Buletin Migas

>> No. 32, November 2007

1

Editorial


i usia lima tahun ini, BPMIGAS memulai tekad baru untuk lebih transparan, bersih, akuntabel dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Niat mulia untuk memberantas korupsi ini ditandai dengan menandatangani Pakta Integritas Tiga Pilar Kemitraan yang disaksikan oleh perwakilan dari KPK, BPK, BPKP DPR, Kementerian Aparatur , negara dan Departemen ESDM. Kesadaran untuk memberantas korupsi bukan perkara mudah, seperti dalam pengucapannya. Karena bersih dari praktek korupsi itu sendiri dalam kenyataannya berkaitan dengan pihak lain. Jadi tanpa dukungan berbagai pihak, terutama mitra kerja yang bersih, sangat mustahil hal ini bisa terwujud. Keseriusan dalam memberantas korupsi ini memang telah menjadi cita-cita bersama lembaga pemerintah. Ini ditandai dengan mulai dilakukannya beberapa pembenahan seperti mereformasi sistem laporan keuangan negara sehinggaRedaksi menerima masukan artikel yang dikirim melalui e-mail : [email protected] atau fax. 021 - 5290 1315

D

optimalisasi penerimaan negara semakin baik dan terhindar dari praktek-praktek korupsi. Pembenahan sistem laporan keuangan ini juga terjadi di sektor

minyak dan gas pasca UU No 22/ 2001 tentang Migas yang menjadi dasar terbentuknya BPMIGAS. Mengingat laporan keuangan sekarang ini merupakan warisan lama dari Pertamina (dulunya Badan Pengawasan Pengusahaan Kontraktor Asing/ BPPKA kemudian berubah Manajemen Production Sharing/MPS, sebelum menjadi BPMIGAS),para auditor keuangan pemerintah seperti BPK maupun BPKP merekomendasikan agar sistem laporan keuangan pemerintah harus lebih berdasarkan kinerja, termasuk sistem pelaporan

keuangan yang diterapkan BPMIGAS. Namun demikian, proses reformasi sistem keuangan ini butuh waktu dan kehati-hatian untuk penerapannya. Karena bagaimanapun keinginan ini juga harus disosialisasi-kan ke berbagai pihak, termasuk kelengkapan administrasi. Terlepas dari itu semua, dengan dideklarasikannya Pakta Integritas menandakan kesungguhan BPMIGAS untuk lebih transparan. Hal ini merupakan tonggak sejarah bagi BPMIGAS dalam meletakkan implementasinya dan patut diapresiasi sebagai bentuk keseriusan dalam upaya perbaikan diri, sehingga tercapai pemahaman yang solid diantara aparatur negara, pemerintahan dan DPR. Pasalnya, apa pun yang dikerjakan merupakan buah dari aturan yang dibuat pemerintah juga. Termasuk dalam memberantas korupsi, setiap pihak terkait harus sama-sama bersih demi mewujudkannya. Dengan begitu, godaan yang mungkin muncul dapat diatasi, sehingga BPMIGAS dan stakeholder bisa jalan seirama. ***

2

Laporan Utama


ola keinginan melakukan praktek bisnis yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional terus bergulir. Setelah sejumlah perusahaan dan Lembaga Negara, kini giliran BPMIGAS ikut menandatangani Pakta Integritas. Pakta Integritas yang diusung oleh Tiga Pilar Kemitraan merupakan pernyataan tertulis sebagai komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan perusahaan yang baik dan benar. Penandatanganan yang dilakukan di Jakarta pada Selasa (27/11) dilakukan oleh para petinggi BPMIGAS dan melibatkan seluruh pekerja BPMIGAS. Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Gunawan Hadisusilo, Deputi Bidang Pencegahan Komisi

B

Pemberantasan Korupasi (KPK) Waluyo, Sekretaris Jenderal Departemen ESDM Waryono Karno dan para pimpinan KKKS ikut menyaksikan penandatanganan kesepakatan tersebut. Agar kesepakatan moral ini bisa berjalan dengan baik, nantinya lembaga penandatanganan kesepakatanan ini akan memiliki mekanisme pengawasan untuk mengawasi pelaksanaan pakta integritas tersebut. Pengawas biasanya berasal dari kelompok masyarakat madani. Usai acara penandatanganan, Kepala BPMIGAS Kardaya Warnika menjelaskan bahwa pihaknya berani menandatangani Pakta Integritas karena ada keinginan kuat untuk menciptakan pengelolaan BPMIGAS yang lebih baik. Karenanya dia berharap, setelah BPMIGAS menandatangani Pakta

