YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

- 39.PJ_.2015.pdf · Perpajakan; dan Pelaksanaan administrasi Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan. 3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5

Category:

Documents

- 39.PJ_.2015.pdf · Perpajakan; dan Pelaksanaan administrasi Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan. 3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: - 39.PJ_.2015.pdf · Perpajakan; dan Pelaksanaan administrasi Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan. 3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5
Page 2: - 39.PJ_.2015.pdf · Perpajakan; dan Pelaksanaan administrasi Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan. 3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5
Page 3: - 39.PJ_.2015.pdf · Perpajakan; dan Pelaksanaan administrasi Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan. 3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5
Page 4: - 39.PJ_.2015.pdf · Perpajakan; dan Pelaksanaan administrasi Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan. 3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5

Related Documents
DASAR PERPAJAKAN - iwansidharta.comiwansidharta.com/downlot.php?file=aktpjk3.pdf · •PPh Pasal 21 •PPh Pasal 22 •PPh Pasal 23 •PPh Pasal 24 •PPh Pasal 25 •PPN dan PPnBM
DASAR PERPAJAKAN -...
Category: Documents
- 34.PJ_.2014.pdf · Pasal 1 ayat (1) , jenis dan Masa Pajak/Tahun Pajak SPT yang diolah PPDDP, KPDDP Makassar, dan KPDDP Jambi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal
- 34.PJ_.2014.pdf · Pasal 1 ayat (1) , jenis dan Masa...
Category: Documents
PER-41.PJ_.2015 Tentang Pengaman Transaksi Elektronik
PER-41.PJ_.2015 Tentang Pengaman Transaksi Elektronik
Category: Documents
MENTER! KEUANGAN P.EPUBLIK INDONESIA · tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
MENTER! KEUANGAN P.EPUBLIK INDONESIA · tentang Ketentuan.....
Category: Documents
DAFTAR ISI - sipeg.unj.ac.idsipeg.unj.ac.id/repository/upload/artikel/laba_komprehensif.pdf · Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa “Direktur Jenderal
DAFTAR ISI -...
Category: Documents
PER-41.PJ_.2015 tentang Pengaman Transaksi Elektronik.pdf
PER-41.PJ_.2015 tentang Pengaman Transaksi Elektronik.pdf
Category: Documents
ASPEK PERPAJAKAN KEGIATAN USAHA HOTEL Aspek Perpajakan Hotel.pdf · PPh Pasal 29 (Kurang Bayar SPT Tahunan) Paling lama dilunasi sebelum SPT Tahunan disampaikan Paling lama 4 bulan
ASPEK PERPAJAKAN KEGIATAN USAHA HOTEL Aspek Perpajakan...
Category: Documents
ANALISIS PERHITUNGAN,PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS … · PPh pasal 21 atas gaji karyawan tetap pada PT.Wijaya Mapan Abadi ini belum sesuai dengan Undang – Undang perpajakan ,karena
ANALISIS PERHITUNGAN,PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS … ·...
Category: Documents
Analisis Pengaruh Reformasi Perpajakan, Audit Perpajakan ...
Analisis Pengaruh Reformasi Perpajakan, Audit Perpajakan ...
Category: Documents
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA …pdtu.bindola.com/uploads/attachment/2017/05/1494844908.pdf · deviden, sewa, royalti, dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Pasal 21 PPh Pasal 23
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA...
Category: Documents
Modul ke: 1 Perpajakan 1Mahrani+... · wajib pajak sifat aktif untuk menghitung, ... mekanisme pemotongan atau pemungutan sesuai PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal
Modul ke: 1 Perpajakan 1Mahrani+... · wajib pajak sifat...
Category: Documents
MENTERIKEUANGAN - PajakOnline.com...dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
MENTERIKEUANGAN - PajakOnline.com...dan Tata Cara Perpajakan...
Category: Documents
