YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

BUPATI GRESIK

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan

salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga

lingkungan hidup perlu terus dijaga kualitasnya agar

tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan;

b. bahwa dengan adanya kegiatan pembangunan di segala

bidang di Kabupaten Gresik telah memberikan kontribusi

terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga

perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup yang sungguh-sungguh, konsisten dan

konsekuen mulai dari perencanaan, pemanfaatan,

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan

hukum;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam

pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang

pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gresik, perlu

diberikan landasan yang kuat mengenai perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup dalam suatu Peraturan

Daerah;

Page 2: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (3) Pasal 63

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Pemerintah Daerah perlu menetapkan Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Peraturan Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi

Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah

Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar

Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3952);

Page 3: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran

Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan;

10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik

Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi

Muatan Rancangan Peraturan Daerah Di Bidang

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik

(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011

Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun

2011 tentang Konservasi Sumber Daya Air (Lembaran

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 15);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012

Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2013

tentang Pengendalian Air Limbah dan Pengelolaan

Kualitas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun

2013 Nomor 6);

Page 4: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

GRESIK

Dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.

2. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.

3. Bupati adalah Bupati Gresik.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Gresik.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya

disingkat SKPD adalah satuan kerja yang bertanggung

jawab di bidang Lingkungan Hidup.

6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua

benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk

manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu

sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan

manusia serta mahluk hidup lain.

7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang

selanjutnya disingkat PPLH, adalah upaya sistematis dan

terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi

lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,

pengawasan dan penegakan hukum.

8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah

perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah

lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan

pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Page 5: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang

merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling

mempengaruhi dalam membentuk kesimbangan,

stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.

10. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya

disebut KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis,

menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa

prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar

dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah

dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

11. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan

terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup,

sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan

untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta

keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu

hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

12. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian

upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan

daya tampung lingkungan hidup.

13. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan

lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan

manusia, mahluk hidup lain, dan keseimbangan antar

keduanya.

14. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah

rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan

lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan

dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan,

agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia

dan makhluk hidup lain.

15. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan

lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi atau

komponen lain yang masuk atau dimasukan kedalamnya.

16. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah

rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan

lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan

komponen lain yang dibuang ke dalamnya.

17. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri

atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik

hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan.

Page 6: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

18. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang

terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang

secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

19. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau

kadar makhluk hidup, zat, energi dan komponen yang ada

unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam

suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan

hidup.

20. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau

komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan

manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan

hidup yang telah ditetapkan.

21. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran

batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati

lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan

hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

22. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang

menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung

terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan

hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan

lingkungan hidup.

23. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung

dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia,

dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

24. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber

daya alam terbarukan untuk menjamin pemanfaatannnya

secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui

untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan

tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta

keanekaragamannya.

25. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang

diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas

manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi

atmosfir secara global dan selain itu juga berupa

perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada

kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Page 7: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

26. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

27. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya

disingkat B3 adalah setiap bahan yang karena sifatnya

atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung

maupun tidak langsung, dapat mencemarkan/merusak

lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup

manusia serta makhluk hidup lain.

28. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya

disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau

kegiatan yang mengandung B3.

29. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara

dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang

berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan

hidup.

30. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh

perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh

suatu usaha dan/atau kegiatan.

31. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang

selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai

dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang

direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan

bagi proses pengambilan keputusan tentang

penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

32. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya

Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut

UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap

usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting

terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha

dan/atau kegiatan.

33. Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup adalah

dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan

usaha untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang

rusak karena kegiatannya.

34. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam

tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan

mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Page 8: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

35. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat

yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis

tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur,

adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup,

serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata

ekonomi, politik, sosial,dan hukum.

36. Jasa Lingkungan Hidup adalah pembayaran dan/atau

imbal jasa yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan

hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

37. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat

kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah,

pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian

fungsi lingkungan hidup.

38. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang

terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah

masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang

lingkungan hidup.

39. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan

usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak

berbadan hukum.

40. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada

setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan

yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai

prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau

kegiatan.

41. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan

oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau

kegiatan.

BAB II

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pemerintah Kabupaten berdasarkan asas tanggung jawab,

asas berkelanjutan, asas manfaat, asas pengayoman,

keadilan, kepastian hukum, partisipatif masyarakat dan

asas kearifan lokal.

Page 9: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pemerintah Kabupaten adalah:

a. mencapai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan

antara manusia dan lingkungan hidup;

b. mewujudkan manusia yang bertanggung jawab

sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan

perilaku melindungi dan membina lingkungan hidup;

c. menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup;

d. mewujudkan pembangunan berkelanjutan;

e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara

bijaksana; dan

f. melindungi wilayah Kabupaten Gresik dari dampak

kegiatan usaha industri dan/atau kegiatan usaha lainnya

dan/atau di luar kabupaten Gresik yang menyebabkan

pencemaran/perusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah

Kabupaten meliputi:

a. perencanaan;

b. pemanfaatan;

c. pengendalian;

d. pemeliharaan;

e. pengawasan; dan

f. penegakan hukum.