Integritas, seluruh stakeholder terkait ikut mendukung penuh niatannya mencegah timbulnya segala jenis tindak pidana korupsi, sehingga program tersebut bisa direalisasi dengan baik. Kardaya juga menjelaskan bahwa langkahnya tersebut terinspirasi oleh PT Pertamina (Persero) yang telah menandatangani Pakta Integritas awal Oktober 2007 lalu. Sejak itu, BPMIGAS pun segera mengajukan diri untuk menandatanganinya dengan melakukan berbagai persiapan. Jadi, tegasnya, penandatanganan Pakta Integritas ini bukanlah instruksi resmi, namun didorong kebutuhan untuk menjadi lebih baik dan bisa bekerja sesuai apa yang menjadi prinsip dan disepakati bersama. Selain itu, kita juga ingin agar praktek transparan, akuntable, bersih, dan profesional di

3

Laporan Utamalingkungan kerja BPMIGAS bisa direalisasi dengan baik, kata Kardaya. Secara fisik Pakta Integritas memang hanya selembar dokumen yang ditandatangani para pimpinan BPMIGAS. Namun konsekwensi penandatanganan ini cukup berarti, karena untuk menjabarkan isi Pakta Integritas, pihak penandatanganan berkewajiban membuat modul pelaksanaan. Pada kasus BPMIGAS, penyusunan modul ini harus diselesaikan dalam waktu tiga bulan. Penyusunan Modul Pakta Integritas tersebut termasuk pembentukan Whistleblowing System (M-18) di lingkungan BPMIGAS, karena sistem ini telah terbukti sebagai alat yang ampuh dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya fraud dalam perusahaan. Selain itu, sistem ini juga merupakan salah satu implementasi nyata Good Corporate Governance di tingkat operasional. Dalam periode yang sama, BPMIGAS juga harus sudah menunjuk tim pemantau independen untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pakta integritas BPMIGAS tersebut. Langkah yang diambil BPMIGAS mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN). Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Deputi Bidang Pengawasan MenPAN, Gunawan Hadisusilo, Menteri Negara PAN Taufiq Effendi mengatakan bahwa penerapan Pakta Integritas merupakan gerakan pencegahan korupsi, mulai dari instansi masing-masing dengan mengimplementasikan konsep pulau integritas. Dalam perjalanannya, Pakta Integritas tidak hanya diterapkan pada proses pengadaan barang dan jasa, tapi ke bidang-bidang penyelenggaraan pemerintahan. Hingga saat ini, jelas Menteri, terdapat 34 instansi pemerintah dan 15 perusahaan di Indonesia yang telah menandatangani Pakta Integritas. Diharapkan, jumlah ini akan terus bertambah sehingga tekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN akan segera terwujud. Karena itu, Menteri PAN berharap agar pimpinan BPMIGAS berhasil menerapkan Pakta Integritas, sehingga akan bermunculan pulau-pulau integritas di seluruh pelosok nusantara. Apabila jumlah organisasi yang menerapkan Pakta Integritas semakin banyak, Indonesia akan menjelma menjadi benua integritas menuju Indonesia yang bersih dan bebas KKN, papar Taufiq Effendi. Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Waluyo mengatakan, deklarasi pakta integritas yang dilakukan BPMIGAS perlu ditindaklanjuti dengan aksi nyata. Pasalnya, keinginan untuk melayani publik dengan transparan dan menjadikan lembaga publik yang bebas dari korupsi tidak cukup hanya dengan deklarasi. Namun, menurut Waluyo, mekanisme evaluasi dari pakta yang sudah ditandatangani tersebut belum tersedia. Akibatnya, sulit untuk menentukan tingkat keberhasilan institusi maupun individu yang telah menandatangani pakta integritas dalam melawan korupsi. Niat untuk menandatangani pakta integritas memang perlu,


