YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: DOKUMENTASI - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170213-105438-7792.pdf · menurut catatan yang ada pada saya bahwa kita yang sementara ini akan kembali pada

RISALAH RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Tahun Sidang : IV

Masa Persidangan : 2006 - 2007

Jenis Rapat : Rapat Kerja RUU tentang ITE

Sifat Rapat : Terbuka

Hari dan Tanggal Rapat : Rabu, 11 Juli 2007

Waktu Rapat : Pukul 09.40 WIB – selesai

Dengan : Pemerintah (Depkominfo)

Tempat Rapat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI Gedung Paripurna

Ketua Rapat : Andi M. Ghalib, S.H., M.H.

Sekretaris Rapat : Dra. Damayanti

Hadir : ……. Anggota dari …… Anggota

Acara Rapat : Pembahasan materi RUU tentang ITE

Jalannya rapat sebagai berikut :

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Bismillahirohmanirohim,

Assalamualaikum Wr. Wrb,

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Pemerintah kemudian

yang terhormat pimpinan dan segenap anggota pansusu ITE yang berbahagia kita mari lah kita

mengucapkan syukur alhamdulila karena berkah rahmat hidayahnnya pada hari ini kita masih ada

langkah sehat dan walafiat, hari ini kita akan teruskan tugas kita membahas masalah yang

menurut catatan yang ada pada saya bahwa kita yang sementara ini akan kembali pada dim 27

untuk itu saya buka rapat ini. Pada rapat yang lalu disepakati bahwa dim 27 akan dibahas kembali

pada hari ini karena ada kaitannnya hubungannya dengan dim 28 nomer 28 maaf, untuk itu saya

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Page 2: DOKUMENTASI - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170213-105438-7792.pdf · menurut catatan yang ada pada saya bahwa kita yang sementara ini akan kembali pada

persilakan kepada bapak ibu semua yang hadir untuk bisa memberikan tanggapan masalah dim 27

iniyang hari ini akan untuk kita bahas kembali berkaitan dengan 28 saya persilakan atau

Pemerintah dulu, saya berikan kesempatan kepada Pemerintah untuk membahas ini menyangkut

dim 27 saya persilakan pak.

CAHYANA (DEPKOMINFO) :

Assalamualaikum Wr.Wrb,

Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian,

Bapak pimpinan, di terakhir pada waktu minggu yang lalu kita sampai kepada dim 28

memang kita diminta kembali ke 27 sesuai dengan kamari arahan pimpinan dan rumusan akhir

Pemerintah adalah sebagai berikut bisa dilihat disini bisa saya bacakan lembaga sertifikasi

keandalan adalah badan yang diberi wewenang dan berfungsi mengaudit system elektronik dan

mengeluarkan sertifikat keandalan atau trasmark atau pelaku usaha dan produk yang berkaitan

dengan kegiatan transaksi elektronik kemarin ini saya ingat dari fraksi golkar Pak Victor

menyatakan ini harus menjadi kewenangan Pemerintah hanya saja kami mengingatkan waktu itu

bahwa dim yang kita bahas ini adalah bagian pasal 1 tentang definisi umum jadi belum bicara

siapa yang menjadi kewenangan baru dipasal-pasal berikutnya kita bicara siapa yang mempunyai

kewengangan ini tetapi definisi umum kita tidak bicara masalah kewenganan jadi inilah rumusan

akhir Pemerintah mohon kiranya anggota dari fraksi-fraksi bisa menyetujuinya terima kasih pak.

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Ya demikian tanggapan Pemerintah saya kira dari kita semua mungkin perlu memberikan

tanggapan terhadap ini silakan pak.

HASIB WAHAB (PDI-P) :

Terima kasih,

Saya pikir kalau didalam pendahuluan ini pokok-pokok nya itu masalah lembaga sertifikasi

keandalan ini adalah memang perlu pak dicantumkan leading sector nya dalam hal ini badan ini

siapa yang membentuk dan bagaimana membentuk mungkin nanti dipasal lain tetapu apakah

supaya tidak terjadi suatu multi tafsir tentang badan ini bagaimana kalau langsung badan yang

ditinjuk Pemerintah dalam hal ini dan diber kewenangan seterusnya, ini hanya satu masukan saja

jadi tegas disini dalam undang-undang ini bahwa ini otoritas pertama untuk Pemerintah ini sekedar

pemikiranya terima kasih.

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Jadi PDIP mengusulkan badan yang ditunjuk diberi otoritas oleh Pemerintah begitu, badan

perlu, itu tambahan dari PDIP ya, mungkin ada tambahan-tambahan dari rekan-rekan yang lain,

kami persilakan pak. Mungkin dari golkar belum ada ya!silakan pak! demokrat silakan

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Page 3: DOKUMENTASI - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170213-105438-7792.pdf · menurut catatan yang ada pada saya bahwa kita yang sementara ini akan kembali pada

ATTE SUGANDI (PD) :

Terima kasih pimpinan,

Demokrat setelah melihat dim dari nomer 27 itu adalah dari pasal 1 ketentuan umum jadi

dalam hal ini saya kira penentunya mengenai masalah peran disini bisa kewenangan itu ada dibab

lain sebagai contoh dibab 9 peran Pemerintah pasal 37 jadi saya sependapat dengan usulan

Pemerintah bahwa disini hanya menjelaskan masalah untuk ketentuan umum, jadi ketentuan

umum jadi artinya bersifatnya dan silakan kemenangan dan perannya ada dibab yang lain. Terima

kasih

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Jadi dari Demokrat mengusulkan ini kadang ketentuan umum nanti secara detail akan

diatur di pasal-pasal yang lain yang mengatur itu , ini kan baru ketentuan umum begitu pak ya,

pendapat dari democrat.

Mungkin ada yang lain, silakan dari FKB

ALI MUBARAK (PKB) :

Terima kasih Pimpinan saya melihat disini pimpinan saya melihat dari pada yang 27 ini kita

bicara yang pada 27 tapi yang kita lihat pada yang 28 disitu disebutkan penyelenggara sertifikasi

elektronik tetapi tepatnya 27 lembaga sertifikasi keandalan coba disini mengenai difinisi dari pada

masalah keandalan dan elektronik mana yang kira-kira lebih tepan penggunaanya karena saya

lihat kita bicara kepada masalah undang-undang elektronik disini kalau kita berbicara kepada

lembaga sertifikasi keandalan apakah tidak perlu dengan menggunakan lembaga sertifikasi-

sertifikasi elektronik tidak perlu menggunakan kata keandalan karena disini ada dua pandangan

satu berencana mengenai masalah keandalan, berbicara mengenai sertifikasi elektronik kira-kira

bahasa yang paling kena mana itu, saya kira begitu terima kasih pimpinan.

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Jadi dari Fraksi PKB menyarankan supaya ada kejelasan itu antara kedua hal, saya kira

dari yang lain silakan dari Pan!

DEDI D. MALIK (PAN) :

Saya kira memang pasal antara dim antara 27 dan 28 ini ada memang keperluan untuk

mempertegas apa yang dimaksud didalam pasal 27 jadi kalau dipasal 27 sudah menjelaskan

tentang lembaga sertifikasinya, di 28 itu langsung kalau istilah sunda itu naga jelog begitu

langsung penyelenggara sertifikasi yang ingin ketahui adalah mungkin didalam pasal antara ini kita

ingin elaborasi mengenai struktur atau model dari lembaga sertifikasi keandalan ini jadi

pertanyaan-pertanyaan yang mendasarnya itu adalah siapa yang membuat Pemerintahkah

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Page 4: DOKUMENTASI - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170213-105438-7792.pdf · menurut catatan yang ada pada saya bahwa kita yang sementara ini akan kembali pada

semacam misalnya BRTI dimana dirjen disitu ex officio misalnya one by government atau lembaga

independent yang dipilih misalnya oleh DPR dengan persyaratan-persyaratan orang professional

bukan politisi tetapi DPR perlu take disini karena ini menyangkut kredibilitas dari trusmark ini nanti

keandalannya cumin kriterianya sudah jelas kelompok-kelompok professional yang terkait seleksi

ini misalnya berapa orang jumlah nya misalnya begitu 7, 10, 11 atau cukup 3 orang ini perlu

kejelasan dan bagaimana proses seleksinnya jadi pilihan-pilihan pertimbangan itu yang perlu di

apa kemukakan disini apakah itu diserahkan kepada asosiasi-asosiasi untuk membentuk kaya

kadin misalnya Pemerintah tidak campur tangan Pemerintah hanya menanti memberikan justifikasi

saja mengakui saja, jadi ini kirannya pilihan-pilihan yang perlu didiskusikan secara sesame intinya

adalah bagaimana lembaga ini betul-betul bisa berfungsi dengan baik dalam kerangka dalam

melaksanakan dan mengembang misi dari RUU yang sendang kita siapkan ini terima kasih

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Baik terima kasih PAN,

Karena PAN berpendapat bahwa lembaga ini sangat penting peranannya dalam

menentukan keandalan dan apa namanya sertive keandalan atau trusmark itu sehingga menurut

PAN perlu dipertimbangkan bagaimana cara terbaik untuk mendapatkan orang-orang yang bisa

duduk disini, sementara dari kita cukup ya dari para fraksi saya kira serah kepada Pemerintah

mohon Pemerintah bisa segera bisa merumuskan melalui tim yang sudah ada sana Pemerintah

saja sudah lengkap ya pak bahasa, hukum, kemudian semua ada lengkap dari Bank juga ada,

saya persilakan pak barangkali ada rumusan terbaik setelah mendengarkan dari fraksi-fraksi kita

terima kasih.

Silakan.

CAHYANA (DEPKOMINFO) :

Terima kasih bapak pimpinan,

Dim 27 dan 28 adalah dua hal yang berlainan sama sekali berlainan jadi kami akan

jelaskan secara teknis apa yang dimaksud dengan keduannya ini jadi kalau kita lihat atau kita

mohon dikaitkan dim 27 ini terkait dengan pasal 10 disitu ada disebukan Pemerintah dan

masyarakat bisa membentuk lembaga sertifikat keandalan kemudian yang terkait dengan

penyelenggara sertifikasi elektronik ini berbeda itu ada dipasal 13 dan 14 berkaitan ada kaitan

dengan tanda tangan elektronik sementara yang disebut dengan lembaga sertifikasi keandalan

adalah yang mensertifikasi yang nama nya website halaman elektronik dari sebuah proses

transaksi elektronik Jadi kalau memungkin bisa tidak ini gambar teknis yang skema itu bisa

disampaikan pak edmon mungkin nanti dijelaskan bagaimana secara teknis dim 27,28 ini adalah

dua hal yang berlainan dipersilakan.

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Page 5: DOKUMENTASI - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170213-105438-7792.pdf · menurut catatan yang ada pada saya bahwa kita yang sementara ini akan kembali pada

Prof. RAMLI (DEPKOMINFO) :

Terima kasih bapak pimpinan,

Sebetulnya kami ingin menjelaskan terlebih dulu yang sertifikat ada 2 institusi yang akan

muncul di RUU ini, yang pertama lembaga sertifikasi elektronik yang kita kenal dengan sertification

ortority dan kemudia lembaga sertifikasi keandalan yang terkait dengan trusmark dua-dua lembaga

ini sifatnya sangat teknis bukan lembaga pengambil keputusan bukan lembaga yang terkait

dengan porsi jadi dia akan berada pada tatanan yang sangat teknis dunia ini misalnya si E kita

kenal verysaint, verysaint punya rute dimana-mana sifatnya itu menjadi lintas toritorial kemudian

kalau trusmark kita mengenal juga macam-macam, verysiant juga berfungsi sebagai trusmark juga

karena dia ini sering kali, ini contoh adalah trusmark yang diberikan oleh verysaint tetapi juga

misalnya disingapure kita mengenal ada yang namanya juga trusmark yang dikeluarkan oleh cast

trus disingapure lembaga konsumen jadi misalnya kita melihat frame ini sebagai hal yang sangat

teknis maka kita tidak perlu mengangkat ini ketantanan yang lebih tinggi seperti misalnya harus

ditetapkan dengan persetujuan DPR dan seterusnya ini akan menjadi aneh sendiri karena ini

sifatnya sangat teknis dan mikro sekali oleh karena itu misalnya nanti kita akan sampai pada

putusan apa yang menjadi lembaga sertifikasi keandalan kami setuju saja tadi dengan usulan

bahwa dipasal ini betul-betul hanya berbicara tentang ketentuan umum dan pengertian sementara

siapa yang berwenang nanti kita repair ke pasal 10 jadi saya kira apa yang diusulkan PDIP juga

akan terakomodasi dipasal 10 nanti siapa yang akan berwenang melakukan dan ménage ini tetapi

pada prinsipnya kami ingin mengatakan bahwa rumusan yang ada di dim 27 itu sudah mencaver

keseluruhan ini karena kita bicara ke yang paling sebelah kiri ini lembaga sertifikasi keandalan

saya kira itu pak terima kasih.

