YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: Arah Hukum Dan Regulasi Bidang Telekomunikasi Dalam ...repository.unimal.ac.id/1614/14/Pertemuan-14-Arah-Hukum-Bidang...Contoh: Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Pendidikan

Arah Hukum Dan Regulasi

Bidang Telekomunikasi

Dalam Mendukung

Masyarakat Informasi

Disajikan Oleh:

Dahlan Abdullah (197602282002121005)

Sumber :

Mas Wigrantoro Roes SetiyadiKetua Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL)

[email protected]

Page 2: Arah Hukum Dan Regulasi Bidang Telekomunikasi Dalam ...repository.unimal.ac.id/1614/14/Pertemuan-14-Arah-Hukum-Bidang...Contoh: Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Pendidikan

3/26/20162

Masyarakat Informasi????

Pendekatan Ketersediaan Teknologi

Page 3: Arah Hukum Dan Regulasi Bidang Telekomunikasi Dalam ...repository.unimal.ac.id/1614/14/Pertemuan-14-Arah-Hukum-Bidang...Contoh: Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Pendidikan

3/26/20163

Masyarakat Informasi?????

Ekonomi

Sosial Hukum

Pertanian

Telematika

Kes

eh

ata

nP

en

did

ikan

Poli

tik

Aplikasi Telematika Untuk

Bidang Terkait.

Contoh:

Sistem Informasi Pertanian

Sistem Informasi Pendidikan

Sisminbakum

e-Health

e-Government

e-Commerce

e-Education

Dll.

Kajian Bidang tertentu yang berhubungan dengan dampak Telematika

Contoh:

- Kajian Ekonomi Telematika (Economic of ICT)

- Hukum Telematika

- Dampak Sosial Telematika

- Kebijakan Pendidikan Telematika

- Politik Telematika

Fasilitasi Telematika kepada Sektor lain

Page 4: Arah Hukum Dan Regulasi Bidang Telekomunikasi Dalam ...repository.unimal.ac.id/1614/14/Pertemuan-14-Arah-Hukum-Bidang...Contoh: Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Pendidikan

3/26/20164

Masyarakat Informasi?????

Konektivitas Universal dari pemanfaatan Internet

Smaller World

Page 5: Arah Hukum Dan Regulasi Bidang Telekomunikasi Dalam ...repository.unimal.ac.id/1614/14/Pertemuan-14-Arah-Hukum-Bidang...Contoh: Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Pendidikan

3/26/20165

Masyarakat Informasi?????

Sumber

InformasiPenerbit Koran

Pemasang

Iklan

Pembaca

membeli

Transformasi independensi sumber informasi

Sumber

Informasi

Penerbit Koran

ElektronikPemasang

Iklan Online

Pembaca Koran

elektronik

log-in

Conventional Practices

Info-based Society Practices

Page 6: Arah Hukum Dan Regulasi Bidang Telekomunikasi Dalam ...repository.unimal.ac.id/1614/14/Pertemuan-14-Arah-Hukum-Bidang...Contoh: Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Pendidikan

3/26/20166

Model Analisis

Perubahan

Regulasi

Regulasi

Baru

Implikasi

Sosekpol

budtek

Faktor

Pendorong

Implementasi

Regulasi

Masyarakat

Informasi

DInamis

Page 7: Arah Hukum Dan Regulasi Bidang Telekomunikasi Dalam ...repository.unimal.ac.id/1614/14/Pertemuan-14-Arah-Hukum-Bidang...Contoh: Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Pendidikan

3/26/20167

Faktor Pendorong

Perkembangan dan konvergensi TI dan

Telekomunikasi

Munculnya berbagai Layanan Baru

Permintaan terhadap Lingkungan Kompetitif

Tuntutan efisiensi pengolahan sumber daya

Perubahan paradigma politik

Page 8: Arah Hukum Dan Regulasi Bidang Telekomunikasi Dalam ...repository.unimal.ac.id/1614/14/Pertemuan-14-Arah-Hukum-Bidang...Contoh: Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Pendidikan

3/26/20168

Technological Driving

Forces

The generic impact of microelectronics, due to the rapidly changing price/performance ratio of Very Large Scale Integrated (VLSI) circuits, both on the common network infrastructure and on customer equipment;

The role of optical techniques in bulk information transmission over long distances;

The increasing role of radio technologies in reaching individual users over shorter distances (‘wireless local loop’, cellular systems); and

The intrusion of special computer platforms and networks into the infrastructure for the plain old telephone service (POTS), in order to create and manage more advanced services (‘intelligent networking’).

