INSPEKTORAT KOTA PALEMBANG L A K I Pinspektorat.palembang.go.id/tampung/dokumen/dokumen-20-9.pdf · 2013-09-10 · B. Analisa Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota ... e. Koordinasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintan(LAKIP) Inspektorat Kota Palembang

Tahun 2012

L A K I PINSPEKTORAT KOTA PALEMBANG

2013

Lakip Itko Tahun 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita sanjungkan kehadirat Allah SWT berkat

rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Palembang Tahun 2012 dapat

selesai sesuai target waktu yang direncanakan.

LAKIP ini disusun untuk memenuhi Inpres Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mewujudkan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang sebagai

unsur Penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan

pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu Perencanaan

Strategik (RENSTRA) Tahun 2009-2013.

LAKIP ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi serta realisasi tahunan Rencana Strategik Inspektorat

Kota Palembang, yang berisi rencana yang akan dilaksanakan dan

target yang akan diraih Tahun 2012. Metode dan teknik penyusunan

LAKIP ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29

Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berbagai keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras

dari semua pihak yang terlibat di dalamnya. Hasil kerja tersebut

hendaknya akan lebih memotivasi untuk peningkatan kinerja

Inspektorat Kota Palembang ke depan.

Demikian pula sebaliknya atas kekurangan yang dialami

hendaknya menjadi bahan introspeksi dan evaluasi terhadap kebijakan

yang diambil, sehingga dapat menjadi masukan yang berharga bagi

penyelenggaraan Pemerintah Kota Palembang di masa yang akan

datang.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang........................................................ 1

B. Landasan Hukum…………………………………… 2

C. Maksud dan Tujuan ………………………………… 3

D. Sistematika Penyusunan Renja Tahun 2011……. 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT

KOTA PALEMBANG TAHUN 2010

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2010.. 5

B. Analisa Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota

Palembang ………………………………………….. 7

C. Isu-Isu Aktual ……………………………………….. 7

D. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD ……… 9

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan .............................. 12

B. Tujuan dan Sasaran .............................................. 13

C. Program dan Kegiatan .......................................... 16

BAB IV PENUTUP

Penutup ...................................................................... 22


LAMPIRAN

1. Matrik Renstra

2. Form Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012

3. Form Pengukuran Kinerja Tahun 2012


1

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor : XI/

MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang Nomor : 28

Tahun 1999 tentang hal yang sama serta diterbitkannya Instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP), dimana kesemua produk hukum tersebut

mengamanatkan terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik

atau good governance di setiap instansi pemerintahan.

Good governance merupakan tata pemerintahan yang responsif,

efektif, efisien, transparan dan akuntabel hanya akan dapat dicapai

apabila dalam pengelolaannya didasarkan pada manajemen kinerja,

dimana kinerja tersebut sejatinya sejak direncanakan, dirumuskan,

diejawantahkan, dicapai dan dipertanggungjawabkan berdasarkan

suatu sistem penilaian yang terukur dan dapat dievaluasi kinerja

capaiannya.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa setiap SKPD tak

terkecuali Inspektorat Kota Palembang berkewajiban menyampaikan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai

wujud akuntabilitas Instansi Pemerintah, guna penyusunan rencana

stratejik, perencanaan kinerja dan pelaksanaan serta pelaporan kinerja

atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi.

Inspektorat Kota Palembang sesuai Peraturan Daerah Kota

Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang,

dimana merupakan salah satu unsur teknis daerah bidang pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur


2

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan

dikoordinasikan dengan Sekretaris Daerah Kota Palembang.

LAKIP Inspektorat Kota Palembang ini memuat hasil pengukuran

tujuan dan sasaran strategis organisasi dan program/ kegiatan melalui

indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

Indikator kinerja sasaran strategis organisasi merupakan

parameter untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas Inspektorat

Kota Palembang

1.2 Sumber Daya ManusiaInspektorat Kota Palembang memiliki Sumber Daya Manusia per

31 Desember 2012 berjumlah 45 orang PNS, dan 5 orang tenaga non

PNSD, 45 orang PNS tersebut berdasarkan golongan, jabatan dan

pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

a. Berdasarkan golongan

Golongan A B C D Jumlah

I - 1 - 1 2

II - 1 1 - 2

III 6 4 7 12 29

IV 7 4 1 - 12

Jumlah 45

b.Berdasarkan Jabatan

No. Jabatan Jumlah

1 Eselon II b 1

2 Eselon III a 5

3 Eselon IV a 14

4 Staf 25

Jumlah 45


3

c. Berdasarkan Pendidikan

No Pendidikan Jumlah

1 S 2 18

2 S 1 24

3 SLTA 1

4 SLTP 1

5 SD 1

Jumlah 45

1.3 Isu-Isu StrategisIsu-isu Stratejik yang berpengaruh adalah :

a. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan,

dan akuntabel.

b. Komitmen bersama untuk menegakkan good governance dan

clean government.

c. Peran APIP dituntut tidak hanya terbatas pada pemeriksaan

saja, tetapi juga banyak melakukan fungsi pelayanan dan

konsultansi dan penjaminan atas kualitas pengelolaan

pemerintahan serta dalam rangka peningkatan kinerja instansi

pemerintah sesuai dengan tuntutan paradigma auditor internal

yang dikehendaki pada saat ini.

d. Lingkungan bisnis yang berubah yang dipengaruhi

perkembangan organisasi yang dinamis dan perkembangan

teknologi informasi.

e. Koordinasi antar Aparatur Pengawasan baik Internal maupun

Eksternal Pemerintah.

f. Dukungan dari atasan/pimpinan dan staf sangat menentukan

keberhasilan pelaksanaan kerja


4

1.4Tugas Pokok dan FungsiSesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor

10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang, Inspektorat Kota

Palembang mempunyai tugas pokok dan fungsi :

1) Melakukan pemeriksaan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan

bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

2) Melakukan pengujian dan penilaian atas laporan setiap unsur dan

unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

3) Melakukan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan

terhadap penyimpangan dan/atau penyalahgunaan di bidang

Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.

