ARAH DAN KEBIJAKAN
NASIONAL BIDANG
PERINDUSTRIAN TAHUN 2017
Disampaikan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumatera Selatan
Palembang, 12 April 2016
1
Daftar Isi
1
• Program dan Kegiatan Kementerian Perindustrian dalam Rencana Kerja Pemerintah 2017
2• Hilirisasi Industri Agro
3• Prospek Pengembangan Industri Agro
di Sumatera Selatan
2
4
Peningkatan nilai tambah sumber daya
alam pada industri hulu berbasis agro, mineral, serta migas
dan batubara dalam rangka penguatan
struktur industri melalui pembangunan industri
hulu yang diintegrasikan dengan
industri antara dan industri hilirnya
Peningkatan kapabilitas
industri melalui peningkatan
kompetensi SDM dan penguasaan
teknologi
Pembangunan industri di seluruh wilayah indonesia melalui pembangunan wilayah pusat
pertumbuhan industri (WPPI), kawasan
peruntukan industri (KPI), kawasan
industri,dan sentra industri kecil dan
industri menengah (Sentra IKM)
FOKUS PENGEMBANGAN INDUSTRI TAHUN 2015-2019A
Kebijakan pengembangan industri nasional merupakan bagian kebijakan
perindustrian yang diamanatkan dalam RIPIN 2015 – 2035 dan RPJMN 2015 -
2019. Prinsip kebijakan pengembangan industri harus mendorong
pertumbuhan industri serta peningkatan daya saing industri nasional.
Kebijakan pengembangan industri nasional difokuskan pada:
1 2 3
5
KEB
IJA
KA
N L
INTA
S
SEK
TO
RA
L 1. Pengembangan Sumber Daya Industri
2. Pengembangan Sarana & Prasarana Industri
3. Pemberdayaan Industri
4. Perwilayahan Industri
5. Kebijakan Affirmatif IKM
6. Penyediaan fasilitas Fiskal & Non-Fiskal bagi pelaku industri
PEN
GEM
BA
NG
AN
IND
US
TR
I P
RIO
RIT
AS 10 Sektor Industri Prioritas:
• Industri Pangan
• Industri Farmasi, Kosmetik & AlatKesehatan
• Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka
• Industri Alat Transportasi
• Industri Elektronika dan Telematika (ICT)
• Industri Pembangkit Energi
• Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri
• Industri Hulu Agro
• Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
• Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRIB
Program pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah:
a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral
b. Program pembangunan industri prioritas
PENUMBUHAN POPULASI
Menambah paling tidak sekitar 9 ribu
usaha industri berskala besar dan sedang
dimana 50% tumbuh di luar Jawa, serta
tumbuhnya Industri Kecil sekitar 20 ribu
unit usaha.
a. Mendorong investasi untuk industri
pengolah sumber daya alam, baik hasil
pertanian maupun hasil pertambangan
(hilirisasi),
b. Mendorong investasi untuk industri
penghasil barang konsumsi kebutuhan
dalam negeri yang utamanya industri
padat tenaga kerja,
c. Mendorong investasi untuk industri
penghasil bahan baku, bahan
setengah jadi, komponen, dan sub-
assembly (pendalaman struktur),
d. Pembinaan industri kecil dan
menengah (IKM) agar dapat
terintegrasi dengan rantai nilai industri
pemegang merek (Original Equipment
Manufacturer, OEM) di dalam negeri
dan dapat menjadi basis penumbuhan
populasi industri besar dan sedang.
PENINGKATAN DAYA SAING DAN PRODUKTIVITAS
a. Peningkatan efisiensi teknis, melalui
pembaharuan/revitalisasi; permesinan
industri; peningkatan dan
pembaharuan keterampilan tenaga
kerja; optimalisasi ke-ekonomian
lingkup industri (economic of scope)
b. Peningkatan penguasaan IPTEK/
inovasi,
c. Peningkatan penguasaan dan
pelaksanaan pengembangan produk
baru (new product development) oleh
industri domestik, Pembangunan faktor
input (peningkatan kualitas SDM
industri dan akses ke sumber
pembiayaan yang terjangkau),
d. Fasilitasi dan insentif dalam rangka
peningkatan daya saing dan
produktivitas diutamakan industri: (1)
strategis; (2) maritim; dan (3) padat
tenaga kerja, dan
e. Memanfaatkan kesempatan dalam
jaringan produksi global.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL
SESUAI RPJMN 2015 - 2019C
PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
DI LUAR PULAU JAWA
a. Fasilitasi pembangunan 14
Kawasan Industri (KI),
b. Membangun 22 Sentra
Industri Kecil dan Menengah
(SIKIM) yang terdiri dari 11 di
Kawasan Timur Indonesia
dan 11 di Kawasan Barat
Indonesia, dan
c. Berkoordinasi dengan para
pemangku kepentingan dalam
membangun infrastruktur
utama (jalan, listrik, air bersih,
telekomunikasi, pengolah
limbah, dan logistik),
infrastruktur pendukung
tumbuhnya industri, dan
sarana pendukung kualitas
kehidupan (Quality Working
Life) bagi pekerja.6
KemenTanKemenKP
KemenLHKKemenESDM
1. Peningkatan
Populasi 2. Daya Saing
dan Produktivitas
Industri
Kemenperin11.
