YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

1

Edisi 1 Tahun 2010

Page 2: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010
Page 3: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

3

Edisi 1 Tahun 2010

Page 4: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

Perumahan sebagaiHak Asasi ManusiaPerumahan sebagai hak asasi manusia telah tercantum dalam perundang-undangan namun masih banyak yang belum menyadari

20

Menpera Tidak Main-main Tangani Perumahan Bagi PrajuritDalam menangani masalah perumahan bagi prajurit, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) berkomitmen untuk serius dan tidak main-main.

15

Dharma Wanita Persatuan Kementerian Perumahan Rakyat mengikuti jalan santai Kegiatan Damai Perempuan Bersatu yang diselenggarakan, Dharma Wanita Pusat bekerjasama dengan United Nations Millennium Campaign, Minggu (25/4). Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Kartini 2010.

DPW Kemenpera ikuti Jalan Santai

27

Page 5: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

Setiap orang memiliki impian tersendiri atas rumah yang dihuni. Tentunya mereka menginginkan rumah tersebut berasa nyaman serta mempunyai tampilan desain interior yang manis.

5 Tips DesainInterior Rumah Idaman

Mari sejenak kita melepas penat setelah bekerja seharian atau mungkin lembur yang menyebabkan kondisi tubuh menjadi kaku, terasa pegal dan mungkin saja menyebabkan keram otot.

Menengok Lebih Dekat Taman Ayodya

36

REI Siap Dukung Pemerintah

TingkatkanPembangunan Rumah

33

Ketua Umum REI, Teguh Satria menjelaskan, REI ke depan akan terus mendukung program perumahan pemerintah. Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah dapat memberikan dukungan serta kemudahan bagi para anggota REI yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan perumahan.

30

Kemenpera Kaji Lokasi Pembangunan Rusunawa di Pinggir Rel KAKementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) melakukan kajian mengenai lokasi yang tepat untuk pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) untuk merelokasi warga yang tinggal di pinggir rel kereta api (KA).

Agenda Hari Air Dunia 2010Setiap tanggal 22 Maret di seluruh dunia diperingati sebagai Hari Air Dunia (World Day of Water). Inisiatif peringatan ini di umumkan pada Sidang Umum PBB ke 47 tanggal 22 Desember 1992 di Rio de Janeiro, Brasil.

47

31

Buku saku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman (Pocket Book National Mid-Term Development Plan Year 2010-2014, Housing and Settlement Sub Sector)

Info Buku

38

FaktaJakarta, Indonesia

Populasi: 14 juta, luas: 1360 km2Kepadatan: 10.500 jiwa/km2.Pendapatan per kapita: $ 7.000Peringkat kemakmuran: 46.Lima puluh persen penduduk Jakarta memiliki akses terhadap air bersih

44

5

Edisi 1 Tahun 2010

Page 6: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

Liputan UtamaLaporan Utama

Pembangunan Perumahan Rakyat

Memasuki Era Baru

6

Sumber foto: kemenpera

6

Ketika Bung Hatta mengucapkan kalimat-kalimat di atas, mungkin tidak terbayangkan bahwa

bahkan sampai 60 tahun kemudian angka backlog perumahan masih mencapai sekitar 8 juta rumah tangga. Namun demikian tidak selayaknyalah kita menyalahkan pihak lain terhadap terjadinya kondisi ini. Melihat kedepan adalah lebih baik. Untuk itu, menjadi

menarik kemudian melihat seperti apa pembangunan perumahan paling tidak 5 tahun kedepan (2010-2014). Tulisan berikut mencoba menggambarkan arah pembangunan perumahan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 beserta Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat 2010-2014.

Kondisi Obyektif

Terlepas dari pencapaian selama ini, kita harus mengakui masih banyak masalah yang dihadapi. Pertama-tama tentunya jumlah ‘backlog’ rumah yang masih cukup besar, mencapai 7,4 juta unit pada tahun 2009. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan rumah tangga menyebabkan kebutuhan akan perumahan baru semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, dari sisi penyediaan, jumlah rumah yang terbangun belum

mampu memenuhi pertumbuhan itu sendiri.

Sepanjang periode 2005–2009, pertambahan rumah tangga baru mencapai 3,6 juta. Hal ini tidak mampu diikuti dengan pembangunan rumah baru yang hanya mencapai 2,5 juta unit. Kondisi tersebut masih ditambah dengan adanya 555.000 unit rumah dengan kondisi rusak berat yang tidak dapat dihuni, sehingga kekurangan rumah (backlog) diperkirakan meningkat dari 5,8 juta unit pada tahun 2004 menjadi 7,4 juta pada akhir tahun 2009. Peningkatan jumlah backlog tersebut masih lebih rendah dibandingkan prediksi pada RPJMN tahap pertama yang memperkirakan pertumbuhan backlog akan mencapai 11,6 juta pada akhir 2009, apabila tidak dilakukan penanganan.

Kedua, peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan tidak didukung

Memang tjita-tjita itu tidak akan tertjapai dalam setahoen doea

tahoen, tidak akan terselenggara semoeanja dalam 10 ataoe 20

tahoen. Tetapi dalam 40 tahoen ataoe setengah abad pasti dapat ditjapai, apabila kita soenggoeh-soenggoeh maoe dan beroesaha

dengan penoeh kepertjajaan

(Wakil Presiden,Drs Moh. Hatta, Agustus 1950)

Page 7: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

7

Edisi 1 Tahun 2010

oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai. Pada tahun 2009, 4,8 juta unit rumah diperkirakan dalam kondisi rusak yakni rumah dengan dua dari tiga struktur dasarnya (dinding, lantai, dan atap) memerlukan perbaikan. Selain itu, menurut Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2008, sebanyak 13,8% rumah tangga masih menghuni rumah dengan lantai tanah, 12,4% dengan dinding belum permanen, dan 1,2% tinggal di rumah yang beratapkan daun.

Selain masalah kondisi rumah, kualitas suatu rumah juga diukur dengan tingkat aksesibilitas terhadap prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), seperti ketersediaan air bersih, listrik dan jamban. Pada tahun 2007, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa sebanyak 21,1% rumah tangga di Indonesia belum dapat mengakses air bersih, sebanyak 8,54% rumah tangga masih belum mendapatkan sambungan listrik dan sebanyak 22,85% rumah tangga tidak memiliki akses terhadap jamban.

Ketiga. Permukiman kumuh yang semakin meluas. Tekanan kebutuhan pembangunan perumahan telah bergeser ke wilayah perkotaan sebagai dampak dari urbanisasi. Jumlah penduduk perkotaan sudah mencapai lebih dari 50% dari total penduduk nasional dengan konsentrasi pertumbuhan di kota-kota besar dan metropol i tan . Luas lahan perkotaan yang terbatas tidak mampu menampung desakan pertumbuhan penduduk dan pada akhirnya kerap memunculkan permukiman yang tidak teratur, kumuh, dan tidak layak huni. Penanganan permukiman kumuh yang belum holistik menyebabkan kondisi kekumuhan tidak dapat diatasi bahkan cenderung mengalami peningkatan luas. Hasil penelitian United Nation Development Programme (UNDP)

mengindikasikan terjadinya perluasan permukiman kumuh mencapai 1,37% setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2009 luas permukiman kumuh diperkirakan menjadi 57.800 Ha dari kondisi sebelumnya yakni 54.000 Ha pada akhir tahun 2004.

Tentu saja kondisi di atas tidak terjadi dengan sendirinya. Terdapat beberapa faktor yang ditengarai menjadi pencetusnya, diantaranya

(i) regulasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung terciptanya iklim yang kondusif dalam pembangunan peru-mahan dan permukiman. Sampai saat ini masih banyak regulasi dan ke-bijakan pembangunan perumahan dan permukiman yang perlu direvisi dan dilengkapi agar selaras dengan perkembangan lingkungan stra-tegis dan kebijakan pembangunan nasional, antara lain UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permu-kiman, dan UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Khususnya yang terkait dengan kebijakan oto-nomi daerah, masih banyak NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kri-teria) yang perlu dilengkapi dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat sesuai Peraturan Menteri Ne-gara Perumahan Rakyat No. 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Peru mahan Rakyat Dae-rah Provinsi dan Daerah Kabupa-ten/Kota. Di samping itu, regulasi dan kebijakan yang diterbitkan oleh instansi yang berbeda masih belum terintegrasi de ngan baik untuk men-dukung pe nyelenggaraan pemba-ngunan perumahan dan permukiman secara terpadu;

(ii) Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah-bawah terhadap lahan. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di perkotaan, keterbatasan l a h a n u n t u k p e m b a n g u n a n

perumahan dan permukiman serta meningkatnya harga lahan telah mempersulit akses masyarakat untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau di perkotaan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah-bawah, cender ung menempati hunian di pinggiran kota yang jauh dari lokasi pekerjaan serta menimbulkan permukiman liar di daerah perkotaan;

(iii) lemahnya kepastian bermukim (secure tenure). Pada akhir tahun 2007, masih terdapat 22,06% rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri namun belum didukung oleh bukti hukum berupa sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), girik, maupun akta jual beli. Tingginya biaya proses pengurusan di lapangan serta keterbatasan informasi terhadap prosedur sertifikasi dan rencana tata ruang mengakibatkan sebagian masyarakat menempati rumah tanpa memiliki bukti legalitas pemanfaatan lahan dan bangunan. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan ketidaksesuaian terhadap rencana tata ruang sehingga rawan mengalami penggusuran;

(iv) belum tersedia dana murah jangka panjang untuk meningkatkan akses dan daya beli masyarakat berpenghasilan menengah-bawah. Sebagian besar masyarakat bekerja di sektor informal dan tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga kesulitan untuk mengakses kredit perumahan yang disediakan oleh perbankan. Di sisi lain, sumber pendanaannya pun sangat terbatas karena hanya mengandalkan dana yang bersumber dari bank dan pemerintah. Padahal masih banyak alternatif sumber pembiayaan yang dapat dikembangkan, antara lain melalui tabungan perumahan nasional, kerjasama pemerintah-swasta dan sumber-sumber dana jangka panjang

Page 8: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

Laporan Utama

88

Perumahan merupakan

urusan wajib pemerintah

daerah

seperti jamsostek, taspen, dana pensiun dan tabungan perumahan lainnya yang sejenis pemanfaatannya masih terkendala oleh regulasi yang mengatur pemanfaatan sumber-sumber dana tersebut;

(v) belum efisiennya pasar primer dan belum berkembangnya pasar sekunder perumahan. Pembiayaan perumahan yang berkelanjutan harus didukung oleh pasar primer dan sekunder yang sehat. Namun, saat ini kinerja pasar primer masih belum efisien karena masih ada komponen biaya tinggi dalam pembangunan perumahan khususnya dalam perijinan. Hal ini menimbulkan ketidakefisienan pasar perumahan karena biaya tersebut akan diteruskan kepada konsumen sehingga semakin menjauhkan keterjangkauan masyarakat terhadap harga yang ditawarkan. Selain itu, prosedur dan jenis perijinan yang belum terstandarisas i semakin menambah ketidakpastian bagi para pelaku pembangunan perumahan dan permukiman. Di samping itu, kendala lainnya adalah sumber pendanaan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) masih bertumpu pada dana pihak ketiga yang bersifat jangka pendek sehingga terjadi ketidaksesuaian antara sumber pendanaan dengan pemanfaa tan yang bers i f a t jangka panjang. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah telah melembagakan pembiayaan sekunder perumahan melalui pendirian PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF). Namun operasionalisasi PT. SMF masih terkendala oleh regulasi sehingga belum berjalan sebagaimana yang diharapkan;

(vi) belum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan pembangunan perumahan d a n p e r m u k i m a n . Pe r a t u r a n Pemerintah No. 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, d a n P e m e r i n t a h a n D a e r a h Kabupaten/Kota mengamanatkan bahwa pembangunan perumahan merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Namun hal ini belum disertai dengan peningkatan kapasitas kelembagaan di daerah baik dari sisi kualitas sumber daya manusia maupun perangkat organisasi untuk memenuhi standar pelayanan minimal di bidang perumahan. Selain itu, koordinasi antar lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah belum berjalan dengan baik;

(vii) belum optimalnya pemanfaatan sumber daya perumahan dan permukiman. Pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat dan swasta. Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya belum disertai dengan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam membangun/memperbaiki rumah. Sedangkan partisipasi swasta dalam pembangunan perumahan masih harus ditingkatkan antara lain melalui Corporate Social Responsibilities (CSR). Selain itu, sumber daya lokal, arsitektur dan teknologi serta hasil penelitian di bidang perumahan dan permukiman belum dimanfaatkan secara optimal.

Visi dan Misi

Visi Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010–2014 adalah Setiap Keluarga Indonesia Menempati Rumah yang Layak Huni. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkanlah misi kementerian yaitu (i) meningkatkan iklim yang kondusif dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman; (ii) meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai ; ( i i i ) mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan; (iv) meningkatkan p e n d a y a g u n a a n s u m b e r d a y a pe r umahan dan pe r muk iman secara optimal; (v) meningkatkan peran pemer intah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

Tujuan

Sebaga i penjabaran v is i dan mis i , d i tetapkan sepuluh tujuan pembangunan perumahan rakyat yaitu (i) meningkatkan pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan keb i j akan untuk mendorong terciptanya iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan permukiman; (ii) meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan menengah-bawah terhadap lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman; (iii) meningkatkan pembangunan perumahan berbasis kawasan yang serasi dengan tata ruang, daya dukung lingkungan dan penyediaan infrastruktur; (iv) pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau serta didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas

Page 9: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

9

Edisi 1 Tahun 2010

yang memadai; (v) mengurangi luas lingkungan permukiman kumuh; (vi) meningkatkan akses MBM termasuk MBR terhadap pembiayaan perumahan; (vii) meningkatkan pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan perumahan dan permukiman; (viii) meningkatkan pemanfaatan s u m b e r d a y a p e m b a n g u n a n perumahan dan permukiman; (ix) mendorong peran dan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan dan permukiman; (x) menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Perumahan Rakyat dalam rangka memberikan pelayanan di bidang perumahan dan permukiman.

Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kementerian Pe-rumahan Rakyat maka disusun arah kebijakan dan strategi, yaitu (i) pengembangan regulas i dan kebi jakan untuk men-ciptakan iklim yang kondusif, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di tingkat Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksana-an Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan dan Permukiman; (ii) peningkatan pemenuhan kebutuhan Rumah Layak Huni (RLH) yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) serta kepastian bermukim bagi masyarakat berpenghasilan mene-ngah-bawah, melalui (a) Pembangun-an rumah layak huni (RLH) melalui pasar formal maupun secara swadaya masyarakat baik untuk pembangunan baru maupun peningkatan kualitas; (b) pembangunan rumah susun sederhana (rusuna) baik sewa maupun milik; (c) penyediaan PSU perumahan dan permukiman yang memadai untuk pengembangan

kawasan dan PSU per umahan swadaya; (d) penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh; (e) pembangunan rumah khusus, termasuk rumah sederhana sewa dan pasca bencana; (f) pengembangan kawasan khusus, termasuk kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan pas-ca bencana; (g) fasilitasi pra sertifika-si dan pendampingan pasca sertifikasi tanah bagi MBR; (iii) pengembangan sistem pembiayaan perumahan dan permukiman bagi MBM melalui: (a) pengembangan pembiayaan pe-rumahan melalui fasilitas likuiditas; ( b ) peng embang an Tabung an Perumahan Nasional; (c) peningkatan pemanfaa t an sumber- sumber pembiayaan untuk pembangunan per umahan dan per mukiman; (d) peningkatan pendayagunaan

s u m b e r d a y a p e m b a n g u n a n perumahan dan permukiman serta pengembangan dan pemanfaatan ha-sil-hasil penelitian dan pengembangan teknologi maupun sumber daya dan kearifan lokal; (v) peningkatan sinergi pusat-daerah dan pemberdayaan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

Sementara strategi Kementerian Perumahan Rakyat untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan perumahan dan permukiman tahun

2010–2014 adalah (i) mengefektifkan kewenangan perumusan kebijakan dan regulasi untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi percepatan pembangunan perumahan dan permukiman melalui pengembangan dan penyediaan produk-produk p e n g a t u r a n yang memadai; (ii) me-mantapkan koordinasi antarpemang-ku kepen tingan dan kelembagaan di bidang perumahan dan permukiman untuk mendukung penye leng g-a raan pembangunan per umah-an dan permukiman yang lebih terintegrasi; (iii) mengefektifkan kewenangan operasionali sasi ke-bijakan untuk mendukung penyedi-aan perumahan dan per muk iman khususnya sebagai proyek-proyek percontohan dan best practice di ber-bagai lokasi terpilih yang dapat dire p-

likasi dan dikembangkan secara lebih luas; (iv) meng optimalkan peran dan kapasitas para pemang ku kepent ing an , khususnya peran pemerintah daerah dalam pembangunan perumah an dan permukiman melalui bimbing an/bantu-an teknis, pendampingan dan penyebarluasan infor-masi dan kebijakan nasional pembangun an perumahan dan permukiman; (v) meman-faatkan dan mendayagunakan

sumberdaya perumahan dan permu-kiman, hasil penelitian dan pengem-bangan teknologi, serta kearif an lokal untuk mendukung pemba ngunan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan; (vi) mengoptimalkan pemanfaatan sumber pembiayaan perumahan dan permukiman yang akuntabel dan berkelanjutan; (vii) me-manfaatkan peluang kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak un-tuk me ningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan dan permukiman. (sumber: Renstra Kemenpera 2010-2014).

