YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Resep 2.1.1 Pengertian Resep...Jika resep tidak jelas atau tidak lengkap, apoteker harus menanyakan kepada dokter penulis resep tersebut. Resep yang lengkap

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Resep

2.1.1 Pengertian Resep

Resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter kepada apoteker

pengelola apotek untuk menyiapkan dan/atau membuat, meracik, serta

menyerahkan obat kepada pasien (Syamsuni, 2006).

Resep harus ditulis dengan jelas dan lengkap. Jika resep tidak jelas atau

tidak lengkap, apoteker harus menanyakan kepada dokter penulis resep tersebut.

Resep yang lengkap memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Nama, alamat, dan nomor izin praktek dokter, dokter gigi atau dokter hewan.

2. Tanggal penulisan resep (inscriptio).

3. Tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep (invocatio).

4. Nama setiap obat dan komposisinya (praescrippio/ordonatio).

5. Aturan pemakaiain obat yang tertulis (signatura).

6. Tanda tangan atau paraf dokterr penulis resep sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku (subscriptio).

7. Jenis hewan serta nama dan alamat pemiliknya untuk resep dokter hewan.

8. Tanda seru atau paraf dokter untuk setiap resep yang melebihi dosis

maksimalnya (Anief, 2000).

Page 2: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Resep 2.1.1 Pengertian Resep...Jika resep tidak jelas atau tidak lengkap, apoteker harus menanyakan kepada dokter penulis resep tersebut. Resep yang lengkap

Gambar 1 : Contoh Resep

2.1.2 Tahap-Tahap Pelayanan Resep

Apotek wajib melayani resep dokter, dokter gigi, dan dokter hewan.

Pelayanan resep adalah menjadi tanggung Apoteker Pengelola Apotek. Apoteker

wajib melayani resep sesuai dengan tanggung dengan keahlian profesinya dan

dilandasi pada kepentingan masyarakat. Apoteker wajib memberi informasi

tentang penggunaan secara tepat, aman, rasional, kepada pasien atas permintaan

masyarakat (Anief, 2005).

Pelayanan kefarmasian pada saat ini telah bergeser orientasinya dari obat

ke pasien yang mengacu kepada Pharmaceutical Care. Kegiatan palayanan

kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi

menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan

kualitas hidup dari pasien.

Dr. Bajuri Ahmad

SIP no. 228/K/84

Jln. Budi Kemulian no. 8A No. Telp. 4040601

Jakarta.

Jakarta, 13-5-1984

R/ Acetosal mg 500 mg

Codein HCL 20 mg

C.T.M 4 mg

S.L q.s

m.f. pulv. Dtd. No. XV

da in caps

S.t.d.d. caps. I

Pro: Ny Elin (dewasa)

Paraf/tanda tangan Dokter

Page 3: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Resep 2.1.1 Pengertian Resep...Jika resep tidak jelas atau tidak lengkap, apoteker harus menanyakan kepada dokter penulis resep tersebut. Resep yang lengkap

Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah melaksanakan pemberin

informasi, monitoring pnggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhirnya sesuai

harapan dan terdokumentasi dengan baik. Apoteker harus memahami dan

menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medication error)

dalam proses pelayanan (Anonim, 2004).

Berikut digambarkan tahap-tahap pelayanan resep di apotek secara umum :

Gambar 2 : Tahap-tahap pelayanan resep di apotek secara umum

Resep Datang

Skrining Resep

Resep Diberi

] Harga

Pasien Setuju Pasien Tidak Setuju

Diajukan obat alternatif dengan jenis,

jumlah, dan harga sesuai kemampuan pasien

Kembali

Ke Dokter

Ke Apotek

Lain

Ke Apotek

Lain

Ke Apotek

Lain

Pasien Tidak Setuju

Pasien Setuju

Penyiapan/Peracikan Obat

Penyerahan Obat

Pemberian Konseling, Informasi, dan Edukasi

Monitoring Penggunaan Obat

Page 4: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Resep 2.1.1 Pengertian Resep...Jika resep tidak jelas atau tidak lengkap, apoteker harus menanyakan kepada dokter penulis resep tersebut. Resep yang lengkap

a. Skrining resep. Apoteker melakukan skrining resep meliputi :

1) Persyaratan Administratif :

a. Nama, SIPA dan alamat dokter

b. Tanggal penulisan resep

c. Tanda tangan/paraf dokter penulis resep

d. Nama, alamat, umur, jenis kelamin dan berat badan pasien

e. Cara pemakaian yang jelas

f. Informasi lainnya

2) Kesesuaian farmasetik. Bentuk sediaan, dosis, potensi, stabilitas,

inkompatibilitas, cara dan lama pemberian.

