kewirausahaan
Perizinan usaha Business licensing
A. Pengertian perizinan usaha. Definition of business licensing.
B. Macam-macam perizinan. Various kinds of licensing.
C. Ketentuan permohonan surat izin usaha. Terms of the business license application
A. Pengertian perizinan usaha. Definition of business licensing.
• Sebuah kegiatan usaha dimulai terlebih dahulu perusahaan yang bersangkutan harus mengurus izin usaha. Maksud memiliki izin usaha tersebut untuk mewujudkan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan dalam kegiatan usaha juga akan tercapai tertib usaha, kelancaran usaha, dan pemerataan kesempatan usaha. Sebuah kegiatan usaha dimulai terlebih dahulu perusahaan yang bersangkutan harus mengurus izin usaha.
• A business activity first started the company concerned must take care of business license. Maksud memiliki izin usaha tersebut untuk mewujudkan pembinaan, pengarahan, dan pengawasa dalam kegiatan usaha juga akan tercapai tertib usaha, kelancaran usaha, dan pemerataan kesempatan usaha. The purpose of having a business license in order to realize the guidance, direction, and pengawasa in business activities will also be achieved orderly effort, smooth operations, and equitable distribution of business opportunities.
• Perizinan usaha di indonesia di berlakukan dengan adanya inpres No. 5 tahun 1984 tentang penyederhanaan dan pengendalian perizinan di bidang usaha, kemudian pada tanggal 19 desember 1984 juga di terbitkan SK Menteri Perdagangan no 1458/KP/XII/1984 dan inpres No. 4 tahun 1985 yang juga mengatur tentang perizinan di bidang usaha.
• Business licensing in Indonesia into force with the Presidential Instruction No. 5 tahun 1984 tentang penyederhanaan dan pengendalian perizinan di bidang usaha, kemudian pada tanggal 19 desember 1984 juga di terbitkan SK Menteri Perdagangan no 1458/KP/XII/1984 dan inpres No. 4 tahun 1985 yang juga mengatur tentang perizinan di bidang usaha. 5 year 1984 concerning the simplification of licensing and control in the field of business, then on 19 December 1984 also published the Decree of the Minister of Trade and Presidential Instruction No. 1458/KP/XII/1984 no. 4 of 1985 which also regulates the licensing in the field of business.
B. Macam-macam perizinan. Various kinds of licensing.
• 1. Izin prinsip yaitu perizinan yang diberikan kepada perusahaan industri oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan operasi produksi dari perusahaan.
• Namely the principle of licensing permission given to industrial enterprises by local governments related to the production operations of the company.
• 2. Izin hak guna dan hak pakai yaitu izin yang dikeluarkan sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut memiliki hak untuk menggunakan dan memakai lahan tempat perusahaan berdiri untuk kegiatan usaha dan produksi.
• Permission tenure and use rights of the permit issued as evidence that the company has the right to use and use of land where the company stands for business activities and production.
• 3. Izin mendirikan bangunan (IMB) yaitu izin yang diberikan kepada perusahaan untuk mendirikan bangunan atau merenovasi dan merubah bentuk bangunan di lahan yang dimiliki.
• Building permit, which permits given to companies to build or renovate and change the shape of buildings on land owned.
• 4. Surat izin tempat usaha (SITU) yaitu surat izin yang diberikan kepada perusahaan yang berkaitan dengan faktor lingkungan terutama ditimbulkan oleh perusahaan tersebut terhadap lingkungan disekitarnya.
• Place of business permit is a license granted to companies associated with environmental factors, mainly caused by the environment surrounding the company.
• 5. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) yaitu surat izin yang diberikan kepada perusahaan yang berkaitan dengan faktor lingkungan terutama berkaitan dengan gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh perusahaan tersebut terhadap lingkungan disekitarnya.
• Trade business license (SIUP) that the license granted to companies associated with environmental factors, especially related to the disruption that may be incurred by the company against the surrounding environment.
C. Ketentuan permohonan surat izin usaha. Terms of the business license application
• 1. SITU ( Surat Izin Tempat Usaha ). SITU (Permit Place of Business).
• 2. SIUP ( Surat Izin Usaha Perdagangan ). SIUP (Trading License).
• 3. NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak ). TIN (Taxpayer Identification Number)
• 4. NRP ( Nomer Register perusahaan ). NRP (Mobile Register a company).
• 5. NRB ( Nomer Rekening Bank ). NRB (Bank Account Number).• 6. AMDAL (anggaran Mengenai Dampak Lingkungan ). EIA
(Environmental Impact budget).