Sumber foto: Kemenpera

Page 10: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

Selama periode tahun 2005–2009 Kementerian Perumahan Rakyat telah melaksanakan

berbagai program pembangunan perumahan dan permukiman sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004–2009 yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kemenpera 2005–2009.

Secara ringkas, pencapaian program pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat selama tahun 2005–2009 mencakup

Misi 1. Penciptaan iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

Pencapaian utama diantaranya adalah

terselesaikannya rancangan perubahan UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman dan UU Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, peningkatan peringkat Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi 16 dari 74 instansi pusat (2007), selama tiga tahun berturut-turut (2006-2008), mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Misi 2. Pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan para pelaku pembangunan perumahan dan permukiman. Pencapaian utamanya adalah penyediaan bantuan stimulan bagi pembangunan baru dan peningkatan kualitas, pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR).

Misi 3. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya perumahan dan permukiman. Pe n c a p a i a n u t a m a n y a a d a l a h membaiknya penyerapan dana APBN Kementerian Perumahan Rakyat

Misi 4. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman. Pencapaian utamanya adalah terealisasinya pembangunan rumah baru layak huni (RSH Bersubsidi, RSH, dan RSH Non Subsidi, rumah khusus, rumah pasca bencana) yang mencapai sekitar 1,3 juta unit (109% dari target), terealisasinya sebanyak 34 ribu unit rusunawa (sekitar 57% dari target), tercapainya peningkatan kualitas rumah sebanyak 1,9 juta unit, dan pembangunan rumah baru sebanyak 1,6 juta unit melalui skema swadaya.

Page 11: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

Waktu berjalan demikian cepat sehingga tidak terasa waktu telah hampir

60 tahun sejak terlaksananya Kongres Perumahan Rakyat Tahun 1950. Tidak perlu kita mencari tahu kenapa demikian lama waktu yang terbuang sebelum Kongres Perumahan dan Permukiman II terlaksana pada tanggal 18-20 Mei 2009. Hal terpenting adalah kongres II berlangsung meriah dengan hasil yang membanggakan. Tidak hanya itu tetapi juga proses persiapannya yang didahului oleh kegiatan sarasehan, pra kongres, baik di pusat maupun di daerah. Selain itu, semua Keluarga Besar Pe r umahan dan Pe r muk iman

terlibat dalam kegiatan ini, yaitu tokoh lintas generasi, lintas sektor, dan lintas wilayah. Kongres ini juga menyatukan berbagai individu, kelompok masyarakat, profesional, pemerintah, pengembang, lembaga ke u a n g a n , ko p e r a s i , l e m b a g a t abung an dan a su r ans i wa j i b, perguruan tinggi, pengamat, dan organisasi nonpemerintah.

Setidaknya sebanyak 1.500 orang terlibat dalam Kongres. Bahkan bila dihitung dengan kegiatan menje lang Kongres, set idaknya 2 . 5 0 0 o r a n g t e r l i b a t , y a n g semuanya berasal dari 33 provinsi di Indonesia dan lebih kurang 334 kabupaten/kota.

Pemangku kepentingan yang terlibat ini tumbuh dan berkembang setelah tahun 1950, mela lu i berbaga i peristiwa seperti Lokakarya Nasional Pe r umahan dan Pe r muk iman (1972, 1992), Semiloka Nasional Perumahan dan Permukiman (2002), perubahan konstelasi politik dan ketatanegaraan dari era sentralisasi ke de sen t r a l i s a s i , p e r ubahan lingkungan strategis global dan regional, terutama terkait dengan isu lingkungan hidup (perubahan iklim dan dunia yang semakin meng-kota) dan investasi, serta terikatnya Indonesia sebagai anggota organisasi dunia untuk menjalankan Agenda Global (Agenda Habitat, Agenda 21, Millenium Development Goals).

11

Edisi 1 Tahun 2010

Page 12: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

12

Laporan Utama

Kongres II berhasil mengeluarkan deklarasi yang ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2009, yang diharapkan dapat memiliki semangat kebangkitan nasional yang bersejarah itu. Deklarasi ditandatangani oleh 41 orang yang mewakili delegasi pusat dan delegasi provinsi serta kabupaten/kota. Disamping itu, hasil Sidang Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II Tahun 2009 yang berisi Rekomendasi Kebijakan dan Pelaksanaan merupakan bagian tak terpisahkan dari Deklarasi.

Deklarasi Kongres Perumahan dan Permukiman II Tahun 2009Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kongres telah dapat diselesaikan dengan menyepakati berbagai landasan menuju hari depan era baru pembangunan perumahan dan permukiman yang lebih baik. Kami: Peserta Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II, Tahun 2009, sebagai pewaris keputusan Kongres Nasional Perumahan Rakyat Tahun 1950 yang telah meneguhkan perumahan sebagai urusan negara, merasa bertanggung jawab atas pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen serta Undang-Undang tentang HAM yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; Menyadari bahwa: 1. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, mewadahi penduduk yang berjumlah besar dengan

ke anekaragaman budayanya, dan sedang mengalami proses urbanisasi serta menghadapi tantangan karena kedudukannya terhadap berbagai potensi bencana alam;

2. Perkembangan kehidupan yang dinamis, perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan iklim, menuntut pengorganisasian pembangunan perumahan dan permukiman oleh Negara;

3. Seluruh pemangku kepentingan telah berupaya membantu pembangunan perumahan dan permukiman, tetapi belum seluruh persoalan perumahan dan permukiman teratasi;

4. Desentralisasi dan otonomi daerah membawa konsekuensi baru pada upaya-upaya pembangunan perumahan dan permukiman

Meneguhkan tekad untuk : 1. Melindungi dan menjamin hak akan tempat tinggal yang layak, yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, hak

asasi manusia, dan jati diri, untuk menjadi tanggung jawab Negara; 2. Mengakui dan menghormati keragaman berbagai latar belakang budaya yang ada dan yang berkembang

dalam permukiman; 3. Menjamin keadilan dan kesetaraan pembangunan perumahan dan permukiman dalam menghadapi kendala sumber daya yang terbatas terutama tanah, air, dan energi; 4. Meningkatkan kualitas kehidupan secara berkelanjutan dengan menjaga kelestarian fungsi lingkungan, dan

mengurangi risiko bencana; 5. Memberdayakan masyarakat tidak mampu dan berpenghasilan rendah melalui peningkatan akses dan subsidi

terhadap sumber daya dan pembiayaan perumahan; 6. Mengembangkan sistem kelembagaan dan menyelenggarakan tata kelola yang baik dalam pembangunan

perumahan dan permukiman dengan menerapkan kaidah partisipatif, transparansi, responsif, akuntabel dan berorientasi pada kesepakatan para pihak;

7. Menyepakati untuk bermitra, berbagi manfaat dan beban untuk melaksanakan agenda perumahan dan permukiman yang telah dihasilkan Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II, Tahun 2009, yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari deklarasi ini;

8. Mengevaluasi pelaksanaannya, sekurang-kurangnya lima tahun sekali atas apa yang disepakati di dalam menghadapi permasalahan pembangunan perumahan dan permukiman, dan memantaunya setiap satu tahun sekali.

12

Page 13: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

Agenda Menyongsong Era Baru Perumahan dan Permukiman Indonesia1. Rekomendasi Kebijakan dan Pelaksanaan Terpenuhinya Tempat Tinggal yang Layak bagi Semua Penduduk Indonesia

sebagai Hak Asasi a. Mewujudkan pengakuan dan pelindungan hak seluruh anggota masyarakat dengan cara memenuhi kebutuhannya

akan tempat tinggal yang layak huni, dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum, dengan cara memberikan kesempatan dan pilihan yang luas, pemberdayaan, serta menjamin kepastian bermukim

b. Meningkatkan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan perumahan dan permukiman sebagai unsur penting pengakuan dan pelindungan hak asasi manusia serta sebagai ukuran pembangunan manusia sejahtera seutuhnya

c. Mewujudkan sistem penyelenggaraan perumahan sosial bagi masyarakat yang lemah dan tidak mampu 2. Rekomendasi kebijakan dan pelaksanaan terwujudnya perumahan dan permukiman yang berbasis komunitas dan

kekeluargaan a. Mendorong perwujudan pendekatan keluarga dan komunitas dalam pembangunan perumahan dan permukiman b. Mendorong pengembangan sarana dan prasarana permukiman untuk memfasilitasi interaksi sosial bagi

terwujudnya komunitas yang sehat, kreatif, dan dinamis c. Mewujudkan lingkungan permukiman yang mencerminkan keserasian hunian dan kecukupan prasarana dan

sarana yang berbasis komunitas 3. Rekomendasi kebijakan dan pelaksanaan terpadunya proses sosial, ekonomi, dan kondisi l lingkungan untuk

perkembangan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan a. Mengendalikan laju persebaran penduduk dan urbanisasi b. Mewujudkan kawasan perumahan dan permukiman sebagai bagian dari sistem pembangunan perkotaan dan

perdesaan yang berkelanjutan c. Mendorong pengintegrasian perencanaan dan pembangunan perumahan dan pengembangan permukiman dengan

sistem transportasi, tempat kerja, dan prasarana, sarana lingkungan, dan utilitas umum serta menuangkannya ke dalam perencanaan dan pengelolaan kota

d. Mewujudkan permukiman yang lebih ramah lingkungan, hemat energi, mengurangi risiko bencana alam ataupun bencana akibat perbuatan manusia dan perubahan iklim melalui pembangunan perumahan dan penataan kembali permukiman yang ada

e. Mendorong peningkatan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan sumber daya dalam batasan daya dukung suatu ekosistem

f. Meningkatkan upaya konservasi sumber daya alam, terutama air, dan sumber daya buatan g. Mendorong upaya mewujudkan perumahan dan permukiman berbasis nilai budaya lokal h. Menargetkan tercapainya kota tanpa permukiman kumuh tahun 2025 i. Meningkatkan dan memperkuat penegakan hukum atas pelaksanaan rencana tata ruang dalam penyelenggaraan

perumahan dan permukiman yang melibatkan semua pemangku kepentingan j. Meningkatkan dan mempermudah akses terhadap tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) k. Mengembangkan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan bagi pengembangan perumahan dan permukiman l. Meningkatkan peran pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman

bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) m. Memperkuat landasan hukum dan perundang-undangan pengembangan perumahan dan permukiman yang

sesuai dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara n. Mendorong pengembangan model-model kemitraan dalam pembangunan perumahan dan permukiman pada

berbagai tingkatan o. Mendorong penerapan tata kelola yang baik dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan perumahan permukiman

di tingkat nasional dan daerah p. Mewujudkan sistem kelembagaan perumahan dan permukiman yang kuat

13

Edisi 1 Tahun 2010

Page 14: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

Liputan Utama

Suharso Monoarfa resmi menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat Kabinet Indonesia

Bersatu II periode 2009-2014. Suharso Monoarfa menggantikan Mohammad Yusuf Asy'ari, yang telah menyelesaikan masa jabatannya pada tanggal 20 Oktober 2009 lalu. Suharso Monoarfa dilantik sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-1014 oleh Presiden RI Susilo

Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/10).

Sedangkan serah terima jabatan Menpera dilakukan secara langsung oleh Mohammad Yusuf Asy'ari kepada Suharso Monoarfa di Ruang Prambanan, Kantor Kemenpera, Jakarta, hari Kamis tanggal 22 Oktober 2010 sore. Hadir dalam acara serah terima jabatan tersebut pejabat di lingkungan kerja

Kementerian Negara Perumahan Rakyat, perwakilan Komisi V DPR RI, Perum Perumnas, Real Estat Indonesia (REI), Apersi, Bapertarum PNS, Jamsostek, kalangan perbankan serta mitra kerja lainnya.

Dalam sambutannya, Suharso menyatakan dirinya akan berupaya melanjutkan program-program serta kebijakan perumahan yang menyentuh kalangan masyarakat

Sumber foto : Humas Kemenpera

Suharso Monoarfa Resmi Jabat Menpera 2009 – 2014

141414

Page 15: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

menengah ke bawah. “Saya akan berusaha untuk bekerja sebaik mungkin untuk perkembangan perumahan Indonesia. Untuk itu, segala bentuk hambatan baik birokrasi maupun kebijakan yang tidak mendukung pengembangan perumahan rakyat harus dihilangkan,” ujarnya.

Untuk meningkatkan kinerja Kemenpera ke depan, kata Suharso, salah satu hal yang harus dilakukan adalah memetakan pasar perumahan serta hambatan yang ada. Selain itu, melihat sejauh mana subsidi perumahan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

“Kita akan petakan pasar seperti apa, dari sudut mana, dan supply demand. Kami ingin melihat profil pasar dari mereka dan bagaimana kita bisa membantunya supaya efektif. Jangan sampai ketika sudah diberikan subsidi atau bantuan tertahan ditengah jalan, karena sudah pensiun atau daya beli berkurang. Jadi kontinuitas dari daya beli harus dilihat,” tandasnya.

Terkait permasalahan land banking atau ketersediaan lahan, dirinya menjelaskan bahwa hal itu perlu mendapat perhatian khusus dari

Kemenpera ke depan akan terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai departemen lintas sektoral baik keuangan, transportasi maupun lembaga-lembaga lainnya. Adapun terkait permasalahan kepemilikan asing, dirinya juga mendukung kebijakan itu sebagai salah satu upaya memajukan pasar kelas menengah atas dan melancarkan aksi korporasi perusahaan sehingga bisa digunakan untuk subsidi silang. Sebelumnya, Mohammad Yusuf Asy'ari menyatakan bahwa dirinya sangat berterimakasih kepada seluruh karyawan Kemenpera serta mitra kerja lainnya atas dukungan dan kerjasama dalam mendukung program perumahan. Meskipun demikian, dirinya juga meminta maaf apabila selama dirinya menjabat sebagai Menpera masih ada kekurangan. “Saya mengucapkan terimakasih atas dukungan dan kerjasama dari seluruh karyawan serta mitra kerja Kemenpera. Saya berharap dengan kepemimpinan Menpera yang baru akan ada semangat baru dalam pengembangan pembangunan perumahan ke depan,” harapnya.

Saya akan

berusaha

bekerja sebaik

mungkin untuk

perkembangan

perumahan

Indonesia

pemerintah. Pasalnya, dengan semakin meningkatnya harga tanah, maka pemerintah ke depan juga harus memiliki cadangan tanah yang dapat diperuntukkan untuk pembangunan perumahan. “Tidak mungkin di Jakarta yang harga tanahnya mahal kita bangun Rusunawa atau Rusunami untuk orang-orang yang daya belinya rendah. Karena itu harus ada pencadangan tanah. Oleh karena itu, mestinya semua daerah harus mempunyai cadangan tanah untuk perumahan, dan ini terkait dengan perencanaan kota,” terangnya.

Terkait masalah koordinasi lintas sektoral, Suharso menegaskan,

Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia :

1. Cosmas Batubara (1978-1988)

2. Siswono Yudhohusodo (1988-1993)

3. Akbar Tandjung (1993-1998)

4. Theo L. Sambuaga (1998-1999)

5. Mohammad Yusuf Asy'ari (2004-2009)

6. Suharso Monoarfa (2009-2014)

Sebelum menjabat sebagai Menpera, Suharso Monoarfa pernah menjadi anggota DPR periode 2004-2009, fraksi PPP daerah pemilihan Gorontalo, dan menjabat Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR RI. Selain itu, pria kelahiran Mataram tanggal 31 Oktober 1954 ini juga menjadi Bendahara Umum DPP PPP dan aktif dalam berbagai organisasi.

Untuk diketahui, pada era Kabinet Gotong Royong, urusan perumahan ada pada Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah dan kemudian berubah menjadi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

15

Edisi 1 Tahun 2010

Page 16: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

Wawancara khusus

Suharso Monoarfa

Lebih Dekat denganMenteri Negara Perumahan Rakyat

Perhatian pemerintah terhadap pembangunan perumahan saat ini telah menunjukkan perubahan. Terlihat dari alokasi dana bagi program perumahan rakyat yang meningkat signifikan pada periode 2010-2014 dibanding 2005-2009. Menurut Bapak apa yang mendasari perubahan ini?

Yang pertama saya kira kita kan ada persoalan di backlog, backlog perumahan. Kemudian yang kedua ternyata selama lima tahun sebelumnya itu, kecepatan pertambahan backlog itu melebihi dibandingkan kemampuan kita mengatasi backlog. Nah ini ingin di

kumuh itu, dan karenanya diperlukan lagi pertambahan anggaran yang signifikan.

Keempat, kita di dalam kenaikan ini juga ada target-target fisik yaitu misalnya bagaimana memastikan ketersediaan lokasi. Jadi bukan lahannya, tetapi lokasi untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan cara intervensi pemerintah di PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) dan juga Dana Alokasi Khusus.

Bicara soal bertambahnya luas kekumuhan bagaimana cara mengukurnya dan apa yang menyebabkan luas kekumuhan itu bertambah?

Pertama, cara mengukur perluasan kekumuhan itu sesungguhnya didapat dari informasi yang disediakan oleh pemerintah daerah. Bagaimana cara mereka mengukur luas kekumuhan itu tentu akan dimulai dari apa yang dimaksud dengan kekumuhan. Kekumuhan ditandai dengan menurunnya kualitas PSU (Prasana, Sarana dan Utilitas). Kemudian kenapa dia menurun, karena PSU itu sudah tidak memadai lagi akibat kepadatan penduduk yang luar biasa atau kepadatan penduduk yang meningkat. Lalu karena pemeliharaan yang kurang, kemudian kapasitasnya semakin menurun secara fisik dan adanya pertambahan jumlah penduduk yang menghuni di daerah itu secara liar.

