YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak Tahun 2007 Kabupaten Bulungan telah melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan. Beberapa program sebelumnya juga telah dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bulungan yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Kebijakan pembangunan yang mendukung PNPM juga telah dilakukan melalui pembiayaan mandiri dari APBD melalui Program Pemberdayaan

Masyarakat Desa (PPMD) sejak tahun 2005. Pada Tahun 2011 pembiayaan PPMD dialihkan ke Alokasi Dana Desa (ADD) karena berbagai pertimbangan.

Sampai pada tahun 2013 pelaksanaan kegiatan pembangunan ditingkat desa di wilayah Kab. Bulungan mulai menunjukkan adanya sinergi di dalam perencanaan. Hal ini dikarenakan adanya satu perencanaan untuk semua kegiatan di tingkat desa, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih antara pendanaan program, ADD, APBD II dan pihak ketiga. Akan tetapi pendanaan usulan dari APBD tingkat I untuk kegiatan di tingkat desa masih belum menunjukkan adanya sinergi.

Pembangunan di beberapa desa di wilayah Kabupaten Bulungan juga didukung oleh pihak ketiga, dalam hal ini ada beberapa perusahaan tambang batu bara, perkebunan kelapa sawit dan perusahaan yang mempunyai Hak Pengolahan Hutan yang mempunyai peran penting dalam mendukung kegiatan pembangunan di desa.

Pembangunan pada dasarnya adalah proses perubahan berbagai aspek kehidupan menuju kondisi yang lebih baik. Namun demikian masalah kemiskinan menjadi hal utama yang harus segera di tanggulangi. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan pendekatan sektoral semata, akan tetapi harus menggunakan pendekatan yang lebih terpadu, sistemik, dan menyentuh pada akar permasalahan kemiskinan. Belajar dari pengalaman penanggulangan kemiskinan yang dilakukan selama ini, permasalahan utama dalam penanggulangan kemiskinan adalah belum optimalnya koordinasi antar sektor dan pemangku kepentingan lainnya dalam implementasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Undang-Undang Nomor 25 ahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) secara legal menjamin aspirasi masyarakat dalam pembangunan kedalam satu kesatuan dengan kepentingan politis (keputusan pembangunan yang ditetapkan oleh legislatif) maupun kepentingan teknokratis (perencanaan pembangunan yang dirumuskan oleh birokrasi). Aspirasi dan kepentingan masyarakat ini dirumuskan melalui proses perencanaan partisipatif yang secara legal menjamin kedaulatan rakyat dalam pelbagai program/proyek pembangunan desa. Perencanaan partisipatif yang terpadukan dengan perencanaan teknokratis dan politis menjadi wujud nyata kerjasama pembangunan antara masyarakat dan pemerintah.

Dalam konteks program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat seperti halnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) keproyekan yang bersifat sementara, dapat diperoleh beragam pengalaman yang membuktikan keunggulan perencanaan partisipatif yang dioperasionalkan berdasarkan pendekatan pemberdayaan masyarakat antara lain: (1) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengelola kegiatan pembangunan desa;

Page 2: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

2

(2) terdorongnya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; (3) hasil dan dampaknya, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan cukup nyata; (4) biaya kegiatan pembangunan relatif lebih murah dibandingkan jika dilaksanakan oleh pihak lain; (5) mendorong keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangannya.

Namun juga harus disadari bahwa dalam perencanaan partisipatif melalui program berbasis pemberdayaan masyarakat yang bersifat sementara terkandung beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahannya tersebut antara lain: (1) ekslusivitas proyek yaitu menggunakan prosedur kerja yang bersifat khusus (Petunjuk Teknis Operasional/PTO tersendiri), sehingga dalam pelaksanaannya kurang mempertimbangkan penyatupaduan dengan prosedur perencanaan pembangunan yang bersifat reguler; (2) karakter proyek bersifat sementara (ad hoc); (3) aspirasi

masyarakat dan keputusan pemerintah cenderung belum menjadi satu keputusan pembangunan yang harmonis dan saling mendukung dikarenakan perecanaan pembangunan belum terpadu; (4) pelaksanaan proyek masih berorientasi pada penguatan kapasitas masyarakat, belum sepenuhnya mengarah pada peningkatan kapasitas pemerintah daerah; dan (5) penyediaan tenaga bantuan teknis (technical assistance) menciptakan ketergantungan masyarakat kepada unsur eksternal sehingga mengurangi bobot kemandirian.

Untuk itu upaya mengintegrasikan perencanaan pembangunan partisipatif menjadi sebuah program kerja yang bersifat strategis yang dikembangkan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan perencanaan partisipatif yang dikembangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan mengatur pelaksanaan pembangunan partisipatif tersebut dengan menyusun Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan / Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (PNPM-MPd/Integrasi SPP-SPPN) di Kabupaten Bulungan.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubulik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Page 3: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

3

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Page 4: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

4

18. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 Seri E Nomor 9);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

Page 5: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

5

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 12);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);

35. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 2);

36. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;

37. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 Perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;

38. Surat Dirjen PMD Nomor 414.2/7735/PMD tanggal 7 Nopember 2012 Tentang Penetapan Lokasi PNPM Integrasi SPP-SPPN T.A 2013. Lampiran Nomor 4 Panduan Penyusunan PTO PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi SPP-SPPN T.A 2013 dan Lampiran Nomor 5 Panduan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi SPP-SPPN T.A 2013.

1.3. Pengertian

1. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan kuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan;

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;

3. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap hasil-hasil kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan;

5. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Forum SKPD adalah forum yang berhubungan dengan pelaksanaan

fungsi/sub-fungsi, kegiatan sektor dan lintas sektor sebagai wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kec. dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggrarannya difasilitasi oleh SKPD terkait;

6. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;

7. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa adalah laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD mengenai seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APB-Desa, yang disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD;

8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;

9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah;

Page 6: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

6

10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan pemangku kepentingan desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya;

11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kec. adalah forum musyawarah pemangku kepentingan kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa serta menyepakati kegiatan lintas desa di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD Kabupaten Bulungan pada tahun anggaran berikutnya.

12. Partisipasi adalah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi

sebanyak-banyaknya pihak yang dapat memberikan kontribusi, terutama untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang telah ditetapkan;

13. Partisipatif adalah mendorong dan memberi ruang bagi pemanfaat / sasaran kegiatan untuk berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil kegiatan;

14. Pengintegrasian adalah penyatupaduan proses perencanaan partisipatif kedalam mekanisme reguler;

15. Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik;

16. Pengelolaan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara optimal dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki, baik dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut serta pengendalian maupun dalam pelestarian pembangunan;

17. Perencanaan adalah rangkaian kegiatan untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada identifikasi masalah, pemetaan wilayah dan analisa para pelaku dengan menggunakan pendekatan tertentu untuk mencapai tujuan/hasil yang telah ditetapkan;

18. Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk memcapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi pemerintah;

19. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa;

20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang diselanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;

Page 7: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

7

22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan Program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

23. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran;

24. Setrawan adalah Pegawai Negeri Sipil yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental dikalangan lingkungan pemerintah dan perubahan tata ke-pemerintahan serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam

manajemen pembangunan partisipatif;

25. Sinergi adalah keterpaduan dan keselarasan pendekatan, arah dan atau kebijakan untuk mencapai tujuan secara tepat;

26. Strategi adalah rumusan langkah dan cara yang tepat dan efektif untuk mewujudkan visi dan misi;

27. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

1.4. Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis Operasional

Tujuan penyusuan petunjuk teknis operasional ini sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dan para pihak dalam melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan partisipatif yang bersifat swakelola melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan / Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Kabupaten Bulungan.

Page 8: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

8

BAB II

KEBIJAKAN PNPM-MPd INTEGRASI SPP-SPPN

2.1. Konsep Pengelolaan Pembangunan Partisipatif

Pelaksanaan Musrenbangdes berjalan otonom berdasarkan aturan legal sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, maupun Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 Perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa. Dalam kerangka kerja pembangunan partisipatif sebagai upaya memperkuat perencanaan partisipatif yang

bersifat reguler mendapatkan kekuatan legal untuk diterapkan ke dalam berbagai program/proyek pembangunan desa dikarenakan masuk dalam sistem Musrenbangdes. Titik temu antara perencanaan partisipatif yang bersifat reguler dengan program pembangunan partisipatif yang bersifat sementara/temporer harus saling menguatkan.

Simpul yang mempertemukan perencanaan pembangunan partisipatif reguler dengan perencanaan partisipatif dalam program pembangunan partisipatif yang bersifat sementara adalah penyusunan RPJM‐Desa dan penyusunan RKP-Desa.

Pengintegrasian program partisipatif yang bersifat sementara dengan Musrenbang juga mencakup menyelaraskan perencanaan partisipatif, teknokratis dan politis. Perencanaan pembangunan desa yang partisipatif diharapkan mampu mengkontekstualisasikan (membumikan) pemberdayaan masyarakat dalam realitas hidup masyarakat desa, utamanya terkait dengan dinamika demokrasi dan otonomi daerah. Seiring perubahan politik yang mengukuhkan sistem demokrasi representatif yang dipilih langsung oleh rakyat, sehingga menjadikan partai politik tampil sebagai kekuatan utama, kerja pemberdayaan masyarakat yang kontekstual harus mengarah pada upaya menegakkan kedaulatan rakyat.

Agenda pengintegrasian program ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan utamanya terkait dengan instruksi untuk melaksanakan Integrasi PNPM-MPd dengan Perencanaan Desa.

Rumusan tindakan dalam rangka integrasi dimaksud meliputi :

a. Menyusun mekanisme penyatuan perencanaan berbasis masyarakat ke dalam forum yang bersifat partisipatif di tingkat desa;

b. Menyusun mekanisme pendampingan agar masyarakat desa mampu menyiapkan program jangka menengah desa yang bersifat umum;

c. Menyusun mekanisme agar program jangka menengah desa yang disusun melalui proses partisipatif dapat disatukan dengan program jangka menengah desa yang reguler sehingga menghasilkan program berbasis masyarakat;

d. Menyusun mekanisme agar aparat desa dapat mengakomodir dan memproses RPJM-Desa sebagai bahan musrenbang di tingkat yang lebih tinggi.

Integrasi program dilaksanakan dalam kerangka kerja Otonomi Daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban (daerah otonom) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang‐undangan.

Page 9: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

9

Integrasi program menjadi sarana peningkatan kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan pembangunan. Integrasi program menjadi bagian tak terpisahkan dari penguatan pelaksanaan demokrasi di daerah otonom utamanya di desa dan antar desa.

Kaidah pelaksanaan pengintegrasian adalah :

a. Berorientasi meningkatkan efektivitas pelaksanaan regulasi (peraturan). Semua kegiatan yang dilakukan berdasar pada dan untuk penguatan pelaksanaan peraturan (produk hukum) yang telah ditetapkan, yang berkaitan langsung maupun yang relevan bagi penguatan penyelenggaraan pembangunan partisipatif.

b. Menyatukan dan menguatkan mekanisme reguler. Semua kegiatan yang dilakukan terintegrasi dan atau menjadi bagian dari kegiatan reguler sesuai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan.

2.1.1. Ranah Pengintegrasian

Ranah pengintegrasian terdiri dari :

a. Pengintegrasian Horisontal, yaitu penyatupaduan proses perencanaan pembangunan partisipatif yang bersifat sementara / temporer ke dalam sistem perencanaan pembangunan reguler (Musrenbang).

b. Pengintegrasian Vertikal, yaitu penyelarasan perencanaan teknokratik dan politis dengan perencanaan partisipatif.

Page 10: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

10

c. Titik Temu Integrasi.

Penjelasan :

A. Integrasi Penggalian Gagasan (PGG) dengan Pengkajian Keadaan Desa (PKD).

Proses Pengalian Gagasan dengan mempergunakan alat-alat kaji (peta sosial, kalender musim, bagan kelembagaan) yang dilakukan dalam pertemuan kelompok perempuan, pertemuan

dusun dll, menjadi kegiatan Pengkajian Keadaan Desa (PKD).

