YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript

Visi dan MisiIndonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk menanggulanginya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan. Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Tujuan dan OutputTujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Tujuan khususnya meliputi: 1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan 2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal 3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif 4. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat 5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir 6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan KerjaSama Antar Desa (BKAD) 7. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan

Keluaran yang diharapkan : 1. Terjadinya peningkatan keterlibatan Rumahtangga Miskin (RTM) dan kelompok perempuan mulai perencanaan sampai dengan pelestarian 2. Terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa dan antar desa 3. Terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif 4. Berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan bagi masyarakat 5. Terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan pelayanan sosial dasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap RTM 6. Terbentuk dan berkembangnya BKAD dalam pengelolaan pembangunan 7. Terjadinya peningkatan peran serta dan kerja sama para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan

Prinsip DasarSesuai dengan Pedoman Umum, PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan. Prinsip-prinsip itu meliputi:

Bertumpu pada pembangunan manusia. Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata

Profil PNPM Mandiri Jawa Tengah 2009

Profil PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Jawa Tengah PENDAHULUAN

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, salah satunya adalah dengan meluncurnya Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Untuk Provinsi Jawa Tengah, PPK mulai masuk tahun 1998. Sebagai kelanjutan, mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan). PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar

lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten, 6 kota, 564 kecamatan dan 8,564 desa. Dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2008, jumlah lokasi yang telah dan sedang menerima dana bantuan PPK adalah sebanyak 29 kabupaten, 322 kecamatan dan 5,073 desa. Total dana BLM dari tahun 1998 sampai dengan 2008 adalah sebesar Rp 1,537,032,568,000 dan sampai dengan akhir tahun 2007 telah dicairkan sebesar Rp 1,075,182,568,000 (69,95%). Pada tahun 2008 terdapat dana BLM 2007 sebesar Rp 600,000,000 yang akan dicairkan dengan mekanisme On Top dan terdapat BLM sebesar APBN Rp 369,000,000 dan APBD Rp 92,250,000. Alokasi dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2008 digunakan untuk mendanai 29 kabupaten, 224 kecamatan dan dikompetisikan di 3.536 desa yang berpartisipasi. Program ini memiliki cara pandang bahwa masyarakat sendirilah yang harus menjadi aktor utama dalam pengambilan keputusan (decision makers) bagi jenis-jenis kegiatan yang diusulkan masyarakat secara terbuka (Open Menu) untuk dipilih saat musyawarah. Kebebasan mengusulkan serta kebebasan untuk memutuskan inilah yang harus diperkuat agar pola pembangunan partisipatif terus dipertahankan dari waktu ke waktu, sehingga masyarakat merasa memiliki (sense of belonging) kegiatan pembangunan yang ada di desanya

KEGIATAN SARANA / PRASARANA

Proses pembangunan talud di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

KEGIATAN DANA BERGULIR Salah satu bentuk kegiatan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan adalah dana bergulir. Pengelolaan dana bergulir dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang berada di wilayah kecamatan. Ada dua jenis kegiatan, yaitu Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP). Bantuan modal UPK sejak tahun 1998 sampai dengan 2008 adalah sebesar Rp 331.613.888.400, dalam perkembanganya terjadi pertumbuhan asset sebesar Rp 471.517.598.450 (42.18%). Berdasarkan laporan Neraca UPK Provinsi Jawa Tengah per 30 Juni 2009, total dana kas yang ada sebesar Rp 1.266.419.030; total bank sebesar Rp 73.084.828.910; Jumlah pinjaman UEP yang ada di masyarakat sebesar Rp 186.203.257.355; SPP Rp. 216.517.160.828; biaya dibayar dimuka dengan nilai buku sebesar Rp. 899.909.077; sehingga dengan demikian Aktiva Lancar yang dimiliki adalah sebesar Rp. 477.671.130.440,- . Sedangkan Nilai buku inventaris sebesar Rp. 6.198.907.905; Alokasi Desa untuk kegiatan sarana prasarana, pendidikan, kesehatan, jenis kegiatan lain dan biaya operasional desa yang masih dalam Proses (masih dalam pengerjaan atau belum diserahterimakan) sebesar Rp. 108.279.298.459; dan Alokasi Desa Serah Terima (untuk seluruh kegiatan selain kegiatan ekonomi yang telah diserahterimakan) sebesar Rp. 1.095.778.747.944; dengan demikian Aktiva Tetap yang dimiliki sebesar Rp. 1.210.256.954.308,-. dan Aktiva Lainlain (Rupa-rupa aktiva) sebesar Rp. 899.909.077,-. Dengan

demikian Jumlah Total Aktiva yang dimiliki sebesar Rp 1.688.827.993.825,-. Dalam neraca juga tercatat Kewajiban Jangka Pendek (hutang) sebesar Rp. 7.592.993.862,- dari bulan sebelumnya sebesar Rp. 8.425.440.570,-.. Hutang ini merupakan alokasi dari pembagian laba/surplus berjalan tahun 2008 yang belum disalurkan, yaitu untuk pengembangan kelembagaan UPK dan kelompok, dana sosial bagi warga masyarakat yang miskin (RTM) dan lain-lain; Ekuitas (Dana BLM) sebesar Rp. 1.541.595.036.675,- yang berasal dari alokasi dana BLM PPK 1, PPK 2, Matching Grant, PPK 3, PNPM-PPK 2007, PNPM Mandiri Perdesaan 2008 dan Dana Hibah dari pihak ketiga.; Laba Ditahan sebesar Rp. 109.115.302.061; dan Laba Berjalan sebesar Rp. 30.524.661.227,-. Sehingga Total Pasiva yang dimiliki sebesar Rp. 1.688.827.993.825,-.

10 Tahun Pemberdayaan MasyarakatAlokasi dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2008 digunakan untuk mendanai 29 kabupaten, 224 kecamatan dan dikompetisikan di 3,544 desa yang berpartisipasi. Total jumlah desa tertinggal di Jawa Tengah adalah sebanyak 1.477 desa. Lokasi PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan mulai tahun 1998 sampai dengan tahun 2008 di provinsi Jawa Tengah adalah mencakup 29 kabupaten, 322 Kecamatan dan 5.094 Desa partisipasi.

No 1 2 3

Status Tahun Kab Kec Lokasi Lama 1998 2007 29 278 Lokasi Baru 2008 44 Seluruh Lokasi 2008 29 2008 224 3 Sudah dapat 1998 - 2008 29 322 4 Belum Dapat *) 1998 - 2008 6 242 Total 35 564 Kegiatan Unit Alokasi BLM Sarpras 19,283 744,873,427,187 UEP 75,509 118,401,728,946 Pendidikan 11,855 78,401,728,946 Kesehatan 7,066 13,050,382,421 SPP 209,598 110,582,381,605 Lain-lain 0 10,781,825,827 873,232,568,00 Total 323,311 0Keg. Fisik Sarana/Prasarana - Jalan Unit 13,2 Panja ng 8,762, Dana BLM 456,774,362,0

Desa 4,383 711 3,544 5,094 3,479 8,573 % 69.24% 11.01% 7.26% 1.21% 10.28% 1.00% 100%Dana Swadaya 84,035,285,1

- Jembatan - Air Bersih - Irigasi/Drainase,Sal. Air - MCK - Pasar Bangunan PAsar - Tambatan Perahu/Dermaga - Rehab Bendungan - Cekdam - Listrik Desa/Genset - Gedung/Balai Desa/Balai Pertemuan - Talut - Gorong-gorong/Box Culvert/Beton - Bronjong - Pembersihan Danau - Pompa Air Sumur - Lain-Lain Sarana/Prasarana Total

59 1,76 0 2,44 4 3,03 3 1,21 2 548 1 68 1 403 2,61 7 465 22 5 232 161 26,2 31

043 39,854 832,80 3 535,63 9

93 85,876,634,33 8 38,583,255,66 4 69,927,147,59 9 15,812,864,08 1 7,178,019,469 133,851,400 1,998,585,429 35,000,000 15,677,020,92 4 45,957,308,32 2 1,572,926,083 763,594,179 340,014,000 1,381,303,492 2,861,540,115 744,873,427, 187 66,577,002,76 5 3,093,188,787 69,670,191,5 52 814,543,618, 739

54 6,811,148,03 5 5,011,740,83 9 8,454,579,24 7 1,281,100,28 5 1,451,036,35 8 2,750,000 297,055,775 15,000,000 3,215,904,55 0 7,234,469,50 3 185,516,500 159,892,750 81,497,000 204,357,800 511,392,035 118,952,72 5,831 9,341,493,80 1 436,710,990 9,778,204,7 91 128,730,93 0,622

Keg. Fisik Pendidikan/Kesehatan 1,63 - Bangun/Rehab Sekolah 8 - Bangun/Rehab Gdg. Kesehatan 79 1,71 Total 7 Grand Total 27,9 48