Bagaimana mereka mengukur luas seperti itu, saya kira tentu dari luas cakupan-cakupan wilayah yang dikuasai oleh kabupaten-kota seluruh Indonesia.

Kemudian pada cakupan-cakupan wilayah itu diukurlah wilayah-wilayah mana yang mengalami penurunan atau degradasi dari pelayanan publik dan PSU.

Berarti PSU sangat berhubungan dengan perumahan?

Oh iya. PSU sangat menentukan tingkat kualitas pemukiman. Bayangkan ada sebuah kompleks perumahan yang tidak ada saluran air bersih atau listriknya tidak hidup. Dapat dibayangkan bagaimana kualitas kehidupan di sana makin lama akan makin menurun dan orang akan menjadi acuh dengan lingkungannya dan terjadi penurunan kondisi fisik dari waktu ke waktu.

Peningkatan anggaran yang signifikan tentunya juga memberi beban yang cukup berat dalam mencapai target yang tercantum dalam Renstra Kemenpera. Adakah target yang dipandang cukup sulit untuk dicapai? Atau membutuhkan perhatian khusus?

Bukan soal sulit atau tidak. Bagaimana cara mencapainya (yang penting). Pekerjaan itu kan harus dibagi habis ke dalam struktur organisasi. Siapa, bertanggung jawab apa dan kemudian dilaksanakan dengan cermat sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan pemerintah yang baik.

Apa yang saya lakukan adalah meminta kepada setiap penanggung jawab di setiap jenjang struktur organisasi ke bawah menyusun DPI (Deep Performance Index). Pengukurannya seperti apa. Kemudian dari level itu ke level

Alokasi dana perumahan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 meningkat

tajam. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pembangunan perumahan rakyat semakin membaik. Untuk itu, menjadi menarik mengetahui arah pembangunan perumahan rakyat paling tidak lima tahun kedepan langsung dari Menteri Negara Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa, yang baru saja dilantik. berkesempatan melakukan wawancara langsung dengan beliau. Berikut petikan wawancaranya.

Saya mau organisasi di

tempat saya itu yang cepat...harus

speed...speed...speed...mereka

harus cepat tanggap, harus

cepat mengambil keputusan

shortcut. Diselesaikan dengan baik, meskipun lagi-lagi kapasitas fiskal pemerintah terbatas, sehingga tidak mungkin untuk mengembalikan pada posisi yang semula. Jadi karena itu diperlukan sebuah intervensi negara dalam hal ini dengan instrumennya adalah APBN.

Tapi meskipun terjadi pertambahan yang signifikan, itu sesungguhnya juga terjadi penghematan. Karena pertambahan itu tidak semuanya menjadi belanja tapi ada yang dialihkan. Bahkan tahun 2010 ke 2014 sebesar Rp.21 trilyun itu kita alihkan ke pembiayaan. Kalau yang namanya pembiayaan itu,

kan seperti yang kita ketahui, pasti ada pengeluaran yang diharapkan akan menjadi penerimaan. Artinya kembali lagi atau ada penerimaan yang nanti akan dikeluarkan lagi. Terus terjadi daur seperti itu.

Ketiga, adanya keinginan dari pemerintah untuk ikut menyukseskan MDGs. Dalam rangka MDGs, kita antara lain diminta untuk menurunkan luas kekumuhan dan yang kita tahu sekarang luas kumuh justru bertambah dari 53.000an hektar menjadi 57.000an hektar. Kita berharap pada 2010 sampai 2014 ini kita bisa menekan laju pertambahan

Sumber foto : Kemenpera

1616

Page 17: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

Wawancara khusus

Suharso Monoarfa

Lebih Dekat denganMenteri Negara Perumahan Rakyat

Perhatian pemerintah terhadap pembangunan perumahan saat ini telah menunjukkan perubahan. Terlihat dari alokasi dana bagi program perumahan rakyat yang meningkat signifikan pada periode 2010-2014 dibanding 2005-2009. Menurut Bapak apa yang mendasari perubahan ini?

Yang pertama saya kira kita kan ada persoalan di backlog, backlog perumahan. Kemudian yang kedua ternyata selama lima tahun sebelumnya itu, kecepatan pertambahan backlog itu melebihi dibandingkan kemampuan kita mengatasi backlog. Nah ini ingin di

kumuh itu, dan karenanya diperlukan lagi pertambahan anggaran yang signifikan.

Keempat, kita di dalam kenaikan ini juga ada target-target fisik yaitu misalnya bagaimana memastikan ketersediaan lokasi. Jadi bukan lahannya, tetapi lokasi untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan cara intervensi pemerintah di PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) dan juga Dana Alokasi Khusus.

Bicara soal bertambahnya luas kekumuhan bagaimana cara mengukurnya dan apa yang menyebabkan luas kekumuhan itu bertambah?

Pertama, cara mengukur perluasan kekumuhan itu sesungguhnya didapat dari informasi yang disediakan oleh pemerintah daerah. Bagaimana cara mereka mengukur luas kekumuhan itu tentu akan dimulai dari apa yang dimaksud dengan kekumuhan. Kekumuhan ditandai dengan menurunnya kualitas PSU (Prasana, Sarana dan Utilitas). Kemudian kenapa dia menurun, karena PSU itu sudah tidak memadai lagi akibat kepadatan penduduk yang luar biasa atau kepadatan penduduk yang meningkat. Lalu karena pemeliharaan yang kurang, kemudian kapasitasnya semakin menurun secara fisik dan adanya pertambahan jumlah penduduk yang menghuni di daerah itu secara liar.

Bagaimana mereka mengukur luas seperti itu, saya kira tentu dari luas cakupan-cakupan wilayah yang dikuasai oleh kabupaten-kota seluruh Indonesia.

Kemudian pada cakupan-cakupan wilayah itu diukurlah wilayah-wilayah mana yang mengalami penurunan atau degradasi dari pelayanan publik dan PSU.

Berarti PSU sangat berhubungan dengan perumahan?

Oh iya. PSU sangat menentukan tingkat kualitas pemukiman. Bayangkan ada sebuah kompleks perumahan yang tidak ada saluran air bersih atau listriknya tidak hidup. Dapat dibayangkan bagaimana kualitas kehidupan di sana makin lama akan makin menurun dan orang akan menjadi acuh dengan lingkungannya dan terjadi penurunan kondisi fisik dari waktu ke waktu.

Peningkatan anggaran yang signifikan tentunya juga memberi beban yang cukup berat dalam mencapai target yang tercantum dalam Renstra Kemenpera. Adakah target yang dipandang cukup sulit untuk dicapai? Atau membutuhkan perhatian khusus?

Bukan soal sulit atau tidak. Bagaimana cara mencapainya (yang penting). Pekerjaan itu kan harus dibagi habis ke dalam struktur organisasi. Siapa, bertanggung jawab apa dan kemudian dilaksanakan dengan cermat sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan pemerintah yang baik.

Apa yang saya lakukan adalah meminta kepada setiap penanggung jawab di setiap jenjang struktur organisasi ke bawah menyusun DPI (Deep Performance Index). Pengukurannya seperti apa. Kemudian dari level itu ke level

Alokasi dana perumahan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 meningkat

tajam. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pembangunan perumahan rakyat semakin membaik. Untuk itu, menjadi menarik mengetahui arah pembangunan perumahan rakyat paling tidak lima tahun kedepan langsung dari Menteri Negara Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa, yang baru saja dilantik. berkesempatan melakukan wawancara langsung dengan beliau. Berikut petikan wawancaranya.

Saya mau organisasi di

tempat saya itu yang cepat...harus

speed...speed...speed...mereka

harus cepat tanggap, harus

cepat mengambil keputusan

shortcut. Diselesaikan dengan baik, meskipun lagi-lagi kapasitas fiskal pemerintah terbatas, sehingga tidak mungkin untuk mengembalikan pada posisi yang semula. Jadi karena itu diperlukan sebuah intervensi negara dalam hal ini dengan instrumennya adalah APBN.

Tapi meskipun terjadi pertambahan yang signifikan, itu sesungguhnya juga terjadi penghematan. Karena pertambahan itu tidak semuanya menjadi belanja tapi ada yang dialihkan. Bahkan tahun 2010 ke 2014 sebesar Rp.21 trilyun itu kita alihkan ke pembiayaan. Kalau yang namanya pembiayaan itu,

kan seperti yang kita ketahui, pasti ada pengeluaran yang diharapkan akan menjadi penerimaan. Artinya kembali lagi atau ada penerimaan yang nanti akan dikeluarkan lagi. Terus terjadi daur seperti itu.

Ketiga, adanya keinginan dari pemerintah untuk ikut menyukseskan MDGs. Dalam rangka MDGs, kita antara lain diminta untuk menurunkan luas kekumuhan dan yang kita tahu sekarang luas kumuh justru bertambah dari 53.000an hektar menjadi 57.000an hektar. Kita berharap pada 2010 sampai 2014 ini kita bisa menekan laju pertambahan

Sumber foto : Kemenpera

1616 17

Edisi 1 Tahun 2010

Page 18: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

Wawancara khususWawancara khusus

bawah juga menyusun DPI-nya sehingga kita bisa lihat dari waktu ke waktu seperti apa. Ini kan sudah berjalan dan dari situ saya bisa tahu berapa sebenarnya target-target yang telah dicapai dan yang kemungkinan dapat dicapai pada jangka waktu yang dekat.

Sebab kita tidak bisa lagi membuat pekerjaan itu dalam skala-skala yang besar yang juga membuat penugasan dan tanggung jawabnya menjadi terlalu lebar. Tetapi kita harus ke spesialisasi dengan tanggung jawab yang spesifik yang mudah diukur dan ownership dari pekerjaan itu menjadi luas dan orang akhirnya bisa take a role - bisa mengambil peran. Saya kira itu cara yang penting diantara cara-cara konvensional yang biasa kita lakukan.

Sebenarnya apa saja isu utama pembangunan perumahan rakyat di Indonesia?

Kalau menurut saya hari ini yang paling diperlukan buat Indonesia adalah dari sudut pandang pembiayaan - sumber pembiayaan yang murah. Sebab kalau sumber pembiayaan yang murah tidak tersedia maka yang pertama akan menjadi persoalan adalah mereka yang sebenarnya bisa punya kapasitas untuk membeli rumah tidak terbantukan, tidak dapat meraih kesempatan memiliki rumah. Kemudian dari hari ke hari akibat inflasi daya belinya justru turun dengan harga rumah yang semakin naik.

Jadi saya mau ambil dulu prioritas memperbaiki dari sisi demand side-nya untuk memastikan bahwa mereka yang berpenghasilan menengah ke bawah itu - low income people ini benar-benar dapat memiliki sebuah daya beli yang efektif untuk penyediaan rumah mereka. Itu yang pertama.

Apakah dari sisi produksi juga diperlukan, saya kira iya. Yang kedua, sebenarnya yang kita perlu juga dorong adalah pembangunan rumah secara swadaya oleh masyarakat dimana masyarakat sebenarnya sudah berusaha maksimal dan tinggal memerlukan dorongan-dorongan yang kuat dari pemerintah termasuk penyediaan PSU, penyediaan layanan publik yang memadai di lingkungan perumahan mereka. Jadi diperlukan dorongan-dorongan yang kuat dari sisi otoritas sebab dengan swadaya ini juga akan meringankan kita semua untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia.

Bicara soal sumber pembiayaan, Bapak menekankan bahwa sebaiknya agar masyarakat mampu membeli. Apakah tersedia sebuah skema yang ditawarkan kepada masyarakat agar mereka mampu membeli rumah?

Seperti yang saya sampaikan tadi, di sisi pembiayaan ini kita tahu dana yang tersedia di perbankan itu adalah dana jangka pendek dan mahal. Terjadi apa yang disebut dengan miss match maturity, yaitu

dana yang tersedia berjangka pendek dan mahal sementara keperluannya adalah murah dan jangka panjang. Sementara dana pemerintah itu terbatas. Lalu tabungan masyarakat dalam hal perumahan juga belum melebar, belum meluas, belum menjadi sesuatu yang sifatnya wajib. Masih sifatnya voluntary, belum sifatnya obligatory.

Maka ke depan yang mesti dilakukan bagaimana pemerintah bisa mengintervensi dari sisi pengadaan dana itu yang murah dalam hal ini yang saya sebut dengan Fasilitas Likuiditas (FL). FL dimaksudkan untuk mengatasi miss match maturity dimana dana pemerintah relatif lebih murah dan ini akan di-blended dengan dana bank yang ditangkap dari masyarakat yang relatif mahal. Dilakukanlah sebuah financial engineering di sana sedemikian rupa untuk kemudian menawarkan dana yang tersedia secara murah dan dengan jangka waktu semasa kredit mereka.

Bagaimana dengan masyarakat yang bekerja di sektor non formal? Adakah skema khusus untuk mereka?

Kalau yang non-bankable, yang penting menurut saya adalah bagaimana mereka bisa dikelompokkan. Kalau ini problem solving-nya ya. Dikelompokkan kemudian dibantu dengan sebuah supervisi kepada mereka, supaya mereka menjadi bankable dengan cara tanggung renteng. Karena ada cara mekanisme itu. Lalu ada

18

Page 19: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

perkuatan organisasi diantara para debitur itu, yang akan meyakinkan bank.

Visi - Kemenpera adalah "Setiap Keluarga Indonesia menghuni Rumah yang layak huni", bagaimana dengan kriteria layak huni ini?

Pertama. Rumah yang layak huni itu secara fisik memenuhi rasio luas per orang. Dalam hal ini setidak-tidaknya 9 meter persegi. Luas minimal 36 meter persegi karena orientasinya adalah untuk 4 orang. Itu sudah cukup bagus.

Kedua. Ada supporting-nya, dalam hal ini adalah dengan tersedianya koneksi rumah itu dengan PSU di lingkungannya. Kemudian koneksitasnya dengan infrastruktur makro, ini dari sisi fisik.

Ketiga. Memenuhi syarat-syarat kesehatan. Tidak mengancam bahaya buat penghuninya termasuk anak-anak.

Keempat. Sisi fisik lain yang juga perlu diperhatikan adalah dari desain organisasi ruangnya, yang memungkinkan ada sirkulasi udara yang baik sehingga menyehatkan.

Kelima. Memenuhi kriteria tata ruang dan zonasi sebuah daerah, sehingga jika dibangun tidak menjadi persoalan dikemudian hari. Dari sisi non fisik, rumah ini adalah untuk dalam rangka membangun sebuah keluarga. Keluarga yang sejahtera, keluarga yang dimana

bisa menumbuhkan nilai-nilai yang kemudian bisa membentuk sebuah masyarakat dan akhirnya terbentuklah sebuah bangsa. Jadi janganlah rumah itu membuat orang menjadi sumpek, sehingga orang

Saya lebih menghargai orang yang cepat mengambil keputusan dari pada tidak mengambil keputusan karena takut salah. Lebih bagus mengambil keputusan dengan cepat sekalipun salah, sebab kalau dia semakin cepat semakin tahu juga kalau dia itu salah. Jadi semakin cepat juga kita perbaiki, tapi kalau sudah lama-lama salah pula...wah runyam kita. Saya suka dengan cepat...cepat...cepat.

Yang kedua, kalau sudah bisa cepat tentu harus tepat, itu menjadi efektif kecepatannya. Tapi kalau cepat ternyata tidak tepat, efektifitasnya agak berkurang tetapi lebih jauh masih lebih bagus dibandingkan lambat.

Yang ketiga mereka harus mau belajar. Kita adalah learning organization yang senantiasa membuka diri, tidak merasa benar sendiri, tidak merasa hebat sendiri, tidak merasa dapat menyelesaikan masalah sendiri. Pasti ada share orang di sana, pasti ada saham orang lain dalam menyelesaikan masalah. Jadi jangan posesif. Posesif itu nggak bagus. Yang bagus ownership...ownership yang meluas bukan posesif yang seperti itulah. Seperti itulah yang saya inginkan.

Yang terakhir apakah Bapak pernah bercita-cita menjadi seorang Menteri? Kalau boleh tau apa cita-cita Bapak sebenarnya?

Saya tidak pernah bermimpi menjadi menteri dan sebenarnya saya ingin jadi dokter...ha...ha...ha...

Saya lebih menghargai orang yang

cepat mengambil keputusan dari pada

tidak mengambil keputusan karena

takut salah

tidak bisa berkreasi, orang tidak bisa belajar, orang tidak bisa respect satu sama lain. Yang muncul itu adalah kegaduhan, yang muncul adalah hati yang panas - emosional, dan ini tidak baik dalam rangka membentuk sebuah bangsa. Itu kira-kira bentuk mimpi saya yang disebut dengan rumah yang sejahtera. Dari situlah terbentuk keluarga, dibentuk anak-anak yang sehat, anak-anak yang jadi andalan bangsa di masa depan.

Iklim organisasi apa yang diinginkan dalam internal Kemenpera untuk mendukung pemikiran Bapak?

Saya mau organisasi di tempat saya itu yang cepat...harus speed...speed...speed...mereka harus cepat tanggap, harus cepat mengambil keputusan.