BAB III

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyusunan RPPLH dilakukan melalui :

a. inventarisasi lingkungan hidup di tingkat Kabupaten; dan

b. penyusunan RPPLH Kabupaten.

Page 10: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Bagian Kedua

Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 6

(1) Bupati melakukan inventarisasi lingkungan hidup di

tingkat Kabupaten.

(2) Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat Kabupaten

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui

pengumpulan dan analisis untuk memperoleh data dan

informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk

geospasial dan non-geospasial.

(3) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), meliputi :

a. potensi, ketersediaan dan sebaran sumber daya alam;

b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;

c. bentuk penguasaan sumber daya alam;

d. pengetahuan pengelolaan lingkungan hidup dan

sumber daya alam;

e. bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

f. aspek lainnya yang terkait dengan sumber daya alam

dan lingkungan hidup.

(4) Dalam melakukan analisis data dan informasi,

memperhatikan :

a. sebaran penduduk;

b. aspirasi masyarakat;

c. kearifan lokal;

d. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat

pengelolaan sumber daya alam; dan

e. aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Penyusunan RPPLH

Pasal 7

(1) RPPLH Kabupaten disusun oleh Bupati.

(2) Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH Kabupaten

dilakukan melalui koordinasi dengan SKPD yang

menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang

perencanaan pembangunan Daerah dan SKPD terkait.

Page 11: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

(3) Materi muatan RPPLH Kabupaten meliputi rencana :

a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya

alam;

b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau

fungsi lingkungan hidup;

c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan

pelestarian sumber daya alam; dan

d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pasal 8

(1) RPPLH Kabupaten menjadi dasar penyusunan dan dimuat

dalam RPJP Kabupaten dan RPJM Kabupaten.

(2) Penyusunan RPPLH Kabupaten dilakukan sesuai dengan

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RPPLH Kabupaten

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMANFAATAN

Pasal 9

(1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan

RPPLH.

(2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam

dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya

tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:

a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;

b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan

c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan

masyarakat.

(3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh

Bupati.

Page 12: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

BAB V

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

(1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian

fungsi lingkungan hidup.

(2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi :

a. pencegahan;

b. penanggulangan; dan

c. pemulihan.

(3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, dan

penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sesuai

dengan kewenangan, peran, dan tanggungjawab masing-

masing.

Bagian Kedua

Pencegahan

Paragraf 1

Instrumen Pencegahan

Pasal 11

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup terdiri atas :

a. KLHS;

b. tata ruang;

c. baku mutu lingkungan hidup;

d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

e. amdal;

f. UKL-UPL;

g. SPPL;

h. Perizinan;

i. instrumen ekonomi lingkungan hidup;

Page 13: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

j. peraturan Perundang-undangan berbasis lingkungan

hidup;

k. anggaran berbasis lingkungan hidup;

l. analisis risiko lingkungan hidup;

m. audit lingkungan hidup; dan

n. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau

perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 2

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 12

(1) Pemerintah Kabupaten wajib membuat KLHS untuk

memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan

telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan

suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau

program.

(2) Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan KLHS

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam

penyusunan atau evaluasi:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta Rencana

rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD); dan

b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang

berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko

lingkungan hidup.

(3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:

a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau

program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu

wilayah;

b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan,

rencana, dan/atau program; dan

c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan

kebijakan, rencana, dan/atau program yang

mengintegrasikan prinsip pembangunan

berkelanjutan.

Page 14: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Pasal 13

KLHS memuat kajian antara lain :

a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup untuk pembangunan;

b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;

c. kinerja layanan/jasa ekosistem;

d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap

perubahan iklim; dan

f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 14

(1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(1) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau

program pembangunan dalam suatu wilayah.

(2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung

sudah terlampaui, maka :

a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan

tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi

KLHS; dan

b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui

daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 15

KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)

dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku

kepentingan.

Paragraf 3

Tata Ruang

Pasal 16

(1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan

keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang

wilayah wajib didasarkan pada KLHS.

Page 15: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

(2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya

dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Paragraf 4

Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 17

(1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup

diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.

(2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi :

a. baku mutu air;

b. baku mutu air limbah;

c. baku mutu air laut;

d. baku mutu udara ambien;

e. baku mutu emisi;

f. baku mutu gangguan; dan

g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

(3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke

media lingkungan hidup dengan persyaratan:

a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan

b. mendapat izin dari Bupati sesuai dengan

kewenangannya.

(4) Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada

Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 18

(1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan

hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan

hidup.

(2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi

kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku

kerusakan akibat perubahan iklim.

Page 16: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

(3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi :

a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi

biomassa;

b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;

c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang

berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;

d. kriteria baku kerusakan mangrove;

e. kriteria baku kerusakan padang lamun;

f. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau

g. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

(4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim

didasarkan pada paramater antara lain:

a. kenaikan temperatur;

b. kenaikan muka air laut;

c. badai; dan/atau

d. kekeringan.

(5) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan

hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)

berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 6

Amdal

Pasal 19

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting

terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.