1.5Struktur OrganisasiSusunan Organisasi Inspektorat Kota Palembang mengalami

perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10

Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang, Susunan Organisasi

Inspektorat Kota Palembang terdiri dari :

1) Inspektur

2) Sekretaris

a. Sub Bagian Perencanaan

b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

c. Sub Bagian Administrasi dan Umum

3) Inspektur Pembantu Wilayah I

a. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan

b. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan

c. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan

4) Inspektur Pembantu Wilayah II




5


5) Inspektur Pembantu Wilayah III




6) Inspektur Pembantu Wilayah IV




1.6 Sistematika PenulisanLaporan akuntabilitas ini menyajikan pencapaian kinerja

Inspektorat Kota Palembang selama Tahun 2012, dengan

membandingkan antara target kinerja yang ada di dokumen penetapan

kinerja 2012 dengan realisasi capaian kinerja Tahun 2012. Dan juga

dengan menilai pencapaian kinerja berdasarkan indikator kinerja kunci

utama (IKU) SKPD Inspektorat Kota Palembang, sehingga akan terlihat

pencapaian program SKPD sebagai bagian dari pencapaian program

utama pemerintah Kota Palembang.

Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan

memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja

(performance gap) guna perbaikan kinerja di masa datang, dengan pola

pikir seperti tersebut di atas, sistematika penyajian Laporan

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kota Palembang Tahun 2012 adalah

sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUANMenjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok dan

fungsi dan struktur organisasai Pemerintah Kota Palembang,

Aspek penunjang dan sistematika penulisan.


6

BAB II. PERJANJIAN KINERJA.Perencanaan secara ringkas tentang RPJM-SKPD 2009-2013,

visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan

dan program, rencana kinerja tahunan (RKT) Tahun 2012 dan

Penetapan Kinerja Tahun 2012.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJAMenjelaskan tentang pencapaian kinerja sasaran-sasaran

Inspektorat Kota Palembang dengan pengungkapan dan hasil

pengukuran kinerja. Pencapaian sasaran menyajikan

informasi tentang pencapaian sasaran dan program serta

hambatan dan langkah-langkah untuk mengatasi masalah

masing-masing indikator sasaran, realisasi pencapaian IKU,

penjelasan atas pencapaian kinerja dan perbandingan

capaian indikator kinerja Tahun 2012 dengan tahun

sebelumnya.

BAB IV. PENUTUPMenjelaskan tentang kesimpulan menyeluruh dari Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota

Palembang Tahun 2012 dan merekomendasikan hal-hal yang

dipandang perlu untuk perencanaan, kebijakan dan

penyelenggaraan yang akan datang guna peningkatan

kualitas pelayanan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas

Inspektorat Kota Palembang.

LAMPIRAN :1. Rencana Strategis.

2. Rencana Kinerja Tahun 2012.

3. Pengukuran Kinerja Tahun 2012.


7

BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1UMUM

Rencana strategis Inspektorat Kota Palembang merupakan

salah satu dokumen perencanaan yang akan menjabarkan lebih rinci

substansi yang dimuat dalam RPJM Daerah. Renstra SKPD dapat

disebut juga sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis. Substansi

Renstra Inspektorat Kota Palembang memuat visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas

dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat

indikatif. Makna indikatif dalam konteks ini, bahwa informasi, baik

tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak

yang tercantum dalam dokumen rencana ini, hanya merupakan indikasi

yang hendak dicapai dan tidak kaku.

1. Visi dan Misia. Visi

Visi Inspektorat Kota Palembang yang hendak dicapai berdasarkan

aspirasi dan partisipasi seluruh Pejabat dan Staf Inspektorat Kota

Palembang adalah :

“Aparatur Pengawasan Pemerintah Kota Palembang YangProfesional Dalam Mereposisikan Fungsi Pengawasan GunaMewujudkan Good governance ”.Dalam pernyataan visi tersebut di atas terdapat kata-kata kunci sebagai

berikut :1) Aparat Pengawasan Pemerintah Kota Palembang yang

profesionalKomitmen Inspektorat Kota Palembang untuk menjadi aparat

pengawasan yang profesional, dalam pelaksanaan setiap tugasnya


8

senantiasa didasari standar kerja, prestasi, aturan perilaku,

integritas yang tinggi, serta upaya yang terus menerus untuk

meningkatkan kemampuan personal dan kapasitas kelembagaan.

2) Mereposisikan Fungsi Pengawasan.Memposisikan kembali peran Inspektorat Kota Palembang sebagai

salah satu pelaksana fungsi manajemen yakni pengawasan

(controlling), menjamin penyelenggaraan Pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan yang ada di lingkungan

Pemerintah Kota Palembang dijalankan dalam koridor hukum,

kebijakan yang menyeluruh, dan terintegrasi dengan fungsi

manajemen lainnya.