KEGIATAN Musyawarah Antar Desa I Musyawarah Desa I Penggalian Gagasan Musyawarah Khusus Perempuan Musyawarah Desa II Musyawarah Antar Desa II Musyawarah Antar Desa III Musyawarah Desa III Musyawarah Desa Pert.Jawaban Musyawarah Desa Serah Terima

JML ORANG YANG MENGIKUTI KEGIATAN JUML LAKI 2 PEREMP RTM 93,493 53,994 39,499 25,420 682,45 484,213 198,245 330,356 8 3,176,3 1,749,5 1,426,7 1,740,12 87 91 96 3 544,07 21,943 522,134 297,322 7 765,89 478,858 287,037 398,733 5 116,77 65,403 51,370 36,976 3 95,416 519,83 1 633,52 1 376,57 3 53,437 350,416 456,870 293,710 41,979 169,415 176,651 82,863 30,345 173,946 351,689 233,187

KEGIATAN Pemeliharan Hasil Kegiatan TOTAL

JML ORANG YANG MENGIKUTI KEGIATAN JUML LAKI 2 PEREMP RTM 193,03 128,337 64,700 108,790 7 7,197, 4,136,7 3,060,6 3,726,8 461 72 89 87

AUDIT INTERNAL ANTAR KECAMATAN Audit Internal Antar Kecamatan Sebagai salah satu upaya untuk peningkatan Kapasitas Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk Kecamatan telah melaksanakan Audit Internal antar Kecamatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Hari tertentu dan terbaik misalkan hari Selasa. Untuk Kecamatan telah dijadwal Oleh Kabuten, bahwa Kecamatan diaudit oleh Kecamatan lain, sedangkan Kecamatan lain Sendiri mengaudit Kecamatan lain lagi.Untuk Kecamatan tertentu menggunakan Desa sampel Desa. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan Kapasitas Pengurus di Kecamatan dan di Desa (TPK), selain itu ajang ini diamaksudkan sebagai Kegiatan Study Banding yang diharapkan Kedua Kecamatan (yang diaudit dan yang mengaudit) dapat saling Sharing pengalaman, mengenai PNPM di kecamatanya masing-masing demikian menurut Penanggungjawab Operasional Kecamatan INVESTASI CSR DI PNPM MANDIRI Pengusahadiminta membantu pemerintah untuk mengentaskan kemisinan melalui investasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri. Program tersebut dipilih karena sudah teruji baik dan hasilnya bagus. investasi dana Corporate Social Responsibilit keberhasilan program ini di beberapa daerah misalnya program pengadaan air bersih y (CSR) PELATIHAN KELOMPOK SPP Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri. Program tersebut dipilih karena sudah teruji baik dDalam Upaya memberikan Pemahaman kepada kelompok SPP mengenai Mengelola & mengadministrasikan kegiatan kelompok serta mampu menjalankan Organisasi Kelompok SPP an, has Peserta Pelatihan harus Mampu Menjadi Pionir Pembangunan dalam Bidang Ekonomi di Tempatnya Masing-masing. Beliau juga menambahkan peserta pelatihan ini tak hanya membagi ilmunya dengan sesama teman satu kelompok usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP), akan tetapi juga membina dan membimbing kepada kelompok lainnya yang baru tumbuh di desa, sehingga mereka tidak menemui kesulitan dalam mengelola pembukuan. Kelompok ini mempunyai tujuan Spesipik antara lain : g us. 1. Peserta 1. Mengenal dan memahami kebijakan PNPM MP 2. Peserta Memahami Organisasi memelihara serta tupoksi masing-masing pengurus 3. Pengurus kelompok SPP mampu Memahami, Mengelola & mengadministrasikan kegiatan kelompok 4. Pengurus kelompok SPP memahami mekanisme perguliran 5. Pengurus kelompok SPP memahami dan mampu menerapkan upayaupaya penanganan tunggakan. -

-

Menjadi Bangsa Mandiri dengan PNPM Mandiri diawali dengan adanya Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dimulai sejak Indonesia mengalami krisis multidimensi dan perubahan politik pada 1998. Fase pertama PPK (PPK I) dimulai pada 1998/1999-2002, PPK II dilaksanakan pada 2003-2006, PPK III awal 2006-2007. Melihat keberhasilan PPK Pemerintah Pusat bertekad untuk melanjutkan upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dalam skala yang lebih luas; salah satunya dengan menggunakan skema PPK. Upaya itu diawali dengan peluncuran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) per 1 September 2006. Program tersebut kemudian dikukuhkan oleh Presiden RI sebagai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Dalam PNPM Mandiri ini para pengusaha yang menerima pinjaman adalah rakyat miskin yang berusaha di berbagai bidang mikro. Pinjaman mereka akan dikembalikan pada calon penerima kredit berikutnya, sehingga modal akan berputar dan produktif. Dengan demikian, banyak rakyat miskin yang akhirnya tertolong oleh kredit usaha mikro ini. Jadi masyarakat tidak sekedar diberikan bantuan, namun diajari mengelola bantuan, membuat usaha dan membantu masyarakat lainnya. Ibaratnya mereka tidak hanya diberi ikan, namun juga diberi pancing dan diajarkan cara memancing. Jika sukses, mereka akan mengajarkan cara memancing pada yang lainnya. Jadi program ini tidak hanya bersifat charity saja. Melaui PNPM Mandiri, dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Dalam program ini masyarakat miskin bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007, misalnya, dimulai dengan PPK sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Ini dilakukan peserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi. Juga, ada Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan. Untuk daerah tertinggal ada Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK). Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. Selain itu, PNPM Mandiri juga diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan oleh berbagai departemen dan pemerintah daerah. Dari data yang ada, PNPM Mandiri mampu menjangkau 26.724 desa dari 1.837 kecamatan di 32 provinsi. Angka ini meningkat drastis pada 2008 hingga mencapai 34.031 desa dari 2.230 kecamatan di 32 provinsi di Tanah Air. Sementara itu, untuk tahun 2009, jumlah desa yang mendapat kucuran PNPM Mandiri adalah sebanyak 50.201 yang tersebar di 3.908 kecamatan. Dulu memang PNPM Mandiri rencananya akan dilakukan jangka panjang, sekurang-kurangnya hingga 2015 nanti. Sebab proses pemberdayaan pada

-

umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun. Hal ini juga sejalan dengan target waktu pencapaian MDGs. Walaupun PNPM-Mandiri adalah inisiatif dari pemerintah Indonesia namun pemerintah sangat menyadari pentingnya peranan dan bantuan dari dunia internasional untuk membantu pencapaian target pengentasan kemiskinan di Indonesia. Selama saya menjadi Menko Kesra Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dan multilateral yang cukup erat dengan agensi donor dan organisasi internasional lainnya. Fasilitas Dukungan Multidonor akan digunakan terutama untuk meningkatkan kapasitas Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan berskala besar. Pada Desember 2007 misalnya ada kerjasama dengan Bank Dunia. Presiden Bank Dunia Robert B. Zoellick saat itu dalam pidatonya, antara lain, mengatakan bahwa sesuatu yang spesial dari program ini adalah usaha keras pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk bangkit dari kemiskinan. Bank dunia dan negara-negara donor senang sekali bisa membantu karena percaya dengan program ini. Misalnya masyarakat Kecamatan Ampel Boyolali, Jawa tengah, mengembangkan peternakan kambing dengan sistem gaduh dan berhasildari 61 ekor kambing berkembang menjadi 171 ekor. Di Blitar, Jawa Timur, lain lagi, masyarakat mengelola program ini dengan bergerak di bidang usaha dagang pakaian jadi, usaha ternak ayam, pengrajin dan pengusaha toko kelontong. Selain itu banyak kisah lain yang menunjukkan bahwa penerima PNPM Mandiri memperlihatkan antusiasme mereka dalam menjalankan usahanya dengan mematuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini karena masyarakat diberi kepercayaan untuk mengelola, mengawasi, dan melaksanakan program mereka sendiri. Maka masyarakat akan merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan program tersebut. Saya melihat program PNPM Mandiri ini telah terbukti mendorong perekonomian rakyat secara signifikan, sejak program itu digulirkan pada 2007. Program ini secara bertahap telah mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Buktinya, setelah program ini berjalan tampak bahwa Indonesia telah membuat kemajuan yang berarti guna mencapai target MDGs. Target penurunan jumlah penduduk berpenghasilan kurang dari 1 dolar AS per hari berpeluang tercapai dalam waktu dekat. Jika pada tahun 1999 jumlah penduduk miskin sekitar 12 persen, 2007 sudah tinggal 6,7 persen. Indonesia juga telah mencapai sejumlah target dalam pendidikan setara bagi anak-anak perempuan dan laki-laki. Pada 2006, jumlah anak perempuan yang bersekolah lebih banyak dari anak laki-laki di sekolah dasar. Namun, pencapaian itu tidak merata di seluruh penjuru Indonesia. Di sejumlah tempat terutama di Kawasan Timur Indonesia, pencapaian masih jauh dari target. Karena itu PNPM Mandiri harus terus dilanjutkan. Program ini penting karena membentuk masyarakat kita menjadi bangsa yang mandiri. Pemerintah perlu terus mendukung program

ini. Jika program ini terus konsisten dilanjutkan dan berjalan dengan baik, saya optimistis target MDGs di 2015 dapat kita capai. HALAL BIHALAL FORUM UPK Se-KABUPATEN Dalahhal Upaya meningkatkan Persaudaraan dan Persatuan antar UPK se Kabupaten pembahasan Standarisasi Pelaporan UPK dan Pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perguliran dan Badan Pengawas UPK (BP-UPK) Verifikasi -

TimVerivikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Kecamatan, Selama Empat melakukan verifikasi kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ke sebelas Desa dikecamatan Rajadesa. dilakukan ya verifikasi adalah untuk mendapatkan penilaian yang adil dan obyektif. Dalam kegiatan itu juga dilakukan pemeriksaan usulan desa tentang persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan secara administrasi, teknis dan target manfaat, maupun kelayakan. PadaVerifikasi kali ini dilakukan oleh Tim Verifikasi (TV) yang dibentuk di tingkat kecamatan dengan beranggotakan 5 orang yang memiliki keahlian sesuai usulan kegiatan, Verifikasi juga dihadiri oleh Perangkat Desa, BPD, LPM, Tokoh Masyarkat, Masyarakat Calon Penerima Manfaat serta Didampingi Oleh Fasilitator Kecamatan dan UPK. Mongolia wishes to study Indonesia`s PNPM program The Mongolian delegation came to the office of the Welfare Coordinating Minister to expressed their wish to learn more about the PNPM program in Indonesia for application in their country. Laporan UPK Bulan Sejak Di Bentuk di tahun 2008 Kecamatan Rajadesa sudah mendapatkan alokasi dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan sebanyak 5 Milyard 1. Tahun 2008 Jumlah bantuan Rp 1 Milyard Rupiah untuk SPP nya di alokasikan sebanyak Rp. 214.450.000,2. Tahun 2009 Jumlah bantuan Rp 2 Milyard Rupiah untuk SPP nya di alokasikan sebanyak Rp. 475.000.000,3. Tahun 2010 Jumlah bantuan Rp 2 Milyar Rupiah untuk SPP nya di alokasikan sebanyak Rp. 475.000.000,Total Modal Awal Untuk SPP selama 3 Tahun sudah mencapai 1.164.450.000,-, UPK Rajadesa juga Selama tiga tahun sudah menggulirkan sehingga ada penambahan modal menjadi 1.422.066.333, itu artinya ada kenaikan sebanyak 25.7616.333 (22 %). Sampai dengan akhir November 2010, UPK Kec. Rajadesa mempunyai 220 kelompok SPP aktif dengan jumlah anggota 2.547 orang. sedangkan Saldo pinjaman yang ada

dimasyarakat sampai dengan saat ini sebesar Rp 1.210.901.100 dan saldo Bank SPP Rp 211.165.233 saldo Bank Operasional Rp 11.782.917 Surplus yang dimiliki per 30 November 2010 sebesar Rp 171444620.33. PENGERTIAN LOGO PNPM MANDIRI LogoPNPM Mandiri menggambarkan simbol bunga yang sedang mekar yang merepresentasikan tingkat kemajuan masyarakat. Bunga ini terdiri dari tiga buah kelopak yang diartikan sebagai tiga tahapan proses pemberdayaan yaitu tahap pembelajaran, kemandirian dan keberlanjutan. Penggunaan warna pada logo PNPM Mandiri mengandung arti sebagai berikut : 1. Biru laut (Cyan:68, Magenta:15) melambangkan pelayanan publik 2. Hijau daun (Cyan:45, Yellow:75) melambangkan kesejahteraan, dan Orange keemasan (Cyan:5, Magenta:56, Yellow:83) melambangkan kemuliaan Secara keseluruhan warna-warna pada logo mengandung arti bahwa dengan pelayanan publik yang baik akan tercipta kesejahteraan yang pada akhirnya menuju kepada kemuliaan (melalui peningkatan harkat, martabat, dan derajat manusia). Tulisan PNPM Mandiri juga mengandung arti bahwa program ini dirancang secara nasional sebagai upaya pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian. Logo PNPM Mandiri dapat digunakan oleh berbagai pihak yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan sejalan dengan PNPM Mandiri. PNPM-Mp Gelar Pelatihan Tim Penyusun RPJM Desa Untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan secara konseptual mengenai perencanaan pembangunan, PNPM Mandiri Kecamata mengadakan pelatihan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) RPJMDes Pembangunan di tingkat Desa Akan lebih Terarah, dan benar-benar yang dibutuhkan langsung oleh Masyrakat. serta dengan pola integrasi akan menyelaraskan dengan program-program lain ditingkat desa, sehingga tidak ada tumpang tindih antar Program yang ada. Peserta yang mengikutinya sebanyak 121 Peserta, yang terdiri dari Kades, Sekdes, LPM, BPD, Perangkat Desa, Tokoh Masrakat serta Kader Pemberdayaan dari tiap-tiap desa. RPJM Des merupakan tanggungjawab bersama, namun pada kesempatan ini PNPM-MP hanya menjadi fasilitator saja, Ketua UPK dalam Sambutan sebagai ketua Panitia. Pemerintah Tekan Pengiriman TKI Dengan PNPM (PNPM) sebagai solusi jangka pendek menekan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana pihaknya mengusulkan dana PNPM untuk mengatasi masalah TKI berasal dari penghematan lima

3.

kementerian/ lembaga yang juga menjalankan program tersebut. Limakementerian memiliki PNPM, dan nantinya ada penghematan dari program tersebut untuk digunakan PNPM yang khusus ditujukan untuk pengembangan masyarakat di wilayah yang menjadi kantong-kantong TKI, ujarnya hari ini. Menurut Armida, total penghematan yang bisa dilakukan oleh lima kementerian/ lembaga mencapai Rp1,4 triliun. Sementara itu, total dana PNPM yang dijalankan lima instansi pemerintah mencapai Rp6,9 triliun. Limakementerian/ lembaga yang dimaksud antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Perikanan. Kami sejauh ini telah mengajukan saran kepada pemerintah untuk menjalankan program tersebut. Hasil akhir mengenai pelaksanaannya, itu tergantung dari putusan pemerintah, tutur Armida. Sejauh ini total dana PNPM mencapai Rp15 triliun. Khusus untuk 2011, pemerintah mengalokasikan dana untuk PNPM sebesar Rp10,31 triliun yang berasal dari APBN sebesar Rp8,47 triliun dan APBD seluruh provinsi sebesar Rp1,84 triliun. Danatersebut dialokasikan untuk PNPM Pedesaan sebesar Rp8,23 triliun, PNPM Perkotaan sebanyak Rp1,21 triliun, PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus Rp24 miliar, serta PNPM Infrastruktur Pedesaan Rp355,5 triliun. Sejauhini PNPM diklaim pemerintah sebagai program pemberdayaan terbesar di dunia, sehingga banyak negara yang belajar ke Indonesia terkait dengan program tersebut. Jadi, ini merupakan dana bantuan langsung masyarakat untuk ekonomi dan produksi sehingga bisa menciptakan lapangan kerja, Tahapan PNPM Agribisnis Perdesaan