Melody, eds (2002)

Page 9: Arah Hukum Dan Regulasi Bidang Telekomunikasi Dalam ...repository.unimal.ac.id/1614/14/Pertemuan-14-Arah-Hukum-Bidang...Contoh: Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Pendidikan

3/26/20169

Perkembangan Aplikasi

Teknologi

Circuit Switch IP Switch

Narrow Band Broadband

Cellular Wideband Cellular

OSOC MSOC

Open protocol Adaptive protocol

New standard in wireless technology

Page 10: Arah Hukum Dan Regulasi Bidang Telekomunikasi Dalam ...repository.unimal.ac.id/1614/14/Pertemuan-14-Arah-Hukum-Bidang...Contoh: Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Pendidikan

3/26/201610

Layanan Baru

Facility-based

Penyedia jaringan

Service-based

MVNO

Content providers

IP-based communication services

Page 11: Arah Hukum Dan Regulasi Bidang Telekomunikasi Dalam ...repository.unimal.ac.id/1614/14/Pertemuan-14-Arah-Hukum-Bidang...Contoh: Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Pendidikan

3/26/201611

Overlap of Services

Cable operators will be able to offer telephone service;

Broadband video, High Definition Television and multimedia services can be offered over a broadband (e.g. optical fibre) switched network, over upgraded cable television networks, and over broadband wireless networks;

Broadcast distribution can be provided by cable operators, public broadcast networks and satellite broadcasters; and

Point-to-multipoint data downloading (data casting) can be provided by broadcasters, satellite broadcasters and the PTO.

Page 12: Arah Hukum Dan Regulasi Bidang Telekomunikasi Dalam ...repository.unimal.ac.id/1614/14/Pertemuan-14-Arah-Hukum-Bidang...Contoh: Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Pendidikan

3/26/2016MasWig for Widya Mataram Univ. Seminar12

Persoalan Penyelenggaraan

Telekomunikasi*)

Perizinan

Interkoneksi

Kode Akses

Konflik Pengaturan Pusat –Daerah

Kompetensi Regulator

*) yang dirasakan oleh sebagian

besar operator pada saat ini

Page 13: Arah Hukum Dan Regulasi Bidang Telekomunikasi Dalam ...repository.unimal.ac.id/1614/14/Pertemuan-14-Arah-Hukum-Bidang...Contoh: Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Pendidikan

3/26/2016MasWig for Widya Mataram Univ. Seminar13

Kode Akses

Merupakan konsekuensi pelaksanaan UU 36 tahun 1999 yang mendorong berlakunya pasar persaingan

Sebagian besar jajaran TLKM di daerah menolak kebijakan Kode Akses

ISAT menuntut pemberlakuan Kode Akses di seluruh Indonesia

Memerlukan kebijakan Pemerintah (dan implementasinya) yang adil (fair) terhadap TLKM, ISAT, dan Masyarakat

Page 14: Arah Hukum Dan Regulasi Bidang Telekomunikasi Dalam ...repository.unimal.ac.id/1614/14/Pertemuan-14-Arah-Hukum-Bidang...Contoh: Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Pendidikan

3/26/201614

Konflik Pengaturan Pusat -

Daerah

Pro – kontra Pembinaan

Telekomunikasi

Beberapa Pemda membuat Perda

yang memberatkan operator

Page 15: Arah Hukum Dan Regulasi Bidang Telekomunikasi Dalam ...repository.unimal.ac.id/1614/14/Pertemuan-14-Arah-Hukum-Bidang...Contoh: Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Pendidikan

3/26/201615

Kompetensi Regulator

Peran BRTI dianggap masih belum optimal dalam pembinaan Telekomunikasi

Masih muncul keraguan di kalangan pelaku Telekomunikasi mengenai independensi BRTI

Personalia BRTI dianggap belum mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan dalam pembinaan Telekomunikasi yang semakin kompleks.

Keberadaan BRTI sebagai lembaga publik yang keberadaannya didasarkan SK Menhub dianggap kurang memiliki legitimasi dalam pembinaan Telekomunikasi

Page 16: Arah Hukum Dan Regulasi Bidang Telekomunikasi Dalam ...repository.unimal.ac.id/1614/14/Pertemuan-14-Arah-Hukum-Bidang...Contoh: Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Pendidikan

3/26/201616

Perubahan Regulasi????

