Buku Pd Prt Ikm Ftui

LANDASAN IKM FTUI

KODE ETIK, PD/PRT, DAN GBHI

HASIL MUKER VI

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS INDONESIA

KETETAPAN

MUSYAWARAH KERJA VI

IKATAN KELUARGA MAHASISWA

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

TENTANG

PENGESAHAN KODE ETIK DAN PENJELASAN

NO 1/TAP/MUKER VI/2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MUSYAWARAH KERJA VI

IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA,

MENIMBANG

1. Bahwa diperlukan kehidupan kemahasiswaan yang dinamis dan berkesinambungan di FTUI

2. Bahwa diperlukan komitmen dari seluruh anggota IKM FTUI

3. Bahwa telah diberlakukannya perubahan Kode Etik IKM FTUI

MENGINGAT

1. Landasan idiil Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila

2. Landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu UUD 1945

MEMPERHATIKAN

Sidang Pleno Musyawarah Kerja VI IKM FTUI pada 24 Januari hingga 25 Januari 2007 dengan agenda pembahasan

Kode Etik

MEMUTUSKAN

1. Mencabut Ketetapan No 1/TAP/MUKER IKM FTUI/2003 tentang Kode Etik dan Penjelasan

2. Mengesahkan Kode Etik dan Penjelasan, terlampir

3. Keputusan ini mulai berlaku sejak disahkan

Ditetapkan di : Ruang K 206, FTUI Depok

Pada Tanggal : 26 Januari 2007

Pukul : 16.43 WIB

Presidium Sidang Pleno

Arip Muttaqien Ahmed Syarif Okki Wibowo

Tembusan :

Arsip

KETETAPAN

MUSYAWARAH KERJA VI



TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DASAR DAN PENJELASAN



MUSYAWARAH KERJA VI


MENIMBANG


5. Bahwa diperlukannya konstitusi dasar yang mengatur kehidupan kemahasiswaan di lingkungan FTUI

6. Bahwa telah dilakukan perbaikan Peraturan Dasar IKM FTUI hasil MUKER V IKM FTUI

MENGINGAT

3. Kode Etik IKM FTUI hasil MUKER IKM FTUI

4. Peraturan Dasar IKM FTUI hasil MUKER V IKM FTUI

a. Bab XII, Pasal 21

5. Peraturan Rumah Tangga IKM FTUI hasil MUKER V IKM FTUI

a. Bab VI, Pasal 57

b. Bab VII, Pasal 65, Pasal 66

MEMPERHATIKAN


Peraturan Dasar

MEMUTUSKAN

4. Mencabut Ketetapan No 2/TAP/MUKER IKM FTUI/2003 tentang Peraturan Dasar dan Penjelasan

5. Mengesahkan Peraturan Dasar IKM FTUI dan Penjelasan, terlampir

6. Keputusan ini mulai berlaku secara keseluruhan setelah Peraturan Rumah Tangga disahkan dalam Rapat Kerja

IKM FTUI



Pukul : 16.46 WIB



Tembusan :

Arsip

KETETAPAN

MUSYAWARAH KERJA VI



TENTANG

PENGESAHAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN

IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA



MUSYAWARAH KERJA VI


MENIMBANG


8. Bahwa diperlukannya arahan program kerja bagi pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga kemahasiswaan d

lingkungan FTUI

9. Bahwa telah dilakukan perbaikan terhadap Garis-Garis Besar Haluan Ikatan Keluarga Mahasiswa Indonesia

Fakultas Teknik Universitas Indonesia hasil MUKER V IKM FTUI

MENGINGAT

6. Kode Etik IKM FTUI hasil MUKER VI IKM FTUI



MEMPERHATIKAN


Garis-Garis Besar Haluan Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia

MEMUTUSKAN

7. Mencabut Ketetapan No 4/TAP/MUKER IKM FTUI/2003 tentang Garis-Garis Besar Haluan Ikatan Keluarga

Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia

8. Mengesahkan Garis-Garis Besar Haluan Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia,

terlampir

9. Keputusan ini mulai berlaku setelah GBHI disahkan



Pukul : 16.48 WIB



Tembusan :

Arsip

KETETAPAN

MUSYAWARAH KERJA VI



TENTANG

PEMBAHASAN PERATURAN RUMAH TANGGA DALAM RAPAT KERJA

IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA



MUSYAWARAH KERJA VI


MENIMBANG

10. Bahwa diperlukannya kehidupan kemahasiswaan yang dinamis dan berkesinambungan di FTUI

11. Bahwa diperlukannya konstitusi dasar yang mengatur kehidupan kemahasiswaan di lingkungan FTUI

12. Bahwa diperlukannya perbaikan terhadap Peraturan Rumah Tangga Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas

Teknik Universitas Indonesia hasil MUKER V IKM FTUI

MENGINGAT




10. Peraturan Rumah Tangga IKM FTUI hasil MUKER V IKM FTUI

a. Bab VII, Pasal 65, Pasal 66

MEMPERHATIKAN

Sidang Pleno Musyawarah Kerja VI IKM FTUI pada 26 Januari 2007 dengan agenda pembahasan Peraturan Rumah

Tangga

MEMUTUSKAN

10. Menugaskan MPM FTUI untuk melaksanakan Rapat Kerja IKM FTUI

11. Melaksanakan pembahasan Peraturan Rumah Tangga IKM FTUI dalam Rapat Kerja IKM FTUI

12. Batas waktu penyelesaian pembahasan Peraturan Rumah Tangga IKM FTUI dalam Rapat Kerja IKM FTUI

adalah satu bulan sejak Ketetapan ini disahkan



Pukul : 16.51WIB



Tembusan :

Arsip

KETETAPAN

MUSYAWARAH KERJA VI



TENTANG

PENUGASAN PERSIAPAN PERUBAHAN PERIODISASI



MUSYAWARAH KERJA VI


MENIMBANG

13. Bahwa diperlukannya kehidupan kemahasiswaan yang dinamis dan berkesinambungan di FTUI

14. Bahwa diperlukannya persiapan untuk menghadapi perubahan periodisasi kelembagaan di IKM FTUI

MENGINGAT


12. Peraturan Dasar IKM FTUI hasil MUKER VI IKM FTUI

a. Bab IX, Pasal 20

MEMPERHATIKAN

Sidang Pleno Musyawarah Kerja VI IKM FTUI pada 26 Januari 2007 dengan agenda pembahasan penugasan

persiapan perubahan periodisasi.

MEMUTUSKAN

Menugaskan kepada MPM FTUI 2006/2007 untuk mengkoordinasikan seluruh lembaga di IKM FTUI 2006/2007

untuk mempersiapkan rancangan pembinaan, rancangan program kerja dan segala hal yang berhubungan dengan

periodisasi, yaitu masa transisi perubahan periodisasi dan pasca perubahan periodisasi.



Pukul : 16.55 WIB



Tembusan :

Arsip

KODE ETIK IKM FTUI

1. Anggota IKM FTUI merupakan insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Anggota IKM FTUI merupakan insan tepelajar yang selalu menunjukkan komitmen yang tinggi pada

dunia pendidikan. 3. Anggota IKM FTUI merupakan mahasiswa yang berperan aktif dalam pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi Bangsa Indonesia. 4. Anggota IKM FTUI merupakan insan yang berjiwa kemanusiaan tinggi dan peka terhadap

perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan di masyarakat 5. Anggota IKM FTUI menjunjung tinggi semangat kebersamaan, kekeluargaan, persatuan dan

kesatuan IKM FTUI sesuai dengan hukum yang berlaku di lingkungan IKM FTUI. 6. Anggota IKM FTUI selalu menghormati dan menjunjung tinggi serta menjaga nama baik almamater

dan civitas akademikanya. Penjelasan Kode Etik IKM FTUI : 1. a. Anggota IKM FTUI merupakan insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

sehingga segala sikap dan tindakannya harus mencerminkan manusia yang beragama dan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Anggota IKM FTUI memiliki sikap mental yang positif. 2. Anggota IKM FTUI berusaha dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan proses pendidikan

akademis dan proses pendidikan akademis guna meningkatkan keilmuannya. 3. Anggota IKM FTUI akan selalu menunjukkan disiplin yang tinggi pada pengembangan dan

penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki perhatian penuh pada teknologi berbasis kerakyatan.

4. Anggota IKM FTUI senantiasa berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan dan keamanan yang berada dalam naungan IKM FTUI.

5. a. Anggota IKM FTUI harus menaati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku di lingkungan IKM FTUI. b. Anggota IKM FTUI memiliki kedudukan yang sama dalam hukum yang berlaku di lingkungan IKM FTUI. c. Anggota IKM FTUI saling menghargai dan tolong-menolong dalam kebaikan dan kebenaran. d. Anggota IKM FTUI selalu menjaga kerukunan antar sesamanya dan keutuhan IKM FTUI. e. Anggota IKM FTUI mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam setiap penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama.

6. a. Anggota IKM FTUI bangga pada almamaternya tanpa menimbulkan arogansi. b. Anggota IKM FTUI selalu menjaga hubungan baik dengan seluruh civitas akademikanya c. Anggota IKM FTUI selalu menghormati norma-norma yang berlaku di masyarakat. d. Anggota IKM FTUI selalu menaati hukum-hukum yang berlaku di masyarakat.

PERATURAN DASAR IKM FTUI HASIL MUKER VI

BAB I Nama, Definisi, Waktu dan Tempat

Pasal 1 Nama dari wadah kemahasiswaan ini adalah Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia, yang selanjutnya disebut IKM FTUI. Pasal 2 IKM FTUI adalah wadah kemahasiswaan yang berbentuk negara mahasiswa dengan mengadopsi konsep trias politika yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam kehidupan kemahasiswaan di FTUI Pasal 3 IKM FTUI didirikan pada tanggal 15 September 1971 di Tugu, Puncak, Jawa Barat Pasal 4 IKM FTUI berkedudukan di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat

BAB II

Landasan, Status, Sifat dan Kedaulatan Pasal 5 IKM FTUI berlandaskan Kode Etik, Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, dan Garis-Garis Besar Haluan IKM FTUI Pasal 6 Status IKM FTUI adalah sebagai wadah tunggal dari kesatuan kemahasiswaan di FTUI Pasal 7 Sifat IKM FTUI adalah independen, kekeluargaan, dan kemahasiswaan Pasal 8 Kedaulatan berada ditangan mahasiswa dan dilaksanakan sepenuhnya oleh lembaga tertinggi IKM FTUI

BAB III Visi, Misi dan Fungsi

Pasal 9 Visi IKM FTUI adalah terwujudnya kehidupan kemahasiswaan yang dinamis dan berkesinambungan berlandaskan kode etik IKM FTUI Pasal 10 Misi IKM FTUI adalah :

1. Menegakkan PD / PRT yang dilengkapi dengan GBHI demi mewujudkan kode etik IKM FTUI 2. Mengapliasikan karya dan pikiran anggota IKM FTUI secara nyata di bidang pendidikan, Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi dan kesejahteraan baik di dalam maupun di luar lingkungan IKM FTUI

3. Melakukan penanaman kode etik IKM FTUI kepada seluruh anggota IKM FTUI 4. Melakukan fungsi IKM FTUI sesuai dengan analisis kondisi di dalam dan/atau di luar lingkungan

IKM FTUI 5. Mengusahakan adanya sinergi antara seluruh elemen yang ada di IKM FTUI secara

berkesinambungan. Pasal 11 Fungsi IKM FTUI adalah satu satunya wadah perjuangan bersama yang menghimpun mahasiswa FTUI dalam satu ikatan dan satu sikap moral

BAB IV Identitas

Pasal 12 Identitas IKM FTUI adalah bendera IKM FTUI, mars teknik, dan yel teknik

BAB V Keanggotaan

Pasal 13 Anggota IKM FTUI terdiri dari :

1. Anggota muda, yaitu setiap mahasiswa FTUI yang terdaftar di FTUI, meliputi : a. Anggota Muda S1 Reguler dan Program Internasional. b. Anggota Muda S1 Ekstensi, S2, dan S3.

