YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

ARAH DAN KEBIJAKAN

NASIONAL BIDANG

PERINDUSTRIAN TAHUN 2017

Disampaikan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumatera Selatan

Palembang, 12 April 2016

1

Page 2: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

Daftar Isi

1

• Program dan Kegiatan Kementerian Perindustrian dalam Rencana Kerja Pemerintah 2017

2• Hilirisasi Industri Agro

3• Prospek Pengembangan Industri Agro

di Sumatera Selatan

2

Page 3: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

1

• Program dan Kegiatan Kementerian Perindustrian dalam Rencana Kerja Pemerintah 2017

3

Page 4: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

4

Peningkatan nilai tambah sumber daya

alam pada industri hulu berbasis agro, mineral, serta migas

dan batubara dalam rangka penguatan

struktur industri melalui pembangunan industri

hulu yang diintegrasikan dengan

industri antara dan industri hilirnya

Peningkatan kapabilitas

industri melalui peningkatan

kompetensi SDM dan penguasaan

teknologi

Pembangunan industri di seluruh wilayah indonesia melalui pembangunan wilayah pusat

pertumbuhan industri (WPPI), kawasan

peruntukan industri (KPI), kawasan

industri,dan sentra industri kecil dan

industri menengah (Sentra IKM)

FOKUS PENGEMBANGAN INDUSTRI TAHUN 2015-2019A

Kebijakan pengembangan industri nasional merupakan bagian kebijakan

perindustrian yang diamanatkan dalam RIPIN 2015 – 2035 dan RPJMN 2015 -

2019. Prinsip kebijakan pengembangan industri harus mendorong

pertumbuhan industri serta peningkatan daya saing industri nasional.

Kebijakan pengembangan industri nasional difokuskan pada:

1 2 3

Page 5: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

5

KEB

IJA

KA

N L

INTA

S

SEK

TO

RA

L 1. Pengembangan Sumber Daya Industri

2. Pengembangan Sarana & Prasarana Industri

3. Pemberdayaan Industri

4. Perwilayahan Industri

5. Kebijakan Affirmatif IKM

6. Penyediaan fasilitas Fiskal & Non-Fiskal bagi pelaku industri

PEN

GEM

BA

NG

AN

IND

US

TR

I P

RIO

RIT

AS 10 Sektor Industri Prioritas:

• Industri Pangan

• Industri Farmasi, Kosmetik & AlatKesehatan

• Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka

• Industri Alat Transportasi

• Industri Elektronika dan Telematika (ICT)

• Industri Pembangkit Energi

• Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri

• Industri Hulu Agro

• Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam

• Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara

PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRIB

Program pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah:

a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral

b. Program pembangunan industri prioritas

Page 6: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

PENUMBUHAN POPULASI

Menambah paling tidak sekitar 9 ribu

usaha industri berskala besar dan sedang

dimana 50% tumbuh di luar Jawa, serta

tumbuhnya Industri Kecil sekitar 20 ribu

unit usaha.

a. Mendorong investasi untuk industri

pengolah sumber daya alam, baik hasil

pertanian maupun hasil pertambangan

(hilirisasi),

b. Mendorong investasi untuk industri

penghasil barang konsumsi kebutuhan

dalam negeri yang utamanya industri

padat tenaga kerja,

c. Mendorong investasi untuk industri

penghasil bahan baku, bahan

setengah jadi, komponen, dan sub-

assembly (pendalaman struktur),

d. Pembinaan industri kecil dan

menengah (IKM) agar dapat

terintegrasi dengan rantai nilai industri

pemegang merek (Original Equipment

Manufacturer, OEM) di dalam negeri

dan dapat menjadi basis penumbuhan

populasi industri besar dan sedang.

PENINGKATAN DAYA SAING DAN PRODUKTIVITAS

a. Peningkatan efisiensi teknis, melalui

pembaharuan/revitalisasi; permesinan

industri; peningkatan dan

pembaharuan keterampilan tenaga

kerja; optimalisasi ke-ekonomian

lingkup industri (economic of scope)

b. Peningkatan penguasaan IPTEK/

inovasi,

c. Peningkatan penguasaan dan

pelaksanaan pengembangan produk

baru (new product development) oleh

industri domestik, Pembangunan faktor

input (peningkatan kualitas SDM

industri dan akses ke sumber

pembiayaan yang terjangkau),

d. Fasilitasi dan insentif dalam rangka

peningkatan daya saing dan

produktivitas diutamakan industri: (1)

strategis; (2) maritim; dan (3) padat

tenaga kerja, dan

e. Memanfaatkan kesempatan dalam

jaringan produksi global.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL

SESUAI RPJMN 2015 - 2019C

PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

DI LUAR PULAU JAWA

a. Fasilitasi pembangunan 14

Kawasan Industri (KI),

b. Membangun 22 Sentra

Industri Kecil dan Menengah

(SIKIM) yang terdiri dari 11 di

Kawasan Timur Indonesia

dan 11 di Kawasan Barat

Indonesia, dan

c. Berkoordinasi dengan para

pemangku kepentingan dalam

membangun infrastruktur

utama (jalan, listrik, air bersih,

telekomunikasi, pengolah

limbah, dan logistik),

infrastruktur pendukung

tumbuhnya industri, dan

sarana pendukung kualitas

kehidupan (Quality Working

Life) bagi pekerja.6

Page 7: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

KemenTanKemenKP

KemenLHKKemenESDM

1. Peningkatan

Populasi 2. Daya Saing

dan Produktivitas

Industri

Kemenperin11.

