20120214 paparan di kemendikbud jakarta slideshow

MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS

PEGAWAI NEGERI SIPIL

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN WILAYAH

BEBAS KORUPSI DAN MELAYANI

OLEH :

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

JAKARTA, 14 FEBRUARI 2012

1. KEMENTERIAN PAN DAN RB MEMILIKI 9

(SEMBILAN) PROGRAM PERCEPATAN

REFORMASI BIROKRASI YANG

DISARIKAN DARI GRAND DESAIN

REFORMASI BIROKRASI UNTUK

MENCIPTAKAN BIROKRASI BERSIH,

KOMPETEN, DAN MELAYANI

2

KOMPETEN, DAN MELAYANI

2. ZONA INTEGRITAS MERUPAKAN BAGIAN

DARI 9 PROGRAM PERCEPATAN

REFORMASI BIROKRASI

3

9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

a. Evaluasi dan Penataan Organisasi K/L;

b. Evaluasi dan Penataan Jabatan Struktural Eselon III, IV dan V pada

�PROGRAM

RENCANA AKSI

Penataan Struktur Birokrasi

Struktural Eselon III, IV dan V pada unsur pelaksana dan penunjang;

c. Evaluasi Pemda;d. Evaluasi LNS Lanjutan;e. Evaluasi UPT (Unit Pelaksana

Teknis) Eselon II.

4


a. Analisis dan pemetaan jabatan di K/L dan Pemda

b. Kebijakan minus growth (penerimaan CPNS lebih kecil dari �

RENCANA AKSI

Penataan Jumlah, dan distribusi PNS

(penerimaan CPNS lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun setiap tahun);

c. Kebijakan Pembatasan dan/atau pengurangan Belanja pegawai

d. Monitoring dan Evaluasi Redistribusi/ Realokasi PNS;

e. Kebijakan Pemberian Pensiun Dini secara Sukarela

�PROGRAM

5


a. Kebijakan Seleksi CPNS melalui:� Kerjasama dengan Konsorsium PTN

(Perguruan Tinggi Negeri) untuk seleksi CPNS;

� Penggunaan Computer Assisted Test �PROGRAM

RENCANA AKSI

Sistem Seleksi CPNS dan Promosi

PNS secara Terbuka;

� Penggunaan Computer Assisted Test (CAT) untuk seleksi CPNS;

b. Kebijakan Promosi PNS� Penguatan Assesment Center untuk

promosi jabatan, diklat penjenjangan dan/atau fungsional

c. Kebijakan Pengisian Lowongan jabatan secara terbuka antar instansi baik tingkat nasional maupun regional

PROGRAM

6


a. Penetapan Standar Kompetensi jabatan; b. Peningkatan Kemampuan PNS berbasis

kompetensi;c. Sistem Nasional Diklat PNS berbasis kompetensi;d. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negerie. Sertifikasi Kompetensi Profesi;

�PROGRAM

RENCANA AKSI

e. Sertifikasi Kompetensi Profesi;f. Mutasi dan Rotasi sesuai kompetensi secara

perodik;g. Pengukuran Kinerja individu h. Penguatan Jabatan Fungsional :

� Penambahan Jumlah Jabatan Fungsional; � Penetapan Pola Karier Jabatan Fungsional; � Peningkatan Kemampuan Jabatan Fungsional;

&� Peningkatan Tunjangan Jabatan Fungsional.

Profesionalisasi PNS;

7


a. e-Officeb. e-PlanningPengembangan

�PROGRAM

RENCANA AKSI

b. e-Planningc. e-Budgettingd. e-Procuremente. e-Performance

Pemerintah

Pengembangan Sistem Elektronik

Pemerintah (E-Government);

8


a. Peningkatan Pelayanan Perizinan:• Deregulasi Perizinan• Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu• Pembatasan waktu pengurusan izin• Kejelasan Biaya dan Persyaratan Perizinan b. Penguatan Budaya Pelayanan Prima melalui:Penyederhanaan

�PROGRAM

RENCANA AKSI

b. Penguatan Budaya Pelayanan Prima melalui:� Penetapan dan Penerapan Standar

Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan;

� Pemeringkatan Pelayanan Publik seluruh K/L dan Pemda;

� Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); � Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;

Penyederhanaan Perizinan

Usaha;

9


a. Kebijakan tentang Kewajiban PNS melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaan, serta dijadikan syarat kenaikan pangkat dan promosi jabatan;

b. Kebijakan akuntabilitas keuangan dan kinerja aparatur K/L dan Pemda, larangan pemindahan rekening pemerintah/pejabat ke rekening pribadi

c. Evaluasi kebijakan tentang permintaan dan Peningkatan

�PROGRAM

RENCANA AKSI

c. Evaluasi kebijakan tentang permintaan dan penerbitan anggaran Perubahan (APBN-/D P:

d. Pembentukan rekening penampungan sementara.e. Penegasan atas kegiatan tidak selesai dalam satu

tahun anggaran diusulkan dengan multi yearsf. Kebijakan tentang perlindungan terhadap whistle

blowerg. Penegakan disiplin PNS yang tegas sesuai dengan

PP 53/2011 terkait dg transaksi keuangan yg tdk wajar

h. Peranan APIP dalam pengawasan, waskat dan pencegahan korupsi

Peningkatan transparansi dan

akuntabilitas aparatur

10

ZONA

INTEGRITAS

DAN WBK


a. Perbaikan Struktur Penggajian ;b. Pemberian Tunjangan Berbasis

Kinerja secara bertahap.c. Penyempurnaan Sistem Pensiun;d. Peningkatan jaminan Kesehatan bagi

Peningkatan Kesejahteraan

Pegawai Negeri;