Alur tahapan PNPM Agribisnis Perdesaan sejalan dan seiring dengan alur tahapan PNPM Mandiri Perdesaan, yang memiliki tahapan-tahapan: perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan. Perbedaan antara PNPM Agribisnis Perdesaan dengan PNPM Mandiri Perdesaan terletak pada (i) jenis kegiatan, terfokus pada agribisnis lingkup pertanian, (ii) usulan kegiatan yang didanai BLM adalah usulan yang terkait dengan agribisnis perdesaan, dan (iii) adanya Pertemuan Khusus Kabupaten (setelah dilaksanakan MAD Prioritas usulan) dimaksudkan untuk membahas aspek-aspek yang spesifik tentang kegiatan agribisnis yang diusulkan oleh masyarakat, dan sekaligus sinkronisasi dan koordinasi kegiatan PNPM AP dengan 2 (dua) sub program lainnya dalam SADI. Perencanaan Kegiatan Perencanaan kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan tidak terlepas dari perencanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, meliputi : Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi MAD sosialisasi merupakan pertemuan antar desa PNPM Mandiri Perdesaan dengan tambahan agenda sosialisasi PNPM Agribisnis Perdesaan yang mencakup tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan PNPM Agribisnis Perdesaan serta untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan antar desa dalam melaksanakan PNPM Agribisnis Perdesaan. Hasil yang diharapkan dalam MAD Sosialisasi adalah : 1. Dipahaminya informasi pokok PNPM Agribisnis Perdesaan meliputi tujuan, prinsip-prinsip, kebijakan, pendanaan, organisasi, proses dan prosedur yang dilakukan, 2. Dipahaminya informasi-informasi pertanian yang sesuai dengan wilayah yang mencakup : komoditas, potensi, masalah, dsb, 3. Dipahaminya perluasan agenda dalam tahapan PNPM Mandiri Perdesaan untuk kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan. Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi Musdes sosialisasi merupakan pertemuan masyarakat desa dalam tahapan PNPM Mandiri Perdesaan dengan tambahan agenda sosialisasi PNPM Agribisnis Perdesaan sebagai ajang sosialisasi atau penyebar luasan informasi PNPM Agribisnis Perdesaan di desa. Hasil yang diharapkan dalam Musdes Sosialisasi adalah sebagai berikut: 1. Tersosialisasinya informasi pokok PNPM Agribisnis Perdesaan meliputi : tujuan, prinsip-prinsip, kebijakan, pendanaan, organisasi, proses dan prosedur yang dilakukan kepada masyarakat desa, 2. Tersosialisasinya keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah antar desa sosialisasi, 3. Adanya pernyataan kesanggupan atau kesediaan desa untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan PNPM Agribisnis Perdesaan, 4. Dipilih dan ditetapkannya Kader Agribisnis Desa yang akan memfasilitasi masyarakat dalam menyelenggarakan proses PNPM Agribisnis Perdesaan, 5. Dipilih dan ditetapkannya TPK yang akan melakukan penulisan usulan dan mengelola kegiatan yang didanai. 6. Disepakati dan ditetapkannya jadwal pelatihan Kader Agribisnis Desa dan TPK. 7. Disepakati dan ditetapkannya jadwal Musyawarah Desa Perencanaan. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) KPMD untuk PNPM Agribisnis Perdesaan disebut Kader Agribisnis Desa. Sebelum melakukan tugasnya Kader Agribisnis Desa akan mendapat pelatihan, terkait dengan

tugasnya memandu serangkaian tahapan kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan yang diawali dengan proses penggalian gagasan di tingkat dusun dan kelompok masyarakat. Hasil yang diharapkan dalam pelatihan KPMD adalah: 1. Pemahaman instrumen-instrumen Program PNPM Agribisnis Perdesaan, 2. Bertambahnya keterampilan melakukan teknik-teknik fasilitasi pertemuan masyarakat dalam tahapan kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan, termasuk perencanaan desa secara partisipatif, 3. Bertambahnya keterampilan memberikan pendampingan dan pembimbingan kepada masyarakat agar mampu mengelola PNPM Agribisnis Perdesaan secara mandiri, 4. Bertambahnya kemampuan administrasi dan pelaporan yang diperlukan, 5. Bertambahnya kemampuan kader agribisnis desa dalam menyusun rencana kerja, 6. Dipahaminya instrumen pemetaan RTM pelaku pertanian basis dusun secara partisipatif, 7. Dipahaminya pola penyampaian informasi, 8. Dipahaminya pola pemantauan dan evaluasi. 9. Dipahaminya pola penanganan pengaduan dan masalah, 10. Dipahaminya pola pemantauan dan evaluasi. Identifikasi dan Pemetaan Pertanian Tahap ini merupakan proses persiapan untuk penggalian gagasan secara partisipatif. Proses identifikasi dilakukan oleh Kader Agribisnis Desa (KAD) bersama masyarakat dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditentukan dan dilatihkan. FKAP bertanggung jawab terhadap kualitas identifikasi dan terlibat langsung paling tidak pada wilayah yang membutuhkan penguatan kegiatan identifikasi. Kegiatan identifikasi mencakup : a. Identifikasi pelaku pertanian: Identifikasi pelaku pertanian secara partisipatif adalah identifikasi jenis, jumlah dan lokasi pelaku pertanian terutama RTM basis dusun pada setiap desa dalam wilayah PNPM Agribisnis Perdesaan. Tujuan dari identifikasi dan pemetaan ini untuk mendapatkan kelompok sasaran program. Hasil identifikasi pelaku ini dapat diketahui jenis pelaku pertanian (buruh tani, penggarap, pemilik, dsb), jenis kegiatan (olah lahan, tanam/tebar, pemeliharaan, pemupukan, panen, pasca panen, agroindustri, dsb). b. Identifikasi kelembagaan pertanian: Identifikasi kelembagaan pertanian secara Partisipatif adalah identifikasi jumlah dan lokasi kelembagaan pertanian basis dusun pada setiap desa dalam wilayah PNPM Agribisnis Perdesaan. Tujuan dari identifikasi ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang kelembagaan yang sesuai dengan PNPM Agribisnis Perdesaan dan dibutuhkan untuk pengembangan kegiatan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat. Identifikasi kelembagaan mencakup pada jenis lembaga, fungsi lembaga, manfaat lembaga, tujuan lembaga, cara memilih pengurus lembaga, cara pengambilan keputusan lembaga, dsb. c. Identifikasi komoditas pertanian: Identifikasi komoditas pertanian secara partisipatif adalah identifikasi jenis komoditas yang dihasilkan oleh masyarakat terutama RTM basis dusun pada setiap desa dalam wilayah PNPM Agribisnis Perdesaan. Tujuan dari identifikasi komoditas pertanian untuk mendapatkan informasi komoditas unggulan dan siklus komoditas (mulai dari tanam-budidaya-panen-pascapanen-pemasaran) yang telah dihasilkan oleh masyarakat baik kuantitasnya maupun kualitasnya, serta kendala-kendala yang menjadi penghambat sistem usaha taninya.

d. Identifikasi teknologi: Identifikasi teknologi pertanian secara partisipatif adalah identifikasi penggunaan teknologi (pra tanam, budidaya, panen, pasca panen-agroindustri) yang telah dikerjakan oleh masyarakat terutama RTM basis dusun pada setiap desa dalam wilayah PNPM Agribisnis Perdesaan. Tujuan dari identifikasi komoditas pertanian untuk mendapatkan informasi penerapan teknologi yang ada di masyarakat dan kebutuhan pengembangannya. e. Identifikasi Program Pertanian Identifikasi program pertanian secara partisipatif dilakukan secara partisipatif dengan tujuan untuk mengetahui program-program yang pernah ada dan akan ada di dusun yang dapat menunjang kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan. f. Laporan hasil Identifikasi dibuat dalam bentuk Peta Pertanian Dusun yang memberikan informasi secara umum menyangkut pelaku, kelembagaan, komoditas, teknologi yang ada di masyarakat. Peta Pertanian Dusun ini sebagai input dalam Musyawarah Dusun dan Penggalian gagasan. Musyawarah Dusun dan Penggalian Gagasan Musyawarah dusun merupakan tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dengan perluasan agenda dengan materi PNPM Agribisnis Perdesaan. Proses penggalian gagasan adalah mengadakan pertemuan di tingkat dusun untuk menyusun gagasangagasan tentang kegiatan pertanian berdasarkan pada Peta Pertanian Dusun dan hasil identifikasi yang telah dilakukan pada proses sebelumnya dan membuat daftar kebutuhan yang dibutuhkan. Metode atau teknik yang digunakan dalam penggalian gagasan sebagai berikut : a. Penjelasan tentang PNPM Agribisnis Perdesaan Pertemuan penggalian gagasan merupakan pertemuan PNPM Mandiri Perdesaan dengan perluasan agenda pertemuan untuk memberikan penjelasan kepada peserta tentang PNPM Agribisnis Perdesaan yang mencakup hal-hal pokok tentang PNPM Agribisnis Perdesaan meliputi : tujuan, prinsip, ketentuan dasar dan alur kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan yang akan dilakukan. b. Pemaparan Hasil Identifikasi dan Pemetaan Pertanian Dalam pertemuan musyawarah dusun dan penggalian gagasan, Kader Agribisnis Desa menyampaikan hasil identifikasi dan Pemetaan Pertanian kepada masyarakat yang hadir dalam pertemun dusun. Paparan ini bertujuan agar masyarakat mengetahui hasil identifikasi dan melakukan koreksi atau penyempurnaan hasil identifikasi. c. Kompilasi Peta Pertanian kedalam Peta Sosial Desa Peta pertanian yang dibuat pada saat identifikasi dan telah disempurnakan dalam pemaparan dimasukkan dalam Peta Sosial Desa sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peta Sosial Desa. Proses kompilasi ini dilakukan pada saat pembuatan Peta Sosial Desa PNPM Mandiri Perdesaan. d. Identifikasi Potensi dan Masalah Pertanian Identifikasi Potensi dan Masalah Pertanian merupakan bagian dari identifikasi potensi dan masalah PNPM Mandiri Perdesaan. Pada proses ini tidak ada pertemuan khusus pertanian. e. Musyawarah Penggalian Gagasan : Musyawarah penggalian gagasan adalan pertemuan kelompok masyarakat di dusun untuk menemukan gagasan-gagasan kegiatan yang menjadi prioritas kebutuhan pelaku pertanian terutama RTM. Gagasan-gagasan yang disampaikan oleh masyarakat tidak sekedar gagasan kegiatan yang diajukan dalam rangka mendapatkan dana PNPM Agribisnis Perdesaan, tetapi lebih jauh lagi berupa gagasan-gagasan dalam kaitan langsung penanggulangan kemiskinan RTM pelaku yang berhubungan dengan