Ketersediaandan Kualitas Bahan Baku
KemenperinKemenko PerekonomianKemenPUPR
KemenHubKemenKominfo
KemenESDMKemenBUMN
10.Ketersediaan Infrastruktur dan Energi
3. Pengembangan
Kawasan Industri/KEK
PercepatanPertumbuha
nIndustri dan
KawasanIndustri/KEK
9.
Peningkatan
Akses ke Pasar Global
(Ekspor)
KemenperinBKPMPEMDA
4.PeningkatanInvestasi di
BidangIndustri
Manufaktur
KemenperinKemenDag
5.Pembiyaan
denganakses danbiaya yangkompetitif
8.Pemberian
InsentifFiskal yang
Harmonis
KemenKeu Bank IndonesiaOtoritas Jasa Keuangan
6.SDM Industri
Yang Kompetendan Disiplin
7.HubunganIndustrial
yangBersahabat
PROGRAM PRIORITAS
PRIORITAS NASIONAL
PERENCANAAN TERINTEGRASI PRIORITAS NASIONAL
D
LEVEL 1 : PRIORITAS NASIONAL PERCEPATAN PERTUMBUHAN INDUSTRI DAN KAWASAN INDUSTRI / KEK
Kemenperin
Kemdikbud,KemenRistekDiktiKemenperin, Kemenaker, Pemda
Kemenaker, POLRI,Pemda
Program Prioritas ke-4, 6, dan 9, dibahasdalam Prioritas Nasional PenguatanPertumbuhan Ekonomi
7
Kemenperin
FasilitasiTumbuhnya
Industri Baru
BKPM/DKemenperin
KemenperinKem K-UKM
PenumbuhanIKM
PromosiInvestasi
1.PENINGKATAN
POPULASIINDUSTRI
Kem Ristek DiktiKemenperinKemkominfo
BPPT, LIPI, BATANKementan, KemenKKP,
Universitas
Tax Holiday/ Tax
AllowanceKem KeuanganKem Perindustrian
PembangunanScience DanTechnopark
KemudahanMemulai
Usaha
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
LEVEL 2 : PENINGKATAN POPULASI INDUSTRI
PenumbuhanIndustri Kreatif
Bekraf
BKPM/DKemenperinPemda
PENUMBUHAN POPULASIE.1
8
Kegiatan Prioritas
KOMPONEN KEGIATAN UNIT
1. Fasilitasi Tumbuhnya Industri Baru
a. Pembangunan Pilot Project Aditif Aspal Berbasis Crumb Rubberb. Fasilitasi 16 perusahaan industri untuk memanfaatkan insentif
dalam berinvenstasic. Penyusunan 16 kebijakan/rekomendasi insentif non fiskal untuk
industrid. Pemberian bantuan mesin peralatan produksi pengolahan
rumput laut dan tepung non gandume. Pembentukan 10 start up ITf. Penyusunan kebijakan insentif fiskal industri pengolahan kakao
IA, IKTA, ILMATE, BPPI
2. Pembangunan Science Dan Technopark
a. Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Industri di 7 Balai Besar/ Baristand untuk mendukung Science Park
b. Pengembangan PDRKNc. Pengembangan 5 ICTd. Penguatan 2 Pusat Pengembangan Teknologi sektor industri
permesinan dan alat mesin pertanian
BPPI, ILMATE
3. Promosi Investasi
a. Fasilitasi 14 promosi investasi sektor industri IA, ILMATE, KPAII
Program Prioritas Nasional Peningkatan Populasi Industri
9
Kegiatan Prioritas KOMPONEN KEGIATAN UNIT
4. Tax Holiday / Tax Allowance
a. Penyusunan 8 rekomendasi insentif fiskal dalam bentukTax Holiday / Tax Allowance untuk industri
IA, IKTA
5. Penumbuhan IKM
a. Penumbuhan 6.125 Wirausaha Baru Industri di 34Provinsi antara lain melalui seleksi, bimbingan teknis,fasilitasi start up
b. Pembangunan 20 sentra IKM diluar Pulau Jawa dan 8sentra IKM di Pulau Jawa
c. Penyusunan 9 (sembilan) Pola Pengembangan(Masterplan/DED) Sentra IKM
IKM, PPI
Program Prioritas Nasional Peningkatan Populasi Industri
10
Fasilitasi dan
InsentifKem Dikbud
Kemristek DiktiKem Naker
Kemenperin
Kem PerindKem LHKSDM yang
kompetitif PengembanganIndustri Hijau
2.PeningkatanDaya Saing
dan Produktivitas
BSNKemenperinKem PerdagLIPI
KemenperinBadan EkrafUniversitas
PeningkatanKemampuanDisain Produk
PengembanganInfrastruktur
Mutu
PembaruanPermesinan
IndustriKemenperin
Kemenperin
Kemenkeu
BKPM
LEVEL 2 : PENINGKATAN PRODUKTIFITAS DAN DAYA SAING INDUSTRI
PENINGKATAN DAYA SAING DAN PRODUKTIVITASE.2
11
Kegiatan Prioritas
KOMPONEN KEGIATAN UNIT
1. Fasilitasi dan Insentif
a. Bantuan Promosi dan Pameran di Dalam dan Luar Negeri untuk530 Perusahaan