19

Edisi 1 Tahun 2010

Page 20: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

Wacana

Pengertian dan Ciri Pokok Hakikat HAM

HAM didefinisikan sebagai hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya, yang diberikan langsung oleh Tuhan. Jika hak tersebut terabaikan maka manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Sekilas tentangPerumahan sebagai Hak Asasi ManusiaOleh Oswar Mungkasa*

Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, ialah hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir hak-hak asasi lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini, hak asasi manusia lainnya sulit akan ditegakkan.

Beberapa ciri pokok hakikat HAM yaitu (i) HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM

Pembangunan perumahan di

Indonesia telah berlangsung

lama bahkan jauh sebelum

era kemerdekaan. Namun hasilnya

masih belum dapat menuntaskan

‘backlog’, yang saat ini telah

mencapai sekitar 7,4 juta rumah

tangga yang belum menempati

rumah yang layak. Ditengarai salah

satu faktor penyebabnya adalah

masih kurangnya pemahaman

bahwa perumahan merupakan

bagian dari hak asasi manusia.

Tulisan ini merupakan bagian dari

upaya advokasi dengan mencoba

menjelaskan konsep perumahan

sebagai hak asasi manusia. Dimulai

dengan konsep hak asasi itu sendiri,

kemudian perumahan sebagai

bagian dari hak asasi. Dilengkapi

dengan sejauh mana internalisasinya

dalam peraturan di Indonesia.

Sumber foto : Kemenpera

20

Page 21: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

adalah bagian dari manusia secara otomatis; (ii) HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa; (iii) HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM (Mansyur Fakih, 2003).

Pengakuan Internasional

The International Covenant on Economical and Social Rights (untuk selanjutnya disingkat CESCR) telah disusun dan disepakati sebagai bagian dari Hukum HAM Internasional (The International Bill of Rights) dengan maksud tidak lain adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia sehingga manusia dapat hidup sebagai manusia seutuhnya, bebas, aman, terlindungi dan hidup sehat. Hak untuk hidup sebagai hak yang paling kodrati tidak akan dapat pernah tercapai kecuali semua hak-hak dasar yang dibutuhkan ketika manusia hidup seperti “hak untuk bekerja, makan, rumah, kesehatan, pendidikan, dan budaya” dapat tercukupi (adequately) dan tersedia (available) bagi setiap orang.

Pasal 11 Ayat (1) CESCR menyatakan bahwa The States Parties of the present Covenant recognize the right of everyone to an adaquate standard of living for himlself and his family,

mengakui hak setiap warga negara atas standar hidup yang layak yaitu meliputi kecukupan atas makanan, pakaian dan perumahan serta senantiasa meningkatkan perbaikan kondisi penghidupan secara terus-menerus. Bahwa kata “recognize” atau mengakui atas hak setiap warga negara untuk mendapatkan standar hidup yang layak baik kecukupan makanan, pakaian, dan perumahan tersebut memiliki makna membebani kewajiban kepada negara yaitu “the obligation to respect” (kewajiban negara untuk menghormati), “the obligation to protect” (kewajiban untuk melindungi), “the obligation to promote (kewajiban untuk menyosialisasikan), “the obligation to fullfill” (kewajiban untuk memenuhi) hak-hak yang terkandung dalam kovenan CESCR melalui langkah-langkah yang nyata (Cekli Setya Pratiwi, 2009).

Konteks Indonesia

Sementara itu, untuk menunjukkan penghargaan bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengemban tanggungjawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia, maka bangsa Indonesia secara sadar bahkan telah mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

including adequate food, clothing and housing, and to the continous improvement of living conditions. The State Parties will take appropiate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect essential importannce of international co-operation based on free consent. Terjemahan bebasnya adalah negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak untuk dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk kecukupan pangan, pakaian, perumahan yang layak dan atas perbaikan kondisi penghidupan yang bersifat terus menerus. Negara-negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan perwujudan hak ini.

Implikasi dari ketentuan Pasal 11 Ayat (1) CESCR di atas adalah bahwa bagi setiap negara yang menjadi peserta atau meratifikasi kovenan ini (termasuk Indonesia), memiliki kewajiban untuk

HAMtidak perlu diberikan,

dibeli ataupundiwarisi

21

Edisi 1 Tahun 2010

Page 22: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

Wacana

XVII/MPR/I998 tentang Hak Asasi Manusia. Di samping itu, pengaturan mengenai hak asasi manusia pada dasarnya sudah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang yang mengesahkan berbagai konvensi internasional mengenai hak asasi manusia. Kita juga patut bersyukur bahwa jauh sebelumnya, konsep hak asasi manusia sebenarnya telah tercantum dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia mulai dari UUD 1945 yang awal sampai pada UUD 1945 amandemen. Khusus pada Perubahan Kedua UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus Tahun 2000, terdapat beberapa pasal terkait HAM yang mengalami perubahan dan penambahan. Pada perubahan kali ini, UUD 1945 dinilai lebih rinci dalam mengatur dan menjamin perlindungan HAM dibanding sebelumnya. Lebih jelasnya terkait dengan hak atas rumah, UUD 1945 khususnya Pasal 28H Ayat (1) disebutkan bahwa : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Walaupun pemahaman ‘hak bertempat tinggal’ bisa saja sedikit berbeda, lebih luas atau lebih sempit, dibanding ‘hak atas perumahan”, yang diterjemahkan sebagai seseorang dapat saja menghuni rumah meskipun dia tidak memiliki rumah tersebut. Dalam kondisi sosial masyarakat yang komunal seperti di Indonesia, masih banyak ditemui rumah tangga yang tinggal bersama dengan keluarga besarnya.

Konsep yang ada dalam UUD 1945 Pasal 28H tersebut sebenarnya hanya mengulang ketentuan yang ada dalam Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memang lebih dulu dibuat (satu tahun sebelum amandemen Pasal 28 dilakukan). Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, khususnya Bagian Kesatu Hak Untuk Hidup Pasal 9 Ayat (1), (2), dan (3) dinyatakan bahwa (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya; (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia sejahtera, lahir dan batin; (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sementara yang mengacu pada perumahan adalah pasal 40 yang menyatakan setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Sebenarnya Undang Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman masih lebih maju. Disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/a tau menikmati dan/a tau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. Bahkan diatur lebih jauh lagi tidak hanya hak tetapi juga kewajibannya, yaitu dalam ayat 2 disebut setiap warga negara mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk berperan serta dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Jelas bahwa rumah yang layak menjadi hak setiap warga negara Indonesia.

Bahkan sejalan dengan perkembangan dunia internasional, pemerintah Indonesia telah

meratifikasi kovenan internasional tentang hak ekonomi, sosial, budaya melalui UU Nomor 11 Tahun 2005 sehingga negara harus memenuhi hak masyarakat termasuk kebutuhan akan perumahan.

Tanggungjawab Pemerintah

Berdasar komentar umum Nomor 15 dari Komite PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya bahwa hak atas rumah sebagaimana hak asasi lainnya menghasilkan tiga tipe kewajiban bagi negara yaitu kewajiban menghargai (to respect), kewajiban melindungi (to protect), dan kewajiban memenuhi (to fulfil).

Kewajiban menghormati. Kewajiban ini mengharuskan negara tidak mengganggu baik langsung maupun tidak langsung keberadaan hak atas rumah. Kewajiban termasuk misalnya tidak membatasi akses kepada siapapun.

Kewajiban melindungi: mengatur pihak ketiga. Kewajiban ini mengharuskan negara untuk menghalangi campur tangan pihak ketiga dengan cara apapun keberadaan hak atas rumah. Pihak ketiga termasuk individu, kelompok, perusahaan dan institusi yang dibawah kendali pemerintah. Kewajiban termasuk mengadopsi regulasi yang efektif.

Kewajiban memenuhi: fasilitasi, promosi dan penyediaan. Kewajiban ini mengharuskan pemerintah mengambil langkah untuk memenuhi hak atas rumah.Hal ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28I Ayat (4) bahwa pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara khususnya

2222

Page 23: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

pemerintah. Bagaimana bentuk tanggungjawabnya?. Hal tersebut diatur dalam pasal 27 Undang Undang Nomor 4 tahun 1992, yang menyebutkan bahwa pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, dan kemudahan kepada masyarakat baik dalam tahap perencanaan maupun dalam pelaksanaan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas permukiman.

Bagaimana dengan pemerintah daerah? Sebenarnya penentu utama tercapainya hak atas rumah sebagai hak asasi manusia berada ditangan pemerintah daerah. Komentar Umum PBB Nomor 15 menegaskan bahwa pemerintah pusat harus memastikan bahwa pemerintah daerah mempunyai kapasitas baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Pemenuhan Hak

Komite Hak Ekonomi Sosial Budaya memberikan penjelasan terhadap ketentuan Pasal 11 CESCR tentang apa yang dimaksud ”adequate housing”. The Committee has defined the term ”adequate housing” to the comprise security of tenure, availability of services, affortability, habitability, accessibility, location and cultural adequacy.

Dengan demikian, terhadap kewajiban negara khususnya Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka menjamin

pemenuhan hak atas rumah setidak-tidaknya dapat diukur menggunakan 6 (enam) indikator yaitu (1) sifat kepemilikan haknya (security of tenure), (2) ketersediaan pelayanannya (availability of services), (3) keterjangkauan daya beli masyarakatnya (affordability), (4) kelayakan sebagai tempat tinggal (habitability),(5) adanya peluang bagi setiap orang (accessibility), serta (6) kesiapan lokasi dan daya dukung budaya (location and cultural adequacy). Oleh karena itu, peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan hak rumah atas warga daerahnya tidak boleh sekedar memperhatikan satu atau dua indikator saja dari keenam indikator di atas, melainkan seharusnya memperhatikan pemenuhan semua indikator.

Agenda ke Depan

Pada kenyataannya, tidak mudah untuk memenuhi kewajiban pemerintah tersebut. Sejumlah faktor dibutuhkan untuk memastikan rumah sebagai hak asasi terpenuhi. Pertama, pemerintah harus memiliki regulasi dan intitusi yang efektif, termasuk otoritas publik yang mempunyai mandat jelas yang dibekali sumber dana dan

sumber daya manusia memadai. Kedua, informasi dan pendidikan. Ini dibutuhkan untuk memastikan pembangunan perumahan yang transparan dan bertanggungjawab. Masyarakat harus mengetahui dan memahami hak mereka. Tentunya sebaliknya juga mereka harus tahu kewajibannya. Di lain pihak, otoritas publik juga harus mengetahui kewajibannya. Ketiga, dialog multi pihak. Dialog ini melibatkan berbagai pihak mulai dari swasta, LSM, masyarakat miskin, yang dapat berkontribusi dalam proses perencanaan, pembangunan dan pengelolaan perumahan. Hal ini dapat menjadikan otoritas publik lebih bertanggungjawab dan transparan. Keempat, menjadikan pemerintah daerah sebagai ujung tombak. Seringkali aktor utama dari pembangunan perumahan terlupakan. Berdasarkan regulasi yang ada, pemerintah daerah lah yang saat ini menjadi pihak yang bertanggungjawab. Menjadi pertanyaan penting, sejauh mana konsep rumah sebagai hak asasi manusia telah dipahami oleh pengambil keputusan di daerah. Jika itu saja belum terlaksana, jangan berharap banyak bahwa resolusi PBB tersebut akan berdampak bagi pengurangan angka backlog di Indonesia. Kelima, internalisasi konsep rumah sebagai hak asasi manusia kedalam dokumen perencanaan pemerintah daerah, semisal rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Secara eksplisit dinyatakan dan dijadikan indikator kinerja perumahan.*bekerja di Direktorat Permukiman dan Perumahan, Bappenas

Tiga tipe kewajiban

negara yaitu

menghargai

(to respect), melindungi

(to protect), dan

memenuhi (to fulfil)

23

Edisi 1 Tahun 2010

Page 24: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

Liputan

Kemenpera - BPKP Jalin Kerjasama Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

Perjanjian kerjasama Nomor 01/SKB/M/2010 dan Nomor MoU-136/K/

D2/2010 tersebut mengatur tentang Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Hadir dalam kegiatan itu sejumlah pejabat Eselon I, II, dan III di lingkungan Kemenpera dan BPKP.

Tujuan diadakannya penandatangan nota kesepahaman kerjasama ini adalah untuk memperkuat tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Kemenpera, khususnya bidang akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

“Adanya jalinan kerjasama ini diharapkan dapat menjadi dasar komitmen bersama untuk meningkatkan kuliatas penyelenggaraan

APBN dan menciptakan seluruh kegiatan Kemenpera yang tepat jumlah, tepat sasaran dan taat pada aturan,” ujar Menpera, Suharso Monoarfa dalam sambutannya.

Menpera menjelaskan, pernyataan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan yang diperoleh oleh Kemenpera dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu prestasi yang harus dipertahankan. Untuk itu, Menpera berharap seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kemenpera, khususnya satuan kerja agar tidak khawatir atau takut dalam bekerja selama pekerjaan dilakukan sesuai aturan yang ada.

Lebih lanjut, Menpera menambahkan, dirinya mengumpamakan penguatan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan good governance ibarat aliran darah ke jantung. Apabila ada hambatan tentu dapat membuat aliran darah tidak lancar.

“Tentunya diperlukan sebuah tindakan pencegahan sebelum muncul hambatan itu. Saya berharap hal ini bisa menguntungkan Kemenpera agar tetap bisa mempertahankan prestasi yang pernah diraih sebelumnya,” harapnya.

Adanya sejumlah kasus dugaan penyimpangan dana subsidi perumahan di Sulut dan Jawa Barat beberapa waktu lalu, ungkap Menpera, membuat dirinya merasa miris. Namun demikian, dirinya berharap hal itu tidak mempengaruhi kinerja Kementerian dalam program penyediaan rumah yang layak bagi masyarakat. Selain itu, Kemenpera akan melakukan evaluasi mengenai kebijakan penyaluran dan verifikasi pemberian subsidi bagi masyarakat.

“Verifikasi penerima subsidi nantinya tidak akan dilakukan oleh pemerintah melainkan oleh bank. Saya harap dengan mekanisme kontrol intern dari bank dan pengawasan dari Kemenpera dapat membantu masyarakat sebagai penerima subsidi,” tandasnya.Sementara itu, Plt. Kepala BPKP, Kuswono Soeseno mengungkapkan, pihaknya berharap Kemenpera bisa lebih meningkatkan atau mempertahankan prestasi yang telah diraih selama ini. Adanya penghargaan WTP jangan sampai membuat Kemenpera menjadi terlena mengingat program yang dilaksanakan banyak menyentuh persoalan yang cukup penting bagi masyarakat.

24

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjalin kerjasama mengenai penguatan tata kelola kepemerintahan yang baik. Penandatanganan nota kesepahaman kerjasama itu ditandatangani oleh Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Suharso Monoarfa dan Plt. Kepala BPKP, Kuswono Soeseno di Ruang Prambanan, Kantor Kemenpera, Jakarta, Selasa (23/2).

Sumber foto : KemenperaAdanya penghargaan WTP jangan sampai

membuat Kemenpera menjadi terlena.

Page 25: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat selama lima tahun ke depan menargetkan

pembangunan perumahan sebanyak 2 juta rumah di Indonesia. Sebanyak 2 juta unit rumah yang direncanakan terdiri dari bangunan rumah vertikal atau rumah susun maupun rumah sederhana sehat (RSh) dan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Pemerintah selama lima tahun ke depan akan memastikan untuk tersedianya rumah sebanyak 2 juta unit,” ujar Menteri Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa saat melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan perumahan RSh yang dibangun oleh anggota Apersi di Perumahan Green Hill, Gresik, beberapa waktu lalu.

Untuk memenuhi target pembangunan itu, kata Menpera, pemerintah mengajak para pemangku kepentingan bidang perumahan seperti pengembang maupun pemerintah daerah (Pemda) untuk turut menyukseskan program itu. Salah satunya adalah dengan mengupayakan pembangunan rumah

yang layak huni dengan harga yang terjangkau, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun masyarakat berpenghasilan menengah (MBM).

Lebih lanjut, Menpera menjelaskan, jumlah kebutuhan rumah (backlog) di Indonesia berdasarkan data dari Bappenas adalah 7,4 juta. Adapun jumlah pertambahan kebutuhan rumah setiap tahunnya mencapai 710.000 unit. Angka backlog perumahan itu tentunya akan semakin bertambah setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia. “Oleh karena itu, saya berharap Pemda ke depan juga memiliki program pembangunan perumahan dan permukiman,” tandasnya.

Terkait dengan program pembangunan RSh, Menpera menegaskan bahwa Kementerian Perumahan Rakyat meminta Pemda untuk turut mengawasi proyek pembangunan itu. Dengan demikian, calon penghuni rumah mendapatkan informasi yang jelas mengenai hunian yang mereka beli. Selain itu, adanya pengembang dan para penghuni diharapkan juga mau melakukan penghijauan sehingga

lingkungan tempat tinggal akan semakin asri dan rindang.

“Isu perubahan iklim juga harus mendapat perhatian dari masyarakat maupun pengembang. Adanya penghijauan di setiap rumah diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang nyaman,” harapnya.

Sementara itu, Ketua DPD Apersi Jatim, Nurhadi mengungkapkan, Apersi Jatim siap mendukung program pemerintah dalam pemenuhan perumahan bagi masyarakat. Namun demikian, pihaknya juga meminta Pemda untuk mempermudah proses perijinan. “Jumlah backlog perumahan di Jatim saat ini mencapai sekitar 530.000 rumah. Untuk itu, Apersi berkomitmen untuk tetap membantu pemerintah dengan membangun RSh,” terangnya.