Ketersediaandan Kualitas Bahan Baku

KemenperinKemenko PerekonomianKemenPUPR

KemenHubKemenKominfo

KemenESDMKemenBUMN

10.Ketersediaan Infrastruktur dan Energi

3. Pengembangan

Kawasan Industri/KEK

PercepatanPertumbuha

nIndustri dan

KawasanIndustri/KEK

9.

Peningkatan

Akses ke Pasar Global

(Ekspor)

KemenperinBKPMPEMDA

4.PeningkatanInvestasi di

BidangIndustri

Manufaktur

KemenperinKemenDag

5.Pembiyaan

denganakses danbiaya yangkompetitif

8.Pemberian

InsentifFiskal yang

Harmonis

KemenKeu Bank IndonesiaOtoritas Jasa Keuangan

6.SDM Industri

Yang Kompetendan Disiplin

7.HubunganIndustrial

yangBersahabat

PROGRAM PRIORITAS

PRIORITAS NASIONAL

PERENCANAAN TERINTEGRASI PRIORITAS NASIONAL

D

LEVEL 1 : PRIORITAS NASIONAL PERCEPATAN PERTUMBUHAN INDUSTRI DAN KAWASAN INDUSTRI / KEK

Kemenperin

Kemdikbud,KemenRistekDiktiKemenperin, Kemenaker, Pemda

Kemenaker, POLRI,Pemda

Program Prioritas ke-4, 6, dan 9, dibahasdalam Prioritas Nasional PenguatanPertumbuhan Ekonomi

7

Page 8: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

Kemenperin

FasilitasiTumbuhnya

Industri Baru

BKPM/DKemenperin

KemenperinKem K-UKM

PenumbuhanIKM

PromosiInvestasi

1.PENINGKATAN

POPULASIINDUSTRI

Kem Ristek DiktiKemenperinKemkominfo

BPPT, LIPI, BATANKementan, KemenKKP,

Universitas

Tax Holiday/ Tax

AllowanceKem KeuanganKem Perindustrian

PembangunanScience DanTechnopark

KemudahanMemulai

Usaha

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

LEVEL 2 : PENINGKATAN POPULASI INDUSTRI

PenumbuhanIndustri Kreatif

Bekraf

BKPM/DKemenperinPemda

PENUMBUHAN POPULASIE.1

8

Page 9: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

Kegiatan Prioritas

KOMPONEN KEGIATAN UNIT

1. Fasilitasi Tumbuhnya Industri Baru

a. Pembangunan Pilot Project Aditif Aspal Berbasis Crumb Rubberb. Fasilitasi 16 perusahaan industri untuk memanfaatkan insentif

dalam berinvenstasic. Penyusunan 16 kebijakan/rekomendasi insentif non fiskal untuk

industrid. Pemberian bantuan mesin peralatan produksi pengolahan

rumput laut dan tepung non gandume. Pembentukan 10 start up ITf. Penyusunan kebijakan insentif fiskal industri pengolahan kakao

IA, IKTA, ILMATE, BPPI

2. Pembangunan Science Dan Technopark

a. Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Industri di 7 Balai Besar/ Baristand untuk mendukung Science Park

b. Pengembangan PDRKNc. Pengembangan 5 ICTd. Penguatan 2 Pusat Pengembangan Teknologi sektor industri

permesinan dan alat mesin pertanian

BPPI, ILMATE

3. Promosi Investasi

a. Fasilitasi 14 promosi investasi sektor industri IA, ILMATE, KPAII

Program Prioritas Nasional Peningkatan Populasi Industri

9

Page 10: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

Kegiatan Prioritas KOMPONEN KEGIATAN UNIT

4. Tax Holiday / Tax Allowance

a. Penyusunan 8 rekomendasi insentif fiskal dalam bentukTax Holiday / Tax Allowance untuk industri