3) Pertimbangan klinis. adanya alergi, efek samping, interaksi, kesesuaian

(dosis, durasi, jumlah obat dan lain lain). Jika ada keraguan terhadap resep

hendaknya dikonsultasikan kepada dokter penulis resep dengan memberikan

pertimbangan dan alternatif seperlunya bila perlu menggunakan persetujuan

setelah pemberitahuan.

b. Penyiapan obat

1) Peracikan, merupakan kegiatan menyiapkan menimbang, mencampur,

mengemas dan memberikan etiket pada wadah. Dalam melaksanakan

peracikan obat harus dibuat suatu prosedur tetap dengan memperhatikan

dosis, jenis dan jumlah obat serta penulisan etiket yang benar.

2) Etiket, etiket harus jelas dan dapat dibaca.

3) Kemasan obat yang diserahkan, obat hendaknya dikemas dengan rapi dalam

kemasan yang cocok sehingga terjaga kualitasnya.

Page 5: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Resep 2.1.1 Pengertian Resep...Jika resep tidak jelas atau tidak lengkap, apoteker harus menanyakan kepada dokter penulis resep tersebut. Resep yang lengkap

4) Penyerahan obat, sebelum obat diserahkan pada pasien harus dilakukan

pemeriksaan akhir terhadap kesesuaian antara obat dengan resep.

Penyerahan obat dilakukan oleh apoteker disertai pemberian informasi obat

dan konseling kepada pasien.

5) Informasi obat, apoteker harus memberikan informasi yang benar, jelas dan

mudah dimengerti, akurat, tidak bias, etis, bijaksana, dan terkini. Informasi

obat pada pasien sekurang-kurangnya meliputi: cara pemakaian obat, cara

penyimpanan obat, jangka waktu pengobatan, aktivitas serta makanan dan

minuman yang harus dihindari selama terapi.

6) Konseling, apoteker harus memberikan konseling, mengenai sediaan

farmasi, pengobatan dan perbekalan kesehatan lainnya, sehingga dapat

memperbaiki kualitas hidup pasien atau yang bersangkutan terhindar dari

bahaya penyalahgunaan atau penggunaan obat yang salah. Untuk penderita

penyakit tertentu seperti kardiovaskular, diabetes, TBC, asma dan penyakit

kronis lainnya, apoteker harus memberikan konseling secara berkelanjutan.

7) Monitoring penggunaan obat, setelah penyerahan obat kepada pasien,

apoteker harus melaksanakan pemantauan penggunaan obat, terutama untuk

pasien tertentu seperti kardiovaskular, diabetes, TBC, asma, dan penyakit

kronis lainnya.

8) Promosi dan edukasi, dalam rangaka pemberdayaan masyarakat, apoteker

harus memberikan edukasi apabila masyarakat ingin mengobati diri sendiri

(swamedikasi) untuk penyakit ringan dengan memilih obat yang sesuai dan

apoteker harus berpartisipasi secara aktif dalam promosi dan edukasi.

Page 6: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Resep 2.1.1 Pengertian Resep...Jika resep tidak jelas atau tidak lengkap, apoteker harus menanyakan kepada dokter penulis resep tersebut. Resep yang lengkap

Apoteker ikut membantu desiminasi informasi, antara lain dengan

penyebaran leaflet/brosur, poster, penyuluhan, dan lain-lainnya (Anonim,

2004).

2.2 Pemilihan Obat

2.2.1 Tahap Pemilihan Obat

Fungsi pemilihan obat adalah untuk menentukan obat yang benar-benar

diperlukan sesuai dengan pola penyakit. Untuk mendapatkan perencanaan obat

yang tepat, sebaiknya diawali dengan dasar-dasar seleksi kebutuhan obat yang

meliputi :

1. Obat dipilih berdasarkan seleksi ilmiah, medik dan statistik yang memberikan

efek terapi jauh lebih baik dibandingkan resiko efek samping yang akan

ditimbulkan.

2. Jenis obat yang dipilih seminimal mungkin, hal ini untuk menghindari

duplikasi dan kesamaan jenis. Apabila terdapat beberapa jenis obat dengan

indikasi yang sama dalam jumlah banyak, maka kita memilih berdasarkan

Drug of Choice dari penyakit yang prevalensinya tinggi.

