GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Kelompok : Manuella Suliman dan Riswono
Corporate Governance
Tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan,
dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas.
Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalisasi hasil ekonomi, dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham, pemangku kepentingan menuntuk perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan.
Perhatian terhadap praktik tata kelola perusahaan di perusahaan modern telah meningkat akhir-akhir ini, terutama sejak keruntuhan perusahaan-perusahaan besar AS seperti Enron Corporation dan Worldcom.
Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap masalah ini diwujudkan dengan didirikannya Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada akhir tahun 2004.
Membangun Tatakelola Perusahaan Menurut Prinsip-Prinsip GCG
Sistem tatakelola organisasi perusahaan yang baik ini menuntut dibangunnya dan dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (GCG) dalam proses manajerial perusahaan. Dengan mengenal prinsip-prinsip yang berlaku secara universal ini diharapkan perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para stakeholdernya.
Prinsip-Prinsip GCG
• Akuntabilitas (Accountability) • Pertanggungan – Jawab (Responsibility)• Keterbukaan (Transparancy)• Kewajaran (Fairness)• Kemandirian (Independency)
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP-RI)
Tim GCG BPKP mendefinisikan GCG dari
segi soft definition yang mudah dicerna, sekalipun orang awam, yaitu :
"KOMITMEN, ATURAN MAIN, SERTA PRAKTIK PENYELENGGARAAN BISNIS SECARA SEHAT DAN BERETIKA"
PERAN BPKP DALAM PENGEMBANGAN GCG
• Sesuai surat Nomor: S-359/MK.05/2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang Pengkajian Sistem Manajemen BUMN dengan prinsip-prinsip good corporate governance, Menteri Keuangan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan kajian dan pengembangan sistem manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengacu pada prinsip Good Corporate Governance (GCG). Selanjutnya, BPKP telah membentuk Tim Good Corporate Governance dengan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.02.00-316/K/2000 yang diperbaharui dengan KEP-06.02.00-268/K/2001.
• Tim GCG tersebut mempunyai tugas :"MERUMUSKAN PRINSIP-PRINSIP PEDOMAN EVALUASI, IMPLEMENTASI DAN SOSIALISASI PENERAPAN GCG, SERTA MEMBERIKAN MASUKAN KEPADA PEMERINTAH DALAM MENGEMBANGKAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DALAM RANGKA PENERAPAN GCG PADA BUMN/BUMD DAN BADAN USAHA LAINNYA (BUL)"
PRODUK BPKP DALAM PENGUKURAN DAN PENGEMBANGAN CGG
• Modul Pengenalan GCG
• Pedoman Evaluasi GCG
• Pedoman Asistensi GCG
• Pedoman/Referensi Lain :
1. Kamus Scorecard GCG BPKP
2. Frequently Asked Question Good Corporate Governance
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI)
Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.
Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah :
• Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (consistent law enforcement)
• Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
• Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (social control) secara obyektif dan bertanggung jawab.
Peraturan INTERNATIONAL tentang GCG :
• UNCAC pasal 12, 21, 22,
• SOX Act
• POBO (Prevention of Bribery Ordinance)
Peraturan Nasional Negara Indonesia tentang GCG terangkum dalam • KUMPULAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, EDISI
PERTAMA 2006• UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003 (KONVENSI
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSAMENENTANG KORUPSI, 2003)• UU RI NOMOR 7 TAHUN 2006, TENTANG PENGESAHAN UNITED NATION CONVENTION
AGAINST CORRUPTION 2003.• UU RI NOMOR 30 TAHUN 2002, TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI,• PENJELASAN UU RI NOMOR 30 TAHUN 2002, TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI• UU RI NOMOR 31 TAHUN 1999, TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI• UU RI NOMOR 20 TAHUN 2001, TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI• UU RI NOMOR 28 TAHUN 1999, TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN
BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME• PENJELASAN UU RI NOMOR 28 TAHUN 1999, TENTANG PENYELENGGARA NEGARA
YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
Yang Diterbitkan oleh: DIREKTORAT PEMBINAAN KERJA ANTAR KOMISI DAN INSTANSI KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI
ETIKA BISNIS & PEDOMAN PERILAKU
Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan GCG perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman perilaku (code of conduct) yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai (values) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan.
Prinsip dasar yang harus dimiliki oleh perusahaan adalah:
• Setiap perusahaan harus memiliki nilai-nilai perusahaan (corporate values) yang menggambarkan sikap moral perusahaan dalam pelaksanaan usahanya.
• Untuk dapat merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya, perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ perusahaan dan semua karyawan. Pelaksanaan etika bisnis yang berkesinambungan akan membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan.
• Nilai-nilai dan rumusan etika bisnis perusahaan perlu dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan diterapkan.