2. Anggota aktif, yaitu Anggota Muda S1 Reguler dan Program Internasional yang telah lulus proses pembinaan yang ditetapkan dan disahkan MPM FTUI dengan keterlibatan semua Lembaga IKM FTUI.

BAB VI

Kelembagaan Pasal 14 Kelengkapan lembaga IKM FTUI terdiri dari :

1. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia, selanjutnya disebut sebagai MPM FTUI, adalah lembaga tertinggi dalam IKM FTUI dan pemegang kekuasaan legislatif dan yudikatif

2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia, selanjutnya disebut sebagai BEM FTUI, adalah pimpinan tertinggi lembaga eksekutif IKM FTUI

3. Ikatan Mahasiswa Departemen, yang selanjutnya disebut dengan IMD, adalah lembaga eksekutif ditingkat departemen FTUI

4. Ikatan Mahasiswa Program Internasional, yang selanjutnya disebut dengan IMPI adalah lembaga eksekutif pada Program Internasional FTUI

5. Klub adalah lembaga eksekutif IKM FTUI yang merupakan wadah untuk menampung, mengembangkan, dan menyalurkan aspirasi, minat, bakat, dan kreasi anggota IKM FTUI untuk mencapai visi IKM FTUI sesuai dengan peminatan dan/atau kompetensinya

6. Wadah Khusus Kerohanian, yang selanjutnya disebut dengan WKK, adalah wadah kerohanian IKM FTUI

BAB VII

Forum Pengambilan Keputusan dan Tata Urutan Peraturan Pasal 15 Forum Pengambilan Keputusan IKM FTUI terdiri dari :

1. Musyawarah Kerja IKM FTUI, yang selanjutnya disebut dengan MUKER IKM FTUI 2. Sidang Terbuka IKM FTUI 3. Sidang MPM FTUI, yaitu sidang-sidang MPM FTUI 4. Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI 5. Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI 6. Rapat Lembaga Eksekutif IKM FTUI

Pasal 16 Tata Urutan Peraturan IKM FTUI adalah :

1. Ketetapan Musyawarah Kerja IKM FTUI 2. Ketetapan Sidang Terbuka IKM FTUI 3. Ketetapan dan Peraturan MPM FTUI 4. Ketetapan Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI 5. Ketetapan Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI 6. Peraturan Lembaga Eksekutif tingkat Fakultas 7. Ketetapan dan Peraturan MPM FTUI Fraksi Departemen 8. Peraturan Lembaga Eksekutif tingkat Departemen

BAB VIII Keuangan

Pasal 17 Sistem keuangan lembaga kemahasiswaan IKM FTUI berdasarkan pada prinsip transparansi, tanggung jawab, keadilan, efektifitas, dan efisiensi. Pasal 18 Pendapatan IKM FTUI diperoleh dari :

1. Iuran anggota IKM FTUI 2. Usaha-usaha dan sumber yang sah serta tidak bertentangan dengan landasan, visi, dan misi IKM

FTUI

3. Dana-dana dan sumbangan lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan landasan, visi, dan misi IKM FTUI

BAB IX Pemilihan Umum dan Periodisasi

Pasal 19 (1) Pemilihan Umum dilakukan untuk memilih anggota MPM FTUI, Ketua BEM FTUI, dan Ketua

IMD/IMPI (2) Mekanisme pemilihan pimpinan lembaga eksekutif selain lembaga diatas diatur secara otonom oleh

lembaga bersangkutan Pasal 20 Periodisasi kepengurusan MPM FTUI, BEM FTUI, IMD/IMPI, dan Klub adalah satu periode yaitu dari Januari hingga Desember

BAB X Penutup

Bagian Pertama

Pembekuan, Pengaktifan Kembali, dan Pembubaran IKM FTUI Pasal 21 Pembekuan dan pengaktifan kembali IKM FTUI hanya dapat dilaksanakan pada MUKER IKM FTUI Pasal 22 Pembubaran IKM FTUI hanya dapat dilaksanakan melalui referendum atas kebijakan Sidang Terbuka yang hasilnya akan disahkan dalam MUKER IKM FTUI

Bagian Kedua Perubahan Kode Etik, Peraturan Dasar, dan GBHI

Pasal 23 Perubahan Kode Etik, Peraturan Dasar, dan Garis-Garis Besar Haluan IKM FTUI hanya dapat dilaksanakan pada MUKER IKM FTUI

Bagian Ketiga Aturan Peralihan

Pasal 24 (1) Masa peralihan adalah masa sejak Peraturan Dasar disahkan sampai dengan berlakunya secara

keseluruhan (2) Hal-hal yang menyangkut berlakunya Peraturan Dasar secara keseluruhan diatur dalam hasil

ketetapan MUKER IKM FTUI

Bagian Keempat Aturan Tambahan

Pasal 25 Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Dasar akan ditetapkan dalam Peraturan Rumah Tangga dan/atau peraturan-peraturan lainnya sesuai dengan tata urutan peraturan IKM FTUI dan tidak bertentangan dengan Peraturan Dasar IKM FTUI

Bagian Kelima Pengesahan

Pasal 26 (1) Peraturan Dasar IKM FTUI ini disusun oleh Musyawarah I FTUI di Tugu, Puncak, Jawa Barat pada

tanggal 14 September 1971 dan diubah serta disempurnakan pada Musyawarah Mahasiswa II FTUI di Tugu, Puncak, Jawa barat pada tanggal 18 April 1974, dan ditetapkan kembali dalam Musyawarah Kerja III IKM FTUI di Wisma Departemen Sosial, Puncak, Jawa Barat pada tanggal 7 Mei 1976 yang dilanjutkan di kampus FTUI, Jakarta. Diubah serta disempurnakan pada Musyawarah Kerja IV IKM FTUI yang dilaksanakan di Puncak pada tanggal 26-29 April 1995 dan dilanjutkan di kampus FTUI, Depok, pada tanggal 1-6 Mei 1995, dilanjutkan 12-13 Mei 1995, dilanjutkan pada tanggal 30 Mei 1995 3 Juli 1995. Diubah serta disempurnakan pada Musyawarah Kerja V IKM FTUI di Kampus FTUI, Depok, Jawa Barat, pada tanggal 6 Januari sampai 28 Februari 2003. Diubah serta disempurnakan

pada Musyawarah Kerja VI IKM FTUI yang dilaksanakan di kampus FTUI, Depok, pada tanggal 10-26 Januari 2007.

(2) Peraturan Dasar IKM FTUI ini sah sejak ditandatangani oleh pimpinan sidang MUKER IKM FTUI (3) Semua ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Dasar

IKM FTUI ini dinyatakan tidak berlaku.

PENJELASAN PERATURAN DASAR IKATAN KELUARGA MAHASISWA

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA Pasal 1 IKM FTUI merupakan negara mahasiswa yang mengikat anggotanya Pasal 2

Trias politika adalah sistem pemerintahan yang terdiri dari fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif

Adopsi sistem trias politika artinya realisasi dari trias politika disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan kemahasiswaan FTUI

Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Ketiga hal tersebut merupakan landasan berpikir dan bertindak bagi seluruh anggota IKM FTUI, dimana Kode Etik IKM FTUI sebagai landasan ideologi, PD/PRT IKM FTUI sebagai landasan konstitusional dan GBHI sebagai landasan operasional Pasal 6 Wadah tunggal kemahasiswaan berarti seluruh aktivitas mahasiswa untuk mencapai tujuan IKM FTUI berada dalam satu wadah yang terdiri dari elemen yang saling mendukung Pasal 7

Independen berarti mandiri, tidak terikat, dan tidak bergantung dengan lembaga manapun dan obyektif dalam berpikir serta bertindak

Kekeluargaan berarti saling menghargai dan menghormati dalam semangat persaudaraan Kemahasiswaan berarti seluruh aktifitas mahasiswa yang sesuai dengan Kode Etik IKM FTUI

Pasal 8 Mahasiswa yang dimaksud adalah anggota IKM FTUI dan lembaga tertinggi yang dimaksud adalah MPM FTUI Pasal 9 Dinamis berarti cepat menyesuaikan dengan keadaan Berkesinambungan berarti bertahap dan berkelanjutan Kehidupan kemahasiswaan terdiri dari (1) akademis/perkuliahan, (2)pengembangan minat dan bakat, (3)aktivitas sosial/kepedulian dan politik, (4)organisasi dan kepanitiaan, (5)dan sebagainya yang sesuai dengan kode etik IKM FTUI. Pasal 10 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Fungsi IKM FTUI dijelaskan pada pasal 11 5. Sinergi berarti kegiatan gabungan yang hasilnya bisa lebih besar dibandingkan dengan kerja masing - masing Pasal 11

Wadah perjuangan bersama berarti seluruh mahasiswa FTUI mempunyai satu sikap moral bersama dalam melaksanakan tujuan IKM FTUI dan fungsi mahasiswa

Satu sikap moral berarti satu kesepahaman perjuangan yang berlandaskan Kode Etik IKM FTUI Pasal 12 Bendera IKM FTUI

Bendera IKM FTUI berwarna dasar biru, berisikan makara UI dan bertuliskan IKM FTUI Makara UI dan tulisan IKM FTUI berwarna kuning dan terletak dibagian tengah bendera Tulisan IKM FTUI menggunakan jenis huruf Arial Perbandingan ukuran panjang dan lebar bendera yakni tiga berbanding dua

Warna biru menunjukkan warna dasar FTUI, warna kuning pada makara dan tulisan IKM FTUI menunjukkan warna UI.

(ada gambar benderanya) Mars teknik :

Kami mahasiswa Teknik UI Semangat gembira jiwa kami Belajar dan berkarya Menuju satu cita Maju kita maju Hidup Teknik UI Hidup Teknik UI Fakultas Teknik yang kucintai 2x

Yel teknik : Teknik Yahud Ho hi ho ha ha Teknik paling jaya Ho hi ho ha ha Teknik paling gaya

Pasal 13

1. Dibedakan jadi dua jenis anggota muda agar mudah dalam menjalankan hak dan kewajibannya 2. Proses pembinaan yang dibuat oleh semua lembaga IKM FTUI

Pasal 14

1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas

Pasal 15 Penjelasan tentang deskripsi forum pengambilan putusan akan dijelaskan dalam Peraturan Rumah Tangga Pasal 16

Ketetapan Musyawarah Kerja yang dimaksud adalah Kode Etik, Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga dan GBHI, dan Ketetapan lain yang ditetapkan di Musyawarah Kerja

Penjelasan tentang ayat 2-8 deskripsi tata urutan putusan akan dijelaskan dalam Peraturan Rumah Tangga

Pasal 17

Transparansi berarti keterbukaan dan kejelasan dalam pencarian dan pengelolaan keuangan Tanggung jawab berarti keadaan wajib untuk menanggung segala sesuatunya, jika ada

permasalahan bisa dituntut. Keadilan berarti sifat yg tidak sewenang-wenang Efektifitas berarti membawa hasil atau berhasil guna, tepat pada sasaran Efisiensi berarti ketepatan cara usaha dan kerja dengan tidak membuang-buang waktu dan biaya

Pasal 18

1. Cukup jelas 2. Sah berarti aktivitas dilakukan menurut aturan yang berlaku di IKM FTUI 3. Tidak mengikat berarti aktivitas yang dilakukan tidak sampai merubah landasan IKM FTUI serta

tidak mengganggu IKM FTUI Pasal 19

1. Cukup jelas 2. Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Referendum adalah penyerahan suatu masalah kepada anggota IKM FTUI dengan pemungutan suara Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24