(2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena

dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;

b. luas wilayah penyebaran dampak;

c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;

d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang

akan terkena dampak;

e. sifat kumulatif dampak;

f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau

g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

Page 17: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Pasal 20

(1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak

penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas :

a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;

b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan

maupun yang tidak terbarukan;

c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat

menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan

sumber daya alam dalam pemanfaatannya;

d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat

mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan,

serta lingkungan sosial dan budaya;

e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan

mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi

sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar

budaya;

f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad

renik;

g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan

nonhayati;

h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau

mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau

i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai

potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

(2) Ketentuan mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang

wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berdasarkan pada Peraturan Perundang-

undangan.

Pasal 21

Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan

hidup.

Page 18: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Pasal 22

Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

memuat :

a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau

kegiatan;

b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha

dan/atau kegiatan;

c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap

rencana usaha dan/atau kegiatan;

d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting

dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau

kegiatan tersebut dilaksanakan;

e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi

untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan

lingkungan hidup; dan

f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 23

(1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.

(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan

prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap

serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. yang terkena dampak;

b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau

c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam

proses amdal.

(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.

Pasal 24

Dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat meminta bantuan

kepada pihak lain.

Page 19: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Pasal 25

(1) Penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun

amdal.

(2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi

penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi :

a. penguasaan metodologi penyusunan amdal;

b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan

evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan

c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan

pemantauan lingkungan hidup.

(3) Sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga

sertifikasi kompetensi penyusun amdal yang ditetapkan

oleh Menteri sesuai dengan peraturan Perundang-

undangan.

(4) Ketentuan mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi

penyusun amdal berdasarkan peraturan Perundang-

undangan.

Pasal 26

(1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang

dibentuk oleh Bupati.

(2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi penilai.

(3) Persyaratan dan tatacara memperoleh lisensi penilai

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari unsur :

a. instansi lingkungan hidup;

b. instansi teknis terkait;

c. pakar yang memiliki pengetahuan di bidang yang

terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang

sedang dikaji;

d. pakar yang memiliki pengetahuan di bidang yang

terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha

dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;

Page 20: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena

dampak; dan

f. organisasi lingkungan hidup.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal

dibantu oleh Tim Teknis dan Sekretariat Tim yang

berkedudukan di Dinas.

(3) Tim Teknis dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) ditetapkan Bupati.

Pasal 28

Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Bupati

menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan

lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 29

(1) Pemerintah Kabupaten membantu penyusunan amdal

bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah

yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

(2) Bantuan penyusunan amdal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan

amdal.

(3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan

ekonomi lemah berdasarkan Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai amdal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 7

UKL-UPL

Pasal 31

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk

dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.

Page 21: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

(2) Bupati menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang

wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Pasal 32

(1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi

UKL-UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan

pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, yang

selanjutnya disingkat SPPL.

(2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria :

a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan

b. kegiatan usaha mikro dan kecil.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan SPPL

dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

Paragraf 8

Perizinan

Pasal 33

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki

amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan

hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau

rekomendasi UKL-UPL.

(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam

keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi

UKL-UPL.

(4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Bupati sesuai dengan

kewenangannya.

(5) SKPD yang membidangi lingkungan hidup dapat

menerbitkan izin perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup berupa :

a. Izin pembuangan air limbah;

b. Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya

dan beracun (B3); dan

Page 22: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

c. Izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan

beracun (B3) skala kabupaten;

Pasal 34

(1) Bupati wajib menolak memberikan izin lingkungan

apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal

atau UKL-UPL.

(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

ayat (4) dapat dibatalkan apabila :

a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin

mengandung cacat hukum, kekeliruan,

penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau

pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;

b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana

tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan

lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau

c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal

atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung

jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 35

(1) Bupati wajib mengumumkan setiap permohonan dan

keputusan pemberian izin lingkungan.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh

masyarakat.

Pasal 36

(1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk

memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

(2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau

kegiatan dibatalkan.

(3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami

perubahan, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan

wajib memperbarui izin lingkungan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan dengan

berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Page 23: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Paragraf 9

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 38

(1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup,

Pemerintah Kabupaten wajib mengembangkan dan

menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.

(2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;

b. pendanaan lingkungan hidup; dan

c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 39

(1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan

ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2)

huruf a meliputi :

a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;

b. penyusunan produk domestik bruto dan produk

domestik regional bruto yang mencakup penyusutan

sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;

c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup

antar daerah; dan

d. internalisasi biaya lingkungan hidup.

(2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b meliputi :

a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;

b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau

kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan

c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.

(3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan

dalam bentuk :

a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan

hidup;

b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan

hidup;

Page 24: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar

modal yang ramah lingkungan hidup;

d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan

limbah dan/atau emisi;

e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan

hidup;

f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;

g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup;

dan

h. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

dan Pasal 39 ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 10

Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 40

Setiap penyusunan peraturan Perundang-undangan daerah,

Pemerintah Kabupaten wajib memperhatikan perlindungan

fungsi lingkungan hidup dan prinsip pengelolaan lingkungan

hidup.

Paragraf 11

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 41

Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan anggaran yang

memadai untuk membiayai :

a. kegiatan pengelolaan lingkungan hidup; dan

b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan

hidup.

Pasal 42

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41,

dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang

kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau

kerusakan, Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan

anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup sesuai

kemampuan keuangan Daerah.