IA, IKTA

5. Penumbuhan IKM

a. Penumbuhan 6.125 Wirausaha Baru Industri di 34Provinsi antara lain melalui seleksi, bimbingan teknis,fasilitasi start up

b. Pembangunan 20 sentra IKM diluar Pulau Jawa dan 8sentra IKM di Pulau Jawa

c. Penyusunan 9 (sembilan) Pola Pengembangan(Masterplan/DED) Sentra IKM

IKM, PPI

Program Prioritas Nasional Peningkatan Populasi Industri

10

Page 11: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

Fasilitasi dan

InsentifKem Dikbud

Kemristek DiktiKem Naker

Kemenperin

Kem PerindKem LHKSDM yang

kompetitif PengembanganIndustri Hijau

2.PeningkatanDaya Saing

dan Produktivitas

BSNKemenperinKem PerdagLIPI

KemenperinBadan EkrafUniversitas

PeningkatanKemampuanDisain Produk

PengembanganInfrastruktur

Mutu

PembaruanPermesinan

IndustriKemenperin

Kemenperin

Kemenkeu

BKPM

LEVEL 2 : PENINGKATAN PRODUKTIFITAS DAN DAYA SAING INDUSTRI

PENINGKATAN DAYA SAING DAN PRODUKTIVITASE.2

11

Page 12: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

Kegiatan Prioritas

KOMPONEN KEGIATAN UNIT

1. Fasilitasi dan Insentif

a. Bantuan Promosi dan Pameran di Dalam dan Luar Negeri untuk530 Perusahaan

b. Fasilitasi Peningkatan Kemampuan di 23 UPTc. Penyusunan 30 Rekomendasi Kebijakan terkait fasilitasi dan

insentif bagi industrid. Peningkatan 5 Kerjasama/Kemitraan dan Kelembagaan bagi IKM

serta 3 Kerjasama Internasional Bidang Industrie. Bantuan 10 mesin dan peralatan untuk peningkatan mutu

Industrif. Pendirian material center Alas Kaki dan bufferstock kapasg. Kesepakatan internasional terkait pembukaan akses sumber

daya industri internasional dan jaringan produksi global

IA, IKTA, ILMATE, IKM,

BPPI, KPAII

2. Pengembangan Industri Hijau

a. Penyusunan 4 Standar Industri Hijaub. Pembentukan 4 Lembaga Sertifikasi Industri Hijauc. Pemberian Bantuan Sertifikasi Industri Hijau untuk 20 industrid. Penyediaan 60 orang auditor industri hijaue. Penerapan prinsip industri hijau di 5 sentra IKM

BPPI

Program Prioritas Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya saing

12

Page 13: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

Kegiatan Prioritas KOMPONEN KEGIATAN UNIT

3. Pengembangan Infrastruktur Mutu

a. Fasilitasi Peningkatan Kemampuan 220 Sentra IKMb. Penyusunan RSNI atau Penerapan SNI Wajib untuk 210

Standarc. Pengawasan terhadap 49 Perusahaan dalam rangka

penerapan SNI Wajibd. Pengadaan 107 unit mesin/peralatan untuk laboratorium

pengujian standar produk

IA, IKTA, ILMATE, IKM,

BPPI

4. Pembaruan Permesinan Industri

a. Restrukturisasi Mesin/Peralatan untuk 163 IKM di 34 Provinsib. Bantuan Mesin dan peralatan untuk 2 unit usaha di industri

pengolahan kayu dan industri pengolahan minyak atsiric. Fasilitasi dalam peningkatan teknologi mesin/peralatan

untuk 75 perusahaan industri tekstil, alas kaki dan kulitd. Revitalisasi permesinan 1 pabrik gula

IA, IKTA, IKM

Program Prioritas Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya saing

13

Page 14: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

Kegiatan Prioritas

KOMPONEN KEGIATAN UNIT

5. Peningkatan Kemampuan Disain Produk

a. Fasilitasi Pengembangan Produk bagi 413 IKMb. Fasilitasi Desain Kemasan Produk untuk 240 IKMc. Penyusunan 2 desain kapal nasionald. Penciptaan 36 prototype atau disain bagi industrie. Pengembangan 6 brand pada industri pakaian jadi dan alas kaki

IA, IKTA, ILMATE, IKM,

BPPI

6. SDM yang kompetitif

a. Pembentukan 20 LSP dan TUKb. Penyusunan 58 Rancangan SKKNI Bidang Industric. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi SDM untuk 26.390 Orangd. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi di 8 Politeknik Industri Berbasis

Spesialisasi dan Kompetensi dan program pendidikan D1 dan D2 untuk10.293 Orang Mahasiswa

e. Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan Industri di 9 SMK Berbasis Spesialisasidan Kompetensi untuk 4.493 Orang Siswa

f. Pembangunan 10 Gedung Pendidikan pada SMK SMTIg. Pengadaan 25 paket peralatan untuk menunjang pelatihan berbasis

kompetensi dan inkubator bisnish. Penyediaan 400 orang Asesor Lisensi dan Kompetensi dalam rangka

pembangunan infrastruktur kompetensii. Peningkatan akreditasi lembaga Pendidikan Vokasi Industri berbasis

kompetensi untuk 20 Program Studij. Implementasi 20 kerjasama pendidikan untuk meningkatkan kelembagaan

Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi

IA, IKTA, ILMATE, IKM,

PUSDIKLAT

Program Prioritas Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya saing

14

Page 15: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

Kemenperin,Kemen ATR,

Pemda Penyediaanlahan

kawasanindustriLuar : Kemen PUPR,

Kemen ESDM,Kemendag

Dalam : Kemenperind

Kemen PUPR,Kemenhub,Kemen ESDMKemen BUMNKemkoinfo

KetersediaanInfrastruktur

Dasar

Konektivitas/Aksesibilitas

3.Kawasan

Industri/KEK

Penyediaan Tenaga Terampil (BLK, SMK, AK,

Politeknik)