B. Integrasi Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

1. Kegiatan Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) sebagai dasar proses penyusunan RPJM-Desa;

2. Pembahasan dan pengambilan keputusan dalam proses penyusunan RPJM-Desa dilaksanakan dalam forum Musyawarah sesuai ketentuan dan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif;

3. Forum Musyawarah dimaksud adalah Musyawarah Desa (Musdes) yang dilakukan khusus untuk membahas rancangan RPJM-Desa;

MUSRENBANG Kabupaten

FORUM SKPD

MUSRENBANGDES

MUSRENBANG Kecamatan

M A D Pendanaan

Musyawarah Antar Desa Prioritas

D

RPJM-DESA/Review

Pengkajian Keadaan Desa

(PKD)

MMDD

Penggalian

Gagasan

B

A

Musdes Perencanaan dan MKP

Pelaksanaan Sesuai PTO PNPM-MP

C

Page 11: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

11

4. Hasil Musdes RPJM-Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Pimpinan Musyawarah dan 3 (tiga) orang wakil masyarakat.

C. Integrasi Musyawarah Desa Perencanaan (MDP) dan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

1. Proses Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan dan Musyawarah Kelompok Perempuan (MKP) dilaksanakan sesuai ketentuan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif;

2. Musdes Perencanaan dan MKP sebagai kegiatan di dalam proses Musrenbangdes;

3. Musrenbangdes dimaksud sebagai forum masyarakat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya dan pembahasan draft RKPD tahun berjalan;

4. Musrenbangdes dimaksud melakukan perubahan usulan-usulan kegiatan yang belum terlaksana tahun sebelumnya untuk dipertimbangkan kembali sebagai usulan dalam RKPD pada tahun berjalan;

5. Hasil kegiatan Musrenbangdes dimaksud adalah:

a. Usulan kegiatan yang akan diajukan untuk didanai BLM PNPM-MPd sesuai ketentuan PNPM-MPd, maupun program/ kegiatan lainya sesuai dengan ketentuan dalam program tersebut;

b. Usulan kegiatan yang akan diajukan melalui Musrenbang Kabupaten;

c. Usulan kegiatan yang akan didanai ADD;

d. Usulan kegiatan yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat;

e. Usulan kegiatan yang akan didanai melalui sumber dana lain.

Usulan-usulan tersebut diatas dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Pimpinan Musyawarah dan minimal 3 (tiga) orang wakil dari masyarakat.

6. Tim Penyusun RKPD merumuskan finalisasi hasil pembahasan usulan diatas untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

D. Integrasi Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas dan Pendanaan dengan Musrenbang Kec.

1. Proses MAD Prioritas dan Pendanaan dilaksanakan sesuai ketentuan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif;

2. MAD Prioritas dan Pendanaan sebagai kegiatan di dalam proses Musrenbang Kec.;

3. Hasil kegiatan Musrenbang Kec. dimaksud adalah:

a. Prioritas usulan kegiatan yang didanai melalui dana-dana yang ada di kecamatan;

b. Prioritas usulan kegiatan yang akan diajukan ke Musrenbang Kabupaten.

Page 12: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

12

4. Hasil kegiatan Musrenbang Kec. dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Camat, Pimpinan Musyawarah dan 3 (tiga) orang wakil utusan;

5. Camat Menetapkan usulan kegiatan atau program sesuai hasil Musrenbang Kec. dengan Surat Penetapan Camat (SPC).

2.1.2. Unsur-unsur yang di Integrasikan

Yang diintegrasikan adalah sistem. Unsur-unsur sistem dimaksud adalah:

a. Nilai/Prinsip

Nilai-nilai yang diwujudkan sebagai prinsip dalam pelaksanaan

pembangunan partisipatif yang bersifat ad hoc, diintegrasikan agar terpola dalam pelaksanaan pembangunan desa yang dikelola secara reguler.

b. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme atau tatacara pengambilan keputusan dalam musrenbang yang menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara terbuka, partisipatif dan berpihak kepada masyarakat miskin sebagai proses pengambilan keputusan dalam Musrenbang.

c. Mekanisme Proses Perencanaan

Proses perencanaan pembangunan partisipatif, mulai dari MMDD, Musdes Perencanaan, Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas dan Pendanaan diintegrasikan ke dalam proses reguler, yaitu penyusunan RPJM-Desa dan merubah rencana kegiatan tahunan (RKP-Desa), Musrenbangdes dan Musrenbang Kec. Integrasi Program akan mengakhiri kelemahan mendasar perencanaan pembangunan partisipatif yang bersifat sementara dimana selalu berulang dan bersifat khusus, sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa.

d. Mekanisme Pengelolaan Kegiatan

Pengelolaan kegiatan melalui mekanisme swakelola oleh masyarakat, yang menjadi salah satu keunggulan pembangunan partisipatif diintegrasikan kedalam sistem reguler agar terwujud pola standar pengelolaan kegiatan yang didanai dari berbagai

sumber (ADD, Swadaya, Program, APBD, APBN dll.).

e. Mekanisme Pertanggungjawaban

Mekanisme atau tatacara pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diterapkan dalam prinsip-prinsip pembangunan partisipatif diintegrasikan ke dalam mekanisme pertanggungjawaban sistem reguler sehingga tercipta pola standar pertanggungjawaban pengelolaan pembangunan desa.

f. Pelaku

Pengintegrasian pelaku berarti meleburkan fungsi ke dalam dan pendayagunakan personil pelaku program oleh lembaga-lembaga reguler (LPMD, Pemerintahan Desa, BPD dll).

Page 13: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

13

2.2. Kebijakan Pengelolaan Pembangunan Partisipatif

2.2.1. Tujuan

1. Tujuan Umum adalah untuk meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan desa dengan menyatupadukan berbagai potensi kedalam sistem perencanaan pembangunan (reguler) dan menyelaraskan perencanaan teknokratis, politik dengan perencanaan partisipatif.

2. Tujuan Khusus

a. Meningkatkan kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan desa;

b. Mendorong penyelarasan Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh

DPRD dan penyusunan Rencana Kerja SKPD dengan hasil-hasil Musrenbang Kec.;

c. Mendorong penyelarasan rencana kegiatan dengan kebijakan penganggaran;

d. Meningkatkan kualitas dan prinsip-prinsip pengelolaan / manajemen Pemerintahan Desa (good governance)

e. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintah, terutama Pemerintahan Desa dalam pengelolaan pembangunan partisipatif;

f. Meningkatkan kapasitas pelaku masyarakat dan aparatur pemerintahan, utamanya aparatur Pemerintahan Desa.

2.2.2. Prinsip-prinsip Pengelolaan :

1. Desentralisasi

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan RI.

2. Keterpaduan

Keselarasan dan kesatupaduan kebijakan, arah dan/atau tindakan berbagai aspek kegiatan.

3. Efektif dan Efisien

Proses (langkah dan cara kerja) program/kegiatan dan perilaku kelembagaan mampu membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

4. Prioritas

Masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan.

5. Partisipasi

Membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi sebanyak-banyak pihak yang dapat memberikan kontribusi, terutama untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang telah ditetapkan.

6. Transparansi dan akuntabel

Masyarakat memiliki akses yang terbuka terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dipantau dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, administratif maupun legal.

Page 14: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

14

7. Keberlanjutan

Mendorong tumbuhnya rasa memiliki sehingga lahir tanggungjawab untuk menjaga, mendayagunakan, mempertahankan dan mengembangkan kelangsungan sistem.

8. Pemberdayaan

Upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas, kemandirian dan kesejahteraannya.

2.2.3. Kerangka Kerja

1. Otonomi Daerah

Pengelolaan Pembangunan Partisipatif dilaksanakan dalam kerangka kerja Otomi Daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban (daerah otonom) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pengelolaan Pembangunan Partisipatif menjadi sarana peningkatan kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan pembangunan.

2.2.4. Strategi

Terkait dengan Pengelolaan pembangunan partisipatif dalam upaya peningkatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat, strategi pelaksanaan sebagai berikut :

1. Mendorong efektifitas pelaksanaan regulasi (Produk Hukum)

Semua kegiatan yang dilakukan harus berdasar perundang-undangan yang telah ditetapkan, baik yang berkaitan langsung maupun yang relevan bagi penguatan penyelenggaraan pembangunan partisipatif.

2. Menyatu dengan dan menguatkan mekanisme reguler

Semua kegiatan yang dilakukan terintegrasi dan atau menjadi bagian dari kegiatan reguler sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan.

3. Menegaskan arah/orientasi aksi

Kegiatan yang dilakukan sebagai upaya dan proses Pengelolaan pembangunan partisipatif memiliki arah dan titik sentuh yang jelas sesuai sasarannya yaitu:

a. Pemerintah Daerah, diorientasikan untuk penguatan komitmen dan mendorong reorientasi kebijakan untuk penguatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat

b. Masyarakat, diorientasikan untuk membangun kesadaran kritis dan peningkatan kapasitas

c. DPRD, diorientasikan untuk meningkatkan keberpihakan kepada rakyat dan memberikan dukungan regulasi / perundang-undangan tentang permberdayaan masyarakat dalam pembangunan partisipatif.

4. Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan daya tawar politis rakyat dalam pengelolaan pembangunan;

Page 15: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

15

5. Mendorong Pemerintah Daerah melakukan reorientasi kebijakan untuk penguatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat;

6. Mendorong DPRD meningkatkan keberpihakannya kepada rakyat dan membentuk Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan kebutuhan penguatan pembangunan partisipatif.

2.2.5. Sasaran

Sasaran pembangunan partisipatif adalah sebagai berikut :

1. Lokasi Sasaran

Semua desa di wilayah Kabupaten Bulungan, sedangkan Kelurahan akan di atur kemudian.

2. Sasaran Strategis

a. Peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Peningkatan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan desa dan antar desa dalam kegiatan pembangunan desa.

c. Peningkatan fungsi lembaga pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

d. Peningkatan kapasitas dan fungsi Pemerintah Daerah mendorong perencanaan dan penganggaran yang pro rakyat.

e. Peningkatan peran DPRD dalam pembentukan regulasi / perundang-undangan daerah untuk penguatan pembangunan partisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat.

2.2.6. Ketentuan Dasar

Ketentuan pengelolaan pembangunan partisipatif merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku lainnya dalam melaksanakan kegiatan, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian.

Ketentuan dasar pengelolaan pembangunan partisipatif dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara lebih terarah.

Ketentuan Dasar meliputi :

1. Kecamatan dan Desa Berpartisipasi

Seluruh Kecamatan dan Desa di wilayah Kabupaten Bulungan berhak berpartisipasi dalam seluruh tahapan kegiatan pembangunaan partisipatif. Untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pembangunan partisipatif, dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan desa dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah secara swadaya dan menyediakan kader-kader desa yang bertugas secara sukarela serta adanya kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam pengelolaan pembangunan partisipatif.

Kecamatan dan Desa yang dapat berpartisipasi tidak sedang terkena sanksi, baik sanksi program maupun sanksi lokal.

2. Kriteria Kegiatan

Kegiatan yang akan dibiayai diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria :

Page 16: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

16

a. Bermanfaat bagi masyarakat, lebih diutamakan bagi masyarakat miskin;

b. Berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;

c. Dapat dikerjakan oleh masyarakat; d. Didukung oleh sumber daya yang ada; e. Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan.

3. Prioritas Kegiatan

yakni kegiatan-kegiatan yang sifatnya memenuhi kebutuhan antar kecamatan dan atau antar desa dalam satu kecamatan, dengan tetap memperhatikan kriteria jenis kegiatan pada Panduan Pelaksanaan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN, serta adanya kepastian pengelola administrasi dan kegiatan.

4. Swadaya Masyarakat dan Desa

Swadaya masyarakat dan desa merupakan salah satu kewajiban sebagai wujud partisipasi dan keseriusan masyarakat dalam mengusulkan usulannya.

Orientasi setiap pelaksanaan kegiatan harus didasarkan atas keswadayaan dari masyarakat atau desa. Swadaya harus diwujudkan dalam bentuk uang tunai, tenaga dan/atau material, sedangkan hibah dalam bentuk lahan atau tanah yang terkena dampak pembangunan tidak bisa diperhitungkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan.

Upah hari orang kerja (HOK) bagi tenaga kerja RTM, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh dipotong atau diminta sebagai bentuk kontribusi swadaya masyarakat, karena upah HOK ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan mereka.

5. Tenguyun atau Gotong-royong

Untuk mewujudkan pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat harus mengedepankan pola tenguyun/gotong-royong sebagaimana kebiasaan di masing-masing lingkungan. Pada prinsipnya tenguyun atau gotong-royong merupakan bentuk swadaya masyarakat yang direncanakan atau tidak direncanakan dalam pembuatan desain dan RAB guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan secara utuh dan meningkatkan nilai guna/manfaat sesuai keinginan masyarakat

setempat. Dasar tenguyun atau gotong-royong adalah kerelaan masyarakat, sehingga harus dipastikan bebas dari tekanan atau keterpaksaan dan diputuskan melalui proses musyawarah yang melibatkan semua unsur masyarakat.