Page 25: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Paragraf 12

Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 43

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi

menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan

hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan,

dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib

melakukan analisis risiko lingkungan hidup.

(2) Analisis resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi :

a. pengkajian risiko;

b. pengelolaan risiko; dan/atau

c. komunikasi risiko.

(3) Ketentuan mengenai analisis risiko lingkungan hidup

berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penanggulangan

Pasal 44

(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup wajib melakukan

penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup.

(2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan:

a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup;

c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup; dan/atau

d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penanggulangan

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan.

Page 26: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Bagian Keempat

Pemulihan

Pasal 45

(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan

fungsi lingkungan hidup.

(2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :

a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan

unsur pencemar;

b. remediasi;

c. rehabilitasi;

d. restorasi; dan/atau

e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan

fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 46

(1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan

untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.

(2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang

ditunjuk oleh Bupati.

(3) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan

pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi

lingkungan hidup dengan menggunakan dana

penjaminan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3)

diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMELIHARAAN

Pasal 47

(1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:

a. konservasi sumber daya alam;

Page 27: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau

c. pelestarian fungsi atmosfer.

(2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:

a. perlindungan sumber daya alam;

b. pengawetan sumber daya alam; dan

c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.

(3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, merupakan sumber daya alam yang

tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.

(4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c meliputi:

a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan

c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan

pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi

atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya

diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 48

Dalam pengelolaan lingkungan hidup setiap orang :

a. memiliki hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik

dan sehat;

b. memiliki hak atas informasi dalam pengelolaan

lingkungan hidup; dan

c. berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan

hidup di Kabupaten Gresik sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan.

Pasal 49

(1) Dalam pengelolaan lingkungan hidup setiap orang wajib :

a. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup;

b. mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup; dan

c. menanggulangi kerusakan dan pemulihan lingkungan

hidup.

Page 28: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan

wajib memberikan informasi yang benar dan akurat

mengenai perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan

lingkungan hidup.

Pasal 50

(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan

seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Peran masyarakat dapat berupa :

a. pengawasan sosial;

b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan,

pengaduan; dan/atau

c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

(3) Peran masyarakat dilakukan untuk:

a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup;

b. meningkatkan kemandirian, pemberdayaan

masyarakat, dan kemitraan;

c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan

masyarakat;

d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan

masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;

e. menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan

laporan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan

hidup; dan

f. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan

lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan

hidup.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 51

Setiap orang dilarang :

a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran

dan/atau perusakan lingkungan hidup;

Page 29: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

b. memasukkan B3 yang dilarang menurut Peraturan

Perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan

hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;

f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;

g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan

hidup yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-

undangan atau izin lingkungan;

h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi

penyusun amdal; dan/atau

j. memberikan informasi palsu, menyesatkan,

menghilangkan informasi, merusak informasi, atau

memberikan keterangan yang tidak benar.

BAB IX

SISTEM INFORMASI

Pasal 52

(1) Pemerintah Kabupaten mengembangkan sistem informasi

lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan

pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup.

(2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara

terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan

kepada masyarakat.

(3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat

informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan

lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.

Page 30: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

BAB X

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 53

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten

bertugas dan berwenang :

a. menetapkan kebijakan konservasi dan rehabilitasi;

b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Kabupaten;

c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai

RPPLH;

d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai

Amdal dan UKL-UPL;

e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan

emisi gas rumah kaca;

f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan

kemitraan;

g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan

hidup;

h. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

dalam rangka penerbitan perizinan lingkungan;

i. melaksanakan standar pelayanan minimal;

j. melaksanakan, mengelola, dan mengembangkan

kebijakan sistem informasi lingkungan;

k. memfasilitasi penyelesaian sengketa;

l. memberikan pendidikan, pelatihan, dan penghargaan; dan

m. penegakan hukum dan penertiban izin lingkungan.

Pasal 54

(1) Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijaksanaan

tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

serta penataan ruang dengan memperhatikan nilai agama

dan kearifan lokal.

(2) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

dilaksanakan secara terpadu oleh Instansi Pemerintah

Kabupaten sesuai bidang tugas dan tanggungjawab

masing-masing serta pelaku pembangunan lain dengan

memperhatikan keterpaduan perencanaan dan

pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Page 31: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

(3) Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup wajib

dilakukan secara terpadu sesuai dengan penataan ruang,

perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya,

sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya

buatan, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan

perubahan iklim.

(4) Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan

Pemerintah Kabupaten tentang lingkungan hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan

oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

bertanggungjawab di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 55

Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup Pemerintah Kabupaten berkewajiban :

a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan

meningkatkan kesadaran hak dan tanggungjawab

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;

b. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan

meningkatkan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten,

masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian daya

dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

c. mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan daerah

tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya

tampung lingkungan hidup;

d. mengembangkan dan menerapkan perangkat yang

bersifat preventif dan proaktif dalam pencegahan

penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup;

e. memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab

lingkungan hidup;

f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di

bidang lingkungan hidup;

g. menyediakan informasi lingkungan hidup dan

menyebarluaskannya kepada masyarakat; dan

h. memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga

yang berjasa di bidang lingkungan hidup.

