YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: Implementasi PPK BLUD

IMPLEMENTASI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAHJl. Johar No, 17 Telp. (031) 3532291, 3532294 – 3532296 Fax. (031) 3532283S U R A B A Y A

Page 2: Implementasi PPK BLUD

LANDASAN HUKUMLANDASAN HUKUM

UNDANG-UNDANG NO.1 TH 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN

NEGARA

UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA

UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN

PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN

NEGARA

PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2005 TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR

AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PERATURAN PEMERINTAH NO. 58 TAHUN 2005 TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Page 3: Implementasi PPK BLUD

DITJEN BAKD

UU NO.1/2004(PASAL 68 DAN

PASAL 69)

INSTANSI PEMERINTAH YG MEMPUNYAI TUGAS DAN FUNGSI MEMBERIKAN LAYANAN UMUM

PADA MASYARAKAT

PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI SPESIFIKASI TEKNIS DI

BIDANG PELAYANAN UMUM(SEPERTI RSD)

BLU/BLUD

DIBERIKAN FLEKSIBILITAS DALAM POLA PENGELOLAAN

KEUANGAN

DEFINISI

Page 4: Implementasi PPK BLUD

1. PSL 68 dan 69 UU NO 1/20042. PSL 146 AYAT (1) PP 58/2005

INSTANSI PEMERINTAH YG DIBENTUK UTK MEMBERIKAN PELAYANAN KPD MASYARAKAT BERUPA PENYEDIAAN BARANG DAN / ATAU JASA YG DIJUAL TANPA MENGUTAMAKAN MENCARI KEUNTUNGAN DAN DLM MELAKSANAKAN KEGIATANNYA PD PRINSIP PRODUKTIFITAS, EFISIENSI & EFEKTIVITAS.

Page 5: Implementasi PPK BLUD

LEMBAGA PELAYANAN YG TDK KOMERSIAL (NON PROFIT) DLM MEMBERIKAN PELAYANAN BERSUBSIDI, MENJAUHI SIFAT BIROKRATIS, NAMUN TDK DPT MELEPASKAN DIRI DR PERHITUNGAN EKONOMI DLM MENETAPKAN TARIF PELAYANANNYA.

SKPD

SKPD

Page 6: Implementasi PPK BLUD

6

6

KELEMBAGAAN

BLUD

PERANGKATPEMDA

POLA PENGELOLAAN

KEUANGAN

BAWASDA,BAPPEDA

BUMD

ASET TDK DIPISAHKAN

Page 7: Implementasi PPK BLUD

REGULASI IMPLEMENTASI PPK BLUD PROVINSI JAWA TIMUR

1. 17 Keputusan Gubernur tentang penetapan status SKPD/UPT Dinkes sebagai pelaksana PPK BLUD;

2. Peraturan Gubernur No.29 / 2008 tentang Pedoman Pola Penerapan Pengelolaan BLUD Prov. Jatim diubah menjadi Peraturan Gubernur No. 98 / 2014 ;

3. Peraturan Gubernur No. 82 / 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD Prov. Jatim (dilakukan revisi);

4. Peraturan Gubernur No. 169 / 2008 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada SKPD/Unit Kerja PPK BLUD diubah menjadi Peraturan Gubernur No. 66 / 2011;

5. Peraturan Gubernur No. 9/2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD RS Daerah Prov. Jatim;

6. Peraturan Gubernur No. 68/2010 tentang Pengelolaan Investasi, Kerjasama dan Pinjaman/Utang Prov. Jatim;

7. Peraturan Gubernur No. 69/2010 tentang Pedoman Teknis Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas BLUD RSD Prov. Jatim;

8. Kep Gub No. 188/572/KPTS/013/2011 tentang Tim Penilai BLUD Prov. Jatim;9. Peraturan Gubernur No. 91 /2011 tentang Kebijakan Akuntansi BLUD Prov.