3. Jika ada obat baru, harus ada bukti yang spesifik untuk efek terapi yang lebih

baik.

4. Hindari penggunaan obat kombinasi kecuali jika obat tersebut mempunyai efek

yang lebih baik dibandingkan obat tunggal.

2.2.2 Kriteria pemilihan obat

Sebelum melakukan perencanaan obat perlu diperhatikan kriteria yang

dipergunakan sebagai acuan dalam pemilihan obat, yaitu :

Page 7: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Resep 2.1.1 Pengertian Resep...Jika resep tidak jelas atau tidak lengkap, apoteker harus menanyakan kepada dokter penulis resep tersebut. Resep yang lengkap

1. Obat merupakan kebutuhan untuk sebagian besar populasi penyakit.

2. Obat memiliki keamanan dan khasiat yang didukung dengan bukti ilmiah.

3. Obat memiliki manfaat yang maksimal dengan resiko yang minimal.

4. Obat mempunyai mutu yang terjamin baik ditinjau dari segi stabilitas maupun

bioavailabilitasnya.

5. Biaya pengobatan mempunyai rasio antara manfaat dan biaya yang baik.

6. Bila terdapat lebih dari satu pilihan yang memiliki efek terapi yang serupa

maka pilihan diberikan kepada obat yang :

a. Sifatnya paling banyak diketahui berdasarkan data ilmiah.

b. Sifat farmakokinetiknya diketahui paling banyak menguntungkan.

c. Stabilitas yang paling baik.

d. Paling mudah diperoleh.

e. Harga terjangkau.

f. Obat sedapat mungkin sediaan tunggal.

Untuk menghindari resiko yang mungkin terjadi harus mempertimbangkan :

a. Kontra Indikasi.

b. Peringatan dan Perhatian.

c. Efek Samping.

d. Stabilitas.

Pemilihan obat didasarkan pada Obat Generik terutama yang tercantum dalam

Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dengan berpedoman pada harga yang ditetapkan

oleh Menteri Kesehatan yang masih berlaku (Anonim, 2008).

Page 8: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Resep 2.1.1 Pengertian Resep...Jika resep tidak jelas atau tidak lengkap, apoteker harus menanyakan kepada dokter penulis resep tersebut. Resep yang lengkap

2.3 Tinjauan Apotek

Kesehatan merupakan keadaan sejatera baik jahmani, rohani maupun

sosial seseorang. Kesehatan dapat dicapai dengan adanya kesadaran, kemauan dan

kemampuan hidup sehat pada setiap masyarakat. Upaya kesehatan adalah setiap

kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Tempat untuk

menyelenggarakan kesehatan disebut sarana kesehatan. Salah satu sarana

pelayanan kesehatan adalah apotek (Furdiyanti dkk, 2006).

2.3.1 Pengertian Apotek

Menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1332/Menkes/SK/X/2002 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan

922/Menkes/Per/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pedmberian Izin

Apotek Pasal 1 Ayat (a) : “Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat

dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi. Perbekalan

kesehatan lainnya kepada masyarakat”, sedangakan Apoteker adalah sarjana

farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, mereka

yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan

pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker (Hartini dan Sulasmono,

2006).

Adapun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat

13 Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek

kefarmasian oleh apoteker (Anonim, 2009).

Page 9: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Resep 2.1.1 Pengertian Resep...Jika resep tidak jelas atau tidak lengkap, apoteker harus menanyakan kepada dokter penulis resep tersebut. Resep yang lengkap

2.3.2 Tugas dan Fungsi Apotek

Apotek mempunyai fungsi utama dalam pelayanan obat atas dasar resep

dan yang berhubungan dengan itu, serta pelayanan obat tanpa resep. Dalam

pelayanan obat ini Apoteker harus berorientasi pada pasien/penderita, apakah obat

yang diinginkan pasien tersebut dapat menyembuhkan penyakitnya serta ada

tidaknya efek samping yang merugikan (Anief, 2005).

Tugas dan fungsi Apotek menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah No.25

Tahun 1980, yaitu :

a. Tempat pengabdian profesi seorang Apoteker yang telah mengucapkan sumpah

jabatan.

b. Sarana Farmasi yang telah melakukan peracikan, perubahan bentuk,

pencampuran, dan penyerahan obat atau bahan baku obat.

c. Penyaluran perbekalan farmasi yang harus mendistribusikan obat secara luas

dan merata (Anief, 2005).