Page 32: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Pasal 56

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara

terpadu dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang bertanggungjawab di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 57

(1) Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian

pelaksanaan kebijakan daerah tentang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup, Bupati dapat :

a. melimpahkan wewenang tertentu dalam perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup kepada Satuan

Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di

bidang Lingkungan Hidup;

b. mengikutsertakan masyarakat untuk membantu

pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 58

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan

PPLH dan program pembangunan yang berwawasan

lingkungan hidup oleh pemerintah Kabupaten dibebankan

pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Gresik; dan/atau

b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 59

(1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan

penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas

ketentuan yang ditetapkan dalam :

a. izin lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati;

Page 33: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

b. izin pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten;

c. izin penyimpanan sementara limbah B3;

d. izin pembuangan air limbah; dan

e. peraturan Perundang-undangan di bidang PPLH.

(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bupati :

a. dapat mendelegasikan kepada Kepala Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan

hidup; dan

b. menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Daerah yang merupakan pejabat fungsional.

(3) Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan

terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 60

(1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b berwenang:

a. melakukan pemantauan;

b. meminta keterangan;

c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat

catatan yang diperlukan;

d. memasuki tempat tertentu;

e. memotret;

f. membuat rekaman audio visual;

g. mengambil sampel;

h. memeriksa peralatan;

i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;

dan/atau

j. menghentikan pelanggaran tertentu.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas

lingkungan hidup daerah dapat melakukan koordinasi

dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

(3) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang

menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas

lingkungan hidup Daerah.

Page 34: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Bagian Kedua

Sanksi Administrasi

Pasal 61

(1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada

penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam

pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap perizinan di

bidang lingkungan.

(2) Bentuk sanksi administratif terdiri atas:

a. teguran tertulis;

b. paksaan pemerintah;

c. pembekuan izin lingkungan; atau

d. pencabutan izin lingkungan.

(3) Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

berwenang, dapat melakukan upaya paksa terhadap

penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk

mencegah, mengakhiri, serta menanggulangi akibat yang

ditimbulkan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dalam

rangka penyelamatan, penanggulangan dan atau

pemulihan atas beban biaya penanggungjawab.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 62

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh

melalui pengadilan atau di luar Pengadilan.

(2) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan hanya dapat

ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar

pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh

salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Di Luar Pengadilan

Pasal 63

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar

pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan

mengenai :

a. bentuk dan besarnya ganti rugi;

Page 35: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau

perusakan;

c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan

terulangnya pencemaran dan/atau perusakan;

dan/atau

d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak

negatif terhadap lingkungan hidup.

(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku

apabila terdapat unsur tindak pidana terhadap lingkungan

hidup.

(3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar

pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter

untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan

hidup.

Pasal 64

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar

pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dapat

digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki

kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki

kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu

menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 65

Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat dapat

membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian

sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak

berpihak.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1

Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 66

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang

melakukan perbuatan melanggar hukum berupa

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang

menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan

hidup wajib membayar ganti rugi, biaya pemulihan

dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Page 36: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

(2) Setiap orang yang melakukan pemindah tanganan,

pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan

dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak

melepaskan tanggungjawab hukum dan/atau kewajiban

badan usaha tersebut.

(3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa

terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan

putusan pengadilan.

(4) Tata cara pengaduan, tata cara penelitian oleh tim tentang

bentuk, jenis, dan besarnya kerugian dan biaya

pemulihan serta tata cara penuntutan ganti rugi

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan.

Paragraf 2

Tanggungjawab Mutlak

Pasal 67

(1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha

dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting

terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan Bahan

Berbahaya dan Beracun (B3), menghasilkan dan/atau

mengelola limbah B3 bertanggung jawab secara multak

atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban

membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada

saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku;

(2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat

dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika yang

bersangkutan dapat membuktikan dan diperkuat dengan

hasil penyidikan dari lembaga yang berwenang, bahwa

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

disebabkan salah satu alasan dibawah ini :

a. adanya bencana alam atau peperangan;

b. adanya keadaan memaksa di luar kemampuan

manusia, atau;

c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan

terjadinya pencemaran/perusakan lingkungan hidup.

Page 37: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

(3) Dalam Hal terjadi pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup dikarenakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a dan huruf b Penanggung jawab

usaha dan/atau kegiatan wajib ikut menanggung biaya

pemulihan.

(4) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak

ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak

ketiga bertanggungjawab membayar ganti rugi.

Paragraf 3

Kedaluwarsa Untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 68

(1) Tenggang kedaluwarsa hak untuk mengajukan gugatan

ke Pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan, dan dihitung sejak saat korban

mengetahui adanya pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup.

(2) Ketentuan mengenai tenggang kedaluwarsa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang

diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang

menggunakan dan/atau mengelola Bahan Berbahaya dan

Beracun serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun.

Paragraf 4

Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 69

(1) Instansi Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab

di bidang lingkungan hidup berwenang dan/atau

instansi/dinas terkait dapat mengajukan gugatan ganti

rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau

kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan

kerugian lingkungan hidup.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan

hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Bupati.

Page 38: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Paragraf 5

Hak Gugat Masyarakat

Pasal 70

(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan

kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau

untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami

kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup.