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Dari penjelasan Ramli mungkin masing ada atau cukup jelas mungkin ada tanggapan?

HASIB WAHAB (PDI-P) :

Terima kasih,

Jadi begini kalau memang yang dimaksudkan sebagai suatu ortoritas sertifikasi itu saya

rasa pasal atau dim 28 ini kata penyelenggara itu diganti saja pak, sebab itu nanti salah paham

dengan lembaga, artinya sama jadi langsung saja kalau konsep dari kami yaitu otoritas sertifikasi

adalah badan hukum sebagai pihak ke 3 terpecaya atau corss part E yang berfungsi mengaudit

dan memberi jaminan kepada tanda tangan tidak usah tanda tangan, tanda tangan ortotorit, para

pihak dalam transaksi elektronik ini saya mengusulkan kata-kata penyelenggara itu tidak usah

dipakai Karena nanti jadi conviues dengan lembaga langsung saja yaitu ortoritas sertifikasi ini, ini

alasan terpadan tidak terjadi satu konvesius antara lembaga antara Pasal 27 dan 28.

Terima kasih.

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Page 6: DOKUMENTASI - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170213-105438-7792.pdf · menurut catatan yang ada pada saya bahwa kita yang sementara ini akan kembali pada

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Jadi PDI P mengusulkan dim 28 kata-kata penyelenggara diganti menjadi kata-kata

otoritas sehingga bunyi menjadi otoritas sertifikasi ortorik adalah begitu bukannya menyangkut dim

27,28 tadi kita bicara 27 berkaitan 28 Pemerintah menjelaskan kedua hal ini adalah hal yang

berbeda lembaga ini bersifat teknis itu kan saya kira dari penjelasan PDIP tadi saya kira dari

penjelasan PDIP tadi menanggapi tanggapan dari pemeritah mungkin dari rekan ada tambahan

yang bisa menyempurnakan bisa dari PAN,.

SUDJUD SIRADJUDDIN (PAN) :

Terima kasih Pimpinan,

Pemerintah yang kami hormati kalau asumsi Pemerintah pasal 27 itu merepair kepada

pasal 10 maka perlu ada penjelasan tentang pasal 10 itu siapa yang dimaksud dengan Pemerintah

siapa yang dimaksudkan dengan dengan rakyat itu masyarakat sehingga nanti kemudian apakah

Pemerintah dimasukan dekom info atau Pemerintah yang lain begitu juga masyarakat, apakah

masyarakat yang dimaksudkan itu masyarakat profesi itu IT itu ataukah masyarakat secara klutif

seperti kita di DPR ini dan saya pikir bahwa ini bukan suatu yang sederhana ini menyangkut

kewenangan ketika kita memutuskan bahwa ini lembaga ini dibentuk maka kita harus tahu seperti

diangkat oleh teman kami pak dedi struktur nya bagaimana siapa yang bertanggung jawab kepada

siapa bertanggung mereka bertanggung jawab dan apa yang mereka harus lakukan jadi kita perlu

minta penjelasan dari Pemerintah tentang kalau kita merepair kepada pasal 10 tadi.

Terima kasih pimpinan

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Itu tambahan dari PAN, memang dari pasal 10 disebutkan bahwa Pemerintah atau

masyarakat jadi Pemerintah atau masyarakat bukan Pemerintah dan atau jadi perumusan

Pemerintah atau, jadi dari PAN disarankan bisa saja ini lembaga dibentuk oleh lembaga

indipenden oleh masyarakat atau dipilih DPR tadi jadi saran-saran itu ada mungkin ada masukan-

masukan yang mungkin bisa ditanggapi masa ada yang lain sebelum kePemerintah tidak ada lagi

silakan pak Pemerintah.

CAHYANA (DEPKOMINFO) :

Dim 90 mungkin saat nya barang kali bisa kita bahas mengenai kewenganan nya tetapi

kembali mengenai kepentingan umum saya kira ini adalah sesuatu yang akan berulang terus nanti

pada pasal-pasal berikutnya lebih baik kita focus kepada definisi saja dulu masalah kewenangan

dan siapa itu yang namanya kelompok masyaraka dan sebagainnya itu bisa kami jelaskan kepada

saat pada dim 90 kalau diijinkan saya kira kita bahas mengenai ketentuan umum saja pak kita

batasi disitu, saudara edmon silakan, mohon izin bapak saudara edmon untuk menjelaskan.

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Page 7: DOKUMENTASI - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170213-105438-7792.pdf · menurut catatan yang ada pada saya bahwa kita yang sementara ini akan kembali pada

EDMOND MAKARIM (DEPKOMINFO) :

Menambahi dari apa yang sedang dipikirkan kalau sekira nya kata-kata kewenangan itu

malah membuat bias kembali saja kepada kata fungsi karena kita kan didalam definisian itu hanya

untuk menjelaskan ada suatu istilah apa fungsinya begitu tetapi sekirannya ada pertanyaan ini

wilayahnya jadi struktur nya jadi bagaimana, dan bagaimana menurut saya mungkin akan lebih

relevan jika kita bicara dibicarakan dulu apa kepentingannya kan begitu kenapa ada trasmark kan

begitu, kepentingan apa, kepentingan adalah dalam lintas elektronik ini antara produsen dengan

konsumen kadang tidak balance pengetahuan konsumen terhadap situs tersebut tidak jelas

kemudian dari pelaku usaha akan cenderung mengexploitasi konsumen oleh karena itu ada pihak

yang dikatakan kalau sekarang kita figurisasikan trusmark ini yang disegel itu yang disel itu seperti

halal itu prospektusnya jadi produk dan system elektroniknya sementara kalau si E otoritas

sertifikat yang disertive itu adalah KTP nya jadi kita bicara yang beda ada situs ada orang yang

megang KTP memang kita bilang si E itu ada KTP elektroniknya kalau kita bila trusmark yang

disertifikasi adalah penyelenggaraan dari situs tersebut ada persentase yang terjadi sebenarnya

dalam praktek adalah para asosiasi berstudi berhimpun kemudian ada lembaga konsumen

berhimpun kemudian membuat patokan-patokan pres list standar out of pres list the prices

diterapkan kalau pas kalau pas maka keluar hasil itu, untuk kepentingan seperti itu, apakah harus

Pemerintah karena dalam praktek bisnis yang berkembang bisa saja fallensery agreedition semua

yang memberikan sertifikasi tadi itu memang harus daftar kepada Pemerintah ada Patokan standar

dari Pemerintah juga sehingga dengan sendirinya itu tidak artinya bukan Pemerintah lepas tangan

justru Pemerintah menjadi penegaknya yang lain ini jalan berdasarkan pedoman mengapa seperti

itu coba kita bayangkan misalnya ada industri tertentu untuk retail berarti asosiasi perusahaan ritail

terus ada lagi sektro industri x asosiasi x dengan konsumen x ada lagi yang disekitar Y bahkan itu

akan seperti itu, akan sulit kita berpikir pada semuannya disatu central dulu baru terdistribusi

apakah nanti bukan power central kurang begitu kalau istilahnya dari Roberta ungger yang

menyatakan power kalau terlalu central malah kurang bagus bukan kah kepentingan masyaraka

publiknya agar ini sejalan dengan global frame mog icomersnya itu adalah fallentery acrobation

sekian tambahan dari saya terima kasih.

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Cukup? Ada tanggapan dari PAN.

SUDJUD SIRADJUDDIN (PAN) :

Itukan seolah-olah ada standar ganda begitu tidak menunjuk kepada siapa yang tegas

bertanggung jawab kepada lembaga sertifikasi ini kalau undang-undang itu disah kah terus

mengaturannya teori kita serahkan kepada anggaran dasar, anggara rumah tangga masing-

masing profesi itu perlu harus kita jelaskan contoh kita umpa kan undang-undang atvokat kalau

dulu sertifikat pengacara dulu diterbit kan oleh mahkamah agung mereka test dipengadilan tinggi,

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Page 8: DOKUMENTASI - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170213-105438-7792.pdf · menurut catatan yang ada pada saya bahwa kita yang sementara ini akan kembali pada

dipengadilan tinggi tetapi sertifikat itu ditanda tangani oleh atpkat itu mahkamah agung pengacara

ditanda tangani oleh pengadilan tinggi sekarang dengan undang-undang atpokat itu semua disebut

karena atpokat sehingga kewenangan itu diserahkan kepada undang-undang atau profesi itu, kita

itu mau bawa kemana masukan dengan sertifikasi disini, kalau hanya Pemerintah hanya membuat

pedoman, pedoman umum juga kita harus memberikan sreacing disini dan yang penting bagi kita

kewenganan ini kalau terjadi class siapa yang berhak memutuskan itu, saya berhak memutuskan

kalau mengumpamakan sertifikat-sertifikat disitu terjadi distreed diantara mereka lembaga mana

yang berwenang memutuskan bahwa ini sah bahwa ini tidak sah kan perlu intusi yang atau sebuah

kewengan yang mempunyaim otoritas untuk menyatakan ini sah ini tidak sah segala macam

apakah ini diserahkan kepada pengadilan yang nanti memutuskan itu, itu juga ada ketegaskan kita

untuk menjelaskan dalam undang-undang ini saya pikir itu ketua terima kasih.

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Jadi PAN menghendaki demikian jadi jelas kewenangan itu siapa yang akan memberikan

dicontohkan tadi mengenai undang-undang adpokat. Jadi sekarang ini memang mahkamah agung

tetapi setelah melalui proses, sekarang bagaimana dengan ini apabila terjadi misalnya dispiut

perselisihan itu dari PAN.

Silakan pak.

DEDI D. MALIK (PAN) :

Pimpinan, sebelum ini tambahan-tambahan, jadi apa yang disampaikan oleh pak edmon

itu sebetulnya menapikan usulan Pemerintah sendiri yang didalam pasal 10 Pemerintah atau

masyarakat kalau Pemerintah tadi penjelasan pak edmon tadi mengambil lembaga serfikasi ini

atau terus serta ini bisa power tentu keras inikan berarti dikalangan Pemerintah sendiri belum ada

kepemahaman tetang bentuk dari lembaga ini dan yang kedua tidak ada salahnya kalau didalam

ketentuan umum ini disclose tentang defini lembaga ini kalau tadi tentang kewengannya mungkin

nanti soal pembentukannya misalnnya lembaga sertifikat dibentuk oleh masyarakat professional

misalnya bersama Pemerintah atau tanpa Pemerintah dipasal 10 itu menyangkut proses

penetapannya dan menyangkut berapa jumlahnnya kan saya kira bisa begitu tetapi diatas

segalanya kita masih belum clear mendapatkan penjelasan tentang bentuk proses jumlah proses

mekanisme dan keabsahan dari lembaga sertifikasi ini, misalnya kalau saya anologikan dengan

organisasi-organisasi kewartawanan sepanjang yang saya tahu hanya PWI yang punya kode etik

mekanisme jaringan dan organisasi yang relative solid, organisasi-organisasi kewartawanan yang

jumlahnya 40 itu sangat tidak jelas kalau ada organisasi-organisasi profesi yang membikin

sertifikasi itu bagaimana disitu campur tangan Pemerintah apakah Pemerintah wajib menseleksi

demi keandalan, demi rasa aman masyarakat hanya organsasi ini yang bisa mensertifikasi ini

misalnya itu urusan Pemerintah tetapi prosesnya pertimbangan-pertimbangan nya acuannya itu

bukan Pemerintah yang membuat tetapi organisasi profesi itu, itu Pemerintah hanya memeprove

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Page 9: DOKUMENTASI - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170213-105438-7792.pdf · menurut catatan yang ada pada saya bahwa kita yang sementara ini akan kembali pada

misalnya yang kedua apakah pertimbangan-pertimbangan teknis yang dibuat oleh organisasi-

organisasi profesi itu punya hak Pemerintah untuk mengubah memberikan pertimbangan ataun

given saja taken for grented jadi fungsi Pemerintah hanya menginprove saja atau tadi kata pak

edmon serahkan saja kepada masyarakat professional kalau begitu kan pasal 10 menjadi tidak

relevan, jadi saya kira diskusi ini harus dimatangkan jadi supaya pasal 10 itu tidak menjadi cek

kosong begitu, kan kita sepakat PAN sebetulnya kita bisa mendefinisikan soal struktur ini tanpa

nanti menghilangkan pasal 10 dengan pembagian dipasal 10 itu mengenai mekanisme dan jumlah

orang begitu misalnya begitu dan didalam defenisi itu ada proses pembentukan dan nanti

kewenagan terima kasih.