Peraturan Dasar tentang periodisasi mulai berlaku paling lambat Januari 2009 Wadah Khusus Kerohanian terbentuk paling lambat Januari 2008

Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26

1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas

PERATURAN RUMAH TANGGA IKM FTUI HASIL MUKER VI

BAB I Keanggotaan

Bagian Pertama Kewajiban Anggota

Pasal 1 (1) Menaati dan mengamalkan kode Etik IKM FTUI, PD/PRT IKM FTUI, dan Peraturan-

peraturan/Ketentuan-ketentuan dalam IKM FTUI. (2) Menjaga dan ikut serta menjunjung tinggi nama baik almamater FTUI. (3) Membayar iuran anggota IKM FTUI sekali selama masa studi S1 reguler dan program internasional di

FTUI

Bagian Kedua Hak Anggota

Pasal 2 (1) Setiap anggota aktif berhak mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh IKM FTUI

menurut prosedur yang berlaku. (2) Setiap anggota aktif berhak untuk mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan. (3) Setiap anggota aktif berhak untuk memilih dan dipilih (4) Setiap anggota aktif berhak untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan IKM FTUI menurut prosedur

yang berlaku. (5) Setiap anggota aktif berhak untuk membela diri dan atau dibela jika dikenakan sanksi di dalam

ataupun di luar lingkungan FTUI selama tidak melanggar landasan IKM FTUI. (6) Setiap anggota aktif berhak untuk berpartisipasi dalam lembaga kemahasiswaan di lingkungan FTUI

menurut prosedur yang berlaku. (7) Setiap anggota muda S1 Reguler dan Program Internasional berhak untuk mengikuti prosedur

menjadi anggota aktif . (8) Setiap anggota muda mempunyai hak yang sama dengan anggota aktif, kecuali hak dipilih dan hak

untuk bergabung dalam kepanitiaan dan lembaga kemahasiswaan di dalam IKM FTUI kecuali kepanitiaan yang ditujukan untuk anggota muda S1 Reguler dan Program Internasional dalam rangka kegiatan masa bimbingan.

Pasal 3 Pemenuhan hak-hak anggota harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan /peraturan-peraturan dalam IKM FTUI.

Bagian Ketiga Pembinaan Anggota

Pasal 4

(1) Pembinaan Anggota diperuntukkan bagi Mahasiswa Fakultas Teknik S1 Reguler dan Program Internasional.

(2) Pembinaan Anggota dilakukan untuk mewujudkan Kode Etik IKM FTUI sebagai landasan dari kehidupan kemahasiswaan.

(3) Pembinaan Anggota bersifat berkesinambungan untuk jangka waktu selama masa keanggotaannya masih berlaku.

(4) Pembinaan Anggota merupakan proses bertahap yang terdiri dari Proses Pembekalan Anggota Muda, Masa Bimbingan, Kaderisasi Dasar, Kaderisasi Lanjutan dan Pembekalan Pasca Kampus.

(5) Pembinaan Anggota merupakan tanggung jawab seluruh lembaga kemahasiswaan IKM FTUI dan dikoordinasikan oleh MPM FTUI.

Bagian Keempat

Sanksi Pasal 5 (1) Anggota IKM FTUI dapat diberi sanksi karena bertindak bertentangan dengan Kode Etik IKM FTUI,

PD/PRT IKM FTUI dan atau peraturan-peraturan / ketentuan-ketentuan lainnya yang telah ditetapkan dalam IKM FTUI.

(2) Anggota IKM FTUI diberi sanksi sesuai dengan prosedur yang berlaku. (3) Pembuatan prosedur dan penjatuhan sanksi merupakan wewenang MPM FTUI.

Bagian Kelima Tuntutan dan Pembelaan

Pasal 6 (1) Setiap anggota IKM FTUI berhak untuk melakukan tuntutan kepada anggota IKM FTUI yang lain dan

atau lembaga kemahasiswaan di dalam lingkungan FTUI sesuai dengan peraturan yang berlaku. (2) Anggota IKM FTUI dan atau lembaga kemahasiswaan yang dikenai tuntutan mempunyai hak untuk

melakukan pembelaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (3) Peraturan tentang tuntutan dan pembelaan dibuat oleh MPM FTUI. (4) Pemeriksaan tuntutan dilakukan oleh MPM FTUI.

Bagian Keenam Kehilangan Keanggotaan

Pasal 7 (1) Setiap anggota IKM FTUI kehilangan keanggotaan jika :

a. Lulus dari FTUI b. Keluar dari FTUI c. Meninggal Dunia d. Dicabut keanggotaannya oleh MPM FTUI sesuai dengan prosedur yang berlaku

(2) Prosedur pencabutan keanggotaan dibuat oleh MPM FTUI.

BAB II Majelis Permusyawaratan Mahasiswa

Bagian Pertama

Ketentuan Dasar MPM Pasal 8 Anggota MPM FTUI terdiri dari anggota-anggota MPM fraksi yang dipilih secara langsung oleh anggota IKM FTUI pada masing-masing Departemen dan Program Internasional

Bagian Kedua

Kelengkapan MPM Pasal 9 Dalam melaksanakan tugasnya, kelengkapan MPM terdiri dari :

1. Pimpinan MPM FTUI, yaitu Ketua dan Sekretaris Umum 2. Komisi 3. Fraksi 4. Staf

Pasal 10 (1) Pimpinan dipilih dalam Sidang Pleno yang dipimpin oleh pimpinan sidang pleno sementara MPM

FTUI (2) Pimpinan sidang pleno sementara adalah anggota tertua dan anggota termuda MPM FTUI (3) Tata Tertib pemilihan Pimpinan MPM FTUI disahkan dalam Sidang Pleno (4) Pimpinan MPM FTUI tidak menjadi anggota komisi

Pasal 11 (1) Komisi adalah kelengkapan MPM FTUI yang dibentuk untuk menjalankan tugas MPM FTUI (2) Pembagian komisi dan anggota komisi disahkan dalam Rapat Pleno MPM FTUI (3) Komisi dipimpin oleh Ketua Komisi (4) Ketua Komisi dipilih oleh anggota Komisi dalam Sidang Komisi Pasal 12 (1) Fraksi adalah alat kelengkapan MPM FTUI yang dibentuk untuk menjalankan tugas MPM FTUI

dalam lingkup departemen masing-masing dan program internasional (2) Anggota fraksi adalah anggota MPM FTUI yang mewakili departemen yang bersangkutan dan

program internasional (3) Fraksi dipimpin oleh Ketua Fraksi (4) Ketua Fraksi dipilih oleh anggota Fraksi dalam Sidang Fraksi Pasal 13 (1) Staf adalah alat kelengkapan MPM FTUI yang bertugas membantu tugas MPM FTUI (2) Mekanisme pemilihan Staf diatur dalam peraturan yang ditetapkan MPM FTUI (3) Tugas Staf diatur oleh Ketetapan MPM FTUI yang disahkan dalam sidang pleno

Bagian Ketiga Kewajiban MPM

Pasal 14 (1) Menaati dan melaksanakan landasan-landasan IKM FTUI, putusan Musyawarah Kerja IKM FTUI,

dan Sidang Terbuka IKM FTUI (2) Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi anggota IKM FTUI yang disampaikan kepada

MPM FTUI (3) Mempertimbangkan dan mengesahkan rancangan program kerja dan rancangan anggaran lembaga

eksekutif IKM FTUI (4) Mengawasi pelaksanaan program kerja dan anggaran lembaga eksekutif IKM FTUI, hasil-hasil

Musyawarah Kerja, dan hasil-hasil Sidang Terbuka (5) Mengawasi pelaksanaan putusan Musyawarah Kerja IKM FTUI, putusan Sidang Terbuka IKM FTUI,

dan putusan Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI. (6) Menetapkan dan mengesahkan peraturan-peraturan yang diajukan BEM FTUI kepada MPM FTUI

selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah peraturan-peraturan tersebut diterima MPM FTUI. (7) Menyelesaikan masalah yang timbul dalam IKM FTUI (8) Membuat dan mengesahkan prosedur pembinaan dan kederisasi anggota IKM FTUI. (9) Menyelenggarakan pelantikan anggota aktif IKM FTUI (10) Menyelenggarakan pembinaan pada anggota aktif setelah pelantikan anggota aktif IKM FTUI. (11) Mengesahkan anggota aktif IKM FTUI (12) Bertanggung jawab atas terselengaranya Pemilihan Umum IKM FTUI. (13) Memberikan mandat kepada calon ketua terpilih sebagai ketua umum BEM FTUI (14) Memberikan mandat kepada calon ketua terpilih sebagai ketua umum IMD dan IMPI (15) Meminta LPJ kepada Ketua BEM, Ketua IMD dan Ketua IMPI FTUI pada akhir masa jabatan (16) Menyusun dan mengesahkan Garis-garis Besar Program Kerja (GBPK) BEM FTUI, IMD FTUI, dan

IMPI FTUI (17) Meminta LPJ Badan-badan Otonom FTUI pada akhir masa jabatan. (18) Meminta LPJ Badan-badan Semi Otonom FTUI pada akhir masa jabatan. (19) Mengesahkan dan menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja (GBPK) Klub. (20) Meminta LPJ Kelompok-kelompok Peminatan Jurusan pada akhir masa jabatan. (21) Bertanggung jawab atas terselenggaranya Musyawarah Kerja IKM FTUI (22) Menyelenggarakan Sidang Terbuka dan Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI. (23) Mengesahkan klub yang berada dalam IKM FTUI (24) Mensosialisasikan LPJ yang telah disahkan oleh MPM FTUI kepada anggota IKM FTUI selambat-

lambatnya 3 hari setelah disahkan. (25) Membela anggota IKM FTUI yang akan atau telah dikenakan sanksi di dalam dan atau di luar

lingkungan FTUI selama tidak melanggar landasan IKM FTUI. (26) Mengusut dan memeriksa penyimpangan yang dilakukan oleh fungsionaris lembaga kemahasiswaan

di lingkungan FTUI.

(27) Mengusut dan memeriksa penyimpangan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kemahasiswaan di lingkungan FTUI.

(28) Merumuskan konsep pembinaan terhadap mahasiswa baru yang melibatkan seluruh lembaga-lembaga kemahasiswaan yang ada di lingkungan IKM FTUI.