Perijinan

Interkoneksi

Competitive Safe Guard

Resource Management

Universal Service Obligation

Standardization

Page 17: Arah Hukum Dan Regulasi Bidang Telekomunikasi Dalam ...repository.unimal.ac.id/1614/14/Pertemuan-14-Arah-Hukum-Bidang...Contoh: Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Pendidikan

3/26/201617

The New

Telecommunications: Policy

and Regulatory ChallengesFull Competition Scenario

(Idealist)

The Dominant Player(s) Scenario

(Strategic)

Permeable seamless networks Fragmented networks

Universal services Reduced universality of services

Demand-led

telecommunication industry

Supply-led industry,

multinational user pressure

Open Systems, common interface standards Weak stimuli for competition

Co-operative partnerships, transparent

network access

Rivalry, non-transparent

network access

Minimal regulation Increasing regulation

Page 18: Arah Hukum Dan Regulasi Bidang Telekomunikasi Dalam ...repository.unimal.ac.id/1614/14/Pertemuan-14-Arah-Hukum-Bidang...Contoh: Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Pendidikan

3/26/201618

Regulasi Yang Baik?

Forward looking

Proactive

Fair (non-discriminatory)

Technology neutral

Efficient

Effective (Implementable)

Page 19: Arah Hukum Dan Regulasi Bidang Telekomunikasi Dalam ...repository.unimal.ac.id/1614/14/Pertemuan-14-Arah-Hukum-Bidang...Contoh: Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Pendidikan

3/26/2016MasWig for Widya Mataram Univ. Seminar19

Considerations for Framing

National Telecom Reforms

The International Framework

Related National Policies

Structural Reform of Telecom Sector

Defining the Process of Regulation

Substantive Regulatory Issues

Page 20: Arah Hukum Dan Regulasi Bidang Telekomunikasi Dalam ...repository.unimal.ac.id/1614/14/Pertemuan-14-Arah-Hukum-Bidang...Contoh: Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Pendidikan

3/26/2016MasWig for Widya Mataram Univ. Seminar20

Sasaran Regulasi

To ensure everyone has access to reasonable service at reasonable prices.

Universal accessibility to basic telephone service at affordable prices;

Opportunity for telephone company shareholders to earn a reasonable return on their investment;

Equitable treatment of subscribers in terms of service and price;

Assurance that telephone companies do not unfairly take advantage of their monopoly dealings with competitors; and

Encouragement of the development and widespread availability of new technology and innovative services to respond to the needs of business and residence customers.

Page 21: Arah Hukum Dan Regulasi Bidang Telekomunikasi Dalam ...repository.unimal.ac.id/1614/14/Pertemuan-14-Arah-Hukum-Bidang...Contoh: Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Pendidikan

3/26/201621

The International Framework

International Telecommunication

Union (ITU)

World Trade Organisation (WTO)

OECD Common Trends

Regional Compatibility (e.g. European

Union, APEC-Tel, Others)

Page 22: Arah Hukum Dan Regulasi Bidang Telekomunikasi Dalam ...repository.unimal.ac.id/1614/14/Pertemuan-14-Arah-Hukum-Bidang...Contoh: Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Pendidikan

3/26/201622

Rantai Nilai Sektor

Telekomunikasi

Consumer Electronic

Databases

Network Management

VAS

PTOs

Telecom Equipment

Software

Computer H/W

Internet

Equipment Supply Telecomm Infrastructure Service Development

Competitive Market Monopoly / Duopoly / Ologopoly Competitive Market

regulators will need to monitor the extent and significance of

competition in telecom markets, and take positive steps to reduce barriers to entry

wherever possible

Page 23: Arah Hukum Dan Regulasi Bidang Telekomunikasi Dalam ...repository.unimal.ac.id/1614/14/Pertemuan-14-Arah-Hukum-Bidang...Contoh: Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Pendidikan

3/26/201623

Struktur Desentralisasi –

Reformasi Telekomunikasi

Government

(Policy Development)

Policy Advisor Unit

Regulator

MarketOperatorBoard of Directors

Pengaruh Langsung

Pengaruh tidak langsung jangka panjang

Page 24: Arah Hukum Dan Regulasi Bidang Telekomunikasi Dalam ...repository.unimal.ac.id/1614/14/Pertemuan-14-Arah-Hukum-Bidang...Contoh: Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Pendidikan

3/26/201624

Independent Regulator

It does not mean independence from government policy, or the power to make policy

Independence to implement policy without undue interference from politicians or industry lobbyists.

The PTO must be publicly seen to be independent from government

Stronger regulation can minimise the risks of industry capture and political favouritism.