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Saya kira dari PAN dia menghendaki demikian saya kira Pemerintah bisa memberikan

tanggapan kalau bisa sekaligus kita rumuskan pak, ini bagaimana kita merumuskan semua

meramu ini pandangan-padangan dari fraksi ini satu sehingga kita bisa terima sebagai sebuah

konsep yang menyangkut masalah ketentuan umum ini silakan pak

CAHYANA (DEPKOMINFO) :

Penjelasan tadi dari bapak-bapak tentu akan menjadi masukan kami pada waktu kami

menyusun peraturan Pemerintah yang secara rinci mengatur bagaimana hubungan antar

Pemerintah lembaga sertifikasi keandalan dan penyelenggara elektronik jadi pas ini akan menjadi

masukan jadi mungkin untuk lembaga sertifikasi keandalan didalam dim 27 ini kami akan

menampung tadi usulan-usulan tentang mengenai status badan itu, jadi status badan yang diberi

kewengan jadi mohon barangkali definisi usulan Pemerintah ditampilkan.

Prof. RAMLI (DEPKOMINFO) :

Terima kasih pak,

kami sebenarnya sangat apresif dengan apa yang disampaikan pak dedi dan juga bapak-

bapak yang lain terkait dengan kewenagan-kewenagan dan tadi juga saya kira sangat clear bahwa

dim pada 27 itu pada prinsipnya adalah dim yang hanya terkait dengan definisi saja sedangkan

kewenangan-kewenangan itu ada dipasal 10 oleh karena itu kalau kami boleh mengurut supaya

lebih clear di dim 27 ini kita tidak perlu dulu membicarakan masalah kewenagan- kewenagan akan

kita atur kita stead lebih detail di pasal 10, sampai sekarang Pemerintah tetap konsisten dengan

naskah awal kita belum mengubah naskah itu menjadi seperti apa seperti yang dipertanyakan pak

dedi jadi kita hanya membicarakan itu di Pasal 10.

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Page 10: DOKUMENTASI - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170213-105438-7792.pdf · menurut catatan yang ada pada saya bahwa kita yang sementara ini akan kembali pada

DEDI D. MALIK (PAN) :

Saya intruksi Pimpinan,

Subtansi yang kita angkat itu sebetulnya bukan terkait dengan kewenangan saya sepakat

kewenangan itu nanti dijabarkan dalam pasal-pasal yang lain tetapi yang kita ingin diskusikan yaitu

adalah sebenarnya proses kelembagaan itu kan jadi lembaga yang punya otoritas dan

kewenangan jadi kemudian ada prosesnya lembaga ini misalnya lembaga sertifikasi dibentuk

belum, belum kewenangan

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Siap tadi konsen kita adalah siapa yang membentuk apakah itu diserahkan Pemerintah,

diserahkan kepada masyarakat atau bagaimana umik dimana nanti peran DPR kira-kira begitu jadi

sekali lagi kita ingin disini membuat sebuah definisi yang clear yang tidak terkait dengan

kewenangan tetapi yang menyangkut proses kelembagaan ini siapa yang membentuk begitu, yang

mempunyai otoritas yang membentuk ini.

CAHYANA (DEPKOMINFO) :

Baik kalau saya sebagai pimpinan sedang saya bisa memahami Pemerintah dengan

fraksi-fraksi kalau begitu bagaimana kalau kita mermuskan dulu karena kita berada pada

bagaimana kita merumuskan ketentuan ini supaya kita ada Patoka diskusi ini bisa menghasil

kepada rumusan kita ini, jadi kita focus kepada rumusan bagaimana yang terbaik menampung

pandangan dari pan, dari pdip dari democrat dan lain-lain tadi jadi singkron dengan pandangan

Pemerintah, sehingga kita ada rumusan jelas sehingga ada patokan pak, kalai kita diskusi tidak

ada rumusan kita jadi kemana-mana coba dirumuskan yang terbaik yang menapung pandang-

padangan dari fraksi tadi yang seperti kita dengarkan.

Silakan pak.

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Jadi Pemerintah minya skor semua untuk merumuskan yang terbaik dari padangan tadi,

setuju ya ?

(Rapat di skors 5 menit )

Bapak ibu yang saya hormati,

Pemerintah sudah siap untuk memberikan jawaban atas tanggapan dari fraksi-fraksi kami

kembali ketempat duduk masing-masing kita akan mulai dan kita buka kembali rapat ini.

Saya kira persilakan pak.

CAHYANA (DEPKOMINFO)

Jadi saya ingin menjelaskan sekali lagi mengenai mengenai teknikalisistis yang terjadi,

kalalu kita bicara mengenai yang namanya lembaga sertifikasi keandalan maupun penyelenggara

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Page 11: DOKUMENTASI - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170213-105438-7792.pdf · menurut catatan yang ada pada saya bahwa kita yang sementara ini akan kembali pada

sertifikasi elektronik. jadi Pemerintah akan menjadi badan pengawas penyelenggara sertifikasi

elektronik sekali sugap Pemerintah ini akan menjadi badan pengawas yang akan memeriksa

keandalan dari penerbit trusmark itu, jadi peran nya jelas ada badan pengawas dan ini akan masuk

didalam peraturan Pemerintah jadi persyaratan dan sebagainnya, peran dari badan pengawas ini

adalah selain mengawasi sekaligus juga memberikan izin pak, ini sudah sangat jelas bahwa ini

adalah Pemerintah definisi yang terkait dengan dim 27 ini setelah kita olah dan mendapatkan

masukan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian maka rumusan baru nya adalah lembaga

sertifikasi keandalan adalah badan yang dibentuk Pemerintah dan masyarakat ini mirip yang pasal

10 yang diberikan untuk melakukan kewenangan untuk melakukan audit dan mengeluarkan

sertifikat keandalan dalam transaksi elektronik demikian pak terima kasih.

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Ini rumusan yang terbaru dari Pemerintah saya kira, saya kira dengan mendengarkan

dengan mengakomodir seluruh pandangan fraksi-fraksi mari kita sama-sama melihat rumusan

terbaru ini apakah sudah mencakup saran-saran semua dari fraksi silakan!

DEDI D. MALIK (PAN) :

Terima kasih pimpinan,

Kami mengapresiasi apa yang ditawarkan Pemerintah sebagai bagian dari akomodasi dari

gejolak pemikiran yang ada disini tetapi sekali lagi jadi sudut perumusan barang kali perlu di

elaborasi misalnya apakah sertifikasi keandalan ini diserahkan seluruhnya mengenai kewenagan

itu kepada komunitas-komunitas professional karena ada gagasan dari Pemerintah tidak ingin info

tidak ingin mengatur ngatur karena nanti bisa ada interpensi atau kepentingan disitu berarti bisa

ada pemikiran Pemerintah itu hanya mengeprove saja atau tadi Pemerintah itu fungsi nya hanya

mengonterol pokoknya apa yang dilakukan oleh kelompok atau komunitas-komunitas profesional

itu Pemerintah mengakui tugas Pemerintah adalah mengawasi itu satu, atau Pemerintah itu kalau

rumusan ini Pemerintah dan atau masyarakat komunitas-komunitas yang mau membuat lembaga

sertifikasi itu terus daftar dulu kan Pemerintah, Pemerintah memberikan headline termasuk

jumlahnya keterwakilannya misalnya begitu, artinya disitu Pemerintah info ikut terlibat dalam

proses pembuatan kelembagaan tersebut termasuk nanti kewenagannya itukan lain misalnya

lembaga sertifikasi keandalan adalah badan hukum yang dibentuk oleh komunitas professional

dengan pengakuan Pemerintah atau dengan pengawasan Pemerintah dan masyarakat itu kan

kira-kira begitu kan.

Jadi yang kita bayangkan itu yang kitas sepakati itu harus kita sepakati itu adalah proses

dan nanti kewenangan Pemerintah kalau permerintah mau kalau tadi melakukan pengawasan.

Jadi kalau pengawasan saja adalah berarti kewenangan seluruh proses pembentukan lembaga

sertifikasi itu merupakan kewenangan sepenuhnnya absolute dari kelompok-kelompok

professional. Pemerintah mengakui dan Pemerintah mengawasi titik, atau yang dimaksud dengan

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Page 12: DOKUMENTASI - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170213-105438-7792.pdf · menurut catatan yang ada pada saya bahwa kita yang sementara ini akan kembali pada

Pemerintah mengawasi dan mengakui juga disitu ada keterlibatan masyarakat untuk mengawasi

lembaga-lembaga sertifikasi itu bersama Pemerintah. Misal nya disitu DPR yang dimaksud dengan

Pemerintah dalam pengertian konsultatif bukan dalam kelembagaan. Jadi DPR itu tidak punya

urusan untuk mencari dan memilih anggota-anggota untuk lembaga sertifikasi ini misalnya begitu

pak. Jadi mana yang terbaik apakah Pemerintah bersama mansyarakat dan siapa kan masyarakat

yang dimaksud disitu misalnya disitu dalam konteks konsultatif. Jadi opsi yang pertama kita ikuti

Pemerintah dalam rumusan seperti itu yaitu kalau pemahannya itu dibentuk oleh Pemerintah dan

masyarakat seberapa jauh keterlibatan Pemerintah didalam proses pembuatan lembaga sertifikasi

itu apakah tadi dalam konsteks membuat headlinenya dalam PP misalnya sekian orang dua orang

dari Pemerintah 5 orang dari kelompok professional bisa begitu kan PP itu siapa yang dimaksud

dengan masyarakat, apakah masyarakat itu lembaga sertifikasi yang ada. Padahal kita mau

membentuk lembaga sertifikasi atau yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah DPR dengan

tadi bukan dengan DPR menentukan tetapi konsultasi Pemerintah dengan DPR dalam rangka

memberikan dateline kepada orang-orang atau lembaga-lembaga yang mau membikin lembaga

sertifikasi, itu satu.

Kalau tadi urusan Pemerintah itu perlu dikalobarasi atau ada pemikiran lain tadi bahwa

obsi yang kedua bahwa lembaga sertifikasi ini adalah urusan penuh atau kewenganan penuh dari

komunitas-komunitas professional dan Pemerintah tidak ikut serta didalam proses pembentukan

itu, keterlibatan Pemerintah disitu hanya dalam pengakuan dan pengawasan begitu pak,

pengakuan dan pengawasan itu mau Pemerintah saja atau bersama masyarakat dalam hal ini

yang dimaksud dengan masyarkat adalah misalnya DPR jadi DPR dan Pemerintah pengawasi

jalan lembaga sertifikasi ini nah itu pilihan-pilihan jadi tadi ada tiga opsi tadi mengikuti Pemerintah

tinggal dijelaskan kewenangan Pemerintah disitu dan atau masyarakat nya bagaimana bisa saja

benar rumusan ini atau opsi yang kedua Pemerintah tidak sama sekali ikut didalam proses tetapi

Pemerintah hanya berfungsi pengakuan dan pengawasan opsi yang ketiga adalah Pemerintah

hanya memberikan pengakuan dan pengawasan sama masyarakat yang dimaksud masyarakat ini

misalnya keikut sertaaan DPR yang bersifat forum konsultatif antar Pemerintah dan DPR dalam

mengawasi lembaga sertifikasi saya kira itu pilihan-pilihan yang kami tawarkan kepada forum ini

mana yang terbaik itu yang ingin kita capai disini sekali lagi apa yang diusulkan rumusan baru yang

disampaikan Pemerintah saya kira usulan yang simpatik dalam kerangka mengakomodasi apa

yang berkembang disini terima kasih.