Jatim (dilakukan revisi);10. 5 Keputusan Gubernur tentang Dewan Pengawas pada 5 RS (RS Dr. Soetomo,

RS Dr. Saiful Anwar, RS Dr. Soedono, RS Haji, RS jiwa Menur);11. Peraturan Gubernur No. 15 / 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Piutang BLUD

Prov. Jatim (dilakukan revisi);12. Peraturan Gubernur No. 30 / 2013 tentang Pengangkatan dan pemberhentian

pegawai BLUD non PNS;13. Keputusan Gubernur No. 188/682/KPTS/2013/2014 tentang Pedoman Kerja dan

Pelaksanaan Tugas Pemda Prov. Jatim Tahun 2015.

BPKAD Prov. Jatim

Page 8: Implementasi PPK BLUD

PELAKSANA PPK BLUD PROVINSI JAWA TIMUR

1. RSUD Dr Soetomo, Surabaya2. RSUD Dr Saiful Anwar, Malang3. RSUD Dr Soedono, Madiun4. RS Haji, Surabaya5. RS Jiwa Menur, Surabaya6. RS Paru Batu7. RS Paru Jember8. RS Paru Dungus, Madiun9. RS Kusta Sumberglagah, Mojokerto10. RS Kusta Kediri11. RS Mata Masyarakat Surabaya (d.h. BKMM

Surabaya)12. RS Paru Surabaya (d.h. BP4 Surabaya)13. RS Paru Pamekasan (d.h. BP4 Pamekasan)14. RS Paru Manguharjo Madiun (d.h. BP4 Madiun) 15. UPT - Akademi Keperawatan madiun16. UPT - Akademi Gizi Surabaya17. UPT - Pelatihan Kesehatan Masyarakat

Murnajati, LawangBPKAD Prov. Jatim

RS

U

Besar

UP

T D

inas K

eseh

ata

n

Page 9: Implementasi PPK BLUD

Surat Kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat;

Pola Tata Kelola; Rencana Strategis Bisnis; Standar Pelayanan Minimal; Laporan Keuangan Pokok atau

Prognosa/Proyeksi Laporan Keuangan; dan

Laporan Audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen

PERSYARATAN ADMINISTRATIF PENERAPAN PPK BLUD

BPKAD Prov. Jatim

Page 10: Implementasi PPK BLUD

Pendapatan dan Pengeluaran BLUD bersumber dari Dana APBN / Tugas Pembantuan Dana Subsidi / APBD Dana Fungsional

DPA BLUD memuat kegiatan yang bersumber dari APBD dan Fungsional

Perencanaan serta rincian penggunaan pendapatan BLUD dituangkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang mengacu dari Rencana Strategik Bisnis (RSB)

RSB bersifat 5 tahunan sementara RBA bersifat tahunan

SUMBER DANA BLUD

BPKAD Prov. Jatim

Page 11: Implementasi PPK BLUD

KOMPONEN PENDAPATAN

BPKAD Prov. Jatim

Jasa Layanan BLUD

Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain

Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah• Hasil dari Pemanfaatan

Kekayaan• Jasa Giro• Penerimaan

Komisi/Potongan/Bentuk Lain

• Hasil Penyelenggaraan Pendidikan & Pelatihan

• Pengembalian Belanja BLUD – Sumber Dana Fungsional

FUNGSIONAL

Lain-lain Pendapatan dari Pengembalian Belanja – Sumber Dana Subsidi/APBD

SUBSIDI

Page 12: Implementasi PPK BLUD

* Kondisi yang terjadi:• Klaim Piutang yang belum dibayar oleh Penjamin• Adanya Utang kepada penyedia obat yang belum

dibayar

1 JAN 20XX 31 DES 20XX

SUBSIDI / APBD

1 JAN 20XX 31 DES 20XX

FUNGSIONAL

TW3

*

Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Jawa Timur

MEKANISME PENGGUNAAN DANA BLUD

Page 13: Implementasi PPK BLUD

KEKHUSUSAN BLUDNo. Uraian SKPD Non BLUD SKPD BLUD Keterangan

1. Pengelola PNS PNS dan Non PNS

Secepatnya kebutuhan tenaga dapat terpenuhi

2. Piutang/utang Tidak diperbolehkan melakukan Piutang/utang

Diperbolehkan melakukan Piutang/utang

kebutuhan pasien dapat cepat terpenuhi

3. Pendapatan Setor langsung ke kas

Digunakan langsung

Lebih cepat terpenuhinya kebutuhan pasien dan obat-obatan

4. Dokumen Penganggaran

Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Rencana Bisnis Anggaran (RBA)