Mensosialisasikan mental

Kewirausahaan

Kemenkeu,Kemenperin,<Dewan KEK>Kemen ATRKemenakerKemenkumham

Insentif Fiskaldan Non

Fiskal

Kemendikbud,Kemenaker,Kemenristekdikti,Kemen KUKMKemenperin

BKPM/BKPD,Pemda,Kemendagri

LEVEL 2 : KAWASAN INDUSTRI / KEK

IklimInvestasi PTSP

(Penghapusan Perda

bermasalah)

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI DI LUAR PULAU JAWAE.3

15

Page 16: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

Kegiatan Prioritas KOMPONEN KEGIATAN UNIT

1. Penyediaan lahan kawasan industri

a. Persiapan Pembebasan lahan Kawasan Industri KualaTanjung seluas 100 Ha

b. Penataan dan pematangan lahan Kawasan Industri Bitungseluas 92,9 Ha yang telah clear dan clean

PPI

2. Insentif Fiskal dan Non Fiskal

a. Fasilitasi pemanfaatan insentif fiskal dan nonfiskal dalampengembangan 8 kawasan industri/KEK (Kuala Tanjung, SeiMangkei, Batu Lincin, Ketapang, Palu, Morowali, TelukBitung, dan Teluk Bintuni).

BPPI

3. Ketersediaan Infrastruktur Dasar

a. Pembangunan jalan di dalam kawasan industri sepanjang26,6 Km (Sei Mangkei, Landak, Tanah Bumbu, Bitung, Paludan Bantaeng)

b. Pembangunan dryport domestik di dalam kawasan IndustriSei Mangkei seluas 9 Ha

c. Pembangunan WTP dan WWTP dengan volume masing -masing 3000 liter/detik di Kawasan Industri Palu dan Bitung

d. Pembangunan power plan biomass bagi Kawasan Industridengan kapasitas 2 x 3,5 mW

e. Pembangunan instalasi air baku di Kawasan Industrif. Pembangunan kantor pengelola kawasan industri di

Kawasan Industri Bantaeng

PPI

Program Prioritas Nasional Kawasan Industri/KEK

16

Page 17: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

Kegiatan Prioritas KOMPONEN KEGIATAN UNIT

4. Penyediaan Tenaga Terampil (BLK, SMK, AK, Politeknik) Mensosialisasikan mental Kewirausahaan

a. Penyediaan tenaga kerja lokal sebanyak 200 Orang di Kawasan IndustriKetapang

b. Pembangunan ruang kelas, auditorium, rumah dosen dan guest housepoliteknik di Kawasan Industri Morowali

c. Pembangunan ruang kelas, laboratorium dasar, ruang serba guna,rumah dinas dan pagar keliling Akademi Komunitas di KI Bantaeng

d. Pembangunan training center dan workshop di Kawasan Industri Buli,Halmahera Timur

e. Penyediaan 1.000 orang tenaga kerja siap pakai melalui Pelatihan,Sertifikasi dan Penempatan (3 in 1) calon tenaga kerja industri untuksektor industri ferronikel dikawasan industri Bantaeng dan Morowali,serta industri pengolahan sawit di Sei Mangke

f. Penyediaan 300 SDM Industri Ahli Muda (D2)yang Kompeten dan SiapKerja melalui Pendidikan Akademi Komunitas Industri Solo

g. Tersedianya 180 SDM Industri (D1) yang Kompeten dan Siap Kerja diKawasan Industri Landak (industri pengolahan karet), Kawasan IndustriSei Mangkei (industri pengolahan kelapa sawit), dan Kawasan IndustriCilegon (industri petrokimia dan plastik)

h. Tersedianya 400 SDM Industri Ahli Madya yang Kompeten dan Siap Kerjamelalui Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Industri di Morowali danPoliteknik/Akademi Komunitas Industri di Bantaeng

i. Pengadaan peralatan Workshop, Laboratorium dan TUK untuk AkademiKomunitas Industri berbasis kompetensi di Kawasan Industri di Bantaengdan Banten

PUSDIKLAT, PPI

Program Prioritas Nasional Kawasan Industri/KEK

17

Page 18: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

Kegiatan Prioritas

KOMPONEN KEGIATAN UNIT

Konsumen Cerdas dan Cinta Produk Dalam Negeri

a. Peningkatan Pemahaman Pengajar dan anak didikterhadap produk dalam negeri melalui penyediaanmateri P3DN di kurikulum sekolah dasar, menengah,dan atas berbasis kekuatan lokal di 6 Provinsi

b. Promosi 500 produk industri dalam negeri, sosialisasicinta produk dalam negeri di 4 media massa, sertasosialisasi kebijakan P3DN

c. Penyediaan data dan informasi produk dalam negeriyang memiliki kandungan lokal lebih dari 40% diMultimedia dan media cetak produk dalam negeri

d. Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)untuk produk industri

IKTA, ILMATE,

BIRO HUMAS,

PUSDATIN

Program Prioritas Nasional Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa

18

Page 19: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

2

•Hilirisasi Industri Agro

19

Page 20: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

1. Industri Agro merupakan industri andalan masa depan, karena didukung oleh sumber daya alam yang

cukup potensial yang berasal dari sektor pertanian, perikanan/kelautan, peternakan, perkebunan dan

kehutanan, dengan produksi tahun 2015 sebagai berikut :