PROGRAM RENCANA AKSI

d. Peningkatan jaminan Kesehatan bagi aparatur dan pensiunan

a. Kebijakan Efisiensi Penggunaan Fasilitas Kedinasan

b. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja

Pegawai Negeri;

Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja PNS

11

SASARAN DAN TARGET

REFORMASI BIROKRASI

Sasaran Indikator Base line

(2009)

Target

(2014)

Terwujudnya

pemerintahan

yang bersih dan

bebas KKN

IPK*) 2.8 5.0

OPINI BPK

(WTP)

Pusat 42,17% 100%

Daerah2.73% 60%

Catatan: *) Skala 0 – 10

**) Skala – 2.5 s/d 2.5

Sumber: Diolah dari RPJMN 2010-2014

12

bebas KKN(WTP) 2.73% 60%

Terwujudnya

peningkatan

kualitas

pelayanan

publik kepada

masyarakat

Integritas

Pelayanan

Publik

Pusat 6,64 8,0

Daerah 6,46 8,0

Peringkat Kemudahan

Berusaha 122 75

Meningkatnya

kapasitas dan

akuntabilitas

kinerja birokrasi

Indeks Efektivitas

Pemerintahan**)- 0,29 0,5

Instansi pemerintah yang

akuntabel 24% 80%

ZONA INTEGRITAS ?

13

ZONA INTEGRITAS ?

1. Zona Integritas (ZI) adalah sebutan

atau predikat yang diberikan kepada

suatu K/L/Prop/Kab/Kota yang

pimpinannya mempunyai niat

(komitmen) mencegah terjadinya

korupsi dan mempunyai program

14

korupsi dan mempunyai program

kegiatan pencegahan korupsi dan

reformasi birokrasi di lingkungan

kerja yang menjadi tanggung

jawabnya;

2. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

adalah sebutan atau predikat yang

diberikan kepada unit kerja pada ZI

yang mempunyai indeks integritas

tertentu darihasil survei integritas

dan telah mampu memenuhi

15

indikator lain yang ditetapkan;

TAHAPAN ZI MENUJU WBK

Calon Unit Kerja

ZI

Pelaksanaan:−Program Pencegahan Korupsi−Tata Kelola Pemerintahan yg

baik−Reformasi Birokrasi−WTP, LAKIP, IKM, IPK−dsb

Mutlak menandatangani Dokumen PI

1 2

16

Penetapan ZI oleh

pimpinan K/L/Prov/Kab

/Kota

Penetapan WBK*

Monitoring dan

penilaian oleh KPK

54

3

*Penetapan WBK dilakukan oleh Presiden atau Menteri PAN dan RB atas nama Presiden

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan :� Terhadap Unit Kerja (untuk

mempersempit kesempatan)

- perbaikan sistem dan prosedur

- perbaikan sarana

- dsb

� Terhadap pegawai (untuk

meluruskan niat)

- Pelatihan Anti Korupsi dengan Unit Kerja

17

- Pelatihan Anti Korupsi dengan

tujuan membangun Integritas PNS

dengan metode yang efektif

Pengawasan/pemantauan :� Pemantau independen (ditunjuk oleh

Panitia Seleksi – Kemenpan+RB)

� Masyarakat

Unit Kerja

BerpredikaT

WBK

Catatan : Apabila dari laporan hasil pengawasan terbukti adanya peristiwa/kejadian

yang menggugurkan kriteria/parameter, maka predikat WBK atau WBBM

pada Unit Kerja tersebut segera dicabut

INDIKATOR MUTLAK

� Indikator Mutlak berdasarkan Aspek Integritas dalam Pengelolaan Keuangan, (dihitung selama 2 tahun terakhir, dan

mengacu pada LHP/LHA dari BPK, BPKP dan APIP (BPKP dan

Inspektorat Jenderal/Inspektorat, terutama dengan unsur-unsur :

- Opinin BPK sekurang-kurangnya WDP

- Jumlah maksimum kerugian negara (KN) yang belum

diselesaikan (%);

18

diselesaikan (%);

- Jumlah maksimum temuan ineffektiveness (%);

- Jumlah maksimum temuan inefficiency (%);

- Jumlah maksimum pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin

karena penyalahgunaan pengelolaan keuangan;

- Tidak ada pegawai yang menjadi tersangka korupsi;

- Tidak ada pegawai yang terlibat kasus suap dan pungutan liar

INDIKATOR OPERASIONAL

A.Indikator Program pencegahan Korupsi (komitmen

pimpinan) , bobot 40%, terutama meliputi unsur-

unsur:

• penandatanganan Dokumen Pakta Integritas

• kebijakan pimpinan yang tertuang dalam

keputusan pimpinan;

• ketaatan dalam menyusun renstra, sakip/lakip,

19

• ketaatan dalam menyusun renstra, sakip/lakip,

laporan keuangan;

• jenis/bentuk kegiatan pencegahan korupsi yang

dilaksanakan (kode etik, wistle blower system,

program pengendalian gratifikasi, kebijakan anti

conflict of interest, dan program inisiatif anti

korupsi).

B. Indikator kinerja organisasi dengan bobot 60%,

terutama meliputi unsur-unsur:

• keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi;

• tingkat kepatuhan menyampaikan LHKPN;

• nilai evaluasi AKIP;

• jumlah pengaduan masyarakat yang dapat

20

• jumlah pengaduan masyarakat yang dapat

diselesaikan dalam waktu satu tahun;

• indeks kepuasan masyarakat;

• indeks integritas.

TERIMA KASIH

21

TERIMA KASIH

20120214 paparan di kemendikbud jakarta slideshow

Sports

20120214 paparan di kemendikbud jakarta slideshow