Mail merge MadE easy
Pengkajian Implementasi & Metode Penerapan Rencana Kerja (Renja) SKPD
Herie Saksono
Disampaikan pada Acara Pengkajian Implementasi dan Metode Penerapan Permendagri No. 54 Tahun 2010
Derawan Indah Hotel, Tanjung Redeb - Berau, 19-20 Desember 2012merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;dilakukan Pemda bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;dilaksanakan berdasarkan kondisi & potensi masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah, nasional, dan global; dandirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah1. Politikpenjabaran dari agendaagenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam RPJM.2. Teknokratik menggunakan METODA & KERANGKA BERPIKIR ILMIAH oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.3.Partisipatifmelibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan.4.Atasbawah (topdown); dan Bawahatas (bottomup)menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses atasbawah serta bawahatas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.
Pendekatan Perencanaan Pembangunan DaerahRPJPNDIPERHATIKANPEDOMAN5 TAHUNPEDOMANPEDOMANDIJABARKANDIJABARKAN20 TAHUNDIACURPJMNRKPRPJPD PROVRPJMD PROVRKPD PROVRENSTRA SKPD PROVRENJA SKPD PROVDIACUDIACU DAN DISERASIKANDIPERHATIKANPEDOMANDIJABARKANPEDOMAN1 TAHUNDIACURPJPD K/KRPJMD K/KRKPD K/KDIACURENSTRA SKPD K/KRENJA SKPD K/KRENSTRA K/LRENJA K/LDIACUPEDOMANPEDOMANDIACU DAN DISERASIKANPEDOMANDIACUPEDOMANSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan NasionalRENCANA PEMBANGUNAN DAERAHRPJPDRPJMDRKPDDISUSUN DENGAN TAHAPANPersiapan PenyusunanPenyusunan Rancangan AwalPelaksanaan MusrenbangPerumusan Rancangan Akhir PenetapanTahapan Penyusunan Rencana Pembangunan DaerahReformasi Birokrasi dan Tata kelola;Pendidikan;Kesehatan;Penanggulangan Kemiskinan;Ketahanan Pangan;Infrastruktur;Iklim Investasi dan Iklim Usaha;Energi;Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pascakonflik;Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi Teknologi;Prioritas lainnya dibidang Politik, Hukum, dan Keamanan;Prioritas lainnya dibidang Perekonomian;Prioritas lainnya dibidang Kesejahteraan Rakyat;Prioritas Pembangunan NasionalPendidikan KesehatanPekerjaan Umum Perumahan Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup PertanahanKependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera Sosial Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri OTDA, PUM, AKD, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Ketahanan PanganPemberdayaan Masyarakat dan Desa StatistikKearsipan Komunikasi dan Informatika
URUSAN PILIHANPertanian Kehutanan Energi dan Sumberdaya MineralPariwisata Kelautan dan Perikanan Perdagangan PerindustrianTransmigrasi Reformasi Birokrasi dan Tata kelola; PendidikanKesehatanPenanggulangan Kemiskinan Ketahanan PanganInfrastrukturIklim Investasi dan Iklim UsahaEnergiLingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan Pascakonflik;Kebudayaan, kreatifitas, dan Inovasi teknologi;Prioritas lainnya dibidang politik, hukum dan keamanan;Prioritas lainnya dibidang perekonomian;Prioritas lainnya dibidang kesejahteraan rakyatURUSAN WAJIBURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH14 PRIORITAS NASIONALProgram Pro Rakyat, yang memfokuskan pada:Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga;Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; danProgram penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro & kecil;
Program keadilan untuk semua, yang memfokuskan pada:Program keadilan bagi anak;Program keadilan bagi perempuan;Program keadilan dibidang ketenagakerjaan;Program keadilan dibidang bantuan hukum;Program keadilan dibidang reformasi hukum dan peradilan; danProgram keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan.