2. Di samping itu, industri agro juga membutuhkan bahan baku impor, yaitu yang tidak tersedia di dalam

negeri atau tersedia namun jumlah tidak memenuhi, dengan kebutuhan total tahun 2015:

Kakao (450 ribu ton)

No.3 di Dunia

Rumput Laut (Kering)

(237 Ribu ton)

No.1 di Dunia

Kelapa

(3,3 Juta Ton)

No. 1 Di Dunia

Kopi

(738 Ribu Ton)

No. 4 di Dunia

Ikan dan Udang

(10,5 Juta Ton)

No. 2 di Dunia

Teh

(147,7 ribu Ton)

No.7 di Dunia

Ubi Kayu

(24 JutaTon)

CPO & CPKO(45 juta ton)

No.1 di Dunia

Lada

(88 ribu ton)

No.3 Di Dunia

Pulp

(7,9 juta ton)

No.9 di Dunia

Kertas

(12,98 juta ton)

No. 6 di Dunia

Karet(3,23 Juta Ton)No.2 di Dunia

Rotan

(143 ribu Ton)

No.1 Di Dunia

Jagung (16,72 Juta Ton)

Impor(3,2 Juta Ton)

Kedelai(2,67 juta Ton)

Impor(2,16 Juta Ton)

Kertas Bekas(6,5 Juta Ton)

Impor(3,5 Juta Ton)

Daging (594 ribu Ton)

Impor(69 ribu Ton)

Gula (5,88 Juta Ton)

Impor(2,86 Juta Ton)

Beras(30,13 juta Ton)

Impor(537 ribu Ton)

POTENSI INDUSTRI AGRO

Page 21: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

GAMBARAN UMUM INDUSTRI AGRO

Indikator 2011 2012 2013 2014*) 2015**)

Pertumbuhan (%) Tahun Dasar 2010 7,42 7,20 3,27 8,29 5,82

Kontribusi Terhadap PDB Industri Pengolahan Non-Migas (%)

44,99 44,77 43,72 44,77 45,42

Nilai Ekspor (US$ Miliar) 39,85 40,34 38,87 42,60 39,15

Nilai Impor (US$ Miliar) 10,50 13,50 13,5 13,94 11,95

Nilai InvestasiPMDN (IDR Triliun)PMA (US$ Miliar)

17,751,41

18,783,17

22,323,33

24,23,91

32,252,27

Sumber : BPS dan BKPM diolah Ditjen Ind. Agro

Cat. :

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

***) Industri Hasil Hutan dan Perkebunan terdiri dari Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan

Sejenisnya; Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman; dan industri furnitur.

“Peran sektor industri agro terhadap industri non-migas sebesar 45,42 % pada tahun 2015 disumbangkan oleh industri makanan dan minuman sebesar 30,84%, industri pengolahan tembakau

5,19 %, industri hasil hutan dan perkebunan***) 9,39 %.”

Page 22: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

22

Page 23: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

POHON INDUSTRI BERBASIS KARET

23

Aspal Karet

Page 24: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

Kebijakan Pengembangan Industri Crumb Rubber (1)

Kebijakan Pengembangan Industri Crumb Rubber antara lain diarahkan untuk:

• Pemenuhan kebutuhan domestik terhadap produk-produk berbasis karetalam di bidang kesehatan, infrastruktur, perhubungan, pertanian, industri,dan lain-lain untuk meningkatkan konsumsi karet domestik minimal 100.000ton/tahun.

• Meningkatkan kemampuan teknologi pengolahan crumb rubber dalam rangkameningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha.

• Meningkatkan kualitas crumb rubber sesuai dengan standar yang ditetapkan.

• Meningkatkan kemitraan usaha antara industri pengolahan crumb rubberdengan petani.

• Mendorong kerjasama antara industri crumb rubber dengan industri hilirnyadalam rangka menunjang pengembangan industri hilir.

• Mendorong dilakukannya revitalisasi industri pengolahan crumb rubber yang sudah tua dan sudah tidak effisien.

24

Page 25: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

Kebijakan Pengembangan Industri Crumb Rubber (2)

• Mendorong Implementasi Permendag No. 53 Tahun 2009 dan Permentan No.38 Tahun 2008. Bahan olah karet yang kotor dan bermutu rendah menyebabkanefisiensi pengolahan rendah, biaya pengolahan tinggi, biaya pengolahan limbahtinggi dan potensi pencemaran tinggi.