3) Mewujudkan Good governance

Yaitu terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan

Pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional

dan akuntabel berdasarkan Prinsip-Prinsip Good governance, dan

menjadikan Good governance sebagai paradigma baru dalam

Pembangunan Daerah dengan suatu konsepsi penyelenggaraan

Pemerintahan yang bersih, demokratis, dan partisipatif yang secara

nyata ditunjukkan dengan berkurangnya praktik penyimpangan dan

adanya peran serta aktif masyarakat

b. MisiUntuk merealisasikan Visi Inspektorat Kota Palembang,

diperlukan misi yang menunjang terlaksananya visi tersebut yaitu:

1) Meningkatkan kualitas pengawasan Inspektorat KotaPalembangMeningkatkan kualitas pengawasan fungsional yang profesional di

Inspektorat Kota Palembang merupakan antisipasi untuk mengatasi


9

beban kerja yang beragam. Tujuan yang ingin dicapai adalah

meningkatkan kualitas aparat pengawasan dan hasil pengawasan

Inspektorat melalui pelatihan, kursus, pembelajaran dan pelatihan

kantor sendiri. Sedangkan untuk peningkatan kualitas hasil

pengawasan dilaksanakan melalui peningkatan kualitas

perencanaan, penyusunan standar dan pedoman pengawasan serta

melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja Inspektorat Kota

Palembang secara berkala.

2) Mendorong meningkatnya manajemen Pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan yang baik di PemerintahKota PalembangPeningkatan manajemen Pemerintahan ini menempatkan

Inspektorat Kota Palembang sebagai fasilitator pembaruan

manajemen bagi unit kerja lainnya. Sebagai penguatan atas tugas

pokok dan fungsinya Inspektorat Kota Palembang melakukan upaya

pembinaan kelembagaan, penilaian akuntabilitas kinerja, penegakan

peraturan perundangan, dan kerjasama dengan aparat pengawasan

fungsional lainnya dan pihak-pihak lain dalam pelaksanaan

tupoksinya.

c. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat tersebut

dimuka, maka visi dan misi harus dirumuskan ke dalam bentuk yang

lebih terarah dan operasional, berupa penetapan tujuan dan sasaran


Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan pada akhir periode

Renstra. Berdasarkan tujuan tersebut, maka Inspektorat Kota

Palembang telah menetapkan sasaran yang harus dicapai dalam kurun

waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan (tahun 2009-2013), dengan


10

mempertimbangkan kemampuan sumber daya (SDM, dana, dan

sarana/prasarana) yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi

dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Sasaran Inspektorat merupakan penjabaran dari masing-masing

tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara

tahunan (2009-2013) melalui serangkaian program dan kegiatan.

Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada

penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki


Kaitan antara tujuan, sasaran dan program Inspektorat adalah

seperti diuraikan di bawah ini.

Misi 1 :Meningkatkan Kualitas Pengawasan Inspektorat KotaPalembang

Tujuan dan sasaran dari misi satu yaitu :

Tujuan 1 :Terwujudnya fungsi pengawasan yang berkualitas, efektif dan

efisien.

Sasaran :Meningkatnya, sistem pengawasan kualitas pelayanan publik,

pemahaman aparatur pemerintah terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Tujuan dan Sasaran diatas dapat dicapai dengan Kebijakan :

1. Melakukan pemeriksaan yang komprehensif terhadap unit kerja

di Jajaran Pemerintah Kota Palembang secara berkala

2. Melakukan pemeriksaan khusus atas dugaan penyimpangan

yang disampaikan oleh masyarakat maupun pihak atasan


11

3. Melakukan inventarisasi terhadap upaya-upaya program

percepatan pemberantasan korupsi di setiap SKPD di Jajaran

Pemerintah Kota Palembang

4. Melakukan monitoring dan evaluasi

5. Menerapkan sistem penilaian yang dapat mengevaluasi kinerja

pelayanan publik

6. Meningkatkan koordinasi antar sesama Aparat Pengawasan

Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Pengawasan Eksternal

(BPK).

7. Peningkatan kualitas perencanaan pengawasan melalui

penyusunan rencana dan program yang terarah dan sejalan

dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

Tujuan 2 :Terwujudnya Kualitas Aparat Pengawasan yang profesioanal.

Sasaran :Meningkatnya kompetensi, integritas, moralitas aparatur

pengawasan

Tujuan dan Sasaran diatas dapat dicapai denganKebijakan :

1. Meningkatkan sumber daya aparatur pengawasan melalui

pelatihan, kursus, pembelajaran dan pelatihan kantor sendiri.

2. Mengupayakan peningkatan profesionalisme aparatur

pengawasan melalui sistem penjenjangan Jabatan Fungsional

auditor

3. Mengupayakan kelancaran pelaksanaan tugas melalui

ketersediaan sarana dan prasarana

4. Menyusun standar, petunjuk dan/atau pedoman yang harus

dijalankan sesuai dengan penugasan.


12

5. Melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja dan operasional

Inspektorat Kota Palembang secara berkala

6. Meningkatkan peran sistem pengawasan melekat sebagai salah

satu mekanisme pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas

Misi 2 : Mendorong Peningkatan Manajemen Pemerintahan,Pembangunan dan Kemasyarakatan yang Baik di PemerintahKota Palembang,

Tujuan 3 :Terwujudnya sistem akuntabilitas dan pelaporan keuangan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Sasaran :Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja dan pelaporan keuangan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan dan Sasaran diatas dapat dicapai dengan Kebijakan :

1. Melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja dan operasional

Inspektorat Kota Palembang secara berkala

2. Meningkatkan peran sistem pengawasan melekat sebagai

salah satu mekanisme pengendalian intern dalam pelaksanaan

tugas

3. Melaksanakan asistensi penyusunan LAKIP yang dapat

meningkatkan pemahaman dan sekaligus ketaatan terhadap

sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

4. Melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja tahunan unit kerja

di lingkungan Pemerintah Kota Palembang

5. Melaksanakan upaya yang komprehensif terhadap penyajian

laporan keuangan SKPD dan LKPD Pemerintah Kota

Palembang


13

d. Arah KebijakanPengawasan sebagai salah satu dari fungsi strategis

penyelenggaraan pemerintahan, fungsi strategis Inspektorat Sebagai

aparat pengawasan fungsional di lingkungan pemerintah daerah perlu

ditunjang dengan kesiapan perangkat kerja dan perencanaan strategis

yang tepat. Perencanaan strategis yang disusun digunakan untuk

memetakan fungsi strategis dalam bentuk pernyataan visi,misi,

sasaran, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan sangat diperlukan

guna tercapainya tujuan organisasi. Arah kebijakan pengawasan

sebagai model pemetaan rencana strategis pengawasan

Arah kebijakan pengawasan Inspektorat Kota Palembang :

1) Peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pengawasan

untuk mewujudkan keterpaduan dan konsistensi pengawasan

fungsional, pengawasan melekat, dan pengawasan masyarakat.

Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk menyelaraskan

antara pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan

fungsional pemerintah dengan pengawasan masyarakat, sehingga

tercipta daya dukung dalam pelaksanaan pengawasan, bentuk

nyata dari sinergi ini adalah adanya laporan masyarakat yang

melaporkan penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintahan dan

pembangunan, kemudian hal tersebut ditindaklanjuti dengan

dilaksakanannya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional

dengan teknik-teknik pemeriksaan pemerintah, serta

menindaklanjuti/meneruskan hasil pengawasan/pengaduan

masyarakat kepada pihak-pihak yang berwenang.

2) Menciptakan iklim kondusif dalam pelaksanaan pengawasan

dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya aparatur, prasarana,

payung hukum serta kebijakan yang ada.

Fungsi pengawasan pemerintahan dapat berjalan dengan

lancar bila didukung dengan memaksimalkan sumber daya yang

ada, melalui pengorganisasian sumber daya aparatur, penyediaan


14

fasilitas pendukung berupa peralatan kantor dan kendaraan

operasional, penerbitan peraturan daerah dan peraturan

pelaksanaan lainnya yang mendukung pelaksanaan fungsi

pengawasan, serta kebijakan daerah yang mengapresiasi fungsi

dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan

fungsional pemerintah.

Berikut ini disajikan upaya penciptaan iklim yang kondusif

dalam pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Kota Palembang.

a) Sumber Daya Aparatur Pengawasan, sejak tahun 2004 terus

dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui

peningkatan pendidikan formal, mengikutsertakan pegawai

dalam kegiatan pelatihan teknis, fungsional dan struktural, dan

promosi jabatan, serta penempatan pegawai/pejabat sesuai

dengan kompetensinya.

b) Penyediaan fasilitas penunjang, sampai dengan saat ini

kebutuhan penunjang operasional telah terpenuhi berupa

pengadaan peralatan komputer sebanyak 12 (dua belas) unit

dan kendaraan operasional pengawasan berupa 9 (sembilan)

unit kendaraan roda dua dan 6 (enam) unit kendaraan

operasional roda empat serta rehabilitas gedung kantor seluas

± 110 m2.

c) Pembuatan peraturan berupa Perda dan Peraturan Walikota

berupa:

- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang.

- Peraturan Walikota Palembang Nomor 4 Tahun 2005 tanggal

16 Februari 2005 tentang penunjukkan Inspektorat Kota

Palembang sebagai pelaksana Kotak Pengaduan Masyarakat

- Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pengawasan Inspektorat Kota Palembang


15

- Keputusan Walikota Palembang Nomor 21 Tahun 2011

tentang Pelaksanaan Sistem Pengawasan Melekat, dsb.

3) Apresiasi pihak atasan terhadap fungsi dan hasil pengawasan

Inspektorat Kota Palembang berupa :

- Dimasukkannya pembinaan aparatur ke dalam arah kebijakan

strategis Pemerintah Kota Palembang.

- Dilibatkannya Inspektorat Kota Palembang dalam pengambilan

keputusan dan digunakannya hasil pengawasan sebagai

pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di lingkungan

Pemerintah Kota Palembang.

4) Pengawasan yang terbuka, terarah dan cepat tanggap dalam

merespon pengaduan maupun permasalahan yang timbul di

masyarakat.

Pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui Inspektorat Kota

Palembang ditindaklanjuti secara terbuka, terarah dan cepat,

selama Tahun 2012 berjumlah 72 pengaduan, 23 pengaduan

ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus dan 49 koordinasi

dengan instansi terkait. Sehingga penyelesaian pengaduan

masyarakat di Tahun 2012 sebanyak 72 pengaduan atau 100 %.

5) Menjalin koordinasi dan komunikasi antar instansi yang terkait

dalam pelaksanaan pengawasan dan pengawalan terhadap

kebijakan pemerintah Kota Palembang.

Koordinasi dan komunikasi antar instansi ini melibatkan aparat

pengawasan fungsional pemerintah yaitu BPKP Perwakilan Sumsel,

Inspektorat Provinsi Sumsel, Inspektorat Jenderal Kementerian,

Badan Pengawas BUMD dan aparat penegak hukum seperti

Kepolisian dan Kejaksaan Negeri.


16

6) Menilai kondisi dan kinerja melalui perangkat yang ada secara tepat

untuk dilakukan tindakan secara dini dan dapat memberikan

masukan kepada pengelola maupun penanggung jawab program.

Arah kebijakan ini yaitu dengan memanfaatkan perangkat atau

laporan-laporan yang masuk dan dilakukan penelaahan atas

penyajian laporan tersebut, serta dengan mengukur keberhasilan

program, kegiatan dan menyajikan data kinerjanya. Kebijakan ini

dijabarkan dengan kegiatan berupa :

- Penelaahan laporan kemajuan fisik, kegiatan dan keuangan

- Laporan Keuangan dan pengelolaan keuangan serta Reviu

Laporan Keuangan SKPD.

- Laporan absensi dan pengelolaan kepegawaian

- Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) SKPD

dan evaluasi LAKIP SKPD

- dan laporan-laporan lainnya

7) Pemberian sanksi yang tegas bagi aparatur di lingkungan

pemerintah Kota Palembang yang melakukan penyimpangan

dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan perundangan yang

berlaku secara berkeadilan.

