Zonasi Jakarta

8/20/2019 Zonasi Jakarta

http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 1/576

RENCANA DETAIL TATA RUANG

R A N C A N G A N P E R A T U R A N D A E R A H

P R O V I N S I D K I J A K A R T A

&P E R A T U R A N Z O N A S I

B U K U 1 : R A P E R D A

COVER BELAKANG COVER DEPAN

NOVEMBER 2013







REV.01/DTR/XI/2013

iii

BAB XXI KETENTUAN PIDANA ............................................................................................... 336

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN ....................................................................................... 337

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP ........................................................................................... 337

PENJELASAN PASAL ............................................................................................................... 339



REV.02/DTR/XI/2013

1

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa kedudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota

Negara Republik Indonesia, menyebabkan ruang wilayah Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta berfungsi sebagai ruang ibukota negara dan

kawasan perkotaan, maka pembangunan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta perlu diarahkan pada pemanfaatan ruang secara bijaksana, berdaya

guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan sesuai

kaidah-kaidah penataan ruang, sehingga kualitas ruang terjaga

keberlanjutannya untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian

lingkungan;

b. bahwa pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan diberbagai bidang mengakibatkan penurunan kualitas pemanfaatan ruang

serta ketidakseimbangan struktur dan fungsi ruang, maka perlu dilakukan

pengendalian pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah,

sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang, setiap Rencana Tata Ruang Wilayah harus

ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan

Peraturan Zonasi sebagai perangkat operasional Rencana Tata Ruang

Wilayah, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1975 tentang Ketentuan

Bangunan Bertingkat Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah tidak

sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu

diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

huruf b, huruf c, dan pelaksanaan Pasal 93, Pasal 122, Pasal 134, Pasal

145, Pasal 155, dan Pasal 163 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

RANCANGAN



REV.02/DTR/XI/2013

2

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4739);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5059);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara

Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5160);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang

Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman

Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi

Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran

Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1986 Nomor 91);

14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun

2008 Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung

(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Lembaran Daerah Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 28);



REV.02/DTR/XI/2013

3

17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta Nomor 28);

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN

PERATURAN ZONASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut DKI

Jakarta.

2. Provinsi adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya

disebut Provinsi DKI Jakarta.

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta, yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan

DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta.

6. Kota Administratif adalah Kota Administratif di Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta.

7. Kabupaten Administratif adalah Kabupaten Administratif di Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta.

8. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah.



REV.02/DTR/XI/2013

4

11. Unit Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit

Kerja atau sub ordinat Satuan Kerja Perangkat Daerah.

12. Komite Pertimbangan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat KPPR,

adalah lembaga bersifat independen yang tugasnya membantu Gubernurdalam penataan ruang berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang dan

Peraturan Zonasi.

13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap

unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan

aspek administratif dan atau aspek fungsional.

14. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang

udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat

manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara

kelangsungan hidupnya.

15. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan

prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial

ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

16. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang

meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk

fungsi budi daya.

17. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

18. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

19. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

20. Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 yang selanjutnya disingkat RTRW 2030

adalah Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta.

21. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah

rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah tingkat kecamatan yang

dilengkapi dengan peraturan zonasi yang merupakan penjabaran dari

Rencana Tata Ruang Wilayah dengan peta skala 1: 5.000.

22. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ, adalah ketentuan yang

mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun

untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

23. Pemanfaatan ruang kecamatan adalah upaya untuk mewujudkan struktur

ruang dan pola ruang sesuai rencana detail tata ruang melalui penyusunandan pelaksanaan program beserta pembiayaan.

24. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta

segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan

berdasarkan aspek fungsional baik lindung ataupun budidaya serta memiliki

ciri tertentu.

25. Kawasan prioritas adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional, provinsi

dan/atau kota/kabupaten administratif yang mempunyai nilai strategis yang

penataan ruangnya diprioritaskan.



REV.02/DTR/XI/2013

5

26. Kawasan konservasi adalah kawasan dengan fungsi utama melindungi

kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumber

daya buatan

27. Kawasan Cagar Budaya adlaah satuan ruang geografis yang memiliki dua

situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau

memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

28. Lingkungan adalah bagian wilayah kota yang merupakan kesatuan ruang

untuk suatu kehidupan dan penghidupan tertentu dalam suatu sistem

pengembangan kota secara keseluruhan.

29. Kawasan pusat kegiatan adalah kawasan yang diarahkan bagi pemusatan

berbagai kegiatan campuran maupun yang spesifik, memiliki fungsi strategis

dalam menarik berbagai kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi dan

budaya serta kegiatan pelayanan kota menurut hierarki terdiri dari kawasanpusat kegiatan primer, kawasan pusat kegiatan sekunder dan kawasan

pusat kegiatan tersier.

30. Kawasan pusat kegiatan primer adalah kawasan perkotaan yang berfungsi

untuk melayani kegiatan skala nasional atau beberapa provinsi dan

internasional.

31. Kawasan pusat kegiatan sekunder adalah kawasan perkotaan yang

berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa

kota/kabupaten administrasi.

32. Kawasan pusat kegiatan tersier adalah kawasan perkotaan yang berfungsi

untuk melayani kegiatan skala kota/kabupaten administrasi atau beberapa

kecamatan.

33. Kawasan campuran adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi

pengembangan kegiatan campuran bangunan umum dengan permukiman

beserta fasilitasnya yang dirancang sesuai dengan fungsi dan kebutuhan

masyarakat di mana kawasan bangunan tersebut dibangun dan dikelola

serta dipelihara dengan baik.

34. Lahan adalah bidang tanah untuk maksud pembangunan fisik.

35. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik

sesuai peruntukan.

36. Sub zona adalah suatu bagian dari zona yang memeiliki fungsi dan

karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan

karakteristik pada zona yang bersangkutan.

37. Zoning adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan

fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-

fungsi lain.

38. Ruang terbuka atau plasa adalah suatu lahan atau kawasan yang tidak

terbangun atau tidak diduduki oleh bangunan, struktur, area parkir, jalan,

lorong atau yard yang diperlukan yang dapat dimanfaatkan untuk

penanaman tanaman, halaman, area rekreasi, dan fasilitas.

39. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH, adalah ruang-ruang

dalam kota dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur yang

didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat



REV.02/DTR/XI/2013

6

tertentu dan atau sarana kota, dan atau pengaman jaringan prasarana dan

atau budidaya pertanian.

40. Jalur pedestrian adalah jalur khusus yang disediakan untuk pejalan kaki.

41. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan,termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan diperuntukkan bagi lalu

lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di

bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali

jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

42. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama

dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan

masuk dibatasi secara berdaya guna.

43. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan

pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan

rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

44. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat

dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah

jalan masuk tidak dibatasi.

45. Pembangunan jalan baru adalah proses pembukaan ruangan lalu lintas guna

mengatasi permasalahan geografi sebagai penghubung antar satu wilayah

dengan wilayah lain

46. Peningkatan kapasitas jalan adalah proses meningkatkan kapasitas jalan

untuk memenuhi lonjakan kendaraan dengan melakukan penambahan

terhadap badan jalan

47. Pemeliharaan jalan adalah proses peningkatan kualitas jalan melalui

penambahan material jalan dan perbaikan jalan guna memperbaiki kondisi

jalan akibat penggunaan jalan setiap harinya

48. Transportasi adalah pengangkutan orang dan/atau barang oleh berbagai

jenis kendaraan sesuai kemajuan teknologi.

49. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkatKKOP, adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitarbandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangandalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

50. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau

penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan,

gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem

elektromagnetik lainnya.

51. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan

atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat

langsung diminum.

52. Drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan

yang berfungsi sebagai pematus bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan

sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.

53. Air limbah adalah adalah air buangan yang berasal dari sisa kegiatan rumah

tangga, proses produksi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak

dimanfaatkan kembali.



REV.02/DTR/XI/2013

7

54. Perparkiran adalah hal ihwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir.

55. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam

yang berbentuk padat.

56. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS, adalahtempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan,

dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

57. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle)

yang selanjutnya disebut TPS-3R, adalah tempat dilaksanakan kegiatan

pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala

kawasan.

58. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST,

adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan,

penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

59. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat

untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

60. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha

yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha

bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas

sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau

swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

61. Pembangunan berorientasi transit atau Transit Oriented Development yang

selanjutnya disingkat TOD, adalah kawasan terpadu dari berbagai kegiatan

fungsional kota dengan fungsi penghubung lokal dan antar lokal.

62. Closed Circuit Television yang selanjutnya disingkat CCTV, adalah

penggunaan kamera video untuk mentransmisikan sinyal ke sejumlah

monitor/display untuk membantu pengamatan dan pengawasan suatu area

yang bisa dioperasikan secara terus menerus maupun pada saat tertentu.

63. Angkutan umum massal adalah angkutan umum yang dapat mengangkut

penumpang dalam jumlah besar yang beroperasi secara cepat, nyaman,

aman, terjadwal, dan berfrekuensi tinggi.

64. Ruang evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung

masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan

kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan

modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.

65. Jalur dan ruang evakuasi bencana adalah jalur perjalanan yang menerus

termasuk jalan ke luar, koridor/selasar umum dan sejenis dari setiap bagian

bangunan gedung termasuk di dalam unit hunian tunggal ke tempat aman,yang disediakan bagi suatu lingkungan/kawasan sebagai tempat

penyelamatan atau evakuasi.

66. Peruntukan lahan adalah rencana pemanfaatan ruang untuk fungsi ruang

kota tertentu yang menetapkan jenis penggunaan tanah dan peraturan

pemanfaatan ruang yang berlaku, sesuai rencana tata ruang kota.

67. Izin prinsip pemanfaatan ruang adalah perizinan yang diberikan oleh

Pemerintah Daerah kepada orang dan/atau pelaku usaha, yang menyatakan

suatu kegiatan pemanfaatan ruang secara prinsip diperkenankan

diselenggarakan, sebagai dasar pertimbangan pemanfaatan ruang dalam



REV.02/DTR/XI/2013

8

batasan luas ruang tertentu dengan persyaratan administrasi dan teknis

sesuai Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi berdasarkan

aspek teknis, politis, sosial, dan budaya.

68. Izin kegiatan pemanfaatan ruang adalah perizinan yang diberikan oleh

Pemerintah Daerah kepada orang dan/atau pelaku usaha untuk melakukankegiatan pemanfaatan ruang dengan batasan luas tertentu dengan

persyaratan administrasi dan teknis sesuai Rencana Detail Tata Ruang dan

Peraturan Zonasi.

69. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan untuk kegiatan

pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

70. Izin Mendirikan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah

perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan

gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau

mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan

teknis.

71. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang

melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam

rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat

memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

72. Izin Gangguan adalah izin tempat usaha dan/atau kegiatan berdasarkan

Undang-Undang Gangguan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan

di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan,tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

73. Rencana zonasi adalah rencana pembagian kawasan menjadi zona sesuai

dengan fungsi dan karakteristiknya atau diarahkan bagi pengembangan

fungsi lain serta menetapkan pengendalian pemanfaatan ruang, dan

memberlakukan ketentuan hukum yang berbeda untuk setiap zonanya.

74. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan

fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi,

saluran udara tegangan (ekstra) tinggi, pantai, dan lain-lain, dan/atau yangbelum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana

lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

75. Sub blok adalah bidang tanah yang merupakan satu atau lebih perpetakan

yang telah ditetapkan batas-batasnya sesuai dengan rencana tata ruang

kota untuk suatu peruntukan tanah tertentu.

76. Nomor blok adalah kode numerik yang diberikan untuk setiap blok.

77. Sifat lingkungan adalah sifat suatu lingkungan ditinjau dari segikependudukan, aktivitas ekonomi dan nilai tanah.

78. Pola Sifat Lingkungan yang selanjutnya disingkat PSL adalah

pengelompokan lokasi lingkungan yang sama sedemikian rupa sehingga

membentuk suatu pola sesuai dengan rencana kota.

79. Zona hutan kota adalah zona interaktif yang memiliki fungsi pelestarian dan

perlindungan keanekaragaman hayati setempat.

80. Zona taman kota/lingkungan adalah zona interaktif yang dapat dimanfaatkan

sebagai sarana olahraga, rekreasi, dan sosial bagi warga masyarakat.



REV.02/DTR/XI/2013

9

81. Zona permakaman adalah zona berupa hamparan hijau yang dimanfaatkan

untuk kegiatan sosial bagi warga masyarakat.

82. Zona jalur hijau adalah zona yang diperuntukan bagi sub zona hijau

tegangan tinggi, pengaman jalur kereta api, jalur hijau yang berupa median jalan, di bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan tanaman peneduh

dan tanaman hias lokal.

83. Zona hijau rekreasi adalah zona yang diperuntukan untuk pelayanan

olahraga dan rekreasi yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan

masyarakat sesuai dengan skala pelayanan kota dan jumlah penduduk, dan

memiliki kualitas pelayanan tinggi dan mudah diakses yang terlihat dari

kemudahan aksesibilitas transportasinya.

84. Zona terbuka hijau budidaya di wilayah pulau adalah zona dengan

peruntukan sebagai ruang terbuka hijau atau areal berupa hamparan lahan

yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat baik pada tanah

negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat

yang berwenang.

85. Zona pemerintahan nasional adalah zona yang diperuntukan untuk kegiatan

pemerintahan dan/atau administrasi pemerintahan beserta fasilitasnya

dengan luas lahan sesuai fungsinya.

86. Zona pemerintahan daerah adalah zona yang diperuntukkan untuk kegiatan

pemerintahan daerah dan/atau administrasi pemerintahan provinsi,kota/kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan beserta fasilitasnya

dengan luas lahan sesuai fungsinya.

87. Zona perwakilan negara asing adalah zona yang diperuntukkan untuk

kegiatan perwakilan negara asing dan/atau administrasi perwakilan negara

asing beserta fasilitasnya dengan luas lahan sesuai fungsinya.

88. Zona perumahan kampung adalah kelompok rumah yang ditetapkan oleh

pemerintah sebagai kawasan yang dilestarikan/dipertahankan yang

merupakan bagian dari kota, dihuni oleh masyarakat dengan budaya

tertentu, tidak terstruktur dan tidak terencana dengan baik, dengan tipe

bangunan deret dan ketinggian bangunan setinggi-tingginya 3 (tiga) lantai.

89. Zona perumahan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sedang – tinggi adalah

zona yang diperuntukan sebagai hunian dan dijabarkan ke dalam sub zona

rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, rumah besar, dan rumah

flat dengan KDB di atas 30% (tiga puluh persen).

90. Zona perumahan vertikal adalah zona yang diperuntukan sebagai hunian

susun yang dilengkapi dengan fasilitas bersama dan ruang terbuka hijau

serta dijabarkan ke dalam sub zona rumah susun dan rumah susun umumdengan KDB di atas 30% (tiga puluh persen).

91. Zona perumahan KDB rendah adalah zona yang diperuntukkan sebagai

hunian dengan KDB di bawah dan/atau sama dengan 30% (tiga puluh

persen) dan memiliki ruang terbuka hijau privat pada setiap rumah sebagai

resapan.

92. Zona perumahan vertikal KDB rendah adalah zona yang diperuntukan

sebagai hunian susun taman yang memiliki KDB di bawah dan/atau sama

dengan 30% (tiga puluh persen) yang dilengkapi dengan fasilitas bersama

dan ruang terbuka hijau.



REV.02/DTR/XI/2013

10

93. Zona perumahan di wilayah pulau adalah zona peruntukan hunian di pulau

dengan KDB setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen).

94. Zona perkantoran, perdagangan, dan jasa adalah zona yang diperuntukan

bagi sub zona atau kegiatan perkantoran, perdagangan, dan jasa untukmendukung efisiensi perjalanan, memiliki akses yang tinggi berupa jalur

pejalan kaki yang terhubung dengan jaringan transportasi massal dan jalur

penghubung antar bangunan, dan didukung dengan fasilitas umum dan

pasokan energi dengan teknologi yang memadai.

95. Zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah adalah zona yang

diperuntukan bagi sub zona atau kegiatan perkantoran, perdagangan, dan

jasa untuk mendukung efisiensi perjalanan dengan KDB setinggi-tingingnya

30% (tiga puluh persen), memiliki akses yang tinggi berupa jalur pejalan kaki

yang terhubung dengan jaringan transportasi massal dan jalur penghubung

antar bangunan, dan didukung dengan fasilitas umum dan pasokan energi

dengan teknologi yang memadai.

96. Zona perdagangan dan jasa di wilayah pulau adalah zona yang diperuntukan

bagi sub zona atau kegiatan perkantoran, perdagangan, dan jasa pulau,

serta didukung dengan fasilitas umum dan pasokan energi dengan teknologi

yang memadai.

97. Zona campuran adalah zona yang diperuntukan bagi kegiatan hunian

dan/atau perdagangan dan jasa secara vertikal, memiliki akses yang tinggi

berupa jalur pejalan kaki yang terhubung dengan jaringan transportasimassal dan jalur penghubung antar bangunan, dan didukung dengan

fasilitas umum dan pasokan energi dengan teknologi yang memadai.

98. Zona pelayanan umum dan sosial adalah zona yang diperuntukan bagi sub

zona pendidikan, kesehatan, ibadah, sosial budaya, rekreasi dan olahraga,

pelayanan umum dan sarana terminal yang didukung dengan akses jaringan

transportasi.

99. Zona industri dan pergudangan adalah zona yang diperuntukkan untuk

kegiatan industri rumah tangga, industri pengolahan, industri perakitan,

industri kreatif, dan industri teknologi tinggi berskala regional dan/atau

nasional dan/atau internasional yang tidak mencemari dan menggangu

lingkungan; dan/atau kegiatan penyimpanan barang atau gudang beserta

fasilitasnya sesuai dengan persyaratan teknis dan/atau peraturan

perundang-undangan.

100. Zona terbuka biru adalah zona perairan yang dapat berupa sungai, kanal,

kali, situ, dan waduk yang tidak dapat berubah fungsi selain untuk

mengalirkan air dan/atau menampung air.

101. Zona pertambangan di wilayah pulau adalah zona yang memiliki sumberdaya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan

peta/data geologi.

102. Zona konservasi perairan adalah zona perairan yang dilindungi, dikelola

dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan

dan lingkungannya secara berkelanjutan.

103. Zona pemanfaatan umum perairan adalah zona perairan dan pesisir yang

mempunyai fungsi utama budidaya perikanan, perikanan tangkap,

pariwisata laut, daerah perlindungan laut, perluasan dan rehabilitasi fisik

pulau, dan percepatan pembentukan pulau baru.



REV.02/DTR/XI/2013

11

104. Intensitas pemanfaatan ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu

yang ditentukan berdasarkan pengaturan Koefisien Lantai Bangunan (KLB),

Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Ketinggian Bangunan (KB), Koefisien

Dasar Hijau (KDH), Koefisien Tapak Basemen (KTB), tiap kawasan bagian

kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kota.

105. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB, adalah

angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan

gedung dan luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai

sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan

Peraturan Zonasi.

106. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH, adalah angka

persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar

bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan

dan luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai

Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan

Zonasi.

105. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB, adalah angka

persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan

luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai

Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan

Zonasi.

106. Lahan perencanaan adalah luas lahan efektif yang dikuasai dan/ataudirencanakan untuk kegiatan pemanfaatan ruang, dapat berbentuk super

blok, blok, sub blok dan/atau perpetakan.

107. Rumah susun adalah bangunan hunian berbentuk gedung bertingkat yang

dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang

distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan

merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan

secara terpisah yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama,

dan tanah bersama.

108. Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk

memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

109. Prasarana kota adalah infrastruktur, prasyarat utama atau segala sesuatu

yang merupakan penunjang utama kota, diperlukan untuk memberikan

pelayanan atau jasa bagi kebutuhan dasar penduduk, terdiri dari jaringan

jalan, jaringan air buangan dan air minum serta berbagai jaringan utilitas.

110. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET,

adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara

yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit kepusat beban dengan tegangan di atas 278 kV atau sesuai standar yang

ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

111. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT, adalah

saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara dan

digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat

beban dengan tegangan di atas 35 KV (tiga puluh lima kilo volt) sampai 245

KV (dua ratus empat pulih lima kilo volt) atau sesuai standar yang ditetapkan

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



REV.02/DTR/XI/2013

12

112. Kaveling adalah bidang lahan yang telah ditetapkan batas-batasnya sesuai

dengan batas kepemilikan lahan secara hukum/legal di dalam blok atau

subblok.

113. Insentif dan disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan untuk dapat

mendorong perkembangan kota terhadap pelaksanaan kegiatan yangsejalan dengan rencana tata ruang dan sebagai perangkat untuk mencegah,

membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan

dengan rencana tata ruang.

114. Garis sempadan sungai yang selanjutnya disingkat GSS adalah garis maya

di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan

sungai.

115. Garis sempadan jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis rencana

jalan yang ditetapkan dalam rencana kota.

116. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS, adalah suatu wilayah

daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak

sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air

yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat

merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah

perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

117. Pelampauan KLB adalah kelebihan hasil perbandingan yang dihitung dari

jumlah luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan perpetakan/persil

yang dikuasai.

118. Bangunan Tipe Kopel adalah bangunan yang diperbolehkan rapat pada

salah satu sisi samping dengan batas perpetakan atau bangunan

disebelahnya.

119. Bangunan Tipe Tunggal adalah bangunan yang harus memiliki jarak bebas

dengan batas perpetakan atau batas pekarangan pada sisi samping dan

belakang.

120. Bangunan Tipe Deret adalah bangunan yang diperbolehkan rapat dengan

batas perpetakan atau batas pekarangan pada sisi samping.

121. Pembatasan lalu lintas adalah upaya pemanfaatan sesetinggi-tingginya

mungkin sistem jaringan jalan yang ada dan bisa menampung lalu lintas

sebanyak mungkin atau menampung pergerakan orang sebanyak mungkin

dan memperhatikan keterbatasan lingkungan atau kapasitas lingkungan,

memberikan prioritas untuk kelompok pengguna jalan tertentu dan

penyesuaian kebutuhan kelompok pemakai jalan lainnya serta menjaga

kecelakaan lalu lintas sekecil mungkin.

122. Rencana induk adalah dokumen perencanaan dalam bidang tertentu yangberisi kebijakan, strategi, dan program untuk periode tertentu.

123. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk

masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non

pemerintah lain dalam penataan ruang.

124. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.



REV.02/DTR/XI/2013

13

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi:

a. asas, tujuan, fungsi, dan manfaat;

b. kedudukan dan jangka waktu;

c. wewenang dan tanggung jawab;

d. pola pengembangan kawasan dan sifat lingkungan;

e. rencana detail tata ruang kecamatan;

f. peraturan zonasi;

g. perizinan dan rekomendasi;

h. insentif dan disinsentif;

i. data dan informasi;

j. kerjasama;

k. Komite Pertimbangan Penataan Ruang;

l. hak, kewajiban, dan peran masyarakat; dan

m. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup seluruh

wilayah kecamatan yang berada di 5 (lima) Kota Administrasi dan 1 (satu)

Kabupaten Administrasi.

Pasal 4

(1) Kecamatan yang berada di 5 Kota Administrasi meliputi:

a. Kota Administrasi Jakarta Pusat terdiri dari 8 (delapan) kecamatan,

meliputi:

1. Kecamatan Cempaka Putih dengan luas wilayah kurang lebih 469

(empat ratus enam puluh sembilan) hektar;

2. Kecamatan Gambir dengan luas wilayah kurang lebih 759 (tujuh

rauts lima puluh Sembilan) hektar;

3. Kecamatan Johar Baru dengan luas wilayah kurang lebih 237 (dua

ratus tiga puluh tujuh) hektar;

4. Kecamatan Kemayoran dengan luas wilayah kurang lebih 725

(tujuh ratus dua puluh lima) hektar;

5. Kecamatan Menteng dengan luas wilayah kurang lebih 653 (enam

ratus lima puluh tiga) hektar;

6. Kecamatan Sawah Besar dengan luas wilayah kurang lebih 616

(enam ratus enam belas) hektar;

7. Kecamatan Senen dengan luas wilayah kurang lebih 422 (empat

ratus dua puluh dua) hektar; dan

8. Kecamatan Tanah Abang dengan luas wilayah kurang lebih 725(tujuh ratus dua puluh lima) hektar;

b. Kota Administrasi Jakarta Utara terdiri dari 6 (enam) kecamatan,

meliputi:

1. Kecamatan Cilincing dengan luas wilayah kurang lebih 3.970 (tiga

ribu sembilan ratus tujuh puluh) hektar;

2. Kecamatan Kelapa Gading dengan luas wilayah kurang lebih 1,634

(seribu enam ratus tiga puluh empat) hektar;

3. Kecamatan Koja dengan luas wilayah kurang lebih 1.320 (seribu

tiga ratus dua puluh) hektar;

4. Kecamatan Pademangan dengan luas wilayah kurang lebih 1.192

(seribu seratus sembilan puluh dua) hektar;



REV.02/DTR/XI/2013

14

5. Kecamatan Penjaringan dengan luas wilayah kurang lebih 3.549

(tiga ribu lima ratus empat puluh sembilan) hektar; dan

6. Kecamatan Tanjung Priok dengan luas wilayah kurang lebih 2.513

(dua ribu lima ratus tiga belas) hektar;

c. Kota Administratif Jakarta Barat terdiri dari 8 (delapan) kecamatan,

meliputi:1. Kecamatan Cengkareng dengan luas wilayah kurang lebih 2.654

(dua ribu enam ratus lima puluh empat) hektar;

2. Kecamatan Grogol Petamburan dengan luas wilayah kurang lebih

1.128 (seribu seratus dua puluh delapan) hektar;

3. Kecamatan Kalideres dengan luas wilayah kurang lebih 4.252

(empat ribu dua ratus lima puluh dua) hektar;

4. Kecamatan Kebon Jeruk dengan luas wilayah kurang lebih 1.798

(seribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) hektar;

5. Kecamatan Kembangan dengan luas wilayah kurang lebih 2.415

(dua ribu empat ratus lima belas) hektar;

6. Kecamatan Palmerah dengan luas wilayah kurang lebih 754 (tujuh

ratus lima puluh empat) hektar;

7. Kecamatan Taman Sari dengan luas wilayah kurang lebih 433

(empat ratus tiga puluh tiga) hektar; dan

8. Kecamatan Tambora dengan luas wilayah kurang lebih 539 (lima

ratus tiga puluh sembilan) hektar;

d. Kota Administrasi Jakarta Selatan terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan,

meliputi:

1. Kecamatan Cilandak dengan luas wilayah kurang lebih 1.820

(seribu delapan ratus dua puluh) hektar;

2. Kecamatan Jagakarsa dengan luas wilayah kurang lebih 2.501(dua ribu lima ratus satu) hektar;

3. Kecamatan Kebayoran Baru dengan luas wilayah kurang lebih 904

(sembilan ratus empat) hektar;

4. Kecamatan Kebayoran Lama dengan luas wilayah kurang lebih 885

(delapan ratus delapan puluh lima) hektar;

5. Kecamatan Mampang Prapatan 773 (tujuh ratus tujuh puluh tiga)

hektar;

6. Kecamatan Pancoran dengan luas wilayah kurang lebih 2.190 (dua

ribu seratus sembilan puluh) hektar;

7. Kecamatan Pasar Minggu dengan luas wilayah kurang lebih 1.932

(seribu sembilan ratus tiga puluh dua) hektar;

8. Kecamatan Pesanggarahan dengan luas wilayah kurang lebih

1.391 (seribu tiga ratus sembilan puluh satu) hektar;

9. Kecamatan Setiabudi dengan luas wilayah kurang lebih 853

(delapan ratus lima puluh tiga) hektar; dan

10. Kecamatan Tebet dengan luas wilayah kurang lebih 1.345 Ha;

e. Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan,

meliputi:

1. Kecamatan Cakung dengan luas wilayah kurang lebih 4.252 (empat

ribu dua ratus lima puluh dua) hektar;

2. Kecamatan Cipayung dengan luas wilayah kurang lebih 2.846 (duaribu delapan ratus empat puluh enam) hektar;

3. Kecamatan Ciracas dengan luas wilayah kurang lebih 1.608 (seribu

enam ratus delapan) hektar;

4. Kecamatan Duren Sawit dengan luas wilayah kurang lebih 2.266

(dua ribu dua ratus enam puluh enam) hektar;

5. Kecamatan Jatinegara dengan luas wilayah kurang lebih 1.135

(seribu seratus tiga puluh lima) hektar;

6. Kecamatan Kramat Jati dengan luas wilayah kurang lebih 1.297

(seribu dua ratus sembilan puluh tujuh) hektar;

7. Kecamatan Makasar dengan luas wilayah kurang lebih 2.186 (dua

ribu seratus delapan puluh enam) hektar;



REV.02/DTR/XI/2013

15

8. Kecamatan Matraman dengan luas wilayah kurang lebih 496

(empat ratus sembilan puluh enam) hektar;

9. Kecamatan Pasar Rebo dengan luas wilayah kurang lebih 1.298

(seribu dua ratus sembilan puluh delapan) hektar; dan

10. Kecamatan Pulo Gadung dengan luas wilayah kurang lebih 1.560

(seribu lima ratus enam puluh) hektar.