Hal yang dapat dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan tersebut antaralain dengan menyelenggarakan sosialisasi melalui rapat koordinasipengembangan industri karet di beberapa provinsi.

• Kapasitas terpasang pengolahan crumb rubber melebihi ketersediaan bahanolah karet (idle capacity sebesar 30 %).

Kebijakan Industri Crumb Rubber pada Perpres No 39 tahun 2014 tentangDaftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka denganpersyaratan di bidang penanaman modal, mensyaratkan :

– Rekomendasi ketersediaan bahan baku dari Kementerian Pertanian– Tidak boleh ada pengalihan kepemilikan modal perusahaan menjadi Penanaman

modal asing (PMA)

25

Page 26: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

PILOT PROJECT PENGEMBANGAN ASPAL KARET

26

Page 27: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

27

Page 28: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

MINYAK KELAPA SAWIT

Minyak Sawit Kasar

(CPO)

Asam AminoOlein PFADToco

pherolBeta

Karoten

Minyak Inti Sawit

(PKO)

Protein

Sel Tunggal

Stearin

Confectionaries

dan Eskrim

Minyak

Goreng

Minyak Salad

ShorteningMetil Ester

Surfaktan

Methyl Ester Sulfonat

Detergen

Fat

Powder

Cocoa Butter

Substitute

(CBS)

Biodiesel

Margarin

Sabun

Batangan

Vegetable

Ghee

Ester Asam Lemak :

Palmitat/Propand

Stearat

Sulfonat

Oleat/Glycol

Propylene Glycol

Metalic Salt :

Palmitat Stearat/

Ca, Zn

Stearat/Ca, Mg

Stearat/ Al, Li

Oleat/ Zn, Pb

Oleat/Ba

Polyethoxylated

Derivates :

Palmitat/Ethylene

Propylene Oxide

Stearat/Ethylene

Propylene Oxide

Oleic Acid Dimer

Ethylene

Propylene Oxide

Fatty Amines :

C16 & C18 /

Ethoxylated

Secondary C16 &

C18 / Ethoxylated

Betain

Oxygenated

Fatty Acid/Ester:

Epoxy Stearic/

Octanol Ester

Epthio Stearin

Mono &

Polyhydric Alcohol

Ester

Processed Fatty

Alkohol

C16&C18 Alcohol/

Sulphated

C16&C18 Alcohol/

Esterified

C16&C19 Alcohol/

Ethoxylation

Monogliserida

Ethoxylation

Fatty Acids Amides

Stearamide

Sulphated

Alcanolamide of

Palmitat, Stearic &

Oleic Acids

Oleamide

Alkanolamides

Lipase

Soap ChipFatty Acid/

Asam Lemak

Shortening

Cocoa Butter

Substitute (CBS)

Gliserol

Food

Emulsifier

Cocoa Butter

Substitute

(CBS)

MargarineGlycerol

Mono Oleat

Keterangan Warna

Sudah diproduksi di Indonesia

Belum diproduksi di Indonesia

Target Diverisifkasi Produk Jangka Menengah (hingga 2014)

Target Diverisifkasi Produk Jangka Panjang (2014 - 2025)

Fatty

Alcohol

Bahan Dasar

Kosmetika

28

Pohon Industri Minyak Sawit s.d. Tahun 2014

Page 29: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

• Mendorong Research and Development (R&D) Inovasi

Teknologi; karena pebisnis kelapa sawit di Indonesia berasal dari

pedagang. Investasi R&D tidak quick yield.

• Meningkatkan Nilai Tambah dari Produk Hilir Perluasan

Tenaga Kerja dan Penambahan Devisa Negara

• Meningkatkan Investasi Industri Meningkatkan Pendapatan

Pajak sebagai kompensasi: Tax Incentive (Tax Holiday & Tax

Allowance, Free Import Duty for Capital Goods)

Tujuan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit :

KEBIJAKAN HILIRISASI INDUSTRI KELAPA SAWIT

29

Page 30: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

Tax Allowance untuk Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sesuai (PP Nomor1 tahun 2007 jo PP Nomor 62 tahun 2008 jo PP Nomor 52 tahun 2011 jo PP Nomor 18 Tahun 2015.

Tax Holiday sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/2011 jo PMK Nomor 154 Tahun 2014 joPMK Nomor 159 Tahun 2015

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atauPengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal (PMK 76 tahun 2012).

1. Pemberian Insentif Investasi

Kebijakan Operasional :

2. Restrukturisasi Bea Keluar atas Ekspor CPO dan Produk Turunannya (PMK No. 136

Tahun 2015) dan Kebijakan Pungutan Dana Perkebunan Sawit (PMK No. 133 Tahun

2015) diperlukan untuk

1. Menjamin ketersediaan bahan baku minyak sawit mentah bagi industri domestik;2. Mengamankan pasokan serta harga minyak goreng sebagai bahan pokok di dalam negeri;3. Mendukung Program Nasional Hilirisasi Industri Kelapa Sawit;

Prinsip Restrukturisasi:1. Progresif vertikal: Tarif BK produk Hulu – Intermediate lebih tinggi, berdasarkan Rantai Nilai Industri .