(29) Mengevaluasi keberadaan dan status Klub setiap 2 tahun sekali sejak pendirian Klub (30) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas MPM FTUI dalam satu periode kepengurusan kepada

anggota IKM FTUI di akhir masa jabatan

Bagian Keempat Hak MPM

Pasal 15 (1) Hak Legislasi, Yudikasi, Budget, Interpelasi, Angket, Inisiatif, Resolusi dan Grasi (2) Membuat peraturan yang tidak bertentangan dengan hasil Musyawarah kerja IKM FTUI dan Sidang

Terbuka IKM FTUI (3) Mencabut mandat ketua umum BEM FTUI (4) Mencabut mandat ketua umum IMD dan IMPI FTUI. (5) Menerima atau menolak peraturan-peraturan yang diajukan BEM FTUI. (6) Mengesahkan atau menolak permohonan Klub yang akan berstatus atau berubah status dalam IKM

FTUI. (7) Mencabut kembali pengesahan Klub yang berstatus dalam IKM FTUI. (8) Memanggil anggota IKM FTUI yang dianggap perlu untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam

IKM FTUI. (9) Menolak atau menerima pengunduran diri Ketua Umum BEM FTUI (10) Menolak atau menerima pengunduran diri Ketua Umum IMD dan IMPI FTUI (11) Menolak atau Menerima LPJ Lembaga eksekutif di lingkungan FTUI (12) Memberikan sanksi kepada fungsionaris lembaga IKM FTUI (13) Memberikan sanksi kepada lembaga - lembaga kemahasiswaan IKM FTUI (14) Setiap anggota MPM FTUI berhak untuk mengundurkan diri sesuai dengan prosedur yang berlaku

Bagian Kelima Mekanisme Pencalonan dan Pemilihan Anggota MPM

Pasal 16 Persyaratan calon anggota MPM FTUI adalah :

1. Anggota aktif IKM FTUI 2. Tidak dicabut haknya untuk dipilih 3. Sudah pernah aktif dalam kepanitiaan-kepanitiaan dan/atau lembaga-lembaga kemahasiswaan di

IKM FTUI 4. Bersedia dicalonkan dan atau mencalonkan diri. 5. Tidak terancam DO ketika pemilihan berlangsung. 6. Bersedia untuk tidak menjabat dan atau terlibat dalam kepengurusan dan atau kepanitiaan

apapun dalam lembaga kemahasiswaan di FTUI dan UI, kecuali jabatan dan atau kepanitiaan yang disebabkan posisinya sebagai anggota MPM FTUI

7. Tidak menjabat dalam organisasi lain di luar sistem IKM UI. Pasal 17 (1) Pemilihan anggota MPM FTUI diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Umum (2) Anggota MPM FTUI dipilih secara langsung oleh departemen masing-masing (3) Untuk program internasional dilakukan penunjukkan dalam pemilihan anggota MPM FTUI (4) Jumlah perwakilan dari program internasional di MPM FTUI adalah 2 wakil (5) Jumlah maksimal anggota MPM FTUI tiap departemen yang memiliki anggota IKM FTUI lebih dari

280 orang adalah 7 wakil (6) Jumlah minimal anggota MPM FTUI tiap departemen adalah 3 orang (7) Untuk menjadi anggota MPM FTUI tiap calon harus mendapatkan minimal 40 suara dari

departemennya (8) Jika terdapat anggota MPM FTUI dari batas maksimal 7 orang, maka mekanisme pemilihannya

diambil berdasarkan 7 urutan suara terbanyak (9) Jika jumlah suaranya sama, maka mekanisme pemilihannya diserahkan pada MPM fraksi

departemen tersebut

(10) Jika calon kurang dari batas minimal, maka tiap departemen yang bersangkutan diwakili 3 orang untuk menjadi anggota MPM FTUI yang mekanismenya diserahkan kepada MPM fraksi departemen tersebut

(11) Jika calon yang mendapatkan 40 suara kurang dari batas minimal, maka dipilih 3 orang yang memperoleh suara terbanyak

Bagian Keenam Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Anggota MPM

Pasal 18 Setiap anggota MPM FTUI dapat diberhentikan apabila:

1. Tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai anggota MPM FTUI 2. Melanggar Ketetapan MUKER IKM FTUI, yaitu Kode Etik, Peraturan Dasar, Peraturan Rumah

Tangga dan Garis-Garis Besar Haluan IKM 3. Melakukan perbuatan kejahatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diputuskan bersalah oleh pengadilan Pasal 19 Mekanisme pemberhentian anggota MPM FTUI adalah :

1. Seorang anggota MPM FTUI yang dipilih melalui PEMILU dapat diberikan mosi tidak percaya yang diajukan oleh anggota IKM FTUI departemennya sebanyak suara yang diperoleh ketika PEMILU ditambah 1 (satu) serta dibuktikan dengan tanda tangan dan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).

2. Untuk anggota MPM FTUI yang pemilihannya tidak melalui mekanisme PEMILU, dapat diberhentikan dan digantikan melalui mekanisme yang ada diruang lingkupnya masing-masing

3. Anggota MPM FTUI yang diberikan mosi tidak percaya dapat melakukan pembelaan. 4. Apabila mosi tidak percaya tersebut ditolak, maka anggota MPM FTUI yang bersangkutan wajib

memberikan penjelasan kepada departemennya. 5. Apabila mosi tidak percaya tersebut diterima, maka anggota MPM FTUI yang bersangkutan

diberhentikan. 6. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan pemberhentian dijatuhkan maka

departemen yang diwakilinya harus mengajukan pengganti yang mekanisme pemilihannya diserahkan kepada masing-masing fraksi departemen.

Pasal 20 Mekanisme pengunduran diri anggota MPM FTUI adalah :

1. Mengajukan surat pengunduran diri kepada Pleno MPM FTUI 2. Mendapatkan persetujuan dari MPM Fraksi 3. Mendapatkan persetujuan dari anggota IKM FTUI departemennya sebanyak suara yang

diperoleh ketika PEMILU ditambah 1 (satu) serta dibuktikan dengan tanda tangan dan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

4. Disahkan oleh Pleno MPM FTUI 5. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pengunduran diri diterima, maka departemen

yang diwakilinya harus mengajukan pengganti yang mekanisme pemilihannya diserahkan kepada masing-masing fraksi departemen

BAB III Badan Eksekutif Mahasiswa

Bagian Pertama

Ketentuan Dasar BEM FTUI Pasal 21 Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia adalah pimpinan tertinggi lembaga eksekutif IKM FTUI

Bagian Kedua Struktur BEM FTUI

Pasal 22 Struktur BEM FTUI terdiri dari :

1. Ketua BEM FTUI 2. Badan Pengurus Harian BEM FTUI sekurang-kurangnya terdiri dari Sekretaris Umum,

Bendahara Umum, Ketua-ketua Bidang 3. Badan Pengurus BEM FTUI sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua-ketua Biro

Pasal 23 Persyaratan Badan Pengurus Harian BEM FTUI adalah :

1. Anggota Aktif IKM FTUI 2. Dipilih oleh Ketua BEM FTUI 3. Tidak dicabut haknya untuk dipilih. 4. Pernah aktif dalam kepanitiaan-kepanitiaan dan/atau lembaga-lembaga kemahasiswaan di FTUI. 5. Tidak terancam DO ketika akan diangkat menjadi BPH. 6. Bersedia untuk tidak menjabat dalam kepengurusan dan kepanitiaan apapun dalam badan-

badan kemahasiswaan di FTUI, kecuali jabatan dan kepanitiaan yang disebabkan posisinya sebagai BPH BEM FTUI

7. Bersedia untuk tidak menjabat dalam organisasi lain di luar sistem IKM FTUI.

Bagian Ketiga

Kewajiban BEM FTUI Pasal 24 (1) Menaati dan melaksanakan landasan-landasan IKM FTUI, putusan Musyawarah Kerja IKM FTUI,

Sidang Terbuka IKM FTUI, dan putusan MPM FTUI. (2) Menyerahkan rencana program kerja dan anggaran belanja BEM FTUI kepada MPM FTUI. (3) Mempublikasikan program kerja dan anggaran belanja BEM FTUI yang telah disahkan oleh MPM

FTUI. (4) Memberikan laporan kepada MPM FTUI tentang perkembangan program kerja dan anggaran belanja

BEM FTUI sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau jika diminta. (5) Memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh MPM FTUI. (6) Memberikan laporan pertanggungjawaban ketika masa jabatan berakhir atau jika diminta sewaktu-

waktu. (7) Mengontrol kepanitiaan-kepanitiaan yang telah dibentuk oleh BEM FTUI.

Bagian Keempat Hak BEM FTUI

Pasal 25 (1) Membentuk kepanitiaan-kepanitiaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas BEM FTUI. (2) Meminta LPJ dari kepanitiaan-kepanitiaan yang telah dibentuk. (3) Membubarkan kepanitiaan yang telah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan atau bila

diperlukan. (4) Mengusut dan memeriksa penyimpangan yang dilakukan oleh kepanitiaan- kepanitiaan yang

dibentuk oleh BEM FTUI. (5) Mengajukan keberatan terhadap putusan MPM FTUI. (6) Mengajukan usulan-usulan kepada MPM FTUI. (7) Memberikan penghargaan kepada orang yang dianggap berjasa kepada IKM FTUI dengan

persetujuan MPM FTUI.

Bagian Kelima Rapat BEM FTUI

Pasal 26 Rapat BEM FTUI diatur secara rinci dalam peraturan BEM FTUI

Bagian Keenam

Mekanisme Pemilihan Ketua BEM FTUI Pasal 27 (1) Proses pemilihan diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Umum (2) Ketua BEM FTUI dipilih langsung oleh anggota IKM FTUI. (3) Pemilihan Ketua dapat dilakukan bila terdapat 2 (dua) calon atau lebih. (4) Apabila ayat 3 di atas tidak terpenuhi,maka masing-masing departemen wajib mengajukan calon

yang kemudian dalam pemilihan tidak lagi mengatasnamakan departemen (5) Calon Ketua Umum BEM FTUI yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi Ketua BEM

FTUI terpilih Pasal 28 Persyaratan calon Ketua BEM FTUI adalah :

1. Anggota aktif IKM FTUI. 2. Minimal duduk di tingkat III 3. Tidak sedang dicabut haknya untuk dipilih. 4. Bersedia dicalonkan dan atau mencalonkan diri. 5. Pernah aktif dalam kepanitiaan-kepanitiaan dan/atau lembaga-lembaga kemahasiswaan di IKM

FTUI. 6. Tidak mencalonkan diri untuk badan badan kemahasiswaan lain yang berada di lingkungan

FTUI dan UI. 7. Tidak terancam DO selama pemilihan dan tidak akan menyelesaikan studi selama menjabat. 8. Bersedia untuk tidak menjabat dan atau terlibat di kepengurusan dan/atau kepanitiaan apapun

dalam badan-badan kemahasiswaan di FTUI dan UI, selama memegang jabatan sebagai Ketua Umum BEM FTUI.

9. Bersedia untuk tidak menjabat dalam organisasi lain di luar IKM FTUI

Bagian Ketujuh Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Ketua BEM FTUI

Pasal 29 Persyaratan pemberhentian Ketua BEM FTUI adalah :

1. Melanggar landasan-landasan IKM FTUI, dan atau putusan-putusan MPM FTUI. 2. Tidak dapat menjalankan program kerja BEM FTUI dengan alasan yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan. 3. Tidak dapat memberikan pertanggungjawaban kepada MPM FTUI selambat-lambatnya 1 minggu

setelah waktu yang ditentukan oleh MPM FTUI 4. Tidak menjaga nama baik IKM FTUI 5. Melakukan perbuatan kejahatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diputuskan bersalah oleh pengadilan Pasal 30 Mekanisme pemberhentian Ketua BEM FTUI adalah :

1. MPM FTUI mengeluarkan Surat Peringatan kepada Ketua BEM FTUI apabila dianggap telah memenuhi persyaratan pemberhentian Ketua Umum BEM FTUI

2. Setelah Surat Peringatan 3 diputuskan, maka MPM FTUI mengeluarkan putusan pelaksanaan Sidang Istimewa MPM FTUI

3. Ketua BEM FTUI menyampaikan pertanggungjawaban pada Sidang Istimewa MPM FTUI. 4. Selama masa demisioner, pimpinan tertinggi diambil alih oleh MPM FTUI.