BLUD lebih diutamakan jiwa kewirausahaan

5. Keuangan Ke Kas Daerah (BUD)

Boleh memiliki Rekening (Fungsional)

Dapat langsung mengelola rekening bank untuk digunakan dalam memberikan pelayanan kpd pasien.

6. Laporan Keuangan SAP SAP + SAK Pelaporan Keuangan

Page 14: Implementasi PPK BLUD

Pengelolaan

pendapatanMekanisme

pencairan

Pelaporan

• Penerimaan Kas yang bersumber dari pendapatan fungsional dapat digunakan langsung untuk pengeluaran

• Kelebihan target penerimaan pendapatan BLUD dan sisa alokasi belanja BLUD yang tidak terserap sampai dengan akhir tahun anggaran pada rekening bendahara penerimaan dilaporkan sebagai SILPA

• Menggunakan model GU• Penetapan jenjang nilai untuk SPJ dengan SK pemimpin BLUD

• Menyusun laporan berdasarkan SAK

• Menyusun laporan berdasarkan SAP berbasis akrual

BPKAD Prov. Jatim

Page 15: Implementasi PPK BLUD

PENGELOLAAN PENDAPATAN & BIAYA.

PENGELOLAAN KAS.

PENGELOLAAN UTANG.

PENGELOLAAN PIUTANG.

PENGELOLAAN INVESTASI.

PENGADAAN BARANG & JASA.

PENGELOLAAN BARANG.

PENYUSUNAN AKUNTANSI, PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN.

PENGELOLAAN SURPLUS & DEFISIT.

KERJASAMA DG PIHAK LAIN.

MEMPEKERJAKAN TENAGA NON PNS.

PENGELOLAAN DANA SECARA LANGSUNG.

PERUMUSAN STANDAR, KEBIJAKAN, SISTEM & PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN.

Page 16: Implementasi PPK BLUD

BLUD diperkenankan untuk melakukan belanja melampaui

plafon anggaran per kode rekening per kegiatan dan

melaporkannya kepada PPKD (melalui pergeseran realisasi

anggaran).

BLUD diperkenankan untuk menggunakan 10% dari target pendapatan tahunannya secara langsung dg persetujuan PPKD.

PRINSIP FLEKSIBILITAS (DANA FUNGSIONAL)

Penggunaan

Pelampauan Target Pendapat

an

Pelampauan

realisasi belanja

FLEKSIBILITAS

Total belanja BLUD bisa melampaui

DPA BLUD, dilaporkan dalam lRA

Total belanja BLUD tidak melampaui

DPA BLUDBPKAD Prov. Jatim

Page 17: Implementasi PPK BLUD

Laporan Keuanga

n Pemerint

ah Provinsi

Jawa Timur

Laporan Keuangan SKPD non

BLUD

Laporan Keuangan

BLUD SKPD dan Unit Kerja

Laporan Kinerja

non Keuangan

dari BAPPEDA

Ikhtisar Laporan

Keuangan BUMD dan supporting

data pendukung

BPKAD Prov. Jatim

Page 18: Implementasi PPK BLUD

SOP pengelolaan keuangan di internal

Kebijakan akuntansi sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, pengelolaan utang dan piutang

Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan, Kebijakan Akuntansi SOP tentang

SPM di internal

Penentuan tarif, besaran nilai pemberian jasa pelayanan, honorarium, tunjangan

Peraturan Kementerian

terkait, Peraturan Gubernur

tentang SPM, Tata Kelola

BPKAD Prov. Jatim

Page 19: Implementasi PPK BLUD

PELAPORAN & PENGAWASAN

EVALUASI & PENILAIAN KINERJA SETIAP TRIWULANAN, SEMESTERAN DAN TAHUNAN OLEH KEPALA DAERAH (DIDELEGASIKAN KEPADA SKPD TEKNIS) &/ATAU DEWAN PENGAWAS.