2. Progresif Horizontal: Tarif BK sejalan dengan Harga CPO Internasional, penyeimbang windfall profit.

3. Pengembalian Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk perbaikan fasilitas infrastruktur perkebunan kelapa

sawit, pembangunan industri hilir, infrastruktur kawasan industri khusus sawit, dan promosi investasi.

3. Pengembangan kawasan Industri (Sei Mangkei, Dumai, Maloy), dan Kalbar Kalteng

Papua serta Pembangunan Pusat Inovasi Teknologi Industri Perkelapasawitan

4. Promosi Investasi, Advokasi Non Tariff Barrier, dan Antinegative campaign.

30

Page 31: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

Infrastruktur Industri/ Kawasan Industri yang

memadai (port, energy, land, natural gas, etc)

Iklim Usaha Industri yang Kondusif (legal, lisence,

security, soft-facility)

Insentif Fiskal

dan Disinsentif Fiskal

Penyediaan Teknologi, SDM Unggul , Permesinan Industridalam Kualitas dan Kuantitas

yang Memadai

Insentif Fiskal

1. Tax Holiday

2. Tax Allowance

3. Free Import Duty for Machineries

DisinsentifFiskal

Export tax for Palm Oil Upstream and Intermediate Product

Prasyarat (pre-requisite) Keberhasilan Program Hilirisasi Industri Sawit

31

Page 32: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

Tahapan Pengembangan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit

Short Term (2011 – 2015)

Fokus pada optimalisasikapasitas terpasang, peningkatan kapasitasrefinery dan biodiesel, danpenguatan iklim usahainvestasi

Fokus produk: minyakgoreng, lemak padatanpangan, asam lemak danalcohol lemak, sertaBiodiesel

Medium Term (2016 – 2020)

Fokus pada produk hilirdengan “distinctive aspect”untuk mendukung ketahananpangan dan memenuhikecukupan nutrisi masyarakatIndonesia.

Fokus produk : BetacaroteneTocopherol, Tocotrienol, Protein sel tunggal, Personal care

Long Term (2020 – 2050)

Fokus pada produk canggihturunan minyak sawit sebagaisubstitusi produk sejenis yang tidak terbarukan (non renewable, green product)

Contoh produk: Bio asphalt, Bio surfactant, Biopolymer, Bio jet fuel, Bio lube.

32

Page 33: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

33

Page 34: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

34

Pohon Industri Pengolahan Kopi

Page 35: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

35

Kebijakan Pengembangan Industri Pengolahan Kopi

Kebijakan Pengembangan Industri Kopi antara lain :

• Industri Kopi sebagai Industri Prioritas Nasional

Industri pengolahan kopi masuk dalam industri pangan dan prioritas

untuk dikembangkan (PP No.14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk

Pembangunan Industri Nasional 2015-2035) pada 5 tahun kedua (2020-

2024).

• Kebijakan Fiskal

Pemberian fasilitas pajak penghasilan (PP No.18 Tahun 2015) untuk investasi

baru (KBLI 10761) di beberapa daerah di luar Jawa, berupa :

Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman

modal, dibebankan selama 6 tahun (5% per tahun).

Penyusutan yang dipercepat

Kompensasi kerugian lebih dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun

Dengan kriteria :

Nilai investasi tinggi atau untuk ekspor.

Menyerap tenaga kerja besar, atau

Memiliki kandungan lokal yang tinggi

Page 36: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

36

• Peningkatan iklim usaha dalam negeri

Harmonisasi tarif bea masuk (MFN) produk kopi olahan (kopi sangrai, kopi bubuk,kopi instan, kopi mix) dari 5% menjadi 20% melalui Peraturan Menteri KeuanganNo. 132 Tahun 2015. Harmonisasi tarif ini dimaksudkan untuk memberikan iklimberusaha yang kondusif bagi industri pengolahan kopi di dalam negeri.

• Standardisasi Kopi Instant

Dalam rangka peingkatan daya saing dan melindungi masyarakat dari produkolahan kopi bermutu rendah, maka Kementerian Perindustrian memberlakukan SNIKopi Instan secara wajib yang akan berlaku efektif pada tanggal 17 Januari 2016(Peraturan Menteri Perindustrian No. 87/M-IND/PER/10/2014 tentangPemberlakuan SNI Kopi Instan Secara Wajib) dan revisinya (Peraturan MenteriPerindustrian No.55/M-IND/PER/6/2015).

Kopi Instan yang belum bertanda SNI dan telah beredar di pasar setelahdiberlakukan wajib, masih dapat beredar sampai dengan tanggal 16 Juli 2016.

Page 37: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

37

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI

Arah Kebijakan Pengembangan Industri Pengolahan Kopi

“Menumbuhkan Industri Pengolahan Kopi yang Menghasilkan Produk Kopi Olahan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan”

Strategi Pengembangan

Peningkatan nilai tambah industri pengolahan kopi dalam negeri

Peningkatan mutu produk kopi (olahan)

Perluasan pasar produk kopi (olahan) di dalam negeri dan luar negeri

Peningkatan iklim usaha yang kondusif

Peningkatan Sumber Daya Manusia

Page 38: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

3

• Prospek Pengembangan Industri Agro di Sumatera Selatan

38

Page 39: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

3939

Pengembangan Industri Agro di Daerah

• Pemetaan terhadap komoditas unggulan industri agro di 32 provinsi.

