E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt E WZKs/E^/ ^hD d Z hd Zbpkp.go.id/public/upload/unit/sumut/files/LHP 2019.pdf · 2020-01-24 · KATA PENGANTAR alam rangka melaksanakan

Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2019

Nomor : LAP-16/PW02/6/2020Tangal : 21 Januari 2020

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

KATA PENGANTAR

alam rangka melaksanakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP), Peraturan Presiden Nomor

192 Tahun 2014 tentang Badan

Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan, Instruksi Presiden

Nomor 9 Tahun 2014 tentang

Peningkatan Kualitas Sistem

Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern

dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dan Instruksi Presiden Nomor 1

Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengarahkan kebijakan dan

strategi pengawasan BPKP dalam mendukung terwujudnya sasaran pembangunan

nasional, yaitu pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan

terpercaya. Perubahan lingkungan strategis, sebagaimana mandat baru yang

tercantum dalam Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, Inpres Nomor 9

Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan

Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka

Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inpres Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, dan terakhir

dengan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi Tahun 2015, semakin menegaskan jati diri BPKP sebagai Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggungjawab kepada Presiden.

Peningkatan akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional

merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai BPKP yang merepresentasikan manfaat

yang dapat diberikan BPKP kepada para shareholder/stakeholder. Komitmen

tersebut telah dituangkan dalam pernyataan visi BPKP sebagai "Auditor Internal

Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan dan Pembangunan Nasional".

D

9 8

13

P e nga w a la n Ak u nta b i l i ta s Pr o gr a m P e mb angu na n N a si o na l | iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

aporan akuntabilitas keuangan negara dari hasil pengawasan akuntabilitas

pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional di wilayah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2019 tercermin dalam hasil pengawasan yang terkait dengan 4 fokus

pengawasan BPKP, yaitu Pengawalan Akuntabilitas Program Pembangunan

Nasional, Peningkatan Kontribusi Ruang Fiskal, Pengamanan Aset Negara dan

Peningkatan Sistem Tata Kelola Pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut:

A. Pengawalan Akuntabilitas Program Pembangunan Nasional

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara melakukan kegiatan yang memantau

pelaksanaan program-program prioritas pembangunan nasional dengan aspek

strategis, signifikan dan material.

1. Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Kegiatan pengawasan terhadap Program Percepatan Pelaksanaan Proyek

Strategis Nasional diarahkan untuk memastikan diterapkannya tata kelola yang

baik dalam melakukan percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional Tahun

2019 yaitu:

a. Pembangunan Smelter Kuala Tanjung

Pembangunan Smelter Kuala Tanjung pada PT Inalum (Persero) terdiri dari

9 (sembilan) proyek, 3 (tiga) proyek sudah selesai 100%, sedangkan 6

(enam) proyek masih dalam tahap perencanaan.

b. Pembangunan Kawasan Industri Kuala Tanjung

Pembangunan Kawasan Industri Kuala Tanjung pada tahap I (2017-2020)

masih dalam proses perizinan dan pembebasan lahan. Realisasi

pembebasan lahan sebesar 150,58 Ha dari target 1000 Ha atau 15,06%.

c. Pembangunan Pelabuhan Multi Purpose Kuala Tanjung

Pembangunan Pelabuhan Multi Purpose Kuala Tanjung, realisasi fisik

mencapai 99,21%.

d. Pembangunan Transmisi di Provinsi Sumatera Utara

1) Realisasi pembangunan Transmisi 275 KVA Simangkuk – Galang telah

selesai 100 %.

2) Realisasi pembangunan transmisi 275 KVA Simangkuk - Sarulla

mencapai 77,58% atas Pekerjaan Lanjutan Pengadaan dan

Pemasangan Konduktor ACSR.

L

P e nga w a la n Ak u nta b i l i ta s Pr o gr a m P e mb angu na n N a si o na l | iv

e. Pembangunan PLTU Pangkalan Susu Unit 3 dan 4

Realisasi fisik sebesar 99,31%, disebabkan descoping pekerjaan transmisi

150 KVA akan diperhitungkan dalam Final Quantity.

f. Pembangunan Mobile Power Plant (MPP) Nias 25 MW

Realisasi progres fisik kumulatif sebesar 99,81%, disebabkan finalisasi

amandemen kontrak yang masih dalam proses.

g. Pembangunan Jalan Tol di Provinsi Sumatera Utara

1) Realisasi pembangunan fisik Jalan Tol Ruas Medan - Tebingtinggi per

31 Maret 2019 telah selesai 100,00%;

2) Realisasi pembangunan fisik Jalan Tol Ruas Kisaran – Tebingtinggi

sebesar 24,26% dibanding target 20,090%;

3) Realisasi pembangunan fisik Jalan Tol Ruas Medan – Binjai sebesar

90,144% dibanding target 80,963%;

4) Realisasi pembangunan fisik Jalan Tol Ruas Binjai – Langsa belum ada

proses pembangunan konstruksi;

5) Realisasi pembangunan fisik Jalan Tol Ruas Rantauprapat – Kisaran

belum ada proses pembangunan konstruksi;

6) Realisasi pembangunan fisik Jalan Tol Ruas Tebingtinggi – Sibolga

sebesar 14,60% dibanding target 18,37%.

h. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei

Hasil evaluasi sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019, Izin Badan Usaha

Pelabuhan telah terbit sesuai surat Dirjen Perhubungan Laut Kementerian

Perhubungan tanggal 6 Mei 2019 dan terdapat penambahan satu investor

yaitu PT Aice telah memulai kontruksi pada bulan Oktober 2019.

i. Pembangunan Jaringan Kereta Api di Sumatera Utara

1) Realisasi pembangunan Jalan Kereta Api Bandar Tinggi – Kuala Tanjung

terdiri dari 5 (lima) paket, dengan progres sebesar 100%.

2) Realisasi pembangunan Jalan Kereta Api Lintas Rantau Prapat – Kota

Pinang yang terbagi dalam 14 (empat belas) paket dengan panjang

lintasan 33 km sebesar 82,48% dari target 81,34%.

j. Pembangunan Bendungan Lausimeme

Progres kegiatan 9,72% dari target fisik 9,76% disebabkan terkendala

persiapan lahan di Kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT) yang telah dihuni

dan diusahakan oleh masyarakat.

P e nga w a la n Ak u nta b i l i ta s Pr o gr a m P e mb angu na n N a si o na l | v

k. Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)

PSN SHAT pada Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sumut direalisasikan

melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Realisasi

fisik kegiatan PTSL sebanyak 84.762 sertifikat atau 50,83% dari target yang

ditetapkan sebesar 166.681 sertifikat.

l. Pariwisata Danau Toba

Realisasi fisik pembangunan kapal penyeberangan penumpang Ro-Ro GT

300 sebesar 96,37% dari target 99,97%, disebabkan dokumen nama kapal

masih belum mendapat persetujuan dari Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif.

m. Tanah Objek Reforma Agraria pada Program Redistribusi Tanah

Target tahun 2019 sebesar 20.000 bidang telah dilakukan pembukuan hak

dan penerbitan sertifikat untuk 16.211 bidang atau mencapai 81,05%.

n. Proyek Tanah Objek Reforma Agraria

Penyelesaian Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) atas penguasaan tanah

dalam kawasan hutan, belum terealisasi. Hal ini disebabkan Peta Indikatif

TORA ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanpa

adanya usulan dari pemerintah daerah.

o. Proyek Peremajaan Perkebunan Rakyat

Realisasi fisik tanaman kopi arabika sebesar 100% atau seluas 574 hektar,

dan realisasi fisik tanaman kelapa sawit sebesar 49,50% atau seluas

5.183,18 ha dari total target seluas 10.471,50 ha.

p. Proyek Perhutanan Sosial

Realisasi pelaksanaan Perhutanan Sosial sebesar 73.770 atau 23,97% dari

target 307.730 Ha, disebabkan kurangnya jumlah SDM untuk melakukan

verifikasi teknis usulan perhutanan sosial dan keterbatasan anggaran Rupiah

Murni untuk item pekerjaan Pembentukan KUPS dan untuk kegiatan

penanganan konflik dan tenurial.

2. Program Prioritas Pembangunan Nasional

Pengawalan atas berbagai program pembangunan yang dilaksanakan

pemerintah per bidang antara lain:

P e nga w a la n Ak u nta b i l i ta s Pr o gr a m P e mb angu na n N a si o na l | vi

a. Audit Tujuan tertentu atas Dana Jaminan Sosial Kesehatan

Audit Tujuan tertentu atas Dana Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan

pada 8 Kantor Cabang BPJS, terdapat kelemahan pada sistem, data

operasional dan klaim Jaminan Kesehatan FKRTL kepada BPJS Kesehatan.

b. Audit Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Audit atas program KOTAKU/NSUP dilaksanakan pada Provinsi Sumatera

Utara dan 4 (empat) kabupaten/kota dengan kesimpulan cukup memadai.

c. Audit Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

Audit atas program PAMSIMAS III dilaksanakan pada Provinsi Sumatera

Utara dan 3 (tiga) kabupaten dengan kesimpulan berhasil.

d. Verifikasi Proyek Integrated Participatory and Development and Management of Irrigation (IPDMI)

Verifikasi IPDMI pada 4 (empat) Kabupaten dan Provinsi Sumatera Utara

dengan kesimpulan di unsur kelembagaan masih terdapat Perkumpulan

Petani Pemakai Air (P3A) yang belum berkembang dan Profil Sosial Ekonomi

Teknik Kelembagaan (PSETK) yang belum disusun, sedangkan unsur fisik

masih terdapat provinsi dan kabupaten yang belum dapat diverifikasi karena

belum Professional Hand Over (PHO).

e. Monitoring Program Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat Tahun 2019

Kegiatan Monitoring dilaksanakan pada 8 Pemda, dengan kesimpulan atas

5 sasaran indikator yg dimonitoring hanya indikator/sasaran 3 yang sudah

terpenuhi 100%.

f. Evaluasi Program Lintas Sektoral Penanggulangan Bencana

Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan pada BPBD Provinsi Sumatera

Utara dan BPBD Kota Medan atas 10 kegiatan prioritas dengan kesimpulan

belum seluruh kegiatan prioritas tercapai pelaksanaannya.

g. Audit Tujuan Tertentu Penanganan Perkara pada Badan Peradilan di Lingkungan MA RI

Pelaksanaan Audit Tujuan tertentu pada Badan Peradilan di Lingkungan

Mahkamah Agung untuk menilai kelemahan sistem pengendalian intern atas

6 kegiatan.

P e nga w a la n Ak u nta b i l i ta s Pr o gr a m P e mb angu na n N a si o na l | vii

h. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Mebidang

Pekerjaan Konstruksi Unit Air Baku berupa Pembangunan Intake dan

Jaringan Air Baku kapasitas 2.400 l/det dengan progres fisik mencapai 100%.

3. Penyerapan Anggaran

Hasil Reviu Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh

APIP Pemda dan difasilitasi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara,

realisasi penyerapan anggaran sebesar 52,35%, termasuk didalamnya

penyerapan Dana Desa sebesar 55,56% dan PBJ sebesar 63,62% (data triwulan

III 2019).

B. PENINGKATAN KONTRIBUSI RUANG FISKAL

Efisiensi terhadap pengeluaran negara/daerah melalui Audit atas penyesuaian harga

sebanyak 3 (tiga) penugasan dengan koreksi audit sebesar Rp6.618.835.268,69 dan

audit atas klaim sebanyak 1 (satu) penugasan dengan koreksi audit sebesar

Rp189.922.500,00.

C. PENGAMANAN ASET NEGARA/DAERAH

Upaya pengamanan aset negara/daerah melalui pelaksanaan audit investigatif

sebanyak 3 (tiga) penugasan dengan nilai Rp1.824.234.438,00, audit penghitungan

kerugian keuangan negara (PKKN) sebanyak 10 (sepuluh) penugasan dengan nilai

Rp26.060.187.947,57 dan Pemberian Keterangan Ahli untuk memenuhi permintaan

APH sebanyak 45 (empat puluh lima) penugasan.

D. PENINGKATAN SISTEM PEMERINTAHAN

Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola (governance

system) melalui kegiatan assurance dan consulting yang bertujuan untuk

meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan kinerja, penguatan Kapabilitas

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan penguatan proses tata kelola

pemerintah dan korporasi.

1. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Perolehan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di lingkungan

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 sebanyak 34 pemda,

dengan rincian: 17 pemda opini WTP, 14 pemda opini WDP, 3 pemda opini TMP.

Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka

peningkatan governance system dilakukan melalui:

P e nga w a la n Ak u nta b i l i ta s Pr o gr a m P e mb angu na n N a si o na l | viii

a. Asistensi Pengelolaan Keuangan pada Pemda

Dari 34 kabupaten/kota yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Utara,

sebanyak 31 kabupaten/kota telah menggunakan Aplikasi Simda Keuangan.

Dari jumlah tersebut, 6 pemda telah melakukan konsultasi langsung ke

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dalam penyusunan Laporan

Keuangan Tahun Buku 2019.

b. Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa

Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa telah dilaksanakan pada 6

(enam) kabupaten/kota yang telah menggunakan aplikasi SISKEUDES.

Tahun 2019, dari 5.417 desa yang ada di Lingkungan Provinsi Sumatera

Utara, sebanyak 5.412 desa atau 99,91% sudah menggunakan aplikasi

SISKEUDES.

c. Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa

Hasil evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

dan Sisa Dana Desa tahun sebelumnya terhadap 12 pemda (48 desa),

terdapat keterlambatan penyaluran dari RKUD ke RKD yang disebabkan

APBDesa belum/terlambat ditetapkan.

d. Evaluasi Program Penyediaan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Hasil evaluasi terhadap 3 (tiga) kabupaten, terdapat penggunaan embung

kecil yang belum berfungsi dan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi.

e. Evaluasi Penyaluran Padat Karya Tunai di Desa

Hasil evaluasi terhadap 3 (tiga) kabupaten, terdapat desa yang belum

melaksanakan metode swakelola dalam pelaksanaan kegiatan padat karya.

f. Analisis Fiskal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil evaluasi pada pemda di wilayah Provinsi Sumatera Utara, bahwa

tingkat kemandirian keuangan pemda masih dalam kategori “rendah” dan

“sangat rendah”.

g. Reviu atas Program/Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2019

Hasil reviu pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat, bahwa

program/kegiatan pembangunan daerah tertinggal belum dapat mengurangi

penyebab ketertinggalan daerah karena belum dapat dimanfaatkannya hasil

program/kegiatan tersebut.

P e nga w a la n Ak u nta b i l i ta s Pr o gr a m P e mb angu na n N a si o na l | ix

h. Penilaian Risiko Kecurangan/Fraud Risk Assessment (FRA)

Penilaian risiko kecurangan dilaksanakan atas program/kegiatan pada

Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Sumatera Utara dan 5 (lima)

kabupaten/kota dengan kesimpulan secara umum pelaksanaan audit dan

monitoring oleh Inspektorat Daerah pada setiap proses pelelangan dan

pengadaan barang belum maksimal.

i. Pendampingan RSUD-BLUD

Kegiatan pendampingan dilaksanakan melalui coaching clinic/

asistensi/sosialisasi pada beberapa RSUD-BLUD dan Puskesmas.

j. Pendampingan BUMD

Tahun 2019 telah dilakukan kegiatan Pendampingan Penyusunan Internal

Audit Charter (IAC) pada PT Perkebunan Sumatera Utara; Bimbingan Teknis

Good Corporate Governance (Penyusunan Code of Conduct) pada PDAM

Tirtauli Kota Pematangsiantar; Bimbingan Teknis Peningkatan SPI

(Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa) pada PDAM Tirta

Nauli Kota Sibolga; dan Bimbingan Teknis Implementasi SIA PDAM dan

Billing System pada PDAM Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan.

k. Pendampingan BUM Desa

Tahun 2019 telah dilakukan kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan BUM

Desa dan Sosialisasi SIA BUM Desa pada 6 (enam) kabupaten.

l. Reviu Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum

Dari pelaksanaan reviu atas laporan konsultan verifikasi, ditemukan masih

ada sambungan rumah (SR) yang belum memenuhi syarat pada 3 (tiga)

kabupaten/kota.

m. Diagnostic Assesment GCG pada PDAM Tirta Sari Kota Binjai

Penerapan GCG dilakukan pada 4 (empat) aspek yang dinilai, mencakup:

Komitmen, Kebijakan GCG, Partisipan GCG, dan Pengungkapan Informasi.

Hasil diagnostik assesment menunjukkan PDAM Tirta Sari Kota Binjai belum

memenuhi keempat aspek penerapan GCG dalam mendukung pelaksanaan

GCG dan penyusunan laporan tahunan.

n. Evaluasi Kinerja RSUD-BLUD

Hasil evaluasi kinerja terhadap 3 RSUD-BLUD, yaitu RSUD Dr.Pirngadi Kota

Medan, RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, RSUD Tarutung

P e nga w a la n Ak u nta b i l i ta s Pr o gr a m P e mb angu na n N a si o na l | x

Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan rata-rata capaian kinerja 67,82 dan

termasuk dalam kategori Baik.

o. Evaluasi Pengendalian Intern pada PD Pasar Kota Medan

Hasil evaluasi menyimpulkan bahwa kondisi penerapan Sistem

Pengendalian Intern pada PD Pasar Kota Medan secara umum mencapai

nilai rata-rata sebesar 44,926 atau berada pada tingkat efektivitas Tidak

Efektif.

p. Evaluasi Kinerja BUMD

1) Evaluasi Kinerja PDAM

Hasil evaluasi terhadap 18 PDAM menyimpulkan bahwa 6 PDAM

mendapat predikat “Sehat”, 11 PDAM mendapat predikat “Kurang Sehat”

dan 1 PDAM mendapat predikat “Sakit”.