Nurhadi yang juga menjadi Direktur Graha Agung Kencana Group menyatakan, pihaknya siap membangun sekitar 200 rumah di atas lahan yang ada. Dari sekitar 10 hektar lahan yang dimilikinya, sekitar 2 hektar digunakan untuk pembangunan RSh.

Sebelumnya, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Gresik, Mohammad Najih menjelaskan, Pemda Gresik sudah mengakomodir kemudahan ijin pengembangan maupun pembangunan perumahan. Meskipun saat ini investasi di Gresik masih didominasi oleh pengembangan daerah kawasan industri seperti industri pengolahan, namun proyek properti juga berkembang pesat.

“Saat ini sudah banyak pengembang yang berinvestasi di Gresik. Di daerah Gresik Selatan jumlah pengembang yang membangun proyek perumahan mencapai 33 pegembang. Oleh karena itu, kami berharap masyarakat Gresik ke depan dapat memiliki rumah yang layak sehingga kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat,” tandasnya.

Pemerintah Targetkan

Rumah2 JUTA

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat selama lima tahun ke depan menargetkan pembangunan perumahan sebanyak 2 juta rumah di Indonesia. Sebanyak 2 juta unit rumah yang direncanakan terdiri dari bangunan rumah vertikal atau rumah susun maupun rumah sederhana sehat (RSh) dan diperuntukkan abagi masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

25

Edisi 1 Tahun 2010

Page 26: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

Kami Akan Terus Intervensi Pembangunan Perumahan Bagi MBR

Semakin bertambahnya jumlah penduduk sebuah negara tentunya berdampak pula

pada peningkatan kebutuhan rumah atau papan bagi masyarakatnya. Pemerintah dalam hal ini tentunya merupakan pihak yang bertanggung jawab atas salah satu kebutuhan dasar yakni papan selain sandang dan pangan. Hal itu tentunya menjadi sebuah tugas yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Diperlukan komitmen serta kerjasama yang kuat dari para pemangku kepentingan bidang perumahan.

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) sebagai salah satu lembaga yang mendapat tugas dalam hal penyediaan rumah bagi masyarakat akan terus melakukan intervensi terhadap program pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun masyarakat berpenghasilan menengah (MBM). Hal itu perlu dilakukan agar masyarakat yang ingin mendapatkan rumah layak huni dan harga yang terjangkau tidak masuk dalam mekanisme pasar dimana harga rumah serta suku bunga KPR yang ada saat ini cukup tinggi.

Menteri Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa saat memberikan sambutan pada acara Seminar Properti bertemakan Strategi dan Solusi Pembiayaan Properti dan perumahan 2010 yang diselenggarakan oleh Majalah Property & Bank di Auditorium Adhiyana, Wisma Antara, Jakarta, mengungkapkan, untuk

mewujudkan low cost housing yang harganya terjangkau oleh masyarakat, terang Menpera, maka pemerintah berusaha agar pembangunan rumah dapat dilakukan dengan biaya yang murah juga

“Diseluruh dunia tidak ada pemerintah yang tidak melakukan intervensi terhadap program perumahan bagi masyarakat. Untuk itu, pemerintah akan terus berupaya agar terwujud pembangunan perumahan dengan harga murah atau low cost housing,” kata Menpera.

Menpera mencontohkan, pembangunan rumah di Singapura sekitar 82 persen dilakukan oleh Housing Development Board (HDB). Sedangkan di Amerika Serikat, intervensi pembangunan perumahan dilaksanakan oleh Kementerian Housing and Urban Development.

Lebih lanjut, Menpera menuturkan, saat ini urusan perumahan pada dasarnya merupakan urusan wajib pemerintah daerah (Pemda). Namun demikian, pemerintah pusat juga terus melakukan koordinasi dengan Pemda untuk menyinergikan program pembangunan perumahan.

“Sektor perumahan di Indonesia memang belum memberikan kontribusi yang terlalu besar terhadap pembangunan. Untuk itu, saya berharap perumahan ke depan tidak hanya menjadi barang konsumsi tapi menjadi barang investasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan pembangunan negara,” tandasnya.

“Di seluruh dunia

tidak ada pemerintah

yang tidak melakukan

intervensi terhadap

program perumahan

bagi masyarakat. Untuk

itu, pemerintah akan

terus berupaya agar

terwujud pembangunan

perumahan dengan harga

murah atau low cost

housing,”

Liputan

26

Page 27: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

DWP Kemenpera Ikuti Jalan Santai

Peringatan Hari Kartini 2010

Dharma Wanita Persatuan Kementerian Perumahan Rakyat mengikuti jalan

santai Kegiatan Damai Perempuan Bersatu yang diselenggarakan, Dharma Wanita Pusat bekerjasama dengan United Nations Millennium Campaign, Minggu (25/4). Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Kartini 2010. Peringatan Hari Kartini tahun ini mengambil tema Perempuan Menatap Kedepan.

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Gumelar dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini merupakan momentum yang tepat untuk merevitalisasi semangat dan komitmen kaum perempuan Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa di segala bidang sebagaimana dijabarkan dalam target Millenium Development Goals (MDGs).

Linda Gumelar juga mengatakan rangkaian kegiatan sebagai bagian dari upaya menyerbarluaskan dan meningkatkan pemberdayaan perempuan di Indonesia, baik

yang telah dilakukan selama ini, maupun yang akan dikembangkan. Kegiatan ini adalah kolaborasi antarsemua elemen masyarakat, khususnya perempuan, dalam mendukung upaya-upaya tercapainya suatu masyarakat yang berpengetahuan, independen

dan sejahtera. Rangkaian kegiatan ini juga diharapkan menjadi momentum bagi penyusunan dan implementasi dari program-program kerja nyata yang berkesinambungan dalam mencapai tujuan

Kegiatan jalan sehat dalam rangka peringatan Hari Kartini 2010 ini dihadiri oleh seluruh Dharma Wanita Persatuan dari Kementerian/Lembaga, yang mengambil rute Monas hingga Bundaran HI.

Dalam kesempatan yang sama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Perumahan Rakyat juga melakukan pertemuan rutin bulanan dan koordinasi yang dihadiri oleh Penasihat DWP Kemenpera Carolina Monoarfa dan Ketua DWP Kemenpera Tuti Iskandar Saleh beserta segenap jajaran kepengurusan DWP Kemenpera.

Sumber Foto : Humas Kemenpera

Peringatan

Hari Kartini

mengambil tema

Perempuan

Menatap

Kedepan

27

Edisi 1 Tahun 2010

Page 28: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

Liputan

2019, Indonesia Targetkan 30 % Kota Tanpa Permukiman Kumuh“Indonesia mentargetkan pada tahun 2019, 30 persen kota harus tanpa permukiman kumuh,” ujar Menteri Negara Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Nasional bertemakan Perencanaan Dalam Era Demokrasi dan Otonomi Daerah yang diselenggarakan oleh ITB di Auditorium CC Timur ITB, beberapa waktu laluMenpera menuturkan, salah satu target MDG’s pada tahun 2020 adalah perbaikan permukiman kumuh dan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk itu, pemerintah saat ini akan terus meningkatkan program yang ada seperti urban

Pemerintah Indonesia

menargetkan penyelesaian

masalah permukiman kumuh

akan selesai pada tahun 2019

mendatang. Oleh karena itu,

seluruh pemerintah daerah

diharapkan dapat berperan aktif

dalam melakukan perencanaan

dan pembangunan perumahan

layak huni untuk mengurangi

jumlah kawasan kumuh yang ada

di wilayahnya.

renewal di seluruh wilayah Indonesia. Program itu juga akan menjadi program prioritas dalam hal pengembangan dan pembangunan bagi kota-kota besar di tanah air.

“Saya berharap pada saat itu pemerintah daerah telah menyelesaikan Perda Tata Ruang yang pararel dengan perencanaan pembangunan perumahan. Program pembangunan perumahan itu juga harus dilakukan secara konvergen dengan target nasional tanpa mengabaikan aspirasi, budaya dan kearifan lokal,” tandasnya.

Lebih lanjut, Menpera menambahkan, dirinya juga optimis sektor perumahan memiliki peluang

menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Meskipun sampai tahun 2008 lalu kontribusi sektor perumahan terhadap PDB baru sebesar 1,3 triliun rupiah atau sekitar 2,7 persen terhadap PDB. Namun sektor perumahan di Indonesia relatif tumbuh cukup stabil dalam lima tahun trerakhir yang rata-rata tumbuh sekitar 8,5 persen. “Kontribusi sektor perumahan terhadap kesempatan kerja tidak hanya terkait langsung, melainkan pula mendorong permintaan tenaga kerja di bidang lain. Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa terdapat tidak kurang dari 100 bidang dan keahlian terkait sektor perumahan dan permukiman,” jelasnya.

28

Sumber foto : Kemenpera

Page 29: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

Liputan

2019, Indonesia Targetkan 30 % Kota Tanpa Permukiman Kumuh“Indonesia mentargetkan pada tahun 2019, 30 persen kota harus tanpa permukiman kumuh,” ujar Menteri Negara Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Nasional bertemakan Perencanaan Dalam Era Demokrasi dan Otonomi Daerah yang diselenggarakan oleh ITB di Auditorium CC Timur ITB, beberapa waktu laluMenpera menuturkan, salah satu target MDG’s pada tahun 2020 adalah perbaikan permukiman kumuh dan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk itu, pemerintah saat ini akan terus meningkatkan program yang ada seperti urban

Pemerintah Indonesia

menargetkan penyelesaian

masalah permukiman kumuh

akan selesai pada tahun 2019

mendatang. Oleh karena itu,

seluruh pemerintah daerah

diharapkan dapat berperan aktif

dalam melakukan perencanaan

dan pembangunan perumahan

layak huni untuk mengurangi

jumlah kawasan kumuh yang ada

di wilayahnya.

renewal di seluruh wilayah Indonesia. Program itu juga akan menjadi program prioritas dalam hal pengembangan dan pembangunan bagi kota-kota besar di tanah air.

“Saya berharap pada saat itu pemerintah daerah telah menyelesaikan Perda Tata Ruang yang pararel dengan perencanaan pembangunan perumahan. Program pembangunan perumahan itu juga harus dilakukan secara konvergen dengan target nasional tanpa mengabaikan aspirasi, budaya dan kearifan lokal,” tandasnya.

Lebih lanjut, Menpera menambahkan, dirinya juga optimis sektor perumahan memiliki peluang

menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Meskipun sampai tahun 2008 lalu kontribusi sektor perumahan terhadap PDB baru sebesar 1,3 triliun rupiah atau sekitar 2,7 persen terhadap PDB. Namun sektor perumahan di Indonesia relatif tumbuh cukup stabil dalam lima tahun trerakhir yang rata-rata tumbuh sekitar 8,5 persen. “Kontribusi sektor perumahan terhadap kesempatan kerja tidak hanya terkait langsung, melainkan pula mendorong permintaan tenaga kerja di bidang lain. Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa terdapat tidak kurang dari 100 bidang dan keahlian terkait sektor perumahan dan permukiman,” jelasnya.

28

Sumber foto : Kemenpera

Kemenpera Akan Koreksi Harga Jual Rumah

Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) akan

melakukan koreksi terhadap harga jual rumah yang ada saat ini. Salah satu upaya pengoreksian harga jual, khususnya rumah sederhana, dilakukan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang ada di setiap daerah. Hal itu disampaikan Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Direktur Pemasaran Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia yang diselenggarakan Kedeputian Bidang Pembiayaan Kemenpera bekerjasama dengan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) di Ballroom, Hotel Grand Flora Kemang, Jakarta, Rabu (16/12). Harga jual rumah ke depan akan kami sesuaikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang dikeluarkan oleh BPS. Jika saat ini harga RSh di patok Rp 55 juta, maka tidak tertutup kemungkinan harganya disesuaikan, ujar Menpera. Tampak hadir dalam kegiatan itu, Deputi Menpera Bidang Pembiayaan, Tito Murbaintoro serta para pejabat di lingkungan Kemenpera serta perwakilan dari 16 BPD.

Menpera menjelaskan, pemerintah ke depan akan menyesuaikan harga jual rumah sesuai dengan kondisi

yang ada di daerah. Pasalnya, harga tanah serta bahan-bahan bangunan antara satu daerah dengan daerah lainnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, tentunya harga jual rumah tidak bisa disamakan. Adanya IKK, kata Menpera, akan dijadikan sebagai dasar berapa sebenarnya harga jual rumah yang bisa dijangkau oleh masyarakat.

Menpera mencontohkan, harga tanah dan bahan bangunan di Papua dan pulau Jawa tentunya berbeda. Dan tidak tertutup kemungkinan harga tanah dan bahan bangunan lebih mahal dibandingkan dengan yang ada di pulau Jawa. Lebih lanjut, Menpera menuturkan, Kemenpera ke depan juga akan berupaya untuk menurunkan suku bunga KPR dengan Program Tabungan Perumahan (Taperum). Dalam hal ini, Menpera mengajak pemerintah daerah (Pemda) untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk pembiayaan perumahan yang murah dan terjangkau. Perumahan, kata Menpera, merupakan lokomotif pembangunan di daerah.

Untuk itu, melalui Taperum, Pemda dapat menghimpun dana untuk pembiayaan pembangunan rumah bagi MBR. Misalnya saja dengan menghimpun dana lauk pauk dari PNS untuk disisihkan sebagian untuk ditabung. Tentu dalam jangka panjang, tabungan tersebut dapat digunakan untuk pembangunan rumah bagi PNS. Dengan penghimpunan sekitar Rp.10.000 dari dana lauk pauk para PNS, Pemda dapat menghimpun dana yang cukup besar. Tentunya nanti tabungan para PNS itu harus dikembalikan dengan pembiayaan pembangunan rumah PNS. Dan Taperum juga bisa dilakukan dengan membuat Perda di masing-masing daerah, terangnya.

Kemenpera ke depan juga akan berupaya untuk

menurunkan suku bunga KPR dengan Program

Tabungan Perumahan

(Taperum)

29

Edisi 1 Tahun 2010

Page 30: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

Liputan

Dikaji, Pembangunan Rusunawa

di Pinggir Rel KA

Menpera Suharso Monoarfa (kanan) bersama Menko Kesra Agung Laksono tiba di Stasiun Kota setelah meninjau kawasan perumahan kumuh di sepanjang rel kereta api dengan menggunakan Kereta Wijaya Kusuma.

“Kami tidak ingin pembangunan Rusunawa di Jakarta yang telah dibangun tidak digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa kepada sejumlah wartawan sesuai melakukan peninjauan lapangan terkait program penataan kawasan kumuh di sepanjang rel KA di Jakarta, Kamis (25/3).

Dalam peninjauan tersebut, selain Menpera tampak hadir pula Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto dan Menteri Sosial Salim Segaf Aljufri, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, Deputi Menpera Bidang Perumahan Swadaya, Kriya Arsjah serta para pejabat dari Kementerian terkait lainnya.

Menurut Menpera, pihaknya ke depan akan mengkaji lokasi yang disiapkan oleh Pemda DKI Jakarta untuk Rusunawa tempat relokasi warga yang tinggal di pinggir rel. Rusunawa itu diharapkan bisa dibangun di lokasi yang strategis dan dekat dengan aktifitas warga.

Menpera menjelaskan, tingginya tingkat kepadatan penduduk serta makin sulitnya lahan untuk perumahan di Jakarta membuat masyarakat banyak yang memilih tinggal di kawasan kumuh. Mereka bahkan membangun rumah di pinggir rel sehingga laju kereta api menjadi terhambat.

Lebih lanjut, Menpera menuturkan, berdasarkan hasil peninjauan kawasan kumuh bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dengan menggunakan kereta api

mulai dari Stasiun Tanjung Priuk ke Stasiun Jakarta Kota, dirinya melihat bahwa padatnya lingkungan di pinggir rel KA membuat pemerintah sulit merelokasi masyarakat.

“Kalau melihat hasil peninjauan tadi sepertinya sulit untuk membangun Rusunawa di sekitar rel KA,” tandasnya.

Menpera menerangkan, pihaknya tidak ingin Rusunawa yang telah dibangun oleh pemerintah tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Menpera mencontohkan, bangunan Rusunawa di Marunda yang tidak dimanfaatkan masyarakat karena lokasinya jauh dari permukiman dan tempat beraktifitas warga. Sedangkan lokasi untuk pembangunan Rusunawa minimal harus memiliki luas sekitar 3.500 meter persegi.

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) sedang melakukan kajian mengenai lokasi yang tepat untuk pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) untuk merelokasi warga yang tinggal di pinggir rel kereta api (KA). Untuk itu, Kemenpera meminta pemerintah daerah (Pemda) DKI Jakarta untuk menyediakan lahan pembangunan Rusunawa tersebut.

30

Sumber foto : Kemenpera

Page 31: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

Menpera Tidak Main-main

Tangani Perumahan Bagi Prajurit

Dalam menangani masalah perumahan bagi prajurit, Kementerian Perumahan

Rakyat (Kemenpera) berkomitmen untuk serius dan tidak main-main Hal tersebut diungkap Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Suharso Monoarfa dalam sambutannya di acara peresmian rusunawa (Komando Pasukan Khusus) Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur, Senin (8/2). Menpera didampingi Kepala Staf Angkatan Darat George Toisutta dan Komandan Jenderal Kopassus Brigjen Lodewijk Freidrich Paulus melaksanakan peresmian secara simbolis dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita di halaman rusunawa.