(2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta

atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di

antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

(3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan

sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.

Paragraf 6

Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 71

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab dalam

pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan

hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan

pelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk

melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan

ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

(3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan

apabila memenuhi persyaratan :

a. lembaga berbadan hukum;

b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa

organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan

pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan

c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan

anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) Tahun.

Page 39: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Paragraf 7

Gugatan Administratif

Pasal 72

(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap

Keputusan Tata Usaha Negara apabila:

a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan

izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang

wajib Amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen

Amdal;

b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan

izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL,

tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL;

dan/atau

c. badan atau pejabat tata usaha negara yang

menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak

dilengkapi dengan izin lingkungan.

(2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata

usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata

Usaha Negara.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 73

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi

Pemerintah Kabupaten yang lingkup tugas dan

tanggungjawabnya di bidang pengelolaan lingkungan

hidup diberi wewenang khusus sebagai penyidik

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum

Acara Pidana yang berlaku.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), berwenang :

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau

keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang

lingkungan hidup;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan

hukum yang diduga melakukan tindak pidana di

bidang lingkungan hidup;

Page 40: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

c. mengambil sampel, foto, dan meminta keterangan dan

bahan bukti dari orang atau badan hukum

sehubungan dengan tindak pidana di bidang

lingkungan hidup;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan

dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di

bidang lingkungan hidup;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang

diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan,

dan dokumen lain serta melakukan penyitaan

terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang

dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di

bidang lingkungan hidup; dan

f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan

tugas penyidikan tindak pidana dibidang lingkungan

hidup.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan

kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi

Negara Republik Indonesia.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

(1) Setiap orang dan/atau badan hukum, yang dengan

sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

diancam dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap orang dan/atau badan hukum, yang karena

kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

diancam dengan sanksi sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

Page 41: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

(3) Setiap orang dan/atau badan hukum, yang dengan

sengaja melepaskan dan/atau membuang zat energi atau

komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di

atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam

air permukaan, melakukan impor, ekspor,

memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan

tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal

mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa

perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran

dan/atau perusakan lingkungan hidup atau

membahayakan kesehatan atau nyawa orang lain,

diancam dengan sanksi pidana sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), dan ayat (3) Pasal ini adalah Kejahatan.

Pasal 75

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74

dilakukan atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan,

yayasan atau organisasi lain, maka termasuk kejahatan

korporasi dibidang lingkungan hidup dan diancam dengan

sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku.

Pasal 76

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana, Undang Undang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunan Hidup dan

Peraturan Daerah ini, terhadap pelaku tindak pidana

lingkungan hidup dikenakan pidana tambahan atau tindakan

tata tertib berupa :

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak

pidana; dan/atau

b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan;

dan/atau

c. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau

Page 42: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;

dan/atau

e. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau

f. menempatkan perusahaan dibawah pengampunan paling

lama 3 (tiga) Tahun.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal

BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK, PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 026-6/2015

Diundangkan di Gresik

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GRESIK,

Ttd

Ir. MOCH. NADJIB, MM

Pembina Utama Madya NIP. 19551017 198303 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NOMOR 026-6/2015

Page 43: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Sesuai dengan amanat dan semangat Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 33 ayat 3 tentang bumi air dan kekayaan alam yang terkandung

didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi

kemakmuran rakyat dan mengingat Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup, maka sudah selayaknya bumi air dan segala potensi yang ada di

dalamnya tetap kita jaga dan kita lestarikan agar manjadi sumber yang

dapat menunjang kesejahteraan dan kelangsungan hidup secara

berkelanjutan.

Lingkungan hidup sebagai sumber utama penghasil dan penopang

kebutuhan dan kehidupan setiap makhluk merupakan hal penting yang

patut diperhatikan keberadaan, kemanfaatan dan keberlangsungannya

karena sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan makhluk

hidup lainnya. Maka, Sumber Daya Alam sebagai obyek kegiatan

pembangunan perlu dikelola dengan berwawasan lingkungan agar tidak

tercemar dan rusak dalam rangka mencapai kemakmuran, meningkatkan

kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Seiring dengan berjalannya waktu, aktivitas kehidupan manusia

semakin kompleks di berbagai bidang. Akibatnya, timbul berbagai dampak

baik positif maupun negatif. Di sisi lain, bila kita tinjau kondisi georgrafis

dan topografis Kabupaten Gresik yang memiliki lahan pertanian dan

perkebunan, serta perairan pantai untuk perikanan sebagai penopang

kehidupan ekonomi pariwisata dan sosial masyarakat, maka dengan

sendirinya memerlukan penanganan dan pengawasan dari berbagai pihak,

bukan hanya Pemerintah Kabupatentetapi juga melibatkan seluruh

masyarakat.