(2) Kecamatan yang berada di Kabupaten Administrasi meliputi:

a. Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dengan luas wilayah kurang lebih

305 (tiga ratus lima) hektar; dan

b. Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dengan luas wilayah kurang

lebih 565 (lima ratus enam puluh lima) hektar.

BAB IIII

AZAS, TUJUAN, FUNGSI, DAN MANFAAT

Pasal 5

RDTR dan PZ dilaksanakan berdasarkan azas penataan ruang

Pasal 6

Tujuan RDTR dan PZ untuk:

a. terwujudnya kualitas ruang yang terukur sesuai standar teknis dan arahan

dalam RTRW 2030;

b. terwujudnya tertib penyelenggaraan penataan ruang melalui pengaturan

intensitas kegiatan, keseimbangan dan keserasian peruntukan lahan serta

penyediaan prasarana yang maju dan memadai;

c. terwujudnya ruang yang menyediakan kualitas kehidupan kota yang

produktif dan inovatif, serta memperkecil dampak pembangunan dan

menjaga kualitas lingkungan;

d. terwujudnya tata air yang dapat memenuhi kebutuhan air minum serta

mengurangi genangan air dan banjir;

e. terwujudnya prasarana transportasi yang terintegrasi dengan angkutan

massal; dan

f. terwujudnya RTH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Fungsi RDTR dan PZ sebagai berikut:

a. mendukung perwujudan pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan program

pembangunan daerah dan nasional;

b. menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian pengembangankawasan fungsional sesuai RTRW 2030;

c. terwujudnya keterkaitan antar program pembangunan yang selaras, serasi,

dan efisien dengan penataan ruang;

d. sebagai perangkat pengendalian pemanfaatan ruang;

e. sebagai acuan pemberian insentif dan disinsentif;

f. sebagai acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang;

g. sebagai panduan teknis dalam pemberian izin pemanfaatan ruang;

h. sebagai acuan dalam penyusunan Panduan Rancang Kota (UDGL); dan

i. sebagai dasar pengenaan sanksi.

Pasal 8



REV.02/DTR/XI/2013

16

Manfaat RDTR dan PZ untuk:

a. menjaga kualitas ruang dengan pengendalian pemanfaatan ruang yang tidak

sesuai dengan zona dan sub zona peruntukan;

b. memperkecil gangguan atau dampak kegiatan dalam pemanfaatan ruang;c. penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan

lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu;

d. alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan

pelaksanaan pembangunan fisik kecamatan yang dilaksanakan oleh

Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan/atau masyarakat;

e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap sub zona sesuai

dengan fungsinya di dalam struktur ruang kecamatan secara keseluruhan;

dan

f. ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun

program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan

ruangnya.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 9

Kedudukan RDTR dan PZ merupakan ketentuan operasional RTRW 2030 yang

mengatur pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan

zona dan sub zona peruntukan.

Pasal 10

Jangka waktu RDTR dan PZ berlaku dua puluh tahun sesuai yang diamanatkan

peraturan perundang-undangan.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan RDTR dan PZ berwenang:

a. pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan

RDTR dan PZ;

b. penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang

berdasarkan RDTR dan PZ;

c. pembuatan dan penetapan peta operasional skala 1:1000 sebagai

acuan perizinan pemanfaatan ruang berdasarkan RDTR dan PZ;

d. kerja sama dalam penyelenggaraan RDTR dan PZ;e. pengoordinasian kegiatan antar SKPD, UKPD, instansi pemerintah,

dan masyarakat; dan

f. pemberian sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

(2) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

kewajiban Pemerintah Daerah sebagai berikut:

a. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis pelaksanaan RDTR dan

PZ;

b. melaksanakan standar pelayanan dalam pelaksanaan pemanfaatan

ruang berdasarkan RTRW 2030, RDTR, dan PZ;



REV.02/DTR/XI/2013

17

c. memberikan arahan dalam pelaksanaan RDTR dan PZ dalam rangka

pengendalian pemanfaatan ruang; dan

d. menyebarluaskan data dan informasi RDTR dan PZ.

Pasal 12

(1) Wewenang dan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 menjadi tanggung jawab Gubernur.

(2) Gubernur dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), didasarkan pada kebijakan, standar, norma, kriteria,

prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau

Gubernur dalam pelaksanaan RDTR dan PZ sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 dan Pasal 12 secara operasional menjadi tugas dan fungsi

Kepala SKPD bidang tata ruang sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala SKPD bidang tata ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Kepala SKPD

dan instansi terkait sesuai kewenangannya.

BAB VI

POLA PENGEMBANGAN KAWASAN DAN SIFAT LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

(1) RDTR dan PZ disusun didasarkan pada batas administrasi kecamatan dan

kelurahan yang di dalamnya terdapat informasi luas kecamatan, kelurahan,

dan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan dan kelurahan yang

berada di 5 (lima) kota administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu.

(2) Batas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam

Gambar-1 Peta Batas Administrasi skala 1 : 50.000 pada Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Jumlah penduduk di masing-masing kecamatan di kota dan kabupaten

administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Tabel

Jumlah Penduduk dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah membentuk pola pengembangan kawasan

berdasarkan RTRW 2030 di masing-masing zona dan/atau sub zona

peruntukan, dengan cara:

a. pembangunan baru;

b. peremajaan lingkungan;

c. perbaikan lingkungan; dan/atau



REV.02/DTR/XI/2013

18

d. pemugaran lingkungan.

(2) Pola pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

bertujuan:

a. meningkatkan perkembangan kawasan timur, barat dan utara melaluipembangunan baru, perbaikan lingkungan dan/atau peremajaan

lingkungan;

b. mengendalikan perkembangan kota pada kawasan pusat, tengah, dan

selatan melalui pemugaran lingkungan, peremajaan lingkungan,

perbaikan lingkungan dan/atau pembangunan baru; dan

c. mengendalikan perkembangan ruang di wilayah selatan Jakarta Outer

Ring Road (JORR) dengan mempertimbangkan kawasan perlindungan

area bawahannya, perkembangan ekonomi, intensitas pemanfaatan

ruang, kapasitas prasarana, dan KKOP.

Pasal 16

(1) Dalam penyusunan pola pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 ayat (1), Pemerintah Daerah harus memperhatikan PSL

yang terdiri dari:

a. sangat padat (SP);

b. padat (P);

c. kurang padat (KP); dand. tidak padat (TP).

(2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan PZ.

BAB VII

RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Pemerintah Daerah menyusun RDTR kecamatan meliputi:

a. rencana pola ruang;

b. rencana prasarana;

c. rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya;

d. rencana pemanfaatan ruang; dan

e. peraturan zonasi.

Pasal 18

(1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a,

dilaksanakan pada ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang bawah

tanah dalam satu kesatuan penataan ruang.

(2) Rencana pola ruang darat dan ruang laut sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan di setiap kecamatan yang terdiri dari:

a. zona fungsi lindung;



REV.02/DTR/XI/2013

19

b. zona fungsi budidaya; dan

c. zona perairan dan pesisir.

(3) Rencana pola ruang pada ruang udara dan ruang bawah tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur tersendiri dengan Peraturan

Daerah.

Pasal 19

(1) Zona fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pada ayat (2)

huruf a, ditujukan untuk kecamatan yang ada di 5 (lima) Kota Administrasi

dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi, berupa zona lindung.

(2) Zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)

huruf b, ditujukan untuk kecamatan yang ada di 5 (lima) Kota Administrasi

dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi, terdiri dari:

a. zona hutan kota;

b. zona taman kota/lingkungan;

c. zona permakaman;

d. zona jalur hijau;

e. zona hijau rekreasi;

f. zona terbuka hijau budidaya di wilayah pulau;

g. zona pemerintahan nasional;

h. zona pemerintahan daerah;

i. zona perwakilan negara asing;

j. zona perumahan kampung;k. zona perumahan KDB sedang-tinggi;

l. zona perumahan vertikal;

m. zona perumahan KDB rendah;

n. zona perumahan vertikal KDB rendah;

o. zona perumahan di wilayah pulau;

p. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;

q. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;

r. zona perdagangan dan jasa di wilayah pulau;

s. zona campuran;

t. zona pelayanan umum dan sosial;

u. zona industri dan pergudangan;

v. zona terbuka biru; dan

w. zona pertambangan di wilayah pulau.

(3) Zona perairan dan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)

huruf c, ditujukan untuk kecamatan yang ada di Kabupaten Administrasi

terdiri dari:

a. zona konservasi perairan; dan

b. zona pemanfaatan umum perairan.

Pasal 20

(1) Rencana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf

b, terdiri dari:

a. pergerakan;

b. energi;

c. telekomunikasi;

d. drainase;

e. air minum;

f. air limbah;



REV.02/DTR/XI/2013

20

g. sampah; dan

h. jalur dan ruang evakuasi bencana.

(2) Rencana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di

setiap kecamatan.

Pasal 21

(1) Rencana pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)

huruf a, berupa pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan

prasarana transportasi.

(2) Rencana prasarana energi, telekomunikasi, air minum, dan air limbah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e,

dan huruf f, diselenggarakan secara bertahap pengembangan perpipaan

terpadu.

(3) Rencana prasarana drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

(1) huruf d, dengan tujuan sebagai berikut:

a. perwujudan normalisasi kali untuk mengalirkan curah hujan dengan

kala ulang 25 (dua puluh lima) sampai 100 (seratus) tahunan;

b. peningkatkan kinerja sistem polder (waduk, pompa dan saluran sub

makro/penghubung) untuk mengalirkan curah hujan dengan kala ulang

10 (sepuluh) sampai 25 (dua puluh lima) tahunan;

c. peningkatkan kinerja saluran mikro untuk mengalirkan curah hujandengan kala ulang 2 (dua) sampai 10 (sepuluh) tahunan;

d. penataan disepanjang aliran sungai, waduk dan badan air lainnya

e. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang pinggir kanal, sungai, kali,

waduk, situ dan danau;

f. pembangunan menghadap badan air;

g. tidak mengubah fungsi dan peruntukan badan air berupa saluran, kali,

sungai, kanal, situ, waduk dan embung;

h. peningkatkan rasio ruang terbuka biru sekurang-kurangnya 5% (lima

persen) dan mengoptimalkan RTH untuk menampung kelebihan air

saat curah hujan tinggi;

i. mempertahankan sempadan sungai/kali/kanal dan waduk/situ sebagai

RTH dan prasarana pengendali banjir;

j. pengelolaan air limbah dan sampah disepanjang aliran

sungai/kali/kanal dan waduk/situ; dan

k. pembangunan sumur resapan dangkal, sumur resapan dalam, biopori,

dan parkir air dengan memperhatikan struktur geologi dan jenis tanah

sebagai bagian dari konservasi dan penurunan debit puncak di saluran

publik.

(4) Rencana penyediaan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (1) huruf f, dengan target layanan air limbah terpusat 80%(delapan puluh persen) dari rumah tangga dan non rumah tangga, melalui:

a. pemisahan jaringan drainase dan jaringan air limbah;

b. pembangunan sistem modular pada kawasan multifungsi, peremajaan

lingkungan, dan pembangunan baru skala besar;

c. revitalisasi sistem individu dengan mengganti tangki septik yang dapat

mengolah air tinja dan air kotor; dan

d. mewajibkan penerapan sistem setempat (on site) atau komunal pada

kawasan yang belum terlayani sistem terpusat (off site).



REV.02/DTR/XI/2013

21

(5) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (1) huruf g, dilaksanakan dengan:

a. memperhatikan kecukupan ketersediaan lahan untuk TPS dan/atau

TPS-3R dengan luasan sekurang-kurangnya 500 m2 (lima ratus meter

persegi), ketersediaan zona penyangga, dan keindahan lingkungan;dan/atau

b. pembangunan skala besar dan peremajaan lingkungan dilengkapi

TPST.

Bagian Kedua

Kecamatan Cempaka Putih

Pasal 22

Tujuan penataan ruang Kecamatan Cempaka Putih untuk:

a. terwujudnya pengembangan dan penataan pusat kegiatan tersier kawasan

perkantoran, kawasan perdagangan berskala kota dan penyediaan

prasarana pengembangan Kawasan Grosir Cempaka Putih;

b. terwujudnya pengembangan dan pemeliharaan kawasan permukiman

berwawasan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan

angkutan massal terutama di kawasan perumahan padat dan rawan banjir;

c. terwujudnya pengembangan dan pemeliharaan taman kota/lingkungan dan

jalur hijau sebagai prasarana resapan air, pengendali polusi udara, dan

prasarana sosial, serta keindahan kota;

d. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melaluipembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase untuk

menampung air dan mengatasi genangan air; dan

e. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang

terintegrasi dengan angkutan umum massal.

Pasal 23

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Cempaka Putih

dilakukan pembagian:

a. zona dan sub zona kawasan; dan

b. blok dan sub blok kawasan.

(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub

blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam

Gambar-1A Peta Zonasi Kecamatan Cempaka Putih skala 1 : 5.000 pada

Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Pasal 24

(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Cempaka

Putih terdiri dari:

a. zona taman kota/lingkungan;

b. zona jalur hijau;

c. zona hijau rekreasi;

d. zona pemerintahan nasional;

e. zona pemerintahan daerah;

f. zona perumahan KDB sedang - tinggi;

g. zona perumahan vertikal;

h. zona perumahan KDB rendah;



REV.02/DTR/XI/2013

22

i. zona perumahan vertikal KDB rendah;

j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;

k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;

l. zona campuran;

m. zona pelayanan umum dan sosial; dan

n. zona terbuka biru.

(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di

Kecamatan Cempaka Putih wajib memperhatikan pembagian zona fungsi

lindung dan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

disajikan dalam Gambar-1A Peta Zonasi Kecamatan Cempaka Putih skala

1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan Tabel-1A Tabel Rencana Pola Ruang

Kecamatan Cempaka Putih pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan

Cempaka Putih terdiri dari:

a. rencana prasarana transportasi darat;

b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan

c. rencana prasarana transportasi udara.

(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi

kemacetan lalu lintas dilakukan:

a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus

di koridor Pulogadung-Harmoni, koridor Dukuh Atas-Pulogadung dan

koridor Tanjung Priok-Cililitan;

b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Cempaka Putih Timur dan

Kelurahan Rawasari;

c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;

d. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;

e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;

f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan

g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri,

kolektor dan lokal di setiap kelurahan.

(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui

Kecamatan Cempaka Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

di Kelurahan Rawasari dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan

angkutan umum massal berbasiskan rel.

(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melaluiKecamatan Cempaka Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara

Halim Perdana Kusuma.

(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi

dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau

instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang

perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau

instansi bersangkutan.



REV.02/DTR/XI/2013

23

Pasal 26

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Cempaka Putih dilakukan:

a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Cempaka Putih

Barat dan Kelurahan Rawasari;b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Cempaka Putih

Timur dan Kelurahan Rawasari; dan

c. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;

d. pengembanga jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di

Kelurahan Cempaka Putih Timur dan Kelurahan Rawasari;

e. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan; dan

f. pengembangan gardu induk di Kelurahan Rawasari.

(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan

minyak di Kecamatan Cempaka Putih, Pemeritah Daerah menetapkan

lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan


(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala

SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana

induk bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi

bersangkutan.

Pasal 27

(1) Rencana prasarana telekomunikasi dilakukan pengembangan lapisan inti

dengan penempatan jaringan serat optik, penyediaan CCTV dan internet

nirkabel pada ruang publik, serta pengembangan menara telekomunikasi

dense urban di setiap kelurahan.

(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan



sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD

dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk

bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi

bersangkutan.

Pasal 28

(1) Rencana prasarana drainase untuk mencegah banjir dan genangan air di

Kecamatan Cempaka Putih dilakukan:

a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro Sungai Ciliwungyang melalui Kelurahan Cempaka Putih Timur dan Kelurahan Rawa

Sari;

b. penerapan sistem polder nomor 33 dengan area layanan seluruh

kelurahan;

c. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran submakro;

d. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;

e. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan

f. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro di ruas jalan arteri,

kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.



REV.02/DTR/XI/2013

24

(2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana drainase

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh

Kepala SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk yang

disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 29

(1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di

Kecamatan Cempaka Putih dilakukan:

a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal

dari Waduk Jatiluhur;

b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk

Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai

Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, dan

sumber air lainnya;

c. pengembangan sumber air untuk air baku menggunakan pipa transmisi

di setiap kelurahan;

d. peningkatan dan pembangunan baru kapasitas instalasi pengolahan air

di Kelurahan Cempaka Putih Barat dan Cempaka Putih Timur; dan

e. peningkatan pipa primer setiap kelurahan.

(2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilakukan

peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukkan sebagai air minum.

(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala


induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi

bersangkutan.

Pasal 30

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Cempaka Putih dilaksanakan

pengembangan pembuangan air limbah terpusat (off site) dengan area

layanan nomor 10 dan pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas

jaringan pembuangan setempat (on site) untuk melayani seluruh

kelurahan.

(2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air limbah


dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub

bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi

bersangkutan.

Pasal 31

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Cempaka Putih dilakukan

penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau

kecamatan dilengkapi prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan

untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah

sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.

(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan

dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang

disusun oleh Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.





REV.02/DTR/XI/2013

26

Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan

Cempaka Putih disajikan dalam Gambar-1G Peta Rencana Jalur dan

Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Cempaka Putih skala 1 : 5.000 padaLampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Cempata

Putih wajib memperhatikan Gambar-1B sampai Gambar-1G sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Ketiga

Kecamatan Gambir

Pasal 35

Tujuan penataan ruang Kecamatan Gambir untuk:

a. terwujudnya penataan kawasan perkantoran, pemerintahan nasional, dan

penyediaan prasarana pendukung Kawasan Medan Merdeka;

b. terwujudnya Kawasan Harmoni sebagai stasiun terpadu dan titik

perpindahan antar moda transportasi dengan konsep TOD;

c. terwujudnya Kawasan Roxy sebagai pusat kegiatan tersier fungsi pusat

perdagangan dan jasa untuk melayani kegiatan skala kota yang terintegrasidengan angkutan umum massal;

d. terwujudnya kawasan perkantoran daerah dan nasional sebagai pusat

kegiatan tersier dengan pelayanan skala kota yang terintegrasi dengan

angkutan umum massal;

e. tercapainya kawasan pemerintahan daerah, kawasan pemerintahan nasional

dan perwakilan negara/lembaga asing sebagai pusat kegiatan primer disertai

penyediaan prasarana;

f. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan

dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan massal;

g. terwujudnya pengembangan taman kota/lingkungan dan jalur hijau sebagai

prasarana resapan air, pengendali polusi udara, prasarana sosial, dan

keindahan kota;

h. tercapainya Kawasan Cagar Budaya;

i. tercapainya perbaikan lingkungan pada kawasan campuran dilengkapi

prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan

j. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui

pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase untuk

menampung air dan mengatasi genangan air.

Pasal 36

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Gambir dilakukan

pembagian:





Gambar-2A Peta Zonasi Kecamatan Gambir skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.



REV.02/DTR/XI/2013

27

Pasal 37

(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Gambir terdiri

dari:


b. zona permakaman;

c. zona jalur hijau;

d. zona hijau rekreasi;

e. zona pemerintahan nasional;

f. zona pemerintahan daerah;

g. zona perumahan KDB sedang-tinggi;

h. zona campuran;

i. zona pelayanan umum dan sosial; dan

j. zona terbuka biru.


Kecamatan Gambir wajib memperhatikan pembagian zona fungsi lindung

dan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan

dalam Gambar-2A Peta Zonasi Kecamatan Gambir skala 1 : 5.000 pada

Lampiran III-1 dan pada Tabel-1A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan

Gambir pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Pasal 38


Gambir terdiri dari:




(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi

kemacetan lalu lintas, dilakukan:


dilakukan di koridor Blok M-Kota, koridor Pulogadung-Harmoni, koridor

Kalideres-Harmoni, koridor Harmoni-Lebak Bulus, dan koridor Cideng-

Tanah Abang;

b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Cideng, Duri Pulo, Petojo

Utara dan Kelurahan Kebon Kelapa;


d. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;


f. penerapan pembatasan lalu lintas tahap I di setiap kelurahan;g. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan

h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri,



Kecamatan Gambir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal

berbasiskan rel di Kelurahan Gambir, Kebon Kelapa, Duri Pulo, Cideng

dan Kelurahan Petojo Selatan.



REV.02/DTR/XI/2013

28

(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui

Kecamatan Gambir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,


Halim Perdana Kusuma dan Bandar Udara International Soekarno Hatta.

(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasidan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau


perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun oleh Kepala SKPD

dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 39

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Gambir dilakukan:

a. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Petojo Utara,

Kebon Kelapa, Gambir, Petojo Selatan, dan Kelurahan Cideng;

b. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;

c. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di

Kawasan Gambir di Kelurahan Gambir;

d. pengembangan gardu induk di Kelurahan Gambir; dan

e. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.


minyak di Kecamatan Gambir, Pemerintah Daerah menetapkan lokasistasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Rencana pengembangan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait

dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang


Pasal 40

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Gambir dilakukan

pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik,

penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta

pengembangan menara telekomunikasi dense urban di setiap kelurahan.

(2) Rencana prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana indukbidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi

bersangkutan.

Pasal 41

(1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan

genangan air di Kecamatan Gambir dilakukan:

a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro:

1. Sungai Ciliwung yang melalui Kelurahan Gambir dan Kelurhan

Kebon Kelapa;



REV.02/DTR/XI/2013

29

2. Kali Cideng yang melalui Kelurahan Pejoto Selatan, Cideng,

Gambir, dan Kelurahan Pejoto Utara;

3. Kanal Banjir Barat yang melalui Kelurahan Duri Pulo dan

Kelurahan Cideng; dan

4. Kali Krukut Bawah yang melalui Kelurahan Gambir;

b. penerapan sistem polder:1. nomor 19 dan 20 dengan area layanan Kelurahan Duri Pulo;

2. nomor 21 dengan area layanan Kelurahan Cideng, Petojo

Selatan, Petojo Utara dan Kelurahan Duri Pulo; dan

3. nomor 48 dengan area layanan Kelurahan Kebon Kelapa,

Gambir, Petojo Utara, dan Kelurahan Petojo Selatan;




f. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro dilakukan pada

jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.

(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana

drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala


induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi

bersangkutan.

Pasal 42

(1) Rencana prasarana air minum di Kecamatan Gambir dilakukan:




Karian, Waduk Ciawi, dan Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi,

Sungai Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat,

dan sumber air lain; dan

c. peningkatan pipa primer yang melalui setiap kelurahan.


sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan

peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.


dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD


bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi

bersangkutan.

Pasal 43

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Gambir dilakukanpengembangan pembuangan air limbah terpusat (off-site) dengan area

layanan nomor 1 serta pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas

jaringan pembuangan setempat (on site) untuk melayani seluruh

kelurahan.


air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala


induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi

bersangkutan.



REV.02/DTR/XI/2013

30

Pasal 44

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Gambir dilakukan penyediaan

TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi

prasarana pengolahan sampah spesifik, untuk tempat penampungan

sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPSTdan/atau TPA.