6. Keberpihakan kepada perempuan

Pemihakan memberi makna berupa upaya pemberian kesempatan, upaya pemihakan dan upaya perlindungan. Kegiatan dilaksanakan juga mengutamakan kepentingan dan kebutuhan kaum perempuan yang kurang beruntung, pemenuhan kebutuhan dasar, ekonomi dan politik serta perlindungan dari penguasaan aset produktif yang tidak seimbang.

7. Jenis Kegiatan yang dilarang (Negative list)

Jenis kegiatan yang dilarang atau tidak boleh didanai melalui Pengelolaan Pembangunan Partisipatif adalah sebagai berikut :

Page 17: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

17

a. Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik.

Kegiatan ini dilarang dengan alasan bahwa hanya menguntungkan kelompok tertentu saja dan jika dilakukan masyarakat umum dapat melanggar hukum dan mengganggu keamanan umum.

b. Pembelian chainsaw, senjata, bahan peledak, asbes dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat-obat terlarang dan lain-lain).

Pengelolaan Pembangunan Partisipatif mendukung pelestarian alam dan melarang pembelian alat dan bahan yang dapat merusak alam. Seperti chainshaw biasa dipakai untuk

menebang pohon di hutan, bahan peledak alam mengganggu keamanan dan kerusakan lingkungan, asbes dapat mengganggu kesehatan antara lain menjadi penyebab kanker paru-paru. Pestisida serta sejenisnya dapat merusak ekosistem dan kesehatan manusia.

c. Pembiayaan Gaji Pegawai Negeri.

Pengelolaan Pembangunan Partisipatif tidak boleh untuk membiayai gaji/honor Pegawai Negeri karena mereka sudah mendapatkan alokasi gaji dari pemerintah.

d. Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak dibawah usia kerja.

Batasan anak berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan anak adalah di bawah 18 tahun. Oleh karena itu Pengelolaan Pembangunan Partisipatif melarang dengan tegas mendanai kegiatan-kegiatan yang mempekerjakan anak-anak.

e. Kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas perlindungan alam pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai cagar alam, kecuali ada ijin tertulis dari instansi yang mengelola lokasi tersebut.

Pengelolaan Pembangunan Partisipatif tidak membiayai kegiatan di lokasi perlindungan alam karena turut mendukung pelestarian alam sebagaimana yang telah di atur di dalam Undang-Undang.

f. Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan terumbu karang.

Pengelolaan Pembangunan Partisipatif melarang untuk membiayai pengolahan tambang dan pengambilan terumbu karang karena kegiatan ini cenderung merusak alam. Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat cenderung tanpa memperhatikan dampak dari kerusakan alam tanpa rencana perbaikan atas kerusakan lingkungan yang terjadi.

g. Kegiatan yang berhubungan pengelolaan sumber daya air dari sungai yang mengalir dari atau menuju negara lain.

Pengelolaan sumber daya air sungai yang menuju ke negara lain memerlukan persyaratan tertentu yang cukup sulit untuk dikerjakan atau dipenuhi oleh masyarakat. Persyaratan-persyaratan ini diberlakukan agar tidak merugikan warga negara tetangga atau untuk menghindari keluhan dari negara tetangga.

Page 18: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

18

h. Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luasnya lebih dari 50 Ha.

Reklamasi daratan memerlukan perencanaan yang komprehensif. Perencanaan yang matang ini dimaksudkan untuk mengeliminir dampak yang akan terjadi. Perencanaan dan analisis dampak lingkungan memerlukan ketrampilan-ketrampilan khusus.

Pengelolaan Pembangunan Partisipatif melarang masyarakat untuk melakukan kegiatan ini sekaligus untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah.

8. Sanksi

Sanksi adalah tindakan atau hukuman yang diterapkan apabila terjadi pelanggaran atas kesepakatan yang telah dibuat dalam Pengelolaan Pembangunan Partisipatif. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab atau efek jera pihak terkait dalam kegiatan Pengelolaan Pembangunan Partisipatif.

Sanksi dapat berupa :

a. Sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah masyarakat. Semua kesepakatan sanksi dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara pertemuan;

b. Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

c. Sanksi program adalah sanksi yang diberikan oleh program yang melaksanakan kegiatan pembangunan partisipatif di Kabupaten Bulungan.

Page 19: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

19

BAB III

PENGELOLAAN KEGIATAN

3.1. Jenis Kegiatan

Sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan melalui perencanaan partisipatif berdasarkan pengalaman pada pelaksanaan kegiatan sebelumnya maka perlu di jabarkan jenis kegiatan sebagai berikut:

3.1.1. Kegiatan Pengintegrasian

Kegiatan yang dilakukan untuk mendorong terwujudnya

pengintegrasian yaitu :

a. Tahap Perencanaan di Desa

1) Melakukan review atau pembaharuan RPJM-Desa meliputi : a) Pengkajian Keadaan Desa (PKD); b) Penyusunan Rancangan RPJM-Desa; c) Pembahasan Rancangan RPJM-Desa; d) Penetapan RPJM-Desa;

2) Penyusunan RKP-Desa. 3) Penguatan Musrenbangdes.

b. Peningkatan Manajemen Pemerintahan Desa meliputi :

1) Pembuatan Perdes tentang RPJM-Desa, APB-Desa dan Perdes lainnya.

2) Penyelenggaraan rapat BPD tentang LKPj Kepala Desa.

c. Penyelarasan Perencanaan meliputi :

1) Penguatan Musrenbang Kec. 2) Fasilitasi Penyelarasan Jaring Asmara dengan Musrenbang

(Desa dan Kecamatan); 3) Fasilitasi rapat koordinasi unit perencana SKPD dalam Forum

SKPD; 4) Penguatan Musrenbang Kabupaten.

d. Peningkatan dukungan Pemerintah Daerah dan DPRD meliputi :

1) Fasilitasi Hearing DPRD 2) Fasilitasi penyusunan Perda.

3.1.2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas

a. Peningkatan Kapasitas pelaku Masyarakat

Dalam rangka peningkatan kapasitaas masyarakat maka perlu dilakukan pelatihan secara sistematis untuk meningkatkan kemampuan (pengetahuan dan ketrampilan) serta sikap pelaku sesuai tuntutan dan kebutuhan pengintegrasian, mencakup:.

1) Pelatihan Kades, LPMD, BPD, KPMD, Tim Penyusun RPJM-Des 2) Pelatihan Kecamatan BKAD, UPK, BP-UPK, TV.

b. Peningkatan Kapasitas Pelaku Pemerintah

1) Untuk Sekdes, 2) Setrawan Kecamatan, 3) Setrawan Kabupaten, 4) Unsur lain yang dianggap perlu.

Page 20: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

20

3.1.3. Kegiatan Pendukung

Yaitu berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat open menu untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat .

a. Mekanisme Usulan Kegiatan

1) Tingkat Desa

Untuk memanfaatkan dana BLM Integrasi, setiap desa boleh mengajukan paling banyak 3 (tiga) usulan dimana tiap usulan terdiri dari atas 1 (satu) jenis kegiatan/paket kegiatan.

Tiga usulan dimaksud adalah usulan yang sesuai dengan ruang lingkup kegiatan dimana satu usulan mewakili satu bidang kegiatan.

Usulan dari semua desa dalam wilayah kecamatan akan diprioritaskan di tingkat kecamatan melalui musyawarah antar desa/musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan untuk dipilih menjadi usulan prioritas tingkat kecamatan.

2) Tingkat Kecamatan

Untuk memanfaatkan dana BLM Integrasi, setiap kecamatan mengajukan paling banyak 3 (tiga) usulan dengan ketentuan maksimal sebesar Rp.500.000.000,-/usulan.

Usulan dari tingkat kecamatan akan dibahas dalam forum tingkat kabupaten melalui musyawarah antar kecamatan / musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kabupaten untuk menentukan usulan prioritas dan selanjutnya ditetapkan menjadi usulan terdanai melalui BLM PNPM-MPd Integrasi dengan mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat harus merujuk pada ketentuan program dan hasil verifikasi usulan dari tim verifikasi.

b. Ruang Lingkup Kegiatan

1) Bidang Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Dalam kegiatan ini tidak disediakan tambahan permodalan namun sebagai upaya penurunan rumah tangga miskin maka disediakan komponen pendanaan untuk peningkatan kapasitas rumah tangga miskin. Kegiatan peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui: pelatihan-pelatihan seperti, pengenalan alat produksi yang baru, pelatihan teknologi produksi, pelatihan manajemen, dan sebagainya.

Dasar pemikiran, berlatar belakang penduduk yang berasal dari berbagai suku asli dan juga transmigrasi maka kebutuhan akan peningkatan kapasitas diberbagai bidang untuk meningkatkan SDM dalam rangka mendorong peningkatan ekonomi lokal sangat diperlukan, apalagi secara geografis wilayah kabupaten Bulungan sebagian besar tergolong sangat sulit dijangkau.

Tujuan, dengan peningkatan kapasitas masyarakat diberbagai bidang maka diharapkan muncul produk-produk unggulan lokal yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Ketentuan umum, pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat mendukung kualitas dan produktivitas usaha kelompok masyarakat, diperbolehkan untuk pembelian barang modal dan produksi untuk kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat, pembangunan prasarana/infrastruktur pendukung yang terkait

Page 21: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

21

langsung dengan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat yang diusulkan. Pendanaan usulan peningkatan kapasitas masyarakat bersifat hibah kepada kelompok masyarakat pengusul.

Mekanisme pengelolaan, Kemudahan, artinya masyarakat miskin yang mempunyai kegiatan usaha dan tergabung dalam kelompok dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan peningkatan kapasitas sesuai dengan kebutuhan. Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana peningkatan kapasitas harus dapat dipertanggung jawabkan secara transparan kepada masyarakat.

2) Bidang Kesehatan

Kegiatan bidang layanan kesehatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan membantu mengatasi permasalahan kesehatan bagi rumah tangga miskin, seperti: dengan adanya perubahan perilaku tidak sehat menjadi perilaku hidup bersih dan sehat, perbaikan gizi, meningkatnya akses pelayanan kesehatan melalui pembangunan polindes dan posyandu, penyediaan obat dan peningkatan kapasitas kader kesehatan masyarakat, serta penciptaan lingkungan hidup yang sehat melalui pembangunan sarana dan prasarana kesehatan (sanitasi dan air bersih), adanya dana/tabungan jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Dengan kegiatan layanan bidang kesehatan diharapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga mempercepat pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs).

Tujuan, meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin dengan meningkatkan derajat kesehatan rumah tangga miskin, melalui peningkatan peran serta masyarakat dan mendekatkan bidang pelayanan kesehatan dasar yang murah, mudah dan terjangkau, serta dapat dikelola mandiri oleh masyarakat.

Ketentuan Umum, kegiatan bidang kesehatan meliputi, penyuluhan masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan kesehatan lingkungan dan peningkatan kesehatan mandiri (ketentuan merujuk PTO PNPM-MPd).

Mekanisme pengelolaan, usulan berasal dari masyarakat melalui proses perencanaan partisipatif, perencanaan kegiatan harus dikonsultasikan dan disetujui oleh tenaga medis setempat, kegiatan kesehatan dapat bersifat tahun jamak maksimal 3 tahun. Pelaksanaan kegiatan melibatkan semua unsur yang terkait di tingkat desa dan kecamatan.

3) Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan merupakan salah satu jenis kegiatan yang dapat dipilih masyarakat secara demokratis pada musyawarah desa dan musyawarah antar desa. Sejalan dengan prinsip open menu, semua jenis kegiatan yang mendukung peningkatan pelayanan pendidikan formal dan non formal (termasuk pelatihan ketrampilan masyarakat) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Page 22: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

22

Tujuan, mempercepat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menitikberatkan pada pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan kapasitas rumah tangga miskin perdesaan sebagai bagian dari upaya mempercepat pengentasan kemiskinan.

Ketentuan umum, kelompok penerima manfaat kegiatan pendidikan adalah rumah tangga miskin, anak rumah tangga miskin usia sekolah, sekolah dasar/MI dan SMP/MTs, guru non PNS, Komite Sekolah dan PAUD. Kegiatan dapat berupa beasiswa, peningkatan pelayanan pendidikan (penambahan buku, alat peraga, perlengkapan laboratorium, perlengkapan lainnya untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar) dan pelatihan ketrampilan bagi masyararakat.