Terjadinya tumpang tindih antara kepentingan para pengusaha

(investor), masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Gresik terhadap sumber

daya alam yang ada menimbulkan dapat menimbulkan konflik

Page 44: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

kepentingan yang dapat menimbulkan permasalahan sosial. Tekanan

terhadap lingkungan berpotensi menimbulkan resiko pencemaran dan

perusakan lingkungan hidup apabila tidak dikelola dan dikendalikan

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Oleh karena itu, melalui Peraturan Daerah ini dilakukan berbagai

upaya pengelolaan lingkungan hidup yang mengarah pada pola penataan,

pengendalian, pencegahan dan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten

Gresik dengan memperhatikan kondisi dan kearifan lokal serta partisipasi

penuh warga masyarakat. Dalam implementasinya perlu diatur daya

dukung dan pelestarian lingkungan hidup dalam rangka menjamin

keberlanjutan proses pembangunan.

Peraturan Daerah ini mengatur beberapa hal pokok yang diharapkan

dapat menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup, antara lain:

- perencanaan;

- pemanfaatan;

- pengendalian;

- pemeliharaan ;

- hak dan kewajiban setiap orang dan badan usaha terhadap lingkungan

hidup;

- tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten Gresik;

- penataan, pencegahan, pelestarian, dan perlindungan lingkungan hidup;

- pengawasan dan pengendalian;

- pemulihan lingkungan hidup;

- penyelesaian sengketa lingkungan hidup; dan

- sanksi perdata, administratif, dan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “Asas tanggungjawab” adalah Daerah menjamin

bahwa pemanfatan sumber daya alam akan memberikan manfaat

yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu taraf hidup

rakyat, bagi generasi masa kini maupun generasi masa depan.

Yang dimaksud dengan “Asas berkelanjutan” mengandung makna setiap

orang memikul kewajibannya dan tanggungjawab terhadap

generasi mendatang, dan terhadap sesamanya dalam satu

Page 45: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

generasi. Untuk terlaksananya kewajiban dan tanggungjawab

tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan.

Yang dimaksud dengan “Asas manfaat” adalah bahwa segala usaha

dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan

dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia

selaras dengan lingkungannya.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan

secara proporsional bagi setiap warga, lintas generasi, maupun

lintas gender.

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota

masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses

pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun

tidak langsung.

Yang dimaksud dengan “Asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus

memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata

kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Page 46: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain

pengendalian: a. pencemaran air, udara, dan laut; dan

Page 47: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan

iklim. Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah ruang yang

merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek

administrasi dan/atau aspek fungsional. Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas. Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Pelibatan masyarakat dilakukan melalui dialog, diskusi, dan

konsultasi publik.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran batas atau

kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau

harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang

keberadaannya di dalam air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah” adalah ukuran

batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke

media air .

Page 48: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Huruf c

Yang dimaksud dengan “baku mutu air laut” adalah ukuran batas

atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada

atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang

keberadaannya di dalam air laut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” adalah ukuran

batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang

seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang

keberadaannya dalam udara ambien.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah ukuran batas

atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media

udara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” adalah ukuran

batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang

meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produksi biomassa” adalah bentuk

pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan tanah untuk

produksi biomassa” adalah ukuran batas perubahan sifat dasar

tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi

biomassa.

Page 49: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa

mencakup lahan pertanian atau lahan budi daya dan hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan terumbu karang”

adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati terumbu

karang yang dapat ditenggang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kerusakan lingkungan hidup yang

berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah

pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa

kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang

berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang

diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Page 50: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Jasad renik dalam huruf ini termasuk produk rekayasa genetik.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain lembaga penyusun

amdal atau konsultan.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Page 51: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Pengumuman dalam Pasal ini merupakan pelaksanaan atas

keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran

serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan

dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam

proses pengambilan keputusan izin.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan izin usaha dan/atau kegiatan dalam ayat ini

termasuk izin yang disebut dengan nama lain seperti izin operasi dan

izin konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perubahan yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain, karena

kepemilikan beralih, perubahan teknologi, penambahan atau

pengurangan kapasitas produksi, dan/atau lokasi usaha dan/atau

kegiatan yang berpindah tempat.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instrumen ekonomi dalam perencanaan

pembangunan” adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup

ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan

kegiatan ekonomi.

Page 52: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendanaan lingkungan” adalah suatu

sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang

digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai

sumber, misalnya pungutan, hibah, dan lainnya.

Huruf c

Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik

secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang

ataupun Pemerintah Daerah agar melakukan kegiatan yang

berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas

fungsi lingkungan hidup.

Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara

moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun

Pemerintah Daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak

negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi

lingkungan hidup.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “neraca sumber daya alam” adalah

gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan

perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai

moneter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “produk domestik bruto” adalah nilai

semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada

periode tertentu.

Yang dimaksud dengan “produk domestik regional bruto” adalah

nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah

pada periode tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mekanisme kompensasi/imbal jasa

lingkungan hidup antardaerah” adalah cara kompensasi/imbal

yang dilakukan oleh orang, masyarakat, dan/atau pemerintah

daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia

jasa lingkungan hidup.

Page 53: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Huruf d

Yang dimaksud dengan “internalisasi biaya lingkungan hidup”

adalah memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya

suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana jaminan pemulihan lingkungan

hidup” adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau

kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak

karena kegiatannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana penanggulangan” adalah dana yang

digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha

dan/atau kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dana amanah/bantuan” adalah dana

yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan

konservasi lingkungan hidup.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengadaan barang dan jasa ramah

lingkungan hidup” adalah pengadaaan yang memprioritaskan

barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pajak lingkungan hidup” adalah

pungutan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap setiap

orang yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pajak

pengambilan air bawah tanah, pajak bahan bakar minyak, dan

pajak sarang burung walet.

