YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: Diplomasi palestina untuk merdeka dan menjadi anggota penuh pbb tahun 2011

DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011Oleh Demeiati Nur Kusumaningrum

1

Upaya Palestina menjadi anggota penuh PBB adalah sebuah perjuangan dalam

mencapai kemerdekaan Palestina sebagai sebuah negara yang berdaulat. Palestina hingga

tahun 2011 masih bersengketa dengan Israel terkait masalah kedaulatan territorial. Adapun

banyak terjadi tindakan-tindakan melanggar hak asasi manusia (HAM) dalam perjalanan

konflik kedua belah pihak. Konflik yang masih membara melibatkan rakyat sipil dan

memakan korban tak terhingga sejak proklamasi kemerdekaan Israel tahun 1948. Berbagai

perundingan telah digelar baik antara Palestina dan Israel maupun melalui mediasi pihak

ketiga. Namun tampaknya belum memberikan hasil yang signifikan bagi perdamaian

Palestina dan Israel. Sehingga, Palestina pada tahun 2011 mengajukan proposal untuk

diterima menjadi anggota penuh PBB dengan tujuan meningkatkan posisi tawarnya dalam

perundingan dengan Israel sekaligus pengakuan de jure atas Palestina sebagai negara yang

merdeka sesuai batas territorial tahun 1967. Namun pada 11 November 2011 diplomasi

Palestina gagal untuk mendapatkan 9 (Sembilan) suara anggota Dewan Keamanan PBB

sebagai syarat dukungan minimal diterimanya Palestina sebagai anggota penuh PBB1.

Sehingga paper ini muncul dengan pertanyaan “apa faktor yang menyebabkan

kegagalan diplomasi Palestina menjadi anggota penuh PBB tahun 2011?”

Adapun paper ini berusaha me-review tentang tulisan para penulis dan ahli

Timur Tengah terkait konflik Palestina-Israel, terutama peneliti LIPI Riza Sihbudi,

wartawan senior Kompas Mustafa Abd. Rahman dan pakar hubungan internasional AS

Noam Chomsky. Adapun paper ini berusaha mengikuti perkembangan upaya-upaya

Palestina yang terbaru di bawah kepemimpinan Presiden Mahmoud Abbas menurut sudut

pandang praktik diplomasi dalam hubungan internasional.

Beberapa pemikir diplomasi menekankan aspek yang beragam dalam

memahami hubungan internasional dewasa ini. Paper ini merujuk pada definisi Diplomasi

yang diberikan Barston (2006, p.1), di mana “Diplomasi dimaknai sebagai manajemen

1 Aditia Maruli, “Komisi PBB tak sepakat soal keanggotaan Palestina”, Berita Antara, 12 November 2011, diunduh 29 November 2011 pada http://www.antaranews.com/berita/284204/komisi-pbb-tak-sepakat-soal-keanggotaan-palestina. Hasil voting anggota tetap dan tidak tetap DK PBB, 8 negara mendukung (Rusia, Cina, Afrika Selatan, India, Brazil, Libanon, Nigeria, Gabon), 2 abstain (Inggris dan Perancis), dan 5 memihak Israel (AS, Kolombia, Portugal, Bosnia, Jerman). Dikutip dari laporan Chris McGreal, 11 November 2011, pada http://www.guardian.co.uk/world/2011/nov/11/united-nations-delays-palestinian-statehood-vote

Page 2: Diplomasi palestina untuk merdeka dan menjadi anggota penuh pbb tahun 2011

DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011Oleh Demeiati Nur Kusumaningrum

2

relasi antar negara dan aktor-aktor lain. Menurut perspektif sebuah negara, diplomasi terdiri

dari perumusan, pembentukan dan implementasi kebijakan luar negeri. Diplomasi adalah

instrumen negara melalui perwakilan formal maupun tidak formal, serta aktor-aktor lain

yang mengartikulasikan, mengkoordinasikan dan mewujudkan kepentingan yang lebih luas

menggunakan korespondensi, pembicaraan rahasia, pertukaran pandangan, lobi-lobi,

kunjungan-kunjungan dan aktifitas lainnya”. Hal tersebut juga ditunjukkan oleh Sumaryo

Suryokusumo (2004, p. 1) dalam bukunya “Praktik Diplomasi” dimana diplomasi

dipahami sebagai bagian yang vital dalam kehidupan negara dan menjadi sarana utama

dalam menangani masalah internasional demi terwujudnya idealisme perdamaian dunia.

Pemerintah melaksanakan diplomasi dengan tujuan mendapatkan dukungan bagi

terlaksananya kepentingan-kepentingan nasional. Diplomasi adalah sebuah proses politik

untuk memelihara kebijakan luar negeri suatu negara dalam mempengaruhi sikap dan

kebijakan negara lainnya.

G. R. Berridge dalam “Diplomacy : Theory and Practice” menjelaskan bahwa

kegiatan diplomasi dapat dilakukan secara bilateral maupun multilateral. Bilateral

diplomasi berbasis state-to-state di mana masing-masing negara menekankan pada

efektifitas komunikasi diplomatik melalui perwakilan formal kedua pihak (2001, p. 105).

Multilateral diplomasi lebih melibatkan banyak pihak, termasuk beberapa negara dan

organisasi internasional. Pemerintah melaksanakan diplomasi multilateral di mana

kesepakatan internasional dibutuhkan dalam isu-isu tertentu. Konsep ini mengandung

pemahaman liberal yang menekankan pada pentingnya perhatian khalayak akan

keberlangsungan kekuasaan pemerintah. Asumsinya jika pemerintah bertanggungjawab

secara demokratis di dalam negeri, secara tidak langsung akan berimplikasi pada

tanggungjawabnya pada dunia internasional. Otoritas sebuah negara akan lebih efektif jika

dapat membawa perhatian pemerintahan internasional (2001, pp. 146-151).

Isu pengajuan keanggotaan Palestina sebagai anggota penuh PBB oleh penulis

dipandang sebagai sebuah proses diplomasi meskipun pada tanggal 11 November Sidang

Umum Majelis PBB tidak dapat menerima Palestina sebagai anggota penuh PBB. Oleh

sebab itu, penulis ingin lebih jauh mengamati praktik diplomasi Palestina merujuk pada

Page 3: Diplomasi palestina untuk merdeka dan menjadi anggota penuh pbb tahun 2011

DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011Oleh Demeiati Nur Kusumaningrum

3

konsep R. P. Barston (2006, pp. 4-12) yang menekankan antara lain : Setting diplomasi,

Aktor diplomasi, Metode diplomasi dan Proses diplomasi.

Dengan mengamati perkembangan isu pengajuan keanggotaan Palestina dalam

PBB, penulis berargumen bahwa Palestina akan menggunakan dua jalur diplomasi baik

secara bilateral maupun multilateral. Hal tersebut dipilih untuk mencapai tujuan utama

diakuinya Palestina sebagai entitas negara berdaulat. Adapun Palestina dipercaya mampu

mempengaruhi pemikiran para kepala negara yang bukan merupakan sekutu atau aliansi

dari negara-negara besar dengan pendekatan persuasif atas nama keadilan dan perdamaian

internasional.

A. Sejarah Konflik Palestina dan Israel

Kemunculan Zionisme

Sejak abad 19 tanah Palestina dihuni oleh polulasi yang multikultural terdiri

dari sekitar 86% Muslim, 10% Nasrani dan 4% Yahudi yang tinggal dengan damai. Pada

sekitar akhir tahun 1800-an sebuah kelompok di Eropa yang dikenal sebagai Zionis

menjajah Palestina. Zionis mewakili sebuah minoritas ekstrim Yahudi yang bertekad

mewujudkan tanah air mereka. Menurut kronologi hubungan Palestina dan Israel yang

ditulis Riza Sihbudi (2007, pp.459-60), tahun 1881-1903 terjadi proses migrasi populasi

Yahudi ke Palestina untuk kali pertama. Gelombang migrasi populasi Yahudi ke Palestina

merupakan implikasi dari pembersihan etnis Yahudi –Pogrom- oleh Rusia. Bahkan, ketika

Hitler memegang kekuasaan di Jerman tahun 1933-1935, gelombang anti-Semitisme juga

turut mengemuka di Eropa melahirkan Undang-undang Nuremberg Jerman yang

diskriminatif terhadap etnis Yahudi.