Program pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium, yang memfokuskan pada:Program pemberantasan kemiskinan dan kelaparan;Program pencapaian pendidikan dasar untuk semua;Program pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;Program penurunan angka kematian anak;Program Kesehatan ibu;Program pengendalian HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;Program penjaminan kelestarian lingkungan hidup; danProgram pendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium.
Fokus Prioritas Nasional Inpres Nomor 3 Tahun 2010Ilustrasi Kondisi Ideal Pencapaian Target Pembangunan Nasional dan Daerah (RPJMN-RPJMD & RKP-RKPD)Target Nasional (10)Target Prov (3)Target Prov(2)Target Prov (5)Target Kab (1)Target Kab(0,5)Target Kota(1,5)Pemerintah pusat mencanangkan target dan membahas dalam musrenbangnas serta meminta komitmen gubernur dalam mencapai target tersebut dalam bentuk komitmen Gubernur mencanangkan target dan membahas dalam musrenbang Prop serta meminta komitmen bupati/walikota dlm pencapaian target tersebutTarget Kec A(0,2)Target Kec B(0,7)Target Kec C(0,1)Camat mencanangkan target dan membahas dalam musrenbang Kecamatan serta meminta komitmen Kades/Lurah dlm pencapaian target tersebutBupati/Walikota mencanangkan target dan membahas dalam musrenbang K/K serta meminta komitmen Camat dlm pencapaian target tersebutKonsistensi Antara Perencanaan dan Penganggaran Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah dan NasionalPENGANGGARANPERENCANAANPELAKSANACAKUPANOBYEKKEWAJIBANMENDAGRI(DITJEN BINA BANGDA)Antarprovinsi. RPJPD, RPJMD, RKPD PROV.Melaporkan dan rekomendasi tindak lanjut kepada MendagriGUBERNUR(BAPPEDA PROVINSI)Lingkup provinsi dan antar kabupaten/kotaRPJPD, RPJMD, RKPD PROVRPJPD, PJMD, RKPD KAB/KOTALaporan dan rekomendasi KABAPPEDA kepada Gubernur tentang:Perbaikan dan penyempurnaan renbangda provtindak lanjut Kepala SKPDtindak lanjut Bupati/WalikotaKEPALA SKPD PROVSKPD ProvRENSTRA SKPD & RENJA SKPD PROVLaporan Triwulan kepada Bappeda ProvBUPATI/WALIKOTA(BAPPEDA KAB/KOTA)Lingkup Kabupaten/kota.RPJPD, RPJMD, RKPD KAB/KOTALaporan dan rekomendasi kepada Bupati/Walikota tentang:Perbaikan dan penyempurnaan Renbangda Kabupaten/kotatindak lanjut Kepala SKPDKEPALA SKPD KAB/KOTASKPD Kab/kotaRENSTRA SKPD & RENJA SKPD KAB/ KOTALaporan Triwulan kepada Bappeda kabupaten/kota
Pengendalian dan Evaluasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Prioritas NasionalProvinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan PEMILUKADA mulai 2010 s/d. 2013, penyusunan RPJMD provinsi, kabupaten/kota 2010-2014 berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN 2010-2014, antara lain diwujudkan dalam:Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah yang selaras dengan strategi, kebijakan umum, kerangka ekonomi makro, dan prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Buku I RPJMN 2010-2014;Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah yang selaras dengan pencapaian sasaran rencana pembangunan bidang-bidang sebagaimana tercantum dalam Buku II RPJMN 2010-2014;Pencapaian sasaran program pembangunan jangka menengah daerah yang selaras dengan pencapaian sasaran dan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana tercantum dalam Buku III RPJMN 2010-2014.Penyelarasan RPJMD Dengan RPJMN 2010-2014(Peraturan Bersama Mendagri, Menneg PPN/Kepala Bappenas, & Menkeu No. 28 Tahun 2010, No. 0199/M.PPN/04/2010, & No. PMK.95/PMK.07/2010)Bagi provinsi dan kabupaten/kota yang telah menetapkan RPJMD sebelum ditetapkannya RPJMN 2010-2014, penyelarasan RPJMD masing-masing dilakukan dalam penyusunan RKPD yang diselaraskan dengan RKP mulai tahun 2011 dan tahun-tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya periode RPJMN 2010-2014, dilakukan terhadap prioritas, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional.Penyelarasan RPJMD Dengan RPJMN 2010-2014(Peraturan Bersama Mendagri, Menneg PPN/Kepala Bappenas, & Menkeu No. 28 Tahun 2010, No. 0199/M.PPN/04/2010, & No. PMK.95/PMK.07/2010)BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang1.2 Landasan Hukum1.3 Maksud dan Tujuan1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD2.2 Sumber Daya SKPD2.3 Kinerja Pelayanan SKPD2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN4.1 Visi dan Misi SKPD4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD4.3 Strategi dan Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMDSistematika Renstra SKPD Lingkup ProvinsiTahapan dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Lingkup ProvinsiDalam menyusun Renstra SKPD provinsi, (mulai tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir), Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian & evaluasi terhadap Kebijakan Renstra SKPD Provinsi menggunakan Formulir VII.D.7;Kepala SKPD provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan rancangan akhir Renstra SKPD provinsi kepada Kepala Bappeda provinsi.Kepala Bappeda provinsi melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra SKPD provinsi untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD provinsi dengan RPJMD provinsi, dan Keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya.Kepala Bappeda provinsi menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra SKPD provinsi yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada gubernur guna memperoleh pengesahan dengan menggunakan Formulir VII.D.8 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra SKPD Lingkup Provinsi, sebagai berikut:
Case Study - 1Lihat Formulir VII.D.7Lihat Formulir VII.D.8Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Renstra SKPD Lingkup ProvinsiTahapan dan Tata Cara Evaluasi Hasil Renstra SKPD Lingkup ProvinsiKepala SKPD provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD provinsi menggunakan Formulir VII.F.4.;Kepala SKPD provinsi melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.F.4, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII.C.1.Dengan menggunakan hasil evaluasi Renja SKPD provinsi, hasil evaluasi Renja SKPD tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra SKPD provinsi, Kepala SKPD provinsi setiap bulan Januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renstra-SKPD provinsi kepada gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi.
Case Study - 2Lihat Formulir VII.F.4Lihat Tabel VII.C.1Evaluasi Terhadap Hasil Renstra SKPD Lingkup ProvinsiEvaluasi Terhadap Hasil Renstra SKPD Lingkup ProvinsiLihat Formulir VII.F.4Lihat Tabel VII.C.1Penilaian Rata-rata Capaian Kinerja dan Predikat Kinerja Hasil Renstra SKPD Lingkup ProvinsiSkala Nilai Peringkat KinerjaNo.INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA 91% 100%Sangat tinggi76% 90% Tinggi66% 75%Sedang51% 65%Rendah 50%Sangat RendahTabel VII.C.1Nama: Herie SaksonoT4/Tgl. Lahir: Cirebon, 27 Mei 1966Pekerjaan: Pegawai Negeri SipilNIP.:19660527.198603.1.001Jabatan: Kepala Bidang Trantib dan Linmas/Peneliti Muda Bidang Bisnis dan Manajemen pada Pusat Penelitian dan PengembanganPemerintahan Umum dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri6.Pendidikan: Doktor Bidang Perencanaan Pembangunan Kelautan (TKL)7.Kantor: BPP KemendagriJl. Kramat Raya No. 132, Senen - Jakarta8.HandPhone: + 62 821 24 005 1239.Office Phone:+ 62 21 314 0454 10.Office Facs.: + 62 21 314 045411.e-mail: [email protected]
CURRICULUM VITAETerima Kasih !Selamat Berkarya, Salam Sukses Luar Biasa, & Bahagia Selalu