Terkait acara peresmian rusunawa ini, awalnya Menpera berharap Menteri Pertahanan dapat ikut menghadiri peresmian ini, untuk menunjukkan komitmen Kemenpera bahwa pengadaan rumah bagi prajurit ini dilaksanakan secara serius dan tidak main-main. Setelah peresmian rusunawa ini, Menpera menargetkan agar rusunawa Kopassus di Kandang Menjangan Surakarta pada tahun ini dapat selesai, demikian juga rusunawa di Ambon.

Dalam sambutannya, Menpera menuturkan Presiden menugaskan untuk mengatasi perumahan bagi prajurit. Sebanyak 560 rusun yang dianggarkan pada tahun 2010-2014 dan rencananya sebanyak 130 rusun akan diperuntukkan bagi prajurit TNI.

Menpera mengharap keluarga TNI terutama anggota Kopassus yang menghuni rusunawa ini dapat menunjukkan nilai-nilai sosial yang baik dalam bersosialisasi hidup di rusun. Sehingga diharapkan masyarakat dapat menjadikan contoh dan pedoman dari pengalaman keluarga Kopassus ini tentang bagaimana menghuni rumah susun yang baik. Mengenai konsep Rusunawa di lingkungan Kopassus ini, biaya sewa dan operasional lain sepenuhnya diserahkan untuk dikelola oleh Kopassus. Pembangunan tersebut diselesaikan dalam waktu 6 bulan dengan empat tingkat bangunan yang diperuntukkan bagi keluarga prajurit Kopassus yang masih mengontrak di luar Kesatrian Ahmad Yani Kopassus.Sementara, Panglima TNI Djoko Santoso dalam sambutannya yang dibacakan oleh KSAD Jenderal TNI George Toisutta, mengatakan menyambut baik program dan

pembangunan rusunawa khusus TNI yang dilakukan oleh pemerintah. George mengatakan bahwa sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, ada kaitan antara kesejahteraan dan profesionalitas prajurit."Salah satunya kebutuhan papan, ini perhatian bersama dan tantangan besar bagi TNI, dengan mengusahakan rumah sederhana, sehat, layak huni dan tak jauh dr tempat kerja, semoga ini meningkatkan kesejahteraan dan profesionalitas TNI," jelas George.“Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, kesejahteraan prajurit itu mutlak dan dijamin oleh negara. Untuk itu, pembangunan rusunawa Kopassus ini merupakan salah satu bukti bahwa pemerintah memperhatikan perumahan bagi prajurit,” tambah Suharso.Masyarakat yang berpenghasilan pas-pasan sulit untuk mendapatkan rumah sendiri, dikarenakan cicilan KPR terlalu tinggi. Kemenpera akan mereformasi cara membantu ini dengan berusaha mendapatkan suku bunga yg murah bagi perumahan, sehingga sejak awal konsumen akan membayar cicilan dengan harga yang sama. Hal ini juga akan diterapkan untuk konsumen dari prajurit.

Sumber foto : Kemenpera

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004,

kesejahteraan prajurit itu mutlak dan dijamin

oleh negara

31

Edisi 1 Tahun 2010

Page 32: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

Liputan

Pentingnya Program Pengadaan Rumah

Bagi PNS

P emerintah daerah (Pemda) ke depan diharapkan memiliki program pengadaan rumah

bagi para pegawai negeri sipil (PNS) di daerahnya masing-masing. Pasalnya, hingga saat ini baru sekitar 10 persen dari jumlah Pemda di seluruh Indonesia yang memiliki komitmen untuk mengadakan program pembangunan rumah khusus bagi PNS.

Hal itu disampaikan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa saat menghadiri peluncuran buku Bapertarum PNS berjudul Siapa Bilang PNS Susah Punya Rumah di Ruang Airlangga, Hotel Bumi, Surabaya.

“Dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di seluruh Indonesia, baru 10 persen yang memiliki komitmen

untuk pengembangan program pembangunan rumah bagi PNS,” katanya.

Menpera menuturkan, saat ini masih banyak PNS yang belum memiliki tempat tinggal sendiri. Mereka kebanyakan tinggal dengan mengontrak rumah sesuai kemampuan masing-masing. Guna mengatasi hal itu, Pemda perlu memiliki serta mendorong program Tabungan Perumahan (Taperum) yang bisa digunakan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Menpera menyatakan, program Tabungan Perumahan dapat disesuaikan dengan kondisi di daerah. Meskipun dilakukan secara sukarela, dengan menghimpun dana dari masyarakat, namun dalam

jangka waktu yang tidak terlalu lama, Pemda dapat menghimpun dana pembangunan yang cukup besar. Dengan demikian, dari Program Taperum suku bunga KPR bisa diturunkan. “Tahun 2010 pemerintah berencana untuk menghapus subsidi suku bunga KPR. Oleh karena itu, program Taperum diharapkan menjadi salah satu solusi untuk menurunkan suku bunga KPR yang relatif masih tinggi,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Tetap Bapertarum PNS, Alisjahbana, mengungkapkan dari sekitar 4,4 juta PNS, baru sekitar 1,5 juta PNS yang memiliki rumah sendiri. Padahal sekitar 75 persen dari PNS secara nasional banyak berada di daerah?. Diperlukan komitmen Kepala daerah untuk menyukseskan program pengadaan rumah bagi PNS. Padahal jika PNS telah memiliki rumah sendiri, mereka lebih tenang dalam bekerja dan tentunya berdampak pada peningkatan kualitas kinerja Pemda.

Alisjahbana selanjutnya menjelaskan Bapertarum PNS setidaknya memiliki delapan kebijakan yang dapat menjadi acuan bagi PNS yang ingin mendapatkan rumah. Kedelapan strategi itu antara lain, revitalisasi program, menyiapkan lembaga untuk melaksanakan Kepres, Cek dan Ricek Iuran PNS, verifikasi online, sms dan call center, revitalisasi kehumasan, pemberdayaan SDM dan apresiasi terhadap stakeholder.

Sumber foto : Kemenpera

32

Page 33: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

REI Siap Dukung Pemerintah Tingkatkan Pembangunan Rumah

Ketua Umum REI, Teguh Satria menjelaskan, REI ke depan akan terus

mendukung program perumahan pemerintah. Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah dapat memberikan dukungan serta kemudahan bagi para anggota REI yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan perumahan.

“REI akan terus mendukung program perumahan pemerintah. Untuk itu kami juga berharap pemerintah dapat mempermudah perijinan pembangunan bagi para pengembang,” ujar Teguh Satria pada kegiatan perayaan HUT REI ke-38 yang diselenggarakan di Hotel Gumaya, Semarang, Jum’at (5/3).

Lebih lanjut, Teguh menyatakan, dirinya juga berharap ke depan anggota REI bisa lebih kompak dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada dikemudian hari. Hal itu diperlukan agar REI bisa menunjukkan prestasi yang lebih baik dari tahun ke tahun baik.

Tahun depan, imbuh Teguh, REI mendapat kehormatan untuk menjadi penyelenggara FIABCI yang akan dilaksanakan di Hotel Grand Hyatt Bali pada tanggal 24 hingga 28 Mei. “Kami berharap melalui kegiatan itu (FIABCI) REI bisa lebih banyak menunjukkan prestasi serta mengenalkan potensi properti di Indonesia kepada pihak asing,” tandasnya.

Selain memaparkan tentang kesiapan REI menjadi penyelenggara FIABCI, dalam kegiatan itu DPP REI juga membentuk Badan Kehormatan REI. Pengukuhan Badan Kehormatan REI itu tercantum dalam SK DPP REI Nomor 003/KPTS/DPP REI/ III/2010. Adapun ketua Badan Kehormatan REI itu diketuai oleh Edwin K serta sejumlah perwakilan dari mitra kerja REI. Mantan Menteri Perumahan Rakyat KIB Jilid I, Mohammad Yusuf Asy’ari bahkan juga menjadi salah satu anggota Badan Kehormatan REI.

“Pembentukan Badan kehormatan REI itu dimaksudkan agar dapat memberikan pertimbangan serta rekomendasi serta tindakan administratif bagi anggota REI. Adapun penyelenggaraan HUT REI ke-39 akan dilaksanakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan,” terangnya

Sementara itu, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa berharap anggota REI dapat menciptakan iklim bisnis properti yang kondusif dan menjaga kekompakan antar anggota sehingga dapat mencapai target kinerja yang telah diprogramkan.

Menpera menjelaskan, peran REI dalam program pembangunan perumahan di Indonesia sangatlah penting. Selain kepengurusan REI,

yang tersebar di seluruh Indonesia, program-program perumahan yang dilaksanakan juga sesuai dengan program pemerintah khususnya Kementerian Perumahan Rakyat

Dalam kegiatan HUT REI ke-38 yang dipusatkan di Semarang itu setidaknya hadir sekitar lebih dari 500 anggota REI yang tersebar di seluruh Indonesia. Dirinya juga berharap pengembang yang tergabung dalam REI bisa terus meningkatkan pembangunan rumah bagi masyarakat Indonesia.

“Saya juga mengucapkan selamat HUT REI ke 38 serta terimakasih atas dukungan yang diberikan oleh anggota REI terhadap program kerja Kementerian Perumahan Rakyat. Saya harap ke depan REI akan menjadi lebih baik lagi serta melaksanakan program-program perumahan bagi masyrakat,” harapnya.

Sumber foto : Kemenpera

33

Edisi 1 Tahun 2010

Page 34: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

Kemenpera Capai Target Program 100 Hari

Selama 100 hari masa kerja pada Kabinet Indonesia Bersatu II, Kementerian Perumahan Rakyat telah berhasil melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Berbagai pencapai an kinerja tersebut diantaranya meningkatkan tingkat hunian Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang sudah dibangun oleh pemerintah dalam lima tahun terakhir dan melakukan evaluasi terhadap efektifitas dan peningkat an fungsi keberadaan Rusunawa dan Rusunami sebagai solusi atas permasalah penyediaan kebutuhan rumah di perkotaan.

Menpera Suharso Monoarfa me-nga takan, untuk meningkatkan kinerja dari kementerian yang dipimpinnya itu, dirinya bersa-ma dengan jajaran pimpinan di Kementerian Perumahan Rakyat juga berupaya untuk melakukan reformasi di bidang pembiayaan perumahan melalui mekanisme fasilitas likuiditas, serta terobosan kebijakan pertanahan dan perijinan.

“Kedepan pemerintah juga akan mengubah pola pembiayaan yang tadinya berupa pinjaman uang muka dan selisih bunga menjadi fasilitas likuiditas sehingga diharapkan suku bunga turun dan harga rumah menjadi lebih terjangkau,” ungkapnya.

Lebih lanjut Menpera Suharso Monoarfa mengatakan peme-rintah juga berusaha mengurangi biaya perijinan agar biaya produksi rumah dapat turun dan keterjangkauan masyarakat akan semakin tinggi, sehingga tercapai rumah murah dengan bunga murah. Untuk mendukung rencana kerja tersebut, dalam waktu dekat pemerintah bersama DPR RI juga akan membuat suatu Undang-Undang tentang perumahan dan permukiman

Sementara itu Ketua Umum DPP REI Teguh Satria berharap Undang-Undang tersebut dapat mengakomodir konsep tabungan perumahan nasional sehingga selama jangka panjang tersedia dana yang murah, sehingga akan lebih banyak masyarakat yang dapat meng akses rumah layak huniHal yang sama dikatakan oleh Direktur Kredit BTN Purwadi, BTN sebagai bank penyalur KPR mendukung kebijakan fasilitas likuiditas yang akan diterapkan pemerintah. Purwadi mengatakan dengan adanya bunga murah maka masyarakat akan lebih dapat menjangkau dan bank pun akan lebih banyak menyalurkan KPR. “Jika suku bunga dapat ditekan lebih rendah, maka bank akan lebih bergairah karena jika bunga ditekan masyarakat akan semakin mampu untuk mengangsur,” katanya.

Sumber foto: Kemenpera

Liputan

Kedepan pemerintah juga akan mengubah

pola pembiayaan yang tadinya

berupa pinjaman uang muka dan

selisih bunga menjadi fasilitas

likuiditas sehingga diharapkan suku bunga turun dan

harga rumah menjadi lebih

terjangkau

34

Page 35: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

Setiap orang memiliki

impian tersendiri atas

rumah yang dihuni.

Tentunya mereka menginginkan

rumah tersebut berasa nyaman

serta mempunyai tampilan

desain interior yang manis.

Namun demikian, banyak

orang berpikiran untuk bisa

mewujudkan rumah yang nyaman

memerlukan biaya yang mahal.

Padahal dengan mendesain

interior rumah, baik itu rumah

berukuran besar maupun kecil,

berdasarkan keinginan Anda

dan keluarga tercinta dengan

budget keuangan serta bahan-

bahan yang sederhana akan

menciptakan rumah idaman

yang dapat membahagiakan

kehidupan Anda.

1Buatlah rumah Anda senyaman mungkin dengan dekorasi yang tidak berlebihan. Aneka dekorasi

ruang yang berlebih akan membuat rumah Anda terlihat sempit dan kurang nyaman untuk ditinggali. Pilihlah dekorasi berupa furnitur yang sesuai dengan pemanfaatan ruang yang ada.

Gambar di bawah adalah contoh desain interior modern.

2Pilihlah warna cat tembok kesukaan Anda serta anggota keluarga lainnya. Adakan diskusi

dengan seluruh anggota kelurga di rumah tentang warna ruang yang ada. Sesuaikan ruang dengan warna cat tembok sehingga Anda dan anggota keluarga yang lain dapat menikmati dan lebih bersemangat dalam beraktifitas.

4Tanamlah tanaman-tanaman sebagai penghijauan di sekitar rumah. Jika rumah Anda tidak

terlalu luas, maka tanaman dalam pot-pot kecil yang diatur sedemikian rupa akan menambah asri kondisi rumah. Selain itu, tanaman penghijauan tentunya dapat menciptakan kesegaran di rumah Anda.

3Buatlah detail-detail tentang asal usul keluarga besar Anda. Mungkin bisa berupa foto-foto

keluarga, serta barang-barang yang sekiranya dapat membuat Anda teringat akan kampung halaman.

5Ajak anggota keluarga Anda yang lain untuk ikut memberikan masukan tentang dekorasi yang

mereka inginkan. Biarlah anak-anak Anda berkreasi di kamar mereka masing-masing. Kreasi mereka nantinya juga dapat membuat mereka ikut bertanggung jawab dan menjaga dekorasi yang dibuat. Hubungan yang harmonis antara Anda dan anggota keluarga merupakan desain terbaik bagi rumah idaman.

Selamat berkreasi.

Salam

Berikut beberapa tips praktis untuk mendesain rumah idaman :

5 Tips DesainInterior Rumah Idaman

Intermezzo

Sumber foto : Istimewa

Sumber foto : Istimewa

35

Edisi 1 Tahun 2010

Page 36: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

Menengok Lebih Dekat Taman Ayodya

Mari sejenak kita melepas penat setelah bekerja seharian atau mungkin

lembur yang menyebabkan kondisi tubuh menjadi kaku, terasa pegal dan mungkin saja menyebabkan keram otot.

Pertanyaannya sekarang adalah kemanakah kita akan pergi untuk merilekskan badan kita dan menyegarkan pikiran kita agar bisa menghasilkan kembali ide-ide yang gemilang.

Ya, jangan khawatir karena kami akan mengajak anda menuju sebuah taman. Sebagai kota Megapolitan

yang hampir sebagian besar wilayahnya dibangun gedung pencakar langit untuk lahan bisnis maupun perkantoran, masalah polusi yang mengganggu, dan juga masalah yang lainnya, kita masih bisa mendapati sebuah ruang terbuka hijau di kota yang sangat padat penduduknya ini.

Taman Ayodya, itulah nama ruang terbuka hijau itu. Dimanakah letak Taman Ayodya? Tidak jauh dari Blok M, di Jalan Barito, Jakarta Selatan. Di seberang Taman Ayodya terdapat Gereja Katolik Santo Yohanes. Agak lebih jauh lagi dari

Taman Ayodya yang dibangun pada lahan seluas 7.000 meter persegi itu berderet toko, bank, restaurant, tempat karaoke, dan café.

Patut kita acungi jempol upaya pemerintah kota DKI untuk membuka ruang terbuka hijau walaupun penuh dilema karena harus merelokasi warga yang telah lama menguasai tempat itu. Tempat bagi mereka mencari nafkah hidup dari berjualan ikan dan bunga.

Keberadaan fasilitas taman terlihat sudah memadai dengan adanya toilet dan tempat sampah. Keragaman tanamannya sendiri

Sumber foto : Arief Darmawan

Intermezzo

36

Page 37: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

sudah cukup memadai. Misalnya ada pohon sikat botol merah, kalau kita menggosokkan daunnya akan tercium wanginya seperti minyak kayu putih, ada pohon ketapang yang daunnya hijau rimbun, pohon cemara, kelapa gading, bunga kertas/bougainville, lidah mertua/Sansevieri yang mampu bertahan hidup pada rentang waktu suhu dan cahaya yang sangat luas, sangat resisten terhadap polutan, dan mampu menyerap 107 jenis polutan di daerah padat lalu lintas dan ruangan yang penuh asap rokok, ada tanaman lili paris/Chlorophytum comusum yang bisa menyerap segala jenis racun, pohon Palem, kelapa Gading dan banyak jenis lainnya.