AUDIT INDEPENDEN. AUDIT BPK.

Page 20: Implementasi PPK BLUD

JANGAN ASAL COPY PASTE, SESUAIKAN DENGAN KONDISI DAERAH

Page 21: Implementasi PPK BLUD
Page 22: Implementasi PPK BLUD

DATA SERIES PENDAPATAN BLUDNO SKPD PPK – BLUD 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Apr-15

1 RS ParuBatu 3.286,35 4.967,89 10.551,56 10.273,60 13.737,72 26.990,98 8.452,82

2 RS Paru Jember 3.167,81 5.214,91 7.679,98 9.242,99 10.306,20 17.232,96 6.221,10

3 RS Paru Dungus Madiun 985,02 2.075,94 1.913,62 2.844,02 2.648,18 4.904,08 1.192,26

4 RS Kusta Kediri 754,86 1.462,78 1.917,33 2.139,56 2.934,39 5.041,34 1.432,45

5 RS Kusta Sumberglagah Mojokerto 2.677,08 10.811,68 11.997,66 13.472,50 16.082,46 21.943,58 8.796,94

6 RS Mata Masyarakat Surabaya 0,00 6.080,50 12.308,37 16.540,24 13.670,08 16.750,27 7.037,30

7 Rumah Sakit Paru Surabaya 0,00 5.216,24 9.257,00 10.532,97 11.484,67 13.640,65 3.020,33

8 RS Paru Pamekasan 0,00 1.406,14 2.591,96 3.940,08 5.887,00 12.294,21 3.734,05

9 RS Paru Manguharjo Madiun 0,00 285,08 756,08 1.894,01 1.974,43 2.665,05 872,59

10 UPT - Akademi Keperawatan Madiun

0,00 0,00 0,00 0,00 2.693,88 2.619,86 767,09

11 UPT - Akademi Gizi Surabaya 0,00 0,00 0,00 0,00 1.915,11 2.093,74 718,82

12 UPT - Pelatihan Kesehatan Masyarakat Munarjati Lawang

0,00 0,00 0,00 0,00 916,27 5.070,71 2.784,95

13 RSU Dr. Soetomo Surabaya 137.615,58 481.834,96 579.661,02 636.610,28 760.111,06 994.334,25 348.365,81

14 RSU Dr. Saiful Anwar Malang 72.852,40 237.094,83 261.612,66 315.482,31 357.910,30 545.826,82 151.282,17

15 RSU Dr. Soedono Madiun 35.895,97 68.895,48 83.661,58 93.626,23 112.191,29 161.709,36 70.932,50

16 RS Haji Surabaya 35.562,18 52.947,87 79.485,81 91.543,98 113.925,72 139.340,32 42.210,33

17 RS Jiwa Menur Surabaya 9.683,76 14.039,63 18.634,45 18.819,87 25.562,18 33.585,75 7.697,91

302.481,01 892.333,95 1.082.029,09 1.226.962,63 1.453.950,92 2.006.043,95 665.519,43

BPKAD Prov. Jatim

Page 23: Implementasi PPK BLUD

GRAFIK DATA SERIES PENDAPATAN BLUD

2009 2010 2011 2012 2013 2014 420950.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

RS ParuBatu

RS Paru Jember

RS Paru Dungus Madiun

RS Kusta Kediri

RS Kusta Sumberglagah Mojokerto

RS Mata Masyarakat Surabaya

Rumah Sakit Paru Surabaya

RS Paru Pamekasan

RS Paru Manguharjo Madiun

UPT - Akademi Keperawatan Madiun

UPT - Akademi Gizi Surabaya

UPT - Pelatihan Kesehatan Masyarakat Munarjati Lawang

Dala

m Juta

an R

upia

h

BPKAD Prov. Jatim

Page 24: Implementasi PPK BLUD

GRAFIK DATA SERIES PENDAPATAN BLUD

2009 2010 2011 2012 2013 2014 420950.00

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

RSU Dr. Soetomo Surabaya

RSU Dr. Saiful Anwar Malang

RSU Dr. Soedono Madiun

RS Haji Surabaya

RS Jiwa Menur Surabaya

Dala

m Juta

an R

upia

h

BPKAD Prov. Jatim

Page 25: Implementasi PPK BLUD

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Telah Melakukan Kajian Sistem Pada Mekanisme Pembiayaan Dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional Terhadap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Atau Yang Dikenal Dengan Dana Kapitasi.