Pasal 45


Gambir sebagai berikut:

a. jalur evakuasi bencana di Kelurahan Gambir, Kebon Kelapa, Cideng,

Petojo Utara, Petojo Selatan, dan Kelurahan Duri Pulo;

b. ruang evakuasi bencana utama menggunakan Kawasan Monumen

Nasional di Kelurahan Gambir; dan

c. ruang kawasan evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan,

permakaman, fasilitas sosial atau fasilitas umum, dan kawasan

rekreasi lain yang ada di kelurahan.

(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Gambir berada di pusat

pemerintahan.

Pasal 46

(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan

Gambir dilaksanakan pada:

a. Kawasan Kantor Walikota Jakarta Pusat dengan fungsi pengembangan

pusat kegiatan pelayanan fungsi khusus pemerintah khusus;

b. Kawasan Medan Merdeka berfungsi sebagai pusat kegiatan primer

yang dikembangkan untuk pusat pemerintahan skala nasional dan

internasional;

c. Kawasan Roxy nerfungsi pusat kegiatan tersier yang dikembangkan

untuk pusat perdagangan skala kota;

d. Kawasan Mabes TNI AD Jl Veteran dengan fungsi sebagai kawasan

kepentingan pertahanan;

e. Kawasan Kanal Banjir Barat dengan fungsi pengembangan kawasan

strategis kepentingan lingkungan dan untuk prasarana pengendali

banjir, rekreasi, transportasi, penyediaan sumber air minum, dan

kegiatan ekonomi lain yang tidak mengganggu lingkungan;f. Kawasan Kali Ciliwung dengan fungsi pengembangan kawasan

strategis kepentingan lingkungan; dan

g. Kawasan Harmoni sebagai pusat kegiatan sekunder untuk pusat

perkantoran, jasa, dan stasiun terpadu dan titik perpindahan moda

transportasi dengan konsep TOD.

(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan

lokasi ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.



REV.02/DTR/XI/2013

31



SKPD dan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 47

(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan

Gambir disajikan dalam Gambar-2B Peta Rencana Prasarana Pergerakan

Kecamatan Gambir dan Gambar-2C Peta Rencana Prasarana Angkutan

Umum Massal Kecamatan Gambir skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang


(2) Rencana prasarana energi dan rencana prasarana telekomunikasi di

Kecamatan Gambir disajikan dalam Gambar-2D Peta Rencana Prasarana

Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Gambir skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.

(3) Rencana prasarana drainase dan rencana prasarana air minum di

Kecamatan Gambir disajikan dalam Gambar-2E Peta Rencana Prasarana

Drainase dan Air Minum Kecamatan Gambir skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.

(4) Rencana prasarana air limbah dan rencana prasarana sampah di

Kecamatan Gambir disajikan dalam Gambar-2F Peta Rencana Prasarana

Air Limbah dan Persampahan Kecamatan Gambir skala 1 : 5.000 padaLampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.


Gambir disajikan dalam Gambar-2G Peta Rencana Jalur dan Ruang

Evakuasi Bencana Kecamatan Gambir skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Setiap orang dalam penyediaan prasarana di Kecamatan Gambir wajib

memperhatikan Gambar-2B sampai Gambar-2G sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Keempat

Kecamatan Johar Baru

Pasal 48

Tujuan penataan ruang Kecamatan Johar Baru untuk:

a. terwujudnya penataan kawasan campuran dilengkapi prasarana yangterintegrasi dengan angkutan massal;

b. terwujudnya taman lingkungan dan jalur hijau sebagai prasarana resapan

air, pengendali polusi udara, prasarana sosial, dan keindahan kota;

c. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan

dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;

d. terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan pohon dan tanaman di lahan

permakaman;

e. tercapainya penyediaan taman dan/atau situ sebagai prasarana resapan air,

sosial, dan rekreasi;

f. terwujudnya pusat perdagangan dan jasa berwawasan lingkungan dan

terintegrasi dengan penataan kawasan sekitarnya; dan



REV.02/DTR/XI/2013

32

g. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui


menampung air dan mengatasi genangan air.

Pasal 49

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Johar Baru





blok kawasan di Kecamatan Johar Baru sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), digambarkan dalam Gambar-3A Peta Zonasi Kecamatan Johar Baru

skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Johar Baru

terdiri dari:


b. zona permakaman;


d. zona pemerintahan nasional;e. zona pemerintahan daerah;



h. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;

i. zona campuran;

j. zona pelayanan umum dan sosial; dan

k. zona terbuka biru.


Kecamatan Johar Baru wajib memperhatikan pembagian zona fungsi


yang disajikan dalam Gambar-3A Peta Zonasi Kecamatan Johar Baru

skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-3A Tabel Rencana

Pola Ruang Kecamatan Johar Baru pada Lampiran III-2, yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

(1) Rencana prasarana pergerakan yang melalui dan/atau berada di

Kecamatan Johar Baru, terdiri dari:




(2) Rencana prasarana transportasi darat yang ada dan/atau melalui

Kecamatan Johar Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan

lalu lintas, dilakukan:


di koridor Pulogadung – Harmoni;



REV.02/DTR/XI/2013

33

b. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Tanah Tinggi dan

Kelurahan Galur;

c. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;

d. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;

e. penerapan pembatasan lalu lintas di Kelurahan Tanah Tinggi dan

Kelurahan Galur;f. penyediaan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan




Kecamatan Johar Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,


berbasiskan rel di Kelurahan Tanah Tinggi dan Kelurahan Johar baru.


Kecamatan Johar Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,



(5) Rencana pengembangan, penyediaan, dan/atau peningkatan prasarana

transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD


bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD


Pasal 52

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Johar Baru dilakukan:

a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Galur;


c. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan; dan

d. pengembangan gardu induk di Kelurahan Tanah Tinggi.


minyak, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan

bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Rencana pengembangan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait

dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang


Pasal 53

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Johar Baru dilakukanpengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik,

penyediaan CCTV dan penyediaan internet nirkabel pada ruang publik,

serta pengembangan menara telekomunikasi dense urban di setiap

kelurahan.








REV.02/DTR/XI/2013

34



bersangkutan.

Pasal 54


genangan air dilakukan:

a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro Kali Sentiong yang

melalui Kelurahan Galur;

b. penerapan sistem polder:

1. nomor 31 dengan area layanan Kelurahan Tanah Tinggi;dan

2. nomor 33 dengan area layanan Kelurahan Galur, Kampung Rawa,

dan Kelurahan Johar Baru;

c. penerapan sistem pompa air yang terdapat pada pompa UP Senin di

Kelurahan Tanah Tinggi;

d. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran submakro;

e. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;

f. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan

g. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro di ruas jalan arteri,

kolektor dan jalan lokal di setiap kelurahan.




induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansibersangkutan.

Pasal 55

(1) Rencana prasarana air minum di Kecamatan Johar Baru dilakukan:





Sungai Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat

dan sumber air lainnya; dan


(2) Rencana prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat

diperuntukan sebagai air minum.



dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk subbidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi

bersangkutan.

Pasal 56

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Johar Baru dilakukan


layanan nomor 5 dan nomor 10, serta pemeliharaan dan/atau peningkatan

kapasitas jaringan pembuangan setempat (on site) untuk melayani seluruh

kelurahan.



REV.02/DTR/XI/2013

35





bersangkutan.

Pasal 57

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Johar Baru dilakukan









Pasal 58

(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Johar

Baru sebagai berikut:

a. jalur evakuasi bencana di ruas Jalan Letjend Suprapto di Kelurahan

Galur dan Kelurahan Tanah Tinggi; dan

b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan,permakaman, fasilitas sosial atau fasilitas umum dan kawasan rekreasi

lain yang ada di keluarahan.

(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Johar Baru berada di

pusat pemerintahan.

Pasal 59


Johar Baru pada Kawasan Tanah Tinggi dilakukan:

a. pengembangan kawasan padat penduduk melalui perbaikan kampung

terpadu; dan

b. pengembangan Kawasan Pasar Johar Baru sebagai pusat pelayanan

perdagangan dan jasa skala kecamatan.



lokasi ditetapkan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.


sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan

instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 60

(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui di

Kecamatan Johar Baru disajikan dalam Gambar-3B Peta Rencana

Prasarana Pergerakan Kecamatan Johar Baru skala 1 : 5.000 dan

Gambar-3C Peta Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan



REV.02/DTR/XI/2013

36

Johar Baru pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini.

(2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi disajikan dalam

Gambar-3D Peta Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi

Kecamatan Johar Baru skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum disajikan dalam

Gambar-3E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air Minum Kecamatan

Johar Baru skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian


(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah disajikan dalam

Gambar-3F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Persampahan

Kecamatan Johar Baru skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan


(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Johar

Baru disajikan dalam Gambar-3G Peta Rencana Jalur dan Ruang

Evakuasi Bencana Kecamatan Johar Baru kala 1 : 5.000 pada Lampiran

IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Johar Baru

wajib berpedoman pada Gambar-3B sampai Gambar-3G sebagaimana


Bagian Kelima

Kecamatan Kemayoran

Pasal 61

Tujuan penataan ruang Kecamatan Kemayoran untuk:

a. terwujudnya pengembangan dan penataan kawasan perkantoran, pusat

eksibisi dan informasi bisnis multifungsi berintensitas tinggi dengan skala

pelayanan internasional dan terintegrasi dengan angkutan umum massal

pada Kawasan Bandar Kemayoran;

b. terwujudnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, jasa, industri

kreatif, industri teknologi tinggi dan pariwisata;

c. tercapainya pengembangan kawasan permukiman dilengkapi prasarana

yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;

d. terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan taman kota/lingkungan di

kawasan permukiman;

e. terwujudnya pelestarian hutan kota dalam pengendalian pencemaran dan

resapan air di sekitar Waduk Kemayoran;

f. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melaluipembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, situ

dan/atau waduk untuk menampung air dan mengatasi genangan air; dan

g. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang


Pasal 62

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Kemayoran




REV.02/DTR/XI/2013

37





Gambar-4A Peta Zonasi Kecamatan Kemayoran skala 1 : 5.000 pada

Lampiran III-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanDaerah ini.

Pasal 63

(1) Rencana pola ruang Kecamatan Kemayoran pada zona fungsi budidaya

terdiri dari:









i. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;

j. zona campuran;

k. zona pelayanan umum dan sosial; dan

l. zona terbuka biru.


Kecamatan Kemayoran wajib memperhatikan pembagian zona fungsi


disajikan dalam Gambar-4A Peta Zonasi Kecamatan Kemayoran skala 1:

5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-4A Tabel Rencana Pola Ruang

Kecamatan Kemayoran pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak


Pasal 64

(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui di Kecamatan

Kemayoran terdiri dari:





(1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi



di koridor Harmoni-Pulogadung, koridor Kampung Melayu-Ancol,

koridor Tanjung Priok-Cililitan, koridor Pluit-Tanjung Priok, koridor

Kelapa Gading-Kalimalang;

b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kebon Kosong, Kelurahan

Harapan Mulya dan Kelurahan Gunung Sahari Selatan;

c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Harapan Mulya,

Gunung Sahari Selatan, Kebon Kosong, Kemayoran, Cempaka Baru,

Sumur Batu dan Kelurahan Utan Panjang;

d. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan




REV.02/DTR/XI/2013

38





Kecamatan Kemayoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan massal

berbasiskan rel di Gunung Sahari Selatan.


Kecamatan Kemayoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,







perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau


Pasal 65

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Kemayoran dilakukan:

a. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Gunung Sahari

Selatan dan Kelurahan Sumur Batu;b. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;


Kelurahan Sumur Batu;

d. pengembangan gardu induk di Kelurahan Sumur batu; dan



minyak di Kecamatan Kemayoran, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi

stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.




induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi

bersangkutan.

Pasal 66

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Kemayoran dilakukan:

a. pengembangan lapisan inti dengan penempatan jaringan serat optik di

Kelurahan Kebon Kosong, Utan Panjang, Harapan Mulya, Sumur Batu

dan Kelurahan Gunung Sahari Selatan;

b. penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik di setiap

kelurahan, dan

c. penyediaan menara telekomunikasi berupa menara telekomunikasi







REV.02/DTR/XI/2013

39





bersangkutan.

Pasal 67


genangan air di Kecamatan Kemayoran dilakukan:


1. Kali Ciliwung Gunung Sahari yang melalui kelurahan Gunung

Sahari Selatan;

2. Kali Utan Kayu yang melalui Kelurahan Sumur Batu;

3. Kali Item yang melalui Kelurahan Sumur Batu dan Kelurahan

Serdang;

4. Kali Senen Baru yang melalui Kelurahan Kebon Kosong; dan

5. Kali Sentiong yang melalui Kelurahan Harapan Mulia, Serdang dan

Kelurahan Utan Panjang;


1. nomor 25 dengan area layanan Kelurahan Gunung Sahari Selatan

dan Kelurahan Kebon Kosong;

2. nomor 31 dengan area layanan Kelurahan Kemayoran dan

Kelurahan Gunung Sahari Selatan;

3. nomor 33 dengan area layanan Kelurahan Harapan Mulya, UtanPanjang, Cempaka Baru, Serdang, dan Kelurahan Sumur Batu; dan

4. nomor 48 dengan area layanan Kelurahan Gunung Sahari Selatan.

c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa untuk menanggulangi

genangan setempat pada:

1. pompa Sunter Jaya 1 dan Pompa Sunter Jaya 2 di Kelurahan

Sumur Batu; dan

2. pompa Serdang di Kelurahan Serdang;

d. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran submakro pada:

1. saluran Jalan Angkasa, Jalan Garuda Sisi Selatan, dan saluran

Jalan Gunung Sahari 5 di Kelurahan Gunung Sahari Selatan;

2. saluran Kepu Barat di Kelurahan Gunung Sahari dan Kelurahan

Kemayoran;

3. saluran Kemayoran Gempol dan saluran Kemayoran Ketapang di

Kelurahan Kebon Kosong;

4. saluran Kepu Selatan di Kelurahan Kemayoran;

5. saluran Kali Baru Timur dan saluran Utan Panjang di Kelurahan

Utan Panjang;

6. saluran Taruna Jaya, Serdang, Serdang 1, Serdang Baru, dan

saluran Kampung Irian 1 di Kelurahan Serdang;

7. saluran Sumur Batu, Nilam, Bren, Basoka di Kelurahan Sumur Batu;

8. saluran Swadaya 5, Cempaka Baru 1, Cempaka Baru Tengah,Cempaka Baru 7, Cempaka Baru di Kelurahan Cempaka Baru;

9. penerapan sumur resapan dalam dan/atau dangkal di setiap

kelurahan;

10. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan

11. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro di ruas jalan

arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.






REV.02/DTR/XI/2013

40


bersangkutan.

Pasal 68

(1) Rencana prasarana air minum di Kecamatan Kemayoran dilakukan:






dan sumber air lain;

c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di

Kelurahan Sumur Batu dan Kelurahan Cempaka Baru;

d. peningkatan dan pembangunan baru kapasitas Instalasi Pengolahan

Air (IPA) Sumur Batu di Kelurahan Cempaka Baru;

e. pembangunan pompa dorong Sumur Batu di Kelurahan Cempaka

Baru; dan

f. peningkatan pipa primer yang melalui di Kelurahan Gunung Sahari

Selatan, Kebon Kosong, Kemayoran, Serdang, Utan Panjang,

Cempaka Baru, Hrapan Mulya, dan Kelurahan Sumur Batu.


sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilakukan






bersangkutan.

Pasal 69

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Kemayoran dilakukan:

a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (off site) dengan area

layanan nomor 5 untuk melayani seluruh kelurahan; dan

b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan

setempat (on site) di Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kemayoran,

Cempaka Baru, Utan Panjang, Serdang, Sumur Batu, dan Kelurahan

Kebon Kosong.


air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas KepalaSKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana


bersangkutan.

Pasal 70

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Kemayoran dilakukan







REV.02/DTR/XI/2013

41





Pasal 71


Kemayoran ditetapkan:

a. jalur evakuasi bencana di:

1. Jalan Letjend Suprapto, Tanah Tinggi Timur dan Jalan Tanah

Tinggi Barat di Kelurahan Harapan Mulya, Sumur Batu dan

Kelurahan Cempaka Baru;

2. Jalan Gunung Sahari dan Jalan Bungur Besar di Kelurahan

Gunung Sahari Selatan;

3. Jalan Ahmad Yani di Kelurahan Sumur Batu;

4. Jalan Angkasa, Landasan Pacu Barat dan Jalan Landasan Timur-

Barat di Kelurahan Gunung Sahari Selatan;

5. Jalan Ahmad Yani di Kelurahan Sumur Batu;

6. Jalan Kemayoran Gempol dan Jalan Dakota 6 di Kelurahan Kebon

Kosong; dan

7. Jalan Utan Panjang Barat dan Kelurahan Utan Panjang Timur di

Kelurahan Utan Panjang dan Kelurahan Kebon Kosong; dan

b. ruang evakuasi bencana dengan memanfaatkan pusat pemerintahan,

permakaman, fasilitas sosial atau fasilitas umum dan kawasan rekreasilain yang ada.

(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Kemayoran berada di

pusat pemerintahan.

Pasal 72


Kemayoran dilaksanakan pada:

a. Kawasan Cempaka Mas sebagai pusat perdagangan dan jasa skala

kota; dan

b. Kawasan Kemayoran sebagai pusat kegiatan primer dengan fungsi

pengembangan pusat ekshibisi dan informasi bisnis skala

internasional.




undangan.


sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepada SKPD dan


Pasal 73


Kecamatan Kemayoran disajikan dalam Gambar-4B Peta Rencana

Prasarana Pergerakan Kecamatan Kemayoran dan Gambar-4C Peta

Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Kemayoran



REV.02/DTR/XI/2013

42

skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak


(2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan

Kemayoran disajikan dalam Gambar-4D Peta Rencana Prasarana Energi

dan Telekomunikasi Kecamatan Kemayoran skala 1 : 5.000 padaLampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.



Kemayoran skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian


(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana persampahan disajikan

dalam Gambar-4F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Persampahan

Kecamatan Kemayoran skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang



Kemayoran, disajikan dalam Gambar-4G Peta Rencana Jalur Evakuasi

dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Kemayoran skala 1 : 5.000

pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari


(6) Setiap orang yang akan penyediaan prasarana di Kecamatan Kemyoran

wajib berpedoman pada Gambar-4B sampai Gambar-4G sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Keenam

Kecamatan Menteng

Pasal 74

Tujuan penataan ruang Kecamatan Menteng untuk:

a. terwujudnya Kawasan Cagar Budaya dan pengembangan kawasan

perwakilan negara dan/atau lembaga asing disertai penyediaan prasarana;

b. terwujudnya Kawasan Cikini sebagai pusat kegiatan tersier yang berfungsi

untuk pusat perdagangan dan jasa serta pusat wisata budaya sejarah skala

pelayanan kota yang terintegrasi dengan angkutan massal;

c. terlaksananya pembangunan rumah susun umum untuk masyarakat

berpenghasilan rendah dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan

angkutan massal;

d. terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan taman kota/lingkungan;

e. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui

pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase untukmenampung air dan mengatasi genangan air; dan

f. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman yang dibentuk melalui

perbaikan dan pemugaran lingkungan yang dilengkapi prasarana yang

terintegrasi dengan angkutan massal.

Pasal 75

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Menteng dilakukan

pembagian:




REV.02/DTR/XI/2013

43




Gambar-5A Peta Zonasi Kecamatan Menteng skala 1 : 5.000 pada

Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanDaerah ini.

Pasal 76

(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Menteng

terdiri dari:






f. zona perumahan KDB sedang-tinggi;




j. zona campuran;




Kecamatan Menteng wajib memperhatikan pembagian zona fungsi lindung

dan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan

dalam Gambar-5A Peta Zonasi Kecamatan Menteng skala 1 : 5.000 pada


Menteng pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan


Pasal 77


Menteng terdiri dari:




(2) Rencana prasarana transportasi darat di Kecamatan Menteng

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk

melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas

dilakukan:


di koridor Blok M-Kota, koridor Pulogadung-Harmoni, koridor

Pulogadung-Dukuh Atas, koridor Ragunan-Dukuh Atas 2, koridor

Senayan-Tanah Abang;

b. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Menteng, Kebon Sirih

dan Kelurahan Pegangsaan;

c. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Pegangsaan,

Menteng, Gondangdia, dan Kelurahan Cikini;


e. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan;



REV.02/DTR/XI/2013

44

f. penerapan pembatasan lalu lintas tahap I di Kelurahan Kebon Sirih,

Menteng dan Kelurahan Pegangsaan; dan



(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melaluiKecamatan Menteng sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,


berbasiskan rel di Kelurahan Gondangdia, Cikini, Kebon Melati, Menteng,

Pegangsaan, dan Kelurahan Kebon Sirih.


Kecamatan Menteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,




dan pengendalian pemanfaatan ruang udara di Kecamatan Menteng

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas

Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan

rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun

Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 78

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Menteng dilakukan:

a. pengembangan jaringan transmisi SKTT di setiap kelurahan;


c. pengembangan gardu induk di Kelurahan Menteng dan Kelurahan

Kebon Sirih; dan

d. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.


minyak di Kecamatan Menteng, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi


perundang-undangan.

(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana energi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD


bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 79

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Menteng dilakukan

pengembangan lapisan inti dengan penempatan jaringan serat optik,

penyediaan CCTV dan penyediaan internet nirkabel pada ruang publik,serta pengembangan menara telekomunikasi dense urban di setiap

kelurahan.









REV.02/DTR/XI/2013

45


bersangkutan.

Pasal 80

(1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dangenangan air di Kecamatan Menteng dilakukan:


1. Kanal Banjir Barat yang melalui Kelurahan Menteng;

2. Kali Surabaya yang melalui Kelurahan Menteng, Cikini,

Gondangdia, dan Kelurahan Kebon Sirih;

3. Kali Ciliwung yang melalui Kelurahan Pegangsaan, Cikini, dan

Kelurahan Kebon Sirih; dan

4. Kali Cideng yang melalui Kelurahan Menteng, Gondangdia, dan

Kelurahan Kebon Sirih;

b. pembangunan terowongan bawah tanah di sepanjang Kanal Banjir

Barat di Kelurahan Menteng;

c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ pada Situ

Lembang di Kelurahan Menteng;

d. penerapan sistem:

1. nomor 21 dengan area layanan Kelurahan Gondangdia, Menteng,

dan Kebon Sirih; dan

2. nomor 48 dengan area layanan Kelurahan Kebon Sirih, Cikini dan

Kelurahan Pegangsaan;

e. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran submakro;

f. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;g. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan

h. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro di ruas jalan arteri,






bersangkutan.

Pasal 81

(1) Rencana prasarana air minum di Kecamatan Menteng dilakukan:

a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah dari

Waduk Jatiluhur;

b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif dari Waduk Karian,

Waduk Ciawi, dan Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai


sumber air lain; dan

c. peningkatan pipa primer yang melalui Kelurahan Kebon Sirih,Gondangdia, Menteng, Cikini, dan Kelurahan Pegangsaan.








bersangkutan.



REV.02/DTR/XI/2013

46

Pasal 82

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Menteng dilakukan


layanan nomor 1, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringanpembuangan setempat (on site) untuk melayani seluruh kelurahan.





bersangkutan.

Pasal 83

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Menteng dilakukan penyediaan


prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat

penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut

ke TPST dan/atau TPA.





Pasal 84


Menteng sebagai berikut:

a. jalur evakuasi bencana terdapat pada ruas:

1. Jalan Ikhwan Ridwan Rais, Kebon Sirih dan Jalan Prapatan di

Kelurahan Kebon Sirih;

2. Jalan Tambak, Proklamasi dan Jalan Matraman Raya di Kelurahan

Pegangsaan;

3. Jalan HOS Cokroaminoto, Purworejo, Latuharhari, HR. Rasuna

Said;

4. Jalan KH. Wahid Hasyim di Kelurahan Menteng; dan

5. Jalan MH. Thamrin di Kelurahan Menteng, Gondangdia dan

Kelurahan Kebon Sirih; dan

b. ruang evakuasi bencana memanfaatkan pusat pemerintahan,

permakaman, fasilitas sosial atau fasilitas umum dan kawasan rekreasi

lain yang ada di setiap kelurahan.

(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Menteng berada di

pusat pemerintahan.

Pasal 85


Menteng dilaksanakan pada:

a. Kawasan Cagar Budaya Menteng dengan fungsi pengembangan

kawasan strategis kepentingan sosial budaya, dikembangkan untuk

fungsi hunian, perkantoran, perdagangan dan jasa, dilaksanakan

sesuai ketentuan peraturan perundangan mengenai Kawasan Cagar

Budaya; dan



REV.02/DTR/XI/2013

47

b. Kawasan Cikini sebagai pusat kegiatan tersier dengan fungsi

pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala kota serta

pengembangan budaya dan kesenian.


sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapanlokasi ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-

undangan.




Pasal 86


Menteng disajikan dalam Gambar-5B Peta Rencana Prasarana

Pergerakan Kecamatan Menteng dan Gambar-5C Peta Rencana

Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Menteng skala 1 : 5.000




Menteng disajikan dalam Gambar-5D Peta Rencana Prasarana Energi dan

Telekomunikasi Kecamatan Menteng skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV,




Menteng skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV , yang merupakan bagian tidak



Gambar-5F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan

Menteng skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak



Menteng disajikan dalam Gambar-5G Peta Rencana Jalur dan Ruang

Evakuasi Bencana Kecamatan Menteng skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV,


(6) Setiap orang yang akan penyediaan prasarana di Kecamatan Menteng,



Bagian KetujuhKecamatan Sawah Besar

Pasal 87

Tujuan penataan ruang Kecamatan Sawah Besar untuk:

a. terwujudnya pengembangan dan penataan pusat perdagangan skala

nasional yang terintegrasi dengan angkutan umum massal pada Kawasan

Mangga Dua;

b. terwujudnya Kawasan Cagar Budaya;

c. terwujudnya kawasan multifungsi bertaraf internasional;



REV.02/DTR/XI/2013

48

d. terwujudnya pengembangan pusat perdagangan dan jasa berwawasan

lingkungan dan terintegrasi dengan penataan kawasan sekitarnya;

e. terwujudnya perbaikan lingkungan pada kawasan campuran dilengkapi

prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;

f. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui

pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, situdan/atau waduk untuk menampung air dan mengatasi genangan air; dan

g. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman yang dibentuk melalui

perbaikan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan

angkutan umum massal.