1. SITU ( Surat Izin Tempat Usaha ). SITU (Permit Place of Business).
• a. Ketentuan SITU. Terms SITU.• Untuk kelancaran usaha, setiap perusahaan harus memiliki surat izin tempat usaha, surat ini
dikeluarkan oleh pemerintah tingkat II, sepanjang ketentuan undang-undang gangguan (HO) mewajibkannya.
• Prosedur permohonan SITU adalah: Untuk kelancaran usaha, setiap perusahaan harus memiliki surat izin tempat usaha, surat ini dikeluarkan oleh pemerintah tingkat II, sepanjang ketentuan undang-undang gangguan (HO) mewajibkannya. Prosedur permohonan SITU adalah: To smooth the business, every company must have a business license, a letter was issued by the government level II, all the provisions of the laws disorder (HO) require it. SITU application procedures are:
• • - Mendapat izin dari lingkungan di sekitar perusahaan dan diketahui oleh RT dan RW setempat. Kemudian
diteruskan ke pemerintahaan kelurahaan dan kecamatan dimana perusahaan itu berdiri. • Get permission from the environment around the company and is known by local RT and RW. Kemudian
diteruskan ke pemerintahaan kelurahaan dan kecamatan dimana perusahaan itu berdiri. Then forwarded to the governance kelurahaan and district where the company stood.
• - Menyerahkan bukti mendapat izin dari linkungan kepemerintahan tingkat II untuk proses pembuatan SITU. • Submit proof of permission from an environment governance level II to the process of making SITU.• - Membayar biaya izin dan leges, berdasarkan PERDA Nomor 17/PD/1976, PERDA Nomor 35/PD/1977 dan
perda Nomor 09/PD/1986. • Pay the license fee and leges, based on Regional Regulation No. 17/PD/1976, Government Area Number
Number 09/PD/1986 35/PD/1977 and local regulations.
• b. Dokumen –dokumen untuk permohonan SITU. The documents for the application SITU.
• - Salinan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ). Copies of identity cards (KTP).• - Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar dari pemilik usaha atau
penanggung jawab. Passport photo size 3 x 4 cm 2 pieces of the business owner or person in charge.
• - Salinan akta pendirian yang dibuat notaris. Terutama bagi perusahaan yang berbadan hukum seperti CV, PT, Firma, BUMN, BUMD, perseroan dan koprasi.
• A copy of the deed created a notary. Terutama bagi perusahaan yang berbadan hukum seperti CV, PT, Firma, BUMN, BUMD, perseroan dan koprasi. Especially for a company incorporated under the laws such as CV, PT, firm, state enterprises, enterprises, companies and koprasi.
• - Surat lunas PBB. Letter of the UN settlement.•
• c. Syarat-syarat yang tertuang dalam SITU. The terms set out in the AIS.• Dalam menjalankan perusahaan atau usaha,wirausaha harus memenuhi tata tertib atau mentaati kewajiban
dalam SITU, diantaranya : Dalam menjalankan perusahaan atau usaha,wirausaha harus memenuhi tata tertib atau mentaati kewajiban dalam SITU, diantaranya :
• In running a company or business, entrepreneurs must meet the rules or obey the obligations of the AIS, including: • - Keamanan, meliputi alat pemadamam kebakran, keamanan penyimpanan barang-barang yang mudah
terbakar,mengikuti peraturan yang berlaku, dan lain-lain. • Security, including tools pemadamam kebakran, secure storage of goods and combustible, following regulations,
and others.• - Kesehatan, meliputi perlegkapan P3K, menyediakan tempat pembuangan sampah, mencegah kemungkinan
pencemaran lingkungan, dam lain-lain. • Health, includes perlegkapan P3K, providing landfills, preventing the possibility of environmental pollution, dams
etc..• - Ketertiban, ikut menjaga ketertiban lingkungan, mengutamakan tenaga kerja dai lingkungan sekitar,dan lain-lain. • Order, participate policing environment, giving priority to labor dai surrounding environment, and others.• Pelanggaran syarat-syarat diatas berkaitan dengan SITU-nya dicabut dan dikenakan tindakan ditutupnya
perusahaan. SITU pada umumnya diberikan dalam jangka waktu 3 tahun terhitung mulai tanggal permohonan dan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktu berakhir. Violation of the above conditions relating to his SITU revoked and subject to closure of the company. SITU generally granted for a period of 3 years from the date of application and no later than 1 month before the term expires.