CAHYANA (DEPKOMINFO) :

Kalau bisa begini pak, dari pandagan PAN bagus sekali saya sangat apresiet kalau bisa

rumusan terbaru dari Pemerintah itu bagaimana saja yang perlu kita perbaiki atau kita

sempurnakan sehingga kita mengarah kepada suatu diskusi yang tertuju kepada rumusan yang

ada, pak silahkan pak

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Page 13: DOKUMENTASI - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170213-105438-7792.pdf · menurut catatan yang ada pada saya bahwa kita yang sementara ini akan kembali pada

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Silakan pak menanggapi dengan memberikan rumusan melengkapi rumusan terbaru dari

Pemerintah sehingga kita terfokus supaya ini bisa berjalan sudah satu jam pak ini, maaf saya

SUDJUD SIRADJUDDIN (PAN) :

Saya Cuma ingin tambahan informasi saja untuk kita bagaimana bisa mendapat apa

tambahan untuk kita elaboret tadi saya kasih contoh seperti urusan si profesi atpokat pengacara itu

sebelum ada undang-undang atpokat tadi yang sudah saya tadi katakanan sekarang ini dengan

Undang-undang atpokat itu lembaga-lembaga profesi seperti IPHI, IKADIN, AP itu hanya merikrut

orang-orang yang mau menjadi atpokat dan mereka bisa melakukan testing dengan atpokat itu

setelah mereka test dilembaga profesi masing-masing itu mereka dapat sertifikat itu diterbitkan

oleh satu asosiasi tunggal yang namanya IKADIN apa PRADIN tidak konsekuensinya mereka ini

ada punya badan kehormatan,sehingga ketika ada anggota dari IPH dari ikadin itu melakukan

sebuah kesalahan terhadap peyalanggunaan terhadap sertifikat itu atau kartu itu maka mereka

dibawa dalam sidang dewan kehormatan dan dengan kehormatan ini lah memutuskan mereka

bersalah atau tidak yang kenggotaan badang keanggotaan itu, itu dibentuk berdasarkan asosiasi-

asosiasi itu sekarang pertanyaan nya kita dari PAN tidak menghendaki badang bahwa badan yang

kita masukan ini seperti badan-badang seperti yang kenal kurang lebih 37 atau sekarang itu, itu

tidak masukan kesitu tidak kita masukan maksud lembaga ini tidak mempunyai kewenangan

seperti sekarang yang kita dan kita tidak menghendaki supaya tidak ada bentuk badan khusus

untuk ini tetapi rumusan nya bagaimana kita cara tegas saja seperti tadi dikemukakan oleh pak

dedi tadi apakah Pemerintah ikut atau ini kita serahkan saja kepada masyarakat itu harus kita

tegaskan kalau kita serahkan kepada lembaga-lembaga profesi yang mengatur itu

(Lanjutan …)

SUDJUD SIRADJUDDIN (PAN) :

Ini sebagai lembaga yang mengakui pada waktu pembentukan itu, atau pembentukan itu

dianggap sah setelah mendapatkan persetujuan Pemerintah seumpama, Pemerintah harus

tegaskan disitu.

Terima kasih ketua

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Jadi begini pak, supaya kita bisa bergerak maju mohon supaya rumusan-rumusan ini

ditambahkan dikurangi disempurnakan dengan demikian kita punya apa semacam acuan untuk

maju jadi silakan diskusi jelaskan pandangan-pandagan tetapi dirumuskan panah itu dalam bentuk

rumusan karena kita dalam merumuskan ini harus ada jelas.

Silakan pak.

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Page 14: DOKUMENTASI - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170213-105438-7792.pdf · menurut catatan yang ada pada saya bahwa kita yang sementara ini akan kembali pada

BOY M.W. SAUL (PD) :

Terima kasih pimpinan,

Sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh saudara edmon itu sebenarnya cukup baik tetapi

tidak ditegaskan disana prosedur yang Pemerintah inginkan harus ada standar jadi harus ada free

in dari Pemerintah yang dimana kalau seumpama dilakukan oleh masyarakat dibentuk oleh

masyarakat tetapi tidak sebebas yang apa diinginkan masyarakat atau asosiasi itu tetapi apa ada

free in nya oleh Pemerintah free in nya ini adalah greed Pemerintah didalam turut mengawasi

pelaksanaan dari pada apa namanya keandalan tersebut lembaga tersebut jadi saya kira bahwa

Pemerintah disini harus punya tetap greed dalam frame itu karena Pemerintah akan membuat

suatu frame untuk kepentingan mereka melaksanakan apa namanya sertifikasi dan keandalan dari

pada elektronik itu sekarang persoalannya bahwa apakah Pemerintah punya greed juga tidak

terjadi dispiut diantara masyarakat dalam elektronik itu didalam rangka untuk mencari keadilan

umpamanya dari sisi hukum itu juga harus kita lihat untuk itu maka saya kira kalau seperti tadi

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Biar beliau bisa memberikan masukan

BOY M.W. SAUL (PD)

Jadi kalau seperti ini rumusan nya dibentuk Pemerintah dan atau masyarakat ini ada dua

pemikiran bahwa apakah Pemerintah yang membentuk atau masyarakat yang membentuk jadi

sebenarnya kalau seperti itu seharusnya adalah lembaga sertifikasi keandalan adalah badan yang

dibentuk oleh masyarakat diawasi dan di oleh Pemerintah diawasi apa namanya dan disahkan oleh

Pemerintah ini seharusnya yang kan, sehingga greednya Pemerintah terhadap persoalan-

persoalan yang nanti yang timbul masih tetap ada jadi sebaiknya bukan dari Pemerintah dan atau

masyarakat tetapi oleh masyarakat diawasi dan disah kan oleh Pemerintah saya kira itu usalan-

usalan kongkrit dari fraksi pimpinan terima kasih.

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Jadi lembaga serfitkasi keandalan adalah badan yang dibentuk oleh masyarakat dan

diawasi serta disah kan oleh Pemerintah yang diberikan kewenagan untuk melakukan audit dan

mengeluarkan sertifikat keandalan dalam transaksi elektronik ini rumusan dari apa namanya

tawaran dari fraksi demokrat, bagaimana apakah ini sudah mencakup pandangan tadi atau masih

perlu kita sempurnakan pak ade dari FPBR silakan tanggapi tetapi mengarah kepada rumusan

silakan

ADE DAUD NAUSTION (PBR) :

Assalamualaikum Wr.wrb.

Pimpinan, kawan-kawan Pansus dan Pemerintah,

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Page 15: DOKUMENTASI - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170213-105438-7792.pdf · menurut catatan yang ada pada saya bahwa kita yang sementara ini akan kembali pada

Saya pikir itu kata-kata keandalan agak aneh ini bukan main karate ini karate dan satu ini

andal dia, sebetulnya lembaga sertfifikasi yang trasti ini ada kepercayaan bukan keandalan sebab

kalau kita lihat ini kan transaksi, transaksi inikan baik dalam maupun luar negeri jadi bukannya

disini saja jadi harus ada satu tambahan bahwa ada satu sertifikat trasti, untuk transaksi elektronik

yang ada istilah begini kalau ada dalam bidang survey ada yang namanya the rent in current the

cleat ada satu prices yang bisa bahwa lembaga ini diakuti diinternasioanal sebab ini transaksi

elektronik dalam dan luar negeri kala kita bicara Cuma disini saja tiba-tiba kita keluar tidak ada ini

saja tiba-tiba kita keluar tdak ada point nya bagaimana, jadi tolong lembaga sertifikasi keandalan

itu diganti kata keandalan saya pikir tidak tahu bahasa Indonesia nya trasti itu apa kepercayaan

lebih ini dan lagi pula dan terpecaya Sertifikat apa namanya trasti dalam transaksi elektronik yang

ada kepercayaan dalam dan luar negeri pak sebab kalau disini kita bilang percaya –percaya

sendiri begitu kita transaksi keluar tidak ada point nya itu saja tolong pak

BOY M.W. SAUL (PD) :

Terima kasih pimpinan,

Sebetulnya kita sudah maju ini karena sebetulnya yang kita bicarakan itu ketentuan umum

definisi tetapi sudah memang harus ada ketegasan disini mana tugas Pemerintah, fungsi

Pemerintah mana masyarakat karena itu saya setuju dengan teman-teman tadi yang kita bangun

disini adalah ada tingkat siapa yang membentuk dan siapa yang mengawasi pada saat kita

membentuk itu yang dibuat oleh Pemerintah bagaimana proses membentuk nya dan standarisasi

saja Karena ini menyangkut kepercayaan ini jelaskan ini sebetulnya ini lembaga yang punya nilai

kelasnya itu yang distandarisasi itu Karena itu kita lebih konsentrasi pada yang membentuk itu

masyarakat tetapi berdasarkan standarisasi yang dibuat oleh Pemerintah saya pikir begitu

bergantung dengan pengawasannya jadi Pemerintah bukannya membuat standarisasi tetapi

sekaligus mengawasi betul tidak apa yang dilakukan standarisasi itu sesuai tidak dengan

masyarakat memilih dia punya anggota-anggota nya sesuai dengan kelas nya itu Karena itu kalau

umpamanya kita ubah itu sertifikat keandalan adalah badan yang dibentuk masyarakat

berdasarkan standarisasi yang dibuat oleh Pemerintah mungkin itu tambahan dari standarisasi itu,

itu yang harus dibuat oleh Pemerintah, bisa juga bekerja sama dengan masyarakat profesi karena

ini kan profesi kita inginkan lembaga dari masyarakat yang profesi lembaga profesi munkin itu

tambahan yang bisa dikembangkan

ADE DAUD NASUTION (PBR) :

Jadi tolong dibacakan rumusan coba?

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Page 16: DOKUMENTASI - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170213-105438-7792.pdf · menurut catatan yang ada pada saya bahwa kita yang sementara ini akan kembali pada

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Jadi lembaga sertifikasi keandalan adalah badan yang dibentuk masyarakat berdasarkan

standarisasi yang dibuat Pemerintah yang diberi kewenagan untuk melakan audit dan memberikan

sertifikat keandalan dalam transaksi elektronik.

CYPRIANUS AOER (PDI-P) :

Pimpinan masih memakai kata keandalan

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Ini keandalan coba dari PBR ini memperkenalkan keandalan

CYPRIANUS AOER (PDI-P) :

Karena nanti kita boleh dari pembahasan tolong dulu pak dedi ini belum selesai

DEDI D. MALIK (PAN) :

Ya, konsep pak ade kita pahami tentang bagaimana menerjemahkan fraksi, didalam

perdebatan atau pertemuan-pertemuan panja kita sudah sepekati bahwa frasti itu ada keandalan

dan itu sudah dipahami sudah disepakati oleh semua fraksi jadi supaya tidak kembali lagi ke ini

dan ini sudah diputuskan saya mohon pengertian pak ade untuk menerima suka atau tidak suka

saya kira kepercayaan dan keandalan itu sama tinggal bagaimana mengsosialisasikan keandalan

itu suatu yang disebut dengan frasti karena dalam sudut pandangan saya kira sama saya kira

tinggal disosialisasikan saja tetapi secara legal secara hukum sudah memikat semua fraksi itu

yang ingin saya sampaikan itu yang pertama yang kedua kritik saya tolong itu yang mengetik itu

supaya usulan-usulan itu dibedakan misalnya tadi dari demokrat itu punya usulan yang baik juga

sebagai salah satu opsi itu dipisahkan dengan usulan yang disampaikan oleh PDIP karena itu

berlain lainan nanti kita baru kalau kristalisasi baru itu digabung, bukan ini ada usul ganti lagi,,

ganti lagi ini tidak jelas nanti jejak pemikiran masing-masing dari masing-masing fraksi ini itu

pimpinan.

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Jadi begini supaya ini bergerak kita sudah melewati batas waktu yang

CYPRIANUS AOER (PDI-P) :

Berfungsi sebetulya bertempatkan berfungsi sebetulnya pak

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Begini, saya minta kepada para anggota pansus yang terhormat ini mari kita diskusi kepad

konsep yang ada sehingga kita tidak bias kemana-kemana dan saya kira rumusan-rumusan dari

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Page 17: DOKUMENTASI - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170213-105438-7792.pdf · menurut catatan yang ada pada saya bahwa kita yang sementara ini akan kembali pada

para pembicara tadi sudah bagus semua tinggal mengkristalisasikan dalam rumusan yang terbaik

begitu saya kira kita mengacu kepada rumusan terakhir, terbaru dari Pemerintah itu yang kita

sempurnakan sehingga kita bicara ada ujungnya nanti dengan hasil jadi mohon tidak melebar

DEDI D. MALIK (PAN) :

Intruksi pimpinan,

Jadi menurut kami itu kita bisa apa yang disodorkan oleh Pemerintah itu langsung

disempurnakan oleh kita karena itu menyangkut konsep misalnya begini kalau tadi yang

dirumuskan oleh Pemerintah bahwa lembaga sertifikasi itu dibentuk oleh Pemerintah dan atau

masyarakat itukan pertanyaan seberapa jauh tadi keterlibatan Pemerintah. Dalam bayangan saya

kalau dibentuk oleh Pemerintah, maka akan muncul misalnya clousul atau PP nanti itu bahwa

lembaga sertifikasi harus menyertakan wakil dari Pemerintah tiga orang misalnya kan bisa begitu

itu bahwa Pemerintah membuat stadarisasi kan begitu bahwa Pemerintah mengawasi.