tetapi yang lebih penting tindak lanjut dan langkah konkret pasca penandatanganan pakta itu. Jangan hanya sekadar ritual belaka, kata Waluyo. Waluyo juga menambahkan bahwa untuk menciptakan lembaga publik yang bebas dari korupsi tidak bisa dilakukan secara drastis. Pada tahap awal, biasanya dilakukan dengan membangun sistem layanan publik yang terbuka dan transparan. Terkait dengan pakta integritas ini, Kepala Unit Pengawasan Internal (UPI) BPMIGAS Taslim Z. Yunus mengungkapkan, yang paling dibutuhkan adalah transparansi data. Namun harus jelas dulu definisi data yang rahasia dan tidak. Sebagai contoh, data produksi KKKS. Harus ada kejelasan terlebih dahulu apakah itu termasuk data yang bisa dibuka karena menyangkut data per blok bukan per sumur, katanya. Diakui Taslim, mengingat sumber daya manusia (SDM) UPI yg terbatas, BPMIGAS tidak mungkin untuk mengaudit seluruh aktivitas internal (BPMIGAS sendiri) dan eksternal (KKKS). Tapi itu bisa disiasati dengan metode sampling dan audit SDM yang dilakukan 3 tahun sekali. Namun, agar mekanisme ini berjalan efisien dan efektif, maka pembenahan harus dimulai dari dasar, yaitu sumber daya menusianya. Ini pilar paling mendasar. Mulai dari kompetensi maupun integritasnya, demikian Taslim. ***

4

Laporan Utama


Saya, Kardaya Warnika, Kepala BPMIGAS Dalam rangka berpartisipasi memperbaiki masa depan kehidupan bangsa dengan ini menyatakan sebagai berikut : 1. Menggunakan kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi BPMIGAS dalam percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia sesuai Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004. 2. Berperan secara pro-aktif dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan BPMIGAS, ser ta tidak melibatkan diri dalam perbuatan

yang melawan hukum. 3. Melaksanakan Pakta Integritas secara konsisten dan bertanggung jawab berdasarkan Modul Pakta Integritas yang segera dirumuskan, termasuk pembentukan Whistleblowing System (M-18) di lingkungan BPMIGAS. 4. Mengajak seluruh pejabat dan karyawan di lingkungan BPMIGAS untuk melaksanakan Modul Pakta Integritas secara konsekuen dan bertanggung jawab. 5. Bersama unsur masyarakat membentuk Forum Pemantau Independen Pakta Integritas atau Komite

Integritas untuk membantu keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan BPMIGAS. 6. Mengajak mitra usaha/mitra kerja untuk menandatangani dan melaksanakan Pakta Integritas dalam rangka membangun pulau-pulau Integritas di Indonesia. 7. Merahasiakan dan melindungi saksi yang menyampaikan informasi tentang penyimpangan pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan BPMIGAS. 8. Pelanggaran atas Pakta Integritas ini membawa konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ***

5

Laporan Utama


Warisan Lama Pertaminaidak selamanya warisan menjadi harta yang menggiurkan. Bertahun-tahun laporan keuangan yang diajukan Pertamina (dulunya melalui Badan Pengawasan Pengusahaan Kontraktor Asing/BPPKA dan Manajemen Production Sharing/MPS, sebelum menjadi BPMIGAS) ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), selalu berjalan lancar. Namun disaat BPMIGAS menggantikan peranan Pertamina, harus tersandung persoalan sistem laporan keuangan. Padahal sejak BPMIGAS berdiri tahun 2002 hingga kini, sistem laporan keuangannya sama dengan pendahulunya (BPPKA dan MPS-red). Tetapi baru sekarang (Laporan Keuangan tahun 2006) mendapat penilaian advers dari BPK, artinya laporan keuangan BPMIGAS tidak menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Penilaian BPK ini memang berbeda dengan penilaian BPKP yang menilai sistem pelaporan keuangan BPMIGAS tidak bermasalah. Kenapa kedua auditor lembaga keuangan pemerintah itu bisa berbeda pandangan? Ada apa dibalik itu semua? Bila merunut pada terminologi akuntansi, selama ini dikenal empat macam opini yang diberikan auditor, yaitu wajar tanpa pengecualian (qualified opinion), wajar dengan pengecualian (unqualified opinion), tidak memberikan pendapat (disclaimer), dan salah (advers). Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan BPMIGAS tahun 2006 tersebut lebih disebabkan banyaknya kesalahan baik secara formal maupun materiil dalam menyajikan laporan keuangannya. Kesalahan itu diantaranya laporan keuangan tidak diteken pimpinan lembaga sehingga BPK menilai tidak ada unsur