Pasal 88

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Sawah Besar




(2) Pembagian zona dan sub zona serta pembagian blok dan sub blok

kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam

Gambar-6A Peta Zonasi Kecamatan Sawah Besar skala 1 : 5.000 pada

Lampiran III-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Pasal 89

(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Sawah Besar

terdiri dari:



c. zona pemerintahan nasional;

d. zona pemerintahan daerah;

e. zona perumahan KDB sedang - tinggi

f. zona perumahan vertikal;

g. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;

h. zona campuran;

i. zona pelayanan umum dan sosial; dan



Kecamatan Sawah Besar wajib memperhatikan pembagian zona fungsi


disajikan dalam Gambar-6A Peta Zonasi Kecamatan Sawah Besar skala 1

: 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-6A Tabel Rencana Pola

Ruang Kecamatan Sawah Besar pada Lampiran III-2, yang merupakan


Pasal 90


Sawah Besar terdiri dari:






REV.02/DTR/XI/2013

49





di koridor Pulogadung-Harmoni, koridor Kalideres-Harmoni, koridorKampung Melayu-Ancol, dan koridor Pluit-Tanjung Priok;

b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan

Gunung Sahari Utara;




f. pengembangan prasarana parker di setiap kelurahan; dan




Kecamatan Sawah Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,


berbasiskan rel di Kelurahan Pasar Baru, Gunung Sahari Utara, Mangga

Dua Selatan, dan Kelurahan Karang Anyar.


Kecamatan Sawah Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,









Pasal 91

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Sawah Besar dilakukan:

a. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Gunung Sahari

Utara dan Kelurahan Mangga Dua Selatan;



Kelurahan Pasar Baru, Kartini, dan Kelurahan Mangga Dua Selatan;

dan



minyak di Kecamatan Sawah Besar, Pemerintah Daerah menetapkanlokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan





induk bidang energi disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 92



REV.02/DTR/XI/2013

50

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Sawah Besar dilakukan




(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasisebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan






bersangkutan.

Pasal 93


genangan air di Kecamatan Sawah Besar dilakukan:

a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro Sungai Ciliwung

yang melalui Kelurahan Pasar Baru, Kartini, Gunung Sahari Utara, dan

Kelurahan Mangga Dua Selatan;

b. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air terdapat pada pompa

Mangga Dua Selatan, Mangga Besar, dan pompa Jembatan Merah

terdapat di Kelurahan Mangga Dua Selatan;

c. pemeliharaan pintu air Jembatan Merah di Kelurahan Karang Anyaruntuk menanggulangi genangan setempat;

d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran submakro di

Kelurahan Mangga Dua Selatan, Gunung Sahari Utara, Kartini, dan

Kelurahan Pasar Baru;



g. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro di ruas jalan arteri,






bersangkutan.

Pasal 94

(1) Rencana prasarana air minum di Kecamatan Sawah Besar dilakukan:


dari Waduk Jatiluhur;b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk






Kecamatan Sawah Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara

bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat

diperuntukan sebagai air minum.



REV.02/DTR/XI/2013

51





bersangkutan.

Pasal 95

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Sawah Besar dilakukan:

a. pengembangan sistem pembuangan air limbah terpusat (off site)

dengan area layanan nomor 1 untuk melayani Kelurahan Kali Anyar,

Kartini, Pasar Baru dan Kelurahan Mangga Dua Selatan dan area

layanan nomor 5 untuk melayani Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan

Gunung Sahari Utara; dan


setempat (on site) untuk melayani seluruh kelurahan.





bersangkutan.

Pasal 96

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Sawah Besar dilakukan









Pasal 97


Sawah Besar sebagai berikut:


1. Jalan arteri menuju lokasi kawasan evakuasi bencana utama di

ruas Jalan Abdul Rahman Saleh Raya, Jalan Pejambon, Jalan

Perwira, Jalan Kathedral, Jalan Pos, Jalan Lapangan BantengTimur, Jalan Lapangan Banteng Utara, Jalan Lapangan Banteng

Barat, dan Jalan KH. Samanhudi di Kelurahan Pasar Baru;

2. Jalan Mangga Dua di Kelurahan Mangga Dua Selatan;

3. Jalan Angkasa Raya dan Jalan Benyamin Sueb di Kelurahan

Gunung Sahari Utara;

4. Jalan Gunung Sahari di Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan


5. Jalan Mangga Besar di Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Kartini,

dan Kelurahan Mangga Dua Selatan; dan



REV.02/DTR/XI/2013

52



lain di setiap kelurahan.

(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Sawah Besar berada di

pusat pemerintahan.

Pasal 98


Sawah Besar dilaksanakan pada:

a. Kawasan Pasar Baru sebagai pusat kegiatan tersier dengan fungsi

pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala kota; dan

b. Kawasan Kemayoran sebagai pusat kegiatan primer dengan fungsi

pengembangan pusat ekshibisi dan informasi bisnis internasional.




undangan.




Pasal 99


Sawah Besar disajikan dalam Gambar-6B Peta Rencana Jaringan

Pergerakan Kecamatan Sawah Besar dan Gambar-6C Peta Rencana

Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Sawah Besar skala 1 :

5.000 pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari



Sawah Besar disajikan dalam Gambar-6D Peta Rencana Prasarana Energi

dan Telekomunikasi Kecamatan Sawah Besar skala 1 : 5.000 pada

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.


Gambar-6E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan

Cempaka Putih skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV yang merupakan bagian



Gambar-6F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah KecamatanSawah Besar skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian



Sawah Besar disajikan dalam Gambar-6G Peta Rencana Jalur dan Ruang

Evakuasi Bencana Kecamatan Sawah Besar skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.

(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Sawah

Besar wajib berpedoman pada Gambar-6B sampai Gambar-6G



REV.02/DTR/XI/2013

53

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat

(5).

Bagian Kedelapan

Kecamatan Senen

Pasal 100

Tujuan penataan ruang Kecamatan Senen untuk:

a. terwujudnya penataan pusat perkantoran, perdagangan dan jasa skala

nasional yang terintegrasi dengan angkutan umum massal pada Kawasan

Senen;

b. terlaksananya pembangunan prasarana transportasi yang terpadu dengan

jalur pejalan kaki, angkutan umum massal, dan angkutan umum lainnya

untuk menunjang konsep TOD;

c. terlaksananya pembangunan dan/atau perbaikan lingkungan prasarana

perdagangan dan jasa dengan menyediakan ruang bagi usaha mikro serta

penataan terminal penumpang secara terpadu dengan angkutan kereta api

di Stasiun Senen;

d. terwujudnya wisata perkotaan;

e. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman yang dibentuk melalui

perbaikan dan peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang

terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan

f. terbangunnya rumah susun umum dilengkapi prasarana terintegrasi dengan


Pasal 101

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Senen dilakukan

pembagian:

a. zona dan sub zona kawasan, dan



blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digambarkan

dalam Gambar-7A Peta Zonasi Kecamatan Senen skala 1 : 5.000 pada

Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Pasal 102

(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Senen terdiri

dari:


b. zona jalur hijau;c. zona pemerintahan nasional;


e. zona perumahan KDB sedang - tinggi;



h. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;

i. zona campuran;

j. zona pelayanan umum dan sosial; dan




REV.02/DTR/XI/2013

54

(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang wajib

memperhatikan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), disajikan dalam Gambar-7A Peta Zonasi Ruang Kecamatan Senen


Pola Ruang Kecamatan Senen pada Lampiran III-2, yang merupakan


Pasal 103


Senen terdiri dari:








di koridor Harmoni-Pulo Gadung, koridor Dukuh Atas-Pulogadung, dan

koridor Kampung Melayu-Ancol;

b. peningkatan jalan arteri primer di setiap kelurahan;


d. peningkatan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Paseban, Kenari,

Kramat, Senen, dan Kelurahan Bungur;e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;

f. penerapan pembatasan lalu lintas tahap II di Kelurahan Kramat,

Senen, dan Kelurahan Paseban;

g. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan




Kecamatan Senen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,


berbasiskan rel di Kelurahan Paseban, Kramat, Senen, dan Kelurahan

Bungur.


Kecamatan Senen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim

Perdana Kusuma.

(5) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana transportasi dan

pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansiterkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan

dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi

bersangkutan.

Pasal 104

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Senen, dilakukan

pengembangan jaringan transmisi berupa kabel bawah tanah dan

pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.



REV.02/DTR/XI/2013

55


minyak di Kecamatan Senen, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi


perundang-undangan.

(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala



bersangkutan.

Pasal 105

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Senen dilakukan











bersangkutan.

Pasal 106


genangan air di Kecamatan Senen dilakukan:


1. Kali Baru yang melalui Kelurahan Bungur;

2. Sungai Ciliwung yang melalui Kelurahan Kenari, Kwitang, dan

Kelurahan Senen;

3. Kali Baru Timur yang melalui Kelurahan Paseban;

4. Kali Sentiong yang melalui Kelurahan Bungur dan Kelurahan

Paseban;


1. nomor 31 dengan area layanan Kelurahan Kramat, Bungur, dan

Kelurahan Paseban;

2. nomor 33 dengan area layanan Kelurahan Paseban; dan

3. nomor 48 dengan area layanan Kelurahan Kwitang, Kenari, dan

Kelurahan Senen;


d. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;e. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan







bersangkutan.

Pasal 107



REV.02/DTR/XI/2013

56

(1) Rencana prasarana air minum di Kecamatan Senen dilakukan:



b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari WadukKarian, Waduk Ciawi, dan Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi,



c. peningkatan pipa primer yang melalui di Kelurahan Bungur, Senen,

Kwitang, Kramat, Kenari, dan Kelurahan Paseban.








bersangkutan.

Pasal 108

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Senen dilakukan:

a. pengembangan sistem pembuangan air limbah terpusat (off site)dengan area layanan nomor 5 untuk melayani Kelurahan Senen dan

Kelurahan Bungur, dan area layanan nomor 10 untuk melayani

Kelurahan Kwitang, Kramat, Kenari, dan Kelurahan Paseban; dan


setempat (on site) untuk seluruh kelurahan.





bersangkutan.

Pasal 109

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Senen dilakukan penyediaan





(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud padaayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan



Pasal 110


Senen sebagai berikut:

a. jalur evakuasi bencana di ruas:



REV.02/DTR/XI/2013

57

1. Jalan Prapatan dan Jalan Kuitang di Kelurahan Senen dan

Kelurahan Kuitang;

2. Jalan Kramat Bundar di Kelurahan Senen dan Kelurahan Kramat;

3. Jalan Letjend Suprapto di Kelurahan Bungur;

4. Jalan Pejambon, Abdul Rahman Saleh, Senen Raya;

5. Jalan Kwini 2 di Kelurahan Senen;6. Jalan Matraman di Kelurahan Kenari;

7. Jalan Pramuka di Kelurahan Paseban;

8. Jalan Pasar Senen di Kelurahan Senen,

9. Jalan Kramat Raya di Kelurahan Kramat;

10. Jalan Kwitang dan Kelurahan Kenari;

11. Jalan Salemba Raya di Kelurahan Paseban dan Kelurahan; dan



lain yang ada di kelurahan.

(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Senen berada di pusat

pemerintahan.

Pasal 111


Senen dilakukan di Kawasan Senen dengan fungsi pengembangan

sebagai kawasan permukiman horizontal, vertikal dan kompak, pusat

perkantoran, perdagangan dan jasa yang didukung prasarana kota dengan

konsep TOD.




undangan.




Pasal 112


Senen disajikan dalam Gambar-7 Peta Rencana Jaringan Pergerakan

Kecamatan Senen dan Gambar-7C Peta Rencana Prasarana Angkutan

Umum Massal Kecamatan Senen skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang



Senen disajikan dalam Gambar-7D Peta Rencana Prasarana Energi dan

Telekomunikasi Kecamatan Senen skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang




Senen skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV , yang merupakan bagian tidak




Senen skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak




REV.02/DTR/XI/2013

58


Senen disajikan dalam Gambar-7G Peta Rencana Jalur dan Ruang

Evakuasi Bencana Kecamatan Senen skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV,


(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Senenwajib berpedoman pada Gambar-7B sampai Gambar-7G sebagaimana


Bagian Kesembilan

Kecamatan Tanah Abang

Pasal 113

Tujuan penataan ruang Kecamatan Tanah Abang untuk:

a. terwujudnya penataan pusat perdagangan tekstil berintensitas tinggi dengan

skala pelayanan internasional yang terintegrasi dengan angkutan umum

massal pada Kawasan Sentra Primer Tanah Abang;

b. terlaksananya pembangunan prasarana transportasi yang terpadu dengan

jalur pejalan kaki, angkutan umum massal, dan angkutan umum lainnya;

c. terwujudnya taman lingkungan dan jalur hijau sebagai prasarana resapan

air, pengendali polusi udara, prasarana sosial, dan estetika kota;

d. terwujudnya pengembangan pusat perdagangan dan jasa berwawasan

lingkungan dan terintegrasi dengan penataan kawasan sekitarnya;

e. terwujudnya penyediaan taman dan/atau situ sebagai prasarana resapan air,prasarana sosial dan rekreasi warga;

f. terwujudnya pengembangan taman atap, dinding hijau, dan tanaman pagar

di kawasan permukiman dan perkantoran; dan



Pasal 114

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Tanah Abang






dalam Gambar-8A Peta Zonasi Kecamatan Tanah Abang skala 1 : 5.000

pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari


Pasal 115

(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Tanah Abang

terdiri dari:


b. zona permakaman;


d. zona hijau rekreasi



g. zona perumahan KDB sedang - tinggi;



REV.02/DTR/XI/2013

59

h. zona perumahan vertikal;

i. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;

j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;

k. zona campuran;

l. zona pelayanan umum dan sosial; dan

m. zona terbuka biru.


Kecamatan Tanah Abang wajib memperhatikan pembagian zona fungsi


disajikan dalam Gambar-8A Peta Zonasi Kecamatan Tanah Abang skala 1

: 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-8A Tabel Rencana Pola

Ruang Kecamatan Tanah Abang pada Lampiran III-2, yang merupakan


Pasal 116


Tanah Abang terdiri dari:








dilakukan di koridor Blok M-Kota, Koridor Pluit-Pinang Ranti, koridor

Tanah Abang-Senayan, koridor Cideng-Tanah Abang, koridor

Kampung Melayu-Tanah Abang, dan koridor Halim – Palmerah –

Soekarno Hatta;

b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Gelora, Bendungan Hilir,

Petamburan, Kebon Melati, Senayan, dan Kelurahan Karet Semanggi;


d. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Kebon Kacang,

Bendungan Hilir, Gelora, Keluahan Karet Tengsin, Kampung Bali dan

Kelurahan Kebon Jati;


f. penerapan pembatasan lalu lintas di Kelurahan Karet Tengsin, Kebon

Melati, Gelora; dan Kelurahan Petamburan;

g. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan;

h. pengembangan prasarana angkutan barang di Kelurahan Gelora; dan

i. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri,


(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melaluiKecamatan Tanah Abang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,


berbasiskan rel di Kelurahan Gelora, Bendungan Hilir, Karet Tengsin,

Kebon Melati, Kebon Kacang, Petamburan, dan Kelurahan Kampung Bali.


Kecamatan Tanah Abang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,


Perdana Kusuma dan Bandar Udara Pondok Cabe.



REV.02/DTR/XI/2013

60



ayat (2) , ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau




Pasal 117

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Tanah Abang dilakukan:

a. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Petamburan,

Gelora, Bendungan Hilir, Kampung Bali, dan Kelurahan Kebon Melati;


c. pengembangan gardu induk di Kelurahan Bendungan Hilir;

d. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di

Kelurahan Petamburan, Bendungan Hilir, dan Kelurahan Gelora; dan



minyak di Kecamatan Tanah Abang, Pemerintah Daerah menetapkan





SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencanainduk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi

bersangkutan

Pasal 118

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Tanah Abang dilakukan





sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.





bersangkutan.

Pasal 119


genangan air di Kecamatan Tanah Abang dilakukan:


1. Kali Cideng yang melalui Kelurahan Kampung Bali, Kebon Kacang,

dan Kelurahan Kebon Melati;

2. Kali Ciragil yang melalui Kelurahan Bendungan Hilir;

3. Kali Grogol yang melalui Kelurahan Gelora;

4. Kali Krukut yang melalui Kelurahan Karet Tengsin dan Kelurahan

Bendungan Hilir; dan



REV.02/DTR/XI/2013

61

5. Kanal Banjir Barat yang melalui Kelurahan Kampung Bali dan

Kelurahan Kebon Melati;


Barat di Kelurahan Karet Tengsin;

c. penerapan sistem polder:

1. nomor 21 dengan area layanan Kelurahan Kampung Bali, KebonMelati, dan Kelurahan Kebon Kacang; dan

2. nomor 64 dengan area layanan Kelurahan Karet Tengsin, Gelora,

dan Kelurahan Bendungan Hilir;

d. pemeliharaan dan/atau peningkatan sistem pompa air Waduk Taman

Ria Senayan yang terdapat di Kelurahan Gelora;

e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran submakro;

f. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk di waduk Ria

Senayan di Kelurahan Gelora dan Waduk Melati di Kelurahan Kebon

Melati;

g. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;

h. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan

i. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan






bersangkutan.

Pasal 120

(1) Rencana prasarana air minum di Kecamatan Tanah Abang dilakukan:








Kelurahan Gelora, Petamburan dan Kelurahan Bendungan Hilir;


Air (IPA) Pejompongan I dan Pejompongan II di Kelurahan Bendungan

Hilir; dan

e. peningkatan pipa primer yang melalui setiap kelurahan.







bersangkutan.

Pasal 121

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Tanah Abang dilakukan:

a. pengembangan sistem pembuangan air limbah terpusat (off-site) pada:



REV.02/DTR/XI/2013

62

1. area layanan nomor 1 untuk melayani Kelurahan Kampung Bali,

Kebon Kacang, dan Kelurahan Kebon Melati; dan

2. area layanan nomor 6 untuk melayani Kelurahan Petamburan,

Karet Tengsin, Bendungan Hilir dan Kelurahan Gelora; dan


setempat (on site) di Kelurahan Kebon Melati, Kampung Bali, danKelurahan Gelora.





bersangkutan.

Pasal 122

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Tanah Abang dilakukan

penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di kelurahan dan/atau kecamatan

dilengkapi prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat







Pasal 123


Tanah Abang sebagai berikut:


1. Jalan Letjend. S. Parman dan Jalan Aipda KS. Tubun di Kelurahan

Petamburan;

2. Jalan MH. Thamrin di Kelurahan Kebon Melati;

3. Jalan Asia Afrika, Gelora, Gelora 1, Palmerah Barat, Palmerah

Utara, Palmerah Utara 1, dan Jalan Palmerah Utara 3 di Kelurahan

Gelora;

4. Jalan Wahid Hasyim di Kelurahan Kebon Kacang;

5. Jalan Fachrudin dan Jalan Jati Baru di Kelurahan Kampung Bali;

6. Jalan RM. Margono di Kelurahan Karet Tengsin;

7. Jalan Jend. Sudirman di Kelurahan Gelora, Bendungan Hilir, dan

Kelurahan Karet Tengsin;

8. Jalan Penjernihan di Kelurahan Bendungan Hilir dan Kelurahan

Karet Tengsin;

9. Jalan KH. Mas Mansyur di Kelurahan Kebon Melati, Karet Tengsin

dan Kelurahan Kebon Kacang;10. Jalan Jend. Gatot Subroto di Kelurahan Bendungan Hilir dan

Kelurahan Gelora; dan

11. Jalan Pejompongan di Kelurahan Bendungan Hilir dan Kelurahan

Gelora; dan

b. ruang evakuasi bencana utama memanfaatkan Kawasan Gelora Bung

Karno Senayan di Kelurahan Gelora, dan memanfaatkan pusat

pemerintahan, permakaman, fasilitas sosial atau fasilitas umum dan

kawasan rekreasi lain yang ada di setiap Kelurahan.

(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Tanah Abang berada di

pusat pemerintahan.



REV.02/DTR/XI/2013

63

Pasal 124


Tanah Abang dilaksanakan pada:

a. Kawasan Waduk Melati dengan fungsi pengembangan Kawasan

Strategis Kepentingan Lingkungan melalui pengembangan campuran

berupa kegiatan perkantoran, perdagangan, jasa dan hunian dengan

konsep pengambangan terpadu dan kompak;

b. Kawasan Sentra Primer Tanah Abang sebagai pusat kegiatan primer

dengan fungsi pengembangan pusat perdagangan grosir skala daerah,

nasional dan internasional;

c. Kawasan Bendungan Hilir sebagai pusat kegiatan tersier dengan fungsi

pengembangan pusat perdagangan skala kota dan penunjang kegiatan

perkantoran dan jasa;

d. Kawasan Tanah Abang dengan fungsi pengembangan pusat

perdagangan dan jasa skala kota;

e. Kawasan Koridor Kanal Banjir Barat di Kelurahan Kebon Melati dengan

fungsi pengembangan kawasan strategis kepentingan lingkungan

sebagai prasarana pengendali banjir, rekreasi, transportasi,

penyediaan sumber air minum dan kegiatan ekonomi lain yang tidak

mengganggu lingkungan; dan

f. Kawasan Gelora Bung Karno di Kelurahan Gelora dengan fungsi

pengembangan fasilitas olahraga dan rekreasi.

(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannyasebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan


undangan.




Pasal 125


Tanah Abang disajikan dalam Gambar-8B Peta Rencana Prasarana

Pergerakan Kecamatan Tanah Abang dan Gambar-8C Peta Rencana

Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Tanah Abang skala 1 :

5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari



Tanah Abang disajikan dalam Gambar-8D Peta Rencana Prasarana

Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Tanah Abang skala 1 : 5.000 pada

Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanDaerah ini.



Tanah Abang skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian




Tanah Abang skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian




REV.02/DTR/XI/2013

64


Tanah Abang disajikan dalam Gambar-8G Peta Rencana Jalur dan Ruang

Evakuasi Bencana Kecamatan Tanah Abang skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.

(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Tanah

Abang wajib berpedoman pada Gambar-8B sampai Gambar-8G


(5).

Bagian Kesepuluh

Kecamatan Cilincing

Pasal 126

Tujuan penataan ruang Kecamatan Cilincing untuk:

a. terwujudnya pembangunan dan penataan kawasan industri dan

pergudangan berteknologi tinggi dan ramah lingkungan dilengkapi prasarana

yang terintegrasi dengan kawasan pelabuhan bertaraf nasional dan

internasional pada Kawasan Strategis Marunda;

b. terwujudnya pengembangan pelabuhan pendaratan ikan;

c. tercapainya penataan dan pemeliharaan taman kota/lingkungan dan jalur

hijau sebagai prasarana pengendali polusi udara, prasarana sosial, dankeindahan kota;

d. terlaksananya pembangunan rumah susun untuk masyarakat

berpenghasilan rendah dilengkapi prasarana dan mempertahankan lahan

permakaman;

e. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman dilengkapi prasarana

melalui perbaikan lingkungan dan peremajaan lingkungan yang terintegrasi

dengan angkutan umum massal;

f. tercapainya penataan industri kecil termasuk penyediaan pengelolaan

limbah komunal;




h. terbangunnya rumah susun umum dilengkapi penyediaan prasarana yang


Pasal 127

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Cilincing dilakukan

pembagian:

a. zona dan sub zona kawasan; danb. blok dan sub blok kawasan



Gambar-9A Peta Zonasi Kecamatan Cilincing skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.

Pasal 128



REV.02/DTR/XI/2013

65

(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Cilincing

terdiri dari:


b. zona pemakaman;

c. zona jalur hijau;d. zona hijau rekreasi;







k. zona campuran;

l. zona pelayanan umum dan sosial;dan



Kecamatan Cilincing wajib memperhatikan zona fungsi budidaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Peta-9A Peta

Zonasi Kecamatan Cilincing skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada

Tabel-9.A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Cilincing pada Lampiran

III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 129

(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui KecamatanCilincing terdiri dari:


b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian;

c. rencana prasarana transportasi udara; dan

d. rencana prasarana transportasi laut.


(1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan menangani



di koridor Tanjung Priok-Pulogadung, koridor Rawamangun-Ancol dan

koridor Soekarno Hatta-Cilincing;


c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Kalibaru, Semper

Timur, Cilincing, Marunda, Semper Barat, dan Kelurahan Rorotan;

d. peningkatan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Sukapura, Rorotan,

Samper Barat, Marunda, Samper Timur, dan Kelurahan Cilincing;


f. pengembangan prasarana parkir di Kelurahan Marunda; dang. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri,

kolektor dan lokal di Kelurahan Sukapura, Rorotan, Semper Barat,

Semper Timur, Cilincing dan Kelurahan Marunda.


Kecamatan Cilincing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,


berbasiskan rel di Kelurahan Rorotan, Samper Timur, dan Kelurahan

Cilincing.



REV.02/DTR/XI/2013

66


Kecamatan Cilincing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,



(5) Rencana prasarana transportasi laut yang ada dan/atau melaluiKecamatan Cilincing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan pelabuhan dan jaringan

alur pelayaran di Kelurahan Marunda dan Kelurahan Kalibaru.



ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), menjadi tugas Kepala SKPD




Pasal 130

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Cilincing dilakukan:

a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Semper Barat,

Rorotan, Semper Timur, Cilincing, dan Kelurahan Marunda;

b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Sukapura,

Rorotan, Semper Barat, Semper Timur, Cilincing, dan Kelurahan

Kalibaru;

c. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;d. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di

Kelurahan Sukapura, Rorotan, Semper Timur, Cilincing, Marunda,

Kalibaru dan kawasan reklamasi;

e. pengembangan pemanfaatan energi surya di seluruh kelurahan; dan

f. pengembangan gardu induk di Kelurahan Semper Barat dan Kelurahan

Cilincing.


minyak di Kecamatan Cilincing, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi


perundang-undangan.





bersangkutan.