Sihbudi (2007, p.346) menjelaskan bahwa Zionisme adalah salah satu paham

rasisme yang berkembang di kalangan kelompok Yahudi,

“Zionisme merupakan ideologi tertua di Timur Tengah. Akar Zionisme terdapat dalam agama Yahudi. Zionisme mempunyai tujuan mendirikan negara bagi orang Yahudi di tanah Palestina, di mana orang-orang Yahudi yang tertindas di seluruh dunia dapat pulang ke tanah air dan negara mereka. Zionisme juga bisa dianggap sebagai bentuk nasionalisme Yahudi, karena agama Yahudi telah meninggalkan misinya (untuk menyebarkan diri kepada seluruh umat manusia), dan telah berubah menjadi agama khusus untuk komunitas Yahudi saja. Tahap-tahap perjuangan kaum Zionis adalah : (1) dikeluarkannya buku Theodor Herzl tahun 1896, Der Judenstaat. Di dalamnya secara gamblang dinyatakan: “Gagasan saya adalah ditegakkannya Negara Yahudi”; (2) Deklarasi Balfour tahun 1917, di mana suatu bangsa

Page 4: Diplomasi palestina untuk merdeka dan menjadi anggota penuh pbb tahun 2011

DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011Oleh Demeiati Nur Kusumaningrum

4

menjanjikan tanah air orang lain bagi bangsa yang lain lagi; (3) Pembentukan Negara Israel (Medinat Yisrael) pada 14 Mei 1948; dan (4) Pembentukan “Israel Raya” yang mencakup juga wilayah Lebanon, Suriah dan Yordania (cita-cita yang belum terwujud).”

Dengan paham Zionis ini Israel memberlakukan kebijakan yang diskriminatif

terhadap penduduk daerah yang ditaklukkannya. Praktik kebijakan Zionis ini salah satunya

pengambil alihan tanah Palestina yang secara eksklusif diperuntukkan bagi orang-orang

Yahudi. Kebijakan nasional Israel yang bersifat rasis juga tercermin dari Law of Return

yang berlaku sejak 5 Juli 1950 (Sihbudi, 2007, p.322). Undang-undang ini menyatakan

bahwa Israel harus mengakomodasi setiap orang Yahudi dari negara mana pun yang setiap

saat ingin pindah ke Israel. Dapat dibayangkan jika empat juta populasi Yahudi ingin

kembali ke Israel, maka pemerintah harus siap menerimanya. Sementara, jika empat juta

warga Palestina baik Islam maupun Kristen yang terusir dari tanah Palestina dalam

pergolakan ketika negara Israel didirikan, mereka tidak diberikan hak untuk kembali ke -

tanah air mereka- Palestina. Oleh sebab itu, lebih dari 90% warga Palestina yang terusir

pada tahun 1948 masih berstatus sebagai pengungsi. Kebijakan pembersihan etnis oleh

Ehud Barak ini sempat disampaikan oleh Tehran Times dalam Sihbudi (2007, p.347).

Sengketa Kedaulatan Teritorial Palestina dan Israel

Sengketa kedaulatan teritorial Palestina dan Israel tidak dapat dipisahkan dari

sejarah kolonialisme. Pada masa Perang Dunia I, Inggris melakukan komitmen yang

menimbulkan konflik menyangkut masa depan Palestina melalui Perjanjian Sykes-Picot

(1916) dan Deklarasi Balfour (1917). Seperti yang dikutip dari tulisan Mustafa Abd.

Rahman (2002, p.xxxi), ada dua aspek sejarah yang menjadi tonggak berdirinya negara

Yahudi di tanah Palestina.

1. Perjanjian Sykes-Picot (1916) antara Inggris dan Perancis yang membagi

peninggalan dinasti Ottoman di wilayah Arab. Negosiasi yang dipimpin oleh Sir

Mark Sykes dan Georges Picot adalah pertemuan rahasia antara Inggris dan

Perancis dengan persetujuan Rusia yang sekaligus menandai berakhirnya kekuasaan

Kerajaan Turki Usmani (Dinasti Ottoman). Perjanjian tersebut menegaskan,

Perancis mendapat wilayah jajahan; Suriah dan Libanon sedangkan Inggris

Page 5: Diplomasi palestina untuk merdeka dan menjadi anggota penuh pbb tahun 2011

DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011Oleh Demeiati Nur Kusumaningrum

5

mendapat wilayah jajahan;

Irak dan Yordania.

Sementara, Palestina

bestatus wilayah

internasional.

2. Deklarasi Balfour (1917) yang

menjanjikan sebuah negara

Yahudi di tanah Palestina

pada gerakan zionisme. Di

bawah payung legitimasi

perjanjian Sykes-Picot dan

Deklarasi Balfour, warga

Yahudi di Eropa mulai

melakukan migrasi ke

Palestina pada tahun 1918.

Pada tahun 1919-1923 Komisi King-Crane yang disponsori Amerika Serikat

berbicara di Paris Peace Conference of Arab tentang kemerdekaan. Liga Bangsa-Bangsa

yang baru dibentuk menolak King-Crane dan memberi mandat kepada Inggris untuk

berkuasa atas Palestina. Sejak saat itu terjadi pertentangan antasra bangsa Arab dan Yahudi

di Palestina (Sihbudi, 2007, p.460). Pada awal 1930-an gerakan Zionis di Palestina berhasil

mendapat persetujuan pemerintah protektorat Inggris untuk memasukkan imigran Yahudi

ke tanah Palestina secara besar-besaran. Hal ini mendapat pertentangan dari publik

Palestina dengan aksi mogok total pada tahun 1936. Negara-negara Arab atas permintaan

Inggris membujuk pemimpin spiritual Palestina Muhammad Amien Huseini untuk

mengakhiri mogok massal dengan janji akan menyelesaikan masalah migrasi Yahudi ini

(Rahman, 2002, p.xxxi).

Pada tahun 1942 ketika Perang Dunia II berlangsung, terjadi kasus Holokos

(etnis cleansing) di mana rezim Nazi bertanggungjawab terhadap pembunuhan kira-kira

enam juta etnis Yahudi di Eropa. Tahun 1944 kelompok militan Yahudi pimpinan

Gambar 1Peta Pembagian kekuasaan Inggris pada

Perjanjian Sykes-Picot

Sumber : Website BBC http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/world/2001/is

rael_and_palestinians/key_maps/7.stm

Page 6: Diplomasi palestina untuk merdeka dan menjadi anggota penuh pbb tahun 2011

DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011Oleh Demeiati Nur Kusumaningrum

6

Menachim Begin mendeklarasikan perang

terhadap Inggris di Palestina. Tahun 1945

Perang Dunia II berakhir dan PBB

didirikan. Perang menyisakan 100.000

orang Yahudi di Eropa Timur dan Tengah di

kamp-kamp pengungsian. Pertikaian antara

Palestina-Israel dan keduanya dengan

Inggris masih tetap bergejolak (Sihbudi,

2007, p.461). Pemerintah Inggris dan

delegasi Palestina akhirnya mengadakan

kongres di London pada September 1946-

Februari 1947 namun hasilnya nihil.

Sehingga, Inggris yang tidak mampu menangani masalah Palestina kemudian

menyerahkannya pada forum PBB (Rahman, 2002, xxxi-xxxii).

Perkembangan populasi Yahudi meningkat seiring dengan usaha-usaha

mengambil alih hak penduduk Palestina sehingga menyebabkan pergolakan yang

berkelanjutan. Penduduk pribumi merasa terancam dengan kehadiran etnis Yahudi di

wilayah mereka (Lihat Peta 1). Pada pergantian abad ke 20, migrasi populasi Yahudi dari

Eropa menyebabkan peningkatan jumlah minoritas Yahudi di Palestina hingga 35% dari

total populasi pada masa itu. Fenomena ini dicatat oleh Justin McCarthy dalam bukunya

The Population of Palestine tahun 1990.

Menurut Rahman (2002) dan Sihbudi (2007) pada tahun 1947, PBB mulai

menaruh perhatian pada konflik Palestina-Israel. PBB kemudian membentuk komite khusus

untuk mencari penyelesaian masalah palestina yang bernama Anglo-american Commission

of Inquiry yang bertugas merekomendasikan pengawasan PBB atas Palestina. Berdasarkan

hasil pengumpulan data dan studi di lapangan, komite ini mengajukan dua usul. Pertama,

membagi dua tanah Palestina untuk Arab dan Yahudi dengan adanya kesatuan sistem

ekonomi. Kedua, membentuk negara federal antara Yahudi dan Arab. Atas desakan AS,

PBB menolak usulan komite khusus tersebut dan akhirnya melemparkan masalah ini ke

forum siding Majelis Umum PBB pada 29 November 1947.