Pedoman Pokok Pelaksanaan :
A. Nilai-nilai Perusahaan1. Nilai-nilai perusahaan merupakan landasan moral dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Oleh karena itu, sebelum merumuskan nilai-nilai perusahaan, perlu dirumuskan visi dan misi perusahaan.2. Walaupun nilai-nilai perusahaan pada dasarnya universal, namun dalam merumuskannya perlu disesuaikan dengan sektor usaha serta karakter dan letak geografis dari masing-masing perusahaan.3. Nilai-nilai perusahaan yang universal antara lain adalah terpercaya, adil dan jujur.
B. Etika Bisnis1. Etika bisnis adalah acuan bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) .2. Penerapan nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis secara berkesinambungan mendukung terciptanya budaya perusahaan.3. Setiap perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati bersama dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku.
C. Pedoman PerilakuFungsi Pedoman Perilaku :1. Pedoman perilaku merupakan penjabaran nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis dalam melaksanakan usaha sehingga menjadi panduan bagi organ perusahaan dan semua karyawan perusahaan;2. Pedoman perilaku mencakup panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi, kepatuhan terhadap peraturan, kerahasiaan informasi, dan pelaporan terhadap perilaku yang tidak etis.
KODE ETIKI. PERNYATAAN ETIKA BISNISA. Pernyataan KebijakanB. Tujuan Pernyataan etika BisnisC. Ruang Lingkup dan PenerapanII. DASAR KEBIJAKAN ETIKA BISNISA. Kebijakan EtikaB. Kebijakan Konflik KepentinganC. Kebijakan Pemberian dan Hiburan D. Kebijakan Keamanan E. Kebijakan Lingkungan F. Kebijakan Hubungan Pengguna dan Kualitas Produk G. Kebijakan Persamaan Kesempatan Pegawai III. KEPATUHANIV. LAPORAN & KOMUNIKASI TERBUKA
Implementasi Good Corporate Governance di Sektor Swasta, BUMN dan BUMD
-- KPK --
Corporate governance adalah seperangkat tata hubungan diantara manajemen, direksi, dewan komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan/stakeholders lainnya yang mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan (OECD, 2004)
Good Corporate Governance (GCG) diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
Analisis implementasi GCG dilakukan dengan mengukur implementasi berdasarkan prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness, serta berdasarkan kerangka kerja GCG yaitu compliance, conformance, dan performance. Selain itu, secara khusus dilihat aspek code of conduct, pencegahan korupsi dan disclosure.
Sebuah perusahaan wajib memiliki Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Manajemen Resiko, Komite Asuransi, Komite Kepatuhan, Komite Eksekutif, dan Komite GCG.
Lembaga-lembaga yang berfungsi mengawasi dan membina seperti Bank Indonesia, Menneg BUMN dan Bapepam LK agar lebih proaktif dalam mengawasi implementasi GCG terutama berkaitan dengan potensi terjadinya benturan kepentingan. Selain itu, perlu diterbitkan peraturan yang dapat memaksa perusahaan swasta yang belum terbuka dan BUMD untuk menerapkan GCG.
Implementasi Good Goverment dan Clean Goverment pada institusi pemerintah terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti Ditjen Pajak, Bea Cukai, Imigrasi, BPN, Institusi yang mengeluarkan perizinan, dan institusi penegak hukum.
Perlu adanya sosialisasi yang intensif tentang pedoman umum GCG, penyusunan code of conduct, kaitan GCG dengan pencegahan korupsi, dan best practices dalam penerapan GCG melalui berbagai media
Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG)
Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) dibentuk
berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIN/08/1999
KNKG pengganti KNKCG
Pemerintah dengan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004 telah menyetujui pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang terdiri dari Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi.