FKTP Yang Diobservasi Dalam Kajian Ini Adalah Puskesmas Di Sejumlah Daerah

1. aspek regulasi, dimana aturan pembagian jasa medis dan biaya operasional berpotensi menimbulkan moral hazard dan ketidakwajaran. Dua peraturan yang ada, yakni Perpres No. 32 Tahun 2014 dan PMKes No. 19 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dana kapitasi yang bisa digunakan untuk jasa pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya 60 persen dari total penerimaan. Selain itu, regulasi yang ada juga belum mengatur mekanisme pengelolaan sisa lebih dana kapitasi. Mekanisme kapitasi telah membuat dana yang masuk ke sebagian puskesmas meningkat drastis dan melebihi dari kebutuhan puskesmas setiap tahunnya. Besarnya dana yang diterima dan realisasi anggaran yang lambat, berpeluang menyebabkan sisa lebih di akhir tahun anggaran. Kalau ini terus berulang dan terakumulasi tiap tahun, maka sisa lebih dana ini bisa sangat besar pada sebuah puskesmas saja.Persoalan yang lain, aturan penggunaan dana kapitasi juga kurang mengakomodasi kebutuhan Puskesmas. Peruntukan dana kapitasi, sebetulnya telah mampu dibiayai dari APBN/APBD sebagai belanja rutin. Kesulitan yang kerap ditemui sebenarnya pada belanja non-rutin seperti pengadaan meubelair dan rehabilitasi gedung puskesmas. 

2. aspek pembiayaan. KPK menemukan adanya potensi fraud atas diperbolehkannya perpindahan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari puskesmas ke FKTP swasta. Fakta yang ditemukan, oknum petugas puskesmas mendirikam FKTP swasta. Pasien yang datang, tidak dilayani dengan baik dengan berbagai alasan, tapi justru diarahkan ke FKTP swasta miliknya atau yang berafiliasi dengannya. Selain itu, efektivitas dana kapitasi dalam meningkatkan mutu layanan masih rendah. Padahal dana yang disalurkan sangat besar, yakni hampir 8 triliun rupiah per tahun. Namun, perubahan kualitas layanan puskesmas secara keseluruhan belum terlihat secara nyata.

3. aspek tata laksana dan sumber daya. Sejumlah persoalan terjadi, antara lain lemahnya pemahaman dan kompetensi petugas kesehatan di puskesmas dalam menjalankan regulasi. Proses verifikasi eligibilitas kepesertaan di FKTP belum berjalan dengan baik; Pelaksanaan mekanisme rujukan berjenjang belum berjalan baik; Potensi petugas FKTP menjadi pelaku penyimpangan (fraud) semakin besar; Petugas puskesmas rentan menjadi korban pemerasan berbagai pihak; serta Sebaran tenaga kesehatan yang tidak merata. Salah satu potensi penyimpangan, terlihat dari adanya persepsi bahwa dana kapitasi harus dihabiskan pada tahun yang sama. Ini menyebabkan petugas berusaha untuk membelanjakan seluruh dana kapitasi yang diterima meskipun tidak dibutuhkan, bahkan beberapa bukti-bukti transaksi dan pertanggungjawaban penggunaan dana kapitasi terindikasi adanya manipulasi.

4. aspek pengawasan yang terlihat pada tidak adanya anggaran pengawasan dana kapitasi di daerah. Hal ini juga diperburuk dengan tidak adanya alat pengawasan dan pengendalian dana kapitasi oleh BPJS Kesehatan.

19 Januari 2015


Related Documents