Gambar 2Tabel Jumlah Populasi Palestina dan Israel

Population of Historic PalestineYear Non-Jewish

PalestiniansJewish

Population1877 426,908

(97%)13,942(3%)

1912 665,840(95%)

36,267(5%)

1925 780,568(85%)

137,484(15%)

1946 1,339,763(69%)

602,586(31%)

Sumber : McCarthy, Justin, The Population of Palestine, Columbia University Press: New York,

1990, pp. 10, 35. Diunduh dari http://www.ifamericaknew.org/history/maps.html

Page 7: Diplomasi palestina untuk merdeka dan menjadi anggota penuh pbb tahun 2011

DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011Oleh Demeiati Nur Kusumaningrum

7

Pemungutan suara

menghasilkan Resolusi PBB

No.181 yang menyetujui

pembagian tanah Palestina bagi

Arab dan Yahudi. Tercatat 33

negara mendukung, 13 menolak

dan 10 abstein. Resolusi Majelis

Umum PBB nomor 181

menegaskan pembagian tanah

Palestina 56% untuk Yahudi dan

44% sisanya bagi Arab-Palestina.

Resolusi PBB No.181 ini juga

memberikan jangka waktu

kekuasaan pemerintah protektorat

Inggris di tanah Palestina hingga

bulan Agustus 1948. Keputusan

tersebut ditentang oleh negara-negara muslim di Timur Tengah. Padahal pada masa itu,

populasi Israel tidak lebih dari 35% dan mendiami tidak lebih dari 7% wilayah Palestina.

Sementara, kota suci bagi tiga agama Islam, Kristen dan Yahudi: Yerussalem, dijadikan

kota internasional. Bagaimana pun keputusan ini tidak dapat diterima oleh Palestina (Lihat

Peta 2).

Masa Perang 1947-1949

Berpijak pada legitimasi Resolusi PBB No.181, Yahudi memproklamasikan

berdirinya negara Israel 14 Mei 1948. Terbentuknya negara Yahudi Israel diakui oleh AS

dan Uni Soviet dengan pernyataan resmi yang menandai keberhasilan Israel menjadi

anggota penuh PBB (Rahman, 2002, p.xxxii).

Berdirinya negara Israel juga menghasilkan kebijakan yang diskriminatif

terhadap rakyat Palestina. Sayap radikal gerakan Zionisme melakukan aksi pengusiran

terhadap rakyat Palestina dan mengambil alih sumberdaya yang menjadi mata pencaharian

mereka. Negara-negara Arab seperti Libanon, Suriah, Yordania dan Mesir mau tidak mau

Gambar 31947 UN Partition Plan

Sumber :. Website BBC http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/world/2001/i

srael_and_palestinians/key_maps/6.stm

Page 8: Diplomasi palestina untuk merdeka dan menjadi anggota penuh pbb tahun 2011

DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011Oleh Demeiati Nur Kusumaningrum

8

menerima para pengungsi Palestina di

wilayahnya. Momentum ini mengundang

kemarahan negara-negara muslim di Timur

Tengah sehingga pecah perang Arab-Israel

yang pertama tahun 1948 (Rahman, 2002,

p.xxxiii).

Perdana Menteri Menachem

Begin melakukan pembantaian rakyat sipil

Palestina termasuk wanita dan anak-anak

di Deir Yassin. Namun perang Arab-Israel

ini mengakibatkan; meluasnya daerah

kekuasaan Israel hingga 78% tanah

Palestina, tiga-perempat dari satu juta

penduduk Palestina menjadi pengungsi dan

lebih dari 500 kota dan desa telah lenyap

dari peta. Israel mengganti nama kota-kota, sungai-sungai dan bukit-bukit dengan nama

baru dalam bahasa Ibrani (Lihat If Americans Knew). Tepi Barat dan Jalur Gaza menjadi

unit distrik yang dihasilkan dari peperangan pada tahun 1949 yang membagi tanah

Palestina menjadi territorial negara Israel. Dari tahun 1948 hingga 1967, Tepi Barat

termasuk Jerusalem Timur dikuasai oleh Yordania. Pada masa ini Jalur Gaza berada dalam

kekuasaan militer Mesir. Ketika Perang Arab-Israel pada tahun 1948, Israel mengendalikan

kekuatan dari bagian barat Jerusalem. Sementara, Yordania mengambil alih bagian timur,

termasuk situs kota bersejarah yang penting bagi umat Muslim, Kristiani dan Yahudi

(Berita BBC 2001).

Gambar 4Wilayah Palestina paska Perang tahun 1949

Sumber :. Website BBC http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/wor

ld/2001/israel_and_palestinians/key_maps/5.stm

Page 9: Diplomasi palestina untuk merdeka dan menjadi anggota penuh pbb tahun 2011

DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011Oleh Demeiati Nur Kusumaningrum

9

Perang Tahun 1967

Pada serangan

pendahuluan oleh Mesir

pada 5 Juni 1967 yang

membawa Suriah dan

Yordania dalam perang

regional, Israel berhasil

merebut tanah Palestina

yang meliputi Tepi Barat,

Jalur Gaza, Bukit Golan

dan Semenanjung Sinai

hingga Terusan Suez.

Kemenangan Israel dalam

perang tahun 1967

berimplikasi pada

perundingan damai Arab-Israel. Perundingan ini didasarkan pada kesepakatan damai antara

kedua belah pihak dengan mengakui

kedaulatan Israel berserta batas-batas

teritorialnya demi terwujudnya

keamanan regional Timur Tengah.

Sebagai kompensasi dari perundingan

damai tahun 1979, Semenanjung Sinai

dikembalikan kepada Mesir (Berita

BBC 2001).

B. Upaya Palestina Merdeka

Sebagai Perjuangan Tanpa

Akhir

Berdasarkan perkembangan sejarah,

Palestina hingga tahun 2011 berjuang

Gambar 6Peta Daerah Taklukan Israel Pada Tahun 1967

Sumber : Website BBC http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/world/2001/israel_and_

palestinians/key_maps/3.stm

Gambar 5Peta Daerah Taklukan Israel Pada Tahun 1967

Sumber : Website BBChttp://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/world/20

01/israel_and_palestinians/key_maps/4.stm

Gambar 7Pemukiman Yahudi di Jalur Gaza

Sumber : Website BBC http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/world/20

01/israel_and_palestinians/key_maps/2.stm

Page 10: Diplomasi palestina untuk merdeka dan menjadi anggota penuh pbb tahun 2011

DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011Oleh Demeiati Nur Kusumaningrum

10

untuk mendapat pengakuan sebagai

negara merdeka melalui jalan kekerasan

(perjuangan militan) maupun diplomasi

(perundingan). Adapun upaya Palestina

menjadi anggota penuh PBB adalah

sebuah proposal diplomatik bagi

terwujudnya pengakuan terhadap

Palestina meredeka. Hal ini didorong

oleh semangat perjuangan kedaulatan

teritorial Palestina atas nama sejarah dan

penghormatan terhadap hak asasi

manusia yang selama ini dimarjinalkan

oleh pemerintah Israel

Sejak penaklukan seluruh

kota Yerusalem oleh Israel pada tahun

1967, Israel mengatur seluruh jurisdiksi

Yerusalem Barat dan Timur dibawah

otoritas kedaulatannya. Hukum Sipil

Israel juga berlaku di Yerusalem Timur.

Undang-undang tahun 1980 secara eksplisit merestui aneksasasi Israel atas Yerusalem

Timur. Pemukiman Israel mulai tumbuh dan membatasi secara fisik penduduk Palestina

yang tinggal di sebagian Tepi Barat dan Jalur Gaza. Gaza sebagai salah satu daerah dengan

populasi yang padat adalah tempat tinggal bagi 1.178.000 rakyat Palestina, di mana 33%

dari mereka tinggal di barak-barak pengungsian PBB. Sementara, Gaza juga tempat tinggal

bagi 6.900 etnis Yahudi. Sehingga, Israel menguasai 40% dari total wilayah Gaza. Adapun

Israel memberlakukan kebijakan dengan membangun pemukiman-pemukiman baru di Tepi

Barat untuk alasan keamanan dan agama. 59% wilayah Tepi Barat berada dalam jurisdiksi

hukum dan kekuasaan Israel. Sementara, sisanya di bawah Otoritas Pemerintah Palestina

(Berita BBC 2001).