Yang kedua apa yang disebut dengan masyarakat disitu apakah yang dimaksud

masyarakat disitu lembaga professional komunitas-komunitas professional atau yang sebetulnya

masyarakat disitu DPR. Kalau mau tegas misalnya keterlibatan masyarakat dalam konteks palasi

sebut saja DPR dibentuk dengan Pemerintah dan DPR kenapa untuk mengimbangi pengawasan

yang dibuat oleh Pemerintah atas standarisasi itu DPR perlu improve. Saya misalnya kasus pernah

dengan Depkom Info itu ketika merumuskan Anggota Dewan Pengawas TVRI ya pak ya. Waktu

itu kita dilibatkan mengenai proses yang dilakukan oleh Pemerintah secara transparan dan

akuntable dan disampaikan kepada kawan-kawan DPR, pak begini cara segala macam. Sehingga

kita improve itu, jadi ada keterlibatan disitu DPR. Maksud saya apakah itu yang ingin dijadikan

konsep oleh Pemerintah atau tadi mana yang lebih baik, kita tidak ada hubungan nya dengan

lembaga sertifikasi lembaga sertifikasi itu khusus kewenangannya adalah lembaga-lembaga atau

orang-orang komunitas-komunitas profesinal. Kita ini hanya mengakui saja mengawasi kan begitu,

kan tadi kita sepakat belum bicara fungsi dulu. Tetapi kita ingin bicara supaya clear dulu proses

siapa yang berwenang membuat lembaga sertifikasi ini sehingga kalau secara konseptual lembaga

ini ingin dipahami bahwa subtansinnya adalah kepentingan atau urusan komunitas maka

rumusannnya menjadi lain misalnya rumusan itu lembaga sertifikasi adalah badan hukum yang

dibentuk oleh komunitas-komunitas professional dengan pegawasan Pemerintah lewat

standarisasi begitu atau misalnya tadi.

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Tidak, Pemerintah harus terlibat seperti konsep BRTI pak, kan BRTI itu merikut orang-

orang professional. Tetapi opsinya itu adalah Dirjen pos. Jadi apa yang terbaik buat Pemerintah itu

ini dulu sebetulnya. Jadi Pak Edmon tadi sudah itu rumusan Pemerintah itu dengan ini, ini

urusannya tadi komunitas-komunitas professional kan menjadi lain defenisi nya. Tetapi kata

Pemerintah tidak kita punya kepentingan dengan lembaha ini karena itu harus terlibat kita ikut.

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Page 18: DOKUMENTASI - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170213-105438-7792.pdf · menurut catatan yang ada pada saya bahwa kita yang sementara ini akan kembali pada

Tetapi tolong dong libatkan juga DPR, kenapa DPR harus terlibat untuk mengawasi Pemerintah

supaya tidak sewenang-wenang dalam membuat lembaga ini kira-kira begitu maksudnya adalah

tidak cek kosong kepada Pemerintah. Jadi ini pilihan atau pilihan nya tadi kita tidak ada urusan

kok, dengan lembaga sertifikasi ini tugas kita mengawasi dan mengakui saja kalau begitu mari

posisi Pemerintah dan DPR dalam hal ini masyarakat posisi nya kontroling.

Jadi menurut saya berbeda yang harus diclearkan terlebih dahulu, kita sepakat saja

dengan rumusan Pemerintah diawal bahwa dibentuk dengan Pemerintah dan masyarakat tetapi

masyarakat diganti dengan DPR dalam konteks konsultasi bukan lembaga komisi bukan pak, ini

lembaga Pemerintah yang diprove oleh Pemerintah diproses oleh Pemerintah tetapi dengan

kontroling dari DPR supaya ada balance atau tidak nanti bius of power.

DEDI D. MALIK (PAN) :

Kalau dirumuskan secara jelas dalam satu susunan kalimat bagaimana kira-kira

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Tidak pak, jadi sebaiknya kita ingin minta penjelasan dari Pemerintah karena ini kan

lembaga professional yang harus clear betul yang apa dibuat begitu supaya kepentingan

Pemerintah juga clear lembaga sertifikasi yang ini untuk kepentingan masyakarat itu betul-betul

jadi terhandal begitu loh! Jadi kira sudah cukup jelas dari PAN ya jelas ya !saya kira dari PAN apa

yang diingikan oleh PAN saya tadi semua pandangan-pandangan ini kan karena menjadi suatu

konsep bersama bukan lagi Pemerintah tetapi adalah konsep bersama kita antar Pemerintah

dengan DPR, masalah ini ya kita jangan keluar dari pada ini, silakan!

BOY M.W. SAUL (PD)

Pimpinan,

Secara jelas, secara transparan belum kepentingan Pemerintah belum dijelaskan yang

mana sebenarnya yang mana Pemerintah mau, ini yang perlu ada kejelasan yang betul-betul jelas

bagi kita bahwa apa yang sebenarnya Pemerintah mau, apakah masih tetap dicokoki oleh

Pemerintah atau dilepas seperti itu dengan pengawasan didalam kerangka dari pada itu untuk dari

Pemerintah, jadi yang mana Pemerintah mau, ini perlu kejelasan, ini saya kira didalam Pemerintah

itu seharusnya didalam sertifikasi itu pengawasan saja Pemerintah artinya yang mengesahkan

sehingga ada hal-hal dimana Pemerintah masih punya greed didalam kerangka umpama terjadi

persoalan-persoalan hukum didalamnya Pemerintah bisa mengambil ahli didalam kerangka untuk

menyelesaikan secara hukum apa kira-kira kalau seumpamanya itu terjadi dalam lembaga itu, jadi

ini tolong Pemerintah jelaskan mana sebenarnya Pemerintah inginkan.

Terima kasih pimpinan.

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Page 19: DOKUMENTASI - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170213-105438-7792.pdf · menurut catatan yang ada pada saya bahwa kita yang sementara ini akan kembali pada

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Kita sudah paham semua supaya diskusi

ADE DAUD NASUTION (PBR) :

Saya mau terangi supaya saya tidak tahu disini ada ahli bahasa, begini keandalan itu

begini pak contoh nya saja, kita disini perusahaan security kalau bahasa Indonesia secure itu

sapam tetapi tidak bisa dijermahim nama sekuritas langsung ini hati-hati karena artinya undang-

undang meski kita tetapkan tetapi ini ada uji nya, diuji di MK ini benar tidak sebenarnya keandalan

ini, karena bukan apa-apa kita tidak usah begitu trasti itu adalah pemahaman dan handal itu lain

dalam pengertiannya, kehandalan dan frasti itu lain contoh saja proyek si sitioso baswei ya baswei

karena tidak ada bahasa lain kecuali baswei, kalau trasti ya tras begitu bukan handal, handal ini

lain handal si jago main bola, bisa gocek handal namanya tetapi ini kepercayaan tetapi disini

jangan salah pak ini ada internasional nanti bapak Pemerintah boleh apa saja tetapi kalau tidak

trus internasional ini undang-undang tidak ada gunanya begitu saja contohnya.

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Terima kasih PBR,

Saya kira sudah kita paham semuannya dan tadi semua sudah paham saya kira

Pemerintah sudah bisa memahami keinginan dari pada PBR yang mana istilah ini sudah kita

terima sebelumnya sudah kita terima semuannya jadi sekarang ini saya kira dengan padangan tadi

kita terima sebagai pandangan dari pak ade artinya juga kita terima juga dari pandanga ini kita

rumuskan ini mari kita bersama-sama melihat rumusan yang sudah ada, saya kira waktunya

kepada kita serahkan kepada Pemerintah untuk memberikan jawaban tanggapan terhadap apa

yang diinginkan oleh fraksi silakan

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Golkar ?

MUSFIHIN DAHLAN (PG)

Pak sebelum ke Pemerintah,

Sekalian pak, mohon maaf saya terlambat pimpinan,

Kami waktu yang lalu itu masih mempertayakan masalah kronologi lembaga dan badan

jadi ini mohon maaf kalau tadi sudah dibahas ya! Karena waktu kita membahas undang-undang

sisteme pendidikan nasional pak, itu ada dulu definisi lembaga pendidikan dan badan hukum

pendidikan itu berdebat panjang lebar akhirnya lembaga pendidikan dijadikan satuan pendidikan

karena lembaga itu pengertian terlalu luas, saya tidak tahu tolong ahli bahasa dan ahli hukum jelas

apakah lembaga itu merupakan terminology hukum kalau badang memang termenologi hukum jadi

tolong supaya nanti kita jangan rebut dibelakang hari masalah termonologi yang begini sama

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Page 20: DOKUMENTASI - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170213-105438-7792.pdf · menurut catatan yang ada pada saya bahwa kita yang sementara ini akan kembali pada

seperti seperti tatif DPR itu soal interplasi bertengkar kita tiga bulan karena kita tidak clear pak

dalam kata-kata demikian juga saya setuju dengan PBR itu kami dari golkar dari golkar

menyatakan apakah trusmark itu keandalan dalam definisi hukum dipengadilan itu tidak ada ini

andal atau tidak tetapi dihukum itu benar salah percaya atau tidak dipercaya pak, pak andi alif kan

pakar hukum ya ini saya melihat jangan sampai kita nanti setelah kasus ini yang ada kasus yang

sampai kepengadilan mudah-mudahan tidak tiba-tiba ini bahasa tidak jelas lalu hakim membuat

keputusan dengan interprasi yang semua kita bertengkar lagi begitu pak, ini saja kita buktinya tatif

kita sendiri bertengkar selama tiga bulan tidak selesai tatif yang kita bikin sendiri begitu ini saja pak

terima kasih.

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Terima kasih,

Pandangan dari golkar saya kira bisa kita terima yang bagus masukannya untuk itu saya

kira bagus kalau kita bisa memberikan kesempatan Pemerintah untuk memberikan jawaban dan

kita maju nanti kepada yang kita harapkan semua silakan pak.

Prof. RAMLI (DEPKOMINFO) :

Terima kasih bapak pimpinan,

Sebetulnya dari rumusan yang ada ini ada usulan baru yang misalnya terkait dengan izin

dan pengawasan. Kalau kami menangkap tadi pertanyaan yang pertama adalah apakah

Pemerintah itu akan hanya berperan sebagai pemberi izin dan pengawas atau Pemerintah juga

sebagai pelaku dari transmark itu. Konsep kami yang awalnya adalah Pemerintah melakukan yang

kedua itu izin dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah, tetapi Pemerintah juga bisa

membentuk lembaga untuk transmarknya sendiri. Karena pada kenyataannya banyak transaksi

online yang dilakukan oleh instansi Pemerintah masa instansi Pemerintah harus di sertifive oleh

swasta.

Oleh karena itu Pemerintah harus mempunyai kewenangan untuk membentuk itu sendiri

apakah BI membentuk sendiri untuk perbankan apakah dan seterusnya ini jangan ditutup

kewengan ini. Karena kami berpendapat bahwa Pemerintah sebetulnya punya kemampuan untuk

juga melakukan itu, misalnya untuk transaksi-transakis perbankam didapartemen hukum dan HAM

ada yang namanya system bakum, system administrasi badan hukum dimana pendaftaran PT itu

dilakukan secara online itu harus kalau itu harus seritive dengan transmark. Maka Pemerintah lah

yang paling tahu untuk melakukan transmark terhadap system bakum ini.

Kemudian yang berikutnya tentang apakah lembaga ini akan digeser menjadi kewenangan

untuk Pemerintah saja untuk melakukannya atau diangkat yang lebih tinggi seperti yang pak dedi

usulkan tadi dengan DPR. Kami mencontohkan di beberapa Negara karena ini sifatnya sangat

teknis kontroler itu dan pemberi laser itun cukup dibawah kementerian ini. Misalnya contoh untuk

kasus di Singapure itu controller nya itu hanya di bawah kementerian dan itu memberikan langsung

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Page 21: DOKUMENTASI - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170213-105438-7792.pdf · menurut catatan yang ada pada saya bahwa kita yang sementara ini akan kembali pada

bersangkutan. Karena ini sifatnya sangat teknis pak, seperti misalnya pemberian sertifikasi

tertentu dan licent tertentu kepada satu institusi. Sehingga institusi itu mempunyai kewenangan

untuk melakukan sesuatu. Jadi sementara ini pun sebetulnya kalau ini tidak ada ini sudah jalan

sendiri kalau ketentuan ini tidak ada sekarang sudah jalan, cumin orang menggunakan sertifikasi-

sertifikasi dari instusi asing misalnya seperti kita lihat tadi BNI, BCA dan seterusnya juga

menggunakan transmark. Tetapi transmarknya juga menggunakan very saint di Singapure.

Misalnya transmark-tranmark itu dilakukan oleh key trus, key trus itu sebetulnya dibentuk oleh

lembaga perlindungan konsumennya singapure. Jadi tetapi kemudian disertive oleh controllernya

oleh Pemerintah.