2) Evaluasi Kinerja PT Perkebunan Sumatera Utara

Hasil evaluasi kinerja mendapat nilai 40,40 dan berada pada kategori

“Kurang Sehat”. Dari 3 aspek yang dievaluasi, aspek administratif berada

pada kategori “Sehat” sedangkan aspek keuangan dan aspek operasional

berada pada kategori “Kurang Sehat”.

3) Evaluasi Kinerja PD. Aneka Industri dan Jasa


“Tidak Sehat”. Dari 3 aspek yang dievaluasi, aspek operasional berada

pada kategori “Kurang Sehat” sedangkan aspek keuangan dan aspek

administratif pada kategori “Tidak Sehat”.

2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah

Dari 34 Pemda yang dibina Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Provinsi

Sumatera Utara dalam penerapan SPIP, sebanyak 7 Pemda telah memperoleh

level 3 (terdefinisi), 27 Pemda telah memperoleh level 2 (berkembang).

3. Penguatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Kegiatan penguatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah :

a. Pembinaan JFA dan Pembentukan Auditor

Telah dilaksanakan Diklat Penjenjangan sebanyak 5 kali dengan jumlah

peserta 150 orang dan Diklat Substansi sebanyak 16 kali dengan peserta

480 orang.

P e nga w a la n Ak u nta b i l i ta s Pr o gr a m P e mb angu na n N a si o na l | xi

b. Penilaian Kapabilitas APIP

Dari 34 APIP yang dibina Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

sebanyak 4 APIP telah mencapai level 3; 11 APIP berada di Level 3 Dengan

Catatan dan sebanyak 19 APIP masih di level 2.

xii

Daftar Isi

Kata Pengantar ……………………………………………………………………….. i

Ringkasan Eksekutif ……………………………….………………………………… iii

Daftar Isi ………………………………………………………………………………... xii

BAB I

Gambaran Umum Pengawasan .......................................................................... 1

A. Peran BPKP ...................................................................................................... 1

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan BPKP .......................................... 2

1. Arah kebijakan pengawasan BPKP ............................................................... 2

2. Strategi Pengawasan BPKP .......................................................................... 3

C. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan ............................................................... 4

D. Dukungan Sumber Daya .................................................................................. 7

BAB II

Hasil Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional....................................................................................... 8

A. Pengawalan Akuntabilitas Program Pembangunan Nasional ...................... 8

1. Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ..................................... 9

2. Program Prioritas Pembangunan Nasional .................................................. 25

3. Penyerapan Anggaran ................................................................................. 35

B. KONTRIBUSI PENINGKATAN RUANG FISKAL ............................................ 35

1. Efisiensi Pengeluaran Negara/Daerah ......................................................... 35

2. Audit Klaim .................................................................................................. 36

C. PENGAMANAN ASET NEGARA/DAERAH .................................................... 36

1. Audit Investigatif .......................................................................................... 37

2. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) ..................................... 37

3. Pemberian Keterangan Ahli ......................................................................... 39

D. PENINGKATAN SISTEM PEMERINTAHAN ................................................... 42

1. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan dan Kinerja .............................. 43

2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah ............................................................. 61

3. Penguatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ................... 61

P e nga w a la n Ak u nta b i li ta s P r o gr a m P e mba ngu na n N a si o na l | 1

Bab I Gambaran Umum Pengawasan

A. Peran BPKP

Memenuhi amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun

2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Instruksi Presiden

Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan

Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka

Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016

tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengarahkan kebijakan dan strategi

pengawasannya untuk mengawal akuntabilitas program strategis pemerintah dalam

kerangka RPJMN 2015-2019 dan rencana kerja pemerintah tahun 2018, yaitu

pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama,

yaitu fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern, dan fungsi

pengawasan intern. Fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern

meliputi fungsi perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap

akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, dan fungsi

pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern bersama-sama

dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya. Sedangkan fungsi

pengawasan intern tersebut adalah meliputi:

1. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan

lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban

akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran keuangan negara/daerah serta

pembangunan nasional yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh

anggaran negara/daerah;

2. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset

negara/daerah;

3. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern,

dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/

kebijakan pemerintah yang strategis;


4. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau

kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas

penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus

penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit

perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan

upaya pencegahan korupsi;

5. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;

dan pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan

sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah

daerah, dan badan lainnya.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan BPKP

Arah kebijakan dan strategi pengawasan BPKP diarahkan untuk mendukung

terwujudnya sasaran pembangunan nasional, yaitu pembangunan tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, mencapai terwujudnya

penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah, penguatan

pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional, kebijakan dalam penerapan

pengawasan intern yang independen, profesional dan sinergis serta kebijakan

penerapan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional yang efisien dan

efektif.

1. Arah kebijakan pengawasan BPKP

a. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern melalui peningkatan IA-CM APIP

yang mampu mendorong pemantapan penerapan sistem pengendalian intern

kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi (KLPK) dan mampu

bersinergi dengan APIP lain dalam membangun tata kelola pemerintah yang

baik (good governance) dan dalam melakukan pengawasan keuangan

negara/daerah dan pembangunan nasional;

b. Penguatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan sinergis

bersama-sama dengan APIP kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan

korporasi untuk mengawal pencapaian sasaran program pembangunan yang

bersifat lintas bidang di RPJMN 2015-2019;

c. Peningkatan ruang fiskal negara melalui pengawasan untuk meningkatkan

penerimaan negara/daerah; pengawasan untuk efisiensi pengeluaran

negara/daerah; pengawasan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset


negara/daerah; pengawasan pembiayaan keuangan negara/daerah; dan

pengawasan terhadap alokasi keuangan daerah (dana transfer);

d. Pengamanan keuangan negara/daerah yang efektif melalui debottlenecking

dan clearing house; pengawasan represif untuk preventif serta pencegahan

dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Arah dan kebijakan pengawasan BPKP tersebut secara ringkas dapat digambarkan

sebagai berikut.

Gambar 1.1. Arah Kebijakan Pengawasan BPKP

2. Strategi Pengawasan BPKP

Strategi pengawasan BPKP terdiri atas strategi eksekutif maupun strategi

operasional. Strategi eksekutif diharapkan menjadi acuan terutama bagi

pimpinan BPKP di pusat maupun daerah untuk membangun kemitraan dan

jejaring pengawasan dan perencanaan pembangunan nasional. Strategi

operasional mengindikasikan kegiatan dan langkah-langkah dalam program

teknis pengawasan BPKP yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas

Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah.Strategi pengawasan BPKP dalam kurun waktu

2015-2019 memfokuskan pada peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap

isu-isu strategis melalui penguatan SPIP, penguatan kapasitas APIP, dan

penguatan kapasitas sumber daya manusia BPKP, yang terdiri atas:


a. Peningkatan kapasitas pengawasan intern yang mendukung sinergi

pengawasan program pemerintah dan mendukung penguatan

penyelenggaraan SPIP;

b. Pemfokusan pengawasan intern pada isu strategis atau program

pembangunan nasional bersifat lintas bidang dalam RPJMN 2015- 2019,

termasuk di dalamnya menguatkan sistem pengendalian intern program lintas;

c. Pengawasan terhadap optimalisasi penerimaan negara/daerah; dan

d. Pengamanan keuangan/aset negara/daerah termasuk pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana korupsi.

Secara lebih spesifik strategi untuk mewujudkan visi dan misi adalah melalui

program-program induktif, sebagaimana terlihat pada gambar 1.2 di bawah ini:

Gambar 1.2. Strategi Pengawasan BPKP

C. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan

Pelaksanaan kegiatan dikelompokkan ke dalam empat fokus pengawasan, yaitu

Pengawalan Akuntabilitas Program Pembangunan Nasional, Peningkatan

Kontribusi Ruang Fiskal, Pengamanan Aset Negara, dan Peningkatan Governance

System.


Jumlah kegiatan pengawasan sampai dengan Semester II Tahun 2019 adalah

sebanyak 439 penugasan pengawasan (PP) atau 114,62% dari target Semester II

tahun 2019 sebanyak 383 PP, dengan rincian terlihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Rencana dan Realisasi Penugasan per Fokus Pengawasan

No. Fokus Pengawasan Rencana (PP) Realisasi (PP) %

1. Pengawalan Akuntabilitas Program Pembangunan Nasional

182 218 119,78%

2. Peningkatan Kontribusi Ruang Fiskal 10 14 140,00%

3. Pengamanan Aset Negara 53 57 107,55%

4. Peningkatan Governance System 138 150 108,70%

Jumlah 383 439 114,62%

Realisasi lebih besar dari target sebesar 114,62% dikarenakan adanya

penambahan PP di Tahun 2019.

Gambar 1.3 Diagram Rencana dan Realisasi Penugasan per Fokus Pengawasan

Sedangkan jumlah pelaksanaan pengawasan jika dikelompokkan pada bidang

pengawasan dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2 Rencana dan Realisasi Penugasan per Bidang Pengawasan

No. Bidang Pengawasan Rencana (PP) Realisasi (PP) %

1. Instansi Pemerintah Pusat (IPP) 116 146 125,86%

2. Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) 92 105 114,13%

3. Akuntan Negara (AN) 91 104 114,28%

4. Investigasi (Invest) 52 54 103,84%

5. Program Pelaporan dan Pembinaan APIP (P3A) 32 32 100,00%

Jumlah 383 439 114,62%

119,87%

140,00%107,55%

108,70%Pengawalan AkuntabilitasProgram Pembangunan Nasional

Peningkatan Kontribusi RuangFiskal

Pengamanan Aset Negara

Peningkatan Governance System


Gambar 1.4

Diagram Rencana dan Realisasi Penugasan per Bidang Pengawasan

Sedangkan jumlah realisasi penugasan terbanyak Perwakilan BPKP Provinsi

Sumatera Utara (10 kegiatan penugasan terbanyak) sebagai berikut:

Gambar 1.5 10 Kegiatan Penugasan Pengawasan Terbanyak

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat menduduki peringkat

terbanyak yang menjadi tujuan kegiatan penugasan pengawasan Perwakilan BPKP

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 sebanyak 29 PP Banyaknya kegiatan

penugasan tersebut karena ada beberapa kegiatan lintas sektoral yang menjadi

obyek pengawasan berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat, seperti Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Pembangunan Jalan

Tol, Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Proyek Bendungan dan Jaringan

125,86%

114,13%

114,28%

103,84%

100,00%

Instansi Pemerintah Pusat (IPP)

Akuntabilitas Pemerintah Daerah(APD)

Akuntan Negara (AN)

Investigasi (Invest)

Program Pelaporan danPembinaan APIP (P3A)

11

12

12

13

14

15

24

25

25

29

0 5 10 15 20 25 30 35

PELINDO I

Kab. Simalungun

Kementerian Perhubungan

Bank BPD

PT PLN Persero

Kab. Deli Serdang

Kementerian BUMN

BPJS Kesehatan

Provinsi Sumut

Kementerian PUPR


Irigasi, Audit atas laporan Keuangan WISMP, PAMSIMAS, KOTAKU dan PNPM

Perdesaan.

BPKP saat ini telah memiliki aplikasi – aplikasi yang mendukung tugas pokok BPKP.

Aplikasi SIMA 4.0 (Sistem Informasi manajemen Akuntabilitas) dibangun dengan

melakukan re‐engineering, melakukan pengembangan dari aplikasi yang sudah ada

atau pun membangun dari awal sesuai kebutuhan bisnis yang didefinisikan.

Hasil yang diharapkan dari proyek Pembuatan Dashboard Monitoring Opini Publik

(Dashboard Pimpinan – Data Unstructured) adalah terbangunnya suatu sistem

informasi yang memungkinkan BPKP mendapatkan informasi terkait monitoring

informasi‐ informasi berkaitan dengan program/kebijakan strategis pemerintah

yang berasal dari masyarakat dengan pencarian informasi dari sumber kanal berita

dan blog dari website‐website subjek yang terkait dengan program/kebijakan

tersebut.

D. Dukungan Sumber Daya

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara didukung oleh sumber daya manusia

sebanyak 183 orang, dengan jumlah pegawai dengan komposisi: jabatan fungsional

auditor (JFA) sebanyak 138 orang (75,40%), pegawai struktural sebanyak 5 orang

(2,74%), Korwas sebanyak 9 orang (4,92%) serta non JFA dan non struktural

sebanyak 31 orang (16,94%). Rincian pegawai BPKP berdasarkan jabatan terlihat

pada Grafik.

Gambar 1.6 Diagram Komposisi Pegawai Perwakilan BPKP Sumatera Utara Berdasarkan Jabatan

75%

3%

5%

17%

JFA Pegawai Struktural Korwas Non JFA dan Non Struktural


Bab II Hasil Pengawasan Terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Laporan Hasil Pengawasan BPKP di lingkungan Provinsi Sumatera Utara Tahun

2019 disajikan dalam 4 fokus pengawasan, yaitu pengawalan akuntabilitas program

pembangunan nasional, peningkatan kontribusi ruang fiskal, pengamanan aset negara,

dan peningkatan governance system, dengan rincian sebagai berikut.

Gambar 2.7 Diagram Penugasan per Fokus Pengawasan

A. Pengawalan Akuntabilitas Program Pembangunan Nasional

Kegiatan yang masuk dalam klasifikasi ini adalah kegiatan pengawasan yang

memantau pelaksanaan program-program prioritas pembangunan nasional dengan

mempertimbangkan aspek: strategis (mendapat perhatian publik, isu terkini dan

berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi), signifikan (merupakan

program prioritas pembangunan nasional), dan material (program lintas sektoral

yang dominan jumlah anggaran dan dampak kegiatannya).

Tujuan pengawasan adalah memastikan pencapaian tujuan program strategis

secara efisien, efektif, dan ekonomis, dengan tetap berpegang pada tata kelola

pemerintahan yang baik serta memberikan sistem peringatan dini dan deteksi

hambatan pelaksanaan program strategis beserta rekomendasi solusinya.

Termasuk dalam fokus ini adalah kegiatan dalam lingkup, antara lain:

57%

4%

15%

24% Pengawalan AkuntabilitasProgram Pembangunan Nasional

Peningkatan Kontribusi RuangFiskal

Pengamanan Aset Negara

Peningkatan Governance System


1. Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Kegiatan pengawasan terhadap percepatan pelaksanaan Proyek Strategis

Nasional (PSN) bertujuan untuk memperoleh gambaran dan identifikasi

permasalahan serta solusi atas kelancaran, akuntabilitas dan efektivitas

pelaksanaan PSN sebagai bagian dari pengawasan Tata Kelola PSN sesuai

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan perubahannya melalui Perpres

Nomor 58 Tahun 2017, serta Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan

Pembangunan Ketenagalistrikan. Selain itu juga dilaksanakan monitoring atas

capaian Kegiatan Prioritas Nasional sesuai dengan kesepakatan kerjasama

dengan Kantor Staf Kepresidenan RI.

a. Pembangunan Smelter Kuala Tanjung

Pembangunan Smelter Kuala Tanjung pada PT Inalum (Persero) sampai

dengan Triwulan IV 2019 sebagai berikut:

1) Pembangunan Smelter Kuala Tanjung pada PT Inalum (Persero), dari

sembilan proyek Smelter Kuala Tanjung, tiga proyek sudah selesai 100%,

sedangkan enam

proyek masih dalam

tahap perencanaan.

Salah satu dari enam

proyek tersebut

adalah proyek

pembangunan

Pembangkit Listrik

Tenaga Uap (PLTU)

yang masih terkendala

terkait rekomendasi pemanfaatan lahan seluas 22,30 ha dari Gubernur

Sumatera Utara untuk mendapatkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari

Kementerian ATR/BPN.

2) Tidak tercapainya target progres Smelter Kuala Tanjung disebabkan:

a) Belum adanya ijin lokasi pembangunan CFPP (PLTU) yang akan

menjadi tambahan sumber energi utama bagi Smelter Kuala Tanjung;

b) Belum adanya rekomendasi pemanfaatan lahan dari Gubernur atas

permohonan lahan tambahan untuk PLTU seluas 22,30 Ha.


c) Belum adanya MoU jual beli dengan PT PLN mengenai Power

Purchases Agreement mengingat pertimbangan PT Inalum (Persero)

bahwa rencana ekspansi aluminium smelter dinilai layak jika

memenuhi kondisi harga listrik 4 sen USD/kwh ke Smelter dan 7 sen

USD/kwh kepada off taker lain (alternative ke PLN dan KEK Sei

Mangkei).

Terhadap permasalahan tersebut, kami telah menyampaikan rekomendasi

strategis kepada Direksi PT Inalum (Persero).

b. Pembangunan Kawasan Industri Kuala Tanjung

1) Pembangunan Kawasan Industri Kuala Tanjung dilaksanakan oleh

PT Pengembangan Kawasan (PPK) yang merupakan anak perusahaan

PT Pelindo I (Persero). Pengembangan tahap I (2017-2020) meliputi

proses perizinan dan pembebasan lahan dimana progress pembebasan

lahan sampai dengan triwulan IV 2019 adalah 150,58 Ha dari target 1000

Ha atau 15,06%;

2) Rendahnya capaian progres pembebasan lahan disebabkan:

a) Belum terbentuknya badan usaha patungan antara PT Pelindo I

dengan PT Inalum.