2.3.3 Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perapotekan

Peraturan perundang-undangan perapotekan di indonesia telah beberapa

kali mengalami perubahan. Dimulai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah

(PP) No.26 tahun 1965 tentang pengelolaan dan perizinan Apotek, kemudian

disempurnakan dalam peraturan pemerintah No.25 1980, beserta petunjuk

pelaksanaannya dalam peraturan Menteri Kesehatan No.26 tahun 1981 dan surat

keputusan Menteri Kesehatan No.178 tentang ketentuandan tata cara pengelolaan

apotek. Peraturan selanjutnya yang ber laku adalah Keputusan Menteri Kesehatan

No.1332/Menkes/SK/X/2002 yang memberikan beberapa keleluasaan kepada

Page 10: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Resep 2.1.1 Pengertian Resep...Jika resep tidak jelas atau tidak lengkap, apoteker harus menanyakan kepada dokter penulis resep tersebut. Resep yang lengkap

apotek untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan yang optimal. Peraturan yang

terakhir berlaku sampai sekarang adalah Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor

1027/Menkes/SK/IX/2004 mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan

Kefarmasian (Hartini dan Sulasmono, 2006).

Ketentuan-ketentuan umum yang berlaku tentang perapotekan sesuai

Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 adalah sebagai

berikut :

a. Apoteker adalah sarjana Farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan

sumpah jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di

Indonesia sebagai Apoteker.

b. Surat Izin Praktek Apotek (SIPA) adalah Surat Izin yang diberikan oleh

menteri kepada apoteker atau apoteker bekerja sama dengan Pemilik Sarana

Apotek (PSA) untuk menyelenggarakan apotek disuatu tempat tertentu.

c. Apoteker Pengelola Apotek (APA) adalah apoteker yang telah diberi Surat Izin

apotek.

d. Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan Perundang-

undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai

Asisten Apoteker (Anonim, 2010).

Page 11: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Resep 2.1.1 Pengertian Resep...Jika resep tidak jelas atau tidak lengkap, apoteker harus menanyakan kepada dokter penulis resep tersebut. Resep yang lengkap

2.4 Apotek Motilango

2.4.1 Profil Apotek Motilango

Apotek Motilango Kota Gorontalo pertama kali didirikan pada tahun 1999

yang berbentuk „KOPKAR‟ yaitu Koperasi Karyawan Askin dimana pemiliknya

terdiri atas 5 orang karyawan PT. Askes. Apotek Motilango mengadakan

perjanjian kerjasama dengan PT. Askes, Pemerintah Daerah dan PT. Jamsostek

dalam pengambilan obat untuk pasien.

Pada awalnya Apotek Motilango hanya melayani pasien tanggungan

Askes. Tetapi setelah adanya perubahan, maka apotek motilango saat ini sudah

banyak melayani pasien tanggungan kesehatan seperti : Jamkesda, Jamkesta,

jamkespro, Jamsostek, Jamkespra, dan Inhealt.

Pada awalnya Apotek Motilango berlokasi di Jalan Aloe Saboe lama,

berdekatan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Gorontalo. Namun pada tahun

2004, setelah Rumah Sakit dipindahkan ke Jalan Taman Pendidikan, Apotek pun

dipindahkan di bangunan yang baru.

Pada awal didirikan Apotek Motilango telah memiliki Surat Izin Tempat

Usaha (SITU), dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Apotek Motilango

mengalami perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun dan telah memiliki

Surat Izin Praktek Apotek (SIPA) dengan Apoteker Pengelola Apotek (APA)

Salman S.Si.,M.S.i.,Apt. Sekarang ini seluruh saham Apotek Motilango telah

dimiliki satu orang yaitu Mantan kepala PT. Askes dr. Burhanudin Umar.

Page 12: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Resep 2.1.1 Pengertian Resep...Jika resep tidak jelas atau tidak lengkap, apoteker harus menanyakan kepada dokter penulis resep tersebut. Resep yang lengkap

Untuk pelayanan pasien, Apotek Motilango melayani resep umum, Askes,

Jamkesda, Jamsostek, Inhealt, resep dokter keluarga juga untuk pasien yang

melakukan swamedikasi.

Apotek Motilango memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, bersih dan

nyaman. Lingkungannya selalu terjaga kebersihannya serta memiliki suplai listrik

yang konstan, terutama untuk lemari pendingin dan lemari untuk obat-obat

kemoterapeutik.