Jadi kami berpendapat bahwa ini sifatnya sangat teknis dan barangkali cukup diserahkan

kepada professional tapi juga kepada Pemerintah karena ada institusi Pemerintah yang melakukan

transaksi dan nanti pengelolaan juga di berikan oleh department terkait yang sifatnya juga sangat

teknis pak jadi ini sebagai gambaran umum kita dan dengan demikian yang tadi ada usulan

misalnya usulan soal ijin dan pengawasan itu dimasukan seperti yang disampaikan PAN

barangkali kami diusulkan di break 5 menit dan kemudian kita memasukan itu kedalam rumusan

sehinga kita mendapatkan rumusan baru pak terima kasih.

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Ini banyak kemajuan ini, diskusi banyak kemajuan mohon kita berikan kesempatan

Pemerintah untuk merumuskan yang terbaik ya. Pemerintah akan merumuskan yang terakhir dari

apa yang diberikan pandangan oleh PAN.

DEDI D. MALIK (PAN) :

Setelah mendapatkan persoalan menyangkut konseptual pak, bukan persoalan rumusan.

Jadi sekali lagi sepertinya rumusan itu berimplikasi nanti pada pasal-pasal berikutnya. Misalnya

tentang keterlibatan Pemerintah itu. Jadi kalau seperti ini konsepnya maka kira-kira Pemerintah

punya kewenangan penuh untuk membentuk lembaga itu kecerugiannya bisa menjadi itu orang

Pemerintah kira-kira kan begitu, seperti kasus BRP, BPRI itu lembaga professional yang berfungsi

mengatur dan mengawasi industri telekomunikasi yang terjadi adalah begitu banyak kepentingan

Pemerintah masuk didalamnya sehingga institusi-institusi ini dipertanyakan orang tentang

keadalannya. Karena terlalu tadi orientasinya itu adalah inters dari Pemerintah disitu sangat

mencuat.

Jadi ini kan kita konsen pada lembaga keterandalan, ini kan terandal, bagaimana supaya

siap betul karena rumusan ini masih PP kan penjelasannya dan PP itu tentu kewenangan

Pemerintah kita ingin DPR itu clear betul disini, misalnya bisa saja kepentingan Pemerintah itu

dirumuskan dengan melibatkan unsure Pemerintah kan bisa begitu dan pengawasan Pemerintah

artinya dalam banyangan kita tetang namanya lembaga sertifikasi itu ada unsure Pemerintah

karena Pemerintah mempunyai kepentingan tetapi tidak dominan misalnya dua orang dari tujuh

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Page 22: DOKUMENTASI - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170213-105438-7792.pdf · menurut catatan yang ada pada saya bahwa kita yang sementara ini akan kembali pada

kan bisa begitu rumusannya pak, dan ini terkait dengan massa yang disampaikan pak edmon tadi

sesungguh-sungguh Pemerintah itu tidak usah ikut serta jadi kalau rumusan ini nanti ada lembaga

sertifikasi yang dibentuk oleh Pemerintah ada lembaga sertifikasi yang dibentuk oleh masyarkat

fungsi yang dibentuk oleh Pemerintah itu kordinatif atau lembaga sertifikasi yang mensertifikasi

atau bagaimana kan begitu jadi tidak satu pemahaman kami itu yang nama lembaga sertifikasi itu

tidak satu atau mau jadi satu Pemerintah saja clear, atau swasta saja kalau ini kan makes begitu.

Artinya nanti peran masing-masing bagaimana.

Jadi kita-kita belum clear ini, jadi bukan soal penyempurnaan kalimat tetapi soal

konsepnya apakah mau terpisah dulu atau seperti ini saya setuju saja bahwa Pemerintah harus

inprove disini tetapi kita tidak ingin mengasih cek kosong kepada Pemerintah jadi misalnya

dibentuk oleh Pemerintah dan atau masyarakat dengan pengawasan DPR atau yang dimaksud

dengan pengawasan DPR itu konsultasi, konsultatif dalam kerangka misalnya proses

pembentukan lembaga sertifikasi ini akuntabiltasnya kriterianya itu dikonsultasi kan dengan DPR

ini DPR ikut terlibat bukan DPR yang membentuk tidak tetapi DPR diajak serta sebagai lembaga

pengontrol, karena tadi kita tidak bisa memberikan cek kosong kepada Pemerintah jadi urusan

teknis BRTI pun urusan teknis tetapi keandalan pun dipertaruhkan manamungkin ini lembaga

independent tetapi ex offisio ektua nya itu dirjen pos dan telekomunikasi misalnya kenapa tarif

mahal karena Pemerintah menetapkan tariff telepon karena itu mahal terus misalnya kritik

masyakarat karena ingin melindungi telkom.

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Saya Bantu, saya pikir sebelum ke Pemerintah berikan kesempatan kepada pak shidki

silakan pak.

SHIDKI WAHAB (PD) :

Jadi seperti apa yang kita lakukan dibandung itu lebih bagus itu lebih bagus jadi ada loby

jadi bukan kita serahkan kepad Pemerintah tetapi digugat lagi karena ada kecurigaan musti ada

DPR yang mengawasi nanti ditanya lagi DPR siapa mengawasi nanti jadi persoalan lagi, jadi

bagus nya saya setuju di skor sekarang loby beberapa unsure dari semua ini kita bicarakan

supaya keluarnya suapaya lebih smoth lah begitu, jangan nanti kita serahkan dua kali kita

serahkan Pemerintah keluar kecurigaan lagi kaya nanti BRTI kaya KPI, kaya apa. Jadi kurang

bagus, saya kira diskors saja.

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Ya golkar silakan.

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Page 23: DOKUMENTASI - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170213-105438-7792.pdf · menurut catatan yang ada pada saya bahwa kita yang sementara ini akan kembali pada

MUSFIHIN DAHLAN (PG) :

Terima kasih,

Saya memahami pemikiran dari PAN memang ini kelihatannya Pemerintah perlu secara

gamblang menjelaskan konsep dibelakang pasal ini dim 27 ini, jadi memang disini lah peran

Pemerintah seberapa jauh sebetulnya apakah Pemerintah yang disebutkan saya tidak mau lagi

tetap memang kalau disini rumusan tadi atau dan atau Pemerintah itu kalau dan atau itu ada tiga

alternative ada Pemerintah ada masyarakat ada Pemerintah ada masyarakat, pengaturan

bagaimana nantinya itu yang kita ingin sebetulnya dari persoalan prof tadi tetapi saya tidak jelas

lagi setelah penjelasan itu jadi menurut saya perlu Pemerintah menjelaskan untuk konsep

sebetulnya lembaga ini seperti apa pertama tujuan untuk apa, apakah Pemerintah cukup sebagai

regulator saja atau ikut terlibat bagaimana tadi disebut ada Bank Indonesia mungkin dia punya

trusmark sendiri atau apa begitu ini menurut saya ini perlu kejelasan dan kita kelihatan perlu

pencerahan dari Pemerintah mengenai masalah ini saya kira ini pimpinan saya minta Pemerintah

menjelaskan kembali background dibelakang ini perlu kita buka kembali naskah akedemis masalah

ini saya kira ini tidak jelas-jelas duduknya masalah ini.

Terima kasih.

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Bagus pak terima kasih dari golkar pandangan yang, silakan PKB

ALI MUBARAK (PKB) :

Boleh pimpinan,

Jadi saya punya pandangan begini pimpinan,

Kita dari Pemerintah sudah memberikan satu pandangan alternative yang terakhir kita

kumpulkan dari Pemerintah adalah ini dari seluruh fraksi-fraksi pandangan ini baru kita kawinkan

mana yang bisa kita terapkan. Jadi kita ambil mana yang pailing baik yang bisa kita setujui

keseluruhannya tetapi lebih baik ditulis disana pimpinan.

Terima kasih.

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Saya kira pandangan bapak itu pas memang itu yang kita inginkan pak, dari situ yang kita

inginkan dari pandangan yang ada difraksi ini kita rumuskan dalam bentuk sebuah rumusan

konsep-konsep itu menjadi rumusan bersama nanti Pemerintah minta waktu 5 menit untuk bisa

loby barang kali dengan kita

HASIB WAHAB (PDI-P) :

Ini ada usulan masukan barang kali bisa dipertimbangkan tidak menutup kemungkinan

kalau ada penambahan ayat-ayat kalau bicara lembaga itu luas pak, bagaimana personalnya

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Page 24: DOKUMENTASI - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170213-105438-7792.pdf · menurut catatan yang ada pada saya bahwa kita yang sementara ini akan kembali pada

bagaimana mekanisme dan sebagainnya maka saya setuju barangkali kalau tidak mencukupi satu

pasal ini bisa ditambah dengan ayat-ayat nya defini lembaga saya mengerti saya mengerti maksud

Pemerintah disini ini kita bicara lembaga nya saja sekarang lembaga punya structural punya

otoritas siapa bagaimana diatur ditambah ayat itu usul saya.

Terima kasih.

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Baik saran-saran ini kita akan nanti kita bicarakan didalam waktu skors selama 5 menit

cukup untuk loby saya skor 5 menit. Bukan dalam rangka mengatur ya.

(Rapat diskorsing)

Bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati,

Skorsing sudah cukup mantap kelihatan dari wajah Pemerintah cukup cemerlang demikian

juga demikian juga dari anggota fraksi. Saya kira ada pertemua yang bagus mari kita buka

kembali, saya persilakan pak.

CAHYANA (DEPKOMINFO) :

Terima kasih pimpinan,

Bapak-bapak dan hadirin sekalin,

Jadi kita sudah melakukan loby pak dari 5 menit bergeser menjadi 12 menit kemudia kami

sudah sepakat bahwa ini adalah rumusan baru dan untuk rumusan baru ada tambaha-tambahan

karena ada bebarapa fraksi yang tentu menghendaki khusus untuk yang namanya Pemerintah

maupun lembaga-lembaga yang terkait dengan kePemerintahan tentu harus star khusus

diperlakukan jadi rumusan barunnya adalah lembaga sertifikasi keadalan adalah lembaga

independent yang dibentuk oleh professional yang diakui disah kan diawasi oleh Pemerintah

dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam transaksi elektronik

catatan khususnya adalah untuk sertifikasi dilingkunngan Pemerintahan dan lembaga sertifikasi

keandalan dengan tata nasional diatur lebih lanjut didalam pasal 10 tidak ketentuan, ketentuan

kepengecualian.

Demikian bapak pimpinan.

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Dari penjelasan Pemerintah ini saya kira para anggota fraksi yang terhormat menyetujui

silakan, Golkar dulu silakan

MUSFIHIN DAHLAN (PG) :

Pimpinan,

Kami dalam loby dari tadi golkar sepenuh nya belum bisa menerima ini pimpinan karena

kalau rumusannya seperti ini artinya lembaga sertifikasi ini sepenuhnnya dilakukan oleh

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Page 25: DOKUMENTASI - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170213-105438-7792.pdf · menurut catatan yang ada pada saya bahwa kita yang sementara ini akan kembali pada

masyarakat walaupun masyarakat professional dan kita berarti munafikan intusi-intusi Pemerintah

yang juga perlu melakukan sertifikasi jadi saya kira kalau sepenuhnya diserahkan kepada

professional golkar kelihatannya belum bisa sepakat dan kami dari fraksi golkar mohon Karena ini

menurut kami yang sangat krosial dan ini tentu perlu keputusan politik dari fraksi kami mohon izin

untuk bisa berkonsultasi kepada pimpinan fraksi untuk masalah ini karena ini kami mohon waktu

tidak bisa menyampaikan pendapat pada sekarang ini

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Jadi fraksi golkar memandang karena ini menyangkut masalah yang sangat subtansif yang

terutama masalah kewengangan pembentukannya disana disebutkan dibentuk oleh professional

yang diakui disah kan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan

sertifikat keandalan dalam transaksi elektronik jadi ternyata fraksi golkar memandang perlu

koordinasi dulu dengan fraksinnya saya kira silakan saja, mungkin yang lain dari PDIP dulu!