kegiatan pertanian, apa saja program jangka pendeknya, serta apa saja yang menjadi program jangka panjangnya. Untuk efektifitas, maka kegiatan penggalian gagasan dilakukan dengan memanfaatkan pertemuan rutin kelompok yang sudah ada (formal maupun informal). Hasil yang diharapkan dari pertemuan penggalian gagasan adalah: 1. Dipahaminya hal-hal pokok tentang PNPM Agribisnis Perdesaan meliputi; tujuan, prinsip, ketentuan dasar dan alur kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan yang akan dilakukan, 2. Analisis permasalahan pertanian, 3. Analisis potensi dan sumber daya lokal yang dimiliki, 4. Tersusunnya gagasan-gagasan kegiatan sebanyak-banyaknya, 5. Tersusunnya visi ke depan dari masyarakat untuk mengatasi permasalahan pertanian, berdasarkan potensi dan sumberdaya lokal yang dimiliki. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam penggalian gagasan diantaranya menggunakan beberapa instrumen dan metodologi sebagai berikut : 1. Peta Sosial Desa untuk melakukan analisa potensi dan permasalahan pertanian, lokasi kelompok sasaran, RTM Pertanian, dsb. 2. Kalender Musim/Kalender Pertanian untuk menentukan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan 3. Analisa fungsi dan manfaat kelembagaan pendukung kegiatan pertanian, misalnya dengan menggunakan Diagram Venn. 4. Teknik partisipatory (transek) adalah untuk memperoleh informasi tentang kondisi nyata pertanian di lapangan, sekaligus dapat diperoleh gagasan yang diusulkan oleh masyarakat tani. Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MDKP) MDKP dihadiri oleh kaum perempuan dan dilakukan dalam rangka membahas gagasan-gagasan dari kelompok-kelompok perempuan dan menetapkan usulan kegiatan yang merupakan aspirasi khusus dari kelompok perempuan. Musyawarah ini merupakan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan dan jika dalam musyawarah menghasilkan usulan-usulan yang berkaitan dengan pertanian maka usulan tersebut merupakan bagian dari usulan PNPM Agribisnis Perdesaan. Usulan hasil musyawarah tersebut selanjutnya dilaporkan ke Musyawarah Desa Perencanaan yang menjadi perluasan agenda dari Musdes Perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan sebagai bagian dari usulan desa khusus PNPM Agribisnis Perdesaan. Hasil yang diharapkan melalui pertemuan ini adalah : 1. Ditetapkannya usulan kelompok perempuan, 2. Terpilihnya calon-calon wakil perempuan yang akan hadir di Musyawarah Antar Desa (MAD) Penetapan Usulan. MDKP dilakukan untuk mendapatkan usulan dari kelompok perempuan dengan pertimbangan bahwa gagasan perempuan lebih nyata menggambarkan kegiatan yang berkaitan langsung kehidupan keluarga pelaku pertanian, karena merekalah yang seringkali merasakan sehari-hari dalam kehidupan rumah tangganya. Untuk itu metode atau teknik yang digunakan lebih pada untuk meningkatkan kualitas usulan kegiatan yang dapat mengatasi permasalahan yang seringkali dirasakan sehari-hari. Musyawarah Desa Perencanaan (Musdes Perencanaan) Dalam Musdes Perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan ada perluasan atau

penambahan agenda yang berhubungan dengan PNPM Agribisnis Perdesaan. Perluasan agenda Musdes perencanaan bertujuan untuk membahas seluruh gagasan kegiatan yang merupakan hasil dari proses penggalian gagasan ditingkat kelompok dan tingkat dusun. Hasil yang diharapkan dari Musdes Perencanaan adalah : 1. Verifikasi peta sosial desa dan peta pertanian ditingkat desa dengan tujuan untuk penyempurnaan dan updating serta kompilasi menjadi peta sosial desa. 2. Penyusunan prioritas usulan kegiatan untuk PNPM Agribisnis Perdesaan dari hasil penggalian gagasan. 3. Pengajuan usulan desa untuk PNPM Agribisnis Perdesaan dengan memperhatikan hasil penyusunan prioritas usulan kegiatan dan hasil MDKP untuk pertanian. 4. Usulan kegiatan hasil keputusan musyawarah desa perencanaan, terdiri dari: (i) Satu usulan dari MKP; dan (ii) Dua usulan dari Musyawarah desa perencanaan khusus PNPM Agribisnis Perdesaan 5. Terpilihnya wakil-wakil pelaku PNPM Agribisnis Perdesaan yang akan hadir dalam musyawarah antar desa prioritas usulan. Penulisan Usulan Desa Penulisan usulan merupakan kegiatan untuk menguraikan secara tertulis gagasangagasan kegiatan masyarakat yang sudah disetujui sebagai usulan desa yang akan diajukan pada MAD Prioritas Usulan. Proses ini dilakukan oleh TPK yang telah dipilih dalam forum musyawarah desa perencanaan. Sebelum melakukan penulisan, TPK akan mendapatkan pelatihan atau penjelasan terlebih dahulu dari FK-AP dan atau FT. Hasil yang diharapkan dari proses penulisan usulan adalah dokumen proposal usulan kegiatan desa yang telah disetujui dalam Musyawarah Desa Perencanaan dan Musyawarah Desa Khusus Perempuan, termasuk data dan isian formulir pendukungnya. Pengajuan proposal oleh desa harus disertai dengan desain sederhana, yaitu berupa gambaran dari usulan kegiatan secara umum dengan perkiraan besaran pembiayaannya. Desa juga dapat mengajukan proposal dengan dilengkapi detail desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Verifikasi Usulan Verifikasi usulan merupakan tahap kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai kelayakan usulan kegiatan dari masing-masing desa yang akan didanai PNPM Agribisnis Perdesaan. Verifikasi usulan kegiatan dilakukan oleh Tim Verifikasi PNPM Mandiri Perdesaan, khususnya pelaku atau personil yang ditambahkan dan memiliki kualifikasi pada bidang agribisnis. Sebelum menjalankan tugasnya TV khusus agribisnis akan mendapatkan pelatihan atau penjelasan terlebih dulu dari FK-AP, FT dan atau Spesialis AP Provinsi. Tim Verifikasi akan menilai setiap usulan kegiatan untuk melihat kesesuaian usulan dengan kriteria penilaian usulan kegiatan yang meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. Lebih bermanfaat bagi RTM pelaku pertanian (40%) Berdampak langsung pada peningkatan kegiatan pertanian (30%) Keberlanjutan kegiatan dapat dilakukan oleh masyarakat (10%) Tingkat keberhasilan kegiatan yang diusulkan (10%) Didukung oleh sumber daya yang ada di masyarakat (10%)

TV harus melakukan umpan-balik di desa sebelum menyusun rekomendasi kelayakan usulan. Rekomendasi penilaian kelayakan usulan harus diperiksa oleh FK-AP dan FT