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2018

tentang Percepatan

Pembangunan dan

Pengoperasian

Pelabuhan dan

Kawasan Industri

Kuala Tanjung di

Provinsi Sumatera

Utara pasal 5 ayat

(1 dan 2)

menyatakan penugasan pembangunan, pengembangan, dan

pengelolaan Kawasan Industri Kuala Tanjung dilakukan melalui

pembentukan badan usaha patungan antara PT Pelabuhan Indonesia

I (Persero) dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero). Saat ini

pembentukan badan usaha patungan dimaksud sedang dalam proses


pembelian saham PT Prima Pengembangan Kawasan (anak

perusahaan PT Pelindo I) oleh PT Inalum.

b) Proses pembuatan studi kelayakan pembangunan dan

pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung masih dalam tahap

Studi Kelayakan Awal (Pre Feasibility Study) dan penyelesaian Studi

Kelayakan Akhir.

c) Belum terbitnya Penetapan Lokasi Pembangunan dari Bupati

Batubara atas Kawasan Industri Kuala Tanjung.

Berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara nomor

188.44/496/KPTS/2019 mendelegasikan kewenangan kepada Bupati

Batubara untuk penetapan lokasi pembangunan. Dalam kegiatan

yang akan menjadi pertimbangan penetapan lokasi, Bupati Batubara

wajib membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang

beranggotakan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Batubara.

Berdasarkan informasi dari pihak manejemen PT Pelindo I, bahwa

pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah masih dalam proses.

3) Sampai dengan triwulan IV tahun 2019 progress kontruksi mencapai luas

lahan 12,40 Ha yang merupakan realisasi progres konstruksi pada

triwulan I tahun 2019. Progres konstruksi berupa pelaksanaan land

clearing di lahan 12,40 Ha;

Terhadap Permasalahan tersebut kami telah menyampaikan rekomendasi

strategis kepada Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan pihak-pihak

terkait.

c. Pembangunan Pelabuhan Multipurpose Kuala Tanjung

1) Kontrak konstruksi Pelabuhan Terminal Multipurpose Kuala Tanjung

sebagai tahap awal pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Kuala

Tanjung telah selesai pada tanggal 20 Juni 2019 dan telah beroperasi

secara komersial sejak 28 April 2019.

2) Telah dilakukan Berita Acara Serah Terima I (100%) pada tanggal 20 Juni

2019 mengacu kepada Amandemen VIII Perjanjian Nomor

UM.58/2/24/PMT-19 tanggal 20 Juni 2019 (Final Account) dimana

pekerjaan yang dapat diterima adalah 99,21%, sisa pekerjaan sebesar

0,79% merupakan bagian pekerjaan Access Road Row 2 yang tidak dapat


dilaksanakan disebabkan permasalahan lahan masyarakat yang sampai

dengan 20 Juni 2019 belum dapat dibebaskan.

3) Sampai dengan saat reviu berakhir, lahan masyarakat sebanyak 5 persil

telah selesai dibebaskan

dan dibayar ,selanjutnya PT

PMT berencana untuk

melakukan pelelangan

terhadap sisa pekerjaan

Access Road Row 2.

Terhadap Permasalahan

tersebut kami telah

menyampaikan rekomendasi strategis kepada Direksi PT Pelabuhan

Indonesia I (Persero) dan pihak-pihak terkait.

d. Pembangunan Transmisi di Provinsi Sumatera Utara

1) Pembangunan Transmisi 275 KVA Simangkuk – Galang telah selesai

100 % dan telah dilakukan uji kelaikan (commisioning test) pada 10 April

2019 dan dinyatakan

laik operasi.

2) Lahan untuk

Pembangunan

Transmisi 275 KVA

Simangkuk – Sarulla

sebanyak 235 tapak

telah selesai

dibebaskan pada Tahun

2018.

3) Realisasi progres fisik/konstruksi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019

adalah sebesar 77.58% dengan rincian:

a) Pekerjaan Lanjutan Pengadaan dan Pemasangan Tower (Seksi B) T/L

275 KVA Simangkuk - PLTP Sarulla kontrak nomor 247.PJ.PLN

2017/DAN.02.02/UIP SBU/2017 sebesar 62,39% (Final Account).

b) Pekerjaan Lanjutan Pengadaan dan Pemasangan Konduktor ACSR

435/55 mm2, OPGW 60 mm2 & Junction Box, GSW 95 mm2, Insulator


& Accessories T/L 275 KVA Simangkuk - PLTP Sarulla kontrak nomor

275.PJ.PLN 2017/DAN.02.02/UIP SBU/2017 sebesar 92,77%.

Terhadap Permasalahan tersebut kami telah menyampaikan rekomendasi

strategis kepada General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk

Pembangkit Wilayah Sumatera Bagian Utara dan pihak-pihak terkait.

e. Pembangunan PLTU Pangkalan Susu Unit 3 dan 4

1) Realisasi pembebasan lahan PLTU Pangkalan Susu Unit 3 dan 4 per 14

Desember 2018 sebesar 105,10 Ha atau 100% dari target 105,10 Ha;

2) Progres fisik Pembangunan PLTU Pangkalansusu Unit 3 dan Unit 4

secara keseluruhan telah

mencapai 99,31%.

Pembangunan unit 3 telah

selesai dan telah dilakukan

performance test pada 18 Juni

2019 dan telah mendapat

Sertifikat Laik Operasi (SLO)

pada tanggal 26 Juni 2019.

3) Pembangunan unit 4 selesai dan telah dilakukan performance test pada 4

September 2019 dan telah mendapat Sertifikat Laik Operasi (SLO) pada

tanggal 15 Agustus 2019. Progres fisik belum 100% karena descoping

pekerjaan transmisi 150 KVA akan diperhitungkan dalam Final Quantity.

f. Pembangunan Mobile Power Plant (MPP) Nias 25 MW

Hasil reviu terhadap Proyek Pembangunan Mobile Power Plant (MPP) Nias 25

MW dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Realisasi Pembebasan Lahan

Lahan yang digunakan untuk lokasi Pembangunan Mobile Power Plant

(MPP) Nias 25 MW adalah milik PT PLN (Persero), sehingga tidak ada

kegiatan pembebasan lahan;

2) Realisasi progres fisik/konstruksi

Realisasi progress fisik/konstruksi Pembangunan Mobile Power Plant

(MPP) Nias 25 MW triwulan IV tahun 2019 adalah 0,55%, sedangkan

realisasi progres fisik kumulatif sampai dengan triwulan IV tahun 2019

(s/d tanggal 15 Desember 2019) sebesar 99,81% dari target per tanggal


20 Desember 2018 sebesar 100,00% (proyek terlambat sejak tanggal 21

Desember 2018);

3) Belum selesainya

pembangunan disebabkan

disebabkan adanya finalisasi

amandemen kontrak yang

masih dalam proses.

Amandemen kontrak untuk

pekerjaan Piling Works, Civil

works at Switchyard,

Unloading Facility, dan Deepwell direncanakan selesai pada minggu

keempat Januari 2020.

g. Pembangunan Jalan Tol di Provinsi Sumatera Utara

1) Realisasi pembangunan fisik Jalan Tol Ruas Medan - Tebing Tinggi per

telah selesai 100,00% dan telah beroperasi secara resmi sejak tanggal 24

Maret 2019;

2) Realisasi pembangunan fisik Jalan Tol Ruas Kisaran – Tebing Tinggi

sebesar 24,26% dibanding target 20,09% (data triwulan IV 2019);

3) Realisasi pembangunan fisik Jalan Tol Ruas Medan – Binjai sebesar

90,144% dibanding target 80,963% (data triwulan IV 2019);

4) Realisasi pembangunan fisik

Jalan Tol Ruas Binjai – Langsa

belum ada proses

pembangunan konstruksi (data

triwulan IV 2019);

5) Realisasi pembangunan fisik

Jalan Tol Ruas Rantauprapat -

Kisaran belum ada proses

pembangunan konstruksi (data triwulan IV 2019);

6) Realisasi pembangunan fisik Jalan Tol Ruas Tebing Tinggi – Sibolga

sebesar 14,60% dibanding target triwulan IV sebesar 18,37%. (data

triwulan IV 2019).


h. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei

Berdasarkan hasil evaluasi atas program lintas sektoral pengembangan

kawasan ekonomi khusus pada KEK Sei Mangkei sejak proses pengusulan

Tahun 2011 sampai dengan tanggal 30 Septemberi 2019, dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1) Belum adanya target dan plotting rinci rencana pengembangan

infrastruktur per tahun

pelaksanaan tahap I,

II dan III termasuk

jenis

kegiatan/pekerjaan,

estimasi anggaran,

output kegiatan serta

bobotnya terhadap

keseluruhan rencana

(ultimate) oleh PTPN

III (Persero) selaku Badan Pembangun dan PT Kawasan Industri

Nusantara (PT Kinra) selaku Badan Pengelola KEK Sei Mangkei;

2) Izin Operasional Dry Port KEK Sei Mangkei belum diterbitkan;

3) KEK Sei Mangkei telah diresmikan mulai beroperasional pada tanggal 27

Januari 2015;

4) Harga gas di KEK Sei Mangkei masih terlalu tinggi (USD 10,60/MMBTU)

dan belum sesuai dengan harapan investor karena jauh berbeda dengan

harga gas di Kawasan Ekonomi Khusus Lainnya;

5) Belum adanya standar perizinan terkait investasi terhadap zonasi yang

berada di Kawasan;

6) Belum adanya sistem pembuangan sampah (limbah padat) sehingga

sampah (limbah padat) dibuang ke tempat pembuangan sementara di

areal KEK Sei Mangkei;

7) Jumlah investor di luar PTPN III (Persero) baru 4 (empat) investor.

Investor yang telah beroperasi yaitu PT Unilever Oleochemical Indonesia

dan PT Industri Nabati Lestari dan dua investor lainnya yaitu PT All

Cosmos dan PT Alternatif Protein Indonesia masih dalam tahap


pembangunan, sehingga KEK Sei Mangkei belum secara maksimal

dimanfaatkan oleh investor;

8) Administrator belum didukung dengan sarana dan prasarana yang

optimal.

Tindak lanjut Hasil Reviu triwulan IV Tahun 2019 yaitu :

1) Izin Badan Usaha Pelabuhan PT Sei Mangkei Nusantara Tiga telah

diterbitkan sesuai surat Dirjen Perhubungan Laut Kementerian

Perhubungan Nomor : A.395/AI.301/DJPL tanggal 6 Mei 2019.

2) Penambahan satu investor yaitu PT Aice yang telah melakuakan

pembelian lahan dan telah memulai kontruksi pada bulan Oktober 2019.

i. Pembangunan Jaringan Kereta Api di Provinsi Sumatera Utara

1) Pembangunan Jalan Kereta Api antara Bandar Tinggi - Kuala Tanjung

Kegiatan ini sempat terhenti di tahun anggaran 2016 karena tidak

dianggarkan kembali. Pada tahun anggaran 2017, kegiatan ini dilanjutkan

kembali dengan sistem pendanaan melalui SBSN (Surat Berharga Syariah

Negara) dan dilaksanakan dalam 3 Tahun Anggaran 2017 s.d 2019.

Panjang lintasan yang direncanakan dalam pembangunan jaringan kereta

api Bandar

Tinggi – Kuala

Tanjung

sepanjang

21,5 km

dengan total

kebutuhan

dana sebesar Rp577.696.610.000,00. Sampai dengan Triwulan IV 2019

(per 15 Desember 2019), dana yang telah terserap untuk Pembangunan

Jalur Kereta Kereta Api Bandar Tinggi - Kuala Tanjung sebesar

Rp577.696.610.000,00 atau 100,00% dari total anggaran.

Pelaksanaan pekerjaan terbagi ke dalam 5 (lima) dengan realisasi fisik

sampai dengan Triwulan IV 2019 (per 15 Desember 2019) telah mencapai

100%, dengan rincian per paket sebagai berikut:

a) Pembangunan Jalan Kereta Api antara Bandar Tinggi-Kuala Tanjung

Km.0+000 sd Km.5+000 (BTK-1) dengan progres fisik sebesar 100%;


b) Pembangunan Jalan Kereta Api antara Bandar Tinggi-Kuala Tanjung

KM.5+000 sd Km.21+500 (BTK-2) dengan progres fisik sebesar

100%;

c) Pembangunan Stasiun Kereta Api antara Bandar Tinggi-Kuala

Tanjung (BTK-3) dengan progres fisik sebesar 100,00%;

d) Pembangunan sistem persinyalan dan telekomunikasi antara Bandar

Tinggi-Kuala Tanjung (BTK-4) dengan progres fisik sebesar 100%.

e) Pembangunan Jembatan KA WTT Bentang 50 di Emplasement

Stasiun Bandar Tinggi (BTK-5) dengan progress fisik 100%

2) Pembangunan Jalan Kereta Api antara Rantau Prapat-Kota Pinang

Jalan Kereta Api ini merupakan salah satu segmen dari Program Trans

Sumatera Railway Rantau Prapat - Kota Pinang - Duri - Dumai.

Pendanaan kegiatan ini menggunakan SBSN (Surat Berharga Syariah

Negara) dan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahun Anggaran 2017-2019

Panjang lintasan yang direncanakan dalam pembangunan jaringan kereta

api Bandar Tinggi – Kuala Tanjung sepanjang 33 km dengan total

kebutuhan dana sebesar Rp1.770.000.000,00. Realisasi keuangan pada

Triwulan IV 2019 (per 15 Desember 2019) adalah sebesar

Rp1.451.776.245.296,00

atau 99,97%.

Pelaksanaan pekerjaan

terbagi ke dalam 14 (empat

belas) paket dengan

realisasi fisik sampai

dengan triwulan IV tahun

2019 (per 15 Desember

2019) telah mencapai

82,48% dari target kumulatif sebesar 81,34%, dengan rincian per paket

sebagai berikut:


Tabel 2.8 Target dan Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Kereta Api antara Rantau

Prapat-Kota Pinang Tahun 2019

No Uraian Kegiatan / Paket Pekerjaan

Bobot

Target s.d TW IV 2019

Target Tertimbang

TW s.d IV 2019

Realisasi s.d TW IV 2019

Realisasi Tertimbang s.d

TW IV 2019

Keu Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu Fisik

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

1

Pembangunan jalur KA antara Rantauprapat - Kota Pinang km.0+000 sd 5+000 (RPK-1)

5,43 100 100 5,43 5,43 100 100 5,43 5,43

2


10,92 89,20 92,00 9,74 10,05 89,20 91,80 9,74 10,03

3


7,71 92,01 90,45 7,09 6,97 92,01 94,00 7,09 7,25

4


9,28 90,58 92,00 8,41 8,54 90,58 94,06 8,41 8,73

5


8,12 97,65 89,21 7,93 7,25 97,65 95,00 7,93 7,72

6


13,42 98,54 98,00 13,22 13,15 98,54 98,55 13,22 13,22

7


8,13 97,17 98,59 7,90 8,02 97,17 98,27 7,90 7,99

8


10,45 94,61 92,01 9,89 9,62 94,61 95,26 9,89 9,96

9 Pembangunan Stasiun KA antara Rantauprapat - Kota Pinang (RPK-9)

5,18 91,00 86,27 4,71 4,46 91,00 85,24 4,71 4,41

10

Pembangunan Persinyalan dan Telekomunikasi lintas Rantau Prapat - Kota Pinang (RPK-10)

10,37 66,01 56,34 6,85 5,84 66,01 55,29 6,85 5,73

11

Pembanguan Jembatan jalur Kereta api Bentang 140 meter antara Rantauprapat - Kota Pinang KM. 15 + 400 (RPKJ-1)

3,19 33,00 18,00 1,05 0,57 33,00 18,00 1,05 0,57

12

Pembanguan Jembatan jalur Kereta api Bentang 140 meter Antara Rantauprapat - Kota Pinang KM. 15 + 540 (RPKJ-2)

3,27 33,00 18,17 1,08 0,59 33,00 18,17 1,08 0,59


No Uraian Kegiatan / Paket Pekerjaan

Bobot

Target s.d TW IV 2019

Target Tertimbang

TW s.d IV 2019

Realisasi s.d TW IV 2019

Realisasi Tertimbang s.d

TW IV 2019

Keu Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu Fisik

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

13

Pemasangan Track Baru Km. 0+000 s/d KM.10+000 Sepanjang 10.000 M'sp antara Rantauprapat-Kota Pinang (Paket RPKT-1)

2,23 33,00 18,03 0,73 0,40 33,00 18,03 0,73 0,40

14

Pemasangan Track Jalan KA Km 104+500 s.d 114+000 sepanjang 9.500 m’sp antara Merbau – Rantau Prapat lintas Kisaran – Rantau Prapat (Paket RPKT-2)

2,29 33,00 18,83 0,76 0,43 33,00 18,83 0,76 0,43

Jumlah 100 84,80 81,34 84,80 82,48

j. Pembangunan Bendungan Lausimeme

Proyek Strategis Nasional di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat

merupakan pembangunan

Bendungan Lausimeme di

Kabupaten Deli Serdang,

yang salah satu tujuan

pembangunannya adalah

untuk meningkatkan

Sistem Pengendalian

Banjir Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang dari yang saat ini masih pada

debit skala periode ulang 25 tahunan menjadi skala periode 40 tahunan.

Proyek pembangunan ini dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera II

Medan.

Sampai dengan saat reviu semester IV Tahun 2019 (per 15 Desember 2019),

progres kemajuan kegiatan baru mencapai 9,72% dari target fisik 9,76%

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.9 Rencana dan Realisasi Pembangunan Bendungan Lausimeme Tahun 2019

No Uraian Realisasi

Kemajuan Fisik

Rencana

Progres Fisik

Deviasi

1 Pembangunan Bendungan Lau Simeme Kabupaten Deli

Serdang Paket – I (MYC)

8,356% 8,455% -0,099%

2 Pembangunan Bendungan Lau Simeme Kabupaten Deli

Serdang Paket – II (MYC)

11,154% 10,.985% 0,169%


k. Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)

PSN SHAT pada Kanwil Badan Pertanahan Prov. Sumut direalisasikan

melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL adalah

kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara

serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik

Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang

setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis

mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan

pendaftarannya.