Mekanisme pengelolaan, usulan berasal dari masyarakat melalui proses perencanaan partisipatif, perencanaan kegiatan harus dikonsultasikan dan disetujui oleh tenaga pendidik setempat, kegiatan pendidikan dapat bersifat tahun jamak maksimal 3 tahun. Pelaksanaan kegiatan melibatkan semua unsur yang terkait di tingkat desa dan kecamatan.

4) Bidang Ekonomi

Sebagian besar ibukota kecamatan di wilayah Kabupaten Bulungan belum memiliki lembaga keuangan semisal bank. Sangat dimungkinkan masyarakat di tingkat desa yang cukup jauh dengan ibukota kecamatan juga merasakan kesulitan permodalan, belum lagi tidak biasanya masyarakat di perdesaan untuk mengakses perbankan maka kegiatan bidang ekonomi dikhususkan untuk permodalan bagi kelompok masyarakat dengan mengacu kegiatan Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) dalam PNPM-MPd dan peraturan yang berlaku pada PNPM-MPd.

Tujuan, secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

Ketentuan umum, ketentuan pendanaan bidang ekonomi berupa pemberian modal untuk SPP mengikuti ketentuan dalam PNPM-MPd yang sudah berjalan. Pertimbangan pendanaan SPP akan diatur pada ketentuan lain agar selaras dengan kondisi kesehatan dan kekuatan Unit Pengelola Kegiatan setempat.

Mekanisme pengelolaan, mekanisme pengelolaan mengikuti prosedur yang ada dalam PNPM-MPd.

5) Bidang Sosial Budaya

Keragaman budaya di Kabupaten Bulungan merupakan modal bagi masyarakat untuk menjadi masyarakat yang berkualitas sehingga akan membawa dampak yang luas dalam proses pembangunan dimasa yang akan datang. Budaya asli yang mempunyai potensi untuk dilestarikan dan menjadi aset daerah akan mendukung perkembangan diberbagai bidang, terutama bidang pariwisata. Selain itu dengan kegiatan-kegiatan budaya akan memudahkan masyarakat untuk saling berkomunikasi mempererat tali persaudaraan yang mampu menjadikan wilayah kabupaten kondusif dalam proses pembangunan.

Page 23: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

23

Tujuan, secara umum bidang sosial budaya ini bertujuan untuk melestarikan budaya-budaya asli daerah dan juga budaya-budaya yang berkembang dari daerah lain terutama pada komunitas transmigrasi agar mampu bersinergi untuk mendukung proses pembangunan. Meningkatkan kualitas komunikasi antar suku yang beragam melalui kegiatan-kegiatan sosial budaya untuk selalu menjuga kesatuan dan persatuan.

Ketentuan umum, kelompok penerima manfaat adalah kelompok masyarakat peduli budaya untuk kegiatan pelatihan seni budaya, gelar sosialisasi seni budaya, pengadaan alat dan infrastruktur yang mendukung berkembangnya seni budaya.

Mekanisme pengelolaan, usulan berasal dari masyarakat melalui proses perencanaan partisipatif, perencanaan kegiatan

harus dikonsultasikan dan disetujui oleh tenaga ahli dibidangnya. Pelaksanaan kegiatan melibatkan semua unsur yang terkait di tingkat desa dan kecamatan dan atau kabupaten.

6) Bidang Prasarana

Prasarana dan sarana di Kabupaten Bulungan dibutuhkan oleh masyarakat untuk membuka akses informasi dan pemasaran terutama di daerah tertinggal/terpencil. Meskipun demikian bukan hanya sebatas membangun bangunan fisik, namun lebih dimaksudkan menyiapkan tatanan sosial masyarakat yang lebih baik sekaligus memberdayakannya agar mampu mengakses manfaat bangunan fisik secara optimal bagi perbaikan pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Tujuan, secara umum tujuan pembangunan prasarana dan sarana adalah pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan atau antar desa, serta peningkatan penyediaan prasarana dan sarana sosial ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Ketentuan umum, ketentuan pendanaan bidang prasarana mengikuti ketentuan dalam PNPM-MPd. Jenis kegiatan dan ketentuan teknis untuk kegiatan bidang prasarana mengacu PTO PNPM-MPd.

Mekanisme pengelolaan, mekanisme pengelolaan mengikuti prosedur yang ada dalam PNPM-MPd.

3.2. Hasil

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Pengelolaan Pembangunan Partisipatif adalah sebagai berikut :

a. Tersedianya Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2007;

b. Tersedianya Perdes tentang RPJM-Desa;

c. Tersedianya Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa;

d. Tersedianya Perdes tentang APB-Desa;

e. Tersedianya Regulasi tentang Pelaksanaan Swakelola Kegiatan oleh masyarakat;

f. Tersedianya Perda tentang :

1) Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kepada Desa; 2) Pengelolaan Pembangunan Partisipatif;

Page 24: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

24

3) Penyelenggaraan Musrenbang;

g. Terlaksananya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa secara rutin dalam Rapat BPD;

h. Terakomodasinya usulan/hasil Musrenbang Kec. dalam APBD.

3.3. Tahapan dan Jadwal Kegiatan

a. Perencanaan

1) Musyawarah Desa (Sosialisasi)

Musyawarah Desa (Sosialisasi) merupakan forum sosialisasi atau penyebarluasan informasi mengenai PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN yang dilaksanakan segera setelah musyawarah Kecamatan

(Sosialiasi). Musyawarah Desa dilaksanakan oleh kepala Desa dan difasilitasi oleh Setrawan Kecamatan.

Peserta musyawarah Desa terdiri dari :

a) Kades dan aparatnya; b) Pengurus BPD dan LPMD; c) Perwakilan Dusun, RW dan RT. d) Pengurus TP-PKK Desa. e) Tokoh masyarakat, agama, perempuan dan pemuda. f) Kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan

lainnya. g) Dan sebanyak mungkin anggota masyarakat lainnya.

Hasil yang diharapkan :

a) Terinformasikannya PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN kepada seluruh peserta;

b) Terpilihnya 5 orang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) minimal 2 orang perempuan;

c) Tersusunnya jadwal pelaksanaan musrenbang Dusun, RW dan RT.

2) Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)

Pelatihan KPMD dilakukan sebagai bekal untuk menjalankan tugas-tugasnya. Untuk materi dan tempat pelatihan di sesuaikan dengan kondisi Kecamatan.

3) Pengkajian Keadaan Desa (PKD) /Penggalian Gagasan (PGG)

Pengkajian Keadaan Desa (PKD)/Penggalian Gagasan (PGG) adalah kegiatan yang dilakukan kelompok masyarakat dalam rangka menggagas kegiatan / usulan dari permasalahan dan potensi di wilayahnya. Kelompok yang dimaksud dalam proses Pengkajian Keadaan Desa (PKD)/Penggalian Gagasan (PGG) adalah sekumpulan warga masyarakat (laki-laki, perempuan, atau campuran) yang tergabung dalam: (a). Ikatan kemasyarakatan yang berlatar belakang wilayah seperti; RT/ RW/Dusun atau yang lainnya; (b). Kelompok–kelompok informal di masyarakat seperti; kelompok arisan, kelompok usaha bersama, kelompok keagamaan; (c). Kelompok masyarakat lainnya sesuai kondisi setempat. Untuk efektifitas, maka kegiatan penggalian gagasan dilakukan dengan memanfaatkan pertemuan rutin kelompok yang sudah ada (formal maupun informal).

Keluaran yang diharapkan dari Pengkajian Keadaan Desa (PKD) / Penggalian Gagasan (PGG) adalah:

Page 25: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

25

a) Daftar potensi dan masalah di wilayah setempat. b) Daftar Rumah Tangga Miskin. c) Sketsa Wilayah RT/Dusun dan Peta Sosial RT/Dusun. d) Daftar usulan RT/Dusun/Kelompok Masyarakat sebagai masukan

Tim Penyusun RPJM-Desa. e) Penetapan usulan kegiatan yang akan dilaksanakan secara

swadaya. f) Daftar nama utusan dusun untuk menghadiri musrenbang Desa

(representasi dari aparat dusun, rumah tangga miskin, kelompok perempuan dan kelompok kemasyarakatan lainnya)

4) Musrenbangdes / Review Musrenbangdes

Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan stakeholders Desa untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran

berikutnya. Untuk Desa yang berpartisipasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan cukup dengan mereview hasil dari MusrenbangDes reguler atau Musrenbangdes yang telah di lakukan.

Keluaran dari kegiatan Musrenbangdes adalah :

a) Ditetapkannya prioritas kegiatan Desa yang akan dibiayai melalui ADD yang berasal dari APBD Kabupaten maupun sumber pendanaan lainnya;

b) Ditetapkannya prioritas kegiatan pembangunan Desa yang akan diusulkan pada Musrenbang Kec;

c) Ditetapkannya utusan Desa dari unsur masyarakat untuk musyawarah di tingkat kecamatan (Ketentuan jumlah dan unsur utusan desa sesuai juknis PNPM-MPd/sesuai surat edaran dari Pemerintah Daerah);

d) Ditetapkan visi dan misi Desa/Kepala Desa;

e) Ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan Desa;

f) Ditetapkan pelaku-pelaku sesuai kebutuhan sesuai juknis PNPM-MPd;

g) Berita acara Musrenbangdes.

5) Penulisan Usulan

Penulisan usulan dimaksudkan untuk menyiapkan dan menyusun gagasan-gagasan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah Desa sesuai dengan format yang telah ditentukan. Penulisan usulan dilakukan oleh tim yang dipilih oleh masyarakat berdasarkan keahlian dan ketrampilan sesuai dengan jenis kegiatan yang diajukan oleh masyarakat, dengan koordinator Sekretaris Desa.

6) Verifikasi Usulan Tingkat Kecamatan

Verifikasi usulan adalah kegiatan pemeriksaan usulan yang telah disampaikan oleh Desa yang meliputi :

a) Kelengkapan dan keabsahan dokumen usulan;

b) Observasi lapangan disesuaikan dengan kriteria-kriteria kelayakan usulan;

Verifikasi usulan dilakukan oleh tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus. Sebelum melaksanakan tugas, tim verifikasi akan mendapatkan pelatihan.

Page 26: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

26

Keluaran dari verifikasi usulan adalah rekomendasi tim verifikasi atas semua usulan desa yang dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dalam pembahasan prioritas usulan dan penetapan pendanaan.

7) Musrenbang Kec.

Musrenbang Kec. adalah forum musyawarah stakeholders kecamatan untuk mendapatkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di kecamatan tersebut. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD Kabupaten tahun berikutnya.

Keluaran yang diharapkan dari Musrenbang Kec. adalah:

a) Menetapkan aturan dan sanksi lokal dalam pelaksanaan program.

b) Menetapkan AD/ART dan SOP sesuai kebutuhan kelembagaan BKAD.

c) Penetapan pengurus BKAD sesuai AD/ART BKAD dan pengurus kelembagaan lainnya sesuai SOP (Unit Pengelola Kegiatan/UPK, Badan Pengawas UPK/BP-UPK, Tim Verifikasi Perguliran dst).

d) Daftar prioritas kegiatan yang akan dibiayai dengan dana Bantuan Langsung Masyarakat.

e) Daftar kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke Kabupaten yang akan didanai PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN telah memenuhi kriteria kelayakan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN dan disertai ancar-ancar biaya;

f) Pemilihan dan penetapan utusan kecamatan yang akan menghadiri musrenbang Kabupaten yang berjumlah 6 orang dengan unsur yaitu Camat, Ketua Badan Kerjasama Antar Desa, satu orang wakil Kepala Desa, tiga orang wakil masyarakat) dengan minimal wakil perempuan sebanyak 3 orang.

g) Berita acara Musrenbang Kec.

8) Verifikasi Usulan Tingkat Kabupaten

Verifikasi usulan adalah kegiatan pemeriksaan usulan yang telah disampaikan oleh Kecamatan yang meliputi :

a) Kelengkapan dan keabsahan dokumen usulan;

b) Memastikan kelayakan usulan sesuai kriteria program.

c) Memastikan adanya penyelarasan usulan kegiatan dengan program SKPD;

Verifikasi usulan dilakukan oleh tim yang terdiri dari SKPD terkait. Sebelum melaksanakan tugas, tim verifikasi akan mendapatkan pelatihan.