CYPRIANUS (F-PDI P) :

Terima kasih pimpinan yang teknis dulu, itu kata personal itu kata sifat mungkin ahli

bahasa bisa tambahkan apa itu supaya itu menjadikan subyek bukan obyek itu yang pertama

yang kedua setelah saya amati yang kedua sekarang satu perubahan memang ada perubahan

yang sangat prinsipil di ayat ini di Dim ini dan itu sangat berpengaruh di Dim berikutnya Karena

saya setuju dengan fraksi golkar karena ini sudah menyangkut subtansi kita konsultasi dengan

pimpinan depending dulu ini untuk disahkan dipending dulu sampai kita konsultasi oleh pimpinan

lalu kemudian tidak terlepas dari subtansinya tidak ini kan konsultasi dulu ini kan dari segi dewan

fraksi dipending minta semua fraksi konsultasi dengan pimpinannya untuk oke kita jalankan itu usul

dari setuju tadi, usulan fraksi golkar,

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Minta pending juga, bagaimana dengan PAN silakan

SUDJUD SIRADJUDDIN (PAN) :

Tolong di turunkan dikit kami dari PAN kelihatan sudah bisa mengakomodasi tetapi

kemudian mungkin sedikit kita sempurnakan dengan kalimat bisa diakui disahkan dan diawasi oleh

Pemerintah kata dengan kewenangan mengeluarkan audit sertifikat keandalan bagi kita dari PAN

itu perlu kita harus apa perbaiki redaksinya seolah-olah itu memotong kalimat itu memotong anak

kalimat yang pertama sehingga ini bisa juga Pemerintah itu sehingga kalau memang teman-teman

dari fraksi lain Golkar sama PDIP mungkin juga teman lain kami dapat memahami aspirasi dari

golkar dari PDIP ini terima kasih.

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Page 26: DOKUMENTASI - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170213-105438-7792.pdf · menurut catatan yang ada pada saya bahwa kita yang sementara ini akan kembali pada

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Silakan pak.

DEDI D. MALIK (PAN) :

Jadi ini merupakan rumusan terbaik, oleh kami karena tadi sudah menyelesaikan

persoalan apakah ini Pemerintah yang punya urusan atau masyarakat dengan statement ini

dengan concederant ini dengan pasal ini itu clear bahwa sertifikasi keandalan itu adalah lembaga

independent yang dibentuk oleh professional maksudnya adalah hanya orang-orang professional

saja lah yang mempunyai kepentingan untuk membuat lembaga ini dan tidak campur tangan

siapapun Pemerintah maupun DPR yang diakui, disahkan, diawasi oleh Pemerintah dengan

kewenangan ini mohon bahasa ahli bahasa. Jadi bisa ganda tafsirnya setelah diawasi oleh

Pemerintah dengan kewenganan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat bisa jadi tafsirnya dengan

kewengangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat itu merujuk ke Pemerintah kan bisa begitu

misalnya atau menurut ahli bahasa ini sudah clear yang maksudnya kewengan disitu terkait

dengan lembaga sertifikasi keandalan mana yang lebik ini sekali lagi tidak mengubah subtansi.

Tetapi dalam struktur kalimat saja mana yang lebih baik menurut ahli bahasa Indonesia, lembaga

independent yang dibentuk oleh professional kemudian dengan kewengan mengaudit dan

mengeluarkan sertifikasi keandalan dalam transaksi elektronik yang diakui, disahkan diawasi oleh

Pemerintah mana yang lebih clear.

Jadi kalau tadi definisi ini dipotong dulu oleh Pemerintah lalu diberi penjelasan lagi tentang

lembaga sertifikasi itu yang punya kewenangan mengaudit atau diruntutkan saja kalimatnya itu

lembaga sertifikasi keandalan adalah lembaga independent yang dibentuk oleh professional

dengan kewenganan atau yang diberi kewengan mengaudit dan memberikan sertifikat keandalan

dalam transaksi elektronik yang diakui disahkan dan diawasi oleh Pemerintah, ini sekali lagi bukan

mau mengobok-obok tetapi didalam kerangka tadi soal struktur bahasa yang lebih baik, soal nanti

keberatan-keberatan dari fraksi kita memahami apa yang menjadi ini tetapi sebetulnya dari sudut

pandang kami kalau yang dimiliki Pemerintah itu tidak harus diakui oleh lembaga sertifikasi ini

karena Pemerintah sendiri justru yang mengakui itu jadi otomotis Pemerintah saja mengeluarkan

ini yang resmi kira-kira begitu tetapi sekali lagi kalau fraksi PAN, dan PDIP menganggap ini sangat

subtansial ingin konsultasi dulu ya kami tidak keberatan.

Terima kasih.

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Terima kasih PAN,

Jadi secara subtansi PAN menerima rumusan Pemerintah hanya dengan tambahan

rumusan kalimat seperti yang diusulkan tadi itu jadi berbeda dengan golkar dengan PDIP,

Demokrat tidak ya hanya Golkar dengan PDIP menghendaki konsultasi dengan fraksinya kalau

dengan demokrat silakan!

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Page 27: DOKUMENTASI - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170213-105438-7792.pdf · menurut catatan yang ada pada saya bahwa kita yang sementara ini akan kembali pada

ATTE SUGANDI (PD) :

Terima kasih Pimpinan,

Dari Demokrat setelah melihat bahwa sebetulnya dalam pembuatan Undang-undang itu

ada prinsip konsistensi disini yang disebut professional. Saya tidak melihat ada yang ada

professional ditempat lain sedangkan dibab 9 peran Pemerintah pasak 37 dan peran masyarakat

dipasal 38 itu akan sangat baik sekali kalau seperti yang konsep awal yaitu oleh disini lembaga

sertifikasi keandalan adalah lembaga independent yang dibentuk oleh masyarakat mungkin bisa

pakai professional tetapi yang jelas peran masyarakat itu harus ditonjolkan sesuai dengan pasal 38

nanti akan melihat mengacu kepasal 38 karena ini adalah ketentuan umum itu yang pertama yang

karena ini menyangkut subtansial tadi bahwa ini peran Pemerintah dan peran dari masyarakat jadi

tentunya seharusnya dikombain kedua-duanya kalau ini kelihatannya ditonjolkan hanya peran

masyarakatnya saja alangkah cantiknya kalau Pemerintah pun itu diakomodir sehingga kalau

memang ini teman-teman dari Golkar dan PDIP sudah seperti itu kami menghargai sekali untuk

bisa kita teruskan sebaiknya diteam prumus saja jadi kita bisa melangkah yang lebih lanjut lagi.

Terima kasih pimpinan

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Jadi demokrat Pemerintah mengusulkan supaya konsisten dengan apa yang ada dalam

undang-undang ini, RUU ini yaitu ada kata-kata peran masyarakat dan peran Pemerintah democrat

mengusulkan seyogyanya mengacu kesitu dan menyarankan diserahkan kepad tim prumus begitu

pak ya! Itu kira-kira pandangan dari fraksi untuk menanggapi rumusan yang ada dihadapkan kita,

silakan dari PKS pak, tinggal amieeen….

(Lanjutan…)

AHMAD CHUDORI (PKS) :

Tidak ada kita ikut PAN, baik bagi kami subtansi sudah mencukupi dan tinggal perumusan

bahasa itu bagus ketimus saya hanya ingin memberi catatan kenapa tadi, mungkin dari pekan lalu

kita berlama-lama disini saya pikir bagus sepertu yang kita lakukan di bandung tempo hari

sebelum kita masuk pembahasan perumusan kalimat kita diberikan gambaran konsep terlebih

dahulu oleh Pemerintah begitu juga ketika kita memberikan pendapat masing-masing dibuatkan

semacam matrik perbedaan apa sehingga kelihatan kita mau menyatunya dimana baru setelah itu

putaran berikutnya kita masuk ke rumusan kalimat dari kemarin saya mengikuti agak pusing juga

ketika kita mengeluarkan pendapat masing-masing kita mengeluarkan rumusan-rumusan baru jadi

tidak ketemu jadi usulan saya untuk yang kedepan sebelum kita masuk kerumusan konsep itu

dibuat gambaran-gambaran dan pendapat kita pun di persandingkan apa yang menjadi perbedaan

kemudian usulan untuk mengkosultasikan ke fraksi masing-masing saya rasa juga cukup arif

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Page 28: DOKUMENTASI - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170213-105438-7792.pdf · menurut catatan yang ada pada saya bahwa kita yang sementara ini akan kembali pada

supaya kita tidak terlalu terburu-buru namun juga saya harapkan juga jangan terlalu lama supaya

pembahasan kita lebih lancar sekain

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Terima kasih,

Dari Fraksi PKS bagus saran yang sangat simpatik. Jadi beliau menyarankan sepertinya

kita bicarakan dari pagi tadi bahwa kita harus mengacu kepada sebuah konsep sama-sama itu

yang kita tanggapi setelah mendapatkan tanggapan-tanggapan baru kita sempurnakan itu saya

kira saran dari PKS kita pertimbangkan dan harapan untuk mengkosultasikan dengan fraksinya

tidak saya kira bagus ya! Tetapi dengan catatan jangan terlalu lama tadi ya, supaya ini bisa

berjalan cepat itu saya kira demikian saya kira break sebentar kepada Pemerintah untuk

memberikan tanggpan.

CAHYANA (DEPKOMINFO) :

Baik bapak pimpinan,

Bapak-bapak sekalian,

Jadi kami sangat menghargai pandangan-pandangan dari para fraksi saya kira ini adalah

sebuah proses demograsi yang kita lewatidengan sangat terbuka Pemerintah tidak istilah ngotot

dengan usulannya. Tetapi akumulatif dengan pandangan-pandangan yang sangat memperkaya

dari materi ini jadi yang terkait dengan usulan PAN tadi mengenai memindahkan kalimat saya nanti

ahli bahasa dan saya kira setuju masuk dari tim prumus sesuai juga usulan dari fraksi partai

demokrat, kemudia mengenai konsultasi juga akan dilakukan kami hanya ingin mengingatkan

bahwa apa yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan dari PDIP maupun dari golkar kami sudah

tampung bahwa pada saat nya nanti apabila terkait dengan layanan online yang diselenggarakan

oleh Pemerintah akan ada muatan khusus didalam pasal 10 yang menyatakan Pemerintah tentun

memiliki hak untuk mengatur dan menentukan siapa yang akan melakukan uji sertifikasi keandalan

terhadap layanan onlinnya jadi.

Demikian bapak pimpinan terima kasih.

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Baik terima kasih,

Dengan demikian maka saya kira rumusan dari pada dim 27 ini sudah secara subtansif.

DEDI D. MALIK (PAN) :

Kalau tidak salah waktu pertemuan terakhir itu 27 itu sudah disahkan sudah dikotok tetapi

golkar masih menganggap itu belum final karena tadi ada pasal betwen jadi kalau pemahaman

fraksi-fraksi kecuali golkar mungkin begitu 27 itu sudah clear fine kemudian sekarang 28 berikutnya

29 atau misalnya Pemerintah mengganggap 27 itu sudah mengakomodasi dengan pasal ini tidak

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Page 29: DOKUMENTASI - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170213-105438-7792.pdf · menurut catatan yang ada pada saya bahwa kita yang sementara ini akan kembali pada

apa, ini runtutan proses begitu apakah kita sekali lagi 27 itu dengan kesepakatan sudah diketok

hanya golkar tadi ada rumusan ini yang juga menjadi konsep fraksi-fraksi jadi 27 tetap kemudian

muncul pasal dim 28, dari 28 menjadi 29 atau kata Pemerintah bisa saja ini sama 27 itu juga

terakomodasi dan diakomodasi oleh pasal ini kita ikutan juga.

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Tadi pagi kita sudah sepakat bahwa rumusan 27 ini sangat erat kaitannya dengan 28 jadi

kalau 27 sudah beres artinya 28 ikut seperti yang dikataan oleh PAN begitu seperti nya tidak ada

perbedaan tadi kita sepakat bahwa tadi pagi ya! Jadi dengan demikian maka kita anggap bahwa

rumusan 27 ini sudah juga terkait dengan 28 jadi kan dari PAN menyarankan meningkat ke 29

begitu

DEDI D. MALIK (PAN) :

Intruksi-intruksi pasal 28 ini, sesuatu yang lain yaitu menyangkut penyelenggara sertifikasi

elektronik kalau tadi lembaga sertifikasi keandalan jadi yang pasal 27 yang kita baru tetapkan itu

barusan dengan catatan konsultasi tidak menggantikan pasal 28 tetapi pertanyaan saya tadi

adalah pasal atau dim 27 yang sudah disepakati diketok kecuali golkar pasal 27 itu mohon maaf

kalau tidak salah semua sudah sepakat fraksi-fraksi kecuali golkar, tolong-tolong itu notullen.