Yang dimaksud dengan “retribusi lingkungan hidup” adalah

pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap setiap

orang yang memanfaatkan sarana yang disiapkan pemerintah

daerah seperti retribusi pengolahan air limbah.

Page 54: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Yang dimaksud dengan “subsidi lingkungan hidup” adalah

kemudahan atau pengurangan beban yang diberikan kepada

setiap orang yang kegiatannya berdampak memperbaiki fungsi

lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem lembaga keuangan ramah

lingkungan hidup” adalah sistem lembaga keuangan yang

menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem

lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.

Yang dimaksud dengan “pasar modal ramah lingkungan hidup”

adalah pasar modal yang menerapkan persyaratan perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup bagi perusahaan yang masuk

pasar modal atau perusahaan terbuka, seperti penerapan

persyaratan audit lingkungan hidup bagi perusahaan yang akan

menjual saham di pasar modal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perdagangan izin pembuangan limbah

dan/atau emisi” adalah jual beli kuota limbah dan/atau emisi

yang diizinkan untuk dibuang ke media lingkungan hidup

antarpenanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pembayaran jasa lingkungan hidup”

adalah pembayaran/imbal yang diberikan oleh pemanfaat jasa

lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asuransi lingkungan hidup” adalah

asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “sistem label ramah lingkungan hidup”

adalah pemberian tanda atau label kepada produk-produk yang

ramah lingkungan hidup.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Page 55: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “analisis risiko lingkungan” adalah prosedur

yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan

peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (clean up)

limbah B3.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam ketentuan ini “pengkajian risiko” meliputi seluruh proses

mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi

atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak

yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan

manusia maupun lingkungan hidup.

Huruf b

Dalam ketentuan ini “pengelolaan risiko” meliputi evaluasi risiko

atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi

pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan,

dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi risiko” adalah proses

interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara

individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Page 56: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”remediasi” adalah upaya pemulihan

pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu

lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ”rehabilitasi” adalah upaya pemulihan

untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan

hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan

perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan ”restorasi” adalah upaya pemulihan untuk

menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi

kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan lingkungan hidup” adalah

upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan

hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan

lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Huruf a

Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain, konservasi

sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut,

energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst.

Huruf b

Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang

dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai

dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam,

Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah

kabupaten/kota dan perseorangan dapat membangun:

Page 57: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;

b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan

pulau/kepulauan; dan/atau

c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan,

khususnya tanaman langka.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”pengawetan sumber daya alam” adalah

upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam

beserta ekosistemnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ”mitigasi perubahan iklim” adalah

serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan

tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya

penanggulangan dampak perubahan iklim.

Yang dimaksud dengan ”adaptasi perubahan iklim” adalah upaya

yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam

menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk

keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi

kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang

ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan

konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Page 58: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Pasal 48

Huruf a

Lingkungan yang baik dan sehat mencakup keberadaan tanah, air

dan udara yang sehat dan member daya dukung yang kondusif bagi

keberlangsungan kehidupan masyarakat di dalamnya.

Huruf b

Hak informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis

dari hak berperan yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak

atas informasi lingkungan hidup akan meningkaykan nilai dan

efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup,

disamping akanmembuka peluang bagi masyarakat untuk

mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan

sehat.

Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal ini

dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan

dengan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang

terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis

mengenai dampak lingkungan hidup, laporan dan evaluasi hasil

pemantauan lingkungan hidup, bak pemantauan penataan maupun

pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup, dan rencana tata

ruang.

Huruf c

Peran sebagaimana dimaksud pada Pasal ini meliputi peran dalam

proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan

keberatan, maupun dengan pendapat atau dengan cara lain yang

ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan terhadap

pengelolaan lingkungan hidup.

Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian analisis

mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijaksanaan

lingkungan hidup.

Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan

keterbukaan dimungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan

memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan

keputusan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Page 59: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Pasal 51

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

B3 yang dilarang dalam ketentuan ini, antara lain, DDT, PCBs, dan

dieldrin.

Huruf c

Larangan dalam ketentuan ini dikecualikan bagi yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dilarang dalam huruf ini termasuk impor.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Kebijakan penataan ruang harus selalu seiring dan selaras dengan

pengelolaan lingkungan hidup dan juga memperhatikan nlai-nilai

agama, nilai adat dan nilai sosial yang dipercaya dan dianut oleh

masyarakat yang hidup diatasnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Page 60: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1) Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada

dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar

membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar

dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh

hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya

perintah untuk:

a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga

limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang

ditentukan;

b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau

c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Page 61: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari

keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk

melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi

lingkungan hidup.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau strict

liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak

penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat

ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan

melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang

dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan

hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika

menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan

keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang

bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan hidup” adalah

kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.

Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan

penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta

Page 62: BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR · 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan

terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan

hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NOMOR

026-6/2015


Related Documents