Laporan Keuangan BPMIGAS

T

6

Laporan Utamaketerbukaan dan rencana kerja dalam laporan tersebut. Menyikapi penilaian BPK tersebut, Kepala BPMIGAS Kardaya Warnika menyatakan timnya saat ini telah mengkaji kembali sistem laporan keuangannya. Bila diinginkan sesuai dengan standar akuntansi yang diterapkan BPK dan Depkeu, pihaknya siap memperbaiki. Kami bersama UI tengah mengkaji, apakah akan memakai sistem PSAK (pedoman standar akuntansi keuangan) atau apa. Kalau hasil kajian menyatakan harus mengacu (ke PSAK) ya kita akan gunakan, katanya. Selama ini, kata Kardaya, BPMIGAS mengikuti sistem pelaporan keuangan PT Pertamina (Persero) yang dulunya berperan sebagai pengawas KKKS layaknya BPMIGAS saat ini. Namun akibat BPMIGAS tidak mempunyai neraca awal, sehingga menyulitkan pembuatan sistem laporan keuangan. Seperti diketahui, hingga kini neraca awal BPMIGAS belum juga dikeluarkan oleh Departemen Keuangan, sehingga banyak kesulitan dalam menyelaraskan standar laporan keuangannya. Namun dengan itikad baik diharapkan laporan keuangan tahun 2007 nanti akan sesuai dengan ketentuan auditor (BPK). Saat ini, BPMIGAS bersama Departemen Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Departemen Keuangan terus melakukan kajian agar komponen cost recovery diperjelas sehingga tidak menimbulkan persepsi adanya potensi kerugian negara. Sementara itu, Deputi Finansial, Keuangan, dan Pemasaran BPMIGAS Eddy Purwanto mengatakan, sejak berdiri BPMIGAS memiliki dua sistem pelaporan keuangan, yakni laporan internal badan dan laporan hasil hulu migas yang dilakukan secara terpisah. Model tersebut sudah dilakukan sejak jaman Pertamina, tukasnya. Namun BPK menyarankan agar menyatukan kedua sistem pelaporan tersebut. Tetapi menurut Eddy, hal itu sulit dilakukan sekarang, karena pihaknya harus mencari payung hukum sistem pelaporan keuangan yang akan digunakan. Jadi kemungkinan baru bisa diterapkan tahun depan, katanya.


Tantangannya, bagaimana menyatukan laporan keuangan BPMIGAS sebagai badan hukum milik negara (BHMN) yang bersifat nonprofit dengan pengendalian KKKS yang merupakan entitas bisnis>> TASLIM Z YUNUS > No. 32, November 2007

International Investment Summit Responding to The Energy Challenges yang disponsori BIEM, tanggal 6-7 November 2007 di Jakarta Convetion Centre

8

Seremonial


Acara Family Gathering keluarga besar BPMIGAS di Semanggi Expo, Jakarta 11 November 2007.

9

Profil


SEJALAN dengan cita-cita untuk menerapkan prinsip good corporate governance, BPMIGAS pada Selasa (27/11) lalu menandatangani Pakta Integritas yang merupakan komitmen pemberantasan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam industri hulu migas. Komitmen ini dinilai sangat penting karena diharapkan mampu mendorong kinerja institusi agar menjadi lebih baik. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai Pakta Integritas ini, berikut wawancara Tim BULETIN dengan Kepala BPMIGAS Kardaya Warnika.

A

pa yang melatarbelakangi penandatanganan Pakta Integritas yang dilakukan BPMIGAS ini? Sebetulnya tidak ada instruksi resmi kepada BPMIGAS sebagai satu institusi untuk melakukan ini.Tindakan ini semata-mata didorong oleh suatu kebutuhan bahwa kita harus lebih baik ke depan, harus bisa bekerja sesuai dengan apa apa yang menjadi prinsip yang kita sepakati bersama yaitu bahwa kita harus transparan, akuntabel, bersih dan tidak kalah pentingnya harus proporsional. Jadi ini semua dilakukan pimpinan BPMIGAS semata-mata sebagai suatu niatan, agar BPMIGAS lebih baik.Kami mengambil inisiatif, karena kalau bukan kami,siapa yang akan memulai. Kami telah memulai dengan harapan akan diikuti oleh pihak lain. Apa prinsip dasar penerapan Pakta Integritas ini? Prinsipnya adalah bahwa setiap pelaksanaan pekerjaan BPMIGAS yaitu pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu migas dilakukan berdasarkan prinsip good corporate governance (GCG), yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional.Penerapan Pakta Integritas ini dibuat secara bertahap mengacu pada modul yang akan kami susun yang juga akan mempertimbangkan prinsip GCG. Apakah ini hanya berlaku untuk kalangan internal BPMIGAS saja? Tentunya kami perlu partner untuk melakukan, paling tidak yang sependapat dan sejiwa dengan kita. Ibaratnya, kalau kami bertepuk tangan, tidak bisa hanya dengan satu tangan saja. Upaya untuk menuju sesuatu yang lebih baik ini, tidak bisa kami lakukan sendirian. Kami mengharapkan bahwa apa yang kami lakukan hari ini dan apa yang kami cita-citakan, maka institusi