Gambar 8Pemukiman Yahudi di Tepi Barat

Sumber : Website BBChttp://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/world/2001/israel_and_palestinians/key_maps/jewish_sett_

west.stm

Page 11: Diplomasi palestina untuk merdeka dan menjadi anggota penuh pbb tahun 2011

DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011Oleh Demeiati Nur Kusumaningrum

11

Jalur Diplomasi / Perundingan Palestina-Israel

Berbagai perundingan telah digelar demi mencapai kesepakatan damai antara

Palestina dan Israel. Perundingan-perundingan penting yang tercatat dalam sejarah

beberapa diantaranya:

1. Camp David I (1979)

Penandatanganan kesepakatan damai Israel-Mesir yang dikaitkan dengan keberhasilan

diplomasi AS di Timur Tengah. KTT Camp David menjadi jalan bagi kesepakatan damai

Israel-Mesir pada Maret 1979. Pertemuan ini dihadiri oleh PM Israel Ehud Barak, Yasser

Arafat dan Presiden Carter. Kesepakatan ini membuat Israel membongkar pemukiman

Yahudi di Sinai (Rahman, 2002, pp.152-3).

2. Konferensi Madrid (1991)

Menurut laporan Rahman (2002, pp.3-4) perundingan Madrid dilakukan antara delegasi

Palestina yang diwakili oleh Hasan Ashrawi, Faisal Husseini, Haedar Abdus Shafi dengan

utusan khusus AS Dennis Ross dan Menlu AS Warren Christoper. Putaran ke 10

Konferensi Madrid dari tanggal 15 Juni-1 Juli 1993 merupakan perundingan resmi

Palestina-Israel di Washington terkait isu pembuatan deklarasi prinsip yang menegaskan

penarikan pasukan Israel secara bertahap dari wilayah Palestina. Penarikan berawal dari

Jalur Gaza atau yang dikenal sebagai “Gaza Pertama”. Isu yang sama juga dirundingkan

secara rahasia di Oslo-Norwegia. Kemudian, Yasser Arafat yang berada di Tunis

menambahkan tuntutan ditariknya pasukan Israel dari Jericho di Tepi Barat yang dikenal

dengan proyek “Gaza-Jericho Pertama”. Jericho diharapkan menjadi symbol kedaulatan

Palestina di Tepi Barat2.

3. Oslo I (1993)

Ahmed Qurei, Hasan Ashfour, dan Mahmoud Abbas sebagai delegasi perundingan rahasia

Palestina dengan Menlu Israel Simon Perez berhasil mencapai kesepakatan “Gaza-Jericho

Pertama” di Oslo-Norwegia. Dalam kesepakatan ini Israel mengakui pemerintahan otonomi

2 Rahman (2002, pp.5-6) mencatat pembicaraan Arafat kepada Ashrawi tentang keinginannya menambahkan

Jericho sebagai tuntutan dalam perundingan. Arafat menginginkan kedaulatan atas kota Jericho di tangan Palestina. Arafat menyatakan, “saya menghendaki Jericho karena kota tersebut akan menghubungkan saya dengan Kota Jerussalem dan kota itu juga akan mempertalikan antara Jalur Gaza dan Tepi Barat. Percayalah, kita dalam waktu dekat akan memiliki kode telepon, prangko pos, stasiun televisi, dan itu semua sebagai awal menuju berdirinya negara Palestina.”

Page 12: Diplomasi palestina untuk merdeka dan menjadi anggota penuh pbb tahun 2011

DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011Oleh Demeiati Nur Kusumaningrum

12

terbatas Palestina yang dikenal dengan Palestinian Authority (PA) yang direpresentasikan

dengan eksistensi PLO. Kesepakatan ini juga memberikan legitimasi pemerintahan otonomi

terbatas dari Israel kepada PLO di Jalur Gaza dan kota Jericho. Kesepakatan Oslo

ditandatangani di halaman Gedung Putih pada 13 September 1993 (Rahman, 2002, p.7-11).

4. Oslo II (1995)

Menurut Rahman (2002, p.xxxv) Kesepakatan Oslo II dicapai pada tanggal 24 September

1995 di Taba-Mesir. Kesepakatan ini mengantarkan diserahkannya kota-kota dan desa-desa

Palestina di Tepi Barat seperti Ramallah, Bethlehem, Nablus, Tul Karem, Kalkiliya dan

Jenin. Kota Hebron (Al Khalil) kemudian diserahkan melalui kesepakatan khusus yang

dicapai pada Januari 1997.

5. Wye River (1998)

Presiden Clinton tidak sepakat dengan tindakan PM Netanyahu memperluas pemukiman

Yahudi di wilayah-wilayah pendudukan. Presiden Clinton menyatakan bahwa PM

Netanyahu akan menunda proses perdamaian Israel-Palestina. Untuk itu Presiden Clinton

menjadi host bagi negosiasi Wye River Conference di Maryland dan ditandatangani pada 23

Oktober 1998. Namun Israel menghentikan pelaksanaan perjanjian Wye River karena

Palestina mendeklarasikan berdirinya Palestina di daerah pendudukan. Sehingga perjanjian

Wye River ditunda hingga pemilu Israel pada tahun 1999 (Mark 2002).3

6. Camp David II (2000)

Perundingan Camp David II pada 25 Juli 2000 gagal karena PM Ehud Barak berusaha

mempertahankan status quo di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Kebijakan lima garis merah

Israel menyatakan; ibu kota Jerussalem yang bersatu dan abadi, pemukiman Yahudi berada

di bawah kedaulatan Israel, tidak ada militer di Tepi Barat, tidak mengakui hak pulang

pengungsi Palestina, dan tidak kembali pada perbatasan tahun 1967. Sementara, AS secara

implisit mendukung kebijakan Israel (Rahman, 2002, p.169).

3 “Dari segi politik, rakyat Palestina pernah melaksanakan haknya menentukan nasib sendiri, yaitu saat dideklarasikan negara Palestina di pengasingan pada siding ke-19 Majelis Nasional Palestina (PNC) tahun 1988 di Aljazair dengan merujuk resolusi PBB No. 181, No.242, dan No. 338. Sekitar seratus negara telah mengakui negara Palestina di pengasingan itu, dan sejumlah negara mengizinkan negara Palestina membuka kantor kedutaan besar di negara itu” (Rahman, 2002, p.129)

Page 13: Diplomasi palestina untuk merdeka dan menjadi anggota penuh pbb tahun 2011

DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011Oleh Demeiati Nur Kusumaningrum

13

C. Diplomasi Multilateral: Upaya Palestina Menjadi Anggota Penuh PBB

Palestina hingga tahun 2011 masih berjuang untuk memperoleh status de jure

sebagai negara yang berdaulat. Menurut sejarah, Palestina berdiri sebagai entitas

masyarakat internasional yang diwakili oleh Otoritas Pemerintah Palestina. Palestina

dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas dari Fraksi Fatah. Stabilitas politik dalam negeri

Palestina masih berkecamuk terkait sengketa territorial dengan Israel4. Oleh sebab itu, faksi

Hamas cenderung melakukan perlawanan terhadap pemerintah Israel yang dianggap

mengambil wilayah Palestina. Dunia internasional juga menyesalkan pembangunan

pemukiman-pemukiman baru Israel di Jerusalem Timur yang memperburuk hubungan

Palestina dan Israel (berita.liputan6.com)5.

Presiden Mahmoud Abbas mengecam okupasi Israel atas wilayah Palestina

sebagai tindakan melanggar hukum internasional. Namun kebijakan luar negeri Palestina

lebih menekankan pada cara damai untuk mencari kesepakatan bersama. Abbas berusaha

meningkatkan diplomasi Palestina di forum-forum internasional untuk mewujudkan

pemerintahan Palestina sebagai entitas merdeka dan negara yang berdaulat (Akbar 2011)6.

Seperti yang dikutip dari website Republika, baik PBB, Amerika Serikat, Rusia

dan Inggris mendesak Palestina dan Israel kembali ke meja perundingan. Palestina menolak

rekomendasi masyarakat internasional selama Israel tidak mematuhi komitmen yang telah

disepakati bersama. Palestina menuduh Israel tidak mengakui eksistensi Otoritas

Pemerintah Palestina dengan membangun pemukiman-pemukiman baru di Tepi Barat.