b. Fasilitasi Peningkatan Kemampuan di 23 UPTc. Penyusunan 30 Rekomendasi Kebijakan terkait fasilitasi dan
insentif bagi industrid. Peningkatan 5 Kerjasama/Kemitraan dan Kelembagaan bagi IKM
serta 3 Kerjasama Internasional Bidang Industrie. Bantuan 10 mesin dan peralatan untuk peningkatan mutu
Industrif. Pendirian material center Alas Kaki dan bufferstock kapasg. Kesepakatan internasional terkait pembukaan akses sumber
daya industri internasional dan jaringan produksi global
IA, IKTA, ILMATE, IKM,
BPPI, KPAII
2. Pengembangan Industri Hijau
a. Penyusunan 4 Standar Industri Hijaub. Pembentukan 4 Lembaga Sertifikasi Industri Hijauc. Pemberian Bantuan Sertifikasi Industri Hijau untuk 20 industrid. Penyediaan 60 orang auditor industri hijaue. Penerapan prinsip industri hijau di 5 sentra IKM
BPPI
Program Prioritas Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya saing
12
Kegiatan Prioritas KOMPONEN KEGIATAN UNIT
3. Pengembangan Infrastruktur Mutu
a. Fasilitasi Peningkatan Kemampuan 220 Sentra IKMb. Penyusunan RSNI atau Penerapan SNI Wajib untuk 210
Standarc. Pengawasan terhadap 49 Perusahaan dalam rangka
penerapan SNI Wajibd. Pengadaan 107 unit mesin/peralatan untuk laboratorium
pengujian standar produk
IA, IKTA, ILMATE, IKM,
BPPI
4. Pembaruan Permesinan Industri
a. Restrukturisasi Mesin/Peralatan untuk 163 IKM di 34 Provinsib. Bantuan Mesin dan peralatan untuk 2 unit usaha di industri
pengolahan kayu dan industri pengolahan minyak atsiric. Fasilitasi dalam peningkatan teknologi mesin/peralatan
untuk 75 perusahaan industri tekstil, alas kaki dan kulitd. Revitalisasi permesinan 1 pabrik gula
IA, IKTA, IKM
Program Prioritas Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya saing
13
Kegiatan Prioritas
KOMPONEN KEGIATAN UNIT
5. Peningkatan Kemampuan Disain Produk
a. Fasilitasi Pengembangan Produk bagi 413 IKMb. Fasilitasi Desain Kemasan Produk untuk 240 IKMc. Penyusunan 2 desain kapal nasionald. Penciptaan 36 prototype atau disain bagi industrie. Pengembangan 6 brand pada industri pakaian jadi dan alas kaki
IA, IKTA, ILMATE, IKM,
BPPI
6. SDM yang kompetitif
a. Pembentukan 20 LSP dan TUKb. Penyusunan 58 Rancangan SKKNI Bidang Industric. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi SDM untuk 26.390 Orangd. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi di 8 Politeknik Industri Berbasis
Spesialisasi dan Kompetensi dan program pendidikan D1 dan D2 untuk10.293 Orang Mahasiswa
e. Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan Industri di 9 SMK Berbasis Spesialisasidan Kompetensi untuk 4.493 Orang Siswa
f. Pembangunan 10 Gedung Pendidikan pada SMK SMTIg. Pengadaan 25 paket peralatan untuk menunjang pelatihan berbasis
kompetensi dan inkubator bisnish. Penyediaan 400 orang Asesor Lisensi dan Kompetensi dalam rangka
pembangunan infrastruktur kompetensii. Peningkatan akreditasi lembaga Pendidikan Vokasi Industri berbasis
kompetensi untuk 20 Program Studij. Implementasi 20 kerjasama pendidikan untuk meningkatkan kelembagaan
Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi
IA, IKTA, ILMATE, IKM,
PUSDIKLAT
Program Prioritas Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya saing
14
Kemenperin,Kemen ATR,
Pemda Penyediaanlahan
kawasanindustriLuar : Kemen PUPR,
Kemen ESDM,Kemendag
Dalam : Kemenperind
Kemen PUPR,Kemenhub,Kemen ESDMKemen BUMNKemkoinfo
KetersediaanInfrastruktur
Dasar
Konektivitas/Aksesibilitas
3.Kawasan
Industri/KEK
Penyediaan Tenaga Terampil (BLK, SMK, AK,
Politeknik)
Mensosialisasikan mental
Kewirausahaan