Tujuan PTSL adalah mewujudkan pemberian kepastian hukum dan

perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat.

Realisasi fisik kegiatan PTSL sampai dengan triwulan IV tahun 2019 (per 15

Desember 2019) sebanyak 84.762 sertifikat (K1) atau 50,85% dari target yang

ditetapkan Tahun 2019 sebesar 166.681 sertifikat. Sedangkan target

keuangan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Tahun 2019 sebesar

Rp88.378.013.000,00 dengan realiasi per 15 Desember 2019 adalah sebesar

Rp80.253.737.671,00 atau sebesar 90,81% dari target keuangan tahun 2019.

l. Pariwisata Danau Toba

Kawasan Pariwisata Danau Toba meliputi

Kawasan Danau Toba sebagaimana diatur

dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun

2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan

Danau Toba dan Sekitarnya. Kawasan

Danau Toba ditunjuk sebagai Proyek

Strategis Nasional sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016

tentang Proyek Strategis Nasional. Kawasan

Pariwisata Danau Toba adalah kawasan seluas paling sedikit 500 (lima ratus)

hektar, yang selanjutnya disebut zona otorita. Hak pengelolaan zona otorita

diberikan kepada Badan Otoritas Danau Toba sebagaimana diatur dalam

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola


Kawasan Pariwisata Danau Toba dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita

Danau Toba.

Salah satu kegiatannya adalah Pembangunan Kapal Penyeberangan

penumpang Ro-Ro GT 300. Pembangunan Kapal Penyeberangan

Penumpang Ro-Ro 300 GT untuk Danau Toba Tahun 2018-2019

dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak.

Anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan ini berasal dari dana

APBN. Untuk periode tahun 2018 melalui DIPA Nomor 022.03.2.403842/2018

sedangkan untuk periode tahun 2019 melalui DIPA 022.03.2.403842/2019.

DIPA Tahun 2019 (revisi ke 3) baru terserap sebesar Rp6.941.561.473

(pembayaran termin ke IV) dan sisa kontrak Rp6.749.397.500

(Rp16.731.406.000 – Rp9.982.008.500).

Berikut adalah jumlah anggaran dan realisasi keuangan sampai dengan

tanggal 15 Desember 2019:

Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pembangunan Kapal Penyebrangan Penumpang Ro-Ro

Pariwisata Danau Toba Tahun 2019 Uraian Kontrak Fisik Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

Pembangunan Kapal Penyeberangan Penumpang

Ro-Ro 300 GT untuk Danau Toba Tahun 2018-2019

2018 14.999.548.000 14.999.479.673

2019 16.731.406.000 9.982.008.500

Total 31.730.954.000 24.981.488.173

Kemajuan pekerjaan Pembangunan Kapal Penyeberangan Penumpang Ro-

Ro 300 GT untuk Danau Toba Tahun 2018-2019 sampai dengan tanggal 15

Desember 2019 mencapai 96,37% dari target 99,97%, sehingga ada deviasi

negatif sebesar 3,60%. Adapun penyebab keterlambatan progress tersebut

adalah dokumen nama kapal masih belum mendapat persetujuan dari

kementerian, sehingga pekerjaaan dengan pihak ketiga berupa pengurusan

perijinan, pengawasan dan klasifikasi kapal, training dan alih teknologii dan ijin

penyeberangan belum dapat dilaksanakan.

m. Tanah Objek Reforma Agraria pada Program Redistribusi Tanah

Total target redistribusi tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebanyak

60.500 bidang tanpa menargetkan luasan hektar. Luasan hektar akan

diketahui setelah bidang ditentukan dan dilakukan pengukuran.


Target Redistribusi Tanah pada tahun 2019 sebesar 20.000 bidang meliputi

tanah negara yang dikuasai masyarakat. Dari target tahun 2019 sebanyak

20.000 bidang telah dilakukan pembukuan hak dan penerbitan sertifikat untuk

16.211 bidang atau mencapai 81,05%.

Realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV tahun 2019 (per 15 Desember

2019) adalah sebesar Rp8.445.277.292,00 atau 61,14% dari anggaran

sebasar Rp13.813.460.000,00.

n. Proyek Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan, Direktorat

Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan merupakan instansi yang mengelola kegiatan penataan

batas kawasan hutan untuk penyelesaian Tanah Objek Reforma Agraria

(TORA) dan inventarisasi dan verifikasi objek TORA dalam kawasan hutan

untuk wilayah kerja Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan TORA pada Provinsi Sumatera Utara dianggarkan sebesar

Rp2.948.380.000, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel 2.11 Target Fisik dan Anggaran Pelaksanaan TORA pada Balai Pemantapan Kawasan

Hutan Wilayah I Medan Tahun 2019

No Mekanisme Kabupaten Target Fisik Anggaran

(Rp) Realisasi

Keuangan (Rp) (%)

1 Inventarisasi dan Verifikasi PTKH

Asahan 110 Ha 311.971.000 15.763.000,- 5.05

2 Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Penyelesaian TORA

Asahan

444 Km 2.636.409.000 0 0

Realisasi fisik Proyek Strategis Nasional (PSN) penyelesaian Tanah Objek

Reforma Agraria (TORA) atas penguasaan tanah dalam kawasan hutan,

sampai dengan Triwulan IV 2019 sebesar 0%.

Hal ini disebabkan karena Peta Indikatif TORA ditetapkan oleh Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanpa adanya usulan dari pemerintah

daerah.

Akibatnya pencadangan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi tidak

produktif untuk sumber TORA serta output program prakondisi pembangunan

melalui pemantapan kawasan hutan sesuai dengan DIPA Nomor:

029.06.2.238471/2019 tanggal 5 November 2019 tidak tercapai.


o. Proyek Peremajaan Perkebunan Rakyat

Tujuan Kegiatan Peremajaan Perkebunan Rakyat di provinsi Sumatera Utara

adalah sebagai upaya percepatan peremajaan tanaman kopi arabika dan

kelapa sawit di Provinsi

Sumatera Utara.

Capaian Realisasi Fisik dan

Keuangan Kegiatan

Peremajaan Perkebunan

Tanaman Kopi Arabika dan

kelapa sawit sampai dengan

Triwulan IV Tahun 2019 (per 15

Desember 2019) adalah

sebagai berikut:

a) Realisasi fisik (tanaman tertanam) atas Proyek Peremajaan Perkebunan

Rakyat untuk tanaman kopi arabika sudah dilakukan penanaman atas

benih tanaman kopi arabika oleh petani sebesar 100% atau sebesar 574

hektar.

b) Realisasi keuangan Peremajaan Perkebunan tanaman kopi per 15

Desember 2019 (Triwulan IV Tahun 2019) sebesar Rp4.593.529.450,00

atau 95,62% dari anggaran sebesar Rp4.804.162.000,00 berupa realisasi

anggaran belanja benih, pupuk, dan saprodi lainnya sebesar

Rp4.370.760.000,00 dan realisasi anggaran belanja operasional provinsi

sebesar Rp222.769.450,00.

c) Realisasi fisik (tanaman tertanam) peremajaan perkebunan tanaman

kelapa sawit adalah seluas 5.183,18 ha atau 49,50% dari total target

seluas 10.471,50 ha.

d) Realisasi keuangan Peremajaan Perkebunan tanaman kelapa sawit per 15

Desember 2019 (Triwulan IV Tahun 2019) adalah sebesar

Rp131.783.972.947,00 atau 49,74% dari anggaran sebesar

Rp264.922.336.500,00. Rendahnya realisasi fisik dan keuangan

disebabkan proses verifikasi oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera

Utara baru selesai pada minggu kedua bulan Desember 2019 serta tidak

adanya tenggat waktu (dateline) dalam penyampaian persyaratan yang

harus dipenuhi oleh petani calon penerima bantuan.


p. Proyek Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan

dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan

oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku

utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, kesimbangan lingkungan dan

dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan,

hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan.

Pendanaan Perhutanan Sosial Tahun Anggaran 2019 pada Provinsi Sumatera

Utara sesuai dengan DIPA Nomor: SP DIPA- 029.09.2.418798/2019 Tanggal

12 Desember 2019 (Revisi Ke-8) sebesar Rp61.408.674.000,00 untuk wilayah

regional sumatera yang terdiri dari Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara,

Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi

Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Jambi, Provinsi

Bengkulu, dan Provinsi Lampung. Namun, tidak terdapat rincian anggaran

kegiatan per Provinsi.

Capaian luasan (area) pelaksanaan Perhutanan Sosial sampai dengan

Triwulan IV Tahun 2019 pada BPSKL Wilayah Sumatera sebesar 73.770 Ha

atau 23,97% dari target 307.730 Ha dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.12 Target dan Realisasi Pelaksanaan Proyek Perhutanan Sosial Tahun 2019

No Kegiatan Target

(Ha)

Realisasi Capaian (%)

Luas (Ha) Jml SK Jml KK

1 2 3 4 5 6 7(4/3)

1. Hutan Desa (HD) 300.000 23.417

3.739 22,33

2. Hutan Kemasyarakatan (HKm) 29.235 6.519

3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 6.673 662

4. Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) 7.651 2.132

5. Kemitraan Kehutanan (IPHPS) 0 0

6. Hutan Adat 7.730 6.794 848 87,89

Jumlah 307.730 73.770 - 13.900 23,97

Realisasi fisik dan keuangan Kegiatan BPSKL Wilayah Sumatera sampai

dengan Triwulan IV Tahun 2019 (15 Desember 2019), adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13 Target dan Realisasi Fisik dan Keuangan Proyek Perhutanan Sosial Tahun 2019

No Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target Realisasi

Fisik Anggaran (Rp) Fisik Anggaran (Rp)

1. Dukungan Manajemen Layanan 1 5.068.125.000,00 1 4.524.482.275,00

2. Penyiapan Kawasan Areal Perhutanan Sosial

Ha 300.000 13.437.663.000,00 66.976 10.502.505.927,00


No Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target Realisasi

Fisik Anggaran (Rp) Fisik Anggaran (Rp)

3. Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat

26.914.870.000,00 22.264.900.023,00

a. Pembentukan Kelompok Usaha PS (KUPS)

Kelompok 640 14.564.870.000,00 305 10.127.402.623,00

b. Pemberian Bantuan Alat Ekonomi Produktif

Paket 190 12.350.000.000,00 101 12.137.497.400,00

4. Penanganan Konflik Tenurial

2.517.190.244,00

a. Penanganan Konflik dan Tenurial

Ha 110.790 2.336.280.000,00 42.255 1.254.133.844,00

b. Penyelenggaraan Verifikasi Hutan Adat

Ha 7.730 1.300.000.000,00 6.794 1.263.056.400,00

5. Kemitraan Lingkungan 12.351.736.000,00 9.594.665.105,00

a. Meningkatnya Komunitas Peduli Lingkungan

Komunitas 13 120.000.000,00 13 89.404.000,00

b. Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial

Orang 460 12.231.736.000,00 460 9.505.261.105,00

c. Kunjungan Presiden, Kunjungan Menteri LHK

Kegiatan

Jumlah Anggaran 61.408.674.000,00 49.403.743.574,00

Jumlah Anggaran Kegiatan Perhutanan Sosial (2 + 4.b.)

14.737.663.000,00 11.765.562.327,00

Yang menjadi hambatan dalam mencapai target kegiatan dalam dari Program

Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan pada BPSKL Wilayah

Sumatera sampai dengan 15 Desember 2019 antara lain:

1) Kurangnya jumlah SDM untuk melakukan verifikasi teknis usulan

perhutanan sosial di BPSKL Wilayah Sumatera;

2) Keterbatasan anggaran Rupiah Murni untuk item pekerjaan Pembentukan

KUPS dan untuk Kegiatan Penanganan Konflik dan Tenurial.

2. Program Prioritas Pembangunan Nasional

BPKP telah melakukan pengawalan atas berbagai program pembangunan yang

dilaksanakan pemerintah melalui pengawasan atas berbagai kegiatan

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha terkait bidang

Pembangunan, Pendidikan, Kedaulatan Pangan, Pariwisata, Konektivitas,

Pembangunan Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan, Konektivitas,

Kedaulatan Energi, dan Pengembangan KEK. Hasil pengawasan tersebut

diuraikan sebagaimana berikut.

a. Audit Tujuan tertentu atas Dana Jaminan Sosial Kesehatan

Pelaksanaan Audit Tujuan tertentu atas Dana Jaminan Sosial Kesehatan

dilaksanakan pada 8 Kantor Cabang BPJS dengan 2 fokus utama yaitu:


1) Evaluasi sistem DJS Kesehatan, dengan kesimpulan:

a) Sistem Kepesertaan

(1) Pengelolaan data kepesertaan Jaminan Kesehatan belum

dilaksanakan secara optimal.

(2) Peserta Jaminan Kesehatan yang terdaftar di BPJS Kesehatan

belum memenuhi target Universal Health Coverage (UHC) yang

ditetapkan.

(3) Pembaharuan/updating data kepesertaan Jaminan Kesehatan

belum dilaksanakan secara optimal.

a) Sistem Manajemen Iuran dan Penagihan Piutang

(1) Upaya penagihan tunggakan pembayaran iuran Jaminan

Kesehatan yang dilakukan BPJS Kesehatan belum memberikan

hasil yang optimal.

(2) BPJS Kesehatan tidak dapat memastikan kebenaran penghasilan

peserta PPU Badan Usaha yang dilaporkan dalam rangka

menetapkan besaran iuran Jaminan Kesehatan yang sebenarnya.

b) Sistem Biaya Manfaat Jaminan Kesehatan

(1) Secara umum pengajuan klaim dari rumah sakit/FKRTL ke BPJS

Kesehatan mengalami keterlambatan 2-3 bulan setelah

pelayanan.

(2) Sebagian pembayaran atas klaim rumah sakit/FKRTL oleh BPJS

Kesehatan mengalami keterlambatan.

2) Audit atas Data Operasional Dana Jaminan Kesehatan, dengan

kesimpulan:

a) Akurasi Data Kepesertaan BPJS Kesehatan

Dari jumlah peserta Jaminan Kesehatan sebanyak 9.920.443 jiwa,

terdapat peserta yang tercatat dengan NIK ganda sebanyak 474.501

record atau sebesar 4,78% dan yang tercatat dengan NIK tidak

standar sebanyak 700.960 record atau sebesar 7,07%.

Dari jumlah peserta Jaminan Kesehatan dalam status mutasi per 1

Januari 2018 sebanyak 90.078 jiwa, peserta yang sudah di-update

sampai dengan 31 Desember 2018 sebanyak 65.805 jiwa atau

sebesar 73,05%.

b) Akurasi Data Manajemen Iuran BPJS Kesehatan


Jumlah penerimaan iuran peserta Jaminan Kesehatan sampai dengan

31 Desember 2018 sebesar Rp866.674.883.987,00

c) Akurasi data Piutang Iuran BPJS Kesehatan

Jumlah piutang iuran peserta Jaminan Kesehatan per 31 Desember

2018 sebesar Rp171.654.394.126,00

d) Klaim Jaminan Kesehatan

Masih terdapat beberapa permasalahan terkait klaim Jaminan

Kesehatan FKRTL kepada BPJS Kesehatan, yaitu:

(1) Terdapat berkas klaim yang sudah diverifikasi namun belum

dibayar pada FKRTL yang diuji petik sebesar

Rp405.560.161.000,00.

(2) Terdapat berkas klaim yang belum diajukan oleh FKRTL yang diuji

petik kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp94.869.175.582,00.

(3) FKRTL yang diuji petik belum sepenuhnya mengajukan klaim ke

BPJS Kesehatan tepat waktu.

(4) Berita Acara Berkas Klaim Lengkap pada FKRTL yang diuji petik

belum sepenuhnya diterbitkan dengan tepat waktu.

(5) Pembayaran klaim pada FKRTL yang diuji petik belum

sepenuhnya dibayarkan dengan tepat waktu.

(6) Terdapat beberapa FKRTL yang melakukan pinjaman di bank

dengan menjaminkan piutang FKRTL terhadap BPJS Kesehatan

Atas permasalahan tersebut telah direkomendasikan Deputi Direksi BPJS

Kesehatan Wilayah Sumatera Utara dan Aceh agar memerintahkan seluruh

Kepala Cabang BPJS Kesehatan di Wilayah Provinsi Utara untuk:

1) Melakukan pemutakhiran data kepesertaan Jaminan Kesehatan yang

tercatat dengan NIK ganda dan NIK tidak standar.

2) Melakukan rekonsiliasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan kepada

pihak-pihak terkait.

3) Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pendataan

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak patuh dalam

pendaftaran dan pembayaran iuran peserta Jaminan Kesehatan.

4) Menyusun rencana aksi dalam rangka memastikan seluruh penduduk

Provinsi Sumatera Utara terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan.

5) Meningkatkan cakupan peserta badan usaha dengan cara:


a) Mengintensifkan kegiatan canvassing kepada Badan Usaha yang

belum registrasi.

b) Melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap badan usaha secara

berkala.

c) Melakukan pemanggilan oleh Kejaksaan Negeri melalui Surat Kuasa

Khusus untuk mempertegas ketentuan terkait kewajiban badan usaha

untuk registrasi ke dalam kepesertaan JKN-KIS.

d) Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah khususnya instansi terkait

yang berada di lingkup kerja Kantor Cabang BPJS Kesehatan, dan

dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan rekonsiliasi data

badan usaha.

b. Audit Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Program KOTAKU/NSUP bertujuan meningkatkan akses terhadap

infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk

mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif,

dan berkelanjutan.