Keluaran dari verifikasi usulan adalah rekomendasi tim verifikasi atas semua usulan desa yang dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dalam pembahasan prioritas usulan dan penetapan pendanaan untuk kegiatan PNPM-MPd Integrasi.

9) Forum SKPD (Prioritas Usulan)

Forum SKPD merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kec. dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait dibantu setrawan Kabupaten dan setrawan propinsi.

Page 27: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

27

Keluaran yang diharapkan dari tahapan ini adalah:

a) Rancangan Renja SKPD berdasarkan hasil forum gabungan SKPD;

b) Prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD (Kabupaten dan provinsi) dan APBN yang termuat dalam Renja SKPD menurut kecamatan dan Desa;

c) Prioritas kegiatan yang sudah dibahas untuk didanai BLM PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN Kabupaten;

d) Berita acara Forum SKPD atau gabungan SKPD.

10) Penyusunan Design dan RAB Desa

Setelah pelaksanaan Forum SKPD dilakukan penyusunan design dan RAB prioritas usulan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN oleh setrawan

kecamatan dan kader pemberdayaan masyarakat bersama-sama TPK dan masyarakat (untuk Lokasi PNPM-MPd dibantu oleh Fasilitator Teknik).

11) Musrenbang Kabupaten/Musyawarah Antar Kecamatan

Musrenbang Kabupaten/Musyawarah Antar Kecamatan adalah Musyawarah stakeholders Kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD.

Keluaran yang dihasilkan dari tahapan ini adalah :

a) Kesepakatan tentang rumusan untuk pemutahiran rancangan SKPD dan Renja-SKPD yang meliputi penetapan KUA, prioritas pembangunan, plafon dana, daftar prioritas kegiatan berdasarkan sumber pembiayaan

b) Daftar prioritas kegiatan yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya.

c) Daftar usulan yang dibiayai dari dana BLM Kabupaten (PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN).

d) Daftar usulan regulasi (baru, revisi atau penghapusan).

e) Sanksi-sanksi kegiatan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN.

f) RKTL PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN.

g) Berita Acara Musrenbang Kabupaten.

Page 28: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

28

b. Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan kegiatan pelaksanaan pembangunan partisipatif dilakukan secara swakelola oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan mengacu pada petunjuk teknis PNPM-MPd.

FORUM

SKPD

Verifikasi Usulan

PNPM-MPd Integrasi

Prioritas Usulan

PNPMMPd Integrasi

ALUR INTEGRASI PNPM MANDIRI PERDESAAN INTEGRASI SPP-SPPN

KABUPATEN BULUNGAN

Musrenbang Kab./MAK

SEMILOKA

SKPD

SEMILOKA/RAPAT

DENGAR PENDAPAT

DPRD

REKAP USULAN UPT KEC

KONSULTASI USULAN

MAD-II Prioritas Usulan dan MAD-III Penetapan Pendanaan

=

Musrenbang Kecamatan (dilaksanakan minimal 2 hari)

Musrenbang Provinsi

Musrenbang Nasional

Input:

Input: Desain dan l RAB RKP

Input:

Desain dan Detil RAB

Input:

1. Pelatihan OJT

TPU 2. Penulisan

Usulan 3. Pembentukan

Tim Verifikasi 4. Verivikasi

Usulan 5. Seluruh RKP

harus sdh dituliskan dlm

proposal usulan

kegiatan 6. Keterwakilan/

Utusan Warga Masyarakat (L/P)

MUSRENBANGDES = MUSDES

II

1. Evaluasi RPJM-Desa-RKPDes

2. Reviu RPJM-Desa dan memetik RKPDes (Pemeringkatan Usulan Kegiatan Desa)

3. Prinsip Partisipatif, Terbuka, Demokratis, dan Transparan untuk Seluruh Warga Desa M A D - I

Sosialisasi Integrasi

MUSDES I Sosialisasi Integrasi

dan Persiapan/Pra Musrenbangdes

MAD – Informasi

sosialisasi hasil

Musrenbang

Kabupaten

MUSDES III Sosialisasi

Keputusan dan Persiapan Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan RKP/ PNPM Mandiri

Perdesaan

Input:

Penetapan Pendanaan Usulan

PNPMMPd Integrasi

Januari

Pebruari

April

Maret

M

e

i

Juni-

S

e

p

t

e

m

b

e

r

Page 29: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

29

BAB IV

PENDANAAN

4.1. Sumber Dana

Sumber dana Pengelolaan Pembangunan Partisipatif berasal dari :

a. Swadaya masyarakat, b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des); c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD); d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD); e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); f. Kontribusi dunia usaha/swasta; g. Sumber dari pihak lain yang tidak mengikat.

4.2. Peruntukan Dana

Dana Pengelolaan Pembangunan Partisipatif terdiri dari :

a. Dana untuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), adalah dana untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pola swakelola.

b. Dana untuk Operasional Kegiatan, adalah dana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tahapan kegiatan.

c. Dana Administrasi Pembinaan (AP) minimal sebesar 5% dari total BLM, adalah dana yang bersumber dari APBD yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Administrasi Kabupaten.

d. Dana untuk Peningkatan Kapasitas (Dana Operasional Kegiatan RBM) adalah dana untuk membiayai kegiatan peningkatan kapasitas pelaku/masyarakat.

4.3. Mekanisme Penyaluran Dana

Mekanisme atau proses penyaluran dana ke masyarakat dikelola oleh

sebagai berikut:

a. Penyaluran dana yang berasal dari pemerintah pusat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Anggaran, Kemenkeu,

b. Pencairan dan penyaluran dana Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) yang berasal dari Pemerintah Daerah, dilakukan sesuai ketentuan dan mekanisme APBD yang dituangkan dalam juknis tersendiri.

c. Besaran dana dari APBD yang disalurkan ke masyarakat harus utuh (net) tidak termasuk pajak, retribusi atau biaya lainnya,

d. Penyaluran dana yang berasal dari sumber lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Page 30: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

30

Kelompok Masyarakat

Mekanisme Pencairan Dana BLM dari KPPN ke UPK

Pengajuan SPM : Perintah

Tahapan Penyaluran Pembebanan

Sesuai Kriteria SP2 Lb 3 Kredit Rekening

Kecamatan Kabupaten Perintah Pembayaran Kredit Rekening

KECAMATAN Pengajuan SPP:

Tahapan Penyaluran Perjanjian

Sesuai dengan hasil Pendanaan

Musyawarah Kab.

Pendanaan. Lampiran:

SPC,BAPDK,KW-1 dan

Fotocopy rekening

Kolektif BPNPM yang Pengajuan

Diverifikasi oleh Pencairan Dana

Fasilitator Kabupaten

Desa

K P P N KCBI

PjOK-PNPM MPD

INTEGRASI

KPA, Penerbit SPM, Bendahara

BO KPPN

UPK PNPM-MPd Integrasi

Page 31: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

31

BAB V

ORGANISASI PELAKSANA

5.1 Organisasi Pelaksana

a. Nasional

Pengorganisasian Penguatan Pengintegrasian di tingkat Nasional dilaksanakan oleh TK-PNPM-MPd Nasional, yang dibantu oleh Sekretariat PNPM-Mandiri Perdesaan Nasional, Tim Penyelia Pusat dan Konsultan

Manajemen Nasional.

b. Provinsi

Pengorganisasian Penguatan Pengintegrasian di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh TK-PNPM-MPd Provinsi, yang dibantu oleh PJO-Prov, Setrawan Provinsi dan Konsultan Manajemen Provinsi PNPM-MPd dengan lebih mendayagunakan peran fungsional dari Instansi BPMD, Bappeda, dan Biro / SKPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Kabupaten

Penyelenggaraan Penguatan Pengintegrasian di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh:

1. Bupati, yang dibantu oleh TK-PNPM-MPd Kabupaten dengan dukungan dari PJO-Kab, Setrawan Kabupaten dan Tim Faskab (Fas-Kab. Integrasi/Faskab Pemberdayaan, Fastekab dan Faskeu) dengan lebih mendayagunakan peran fungsional dari Instansi BPMD, Bappeda dan SKPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. DPRD.

Page 32: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

32

d. Kecamatan

Penyelenggaraan Penguatan Pengintegrasian di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, yang dibantu oleh PjOK, Setrawan Kecamatan, Tim FK (FK dan FT-PNPM-MPd serta FK dan atau nama lain dari Program sejenis), BKAD, UPK/UPKs dengan lebih Meningkatkan peran Instansi Sektor Kecamatan.

e. Desa

Penyelenggaraan Penguatan Pengintegrasian di tingkat Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa, yang dibantu oleh LPMD dan KPMD, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Khusus bagi Desa lokasi PNPM-MPd pengelolaan kegiatan Penguatan Pengintegrasian disesuaikan dengan kebutuhan setempat, dengan mendayagunakan/mengintegrasikan pelaku PNPM-MPd.

5.2 Tugas dan Tanggungjawab Pelaku

a. Nasional

1. Tugas dan Tanggungjawab TK-PNPM-MPd tingkat nasional dalam pengelolaan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN sesuai PTO PNPM-MPd.

2. Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyelia Pusat:

a) Membantu TK-PNPM-MPd Nasional menyusun dan merumuskan kebijakan penguatan pengintegrasian di tingkat Nasional;

b) Memfasilitasi peningkatan kapasitas Setrawan Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan;

c) Menyusun Pedoman terkait dengan pembangunan partisipatif dan penguatan pengintegrasian;

d) Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan penguatan pengintegrasian;

e) Memfasilitasi pertemuan/rapat dengan Bupati dan Instansi terkait Daerah;

f) Mensosialisasikan kebijakan pembangunan partisipatif dan penguatan pengintegrasian kepada Pemerintah Daerah di Seluruh Indonesia.

3. Tugas dan Tanggungjawab Konsultan Manajemen Nasional adalah:

a) Menyusun Pedoman Umum dan Panduan Pelaksanaan kegiatan penguatan pengintegrasian;

b) Menyiapkan rancangan dan materi kegiatan peningkatan kapasitas pelaku;

c) Menyiapkan pelaksanaan penyebarluasan informasi;

d) Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan program di lapangan;

e) Melakukan evaluasi pelaksanaan program;

f) Menyusun dan menyampaikan laporan bulanan kepada Satker PNPM-MPd Nasional;

g) Memberikan masukan dan rekomendasi secara profesional, menyangkut kebijakan dan manajemen program sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh TK-PNPM-MPd Nasional;

Page 33: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

33

h) Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan TK-PNPM-MPd dan pelaku lain yang terlibat dalam pelaksanaan program.

b. Provinsi

1. Tugas dan tanggungjawab TK-PNPM-MPd Provinsi adalah:

a) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di Provinsi agar sesuai dengan tujuan penguatan pengintegrasian;

b) Mensosialisasikan kebijakan pembangunan partisipatif dan penguatan pengintegrasian kepada semua pelaku yang terlibat di Provinsi;

c) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penguatan pengintegrasian;

d) Melaksanakan rapat-rapat Koordinasi di tingkat proviinsi;

e) Menyusun laporan berkala untuk disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada TK-PNPM-MPd Nasional.

2. Tugas dan tanggungjawab PjO Prov adalah:

a) Sebagai pelaksana harian TK-PNPM-MPd Provinsi;

b) Menyelenggarakan kegiatan operasional di tingkat Provinsi untuk mendukung pelaksanaan penguatan pengintegrasian;

c) Melaksanakan koordinasi dengan pelaku di lingkup wilayah tugasnya;

d) Menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan pembangunan partisipatif dan penguatan pengintegrasian;

e) Menyelenggarakan rapat rutin bulanan untuk membahas kemajuan kegiatan, masalah-masalah dan penyelesaiannya;

f) Membuat laporan periodik dan insedentil kepada TK-PNPM-MPd Provinsi;

g) Melakukan pengawasan dan supervisi pelaksanaan kegiatan.

3. Tugas dan tanggungjawab Setrawan Provinsi

a) Membantu TK-PNPM-MPd Kabupaten menyusun dan merumuskan kebijakan penguatan pengintegrasian di tingkat Kabupaten;

b) Memfasilitasi Setrawan Kabupaten dan Setrawan Kecamatan;

c) Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan penguatan pengintegrasian di wilayah tugasnya;

d) Memfasilitasi pertemuan/rapat dengan Bupati dan Instansi terkait di daerah;

e) Membantu menyusun Laporan Perkembangan pelaksananan kegiatan;

f) Membantu TK-PNPM-MPd Provinsi melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi pelaku;

g) Membantu TK-PNPM-MPd Provinsi menyosialisasikan kebijakan pembangunan partisipatif dan penguatan pengintegrasian kepada Pemerintah Kabupaten di wilayah tugasnya.