Pedoman Sektoral (pedoman pokok pelaksanaan GCG) yang diterbitkan oleh KNKG :
• Bab I - PENCIPTAAN SITUASI KONDUSIF UNTUK MELAKSANAKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
• Bab II - ASAS GOOD CORPORATE GOVERNANCE• Bab III - ETIKA BISNIS DAN PEDOMAN PERILAKU• BAB IV - ORGAN PERUSAHAAN• BAB V - PEMEGANG SAHAM• BAB VI - PEMANGKU KEPENTINGAN• BAB VII - PERNYATAAN TENTANG PENERAPAN
PEDOMAN GCG• BAB VIII - PEDOMAN PRAKTIS PENERAPAN GCG
PERKEMBANGAN GCG DI INDONESIA
Peringkat Corruption Perception Index (CPI) atau Indek Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Diantara Negara-negara ASEAN tahun 2008 :
Corruption Perceptions Index 2009 :
Indonesia (CPI 2009 Score : 2,8 / Convidence Range : 2,4-3,2) still has a long way to go to eradicate corruption but the recent tough approach by the Corruption Eradication Commission (KPK) is encouraging. The KPK has reported a 100 per cent conviction rate for corruption cases involving some of the country's highest-ranking officials. A crucial task for the new administration is to continue support of the KPK. Local anti-corruption advocate must ensure that this agency is not weakened”. Source transparency international 2009, http://www.transparency.org
Parameter Implementasi GCG :
• Compliance (kepatuhan) yaitu sejauh mana perusahaan telah mematuhi aturan-aturan yang ada dalam memenuhi prinsip-prinsip GCG;
• Conformance (kesesuaian dan kelengkapan) yaitu sejauh mana perusahaan telah berperilaku sesuai dengan berbagai aspek yang menjadi prinsip GCG dan kelengkapan perangkat dalam memenuhi kebutuhan implementasi GCG
• Performance (unjuk kerja) yaitu sejauh mana perusahaan telah menampilkan bukti (evidence) yang menunjukkan bahwa perusahaan telah mendapatkan manfaat yang nyata dari perapan prinsip GCG di dalam perusahaan.
Tentang Transparency International
Transparency International (TI), merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang memfokuskan diri melawan korupsi dengan menyertakan seluruh masyarakat ke dalam sebuah koalisi internasional yang kuat dalam rangka membasmi efek buruk dari korupsi yang berimbas kepada kaum lelaki, perempuan dan anak-anak di seluruh dunia. Misi utama dari TI adalah untuk menciptakan sebuah lingkungan yang bersih dari praktik korupsi.
Transparency International berpusat di Berlin, Jerman dan mempunyai cabang di 99 negara.
ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT
OECD Principles of Corporate Governance :
• THE RIGHTS OF SHAREHOLDERS • THE EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS • THE ROLE OF STAKEHOLDERS IN CORPORATE
GOVERNANCE • DISCLOSURE AND TRANSPARENCY • THE RESPONSIBILITIES OF THE BOARD
Implementasi GCG pada Perusahaan Manufaktur /Jasa berdasarkan prinsip moral dan etika pada struktur organisasi (hardware) dan berdasarkan moral,
etika visi dan misi (software).
Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di PT Petrokimia Gresik tercermin dalam Wujud Komitmen, sbb :
• • Anggaran Dasar Perusahaan• • Board Policy Manual (BPM)• • Corporate Policy Manual (CPM)• • Pedoman Perilaku Bisnis (PPB)• • Pedoman Manajemen Risiko (PMR)• • Sistem Manajemen• • State of Corporate Intent (SCI)• • Contract Management (KPI)• • Internal Audit Charter (IAC)• • Coommittee Audit Charter (CAC)• • Risk Based Audit• • RJP, RKAP, SK. M. BUMN No. 100/MBU/2002• • Hubungan Anak Perusahaan, Anggota Holding• • Corporate Social Responsibility (CSR)• • Peraturan & Perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan GCG
SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 9/12/DPNP PERIHAL PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM
Pokok-pokok penjelasan dalam SE-BI ini :• Memperjelas difinisi independen atau
independensi bagi Komisaris Independen dan Pihak Independen termasuk Presiden Direktur.
• Memperjelas tata cara melakukan self assessment pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG).
• Memperjelas aspek-aspek yang perlu diungkap dalam Laporan Pelaksanaan GCG.
cara Bank melakukan self assessmnet pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)
Self assessment GCG dilakukan dengan mengisi Kertas Kerja Self Assessment GCG yang telah ditetapkan, yang meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian, dengan cara :a. Menetapkan Nilai Peringkat per Faktor, dengan melakukan Analisis Self Assessment dengan cara membandingkan Tujuan dan Kriteria/Indikator yang telah ditetapkan dengan kondisi Bank yang sebenarnya.b. Menetapkan Nilai Komposit hasil self assessment , dengan cara membobot seluruh Faktor, menjumlahkannya dan selanjutnya memberikan Predikat Kompositnya.
penulisan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dalam Laporan Tahunan Bank
Laporan Pelaksanaan GCG dapat menjadi Bab tersendiri dalam Laporan Tahunan Bank atau disajikan terpisah dari Laporan Tahunan Bank yang disampaikan bersamasama dengan Laporan Tahunan Bank
Bagaimana perlakuan terhadap hasil pelaksanaan self assessment GCG Bank yang berbeda dengan hasil pemeriksaan/pengawasan
Bank Indonesia
• Apabila hasil pelaksanaan self assessment GCG Bank menunjukkan perbedaan yang material yakni mengakibatkan hasil Predikat Komposit yang berbeda, maka Bank wajib menyampaikan revisi hasil pelaksanaan self assessment GCG Bank tersebut secara lengkap kepada Bank Indonesia.