2. SIUP ( Surat Izin Usaha Perdagangan ). SIUP (Trading License).
• a. Ketentuan umum SIUP. General provisions SIUP.• SIUP dikeluarkan berdasarkan domisili pemilik atau penanggung jawab perusahaan. SIUP untuk usaha dikeluarkan oleh Kepala
Kantor Perdagangan Daerah Tingkat II atas nama Mentri. SIUP dikeluarkan berdasarkan domisili pemilik atau penanggung jawab perusahaan.
• SIUP issued based on the domicile of the owner or person in charge of the company. SIUP untuk usaha dikeluarkan oleh Kepala Kantor Perdagangan Daerah Tingkat II atas nama Mentri. SIUP for business issued by the Regional Trade Head Office Level II on behalf of the Minister.
• • Masa berlakunya tidak terbatas selama perusahaan atau usaha tersebut berjalan. Sedangkan SIUP untuk perusahaan besar
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Perdagangan Daerah Tingkat I atas nama Mentri, dan masa berlakunya selama 5 tahun berjalan. Masa berlakunya tidak terbatas selama perusahaan atau usaha tersebut berjalan.
• Unlimited validity period for the company or business is run. Sedangkan SIUP untuk perusahaan besar dikeluarkan oleh Kepala Kantor Perdagangan Daerah Tingkat I atas nama Mentri, dan masa berlakunya selama 5 tahun berjalan. While SIUP to large companies issued by the Head Office of the Trade of Provinces on behalf of the Minister, and the validity period for 5 years running.
• SIUP diberikan kepada perusahaan yang dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan skala usahanya, pembagian siup tersebut adalah: SIUP diberikan kepada perusahaan yang dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan skala usahanya, pembagian siup tersebut adalah:
• SIUP given to companies which are divided into 3, which is based on the scale of business, the division SIUP are: • - SIUP untuk usaha kecil, yaitu usaha yang memiliki modal dan kekayaan bersih di bawah Rp. 25.000.000,00. • SIUP for small enterprises, ie enterprises that have capital and net assets of under USD. 25.000.000,00. 25,000,000.00.• - SIUP untuk usaha menengah, yaitu usaha yang memiliki modal dan kekayaan bersih antara Rp. 25.000.000,00 sampai
100.000.000,00. • SIUP to medium enterprises, ie enterprises that have capital and net worth between Rp. 25.000.000,00 sampai 100.000.000,00.
25,000,000.00 to 100,000,000.00.• - SIUP untuk usaha berskala besar, yaitu usaha yang memiliki modal dan kekayaan bersih di atas Rp. 100.000.000,00. • SIUP for large-scale enterprises, ie enterprises that have capital and net worth above USD. 100.000.000,00. 100,000,000.00.
• b. Kewajiban pemilik SIUP. Liabilities SIUP owners.• Dalam pelaksanaan usaha, ada beberapa kewajiban yang dibebankan kepada pemilik SIUP, yaitu: • In the implementation of the business, there are some obligations that are charged to the owner SIUP,
namely:• - Pemilik SIUP wajib melaporkan diri kepada: SIUP Owners are required to report themselves to:• * Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan atau Kepala Kantor Departemen Perdagangan yang
mengeluarkan izin SIUP, apabila usaha yang dijalankan ditutup. • Head of the Office of the Department of Trade or the Head Office of the Department of Commerce which
issued a permit SIUP, if the business carried on is closed.• * Kepala Kantor Perdagangan setempat, mengenai pembukaan cabang atau perwakilan usaha dan penghentian
atau penutupan cabang usaha. • Head of the local trade office, about the opening of a branch or representative cessation or closure of
business and enterprise branch. • - Perusahaan wajib memberikan laporan dan data informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diperlukan oleh
Departemen Perdagangan atau Mentri atau instansi terkait. • The company must provide reports and data information on their operations if required by the Ministry of
Trade or the Minister or relevant agencies.• - Perusahaan wajib membaya uang jaminan dan biaya administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku formulir
warna putih untuk perusahaan kecil, formulir warna biru untuk perusahaan menengah dan formulir warna kuning untuk perusahaan besar.
• Company must membaya deposit and administrative fees in accordance with the applicable rules of the white form for small companies, form blue to medium-sized companies and form a yellow color to large corporations.