5. Setelah Ketua BEM FTUI jatuh, maka MPM FTUI menunjuk Pejabat sementara (Pjs.) Ketua Umum BEM FTUI.

6. Pjs. Ketua BEM FTUI tidak berhak membuat kebijakan baru 7. Pjs. Ketua BEM FTUI menjabat hingga terpilihnya ketua BEM FTUI yang baru

Pasal 31 Mekanisme Pemilihan Ketua BEM FTUI Pasca Penjatuhan Ketua Umum BEM adalah :

1. Ketua Umum BEM FTUI yang telah dijatuhkan tidak boleh mencalonkan diri sebagai Ketua Umum BEM FTUI

2. Pemilihan Ketua Umum BEM FTUI dilaksanakan oleh MPM FTUI yaitu melalui proses Pemilihan Umum Khusus

3. Selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah penjatuhan Ketua Umum BEM FTUI, Ketua Umum BEM FTUI pengganti harus sudah terpilih

4. Jika masa jabatan Ketua Umum BEM FTUI yang dijatuhkan tinggal dua bulan menjelang berakhirnya masa jabatan, maka tidak diadakan Pemilihan Umum Khusus

5. Untuk membantu penyelenggaraan Pemilihan Ketua Umum BEM FTUI, maka dibentuk Panitia Pemilihan Umum Khusus

6. Persyaratan dan mekanisme Pemilihan Umum Khusus selain diatas sama dengan persyaratan dan mekanisme Pemilihan Umum

7. Panitia Pemilihan Umum Khusus dapat menetapkan peraturan lain sepanjang tidak bertentangan dengan tata urutan peraturan IKM FTUI

BAB IV Ikatan Mahasiswa Departemen

Bagian Pertama

Ketentuan Dasar Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI Pasal 32 Ikatan Mahasiswa Departemen adalah lembaga eksekutif di tingkat departemen FTUI

Bagian Kedua Struktur Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI

Pasal 33 Struktur Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI terdiri dari :

1. Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen 2. Badan Pengurus Harian Ikatan Mahasiswa Departemen sekurang-kurangnya terdiri dari

Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Ketua-ketua Bidang 3. Badan Pengurus Ikatan Mahasiswa Departemen sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua-ketua

Biro 4. Bidang khusus kerohanian yang terdiri dari Rohani Islam dan agama lain yang diakui oleh

Pemerintah Republik Indonesia Pasal 34 Persyaratan Badan Pengurus Harian Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI adalah :

1. Anggota Aktif IKM FTUI 2. Dipilih oleh Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI 3. Tidak dicabut haknya untuk dipilih. 4. Pernah aktif dalam kepanitiaan-kepanitiaan dan/atau lembaga-lembaga kemahasiswaan IKM

FTUI. 5. Tidak terancam DO ketika akan diangkat menjadi BPH. 6. Bersedia untuk tidak menjabat dan atau terlibat dalam kepengurusan dan kepanitiaan apapun

dalam badan-badan kemahasiswaan di FTUI, kecuali jabatan dan kepanitiaan yang disebabkan posisinya sebagai IMD BEM FTUI


Bagian Ketiga Kewajiban Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI

Pasal 35 (1) Menaati dan melaksanakan landasan-landasan IKM FTUI, putusan Musyawarah Kerja IKM FTUI,

Sidang Terbuka IKM FTUI, dan MPM FTUI. (2) Menyerahkan rencana program kerja dan anggaran belanja Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI

kepada MPM FTUI. (3) Mempublikasikan program kerja dan anggaran belanja Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI yang

telah disahkan oleh MPM FTUI. (4) Memberikan laporan kepada MPM FTUI tentang perkembangan program kerja dan anggaran belanja

Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau jika diminta. (5) Memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh MPM FTUI. (6) Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada MPM FTUI fraksi departemen masing-masing

ketika masa jabatan berakhir atau jika diminta sewaktu-waktu. (7) Mengontrol kepanitiaan-kepanitiaan yang telah dibentuk oleh Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI.

Bagian Keempat Hak Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI

Pasal 36 (1) Membentuk kepanitiaan-kepanitiaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas Ikatan

Mahasiswa Departemen FTUI. (2) Meminta laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari kepanitiaan-kepanitian yang telah dibentuk. (3) Membubarkan kepanitiaan yang telah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan atau bila


dibentuk oleh Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI. (5) Mengajukan keberatan terhadap putusan MPM FTUI. (6) Mengajukan usulan-usulan kepada MPM FTUI. (7) Memberikan penghargaan kepada orang yang dianggap berjasa kepada IKM FTUI di lingkup

departemen dengan persetujuan MPM fraksi departemen.

Bagian Kelima Rapat Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI

Pasal 37 Rapat Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI diatur secara rinci dalam peraturan Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI

Bagian Keenam

Mekanisme Pemilihan Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI Pasal 38 (1) Proses pemilihan diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Umum (2) Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI dipilih langsung oleh anggota IKM FTUI departemennya. (3) Pemilihan ketua dapat dilakukan bila terdapat 2 (dua) calon atau lebih. (4) Apabila ayat 3 di atas tidak terpenuhi, maka pemilihan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Departemen

FTUI diserahkan kepada MPM fraksi Departemen masing-masing, yang kemudian disahkan oleh panitia Pemilu.

(5) Calon Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI terpilih

Pasal 39 Persyaratan calon Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI adalah :

1. Anggota aktif IKM FTUI. 2. Tidak sedang dicabut haknya untuk dipilih. 3. Bersedia dicalonkan dan atau mencalonkan diri. 4. Pernah aktif dalam kepanitiaan-kepanitiaan dan atau lembaga-lembaga kemahasiswaan di IKM


FTUI dan UI. 6. Tidak terancam DO selama pemilihan dan tidak akan menyelesaikan studi selama menjabat.

7. Bersedia untuk tidak menjabat dan atau terlibat di kepengurusan dan atau kepanitiaan apapun dalam badan-badan kemahasiswaan di FTUI dan UI, selama memegang jabatan sebagai Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI.


Bagian Ketujuh Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen

FTUI Pasal 40 Persyaratan pemberhentian Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI adalah :

1. Melanggar landasan-landasan IKM FTUI, dan atau putusan-putusan MPM FTUI. 2. Tidak dapat menjalankan program kerja Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI dengan alasan

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. 3. Tidak dapat memberikan pertanggungjawaban kepada MPM FTUI selambat-lambatnya 1 minggu


dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diputuskan bersalah oleh pengadilan Pasal 41 Mekanisme pemberhentian Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI adalah :

1. MPM FTUI mengeluarkan Surat Peringatan kepada Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI apabila dianggap telah memenuhi persyaratan pemberhentian Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI

2. Setelah Surat Peringatan 3 diputuskan, maka MPM FTUI Fraksi Departemen yang bersangkutan mengeluarkan putusan pelaksanaan Sidang Fraksi MPM FTUI

3. Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI menyampaikan pertanggungjawaban pada Sidang Fraksi MPM FTUI

4. Selama masa demisioner, pimpinan tertinggi diambil alih oleh MPM FTUI Fraksi Departemen yang bersangkutan

5. Setelah Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI jatuh, maka MPM FTUI Fraksi Departemen yang bersangkutan menunjuk Pejabat sementara (Pjs.) Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI.

6. Pjs. Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI tidak berhak membuat kebijakan baru 7. Pjs. Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI menjabat hingga terpilihnya Ketua Ikatan

Mahasiswa Departemen FTUI yang baru Pasal 42 Mekanisme Pemilihan Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen Pasca Penjatuhan Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen adalah :

1. Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI yang telah dijatuhkan tidak boleh mencalonkan diri sebagai Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI

2. Pemilihan Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI dilaksanakan oleh MPM FTUI Fraksi Departemen yang bersangkutan yaitu melalui proses Pemilihan Umum Khusus

3. Selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah penjatuhan Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI, Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI pengganti harus sudah terpilih

4. Jika masa jabatan Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI yang dijatuhkan tinggal dua bulan menjelang berakhirnya masa jabatan, maka tidak diadakan Pemilihan Umum Khusus

5. Untuk membantu penyelenggaraan pemilihan Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen, maka dibentuk Panitia Pemilihan Umum Khusus



BAB V Ikatan Mahasiswa Program Internasional

Bagian Pertama

Ketentuan Dasar Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI Pasal 43 Ikatan Mahasiswa Program Internasional adalah lembaga eksekutif dalam ruang lingkup Program Internasional

Bagian Kedua Struktur Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI

Pasal 44 Struktur Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI terdiri dari :

1. Ketua Ikatan Mahasiswa Program Internasional 2. Badan Pengurus Harian Ikatan Mahasiswa Program Internasional, sekurang-kurangnya terdiri

dari Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua-ketua Bidang Pasal 45 Persyaratan Badan Pengurus Harian Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI adalah :

1. Anggota Aktif IKM FTUI 2. Dipilih oleh Ketua Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI 3. Tidak dicabut haknya untuk dipilih. 4. Pernah aktif dalam kepanitiaan-kepanitiaan dan/atau lembaga-lembaga kemahasiswaan di FTUI. 5. Tidak terancam DO ketika akan diangkat menjadi BPH. 6. Bersedia untuk tidak menjabat dan/atau terlibat dalam kepengurusan dan/atau kepanitiaan

apapun dalam badan-badan kemahasiswaan di FTUI dan UI, kecuali jabatan dan/atau kepanitiaan yang disebabkan posisinya sebagai Ikatan Mahasiswa Program Internasional BEM FTUI dan/atau mendapatkan persetujuan dari MPM FTUI sesuai mekanisme yang berlaku


Bagian Ketiga

Kewajiban Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI Pasal 46 (1) Menaati dan melaksanakan landasan-landasan IKM FTUI, putusan Musyawarah Kerja IKM FTUI,

Sidang Terbuka IKM FTUI, dan MPM FTUI. (2) Menyerahkan rencana program kerja dan anggaran belanja Ikatan Mahasiswa Program Internasional

FTUI kepada MPM FTUI. (3) Mempublikasikan program kerja dan anggaran belanja Ikatan Mahasiswa Program Internasional

FTUI yang telah disahkan oleh MPM FTUI. (4) Memberikan laporan kepada MPM FTUI tentang perkembangan program kerja dan anggaran belanja

Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau jika diminta.

(5) Memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh MPM FTUI. (6) Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada MPM FTUI fraksi Program Internasional ketika

masa jabatan berakhir atau jika diminta sewaktu-waktu. (7) Mengontrol kepanitiaan-kepanitiaan yang telah dibentuk oleh Ikatan Mahasiswa Program

Internasional FTUI.

Bagian Keempat Hak Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI

Pasal 47 (1) Membentuk kepanitiaan-kepanitiaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas Ikatan

Mahasiswa Program Internasional FTUI. (2) Meminta laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari kepanitiaan-kepanitian yang telah dibentuk. (3) Membubarkan kepanitiaan yang telah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan atau bila


dibentuk oleh Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI. (5) Mengajukan keberatan terhadap putusan MPM FTUI. (6) Mengajukan usulan-usulan kepada MPM FTUI. (7) Memberikan penghargaan kepada orang yang dianggap berjasa kepada IKM FTUI di lingkup

Program Internasional dengan persetujuan MPM fraksi Program Internasional.

Bagian Kelima Rapat Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI

Pasal 48 Rapat Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI diatur secara rinci dalam peraturan Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI

Bagian Keenam Mekanisme Pemilihan Ketua Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI

Pasal 49 (1) Proses pemilihan diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Umum (2) Ketua Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI dipilih langsung oleh anggota IKM FTUI

Program Internasional. (3) Pemilihan ketua dapat dilakukan bila terdapat 2(dua) calon atau lebih. (4) Apabila ayat 3 di atas tidak terpenuhi, maka pemilihan Ketua Ikatan Mahasiswa Program

Internasional FTUI diserahkan kepada MPM fraksi Program Internasional yang kemudian disahkan oleh panitia Pemilu.