Presiden Abbas menyatakan bahwa perundingan-perundingan damai yang pernah dimediasi

oleh beberapa pihak tidak menunjukkan kemajuan selama 20 tahun terakhir. Sedangkan

4 Saat ini wilayah Palestina terdiri dari Tepi Barat dan Jalur Gaza. Di Jalur Gaza terdapat tiga kota: Gaza City, Khan Yunis, dan Rafah. Wilayah Tepi Barat terdiri dari delapan kota: Hebron, Bethlehem, Jericho, Ramallah, Jenin, Tulkarem, Kalkiliyah, dan Nablus. Adapun Israel menguasai 59% wilayah Tepi Barat. Sementara, Pemerintah Nasional Palestina diakui sebagai otoritas di Jalur Gaza sejak perjanjian Oslo tahun 1993(Rahman, 2002, p.215).5 Uni Eropa dan Amerika Serikat mengecam rencana pembangunan 1.100 pemukiman Israel di Jerusalem Timur yang akan menggagalkan perundingan damai kedua pihak. “Rusia Kecam Pembangunan Pemukiman Israel” (http://berita.liputan6.com/read/355581/rusia-kecam-pembangunan-permukiman-israel). Diakses 25 Oktober 20116 Negosiator Palestina Nabil Saath menyatakan pihaknya akan memperjuangkan pengakuan Palestina sebagai anggota penuh PBB. “Palestina Adopsi Doktrin Non-Kekerasan”. Liputan Aulia Akbar untuk Okezone.com yang dikutip pada (http://international.okezone.com/read/2011/10/04/412/510805/palestina-adopsi-doktrin-non-kekerasan). Diakses 25 Oktober 2011

Page 14: Diplomasi palestina untuk merdeka dan menjadi anggota penuh pbb tahun 2011

DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011Oleh Demeiati Nur Kusumaningrum

14

Israel juga menyetujui diadakannya perundingan kembali dengan Palestina tetapi tanpa

syarat. Presiden Abbas mengharapkan masyarakat internasional membantu Palestina

memperjuangkan nasib rakyatnya yang menginginkan kemerdekaan dan kehidupan yang

lebih layak di atas negara Palestina. Oleh sebab itu Presiden Abbas mengajukan proposal

untuk diterima menjadi anggota penuh PBB (Novi 2011)7.

Komunitas internasional memiliki respon yang beragam terhadap keinginan

Palestina menjadi anggota penuh PBB. Presiden Abbas beranggapan dengan didapatkannya

keanggotaan penuh di PBB, Palestina akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam

perundingan. Hubungan yang fluktuatif antara Palestina dan Israel, berimplikasi pada tidak

terwujudnya kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua pihak. Perjuangan Palestina

menjadi anggota PBB juga tidak mudah. Palestina akan menghadapi tantangan terbesar dari

Amerika Serikat yang berniat menjatuhkan veto terhadap keanggotaannya di PBB9.

Mahmoud Abbas Sebagai Aktor Diplomasi Palestina

Presiden Mahmoud Abbas adalah penerus perjuangan Yasser Arafat yang

berasal dari faksi Fatah. Menurut Riza Sihbudi dalam “Perjuangan Bangsa Palestina”, Fatah

atau al-Fatah dalam bahasa Arab berarti “penaklukan”. Fatah merupakan kebalikan dari

akronim Gerakan Pembebasan Palestina (Haradat al-Tahrir al-Falastin). Fatah dibentuk

oleh warga Palestina yang tinggal di Kuwait. Pendahulunya, Arafat, masuk ke Kuwait pada

tahun 1957 dan bekerja sebagai kontraktor bangunan. Namun melihat pergolakan di

Palestina, membuat Arafat meninggalkan pekerjaannya dan bergabung menjadi gerilyawan.

Pada tahun 1964 Arafat dipercaya sebagai memimpin komite sentral Fatah dan kemudian

meninggalkan Kuwait. Presiden Gamal Abdul Naser yang merasa khawatir dengan

perkembangan militansi Fatah di Mesir pada 1964 memimpin KTT Arab dan 7 Perdebatan Palestina dengan masyarakat internasional terkait dengan rencana Presiden Abbas mengajukan keanggotaan penuh di forum PBB. “DK PBB Mulai Pertimbangkan Usulan Palestina”. Laporan Dyah Ratna Meta Novi pada Antara (http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/09/26/ls4nzm-dk-pbb-mulai-pertimbangkan-usulan-palestina). Diakses 25 Oktober 20118 Implikasi dari proposal yang akan diajukan oleh Palestina untuk menjadi anggota PBB mendapat perlawanan dari AS. Menlu AS Hillary Clinton menyatakan AS akan menjatuhkan veto jika forum menerima proposal keanggotaan Palestina. “Palestina Tetap Ingin Menjadi Anggota PBB”. (http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/09/110916_palestina_pbb.shtml). Diakses 25 Oktober 20119 Implikasi dari proposal yang akan diajukan oleh Palestina untuk menjadi anggota PBB mendapat perlawanan dari AS. Menlu AS Hillary Clinton menyatakan AS akan menjatuhkan veto jika forum menerima proposal keanggotaan Palestina. “Palestina Tetap Ingin Menjadi Anggota PBB”. (http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/09/110916_palestina_pbb.shtml). Diakses 25 Oktober 2011

Page 15: Diplomasi palestina untuk merdeka dan menjadi anggota penuh pbb tahun 2011

DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011Oleh Demeiati Nur Kusumaningrum

15

mengumpulkan 13 pemimpin Arab lainnya untuk memprakarsai pembentukan Organisasi

Pembebasan Palestina (PLO). PLO menggabungkan Fatah dan lebih dari 40 kelompok

gerilyawan Palestina lainnya (Rahman, 2002, pp.xxv-xxvi).

Mahmoud Abbas atau Abu Mazen adalah Presiden Otoritas Palestina

(Palestinian Authority – PA) yang dipilih secara langsung pada pemilu kali pertama di

Palestina tanggal 9 Januari 2005. Pemilu ini digelar karena pemimpin Palestina terdahulu

Yasser Arafat meninggal pada 11 November 2004. Pemilu ini memang tidak didukung oleh

dua organisasi ‘garis keras’; Hamas dan Jihad Islam. Mereka menolak pemilu karena

dianggap tidak sah selama Palestina masih diduduki Israel. Pada tahun 1996, dua organisasi

ini juga pernah memboikot pemilu yang diadakan setelah terbentuknya PA berdasarkan

Perjanjian Oslo I (1993) dan Oslo II (1995) yang ditandatangani Arafat, mendiang PM

Israel – Yitzhak Rabin dan mantan Presiden AS – Bill Clinton (Sihbudi, 2007, pp.352-353).

Mahmoud Abbas sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jendral PLO

(Organisasi Pembebasan Palestina). Setelah Arafat meninggal, Abbas dipilih secara

aklamasi sebagai Ketua PLO yang baru. Abbas merupakan aktifis politik senior dari PLO.

Dia ikut mendirikan Fatah (fraksi terbesar dalam PLO) pada tahun 1959. Abbas merupakan

Doktor lulusan Universitas Moskow yang menjadi tokoh Palestina kali pertama yang

menjalin kontak dengan Israel. Sebagai Presiden PA, Abbas diterima dengan baik oleh

Israel dan AS. Abbas memiliki kemampuan untuk turut berpartisipasi dalam proses

perdamaian Palestina-Israel yang disponsori oleh AS, yang mengalami kemacetan sejak

terpilihnya Ariel Sharon sebagai PM Israel pada tahun 2000 (Sihbudi, 2007, pp.353-354).

Abbas dikenal sebagai salah satu tokoh Palestina yang moderat dan memiliki komitmen

terhadap perdamaian di Timur Tengah (Sihbudi, 2007, p.363).

Menurut Mustafa Abd. Rahman10 (2002, p.13) dalam ‘Jejak-jejak Juang

Palestina: Dari Oslo Hingga Intifadah Al Aqsa’, Abu Mazen yang dikenal dengan

Mahmoud Abbas merupakan arsitek perundingan rahasia Oslo. Pria yang dilahirkan pada

tahun 1935 itu senang bekerja di balik layar dan sangat dekat dengan Yasser Arafat yang

kala itu menjabat sebagai Ketua PLO. Keyakinannya yang kuat tentang tidak adanya 10 Mustafa Abd. Rahman adalah wartawan Kompas yang ditempatkan di Cairo dan bertanggungjawab atas pemberitaan Timur Tengah. Rahman pernah melakukan kunjungan jurnalistik sebanyak enam kali selama tahun 1993-1999 dan menaruh perhatian pada perkembangan hubungan Palestina-Israel.