Pasal 131

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Cilincing dilakukanpengembangan lapisan inti dengan penempatan jaringan serat optik,

penyediaan CCTV dan penyediaan internet nirkabel pada ruang publik,

serta pengembangan menara telekomunikasi dense urban di setiap

kelurahan.








REV.02/DTR/XI/2013

67



bersangkutan.

Pasal 132


genangan air di Kecamatan Cilincing dilakukan:

a. peninggian dan penguatan tanggul di sepanjang garis pantai di

Kelurahan Marunda, Cilincing, dan Kelurahan Kalibaru;

b. pembangunan tanggul laut di batas terluar area reklamasi di Kelurahan

Marunda, Cilincing, dan Kelurahan Kalibaru;

c. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro:

1. Cakung Drain yang melalui Kelurahan Sukapura, Cilincing,

Rorotan, dan Kelurahan Semper Timur;

2. Kanal Banjir Timur yang melalui Kelurahan Marunda, dan

Kelurahan Rorotan; dan

3. Kali Blencong yang melalui Kelurahan Cilincing dan Kelurahan

Marunda;

d. penerapan sistem polder pada:

1. nomor 27 dengan area layanan Kelurahan Kalibaru;

2. nomor 28 dengan area layanan Kelurahan Sukapura, Kelurahan

Semper Barat, Kelurahan Rorotan, Kelurahan Semper Timur, dan

Kelurahan Cilincing;

3. nomor 29 dengan area layanan Kelurahan Rorotan, Kelurahan

Semper Timur, Kelurahan Cilincing, dan Kelurahan Marunda;4. nomor 30 dengan area layanan Kelurahan Marunda;

5. nomor 42 dengan area layanan Kelurahan Rorotan;

6. nomor 46 dengan area layanan Kelurahan Rorotan;

7. nomor 53 dengan area layanan Kelurahan Semper Barat,

Kelurahan Semper Timur, Kelurahan Cilincing, dan Kelurahan

Kalibaru;

8. nomor 54 dengan area layanan Kelurahan Sukapura dan

Kelurahan Rorotan;

9. nomor 55 dengan area layanan Kelurahan Sukapura;

10. nomor 56 dengan area layanan Kelurahan Semper Barat dan

Kelurahan Kalibaru; dan

11. nomor 57 dengan area layanan hKelurahan Semper Barat dan

Kelurahan Kalibaru;

e. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Rorotan,

Marunda, Semper Timur, dan Kelurahan Semper Barat;

f. pemeliharaan pintu air di Kelurahan Cilincing, Samper Timur, dan

Kelurahan Marunda;

g. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran submakro di

Kelurahan Marunda dan Kelurahan Semper Timur;

h. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di Kelurahan

Marunda, Semper Timur, dan Kelurahan Marunda;i. penerapan sumur resapan dalam di Kelurahan Kalibaru, Semper

Timur, Cilincing, Marunda, Semper Barat, dan Kelurahan Rorotan;

j. penerapan biopori di Kelurahan Cilincing, Marunda, dan Kelurahan

Semper Timur; dan

k. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro di ruas jalan arteri,







REV.02/DTR/XI/2013

68


bersangkutan.

Pasal 133

(1) Rencana prasarana air minum di Kecamatan Cilincing dilakukan:








Kelurahan Semper Barat, Marunda, Cilincing, Semper Timur,

Sukapura, dan Kelurahan Rorotan;

d. peningkatan dan/atau pembangunan baru kapasitas Instalasi

Pengolahan Air (IPA) di Kelurahan Semper Barat dan Kelurahan

Marunda;

e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas reservoir di Kelurahan

Marunda; dan

f. peningkatan pipa primer yang melalui di setiap kelurahan.


air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap

dilakukan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai

air minum.


air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala



bersangkutan.

Pasal 134

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Cilincing dilakukan:

a. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan air limbah

industri di Kelurahan Cilincing, Kalibaru, Marunda, Rorotan, Semper

Barat, Semper Timur, dan Kelurahan Sukapura;

b. pembuangan air limbah terpusat (off-site) dengan zona layanan nomor

8 melayani Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Semper Barat, Semper

Timur, dan Kelurahan Marunda, serta area layanan nomor 9 di

Kelurahan Rorotan dan Kelurahan Sukapura;

c. pembangunan baru fasilitas pembuangan lumpur di Kelurahan

Marunda;

d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas instalasi pengolahan airlimbah (IPAL) Waduk Marunda di Kelurahan Marunda; dan

e. pembangunan baru instalasi pembuangan air kotor (IPAK) pada Waduk

Marunda di Kelurahan Marunda.





bersangkutan.

Pasal 135



REV.02/DTR/XI/2013

69

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Cilincing dilakukan:

a. penyediaan TPS dan/atau TPS-3R yang dilengkapi prasarana

pengolahan sampah spesifik di setiap kelurahan, ditujukan sebagai

tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampahsebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA; dan

b. rencana penyediaan prasarana pengolahan antara (Intermediate

Treatment Facility-ITF) di Kelurahan Marunda.

(2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana sampah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPD

dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk yang disusun oleh


Pasal 136


Cilincing sebagai berikut:


1. Jalan Tugu Raya di Kelurahan Semper Barat;

2. Jalan Inspeksi Kanal Banjir Timur di Kelurahan Rorotan; Jalan

Jayapura di Kelurahan Marunda;

3. Jalan Tol akses Cibitung-Cilincing di Kelurahan Cilincing dan

Kelurahan Marunda;

4. Jalan Cakung Cilincing Raya di Kelurahan Sukapura, SemperBarat, Rorotan, dan Kelurahan Semper Timur;

5. Jalan Cilincing Raya di Kelurahan Cilincing, Semper Barat, Semper

Timur dan Kelurahan Kalibaru;

6. Jalan Cilincing Marunda di Kelurahan Cilincing, Semper Timur, dan

Kelurahan Marunda; dan

b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan,

permakaman, prasarana sosial atau fasilitas umum dan kawasan


(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Cilincing berada di

pusat pemerintahan.

Pasal 137


Cilincing dilakukan pada:

a. Kawasan Rumah Si Pitung dan Masjid Al-Alam dengan fungsi

pengembangan kawasan strategis kepentingan sosial budaya untuk

kegiatan wisata budaya; dan

b. Kawasan Strategis Ekonomi Marunda dengan fungsi sebagai kawasanindustri dan pergudangan yang terintegrasi dengan pelabuhan.




undangan.






REV.02/DTR/XI/2013

70

Pasal 138


Cilincing disajikan dalam Gambar-9B Peta Rencana Prasarana

Pergerakan Kecamatan Cilincing dan Peta-9C Peta Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Cilincing skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.


Cilincing disajikan dalam Gambar-9D Peta Rencana Prasarana Energi dan

Telekomunikasi Kecamatan Cilincing skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV




Cilincing skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak




Cilincing skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak



Cilincing disajikan dalam Gambar-9G Peta Rencana Jalur dan RuangEvakuasi Bencana Kecamatan Cilincing skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV,


(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Cilincing



Bagian Kesebelas

Kecamatan Kelapa Gading

Pasal 139

Tujuan penataan ruang Kecamatan Kelapa Gading untuk:

a. terwujudnya pengembangan dan penataan kawasan perkantoran skala

nasional, perdagangan dan jasa skala provinsi pada Kawasan Kelapa

Gading;

b. terlaksananya pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran

drainase sebagai penampung air dan pengendali banjir;

c. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungandilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;

d. terwujudnya pengembangan taman kota/lingkungan dan jalur hijau sebagai

pengendali prasarana polusi udara, sosial, dan estetika kota;

e. terwujudnya pengembangan kawasan pesisir tujuan wisata pesisir;


pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, situ






REV.02/DTR/XI/2013

71

Pasal 140

(1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang Kecamatan Kelapa






Gambar-10A Peta Zonasi Kecamatan Kelapa Gading skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.

Pasal 141

(1) Rencana pola ruang pada zona budidaya Kecamatan Kelapa Gading terdiri

dari:







g. zona perumahan vertikal;h. zona industri dan pergudangan;



k. zona campuran;

l. zona pelayanan umum dan sosial;dan



Kecamatan Kelapa Gading wajib memperhatikan pembagian zona fungsi


disajikan dalam Gambar-10A Peta Zonasi Kecamatan Kelapa Gading


Pola Ruang Kecamatan Kelapa Gading pada Lampiran III-2, yang


Pasal 142


Kelapa Gading terdiri dari:

a. rencana jaringan transportasi darat;b. rencana jaringan transportasi perkeretaapian; dan

c. rencana jaringan transportasi udara.





di koridor Pulogadung-Harmoni, koridor Cililitan- Tanjung Priok, koridor

Pluit-Tanjung Priok, koridor Kelapa Gading-Kalimalang;




REV.02/DTR/XI/2013

72








Kecamatan Kelapa Gading sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,


berbasiskan rel.


Kecamatan Kelapa Gading sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,


Perdana Kusuma.


dan pengendalian pemanfaatan ruang udara di Kecamatan Kelapa Gading



rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala

SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 143

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Kelapa Gading dilakukan:

a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di setiap kelurahan;

b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di setiap kelurahan;

c. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Kelapa Gading Barat;


Kelurahan Kelapa Gading Barat; dan



minyak di Kecamatan Kelapa Gading, Pemerintah Daerah menetapkan






induk sub bidang energi disusun Kepala SKPD dan/atau instansi

bersangkutan.

Pasal 144

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Kelapa Gading

dilakukan pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat

optik, penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta









REV.02/DTR/XI/2013

73



bersangkutan.

Pasal 145


genangan air dilakukan:


1. Kali Sunter di Kelurahan Kelapa Gading Barat dan Kelurahan

Kelapa Gading Timur;

2. Kali Petukangan di Kelurahan Pegangsaan Dua;

3. Kali Betik Pertamina di Kelurahan Kelapa Gading Barat dan

Kelurahan Pegangsaan Dua; dan

4. Kali Cakung Lama di Kelurahan Pegangsaan Dua;


1. nomor 34 dengan area layanan Kelurahan Kelapa Gading Barat

dan Kelurahan Kelapa Gading Timur untuk menangani genangan di

Kawasan Sunter Timur/Kodamar dan Kelapa Gading/Vespa; dan

2. nomor 59, nomor 60 dan nomor 61 dengan area layanan Kelurahan

Pegangsaan Dua;

c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan

Pegangsaan Dua dan Kelurahan Kelapa Gading Barat;

d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran sub makro di

setiap kelurahan;

e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di KelurahanPegangsaan Dua dan Kelurahan Kelapa Gading;

f. penyediaan waduk Kelapa Gading di Kelurahan Kelapa Gading Barat;

g. penerapan sumur resapan dalam di setiap kelurahan;



arteri, kolektor, dan jalan loka di setiap kelurahan.





bersangkutan.

Pasal 146

(1) Rencana prasarana air minum di Kecamatan Kelapa Gading dilakukan:




Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, SungaiCiliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan

sumber air lain;

c. pengembangan air baku melalui pipa transmisi di Kelurahan Kelapa

Gading Barat; dan

d. peningkatan pipa primer yang melalui setiap kelurahan.






REV.02/DTR/XI/2013

74





bersangkutan.

Pasal 147

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Kelapa Gading dilakukan

pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan air limbah industri,


layanan nomor 9 serta pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas

jaringan pembuangan setempat (on site) untuk melayani setiap kelurahan.





bersangkutan.

Pasal 148

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Kelapa Gading dilakukan









Pasal 149


Kelapa Gading sebagai berikut:

a. jalur evakuasi bencana terdapat di:

1. Jalan Laksamana Yos Sudarso di Kelurahan Kelapa Gading Barat;

2. Jalan Perintis Kemerdekaan di Kelurahan Kelapa Gading Barat,

Kelapa Gading Timur dan Kelurahan Pegangsaan Dua;

3. Jalan Bekasi Raya dan Jalan Pegangsaan Dua di Kelurahan

Pegangsaan Dua;

4. Jalan Kelapa Gading Boulevard di Kelurahan Kelapa Gading Timur;

dan

5. Jalan Raya Timur Boulevard di Kelurahan Pegangsaan Dua dan

Kelurahan Kelapa Gading Timur; danb. ruang evakuasi bencana memanfaatkan pusat pemerintahan,



(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Kelapa Gading berada

di pusat pemerintahan.

Pasal 150


Kelapa Gading pada Kawasan Kelapa Gading sebagai pusat kegiatan



REV.02/DTR/XI/2013

75

sekunder dengan fungsi utama pengembangan pusat niaga di bidang

perdagangan dan jasa serta permukiman.


sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pola penanganan dan penetapan

lokasi ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.




Pasal 151


Kelapa Gading disajikan dalam Gambar-10B Peta Rencana Prasarana

Pergerakan Kecamatan Kelapa Gading dan Gambar-10C Peta Rencana

Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Kelapa Gading skala 1 :




Peta-10D Peta Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi

Kecamatan Kelapa Gading skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV yang


(3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum disajikan dalamGambar-10E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air Minum




Gambar-10F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah



(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana disajikan dalam

Gambar-10G Peta Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana



(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana bersangkutan di

Kecamatan Kelapa Gading wajib berpedoman pada Gambar-10B sampai

Gambar-10G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat

(4), dan ayat (5).

Bagian Kedua BelasKecamatan Koja

Pasal 152

Tujuan penataan ruang Kecamatan Koja sebagai berikut:

a. terwujudnya penataan kawasan perdagangan skala kota dan terintegrasi

dengan angkutan umum massal pada Kawasan Pasar Koja;

b. tersedianya dan terpeliharanya lahan permakaman;



REV.02/DTR/XI/2013

76


dilengkapi prasarana yang terintegrasi melalui perbaikan dan/atau

peremajaan lingkungan;

d. terlaksananya pembangunan rumah susun sederhana untuk masyarakat

berpenghasilan rendah di kawasan permukiman padat sekitar pelabuhan

dilengkapi penataan RTH yang berfungsi ekologis dan sosial;e. terwujudnya penyediaan prasarana pergudangan untuk menunjang kegiatan

perdagangan dan jasa;






Pasal 153

(1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang Kecamatan Koja dilakukan

pembagian:





Gambar-11A Peta Zonasi Kecamatan Koja skala 1 : 5.000 pada Lampiran

III-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 154

(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Koja terdiri

dari:


b. zona permakaman;







i. zona industri dan pergudangan;



l. zona campuran;



(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang diKecamatan Koja wajib memperhatikan zona fungsi budidaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-11A Peta Zonasi

Kecamatan Koja skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-11A

Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Koja pada Lampiran III-2, yang


Pasal 155


Koja terdiri dari:





REV.02/DTR/XI/2013

78





bersangkutan.

Pasal 157

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Koja dilakukan




(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi di

Kecamatan Koja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.





bersangkutan.

Pasal 158

(1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah genangan airdilakukan:


Kelurahan Koja;


Koja;


1. Kali Sunter yang melalui Kelurahan Koja, Rawa Badak Utara, dan

Kelurahan Rawa Badak Selatan;

2. Kali Koja yang melalui Kelurahan Koja; dan

3. Kali Cakung yang melalui Kelurahan Tugu Selatan;

d. penerapan sistem polder:

1. nomor 26, dengan area layanan Kelurahan Koja, Rawa Badak

Utara, dan Kelurahan Rawa Badak Selatan;

2. nomor 27 dengan area layanan Kelurahan Lagoa, Koja, Tugu

Utara, Tugu Selatan, Rawa Badak Utara, dan Kelurahan Rawa

Badak Selatan

3. nomor 28 dengan area layanan Kelurahan Tugu Utara dan

Kelurahan Tugu Selatan;

4. nomor 34 dengan area layanan Kelurahan Tugu Selatan dan

Kelurahan Rawa Badak Selatan;5. nomor 57 dengan area layanan Kelurahan Tugu Utara dan

Kelurahan Tugu Selatan;

6. nomor 58 dengan area layanan Kelurahan Rawa Badak Selatan

dan Kelurahan Tugu Selatan; dan

7. nomor 61 dengan area layanan Kelurahan Tugu Selatan;

e. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Rawa

Badak Selatan, Rawa Badak Utara, dan Kelurahan Koja;

f. pemeliharaan pintu air di Kelurahan Koja, Rawa Badak Selatan, dan

Kelurahan Lagoa;

g. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran submakro

dilakukan di setiap kelurahan;



REV.02/DTR/XI/2013

79

h. peningkatan kapasitas waduk/situ di Kelurahan Sunter Agung dan

Kelurahan Rawa Badak;

i. penerapan sumur resapan dalam di setiap kelurahan;

j. penerapan biopori di Kelurahan Koja, Tugu Utara, dan Kelurahan Rawa

Badak Selatan; dan

k. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalanarteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.





bersangkutan.

Pasal 159

(1) Rencana prasarana air minum di Kecamatan Koja dilakukan:


Waduk Jatiluhur;



Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan

sumber air lain;


Kelurahan Rawa Badak Selatan, Koja, dan Kelurahan Tugu Utara; dan

d. peningkatan pipa primer yang melalui di setiap kelurahan.








bersangkutan.

Pasal 160

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Koja dilakukan:

a. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan perpipaan air

limbah terpusat (off site) di Kelurahan Koja, Rawa Badak, Tugu

Selatan, dan Kelurahan Tugu Utara;

b. pembangunan baru atau peningkatan kapasitas rumah pompa di

Kelurahan Koja dan Kelurahan Rawa Badak; dan

c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangansetempat (on site) di setiap kelurahan.

(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan dan/atau peningkatan prasarana




bersangkutan.

Pasal 161



REV.02/DTR/XI/2013

80

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Koja dilakukan penyediaan

prasarana TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan

dilengkapi dengan prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan untuk

tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum

diangkut ke TPST dan/atau TPA.





Pasal 162

(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Koja

sebagai berikut:

a. jalur evakuasi bencana terdapat pada ruas jalan sebagai berikut:

1. Jalan Laksamana Yos Sudarso, Plumpang Raya, dan Jalan

Bendungan Melayu di Kelurahan Rawa Badak;

2. Jalan Laksamana Yos Sudarso dan Jalan Pinang di Kelurahan

Koja Selatan;

3. Jalan Laksamana Yos Sudarso, Pelabuhan, Jampea, dan Jalan

Pinang di Kelurahan Koja Utara;

4. Jalan Jampea, Kramat Jaya, Mangga, dan Jalan Menteng di

Kelurahan Lagoa;dan

5. Jalan Mangga Selatan, Rumbia, dan Jalan Plumpang Raya di

Kelurahan Tugu Utara; danb. ruang evakuasi bencana menggunakan Kawasan Islamic Centre di

Kelurahan Kelurahan Tugu Utara, pusat pemerintahan, permakaman,

fasilitas sosial atau fasilitas umum dan kawasan rekreasi lain di setiap

kelurahan.

(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Koja berada di pusat

pemerintahan.

Pasal 163

(1) Pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya di

Kecamatan Koja dilaksanakan pada:

a. Kawasan Pasar Koja di Kelurahan Tugu Utara dilakukan

pengembangan kawasan terpadu;

b. Kawasan Islamic Center di Kelurahan Tugu Utara dilakukan

pengembangan kawasan untuk fungsi wisata religius; dan

c. Kawasan Gereja Tugu di Kelurahan Semper Barat dilakukan

pengembangan kawasan untuk fungsi wisata religius.



undangan.




Pasal 164



REV.02/DTR/XI/2013

81


Koja disajikan dalam Gambar-11B Peta Rencana Prasarana Pergerakan

Kecamatan Koja dan Gambar-11C Peta Rencana Prasarana Angkutan

Umum Massal Kecamatan Koja skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV yang



Koja disajikan dalam Gambar-11D Peta Rencana Prasarana Energi dan

Telekomunikasi Kecamatan Koja skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV yang



Gambar-11E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air Minum

Kecamatan Koja skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV yang merupakan bagian



Gambar-11F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah

Kecamatan Cilincing skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan


(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Koja,

disajikan dalam Gambar-11G Peta Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi

Bencana Kecamatan Koja skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang


(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Koja wajibberpedoman pada Gambar-11B sampai Gambar-11G sebagaimana


Bagian Ketiga Belas

Kecamatan Pademangan

Pasal 165

Tujuan penataan ruang Kecamatan Pademangan untuk:

a. terwujudnya pengembangan pusat perdagangan skala nasional yang

terintegrasi dengan angkutan umum massal pada Kawasan Mangga Dua;

b. terwujudnya pengendalian pembangunan perumahan baru untuk menjamin

pelestarian fungsi lingkungan hidup;


melalui perbaikan dan peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang

terintegrasi dengan angkutan umum missal;

d. terlaksananya pembangunan rumah susun dilengkapi prasarana yang

terintegrasi dengan angkutan umum massal;

e. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melaluipembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase untuk


f. terwujudnya pembangunan rumah susun umum untuk masyarakat

berpenghasilan rendah dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan


Pasal 166

(1) Untuk mencapai tujuan penataan ruang Kecamatan Pademangan




REV.02/DTR/XI/2013

82





Gambar-12A Peta Zonasi Kecamatan Pademangan skala 1 : 5.000 padaLampiran III-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Pasal 167

(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Pademangan

terdiri dari:


b. zona permakaman;








j. zona industri dan pergudangan;

k. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;

l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;

m. zona campuran;n. zona pelayanan umum dan sosial; dan

o. zona terbuka biru.


Kecamatan Pademangan wajib memperhatikan zona fungsi budidaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-12A Peta

Zonasi Kecamatan Pademangan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan

pada Tabel-12A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Pademangan



Pasal 168


Pademangan terdiri dari:









di koridor Ancol-Kampung Melayu, koridor Pluit-Tanjung Priok, koridor

Rawamangun-Ancol, koridor Kalideres-Ancol, dan koridor Soekarno

Hatta-Cilincing;


c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Pademangan Barat dan

Kelurahan Pademangan Timur;



REV.02/DTR/XI/2013

83





kolektor, dan lokal di setiap kelurahan.


Kecamatan Pademangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,


berbasiskan rel.


Kecamatan Pademangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,


Perdana Kusuma, dan KKOP Bandar Udara International Soekarno Hatta.

(5) Rencana prasarana transportasi laut yang ada dan/atau melalui

Kecamatan Pademangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan pelabuhan laut untuk

Pelabuhan Pariwisata Ancol di Kelurahan Ancol.







Pasal 169

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Pademangan dilakukan:

a. pengembangan pembangkit listrik PLTGU di Kelurahan Ancol;

b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Pademangan

Timur dan Kelurahan Pademangan Barat;



Kelurahan Ancol;


f. pengembangan gardu induk di Kelurahan Pademangan Timur.


minyak di Kecamatan Pademangan, Pemerintah Daerah menetapkan




sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas KepalaSKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana


bersangkutan.

Pasal 170

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Pademangan dilakukan






REV.02/DTR/XI/2013

84





sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPDdan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk


bersangkutan.

Pasal 171


genangan di Kecamatan Pademangan, dilakukan:


Kelurahan Ancol;


Ancol;


1. Kali Cideng, Kali Anak Ciliwung, Kali Ancol, dan Kali Kampung

Bandan yang melalui Kelurahan Ancol;

2. Kali Ciliwung Gunung Sahari yang melalui Kelurahan Ancol dan

Kelurahan Pademangan Barat;

3. Kali Mati Pademangan yang melalui Kelurahan Pademangan Barat

dan Kelurahan Pademangan Timur; dan

4. Kali Pademangan Timur dan Kali Sunter yang melalui KelurahanPademangan Timur;


1. nomor 22, nomor 23, nomor 24, dan nomor 48 dengan area

layanan hidrologi Kelurahan Ancol; dan

2. nomor 25 dengan area layanan hidrologi mencakup Kelurahan

Pademangan Barat dan Kelurahan Pademangan Timur;

e. pemeliharaan pintu air di Kelurahan Ancol dan Kelurahan Pademangan

Timur;

f. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran submakro di

setiap kelurahan;

g. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk pada Waduk

Kemayoran di Kelurahan Pademangan Timur;

h. penerapan sumur resapan dalam di Kelurahan Pademangan Barat,

Ancol, dan Kelurahan Pademangan Timur;

i. penerapan biopori di Kelurahan Pademangan Barat dan Pademangan

Timur; dan

j. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan



drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas KepalaSKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana


bersangkutan.

Pasal 172

(1) Rencana prasarana air minum di Kecamatan Pademangan dilakukan:


Waduk Jatiluhur;



REV.02/DTR/XI/2013

85




sumber air lain;


Kelurahan Ancol, dan Kelurahan Pademangan Barat; dand. peningkatan pipa primer yang melalui di setiap kelurahan.








bersangkutan.

Pasal 173

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Pademangan dilakukan:

a. pengembangan pengelolaan air limbah industri di Kelurahan Ancol;

b. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (off site) dengan area

layanan nomor 1 untuk melayani Kelurahan Ancol dan area layanan

nomor 5 untuk melayani Kelurahan Pademangan Barat, Ancol dan

Kelurahan Pademangan Timur; danc. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan

setempat (on site) di setiap kelurahan.





bersangkutan.

Pasal 174

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Pademangan dilakukan









Pasal 175


Pademangan sebagai berikut:


1. Jalan arteri menuju lokasi kawasan evakuasi bencana utama di

ruas Jalan Gunung Sahari, Jalan RE. Martadinata, Jalan Lodan

Raya, Jalan Krapu, Jalan Pakin, Jalan Tongkol, dan Jalan Mangga

Dua di Kelurahan Ancol;



REV.02/DTR/XI/2013

86

2. Jalan Pemandangan 4 di Kelurahan Pademangan Barat;

3. Jalan Landasan Utara Selatan dan Jalan Benyamin Sueb di

Kelurahan Pademangan Timur;

4. Jalan arteri primer sebagai akses menuju pulau reklamasi; dan

b. ruang evakuasi bencana dengan memanfaatkan Kawasan Ancol di

Kelurahan Ancol, pusat pemerintahan, permakaman, fasilitas sosialatau fasilitas umum dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.

(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Pademangan berada di

pusat pemerintahan.