Kepedulian Masyarakat Masih KurangWalaupun sepertinya pembuatan Taman Ayodya didasarkan kepada amanat undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) yang mengharuskan setiap kawasan perkotaan memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebe-sar 30 persen, namun tidak dapat diabaikan upaya perawatannya. Tanpa perawatan yang baik, Taman Ayodya lambat laun cepat rusak.

Namun demikian, berdasar pengamatan Inforum, pada waktu tertentu terlihat banyak sampah berserakan terutama sampah ma-kanan dan minuman. Kondisi ini sangat mengurangi kenyamanan dan keindahan taman. “Niat dari Pemerintah Kota untuk mencip-takan Taman ini sangatlah baik, semua orang bisa menikmatinya akan tetapi kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan san-gat kurang”. Ujar Pak Bejo, salah seorang pengunjung, yang ditemui Inforum. Pernyataan Pak Bejo diper-kuat oleh salah seorang petugas dari

Dinas Pertamanan yang menga-takan bahwa pada hari minggu sampah di Taman Ayodya mencapai dua kali lipat sampah pada hari-hari biasa. Hal ini dikarenakan pada Sabtu malam atau malam Minggu ramai dikunjungi kawula muda. Begitu pula para pedagang yang tidak mau kalah meramaikan malam minggu untuk mengais rejeki. Jadi, tak heran apabila sampah-sampah pada Minggu paginya berserakan dimana-mana. Sampah-sampah yang berasal dari Taman Ayodya ini dibuang ke TPA di Srengseng, demikian penuturan dari petugas Dinas Kebersihan DKI jakarta.

Tidak hanya soal kebersihan, ternyata berdasar pengamatan Inforum, terlihat beberapa tanaman yang rusak diinjak oleh para pengunjung taman. Apabila dibiarkan bisa jadi tanaman itu tidak akan tumbuh dengan baik.

Pengaturan dan Sanksi yang Jelas

Telah menjadi kelaziman bahwa

Sumber foto : Kemenpera

keberadaan dari sebuah taman bisa mendatangkan manfaat untuk semua orang. Terlebih lagi penduduk Kota jakarta yang ingin mencari Ruang Terbuka Hijau. “Keberadaan Taman ini bagi saya tepatnya merupakan sarana”, demikian tutur Lasimin seorang pedagang yang telah berjualan selama 18 tahun di jakarta. Keberadaan pedagang ini pun telah diatur pemerintah daerah. Sebagaimana penuturan Lasimin bahwa para pedagang tidak boleh berjualan lebih dari dua jam di Taman Ayodya ini dan itu pun hanya boleh dilakukan pada pagi hari dan kalau berjualan lebih dari dua jam akan diusir oleh Satpol PP.

Namun sepertinya aturan tinggal aturan. Penegakannya terlihat kurang konsekuen. Perlu pe-nerapan sanksi yang tegas sehingga kenyamanan dan kebersihan taman dapat tetap terjaga. Kalau tidak, Taman Ayodhya akan menjadi sejarah dalam waktu tidak terlalu lama. (Sri)

37

Edisi 1 Tahun 2010

Page 38: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

Pengelolaan Pengetahuan

Buku ini merupakan dokumen perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat untuk

periode 5 tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan 2014. Rencana strategis Kementerian Perumahan Rakyat, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2010-2014 bidang perumahan dan permukiman yang diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan pedoman dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

Buku Saku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman (Pocket Book National Mid-Term Development Plan Year 2010-2014, Housing and Settlement Sub Sector)

RPJMN 2010-2014 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan RPJPN

2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyusun Rencana Strategis K/L dan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah

Penerbit : Direktorat Permukiman dan Perumahan BappenasTebal : 88 HalamanJakarta 2010

Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014

Info Buku

dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Pembangunan subbidang perumahan dan permukiman tercantum dalam prioritas 3 dan prioritas 6 dari 11 prioritas nasional

Sebagai upaya menyebarluaskan kebijakan pemerintah terkait

perumahan dan permukiman baik di kalangan pemerintah sendiri maupun non-pemerintah, Direktorat Permukiman dan Perumahan Bappenas berinsiatif memperbanyak materi RPJMN 2010-2014 subbidang perumahan dan permukiman. Buku ini merupakan buku saku yang disajikan dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Inggris.

perumahan dan permukiman yang bersifat multisektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah di tingkat pusat dan daerah, swasta dan masyarakat. Dalam buku ini tergambar grand design Kementerian Perumahan Rakyat dalam pembangunan perumahan dan permukiman 5 tahun ke depan yang berisi kondisi umum pembangunan perumahan dan permukiman dewasa ini serta potensi dan permasalahannya. Selain itu buku ini juga berbicara mengenai visi dan misi pembangunan

perumahan dan permukiman ke depan serta arah kebijakan dan strategi nasional. Selanjutnya buku ini menjelaskan target dan kebutuhan pendanaan pembangunan perumahan dan permukiman Tahun 2010-2014. Buku ini sangat bermanfaat tidak hanya bagi Unit kerja di Kementerian Perumahan Rakyat tetapi juga Pemerintah daerah sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang perumahan dan permukiman di unit kerjanya. Termasuk juga pemangku kepentingan lainnya.

Penerbit : Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan RakyatTebal : 26 Halaman Jakarta 2010

3838

Page 39: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

Rumah merupakan kebutuhan yang paling mendasar setelah sandang dan pangan. Rumah dengan lingkungannya yang layak dan sehat merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 urusan perumahan telah menjadi salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah. Meskipun demikian, Pemerintah tetap memberikan prioritas tinggi sebagaimana disebutkan dalam RPJPN 2005–2025 dan RPJMN 2010–2014. Ditargetkan dalam kurun waktu 2010–2014 dapat dibangun 1.500.000 unit rumah baru. Pemenuhan target ini sudah barang tentu menjadi tanggung jawab bersama, Pemerintah Pusat–Pemerintah Daerah–Pelaku yang bergiat dalam pembangunan perumahan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka kedepan perlu digali kembali masukan-masukan dari semua

Sesuai dengan kesepakatan bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pendekatan yang akan dipakai untuk pemulihan dan rekonstruksi di Jawa Barat adalah pola penanggulangan Yogya, yang artinya masyarakat korban bencana didorong untuk bangkit mengembalikan

penghidupannya lebih baik, lebih tahan terhadap bencana dengan memanfaatkan dukungan

dari seluruh stakeholer dan pendampingan dari fasilitator. Untuk itu, dipersiapkan tenaga pendamping mahasiswa yang akan memfasilitasi seluruh proses pemulihan secara berkelompok untuk membangun rumah bagi Kepala Keluarga dengan menggunakan pola

Dasawisma.CD ini berisi bahan-bahan materi dan Buku

panduan pembangunan Rumah tahan gempa yang dilsusun oleh Kementerian Perumahan Rakyat dalam

acara Kegiatan Pelatihan Pembangunan Rumah Tahan Gempa yang ditujukan untuk para Fasilitator. CD ini sangat bermanfaat bagi masyarakat secara umum yang terlibat dalam advokasi masyarakat terkait antisipasi bencana gempa bumi. Materi dan modul-modul didalamnya mudah dipahami dan memberikan banyak solusi alternatif antisipasi gempa bumi.

pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian sasaran RPJMN 2010–2014 bidang perumahan rakyat, khususnya Program Tahun 2011.

Dalam rangka membangun Sinergi Pusat-Daerah-Pelaku guna percepatan pembangunan perumahan rakyat,

Kementerian Perumahan Rakyat merasa perlu untuk memfasilitasi pertemuan pemangku kepentingan penyelenggara pembangunan perumahan dalam skala nasional, sebagai sarana penyampaian informasi dan perumusan langkah terobosan pemecahan masalah pembangunan nasional bidang perumahan rakyat.

CD ini berisi tentang bahan-bahan Rapat Koordinasi Perumahan Rakyat Tahun 2010, yang

mengangkat tema: ”Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat Melalui Sinergi Pusat-Daerah-Pelaku”. CD ini sangat berguna terutama bagi para pengambil kebijakan di daerah agar dapat memahami pentingnya bersinergi dalam pembangunan.

Info CD

Rapat Koordinasi Perumahan Rakyat Tahun 2010 Kementerian Perumahan Rakyat, 2010

Bahan TOT Tenaga Pendamping Gempa Jabar-Jateng 2009Kementerian Perumahan Rakyat, 2009

Gempa bumi telah mengguncang wilayah Provinsi Jawa Barat dan sekitarnya pada hari Rabu, 2 September 2009, jam 14:55 WIB. Sesuai informasi

dari BMKG, pusat gempa berada 142 km baratdaya Tasikmalaya pada koordinat 8,24 LS – 107,32 BT, pada kedalaman 30 km di bawah permukaan laut. USGS (United States Geological Survey) mencatat kekuatan gempa tersebut dengan magnitude 7,3 SR pada kedalaman 60 km di bawah permukaan laut, yang berdampak pada kerusakan perumahan dan permukiman.

Tercatat di 15 Kabupaten/Kota di Jawa Barat kerusakan rumah sebanyak 262.765 dengan rincian 44.620 rusak berat; 93.997 rusak sedang; 124.148 rusak ringan.

Rehabilitasi dan rekonstruksi rumah penduduk korban gempa dilaksanakan melalui pendekatan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat’’ (Community Based Development) dengan menyiapkan tenaga Pendamping (Fasilitator Kelompok), baik teknis maupun sosial dalam jumlah besar dalam waktu yang bersamaan.

39

Edisi 1 Tahun 2010

39

Edisi 1 Tahun 2010

Page 40: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia merupakan

undang-undang yang sangat penting di Indonesia yang menegaskan kewajiban menghormati hak asasi manusia. Hal tersebut tercermin dari teradopsinya Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam keseluruhan pasal dalam batang tubuh undang-undang ini, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, dan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran

Dalam Undang-undang ini, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan

pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan/a tau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia.

Disamping itu, undang-undang ini mengatur mengenai pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Manusia sebagai lembaga mandiri yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.

Dalam Undang-undang ini, diatur pula tentang partisipasi masyarakat berupa pengaduan dan/a tau gugatan atas pelanggaran hak asasi manusia, pengajuan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM, penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

Terkait dengan pembangunan perumahan, undang-undang ini secara implisit menyatakan dalam pasal 9 ayat 3 bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sementara pernyataan yang eksplisit dapat ditemui pada pasal 40 bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini adalah merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Disahkan di Jakarta 23 September 1999 pada jaman pemerintahan B. J. Habibie, terdiri dari 11 bab dan 106 pasal.

setiap orang berhak atas

lingkungan hidup yang baik dan

sehat

40

Pengelolaan Pengetahuan

Info Regulasi

40

Page 41: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

Institut Penelitian Perkotaan dan Perumahan di Australiahttp://ahuri.edu.au/

Ahuri (Australian Housing and Urban Research Institute) merupakan sebuah Insti-tut yang bersifat nasional dan nirlaba yang melaku-kan penelitian tentang perumahan, tunawisma dan perkotaan serta untuk menginformasikan kebijakan sektor pemerintah, indus-tri dan komunitas serta

Situs ini dikelola oleh Center for Housing Policy yang merupakan afiliasi dari National Housing Conference. Situs ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menyediakan berbagai macam solusi yang telah dibuktikan di lapangan untuk penyediaan rumah

http://www.housingpolicy.org/

41

Edisi 1 Tahun 2010

Pemerintah Irlandia

Pemerintah Negara Bagian Victoria, Australiahttp://www.housing.vic.gov.au/

Situs milik pemerintah negara bagian Victoria yang mengkhususkan diri pada bidang perumahan dan pembangunan komuni-tas. Situs ini memberikan informasi tentang penye-diaan perumahan dan juga du kungan untuk tunawisma. Situs ini memberikan

http://www.environ.ie/en/evelopmentandHousing/Housing/HousingPolicy/

Situs milik pemerintah ini menitik beratkan pada penjelasan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku secara detail. Diantara beberapa peraturan yang diatur dan dipaparkan dalam situs ini adalah

Info Situs

untuk menstimulasi perdebatan komunitas Australia yang lebih luas. Melalui situs ini kita bisa mengetahui tentang beberapa hasil penelitian perumahan di Australia maupun kondisi perumahan yang ada di Australia dan bagaimana mereka mengatasi kendala di bidang perumahan. Hal ini bisa dijadi-kan refe rensi bagi peme rintah Indonesia dalam menghadapi permasalahan pe ru-mahan dan perkotaan.

Kebijakan Perumahan

bagi keluarga yang telah bekerja dan komunitas lainnya. Situs mencakup informasi yang mudah diakses terkait berbagai alat kebijakan negara dan pemerintah daerah, serta panduan tentang cara memadukannya untuk membentuk strategi perumahan yang komprehensif dan efektif. Tersedia juga forum interaktif

pelayanan langsung secara online untuk dapat memiliki rumah. Pada situs ini semua peraturan yang mengatur tentang kepemilikan dipaparkan secara jelas termasuk prosedur cara pengajuan, waktu tunggu, hingga tata cara penolakan terhadap sebuah keputus-an yang dikeluarkan. Situs ini dapat dijadikan refensi oleh pemerintah Indonesia dalam melayani masyarakat.

sertifikasi luasan lantai. Luasan lantai sengaja diatur secara ketat mengingat ketersedian lahan yang makin terbatas sehingga pemerintah merasa perlu untuk membatasi beberapa luasan lantai yang dapat dijual secara bebas. Hal ini juga mengikat para pengembang untuk tidak melakukan monopoli seenaknya.

41

Edisi 1 Tahun 2010

Page 42: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

Pengelolaan Pengetahuan

Modul

Panduan

Buku

Buku 1 Untuk Pokja, Buku 2 untuk Relawan, Buku 3 untuk Fasilitator

Junior, dan Buku 4 untuk Fasilitator Senior

Penerbit :Asisten Deputi Penguatan Kerjasama

Kelembagaan, Deputi Bidang Perumahan Swadaya, 2010

Panduan Perencanaan dan Pelaksanaan

Rumah Sederhana Sehat Tahan Gempa

Penerbit :Deputi Bidang Perumahan

Formal Kementerian Perumahan Rakyat,

2008

Membangun Tiada Henti, Penilaian Kinerja

Pemerintah Daerah 2007

Penerbit :Departemen Pekerjaan Umum,

2007

Modul Pemberdayaan Masyarakat untuk Mendukung Penyelenggaraan Perumahan

dan Permukiman Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perumahan dan

Pemukiman.Seri 01 Undang-undang,

Seri 02 Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden

Penerbit :Sekretariat KementerianPerumahan Rakyat, 2005

Rumah & Lingkungan Permukiman Sehat

Penerbit :Dirjen Perumahan dan Permukiman,

Departemen Permukimandan Prasarana Wilayah

42

Page 43: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

Info Keterpaduan Prasarana Kawasan

Info Rusunawa Departemen Pekerjaan Umum,Dirjen Cipta Karya, 2008

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2008

Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Negara Perumahan

Rakyat Nomor : 05/PERMEN/M/2009

Tentang Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perumahan

dan Permukiman

Edisi 1 Tahun 2010Pustaka Perumahan dan Pemukiman

Peraturan Leaflet

43

Edisi 1 Tahun 2010

Page 44: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

Keberagaman Kota Populasi penduduk dunia meningkat dengan pesat, namun pertumbuhan penduduk perkotaan meningkat lebih pesat lagi. Proporsi penduduk perkotaan dunia kini juga mulai bergeser, dari hanya 40 persen pada tahun 1980 menjadi diperkirakan sebesar 60 persen pada tahun 2020 dan 70 persen pada 2030. Jumlah penduduk dunia yang tinggal di perkotaan sebesar tiga milyar penduduk dengan 1 milyar diantaranya tinggal di kawasan kumuh.

Sumber foto: http://milkcratenyc.com

Sumber foto: http://photoatlas.com

Sumber foto: http://parasolholidays.com

Sumber foto: http://fps.aprian.net

Populasi: 14 jutaLuas: 484 km2Kepadatan: 30.000 jiwa/km2Pendapatan per kapita: $ 10.500Peringkat kemakmuran: 37Lima puluh persen penduduk Mumbai tidak punya akses terhadap sanitasi

4. Istanbul, TurkiPopulasi: 9-12 juta jiwaLuas: 1.166 km2Kepadatan: 7.700 jiwa/km2Pendapatan per kapita: $ 14.800Peringkat kemakmuran: 34Lima puluh persen penduduk Istanbul tinggal di gecekondus, bangunan liar yang dibangun dalam semalam

6. Sao Paulo, Brazil

7. Lagos, Nigeria

8. Los Angeles, Amerika Serikat

Populasi: 13 juta jiwaLuas: 738 km2Kepadatan: 18.150 jiwa/km2Pendapatan per kapita: $ 2.300Peringkat kemakmuran: 118Tingkat pertumbuhan penduduk Lagos per tahun adalah 5%, ini ekuivalen dengan 74 penduduk baru per jamnyaPopulasi: 18 juta jiwa

Luas: 1.968 km2Kepadatan: 9.000 jiwa/km2Pendapatan per kapita: $ 12.500Peringkat kemakmuran: 19Sao Paulo merupakan kota dengan penduduk Jepang paling besar di luar Jepang, kota dengan penduduk Lebanon paling besar di luar Lebanon, dan kota dengan penduduk Spanyol paling besar di luar Spanyol.