Page 16: Diplomasi palestina untuk merdeka dan menjadi anggota penuh pbb tahun 2011

DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011Oleh Demeiati Nur Kusumaningrum

16

penyelesaian konflik Arab-Israel tanpa dialog langsung PLO-Israel mendorongnya untuk

membina hubungan tidak resmi dengan tokoh-tokoh Israel sejak tahun 1970-an. Pertemuan

Abbas dengan tokoh Israel semula banyak dilakukan di Praha, Cekoslovakia dan

berkembang di beberapa negara Eropa Barat. Puncaknya adalah pertemuan rahasia Oslo-

Norwegia yang menghasilkan kesepakatan Oslo I. Abbas menjadi anggota Fatah, faksi

terbesar di PLO sejak tahun 1960. Sejak tahun 1983, Abbas menjadi anggota eksekutif PLO

dan ketua Pembina hubungan Arab dan internasional.

D. Hambatan Diplomasi Palestina dan Kegagalan Menjadi Anggota Penuh PBB

Paper ini mengamati adanya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi

kegagalan upaya Palestina menjadi anggota penuh PBB. Faktor internal yaitu koalisi politik

yang lemah pada domestik Palestina, kurang adanya integrasi kekuatan perjuangan antar

faksi untuk mewujudkan kedaulatan Palestina sebagai negara merdeka. Faktor eksternal

yaitu lemahnya dukungan regional Timur Tengah dengan tenggelamnya Pan Arabisme dan

standar ganda kebijakan AS di Timur-Tengah serta dominasinya dalam percaturan politik

internasional, termasuk PBB.

Lemahnya Persatuan Koalisi Politik Palestina

Di dalam politik domestik Palestina terdapat faksi-faksi yang memiliki

pandangan yang berbeda. Terutama dua kubu besar, Fatah dan Hamas. Fatah adalah faksi

dalam politik Palestina yang satu-satunya diakui oleh AS dan Israel. Fatah adalah kubu

yang pro terhadap proses perdamaian dengan jalur negosiasi. Sedangkan Hamas sebagai

oposisi Fatah menganggap Kesepakatan Oslo sebagai konsesi berlebihan dan menyerah diri

terhadap Zionisme (Rahman, 2002, p.90). Sejak Kesepakatan Oslo dan diberikannya

otoritas Palestina di Jalur Gaza pada tahun 1994, Arafat melarang segala bentuk aksi

kekerasan terhadap Israel yang dapat menggagalkan proses perundingan damai dan

strabilitas keamanan di Palestina. Sementara, Hamas yang memiliki basis kuat di Jalur

Gaza dan lebih bersifat militan dalam menghadapi Israel menjadi tantangan tersendiri bagi

PLO pimpinan Arafat.

Hamas cenderung mengutamakan aksi kekerasan sebagai strategi

perjuangannya dalam menghadapi Israel dengan sayap militernya Izz al-Deen el-Qassam

sejak awal tahun 1992. Lewat operasi militer tersebut Hamas memperoleh simpati dan

Page 17: Diplomasi palestina untuk merdeka dan menjadi anggota penuh pbb tahun 2011

DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011Oleh Demeiati Nur Kusumaningrum

17

legitimasi politik dari massa Palestina. Adapun Hamas tidak mengakui Kesepakatan Oslo

di Washington yang ditandatangani bulan September 1993 dan kesepakatan “Gaza-Jericho

pertama” di Cairo bulan Mei 1994 serta meneguhkan tekad untuk melanjutkan aksi-aksi

militernya (Rahman, 2002, pp.104-5).

Hamas memiliki prinsip-prinsip pokok dalam perjuangannya. Pertama,

membatasi operasi bersenjata di tanah pendudukan dan konsisten dengan tidak melancarkan

aksi militer yang menyerang Israel di luar negeri. Hamas mengacu pada piagam PBB yang

tidak membenarkan adanya penjajahan di muka bumi. Kedua, Hamas akan menyerang

kombatan bukan rakyat sipil Israel. Namun sejak kasus pembantaian Hebron pada Februari

1994 oleh Baruch Goldstein yang membawa korban 29 rakyat Palestina yang sedang

melaksanakan shalat shubuh, Hamas mulai mengubah prinsip-prinsipnya. Hamas

berorientasi pada sistem aksi-reaksi di mana sayap militernya akan membalas semua

tindakan represif Israel baik dengan sasaran kombatan maupun rakyat sipil Israel (Rahman,

2002, pp.106-9).

Adapun perbedaan visi antara dua faksi besar Palestina; Fatah dan Hamas

membuat koalisi politik dalam perjuangan kemerdekaan Palestina tersendat-sendat. Hal

tersebut yang kemudian menjadi alasan Israel dan AS menggagalkan terwujudnya Palestina

yang berdaulat karena kelemahan Pemerintah Otoritas Palestina dalam menangkal aksi-aksi

kekerasan terhadap kepentingan Israel. Aksi-aksi kekerasan di Palestina juga dibalas oleh

tindakan serupa oleh Israel karena mereka beranggapan itu sebagai upaya memerangi

terorisme terkait dengan keamanan nasional sebuah negara (Rahman, 2002, pp.106).

Lemahnya Dukungan Timur Tengah Terhadap Perjuangan Palestina

Konflik Palestina-Israel tidak hanya dipahami sebagai konflik antara dua pihak

tentang kedaulatan nasional namun juga konflik antara Arab dan non-Arab. Palestina

sebagai bagian dari regional Timur Tengah merupakan entitas yang perlu mendapat

perhatian lebih terkait kasus-kasus pelanggaran HAM dan diskriminasi rasial oleh Yahudi

Israel. Negara-negara Arab diharapkan dapat mendorong proses perdamaian Palestina-

Israel demi stabilitas keamanan regional. Namun Palestina dan Israel hingga saat ini belum

mencapai penyelesaian konflik karena lemahnya dukungan negara-negara Timur Tengah.

Page 18: Diplomasi palestina untuk merdeka dan menjadi anggota penuh pbb tahun 2011

DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011Oleh Demeiati Nur Kusumaningrum

18

Menurut Sihbudi, negara-negara Arab tidak mampu menggalang persatuan

demi membela Palestina dari penjajahan Israel. Mereka memang ‘sepakat’ untuk membela

perjuangan Palestina melawan Israel namun tidak pernah padu dalam hal ‘bagaimana’

melakukannya. Baik dalam perang Arab-Israel tahun 1948, 1956, 1967, 1973 maupun 1982

(ketika Israel menyerbu Libanon untuk mengusir PLO) hingga agresi Israel tahun 2002,

hanya empat dari dua puluh negara Arab yang sering terlibat yaitu Mesir, Suriah, Libanon

dan Palestina. Libya dan Irak yang dianggap negara yang lebih kuat juga tidak terlibat sama

sekali. Apalagi beberapa negara petrodollar seperti Arab Saudi dan anggota GCC (Dewan

Kerjasama Teluk) -Saudi, Kuwait, Qatar, UEA, Oman dan Bahrain- juga demikian. Mereka

cenderung memberikan dukungan moral dan finansial pada Palestina yang jumlahnya

hanya 120 juta dollar AS per tahun (Rahman, 2002, p.xxi-xxii).

Standar Ganda Kebijakan AS di Timur-Tengah

Menurut Sihbudi (2007, pp. xxxii-xxxiii) kawasan Timur Tengah rawan

terhadap konflik. Hal tersebut memiliki faktor yang juga kompleks. Timur Tengah

memiliki sumberdaya alam –minyak- yang berlimpah dan menjadi andalan utama

perdagangan negara-negara di kawasan ini. Sehingga, kekayaan sumberdaya minyak

menarik banyak investasi negara Barat di Timur Tengah. Kepentingan ekonomi-politik

Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah semakin besar dengan keberadaan Israel. Israel

cenderung menjadi representasi AS dan menggambarkan pengaruh kekuatan Barat dalam

implementasi kebijakan-kebijakan regional Timur Tengah.

Paper ini berargumen bahwa kegagalan upaya Palestina menjadi anggota penuh

PBB berkorelasi cukup erat dengan kepentingan AS di Timur Tengah. Kebijakan apapun

yang menggambarkan konstalasi politik di kawasan ini harus tetap mengamankan

kepentingan nasional AS. Sementara, kepentingan nasional AS tidak hanya melibatkan

publik AS pada umumnya, namun juga kepentingan para elit Yahudi dan kelompok

kepentingan yang mendukung eksistensi Israel. Argumen ini juga dikutip dari pemikiran

Noam Chomsky dalam “The “Peace Process” in U.S. Global Strategy” tentang besarnya

peran AS dalam proses penyelesaian konflik di Timur Tengah termasuk rangkaian

perundingan dari kesepakatan Madrid hingga Oslo (Chomsky, 2003, p.159).