(terutama yang berkaitan dengan aspek teknis usulan kegiatan fisik). Selanjutnya, TV membuat rekomendasi hasil penilaian disertai dengan catatan hasil pemeriksaan oleh FK-AP atau FT. Rekomendasi TV akan menjadi dasar pembahasan dalam MAD Prioritas Usulan. MAD Prioritas Usulan MAD Prioritas Usulan adalah pertemuan di kecamatan yang bertujuan membahas dan menyusun peringkat usulan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, dengan perluasan agenda yang berkaitan dengan PNPM Agribisnis Perdesaan. Penyusunan peringkat didasarkan atas kriteria kelayakan sebagaimana yang digunakan oleh TV dalam menilai usulan kegiatan. Hasil yang diharapkan dari MAD Prioritas Usulan adalah: 1. Ditetapkannya urutan atau peringkat usulan kegiatan pertanian sesuai skala prioritas kelayakan dan kebutuhan masyarakat. Jika terjadi usulan-usulan desa yang sejenis dan sama (misalnya kebutuhan peningkatan kapasitas / pelatihan teknologi tepat guna) dapat dijadikan satu usulan secara paket kecamatan sehingga dalam penyusunan RAB tidak menyulitkan. 2. Disepakatinya sanksi-sanksi yang akan diterapkan selama pelaksanaan PNPM Agribisnis Perdesaan di kecamatan tersebut. Pertemuan Khusus Kabupaten Pertemuan Khusus Kabupaten merupakan pertemuan yang dirancang untuk pelakupelaku PNPM Agribisnis Perdesaan antara lain Konsultan (FK-AP, Spesialis AP, Spesialis Monev AP Provinsi dan atau Spesialis AP Nasional serta Asisten Spesialis AP), pelaku sub-program SADI lainnya (SP 2-IFC dan SP3-ACIAR), Fas Kab/Fas Tek Kab, Masyarakat (KAD, PLA, Anggota MAD), dan instansi/lembaga terkait di bidang pertanian (SKPD). Kegiatan pertemuan membahas prioritas usulan yang telah disepakati dalam MAD Prioritas Usulan khususnya usulan-usulan yang terkait dengan kegiatan agribisnis/pertanian. Pembahasan mencakup aspek-aspek yang spesifik tentang resiko-resiko kegiatan yang diusulkan. Pertemuan bersifat konsultatif dan eksebisi. Dalam pertemuan tersebut paling tidak pembahasan memuat hal-hal sebagai berikut : 1. Konsultasi komoditas dan komoditas unggulan berkaitan dengan : analisa proses produksi, analisa kontinuitas produksi, analisa kualitas produksi, analisa pasar, dsb 2. Konsultasi tentang pelaku-pelaku pertanian yang berkaitan dengan jenis pelaku, jumlah pelaku, kapasitas pelaku, pengetahuan dan ketrampilan, dsb 3. Konsultasi kebutuhan dibidang pertanian : kesesuaian kebutuhan bantuan teknis, kesesuaian kebutuhan sarana/prasarana, kesesuaian kebutuhan permodalan, dsb 4. Identifikasi dan konsultasi ketersediaan pendanaan usulan dari sumber dana lain Penyusunan Desain dan RAB Langkah berikutnya setelah MAD Prioritas Usulan dan Pertemuan Khusus Kabupaten adalah Penyusunan Desain dan RAB yaitu:

a) Pembuatan Rencana Pelaksanaan Kegiatan/Desain dan RAB, TPK bersama KPMD (Kader Agribisnis Desa) dengan dibimbing oleh FK-AP (jika berkaitan dengan kegiatan non sarana/prasarana pertanian) dan FT (jika kegiatan berkaitan dengan sarana/prasarana). b) Pemeriksaan Desain dan RAB Setiap desain dan RAB yang telah selesai dibuat oleh tim desa harus diperiksa oleh FK-AP dan FT. Untuk kegiatan non sarana/prasarana harus diverifikasi oleh Spesialist AP Provinsi sedangkan desain dan RAB sarana/prasarana yang pembuatannya difasilitasi oleh FT harus diperiksa oleh Fas Tek Kab. Khusus untuk usulan kegiatan prasarana termasuk rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pengadaan bahan yang diajukan, harus memenuhi beberapa kriteria teknis dan aspek lingkungan sebagai berikut :

Komponen RAB yang menyertakan dana swadaya dilampiri dengan surat pernyataan kesanggupan memberikan swadaya senilai yang tercantum dalam RAB; Setiap kegiatan yang akan dilakukan dimungkinkan adanya sumbangan lahan atau asset lain dari masyarakat. Sumbangan ini dapat bersifat sukarela demi kepentingan umum, dan dapat pula bersifat sumbangan dengan kompensasi. Oleh sebab itu, masyarakat wajib diberi penjelasan yang lengkap, tepat tentang persyaratannya, serta prosesnya didokumentasikan dengan baik; Apabila diberikan kompensasi, maka prosesnya mengikuti ketentuan yang berlaku dan layak sesuai kondisi setempat. Biaya kompensasi tersebut tidak boleh dialokasikan dari dana BLM, tetapi berasal dari sumber lain yang tidak mengikat; Sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan maka proses pemberian kompensasi harus sudah diselesaikan; Rencana pemeliharaan harus sudah dibuat mencakup tugas tim pemelihara, persiapan pelatihan, dan identifikasi sumber dana yang akan digunakan; Setiap pelaksanaan kegiatan harus meminimalkan pengaruh buruk sosial ekonomi masyarakat sekitar; Revisi desain/RAB sarana/prasarana adalah perubahan oleh FK-AP dan atau FT/Fas Tek Kab. setelah melakukan pemeriksaan berkaitan dengan kebutuhan teknis semata, perubahan ini terkait dengan dimensi, spesifikasi, perlengkapan (misal: proyek jalan kemudian ditambah gorong-gorong, drainase, dll), harga, volume. Revisi dalam kaitan ini masih dalam satu jenis proyek (misal: jembatan tetap jembatan dsb). Sedangkan revisi desain/RAB aspek pertanian adalah perubahan yang dilakukan oleh FK-AP setelah melakukan pemeriksaan berkaitan dengan desain/RAB kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dan sarana dasar, kegiatan peningkatan pengetahuan dan kapasitas teknis produksi bagi petani dan kelompok tani kecil perdesaan, kegiatan peningkatan pengetahuan dan kapasitas teknis penanganan pasca panen sampai dengan pemasaran, kegiatan yang dapat mendorong akses untuk mendapatkan pinjaman, kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan dan organisasi kerja kelompok tani kecil perdesaan.

c. Sosialisasi Desain dan RAB Sosialisasi desain dan RAB di desa bertujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat terutama kelompok pengusul tentang pokok-pokok rencana yang telah disusun sesuai kaidah teknis dan sesuai dengan standar lingkungan. Sosialisasi dilakukan dalam

musyawarah desa yang difasilitasi oleh TPK dibantu FK-AP dan atau FT. Desain dan RAB ini juga harus ditempelkan pada papan-papan informasi yang telah disediakan. Musyawarah Antar Desa (MAD) Penetapan Usulan MAD penetapan usulan merupakan musyawarah untuk mengambil keputusan terhadap usulan yang akan didanai melalui PNPM Agribisnis Perdesaan. Keputusan pendanaan harus mengacu pada peringkat usulan yang telah dibuat pada saat MAD prioritas usulan dan hasil Pertemuan Khusus kabupaten. Hasil yang akan dicapai dari MAD Penetapan Usulan adalah: 1. Ditetapkannya pendanaan usulan sesuai dengan keputusan MAD Prioritas Usulan dan hasil pertemuan konsultatif di kabupaten, 2. Disetujuinya ketetapan tentang pemberlakuan sanksi lokal, 3. Disampaikannya rancangan jadwal pelaksanaan kegiatan di kecamatan, 4. Disepakatinya rancangan jadwal pelaksanaan kegiatan masing-masing desa, 5. Disepakatinya acuan evaluasi pelaksanaan tahun 2008. Musdes Informasi Hasil MAD Penetapan Usulan Musdes ini merupakan musyawarah sosialisasi atau penyebarluasan hasil penetapan alokasi dana PNPM Agribisnis Perdesaan yang diputuskan dalam MAD Penetapan Usulan. Musdes ini dilaksanakan baik desa yang mendapatkan dana maupun yang tidak. Khusus bagi desa-desa yang mendapatkan dana PNPM Agribisnis Perdesaan, musdes ini menghasilkan hal-hal sebagai berikut: 1. Terpilih dan ditetapkannya susunan lengkap TPK (mengikuti TPK PNPM Mandiri Perdesaan) 2. Disosialisasikannya jadwal pelaksanaan tiap kegiatan yang akan dilaksanakan, 3. Disosialisasikannya sanksi-sanksi yang akan diberlakukan selama pelaksanaan PNPM Agribisnis Perdesaan di desa tersebut, 4. Disepakatinya rencana realisasi sumbangan termasuk kompensasi lahan atau asset lain masyarakat, 5. Disepakatinya besar insentif bagi pekerja (HOK) dan tata cara pembayarannya, 6. Dipahaminya mekanisme pengadaan sarana, bahan dan alat, 7. Terbentuknya Tim Pemantau yang akan memantau pelaksanaan PNPM Agribisnis Perdesaan. Pengesahan Alokasi Bantuan oleh Camat Hasil dari keputusan MAD Penetapan Usulan disahkan oleh Camat atas nama Bupati menjadi Surat Penetapan Camat (SPC) yang berisi tentang daftar alokasi bantuan PNPM Agribisnis Perdesaan di Kecamatan yang bersangkutan. SPC berikut lampirannya, mencantumkan nama desa, jenis kegiatan termasuk jumlah alokasi dananya, dikirimkan oleh PJOK kepada TK PPK Kabupaten dengan tembusan kepada Bupati, FT, FK-AP, Fas Kab/Fas Tek Kab dan Spesialis AP Provinsi. Pengesahan Dokumen SPPB Ketua TPK, PJOK dan Ketua UPK akan membuat SPPB, dan diketahui Kades dan Camat atas nama Bupati. Pengesahan SPPB dilakukan langsung segera sesudah diterbitkan SPC. Kelengkapan dokumen untuk kegiatan pembangunan sarana/prasarana pendukung pertanian sebagai lampiran SPPB, terdiri dari : 1. Proposal usulan kegiatan, 2. RAB detail per kegiatan, 3. Jadwal pelaksanaan,