Tujuan tersebut dicapai melalui kondisi antara lain sebagai berikut:

1) Menurunnya luas permukiman kumuh,

2) Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman

(Pokja PKP) di tingkat kota dalam penanganan permukiman kumuh yang

berfungsi dengan baik,

3) Tersusunnya rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kota dan

tingkat masyarakat yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

4) Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan

masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas

permukiman kumuh,

5) Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup

bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

Audit yang dilaksanakan merupakan audit keuangan dengan tujuan menguji

kebenaran dan keakuratan jumlah/saldo dalam laporan keuangan, serta

pengujian terhadap pengeluaran keuangan program, yang mencakup


kebenaran perhitungan matematis, kelengkapan, validitas, prosedur analitis,

keberadaan, serta penetapan titik pisah. Serta audit kepatuhan dengan tujuan

penilaian terhadap ketaatan program atas ketentuan dalam loan agreement

dan pedoman proyek serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 2.14 Kesimpulan Pelaksanaan Audit KOTAKU Tahun 2019

No Kabupaten Audit Keuangan Audit Kepatuhan

1 Provinsi Sumatera Utara Audit Dukungan Cukup Memadai 2 Medan Audit Dukungan Cukup Memadai 3 Tanjung Balai Audit Dukungan Cukup Memadai 4 Langkat Audit Dukungan Cukup Memadai 5 Karo Audit Dukungan Cukup Memadai

c. Audit Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Program PAMSIMAS III)

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

(Pamsimas) adalah kegiatan di bidang air minum dan sanitasi yang ditujukan

bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perdesaan dan pinggiran

perkotaan (peri-urban) dan dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat.

Audit yang dilaksanakan merupakan audit keuangan dengan tujuan menguji

kebenaran dan keakuratan jumlah/saldo dalam laporan keuangan, serta

pengujian terhadap pengeluaran keuangan program, yang mencakup

kebenaran perhitungan matematis, kelengkapan, validitas, prosedur analitis,

keberadaan, penetapan titik pisah. Selain itu dilaksanakan audit kinerja

dengan tujuan penilaian terhadap kinerja program dalam melaksanakan

progaram seesuai ketentuan dalam loan agreement dan pedoman proyek

serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 2.15 Kesimpulan Pelaksanaan Audit PAMSIMAS III Tahun 2019

No Kabupaten Audit Keuangan Audit Kinerja

1 Provinsi Sumatera Utara Audit Dukungan Berhasil

2 Langkat Audit Dukungan Berhasil

3 Labuhan Batu Selatan Audit Dukungan Berhasil

4 Asahan Audit Dukungan Berhasil

d. Verifikasi Proyek Itegrated Participatory and Development and Management of Irrigation (IPDMI)

Kegiatan Integrated Participatory Development and Management of Irrigation

Program (IPDMIP) dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan

Program Peningkatan Kinerja Layanan Irigasi 2015-2025 di Indonesia dengan

sasaran utama yakni meningkatkan ketahanan pangan dan pengurangan

kemiskinan masyarakat perdesaan. Program Pemerintah dimaksud


diperkirakan akan didanai dari berbagai sumber pendanaan sebesar $ 1,679

juta dari tahun 2017 hingga 2021. ADB (Asian Development Bank) akan

menyiapkan dana sebesar $ 600 juta, dimana difokuskan pada upaya

rehabilitasi jaringan irigasi, operasi dan pemeliharaan, serta pemberian air

kepada petani. Program IPDMIP akan membiayai sebagian dari program

Renstra di 74 kabupaten dalam 16 provinsi dari tahun 2017 hingga 2021.

International Fund for Agricultural Development (IFAD) scara paralel akan

membiayai program Kementerian Pertanian dalam peningkatan penyampaian

jasa pertanian untuk memaksimalkan manfaat perbaikan irigasi.

Pelaksanaan kegiatan IPDMIP tahun 2019 di Provinsi Sumatera dilaksanakan

pada empat kabupaten yaitu Humbang Hasundutan, Asahan, Simalungun dan

Tapanuli Tengah serta Provinsi Sumatera Utara dengan hasil sebagai berikut:

1) Unsur Kelembagaan

Unsur kelembagaan terdiri dari peningkatan operasionalisasi Kelembagaan

Irigasi (KOMIR), peningkatan operasionalisasi Perkumpulan Petani

Pemakai Air (P3A) dan penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknik

Kelembagaan (PSETK). Hasil verifikasi terhadap unsur kelembagaan

dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.16

Unsur Kelembagaan di 4 Kabupaten dan Provinsi

No Provinsi/ Kabupaten Hasil Verifikasi

KOMIR P3A PSETK

1 Provinsi Sumatera Utara Baik Sedang Berkembang Baik

2 Kab. Humbang Hasundutan Baik Sedang Berkembang Baik

3 Kab. Asahan Baik Belum Berkembang Belum ada dok. PSETK

4 Kab. Simalungun Cukup Sedang Berkembang Kurang

5 Kab. Tapanuli Tengah Baik Belum Berkembang Baik

2) Unsur Fisik

Unsur fisik merupakan peningkatan rehabilitasi infrastruktur irigasi, hasil

verifikasi terhadap unsur fisik dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.17 Unsur Fisik di 4 Kabupaten dan Provinsi


1 Provinsi Sumatera Utara Tidak dapat dilakukan verifikasi karena belum Professional Hand Over (PHO)

2 Kab. Humbang Hasundutan Tidak dapat dilakukan verifikasi karena belum Professional Hand Over (PHO)

3 Kab. Asahan Telah dilakukan rehabilitasi dengan luas areal irihasi yang direhabilitasi sebesar 155 Ha



4 Kab. Simalungun Telah dilakukan rehabilitasi dengan luas areal irihasi yang direhabilitasi sebesar 70 Ha

5 Kab. Tapanuli Tengah Tidak dapat dilakukan verifikasi karena belum Professional Hand Over (PHO)

e. Monitoring Program Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat Tahun 2019

Monitoring Program Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi

Masyarakat Tahun 2019 bertujuan untuk memantau pelaksanaan program

prioritas tersebut serta memberikan masukan perbaikan atas kelemahan

dalam pelaksanaan program, dengan ruang lingkup pelaksanaan program

prioritas yang pada akhir tahun 2018 pencapaian targetnya masuk kategori

“perlu kerja keras” dan “sulit tercapai”.

Monitoring dilaksanakan untuk melihat capaian 5 sasaran indikator pada

kegiatan prioritas, yaitu:

1) Terlaksananya pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif pada bayi usia

kurang dari 6 bulan sebesar 50%;

2) Tersalurkannya Tablet Tambah Darah (TTD) sebanyak 90 tablet selama

masa kehamilan sebesar 98 persen;

3) Terlaksananya pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Terpadu

pada 50% Puskesmas;

4) Tercapainya Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan

di 5.600 Puskesmas;

5) Terlaksananya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di minimal 50%

sekolah pada 50% kabupaten/kota.

6) Monitoring dilaksanakan pada 8 kabupaten/kota, dengan capaian sampai

dengan bulan Agustus 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.18 Monitoring Program Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Tahun 2019 pada 8 Pemerintah Daerah Tahun 2019 No Kabupaten/Kota Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3 Sasaran 4 Sasaran5

1. Deli Serdang 47,30% 59,70% 100,00% 70,58% 0,00%

2. Serdang Bedagai 37,00% 55,20% 100,00% 45,00% 0,00%

3. Langkat 49,70% 88,20% 100,00% 36,67% 0,00%

4. Karo 50,00% 31,00% 100,00% 31,58% 0,00%

5. Binjai 41,50% 91,65% 100,00% 100,00% 100,00%

6. Tebing Tinggi 65,01% 100,00% 100,00% 83,00% 0,00%

7. Pematangsiantar 28,40% 97,87% 100,00% 36,84% 0,00%

8. Padangsidimpuan 23,99% 100,00% 100,00% 20,00% 0,00%


f. Evaluasi Program Lintas Sektoral Penanggulangan Bencana

Pemantauan dan Evaluasi atas Program Lintas Sektoral Penanggulangan

Bencana bertujuan untuk mengukur ketercapaian pelaksanaan kegiatan

penanggulangan bencana serta mengidentifikasi hambatan pelaksanaan

kegiatan penanggulangan bencana dari aspek kebijakan, kelembagaan dan

implementasi penanggulangan bencana, dengan ruang lingkup sebagai

berikut:

Tabel 2.19 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program Lintas Sektoral Penanggulangan

Bencana Tahun 2019

No. Kegiatan Prioritas Jenis

Pengawasan

1. Pengurangan risiko bencana

a. Pengarusutamaan PRB dalam perencanan pembangunan Evaluasi

b. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana Evaluasi

c. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana Pemantauan

d. Penyusunan rencana kontinjensi Evaluasi

2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana

a. Budaya sadar bencana Pemantauan

3. Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat

a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulagan bencana Pemantauan

b. Penyediaan sistem peringatan dini bencana Pemantauan dan Evaluasi

c. Penanganan darurat Evaluasi

d. Pengembangan desa tangguh bencana Pemantauan

e. Peralatan dan logistik kebencanaan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan pada BPBD Provinsi Sumatera Utara

dan BPBD Kota Medan, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.20 Kesimpulan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program Lintas Sektoral

Penanggulangan Bencana pada BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan Tahun 2019

No. Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas BPBD Sumut

BPBD Medan

1. Pengurangan risiko bencana

a. Pengarusutamaan PRB dalam perencanan pembangunan

1) Jumlah alokasi anggaran kegiatan penanggulangan bencana dari tahun 2015-2019

2) RPB terintegrasi dalam RPJMD/ RKPD/Renja

3) RPB terintegrasi dalam RTRW

Tercapai

Tidak tercapai

Tidak tercapai

Tercapai

Tercapai

Tercapai

b. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana

Peta Bencana (Peta Bahaya, Peta Kerentanan, Peta Kapasitas) untuk seluruh ancaman bahaya (sesuai IRBI)

Tercapai Tercapai

c. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana

1) Perda Penyelanggaraan Penanggulangan Bencana

2) Perda Pembentukan BPBD dan Perkada BPBD dan tupoksi

3) Forum PRB terbentuk

Tercapai

Tercapai

Tidak tercapai

Tercapai

Tercapai

Tidak tercapai


No. Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas BPBD Sumut

BPBD Medan

4) Data kebencanaan update Tercapai Tercapai

d. Penyusunan rencana kontinjensi

Rencana kontijensi untuk seluruh ancaman bencana (sesuai IRBI)

Tidak tercapai

Tidak tercapai

2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana

a. Budaya sadar bencana 1) Jumlah sekolah yang menerapkan SMAB dari XXX sekolah

2) Jumlah rumah sakit menerapkan aman bencana dari XXX RS

Tidak tercapai

Tidak

tercapai

Tidak tercapai

Tidak

tercapai

3. Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat

a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulagan bencana

1) Jumlah anggota TRC bersertifikasi bencana

2) Jumlah anggota TRC yang mendapat pelatihan

Tidak tercapai

Tidak tercapai

Tidak tercapai Tercapai

b. Penyediaan sistem peringatan dini bencana

1) Sistem peringatan dini berfungsi secara aktif (beroperasi)

2) Media penyebaran informasi sistem peringatan dini

3) Frekuensi penyebaran informasi 4) Pusdalops yang memenuhi standar

minimal

Tercapai

Tercapai

Tercapai Tercapai


Tercapai Tercapai

c. Penanganan darurat 1) Tim kaji cepat (TRC) terbentuk

2) Rencana penyelamatan dan pertolongan 3) Rencana operasi perbaikan darurat

Tidak tercapai

Tidak tercapai

Tidak tercapai

Tercapai

Tercapai

Tercapai

d. Pengembangan desa tangguh bencana

Jumlah desa/kelurahan tanggap bencana dari 4 kelurahan

Tercapai Tercapai

e. Peralatan dan logistik kebencanaan

1) Gudang yang memenuhi standar 2) Peralatan yang cukup dan memenuhi

satandar.



g. Audit Tujuan Tertentu Penanganan Perkara pada Badan Peradilan di Lingkungan MA RI

Audit Tujuan Tertentu atas Penanganan Perkara pada Badan Peradilan di

Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan kerja sama

antara Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Komisi

Pemberantasan Korupsi, dan BPKP, yang bertujuan untuk memberikan

keyakinan bahwa penanganan perkara telah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Sasaran audit adalah untuk menilai kelemahan sistem pengendalian intern

yang dapat menjadi celah korupsi pada proses penanganan perkara yang

terdiri dari:

1) Penerimaan Berkas Perkara;

2) Persiapan Persidangan;


3) Persidangan;

4) Rapat Musyawarah Majelis Hakim;

5) Minutasi;

6) Penyerahan Salinan Putusan

Di samping itu juga untuk menilai kelemahan sistem pengendalian intern yang

mendukung tahapan penanganan perkara, yaitu:

1) Interaksi antara pihak yang berperkara dengan pegawai pengadilan;

2) Mekanisme Pengawasan Penanganan Perkara oleh Hakim Pengawas di

Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding;

3) Pemanfaatan e-court;

4) Informasi sidang dalam website (SIPP).

5) Audit tujuan tertentu dilaksanakan pada Pengadilan Hubungan Industrial

(PHI) pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus dan Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Medan.

h. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mebidang Provinsi Sumatera Utara pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara

Pengembangan SPAM Regional Mebidang terdiri atas pembangunan Unit Air

Baku, Unit Produksi, Unit Distribusi dan Unit Pelayanan (Sambungan Rumah).

Sampai dengan saat ini yang baru terealisasi pelaksanaan fisiknya adalah unit

air baku berupa pembangunan intake dan Jaringan Air Baku kapasitas 2.400

l/det dengan progres fisik mencapai 100%. Pipa transmisi dari intake sampai

dengan lokasi WTP telah terpasang, sementara unit produksi (IPA/WTP) dan

unit distribusi masih dalam penyusunan readiness criteria (RC).Readiness

Kriteria berupa sarana dan prasarana belum sepenuhnya dilengkapi yaitu:

1) Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara

para pihak yang terkait SPAM Mebidang yaitu Sekretaris Daerah

Sumatera Utara, Sekda Pemko Medan, Sekda Pemko Binjai, dan

Sekretaris Kabupaten Deli Serdang.

2) Lembaga Pengelola SPAM Regional Mebidang yang ditetapkan melalui

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara.

3) Lahan untuk reservoir Sumarsono.

4) Izin pengambilan air baku yang akan habis masa berlakunya pada akhir

tahun 2019.


Terhadap masalah tersebut kami telah menyampaikan rekomendasi strategis

kepada pihak-pihak terkait.

3. Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil pelaksanaan Reviu Pengelolaan Anggaran serta Reviu

Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa s.d Triwulan III Tahun 2019 yang

dilakukan oleh APIP Pemda dan difasilitasi oleh Perwakilan BPKP Provinsi

Sumatera Utara pada 34 Pemda dengan simpulan sebagai berikut:

a. Realisasi anggaran baru mencapai 52,35%;

b. Realisasi dana desa yang masuk ke RKUD sebesar Rp

2.460.410.539.580,00 dari pagu sebesar Rp4.428.394.782.000,00 atau

55,56% dan yang masuk ke RKD sebesar Rp908.262.588.125,00 atau

22,04%;

c. Realisasi anggaran pengadaan barang dan jasa atas kontrak yang sudah

ditandatangani sebesar Rp4.437.033.789.342,00 dari nilai pekerjaan

sebesar Rp 6.974.808.259.367,00 atau 63,62%.

B. PENINGKATAN KONTRIBUSI RUANG FISKAL

1. Efisiensi Pengeluaran Negara/Daerah

Audit atas penyesuaian harga dilakukan terhadap kontrak-kontrak pengadaan

barang dan jasa (PBJ) tahun jamak (multi years), yang hasilnya akan digunakan

sebagai bahan pertimbangan

dalam pembayaran kepada pihak

kedua. Koreksi penyesuaian

harga disebabkan lemahnya

pemahaman auditan terhadap

hak dan pengaturan penyesuaian

harga dalam dokumen kontrak.

Pada Tahun 2019 Perwakilan

BPKP Provinsi Sumatera Utara

telah melaksanakan Audit Penyesuaian Harga (eskalasi) sebanyak 3 (tiga)

penugasan yakni:

a. Penyesuaian Harga (eskalasi) terhadap Kontrak Nomor

DJT/SU.60/S.Perj.05/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 atas Pelaksanaan

Pembangunan Jalan Tol Ruas Medan-Binjai untuk Periode Januari 2017 s.d


Agustus 2018 pada PT Hutama Karya (Persero), dengan koreksi audit

sebesar Rp4.006.455.950,96.

b. Audit Penyesuaian Harga (eskalasi) atas Jasa Pemborongan Pekerjaan

Reklamasi, Dermaga, Container Yard dan Utilitas Pengembangan Terminal

Petikemas Belawan Fase II, dengan koreksi audit sebesar

Rp2.082.232.900,48.

c. Audit Penyesuaian Harga atas Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran

Jalan Tebing Tinggi – Pematang Siantar - Parapat (Jalan Lingkar Luar

Parapat) (MPC), dengan koreksi audit sebesar Rp530.146.417,25.