Selain itu sarana yang dimiliki Apotek Motilango diantaranya :

1) Ruang tunggu yang nyaman bagi pasien

2) Tempat untuk mendisplai informasi bagi pasien, termasuk penempatan

brosur/materi informasi.

3) Ruang racikan

4) Tempat pncucian alat

5) Perabotan apotek yang tertata rapi, lengkap dengan rak-rak penyimpanan obat

dan barang-barang lain yang tersusun dengan rapi, terlindung dari debu,

kelembaban dan cahaya yang berlebihan serta diletakkan pada kondisi

ruangan dengan temperatur yang telah ditetapkan.

6) Gudang penyimpanan sediaan farmasi.

7) Kamar kecil untuk pasien dan petugas.

2.4.2 Struktur Organisasi Apotek Motilango

Sedikit banyaknya tenaga kerja di apotek tergantung besar kecilnya

apotek. Struktur organisasi sebuah apotek dapat disesuaikan dengan tingkat

kebutuhan dan besarnya volume aktivitas apotek itu sendiri. Agar dapat mencegah

Page 13: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Resep 2.1.1 Pengertian Resep...Jika resep tidak jelas atau tidak lengkap, apoteker harus menanyakan kepada dokter penulis resep tersebut. Resep yang lengkap

tumpang tindih kewajiban serta wewenang petugas maka dengan adanya suatu

struktur organisasi sebuah apotek akan memperjelas posisi hubungan antar elemen

orang. Berikut struktur organisasi Apotek Motilango Kota Gorntalo :

Gambar 3 : Struktur Organisasi Apotek Motilango

2.4.3 Personalia Apotek Motilango

Untuk menjaga tugasnya sebagai sarana pelayanan kesehatan yang

beroperasi selama 24 jam penuh maka Apotek Motilango memiliki 14 (empat

belas) orang petugas dan 1 (satu) orang Apoteker Penanggung jawab Apoteker.

Dimana tugas dan tanggung jawab dari kedelapan orang petugas dibagi menjadi :

1. Petugas pengadaan obat : 1 orang

2. Petugas administrasi keuangan : 1 orang

3. Petugas pelaporan resep Askes Jamsostek dan Jamkesda : 1 orang

Apoteker

Pengelola Apotek

Petugas

Pengadaan

Sediaan Farmasi

Pelaksana Umum

Administrasi

Pemilik Sarana

Apotek

Petugas

Pelayanan

Resep

Petugas

Pelaporan

Resep

Petugas

Administrasi

Keuangan

Page 14: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Resep 2.1.1 Pengertian Resep...Jika resep tidak jelas atau tidak lengkap, apoteker harus menanyakan kepada dokter penulis resep tersebut. Resep yang lengkap

4. Petugas Komputer : 4 orang

5. Petugas pelayanan resep : 7 orang

2.5 Tinjauan Asuransi

Semua negara yang telah menyadari pentingnya kesehatan sebagai salah

satu syarat menuju kesejahteraan hidup dengan berbagai upaya berusaha untuk

menyediakan dana bagi pelaksana kegiatan pelayanan kesehatan mereka. Salah

satu diantaranya adalah dengan melaksanakan asuransi kesehatan (health

assurance) yang dipakai untuk membiayai pelayanan kesehatan ditengah-tengah

masyarakat (Nurhayati, 2010).

2.5.1 Pengertian Asuransi

Asuransi yang dalam bahasa Belanda disebut Verzekering, atau Assurantie

disebut dengan pertanggungan sedangkan pihak penanggung disebut sebagai

verzekeraar yaitu orang yang menerima resiko dan terhadap tertanggung disebut

dengan verzekerde yaitu orang yang mengalihkan resiko yang ada padanya

(Muhammad, 2006).

Istilah asuransi (assurantie) lebih banmyak dikenal dan dipakai dalam

praktek perusahaan pertanggungan sehari-hari. Asuransi adalah perjanjian dan

penegasan yang dibuat antara pihak penanggung jawab dengan tanggungannya

yang diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Sofyanto,

2009).

Dari defenisi di atas dapat dilihat bahwa asuransi ataupun pertanggungan

adalah perjanjian atau kontrak antar para pihak yang sepakat. Dimana salah satu

pihak bertindak sebagai penanggung jawab terdapat resiko dari suatu potensi

Page 15: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Resep 2.1.1 Pengertian Resep...Jika resep tidak jelas atau tidak lengkap, apoteker harus menanyakan kepada dokter penulis resep tersebut. Resep yang lengkap

kerugian yang diperjanjian dan pihak lain bertindak sebagai tertanggung, yang

akan menerima ganti rugi sebesar kerugian yang dialaminya ataupun sebesar nilai

yang diperjanjikan (Widjaja dan Yani, 2000).

