Hukum Pajak 1 Sejarah Definisi Tujuan Fungsi

HUKUM PAJAK

Pengantar,

sejarah,

definisi,

tujuan,

fungsi

Sejarah Pemungutan Pajak
Mengapa penduduk/rakyat harus patuh pada pemerintah negaranya ? LE CONTRAT SOCIAL Sebelum zaman Romawi dan Yunani Kuno , telah ada suatu wadah yang menguasai dan memerintah penduduk.
*

Eka Sri Sunarti - FHUI


*

Le Contrat Social atau perjanjian masyarakat Jean Jacques Rousseau

sebagian dari hak penduduk diserahkan kepada suatu wadah yang akan mengurus kepentingan bersama.

Letat Staat State Negara

*



*



Unsur unsur negara :

Daerah / wilayah

Rakyat

Pemerintahan

Kedaulatan

*



Fungsi pemerintahan negara :

Melaksanakan penertiban (law and order) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan - bentrokan dalam masyarakat .

Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

Pertahanan negara untuk menjaga serangan dari luar.

Menegakkan keadilan badan badan peradilan

*



Negara memerlukan :

Dana pajak, retribusi, sumbangan, dll.

Daya tenaga kerja (terdidik, terlatih , dll)

Sumber alam kekayaan alam, hutan, laut.

*



Pajak

Pro : para bangsawan , para penguasa.

contoh : Louise XIV dari Perancis

Kontra : petani, nelayan, pedagang.

Contoh : revolusi Amerika terjadi

diundangkannya The Stamp Act 1765

(pajak koran, akte perkawinan, kertas dll.)

dan The Townshend Act 1767 (pajak

teh, cat, kartu, dll) .

*



Oliver Wendell Holmes Jr.(1841-1935) mengatakan bahwa : the taxes are the price we pay for civilization ,

Slogan di Amerika selama revolusi Amerika (1775-1783) :

No taxation without representation ,

Taxation without representation is robbery,

Taxation without representation is tyranny.

*



Definisi Pajak :

Pajak belasting (belast om te betalen) : beban yang harus dibayar.

Pajak tax (compulsory payment) : pembayaran wajib.

Fiscal fiscina pundi-pundi / bejana uang fiscus.

*



Prof.P.J.A.Adriani
(bk. Het Belastingrecht)
Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
*



Prof. Rochmat Soemitro
Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan ) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum .Bk.Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944.
*



Ray M.Sommerfeld
Tax is any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of a specific benefit or equal value in order to accomplish some of a nations economic and social objectives.Buku. An introduction to Taxation .
*



R.Santoso Brotodihardjo :

Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang emngatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan yang berkewajiban membayar pajak.

*



Unsur- unsur pajak :

Iuran kepada negara ,

Yang dapat dipaksakan,

Berdasarkan undang-undang,

Dengan tidak mendapat imbalan prestasi secara langsung,

Digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan tugas negara.

*



Tujuan pajak :

Menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat .

Hukum pajak merupakan hukum yang hidup karena senantiasa mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi suatu bangsa dan negara karenanya kebutuhan kehidupan bangsa dan negara ditumpukan pada berhasilnya pemungutan pajak.

*



Macam-macam pungutan :

Pajak ;

Bea cukai ;

Retribusi ;

Sumbangan / iuran ;

Pungutan .

*



Fungsi Pajak :

Menurut prof.Rochmat Soemitro dan R.Santoso Brotodihardjo :

Fungsi Budgeter memungut pajak untuk kas negara

Fungsi Regulerent mengatur

*



Fungsi Pajak :

Menurut Richard A.Musgrave dan R.Soetomo :

Fungsi Budgeter ,

Fungsi Regulerend,

Fungsi Distribution of income ,

Fungsi Harmonization of political wants and economy,

Fungsi Stabilization of economy

*



Materi perpajakan meliputi :

Aspek yuridis ,

Aspek ekonomi,

Aspek akuntansi

*



Hubungan hukum pajak dengan hukum lain :

1. Hukum Pajak merupakan Hukum Publik ;

contoh : mengatur hubungan antara warga

masyarakat dengan negara .

2. Hukum Pajak merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara ;

contoh : pajak yang dipungut di masukkan

kedalam kas negara .

*



3.Hukum Pajak dengan hukum Perdata :

Dalam mencari dasar perhitungan pemungutannya berdasarkan taatbestand (keadaan , kejadian dan perbuatan hukum ) yang bergerak dalam bidang hukum perdata .

contoh : pasal 1602 KUHPer kekayaan, warisan, pendapatan, dll.

*



Hukum Pajak dengan Hukum Pidana :

Dalam undang-undang perpajakan terdapat

ketentuan pidana ;

contoh : psl 38, 39 KUP, pemalsuan

dokumen, pemalsuan tandatangan.

*



Terimakasih,

semoga bermanfaat .

*



Hukum Pajak 1 Sejarah Definisi Tujuan Fungsi

Documents

Hukum Pajak 1 Sejarah Definisi Tujuan Fungsi