• Target produk hilir industri agro di daerah

• Rencana aksi pengembangan industri agro unggulan provinsi (1 komoditas potensial)

2015

• Implementasi rencana aksi pengembanganindustri agro unggulan provinsi

• Penyusunan business plan industri agro unggulan provinsi

• Pendampingan pelaksanaan rencana aksi pengembangan industri agro unggulan provinsi

2016 • Implementasi pengembangan industri agro unggulan provinsi

• Implementasi business plan industri agro unggulan provinsi

2017-...

Page 40: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

40

Lokus & Komoditas Industri Agro Unggulan Provinsi

Di Sumatera

Aceh

Sumut

Lampung

Kep.

Riau

Bengkulu

JambiSumbar

Sumsel

Riau

Babel

Kopi

KakaoKaret

Kelapa Sawit

Sagu

Ikan

Tuna

KelapaRumput Laut

Hasil Laut

Jagung

Ubi Kayu

Pakan Ternak:

Kedelai, limbah

KS

Karet

Kopi

Kayu

Manis

Lada

Page 41: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

4141

Sandingan antara WPI dengan Industri Unggulan Agro Provinsi

WILAYAH PENGEMBANGAN INDUSTRI

INDUSTRI UNGGULAN AGRO PROVINSI

WPIIndustri Prioritas Pengembangan

ProvinsiKomoditas

TerpilihIndustri yang akan

dikembangkanWPI 9 Industri Hulu Agro Jambi Kelapa Sawit minyak goreng

Sumatera Selatan

Jagung-Ubikayu_Kadelai, Limbah Sawit

pakan ternak

Industri Pangan Bangka Belitung Hasil Laut makanan dan minumanLada makanan, kosmetik dan farmasi

Bengkulu Ubi Kayu industri dried cassava (ubi kayu kering), industri mocaf (modified cassava flour)

Bengkulu Jagung industri marningJambi Kopi kopi bubuk

Cassiavera stick kayu manisLampung Kopi Luwak biji kopi luwak, kopi luwak bubuk

Ubi Kayu tepung mocaf, beras analogSumatera Selatan

Kopi kopi bubuk, kopi specialty

Industri Tekstil, alas Kaki dan Aneka

Sumatera Selatan

Karet kompon & barang jadi karet(bantalan karet, vulkanisir, spare-part, flinkote, souvenir

Page 42: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

4242

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN INDSUTRI KARET

PROVINSI SUMATERA SELATAN

• Peningkatan pengembangan IKM (pelatihan, pencarian sumber

modal) barang setengah jadi (kompon) dan barang jadi karet (pintu

air irigasi, bantalan karet untuk pelabuhan, vulkanisir, spare part,

flinkote, sovebir ) di Palembang, Ogan Ilir dan Muara Enim

• Pendampingan pembangunan IKM karet (kompon dan sparepart

kendaraan bermotor) karet di Musi Rawas

• Fasilitasi temu bisnis IKM dan pengusaha/ pengguna/eksportir

barang jadi karet

• Fasilitasi penyediaan bahan baku, bahan pelengkap/penolong

industri kompon

• Rintisan produksi bahan penolong berbasis sumberdaya lokal

• Fasilitasi penyediaan modal pengembangan IKM karet

Page 43: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

4343

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN INDSUTRI KOPI

PROVINSI SUMATERA SELATAN

• Peningkatan pengemasan kopi bubuk aneka rasa di OKU Selatan

dan Empat Lawang

• Peningkatan kerjasama pemasaran antara IKM dan pedagang (pasar

swalayan, hotel/kafe/restoran, eksportir/importir luar negeri)

• Peningkatan pengembangan kopi specialty Semendo di Muara Enim

• Fasilitasi peningkatan kualitas hasil panen kopi

• Fasilitasi penyediaan modal pengembangan IKM kopi

• Rintisan pengembangan industri kopi skala besar

Page 44: ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN … fileProgram pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah: a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral b. Program pembangunan

4444

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN INDSUTRI PAKAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

• Peningkatan kapasitas industri IKM pakan di Kabupaten OKI

• Rintisan pembangunan industri IKM pakan di Kabupaten OKU Timur,

Banyuasin dan Musi Rawas

• Peningkatan status kelembagaan IKM

• Fasilitasi peyediaan bahan baku dan penolong produksi pakan

ternak besar dan pakan ikan

• Pelatihan teknis produksi pakan ternak besar dan pakan ikan

• Fasilitasi penyediaan moda pengembangan IKM pakan

• Fasilitasi temu bisnis pemasaran antara IKM pakan dengan

pedagang, konsumen/calon konsumen pengguna


Related Documents