2.5.2 Dasar Hukum Asuransi

Sesuai dengan arah pembangunan nasional dan dengan pemikiran dasar

dari sistem kesehatan nasional, tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya

mutu dan lingkungan hidup yang optimal bagi setiap penduduk dengan

mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini sesuai dengan

Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Kesehatan Nomor 9 Tahun 1960 pasal 1

menyebutkn bahwa tiap-tiap warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan

setinggi-tingginya dan perlu diikutsertakan dalam usaha-usaha kesehatan

pemerintah. Oleh karena itu, negara telah menyadari pentingnya kesehatan

sebagai syarat menuju kesejahteraan hidup, sehingga dengan berbagai upaya

berusaha menyediakan dana bagi pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan.

Pembangunan yang berlangsung selama ini telah mempeluas kesempatan kerja

dan memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi tenaga kerja

dan keluarganya. Namun kemampuan bekerja dan penghasilan tersebut dapat

berkurang atau hilang karena berbagai risiko yang dihadapi, misalkan kecelakaan,

cacat, sakit, hari tua dan meninggal dunia.

Berikut beberapa dasar hukum asuransi kesehatan di indonesia :

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja(sebagaimana telah beberapa kali diubah

Page 16: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Resep 2.1.1 Pengertian Resep...Jika resep tidak jelas atau tidak lengkap, apoteker harus menanyakan kepada dokter penulis resep tersebut. Resep yang lengkap

terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2009 tentang

Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang

Penyelenggaraan Program Jamian Sosial Tenaga Kerja.

2.5.3 Asuransi Kesehatan

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang

penanggung mengikatkan dirikepada seorang tertanggung, dengan menerima

suatu premi, untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau

kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena

suatu peristiwa yang tidak tentu. Ketentuan Undang-Undang Kesehatan Nomor 23

Tahun 1992 antara lain disebutkan bahwa penyelanggaraan pemeliharaan

kesehatan pembiayaan dikelola secara terpadu, dilakukan secara pra upaya. Upaya

pemeliharaan kesehatan yang mencakup pemeliharaan kesehatan dasar itu wajib

diikuti setiap peserta, dan pemeliharaan kesehatan tambahan yang walaupun

sifatnya sukarela harus tetap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan dari pemeliharaan kesehatan dasar (Poernomo, 2004).

Salim dalam Dwiriani (2009) menyebutkan bahwa asuransi kesehatan

adalah salah satu jenis produk asuransi secara khusus menjamin biaya kesehatan

atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit atau

mengalami kecelakaan. Secara garis besar ada dua perawatan yang ditawarkan

perusahaan-perusahaan asuransi yaitu rawat inap (in-patient treatment) dan rawat

jalan (out-patient treatment). Asuransi adalah suatu sistem untuk merendahkan

kehilangan finansial dengan menyalurkan resiko kehilangan dari seseorang ke

badan lainnya. Seseorang yang menyalurkan resiko disebut sebagai tertanggung,

Page 17: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Resep 2.1.1 Pengertian Resep...Jika resep tidak jelas atau tidak lengkap, apoteker harus menanyakan kepada dokter penulis resep tersebut. Resep yang lengkap

sedangkan badan yang menerima resiko disebut penanggung. Perjanjian antara

kedua badan ini disebut kebijakan. Ini adalah kontrak legal yang menjelaskan

setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar tertanggung kepada

penanggung untuk resiko yang ditanggung disebut premi yang biasanya

ditentukan oleh penanggung.

PT. Asuransi kesehatan indonesia atau juga dikenal dengan nama PT.

Jamostek Indonesia (Persero) adalah merupakan badan Usaha Milik Negara yang

ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelanggarakan jaminan

pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja dan keluarganya mengatasi masalah

kesehatan. Mulai dari pencegahan, pelayanan di klinik kesehatan, rumah sakit,

kebutuhan alat bantu peningkatan fungsi organ tubuh, dan pengobatan, secara

efektif dan efisien. Setiap tenaga kerja yang telah mengikuti program JPK akan

diberikan KPK (Kartu Pemeliharaan Kesehatan) sebagai bukti diri untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan.

Jamsostek itu untuk seluruh pekerja baik formal maupun informal dan

mandiri. Negara berkewajiban melindungi mereka semua. Jadi, semua pekerja

wajib diikitkan oleh pengusaha menjadi peserta Jamsostek.