Page 34: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

34

4. Tugas dan Tanggungjawab Konsultan Manajemen Provinsi adalah :

a) Memimpin suatu gugus manajemen lapangan yang akan mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan fungsional konsultan di lapangan;

b) Melakukan pemantauan dan supervisi pelaksanaan kegiatan penguatan pengintegrasian;

c) Mengkoordinasikan pengendalian mutu teknis dari seluruh kegiatan penguatan pengintegrasian di wilayah koordinasinya;

d) Memberikan dukungan manajemen dalam penanganan masalah di lapangan;

e) Melakukan pengendalian fungsional terhadap fasilitator pada lingkup wilayah tugasnya;

f) Menyosialisasikan kebijakan pembangunan partisipatif dan penguatan pengintegrasian kepada Pemerintah Kabupaten di wilayah tugasnya;

g) Mendorong pelaksanaan kegiatan penguatan pengintegrasian di wilayah tugasnya;

h) Menyampaikan laporan reguler dan insidentil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Team Leader KMN.

c. Kabupaten

1. Tugas dan tanggungjawab Bupati adalah :

a) Menyediakan dana BLM dan Administrasi pembinaan program ;

b) Memastikan tersedianya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang disahkan oleh Dirjen

c) Memastikan tersedianya pejabat Satker Kabupaten yang berhubungan dengan pencairan dan pengeluaran dana yang terdiri dari :

1) Pejabat yang menertibkan Surat Penetapan Kegiatan (SPK), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

2) Bendahara, dan lain-lain

d) Menetapkan kebijakan dan atau menerbitkan peraturan tentang

swakelola oleh masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pembangunan Desa sesuai kapasitas pemerintah dan masyarakat Desa;

e) Bersama DPRD, menerbitkan Perda yang mendukung bagi penguatan pembangunan partisipatif dan pengintegrasian.

2. Tugas dan Tanggungjawab TK-PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN Kabupaten adalah :

a) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di Kabupaten agar sesuai dengan tujuan Penguatan Pengintegrasian;

b) Mensosialisasikan kebijakan pembangunan partisipatif dan pengintegrasian kepada semua pelaku yang terlibat di Kabupaten;

c) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penguatan Pengintegrasian;

d) Melaksanakan rapat-rapat Koordinasi di tingkat Kabupaten;

Page 35: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

35

e) Menyusun laporan berkala untuk disampaikan kepada Bupati.

3. Tugas dan Tanggungjawab PjO-Kab adalah :

a) Sebagai pelaksana harian TK-PNPM-MPd/PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN Kabupaten;

b) Menyelenggaraan kegiatan operasional di tingkat Kabupaten untuk mendukung pelaksanaan penguatan pengintegrasian;

c) Melaksanakan koordinasi dengan pelaku diwilayah tugasnya;

d) Melaksanakan kegiatan manajemen yang mencakup kegiatan sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian;

e) Menyelenggarakan rapat rutin bulanan untuk membahas

kemajuan kegiatan, masalah-masalah dan penyelesaiaannya;

f) Membuat laporan periodik dan insidental kepada TK-PNPM-MPd/PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN Kabupaten;

g) Melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi;

h) Memberikan masukan untuk pembinaan Fasilitator dan peningkatan kinerja program kepada TK-PNPM-MPd/PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN Kabupaten;

i) Menerbitkan SPM kepada KPPN;

j) Melakukan perjanjian pemberian bantuan dengan UPK;

k) Memperkuat strategi kemandirian dan keberlanjutan RBM.

4. Tugas dan Tanggungjawab Setrawan Kabupaten adalah :

a) Bersama-sama dengan TK-PNPM-MPd/PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN Kabupaten menyusun dan merumuskan kebijakan Penguatan Pengintegrasian di tingkat Kabupaten;

b) Bersama Pokja RBM melakukan fasilitasi Setrawan Kecamatan;

c) Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penguatan Pengintegrasian;

d) Memfasilitasi pertemuan/rapat dengan Bupati dan Instansi terkait Daerah;

e) Membantu TK-PNPM-MPd/PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN

Kabupaten menyusun Laporan Perkembangan pelaksananan Penguatan Pengintegrasian;

f) Membantu TK-PNPM-MPd/PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN Kabupaten menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi pelaku;

g) Membantu TK-PNPM-MPd/PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN Kabupaten mensosialisasikan kebijakan pembangunan partisipatif dan Penguatan Pengintegrasian kepada Pemerintah Kecamatan di wilayah tugasnya.

5. Tugas dan Tanggungjawab Fasilitator Kabupaten-Integrasi (Faskab-Integrasi) adalah :

a) Mengoordinasikan Tim Kerja Fasilitator Kabupaten;

b) Memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada pelaku PNPM-MPd Integerasi SPP-SPPN, di kecamatan;

c) Mensosialisasikan kebijakan pengintegrasian;

d) Memastikan efektivitas kegiatan sosialisasi pengintegrasian;

Page 36: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

36

e) Menggalang dukungan dan mendorong pendayagunaan potensi berbagai pihak untuk peningkatan pembangunan partisipatif;

f) Memediasi dan membangun jaringan kerja sama para pihak (intern pemerintah Kabupaten), DPRD, LSM dan pihak-pihak lain yang terkait dan berkepentingan untuk peningkatan dan pengembangan proses pembangunan partisipatif;

g) Memantau dan mensupervisi pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM-Desa / menejemen pemerintah desa;

h) Menyosialisasikan proses penyampaian aspirasi melalui forum Hearing DPRD;

i) Memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada Pelaku PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN, baik di tingkat Kabupaten dan Kecamatan;

j) Memfasilitasi Pemerintah Kabupaten menyusun Peraturan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan penguatan pelaksanaan pembangunan partisipatif;

k) Merancang dan memfasilitasi proses pelatihan, workshop, semiloka dll, agar terlaksana secara efektif;

l) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program;

m) Memastikan tersedianya data-data kegiatan;

n) Menyusun panduan dan rancangan pelatihan sesuai kebutuhan lapangan;

o) Memperkuat kapasitas dan berfungsinya Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM);

p) Memperkuat kapasitas dan berfungsinya Ruang Belajar Masyarakat (RBM);

q) Menyusun laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan;

r) Memastikan pelaksanaan kegiatan pelatihan dilaksanakan sesuai ketentuan/panduan yang telah ditetepkan;

s) Memastikan tersusunya RPJM-Desa, APBDes, secara partisipatif dan dilanjutkan dan Perdes/ Keputusan Kades serta Perdes lainya sesuai kebutuhan;

t) Mendorong, memotivasi dan memfasilitasi terlaksananya LKPj dan LPPD Kades;

u) Memantau, membimbing dan mengevaluasi Fasilitator Kecamatan (FK dan FT) dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Tugas pokok Faskab Integrasi/Faskab pemberdayaan adalah menjadi Koordinator Faskab di lokasi PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN yang bersangkutan.

6. Tugas dan Tanggungjawab Fasilitator Kabupaten-Teknik adalah

a) Menyosialisasikan kebijakan pengintegrasian;

b) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengintegrasian;

c) Memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada Pelaku PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN, ditingkat kecamatan;

d) Mensupervisi pelaksanaan kegiatan sarana prasarana;

e) Memfasilitasi pencapaian kemandirian teknis;

Page 37: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

37

f) Memfasilitasi terbentuknya inovasi dan krteativitas program untuk mendukung proses pembelajaran masyarakat;

g) Memfasilitasi pelatihan, dan kegiatan lainnya untuk peningkatan kapasitas kader teknis;

h) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program;

i) Mengelola data-data kegiatan;

j) Menyusun media dan bahan-bahan pelatihan sesuai kebutuhan lapangan;

k) Memperkuat kapasitas dan fungsinya Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM)

l) Memperkuat kapasitas dan fungsinya Ruang Belajar

Masyarakat (RBM);

m) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

7. Tugas dan tanggungjawab Fasilitator Kabupaten- Keuangan adalah :

a) MenSosialisasikan kebijakan pengintegrasian;

b) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengintegrasian;

c) Memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada Pelaku PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN, ditingkat kecamatan;

d) Memantau dan memeriksa pengelolaan keuangan program;

e) Membimbing dan meningkatkan kemampuan pengurus UPK;

f) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program;

g) Mengelola data-data kegiatan;

h) Memfasilitasi dan memastikan validasi pengelolaan keuangan yang bersumber dari BLM, APBD dan Swadaya masyarakat;

i) Menyusun media dan bahan-bahan pelatihan sesuai kebutuhan lapangan;

j) Memperkuat kapasitas dan berfungsinya Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM)

k) Memperkuat kapasitas dan berfungsinya Ruang Belajar Masyarakat (RBM);

l) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

8. Tugas dan Tanggungjawab Asisten Faskab:

a) Membantu pelaksanaan tugas fasilitator kabupaten;

b) Mensosialisasikan kebijakaan pengintegrasian;

c) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengintegrasian;

d) Memberikan dukungan teknis kepada program di kecamatan.

d. Kecamatan

1. Tugas dan Tanggungjawab Camat adalah:

a) Mengkoordinasikan pelaksaaan kegiatan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN /Pengintegrasian di wilayah tugasnya;

b) Menyelenggarakan Musrenbang Kec.;

c) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN / Pengintegrasian;

Page 38: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

38

d) Membantu penyelesaian masalah yang terjadi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Penguatan Pengintegrasian di wilayah tugasnya;

e) Melaksanakan urusan administratif berkenaan dengan pelaksanaan Penguatan Pengintegrasian;

f) Menilai kinerja Penguatan Pengintegrasian di Desa dan kecamatan wilayah tugasnya.

2. Tugas dan tanggungjawab PjOK adalah :

a) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN / Pengintegrasian;

b) Melaksanakan kegiatan manajemen Penguatan Pengintegrasian,

yang meliputi kegiatan sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian;

c) Memfasilitasi Pemerintah Desa menyusun dan menetapkan Perdes tentang RPJM-Desa;

d) Memastikan Pemerintah Desa menetapkan Perkam tentang APB-Desa;

e) Menyelenggarakan rapat rutin bulanan bersama Fasilitator Kecamatan dan pelaku lainnya untuk membahas kemajuan kegiatan, masalah-masalah dan penyelesaiannya;

f) Menyusun laporan bulanan kegiatan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN /Pengintegrasian kepada TK-PNPM-MPd/PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN Kabupaten dengan tembusan kepada Camat;

g) Melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi;

h) Melakukan evaluasi terhadap kinerja LPMD;

i) Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Kec. dan Musrenbangdes.

3. Tugas dan Tanggungjawab Setrawan adalah :

a) Membantu pelaksanaan tugas PjOK;

b) Memantau dan memberikan bimbingan terkait dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan;

c) Memasyarakatkan kebijakan pembangunan partisipatif dan penguatan pengintegrasian;

d) Mendorong peningkatan mutu proses dan hasil perencanaan partisipatif;

e) Mendorong peningkatan proses Musrenbangdes.

4. Tugas dan Tanggungjawab Fasilitator Kecamatan adalah :

a) Mensosialisasikan kebijakan pengintegrasian kepada pemerintah kecamatan, Desa atau sebutan lain dan masyarakat;

b) Memberikan pembekalan tentang kebijakan pengintegrasian kepada para pelaku di tingkat Desa atau sebutan lain;

c) Memantau dan membimbing pelaksanaan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa;

d) Memfasilitasi peninjauan ulang atau penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa atau sebutan lain;

Page 39: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

39

e) Memfasilitasi pemerintah Desa menyusun APB-Desa dan Peraturan Desa;

f) Memantau dan memfasilitasi pelaksanaan Musrenbangdes dan Kecamatan;

g) Memfasilitasi pengintegrasian Musdes Perencanaan ke dalam Musrenbangdes;

h) Memeriksa dan membimbing pengurus UPK mengelola keuangan program;

i) Memfasilitasi pengintegrasian MAD Prioritas & Pendanaan ke dalam Musrenbang Kec.;

j) Memfasilitasi masyarakat menyampaikan aspirasi melalui Hearing DPRD;

k) Bersama dengan BKAD memastikan terbentuknya dan memfasilitasi :

1) Pelaksanaan Tugas Tenaga Pelatih Masyarakat (TMP)

2) Memfasilitasi penyusunan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas/pelatihan bagi pelaku;

3) Memfasilitasi penyusunan Perdes tentang APB-Desa dan Perdes lainya sesuai kebutuhan;

4) Memfasilitasi terlaksananya LKPj dan LPPD Kepala Desa;

5) Memfasilitasi peningkatan proses pelaksanaan dan kualitas hasil Musrenbang desa dan kecamatan;

6) Memantau, membimbing dan mengevaluasi kinerja KPMD dan lembaga-lembaga pelaku kegiatan;

7) Menyampaikan laporan rutin dan isidentil berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan.