Konsekuensi fungsi pengawasan dan pelaksanaan

pemeriksaan yakni ditemukannya temuan-temuan positif dan

temuan-temuan negatif, terhadap temuan positif tetap dilaporkan

sebagai masukan kepada atasan dan terhadap temuan negatif

dilakukan tindakan pembinaan berupa koreksi dan pemberian

sanksi yang tegas terhadap aparat Pemerintah Kota Palembang

yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran ketentuan yang

berlaku.

Pada Tahun 2012 telah diberikan/direkomendasikan untuk diberikan

hukuman disiplin dengan rincian sebagai berikut :


17

Jumlah surat /Informasi Yang Masuk

a. Yang dilakukan Koordinasi

b. Yang dilakukan RIKSUS

1) Selesai diproses

2) Dalam Proses

72

49

17

6

8) Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan.

Salah satu komponen utama pelaksanaan fungsi pengawasan

adalah tindak lanjut hasil pengawasan, pengawasan dapat

dikatakan berhasil bila hasil-hasil pengawasan tersebut dapat

ditindaklanjuti baik oleh pihak atasan sebagai bahan masukan

maupun oleh objek pengawasan untuk dilakukan tindakan koreksi

dan pertanggungjawaban, oleh sebab itu dalam upaya optimalisasi

percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan ini

Inspektorat melakukan kegiatan-kegiatan berupa:

– Pelaksanaan evaluasi terhadap temuan-temuan hasil

pemeriksaan reguler Inspektorat Kota Palembang yang

dilakukan secara periodik.

– Pemantauan dan tindak lanjut temuan-temuan hasil

pemeriksaan/audit aparat pengawasan fungsional pemerintah

lainnya dan aparat pengawasan eksternal pemerintah yang

melakukan pemeriksaan di Pemerintah Kota Palembang dan

SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

– Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional.

e. Program dan Kegiatan PokokProgram Inspektorat Kota Palembang yang ada di RKA/DPA

berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 memiliki 7 (tujuh)

program utama yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


18

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan

7. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan

Program indikator kinerja hasil (outcomes) Inspektorat Kota

Palembang beserta pencapaian indikator kinerja utama (IKU) SKPD

Inspektorat Kota Palembang diuraikan pada BAB III Akuntabilitas

Kinerja.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2012.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-SKPD) Inspektorat Kota

Palembang tahun 2009-2013, disusun suatu Rencana Kinerja

(Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan

penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun

pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada

setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun

tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran

keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.

Sasaran Strategi Tahun 2012 ditetapkan sebanyak 4 (empat)

sasaran dengan target indikator kinerja sebanyak 9 (sembilan)

indikator, yang secara rinci dapat dilihat dalam daftar rencana kinerja

pada lampiran 2. Adapun 4 (empat) sasaran strategi yang menjadi

rencana kinerja Tahun 2012, sebagai berikut :


19

1) Sasaran 1, Meningkatnya sistem pengawasan, kualitas pelayanan

publik serta pemahaman aparatur pemerintah terhadap peraturan

perundangan-undangan yang berlaku, indikator kinerja berupa

(1) Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan peraturan

yang berlaku

(2) Rasio Temuan APIP yang di tindaklanjuti

(3) Rasio Temuan BPK yang di tindak lanjuti

(4) Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan masyarakat

2) Sasaran 2, Meningkatnya kompetensi Integritas, Moralitas aparatur

pengawasan, indikator kinerja, berupa :

(1) Ketersediaan aparatur pengawasan yang berkompeten

(2) Ketersediaan sisdur pengawasan

3) Sasaran 3 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur,

indikator kinerja berupa :

(1) Tingkat Pemenuhan jasa administrasi perkantoran

(2) Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

4) Sasaran 4, Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja dan pelaporan

keuangan sesuai ketentuan yang berlaku, Indikator kinerja berupa

tingka ketersediaan dokumen akuntabilitas kinerja dan laporan

keuangan

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012.Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen

yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang

jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus

penetapan kinerja antara lain adalah untuk : meningkatkan

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata


20

komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai

dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi

kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau

penghargaan dan sanksi.

Inspektorat Kota Palembang telah membuat penetapan kinerja

Tahun 2012 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada.

Penetapan kinerja Pemerintah Kota Palembang Tahun 2012 disusun

berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) Tahun

2012. Penetapan Kinerja Inspektorat Kota Palembang Tahun 2012

dapat dilihat pada Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012.


21

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara

transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam

melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang

menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah baik perorangan,

badan hukum atau pimpinan kolektif.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Palembang

dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah serta Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas kinerja akan memberikan gambaran

penilaian tingkat capaian target sasaran dari masing-masing indikator

kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2009-2013

maupun Renja Tahun 2012 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012. Sesuai

ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan

misi dan visi instansi pemerintah.


22

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai degan

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan

visi dan misi instansi pemerintah.

Kinerja Pemerintah Kota Palembang diukur berdasarkan

Tingkat Capaian Sasaran dan indikator kinerja sasaran serta

menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk

mengetahui gambaran mengenai Tingkat Capaian Sasaran dan

Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang

dibandingkan dengan realisasinya.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran diperoleh dengan cara

membandingkan target dengan Realisasi Indikator kinerja Sasaran

melalui media Formulir Pengukuran Kinerja pada Indikator Kinerja

Utama (IKU), sebagaimana kami sajikan berikut ini :

1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian kinerja yang

semakin baik, maka digunakan rumus :

2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah capaian

kinerja, maka digunakan rumus :

Persentase capaian Realisasi x 100 %rencana tingkat capaian Rencana=

Persentase capaian Rencana – (Realisasi-Rencana) x 100%rencana tingkat capaian Rencana

=


23

B. EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Inspektorat kota Palembang telah dapat melaksanakan tugas

utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 4 (empat)

sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja yang ditetapkan, masing-

masing pencapaian Indikator kinerja sasaran dapat dijelaskasn sebagai

berikut :

1. Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pengawasan InspektoratKota Palembang

1.1 Misi Pertama Tujuan Pertama

Tujuan pertama dari misi pertama adalah Terwujudnya fungsi

pengawasan yang berkualitas efektif dan efesien. Dalam tahun

2012 telah dilaksanakan upaya pencapaian dari misi dengan 1

(satu) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja sasaran.