Pasal 176


Pademangan dilakukan pada:

a. Kawasan Kampung Bandan dengan fungsi pengembangan pusat

ekshibisi dan informasi bisnis, dilakukan pengembangan kawasan

terpadu untuk fungsi perkantoran, perdagangan, dan jasa serta hunian

yang berbasis transit;

b. Kawasan Ancol dengan fungsi pengembangan pusat pariwisata

dilakukan pengembangan kawasan rekreasi dan wisata Meeting

Insentive Convention and Exhibition (MICE);

c. Kawasan Mangga Dua sebagai pusat kegiatan primer di Kelurahan

Ancol dikembangkan sebagai pusat kegiatan primer dengan fungsi

pengembangan kegiatan campuran, perkantoran, perdagangan dan

jasa, serta hunian berskala internasional; dand. Kawasan Tengah Pantura sebagai pusat kegiatan primer di Kawasan

Reklamasi dengan fungsi pengembangan Kawasan Strategis

Kepentingan Lingkungan untuk pusat niaga baru dibidang

perdagangan, jasa, MICE, dan lembaga keuangan.




undangan.




Pasal 177


Kecamatan Pademangan disajikan dalam Gambar-12B Peta Rencana

Prasarana Pergerakan Kecamatan Pademangan dan Gambar-12C Peta

Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Pademangan

skala 1 : 5.00 pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Daerah ini.


Pademangan disajikan dalam Gambar-12D Peta Rencana Prasarana

Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Pademangan skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.

(3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan

Pademangan disajikan dalam Gambar-12E Peta Rencana Prasarana

Drainase dan Air minum, Kecamatan Pademangan skala 1 : 5.000 pada



REV.02/DTR/XI/2013

87


Daerah ini.

(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan

Pademangan disajikan dalam Gambar-12F Peta Rencana Prasarana Air

Limbah dan Persampahan Kecamatan Kelapa Gading skala 1 : 5.000 padaLampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

(5) Rencana prasarana dan sarana jalur dan ruang evakuasi bencana di

Kecamatan Pademangan disajikan dalam Peta-12G Rencana Jalur dan

Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Pademangan skala 1 : 5.000 pada

Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

ini.

(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan

Pademangan wajib berpedoman pada Gambar-12B sampai Gambar-12G


(5).

Bagian Keempat Belas

Kecamatan Penjaringan

Pasal 178

Tujuan penataan ruang Kecamatan Penjaringan untuk:

a. terwujudnya pengembangan kawasan perkantoran, perdagangan skala kota

yang terintegrasi dengan angkutan umum massal pada Kawasan Pasar

Pluit;

b. terlaksananya pembangunan rumah susun sederhana untuk masyarakat

berpenghasilan rendah di kawasan permukiman padat dilengkapi penataan

RTH yang berfungsi ekologis dan sosial;

c. terwujudnya kawasan perkampungan Luar Batang dengan mengembangkan

sesuai karakteristik dan budaya kawasan;

d. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan

melalui perbaikan dan peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang


e. terwujudnya pembatasan kegiatan industri di kawasan yang sudah ada;

f. penyediaan prasarana pergudangan untuk menunjang kegiatan

perdagangan dan jasa;




h. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang


Pasal 179

(1) Untuk mencapai tujuan pengembangan pemanfaatan ruang Kecamatan

Penjaringan dilakukan pembagian:





Gambar-13A Peta Zonasi Kecamatan Penjaringan skala 1 : 5.000 pada



REV.02/DTR/XI/2013

88


Daerah ini.

Pasal 180

(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Penjaringanterdiri dari:






f. zona perumahan KDB sedang-tinggi;






l. zona campuran;




Kecamatan Penjaringan wajib memperhatikan zona fungsi budidaya


Zonasi Kecamatan Penjaringan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 danpada Tabel-13A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Penjaringan pada


Daerah ini.

Pasal 181


Penjaringan terdiri dari:









di koridor Pluit-Pinang Ranti, koridor Pluit-Tanjung Priok, koridor

Kalideres-Ancol, koridor Soekarno Hatta-Cilincing, dan koridor Halim-Soekarno Hatta;

b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kamal Muara, Kapuk

Muara, Penjagalan dan Kelurahan Penjaringan;

c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Kamal Muara,

Penjagalan dan Kelurahan Penjaringan;





kolektor, dan lokal di Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, Pluit dan

Kelurahan Penjaringan.



REV.02/DTR/XI/2013

89


Kecamatan Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,


berbasiskan rel.


Kecamatan Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara International

Soekarno Hatta.

(5) Rencana prasarana transportasi laut yang ada dan/atau melalui di

Kecamatan Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

dilakukan:

a. pengembangan kepelabuhanan sesuai fungsinya di Kelurahan Ancol,

Pluit dan Kelurahan Kamal Muara; dan

b. pengembangan jaringan alur pelayaran berupa pelayaran pulau wisata,

pelayaran pulau permukiman dan pelayaran angkutan rakyat.







Pasal 182

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Penjaringan dilakukan:

a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Kamal Muara,

Kapuk Muara, Pluit, Penjagalan, dan Kelurahan Penjaringan;

b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Kamal Muara,

Kapuk Muara, Pluit, Penjagalan, dan Kelurahan Penjaringan;

c. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Kamal Muara, Kapuk

Muara, Pluit, Penjagalan, dan Kelurahan Penjaringan;

d. pengembangan jaringan pipa supplai bahan bakar (gas/minyak) di

Kelurahan Pluit, Kamal Muara, Kapuk muara, dan Kelurahan

Penjaringan;

e. pengembangan pembangkit listrik PLTU di Kelurahan Pluit;

f. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan; dan

g. pengembangan gardu induk di Kelurahan Pluit dan Kelurahan

Pejagalan.


minyak di Kecamatan Penjaringan, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi

stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.





bersangkutan.

Pasal 183



REV.02/DTR/XI/2013

90

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Penjaringan dilakukan










bersangkutan.

Pasal 184

(1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah genangan

air dilakukan:


Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, dan Kelurahan Pluit;


Kamal Muara, Kapuk Muara, dan Kelurahan Pluit;


1. Kali Muara Angke yang melalui Kelurahan Pluit dan Kelurahan

Pejagalan;2. Kali Pesanggrahan yang melalui Kelurahan Kamal Muara;

3. Kali Tanjungan yang melalui Kelurahan Kapuk Muara;

4. Kali Muara yang melalui Kelurahan Penjagalan; dan

5. Kali Gendong Pluit yang melalui Kelurahan Penjaringan;



Kelurahan Pluit dan Kelurahan Penjaringan untuk menangani

genangan air di Kawasan Pluit;

2. nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 6, nomor 7 dan nomor 49

dengan area layanan Kelurahan Kamal Muara dan Kelurahan

Penjagalan;


Kapuk Muara; dan

4. nomor 10, nomor 13A, nomor 13B dan nomor 21 dengan area

layanan Kelurahan Penjagalan;

e. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Pluit,

Penjaringan, Kapuk Muara, dan Kelurahan Kamal Muara;

f. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran submakro di

setiap kelurahan;

g. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di Kelurahan

Kapuk Muara, Pluit, Pejagalan, dan Kelurahan Kapuk Muara;h. penerapan sumur resapan dalam di setiap kelurahan;

i. penerapan biopori di Kelurahan Penjagalan;

j. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri,

kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan; dan

k. pelebaran dan pendalaman Muara Teluk Jakarta di Kelurahan Kamal

Muara, Kapuk Muara dan Kelurahan Pluit.






REV.02/DTR/XI/2013

91


bersangkutan.

Pasal 185

(1) Rencana prasarana air minum di Kecamatan Penjaringan dilakukan:


Waduk Jatiluhur;




sumber air lain;


Kelurahan Penjaringan, Penjagalan, dan Kelurahan Kamal Muara;

d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas reservoir di Kelurahan

Pluit dan Kelurahan Kamal Muara;

e. peningkatan dan pembangunan baru kapasitas Instalasi Pengolahan

Air (IPA) di Kelurahan Penjaringan; dan

f. peningkatan pipa primer yang melalui di setiap kelurahan.



dilakukan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai

air minum.

(3) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasaranaair minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi

tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan

berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala


Pasal 186

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Penjaringan dilakukan:


dengan area layanan:

1. nomor 1 untuk melayani Kelurahan Pluit, Penjaringan dan

Kelurahan Penjagalan;

2. nomor 2 untuk melayani Kelurahan Kapuk Muara dan Kelurahan

Penjagalan; dan

3. nomor 7 untuk melayani Kelurahan Kamal Muara;

b. pembangunan baru atau peningkatan kapasitas rumah pompa di setiap

kelurahan;

c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan

setempat (on site) pembangunan baru fasilitas pembuangan lumpur di

setiap kelurahan;d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air

limbah (IPAL) di Kelurahan Pluit; dan

e. pembangunan baru instalasi pembuangan air kotor (IPAK) di Kelurahan

Pluit.





bersangkutan.



REV.02/DTR/XI/2013

92

Pasal 187

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Penjaringan dilakukan



untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampahsebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.





Pasal 188


Penjaringan sebagai berikut:


1. Jalan Pantai Indah Barat, Jalan Kapuk Kamal di Kelurahan Kamal

Muara;

2. Jalan Kapuk Raya, Jalan Pantai Indah Timur di Kelurahan Kapuk

Muara;

3. Jalan terusan Bidara Raya, Jalan Pluit Selatan, Jalan Jembatan

Tiga di Kelurahan Pejagalan; dan

4. Jalan Pakin, Jalan Pluit Raya, Jalan Jembatan Tiga, Jalan Pluit

Selatan Raya di Kelurahan Penjaringan; danb. ruang evakuasi bencana memanfaatkan pusat pemerintahan,



(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Penjaringan berada di

pusat pemerintahan.

Pasal 189


Penjaringan dilaksanakan:

a. pengembangan kawasan terpadu untuk fungsi campuran di Kawasan

Pantai Mutiara di Kelurahan Pluit;

b. pengembangan hutan bakau untuk fungsi lindung di Kawasan Wisata

Alam Muara Angke di Kelurahan Pluit, di Kelurahan Kamal Muara dan

Kelurahan Kapuk Muara;

c. pengembangan kawasan pembangunan terpadu untuk fungsi

pelabuhan ikan, wisata, industri dan pergudangan, serta hunian di

Kawasan Muara Angke Kelurahan Pluit;

d. pengembangan kawasan hunian dilengkapi prasarana perdagangandan jasa serta wisata olahraga dan rekreasi di Kawasan Pantura di

Kelurahan Kamal Muara, Kelurahan Kapuk Muara, Kelurahan Pluit;

e. pengembangan kawasan kawasan terpadu untuk fungsi campuran di

Kawasan CBD Pluit di Kelurahan Penjagalan dan Kelurahan

Penjaringan;

f. pengembangan kawasan kawasan terpadu untuk fungsi campuran di

Kawasan Metro Pantai Indah Kapuk di Kelurahan Kamal Muara; dan

g. pengembangan kawasan wisata sejarah di Kawasan Pelabuhan Sunda

Kelapa di Kelurahan Penjaringan.



REV.02/DTR/XI/2013

93


ebagaimana dimaksud pada ayat (1) pola penanganan dan penetapan


undangan.

(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannyasebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan


Pasal 190


Penjaringan disajikan dalam Gambar-13B Peta Rencana Prasarana

Pergerakan Kecamatan Penjaringan dan Gambar-13C Peta Rencana

Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Penjaringan skala 1 :




Kecamatan Penjaringan disajikan dalam Gambar-13D Peta Rencana

Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Penjaringan skala 1 :



(3) Rencana prasarana drainase dan rencana prasarana air minum disajikan

dalam Gambar-13E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air minum

Kecamatan Penjaringan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Rencana prasarana air limbah dan rencana prasarana sampah disajikan

dalam Gambar-13F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah

Kecamatan Penjaringan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV yang


(5) Rencana prasana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan

Penjaringan disajikan dalam Gambar-13G Peta Rencana Jalur dan Ruang

Evakuasi Bencana Kecamatan Penjaringan skala 1 : 5.000 pada Lampiran

IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Penjaringan wajib berpedoman Gambar-13B sampai Gambar-13G


(5).

Bagian Kelima Belas

Kecamatan Tanjung Priok

Pasal 191

Tujuan penataan ruang Kecamatan Tanjung Priok untuk:

a. terwujudnya pengembangan kawasan perkantoran, perdagangan, jasa dan

campuran skala internasional yang terintegrasi dengan angkutan umum

massal pada Kawasan Sunter;

b. terwujudnya pengembangan kawasan pergudangan untuk mendukung

perkembangan Pelabuhan Tanjung Priok dan menunjang kegiatan industri,

perdagangan dan jasa dilengkapi prasarana yang memadai;

c. terwujudnya pengembangan kawasan tujuan wisata pesisir;



REV.02/DTR/XI/2013

94

d. terwujudnya pengembangan kawasan industri berteknologi tinggi dan

terintegrasi dengan pelabuhan internasional Tanjung Priok yang didukung

dengan perkantoran, perdagangan dan jasa;

e. terlaksananya pembangunan prasarana transportasi yang terintegrasi

dengan angkutan umum massal dan angkutan umum lain termasuk

mewujudkan pembangunan gedung dan/atau taman parkir sebagaipenunjang keterpaduan angkutan umum pada lokasi yang memiliki potensi;

f. terwujudnya penyediaan dan dipertahankannya lahan permakaman;

g. terlaksananya pembangunan rumah susun sederhana untuk masyarakat

berpenghasilan rendah di kawasan permukiman padat berat sekitar

pelabuhan dilengkapi dengan penataan RTH yang berfungsi ekologis dan

sosial;

h. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui



i. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang


Pasal 192

(1) Untuk mencapai tujuan pengembangan pemanfaatan ruang Kecamatan

Tanjung Priok dilakukan pembagian:



(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan subblok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam

Gambar-14A Peta Zonasi Kecamatan Tanjung Priok skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.

Pasal 193

(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Tanjung Priok

terdiri dari:


b. zona permakaman;







i. zona perumahan KDB rendah;

j. zona perumahan vertikal KDB rendah;

k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;l. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;

m. zona campuran;

n. zona pelayanan umum dan sosial;dan



Kecamatan Tanjung Priok wajib memperhatikan zona fungsi budidaya


Zonasi Kecamatan Tanjung Priok skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan

pada Tabel-14.A Rencana Pola Ruang Kecamatan Tanjung Priok pada



REV.02/DTR/XI/2013

95


Daerah ini.

Pasal 194

(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui KecamatanTanjung Priok terdiri dari:









di koridor Tanjung Priok-PGC, koridor Pluit-Tanjung Priok, koridor

Tanjung Priok-Pulogadung, koridor Rawamangun-Ancol, dan koridor

Soekarno Hatta – Ancol – Tanjung Priok – Cilincing;


c. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;


e. pengembangan prasarana angkutan barang pada ruas jalan Papanggo

di Kelurahan Warakas dan di Kelurahan Papanggo;

f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dang. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri,



Kecamatan Tanjung Priok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,


berbasiskan rel.


Kecamatan Tanjung Priok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,


Perdana Kusuma.

(5) Rencana prasarana transportasi laut yang ada dan/atau melalui

Kecamatan Tanjung Priok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

dilakukan:

a. pengembangan dan/atau peningkatan Pelabuhan Tanjung Priok;

b. pengembangan jaringan alur pelayaran, terdiri dari:

1. pelayaran regional/internasional di Pelabuhan Tanjung Priok

menuju barat Kelurahan Pulau Tidung, dan Pelabuhan TanjungPriok menuju timur Kelurahan Pulau Untung Jawa; dan

2. pelayaran logistik eksplorasi di Pelabuhan Tanjung Priok menuju

Pulau Pabelokan dengan melewati Kelurahan Pulau Tidung dan

Kelurahan Pulau Kelapa.









REV.02/DTR/XI/2013

96

Pasal 195

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Tanjung Priok dilakukan:

a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Tanjung Priok,Warakas, dan Kelurahan Kebon Bawang;

b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Sungai Bambu,

Sunter Agung, dan Kelurahan Sunter Jaya;



Kelurahan Tanjung Priok;

e. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan;

f. pengembangan gardu induk di Kelurahan Tanjung Priok; dan

g. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di

Kelurahan Sunter Agung.

(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar minyak di

Kecamatan Tanjung Priok, Pemeritah Daerah menetapkan lokasi stasiun

pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.





Pasal 196

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Tanjung Priok dilakukan:

a. pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik di

Kelurahan Sunter Jaya, Papanggo, Sunter Jaya, dan Kelurahan Sunter

Agung;


kelurahan; dan

c. pengembangan menara telekomunikasi berupa menara telekomunikasi









bersangkutan.

Pasal 197


genangan air di Kecamatan Tanjung Priok dilakukan:


Kelurahan Tanjung Priok;


Tanjung Priok;

c. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada:



REV.02/DTR/XI/2013

97

1. Kali Item dan Kali Ancol melalui Kelurahan Sunter Agung;

2. Kali Tirem, Kali Lagoa, Kali Ancol melalui Kelurahan Tanjung Priok;

3. Kali Tirem melalui Kelurahan Kebon Bawang; dan

4. Kali Lagoa melalui Kelurahan Warakas;

d. penerapan sistem polder yang terdapat di:

1. nomor 26 dengan area layanan Kelurahan Tanjung Priok, Warakas,Kebon Bawang Kelurahan Papanggo dan Kelurahan Sungai

Bambu;

2. nomor 32 dengan area layanan Kelurahan Sunter Agung, Sunter

Jaya, dan Kelurahan Sungai Bambu; dan

3. nomor 33 dengan area layanan Kelurahan Sunter Jaya;

e. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Sunter

Agung;

f. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran submakro;

g. penerapan sumur resapan dalam di setiap kelurahan;

h. penerapan biopori di Kelurahan Tanjung Priok, Sunter Agung, Sunter

Jaya, Papanggo, dan Kelurahan Sungai Bambu; dan


arteri, kolektor, dan jalan lokal.





bersangkutan.

Pasal 198

(1) Rencana prasarana air minum di Kecamatan Tanjung Priok dilakukan:


Waduk Jatiluhur;


Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai


sumber air lain;


Kelurahan Papanggo, Kebon Bawang, Sungai Bambu, dan Kelurahan

Sunter Jaya;

d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas bak penampungan

terdapat di Kelurahan Sunter Jaya;

e. peningkatan pipa primer yang melalui Kelurahan Sunter Jaya;

f. peningkatan dan pembangunan baru kapasitas Instalasi Pengolahan

Air (IPA) Sunter di Kelurahan Sunter Jaya; dan

g. peningkatan pipa primer yang melalui setiap kelurahan.


air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahapdilakukan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai

air minum.





bersangkutan.



REV.02/DTR/XI/2013

98

Pasal 199

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Tanjung Priok dilakukan:


industri di Kelurahan Papanggo, Sungai Bambu, Sunter Agung, SunterJaya dan Kelurahan Tanjung Priok;

b. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (off-site) dengan area

layanan:

1. nomor 26 untuk melayani Kelurahan Tanjung Priok, Kebon

Bawang, Warakas, Papanggo dan Kelurahan Sungai Bambu;

2. nomor 32 untuk melayani Kelurahan Sunter Agung, Sunter Jaya,

Sungai Bambu dan Kelurahan Papanggo; dan

3. nomor 33 untuk melayani Kelurahan Sunter Jaya;


setempat (on site) di setiap kelurahan;

d. pembangunan baru fasilitas pembuangan lumpur di Kelurahan Sunter

Agung;

e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air

limbah (IPAL) di Kelurahan Sunter Jaya; dan

f. pembangunan baru instalasi pembuangan air kotor (IPAK) di Kelurahan

Sunter Jaya.




induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansibersangkutan.

Pasal 200

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Tanjung Priok dilakukan

penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan



ke TPST/ITF dan TPA di Kelurahan Sunter Agung.




disusun Kepala SKPD, dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 201


Tanjung Priok sebagai berikut:

a. jalur dan ruang evakuasi bencana di:1. Jalan Padamarang, Enggano, Jalan Prof. Wiyoto Wiyono M.Sc,

Jalan Sulawesi, Pelabuhan Raya dan Jalan Laksamana RE.

Martadinata di Kelurahan Tanjung Priok;

2. Jalan Laksamana Yos Sudarso di Kelurahan Kebon Bawang;

3. Jalan Laksamana Yos Sudarso, Taman Sunter Indah di Kelurahan

Sunter Jaya; dan

4. Jalan Laksamana Yos Sudarso, dan Jalan Sungai Bambu di

Kelurahan Sungai Bambu;

b. jalur dan ruang evakuasi bencana menuju Pelabuhan Tanjung Priok di

Kelurahan Tanjung Priok; dan



REV.02/DTR/XI/2013

99

c. ruang evakuasi bencana memanfaatkan pusat pemerintahan,

permakaman, prasarana sosial atau prasarana umum dan kawasan

rekreasi lain di setiap kelurahan.

(2) Lokasi posko logistik diarahkan di Kecamatan Tanjung Priok di pusat

pemerintahan.

Pasal 202


Tanjung Priok, dilakukan pada:

a. Kawasan Stasiun Tanjung Priok melalui revitalisasi Kawasan Stasiun

Tanjung Priok sebagai kawasan wisata dan kawasan perdagangan dan

jasa berbasis transit;

b. Kawasan Pelabuhan Internasional Tanjung Priok melalui

pengembangan kawasan pelabuhan, industri, dan pergudangan skala

internasional; dan

c. Kawasan Taman BMW dengan fungsi pengembangan kawasan

rekreasi, olahraga dan prasarananya berskala internasional.




undangan.

(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannyasebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD, dan


Pasal 203


Tanjung Priok disajikan dalam Gambar-14B Peta Rencana Prasarana

Pergerakan Kecamatan Tanjung Priok dan Gambar-14C Peta Rencana

Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Tanjung Priok skala 1 :




Tanjung Priok disajikan dalam Gambar-14B Peta Rencana Prasarana

Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Tanjung Priok skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.

(3) Rencana prasarana drainase dan pengembangan dan/atau peningkatan

prasarana air minum disajikan dalam Gambar-14E Peta Rencana

Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Tanjung Priok skala 1 :5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari




Kecamatan Tanjung Priok skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang



Tanjung Priok disajikan dalam Gambar-14G Peta Rencana Jaringan Jalur

dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Tanjung Priok skala 1 : 5.000



REV.02/DTR/XI/2013

100



(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Tanjung

Priok wajib berpedoman pada Gambar-14B sampai Gambar-14G

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat(5).

Bagian Keenambelas

Kecamatan Cengkareng

Pasal 204

Tujuan penataan ruang Kecamatan Cengkareng untuk:

a. terwujudnya kawasan pusat perdagangan dan jasa pada Kawasan Pasar

Cengkareng;

b. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui


dan/atau waduk untuk menampung air dan mengatasi genangan air;

c. terwujudnya pemeliharaan fungsi permukiman dan pengembangan kawasan

permukiman baru;

d. terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan taman kota/lingkungan pusat

bisnis dan niaga;

e. terwujudnya pengembangan industri selektif dan ramah lingkungan;

f. tersedianya prasarana pergudangan untuk menunjang kegiatan perdagangan

dan jasa;g. tersedianya dan terpeliharanya lahan permakaman;

h. terwujudnya pengembangan sentra usaha kecil menengah;

i. terwujudnya pengembangan prasarana perikanan berupa budidaya balai

benih ikan;

j. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman yang dibentuk melalui

perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang

terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan

k. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang


Pasal 205

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Cengkareng






Gambar-15A Peta Zonasi Kecamatan Cengkareng skala 1 : 5.000 padaLampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Pasal 206

(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Cengkareng

terdiri dari:


b. zona permakaman;




REV.02/DTR/XI/2013

101






i. zona perumahan vertikal KDB rendah; j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;


l. zona campuran;




Kecamatan Cengkareng wajib memperhatikan zona fungsi budidaya


Zonasi Kecamatan Cengkareng skala 1 : 5.000 pada Lampiran III – 1 dan

pada Tabel-15A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Cengkareng pada

Lampiran III – 2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Pasal 207


Cengkareng terdiri dari:


b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; danc. rencana prasarana transportasi udara.




a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di

koridor Kalideres-Harmoni, koridor Harmoni-Lebak Bulus, koridor

Kalideres-Ancol, koridor Lebak Bulus-Soekarno Hatta, koridor Halim-

Soekarno Hatta, koridor Terminal Lebak Bulus-Teminal Kalideres;


c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Cengkareng Timur,

Kapuk, Kedaung Kaliangke, dan Rawa Buaya;




g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda di setiap kelurahan.


Kecamatan Cengkareng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massalberbasiskan rel.


Kecamatan Cengkareng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,


Internasional Soekarno Hatta.

(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan


(2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi

terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan



REV.02/DTR/XI/2013

102


bersangkutan.

Pasal 208

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Cengkareng, dilakukan:

a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Cengkareng

Barat, Cengkareng Timur, Duri Kosambi, Kapuk dan Kelurahan Rawa

Buaya;

b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Duri Kosambi,

Kedaung Kaliangke, Kapuk, Cengkareng Barat, Cengkareng Timur dan

Kelurahan Rawa Buaya;

c. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Cengkareng Barat,

Rawa Buaya dan Kelurahan Duri Kosambi;


Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng Timur dan Kelurahan

Kapuk;

e. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di

Kelurahan Kedaung Kaliangke;

f. pengembangan pemanfaatan energi surya di Kelurahan Rawa Buaya,

Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Kapuk, Kedaung Kaliangke, dan

Kelurahan Duri Kosambi; dan

g. pengembangan gardu induk di Kelurahan Duri Kosambi.


Kecamatan Cengkareng, Pemeritah Daerah menetapkan lokasi stasiunpengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.





Pasal 209

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Cengkareng dilakukan:

a. pengembangan lapisan inti dengan penempatan jaringan serat optik;

b. penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik;


urban di Kelurahan Cengkareng Barat dan Kelurahan Duri Kosambi;

dan

d. pengembangan menara telekomunikasi dense urban di setiap

kelurahan.







bersangkutan.