Kemenkeu,Kemenperin,<Dewan KEK>Kemen ATRKemenakerKemenkumham
Insentif Fiskaldan Non
Fiskal
Kemendikbud,Kemenaker,Kemenristekdikti,Kemen KUKMKemenperin
BKPM/BKPD,Pemda,Kemendagri
LEVEL 2 : KAWASAN INDUSTRI / KEK
IklimInvestasi PTSP
(Penghapusan Perda
bermasalah)
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI DI LUAR PULAU JAWAE.3
15
Kegiatan Prioritas KOMPONEN KEGIATAN UNIT
1. Penyediaan lahan kawasan industri
a. Persiapan Pembebasan lahan Kawasan Industri KualaTanjung seluas 100 Ha
b. Penataan dan pematangan lahan Kawasan Industri Bitungseluas 92,9 Ha yang telah clear dan clean
PPI
2. Insentif Fiskal dan Non Fiskal
a. Fasilitasi pemanfaatan insentif fiskal dan nonfiskal dalampengembangan 8 kawasan industri/KEK (Kuala Tanjung, SeiMangkei, Batu Lincin, Ketapang, Palu, Morowali, TelukBitung, dan Teluk Bintuni).
BPPI
3. Ketersediaan Infrastruktur Dasar
a. Pembangunan jalan di dalam kawasan industri sepanjang26,6 Km (Sei Mangkei, Landak, Tanah Bumbu, Bitung, Paludan Bantaeng)
b. Pembangunan dryport domestik di dalam kawasan IndustriSei Mangkei seluas 9 Ha
c. Pembangunan WTP dan WWTP dengan volume masing -masing 3000 liter/detik di Kawasan Industri Palu dan Bitung
d. Pembangunan power plan biomass bagi Kawasan Industridengan kapasitas 2 x 3,5 mW
e. Pembangunan instalasi air baku di Kawasan Industrif. Pembangunan kantor pengelola kawasan industri di
Kawasan Industri Bantaeng
PPI
Program Prioritas Nasional Kawasan Industri/KEK
16
Kegiatan Prioritas KOMPONEN KEGIATAN UNIT
4. Penyediaan Tenaga Terampil (BLK, SMK, AK, Politeknik) Mensosialisasikan mental Kewirausahaan
a. Penyediaan tenaga kerja lokal sebanyak 200 Orang di Kawasan IndustriKetapang
b. Pembangunan ruang kelas, auditorium, rumah dosen dan guest housepoliteknik di Kawasan Industri Morowali
c. Pembangunan ruang kelas, laboratorium dasar, ruang serba guna,rumah dinas dan pagar keliling Akademi Komunitas di KI Bantaeng
d. Pembangunan training center dan workshop di Kawasan Industri Buli,Halmahera Timur
e. Penyediaan 1.000 orang tenaga kerja siap pakai melalui Pelatihan,Sertifikasi dan Penempatan (3 in 1) calon tenaga kerja industri untuksektor industri ferronikel dikawasan industri Bantaeng dan Morowali,serta industri pengolahan sawit di Sei Mangke
f. Penyediaan 300 SDM Industri Ahli Muda (D2)yang Kompeten dan SiapKerja melalui Pendidikan Akademi Komunitas Industri Solo
g. Tersedianya 180 SDM Industri (D1) yang Kompeten dan Siap Kerja diKawasan Industri Landak (industri pengolahan karet), Kawasan IndustriSei Mangkei (industri pengolahan kelapa sawit), dan Kawasan IndustriCilegon (industri petrokimia dan plastik)
h. Tersedianya 400 SDM Industri Ahli Madya yang Kompeten dan Siap Kerjamelalui Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Industri di Morowali danPoliteknik/Akademi Komunitas Industri di Bantaeng
i. Pengadaan peralatan Workshop, Laboratorium dan TUK untuk AkademiKomunitas Industri berbasis kompetensi di Kawasan Industri di Bantaengdan Banten
PUSDIKLAT, PPI
Program Prioritas Nasional Kawasan Industri/KEK
17
Kegiatan Prioritas
KOMPONEN KEGIATAN UNIT
Konsumen Cerdas dan Cinta Produk Dalam Negeri
a. Peningkatan Pemahaman Pengajar dan anak didikterhadap produk dalam negeri melalui penyediaanmateri P3DN di kurikulum sekolah dasar, menengah,dan atas berbasis kekuatan lokal di 6 Provinsi
b. Promosi 500 produk industri dalam negeri, sosialisasicinta produk dalam negeri di 4 media massa, sertasosialisasi kebijakan P3DN
c. Penyediaan data dan informasi produk dalam negeriyang memiliki kandungan lokal lebih dari 40% diMultimedia dan media cetak produk dalam negeri
d. Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)untuk produk industri
IKTA, ILMATE,
BIRO HUMAS,
PUSDATIN
Program Prioritas Nasional Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
18
1. Industri Agro merupakan industri andalan masa depan, karena didukung oleh sumber daya alam yang
cukup potensial yang berasal dari sektor pertanian, perikanan/kelautan, peternakan, perkebunan dan
kehutanan, dengan produksi tahun 2015 sebagai berikut :
2. Di samping itu, industri agro juga membutuhkan bahan baku impor, yaitu yang tidak tersedia di dalam
negeri atau tersedia namun jumlah tidak memenuhi, dengan kebutuhan total tahun 2015:
Kakao (450 ribu ton)
No.3 di Dunia
Rumput Laut (Kering)
(237 Ribu ton)
No.1 di Dunia
Kelapa
(3,3 Juta Ton)
No. 1 Di Dunia
Kopi
(738 Ribu Ton)
No. 4 di Dunia
Ikan dan Udang
(10,5 Juta Ton)
No. 2 di Dunia
Teh
(147,7 ribu Ton)
No.7 di Dunia
Ubi Kayu
(24 JutaTon)
CPO & CPKO(45 juta ton)
No.1 di Dunia
Lada
(88 ribu ton)
No.3 Di Dunia
Pulp
(7,9 juta ton)
No.9 di Dunia
Kertas
(12,98 juta ton)
No. 6 di Dunia
Karet(3,23 Juta Ton)No.2 di Dunia
Rotan
(143 ribu Ton)
No.1 Di Dunia
Jagung (16,72 Juta Ton)
Impor(3,2 Juta Ton)
Kedelai(2,67 juta Ton)
Impor(2,16 Juta Ton)
Kertas Bekas(6,5 Juta Ton)
Impor(3,5 Juta Ton)
Daging (594 ribu Ton)
Impor(69 ribu Ton)
Gula (5,88 Juta Ton)
Impor(2,86 Juta Ton)
Beras(30,13 juta Ton)
Impor(537 ribu Ton)
POTENSI INDUSTRI AGRO
GAMBARAN UMUM INDUSTRI AGRO
Indikator 2011 2012 2013 2014*) 2015**)
Pertumbuhan (%) Tahun Dasar 2010 7,42 7,20 3,27 8,29 5,82
Kontribusi Terhadap PDB Industri Pengolahan Non-Migas (%)
44,99 44,77 43,72 44,77 45,42
Nilai Ekspor (US$ Miliar) 39,85 40,34 38,87 42,60 39,15
Nilai Impor (US$ Miliar) 10,50 13,50 13,5 13,94 11,95
Nilai InvestasiPMDN (IDR Triliun)PMA (US$ Miliar)
17,751,41
18,783,17
22,323,33
24,23,91
32,252,27
Sumber : BPS dan BKPM diolah Ditjen Ind. Agro
Cat. :
*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara
***) Industri Hasil Hutan dan Perkebunan terdiri dari Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan
Sejenisnya; Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman; dan industri furnitur.
“Peran sektor industri agro terhadap industri non-migas sebesar 45,42 % pada tahun 2015 disumbangkan oleh industri makanan dan minuman sebesar 30,84%, industri pengolahan tembakau
5,19 %, industri hasil hutan dan perkebunan***) 9,39 %.”
Kebijakan Pengembangan Industri Crumb Rubber (1)
Kebijakan Pengembangan Industri Crumb Rubber antara lain diarahkan untuk:
• Pemenuhan kebutuhan domestik terhadap produk-produk berbasis karetalam di bidang kesehatan, infrastruktur, perhubungan, pertanian, industri,dan lain-lain untuk meningkatkan konsumsi karet domestik minimal 100.000ton/tahun.
• Meningkatkan kemampuan teknologi pengolahan crumb rubber dalam rangkameningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha.
• Meningkatkan kualitas crumb rubber sesuai dengan standar yang ditetapkan.
• Meningkatkan kemitraan usaha antara industri pengolahan crumb rubberdengan petani.
• Mendorong kerjasama antara industri crumb rubber dengan industri hilirnyadalam rangka menunjang pengembangan industri hilir.
• Mendorong dilakukannya revitalisasi industri pengolahan crumb rubber yang sudah tua dan sudah tidak effisien.
24
Kebijakan Pengembangan Industri Crumb Rubber (2)
• Mendorong Implementasi Permendag No. 53 Tahun 2009 dan Permentan No.38 Tahun 2008. Bahan olah karet yang kotor dan bermutu rendah menyebabkanefisiensi pengolahan rendah, biaya pengolahan tinggi, biaya pengolahan limbahtinggi dan potensi pencemaran tinggi.