• c. Dokumen permohonan SIUP. SIUP application documents• dalam permohonan SIUP, dokumen yang dibutuhkan tergantung dengan jenis perusahaannya. in the application SIUP, documents
required depending on the type of company• - Perusahaan berbentuk PT. Companies in the form of PT.• Dokumen yang dibutuhkan adalah: Dokumen yang dibutuhkan adalah: Documents required are: • * Salinan akta pendirian yang dibuat oleh notaris. A copy of the deed made by a notary.• * Salinan pengesahan anggaran dasar dari Departemen Kehakiman. Copies of the articles of association endorsement from the Department of
Justice.• * Salinan pendaftaran pendirian pada kepaniteraan pengadilan setempat. A copy of registration of establishment at the local court court
reporting. • • * Salinan berita negara tentang pendirian perseroan terbatas. Copies of the state news about the establishment of limited liability.• * Salinan risalah rapat umum pemegang saham tentang pengangkatan direksi dan dewan komisaris. • Copies of the minutes of general meeting of shareholders concerning the appointment of directors and board of commissioners.• * Salinan surat keputusan ganti nama dari penanggung jawab perusahaan, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman atau Kepala Daerah
Tingkay II ( jika ada penggantian nama ). • A copy of a decree changing the name of the responsible person, issued by the Minister of Justice or the Regional Head Tingkay II (if no
replacement name).• * Salinan SITU. Copies SITU.• * Salinan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ). Copies of Identity Card.• * Pas foto ukuran 2 cm x 3 cm sebanyak dua buah. Photograph size 2 cm x 3 cm two pieces.• * Salinan surat kepuitusan direksi dan persetujuan dewan komisaris mengenai pendirian cabang atau perwakilan dan nomor SIUP dari
perusahaan. • A copy of the letter kepuitusan directors and approval of the board of commissioners on the establishment of branches or representative and
SIUP number of companies.•
• - Perusahaan berbentuk firma. Companies in the form firm.• Dokumen yang dibutuhkan adalah: Documents required are:• * Salinan akta pendirian yang dibuat oleh notaris. A copy of the deed made by a notary.• * Salinan surat pendaftaran pendirian pada kepaniteraan pengadilan negri setempat. Copies of letter of registration
of establishment at the local city court court reporting.• * Salinan berita negara tentang pendirian firma. Copies of the news regarding the establishment of state firms.• * Salinan SITU dari pemerintah daerah tingkat II. Copies SITU from the local government level II.• * Salinan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ). Copies of Identity Card (KTP).• * Pas foto ukuran 2 cm x 3 cm sebanyak dua buah. Photograph size 2 cm x 3 cm two pieces.• * Salinan surat keputusan ganti nama dari penanggung jawab perusahaan, yang dikeluarkan oleh menteri
kehakiman atau kepala daerah tingkat II ( jika ada penggantian nama ). • A copy of a decree changing the name of the responsible person, issued by the minister of justice or the chief
district level II (if no replacement name).• - Perusahaan berbentuk CV. Companies in the form of CV.• Dokumen yang dibutuhkan adalah : Documents required are:• * Salinan akta pendirian yang dibuat oleh notaris. A copy of the deed made by a notary• * Salinan pendaftaran pendirian pada kepaniteraan pengadilan setempat. A copy of registration of establishment
at the local court court reporting.• * Salinan berita negara tentang pendirian CV. Copies of the founding of the state news CV.• * Salinan SITU dari pemerintah daerah tingkat II. Copies SITU from the local government level II• - Perusahaan berbentuk perseorangan. Company-shaped individuals.
3. NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak ). TIN (Taxpayer Identification Number)
Setiap wajib pajak harus mendaftarkan dirinya pada Kantor Pelayanan Pajak setempat dan kepadanya diberikan NPWP. Every taxpayer must register themselves on the local tax office and given the TIN.