Pasal 210



REV.02/DTR/XI/2013

103

(1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan

genangan air di Kecamatan Cengkareng dilakukan:

a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:

1. Kali Mookervart yang melalui Kelurahan Cengkareng Barat,

Cengkareng Timur, Duri Kosambi, Kedaung Kaliangke danKelurahan Rawa Buaya;

2. Kali Angke yang melalui Kelurahan Kapuk, Kedaung Kaliangke,

Rawa Buaya dan Kelurahan Duri Kosambi; dan

3. Kanal Cengkareng Drain yang melalui Kelurahan Rawa Buaya,

Cengkareng Timur, Kapuk, dan Kelurahan Kedaung Kaliangke;


1. nomor 11 dengan area layanan Kelurahan Cengkareng Timur,

Cengkareng Barat dan Kelurahan Kapuk;

2. nomor 12 dengan area layanan Kelurahan Kedaung Kaliangke dan

Kelurahan Kapuk;

3. nomor 14 dengan area layanan Kelurahan Duri Kosambi dan

Kedaung Kaliangke;

4. nomor 49 dan nomor 50 dengan area layanan Kelurahan

Cengkareng Barat; dan

5. nomor 51 dengan area layanan Kelurahan Duri Kosambi;

c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Kapuk,

Rawa Buaya, Kedaung Kaliangke, dan Kelurahan Cengkareng Timur;

d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran sub makro di

setiap kelurahan;

e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di

Keluarahan Kedaung Kaliangke, Rawa Buaya, dan Kelurahan Kapuk;f. pemeliharaan pintu air di Kelurahan Kedaung Kaliangke;

g. penerapan sumur resapan dalam di Kelurahan Rawa Buaya,

Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Kapuk, Kedaung Kaliangke, dan

Kelurahan Duri Kosambi;

h. penerapan biopori di Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kapuk, Duri

Kosambi dan Kelurahan Rawa Buaya; dan


arteri, kolektor dan jalan lokal di setiap kelurahan.





bersangkutan.

Pasal 211


Kecamatan Cengkareng dilakukan:

a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasaldari Waduk Jatiluhur;



Sungai Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan

sumber air lainnya;

c. peningkatan dan pembangunan baru kapasitas Instalasi Pengolahan

Air (IPA) di Kelurahan Duri Kosambi;

d. pembangunan baru pompa dorong di Kelurahan Cengkareng Timur;

e. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di

Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Duri Kosambi,

Kapuk, Kedaung Kaliangke dan Kelurahan Rawa Buaya; dan



REV.02/DTR/XI/2013

104

f. peningkatan pipa primer yang melalui Kelurahan Cengkareng Barat,

Cengkareng Timur, Duri Kosambi, Kapuk, Kedaung Kaliangke dan

Kelurahan Rawa Buaya.

(2) Rencana pengembangan, pembangunan, dan/atau peningkatan prasarana

air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahapdilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan

sebagai air minum.

(3) Rencana pengembangan, pembangunan, dan/atau peningkatan prasarana

air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi




Pasal 212

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Cengkareng dilakukan:


industri di Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng Timur, Cengkareng

Barat Kapuk, Duri Kosambi dan Kelurahan Kedaung Kaliangke;

b. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (off site) terdapat

pada area layanan:

1. nomor 2 untuk melayani Kelurahan Kapuk dan Kelurahan Kedaung

Kaliangke;

2. nomor 6 untuk melayani Kelurahan Kedaung Kaliangke, DuriKosambi dan Kelurahan Rawa Buaya; dan

3. nomor 7 untuk melayani Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng

Timur dan Kelurahan Kapuk;

c. pembangunan baru dan/atau peningkatan rumah pompa di Kelurahan

Cengkareng Timur dan Kelurahan Kedaung Kaliangke;

d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan

setempat (on site) di Kelurahan Duri Kosambi, Cengkareng Timur,

Kapuk, Cengkareng Barat dan Kelurahan Kedaung Kaliangke;

e. pembangunan baru prasarana pembuangan lumpur di Kelurahan Rawa

Buaya;

f. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air

Limbah (IPAL) di Kelurahan Duri Kosambi; dan

g. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Instalasi Pembuangan

Air Kotor (IPAK) di Kelurahan Duri Kosambi.





bersangkutan.

Pasal 213

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Cengkareng dilakukan









REV.02/DTR/XI/2013

105



Pasal 214

(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di KecamatanCengkareng sebagai berikut:

a. jalur evakuasi bencana terdapat pada ruas:

1. Jalan Daan Mogot di Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng

Timur, Kedaung Kaliangke, Duri Kosambi dan Kelurahan Rawa

Buaya;

2. Jalan Outer Ring Road di Kelurahan Duri Kosambi, Rawa Buaya,

Cengkareng Barat dan Kelurahan Cengkareng Timur;

3. Jalan Kapuk Polgar di Kelurahan kapuk;

4. Jalan Pesing Polgar di Kelurahan Kedaung Kaliangke;

5. Jalan Kapuk Raya di Kelurahan Cengkareng Barat dan Kelurahan

Kapuk; dan

6. Jalan Inspeksi Cengkareng Drain di Kelurahan Kedaung Kaliangke

dan Kelurahan Rawa Buaya; dan

b. ruang kawasan evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan,

permakaman, prasarana sosial dan umum dan kawasan rekreasi lain di

setiap kelurahan.

(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Cengkareng berada di

pusat pemerintahan.

Pasal 215


Cengkareng dilaksanakan pada:

a. Kawasan koridor Kanal Banjir Barat dengan fungsi kawasan strategis

kepentingan lingkungan dilakukan pengembangan kawasan terpadu;

b. Kawasan Pasar Cengkareng dilakukan pengembangan campuran

dengan fungsi kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa serta

hunian skala kota; dan

c. Kawasan Terminal Rawa Buaya dengan fungsi pengembangan lokasi

potensi penyediaan prasarana parkir perpindahan moda.



lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai

fungsinya.

Pasal 216


Cengkareng disajikan dalam Gambar-15B Peta Rencana Jaringan

Pergerakan Kecamatan Cengkareng dan Gambar-14C Peta Rencana

Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Cengkareng skala 1 :





REV.02/DTR/XI/2013

106



Kecamatan Cengkareng skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang


(3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum disajikan dalamGambar-15E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air minum

Kecamatan Cengkareng skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV , yang




Kecamatan Cengkareng skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang




Kecamatan Cengkareng pada Lampiran IV dengan skala 1 : 5.000, yang



Cengkareng wajib berpedoman pada Gambar-15B sampai Gambar-15G


(5).

Bagian Ketujuhbelas

Kecamatan Grogol Petamburan

Pasal 217

Tujuan penataan ruang Kecamatan Grogol Petamburan untuk:

a. terwujudnya pusat kegiatan sekunder stasiun terpadu dan titik perpindahan

beberapa moda transportasi dengan konsep TOD pada Kawasan Grogol;

b. terwujudnya pengembangan Kawasan Tanjung Duren sebagai pusat

perdagangan dan jasa skala kota;

c. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air;


prasarana resapan air, pengendali polusi udara, sosial, dan estetika kota

pengembangan kawasan pusat bisnis dan niaga;

e. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan

dilengkapi prasarana terintegrasi dengan angkutan umum massal;

f. terwujudnya pengembangan pusat perkantoran dan jasa melalui penerapan

konsep superblok didukung prasarana yang terintegrasi dengan angkutan

umum massal;


peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana terintegrasi dengan angkutan

umum massal; danh. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang


Pasal 218

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Grogol Petamburan






REV.02/DTR/XI/2013

107



Gambar-16A Peta Zonasi Kecamatan Grogol Petamburan skala 1 : 5.000



Pasal 219

(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Grogol

Petamburan terdiri dari:










j. zona campuran;




Kecamatan Grogol Petamburan wajib memperhatikan zona fungsi budidaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-16A PetaZonasi Kecamatan Grogol Petamburan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1

dan pada Tabel-16A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Grogol

Petamburan pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan


Pasal 220

(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau di Kecamatan Grogol

Petamburan, terdiri dari:








koridor Kalideres-Harmoni, koridor Harmoni-Lebak Bulus, koridor

Pinang Ranti-Pluit; dan koridor Halim-Soekarno Hatta;b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Grogol, Tomang, Tanjung

Duren Selatan, Jelambar, Wijaya Kusuma dan Kelurahan Tanjung

Duren Utara;

c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Tanjung Duren Selatan,

Tomang, Wijaya Kusuma, Jelambar baru, dan Kelurahan Grogol;



f. penerapan pembatasan lalu lintas di Kelurahan Tanjung Duren Utara,

Tanjung Duren Selatan, Tomang, Wijaya Kusuma, dan kelurahan

Jelambar Baru;



REV.02/DTR/XI/2013

108

g. pengembangan prasarana parkir di Grogol, Tanjung Duren Utara,

Tanjung Duren Selatan, Jelambar, Jelambar Baru, dan Wijaya Kusuma;

dan

h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda di Kelurahan

Jelambar Baru, Grogol, Tomang, Tanjung Duren Selatan, dan

Kelurahan Wijaya Kusuma.


Kecamatan Grogol Petamburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum

massal berbasiskan rel.

(4) Rencana prasarana dan sarana transportasi udara di Kecamatan Grogol

Petamburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengendalian

pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno

Hatta dan KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.


dan pengendalian pemanfaatan ruang udara di Kecamatan Grogol

Petamburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3) dan ayat (4),

menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan

berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum


Pasal 221

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Grogol Petamburan dilakukan:

a. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Tomang, Tanjung

Duren, Wijaya Kusuma, Tanjung Duren Selatan, Grogol, Jelambar dan

Kelurahan Jelambar Baru;

b. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Wijaya Kusuma,

Jelambar, Jelambar Baru, Grogol, Tomang, Tanjung Duren Selatan,

dan Kelurahan Tanjung Duren;


Kelurahan Tanjung Duren Selatan;

d. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap Kelurahan; dan

e. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di

Kelurahan Tanjung Duren.


Kecamatan Grogol Petamburan, Pemeritah Daerah menetapkan lokasi


perundang-undangan.



dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk subbidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 222

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Grogol dilakukan:

a. pengembangan lapisan inti dilakukan dengan penempatan jaringan

serat optik di Kelurahan Tanjung Duren, Tomang, Wijaya Kusuma,

Jelambar Baru, dan Kelurahan Grogol;

b. penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik; dan



REV.02/DTR/XI/2013

109









bidang telekomunikasi disusun Kepala SKPD dan/atau instansi

bersangkutan.

Pasal 223


genangan air di Kecamatan Grogol Petamburan, dilakukan:

a. pemeliharan dan/atau peningkatan saluran makro di:

1. Kali Angke yang melalui Kelurahan Wijaya Kusuma dan Kelurahan

Jelambar Baru;

2. Banjir Kanal Barat yang melalui Kelurahan Tanjung Duren, Tomang,

Tanjung Duren Selatan, Grogol dan Kelurahan Jelambar Baru; dan

3. Kali Sekretaris yang melalui Kelurahan Tanjung Duren;

b. pembangunan terowongan bawah tanah di Kelurahan Jelambar Baru,

Grogol dan Kelurahan Tomang;

c. penerapan sistem polder:1. nomor 12 area layanan Kelurahan Wijaya Kusuma;

2. nomor 13A area layanan Kelurahan Wijaya Kusuma, Jelambar dan

Kelurahan Jelambar Baru;

3. nomor 13B area layanan Kelurahan Jelambar dan Kelurahan

Jelambar Baru;

4. nomor 17 area layanan Kelurahan Wijaya Kusuma;

5. nomor 18 area layanan Kelurahan Tanjung Duren dan Kelurahan

Tanjung Duren Selatan;

6. nomor 19 area layanan Kelurahan Grogol dan Kelurahan Jelambar;

7. nomor 20 area layanan Kelurahan Grogol, Tomang, dan Kelurahan

Tanjung Duren Selatan;

8. nomor 21 area layanan Kelurahan Tomang;

9. nomor 62 area layanan Kelurahan Tanjung Duren Selatan; dan

10. nomor 63 area layanan Kelurahan Tomang dan Kelurahan Tanjung

Duren Selatan;

d. pemeliharaan dan/atau peningkatan sistem pompa air di Kelurahan

Jelambar Baru, Wiajaya Kusuma, Grogol, Tanjung Duren Utara, dan

Kelurahan Tomang;

e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di Kelurahan

Jelambar Baru, Grogol, Tanjung Duren Utara, Tomang dan Kelurahan

Wijaya Kusuma;f. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;

g. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan

h. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri,

kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan





bersangkutan.



REV.02/DTR/XI/2013

110

Pasal 224


Kecamatan Grogol Petamburan dilakukan:

a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasaldari Waduk Jatiluhur;



Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan

sumber air lain;

c. pengembangan air baku melalui pipa transmisi di Kelurahan Tomang

dan Kelurahan Grogol; dan






sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh

SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau


Pasal 225

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Grogol Petamburan dilakukanpengembangan pembuangan air limbah terpusat (off site) serta

pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan

setempat (on site) di seluruh kelurahan.





bersangkutan.

Pasal 226

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Grogol Petamburan dilakukan







dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yangdisusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 227


Grogol Petamburan sebagai berikut:


1. Jalan Dr. Semeru, Kyai Tapa, S, Parman, Tomang Raya di

Kelurahan Tomang;



REV.02/DTR/XI/2013

111

2. Jalan Arjuna Raya, Letjen S. Parman, Tanjung Duren, Tanjung

Duren Utara di Kelurahan Tanjung Duren Selatan;

3. Jalan S. Parman dan Jalan Daan Mogot di Kelurahan Tanjung

Duren;

4. Jalan Daan Mogot di Kelurahan Jelambar dan Wijaya Kusuma; dan

5. Jalan Pangeran Tubagus Angke di Kelurahan Jelambar Baru danKelurahan Wijaya Kusuma; dan


permakaman, prasarana sosial dan umum, dan kawasan rekreasi lain

yang ada di kelurahan.

(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Grogol Petamburan

berada di pusat pemerintahan.

Pasal 228


Grogol Petamburan dilaksanakan pada:

a. Kawasan Tanjung Duren sebagai pusat kegiatan tersier dengan fungsi

pengembangan pusat kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa

serta hunian skala kota;

b. Kawasan Grogol sebagai pusat kegiatan sekunder dengan fungsi

pengembangan kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa, hunian

serta wisata olahraga dan rekreasi skala internasional terintegrasi

dengan kawasan pelayanan konsep TOD; dan

c. Kawasan Kanal Banjir Barat dengan fungsi pengembangan kawasanstrategis kepentingan lingkungan dilakukan melalui pengembangan

kawasan terpadu.




undangan.




Pasal 229


Kecamatan Grogol Petamburan disajikan dalam Gambar-16B Peta

Rencana Prasarana Pergerakan Kecamatan Grogol Petamburan dan

Gambar-16C Peta Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal

Kecamatan Grogol Petamburan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang




Kecamatan Grogol Petamburan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang




Prasarana Drainase dan Air Minum Kecamatan Grogol Petamburan skala 1

: 5.000 pada Lampiran IV , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari




REV.02/DTR/XI/2013

112



Grogol Petamburan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan


(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di KecamatanGrogol Petamburan, disajikan dalam Gambar-16G Peta Rencana Jalur dan

Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Grogol Petamburan skala 1 : 5.000



(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Grogol

Petamburan wajib berpedoman pada Gambar-16B sampai Gambar-16G


(5).

Bagian Kedelapanbelas

Kecamatan Kalideres

Pasal 230

Tujuan penataan ruang Kecamatan Kalideres untuk:

a. terwujudnya pengembangan dan penataan pusat kawasan industri serta

peningkatan terminal dan stasiun terpadu;

b. terwujudnya pengembangan stasiun terpadu dengan angkutan umum massal

dan angkutan umum lain termasuk mewujudkan pembangunan gedungdan/atau taman parkir sebagai penunjang keterpaduan angkutan umum pada

lokasi yang memiliki potensi;

c. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui


dan/atau waduk;

d. tersedianya dan terpeliharanya lahan permakaman;

e. terlaksananya pemeliharaan fungsi permukiman dan pengembangan

kawasan permukiman baru;

f. terwujudnya pengembangan prasarana perikanan berupa budidaya balai

benih ikan;

g. tersedianya prasarana pergudangan untuk menunjang kegiatan perdagangan

dan jasa;

h. terwujudnya kawasan budidaya kegiatan pertanian dengan pemeliharaan,

intensifikasi dan pelestarian hortikultura dan tanaman pangan;

i. terwujudnya pengembangan sentra pemasaran hasil hutan dan pertanian;

j. tertatanya Kawasan Rawa Belong sebagai sentra pemasaran hasil hutan dan

hasil pertanian dan Kawasan Semanan sebagai sentra florikultura pusat budi

daya tanaman hias;

k. tertatanya industri kecil termasuk penyediaan pengelolaan limbah komunal;

l. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman yang dibentuk melalui

peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi denganangkutan umum massal; dan

m. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang


Pasal 231

(1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang Kecamatan Kalideres






REV.02/DTR/XI/2013

113



Gambar-18A Peta Zonasi Kecamatan Kalideres skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.

Pasal 232

(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Kalideres

terdiri dari:


b. zona permakaman;










l. zona campuran;

m. zona pelayanan umum dan sosial;dan



Kecamatan Kalideres wajib memperhatikan zona fungsi budidaya


Zonasi Kecamatan Kalideres skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada

Tabel-18A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Kalideres pada


Daerah ini.

Pasal 233


Kalideres terdiri dari:








Koridor Kalideres-Pasar Baru, Koridor Kalideres-Poris Pelawad, Koridor

Kalideres-Ancol, Koridor Soekarno Hatta-Cilincing, Koridor Halim-

Soekarno Hatta, Koridor Terminal Lebak Bulus-Terminal Kalideres,

Koridor Terminal Lebak Bulus- Soekarno Hatta;

b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kalideres, Kelurahan

Semanan, Kelurahan Tegal Alur, dan Kelurahan Kembangan Timur;

c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Kamal dan Kelurahan

Tegal Alur;

d. peningkatan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Kalideres dan

Kelurahan Tegal Alur;



REV.02/DTR/XI/2013

114


f. penyediaan prasarana parkir di Kelurahan Kalideres, Kelurahan Tegal

Alur, Kelurahan Pegadungan, dan Kelurahan Semanan; dan




Kecamatan Kalideres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,


berbasiskan rel di Kelurahan Kamal dan Kelurahan Semanan.

(4) Rencana prasarana dan sarana transportasi udara di Kecamatan Kalideres

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengendalian pemanfaatan

ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta.



(2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi



bersangkutan.

Pasal 234

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Kalideres dilakukan:

a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Semanan;b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Kamal;

c. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Kamal, Semanan,

Pegadungan, Tegal Alur, dan Kelurahan Kalideres;


Kelurahan Pegadungan, Kamal, dan Kelurahan Tegal Alur;


f. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di

Kelurahan Pegadungan, Kamal, dan Kelurahan Tegal Alur.


Kecamatan Kalideres, Pemeritah Daerah menetapkan lokasi stasiun


perundang-undangan.





Pasal 235

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Kalideres dilakukan:


serat optik di Kelurahan Kalideres dan Kelurahan Kamal;



dense urban setiap kelurahan.

(2) Rencana penyembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan




REV.02/DTR/XI/2013

115





bersangkutan.

Pasal 236


genangan air di Kecamatan Kalideres, dilakukan:


1. Kanal Banjir Barat yang melalui Kelurahan Kalideres dan Kelurahan

Pegadungan

2. Saluran Mookervaart yang melalui Kelurahan Semanan dan

Kelurahan Kalideres;

3. Kali Semanan yang melalui Kelurahan Semanan;

4. Kali Apuran yang melalui Kelurahan Kalideres, Kelurahan

Pegadungan, dan Kelurahan Kamal; dan

5. Kali Kamal yang melalui Kelurahan Tegal Alur dan Kelurahan

Kamal;

b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk di Kelurahan

Semanan, Kelurahan Pegadungan dan Kelurahan Tegal Alur;

c. penerapan sistem pemompaan di Kelurahan Tegal Alur, Pegadungan,

dan Kelurahan Semanan;

d. Penerapan sumur resapan dalam di setiap kelurahan;e. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan

f. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri,






bersangkutan.

Pasal 237


Kecamatan Kalideres dilakukan:






sumber air lain;c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di

Kelurahan Kamal, Tegal Alur dan Kelurahan Pegadungan;


Air (IPA) di Kelurahan Semanan dan Kelurahan Tegal Alur;


Kamal;

f. pembangunan baru pompa dorong di Kelurahan Tegal Alur; dan

g. peningkatan pipa primer yang melalui setiap kelurahan.





REV.02/DTR/XI/2013

116

dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan

sebagai air minum.



SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencanainduk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi

bersangkutan.

Pasal 238

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Kalideres dilaksanakan

dengan:

a. pengembangan pengelolaan air limbah industri di setiap kelurahan;

b. penerapan sistem pembuangan air limbah terpusat (off site) nomor 6

melayani Kelurahan Semanan dan Kalideres dan nomor 7 melayani

Kelurahan Kamal, Tegal Alur, Pegadungan dan Kelurahan Kalideres;


setempat (on site) di setiap kelurahan; dan

d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air

limbah (IPAL) di Kelurahan Pegadungan.




induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansibersangkutan.

Pasal 239

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Kalideres dilakukan penyediaan


prasarana pengolahan sampah spesifik ditujukan untuk tempat







Pasal 240


Kalideres sebagai berikut:

a. jalur evakuasi bencana di ruas:1. Jalan Daan Mogot di Kelurahan Kalideres;

2. Jalan Prof. Sediyatmo, Kali Kamal, dan Jalan Kamal Benda di

Kelurahan Kamal; dan

3. Jalan Kamal Benda dan Jalan Outer Ring Road di Kelurahan Tegal

Alur; dan




(2) Lokasi posko logistik di Kecamatan Kalideres pada pusat pemerintahan.



REV.02/DTR/XI/2013

117

Pasal 241


Kalideres dilaksanakan pada Terminal dan Stasiun Kalideres dengan fungsi

pengembangan lokasi potensi penyediaan prasarana parkir perpindahan

moda.




undangan.



fungsinya.

Pasal 242

(1) Rencana prasarana pergerakan melalui yang berada dan/atau melalui

Kecamatan Kalideres disajikan dalam Gambar-18B Peta Rencana

Prasarana Pergerakan Kecamatan Kalideres dan Gambar-18C Peta

Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Kalideres skala 1

: 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari



Kalideres disajikan dalam Gambar-18D Peta Rencana Prasarana Energidan Telekomunikasi Kecamatan Kalideres skala 1 : 5.000 pada Lampiran




Prasarana Drainase dan Air Minum Kecamatan Kalideres skala 1 : 5.000

pada Lampiran IV , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari




Kalideres skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak



Kalideres disajikan dalam Gambar-18G Peta Rencana Jalur Evakuasi dan

Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Kalideres skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.

(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Kalidereswajib berpedoman pada Gambar-18B sampai Gambar-18G sebagaimana


Bagian Kesembilan belas

Kecamatan Kebon Jeruk

Pasal 243

Tujuan penataan ruang Kecamatan Kebon Jeruk untuk:



REV.02/DTR/XI/2013

118

a. terwujudnya pengembangan pusat perkantoran, perdagangan, dan jasa;

b. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui


dan/atau waduk;

c. terpeliharanya fungsi permukiman dan pengembangan kawasan permukiman

baru termasuk peletarian fungsi perumahan di kawasan mantap;d. terwujudnya pengembangan pusat perkantoran dan jasa dilengkapi


e. terwujudnya pengembangan kawasan perdagangan dengan konsep KDB

rendah;

f. terlaksananya pengendalian pembangunan kawasan campuran taman;

g. terwujudnya pengembangan dan pemeliharaan taman kota/lingkungan dan

jalur hijau sebagai sarana resapan air, pengendali polusi udara, sosial, dan

estetika kota;

h. tersedianya dan terpeliharanya lahan permakaman umum; dan

i. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman yang dibentuk melalui



Pasal 244

(1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang Kecamatan Kebon Jeruk






Gambar-17A Peta Zonasi Kecamatan Kebon Jeruk skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.

Pasal 245

(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Kebon Jeruk

terdiri dari:


b. zona permakaman;








j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;

l. zona campuran;




Kecamatan Kebon Jeruk wajib memperhatikan zona fungsi budidaya


Zonasi Kecamatan Kebon Jeruk skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan

pada Tabel-17A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Kebon Jeruk pada



REV.02/DTR/XI/2013

119


Daerah ini.

Pasal 246

(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui KecamatanKebon Jeruk terdiri dari:








Koridor Kalideres-Harmoni, Koridor Harmoni-Lebak Bulus, dan Koridor

Halim-Soekarno Hatta;

b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kedoya Selatan, Kebon

Jeruk, Duri Kepa, dan Kelurahan Kedoya Utara;





g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada seluruh ruas

jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.


Kecamatan Kebon Jeruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,


berbasiskan rel.

(4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Kebon Jeruk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengendalian pemanfaatan

ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta.



(2) , ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi



bersangkutan.

Pasal 247

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Kebon Jeruk dilakukan:

a. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Kedoya Selatan,

Duri Kepa, Kebon Jeruk, Kelapa Dua, Kelurahan Sukabumi Utara,

Kelurahan Sukabumi Selatan;

b. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Kedoya Utara,

Kelurahan Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Kelurahan Duri Kepa,

Kelurahan Kelapa Dua, dan Kelurahan Sukabumi Selatan;


d. pengembangan gardu induk di Kelurahan Kebon Jeruk.


minyak di Kecamatan Kebon Jeruk, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi



REV.02/DTR/XI/2013

120

stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai peraturan

perundang-undangan.



SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencanainduk sub bidang energi disusun Kepala SKPD dan/atau instansi

bersangkutan.

Pasal 248

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Kebon Jeruk dilakukan











bersangkutan.

Pasal 249


genangan air di Kecamatan Kebon Jeruk dilakukan:


1. Kali Pesanggrahan yang melalui Kelurahan Kedoya Utara, Kedoya

Selatan, Kebon Jeruk, Kelapa Dua, dan Kelurahan Sukabumi

Selatan; dan

2. Kali Sekretaris yang melalui Kelurahan Duri, Kebon Jeruk, Kelapa

Dua, Sukabumi Utara, dan Sukabumi Selatan;

b. penerapan sistem polder nomor 17 dengan area layanan Kelurahan

Duri Kepa, Kedoya Selatan, dan Kelurahan Kedoya Utara;

c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa di Kelurahan Duri Kepa;

d. pemeliharaan Pintu Air Polgar di Kelurahan Kedoya Utara;

e. penerapan sumur resapan dalam di setiap kelurahan;

f. penerapan biopori di Kelurahan Kedoya Utara dan Kelurahan Duri; dan

g. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri,




induk sub bidang drainase disusun Kepala SKPD dan/atau instansi

bersangkutan.