Hal yang dapat dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan tersebut antaralain dengan menyelenggarakan sosialisasi melalui rapat koordinasipengembangan industri karet di beberapa provinsi.
• Kapasitas terpasang pengolahan crumb rubber melebihi ketersediaan bahanolah karet (idle capacity sebesar 30 %).
Kebijakan Industri Crumb Rubber pada Perpres No 39 tahun 2014 tentangDaftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka denganpersyaratan di bidang penanaman modal, mensyaratkan :
– Rekomendasi ketersediaan bahan baku dari Kementerian Pertanian– Tidak boleh ada pengalihan kepemilikan modal perusahaan menjadi Penanaman
modal asing (PMA)
25
MINYAK KELAPA SAWIT
Minyak Sawit Kasar
(CPO)
Asam AminoOlein PFADToco
pherolBeta
Karoten
Minyak Inti Sawit
(PKO)
Protein
Sel Tunggal
Stearin
Confectionaries
dan Eskrim
Minyak
Goreng
Minyak Salad
ShorteningMetil Ester
Surfaktan
Methyl Ester Sulfonat
Detergen
Fat
Powder
Cocoa Butter
Substitute
(CBS)
Biodiesel
Margarin
Sabun
Batangan
Vegetable
Ghee
Ester Asam Lemak :
Palmitat/Propand
Stearat
Sulfonat
Oleat/Glycol
Propylene Glycol
Metalic Salt :
Palmitat Stearat/
Ca, Zn
Stearat/Ca, Mg
Stearat/ Al, Li
Oleat/ Zn, Pb
Oleat/Ba
Polyethoxylated
Derivates :
Palmitat/Ethylene
Propylene Oxide
Stearat/Ethylene
Propylene Oxide
Oleic Acid Dimer
Ethylene
Propylene Oxide
Fatty Amines :
C16 & C18 /
Ethoxylated
Secondary C16 &
C18 / Ethoxylated
Betain
Oxygenated
Fatty Acid/Ester:
Epoxy Stearic/
Octanol Ester
Epthio Stearin
Mono &
Polyhydric Alcohol
Ester
Processed Fatty
Alkohol
C16&C18 Alcohol/
Sulphated
C16&C18 Alcohol/
Esterified
C16&C19 Alcohol/
Ethoxylation
Monogliserida
Ethoxylation
Fatty Acids Amides
Stearamide
Sulphated
Alcanolamide of
Palmitat, Stearic &
Oleic Acids
Oleamide
Alkanolamides
Lipase
Soap ChipFatty Acid/
Asam Lemak
Shortening
Cocoa Butter
Substitute (CBS)
Gliserol
Food
Emulsifier
Cocoa Butter
Substitute
(CBS)
MargarineGlycerol
Mono Oleat
Keterangan Warna
Sudah diproduksi di Indonesia
Belum diproduksi di Indonesia
Target Diverisifkasi Produk Jangka Menengah (hingga 2014)
Target Diverisifkasi Produk Jangka Panjang (2014 - 2025)
Fatty
Alcohol
Bahan Dasar
Kosmetika
28
Pohon Industri Minyak Sawit s.d. Tahun 2014
• Mendorong Research and Development (R&D) Inovasi
Teknologi; karena pebisnis kelapa sawit di Indonesia berasal dari
pedagang. Investasi R&D tidak quick yield.
• Meningkatkan Nilai Tambah dari Produk Hilir Perluasan
Tenaga Kerja dan Penambahan Devisa Negara
• Meningkatkan Investasi Industri Meningkatkan Pendapatan
Pajak sebagai kompensasi: Tax Incentive (Tax Holiday & Tax
Allowance, Free Import Duty for Capital Goods)
Tujuan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit :
KEBIJAKAN HILIRISASI INDUSTRI KELAPA SAWIT
29
Tax Allowance untuk Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sesuai (PP Nomor1 tahun 2007 jo PP Nomor 62 tahun 2008 jo PP Nomor 52 tahun 2011 jo PP Nomor 18 Tahun 2015.
Tax Holiday sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/2011 jo PMK Nomor 154 Tahun 2014 joPMK Nomor 159 Tahun 2015
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atauPengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal (PMK 76 tahun 2012).
1. Pemberian Insentif Investasi
Kebijakan Operasional :
2. Restrukturisasi Bea Keluar atas Ekspor CPO dan Produk Turunannya (PMK No. 136
Tahun 2015) dan Kebijakan Pungutan Dana Perkebunan Sawit (PMK No. 133 Tahun
2015) diperlukan untuk
1. Menjamin ketersediaan bahan baku minyak sawit mentah bagi industri domestik;2. Mengamankan pasokan serta harga minyak goreng sebagai bahan pokok di dalam negeri;3. Mendukung Program Nasional Hilirisasi Industri Kelapa Sawit;
Prinsip Restrukturisasi:1. Progresif vertikal: Tarif BK produk Hulu – Intermediate lebih tinggi, berdasarkan Rantai Nilai Industri .