- 07.PJ_.2019.pdf · Tata Cara Penyampaian Pengaduan Pelayanan Perpajakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. tanggal Peraturan Direktur ditetapkan. Salinan sesuai dengan aslinya
- 07.PJ_.2019.pdf · Tata Cara Penyampaian Pengaduan...
Category: Documents
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …ditkeu.itb.ac.id/wp/wp-content/uploads/2014/01/PER-14.PJ_.2013-tg... · b. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...
Category: Documents
perpajakan · Pemotongan PPh Final Pasal 4(2) atas jasa konstruksi KETERANGAN Pemungutan PPN oleh Bendaharawan APBN* (SSP atas nama Rekanan dan …
perpajakan · Pemotongan PPh Final Pasal 4(2) atas jasa...
Category: Documents
213 2016 · 2019. 8. 27. · perpajakan. Pasal 7 (1) Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf a dan huruf b wajib dibuat ikhtisar. (2) Ikhtisar
213 2016 · 2019. 8. 27. · perpajakan. Pasal 7 (1)...
Category: Documents
PER -44.PJ_.2013.pdf
PER -44.PJ_.2013.pdf
Category: Documents
 · perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN
 · perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki....
Category: Documents
CONTOH SURAT PERJANJIAN KERJA - sim.smpn1lamongan.sch.id · setelah dipotong pajak pendapatan sesuai peraturan perpajakan di Indonesia. PASAL LIMA Sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan
CONTOH SURAT PERJANJIAN KERJA - sim.smpn1lamongan.sch.id ·...
Category: Documents
- 23.PJ_.2016.pdf · KPP Pratama Ketapang; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 22 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan sesuai dengan
- 23.PJ_.2016.pdf · KPP Pratama Ketapang; dicabut dan...
Category: Documents
· PDF fileTata Cara pendaftaran NPWP Cabang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (1) (2) (3) Pasal 7
· PDF fileTata Cara pendaftaran NPWP Cabang mengacu pada...
Category: Documents
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 - staffnew.uny.ac.idstaffnew.uny.ac.id/.../pengabdian/pelatihan-perpajakan-untuk-guru.pdf · Materi Pelatihan Perpajakan Page 6 b. Penerima pensiun yang
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 -...
Category: Documents
PEDOMAN WAWANCARA A. PRAKTISI PERPAJAKAN 011 08 Aud d... · Apakah tepat mengasimilasikan Pasal 14 ke Pasal 7 ? dan jelaskan alasannya ! 3. Bagaimana keterkaitan antara Pasal 14,
PEDOMAN WAWANCARA A. PRAKTISI PERPAJAKAN 011 08 Aud d... ·...
Category: Documents
PENGARUH PENERAPAN E-SPT PPH PASAL 21 DAN …eprints.stainkudus.ac.id/92/1/1. cover.pdf · pengaruh penerapan e-spt pph pasal 21 dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib
PENGARUH PENERAPAN E-SPT PPH PASAL 21 DAN...
Category: Documents
salampajak.comsalampajak.com/wp-content/uploads/2018/01/PER-41.PJ_.2015-tentang... · dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan. Verifikasi adalah suatu proses pemeriksaan
salampajak.comsalampajak.com/wp-content/uploads/2018/01/PER-...
Category: Documents
BAB IV PEMBAHASAN 4.1 Pemenuhan Kewajiban Perpajakan …repository.unika.ac.id/15553/5/14.H1.0029 Sesilia Kolong BAB IV.pdf · 54 menjadi PPh Pasal 21 untuk 1 bulan. Jumlah PPh Pasal
BAB IV PEMBAHASAN 4.1 Pemenuhan Kewajiban Perpajakan...
Category: Documents
Perpajakan pph pasal 21 dan atau 26
Perpajakan pph pasal 21 dan atau 26
Category: Education
Perpajakan Pph Pasal 25 Dan Pph Final
Perpajakan Pph Pasal 25 Dan Pph Final
Category: Documents
PER - 06.PJ_.2014.pdf
PER - 06.PJ_.2014.pdf
Category: Documents
PENGARUH KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN ...digilib.unila.ac.id/29940/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfPENGARUH KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN
PENGARUH KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN.....
Category: Documents