(5) Calon Ketua Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI terpilih

Pasal 50 Persyaratan calon Ketua Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI adalah :

1. Anggota aktif IKM FTUI. 2. Tidak sedang dicabut haknya untuk dipilih. 3. Bersedia dicalonkan dan atau mencalonkan diri. 4. Pernah aktif dalam kepanitiaan-kepanitiaan dan atau lembaga-lembaga kemahasiswaan di IKM


FTUI dan UI. 6. Tidak terancam DO selama pemilihan dan tidak akan menyelesaikan studi selama menjabat. 7. Bersedia untuk tidak menjabat dan atau terlibat di kepengurusan dan atau kepanitiaan apapun

dalam badan-badan kemahasiswaan di FTUI dan UI, selama memegang jabatan sebagai Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Program Internasional BEM FTUI


Bagian Ketujuh Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Ketua Ikatan Mahasiswa Program

Internasional FTUI Pasal 51 Persyaratan pemberhentian Ketua Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI adalah :

1. Melanggar landasan-landasan IKM FTUI, dan atau putusan-putusan MPM FTUI. 2. Tidak dapat menjalankan program kerja Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI dengan

alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. 3. Tidak dapat memberikan pertanggungjawaban kepada MPM FTUI selambat-lambatnya 1 minggu


dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diputuskan bersalah oleh pengadilan Pasal 52 Mekanisme pemberhentian Ketua Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI adalah :

1. MPM FTUI mengeluarkan Surat Peringatan kepada Ketua Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI apabila dianggap telah memenuhi persyaratan pemberhentian Ketua Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI

2. Setelah Surat Peringatan 3 diputuskan, maka MPM FTUI Fraksi Program Internasional yang bersangkutan mengeluarkan putusan pelaksanaan Sidang Fraksi MPM FTUI

3. Ketua Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI menyampaikan pertanggungjawaban pada Sidang Fraksi MPM FTUI

4. Selama masa demisioner, pimpinan tertinggi diambil alih oleh MPM FTUI Fraksi Program Internasional yang bersangkutan

5. Setelah Ketua Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI jatuh, maka MPM FTUI Fraksi Program Internasional yang bersangkutan menunjuk Pejabat sementara (Pjs.) Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI.

6. Pjs. Ketua Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI tidak berhak membuat kebijakan baru 7. Pjs. Ketua Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI menjabat hingga terpilihnya Ketua

Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI yang baru Pasal 53 Mekanisme Pemilihan Ketua Ikatan Mahasiswa Program Internasional Pasca Penjatuhan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Program Internasional adalah :

1. Ketua Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI yang telah dijatuhkan tidak boleh mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI

2. Pemilihan Ketua Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI dilaksanakan oleh MPM FTUI Fraksi Program Internasional yang bersakutan yaitu melalui proses Pemilihan Umum Khusus

3. Selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah penjatuhan Ketua Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI, Ketua Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI pengganti harus sudah terpilih

4. Jika masa jabatan Ketua Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI yang dijatuhkan tinggal dua bulan menjelang berakhirnya masa jabatan, maka tidak diadakan Pemilihan Umum Khusus

5. Untuk membantu penyelenggaraan pemilihan Ketua Ikatan Mahasiswa Program Internasional, maka dibentuk Panitia Pemilihan Umum Khusus



BAB VI Klub

Bagian Pertama

Ketentuan Umum Klub Pasal 54 (1) Klub adalah lembaga eksekutif dalam ruang lingkup IKM FTUI yang bertujuan untuk menampung,

mengembangkan, dan menyalurkan aspirasi, minat, bakat, dan kreasi anggota IKM FTUI untuk mencapai visi IKM FTUI sesuai dengan peminatan dan/atau kompetensinya

(2) Ruang lingkup klub terdiri dari tingkat fakultas dan tingkat departemen (3) Keanggotaan Klub terbuka bagi seluruh anggota IKM FTUI aktif dan sesuai dengan peraturan yang

ditetapkan oleh Klub yang bersangkutan

Bagian Kedua Status Klub

Pasal 55 (1) Klub tingkat fakultas terdiri dari dua status, yaitu Badan Otonom dan Badan Semi Otonom (2) Klub tingkat departemen disebut Klub Peminatan Departemen, yang selanjutnya disebut KPD Pasal 56 Klub memiliki kewenangan untuk :

1. Menentukan PD/PRT sepanjang tidak menyimpang dari PD/PRT IKM FTUI dan putusan MPM FTUI.

2. Menentukan dan melaksanakan program kerja atas persetujuan MPM FTUI

Bagian Ketiga Kewajiban Klub

Pasal 57 (1) Klub yang Berstatus Badan Otonom memiliki kewajiban untuk :

1. Menaati dan melaksanakan landasan-landasan IKM FTUI dan putusan-putusan MPM FTUI. 2. Melaporkan rencana program kerja, anggaran, dan pengurus kepada MPM FTUI 3. Membuat laporan kegiatan dan keuangan kepada MPM FTUI pada waktu yang disepakati 4. Memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh MPM FTUI 5. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada MPM FTUI ketika masa jabatan berakhir atau

jika diminta sewaktu-waktu. (2) Klub yang Berstatus Badan Semi Otonom memiliki kewajiban untuk :

1. Menaati dan melaksanakan landasan-landasan IKM FTUI dan putusan-putusan MPM FTUI. 2. Melaporkan rencana program kerja, anggaran, dan struktur pengurus kepada MPM FTUI. 3. Membuat laporan kegiatan dan keuangan kepada MPM FTUI pada waktu yang disepakati 4. Memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh MPM FTUI 5. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada MPM FTUI ketika masa jabatan berakhir atau

jika diminta sewaktu-waktu. (3) Klub yang Berstatus Klub Peminatan Departemen memiliki kewajiban untuk :

1. Menaati dan melaksanakan landasan-landasan IKM FTUI dan putusan-putusan MPM FTUI. 2. Melaporkan rencana program kerja, anggaran, dan struktur pengurus kepada MPM FTUI 3. Membuat laporan kegiatan dan keuangan kepada MPM FTUI pada waktu yang disepakati 4. Memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh MPM FTUI 5. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada MPM FTUI fraksi departemen ketika masa

jabatan berakhir atau jika diminta sewaktu-waktu.

Bagian Keempat Hak Klub

Pasal 58 (1) Menggunakan fasilitas IKM FTUI sesuai dengan prosedur yang berlaku. (2) Mendapatkan sumbangan baik internal maupun eksternal selama tidak bertentangan dengan Kode

Etik IKM FTUI, PD/PRT IKM FTUI, dan putusan-putusan MPM FTUI. (3) Menentukan rencana program kerja dan anggaran (4) Mewakili IKM FTUI dalam kegiatan-kegiatan keluar dalam bidang masing-masing. (5) Memiliki otonomi dalam menentukan hal-hal yang bersifat internal dari klub itu sendiri.

Bagian Kelima Mekanisme Pendirian, Perubahan Status, dan Pembubaran Klub

Pasal 59 Mekanisme pendirian KPD adalah :

1. Mengajukan permohonan untuk menjadi klub yang berstatus Kelompok Peminatan Departemen dengan mengirimkan PD/PRT Kelompok Peminatan Departemen, daftar usulan program kerja, daftar calon pengurus, dan daftar anggota kepada MPM FTUI

2. Keanggotaannya terbuka bagi anggota IKM FTUI departemennya 3. Dibuktikan dengan dukungan minimal 20 anggota yang dibuktikan dengan verifikasi sah oleh

MPM FTUI 4. Persyaratan pengesahan peraturan verifikasi anggota ditetapkan oleh MPM FTUI 5. Telah melakukan koordinasi dengan Ikatan Mahasiswa Departemen/Ikatan Mahasiswa Program

Internasional FTUI 6. Disahkan oleh MPM FTUI (melalui sidang fraksi yang melibatkan KPD yang bersangkutan) 7. Memiliki kepengurusan sesuai PD/PRT KPD bersangkutan setelah KPD disahkan oleh MPM

FTUI dan selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal pengesahan 8. Ruang lingkup dari KPD terkait dengan kompetensi keilmuan Departemen masing-masing

Pasal 60 Mekanisme pendirian Klub berstatus Badan Semi Otonom adalah :

1. Mengajukan permohonan untuk menjadi klub yang berstatus Badan Semi Otonom dengan mengirimkan PD/PRT Badan Semi Otonom, daftar usulan program kerja, daftar calon pengurus, dan daftar anggota kepada MPM FTUI

2. Keanggotaannya terbuka bagi seluruh anggota IKM FTUI 3. Dibuktikan dengan dukungan minimal 5 orang anggota dari setiap departemen yang dibuktikan

dengan verifikasi sah oleh MPM FTUI 4. Persyaratan pengesahan peraturan verifikasi anggota ditetapkan oleh MPM FTUI 5. Telah melakukan koordinasi dengan BEM FTUI 6. Disahkan oleh MPM FTUI (melalui sidang terbuka yang melibatkan BSO yang bersangkutan) 7. Memiliki kepengurusan sesuai PD/PRT BSO bersangkutan setelah BSO disahkan oleh MPM

FTUI dan selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal pengesahan 8. Memiliki ruang lingkup yang berbeda dengan Klub yang berstatus BO/BSO yang telah berdiri

sebelumnya Pasal 61 Mekanisme perubahan status Badan Semi Otonom menjadi Badan Otonom adalah :

1. Mengajukan permohonan untuk menjadi klub yang berstatus Badan Otonom dengan mengirimkan PD/PRT Badan Otonom, daftar usulan program kerja, daftar calon pengurus, dan daftar anggota kepada MPM FTUI

2. Telah menjadi BSO minimal 4 tahun periode kepengurusan 3. Keanggotaannya terbuka bagi seluruh anggota IKM FTUI 4. Dibuktikan dengan dukungan minimal 10 orang anggota dari setiap departemen yang dibuktikan

dengan verifikasi sah oleh MPM FTUI 5. Persyaratan pengesahan peraturan verifikasi anggota ditetapkan oleh MPM FTUI 6. Disahkan oleh MPM FTUI (melalui sidang terbuka yang melibatkan BO yang bersangkutan) 7. Memiliki kepengurusan sesuai PD/PRT BO bersangkutan setelah BO disahkan oleh MPM FTUI

dan selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal pengesahan 8. Tidak mengalami kesulitan dalam hal kaderisasi berdasarkan hasil penilaian MPM FTUI 9. LPJ BSO diterima oleh MPM FTUI selama minimal 4 tahun periode kepengurusan berturut-turut

Pasal 62 Jika salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka pendirian atau perubahan status klub tersebut akan ditolak Pasal 63 Kriteria perubahan status dari Badan Otonom ke Badan Semi Otonom adalah :

1. Tidak melaksanakan minimal 3 program kerja selama dua periode kepengurusan berturut-turut 2. Mengalami kesulitan dalam hal kaderisasi berdasarkan hasil penilaian MPM FTUI 3. BO tidak menyerahkan LPJ kepada MPM FTUI selama 2 tahun kepengurusan berturut-turut 4. Jumlah anggota

5. pelanggaran kewajiban Pasal 64 Kriteria pembubaran Klub adalah :

1. Tidak melaksanakan dan/atau memiliki program kerja selama 2 tahun kepengurusan berturut-turut

2. Tidak memiliki kepengurusan 3. Melanggar landasan IKM FTUI dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di IKM FTUI 4. Kesepakatan internal klub tersebut untuk membubarkan diri

Pasal 65 Klub dinyatakan bubar atau berubah status setelah memenuhi kriteria pembubaran klub dan telah disahkan oleh MPM FTUI sesuai dengan prosedur yang berlaku

BAB VII Masa Jabatan, Laporan Pertanggungjawaban, dan Serah Terima Jabatan

Pasal 66 (1) Masa jabatan MPM FTUI, BEM FTUI, Ikatan Mahasiswa D FTUI, IMPI, dan Klub adalah 1 (satu)

tahun kepengurusan tehitung sejak serah terima jabatan dan setelah itu dapat dipilih kembali. (2) Jika terjadi kasus yang menyebabkan jatuhnya ketua umum BEM, IMD, IMPI, dan Klub, maka ketua

baru meneruskan sisa masa jabatan ketua yang digantikan Pasal 67 Anggota MPM FTUI, ketua BEM FTUI, ketua IMD FTUI, ketua IMPI, dan Ketua Klub harus sudah terpilih secepat-cepatnya 7 (tujuh) minggu sebelum Ujian Akhir Semester Ganjil dan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Ujian Akhir Semester Ganjil. Pasal 68 Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)

1. LPJ Ketua Umum BEM FTUI dan IM FTUI kepada MPM FTUI dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum serah terima jabatan MPM FTUI

2. MPM FTUI menetapkan waktu pertanggungjawaban selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelumnya.

Pasal 69 Serah terima jabatan MPM FTUI, BEM FTUI, IMD, dan IMPI FTUI dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah Ketua Umum BEM FTUI terpilih.