10

ProfilKepala BPMIGAS Kardaya Warnika


Berantas Korupsi, Kami Perlu Partner Seiramamaupun pihak lain yang merupakan bagian dari BPMIGAS akan mengikuti, sehingga kita bisa seirama. Apa yang paling berat dalam melaksanakan program ini? Yang paling berat tentunya godaan. Hari ini mungkin kita masih tahan, besok juga tahan, tapi suatu saat mungkin tidak. Jadi kami mohon stakeholder BPMIGAS juga mendukung dan ikut melakukan semua ini sehingga kita bisa seirama. Mengapa baru dilakukan sekarang? Sebetulnya, BPMIGAS secara bertahap telah melakukan hal-hal yang hampir sejalan dengan Pakta Integritas ini, antara lain kita sudah menyusun kerangka program penerapan good corporate governance pada akhir 2004, lalu 2005 diikuti dengan benchmarking dari GCG ini.Tahun 2006 kita melakukan penyusunan pedoman GCG. Sementara sosialisasi dilakukan tahun ini dan akan dilanjutkan pada 2008. Lalu, penandatanganan kesepakatan penerapan GCG antara pekerja dan pimpinan rencananya 2009, tapi kami melihat bahwa kalau kita lebih cepat, kenapa harus menjadi lambat.Karena itu kami menandatangani Pakta Integritas dan akan dilanjutkan pada level lebih bawah. Siapa yang akan mengawasi pelaksanaan Pakta Integritas ini? Dalam hal ini ada tim pemantau independen atau Komite. BPMIGAS akan menunjuk 3 (tiga) orang untuk menjadi anggota Komite Integritas yang mempunyai tugas utama untuk membantu keberhasilan Pakta Integritas ini. Penunjukan tiga anggota tersebut rencananya paling lambat tiga bulan

setelah pendeklarasian Pakta. Jadi pada Februari 2008 akhir komite ini harus sudah ada. Komite akan bekerja melakukan klarifikasi, konfirmasi dan memberi masukan serta saran kepada BPMIGAS Apakah Komite ini juga melaksanakan fungsi audit? Tidak. Komite ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit, pemeriksaan, penyidikan maupun penyelidikan.Komite ini hanya bertugas membantu pelaksanaan Pakta Integritas yang kami lakukan. Apa Komite ini boleh menerima masukan dari pihak lain? Tentu bisa, namun dengan syarat tidak ada surat kaleng atau surat yang tidak ada atau disamarkan nama dan identitas pengirim. Identitas pengirim tentunya akan kami lindungi dan rahasiakan.Tapi kalau tidak ada, maka kami tidak bisa merespon laporan ini. Tentunya kami akan membuat suatu unit khusus atau kelompok yang akan memonitor ini. Dengan demikian

diharapkan bisa membantu kita untuk mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita tekadkan yaitu Pakta Integritas. Siapa saja yang menandatangani Pakta Integritas ini? Penandatanganan kali ini akan dimulai dari pimpinan, lalu dilanjutkan dengan pimpinan yang lebih rendah. Prinsipnya, akan dilakukan penandatanganan pada level lebih bawah mulai kepala divisi, dinas dan subdinas. Mudah-mudahan hal yang baik ini bisa tercapai dan didukung oleh semua pihak. Apakah BPMIGAS bekerja sama juga dengan pihak lain untuk menerapkan kebijakan ini? Kami bekerja sama dengan Tiga Pilar Kemitraan.Tapi tentunya ini akan disesuaikan dengan tugas dan fungsi BPMIGAS sebagai badan hukum milik negara yang diamanatkan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.***

11

Seputar KKKS PetroChina:


US$ 372 Juta untuk Blok Jabungetrochina Internasional Jabung menyiapkan dana US$ 372 juta (sekitar Rp 3,3 triliun) untuk pengembangan Blok Jabung, Jambi, selama tahun 2007. Jumlah tersebut naik dari US$ 265 juta pada tahun 2006. Dari rencana investasi tersebut, US$ 128 juta digunakan sebagai capital investment, dan sisanya US$ 244 juta sebagai non capital investment. Menurut Manager Strategi dan Bisnis Petrochina Internarional Companies di Indonesia Yin Xiaohua, investasi tersebut digunakan untuk mempertahankan produksi Blok Jabung, terutama untuk pengeboran sumur baru dan pengembangan serta penambahan fasilitas produksi. Tahun 2006, blok Jabung telah memproduksi 51,200 barrel oil equivalent per day (boepd). Jumlah itu terdiri dari produksi gas sebesar 101 juta mmscfd, minyak 12.803 barel per hari (bph), kondesat 9.344 bph, dan LPG 12.918 bph ekuivalen. Selain diekspor ke Singapura melalui pipa, sejak pertengahan 2006, sebagian gas dipasok ke PLTG Tanjung Jabung Power. Bagi PetroChina, Provinsi Jambi merupakan salah satu wilayah operasional yang paling potensial. Di Sumatera bagian Tengah ini, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) BPMIGAS itu mengoperasikan dua blok, salah satunya adalah Blok Jabung. Wilayah kerja migas ini mencangkup areal seluas 1.643 km2 dan terletak di dua Kabupaten, yakni di

P

Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Bentang areal ini mencapai panjang hampir 100 km dari utara ke selatan. Di sini, PetroChina secara aktif melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di tujuh (7) lapangan minyak dan gas bumi. Untuk mengolah hasil migas dari Jabung, PetroChina telah membangun fasilitas Pengolahan Gas Betara (Betara Gas Plant). Fasilitas ini untuk per tama kalinya memproduksi sekaligus mengirim

gas alam melalui pipa ke Singapura pada 18 Agustus 2005. Hingga 31 Agustus 2007, fasilitas pengolahan LPG di Jabung itu telah memproses gas mentah sebanyak 98.367,5 MMSCF. Sementara BGP telah berhasil menjual gas 34.633 MMSCF, serta menghasilkan LNG sebanyak 14,4 juta barel. Sementara di NGF, telah diproduksi sebanyak 461 ribu metrik ton gas propane dan 332 ribu metrik ton gas butane, serta 6,3 juta barel kondensat.***

12

Seputar KKKSess Indonesia akan membelanjakan US$ 700 juta untuk pengembangan tahap kedua Lapangan Ujung Pangkah di Jawa Timur. Fase kedua tersebut diharapkan akan memproduksi minyak sebesar 25.000 barel per hari (bph) dan LPG sebesar 6.000 bph mulai tahun 2009. Kita akan membelanjakan US$ 700 juta dari April 2007 hingga Maret 2009 untuk mengembangkan Ujung Pangkah. Fase kedua tersebut meliputi fasilitas onshore oil treatment facility dan fasilitas LPG, ujar Manager Perencanaan Hess Indonesia Anggoro Kasyanto. Untuk pengembangan tahap pertama Ujung Pangkah, Hess telah membelanjakan US$ 230 juta. Blok Pangkah saat ini memproduksi gas sebesar 100 juta kaki kubik per hari (mmscfd) dan kondensat sebanyak 1.800 bph. Selain bertindak sebagai operator, Hess memiliki participating interest di blok migas yang berada di lepas pantai timur laut Jawa Timur ini sebesar 75 persen dan sisanya 25 persen dimiliki Kufpec.


H

US$ 700 juta untuk Ujung Pangkah Tahap II

Lapangan Ujung Pangkah mulai memproduksi gas pada akhir April 2007. Produksi awal ini maju dua tahun dari rencana semula, yakni tahun 2009. Pada produksi pertamanya, Pangkah mengalirkan gas dengan volume sekitar 20 - 25 mmscfd. Produksi gas dari empat sumur di Lapangan Ujung Pangkah tersebut meningkat secara gradual hingga