5. Tugas dan Tanggungjawab Fasilitator Kecamatan - Teknik adalah:

a) Menyosialisasikan kebijakan pengintegrasian kepada pemerintah kecamatan, Desa atau sebutan lain dan masyarakat;

b) Memberikan pembekalan tentang kebijakan pengintegrasian kepada para pelaku di tingkat Desa atau sebutan lain;

c) Memantau dan membimbing pelaksanaan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa;

d) Bersama FK Memfasilitasi pemerintah Desa menyusun RKPM Desa dan RKP-Desa;

e) Bersama FK Memantau dan memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan;

f) Membantu memfasilitasi pengintegrasian Musdes Perencanaan ke dalam Musrenbangdes;

g) Membimbing pelaku di Desa menyusun RAB dan Design usulan program serta usulan reguler;

h) Membantu memfasilitasi pengintegrasian MAD Prioritas & Pendanaan ke dalam Musrenbang Kec.;

i) Memastikan terbentuknya dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Pemelihara;

j) Bersama TPM memfasilitasi dan memperkuat adanya Kader Teknis setiap desa;

Page 40: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

40

k) Memantau dan mensupervisi pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana pasarana;

l) Memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana;

m) Memfasilitasi peningkatan proses pelaksanaan dan kualitas hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan;

n) Memantau, membimbing dan mengevaluasi kinerja KPMD dan lembaga-lembaga pelaku kegiatan;

o) Menyampaikan laporan rutin dan insidentil berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan.

Catatan :

Pada prinsipnya FK bekerja sebagai tim kerja dan bila perlu dapat disepakati penentuan koordinator/ketua Tim FK. Penentuan ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kompetensi atau kecakapaan FK yang lebih baik menguasai pengintegrasian.

6. Tugas dan Tanggungjawab BKAD adalah :

a) Mensosialisasikan keberadaan RBM dan TPM serta kebijakaan Penguatan Pengintegrasian;

b) Memantau dan memberikan bimbingan kepada pelaku terkait dengan pelaksanaan MMDD/Perencanaan Pembangunan Desa (PPD);

c) Memfasilitasi peningkatan proses pelaksanaan dan kualitas hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan;

d) Memantau, membimbing dan mengevaluasi kinerja KPMD dan lembaga-lembaga pelaku kegiatan;

e) Bersama TPM mengelola pelaksanaan kegiatanpeningkatan kapasitas dan pelatihan masyarakat.

f) Melestarikan dan pengembangan kelembagaan dan hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan dan program sejenis sesuai dengan prinsip yang berlaku.

g) Meningkatkan dan mengembangkan pengelola kegiatan masyarakat, pengelola aset produktif dan sumber daya alam, serta program/proyek dari pihak ketiga yang bersifat antar

desa;

h) Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat pemerintah desa serta kecamatan dalam memfasilitasi system pembangunan partisifatif yang integratif ke dalam system pembangunan daerah yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat;

i) Meningkatkan keterpaduan antar program atau kegiatan strategi penangulangan kemiskinan di daerah;

j) Mengakomodasikan dan merealisasikan usulan kegiatanpembangunan dari masyarakat ke dalam perencanaan pembangunan daerah;

k) Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan;

l) Mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan program, perencanaan penganggaran, pelasanaan dan pengawasan pembangunan daerah setingkat kecamatan dan desa;

Page 41: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

41

m) Meningkatkan sinergi pendekatan perencanaan (politis, teknokratis dan partisipatif) dan proses perencanaan (atas-bawah dan bawah-atas);

n) Meningkatkan pengembangan dan peningkatan kapasitas kemasyarakataan dan pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan terpadu;

o) Mewujudkan system penganggaran pemerintah daerah yang memungkinkan tersedianya alokasi dana bantuaan langsung masyarakat (BLM) dan atau bantuan pihak ketiga yang bisa diorganisir antar desa dan atau setingkat kecamatan;

p) Melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam penyediaan dana pendukung usaha masyarakat miskin yang berperspektif pemberdayaan masyarakat.

q) Mengelola pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas.

7. Tugas dan Tanggungjawab UPK adalah:

a) Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana kegiatan yang bersumber dari BLM Penguatan Pengintegrasian;

b) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi keuangan kegiatan Penguatan Pengintegrasian;

c) Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen kegiatan Penguatan Pengintegrasian;

d) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai PTO PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN dan PNPM-MPd (jika kecamatan yang bersangkutaan adalah kecamatan lokasi PNPM-MPd.

8. Tugas dan Tanggungjawab Pendamping Lokal (PL):

a) Bersama FK dan BKAD mensosialisasikan kebijakaan pengintegrasian ditingkat desa dan tingkat kecamataan;

b) Bersama FK dan BKAD memfasilitasi pertemuan formal dan non formalkhususnya pertemuan persiapan Musrenbang atau kegiatan pengintegrasian di tingkat desa dan kecamataan;

c) Mengkoordinasikan KPMD dalam fasilitasi peninjauaan ulang atau penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa;

d) Mengkoordinasikan fasilitasi pemerintah desa menyusun APB-Desa secara partisifatif dan Peraturan Desa;

e) Membantu fasilitasi pelaksanaan Musrenbangdes dan kecamataan ;

f) Membantu fasilitasi pengintegrasian Musdes Perencanaan ke dalam Musrenbangdes;

g) Membantu fasilitasi pengintegrasian MAD Prioritas dan Pendanaan ke dalam Musrenbang Kec.;

h) Bersama TPM fasilitasi koordinasi antar pelaku, peningkatan kapasitas dan Pelatihan;

i) Memantau pengadaan papan informasi agar memuat informasi lengkap terbaru dan akurat.

9. Tugas dan Tanggungjawab Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM)

a) Memperkuat kapasitas dan kelembagaan masyarakat agar dapat menyelaraskan tugasnya dengan kegiatan peningkatan kapasitas dan kelembagaan yang ada;

Page 42: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

42

b) Mendukung kinerja sepenuhnya Ruang Belajar Masyarakat (RBM) dan Pokja Kabupaten, Tim RBM Kecamatan dan Tempat Belajar Masyarakat (TBM) ditingkat desa;

c) Menjalankan tugas atas dasar sukarela, pengabdiaan masyarakat dan komitmen yang baik berbuat kepada masyarakat;

d) Menjalnkan Tugas TPM bersifat TIM atau kolektif sehingga indikator keberhasilan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat akan ditentukan kerja tim (team work) bukan individu-individu.

e) Mendukung dan mengembangkan pengintegrasian perencanaan dan pembangunan di desa, kecamataan dan kabupaten;

f) Bertugas mengembangkan kader-kader pembangunan dan peningkataan kapasitas masyarakat di desa dan antar desa;

g) Mengembangkan swakelola dan kemandirian kegiatan kegiatan serta peningkataan kapasitas masyarakat;

h) Mengembangkan pelatihan-pelatihan dalam proses peningkataan penataan kelembagaan;

i) Melakukan Training Needs Asseement (TNA/Pelatihansesuai kebutuhan pelatihan);

j) Membuat rumusan Kerangka Acuan (Term of Reference-TOR)Pelatihan;

k) Mengkoordinasikan kegiatan pelatihan atau menejemen pelatihan;

l) Menyiapkan modul dan bahan-bahan bacaan pelatihan;

m) Menyiapkan training of Trainer (TOT)/Konolidasi Pelatihan dan fasilitasi pelatihan;

n) Melakukan proses monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan;

o) Menyusun laporan proses pembelajaraan, peningkataan kapasitas dan pelatihan masyarakat;

p) Melakukan upaya pengembangan jejaring dan kerjasama pelatihan masyarakat dengan berbagai pihak.

e. Desa

1. Tugas dan tanggungjawab Kepala Desa adalah:

a) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN /Pengintegrasian;

b) Memfasilitasi terlaksananya PKD/MMDD pada tahap perencanaan parsipatif / P3MD;

c) Menyusun Rancangan APBDesa Partisifatif;

d) Bersama BPD menetapkan Perkam tentang RPJM-Desa, APB-Desa dan Perkam lainnya yang dibutuhkan;

e) Menyelenggarakan LKPj dan LPPD Kades;

f) Menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Penguatan Pengintegrasian;

g) Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN / Pengintegrasian;

h) Melaksanakan tugas administratif terkait dengan pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN /Pengintegrasian.

Page 43: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

43

2. Tugas dan Tanggungjawab BPD adalah :

a) Bersama Kakam menetapkan Perdes;

b) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perdes;

c) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

d) Memasyarakatkan kebijakan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN /Pengintegrasian;

e) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN / Pengintegrasian;

f) Memberikan saran-saran perbaikan bagi pelaksanaan kegiatan di lapangan

g) Melakukan pengendalian dalam pelaksanaan program dan

pengintegrasian.

3. Tugas dan Tanggungjawab LPMD adalah:

a) Membantu dan menjadi mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;

b) Memfasilitasi penyusunan rencana pembangunan secara partisipatif;

c) Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;

d) Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat;

e) Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

4. Tugas dan Tanggungjawab KPMD adalah :

a) Membantu LPMD melaksanakan tugas-tugasnya;

b) Memfasilitasi masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif;

c) Membantu Kades dalam penyusunan Rancangan RPJM-Desa;

d) Membantu Kades dalam Penyusuan Rancangan APB-Desa;

e) Membantu Kades dalam Penyelengaraan Musrenbangdes;

f) Memasyarakatkan kebijakan pembangunan partisipatif dan

penguatan pengintegrasian.

5. Tugas dan Tanggungjawab Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah :

a) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;

b) Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c) Mendorong peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat;

d) Membantu penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;

e) Menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;

f) Menggali, mendayagunakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Page 44: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

44

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

6.1. PENGENDALIAN

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksud untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Adapun tujuan pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh proses dan kegiatan pengelolaan pembangunan partisipatif adalah sebagai berikut:

a. Menjaga setiap proses pelaksanaan pembangunan partisipatif selalu sesuai dengan aturan, prinsip dan kebijakan pengelolaan pembangunan partisipatif,

b. Menjaga bahwa hasil-hasil selama tahap perencanaan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar,

c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan,

d. Mengendalikan pemanfaatan dana melalui pengelolaan pembangunan partisipatif agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan.

e. Menjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan,

f. Mengendalikan agar setiap pelaku pembangunan partisipatif dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan / atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;

Evaluasi adalah rangkaian membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar;

Pelaporan adalah merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam proses pembangunan. Kegiatan ini dilakukan untuk

memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan.

6.2. PEMANTAUAN

Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Tujuan pemantauan juga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip dan prosedur pengelolaan pembangunan partisipatif. Selain itu pemantauan juga ditujukan untuk melihat kinerja semua pelaku pengelolaan pembangunanpartisipatif.

Pemantauan adalah proses yang terus menerus dilakukan sepanjang tahapan kegiatan pembangunan partisipatif dimulai dari pelatihan dan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Hasil dari kegiatan pemantauan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan.

Page 45: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

45

Hasil pemantauan ini menjadi input untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun dasar pembinaan atau dukungan teknis kepada pelaku pembangunan partisipatif dan masyarakat.

Pemantauan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap pelaku pembangunan partisipatif, yaitu: masyarakat, aparat pemerintahan di berbagai tingkatan, konsultan, fasilitator, LSM, wartawan, lembaga donor, dll. Jenis kegiatan pemantauan dalam pengelolaan pembangunan partisipatif meliputi:

6.2.1. Pemantauan Partisipatif oleh Masyarakat

Adalah pemantauan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat adalah pemilik proses dari suatu kegiatan program, dan mereka bertanggungjawab untuk memantau proses kegiatan program tersebut. Masyarakat diberi kesempatan untuk memilih dan membentuk kelompok/tim khusus yang akan melakukan pemantauan melalui forum musyawarah desa. Semua anggota kelompok berasal dari masyarakat desa dan bekerja secara sukarela demi kepentingan masyarakat desanya. Diharapkan anggota tim ini terdiri dari warga dusun yang ada serta merupakan tokoh agama/adat/masyarakat setempat. Mereka mewakili masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan pembangunan partisipatif di desanya.