2. Audit Klaim

Klaim adalah tuntutan satu pihak dari dan/atau kepada instansi pemerintah di

tingkat pusat maupun di daerah atau BUMN/BUMD, akibat kerugian dari salah

satu pihak dalam melaksanakan suatu perjanjian atau kontrak yang disebabkan

adanya perbedaan antara kondisi nyata yang ada dalam pelaksanaan pekerjaan

dan/atau kontrak, atau adanya perintah/permintaan dari pengguna barang/jasa

atau karena terjadinya sesuatu hal yang tidak diperkirakan sebelumnya yang

mengakibatkan timbulnya kewajiban/kerugian salah satu pihak. Pada Tahun

2019 Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan Audit

Penyesuaian Harga (eskalasi) sebanyak 1 (satu) penugasan yakni Audit Klaim

atas Pekerjaan Piling Works pada Pembangunan PLTU Pangkalan Susu 3&4

(2x200 MW) PT PLN (Persero) UIP Pembangkit Sumatera Kontrak No.

0068.PJ/041/DIR/2013, dengan koreksi audit sebesar Rp189.922.500,00.

C. PENGAMANAN ASET NEGARA/DAERAH

Pengawasan atas pengamanan aset negara dilakukan bersama dengan Aparat

Penegak Hukum (APH), yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dan Non APH

dengan tujuan memberikan kontribusi dalam upaya penyelamatan keuangan

negara melalui audit investigatif dan audit penghitungan kerugian keuangan negara

(PKKN). Dari hasil audit diperoleh potensi penyelamatan keuangan negara sebesar

Rp27.884.442.385,57 yang sebagian besar modus pelanggaran tindak pidana

korupsi (TPK) terjadi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa dan adanya

pembayaran upah pungut DBH (Dana Bagi Hasil) PBB Sektor Perkebunan yang

seharusnya tidak dibayarkan.


Tabel 2.21 Potensi Penyelamatan Keuangan Negara di Wilayah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2019 No. Uraian Rp

1. Audit Investigasi 1.824.234.438,00

2. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara 26.060.187.947,57

Jumlah 27.884.442.385,57

1. Audit Investigatif

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara di Tahun 2019 Semester II telah

melaksanakan 3 (tiga) penugasan Audit

Investigatif yakni dua penugasan pada

Instansi Vertikal dengan nilai kerugian

keuangan negara sebesar

Rp1.824.234.438,00, dan satu

penugasan pada Pemerintah Daerah

nilai kerugian keuangan negara

sebesar Rp499.462.559,28.

2. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)

Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dilakukan untuk

menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian negara yang timbul dari kasus

penyimpangan guna mendukung tindakan ligitasi atas permintaan APH. Selama

Tahun 2018 Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan

Audit PKKN sebanyak 10 (sepuluh) laporan/kasus dengan total nilai kerugian

negara sebesar Rp26.060.187.947,57 pada kegiatan:

a. Dugaan Penyimpangan Penyaluran dan Penggunaan Dana Bantuan

Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama

(KUBE) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2013 dengan kerugian

keuangan negara sebesar Rp399.000.000,00;

b. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III

pada Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai Tahun 2011 dengan

kerugian keuangan negara sebesar Rp1.399.563.000,00;

c. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana

Korupsi Pemberian KMK Bank BRI Cabang Pembantu Katamso Medan

Tahun 2009 yang menimbulkan kerugian keuangan negara

Rp4.679.670.000,00;


d. Dugaan TPK Pembangunan Jembatan Batahan-Kubangan Tompek

Kecamatan Batahan Kab. Mandailing Natal Tahun Anggaran 2017 dengan

kerugian keuangan negara sebesar Rp530.126.486,73;

e. Dugaan Penyimpangan dalam Penyaluran Kredit pada Bank Sumut Kantor

Cabang Pembantu Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013

dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.800.000.000,00;

f. Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penggunaan dan Pengelolaan Dana

Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Majanggut I Kec. Kerjaan

Kab. Pakpak Bharat TA

2016 dan 2017 dengan

kerugian keuangan negara

sebesar Rp737.285.740,84;

g. Audit Penghitungan

Kerugian Keuangan

Negara atas Dugaan

Penyimpangan

Pembayaran Tagihan pada

PDAM Tirtanadi Cabang Deli Serdang Periode 02 Januari 2015 s.d 02 April

2018 dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp10.910.918.688,00.

h. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan

Penyimpangan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor

Perkebunan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu

Selatan (Labusel) Tahun 2013 s.d 2015 dengan kerugian keuangan negara

sebesar Rp1.966.683.208,00.

i. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan

Penyimpangan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor

Perkebunan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara

(Labura) Tahun 2013 s.d 2015 dengan kerugian keuangan negara sebesar

Rp2.186.469.295,00.

j. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak

Pidana Korupsi pada Belanja Jasa Internet (Bandwith) dalam Kegiatan

Pengadaan Server dan Command Centre, Program Pengembangan

Komunikasi Informasi dan Media Massa pada Dinas Komunikasi dan


Informatika Kota Pematangsiantar TA 2017 dengan kerugian keuangan

negara sebesar Rp450.471.529,00.

3. Pemberian Keterangan Ahli

Pemberian keterangan ahli bertujuan untuk memberikan pendapat berdasarkan

keahlian di bidang akuntansi dan auditing dalam suatu kasus TPK dan/atau

perdata untuk membuat jelas suatu kasus bagi penyidik dan/atau hakim.

Pemberian keterangan ahli oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, baik

di APH maupun di persidangan telah dilaksanakan sebanyak 45 (empat puluh

lima) kali, terdiri atas 9 (sembilan) kali pada Kejaksaan, 19 (sembilan belas) kali

pada Kepolisian dan 17 (tujuh belas) kali pada proses persidangan dugaan pada

Pengadilan Tipikor pada PN Medan. Pemberian keterangan ahli (PKA) atas

dugaan Tindak Pidana Korupsi telah dilaksanakan pada:

a. PKA pada Kejaksaan:

1) PKA kepada Kejari Binjai atas Dugaan Pemberian Kredit Modal Kerja

pada PT BRI Kacab. Katamso Tahun 2009 a.n terdakwa Oktavia

Situmorang.

2) PKA Kepada Penyidik Kejari Natal sehubungan dengan Dugaan

Penyimpangan Pembangunan Jembatan Batahan Kubangan Tompek

Kec. Batahan.

3) Kejaksaan Negeri Deli Serdang atas Perkara Dugaan TPK Penyaluran

Kredit pada Bank Sumut KCP Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang

Tahun 2013.

4) Kejaksaan Negeri Deli Serdang atas Perkara Dugaan TPK atas

Pembayaran Tagihan Pada PDAM Tirtanadi Cabang Pelayanan Deli

Serdang Periode 02 Januari 2015 s.d. 02 April 2018.

5) Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan sehubungan dengan perkara

Dugaan TPK Pekerjaan Pengendalian Daerah Aliran Sungai Batang

Angkola /Pengaman Area Balai Benih Ikan Desa Huta Limbong Tahun

2011.

6) Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan sehubungan dengan perkara atas

nama terdakwa Zalman Lubis.

7) Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan sehubungan dengan perkara

Dugaan TPK Pengadaan Pakaian Dinas pada Sekretariat DPRD


Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2014 dan 2015 yang masih dalam

proses pemberian keterangan.

8) Kejaksaan Negeri Nias Selatan terkait Tindak Pidana Korupsi dalam

penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri

(USBM) di Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan TA 2012 sampai

dengan 2013.

9) Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara sehubungan dengan perkara Dugaan

Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan pada Rumah Sakit

Umum Daerah (RSUD) Swadana Tarutung Tahun Anggaran 2013.

b. PKA pada Kepolisian:

1) PKA atas dugaan TPK Perkerasan Jalan Sirtu Dusun II dan II Desa Rawa

Makmur Kec. Kolang.

2) PKA kepada Penyidik Polres Sidempuan atas dugaan TPK proyek

pengendalian DAS Batang Angkola.

3) PKA lanjutan kepada Polres Nias atas Dugaan TPK Pembangunan

Ruang Kelas Baru Kab. Nias.

4) PKA atas dugaan TPK pada Kegiatan Pembangunan USB Sekolah Luar

Biasa Kab Paluta.

5) PKA atas dugaan Penyimpangan Biaya Perjalanan Dinas Anggota

DPRD Tapteng.

6) PKA lanjutan kepada Polda Sumut Atas Dugaan Penyimpangan Biaya

Penginapan Perjalanan Dinas an. Unedo martin.

7) PKA kepada Penyidik Polres Pematangsiantar atas Dugaan TPK

Penyaluran dan Penggunaan Dana Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi

Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kota

Pematangsiantar TA 2013.

8) PKA kepada Penyidik Poldasu atas Dugaan TPK Pekerjaan Investasi

Kapal Tunda Bayu III pada PT Pelindo I Cabang Dumai Tahun 2011.

9) PKA kepada Penyidik Poldasu atas Dugaan TPK Kegiatan Renovasi

Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan latihan Pelajar (PPLP)

Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Pemuda dan Olahraga TA 2017.


10) PKA kepada Penyidik Polres Pakpak Bharat pada Penggunaan dan

Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa

Majanggut I Kec. Kerjaan Kab. Pakpak Bharat TA 2016 dan 2017.

11) PKA kepada Penyidik Poldasu atas Dugaan TPK Kegiatan Renovasi

Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan latihan Pelajar (PPLP)

Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Pemuda dan Olahraga TA 2017.

12) PKA kepada Penyidik Polres Padangsidimpuan atas Dugaan TPK pada

Satuan Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota

Padangsidimpuan TA 2010 dan 2011.

13) PKA kepada Penyidik Poldasu atas Dugaan Penyimpangan Pekerjaan

Peningkatan Kapasitas/Pelabaran Jalan Kabanjahe-Kutabuluh pada

Kementerian PU Dirjen Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan

Nasional I Medan TA 2013-2014.

14) PKA kepada Penyidik Poldasu atas Dugaan Penyimpangan Biaya

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan yang

diterima oleh Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Labusel)

Tahun 2013 s.d 2015.

15) PKA kepada Penyidik Poldasu atas Dugaan Penyimpangan Biaya

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan yang

diterima oleh Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura)

Tahun 2013 s.d 2015.

16) PKA kepada Penyidik Polres Nias atas Dugaan Penyimpangan dalam

Pelaksanaan kegiatan Program Pembebasan Biaya Pendidikan di Kab

Nias Selatan pada Bidang Kesehatan di Dinas Kesehatan Kab Nias

Selatan.

17) PKA kepada Penyidik Polres Binjai atas Dugaan TPK Pembangunan Unit

Sekolah Baru (USB) SMK Pertambangan Purnama Langkat Tahun 2016.

18) PKA kepada Penyidik Polres Padangsidimpuan sehubungan dengan

Dugaan TPK terkait Tangkap Tangan Pemotongan Dana Bantuan

Operasional (BOK) TA 2019 Tw I dan II pada Puskesmas Wek I Kota

Padangsidimpuan.

19) PKA atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan pencucian uang terkait

terjadinya kesalahan pembukuan yang seharusnya dibukukan atas nama

PT Supernova, namun oleh Petugas Pelayanan Tunai/Teller PT BNI


Cabang Utama Medan terbuku ke rekening BNI atas nama PT Dharma

Utama Metrasco.

c. PKA pada Pengadilan

1) PKA di Pengadilan Tipikor pada PN Medan an. Terdakwa Manurung

Naiborhu.

2) PKA di Pengadilan Tipikor pada PN Medan an. Tumbur Simbolon.

3) PKA an. terdakwa Bagus Bangun dan Dodi Asmara.

4) PKA an. terdakwa Bazaro Ndraha alias Ama Nita.

5) PKA an. terdakwa Arifuddin dan Ignatius Sinaga.

6) PKA atas Dugaan Penyimpangan Biaya Perjalanan Dinas an. Hariono

dkk.

7) PKA di Pengadilan Tipikor an terdakwa Oktavia Situmorang.

8) PKA di Pengadilan Tipikor an. Terdakwa Sri Hartati.

9) PKA di Pengadilan Tipikor an. Terdakwa an. Demseria Simbolon.

10) PKA di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan sehubungan

dengan dugaan TPK Pembangunan USB SMKN I Kec. Medang Deras.

11) PKA atas Dugaan TPK pengadaan Pakan ternak pada Balai Pembibitan

Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Siborong-Borong TA 2014.

12) PKA di Pengadilan Tipikor pada PN Medan an. Terdakwa Sideli Zendato,

dkk.

13) PKA di Pengadilan Tipikor pada PN Medan an. Terdakwa Aslin Harahap,

dkk.

14) PKA di Pengadilan Tipikor pada PN Medan an. Terdakwa Awaludin

Siregar dan Hasbunan Marsaf Harahap.

15) PKA di Pengadilan Tipikor pada PN Medan an. Terdakwa Deanld Sijabat.

16) PKA di Pengadilan Tipikor pada PN Medan an. Terdakwa Tuti Zubaidah

Harahap.

17) PKA di Pengadilan Tipikor pada PN Medan an. Terdakwa Achmad Askari,

dkk.

D. PENINGKATAN SISTEM PEMERINTAHAN

Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas system pemerintahan di

lingkungan wilayah Provinsi Sumatera Utara, dilakukan melalui kegiatan assurance

dan consulting yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan


dan kinerja, penguatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan

penguatan proses tata kelola pemerintah dan korporasi.

1. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Salah satu peran BPKP di daerah adalah meningkatkan kualitas akuntabilitas

keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Indikator kualitas akuntabilitas

keuangan salah satunya ditunjukkan dari opini auditor eksternal (BPK) atas

penyajian laporan keuangan. Perolehan opini atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun

Anggaran 2018 dari 34 Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan opini

sebanyak 34 Pemerintah Daerah, dengan hasil 17 Pemerintah Daerah

memperoleh opini WTP, 14 Pemerintah Daerah memperoleh opini WDP, 3

Pemerintah Daerah memperoleh opini TMP.

Dari 34 Pemerintah Daerah, terdapat 6 Pemerintah Daerah yang mengalami

kenaikan tingkat opini dari WDP menjadi WTP yaitu Pemkab Batubara, Pemkab

Deli Serdang, Pemko Gunung Sitoli, Pemkab Serdang Bedagai, Pemkab Sibolga,

dan Pemko Tebing Tinggi. Pemda yang memperoleh opini tetap berjumlah 24

Pemda, sedangkan mengalami penurunan opini berjumlah 4 Pemda yaitu

Pemkab Labuhanbatu Utara, Pemkab Pakpak Bharat, Pemko Pematang Siantar

dari opini WTP menjadi WDP dan dari opini WDP menjadi TMP yaitu Kota

Tanjungbalai. Masalah yang menghambat kualitas Laporan Keuangan sebagai

berikut:

• Terdapat pergeseran anggaran yang tidak dituangkan dalam P-APBD.

• Keterlambatan penyelesaian laporan keuangan.

• Terdapat pengelolaan aset yang belum memadai.

Untuk mempertahankan/menuju opini WTP, provinsi/kabupaten/kota, kepada

Gubernur Sumatera Utara agar menginstruksikan Kepala Daerah di Provinsi

Sumatera Utara agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

• Setiap pelaksanaan kegiatan harus berdasarkan APBD yang telah disahkan

• Melakukan inventarisasi atas aset tetap tanah, peralatan dan mesin,

bangunan dan gedung, serta jalan, jaringan dan jembatan (JIJ) secara rinci

dan menyeluruh;

• Menetapkan batas waktu penyelesaian Laporan Keuangan.


Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka

peningkatan governance system dilakukan melalui:

a. Asistensi Pengelolaan Keuangan pada Pemda

Dari 34 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara,

sebanyak 31 kabupaten/kota telah menggunakan Aplikasi Simda Keuangan.

Dari jumlah tersebut, 6 pemda telah melakukan konsultasi langsung ke

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dalam penyusunan Laporan

Keuangan Tahun Buku 2018.

b. Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara telah melakukan bimbingan

teknis pengelolaan keuangan desa pada 6 kabupaten/kota di Provinsi

Sumatera Utara yang telah menggunakan aplikasi SISKEUDES.

Tahun 2019, sebanyak 5.412 desa dari 5.417 desa atau 99,91% yang sudah

menggunakan aplikasi Siskeudes (menyelesaikan penyusunan APBDes

Tahun 2019 dengan menggunakan Aplikasi Siskeudes Versi 2.0).

c. Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Sisa Dana Desa Tahun Sebelumnya sampai dengan 30 September 2019

Dari 27 Pemerintah Daerah penerima Dana Desa di wilayah Provinsi

Sumatera Utara, sebanyak 12 Pemda (48 Desa)

telah dilakukan evaluasi atas penyaluran dan

penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Sisa

Dana Desa Tahun Sebelumnya sampai dengan 30

September 2018 yaitu Kabupaten Karo, Kabupaten

Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Samosir,

Kabupaten Nias, Kabupaten Tapanuli Tengah,

Kabupaten Simalungun, Kabupaten Padang Lawas,

Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Pakpak

Bharat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten

Toba Samosir dan Kabupaten padang Lawas utara.

Dari hasil evaluasi tersebut, disimpulkan sebagai berikut:

1) Penggunaan Dana Desa tidak sesuai Prioritas Penggunaan Dana Desa

pada beberapa desa di Kabupaten Mandailing Natal.

2) Penggunaan Dana desa belum dilengkapi bukti pengeluaran.


3) Penyebab utama keterlambatan penyaluran dana desa adalah

keterlambatan penyaluran dari RKUD ke RKD yang disebabkan oleh

APBDesa belum/terlambat ditetapkan.

d. Evaluasi Program Penyediaan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Dari hasil evaluasi terhadap 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Samosir,

Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Simalungun yang

melaksanakan Program Penyediaan Embung Kecil dan Bangunan

Penampung Air Lainnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Embung kecil dan bangunan air lainnya dibangun sebanyak 10 buah,

namun belum berfungsi sesuai peruntukkannya sebanyak 7 buah.