- Ketentuan umum NPWP. General provisions TIN.Wajib pajak meliputi : Taxpayers include:* Setiap badan usaha yang ada dan beroprasi, yaitu PT, CV, Firma, Perseorangan, BUMN, BUMD, Koprasi, Yayasan, dan bentuk usaha tetap. Any business entity that exist and operate, namely PT, CV, Firm, Individual, state enterprises, enterprises, Koprasi, Foundation, and the permanent
establishment.* Setiap wajib pajak pribadi yang memenuhi kewajiban menjadi wajib pajak sesuai undang-undang yang berlaku. Each individual taxpayers who meet the obligation to taxpayers according to the law applicable.* Setiap wajib pajak mengisi surat pemberitahuan, menandatangani, dan menyampaikan ke Direktorat Jendral Pajak dalam wilayah wajib pajak
tinggal. Any charge taxpayers a notice, sign and submit to the Directorate General of Taxes in the area of the taxpayer lived.* Setiap wajib pajak harus mengambil sendiri SPT yang telah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Every taxpayer should take their own tax return that has been provided by the Directorate General of Taxation.- Kewajiban pemilik NPWP. Deferred tax ID owner.* Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak jika sudah memenuhi syarat-syarat sebagai wajib pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Register with the tax if it meets the requirements as tax in accordance with applicable law.* Membayar pajak tepat pada waktunya. Paying taxes on time.* Membayar denda sesuai dengan peraturan yang berlaku jika terlambat membayar pajak. Paying the penalty in accordance with applicable
regulations if the late paid tax.- Dokumen permohonan NPWP. Document application for TIN.* Salinan akta pendirian atau akta perubahan yang terakhir. A copy of the deed or the deed changes that last.* Salinan SITU yang surat keterangan lain dari instansi yang berwenang. A copy of the letter SITU other information from the relevant authorities.* Salinan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atau Kartu Keluarga ( KK ) atau PASPOR. Copies of Identity Card (ID) or Family Card (KK) or PASSPORT.* Salinan kartu NPWP kantor pusat ( yang berstatus cabang ). Copy of TIN card headquarters (with the status of branches). * Surat kuasa ( bagi yang memilik ) Power of attorney (for a pick)
4. NRP ( Nomer Register perusahaan ). NRP (Mobile Register a company).
• a. Ketentuan umum. a General provisions.• - Daftar perusahaan terhapus apabila terjadi hal-hal berikut: The list of companies
deleted if the following occurs:• * Perusahan menghentikan segala kegiatan usahanya. The company stopped all its
business activities.• * Perusahaan berhenti pada saat akta pendiriannya kadalursa. The company stopped at
the time of its founding deed expaired.• * Perusahan dihentikan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang
telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. The company discontinued its business based on a decision of the District Court which has had permanent legal force.
• * NRP merupakan merupakan nomor tanda daftar perusahaan di Departemen Perusahaan. NRP is a sign of company registration number in the Department of the Company.
• NRP ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Tingkat I yang diwakili oleh Kepala Kantor Departemen Perdagangan tingkat II. NRP was signed by the Head Office of the Department of Commerce Level I, represented by the Head Office of the Department of Commerce Level II.
• b. Kewajiban Pemilik NRP. Owner Liability NRP.• - Tanda daftar perusahaan wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh umum.
Signs a list of enterprises should be installed in a place easily seen by the public.• - NRP wajib dicantumkan dalam setiap dokumen usaha dan nama perusahaan. NRP
must be included in any business documents and company name.• - NRP berlaku dalam jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui
selambat-lambtnya 3 bulan sebelum NRP kdaluarsa. NRP applies within a period of 5 years from the issued and must be renewed no later lambtnya 3 months before the NRP kdaluarsa.
• - Mengajukan permintaan terrulis ke kantor pendaftaran perusahaan jika NRP hilang atau rusak. Applying terrulis request to the office of the company registration if the NRP is lost or damaged.
• - Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib melaporkan kepada kantor pendaftaran perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Any change of registered things must report to the company registration office stating the reasons therefor.
• c. Dokumen permohonan NRP. NRP application documents.• - Salinan akta pendirian atau akta perubahan yang terakhir. A
copy of deed or deed changes that last.• - Salinan SITU dan surat keterangan lain dari instansi yang
berwenang. Copies SITU and another certificate from the competent authority.
• - Salinan kartu tanda Penduduk ( KTP ) atau kartu keluarga ( KK ) atau PASPOR. Copies of identity cards (KTP) or family (families) or PASSPORT.
• - Salinan kartu NPWP kantor pusat ( yang berstatus cabang ). Copy of TIN card headquarters (with the status of branches).
5. NRB ( Nomer Rekening Bank ). NRB (Bank Account Number).
• a. Ketentuan umum. General provisions.• - NRB merupakan nomor rekening yang digunakan utuk
kegiatan transaksi yang melibatkan pihak bank. NRB is an account number that is used utuk transactions involving the bank.
• - Nomer rekening untuk perusahaan minimal 2 nomor rekening , yaitu bnedahara dan manajer. Mobile accounts for at least 2 companies account number, namely bnedahara and managers.
• - Sedang untunk perorangan hanya yang bersangkutan saja. Medium untunk only concerned individuals only.