4. Formulir Penanganan Masalah Dampak Lingkungan, 5. Komitmen sumbangan dari masyarakat, 6. Foto dari kegiatan yang akan dibangun / dikerjakan Untuk kegiatan usaha pertanian lampiran SPPB paling tidak melampirkan dokumen : a. Proposal Usulan kegiatan, b. Anggaran sumber dana dan penggunaan dana c. Jadwal pelaksanaan / Rencana kerja d. Sarana / prasarana atau fasilitas pendukung yang dibutuhkan Pelaksanaan Kegiatan Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme PNPM Agribisnis Perdesaan, maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan pelaksanaan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumber daya manusia, seperti : masyarakat, TPK, UPK dan seluruh pelaku PNPM Agribisnis Perdesaan lainnya. Karena itu, TPK dan UPK perlu mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan yang didanai PNPM Agribisnis Perdesaan. Persiapan Pelaksanaan a. Rapat Koordinasi Awal di Kecamatan Rapat koordinasi ini difasilitasi oleh PLA, FK-AP dan PJOK. Rapat dihadiri oleh pengurus UPK, Kades dan TPK masing-masing desa penerima dana PNPM Agribisnis Perdesaan. Waktu penyelenggaraan rapat, diharapkan tidak lebih dari satu minggu setelah pelaksanaan pelatihan bagi TPK dan UPK. Hasil yang diharapkan: 1. Disepakati mekanisme koordinasi dan rapat-rapat lain selama periode pelaksanaan, 2. Penyamaan persepsi dan langkah dari seluruh unsur yang ada di kecamatan terhadap pelaksanaan program, termasuk dalam hal evaluasi dan pelaporan, 3. Terjadi tukar pendapat dan pemberian saran antar desa terhadap rencana masing-masing desa, 4. Dibahas dan disepakati tentang mekanisme penyelesaian kendala dan masalah yang muncul. b. Rapat Persiapan Pelaksanaan di Desa Pengurus TPK bersama Kades secepatnya mengadakan rapat persiapan pelaksanaan di desa sebelum memulai pelaksanaan kegiatan. Rapat persiapan di desa difasilitasi oleh Kader Agribisnis Desa. Hasil rapat persiapan pelaksanaan menjadi acuan langkah kerja selanjutnya. Hasil yang diharapkan : 1. Dibahas dan disepakati tentang peran, fungsi dan pembagian tugas tiap pengurus TPK dalam pelaksanaan PNPM Agribisnis Perdesaan di desa, 2. Menyusun rencana kerja detail termasuk penjadwalannya, seperti : rencana rekrutmen tenaga kerja, pengadaan sarana prasarana pertanian dalam konteks peningkatan kapasitas pengetahuan petani, pembuatan demplot dan trial pekerjaan, 3. Disepakati jadwal, tata cara dan sanksi-sanksi pertemuan rutin mingguan atau bulanan TPK untuk evaluasi pelaksanaan. Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah disepakati dalam pertemuan MAD Penetapan Usulan dan Musdes Informasi Hasil MAD serta

rapat-rapat persiapan pelaksanaan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini perlu diperhatikan hal-hal penting sebagai berikut: 1. Masyarakat merupakan pemilik kegiatan, sehingga keputusan pelaksanaan dan tanggung jawab ada pada masyarakat, 2. Masyarakat desa mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi RTM, 3. Apabila ada bagian pekerjaan yang belum mampu dikerjakan oleh masyarakat sendiri, masyarakat dapat mendatangkan tenaga trampil atau ahli dari luar sepanjang disepakati dalam musdes, dan kebutuhan tersebut di atas harus diperhitungkan dalam RAB kegiatan, 4. Penggunaan dana sesuai dengan rencana dan kegiatan agar mencapai hasil yang memuaskan serta selesai tepat waktu. Penyaluran Dana Untuk penyaluran dana bantuan PNPM Agribisnis Perdesaan, mengikuti proses dan prosedur yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Depkeu. Pengadaan Tenaga Kerja TPK mengumumkan adanya rencana pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan kebutuhan tenaga kerjanya, serta upah dan hari kerja yang dibutuhkan sesuai RAB dan desain teknisnya. Pengumuman kebutuhan tenaga kerja ini terbuka bagi warga desa termasuk bagi kaum perempuan dan diutamakan bagi RTM. Pengumuman disampaikan melalui papan informasi di tempat strategis dimana masyarakat biasa berkumpul, sehingga setiap warga masyarakat tahu bahwa ada pembangunan pertanian di desanya. Pengadaan Bahan, Alat dan Fasilitas lainnya Proses pengadaan bahan dan alat harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana dalam penjelasan IV PTO tentang kegiatan prasarana. Rapat Evaluasi TPK Rapat dimaksudkan untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan di lapangan untuk penyiapan bahan dan rencana kerja periode berikutnya. Rapat evaluasi dilaksanakan secara periodik (mingguan dan bulanan). Hasil yang diharapkan: 1. Laporan kemajuan target pekerjaan dibandingkan rencana yang sudah dibuat, ii. Adanya pembahasan tentang kendala dan masalah yang terjadi serta mencari penyelesaian atau tindak lanjut yang diperlukan, 2. Evaluasi kinerja dari masing-masing pengurus TPK, 3. Tersusunnya laporan penggunaan dana (LPD), 4. Tersusunnya rencana kerja detail untuk periode berikutnya. Musdes Pertanggungjawaban Musdes ini dimaksudkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh TPK kepada masyarakat. Musyawarah pertanggungjawaban ini dilakukan secara bertahap minimal dua kali yaitu setelah memanfaatkan dana PNPM Agribisnis Perdesaan tahap pertama dan tahap kedua. Hasil yang diharapkan dari musdes pertanggungjawaban adalah: 1. Penyampaian laporan dari TPK tentang : penerimaan dan penggunaan dana, status atau kemajuan dari tiap kegiatan, tingkat partisipasi dan keterlibatan perempuan, 2. Pernyataan diterima atau ditolaknya laporan pertanggungjawaban dari TPK, berdasarkan hasil voting tertutup dari seluruh peserta pertemuan,

3. Evaluasi terhadap kinerja dari TPK serta upaya peningkatan pada periode selanjutnya, 4. Kesepakatan tentang penyelesaian masalah atau keluhan yang timbul di masyarakat, 5. Pembuatan rencana kerja dan pendanaan untuk periode berikutnya, 6. Penyampaian kemajuan penanganan masalah dan rencana tindak lanjutnya. Sertifikasi Sertifikasi pada prinsipnya terdiri dari sertifikasi pekerjaan fisik dan non fisik. Sertifikasi pekerjaan fisik (sarana prasarana) harus ditangani dan merupakan tanggung jawab Fas Kab/Fas Tek Kab, sedangkan sertifikasi non fisik yang berkaitan dengan pertanian harus ditangani dan merupakan tanggung jawab FK-AP. Pengertian sertifikasi adalah segala bentuk penerimaan bahan dan hasil pekerjaan serta kegiatan baik berupa pekerjaan fisik maupun non fisik berdasarkan spesifikasi teknis. Tujuan sertifikasi adalah untuk mendorong peningkatan kualitas pekerjaan. Sertifikasi dilakukan oleh FK-AP/FT pada saat melakukan kunjungan lapangan. Hasil sertifikasi disampaikan di papan informasi agar seluruh masyarakat dapat mengetahui. Terhadap semua kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh FK-AP/FT maka Fas Kab/Fas Tek Kab berkewajiban melakukan pengujian baik terhadap dokumen maupun realisasinya di lapangan secara sampling, sebagai bagian tindakan pengendalian. Revisi Revisi adalah perubahan terhadap rencana kegiatan dan desain/RAB. Revisi kegiatan hanya dapat dilakukan jika terjadi bencana alam/force majeur dengan syarat tidak menambah dana BLM. Penetapan suatu kondisi dinyatakan bencana alam/force majeur ditetapkan melalui tim ahli. Dan jika terjadi revisi kegiatan diputuskan oleh MAD. Revisi kegiatan dibuat oleh TPK berdasarkan keputusan musyawarah desa yang dituangkan dalam berita acara revisi dan mendapatkan persetujuan PJOK dan FK-AP. Berita acara revisi harus disampaikan melalui papan informasi. Revisi desain/RAB untuk sarana/prasarana hanya dapat dilakukan atas saran Fas Tek Kab berdasarkan pertimbangan teknis hasil kunjungan lapangan. Pertimbangan teknis tersebut harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Setiap bentuk revisi desain/RAB harus dituangkan dalam Berita Acara Revisi. Sedangkan untuk kegiatan non-sarana/prasarana dilakukan oleh Ahli Pertanian. Dokumentasi Kegiatan Seluruh kegiatan dari PNPM Agribisnis Perdesaan harus didokumentasikan oleh FKAP/FT. Meskipun demikian untuk kepentingan desa dan kecamatan, maka TPK dan UPK juga harus mengelola arsip/dokumentasi kegiatan. Penyelesaian Kegiatan Penyelesaian kegiatan yang dimaksud disini adalah penyelesaian dari tiap jenis kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari pertanggungjawaban TPK di desa. Terdapat beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dan diselesaikan pada proses ini, meliputi: a. Pembuatan laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (LP2K) memuat pernyataan bahwa seluruh jenis kegiatan telah selesai dilaksanakan (kondisi 100%) serta siap diperiksa oleh PJOK. LP2K ditandatangani oleh TPK dan FK-AP. Pada saat LP2K ditandatangani, seluruh administrasi baik pertanggungjawaban dana maupun jenis administrasi lainnya sudah dilengkapi dan dituntaskan, termasuk realisasi kegiatan dan biaya (RKB). LP2K yang sudah ditandatangani diserahkan pada PJOK dengan