2) Kegiatan pembangunan embung kecil pada 5 desa di Kabupaten

Simalungun, namun kenyataan yang dilaksanakan adalah pembangunan

pipanisasi lahan kering dan pipanisasi untuk sarana air bersih.

e. Evaluasi Penyaluran Padat Karya Tunai di Desa

Dari hasil evaluasi terhadap 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Samosir,

Kabupaten Padang Lawas Utara dan

Kabupaten Simalungun yang

melaksanakan Penyaluran Padat

Karya Tunai di Desa dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1) Belum semua desa

melaksanakan kegiatan dengan

metode swakelola dan mengalokasikan pembayaran upah 30% dari

nilai kegiatan.

2) Belum semua hasil dari PKTD yaitu Pembuatan Embung Kecil dan

Bangunan Penampung Air Lainnya dapat dimanfaatkan karena

ketiadaan air di dalam embung.

f. Analisis Fiskal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil analisis fiskal dan kinerja Keuangan Pemda wilayah Provinsi Sumatera

Utara dapat disimpulkan sebagai berikut:


1) Terdapat kinerja keuangan daerah yang masih rendah yaitu Kabupaten

Simalungun yang capaian realisasi pendapatannya hanya 80% dari

target;

2) Tingkat kemandirian keuangan seluruh Pemda di wilayah Provinsi

Sumatera Utara masih dalam kategori “rendah” dan “sangat rendah;

3) Hal ini terlihat dari belum adanya Pemda yang memiliki PAD >50% dari

total pendapatannya.

Rata-rata jumlah belanja modal bila dibandingkan dengan total belanja untuk

seluruh Pemda dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah 20,05%. Hal

ini menunjukkan kualitas proporsi belanja yang masih kurang baik. Sesuai

dengan Pedoman Penyusunan APBD yang setiap tahunnya diterbitkan oleh

Menteri Dalam Negeri disebutkan bahwa Pemda harus memprioritaskan

alokasi belanja modal untuk pembanguan dan pengembangan sarana dan

prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik.

g. Reviu atas Program/Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2019

Pelaksanaan reviu atas program/percepatan pembangunan daerah

tertinggal tahun 2019 dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten

Nias Barat dengan kesimpulan sebagai berikut:

4) Pemanfaatan hasil Program/Kegiatan Pembangunan Daerah Tertinggal

di Kabuapaten Nias Barat berupa rehabilitasi Pondok Wisata di Desa

Togide’u Kecamatan Sirombu tiga unit belum selesai.

5) Hutan Mangrove yang direhabilitasi berupa pembangunan fasilitas

wisata hutan Mangrove belum selesai dilaksanakan.

6) Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di daerah tertinggal berupa

bantuan mesin dan peralatan pasca panen pengolahan minyak kelapa

sebanyak 100 unit, telah sampai di desa tanggal 7 Desember 2019,

namun belum dilakukan uji fungsi peralatan tersebut.

7) Program/kegiatan pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Nias

Barat belum dapat mengurangi penyebab ketertinggalan daerah karena

belum dapat dimanfaatkannya hasil pembangunan.


h. Penilaian Risiko Kecurangan / Fraud Risk Assessment (FRA)

Penilaian Risiko Kecurangan bertujuan untuk mendeteksi adanya risiko

kecurangan yang signifikan sehingga dapat menekan dampak dan

mengurangi kemungkinan terjadinya risiko tersebut hingga ke level yang

dapat diterima oleh pemilik risiko. Penilaian risiko kecurangan dilaksanakan

10 kali yaitu atas kegiatan:

1) Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Kedokteran pada Program

Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah

Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata pada Dinas

Kesehatan Pemerintah Kota Tebing Tinggi TA 2019.

2) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pemerintah Kota Tebingtinggi TA 2019.

3) Pembangunan Conblock SD dan SMP pada Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada Dinas Pendidikan Kota

Tebingtinggi TA 2019.

4) Pembangunan Puskesmas pada Program Pengadaan Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu

dan Jaringannya pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Deli

Serdang TA 2019.

5) Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa pada Program Pendidikan

Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang TA 2019.

6) Program Agraria di Lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera

Utara, terdapat pembayaran honor dua kali kepada panitia GTRA.

7) Dinas Perhubungan dan Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai TA

2019.

8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bagian Umum dan

Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019.

9) Kegiatan Prioritas Percepatan Penurunan Stunting pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Langkat.

10) Bappeda dan BPKAD Kota Medan Tahun 2019.

Disarankan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara untuk:

1) Mengintruksikan kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan

Inspektorat di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara untuk melakukan audit


dan memonitor bahwa setiap proses pelelangan dan pengadaan barang

telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan kontrak yang telah

disepakati.

2) Untuk merevisi SK Gubernur Sumatera Utara tentang GTRA Provinsi dan

Tim Pelaksana Provinsi terkait sumber dana pembiayaan honorarium

3) Memonitor pengadaan dan pelaksanaan akan kebutuhan asupan

makanan, gizi, vitamin dan protein bagi anak-anak yang mengalami

stunting.

i. Pendampingan RSUD-BLUD di Provinsi Sumatera Utara

Pelaksanaan pendampingan yang dilaksanakan pada RSUD dan Puskesmas

yaitu asistensi, coaching clinic, dan sosialisasi dengan uraian sebagai berikut:

1) Asistensi Penyusunan Persyaratan Administrasi (Rencana Strategis,

Laporan Keuangan, dan

Pedoman Tata Kelola) 14

Puskesmas di Kabupaten Deli

Serdang;

2) Asistensi Penyusunan

Persyaratan Administratif (SPM

dan Renstra) BLUD pada

Puskesmas Kabupaten Karo;

3) Coaching Clinic Dokumen Persyaratan Administratif PPK-BLUD RSUD

Sibuhuan;

4) Coaching Clinic Kebijakan Akuntansi dan RBA pada RSUD Dr. Pirngadi

Kota Medan;

5) Coaching Clinic Penyusunan RBA pada RSUD Aek Kanopan Kabupaten

Labuhanbatu Utara;

6) Coaching Clinic Penyusunan RBA pada RSUD Rantauprapat Kabupaten

Labuhanbatu;

7) Coaching Clinic tentang Penyusunan Dokumen Administratif

Persyaratan PPK-BLUD RSUD Salak Kabupaten Pakpak Bharat;

8) Sosialisasi PPK-BLUD Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 pada UPT

RSUD Tanjung Pura Langkat;


9) Sosialisasi Sitem Informasi Akuntansi (SIA) BLUD pada RSUD

Gunungsitoli.

10) Sosialisasi SIA BLUD pada RSUD dr. Hadrianus Sinaga Kab. Samosir.

11) Sosialisasi SIA BLUD pada Kab. Labuhanbatu.

12) Sosialisasi SIA BLUD pada Kota Binjai.

13) Sosialisasi SIA BLUD pada Kab. Deli Serdang.

Berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan di atas, kepada Gubernur

Sumatera Utara kami sarankan untuk mendorong para Kepala Daerah agar:

1) Menginstruksikan RSUD yang telah ditetapkan menjadi BLUD untuk

mengimplementasikan PPK-BLUD sesuai dengan Permendagri 79 tahun

2018 tentang BLUD;

2) Mempercepat persiapan untuk persyaratan administratif dan teknis

dalam rangka persiapan pelaksanaan BLUD, terutama untuk RSUD dan

Puskesmas yang belum ditetapkan menjadi BLUD.

j. Pendampingan BUMD di Provinsi Sumatera Utara

Pelaksanaan kegiatan pendampingan yang dilaksanakan pada BUMD yaitu

berupa pendampingan dan bimbingan teknis dengan uraian sebagai berikut:

1) Pendampingan Penyusunan Internal Audit Charter (IAC) pada PT

Perkebunan Sumatera Utara;

2) Bimbingan Teknis Good Corporate Governance (Penyusunan Code of

Conduct) pada PDAM Tirtauli Kota Pematangsiantar;

3) Bimbingan Teknis Peningkatan Sistem Pengendalian Intern

(Penyusunan Pedoman

Pengadaan Barang dan

Jasa) pada PDAM Tirta

Nauli Kota Sibolga;

4) Bimbingan Teknis

Implementasi SIA PDAM

dan Billing System pada

PDAM Tirta Silaupiasa

Kabupaten Asahan;




1) Berkomitmen dalam memposisikan Satuan Pengawasan Intern PT

Perkebunan Sumatera Utara sesuai tupoksi SPI agar dapat

melaksanakan fungsi pengawasan dengan efektif dan efisien dalam

upayanya membantu manajemen mencapai tujuan perusahaan dengan:

a) Menetapkan draft Piagam Audit Internal yang telah disusun menjadi

Piagam Audit Internal dan selanjutnya disampaikan ke Dewan

Komisaris.

b) Mempertimbangkan untuk menambah SDM pada Satuan

Pengawasan Intern dengan memperhatikan tupoksi dan

unit/wilayah yang menjadi lingkup pengawasan SPI.

c) Pengalokasian anggaran kegiatan pendidikan dan pelatihan

pegawai SPI untuk meningkatkan kompentensi pegawai SPI dalam

melakukan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan pemeriksaan.

2) Mendorong penyelesaian penyusunan Code of Conduct pada PDAM

Tirtauli yaitu dengan:

a) Menyelesaikan penyusunan Business Plan periode 2018-2022;

b) Menyusun standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai

dengan aturan yang belaku;

Dengan selesainya penyusunan dokumen tersebut maka penyusunan

draft code of conduct dapat segera diselesaikan.

3) Mendorong Direktur PDAM Tirta Silaupiasa agar melaksanakan

inventarisasi terhadap data pelanggan dan piutang rekening air

pelanggan dalam rangka penerapan aplikasi SIA dan Billing System

PDAM serta menggunakan aplikasi pengelolaan piutang yang handal

untuk mendukung Laporan Keuangan PDAM Tirta Sialupiasa.

4) Mendorong Direktur PDAM Tirta Nauli unturk segera menyelesaikan

perbaikan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh

Walikota Sibolga.

k. Pendampingan BUM Desa di Provinsi Sumatera Utara

Pelaksanaan kegiatan pendampingan yang dilaksanakan pada BUM Desa

yaitu berupa Sosialisasi dan bimbingan teknis, dengan uraian sebagai

berikut:


1) Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan BUM Desa di Kabupaten Deli

Serdang;

2) Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan BUM Desa di Kabupaten

Karo;

3) Sosialisasi SIA BUM Desa pada Kabupaten Labuhanbatu;

4) Sosialisasi SIA BUM Desa pada Kabupaten Simalungun;

5) Sosialisasi SIA BUM Desa pada Kabupaten Tapanuli Utara.

6) Sosialisasi SIA BUM Desa Pada Kabupaten Langkat.



1) Mengkoordinir penyusunan pedoman dan kebijakan akuntansi untuk

mendukung pengelolaan keuangan BUM Desa;

2) Mengkoordinir BUM Desa untuk menyusun Laporan Keuangan Pokok

secara bulanan dan tahunan yang dilaporkan dalam Musyarawah Desa

minimal 2 (dua) kali dalam setahun sebagaimana diatur dalam

permendes No. 4 Tahun 2015;

3) Menyediakan sumber daya manusia, sarana, dan prasara yang memadai

serta terus melakukan pelatihan bagi pelaksana operasional BUM Desa

khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan dan pengoperasian

SIA BUM Desa.

l. Reviu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum

Reviu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air

Minum Perkotaan APBN Tahun 2019 dilakukan pada 4 (empat) kabupaten

dengan hasil sebagai berikut:

1) Kabupaten Tapanuli Utara

Berdasarkan reviu terhadap sambungan rumah yang memenuhi syarat

diterima untuk mendapatkan rekomendasi pencairan sesuai laporan

konsultan verifikasi sebagai berikut:

a) 10 (sepuluh) sambungan rumah telah memenuhi persyaratan;

b) 8 (delapan) sambungan rumah tidak memenuhi syarat, dan;

c) 1.568 (seribu lima ratus enam puluh delapan) sambungan rumah,

belum membayar rekening air sehingga perlu dilaksanakan verifikasi

ulang oleh Kementerian PUPR.


2) Kabupaten Simalungun




a) 350 (tiga ratus lima puluh) sambungan rumah telah memenuhi

persyaratan, dan;

b) 2.287 (dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh) sambungan rumah,

belum membayar rekening air sehingga perlu dilaksanakan verifikasi

ulang oleh Kementerian PUPR.

3) Kabupaten Deli Serdang




a) 633 (enam ratus tiga puluh

tiga) sambungan rumah telah

memenuhi persyaratan;

b) 2 (dua) sambungan rumah

tidak memenuhi syarat.

4) Kota Pematangsiantar

Berdasarkan reviu terhadap

sambungan rumah yang

memenuhi syarat diterima untuk

mendapatkan rekomendasi

pencairan sesuai laporan

konsultan verifikasi sebagai

berikut:

a) 267 (dua ratus enam puluh tujuh) sambungan rumah telah memenuhi

persyaratan;

b) 14 (empat belas) sambungan rumah tidak memenuhi syarat, dan;

c) 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) sambungan rumah, belum

membayar rekening air sehingga perlu dilaksanakan verifikasi ulang

oleh Kementerian PUPR.

Hasil reviu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Hibah Air Minum

Perkotaan tahun 2019 pada 4 Pemerintah Kabupaten /Kota di Provinsi


Sumatera Utara merupakan bahan pertimbangan dalam rangka pemberian

rekomendasi teknis pencairan dana hibah dan tidak ditujukan untuk

keperluan lain.

m. Diagnostic Assesment GCG pada PDAM Tirta Sari Kota Binjai

Diagnostic Assesment GCG pada PDAM Tirta Sari dilakukan pada 4 (empat)

aspek penerapan GCG yang dinilai mencakup: (a) komitmen, (b) Kebijakan

GCG, (c) Partisipan GCG, dan (d) Pengungkapan Informasi dengan hasil

sebagai berikut:

1) PDAM Tirta Sari Kota Binjai belum memiliki komitmen yang cukup untuk

mendukung pelaksanaan GCG.

2) PDAM Tirta Sari Kota Binjai belum memiliki kebijakan yang cukup untuk

mendukung pelaksanaan GCG/ tata kelola yang baik.

3) PDAM Tirta Sari Kota Binjai belum memiliki partisipasi yang cukup untuk

mendukung pelaksanaan GCG.

4) Pengungkapan Informasi belum dipenuhi oleh PDAM Tirta Sari Kota

Binjai, yaitu:

a) Belum ada media/website perusahaan;

b) Tidak menyusun Laporan Tahunan.

Berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan di atas, kepada Gubernur


1) Mendorong Direksi, Badan Pengawas, dan seluruh pegawai

menandatangani Pakta Interagitas.

2) Membangun infrastruktur penerapan GCG/Tata Kelola yang baik,

diantaranya berupa:

a) Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance);

b) Pedoman Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Pengawas (Board

Manual);

c) Manual Manjemen Resiko;

d) Standar Operating and Procedure (SOP) masing-masing

bagian/unit;

e) Pedoman Tata Kelola Sistem Informasi dan Teknologi Informasi;

f) Pedoman Perilaku dan kode Etik Perusahaan (code of conduct).


3) Melakukan sosialisasi atas infrastruktur penerapan GCG/Tata Kelola

yang dibangun tersebut;

4) Menyusun dan melaksanakan kebijakan Whistle Blowing System (WBS)

yang dituangkan dalam SK Direksi, kebijakan pengendalian gratifikasi

dan pengendalia dokumen;

5) Menyusun kebijakan pola karir pegawai PDAM Tirta Sari Binjai;

6) Menyusun pedoman/tata tertib Rapat Badan Pengawas;

7) Menyusun pedoman audit, mekanisme kerja, program kerja Tahunan

(PKPT), supervisi dan tindak lanjut audit di dalam organisasi SPI;

8) Berkoordinasi dengan pemilik modal untuk menyesuaikan pedoman

pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas sesuai dengan PP

54 Tahun 2017, menyusun mekanisme penilaian kinerja Badan

Pengawas dan Direksi;

9) Meminta Badan Pengawas untuk menyusun program kerja dan

kebijakan benturan kepentingan, menilai kinerja direksi dan keberhasilan

pencapaian kinerja direksi, melakukan arahan secara tertulis atas

penguatan sistem pengendalian intern, manajemen resiko, sistem

teknologi informasi, kebijakan dan pelaksanaan pengembagan karir,

kebijakan mutu dan layanan;

10) Membangun website PDAM Tirta Sari Kota Binjai dan penetapkan

petugas yang menangani serta uraian tugasnya,

11) Menyusun laporan tahunan manajemen selain laporan keuangan

dengan tepat waktu.

n. Evaluasi Kinerja RSUD-BLUD

Sampai saat ini dari 38 RSUD di Provinsi Sumatera Utara, terdapat 18 RSUD

yang belum menerapkan PPK BLUD, sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Capaian pelaksanaan Evaluasi Kinerja terhadap 3 (tiga) RSUD-BLUD

selama tahun 2019, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.22 Kesimpulan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja RSUD-BLUD pada 3 RSUD di Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2019 No. Nama PDAM Skor Predikat Kategori

1 RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan 56,25 BBB Sedang

2 RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu 77,20 A Baik

3 RSUD Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara 70,01 A Baik


Rata-rata capaian kinerja RSUD BLUD Tahun Buku 2019 pada tiga RSUD

tersebut diatas adalah 67,82 dan termasuk dalam kategori Baik.