Keluarga yang dimaksud adalah isteri atau suami dan anak yang sah dan

atau anak angkat dan peserta yang mendapat tunjangan keluarga Dalam satu

keluarga, maksimal yang ditanggung adalah lima orang. (PT. Jamsostek, 2008).

2.5.4 Tujuan Asuransi Kesehatan

Tujuan pemerintah menyelenggarakan semua pertanggungan sosial pada

dasarnya adalah sama yaitu untuk memberikan jaminan sosial bagi masyarakat.

Page 18: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Resep 2.1.1 Pengertian Resep...Jika resep tidak jelas atau tidak lengkap, apoteker harus menanyakan kepada dokter penulis resep tersebut. Resep yang lengkap

Demikian juga hal asuransi kesehatan tujuannya adalah membayar biaya rumah

sakit, biaya pengobatan dan mengganti kerugian tertanggung atas hilangnya

pendapatan karena cedera akibat kecelakaan atau penyakit. Sedangkan tujuan

asuransi kesehatan adalah meningkatkan pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi

peserta dan anggota keluarganya. Asuransi kesehatan juga bertujuan memberikan

bantuan kepada peserta dalam membiayai pemeliharaan kesehatannya (Dwiriani,

2009).

PT. Jamsostek (persero) Indonesia sebagai badan pengelola asuransi

kesehatan di Indonesia bertujuan untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan

derajat kesehatan bagi Tenaga Kerja penerima pensiun beserta anggota

keluarganya dalam rangka upaya menciptakan aparatur negara yang sehat, kuat

dan dinamis seta memiliki jiwa pengabdian terhadap nusa dan bangsa.

2.6 Jamsostek

2.6.1 Pengertian Jamsostek

Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah program publik yang memberikan

perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu

yang penyelenggarannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

Sebagai program publik, Jamsostek memberikan hak dan membebani

kewajiban secara pasti bagi pengusaha dan tenaga kerja berdasarkan Undang-

Undang No. 3 tahun 1992, berupa santunan tunai dan pelayanan medis, sedang

kewajibannya adalah membayar iuran.

Page 19: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Resep 2.1.1 Pengertian Resep...Jika resep tidak jelas atau tidak lengkap, apoteker harus menanyakan kepada dokter penulis resep tersebut. Resep yang lengkap

Program ini memberikan perlindungan bersifat dasar, untuk menjaga

harkat dan martabat manusia jika mengalami resiko-resiko sosial ekonomi dengan

pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja.

Resiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program tersebut terbatas

saat terjadi peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacad, hari tua dan

meninggal dunia.

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) merupakan salah satu program

JAMSOSTEK dalam usaha untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja

melalui usaha kesehatan. Melalui program JPK tenaga kerja bergotong royong

mengumpulkan dana, sehingga mereka yang sehat dapat membantu yang sakit,

dan mereka yang berpenghasilan lebih besar membantu mereka yang

berpenghasilan lebih kecil. Jadi melalui program JPK biaya untuk pelayanan

kesehatan tidak lagi menjadi masalah bagi tenaga kerja. Dengan adanya jaminan

biaya untuk pelayanan kesehatan diharapkan tenaga kerja maupun keluarganya

yang sakit atau kecelakaan dengan segera dapat diobati sehingga cepat sembuh

atau penyakitnya tidak bertambah parah. Dengan terjaminnya kesehatan tenaga

kerja beserta keluarganya diharapkan tenaga kerja mampu bekerja dengan

produktivitas yang tinggi.

Tetapi dalam pelaksanaan program tersebut masih dijumpai berbagai

masalah sehingga program yang diharapkan memberikan ketenangan bagi tenaga

kerja beserta keluarganya ternyata menimbulkan kekecewaan justru pada saat

mereka membutuhkan pelayanan. Masalah-masalah tersebut akhirnya menjadi

biang keladi kekecewaan para peserta, kemudian ketidak percayaan pada program

Page 20: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Resep 2.1.1 Pengertian Resep...Jika resep tidak jelas atau tidak lengkap, apoteker harus menanyakan kepada dokter penulis resep tersebut. Resep yang lengkap

JPK maupun JAMSOSTEK, yang pada akhirnya dapat menimbulkan pemutusan

kepesertaan atau keluar dari program JPK (Anonim, 2012).