• b. Dokumen permohonan NRB. NRB application documents.
• - Salinan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atau SIM pemilik atau penaggungjawab. Copies of identity cards (KTP) or driver's license or penaggung jawab owner.
• - Kartu cotoh tanda tangan pimpinan perusahaan dan bendahara. Card exemplarily signature firm managers and treasurer.
• - Tanda setoran. Mark deposit.• - Lembar pemberitahuan setoran. Sheet notice deposit
6. AMDAL (anggaran Mengenai Dampak Lingkungan ). EIA (Environmental Impact budget).
• a. Ketentuan umum. General provisions.• Yang mendasari perlunya AMDAL dalam mendirikan usaha adalah : Yang mendasari perlunya AMDAL
dalam mendirikan usaha adalah : Underlying the need for EIA in starting a business are: • • - UU No. 4 Th. 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Law no. 4 Th. 4 Th. 1982 tentang
ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. 1982 concerning the subject of environmental management.• - UU No. 5 Th. 1990 tentang konservasi SDA hayati dan ekosistemnya. Law no. 5 Th. 5 Th. 1990 tentang
konservasi SDA hayati dan ekosistemnya. 1990 on the conservation of biological resources and ecosystems.• - UU No. 24 Th. 1992 tentang penataan ruang. Law no. 24 Th. 24 Th. 1992 tentang penataan ruang. 1992 on
spatial planning.• - peraturan pemerintah No. 20 Th. 1990 tentang pengendalian pencemaran air. No government regulation.
20 Th. 1990 tentang pengendalian pencemaran air. 20 Th. 1990 regarding water pollution control.• - peraturan pemerintah No. 51 Th. 1993 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. No government
regulation. 51 Th. 1993 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. 51 Th. 1993 on environmental impact assessment.
• - Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup No. B.2335/MENLH 12/93, No. B.2347/MENLH/12/93 tentang konsep kriteria kegiatan wajib AMDAL. Letter of the Minister of Environment No. B.2335/MENLH 12/93, No. B.2335/MENLH 12/93, No. B.2347/MENLH/12/93 tentang konsep kriteria kegiatan wajib AMDAL. B.2347/MENLH/12/93 about the concept of mandatory EIA criteria.
• b. Bidang usaha yang wajib memiliki AMDAL. Business fields that are required to have EIA.• - bidang pertambangan dan energi. The mining and energy.• - bidang kesehatan. The field of health.• - bidang pekerjaan umum. Public works.• - bidang pertanian. Agriculture.• - bidang parpostel. Parpostel field.• - bidang transmigrasi dan pemukiman. Transmigration and resettlement areas.• - bidang perindustrian. Fields of industry.• - bidang perhubungan. Fields of transportation.• - bidang perdagangan. The field of trade.• - bidang pertahanan dan keamanan. The field of defense and security.• - bidang pengembangan tenaga nuklir. The development of nuclear power.• - bidang kehutanan. The field of forestry.• - bidang pengendalian barang berbahaya dan beracun. The field of control of dangerous
goods and toxic.• - bidang kegiatan terpadu atau multi sektor. The field of integrated or multi-sector activities.
• c. Dokumen permohonan AMDAL. EIA application documents.• - salinan akta pendirian atau akta perubahan terakhir. Copy of deed
or deed of recent changes.• - salinan SITU dan surat keterangan lai dari instansi berwenang.
SITU copy and certificate from the competent authority lai.• - salinan kartu tanda penduduk ( KTP ) atau kartu keluarga ( KK )
atau PASPOR. Copy of identity card (KTP) or family (families) or PASSPORT.
• - salinan kartu NPWP. A copy of TIN card.• - salinan kartu NRP. A copy of the NRP card.• - salinan denah,gambar,lokasi perusahaan yang menimbulkan
dampak. A copy of the plan, pictures, location companies that have an impact.
• d. dampak penting menurut penjelasan pasal 16 ditentukan antara lain oleh :
• significant impact is determined according to the explanation of Article 16 among others by:
• - jumlah wilayah persebaran. The number of distribution areas.• - luas dampak berlangsung. Broad impact lasts.• - lamanya dampak berlangsung. Duration of the impact.• - intensitas dampak. The intensity of impact.• - banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena dampak.
Number of other environmental components that will be affected.• - Sifat kumulatif dampak tersebut. The nature of cumulative impacts.• - berbalik ( reversible ) atau tidak berbalik ( non reversible ). Turn around
(reversible) or did not turn around (non reversible).•