2. Progresif Horizontal: Tarif BK sejalan dengan Harga CPO Internasional, penyeimbang windfall profit.
3. Pengembalian Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk perbaikan fasilitas infrastruktur perkebunan kelapa
sawit, pembangunan industri hilir, infrastruktur kawasan industri khusus sawit, dan promosi investasi.
3. Pengembangan kawasan Industri (Sei Mangkei, Dumai, Maloy), dan Kalbar Kalteng
Papua serta Pembangunan Pusat Inovasi Teknologi Industri Perkelapasawitan
4. Promosi Investasi, Advokasi Non Tariff Barrier, dan Antinegative campaign.
30
Infrastruktur Industri/ Kawasan Industri yang
memadai (port, energy, land, natural gas, etc)
Iklim Usaha Industri yang Kondusif (legal, lisence,
security, soft-facility)
Insentif Fiskal
dan Disinsentif Fiskal
Penyediaan Teknologi, SDM Unggul , Permesinan Industridalam Kualitas dan Kuantitas
yang Memadai
Insentif Fiskal
1. Tax Holiday
2. Tax Allowance
3. Free Import Duty for Machineries
DisinsentifFiskal
Export tax for Palm Oil Upstream and Intermediate Product
Prasyarat (pre-requisite) Keberhasilan Program Hilirisasi Industri Sawit
31
Tahapan Pengembangan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit
Short Term (2011 – 2015)
Fokus pada optimalisasikapasitas terpasang, peningkatan kapasitasrefinery dan biodiesel, danpenguatan iklim usahainvestasi
Fokus produk: minyakgoreng, lemak padatanpangan, asam lemak danalcohol lemak, sertaBiodiesel
Medium Term (2016 – 2020)
Fokus pada produk hilirdengan “distinctive aspect”untuk mendukung ketahananpangan dan memenuhikecukupan nutrisi masyarakatIndonesia.
Fokus produk : BetacaroteneTocopherol, Tocotrienol, Protein sel tunggal, Personal care
Long Term (2020 – 2050)
Fokus pada produk canggihturunan minyak sawit sebagaisubstitusi produk sejenis yang tidak terbarukan (non renewable, green product)
Contoh produk: Bio asphalt, Bio surfactant, Biopolymer, Bio jet fuel, Bio lube.
32
35
Kebijakan Pengembangan Industri Pengolahan Kopi
Kebijakan Pengembangan Industri Kopi antara lain :
• Industri Kopi sebagai Industri Prioritas Nasional
Industri pengolahan kopi masuk dalam industri pangan dan prioritas
untuk dikembangkan (PP No.14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk
Pembangunan Industri Nasional 2015-2035) pada 5 tahun kedua (2020-
2024).
• Kebijakan Fiskal
Pemberian fasilitas pajak penghasilan (PP No.18 Tahun 2015) untuk investasi
baru (KBLI 10761) di beberapa daerah di luar Jawa, berupa :
Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman
modal, dibebankan selama 6 tahun (5% per tahun).
Penyusutan yang dipercepat
Kompensasi kerugian lebih dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun
Dengan kriteria :
Nilai investasi tinggi atau untuk ekspor.
Menyerap tenaga kerja besar, atau
Memiliki kandungan lokal yang tinggi
36
• Peningkatan iklim usaha dalam negeri
Harmonisasi tarif bea masuk (MFN) produk kopi olahan (kopi sangrai, kopi bubuk,kopi instan, kopi mix) dari 5% menjadi 20% melalui Peraturan Menteri KeuanganNo. 132 Tahun 2015. Harmonisasi tarif ini dimaksudkan untuk memberikan iklimberusaha yang kondusif bagi industri pengolahan kopi di dalam negeri.
• Standardisasi Kopi Instant
Dalam rangka peingkatan daya saing dan melindungi masyarakat dari produkolahan kopi bermutu rendah, maka Kementerian Perindustrian memberlakukan SNIKopi Instan secara wajib yang akan berlaku efektif pada tanggal 17 Januari 2016(Peraturan Menteri Perindustrian No. 87/M-IND/PER/10/2014 tentangPemberlakuan SNI Kopi Instan Secara Wajib) dan revisinya (Peraturan MenteriPerindustrian No.55/M-IND/PER/6/2015).
Kopi Instan yang belum bertanda SNI dan telah beredar di pasar setelahdiberlakukan wajib, masih dapat beredar sampai dengan tanggal 16 Juli 2016.
37
RENCANA AKSI PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI
Arah Kebijakan Pengembangan Industri Pengolahan Kopi
“Menumbuhkan Industri Pengolahan Kopi yang Menghasilkan Produk Kopi Olahan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan”
Strategi Pengembangan
Peningkatan nilai tambah industri pengolahan kopi dalam negeri
Peningkatan mutu produk kopi (olahan)
Perluasan pasar produk kopi (olahan) di dalam negeri dan luar negeri
Peningkatan iklim usaha yang kondusif
Peningkatan Sumber Daya Manusia
3939
Pengembangan Industri Agro di Daerah
• Pemetaan terhadap komoditas unggulan industri agro di 32 provinsi.