Page 19: Diplomasi palestina untuk merdeka dan menjadi anggota penuh pbb tahun 2011

DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011Oleh Demeiati Nur Kusumaningrum

19

Chomsky mengatakan bahwa Timur Tengah telah menarik perhatian AS sejak

akhir tahun 1920 an dimana kawasan ini adalah penghasil minyak dan menjadi sumber

kompetisi ekonomi antara AS dengan Inggris dan Perancis. Pada tahun 1930-1970 an

perusahaan Inggris adalah eksportir minyak terbesar yang banyak didirikan di Timur

Tengah. Namun AS sejak pemerintahan Woodrow Wilson mampu menggeser dominasi

Inggris dengan kebijakan “Open Door Policy”. Kebijakan “open door” ini direfleksikan

dengan kebebasan kompetisi yang menekankan pada praktik-praktik perdagangan bebas.

Namun sejak berakhirnya Perang Dunia II, AS memperluas pengaruhnya di Timur Tengah

demi mencapai kepentingan akan sumberdaya minyak bahkan dengan kebijakan yang

cenderung unilateral sekalipun (Chomsky, 2003, p.159-61).

Chomsky (2003, p.162) juga mencatat bagaimana Timur Tengah merupakan

aset yang berharga bagi AS dengan mengutip tulisan Jules Kagian dalam Middle East

International, October 21, 1994,

“Under Clinton, Washington has extended these aspects of the Monroe Doctrine to the Middle East as well. Secretary of State Madeleine Albright, then UN ambassador, informed the Security Council that in this region too the United States will act “multilaterally when we can and unilaterally as we must,” because “[w]e recognize this area as vital to U.S. national interests” and therefore recognize no limits or constrains, surely not international law or the United Nations.”

Dalam tulisannya Chomsky juga menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri AS harus selaras

dengan kepentingan korporasi-korporasi besar yang tersebar di seluruh dunia. Oleh sebab

itu, demi menjamin keberlangsungan dominasi AS pada politik internasional maka

anggaran keamanan AS –Pentagon- juga ditingkatkan. Bahkan selama Perang Dingin

anggaran Pentagon diperbesar dengan memotong alokasi anggaran sosial AS.

Korporasi minyak terkemuka dari AS dan Inggris juga berkompetisi dalam

mengamankan kepentingannya akan sumberdaya minyak. Jalur komunikasi AS dengan

Timur Tengah juga melewati beberapa hub state seperti Italia dan negara-negara

Mediterania lainnya. Sehingga demokrasi di kawasan ini menjadi fokus perhatian AS yang

Chomsky sebut sebagai “U.S. strategic interests”. Komitmen AS pada demokrasi di Italia

adalah hal yang penting. Tercatat, perusahaan minyak AS; Exxon dan Mobile sama halnya

dengan perusahaan minyak Inggris; BP dan Shell menyediakan dana untuk kampanye

politik bagi partai-partai yang mengusung paham demokrasi dan mendukung kepentingan

Page 20: Diplomasi palestina untuk merdeka dan menjadi anggota penuh pbb tahun 2011

DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011Oleh Demeiati Nur Kusumaningrum

20

perusahaan-perusahaan tersebut. Di AS, kontribusi asing untuk kampanye partai politik

adalah hal yang melanggar hukum. Sementara, bantuan perusahaan AS bagi kampanye

politik di negara lain adalah bagian dari penegakan demokrasi (Chomsky, 2003, p.163-4).

Kerjasama AS dengan negara-negara OPEC terus dibina dengan baik demi kepentingan

petrodollar. Adapun kenaikan harga minyak mampu melipatgandakan keuntungan

perusahaan-perusahaan minyak AS. Keuntungan ini pada akhirnya juga mendatangkan

uang yang lebih banyak bagi penjualan senjata, proyek rekonstruksi dan lain-lain.

Sehingga, keuntungan perusahaan minyak AS di Timur Tengah akan berkontribusi

terhadap peningkatan anggaran militer AS (Chomsky, 2003, p.170-4)11.

Argumen mengenai implementasi demokrasi AS di Timur Tengah yang

menerapkan standar ganda juga pernah ditulis oleh Sidik Jatmika dalam “AS Penghambat

Demokrasi: Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat” tahun 2000. Jatmika

(2001, pp.15-6) menguraikan perkembangan sistem demokrasi AS –Demokrasi Barat- yang

disandarkan pada semangat Magna Charta (1216), The English Petition of Rights (1628),

The English Bill of Rights, The Two Treaties of Government (1690) dan Deklarasi

Kemerdekaan AS (1776) yang menekankan pada “life, liberty, prosperity” dalam semua

aspek kehidupan manusia. Sementara, AS tampaknya tidak memiliki sikap yang tegas

terkait aneksasi yang dilakukan Israel di Palestina hingga tahun 2011 ini.

Israel merupakan sekutu AS di Timur Tengah dimana kepentingan Israel

cenderung diutamakan daripada penegakan HAM dan demokrasi. Chomsky mengutip

penelitian yang dilakukan Diane Kunz dari Yale University dan Nadav Safran, ahli Timur

Tengah dari Harvard yang menyatakan bahwa AS menyumbang biaya yang besar bagi

Israel dari manipulasi pajak publik AS maupun private transfer. Israel merupakan negara

penerima sumbangan terbesar AS dan diperkirakan mencapai 35% dari anggaran tahunan

Israel pada tahun 1950-an (Chomsky, 2003, p.169-70). Menurut media massa Israel,

11 Pendapat ini juga merefleksikan eratnya hubungan korporasi minyak dengan industri pertahanan AS melalui permintaan anggaran tahunan Pentagon oleh Gedung Putih (Presiden George Bush) kepada Kongres dalam Chomsky (2003, p.167) dengan kutipan ‘…“it will remain necessary to strengthen “the defense industrial base” (meaning most of high-tech industry) and to create incentives “to invest in new facilities and equipment as well as in research and development,“ maintaining the public subsidy, no longer because of the Soviet threat but, rather to counter “the growing technological sophistication” of the Third World-which the United States was seeking to enhance through sales of sophisticated armaments, with increasing fervor after the Gulf War, which was used frankly as a sales promotion device.”….’

Page 21: Diplomasi palestina untuk merdeka dan menjadi anggota penuh pbb tahun 2011

DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011Oleh Demeiati Nur Kusumaningrum

21

pembangunan pemukiman Israel mengalami peningkatan sejak terpilihnya Ariel Sharon

sebagai Menteri Konstruksi dan Pembangunan pada tahun 1992 sebelum kesepakatan Oslo.

Pembangunan pemukiman Yahudi ini ditingkatkan demi menanggulangi isu terorisme dan

kriminalitas di Palestina dan pembiayaan dari proyek tersebut diambil dari para pembayar

pajak AS (Chomsky, 2003, p.230). Hal tersebut juga diperkuat dengan laporan Clyde R.

Mark dalam Congressional Research Service pada 17 Oktober 2002 tentang hubungan

antara AS dan Israel,

“Israeli-U. S. relations are an important factor in U. S. policy in the Middle East, and Congress has placed considerable importance on the maintenance of a close and supportive relationship. The main vehicle for expressing support for Israel has been foreign aid; Israel currently receives about $3 billion per year in economic and military grants, refugee settlement assistance, and other aid. Congress has monitored the aid issue closely along with other issues in bilateral relations, and its concerns have affected Administration's policies. U. S.-Israeli relations have evolved from an initial American policy of sympathy and support for the creation of a Jewish homeland in 1948 to an unusual partnership that links a small but militarily powerful Israel, dependent on the United States for its economic and military strength, with the U. S. superpower trying to balance competing interests in the region. Some in the United States question the levels of aid and general

commitment to Israel, and argue that a U. S. bias toward Israel operates at the expense of improved U. S. relations with various Arab states. Others maintain that democratic Israel is a strategic ally, and that U. S. relations with Israel strengthens the U. S. presence in the Middle East.”12

Hubungan erat antara AS dan Israel dapat digambarkan sebagai strategi AS

dalam mempertahankan kepentingannya di Timur Tengah. Sementara, Israel membutuhkan

dukungan dana dan kemampuan militer untuk mewujudkan negara Israel yang berdaulat di

tanah Palestina.