HASIB WAHAB (PDI-P) :

Pimpinan untuk mengingatkan memang kemarin seminggu yang lalu waktu itu pimpinan

pak wahab mungkin itu sudah diketok 27 itu Cuma ada permasalah sedikit dari fraksi golkar untuk

mengusulkan menambah Pemerintah itu, jadi kalau menurut saya yang kita bahas pasal betwen

antara 27 dan 28 jadi saya pikir ada penambahan nomer pasal

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Tetapi dalam catatan kita disini memang sudah diketok tetapi waktu itu ada catatan akan

dibahas kembali pada rapat tanggal 11 hari ini kan begitu pak jadi maka hari ini kita bahas kembali

DEDI D. MALIK (PAN) :

Maksudnya pasal 27 ini, yang asalnya lembar undang-undang ini kemudian diganti dengan

pasal yang ini kan begitu pak kan clear!kan pasal 27 itu dibahas kembali meskipun sudah diketok

kemudian sekarag kita membahas kembali dan hasilnya seperti tadi dengan catatan konsultasi

maka pasal yang tadi kita tetapkan dengan konsultasi itu menjadi pasal dim 27 terima kasih.

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Oke setuju, saya kira sudah ada pertemuan titik persamaan ya! Kalau begitu boleh saya

ketuk sekarang ya! Saya 27 tadi, saran bapak sudah diterima, konsultasi setelah ini maju,

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Page 30: DOKUMENTASI - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170213-105438-7792.pdf · menurut catatan yang ada pada saya bahwa kita yang sementara ini akan kembali pada

sekarang sudah jam 12 lawat 5 menit saya teruskan atau kita tunda besok, terus besok bagaimana

fraksi menyarankan terus besok Pemerintah bagaimana!

CAHYANA (DEPKOMINFO) :

Setuju pak, memang undangan itu yang kami terima dua hari, hari ini dan besok!

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Saya sebagai pimpinan hari ini menyampaikan terima kasih dan pandangan-pandangan!

Kita semakin hari semakin a lot, Karena kelihatannya semakin kira-kira sangat tertuju jadi saya

mengharapkan supaya besok pagi kita mulai pada debat yang sama, silakan pak yosef!dari tadi

saya tidak ada ansurannya memang, saudara bapak menyejukan pak!

JOSEF A. NAE SOI (PG) :

Bukan pak, dengan tidak mengurangi keinginan kita untuk mempercepat rancangan

undang-undang menjadi undang-undang tetapi kita mesti melihat kiri kana muka belakang pak!

Dikompas pak tadi kita mengatakan bahwa kalau kita berjalan kedepan kita harus melihat spion kiri

kanan pak, dan banyak teman-teman kita sekarang beredar dimana-mana pak dipansus besok

juga, membahas pansus yang juga apa namanya cukup alot untuk dibahas oleh sebab itu saya

minta untuk dipertimbangkan lagi pak karena ada beberapa pansus anggota pansus kita ini yang

mengikuti juga mengenai pansus mengenai parpol dan pemilu bahkan anggota kita menjadi ketua

disitu oleh sebab itu saya mengusulkan pak kalau misalnya besok hari kamis kalau Pemerintah

tidak berkeberatan tolonglah diberikan kita supaya kita memulihkan kembali asem adrenalin vospa

dan kritikan vospa kita untuk ke part undang-undang lain sedangkan lain kita off dulu kemudian

minggu depan baru dilanjutkan karena pasal 27 ini, menurut pak dedi tadi pasal yang sangat

krusial tetapi kita sudah abis jadi sebab itu saya kira pak boy jangan dulu karena golkar masing

ngomong jadi golkar dan democrat sama-sama jadi saya kira kalau kita bisa lanjutkan minggu

depan saya kira sangat bijak pak ketua, terima kasih ketua

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Saran sangat simpatik saya kira bagus ya!ada 3 orang disini

BOY M.W. SAUL (PDI-P) :

Saya ingin memperkuat rekan saya dari golkar karena memang dari permulaan SBYJK

jadi tetapi diganti dengan medan ini, begini ketua saya setuju bahwa kita seumpamanya seperti

yang kita adakan dibandung lagi artinya pada waktu itu tidak ada hal-hal yang lain yang artinya

tabrakan dengan pansus yang lain mari kita atur seperti itu sehingga lebih konsentrasi lebih full lagi

etrgantung dari Pemerintah terima kasih pimpinan.

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Page 31: DOKUMENTASI - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170213-105438-7792.pdf · menurut catatan yang ada pada saya bahwa kita yang sementara ini akan kembali pada

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Silakan pak

SUPARLAN (PDI-P) :

Sedikit ketua memang kita bukannya dikejar waktu karena waktunya sangat relative

sangat pendek massa sidang 4 itu sangat pendek sekali dipakai kaya bulan puasa ya, biasanya

awal puasa itu ada cuti bersama atau apa pasti, kerja nya kita lebih menghormati rekan-rekan yang

puasa biasanya kita tidak mau ngoyo begitu karena waktu yang ada sekarang itu memang

sebenarnya harus dimanfaatkan hari ini besok dan kalau bisa jumat sabtu, paling banter juga

cumin ada hari rabu, kamis relative kita sudah rapat fraksi untuk persiapan kita reseis tetapi

disayangkan kita sudah sepakatan bahwa kita akan lanjutkan jumat, sabtu tetapi ternyata teman-

teman dari Pemerintah tidak siap memfasilitasi rapat itu ini soal waktu saja saya kira oleh sebab itu

kalau berkenan saya usul karena memang jadwal kita rabu kamis kita punya tanggung jawab

masing-masing pansus A tanggung jawab nya rabu kamis harus melakukan rapat pansus B kalau

berkenan kita saya usul kita tetap rapat normal besok saya kira seperti tadi sekuatnya begitu

sampai jam 4, jam 4 kalau tidak kuat sampai istirahat bagaimana perkembangan, supaya kita juga

ini kita dimonitor juga oleh baleg kegiatan-kegaiatan pansus kita juga dimonitor oleh baleg apa

alasannya kok tidak selesai-selesai kalau alasannya tidak selesain karena jarang rapat kan repot

juga kita, kalau alasannya tidak karena memang belum ada pemikiran yang bisa disatukan oleh

Pemerintah dan DPR mungkin tidak ada masalah jadi kesimpulanya kalau bisa besok tetap rapat

karena memang jumat, sabtu kita bisa manfaatkan dan hari akan datang kita bisa rapat atau tidak

itu saja saya kira pimpinan rapat.

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Ya saya kira kita arif, silakan pak ini memang kan saran dari bapak tadi!

JOSEF A. NAE SOI (PG) :

Tetapi memang dimana-mana pak, PAN sudah dikasih terus masih minta terus jadi

memang kalau diluar negeri itu kan to be noise pak jadi siapin to be noise pak dedi sangat pintar,

begini pak saya bersendapat dengan pak ketua bahwa kita undang-undang ini secepatnya pak,

tetapi kalau bisa pak karena memang semua kita kan merangkap sana sini ada baiknya kalau kita

lengkap pak supaya kita sudah putuskan supaya jangan sampai datang lagi satu orang dia

mementahkan lagi dan sebagainya itu maksud saya supaya ada kebersamaan kalau besok mau

dilanjutkan pak ketua saya mengusulkan kita punya waktu kalau pagi itu kita bisa untuk dipansus

lain apakah siang dan malam kita bisa melanjutkan RUU ini kalau bisa saya mengusulkan

demikian terima kasih. Saya mengusulkan itu.

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Page 32: DOKUMENTASI - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170213-105438-7792.pdf · menurut catatan yang ada pada saya bahwa kita yang sementara ini akan kembali pada

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Besok kita bukan jam 9 tetapi jam 14 berdasarkan pandangan para fraksi bahwa pagi itu

banyak sekali pansus hari ini saja saya punya pansus saya tinggalkan tentu yang lain juga sama,

dengan saya jadi saya sarankan dengan teman-teman besok kita mulai jam 14 sampai sore

bagaiman pak silakan pak Pemerintah.

CAHYANA (DEPKOMINFO) :

Baik pak memang kerja Pemerintah ada kerja tim ya, jadi kalau dihadapan saya ada

catatan-catatan mohon ijin untuk disampaikan juga jadi pertama untuk pertemua hari jumat sabtu

sebetulnya pihak Pemerintah siap memfasilitasi dengan catatan tidak diluar kota tetap dijakarta,

disini pak karena yang diluar kota tentu mereka sudah fully book sementara dijakarta masih

tersedia cukup banyak kapasitas hotel artinya kalau hari jumat dan sabtu ini bapak-bapak bersedia

untuk di pertemuan tentu kami akan siap memfasilitasi ini yang pertama pak.

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Dengan demikian ini akan mempengaruhi pertemua untuk besok kami ingin sampaikan

bahwa besok pada dasarnya Pemerintah siap apakah jam 9 ataupu jam 2, hari jumat, sabtu siap

untuk dijakarta kami sudah hubungin beberapa tempat dan sudah siap tetapi tidak diluar kota

karena yang diluar kota pada dasarnya sudah fully book orang-orang yang week and dan

sebagainya tetapi yang dijakarta siap jadi Pemerintah mengusulkan besok setuju jam 14 kemudian

untuk jumat sabtu siap dijakarta, jadi ini kita tinggal putuskan bersama-sama rekn-rekan semua

saya kira kalau jumat ,sabtu memang waktu yang bagus dari pada kita keluar kota Jakarta bisa kita

konsentrasi supaya kita bisa cepat bicra kan ini

SYARFI HUTAURUK (PG) :

Terima kasih saudara ketua,

Ini saya membantu Pemerintah kalau besok itu saya setuju apa yang diusulkan oleh

saudara ketua untuk diteruskan mengenai untuk hari jumat sabtu factor nya dijakarta pak dirjen,

dijakarta kondisinya sama disini memang harus ada pansus yang harus kita korbankan Karena ini

sudah panja harus memang konsenteril betul diluar sehingga dia tidak balik-balik kalau dijakarta

resikonya pak setengah jam dia kesini, setengah jam dia kepansus lain, setengah jam ke pansus

mlain konsekuensinya begitu kemudian Pemerintah atau kita sudah cape membooking hotel

sementara itu tidak ada penghuninya kan mubajir begitu loh saya punya usul untuk tidak mubajir

apakah anggaran untuk kita untuk hotel itu karena ini juga dim nya masing banyak hari itu besok,

kemudian minggu depan tetap rabu mungkin sama kemis untuk masa sidang berikutnya harus kita

cari betul yang full rabu, jumat, sabtu minggu harus ada yang kita korbankan seperti kejadian

dibandung itu kan ken nya sedikit sekali, ini keseriusan kita karena ini sudah masuk panja bukan

lagi raker jadi mungkin masuk persidangan saya usulkan yang kongkrit ketua untuk persidangan

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Page 33: DOKUMENTASI - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170213-105438-7792.pdf · menurut catatan yang ada pada saya bahwa kita yang sementara ini akan kembali pada

panja nya tetap saja disini kita pakai hari rabu kamis kemudian bersidangan berikutnya kita harus

konsentrasi betul bukan lagi rabu disini setengah hari kaya begini bukan hanya tiga jam apa

namanya bisa kita buat hari rabu, kamis, jumat, sabtu minggu selesai

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Maksud sya saudara ketua, menjelang puasa pun masih kita pakai, persidangan barukan

persidangan disinikan belum begitu kita langsung pakain untuk panja ini gini loh terima kasih

SYARFI HUTAURUK (PG) :

Saya kira saran dari golkar ya!hari jumat itu adalah hari fraksi bukan hari pansus sabtu hari

adalah libur saya kira Pemerintah juga menyarankan jumat, sabtu itu karena sudah

mempertimbangkan tadi bahwa hari jumat adalah tiada pansus sabtu ada pansus maka disarankan

jumat, sabtu begitu saya kira ya bukan hari lain, bukan hari panus, jadi diharapkan nanti jumat,

sabtu itu full kita konsentrasi meskipun tempatnya didalam kota begitu ya pak kesepakatan kita

bersama.

ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) :

Jadi saudara golkar menyarankan jangan didalam kota tetapi diluar kota supaya jangan

bolak balik begitu tetapi jumat, sabtu tidak ada bolak-balikan ada pansus

SYARFI HUTAURUK (PG) :

Pak intruksi, justru jumat, sabtu, minggu itu dipakai oleh pansus lain pak, kalau dalam kota

pasti akan begitu juga hanya atau 7atau 8 orang kita hadir, jumat, salah satu contoh saya tidak

jauh-jauh yang mungkin ita wisma DPR kopo, salah satu contoh saya tidak perlu kepapua atau

kemana salah satunya kopo ini betul-betul full rabu,kamis,jumat,sabtu itu saya!ini juga panja yang

lain pak setiap jumat pakai.

CAHYANA (DEPKOMINFO) :

Besok kita masih ada pertemuan bukan, bagaimana kalau besok saja kita bahas untuk

acara jumat, sabtu, jadi hari ini akan konsulidasi termasuk cek posisi-posisi terakhir mengenai

hotel-hotel yang tadi kami sudah hubungin jadi besok saja acara selesai kami akan

sampaikan…….

ARSIP D

AN DOKUMENTASI


Related Documents