2.6.2 Tinjauan Daftar Obat Standar Jamsostek (DOSJ)

Pelayanan obat merupakan salah satu mata rantai penting dari pelayanan

kesehatan. Sebagai upaya untuk memberikan pelayanan obat yang terbaik kepada

peserta, PT. Jamsostek (Persero) menerapkan suatu daftar obat-obatan dengan

harga yang tertentu yang tercantum dalam Daftar Obat Standar Jamsostek (DOSJ)

yang diharapkan menjadi acuan bagi dokter penulis resep dalam memberikan

pelayanan obat kepada masyarakat indonesia. Daftar Obat Standar Jamsostek

(DOSJ) disusun dengan melibatkan berbagai pihak yaitu para ahli dan mitra PT.

Jamsostek (Persero) yang memiliki kompetensi dibidangnya, sehingga obat-

obatan yang tercantum dalam Daftar Obat Standar Jamsostek (DOSJ) dapat

dipertanggung jawabkan (Anonim, 2012).

2.6.3 Pengertian Daftar Obat Standar Jamsostek (DOSJ)

Daftar Obat Standar Jamsostek (DOSJ) adalah daftar obat dengan nama

generik dan atau nama lain yang diberikan oleh pabrik yang memproduksinya

serta daftar harganya. Daftar Obat Standar Jamsostek (DOSJ) merupakan

pedoman dalam penyediaan dan pemberian obat-obatan bagi peserta PT.

Jamsostek (Persero) untuk pelayanan tingkat pertama di dokter keluarga dan

pelayanan tingkat lanjut baik rawat inap maupun rawat jalan di Rumah Sakit

(Anonim, 2012).

Jika pada pelayanan kesehatan tingkat pertama di puskesmas obat

disediakan oleh puskesmas dimana obat merupakan komponen pelayanan

Page 21: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Resep 2.1.1 Pengertian Resep...Jika resep tidak jelas atau tidak lengkap, apoteker harus menanyakan kepada dokter penulis resep tersebut. Resep yang lengkap

kesehatan yang dibayar oleh PT. Jamsostek secara kapitasi, untuk pelayanan

dokter keluarga obat dapat diperoleh di apotek yang ditunjukan berdasarkan resep

dari dokter keluarga yang berpedoman pada Daftar Obat Standar Jamsostek

(DOSJ). Pada pelayanan tingkat lanjutan baik rawat jalan maupun rawat inap

pmberian obat berdasarkan resep obat dari dokter spesialis yang merawat,

berpedoman pada Daftar Obat Standar yang berlaku (Hutagaol, 2008).

2.6.4 Ruang Lingkup Daftar Obat Standar Jamsostek (DOSJ)

Daftar Obat Standar Jamsostek (DOSJ) terdiri dari daftar obat I dan daftar

obat II yang meliputi obat Esesuai Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan

obat tambahan diluar Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN), berdasarkan

rekomendasi Tim Ahli DOSJ, yaitu :

a. Daftar Obat I :

1. Obat untuk penyakit umum dan khusus

2. Peresepan obat untuk kebutuhan 3-5 hari, kecuali untuk penyakit kronis

dapat untuk kebutuhan maksimum selama 30 hari.

3. Pengambilan obat di Apotek/Instalasi Farmasi PPK PT.Jamsotek

(Persero).

b. Daftar Obat II :

1. Obat untuk penyakit kanker.

2. Peresepannya sesuai dengan stadium penyakit serta kondisi pasien.

3. Resepnya hanya boleh diresepkan oleh dokter Ahli Onkologi dan harus

dilengkapi dengan protokol terapi dari dokter yang merawat yang

diketahui oleh Tim Dokter Onkologi/Spesialis konsultannya kecuali obat

Page 22: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Resep 2.1.1 Pengertian Resep...Jika resep tidak jelas atau tidak lengkap, apoteker harus menanyakan kepada dokter penulis resep tersebut. Resep yang lengkap

Goserelin Asetat Leuprorelin Asetat dapat diresepkan dan disetujui oleh

Dokter Ahli Urologi.

4. Resep harus dilegalisir terlebih dahulu oleh PT. Jamsostek (Persero).

5. Pengambilan obat di Apotek/Instalasi Farmasi / PPK / PT. Jamsostek

(Persero).

6. Peresepan obat sitostatika pada PKK yang memiliki Dokter Ahli

Onkologi/Spesialis konsultannya yang menetap bekerja maka peresepan

obat sitostatika diberikan oleh dokter tersebut (Anonim, 2012).


Related Documents