Penutup

Kegagalan upaya Palestina menjadi anggota penuh PBB dikarenakan lemahnya

koalisi politik domestik Palestina. Terutama oleh perbedaan metode perjuangan

kemerdekaan Palestina antara dua faksi besar yaitu Fatah dan Hamas. Secara regional,

dukungan negara-negara Timur-Tengah cukup lemah dalam menyatukan visi terhadap

pelanggaran HAM di Palestina. Negara-negara petrodollar tidak menggunakan minyak

sebagai strategi dalam meningkatkan posisi tawar Palestina terhadap proses negosiasi

dengan Israel dan AS. Sebagian besar negara-negara Arab penghasil minyak berorientasi

pada aspek ekonomi dan keamanan yang cenderung mengutamakan kepentingan kedua

12 Keterangan lebih lanjut dapat dibaca pada http://www.policyalmanac.org/world/archive/crs_israeli-us_relations.shtml. Website diunduh pada 29 November 2011.

Page 22: Diplomasi palestina untuk merdeka dan menjadi anggota penuh pbb tahun 2011

DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011Oleh Demeiati Nur Kusumaningrum

22

negara tersebut. Adapun dalam konteks global, dominasi AS di Timur Tengah dan forum

PBB cukup kuat. Hal ini terkait dengan kerjasama perusahaan-perusahaan minyak AS di

Timur-Tengah dan kekuatan AS sebagai Dewan Keamanan PBB. Standar ganda AS dalam

menerapkan demokrasi dan penegakan HAM di Timur-Tengah juga menjadi salah satu

faktor kegagalan Palestina mendapat keanggotaan penuh PBB.

Page 23: Diplomasi palestina untuk merdeka dan menjadi anggota penuh pbb tahun 2011

DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011Oleh Demeiati Nur Kusumaningrum

23

Referensi

Akbar, Aulia, “Palestina Adopsi Doktrin Non-Kekerasan”, Okezone, 4 Oktober 2011, <http://international.okezone.com/read/2011/10/04/412/510805/palestina-adopsi-doktrin-non-kekerasan>, diunduh 25 Oktober 2011

Barston, R.P., 2006, Modern Diplomacy, Third Edition, Pearson Education Limited, London

BBC Indonesia, “Palestina Tetap Ingin Menjadi Anggota PBB”, 16 September 2011,<http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/09/110916_palestina_pbb.shtml>, diunduh 25 Oktober 2011

BBC, n.d., 1949 Armistice Line,<http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/world/2001/israel_and_palestinians/key_maps/5.stm>, diunduh 25 Oktober 2011

BBC, n.d., Jerusalem before and since 1967,<http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/world/2001/israel_and_palestinians/key_maps/3.stm>, diunduh 25 Oktober 2011

BBC, n.d., Jewish Settlements in Gaza, <http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/world/2001/israel_and_palestinians/key_maps/2.stm>, diunduh 25 Oktober 2011

BBC, n.d., Jewish Settlements on West Bank, <http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/world/2001/israel_and_palestinians/key_maps/jewish_sett_west.stm>, diunduh 25 Oktober 2011

BBC, n.d., Sykes-Picot Agreement,<http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/world/2001/israel_and_palestinians/key_maps/7.stm>, diunduh 25 Oktober 2011

BBC, n.d., UN Partition Plan for Palestine,<http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/world/2001/israel_and_palestinians/key_maps/6.stm>, diunduh 25 Oktober 2011

Berridge, G.R., 1994, Diplomacy: Theory and Practice, Second Edition, Palgrave Macmillan, London

Chomsky, Noam, 2003, Middle East Illusions, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., United States

Page 24: Diplomasi palestina untuk merdeka dan menjadi anggota penuh pbb tahun 2011

DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011Oleh Demeiati Nur Kusumaningrum

24

If American New, n.d., Maps of Israel and Palestine,<http://www.ifamericaknew.org/history/maps.html>, diunduh 25 Oktober 2011

Jatmika, Sidik, 2001, AS Penghambat Demokrasi: Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat, Bigraf, Yogyakarta

Mark, Clyde R., “Israeli-United States Relations”, Almanac of Policy Issues, Congressional Research Service, 17 Oktober 2002, <http://www.policyalmanac.org/world/archive/crs_israeli-us_relations.shtml>, diunduh pada 29 November 2011

Maruli, Aditia, “Komisi PBB tak sepakat soal keanggotaan Palestina”, Berita Antara, 12 November 2011, <http://www.antaranews.com/berita/284204/komisi-pbb-tak-sepakat-soal-keanggotaan-palestina>, diunduh 29 November 2011

McGreal, Chris, “United Nations Delays Palestinian Statehood Vote”, Guardian, 11 November 2011, <http://www.guardian.co.uk/world/2011/nov/11/united-nations-delays-palestinian-statehood-vote>, diunduh 25 Oktober 2011

Pemita, Desika, “Rusia Kecam Pembangunan Pemukiman Israel”, Berita Liputan6, 29 September 2011, <http://berita.liputan6.com/read/355581/rusia-kecam-pembangunan-permukiman-israel>, diunduh 25 Oktober 2011

Rachman, Taufik, “DK PBB Mulai Pertimbangkan Usulan Palestina”, Antara, 26 September 2011,<http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/09/26/ls4nzm-dk-pbb-mulai-pertimbangkan-usulan-palestina>, diunduh 25 Oktober 2011

Rahman, Mustafa Abd., 2002, Jejak-jejak Juang Palestina: Dari Oslo hingga Intifadah Al Aqsa, Penerbit Buku Kompas, Jakarta

Sihbudi, Reza, Menyandera Timur Tengah: Ketidakbijakan AS dan Israel Atas Negara-negara Muslim, Mizan, Jakarta

Suryokusumo, Sumaryo. 2004, Praktik Diplomasi, STIH Iblam, Jakarta

Page 25: Diplomasi palestina untuk merdeka dan menjadi anggota penuh pbb tahun 2011

DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011Oleh Demeiati Nur Kusumaningrum

25

Peta 1

Sumber:

http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.onepalestine.org/graphics/Palestine_1946.png&imgrefurl

=http://www.onepalestine.org/resources/Links_From_Main_Page/Palestinians_Native_Americans.html&usg=

__k7NbwetbD8QbI28fb8u2Arg9km4=&h=792&w=474&sz=310&hl=id&start=2&zoom=1&tbnid=gsnkzTk

BsnLsdM:&tbnh=143&tbnw=86&ei=39gCT6quKIjzrQfewczODw&prev=/search%3Fq%3Dpalestine%2B19

46%26hl%3Did%26sa%3DX%26biw%3D1024%26bih%3D499%26tbm%3Disch%26prmd%3Dimvnsu&itbs

=1

Page 26: Diplomasi palestina untuk merdeka dan menjadi anggota penuh pbb tahun 2011

DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011Oleh Demeiati Nur Kusumaningrum

26

Peta 2

The United Nations Partition Plan 1947

Sumber:

http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.thejerusalemfund.org/www.thejerusalemfund.org/carryo

ver/maps/images/hist_partition.jpg&imgrefurl=http://www.thejerusalemfund.org/www.thejerusalemfund.org/

carryover/maps/hist_partition.html&usg=__z2OS8Ic6CE3U6uymHebIJgjadSs=&h=976&w=700&sz=52&hl

=id&start=19&zoom=1&tbnid=0np9H1K5p1RbiM:&tbnh=149&tbnw=107&ei=wNwCT-

WPE4TXrQe3_czwDw&prev=/search%3Fq%3DUnited%2BNations%2BPartition%2BPlan%26hl%3Did%2

6sa%3DN%26biw%3D1024%26bih%3D499%26tbm%3Disch%26prmd%3Dimvnsu&itbs=1

Page 27: Diplomasi palestina untuk merdeka dan menjadi anggota penuh pbb tahun 2011

Filename: @BCL@9815F013Directory: C:\Windows\system32Template: C:\Users\Hewlett-

Packard\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotmTitle: Oleh Demeiati Nur KusumaningrumSubject:Author: Demeiati Nur KusumaningrumKeywords:Comments:Creation Date: 11/10/2011 6:07:00 PMChange Number: 232Last Saved On: 1/3/2012 6:12:00 PMLast Saved By: Demeiati Nur KusumaningrumTotal Editing Time: 4,014 MinutesLast Printed On: 1/3/2012 6:19:00 PMAs of Last Complete Printing

Number of Pages: 26Number of Words: 8,359 (approx.)Number of Characters: 47,649 (approx.)


Related Documents