BAB VIII

Wadah Khusus Kerohanian

Bagian Pertama Ketentuan Dasar Wadah Khusus Kerohanian

Pasal 70 Wadah khusus kerohanian yang selanjutnya disebut WKK merupakan wadah kerohanian IKM FTUI

Bagian Kedua Status WKK

Pasal 71 WKK terdiri dari PO FTUI (Persekutuan Oikumene Fakultas Teknik Universitas Indonesia), KUKTEK (Keluarga Umat Katolik Teknik), KMB (Keluarga Mahasiswa Buddhis), dan KMHD (Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma)

Bagian Ketiga Kewajiban WKK

Pasal 72 (1) menaati dan melaksanakan landasan-landasan IKM FTUI dan putusan-putusan MPM FTUI (2) mengkoordinasikan kondisi dan aktivitas lembaga yang diwakilinya yang berkaitan dengan aktivitas kemahasiswaan IKM FTUI kepada Ketua BEM FTUI (3) memiliki AD/ART (4) menyerahkan LPJ kepada Ketua BEM FTUI

Bagian Keempat Hak WKK

Pasal 73 (1) Menggunakan fasilitas IKM FTUI sesuai dengan prosedur yang berlaku. (2) Mendapatkan sumbangan baik internal maupun eksternal selama tidak bertentangan dengan Kode Etik IKM FTUI, PD/PRT IKM FTUI, dan putusan-putusan MPM FTUI. (3) Menentukan rencana program kerja dan anggaran (4) Mewakili IKM FTUI dalam kegiatan-kegiatan keluar dalam bidang masing-masing

BAB IX Hubungan Kelembagaan

Pasal 74 Hubungan antar lembaga IKM FTUI :

1. BEM FTUI memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan segala kegiatan kemahasiswaan BEM FTUI, IMD, IMPI FTUI, Badan Semi Otonom, Wadah Khusus Kerohanian, serta Badan Otonom di lingkungan IKM FTUI dalam hal waktu pelaksanaan kegiatan

2. BEM FTUI memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan anggota muda S1 Reguler dan Program Internasional IKM FTUI terhadap Badan Otonom, Badan Semi Otonom, IMD, IMPI, dan Wadah Khusus Kerohanian

3. BEM FTUI memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan sikap keluar yang mengatasnamakan FTUI terhadap Badan Otonom, Badan Semi Otonom, IMD, IMPI, dan Wadah Khusus Kerohanian

4. BEM FTUI memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap BSO dalam hal kaderisasi 5. BSO memiliki kewajiban untuk melakukan koordinasi dengan BEM FTUI dalam hal kaderisasi

BSO tersebut 6. IMD dan IMPI FTUI memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan segala kegiatan

kemahasiswaan IMD/IMPI FTUI dan KPD di progam internasional dan departemen masing-masing dalam hal waktu pelaksanaan kegiatan

7. IMD dan IMPI FTUI memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan terhadap anggota muda S1 Reguler dan Program Internasional IKM FTUI terhadap KPD

BAB X Forum Pengambilan Keputusan

Bagian Pertama

Musyawarah Kerja IKM FTUI Pasal 75 Musyawarah Kerja IKM FTUI dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun atau bila sebelumnya dianggap perlu. Pasal 76 Musyawah Kerja IKM FTUI mempunyai wewenang :

1. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pembubaran IKM FTUI. 2. Peninjauan atau penyempurnaan peraturan-peraturan yang telah ada di IKM FTUI

Pasal 77 Pelaksanaan Musyawarah Kerja IKM FTUI dilakukan oleh suatu panitia yang dibentuk khusus oleh MPM FTUI.

Pasal 78 (1) Dalam pelaksanaannya MPM FTUI membentuk Dewan Pengarah yang bertugas untuk membuat

materi Musyawarah Kerja. (2) Dewan Pengarah MUKER IKM FTUI terdiri dari satu perwakilan tiap lembaga IKM FTUI dan

anggota IKM aktif yang mendaftar. Pasal 79 Peserta Penuh Musyawarah Kerja IKM FTUI adalah Pleno MPM FTUI, BPH BEM FTUI, 2 orang BPH dari masing-masing IM dan BO, 2 orang perwakilan dari masing-masing BSO dan KPD, 1 orang perwakilan dari WKK, dan anggota IKM FTUI yang mendaftar. Pasal 80 Peserta Peninjau Musyawarah Kerja IKM FTUI adalah seluruh anggota IKM FTUI yang bukan sebagai Peserta Penuh Musyawarah Kerja IKM FTUI. Pasal 81 Peserta Undangan Musyawarah Kerja IKM FTUI adalah pihak-pihak di luar IKM FTUI yang dianggap perlu dilibatkan. Pasal 82 Hak-hak peserta Musyawarah Kerja IKM FTUI yaitu :

1. Peserta Penuh memiliki hak suara, hak mengeluarkan pendapat, hak interupsi, serta hak memilih dan dipilih

2. Peserta Peninjau memiliki hak mengeluarkan pendapat dan hak interupsi, tapi tidak memiliki hak suara serta hak memilih dan dipilih

3. Peserta Undangan tidak memiliki hak suara, hak interupsi, maupun hak memilih dan dipilih, tapi memiliki hak mengeluarkan pendapat jika diminta.

4. Hak-hak selain yang diatur di atas dapat ditentukan dalam tata tertib Musyawarah Kerja IKM FTUI

Pasal 83 Quorum Musyawarah Kerja IKM FTUI yaitu :

1. Quorum untuk Musyawarah Kerja IKM FTUI adalah setengah dari jumlah peserta penuh yang harus hadir ditambah satu.

2. Bila quorum tidak tercapai maka dapat diminta persetujuan dua pertiga dari jumlah peserta penuh yang hadir.

Pasal 84 Hal-hal selain yang diatur di atas dapat ditentukan oleh MPM FTUI selama tidak bertentangan dengan PD/PRT yang ada .

Bagian Kedua

Sidang Terbuka IKM FTUI Pasal 85 (1) Sidang Terbuka IKM FTUI dilaksanakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu (2) Sidang Terbuka IKM FTUI dipimpin oleh MPM FTUI Pasal 86 Sidang Terbuka IKM FTUI mempunyai wewenang :

1. Peninjauan dan penyempurnaan peraturan-peraturan yang telah ada, kecuali Kode Etik, Peraturan Dasar, dan Garis-Garis Besar Haluan IKM

2. Evaluasi terhadap pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan IKM 3. Pengajuan untuk melaksanakan referendum

Pasal 87 Pelaksanaan Sidang Terbuka IKM FTUI dilakukan oleh suatu panitia yang dibentuk khusus oleh MPM FTUI. Pasal 88

(1) Dalam pelaksanaannya MPM FTUI membentuk Dewan Pengarah yang bertugas untuk membuat materi Sidang Terbuka IKM FTUI bila dianggap perlu.

(2) Dewan Pengarah Sidang Terbuka IKM FTUI terdiri dari satu perwakilan tiap lembaga IKM FTUI dan anggota IKM FTUI aktif yang mendaftar.

Pasal 89 Peserta Penuh Sidang Terbuka IKM FTUI adalah :

1. Pleno MPM FTUI 2. Perwakilan BEM FTUI, minimal Ketua dan 2 orang BPH 3. Perwakilan Klub setingkat fakultas, minimal Ketua dan 2 orang BPH 4. Perwakilan IMD dan IMPI, minimal Ketua dan 1 orang BPH 5. Perwakilan KPD, minimal Ketua dan 1 orang BPH 6. Perwakilan WKK, minimal Ketua dan 1 orang BPH

Pasal 90 Peserta Peninjau Sidang Terbuka IKM FTUI adalah seluruh anggota IKM FTUI yang bukan sebagai peserta penuh sidang Terbuka IKM FTUI. Pasal 91 Peserta Undangan Sidang Terbuka IKM FTUI adalah pihak-pihak di luar IKM FTUI yang dianggap perlu dilibatkan. Pasal 92 Hak-hak peserta Sidang Terbuka IKM FTUI:

1. Peserta memiliki hak suara, hak mengeluarkan pendapat, hak interupsi, serta hak memilih dan dipilih

2. Peninjau memiliki hak mengeluarkan pendapat dan hak interupsi, tapi tidak memiliki hak suara serta hak memilih dan dipilih.

3. Undangan tidak memiliki hak suara, hak interupsi, maupun hak memilih dan dipilih, tapi memiliki hak mengeluarkan pendapat jika diminta.

4. Hak-hak selain yang diatur di atas dapat ditentukan dalam tata tertib Sidang Terbuka IKM FTUI Pasal 93 (1) Quorum untuk Sidang Terbuka IKM FTUI adalah setengah dari jumlah peserta penuh yang harus

hadir ditambah satu. (2) Bila quorum tidak tercapai maka dapat diminta persetujuan dua pertiga dari jumlah peserta penuh

yang hadir untuk melanjutkan Sidang Terbuka IKM FTUI.

Pasal 94 (1) Tata tertib dalam pelaksanaan Sidang Terbuka IKM FTUI disahkan sebelum pembahasan agenda

Sidang Terbuka IKM FTUI (2) Tata tertib yang disahkan tidak boleh bertentangan dengan Kode Etik, Peraturan Dasar dan Garis-

Garis Besar Haluan IKM FTUI

Bagian Ketiga

Sidang MPM FTUI Pasal 95 Sidang MPM FTUI terdiri dari :

1. Sidang Pleno 2. Sidang Umum 3. Sidang Istimewa 4. Sidang Komisi 5. Sidang Fraksi

Pasal 96 (1) Sidang pleno memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan-peraturan yang tidak termasuk

kewenangan Sidang Umum dan sidang Istimewa (2) Peserta Sidang Pleno adalah :

1. Anggota MPM FTUI 2. Undangan bila dianggap perlu

(3) Persyaratan Sidang Pleno adalah : 1. Dihadiri minimal oleh n + 1 dari jumlah anggota MPM FTUI. 2. Bila tidak terpenuhi, maka sidang dipending selambat-lambatnya 1x24 jam. 3. Bila dalam 1x24 jam tidak terpenuhi, maka sidang dinyatakan sah.

5. Semua keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat atau disetujui oleh 2/3 dari anggota MPM FTUI.

6. Diadakan minimal sebulan sekali Pasal 97 (1) Sidang Komisi memiliki kewenangan merekomendasikan peraturan-peraturan sesuai dengan bidang

kerjanya kepada sidang pleno MPM FTUI. (2) Peserta Sidang Komisi adalah :

1. Anggota Komisi 2. Undangan, bila dianggap perlu

(3) Sidang Komisi dapat dilakukan sewaktu-waktu bila dianggap perlu Pasal 98 (1) Beberapa Komisi dapat melaksanakan Sidang Antar Komisi (2) Sidang Antar Komisi dapat dilakukan sewaktu-waktu bila dianggap perlu (3) Kedudukan Sidang Antar Komisi adalah sama dengan Sidang Komisi (4) Peserta Sidang Antar Komisi adalah :

1. Anggota Komisi-Komisi yang bersangkutan 2. Undangan, bila dianggap perlu

Pasal 99 (1) Sidang Fraksi memiliki kewenangan untuk meminta LPJ Ketua Umum IMD dan IMPI FTUI dan

mengajukan putusan penjatuhan kepada ketua umum IM masing-masing sebelum masa jabatannya berakhir.