Populasi: 12 juta jiwaLuas: 4.320 km2Kepadatan: 2.750 jiwa/km2Pendapatan per kapita: $ 53.300Peringkat kemakmuran: 3Dua puluh persen penduduk hidup dalam kemiskinan

5. Paris, PerancisPopulasi: 10 juta jiwaLuas: 2.723 km2Kepadatan: 3.550 jiwa/km2Pendapatan per kapita: $ 46.000Peringkat kemakmuran: 5Paris merupakan kota di dunia yang paling sering dikunjungi, paling tidak ada 30 juta orang mengunjungi Paris setiap tahunnyaSumber foto: http://daramutiara.blogspot.com

Sumber foto: http://sightseeing-orangesmile.com

Sumber foto: http://echnbiz.blogspot.com

Sumber foto: http://www.howwedrive.com

Populasi: 33 jutaLuas: 6.993 km2Kepadatan: 4.750 jiwa/km2Pendapatan per kapita: $ 36.000Peringkat kemakmuran: 1Empat puluh persen dari kota dibangun di atas landfill (tempat pembuangan sampah)

1. Tokyo, Jepang

2. Jakarta, Indonesia

Populasi: 14 jutaLuas: 1360 km2Kepadatan: 10.500 jiwa/km2Pendapatan per kapita: $ 7.000Peringkat kemakmuran: 46Hanya lima puluh persen penduduk Jakarta memiliki akses terhadap air bersih

3. Mumbai, India

Fakta

44

Page 45: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

Praktek Unggulan

Manajemen Pengetahuan Kota Wina (Austria)

Segera setelah Konperensi HABITAT II tahun 1996, kota Wina telah

mengadopsi salah satu rekomendasi utama Agenda Habitat yaitu mengembangkan model praktek unggulan (best practices) untuk memastikan terciptanya sebuah proses perencanaan perkotaan berkelanjutan. Untuk itu, Pusat Praktek Unggulan di Wina, sebagai bagian dari Program Kepemimpinan Lokal dan Praktek Unggulan diresmikan pada tahun 1999. Ini merupakan upaya pengumpulan informasi tentang inovasi dalam desain dan perencanaan perkotaan berkelanjutan, program lingkungan dan sosial, termasuk juga perumahan. Tidak lupa juga penyebarluasan dari pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh.

Ide utama dari Pusat Praktek Unggulan Wina adalah mengumpulkan, memantau dan mengevaluasi praktek unggulan tidak untuk kepentingan sesaat tetapi dalam konteks membentuk jejaring pengetahuan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh institusi baik skala lokal maupun internasional. Pusat ini selain berfungsi sebagai pusat skala kota Wina, tetapi juga untuk skala yang lebih besar, regional (Eropa) dan dunia. Khusus untuk skala dunia, pusat ini bekerja sama melalui jejaring pengetahuan dengan mitranya di seluruh dunia.

Pusat Praktek Unggulan Wina merupakan sebuah model solidaritas internasional, memberi masukan setiap saat bagi kota dan komunitas yang membutuhkan, tidak hanya kota Wina, tetapi juga memberi masukan kepada Agenda Habitat dan MDGs.Salah satu hal yang menarik dari keberadaan pusat ini adalah bahwa kegiatannya berlangsung setiap hari dan beragam. Mulai dari pameran, konperensi, pelatihan, lokakarya, penerbitan majalah, situs internet dan konferensi jarak jauh. Telah banyak modul dan material yang dihasilkan. Keuntungan dari keberadaan pusat ini tentunya adalah kota Wina dapat belajar dari berbagai sumber dari seluruh dunia. Bahkan tenaga ahli berpengalaman banyak yang datang berkunjung dan berbagi pengalaman dengan aparat pemerintahan kota Wina. Kedatangan tenaga ahli internasional ini dimanfaatkan oleh tenaga ahli lokal untuk saling bertukar pengalaman. Perkembangan Pusat Praktek Unggulan yang demikian maju ditunjang oleh kerjasama dengan UN-Habitat yang diresmikan melalui penandatanganan MOU. Disamping tentunya dukungan dari pemerintah kota. Walaupun kemudian perkembangan tersebut mengakibatkan pemerintah kota kurang dapat mengakomodasi kebutuhannya sehingga pusat ini didorong untuk bekerjasama dengan pihak swasta.

Pembelajaran bagi Indonesia

Pembangunan perumahan dan permukiman telah berlangsung lama di Indonesia tetapi kita masih sulit mendapatkan informasi tentang apa saja yang telah dilakukan dan bagaimana hasilnya. Setiap kali kita harus memulai dari awal, dan tersandung berkali-kali untuk hal yang mungkin juga telah dilakukan sebelumnya. Isunya hanya satu, yaitu tidak tersedia suatu pusat (hub) informasi yang dapat menjadi tempat memperoleh informasi, bertanya, berdiskusi, bertukar informasi bahkan berbagi substansi/material. Sebenarnya kita punya peluang dengan mengoptimalkan keberadaan Sekretariat Nasional Habitat, yang memang salah satu fungsinya mengelola pengetahuan (knowledge management). Sebenarnya upaya kearah situ sudah mulai dirintis dalam bentuk tersedianya situs internet yang dikelola Seknas Habitat. Jadi belum terlambat untuk mulai. Tunggu apalagi.

Sumber foto: http://www.matanews.com

45

Edisi 1 Tahun 2010

Page 46: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

Galeri Foto

Menteri Negara Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa melakukan kunjungan ke media.

Menteri Negara Perumahan Rakyat menyaksikan

penyerahan panji APERSI pada pembukaan Musyawarah

Nasional APERSI III.

Penanda tanganan dokumen serah terima jabatan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kemenpera oleh Penasehat DWP Kemenpera Ibu Carolina Suharso Monoarfa.

Sambutan dari Mantan Menteri Negara Perumahan Rakyat dalam Rangka Lepas Sambut Menteri Negara Perumahan Rakyat.

Foto-foto: Kemenpera

46

Page 47: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

Hari Air Dunia 2010Air Bersih Untuk Dunia Yang Lebih Sehat

Agenda

BMNfakta berikut bisa turut membantu menyadarkan kita semua. Jumlah air yang ada di bumi ini saat ini relatif sama dengan jumlah total air saat bumi tercipta. Jumlahnya memang sama tapi yang berubah adalah bentuknya. Jadi bisa disamakan air yang kita pakai untuk minum saat ini mungkin sama dengan air yang diminum nenek moyang kita. (Grafik 2). Menurut data, 75% permukaan bumi kita adalah air, akan tetapi dari semua air itu 97 % adalah

Bumi kita, 75%-nya terdiri dari air, tapi hanya kurang dari 1% yang merupakan

air yang siap digunakan untuk seluruh penduduk bumi yang berjumlah 6,7 milyar orang (tahun 2008) (Grafik 1). Pemanfaatan air yang kurang bijak kemudian mengakibatkan terjadinya krisis air bersih, yang bahkan sudah melanda berbagai belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Kondisi ini kemudian mendorong berbagai pihak untuk menemukan cara agar penduduk dunia sadar akan keadaan ini. Untuk itu, kemudian setiap tanggal 22 Maret di seluruh dunia diperingati sebagai Hari Air Dunia (World Day of Water). Inisiatif peringatan ini di umumkan pada Sidang Umum PBB ke 47 tanggal 22 Desember 1992 di Rio de Janeiro, Brasil. Secara resmi, tujuan dari peringatan ini adalah menyadarkan kita akan pentingnya air bersih dan usaha untuk menyadarkan tentang pengelolaan air bersih yang berkelanjutan. Mungkin pada saat ini kita masih bisa menikmati air bersih dengan cuma-cuma. Tapi bagaimana kondisi kita saat 20 tahun lagi atau 50 tahun lagi. Apakah kita masih bisa memperoleh air bersih lagi.

Berapa volume air yang bisa diminum di dunia ini?

Kita mungkin beranggapan bahwa air yang kita pakai akan tersedia terus-menerus dari sumbernya, seakan tidak pernah habis. Mungkin

air asin dan sisanya 3% adalah air tawar. Proporsi air tawar tadi masih dibagi dengan es (68,7%), air tanah (30,1%), air permukaan (0,3%) dan uap air (0,9%). Air permukaan terdiri dari danau (87%), rawa (11%), dan sungai (2%). Selain itu, tidak semua air tawar layak untuk diminum. Itu juga belum termasuk air yang tercemar oleh manusia. Dan tidak semua daerah di dunia ini mendapatkan porsi air yang cukup. (Tabel 1)

Lalu berapa liter kebutuhan air kita? Fungsi air bagi kehidupan manusia memang vital, dimulai dari sebuah daur hidup sederhana, bangun tidur di pagi hari hingga kembali tidur di malam hari, manusia tidak terlepas dari kebutuhan akan air. Kebutuhan air yang paling dasar untuk minum misalnya dapat dihitung menggunakan rumus sederhana seperti dalam boks.

Grafik 2

Grafik 1

Foto-foto: Kemenpera

47

Edisi 1 Tahun 2010

Page 48: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

AgendaAgenda

Sedangkan untuk kebutuhan keseluruhan seorang manusia rata-rata jika ditelaah lebih dalam sebagai berikut: kebutuhan untuk minum dan mengolah makanan adalah 5 liter/hari, mandi dan membersihkan diri (termasuk wudhu) 25 - 30 liter/hari, mencuci dan membersihkan peralatan 25 - 30 liter/hari, sanitasi 6 - 7 liter, sehingga total kebutuhan akan air setiap orang mencapai 60 - 70 liter/hari. Jadi setiap orang di muka bumi ini akan menghabiskan 25.550 liter dalam 1 tahun. Bagaimana keadaan kualitas air di planet kita? Kualitas air dunia secara menyeluruh menurun terutama akibat aktivitas manusia. Peningkatan pertumbuhan penduduk, urbanisasi yang cepat, pencemaran bahan kimia dari industri merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap penurunan kualitas air. Selain itu, perubahan iklim lebih lanjut akan mempengaruhi kualitas air. Bagaimana pertumbuhan penduduk, urbanisasi dan produksi industri mempengaruhi kualitas air?

Kebutuhan Air untuk minum (per hari dalam ml) = {(60 + (Berat Badan - 20)} x 24 contoh; untuk orang dengan berat badan 70 kg Kebutuhan Air = {(60 + (70 - 20)} x 24 = (60 + 50) x 24 = 2640 ml = 2,6 liter/hari.

air limbah muncul sebagai tantangan global yang utama. Di samping itu, hasil produksi pertanian dan industri merupakan masalah polusi baru yang telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi sumber daya air di berbagai belahan dunia. Bagaimana pengaruh perubahan iklim terhadap kualitas air? Perubahan iklim dan peningkatan suhu tertentu serta perubahan pola hidrologis seperti kekeringan dan banjir akan mempengaruhi kualitas air dan memperburuk pencemaran air dari sedimen, nutrisi, karbon

organik terlarut, patogen, pestisida dan garam, serta pencemaran termal. Selanjutnya, permukaan laut naik diproyeksikan akan memperluas wilayah salinisasi air tanah dan dengan demikian mempengaruhi ketersediaan air tawar bagi manusia dan ekosistem di daerah pesisir. Selamat Hari Air Sedunia Mari Hemat Air mulai saat ini.

Estimasi Distribusi Air DuniaSumber Air Persentase

Air BersihPersentase Jumlah Air

Samudera, Laut & Teluk - 96,5Gunung Es, Gletser & Salju Abadi 68,7 1,74Air Tanah - 1,7

Bersih 30,1 0,76

Mengandung Garam - 0,94Kelembaban Tanah 0,05 0,001Es & Permafrost 0,86 0,022Danau - 0,013

Bersih 0,26 0,007

Mengandung Garam - 0,006Atmosfir 0,04 0,001Air Rawa 0,03 0,0008Sungai 0,006 0,0002Air Buatan 0,003 0,0001Total - 100Sumber : Igor Shiklomanov's chapter "Wolrd Fresh Water Resources" in Peter H. Gleick (editor), 1993, Water in Crisis: A Guide to the World's Fresh Water Resources (Oxford University Press, New York)

Penurunan kualitas air terjadi ketika kota dan industri pengolahan air dan atau prasarana sanitasi kelebihan beban atau infrastruktur terkait tidak tersedia atau ketinggalan jaman serta limbah dan air limbah dibuang langsung ke lingkungan sehingga dapat langsung mencemari permukaan atau air tanah. Meningkatkan dan memperluas infrastruktur bisa sangat mahal dan oleh karena itu pada umumnya tidak dapat bersaing dengan perkembangan permukiman yang pesat. Pengelolaan

Tabel 1

48

Page 49: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

Mari selamatkan bumi (Kompasiana)

Hari Bumi 22 April

Hari Bumi diperingati pada tanggal 22 April setiap tahun. Sebuah tradisi yang

dimulai pada tanggal yang sama tahun 1970

Perayaan hari Bumi di bulan April diperkenalkan oleh seorang senator Amerika bernama Gaylord Nelson dari Wisconsin. Menurutnya, ide hari bumi dimulai sekitar 7 tahun sebelumnya, yaitu tahun 1962. Telah lama timbul kesadaran pada sang senator akan kaondisi buruknya lingkungan yang ternyata tidak menjadi isu di negerinya. Akhirnya, pada Nopember 1962 tiba-tiba saja muncul ide untuk menjadikan isu lingkungan sebagai bagian dari isu politik. Idenya adalah membujuk Presiden Kennedy untuk menggunakan isu ini dalam tur konservasi nasional. Sang senator kemudian menemui Jaksa Agung, saudara kandung presiden yaitu Robert Kennedy, yang ternyata menyukai ide ini. Demikian juga ternyata dengan sang presiden. Presiden memulai lima hari turnya mengunjungi sebelas negara bagian pada September 1963. Ternyata tur tersebut gagal mengangkat isu lingkungan kedalam agenda politik

49

Edisi 1 Tahun 2010

Page 50: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

pabrik, pembuangan sampah sembarangan, dan penggundulan hutan

Hari Bumi yang pertama pada tahun 1970 membuktikan keberhasilan yang spektakuler. Ini menandakan mulainya gerakan lingkungan modern, mengangkat status isu lingkungan ke kancah dunia. Selanjutnya, Hari Bumi 1990 memberikan dorongan besar bagi upaya daur ulang seluruh dunia dan memberi jalan bagi Pertemuan

nasional. Walaupun, upaya ini kemudian memicu ide Hari Bumi.

Bulan September 1969, Gaylord menghadiri sebuah konperensi di Seattle, Washington, ketika kemudian Gaylord mengumumkan keputusannya mengorganisasikan demonstrasi akar rumput terkait isu lingkungan pada tahun berikutnya. Ia mengundang semua pihak berpartisipasi dalam kegiatan ini. Melalui dukungan yang luar biasa dari media massa, keputusan Gaylord memperoleh tanggapan yang diluar perkiraan. Menurut Gaylor, masyarakat Amerika akhirnya mempunyai forum mengungkapkan kepeduliannya tentang kerusakan lahan, sungai, danau, dan udara.

Pada 22 April 1970, sekitar 20 juta orang Amerika mengambil bagian dalam demonstrasi Hari Bumi untuk pertama kalinya dengan tujuan mempertahankan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Hari Bumi pertama kalinya dirayakan oleh ribuan sekolah, perguruan tinggi, dengan tujuan mencegah degradasi lingkungan, yang disebabkan oleh tumpahan minyak, pencemaran

Agenda

Puncak Bumi PBB di Rio de Janeiro. Dimulainya abad baru memunculkan dua isu utama yaitu pemanasan global dan energi bersih.

Pada tahun 1990, peringatan Hari Bumi mulai berkembang secara global. Sekitar 200 juta orang dari 141 negara di dunia tergerak untuk mengangkat isu lingkungan dalam skala global. Hari Bumi 1990 pun menjadi titik tolak terlaksananya KTT Bumi 1992 di Rio de Janeiro.

Tahun 2000 Hari Bumi mendapat bantuan dengan adanya internet untuk menghubungkan para aktivis di seluruh dunia. Pada tanggal 22 April 2008, sekitar 5000 kelompok pemerhati lingkungan di seluruh dunia merangkul ratusan juta penduduk di 184 negara yang menjadi rekor baru untuk Hari Bumi

Sejak tiga tahun terakhir, Hari Bumi diperingati dengan cara mematikan lampu selama satu jam pada pukul 20.30-21.30 waktu setempat. Awalnya, Jam Bumi adalah inisiatif dari WWF, dimulai pada 2007 di Sydney, Australia, saat dua juta warga mematikan lampu mereka selama sejam. Pada 2008, jumlah peserta yang terlibat sudah melompat menjadi 50 juta orang di seluruh dunia. Pada 2009, ratusan juta orang berpartisipasi dari 88 negara, di mana lebih dari 4.000 kota mematikan lampu. Pada tahun 2010, berbagai kota dari 92 negara turut serta untuk mematikan lampu selama sejam saja untuk memperingati Hari Bumi dan mendukung gerakan penyelamatan lingkungan terhadap perubahan iklim. Tidak ada salahnya kita juga turut serta mematikan lampu dan berharap dengan demikian kita bisa lebih menghargai dan menghemat listrik. Jangan lupa salah satu kendala pembangunan perumahan adalah ketiadaan listrik. Jadi hematlah.

Sumber foto: Pokja AMPL

Sejak tiga tahun terakhir,

Hari Bumi diperingati

dengan cara mematikan lampu

selama satu jam

50

Page 51: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

51

Edisi 1 Tahun 2010

SETIAP KELUARGA INDONESIA

MENEMPATI RUMAH YANG LAYAK HUNI

Page 52: Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

52

Asia PasificMinisterial Conference on Housingand Urban Development(APMCHUD)


Related Documents