mencapai 100 mmscfd. Produksi gas bisa ditingkatkan hingga 130 mmscfd. Karena itu, Hess akan memastikan potensi gas tersebut dengan membor satu sumur lagi. Gas dari Lapangan Ujung Pangkah dialirkan melalui pipa sepanjang 39 kilometer ke fasilitas produksi Onshore Processing Facilities (OPF) di Kawasan Industri Maspion, Manyar, Gresik, Jawa Timur. Gas tersebut untuk memasok pembangkit listrik milik PT PLN (Persero), yakni PLTU Gressik. Hess komitmen untuk memasok 100 mmscfd selama 20 tahun. Kontrak jual beli gas senilai US$ 2,19 miliar itu telah ditandatangani dengan PLN tahun 2004. Dalam pengembangan tahap kedua, Lapangan Ujung Pangkah akan menghasilkan minyak dan kondensat dengan volume produksi awal sekitar 5.000 barel per hari. Produksi minyak akan naik hingga mencapai 25.000 bph tahun 2009. Produksi minyak dari lapangan Ujung Pangkah akan dikirim menggunakan shuttle tanker ke Natomas Floating Storage and Offloading di Tuban.***

13

Comdev


ada 9 September lalu Chevron Indonesia Company (CICo) dan RS Pertamina Balikpapan (RSPB) mengadakan kegiatan pengobatan massal di Balai Pertemuan Kelurahan Nenang. Target warga yang diobati sekitar 700 orang. Mereka adalah masyarakat yang masuk di wilayah ring 1 CICo. Warga yang datang berasal dari Kelurahan Nenang, Nipahnipah, Gunung Steleng, Penajam dan Sungai Paret. Sebelumnya, pemeriksaan kesehatan juga dilaksanakan untuk warga Girimukti, Lawelawe, Saloloang, dan sekitarnya. Kegiatan ini juga melibatkan Puskesmas Penajam. Chevron berkomitmen untuk berkontribusi pada perkembangan ekonomi dan sosial dari masyarakat di sekitar area operasi kami, ungkap Manager Policy, Government & Public

Chevron Gelar Pengobatan Massal PAffairs CICo Suta Vijaya. Dia mengatakan, program-program yang telah dilaksanakan pada prinsipnya bersifat untuk mendukung visi, misi, dan strategi Pemkab Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur yang berfokus pada partisipasi aktif dan pengembangan masyarakat. Bupati PPU Yusran Aspar berharap koordinasi antara perusahaan dengan dinas terkait terus dijalin sehingga program-program yang telah dibuat bisa terus berkelanjutan. Program community development lainnya yang diserahkan perusahaan

meliputi pemberdayaan keuangan mikro, pengembangan kewirausahaan masyarakat, ataupun perbaikan irigasi areal persawahan. ***

14

Comdev


LNG Tangguh:

Pelatihan Jahit Menjahit di Kampung Otoweri

ara ibu-ibu dan remaja putri di Kampung Otoweri, Distrik Babo, boleh berbangga hati. Pasalnya, mereka kini bisa merancang dan menjahit pakaian untuk keperluan sendiri. Malahan, dengan berbekal ketrampilannya tersebut, mereka bisa membuka usaha jahit. Memang, kesempatan tersebut baru

P

diperoleh oleh ibu-ibu dan remaja putri di Kampung Otoweri. Mereka baru saja mengikuti Pelatihan Jahit Menjahit yang diselenggarakan di Kampung Otoweri pada 22 Mei - 27 Juni 2007 oleh Tim Community Development Proyek LNG Tangguh. Program comdev itu bertujuan memberikan ketrampilan kepada kaum ibu dan remaja putri di

kampung-kampung yang terkena dampak langsung Proyek LNG Tangguh. Pelatihan selama sebulan tersebut, yang diadakan di Balai Kampung Otoweri, diikuti oleh 50 orang. Peserta kemudian dibagi ke dalam lima kelompok. Masing-masing kelompok menerima satu mesin jahit. Menurut pendamping dari tim comdev, Paskalina Anofa, pembagian mesin jahit tersebut bertujuan agar bisa dipakai secara bersama-sama setelah selesai mengikuti pelatihan. Tim comdev juga menghadirkan seorang pelatih dalam pelatihan jahit menjahit tersebut, yang bernama Ibu Nafurbenan. Materi pada minggu pertama pelatihan adalah bagaimana menggunakan mesin jahit atau cara trap mesin dengan kaki. Karena, ada beberapa peserta yang belum biasa menggunakan mesin jahit. Minggu kedua, para peserta diajarkan cara membuat pola baju muslim. Sementara pada mingguminggu berikutnya, para peserta diajarkan cara untuk menggunting kain serta menjahit bahan baju yang sudah digunting. Menurut Nafurbenan, semangat dari para peserta pelatihan di Kampung Otoweri sangat tinggi. Hanya saja, masih ada yang belum berani untuk langsung menjahit. Pasalnya, mereka masih kurang percaya diri.***

