ANALISIS REGULASI JKN DAN REGULASI TERKAIT
DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
OLEH: RIMAWATI
FAKULTAS HUKUM - UGM
1. Memberikan gambaran analisis regulasi JKN dan regulasi terkait di FKTP baik berupa regulasi di tingkat pusat dan tingkat daerah
2. Memberikan gambaran regulasi yang berpotensi terjadi banyak kendala atau tidak harmonis dalam penyelenggaraan program JKN di FKTP
3. Memberikan masukan topik regulasi atau kebijakan sebagai input pelaksanaan riset implementasi kebijakan JKN di pelayanan primer
TUJUAN KEGIATAN
Latar Belakang
• Regulasi sistem kesehatan memberikan tanggung jawab besar dan strategis kepada Puskesmas dengan menjadikannya sebagai gatekeeper kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.
• Terlebih lagi di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Puskesmas semakin dituntut untuk mengembangkan pelayanan kesehatan dasar secara menyeluruh, yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
• Peran yang sedemikian besar dan strategis tentu harus didukung oleh kapasitas internal yang baik serta unsur-unsur lain di luar Puskesmas sehingga dapat mengoptimalkan fungsinya sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat
Latar Belakang
• Hasil pertemuan konsultasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menunjukkan bahwa ‘regulasi’ menjadi masalah utama dalam implementasi JKN di lapangan, baik berupa peraturan yang kurang jelas maupun antar peraturan pusat dan daerah yang dinilai masih kurang harmonis.
• Di samping itu, pelaksanaan JKN juga bukan merupakan urusan sektor kesehatan semata.
• Banyak pihak juga turut berperan dalam menentukan keberhasilan program JKN.
• Oleh sebab itu, regulasi yang akan dikaji juga tidak hanya terbatas pada regulasi di bidang kesehatan saja, tetapi juga di bidang keuangan, sosial dan pembangunan.
Latar Belakang
HANS KELSEN
“suatu peraturan umum dikatakan adil jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus, yang menurut isinya peraturan ini harus diterapkan. Suatu peraturan umum dikatakan tidak adil jika diterapkan kepada suatu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama”
Latar Belakang
HUKUM (KAIDAH-KAIDAH)
REGULASI (REGELING –
BESCHIKKING)
Stuffen Bau Theory – HANS KELSEN (Teori Piramida Hukum)
• Suatu peraturan baru dapat diakui secara legal, bila tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu jenjang yang lebih tinggi.
• Seluruh sistem hukum mempunyai struktur piramida, mulai dari abstrak sampai konkrit.
Hierarki Peraturan PerUndang-Undangan
Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarkhi: 1) UUD 2) Undang-Undang/ Perpu 3) Peraturan Pemerintah
(PP) 4) Perpres 5) Perda
Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarkhi:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Peraturan Pemerintah (PP)
3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4) Peraturan Pemerintah
5) Peraturan Presiden
6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Add: Judicial Review MA-MK WHEN???
9
UU No. 10 Tahun 2004 UU No. 12 Tahun 2011
Asas Peraturan P’UU-an
1. Asas Lex superior derogat legi inferior
2. Asas Lex specialis derogat legi generalis
3. Asas lex posteriori derogat legi priori
Asas dalam Peraturan P’UU-an (Con’t)
• Lex Superiori derogat legi Inferiori – Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan
peraturan yang rendah (Peraturan yang lebih tinggi kedudukannya akan didahulukan).
• Lex Specialis derogat legi Generali – Peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan
peraturan yang bersifat umum
• Lex Posteriori derogat legi lex Priori – Peraturan baru mengesampingkan peraturan yang
lama
Latar Belakang
• Sudikno Mertokusumo, Tujuan Hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dengan menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat.
• Lawrence M. Friedman, Fungsi Hukum adalah untuk melakukan pengawasan atau pengendalian sosial (social control), penyelesaian sengketa (dispute settlement) dan rekayasa sosial (social engineering).
Tujuan dan Fungsi Hukum
• Untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan
• Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat, diharapkan kepentingn manusia akan terlindungi dalam mencapai tujuannya.
• Untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara
kepastian hukum.
Tujuan Hukum Fungsi Hukum
Kepastian Hukum Secara Normatif
• Jika suatu peraturan telah dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.
• Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir).
• Logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.
Latar Belakang
DAS SOLLEN • Kaedah hukum berisi
kenyataan Normatif
DAS SEIN • Kenyataan alamiah
(peristiwa konkrit)
ANALISIS REGULASI JKN
Regulasi Terkait Penyelenggaraan JKN di Indonesia
Undang Undang (UU)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Permenkes Permenkeu Permendagri SK Menkes SE Menteri Peraturan BPJS Petunjuk Teknis
Regulasi Terkait Penyelenggaraan JKN di Indonesia
Permasalahan terkait Regulasi JKN diantaranya:
KEPESERTAAN
DH:
PP 101/2012 (Ps 3, Ps 11 ay (2),(3) dan 4) jo Permenkeu 206/PMK.02/2013 (Ps 10)
Permasalahan:
Data PBI tidak update
Pengelolaan dana kapitasi
DH:
Perpres 32/2014
Pasal 4 Jo. SE Mendagri No. 900-2280 SJ/2014
Permasalahan:
FKTP tidak tahu jumlah persis peserta sehingga sulit merencanakan anggaran
Permasalahan terkait Regulasi JKN diantaranya:
Pengelolaan dana kapitasi
DH:
Perpres 32/2014 (Ps 12) Jo. Permenkes 19/2014
Ps 3 ayat (4) dan Ps 5 ayat (3) Jo. SK/Peraturan Kepala Daerah
Permasalahan:
Penyerapan dana operasional tidak maksimal karena regulasi tidak jelas, Puskesmas takut salah
Identifikasi kasus
Identifikasi regulasi
Tentukan antara Das sollen dan das sein
Interpretsi Hukum
Pembentukan Topologi
Interpretasi
Hukum
Vs Politik
Hukum
KOnstitusi
Pembentuk peraturan
legislatif teknis
Pengawasan
teknis