(2) Peserta Sidang Fraksi adalah : 1. Anggota Fraksi, memiliki hak bicara dan hak suara. 2. BPH IM sebagai undangan wajib, memiliki hak bicara tapi tidak hak suara. 3. Anggota IKM FTUI departemen yang bersangkutan sebagai undangan, memiliki hak bicara tapi

tidak hak suara. (3) Sidang Fraksi dapat dilakukan sewaktu-waktu bila dianggap perlu Pasal 100 (1) Sidang Umum memiliki kewenangan untuk meminta LPJ Ketua Umum BEM FTUI pada akhir masa jabatan. (2) Peserta Sidang Umum adalah :

1. Pleno MPM FTUI, memiliki hak bicara dan hak suara 2. BPH BEM FTUI sebagai undangan wajib, memiliki hak bicara, tapi tidak hak suara 3. Anggota IKM FTUI sebagai undangan, memiliki hak bicara, tapi tidak hak suara

(3) Sidang Umum memiliki ketentuan : 1. Dihadiri minimal oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota MPM FTUI dan Ketua Umum BEM

FTUI. 2. Bila tidak terpenuhi, maka sidang dipending selambat-lambatnya 48 jam. 3. Bila tidak terpenuhi, maka sidang dinyatakan sah. 4. Semua keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat atau disetujui oleh 2/3 dari anggota

MPM FTUI yang hadir. Pasal 101 (1) Sidang Istimewa memiliki wewenang :

1. Meminta Pertanggung Jawaban Ketua Umum BEM FTUI sewaktu-waktu bila dianggap perlu. 2. Menjatuhkan ketua umum BEM FTUI sebelum masa jabatannya berakhir.

(2) Peserta Sidang Istimewa adalah: 1. Pleno MPM FTUI, memiliki hak bicara dan hak suara 2. BPH BEM FTUI sebagai undangan wajib, memiliki hak bicara, tapi tidak hak suara. 3. Anggota IKM FTUI sebagai undangan, memiliki hak bicara, tapi tidak hak suara

(3) Sidang Istimewa memiliki ketentuan : 1. Dihadiri minimal oleh 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota MPM FTUI dan Ketua Umum

BEM FTUI. 2. Bila tidak terpenuhi, maka sidang dipending selambat-lambatnya 48 jam. 3. Semua keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat atau disetujui oleh 2/3 dari anggota

MPM FTUI yang hadir. 4. Diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu

Pasal 102 (1) Pengambilan keputusan dalam Sidang MPM FTUI dilakukan dengan musyawarah mufakat (2) Jika musyawarah mufakat tidak berhasil, maka dilakukan pemungutan suara (3) Keputusan adalah keputusan yang didukung dengan suara terbanyak

Bagian Keempat

Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI Pasal 103 (1) Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI dilaksanakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu (2) Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI dipimpin oleh MPM FTUI Pasal 104 Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI memiliki kewenangan :

1. Mengkoordinasikan seluruh lembaga dalam IKM FTUI 2. Mengevaluasi pelaksanaan peraturan, pembinaan, dan program kerja 3. Mengeluarkan kesepakatan sikap bersama keluar yang tidak bertentangan dengan Kode Etik,

PD/PRT, dan GBHI Pasal 105 Peserta Penuh Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI adalah :

1. Pleno MPM FTUI 2. Seluruh lembaga eksekutif IKM FTUI, yaitu Ketua atau perwakilannya

Pasal 106 Peserta Peninjau Rapat Koordinasi IKM FTUI adalah seluruh anggota pengurus lembaga IKM FTUI. Pasal 107 Peserta Undangan Rapat Koordinasi IKM FTUI adalah pihak-pihak yang dianggap perlu dilibatkan. Pasal 108 Hak-hak peserta Rapat Koordinasi IKM FTUI:

1. Peserta penuh memiliki hak suara, hak mengeluarkan pendapat, hak interupsi, serta hak memilih dan dipilih

2. Peserta Peninjau memiliki hak mengeluarkan pendapat dan hak interupsi, tapi tidak memiliki hak suara serta hak memilih dan dipilih.

3. Peserta Undangan tidak memiliki hak suara, hak interupsi, maupun hak memilih dan dipilih, tapi memiliki hak mengeluarkan pendapat jika diminta.

4. Hak-hak selain yang diatur di atas dapat ditentukan dalam tata tertib Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI

Pasal 109 (1) Quorum untuk Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI adalah setengah dari jumlah peserta penuh

yang harus hadir ditambah satu. (2) Bila quorum tidak tercapai maka dapat diminta persetujuan dua pertiga dari jumlah peserta penuh

yang hadir untuk melanjutkan Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI. Pasal 110 Mekanisme Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI secara lebih rinci akan diatur dalam Tata Tertib Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI Pasal 111 (1) Tata tertib dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI dapat disahkan dalam Rapat

Koordinasi Lembaga IKM FTUI (2) Tata tertib yang disahkan tidak boleh bertentangan dengan Kode Etik, Peraturan Dasar, Peraturan

Rumah Tangga dan Garis-Garis Besar Haluan IKM FTUI

Bagian Kelima Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI

Pasal 112

(1) Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI dilaksanakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu (2) Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI dipimpin oleh BEM FTUI

Pasal 113 Rapat Kerja LembagaEksekutif IKM FTUI memiliki kewenangan :

1. Mengkoordinasikan seluruh lembaga eksekutif IKM FTUI dalam hal waktu pelaksanaan program kerja 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan mahasiswa baru 3. Mengeluarkan kesepakatan sikap bersama keluar yang tidak bertentangan dengan Kode Etik,

PD/PRT, dan GBHI Pasal 114 Peserta Penuh Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI adalah seluruh lembaga eksekutif IKM FTUI, yaitu Ketua atau perwakilannya. Pasal 115 Peserta Peninjau Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI adalah seluruh anggota pengurus lembaga IKM FTUI. Pasal 116 Peserta Undangan Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI adalah pihak-pihak yang dianggap perlu dilibatkan Pasal 117 Hak-hak peserta Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI yaitu : 1. Peserta penuh memiliki hak suara, hak mengeluarkan pendapat, hak interupsi, serta hak memilih

dan dipilih 2. Peserta Peninjau memiliki hak mengeluarkan pendapat dan hak interupsi, tapi tidak memiliki hak

suara serta hak memilih dan dipilih. 3. Peserta Undangan tidak memiliki hak suara, hak interupsi, maupun hak memilih dan dipilih, tapi

memiliki hak mengeluarkan pendapat jika diminta. 4. Hak-hak selain yang diatur di atas dapat ditentukan dalam tata tertib Rapat Kerja Lembaga

Eksekutif IKM FTUI Pasal 118 (1) Quorum untuk Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI adalah setengah dari jumlah peserta yang

harus hadir ditambah satu. (2) Bila quorum tidak tercapai maka dapat diminta persetujuan dua pertiga dari jumlah peserta yang

hadir untuk melanjutkan Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI Pasal 119 Mekanisme Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI secara lebih rinci akan diatur dalam Tata Tertib Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI Pasal 120 (1) Tata tertib pelaksanaan Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI disahkan dalam Rapat Kerja

Lembaga Eksekutif IKM FTUI (2) Tata tertib yang disahkan tidak boleh bertentangan dengan Kode Etik, Peraturan Dasar, Peraturan

Rumah Tangga dan Garis-Garis Besar Haluan IKM FTUI

Bagian Keenam Rapat Lembaga Eksekutif

Pasal 121 (1) Rapat Lembaga Eksekutif IKM FTUI dilaksanakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu (2) Mekanisme rapat lembaga eksekutif diatur oleh masing-masing lembaga eksekutif yang bersangkutan (3) Ketetapan rapat lembaga eksekutif hanya berlaku untuk internal lembaga itu sendiri

BAB XI Keuangan

Pasal 122 Kekayaan dan keuangan serta perbendaharaan IKM FTUI meliputi segala uang tunai, tabungan, surat-surat berharga, barang-barang yang dimiliki secara sah, sisa dana, dan peralatan panitia yang pernah dibentuk oleh lembaga-lembaga kemahasiswaan yang ada di lingkungan IKM FTUI, yang pengelolaannya dilakukan sepenuhnya oleh lembaga-lembaga kemahasiswaan tersebut. Penjelasan : cukup jelas Pasal 123

1. Pemungutan iuran IKM dilakukan atas persetujuan MPM dan dilaksanakan oleh IMD / IMPI

FTUI .

2. Pengelolaan iuran IKM FTUI dilakukan oleh MPM FTUI

Pasal 124 Segala sesuatu yang menyangkut persoalan keuangan baik yang masuk maupun keluar harus dibukukan dan disertai bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 125 Pemasukkan dana atas nama IKM FTUI, pembagian dan pengelolaanya diputuskan melalui Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI. Pasal 126 Seluruh kegiatan lembaga kemahasiswaan IKM FTUI tidak diperkenankan menerima dana dari partai politik, perusahaan rokok, minuman keras, dan kondom.

BAB XIII Penutup

Bagian Pertama Aturan Peralihan

Pasal 127

(1) Masa peralihan adalah masa sejak Peraturan Rumah Tangga disahkan sampai dengan berlakunya secara keseluruhan

(2) Kelengkapan lembaga IKM FTUI masa transisi adalah kelembagaan mahasiswa pada masa peralihan

Pasal 128

(1) Masa kepengurusan seluruh kelengkapan lembaga IKM FTUI mulai berlaku efektif pada Januari 2008

(2) Sebelum masa kepengurusan tersebut berlaku efektif, masa kepengurusan kelengkapan lembaga IKM FTUI berlaku sesuai PD/PRT hasil MUKER V IKM FTUI

(3) Kelengkapan lembaga IKM FTUI masa transisi dibentuk setelah masa kepengurusan kelengkapan lembaga IKM FTUI pada ayat (2) berakhir hingga Desember 2007

(4) Mekanisme pembentukan, kewenangan dan segala hal secara lebih deskriptif tentang kelengkapan lembaga IKM FTUI masa transisi diputuskan dalam Sidang Terbuka IKM FTUI

(5) Ketentuan diatas tidak berlaku bagi kelengkapan lembaga IKM FTUI yang periodisasinya sudah berubah menjadi Januari Desember sebelum putusan ini disahkan

Bagian Kedua

Aturan Tambahan Pasal 129 Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Rumah Tangga akan ditetapkan dalam peraturan-peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan tata urutan peraturan IKM FTUI

Bagian Ketiga Pengesahan

Pasal 130 1. Peraturan Rumah Tangga IKM FTUI ini disusun oleh Musyawarah I FTUI di Tugu, Puncak, Jawa

Barat pada tanggal 14 September 1971 dan diubah serta disempurnakan pada Musyawarah mahasiswa II FTUI di Tugu, Puncak, Jawa barat pada tanggal 18 April 1974, dan ditetapkan kembali dalam Musyawarah Kerja III IKM FTUI di Wisma departemen Sosial, Puncak, Jawa Barat pada tanggal 7 Mei 1976 yang dilanjutkan di kampus FTUI, jakarta. Diubah serta disempurnakan pada Musyawarah Kerja IV IKM FTUI yang dilaksanakan di Puncak pada tanggal 26-29 April 1995 dan dilanjutkan di kampus FTUI, Depok pada tanggal 1-6 Mei 1995, dilanjutkan 12-13 Mei 1995, dilanjutkan pada tanggal 30 Mei 1995 3 Juli 1995, diubah serta disempurnakan pada Musyawarah Kerja V IKM FTUI di Kampus FTUI, Depok, Jawa Barat, pada tanggal 6 Januari sampai 28 Februari 2003. Diubah serta disempurnakan pada Musyawarah Kerja VI IKM FTUI di Kampus FTUI, Depok, Jawa Barat pada tanggal 10 26 Januari 2007, yang dilanjutkan pada Rapat Ker

Buku Pd Prt Ikm Ftui

Documents

Buku Pd Prt Ikm Ftui