Page 25: Arah Hukum Dan Regulasi Bidang Telekomunikasi Dalam ...repository.unimal.ac.id/1614/14/Pertemuan-14-Arah-Hukum-Bidang...Contoh: Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Pendidikan

3/26/201625

Related National Policies

Competition and Anti-monopoly Policy

Consumer Protection Policy

Information Society Policies

Page 26: Arah Hukum Dan Regulasi Bidang Telekomunikasi Dalam ...repository.unimal.ac.id/1614/14/Pertemuan-14-Arah-Hukum-Bidang...Contoh: Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Pendidikan

3/26/201626

Structural Reform of

Telecommunication Sector

Objectives of Telecommunication

Policy Development

Role for an Independent PTO

Communication or Competition

Ministry?

Role for Independent

Telecommunication Regulation

Page 27: Arah Hukum Dan Regulasi Bidang Telekomunikasi Dalam ...repository.unimal.ac.id/1614/14/Pertemuan-14-Arah-Hukum-Bidang...Contoh: Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Pendidikan

3/26/201627

Defining the Process of

Regulation

Independence and Relation to Ministry for

Policy Development

Scope for Pro-active Industry Monitoring

and Inquiry

Information Gathering Powers

Procedures for Participation in the

Regulatory Process

Scope for Public Access to Information

Accountability of the Regulator

Page 28: Arah Hukum Dan Regulasi Bidang Telekomunikasi Dalam ...repository.unimal.ac.id/1614/14/Pertemuan-14-Arah-Hukum-Bidang...Contoh: Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Pendidikan

3/26/201628

Substantive Regulatory

Issues

Licensing Competition

Radio Spectrum

Access to Rights of Way

Numbering and Portability

Standards and Protocols

Interconnection (Carrier and Subscriber)

Preventing Anti-competitive Behaviour

Price Regulation

Quality of Service Regulation

Universal Service

Consumer Protection

Privacy, Security, Content

Compatibility for Trade

Information Society Development

Page 29: Arah Hukum Dan Regulasi Bidang Telekomunikasi Dalam ...repository.unimal.ac.id/1614/14/Pertemuan-14-Arah-Hukum-Bidang...Contoh: Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Pendidikan

3/26/201629

Prioritas Regulasi

Telekomunikasi

Consumer benefitOverriding policy objective, sought to be achieved via healthy competition

Level playing field amongst existing players

Entry of new players/ technologies

InterconnectFair terms, time-bound

SpectrumOptimal utilization from an

overall industry perspective

Competition CodeDominant Licensee Obligations

Equitable operating conditions

Same principles for similar usage

* Recent trend amongst regulators

Other activities include pricing transparency, quality assurance, grievance redressal, etc.

Page 30: Arah Hukum Dan Regulasi Bidang Telekomunikasi Dalam ...repository.unimal.ac.id/1614/14/Pertemuan-14-Arah-Hukum-Bidang...Contoh: Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Pendidikan

3/26/201630

Prioritas Regulasi

Telekomunikasi

Regulators focus on ensuring effective competition for sustained consumer

benefit, balanced with the need for overall industry development.

Source: Consultant Analysis

Activities

Country

Hong Kong

United States

Singapore

Malaysia

Australia

UK

Philippines

Germany

Spectrum Management

Technical Standards

Dominant Licensee Regulation

Consumer protection

Page 31: Arah Hukum Dan Regulasi Bidang Telekomunikasi Dalam ...repository.unimal.ac.id/1614/14/Pertemuan-14-Arah-Hukum-Bidang...Contoh: Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Pendidikan

3/26/201631

Prioritas Regulasi

Telekomunikasi

Driven by this objective, their activities fall largely within three main

domains: market, industry and technology.

Coverage and quality

Transparency in Pricing

Promoting Innovation

Customer Protection and redressal

Market

Fair Competition

Ensuring Interconnection under reasonable conditions to non-incumbents

Dominant licensee obligations (some)

Industry

Regulator

Spectrum management

Revocation and reallocation of spectrum, if required

Foster and promote new technologies

Technology

Source: Consultant Analysis

Page 32: Arah Hukum Dan Regulasi Bidang Telekomunikasi Dalam ...repository.unimal.ac.id/1614/14/Pertemuan-14-Arah-Hukum-Bidang...Contoh: Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Pendidikan

3/26/201632

Regulasi Perijinan

Perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah di masa lalu dipersoalkan kembali oleh Pemerintah sekarang

Prosedur perizinan yang ditayangkan di website resmi Ditjen Postel tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan

Belum ada transparansi informasi tentang peluang bisnis telekomunikasi yang memerlukan perizinan

Sebagian besar aplikasi perizinan diproses menggunakan ketentuan first come first served, muncul license squaters.