• Target produk hilir industri agro di daerah
• Rencana aksi pengembangan industri agro unggulan provinsi (1 komoditas potensial)
2015
• Implementasi rencana aksi pengembanganindustri agro unggulan provinsi
• Penyusunan business plan industri agro unggulan provinsi
• Pendampingan pelaksanaan rencana aksi pengembangan industri agro unggulan provinsi
2016 • Implementasi pengembangan industri agro unggulan provinsi
• Implementasi business plan industri agro unggulan provinsi
2017-...
40
Lokus & Komoditas Industri Agro Unggulan Provinsi
Di Sumatera
Aceh
Sumut
Lampung
Kep.
Riau
Bengkulu
JambiSumbar
Sumsel
Riau
Babel
Kopi
KakaoKaret
Kelapa Sawit
Sagu
Ikan
Tuna
KelapaRumput Laut
Hasil Laut
Jagung
Ubi Kayu
Pakan Ternak:
Kedelai, limbah
KS
Karet
Kopi
Kayu
Manis
Lada
4141
Sandingan antara WPI dengan Industri Unggulan Agro Provinsi
WILAYAH PENGEMBANGAN INDUSTRI
INDUSTRI UNGGULAN AGRO PROVINSI
WPIIndustri Prioritas Pengembangan
ProvinsiKomoditas
TerpilihIndustri yang akan
dikembangkanWPI 9 Industri Hulu Agro Jambi Kelapa Sawit minyak goreng
Sumatera Selatan
Jagung-Ubikayu_Kadelai, Limbah Sawit
pakan ternak
Industri Pangan Bangka Belitung Hasil Laut makanan dan minumanLada makanan, kosmetik dan farmasi
Bengkulu Ubi Kayu industri dried cassava (ubi kayu kering), industri mocaf (modified cassava flour)
Bengkulu Jagung industri marningJambi Kopi kopi bubuk
Cassiavera stick kayu manisLampung Kopi Luwak biji kopi luwak, kopi luwak bubuk
Ubi Kayu tepung mocaf, beras analogSumatera Selatan
Kopi kopi bubuk, kopi specialty
Industri Tekstil, alas Kaki dan Aneka
Sumatera Selatan
Karet kompon & barang jadi karet(bantalan karet, vulkanisir, spare-part, flinkote, souvenir
4242
RENCANA AKSI PENGEMBANGAN INDSUTRI KARET
PROVINSI SUMATERA SELATAN
• Peningkatan pengembangan IKM (pelatihan, pencarian sumber
modal) barang setengah jadi (kompon) dan barang jadi karet (pintu
air irigasi, bantalan karet untuk pelabuhan, vulkanisir, spare part,
flinkote, sovebir ) di Palembang, Ogan Ilir dan Muara Enim
• Pendampingan pembangunan IKM karet (kompon dan sparepart
kendaraan bermotor) karet di Musi Rawas
• Fasilitasi temu bisnis IKM dan pengusaha/ pengguna/eksportir
barang jadi karet
• Fasilitasi penyediaan bahan baku, bahan pelengkap/penolong
industri kompon
• Rintisan produksi bahan penolong berbasis sumberdaya lokal
• Fasilitasi penyediaan modal pengembangan IKM karet
4343
RENCANA AKSI PENGEMBANGAN INDSUTRI KOPI
PROVINSI SUMATERA SELATAN
• Peningkatan pengemasan kopi bubuk aneka rasa di OKU Selatan
dan Empat Lawang
• Peningkatan kerjasama pemasaran antara IKM dan pedagang (pasar
swalayan, hotel/kafe/restoran, eksportir/importir luar negeri)
• Peningkatan pengembangan kopi specialty Semendo di Muara Enim
• Fasilitasi peningkatan kualitas hasil panen kopi
• Fasilitasi penyediaan modal pengembangan IKM kopi
• Rintisan pengembangan industri kopi skala besar
4444
RENCANA AKSI PENGEMBANGAN INDSUTRI PAKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
• Peningkatan kapasitas industri IKM pakan di Kabupaten OKI
• Rintisan pembangunan industri IKM pakan di Kabupaten OKU Timur,
Banyuasin dan Musi Rawas
• Peningkatan status kelembagaan IKM
• Fasilitasi peyediaan bahan baku dan penolong produksi pakan
ternak besar dan pakan ikan
• Pelatihan teknis produksi pakan ternak besar dan pakan ikan
• Fasilitasi penyediaan moda pengembangan IKM pakan
• Fasilitasi temu bisnis pemasaran antara IKM pakan dengan
pedagang, konsumen/calon konsumen pengguna