Untuk lebih meningkatkan kinerja RSUD tersebut, kepada Gubernur

Sumatera Utara kami sarankan agar mendorong para Kepala Daerah

mendukung RSUD- BLUD meningkatkan kinerja rumah sakit dengan

menginstruksikan Direktur RSUD untuk:

1) Mendorong penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum

daerah (PPK BLUD) pada seluruh Rumah Sakit Daerah sesuai UU Nomor

44 Tahun 2009.

2) Meningkatkan kinerja RSUD BLUD melalui pemenuhan SPM sesuai

dengan ketentuan Menteri Kesehatan No 129/Menkes/SK/II/2008 tentang

SPM dan melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai Permendagri No 79

Tahun 2018 tentang BLUD.

3) Membentuk dan mengefektifkan peran Badan Pengawas serta Satuan

Pengawas Internal RSUD BLUD sesuai Permendagri No 79 tahun 2018.

4) Meningkatkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD BLUD

untuk menjamin mutu pelayanan yang diterima masyarakat.

5) Terhadap hal lain yang perlu diperhatikan disarankan:

a) Melakukan optimalisasi pendapatan;

b) Menyesuaikan susunan organisasi BLUD RSUD Dr.Pirngadi sesuai

dengan peraturan;

c) Mengurangi beban/belanja operasional (LO) RSUD Dr. Pirngadi yang

cukup besar;

d) Penulisan resep Non Formularium Nasional yang dikeluarkan oleh

dokter mengacu kepada Peraturan yang berlaku yaitu Kepmenkes RI

tentang Formularium Nasional;

e) Melaksanakan pengadaan obat - obatan melalui E-Catalogue;

f) Setiap penerimaan RSUD disetorkan ke kas RSUD dan dicatat dalam

laporan keuangan; dan

g) Aset tetap yang belum dapat dimanfaatkan di RSUD Rantauprapat

agar segera dimanfaatkan.


o. Evaluasi Pengendalian Intern pada PD Pasar Kota Medan

Berdasarkan evaluasi terhadap penerapan Sistem Pengendalian Intern pada

PD Pasar Kota Medan untuk periode tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa

kondisi penerapan Sistem Pengendalian Intern pada PT Pasar Kota Medan

secara umum mencapai nilai rata-rata sebesar 44,926 atau berada pada

tingkat efektivitas Tidak Efektif. Nilai tersebut menunjukkan bahwa penerapan

Sistem Pengendalian Intern di lingkungan PD Pasar masih bersifat sederhana,

yaitu:

1) Pengendalian intern belum didesain, dikelola dan diterapkan, serta

didokumentasikan dengan baik.

2) Terdapat kelemahan pengendalian yang pengaruhnya sangat signifikan.

3) Jenis pengendalian belum seluruhnya ada (preventif, detektif, maupun

korektif) dan berfungsi.

4) Pengendalian berbasis manual.

Dalam upaya memperbaiki kinerja pencapaian praktik-praktik yang terbaik

(best practices) penerapan Sistem Pengendalian Intern, kepada Gubernur

Sumatera Utara kami sarankan agar menginstruksikan Direksi PD Pasar

Kota Medan untuk:

1) Membuat Kebijakan terkait komitmen terhadap integritas dan nilai etika,

membentuk Badan Pengawas sesuai dengan PP Nomor 54 tahun 2017,

meningkatkan kompetensi SDM dan menegakkan akuntabilitas terhadap

pengelolaan keuangan PD Pasar Kota Medan.

2) Menyusun Pedoman MR, melakukan Identifikasi dan analisis risiko serta

menyusun risk register dan prosedur penilaian risiko kecurangan.

3) Menyusun Pedoman/prosedur yang digunakan untuk memitigasi risiko

dan mengetahui bahwa respons risiko telah dilaksanakan.

4) Menyusun dan menetapkan kebijakan/prosedur komunikasi internal dan

eksternal yang tertuang dalam SK Direksi.

Melaksanakan evaluasi berkelanjutan dan atau evaluasi terpisah untuk

menilai keberadaan dan berfungsinya komponen-komponen sistem

pengendalian intern dan melaporkan hasil pengawsan ke Direksi dan Badan

Pengawas serta melakukan monitoring atas tindak lanjut hasil pengawasan.


p. Evaluasi Kinerja BUMD

1) Evaluasi Kinerja PDAM

Evaluasi kinerja PDAM yang telah dilaksanakan selama semester I tahun

2019 yaitu evaluasi kinerja PDAM terhadap 18 PDAM dengan hasil

sebagai berikut:

Tabel 2.23 Kesimpulan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja PDAM pada 18 PDAM di Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2019

No Nama PDAM

Kinerja menurut Permendagri 47

Tingkat kesehatan

Skor Predikat Skor Predikat

1 PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara

69,76 Baik 3,28 Sehat

2 PDAM Tirtauli Kota Pematangsiantar

62,18 Baik 3,18 Sehat

3 PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun

59,62 Cukup 2,70 Kurang Sehat

4 PDAM Tirta Kualo Kota Tanjung Balai

49,19 Baik 2,31 Kurang Sehat

5 PDAM Tirta Sari Kota Binjai 45,28 Cukup 2,37 Kurang Sehat

6 PDAM Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan


7 PDAM Tirta Wampu Kabupaten Langkat


8 PDAM Tirta Malem Kabupaten Karo 45,49 Cukup 1,71 Sakit

9 PDAM Tirta Nciho Kabupaten Dairi 52,91 Cukup 2,86 Sehat

10 PDAM Tirta Bina Kabupaten Labuhanbatu


11 PDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi


12 PDAM Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang


13 PDAM Mual Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah


14 PDAM Tirta Nauli Kota Sibolga 68,33 Cukup 3,94 Sehat

15 PDAM Mual Na Tio Kabupaten Tapanuli Utara


16 PDAM Tirta Ayumi Kota Padangsidempuan


17 PDAM Tirta Umbu Kabupaten Nias 52,92 Cukup 2,84 Sehat

18 PDAM Tirta Madina Kabupaten Mandailing Natal

49,72 Cukup 2,83 Sehat

Kesimpulan hasil evaluasi kinerja secara umum atas 18 PDAM yang di

evaluasi adalah sebagai berikut:

a) Satu PDAM memiliki tingkat kehilangan air di unit distribusi di bawah

20% yaitu PDAM Tirta Ayumi Kota Padangsidempuan sebesar

16,52%. Sementara 17 PDAM lainnya memiliki tingkat kehilangan air

di unit distribusi di atas 20%;


b) Dua PDAM memiliki cakupan pelayanan di atas 80% baik secara

administratif maupun teknis, yaitu PDAM Tirtauli Kota

Pematangsiantar (cakupan administratif 88,71% dan teknis 82,24%)

dan PDAM Tirta Nauli Kota Sibolga (cakupan administratif 86,24%

dan teknis 85,49%). Sementara 16 PDAM lainnya memiliki cakupan

pelayanan administratif dan teknis di bawah 80%;

c) Tidak ada PDAM yang memenuhi penilaian 3K yaitu kualitas,

kuantitas, dan kontinuitas. Satu PDAM mampu memenuhi syarat

kualitas yaitu PDAM Tirta Nauli Kota Sibolga dan hanya 6 PDAM

yang mampu memenuhi syarat kontinuitas yaitu PDAM Tirta Sari

Binjai, PDAM Tirta Bina Labuhanbatu, PDAM Tirta Bulian Kota

Tebing Tinggi, PDAM Mual Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah,

PDAM Tirta Ayumi Kota Padang Sidempuan, dan PDAM Tirta

Madina Kabupaten Mandailing Natal;

d) Sebanyak 16 PDAM telah memiliki Rencana Induk Sistem

Penyediaan Air Minum (RISPAM). Sementara 2 PDAM yaitu PDAM

Tirta Nciho Kabupaten Dairi dan PDAM Tirta Nauli Kota Sibolga

belum memiliki RISPAM;

e) Sebanyak 11 PDAM yang telah dapat menutup biaya secara penuh

(full cost recovery), dimana rata-rata tarif air lebih tinggi dari harga

pokok air. Sedangkan 7 PDAM yaitu PDAM Tirta Kualo Kota

Tanjungbalai, PDAM Tirta Sari Kota Binjai, PDAM Tirta Nciho

Kabupaten Dairi, PDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi, PDAM Mual

Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah, PDAM Tirta Ayumi Kota

Padangsidimpuan dan PDAM Tirta Madina Kabupaten Mandailing

Natal belum full cost recovery. Namun dari 11 PDAM yang sudah full

cost recovery, hanya 5 PDAM yang mendapatkan laba, sedangkan

6 PDAM lainnya masih mengalami kerugian.

Total Penyertaan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya

(PPYBDS) pada 18 PDAM yang dievaluasi adalah

Rp326.337.639.477,56. Dari jumlah PPYBDS tersebut belum ada upaya

yang maksimal dari PDAM dan Instansi tekait untuk menuntaskan

masalah tersebut.


Berkaitan dengan hal tersebut di atas kepada Gubernur Sumatera Utara

kami sarankan untuk mendorong para Kepala Daerah mendukung

PDAM dalam menjalankan usahanya melalui:

a) Penyusunan RISPAM yang disesuaikan dengan RPJMN dan

didukung dengan komitmen untuk penyediaan dana;

b) Menyelaraskan RKAP dengan Business Plan dan RISPAM;

c) Mendorong disusunnya SOP untuk penyusunan RKAP;

d) Menambah penyertaan modal PDAM yang digunakan untuk

menyehatkan PDAM antara lain pembelian water meter induk

sehingga dalam menghitung air yang terjual dan losses tidak

berdasarkan perkiraan, yang mana perhitungan ini berdampak

terhadap perhitungan Harga Pokok Produksi dan Harga Jual Air;

e) Koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat untuk segera menuntaskan aset yang belum diserahkan;

f) Mendorong PDAM untuk meningkatkan kinerja dan tingkat

kesehatannya.

2) Evaluasi Kinerja BUMD Tahun Buku 2018 pada PT Perkebunan Sumatera Utara


“Kurang Sehat”. Dari 3 aspek yang dievaluasi, aspek administratif berada

pada kategori “Sehat” sedangkan aspek keuangan dan aspek

operasional berada pada kategori “Kurang Sehat” Beberapa penyebab

utama kondisi tersebut adalah:

a) Harga jual yang rendah dibandingkan RKAP;

b) Volume penjualan yang dibawah target RKAP;

c) Usia tanaman rata-rata sudah diatas 20 tahun dan pemupukan tidak

sesuai standar PPKS sejak tahun 2015, bahkan pada tahun 2018

tidak ada pemupukan untuk Tanaman Menghasilkan;

d) Perluasan lahan yang terlalu besar sejak 2008, sehingga menyerap

sebagian besar sumberdaya Perusahaan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas kepada Gubernur Sumatera Utara,

kami sarankan agar menginstruksikan Direksi PT. Perkebunan Sumatera

Utara untuk:

a) Membangun Sistem Pengendalian Intern yang efektif


b) Meningkatkan pengendalian terhadap Produksi TBS kebun sendiri

dan CPO dan pengendalian biaya operasional perusahaan.

c) Meningkatkan laba perusahaan dengan menetapkan target

penjualan/produksi kebun dan PMKS sebagai target kinerja dan

melakukan penghematan biaya

d) Melakukan survey kepuasan terhadap pelanggan secara berkala;

e) Melakukan evaluasi kembali terhadap perluasaan lahan yang

dilakukan perusahaan;

3) Evaluasi Kinerja BUMD Tahun Buku 2018 pada PD. Aneka Industri dan Jasa (AIJ)


“Tidak Sehat”. Dari 3 aspek yang dievaluasi, aspek operasional berada

pada kategori “Kurang Sehat” sedangkan aspek keuangan dan aspek

administratif pada kategori “Tidak Sehat”. Beberapa penyebab utama

kondisi tersebut adalah:

a) Kerugian yang besar disebabkan 8 jenis usaha pada PD Aneka

Industri dan Jasa, hanya usaha percetakan yang masih berjalan dan

usaha tersebut juga merugi;

b) Pada tahun 2018 hanya satu pelanggan yang masih berbisnis

dengan PD Aneka Industri dan Jasa;

c) Besarnya biaya pegawai karena harus membiayai pegawai pada

usaha yang sudah tidak berjalan;

d) Perjanjian bangun guna serah yang tidak memadai sehingga tidak

memberikan keuntungan yang cukup bagi perusahaan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas kepada Gubernur Sumatera Utara,

kami sarankan agar menginstruksikan Direksi PD Aneka Industri dan

Jasa untuk:

a) Membangun Sistem Pengendalian Intern yang efektif

b) Meningkatkan pendapatan PD Aneka Industri dan Jasa melaui

inovasi produk dan pemasaran;

c) Meningkatkan pengendalian dan pengelolaan aset

d) Melaksanakan usaha sesuai dengan bisnis utama dan kemampuan

SDM

e) Mengkaji hubungan bisnis dengan mitra sesuai perjanjian BOT


f) Menugaskan auditor eksternal untuk melakukan audit menyeluruh

terhadap perjanjian kerjasama bangun guna serah antara PD Aneka

Industri dan Jasa dengan PT Aneka Saran Lestarindo.

2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah

Dalam rangka mengimplementasikan PP Nomor 60 Tahun 2008, BPKP sebagai

pembina SPIP mendukung penerapan SPIP di lingkungan Pemda melalui

kegiatan pendampingan dalam upaya mencapai Wilayah Tertib Administrasi

(WTA), opini WTP, dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Kegiatan yang

dilaksanakan BPKP dalam rangka penguatan tata kelola pemerintah antara lain

melalui Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dari penyelenggaraan SPIP hingga Semester II Tahun 2019 menunjukkan

bahwa 7 Pemda telah memperoleh level 3 (terdefinisi), yaitu Kabupaten Tapanuli

Selatan, Kabupaten Toba Samosir, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten

Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, Kabuapaten Tapanuli Utara,

Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan 27 Pemda telah memperoleh level 2

(berkembang). Masih rendahnya pencapaian level 3 disebabkan Pemerintah

Daerah belum sepenuhnya memiliki infrastruktur pengendalian sebagaimana

ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Kepala BPKP Nomor

4 Tahun 2016

Atas hal tersebut,

kepada Gubernur

kami sarankan agar

menginstruksikan

seluruh Kepala

Daerah untuk:

a. Membangun komitmen yang tinggi untuk menyelenggarakan SPIP di

lingkungan Pemerintah Daerah;

b. Melengkapi infrastruktur pengendalian sebagaimana ditetapkan dalam PP

60 tahun 2008 dan Peraturan Kepala BPKP No 4 tahun 2016.

c. Menyusun rencana aksi peningkatan level maturitas penyelenggaraan SPIP.

3. Penguatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Penguatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah diwujudkan dalam

kegiatan Pembinaan JFA dan Pembentukan Auditor, Penilaian Kapabilitas APIP,


Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pengawasan, dan Fasilitasi Pembentukan

dan Pengembangan Organisasi Profesi, dengan rincian sebagai berikut:

a. Penilaian Kapabilitas APIP

Pada tahun 2019, telah

dilakukan penjaminan kualitas

(quality assurance) atas

penilaian mandiri (self

assessment) yang

dilaksanakan oleh APIP di

wilayah Provinsi Sumatera

Utara dengan pencapaian level kapabilitas APIP (Level 1 s.d. 5) sebagai

berikut:

1) 19 APIP (55,88%) berada pada Level 2;

2) 11 APIP (32,36%) berada pada Level 3 Dengan Catatan;

3) 4 APIP (11,76%) berada pada Level 3.

Tabel 2.24 Capaian Level Kapabilitas APIP pada Inspektorat se-Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2019

NO URAIAN Jumlah

APIP Level

1 2 3 DC 3

1 Provinsi 1 - 1 - -

Capaian - 1 - -

2 Kabupaten/ Kota 33 18 11 4

Capaian - 18 11 4

Total Capaian 34 - 19 15

Total Target Tahun 2019 20

% Capaian dibanding Jumlah APIP 75%

Dibandingkan target Tahun 2019, pencapaian level Kapabilitas APIP Tahun

2019 telah menunjukkan adanya jumlah peningkatan level APIP. Target

sampai dengan Tahun 2019 Level 3 adalah 20 APIP. Dari hasil pembinaan

terhadap 34 APIP, capaian Tahun 2019 adalah 15 APIP (75%) dengan

rincian 4 APIP di Level 3 dan 11 APIP di Level 3 Dengan Catatan.

b. Pembinaan JFA dan Pembentukan Auditor

Kondisi tata kelola Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di

lingkungan Provinsi Sumatera Utara telah mencerminkan kemajuan yang

semakin baik, ditandai dari total 34 APIP, telah menerapkan jabatan

fungsional auditor (JFA) Semester I Tahun 2019. Dan seluruh APIP telah

menerapkan Jabatan Fungsional Auditor (JFA).


Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara selaku pengelola Diklat telah

melaksanakan Diklat bagi JFA APIP berupa diklat fungsional (diklat

penjenjangan auditor) sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah peserta

sebanyak 150 orang dan diklat substansi sebanyak 16 (enam belas) kali

dengan jumlah peserta sebanyak 480 orang.

Jalan Jendral Gatot Subroto, KM 5,5, Medan 20122Telepon (061) 8474847, Faksimile: (061) 8472842, e-mail: [email protected]

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt E WZKs/E^/ ^hD d Z hd Zbpkp.go.id/public/upload/unit/sumut/files/LHP 2019.pdf · 2020-01-24 · KATA PENGANTAR alam rangka melaksanakan

Documents

E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt E WZKs/E^/ ^hD d Z hd Zbpkp.go.id/public/upload/unit/sumut/files/LHP 2019.pdf · 2020-01-24 · KATA PENGANTAR alam rangka melaksanakan