batu HitamGubernur Kepulauan Riau yang diwakili oleh Kepala Dinas Pe
rumahan dan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, Heru Sukmoro meresmikan Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) Batu Hitam, Selasa (03/04/2018).
Acara soft launching SWRO Batu Hitam ini dihadiri oleh FKPD Provinsi Kepri dan Kota Tanjungpinang, anggota DPRD Provinsi Kepri, pimpinan OPD Kota Tanjungpinang, Direktur PDAM Tirta Kepri, dan pelanggan yang telah mengkonsumsi SWRO.
Dalam sambutannya, Heru menyampaikan SWRO ini sudah selesai dibangun sejak beberapa tahun lalu. Proyek Satker Pengembangan SPAM Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR ini menelan biaya pembangunan Rp. 97 miliar melalui dana APBN. Proyek ini didesain untuk bisa mengatasi kebutuhan 4.000 pelanggan dengan kapasitas 50 liter/detik. “SWRO ini merupakan dambaan, impian, serta harapan besar bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir khususnya dan masyarakat Kota Tanjungpinang umumnya. Karena SWRO merupakan sumber air minum yang akan di konsumsi masyarakat tersebut di rumahnya,” ungkap Heru. (Teks: Randal Kepri/ari)
Gubernur Kaltara Resmikan RTP Taman Bertuah Kota Tarakan
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie, meresmikan Ruang Terbuka Publik (RTP) Taman Bertuah Kota Tarakan, Jumat (06/04/2018). Dalam peresmian tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kaltara, Plt. Walikota Tarakan, Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Kadis PUPRPerkim Kaltara, SKPD Kota Tarakan, Satker bidang Cipta Karya dan, masyarakat Tarakan.
Kasatker PBL Provinsi Kaltara Tamrin Husain mengatakan RTP Ta man Bertuah dibangun di jalan Sungai Sesayap Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan dengan luas lahan sebesar 500 m2. “Diharapkan ke depan taman ini menjadi wahana tempat berkumpul yang memberikan nuansa positif bagi masyarakat setempat dengan mem berikan edukasi tentang revolusi mental,” tutur Tamrin. (Teks: hajar/randalkaltara/ari)
Ditjen Cipta Karya Ditjen Cipta Karya