15

Ekspansi


PMIGAS mendapat tambahan pekerja dengan gelar doktoral. Tenaga Ahli BPMIGAS Udi Syahnudi Hamzah telah menyelesaikan jejang pendidikan doktor dalam Program Studi Ilmu Lingkungan di Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Dalam sidang terbuka promosi doktor yang berlangsung 30 Agustus 2007, dia berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan lima orang penguji, termasuk Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dan Kepala BPMIGAS Kardaya Warnika. Disertasinya berjudul Pengelolaan Sumber Daya Alam Migas di Kawasan Konservasi. Studi Kasus: Kegiatan Migas PERTAMINA Sangatta di Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur. Disertasi tersebut mengulas masalah kondisi keterlanjuran adanya kegiatan eksploitasi migas di kawasan konservasi di Indonesia yang telah terjadi sejak tahun 1970-an. Hingga saat ini, kondisi tersebut masih berlangsung di 12 kawasan konservasi yang melibatkan 12 perusahaan migas. Belum ada penyelesaiannya, apakah harus dihentikan atau dilanjutkan. Hal ini mengakibatkan gangguan pada fungsi kawasan konservasi, dan produksi migas menjadi marjinal karena tidak dapat dikembangkan secara optimal, papar Udi Syahnudi kepada Buletin BPMIGAS. Dia melakukan penelitian di Taman Nasional Kutai (TNK), Kalimantan Timur, yang ditetapkan sebagai kawasan

B

konservasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tahun 1995 dengan luas 198.629 hektar. Taman nasional seluas 198.629 hektar ini memiliki keaneka-ragaman hayati yang tinggi, sebagai salah satu kawasan tropis dunia yang memiliki megadiversity, baik jenis maupun ekosistemnya. Evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan kegiatan eksploitasi migas PERTAMINA Sangatta di kawasan konservasi tersebut dilakukan menggunakan Metode MatriksCheck List Berskala. Hasil kinerja ditunjukkan oleh nilai Indeks Kualitas Lingkungan, dan mendapatkan nilai 4 dari skala 5. Ini merupakan katagori baik. Sedangkan kinerja pengelolaan dampak yang ditunjukkan oleh Skala Magnitude Dampak, dari hasil pemantauan lima tahun terakhir (20002004) dibandingkan dengan base line pada saat dilakukan studi Amdal/SEL tahun 1992, mendapat nilai 1 dari skala 5. Ini merupakan katagori kecil. Menurut Udi Syahnudi, pengelolaan lingkungan kegiatan migas di kawasan konservasi ini dapat ditingkatkan dengan melaksanakan pengelolaan lingkungan berbasis konservasi, dengan mengintegrasikan aspek teknis, ekonomi, lingkungan dan sosial. Hasil valuasi ekonomi manfaat keberadaan kegiatan eksploitasi migas dan nilai ekonomi total potensi kawasan konservasi, dapat disimpulkan bahwa nilai

migas dan nilai ekonomi total kawasan Taman Nasional Kutai dapat menentukan berlanjut atau tidaknya kegiatan eksploitasi migas di kawasan konservasi. Hasil simulasi model pengelolaan SDA migas di kawasan konservasi dapat menggambarkan hubungan interaksi antara: Sub Sistem Cadangan Migas; Sub Sistem Luas Kawasan Konservasi; dan Sub Sistem Penduduk Dari hasil pembahasan secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa: (1) kinerja pengelolaan lingkungan kegiatan migas berpotensi dapat ditingkatkan untuk minimisasi dampak pada kawasan konservasi dengan melaksanakan pengelolaan lingkungan berbasis konservasi, yang mengintegrasikan aspek teknis, ekonomi, lingkungan, dan sosial; (2) nilai ekonomi cadangan migas dan nilai ekonomi total potensi kawasan konservasi dapat menentukan berlanjut atau tidaknya kegiatan eksploitasi migas di kawasan konservasi; (3) model yang dibangun dapat menentukan skala waktu yang optimum bagi potensi cadangan migas yang layak dieksploitasi, atas dasar nilai ekonomi total potensi kawasan konservasi, dengan memperhitungkan dampak sekunder yang terjadi. Rumusan penelitian menghasilkan model pengelolaan sumber daya alam migas di kawasan konservasi yang dapat menjamin kelestarian fungsi kawasan konservasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.***

16

Buletin Migas

Documents

Buletin Migas