tembusan kepada Fas Kab/Fas Tek Kab dan Spesialis Agribisnis Perdesaan Provinsi, untuk mendapatkan tindak lanjut berupa pemeriksaan di lapangan. b. Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) RKB disusun untuk memperjelas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana di lapangan. RKB disusun oleh TPK dan Kader Agribisnis Desa dibantu oleh FKAP/FT. RKB memuat rincian dan rekapitulasi realisasi penggunaan dana sesuai kondisi pelaksanaan di lapangan berdasarkan sub-sub kegiatan dengan mengacu formulir dan penjelasan IV PTO. c. Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) MDST merupakan bentuk pertanggungjawaban seluruh pengelolaan dana dan kegiatan oleh TPK kepada masyarakat setelah pekerjaan/kegiatan selesai dilaksanakan. Tujuan musyawarah ini untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari sehingga hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dapat diterima oleh masyarakat. Hasil MDST dituangkan dalam berita acara. Jika hasil pelaksanaan kegiatan yang disampaikan TPK belum dapat diterima oleh MDST, TPK diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dan dokumen yang dipersyaratkan, yang akan disampaikan melalui MDST berikutnya. d. Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) SP3K merupakan surat pernyataan resmi bahwa pelaksanaan kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan telah selesai. SP3K disusun setelah hasil pelaksanaan kegiatan telah diserahterimakan kepada masyarakat melalui MDST. SP3K ditandatangani oleh Ketua TPK dan PJOK serta diketahui Kades dan Camat atas nama Bupati. e. Pembuatan Dokumen Penyelesaian Dokumen penyelesaian merupakan satu buku yang secara garis besar berisi tentang Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K), Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), rincian realisasi penggunaan biaya dan lampiran pendukung lainnya. Dokumen tersebut harus sudah dapat diselesaikan oleh TPK bersama FK-AP dan Kader Agribisnis Desa untuk didistribusikan oleh PJOK selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal ditandatanganinya LP2K. Jika sampai batas waktu tersebut Dokumen penyelesaian belum bisa dituntaskan maka Ketua TPK, FK-AP dan PJOK harus membuat Berita Acara Keterlambatan dan Kesanggupan penyelesaiannya untuk disampaikan kepada TK-PPK Kabupaten, Fas Kab dan Spesialist AP Provinsi. Pendistribusian dari dokumen penyelesaian ini dilaksanakan oleh PJOK dibantu oleh FK-AP. Biaya pembuatan dari dokumen penyelesaian seluruhnya dimasukan pada biaya umum dari alokasi dana PNPM Agribisnis Perdesaan di desa, sehingga sejak tahap perencanaan sudah dialokasikan besarnya biaya ini secara wajar. f. Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (kondisi khusus) Apabila sampai batas waktu penyelesaian ternyata kegiatan belum dapat diselesaikan, atau dana belum disalurkan seluruhnya, maka Ketua TPK dan FK-AP dengan diketahui oleh Kades membuat Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK) sebagai pengganti LP2K. BASPK menunjukkan kondisi hasil pelaksanaan kegiatan yang dicapai pada saat itu. Jika sudah dibuat BASPK maka tidak perlu lagi dibuat LP2K. SP3K tetap harus dibuat setelah seluruh kegiatan telah dituntaskan (100%) sebagai bukti selesainya pekerjaan. Lampiran yang harus dibuat jika muncul BASPK, sama dengan LP2K, yaitu realisasi kegiatan dan biaya hingga saat itu maupun gambar-gambar purna laksana hingga saat itu. Pelestarian Kegiatan Pengelolaan kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan harus dijamin dapat memberi

manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (sustainable). Di samping manfaat dari hasil kegiatan, maka aspek pemberdayaan, sistem dan proses perencanaan, aspek good governance, serta prinsip-prinsip harus mampu memberi dampak perubahan positif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Hasil Kegiatan Hasil-hasil kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan yang berupa kegiatan bidang peningkatan kapasitas merupakan aset bagi masyarakat yang harus dipelihara, dikembangkan dan dilestarikan. Sebagaimana sanksi yang ditentukan dari pemerintah, bahwa jika hasil kegiatan tidak dikelola dengan baik seperti: tidak terpelihara atau bahkan tidak bermanfaat maka desa atau kecamatan tidak akan mendapat dana PNPM Agribisnis Perdesaan untuk tahun berikutnya. Proses Pelestarian Pelestarian kegiatan merupakan tahapan paska pelaksanaan yang dikelola dan merupakan tanggungjawab masyarakat. Namun demikian dalam melakukan tahapan pelestarian, masyarakat tetap berdasarkan atas prinsip-prinsip PNPM Agribisnis Perdesaan. Hasil yang diharapkan dari upaya pelestarian kegiatan adalah : 1. Keberlanjutan proses dan penerapan prinsip-prinsip PNPM Agribisnis Perdesaan dalam pelaksanaan pembangunan secara partisipatif di masyarakat, 2. Menjamin berfungsinya secara berkelanjutan prasarana/ sarana yang telah dibangun, kegiatan yang menunjang kualitas hidup masyarakat, serta pengembangan bidang kegiatan pertanian dengan kemampuan masyarakat sendiri, 3. Menjamin kelanjutan sistem dan mekanisme pengelolaan dana masyarakat, 4. Meningkatkan berfungsinya kelembagaan masyarakat di desa dan kecamatan dalam pengelolaan program, 5. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Komponen Pendukung Pelestarian Untuk mendukung upaya pelestarian maka diperlukan beberapa komponen : 1. Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial yang harus dimiliki oleh kelompok-kelompok masyarakat, TPK, serta pelaku-pelaku lain PNPM Agribisnis Perdesaan di desa dan kecamatan, 2. Penyediaan sistem dan mekanisme monitoring, evaluasi, perencanaan pengendalian secara partisipatif yang memungkinkan anggota masyarakat dapat mengetahui serta ikut mengontrol kegiatan yang direncanakan, sedang berjalan, maupun yang sudah selesai dilaksanakan, 3. Penguatan lembaga-lembaga masyarakat di kecamatan dan desa, termasuk lembaga pengelola prasarana / sarana. Selama tahap pelestarian peran kader desa secara berkelanjutan sangat diharapkan, mengingat yang bersangkutan telah memperoleh alih pengetahuan dan ketrampilan dari FK-AP atau FT. Sistem Pemeliharaan Sistem pemeliharaan PNPM Agribisnis Perdesaan diarahkan kepada adanya perawatan dan pengembangan berbagai sarana dan prasarana yang ada, sehingga dapat secara terus menerus dimanfaatkan oleh masyarakat secara efektif dan efisien. Ketentuan sistem pemeliharaan mengacu pada ketentuan PNPM Mandiri Perdesaan.

Pelatihan Pemeliharaan FK-AP/FT dibantu Fas Kab/Fas Tek Kab wajib memberikan pelatihan kepada anggota Tim Pemelihara atau yang ditunjuk pada waktu pelaksanaan program hampir selesai. Dalam pelatihan tersebut, masyarakat diberi penjelasan mengenai kepentingan pemeliharaan, organisasi pengelola dan pemeliharaan, dan teknik-teknik yang digunakan seperti: teknik membuat inventarisasi masalah dan teknik memperbaikinya. Disamping itu akan dilakukan praktek di lapangan agar materi pelatihan lebih dapat dipahami.

dibahas dalam pelatihan tim penyusunan RPJMDes yakni Pola intergrasi, Musrenbang, tugas pokok dan fungsi tim penyusunan, merumuskan visi dan Misi Desa, menyusun rencana RPJMDes, dan lainya..


Related Documents