Page 33: Arah Hukum Dan Regulasi Bidang Telekomunikasi Dalam ...repository.unimal.ac.id/1614/14/Pertemuan-14-Arah-Hukum-Bidang...Contoh: Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Pendidikan

3/26/201633

Klasifikasi Perijinan

Layer 4: INFORMATION SERVICES

Provision of content

Layer 3: VALUE-ADDED SERVICES

Provision of access to information services

Layer 2: NETWORK SERVICES

Provision of routing & mobility mgmt.

Layer 1: INFRASTRUCTURE

Provision of transmission capacity and

air interfaces to terminal

Facility-based

Service-based

Page 34: Arah Hukum Dan Regulasi Bidang Telekomunikasi Dalam ...repository.unimal.ac.id/1614/14/Pertemuan-14-Arah-Hukum-Bidang...Contoh: Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Pendidikan

3/26/201634

Regulasi Interkoneksi

Interkoneksi adalah keterhubungan fisik antara jaringan satu operator dengan jaringan milik operator yang lain sehingga memungkinkan pelanggan satu operator menghubungi pelanggan operator lain

Interkoneksi didorong oleh sifat dasar dari telekomunikasi yaitu end-to-end dan any-to-any connectivity

Semua operator memerlukan interkoneksi dalam penyelenggaraan jasanya, hanya tingkat kebutuhan akan interkoneksi tersebut bervariasi antara satu operator dengan operator yang lain

Dalam lingkungan industri telekomunikasi yang multi-operator, kebijakan interkoneksi akan sangat mempengaruhi tingkat persaingan antar operator

Kondisi regulasi pada saat ini belum dapat meng-cover berbagai permasalahan Interkoneksi yang ada

Page 35: Arah Hukum Dan Regulasi Bidang Telekomunikasi Dalam ...repository.unimal.ac.id/1614/14/Pertemuan-14-Arah-Hukum-Bidang...Contoh: Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Pendidikan

3/26/201635

Isu Utama Interkonkesi

Technical

Standard setting; technical compatibility; signal quality; Open Network

Provisioning (ONP)/Open Network Architecture (ONA)

Service

Co-operative network expansion; compatible practices; uniform

service definitions and conditions; shared responsibilities, costs, and

revenues

Competitive

Terms of access to and use of essential facilities; negotiated locations;

service levels, capacities, quality; negotiated prices and risks;

supplemental services for the second carrier.

Regulated

Criteria for determining equal and equivalent access; assessment of

reasonable costs and prices; incorporation of USO and industrial policy

objectives; establishing a process for ongoing problem resolution.

Page 36: Arah Hukum Dan Regulasi Bidang Telekomunikasi Dalam ...repository.unimal.ac.id/1614/14/Pertemuan-14-Arah-Hukum-Bidang...Contoh: Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Pendidikan

3/26/201636

Reasons for Interconnection

Sub

Network

National network

Sub

Network

Sub

Network

Sub

Network

Sub

Network

Monopoli

Network

Network

Network

Network

Network

Kompetisi

Transformation market

from monopoli to

competition

Interkoneksi

Page 37: Arah Hukum Dan Regulasi Bidang Telekomunikasi Dalam ...repository.unimal.ac.id/1614/14/Pertemuan-14-Arah-Hukum-Bidang...Contoh: Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Pendidikan

3/26/201637

Struktur Interkoneksi

Network Provider Network Provider

Service

Provider

Service

Provider Service

Provider

Service

Provider

Group A Group B

Interkoneksi

Koneksi

Page 38: Arah Hukum Dan Regulasi Bidang Telekomunikasi Dalam ...repository.unimal.ac.id/1614/14/Pertemuan-14-Arah-Hukum-Bidang...Contoh: Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Pendidikan

3/26/201638

Perubahan Legal

Frameworks

Amandemen UU 36/1999

Cyber Laws

Cybercrime Law

Kebebasan Memperoleh Informasi Publik

Penyiaran

KUH Pidana & Perdata

KUHAP

Dll.

Page 39: Arah Hukum Dan Regulasi Bidang Telekomunikasi Dalam ...repository.unimal.ac.id/1614/14/Pertemuan-14-Arah-Hukum-Bidang...Contoh: Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Pendidikan

3/26/2016MasWig for Widya Mataram Univ. Seminar39

Terima Kasih


Related Documents