• Revisi hasil self assessment pelaksanaan GCG Bank tersebut, harus dipublikasikan dalam Laporan Keuangan Publikasi Bank pada periode terdekat, meliputi Nilai 5 Komposit dan Predikatnya.
Beberapa Contoh Software aplikasi untuk penerapan Good Corporate Governance :
Microsoft SAM (Software Asset Management)• Corporate Governance Software/Board Management Software • Boardvantage corporate governance software • Compliance360 web-based corporate governance software • Protiviti's Governance Portal, etc
Catatan :Corporate Politics :Politik organisasional Adalah penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi pengambil
keputusan dalam organisasi atau pada perilaku anggota-anggotanya yang bersifat mementingkan diri sendiri dan secara organisasional tidak bersangsi.
Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perilaku politik yakni :A. Faktor indifiduB. Faktor organisasi
– Realokasi sumber daya– Keputusan promosi– Tingkat kepercayaan rendah– Ambiguitas peran– Sistem evaluasi kinerja tidak jelas– Praktik-praktik imbalan zero-sum– Pengambilan keputusan yang demokratis– Tekanan kinerja tinggi– Para manajer yang egois
STRUKTUR ORGANISASI
Pengertian• Robbins (2003: 176). Struktur organisasi menetapkan cara tugas
pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal.
• Gibson et al. (2006: 7). Struktur organisasi adalah cetak biru yang mengindikasikan bagaimana orang dan pekerjaan dikelompokkan bersama dalam suatu organisasi. Struktur digambarkan oleh suatu bagan organisasi.
• Robbins dan Judge (2007: 478) Struktur organisasi didefinisikan bagaimana tugas pekerjaan
dipisahkan secara formal.• McShane dan Glinow (2006: 233)
Struktur organisasi merujuk pada pembagian karyawan dan pola koordinasi, komunikasi, aliran kerja, dan kekuasan formal yang langsung pada aktivitas organisasi.
Elemen struktur organisasi :
Robbins (2003)• Rentang kendali• Sentralisasi dan desentralisasi• Formalisasi• Departementalisasi• Spesialisasi pekerjaan• Rantai komando
McShane & Glinow (2006)• Rentang kendali• Sentralisasi dan desentralisasi• Formalisasi• Departementalisasi
TIPE/DESAIN ORGANISASI :
Robbins (2003)Desain org yg lazim:• Sederhana• Birokrasi• MatrikPilihan desain baru:• Struktur tim• Organisasi virtual• Org tanpa tapal batas
McShane & Glinow (2006), Tipe departementalisasi murni:• Struktur sederhana• Struktur fungsional• Struktur divisional• Struktur matrik• Struktur tim
Power
Power merupakan sesuatu yang penting di lingkup manajerial. Power adalah kemampuan menyuruh orang lain melakukan apa yang kita ingin untuk mereka lakukan. Power berbeda dengan pengaruh (influence). Pengaruh adalah suatu respon yang berupa tindakan atas digunakannya power.
Perbedaan antara kepemimpinan dengan kekuasaan yakni terkait dengan kesesuaian tujuan. Kekuasaan tidak mensyaratkan kesesuaian tujuan hanya ketergantugan, sebaliknya kepemimpinan mensyaratkan keserasian antara tujuan pemimpin dan mereka yang dipimpin. Perbedaan kedua berkaitan dengan arah pengaruh. Kepemimpinan berfokus pada pengaruh kebawah kepada para pengikut. Kepemimpinan meminimalkan pola-pola pengaruh kesamping dan keatas kekuasaan tidak demikian.
Empowerment adalah proses melalui mana para manajer membantu pihak lain mendapatkan dan menggunakan power yang diperlukan untuk membuat keputusan yang mempengaruhi mereka sendiri dan kerja mereka.
• Struktur organisasi adalah bagaimana organisasi membagi tugas dan pekerjaan serta bagaimana mengkoordinasikannya. Ada enam elemen struktur organisasi yaitu: spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, serta formalisasi. Tipe struktur atau desain organisasi yang dikenal adalah struktur sederhana, fungsional, divisional, matrik, tim, birokrasi, organissi virtual, dan organisasi tanpa tapal batas. Perbedaan struktur/desain organisasi antara organisasi yang satu dengan yang lain dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ukuran organisasi, teknologi, dan strategi organisasi.
• Budaya organisasi merupakan serangkaian praktik organisasi yang dapat dilihat sebagai karakteristik yang sifatnya spesifik dan relatif konstan jika dibandingkan dengan sifat organisasi lain. Ada tujuh karakteristik primer dari budaya organisasi: inovasi dan pengambilan risiko, perhatian terhadap detail, orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim, keagresifan, dan kemantapan.