Capaian sasaran dengan tingkat capaian Indikator kinerja sasaran

disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1Capaian sasaran pertama

SASARAN Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Realisasi

%Capaian

1 2 3 4 7 51 Meningkatnya

sistempengawasan,kualitaspelayanan publikdan pemahamanaparaturpemerintahterhadapperaturanperundang-undangan yangberlaku

1 Tingkat kesesuaianpelaksanaankegiatan denganperaturan yangberlaku

% 100 90.11 90.11

2 Rasio BPK RI yangditindaklanjuti

% 100 100 100

3 Rasio Temuan APIPyang di tindak lanjuti

% 100 100 100

4 Tingkat penyelesaiankasus pengaduanmasyarakat

% 100 100 100


24

Capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut dapat

dijelaskan adalah sebagai berikut :

1) Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan denganperaturan yang berlaku yaitu perbandingan antara jumlah

kegiatan yang diaudit/diperiksa dengan jumlah kegiatan yang

tidak terdapat temuan setoran ke Kas Negara/Daerah.

Indikator ini belum mencapai target dengan pencapaian

Kinerja sebesar 90,11 %, pencapaian ini pada Tahun 2012

jumlah kegiatan yang telah dilakukan pemeriksaan sejumlah

870 kegiatan/temuan, dari 870 kegiatan/temuan tersebut

ditemukan 784 kegiatan dari obrik yang tidak terdapat temuan

kewajiban/penyetoran ke Kas Negara/Daerah.

Penyebab tidak tercapainya target indikator ini disebabkan

masih kurangnya pengetahuan obrik terkait khususnya

bendahara tentang ketentuan yang berlaku dalam

pengelolaan keuangan daerah.

2) Rasio temuan BPK-RI yang ditindaklanjuti, didapat dari

perbandingan/ rasio jumlah temuan BPK yang ditindaklanjuti

dengan jumlah temuan sampai akhir tahun lalu. Selama

Tahun 2012 jumlah temuan BPK di Pemerintah Kota

Palembang seluruhnya telah dilaksanakan tindaklanjutnya

sebagaimana rekomendasi hasil pemeriksaan, sehingga

capaian kinerjanya sebesar 100 %.

3) Rasio temuan APIP yang ditindaklanjuti, didapat dari

perbandingan/rasio jumlah temuan APIP yang dilakukan

Evaluasi jumlah temuan sampai akhir tahun lalu. Selama

Tahun 2012 jumlah temuan APIP di Pemerintah Kota

Palembang seluruhnya telah dilaksanakan tindaklanjutnya,

Tercapainya target ini dikarenakan pada saat pengawasan di


25

lapangan tim dari Inspektorat Kota Palembang langsung

memberikan pembinaan secara langsung guna perbaikan

instansi/unit kerja yang dilakukan pengawasan, sehingga

capaian kinerjanya sebesar 100 %.

4) Tingkat penyelesaian kasus pengaduan masyarakatdidapat dari perbandingan antara jumlah pengaduan

masyarakat yang masuk dengan jumlah pengaduan

masyarakat yang ditindaklanjuti pada Tahun 2012. Jumlah

pengaduan masyarakat adalah laporan/pengaduan yang

bersumber dari masyarakat langsung dan sumber dari instansi

lain serta pihak atasan. Jumlah pengaduan yang

ditindaklanjuti adalah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan

pemeriksaan khusus dan koordinasi dengan instansi terkait.

Pada Tahun 2012 pengaduan yang masuk berjumlah 72

pengaduan, 23 pengaduan ditindaklanjuti dengan

pemeriksaan khusus dan 49 koordinasi dengan instansi

terkait. Sehingga penyelesaian pengaduan masyarakat di

Tahun 2012 sebanyak 72 pengaduan atau 100%.

1.2Misi Pertama Tujuan Kedua

Tujuan kedua dari misi pertama adalah Terwujudnya kualitas

aparatur pengawasan yang Profesional. Dalam tahun 2012 telah

dilaksanakan upaya pencapaian dari misi dengan 1 (satu)

sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran dengan capaian

dapat di lihat pada tabel di bawah ini:


26

Tabel 3.2

Capaian sasaran kedua

Sasaran Indikator kinerjasasaran Satuan Target Realisasi %

capaian

1 2 3 4 7 52 Terwujudnya

ketaatan aparaturpemerintah KotaPalembang terhadapketentuanperundang-undangandan optimalisasipenangan pengaduanmasyarakat

1 Ketersediaanaparaturyangberkompeten

% 100 78.95 78.95

2 KetersediansisdurPengawasan

% 100 100 100

Capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut dapat

dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan aparatur pengawasan yang kompetendidapat dari perbandingan jumlah aparatur pengawasan

yang kompeten dengan jumlah total aparatur yang ada di

Inspektorat Kota Palembang per 31 Desember 2012.