Dalam pengelolaan pembangunan partisipatif, musyawarah desa juga menetapkan Tim Monitoring Desa yang berperan dalam pemantauan kegiatan di tingkat desa. Disamping itu BPD dapat melakukan pemantauan dan pengawasan sesuai peran dan kewenangannya.

6.2.2. Pemantauan oleh Pemerintah

Adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai tingkatannya. Dana pengelolaan pembangunan partisipatif adalah bagian dari anggaran belanja negara dan daerah, sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan pembangunan partisipatif berjalan sesuai prinsip dan prosedur serta dipakai sebagaimana mestinya. Semua pegawai pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan pembangunan partisipatif (Tim Koordinasi, Bupati, Camat, Kepala Desa, Satker, dll) mempunyai tugas untuk memantau pengelolaan pembangunan partisipatif.

Pegawai pemerintah sesering mungkin mengunjungi lapangan, baik secara rutin maupun berkala untuk membantu memfasilitasi penyelesaian masalah. Mereka bisa melihat dan memeriksa masalah-masalah ataupun isu yang ada atau mereka atau bisa memeriksa beberapa hal yang juga tugas pemantauan konsultan.

6.2.3. Pemantauan oleh Pihak Lain

Adalah pemantauan yang dilakukan secara independen, oleh organisasi atau pihak lain. Pemantauan oleh pihak lain berisi kumpulan data dan informasi tentang Pengelolaan Pembangunan Partisipatif dari pihak luar. Pengelolaan Pembangunan Partisipatif memasukan kegiatan pemantauan oleh pihak lain sehingga program bisa menerima sudut pandang yang berbeda dari pihak luar, yaitu pihak independen yang mungkin memiliki pandangan lebih obyektif atau sudut pandang yang berbeda dari para pelaksana program.

Page 46: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

46

Pemantauan eksternal dilakukan oleh DPR/DPRD, LSM, Wartawan, dll. Keberadaan pemantau dari pihak lain bersama pelaku-pelaku Pengelolaan Pembangunan Partisipatif, diharapkan akan terjadi sinergi yang mendorong terjadinya forum lintas pelaku dalam rangka pembelajaran program pemberdayaan masyarakat.

6.3. PELAPORAN

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan program, kendala atau permasalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan Pengelolaan Pembangunan Partisipatif.

Mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan Pengelolaan Pembangunan Partisipatif dilakukan melalui jalur struktural dan jalur fungsional, sebagai upaya untuk mempercepat proses penyampaian data dan atau informasi dari lapangan atau desa ke tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Agar dapat diperoleh laporan yang lengkap dan informatif, maka materi yang disajikan minimal harus memperlihatkan 6 (enam) hal penting yaitu :

a. Kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan, b. Pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang

dilaksanakan, c. Gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan pada saat laporan

dibuat, d. Target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan, e. Kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya, f. Gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan program.

Sistem laporan dari Tim Pengelola Kegiatan dalam PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN dibuat sesederhana mungkin, mengingat keterbatasan kemampuan administratif TPK. Sistem laporan mengutamakan informasi yang akurat.

6.3.1. Pelaporan Jalur Struktural

Pelaporan jalur struktural melibatkan beberapa pihak baik sebagai pembuat maupun penerima laporan seperti Ketua TPK, PjOK, Camat, TK-PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN Kabupaten, Bupati, TK-PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN Provinsi dan Tim Pengendali PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN cq. Satuan Kerja PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN Pusat.

Mekanisme untuk pelaporan jalur struktural dilakukan secara berjenjang sebagai berikut :

a. Ketua TPK dengan bimbingan dari fasilitator kecamatan membuat laporan bulanan yang ditujukan kepada PjOK.

b. PjOK dengan bantuan Fasilitator Kecamatan menelaah dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan setelah menerima laporan dari ketua TPK. Selanjutnya PjOK menyusun dan membuat laporan bulanan yang ditujukan kepada Bupati c.q TK-PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN Kabupaten dengan tembusan kepada Camat dan arsip.

c. Ketua TK-PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN Kabupaten berdasarkan laporan dari PjOK, hasil-hasil rapat evaluasi, dan kunjungan atau monitoring ke lapangan menyusun dan membuat laporan triwulan yang disampaiakn kepada Gubernur c.q. TK-PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN Provinsi dengan tembusan kepada Bupati dan arsip.

Page 47: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

47

d. Ketua TK-PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN Provinsi menyusun rekapitulasi laporan triwulan dari setiap Kabupaten di wilayahnya menjadi laporan triwulan TK-PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN Provinsi yang disampaikan kepada Tim Pengendali PNPM Mandiri c.q. Satuan Kerja PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN dengan tembusan kepada Gubernur dan arsip.

e. Dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendasar atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme laporan berkala. Untuk laporan ini bentuk dan waktunya bebas.

6.3.2. Pelaporan Jalur Fungsional

Pelaporan jalur fungsional akan melibatkan beberapa pihak baik sebagai pembuat maupun penerima laporan seperti fasilitator kecamatan, fasilitator Kabupaten, KM-Prov, dan Ketua Tim KM-Nas. Mekanisme pelaporan jalur fungsional dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut :

a Fasilitator Kecamatan membuat satu laporan bulanan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN di Kecamatan. Laporan ditujukan kepada Fas-Kab Integrasi setiap bulan pada setiap tanggal 5 dengan tembusan kepada PjOK dan arsip.

b Berdasarkan laporan dari Fasilitator Kecamatan dan hasil kunjungan atau monitoring ke lapangan serta koordinasi dengan beberapa pihak terkait, Fas-Kab Integrasi membuat laporan bulanan. Laporan ditujukan kepada KM-Prov dengan tembusan disampaikan kepada TK-PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN Kabupaten dan arsip.

c KM-Prov akan mengelola seluruh data dan informasi baik dari laporan Fas-Kab Integrasi, hasil koordinasi dengan beberapa pihak, dan hasil kunjungan ke lapangan. Selanjutnya harus diambil langkah-langkah yang dipandang perlu serta menuangkannya menjadi laporan bulanan yang disampaikan kepada Ketua Tim KM-Nas dengan tembusan kepada TK-PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN Provinsi dan arsip.

d Ketua Tim KM-Nas melaporkan kepada Satuan Kerja PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN Pusat mengenai perkembangan pelaksanaan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan serta permasalahan yang memerlukan tindak lanjut.

e Dalam hal yang bersifat mendesak dan khusus, semua unsur dapat membuat dan menyampaikan laporan secara insidentil di luar jadwal laporan berkala.

f Periode Pelaporan

Laporan yang di laporkan :

1. Laporan perkembangan kegiatan dilakukan tiap minggu dari kecamatan ke kabupaten

2. Untuk laporan dari kabupaten ke propinsi di laporkan di tiap akhir bulan berjalan

Page 48: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

48

6.4. EVALUASI

Evaluasi dalam Pengelolaan Pembangunan Partisipatif dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh desa-desa dan di tingkat antar desa, termasuk didalamnya adalah kinerja dari para pelaku Pengelolaan Pembangunan Partisipatif. Hasil dari pemantauan, pemeriksaan dan pengawasan dapat dijadikan dasar dalam evaluasi pelaksanaan program di desa maupun di kecamatan. Selain itu dapat juga dilihat dari isi laporan dengan berpegang pada rencana kriteria dan standar yang ditentukan. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan yang terjadi.

Apabila dari hasil penilaian isi laporan dinyatakan terjadi penyimpangan dari rencana, kriteria dan standar yang ditentukan, maka dilakukan pengecekan ke lapangan, melalui berbagai sumber yang dapat dipercaya.

Sementara itu di tingkat keprograman juga dilakukan serangkaian kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasi dilakukan pada saat tertentu (bisa dilakukan di pertengahan atau pada akhir tahun program atau siklus). Kegiatan evaluasi yang dilakukan perlu diketahui juga oleh pelaku-pelaku di lapangan. Evaluasi didasarkan atas pencapaian terhadap tujuan dari Pengelolaan Pembangunan Partisipatif

Partisipatif Indikator yang dipakai dalam evaluasi sebagai berikut:

a. Adanya regulasi yang mendorong penguatan sistem manajemen pembangunan partisipatif.

b. Adanya alokasi dana desa. c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan di daerah. d. Meningkatnya keterbukaan dalam pengelolaan kegiatan pembangunan e. Menurunnya persen penduduk miskin. f. Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan. g. Diakomodasikannya aspirasi masyarakat ke dalam Rencana Kerja

Pemerintah dan atau Rencana Kerja SKPD. h. Terintegrasinya proses partisipatif, proses politik, dan proses

teknokratik dalam perencanaan program dan perencanaan anggaran.

6.5. PENGADUAN DAN PENANGANAN MASALAH

Setiap pengaduan dan keluhan yang muncul dari masyarakat harus segera ditanggapi secara serius dan proposional serta tidak terlalu lama dibiarkan. Munculnya pengaduan terhadap pelaksanaan kegiatan merupakan wujud kontrol sosial atau pengawasan oleh masyarakat. Pengaduan terhadap Pengelolaan Pembangunan Partisipatif dapat dilakukan melalui :

a. Surat/berita langsung kepada setrawan kecamatan, Fasilitator Kecamatan, setrawan kabupaten dan Fasilitator Pengelolaan Pembangunan Partisipatif lainnya.

b. Surat/ berita kepada aparat pemerintahan yang terkait. c. Pemantau kegiatan Pengelolaan Pembangunan Partisipatif lainnya,

seperti : wartawan, LSM, dll.

Dalam menangani setiap pengaduan dan permasalahan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip :

a. Rahasia, identitas yang melaporkan (pelapor) pengaduan harus dirahasiakan.

Page 49: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

49

b. Berjenjang, semua pengaduan ditangani pertama kali oleh pelaku Pengelolaan Pembangunan Partisipatif di jenjang keberadaan subyek yang diadukan. Jadi bila permasalahan muncul di tingkat desa, maka pertama kali yang bertanggung jawab untuk menanganinya adalah masyarakat desa tersebut difasilitasi oleh Setrawan, pendamping lokal, Kader Desa, dan Kepala Desa. Pelaku di jenjang atasnya memantau perkembangan penanganan.

Bila pelaku di jenjang keberadaan subyek tidak berhasil menangani pengaduan, maka pelaku di jenjang atasnya memberi rekomendasi penyelesaian atau bahkan turut memfasilitasi proses penyelesaiannya.

c. Transparansi dan Partisipatif, artinya sejauh mungkin masyarakat harus diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan terhadap masalah yang ada di wilayahnya dengan difasilitasi oleh

fasilitator atau konsultan. Sebagai pelaku utama pelaksanaan Pengelolaan Pembangunan Partisipatif, masyarakat harus disadarkan untuk selalu mengontrol jalannya kegiatan secara bertanggung jawab.

d. Proporsional, artinya penanganan sesuai dengan cakupan kasusnya. Jika kasusnya hanya berkaitan dengan prosedur, maka penanganannya harus pada tingkatan prosedur saja. Jika permasalahannya berkaitan dengan prosedur dan pengaduan dana, maka masalah atau kasus yang ditangani tidak hanya masalah prosedur saja atau penyalahgunaan dana saja.

e. Objektif, sedapat mungkin dalam penanganan pengaduan, di tangani secara objektif. Artinya pengaduan-pengaduan yang muncul harus selalu diuji kebenarannya, melalui mekanisme uji silang. Sehingga tindakan yang dilakukan sesuai dengan data yang sebenarnya. Tindakan yang dilakukan bukan berdasarkan pemihakan salah satu pihak, melainkan pemihakan pada prosedur yang seharusnya dan kekhasan wilayah masing-masing.

Page 50: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - jdih.bulungan.go.idjdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Lampiran-Perbub-No... · PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.

50

BAB VII

PENUTUP

Petunjuk Teknis Operasional ini disusun sebagai dasar untuk pelaksanaan pilot Program Pengembangan Sistem Perencanaan Partisipatif melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan / Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (PNPM-MPd/Integrasi SPP-SPPN) di Kabupaten Bulungan. Apabila terdapat hal-hal yang bersifat teknis dan belum diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional ini, maka akan diterbitkan penjelasannya tersendiri atau mengacu pada Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MPd yang sudah ada.

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

PEMBINA / IV a

Nip.19640328 199503 2001


Related Documents