Aparatur pengawasan yang kompeten adalah PNS

Pangkat/Gol.Ruang III.a keatas yang telah mengikuti diklat

pengawasan. Selama Tahun 2012 total aparatur

pengawasan yang ada di Inspektorat Kota Palembang

berjumlah 38 orang, namun terdapat 8 (delapan) orang yang

belum mengikuti diklat peningkatan kompetensi bagi

aparatur pemeriksa, dikarenakan pegawai tersebut mutasi ke

Inspektorat Kota Palembang dari instansi di luar

pengawasan, dan belum pernah mengikuti diklat

teknis/fungsional pemeriksaan. Sehingga hanya terdapat 30

orang aparatur yang berkompeten atau sebesar 78,95 % dari

jumlah aparatur yang ada.


27

2. Ketersedian sistem dan prosedur / SOP pengawasan,

didapat dari perbandingan antara jumlah sistem & prosedur

pengawasan yang ada dengan jumlah rencana sistem dan

prosedur pengawasan. Rencana sisdur adalah sisdur yang

direncanakan disusun sesuai kebutuhan. Setiap tahun

Inspektorat Kota Palembang merencanakan membuat SOP

pengawasan sebanyak 2 SOP, namun sampai dengan akhir

Tahun 2012 realisasi kinerjanya sebesar 100%, berupa SOP

Penanganan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dan

Penyusunan PKPT.

2. Misi 2 : Mendorong Peningkatan ManajemenPemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yangBaik di Pemerintah Kota Palembang.

1.1 Tujuan pertama dari misi keduaTujuan Pertama dari misi kedua adalah MeningkatnyaKinerja Aparatur. Dalam tahun 2012 telah dilaksanakan

upaya pencapaian dari misi dengan 1 (satu) sasaran dan 2

(dua) indikator kinerja sasaran, dengan capaian indikator

sasaran dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2Capaian sasaran ketiga

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Realisasi

%Pencapaian

Target1 2 3 4 7 5

3 Meningkatnyakualitas saranadan prasaranaaparatur

1 Tingkatpemenuhan jasaadministrasiPerkantoran

% 100 100 100

2 Tingkatketersediaansarana danprasarana Aparatur

% 100 100 100


28

Capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut

dapat dijelaskan adalah sebagai berikut :

a. Tingkat Pemenuhan jasa administrasi perkantoranCapaian indikator sasaran ini sebesar 100 % di dapat

dikarenakan keperluan administrasi perkantoran telah

dipenuhi bagi seluruh Pegawai Inspektorat Kota

Palembang

b. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana AparaturCapaian indikator sasaran ini sebesar 100 % di dapat

dikarenakan keperluan sarana dan prasarana aparatur di

tahun 2012 telah dipenuhi bagi seluruh Pegawai

Inspektorat Kota Palembang

1.2 Tujuan kedua misi keduaTujuan kedua dari misi kedua adalah Terwujudnya sistemakuntabilitas dan pelaporan keuangan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Dalam tahun 2012 telah

dilaksanakan upaya pencapaian dari misi dengan 1 (satu)

sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, dengan

capaian indikator sasaran dapat di lihat pada tabel di bawah

ini:

Tabel 3.4Capaian sasaran keempat

Sasaran Indikator kinerja sasaran Satuan Target Realis

asi

%pencapaian target

1 2 3 4 7 54 Meningkatnya

sistemakuntabilitaskinerja danpelaporankeuangan

1 Tingkat ketersediaandokumen akuntabilitaskinerja dan laporankeuangan

% 100 100 100


29

Capaian Indikator kinerja sasaran pada tabel 3.4 ketersediaan

dokumen akuntabilitas kinerja dan pelaporan keuangan

sebesar 100%, capaian ini diperoleh karena dokumen

akuntabilitas Renstra, IKU, Tapkin, Renja, LAKIP, Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Laporan

Keuangan Inspektorat telah dibuat serta dokumen LAKIP dan

Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Palembang Tahun 2012.

C. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012 DENGANTAHUN 2011.

Pencapaian sasaran yang dicapai setiap tahun diharapkan

dapat terjadi peningkatan, namun Capaian Kinerja Tahun 2012 secara

umum belum menunjukkan peningkatan/naik/membaik apabila

dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu Tahun

2011. Perbandingan capaian kinerja dapat di lihat pada tabel di bawah

ini :

Tabel 3.5Perbandingan capaian Tahun 2012 dengan tahun 2011

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Capaian Naik/turun

1 2 3 2011 2012 51 Meningkatnya

sistempengawasan,kualitaspelayanan publikdan pemahamanaparaturpemerintahterhadapperaturanperundang-undangan yangberlaku

1 Tingkat kesesuaianpelaksanaankegiatan denganperaturan yangberlaku

% 93.19 90.11 (3.08)

2 Rasio BPK RI yangditindaklanjuti

% 100 100 -

3 Rasio TemuanAPIP yang di tindaklanjuti

% 100 100 -

4 Tingkatpenyelesaian kasuspengaduanmasyarakat

% 100 100 -


30

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Capaian Naik/turun

1 2 3 2011 2012 52 Terwujudnya

ketaatanaparaturpemerintah KotaPalembangterhadapketentuanperundang-undangan danoptimalisasipenanganpengaduanmasyarakat

1 Ketersediaanaparatur yangberkompeten

% 82 78.95 (3.08)

2 Ketersedian sisdurPengawasan

% 100 100 -

3 Meningkatnyakualitas saranadan prasaranaaparatur

1 Tingkat pemenuhanjasa administrasiPerkantoran

% 100 100 -

2 Tingkatketersediaansarana danprasarana Aparatur

% 100 100 -

4 Meningkatnyasistemakuntabilitaskinerja danpelaporankeuangan

1 Tingkatketersediaandokumenakuntabilitaskinerja dan laporankeuangan

% 100 100 -


31

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam Pelaksanaan tugas alokasi belanja untuk dilaksanakan

seefisiend dan efektif mungkin adapun pelaksanaan belanja dan

pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas keuangan penetapan Kinerja

Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Inspektorat Kota

Palembang sebagaimana dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Inspektorat Kota Palembang Tahun 2012 sebesar

Rp7.442.578.000,00. Namun dengan adanya perubahan

Anggaran (APBDP) Tahun 2012 yang menjadi dasar

pelaksanaan anggaran Tahun 2012 capaian indikator kinerja

diperoleh dari dana APBDP terealisasi sebesar sebesar

Rp6.394.827.999,00 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel

berikut ini dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.F.1Akuntabilitas Keuangan Indikator Kinerja berdasarkan APBDP

Tahun 2012

Dana APBD Kota Palembang untuk Inspektorat Kota Palembang

Tahun 2012 adalah sebagai sebagai berikut :

TahunPagu Anggaran

(Rp)Realisasi (Rp) Persentase

2012 7.442.578.000,00 6.394.827.999,00 85,92 %


32

Anggaran tersebut dijabarkan dalam 7 program yaitu :

No Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp %

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

439.975.000,00 407.367.438,00 93

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

296.100.000,00 204.880.309,00 69

3 Peningkatan Disiplin

Aparatur

20.800.000,00 20.625.000,00 99

4 Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

422.000.000,00 262.558.440,00 62

5 Peningkatan Sistem

pengawasan internal

dan pengendalian

pelaksanaan

kebijakan KDH

3.481.950.000,00 2.884.287.050,00 83

6 Peningkatan

profesionalisme

tenaga pemeriksa

dan aparatur

pengawasan

365.450.000,00 283.059.900,00 77

7 Penataan dan

Penyempurnaan

kebijakan sistem dan

prosedur

pengawasan

49.000.000,00 31.225.909,00 64


33

BAB IVPENUTUP

4.1 KesimpulanPenyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Inspektorat

Kota Palembang Tahun 2012 berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi,

dan analisis pencapaian stratejik yang telah melalui proses

penyesuaian dan penajaman rumusan sasaran yang didukung indikator

setingkat outcome dapat diperoleh kesimpulan bahwa dari 4 (empat)

sasaran yang dijabarkan dalam 4 (empat) program utama dengan

indikator kinerja sebanyak 9 indikator yang ditetapkan dalam Renstra

Tahun 2012, dengan rata-rata capaian sasaran sebesar 96,56 %. Bila

dinilai dengan skala ordinal berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7

Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

capaian kinerja Inspektorat Kota Palembang Tahun 2012 dikategorikan

sangat baik.

Capaian kinerja sasaran Inspektorat Kota Palembang sebagian

besar telah menunjukkan hasil optimal, yaitu :

1. Sasaran strategik “meningkatnya sistem pengawasan, kualitas

pelayanan publik dan pemahaman aparatur terhadap ketentuan yang

berlaku, dengan indikator kinerja yaitu :

(1) Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan peraturan

yang berlaku, capaian kinerjanya sebesar 90,11 %

(2) Rasio Temuan APIP yang telah di tindak lanjuti, capaian

kinerjanya sebesar 100%.

(3) Rasio Temuan BPK, Capaian kinerjanya sebesar 100%.

(4) Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan masyarakat, capaian

kinerjanya sebesar 100%.


34

2. Sasaran strategik “meningkatnya kompetensi, integritas, moralitas

aparatur pengawasan” dengan indikator kinerja yaitu :

(1) Ketersediaan Aparatur Pengawasan yang berkompeten, dengan

capaian kinerja sebesar 78.95 %

(2) Ketersediaan sistem dan prosedur pengawasan, dengan capaian

sebesar 100%

3. Sasaran strategik “meningkatnya sistem akuntanbilitas kinerja dan

pelaporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku”, dengan

indikator kinerja Tingkat ketersediaan dokumen akuntabitas kinerja

dan pelaporan keuangan, capaian indikator kinerja sebesar 100%

4.2 Kendala Yang DihadapiKendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran serta

perumusan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kemampuan teknis tenaga pemeriksa belum memenuhi

standar minimal yang ditetapkan.

2. Mind Setting pegawai yang masih menggunakan paradigma lama.

3. Pengelolaan Data hasil pengawasan masih menggunakan cara

manual, belum menggunakan aplikasi sistem yang berbasis IT.

4. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya tindak lanjut hasil

pemeriksaan oleh pimpinan dan Objek Pemeriksaan.

4.3 Langkah-Langkah AntisipatifLangkah-langkah antisipatif agar memenuhi target, adalah

sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Pegawai dengan menambah kegiatan

pelatihan teknis bagi pegawai Inspektorat Kota Palembang.

2. Meningkatkan pembinaan terhadap objek pengawasan yaitu

disamping melakukan pemeriksaan juga dilakukan melalui

pendampingan, monev dan memberikan jasa layanan konsultasi.


35

3. Meningkatkan peluang karir pegawai melalui pengisian dan

pengangkatan dalam jabatan fungsional bagi pegawai yang

memenuhi persyaratan.

4. Mengadakan pembinaan pegawai dan pemberian motivasi kerja.

5. Memberikan pemahaman dan pendampingan kepada pimpinan unit

kerja pelayanan publik agar melakukan peningkatan pelayanan

publik baik dengan perbaikan sistem maupun peningkatan sumber

daya manusia.

6. Membangun pengelolaan data tindak lanjut hasil pemeriksaan

dengan aplikasi sistem .

INSPEKTORAT KOTA PALEMBANG L A K I Pinspektorat.palembang.go.id/tampung/dokumen/dokumen-20-9.pdf · 2013-09-10 · B. Analisa Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota ... e. Koordinasi

Documents

INSPEKTORAT KOTA PALEMBANG L A K I Pinspektorat.palembang.go.id/tampung/dokumen/dokumen-20-9.pdf · 2013-09-10 · B. Analisa Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota ... e. Koordinasi