Pasal 250


Kecamatan Kebon Jeruk dilakukan:


Waduk Jatiluhur;



REV.02/DTR/XI/2013

121


Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai


sumber air lain;


setiap kelurahan;d. pengembangan instalasi pengolahan air di Instalasi Pengolahan Air

(IPA) di Kelurahan Kelapa Dua;


Kelapa Dua;

f. pembangunan baru pompa dorong di Kelurahan Kebon Jeruk; dan

g. peningkatan pipa primer yang melalui Kelurahan Kedoya Utara, Kedoya

Selatan, Kebon Jeruk, Duri, Kelapa Dua, dan Kelurahan Sukabumi

Selatan.

(2) Rencana pengembangam, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana



sebagai air minum.




berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusuk Kepala


Pasal 251

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Kebon Jeruk dilakukan:


industri di Kelurahan Sukabumi Utara dan Kelurahan Sukabumi

Selatan;

b. penerapan pembuangan air limbah terpusat (off site) dengan area

layanan:

1. nomor 3 untuk melayani Kelurahan Kebon Jeruk, Kelapa Dua,

Sukabumi Utara, dan Kelurahan Sukabumi Selatan; dan

2. nomor 6 untuk melayani Kelurahan Kedoya Utara, Kedoya Selatan,

dan Kelurahan Duri;

c. pembangunan baru atau peningkatan kapasitas rumah pompa di

Kelurahan Kebon Jeruk; dan


setempat (on site) di Kelurahan Kedoya Utara, Kedoya Selatan, Kelapa

Dua, Kebon Jeruk, Sukabumi Utara, Sukabumi Selatan, dan Kelurahan

Duri.




bersangkutan.

Pasal 252

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Kebon Jeruk dilakukan

penyedian TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan


penampungan sementara dan/atau pengelolaan sampah sebelum diangkut




REV.02/DTR/XI/2013

122





Pasal 253


Kebon Jeruk sebagai berikut:


1. Jalan Daan Mogot di Kelurahan Kedoya Utara;

2. Jalan Panjang di Kelurahan Kedoya Utara, Kedoya Selatan, Kebon

Jeruk, Kelapa Dua, Sukabumi Ilir, dan Kelurahan Sukabumi Udik;

3. Jalan Kedoya Raya di Kelurahan Kedoya Utara dan Kelurahan

Kedoya Selatan;

4. Jalan Raya Merak dan Jalan Puri Kencana di Kelurahan Kedoya

Selatan;

5. Jalan Arjuna Utara dan Jalan Arjuna Selatan di Kelurahan Duri;

6. Jalan Pos Pengumben di Kelurahan Kelapa Dua dan Kelurahan

Sukabumi Udik; dan

7. Jalan Kembangan di Kelurahan Kedoya Selatan; dan

b. lokasi kawasan evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan,



(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Kebon Jeruk pada pusat

pemerintahan.

Pasal 254

(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya dilaksanakan di

Kecamatan Kebon Jeruk pada pengembangan Kawasan Pasar Rawa

Belong sebagai pusat kegiatan tersier dengan fungsi pengembangan pusat

perdagangan tanaman hias dan pengembangan kawasan terpadu.




undangan.




Pasal 255

(1) Rencana prasarana pergerakan melalui dan/atau di Kecamatan Kebon

Jeruk disajikan dalam Gambar-19B Peta Rencana Prasarana Pergerakan

Kecamatan Kebon Jeruk dan Gambar-19C Peta Rencana Prasarana

Angkutan Umum Massal Kecamatan Kebon Jeruk skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.


Kebon Jeruk disajikan dalam Gambar-19D Peta Rencana Prasarana Energi

dan Telekomunikasi Kecamatan Kebon Jeruk dengan skala 1 : 5.000 pada



REV.02/DTR/XI/2013

123


Daerah ini.



Prasarana Drainase dan Air Minum Kecamatan Kebon Jeruk dengan skala1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari




Kebon Jeruk dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan



Kebon Jeruk disajikan dalam Gambar-19G Peta Rencana Jalur Evakuasi

dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Kebon Jeruk dengan skala 1 :



(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Kebon

Jeruk wajib berpedoman pada Gambar-19B sampai Gambar-19G


(5).

Bagian Keduapuluh

Kecamatan Kembangan

Pasal 256

Tujuan penataan ruang Kecamatan Kembangan untuk:

a. terwujudnya pengembangan pusat kegiatan primer kawasan perkantoran,

kawasan perdagangan bertaraf internasional, dan penyediaan prasarana

pada Kawasan Sentra Primer Barat;

b. terwujudnya Pusat Kegiatan Tersier di Kawasan Kantor Walikota Jakarta

Barat;

c. terwujudnya pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal

terpadu termasuk mewujudkan pembangunan gedung dan/atau taman parkir

sebagai penunjang keterpaduan angkutan umum pada lokasi yang memiliki

potensi;

d. terwujudnya pengembangan stasiun yang terpadu dengan angkutan umum

massal dan angkutan umum lain termasuk mewujudkan pembangunan

gedung dan/atau taman parkir sebagai penunjang keterpaduan angkutan

umum pada lokasi yang memiliki potensi;

e. tersedianya taman sebagai prasarana sosial dan rekreasi di kawasan

permukiman;

f. terwujudnya pengembangan taman kota/lingkungan dan jalur hijau sebagaiprasarana resapan air, pengendali polusi udara, prasarana sosial, dan

estetika kota;

g. tersedianya dan mempertahankan lahan permakaman;

h. terlaksananya pemeliharaan fungsi permukiman dan pengembangan

kawasan permukiman baru termasuk peletarian fungsi perumahan di

kawasan mantap;

i. terwujudnya pengembangan kawasan perdagangan dengan konsep KDB

rendah;

j. tercapainya pengendalian pembangunan kawasan campuran taman;

k. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau budidaya; dan



REV.02/DTR/XI/2013

124

l. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang


Pasal 257

(1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang Kecamatan Kembangandilakukan pembagian:





Gambar-19A Peta Zonasi Kecamatan Kembangan dengan skala 1 : 5.000

pada Lampiran III-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari


Pasal 258

(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Kembangan

terdiri dari:


b. zona hutan kota;

c. zona permakaman;

d. zona jalur hijau;

e. zona pemerintahan nasional;f. zona pemerintahan daerah;




j. zona perumahan vertikal KDB Rendah;

k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;

l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;

m. zona campuran;

n. zona sarana pelayanan umum dan sosial; dan



Kecamatan Kembangan wajib memperhatikan zona fungsi budidaya


Zonasi Kecamatan Kembangan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1

dan pada Tabel-19A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Kembangan



Pasal 259


Kembangan terdiri dari:






kemacetan lalu lintas sebagai berikut:



REV.02/DTR/XI/2013

125


koridor Halim–Palmerah–Soekarno Hatta, koridor Terminal Lebak

Bulus-Terminal Kalideres, dan koridor Terminal Lebak Bulus–Ciledug–

Soekarno Hatta;

b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kembangan Utara,

Kembangan Selatan, Meruya Utara, Meruya Selatan, dan KelurahanJoglo;

c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Kembangan Utara,

Meruya Utara, Joglo, Srenseng dan Kelurahan Kembangan Selatan;

d. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Meruya Utara,

Joglo, Kembangan Utara, dan Kelurahan Kembangan Selatan;






Kecamatan Kembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,


berbasiskan rel.

(4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Kembangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian


Hatta, Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, dan Bandar Udara Pondok

Cabe.


sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi tugas




Pasal 260

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Kembangan dilakukan:

a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Joglo, Meruya

Selatan, Meruya Utara, dan Kelurahan Kembangan Selatan;

b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Kembangan

Utara, Kembangan Selatan, dan Kelurahan Meruya Utara;

c. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Joglo, Kembangan

Barat, Kembangan Timur, Meruya Selatan, Meruya Utara, dan

Kelurahan Srengseng;


Kelurahan Kembangan Utara, Kembangan Selatan, Meruya Utara dan

Kelurahan Joglo;

e. pengembangan pemanfaatan energi surya di Kelurahan KembanganBarat, Kembangan Timur, Meruya Ilir, Srengseng, Meruya Udik, dan

Kelurahan Grogol; dan

f. pengembangan gardu induk di Kelurahan Kembangan Selatan.


minyak di Kecamatan Kembangan, Pemeritah Daerah menetapkan lokasi


perundang-undangan.





REV.02/DTR/XI/2013

126



Pasal 261

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Kembangan dilakukanpengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik,










bersangkutan.

Pasal 262


genangan air di Kecamatan Kembangan dilakukan:

a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:1. Kali angke yang melalui Kelurahan Kembangan Selatan dan

Kembangan Utara; dan

2. Kali Pesanggrahan yang melalui Kelurahan Srengseng, Meruya

Utara, Kembangan Selatan, dan Kelurahan Kembangan Utara;

b. penerapan sistem polder pada polder nomor 16 dengan area layanan

Kembangan Utara dan Kembangan Selatan;

c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa Waduk Meruya di

Kelurahan Meruya Selatan dan Pompa Yonhub di Kelurahan Srenseng;

d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Waduk Meruya di

Kelurahan Meruya Selatan dan Waduk Yonhub di Kelurahan

Srengseng;


f. penerapan biopori di Kelurahan Kembangan Barat dan Kelurahan

Grogol; dan






induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansibersangkutan.

Pasal 263


Kecamatan Kembangan dilakukan:


Waduk Jatiluhur;





REV.02/DTR/XI/2013

127


sumber air lainnya;


Kelurahan Kembangan Barat, Kembangan Timur, dan Kelurahan

Meruya Hilir;

d. peningkatan dan pembangunan baru kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) Taman Kota di Kelurahan Kembangan Utara; dan









bersangkutan.

Pasal 264

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Kembangan dilakukan:


layanan:

1. nomor 3 untuk melayani Kelurahan kembangan Utara, Meruya

Selatan, Srengseng, dan Kelurahan Joglo; dan2. nomor 6 untuk melayani Kelurahan Kembangan Utara dan

Kembangan Selatan;


setempat (on site) untuk melayani seluruh kelurahan; dan

c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air

Limbah (IPAL) di Kawasan Hutan Kota Srengseng Kelurahan

Srengseng.





bersangkutan.

Pasal 265

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Kembangan dilakukan









Pasal 266


Kembangan sebagai berikut:



REV.02/DTR/XI/2013

128


1. Jalan Kembangan Raya, Kembangan Baru, Ring Road Kembangan,

dan Jalan Tol Jakarta-Merak di Kelurahan Kembangan Utara;

2. Jalan Puri Lingkar Luar, Puri Indah Raya, Tol Jakarta-Merak,

Pesanggrahan, dan Jalan Kembangan di Kelurahan Kembangan

Selatan;3. Jalan Tol Jakarta-Merak, Pesanggrahan, dan Jalan Outter Ring

Road di Kelurahan Meruya Utara;

4. Jalan Outter Ring Road di Kelurahan Meruya Selatan;

5. Jalan Outter Ring Road, dan Jalan Joglo Raya di Kelurahan Joglo;

dan

6. Jalan Srenseng, Pos Pengumben, dan Jalan Meruya Utara di

Kelurahan Srenseng;

b. ruang evakuasi bencana utama memanfaatkan Kawasan Hutan Kota

Srengseng di Kelurahan Srengseng; dan

c. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan,



(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Kembangan berada di

pusat pemerintahan.

Pasal 267


Kembangan dilaksanakan pada:

a. Kawasan Strategis Sentra Primer Barat sebagai pusat kegiatan primer

dilakukan pengembangan campuran dengan fungsi kawasan

perkantoran, perdagangan dan jasa serta hunian skala kota;

b. Kawasan Kantor Walikota Jakarta Barat dengan fungsi pengembangan

kawasan terpadu sebagai Pusat Pemerintahan Kota Administrasi

Jakarta Barat, perkantoran, permukiman, perdagangan dan jasa; dan

c. Kawasan Kembangan dilakukan pengembangan kawasan perkantoran,

perdagangan dan jasa, hunian serta wisata olahraga dan rekreasi skala

internasional.




undangan.




Pasal 268


Kembangan disajikan dalam Gambar-20B Peta Rencana Jaringan

Pergerakan Kecamatan Kembangan dan Gambar-19C Peta Rencana

Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Kembangan dengan skala

1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari


(2) Rencana prasarana energi serta rencana prasarana telekomunikasi di

Kecamatan Kembangan disajikan dalam Gambar-20D Peta Rencana

Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Kembangan dengan



REV.02/DTR/XI/2013

129





Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Kembangan dengan skala1 : 5.000 pada Lampiran IV , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini



Kembangan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan



Kembangan disajikan dalam Gambar-20G Peta Rencana Jalur dan Ruang

Evakuasi Bencana Kecamatan Kembangan dengan skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.


Kembangan wajib berpedoman pada Gambar-20B sampai Gambar-20G


(5).

Bagian Keduapuluh Satu

Kecamatan Palmerah

Pasal 269

Tujuan penataan ruang Kecamatan Palmerah untuk:

a. terwujudnya pengembangan pusat kegiatan tersier dan pusat perdagangan

tanaman hias untuk melayani kegiatan skala kota yang terintegrasi dengan

angkutan umum massal pada Kawasan Rawa Belong;

b. terlaksananya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air

melalui pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, situ


c. terlaksananya pengembangan kawasan perkantoran melalui penerapan

konsep superblok;

d. tersedianya RTH dengan mempertahankan lahan permakaman;

e. terlaksananya pengembangan prasarana perikanan berupa sentra promosi

ikan hias; dan

f. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang


Pasal 270

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Palmerah dilakukan

pembagian:

g. zona dan sub zona kawasan; dan

h. blok dan sub blok kawasan.



Gambar-20A Peta Zonasi Kecamatan Palmerah dengan skala 1 : 5.000





REV.02/DTR/XI/2013

130

Pasal 271

(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Palmerah

terdiri dari:


b. zona permakaman;










l. zona campuran;

m. zona sarana pelayanan umum dan sosial; dan



Kecamatan Palmerah wajib memperhatikan zona fungsi budidaya


Zonasi Kecamatan Palmerah dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1

dan pada Tabel-20A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Palmerah

pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Daerah ini.

Pasal 272


Palmerah terdiri dari:







a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa bus berjalur

khusus di Koridor Harmoni-Terminal Lebak Bulus, Koridor Pinang Ranti-

Pluit, dan koridor dari Halim-Palmerah-Soekarno Hatta;

b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Palmerah, Jati Pulo, Kota

Bambu Utara, Kota Bambu Selatan, Slipi, dan Kelurahan Kemanggisan;

c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;d. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Palmerah,

Kemanggisan, Kota Bambu Selatan, Kota Bambu Utara, dan Kelurahan

Jati Pulo;


f. penerapan pembatasan lalu lintas tahap III di setiap kelurahan;


h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada seluruh ruas

jalan arteri, kolektor, dan lokal di setiap kelurahan.


Kecamatan Palmerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,



REV.02/DTR/XI/2013

131


berbasiskan rel di Kelurahan Jatipulo, Kota Bambu Selatan, dan Kelurahan

Kota Bambu Utara.

(4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Palmerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalianpemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno

Hatta dan Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.






bersangkutan.

Pasal 273

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Palmerah dilakukan:




Kelurahan Jatipulo, Kota Bambu Utara, Kota Bambu Selatan, dan

Kelurahan Slipi; dan



minyak di Kecamatan Palmerah, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi


perundang-undangan.





bersangkutan.

Pasal 274

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Palmerah dilakukan











bersangkutan.

Pasal 275


genangan air di Kecamatan Palmerah dilakukan:



REV.02/DTR/XI/2013

132


1. Kali Grogol yang melalui Kelurahan Palmerah dan Kemanggisan;

dan

2. Kanal Banjir Barat yang melalui Kelurahan Kota Bambu Selatan,

Kota Bambu Utara, dan Jati Pulo;b. penerapan sistem polder sebagai berikut:

1. nomor 21 dengan area layanan Kelurahan Jatipulo, Kota Bambu

Utara, dan Kota Bambu Selatan;

2. nomor 62 dengan area layanan Kelurahan Palmerah dan

Kemanggisan; dan

3. nomor 63 dengan area layanan Kelurahan Jatipulo, Kota Bambu

Utara, Kota Bambu Selatan, dan Kelurahan Slipi;

c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air pada:

1. Pompa Waduk Hankam di Kelurahan Kemanggisan;

2. Pompa di Kelurahan Jatipulo; dan

3. Pompa PDK Bandung di Kelurahan Kota Bambu Utara;

d. penerapan sumur resapan dangkal dan dalam di setiap kelurahan;

e. penerapan biopori di Kelurahan Kota Bambu Utara dan Jatipulo; dan

f. pemeliharaandan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan






bersangkutan.

Pasal 276


Kecamatan Palmerah dilakukan:






sumber air lain;


setiap kelurahan; dan








bersangkutan.

Pasal 277

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Palmerah dilakukan



jaringan pembuangan setempat (on site) untuk melayani seluruh kelurahan.



REV.02/DTR/XI/2013

133





bersangkutan.

Pasal 278

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Palmerah dilakukan penyediaan


prasarana pengolahan sampah spesifik ditujukan untuk tempat







Pasal 279


Palmerah sebagai berikut:


1. Jalan Tomang Raya di Kelurahan Jatipulo;2. Jalan S Parman di Kelurahan Kota Bambu Selatan, Slipi, Kota

Bambu Utara, Jati Pulo, Palmerah, dan Kemanggisan;

3. Jalan Rawa Belong, Palmerah Utara, dan Jalan Palmerah Barat di

Kelurahan Kemanggisan; dan

4. Jalan Batusari dan Jalan Arjuna Selatan di Kelurahan Palmerah,

Jalan Jatibaru di Kelurahan Kota Bambu Selatan, Jalan Aipda KS

Tubun di Kelurahan Slipi;

b. ruang evakuasi bencana utama memanfaatkan Kawasan Taman

Kampung Sawah atau Taman Catleya di Kelurahan Slipi; dan

c. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan,



(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Palmerah berada di

pusat pemerintahan.

Pasal 280


Palmerah dilaksanakan pada:

a. Kawasan Kanal Banjir Barat dengan fungsi pengembangan kawasan


b. Kawasan Slipi dilakukan melalui pengembangan kawasan terpadu.




undangan.



REV.02/DTR/XI/2013

134



fungsinya.

Pasal 281

(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui KecamatanPalmerah disajikan dalam Gambar-21B Peta Rencana Prasarana

Pergerakan Kecamatan Palmerah dan Gambar-21C Peta Rencana

Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Palmerah dengan skala 1 :




Palmerah disajikan dalam Gambar-21D Peta Rencana Prasarana Energi

dan Telekomunikasi Kecamatan Palmerah dengan skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.



Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Palmerah dengan skala 1 :

5.000 pada Lampiran IV , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari




Palmerah dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Palmerah disajikan dalam Gambar-21G Peta Rencana Jalur dan Ruang

Evakuasi Bencana Kecamatan Palmerah dengan skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.

(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Palmerah



Bagian Keduapuluh Dua

Kecamatan Taman Sari

Pasal 282

Tujuan penataan ruang Kecamatan Taman Sari untuk:

a. terwujudnya pengembangan pusat kegiatan sekunder dan kawasan pusatperdagangan grosir dan eceran pada kawasan Glodok;

b. terwujudnya pengembangan dan penataan kawasan strategis kepentingan

sosial budaya kawasan kota tua;

c. terwujudnya pengembangan pusat kegiatan tersier kawasan perdagangan

dan jasa dengan skala pelayanan daerah pada kawasan Lokasari-Mangga

Besar;

d. terwujudnya Kawasan Perkampungan Pecinan sesuai budaya dan

karakteristik kawasan;

e. terwujudnya pengembangan pusat kegiatan tersier perdagangan dan jasa

skala kota pada Kawasan Asem Reges;



REV.02/DTR/XI/2013

135




g. terwujudnya pengembangan prasarana transportasi melalui penyediaan

prasarana lalu lintas pada kawasan yang padat lalu lintas dan pembatasan

lalu lintas dengan penerapan kawasan terbatas lalu lintas serta pengaturanparkir pada kawasan yang termasuk dalam kawasan terbatas lalu lintas;

h. terwujudnya pengembangan kawasan perdagangan dengan KDB rendah;

i. tercapainya pengendalian pembangunan kawasan campuran taman;


peremejaan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan

angkutan umum massal; dan



Pasal 283

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Taman Sari




(2) Pembagian zona dan sub zona serta pembagian blok dan sub blok

kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam

Gambar-21A Peta Zonasi Kecamatan Taman Sari dengan skala 1 : 5.000


Pasal 284

(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Taman Sari

terdiri dari:





e. zona perumahan KDB Sedang-Tinggi;



h. zona campuran;

i. zona sarana pelayanan umum dan sosial; dan



Kecamatan Taman Sari wajib memperhatikan zona fungsi budidaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-21A PetaZonasi Kecamatan Palmerah dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1

dan pada Tabel-21A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Palmerah



Pasal 285


Taman Sari terdiri dari:




REV.02/DTR/XI/2013

136







koridor Terminal Blok M-Kota; dan koridor Pluit-Tanjung Priok;

b. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Krukut, Keagungan,

Mangga Besar, Tangki, Mahpar, Taman Sari, Glodok, Pinangsia, dan

Kelurahan Taman Sari;

c. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Taman Sari,

Keagungan, Maphar, Tangki, Mangga Besar, dan Kelurahan Pinangsia;


e. penerapan pembatasan lalu lintas tahap I di Kelurahan Mahpar, Krukut,

Keagungan, Mangga Besar, Tangki, Taman Sari, dan Kelurahan

Pinangsia;





Kecamatan Taman Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,


berbasiskan rel di Kelurahan Keagungan, Mahpar, Krukut, Glodok,

Pinangsia, Tamansari, Tangki, dan Kelurahan Mangga Besar.

(4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Taman Sari



Hatta dan Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.

(5) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana transportasi dan





bersangkutan.

Pasal 286

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Taman Sari dilakukan:

a. pengembangan jaringan transmisi SKTT dan kabel bawah tanah di

Kelurahan Pinangsia, Mangga Besar, Glodok, Tangki, dan Keagungan;

b. pengembangan jaringan pipa supplai bahan bakar (gas/minyak) di

Kelurahan Pinangsia, Glodok, Keagungan, dan Krukut;c. pengembangan pemanfaatan energi surya di Kelurahan Pinangsia,

Glodok, Mangga Besar, Tangki, Taman Sari, Mahpar, Keagungan, dan

Krukut; dan

d. pengembangan gardu induk di Kelurahan Tangki dan Krukut.


minyak di Kecamatan Taman Sari, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi


perundang-undangan.



REV.02/DTR/XI/2013

137





bersangkutan.

Pasal 287

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Taman Sari dilakukan











bersangkutan.

Pasal 288


genangan air di Kecamatan Taman Sari dilakukan:


1. Kali Besar yang melalui Kelurahan Pinangsia;

2. Kali Cideng yang melalui Kelurahan Pinangsia, Glodok, Krukut, dan

Keagungan; dan

3. Sungai Ciliwung Kota yang melalui Kelurahan Tamansari, Tangki,

Mahpar, Mangga Besar, dan Pinagsia;

b. penerapan sistem polder pada:

1. nomor 21 dengan area layanan Kelurahan Krukut;

2. nomor 24 dengan area layanan Kelurahan Pinangsia; dan

3. nomor 48 dengan area layanan Kelurahan Pinangsia, Glodok,

Mangga Besar, Tangki, Taman Sari, Mahpar, Keagungan, dan

Krukut;

c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air terdapat pada Pompa

Pinangsia di Kelurahan Mangga Besar;

d. pemeliharaan pintu air Tangki di Kelurahan Taman Sari;


f. penerapan biopori di Kelurahan Krukut dan Tamansar; dan

g. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan






bersangkutan.

Pasal 289


Kecamatan Taman Sari dilakukan:



REV.02/DTR/XI/2013

138





Sungai Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat;

danc. peningkatan pipa primer yang melalui kelurahan.








bersangkutan.

Pasal 290

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Taman Sari dilakukan



jaringan pembuangan setempat (on site) untuk melayani seluruh kelurahan.




bersangkutan.

Pasal 291

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Taman Sari dilakukan









Pasal 292

(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di KecamatanTaman Sari sebagai berikut:

a. jalur evakuasi bencana pada ruas:

1. Jalan Pintu Besar Selatan Kelurahan Mangga Besar, Glodok,

Keagungan, dan Pinangsia;

2. Jalan Hayam Wuruk di Kelurahan Mahpar;

3. Jalan Pintu Besar Utara, Asemka dan Jalan Jembatan Batu di

Kelurahan Pinangsia;

4. Jalan Gajah Mada di Kelurahan Krukut dan Keagungan;

5. Jalan Mangga besar di Kelurahan Tamnsari, Mahpar, Tangki, dan

Mangga Besar;



REV.02/DTR/XI/2013

139

6. Jalan KH Zaenul Arifin di Kelurahan Krukut; dan

7. Jalan Sukarjo Wiryopranoto di Kelurahan Krukut dan Tamansari;

dan




(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Taman Sari berada di

pusat pemerintahan.

Pasal 293


Taman Sari dilaksanakan pada:

a. Kawasan Fatahilah dilakukan pengembangan kawasan terpadu;

b. Kawasan Kota Tua dengan fungsi pengembangan kawasan strategis

kepentingan sosial budaya dilakukan pengembangan kawasan

campuran dan sebagai pusat eksebisi skala internasional;

c. Kawasan Glodok sebagai pusat kegiatan sekunder dengan fungsi

pengembangan kawasan campuran dan pusat eksebisi skala

internasional;

d. Kawasan Lokasari-Mangga Besar menjadi pusat kegiatan tersier

dengan fungsi pengembangan kawasan campuran sebagai pusat

kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa serta hunian skala kota;

e. Kawasan Pasar Asem Regas menjadi pusat kegiatan tersier dengan

fungsi pengembangan kawasan campuran sebagai pusat kegiatanperkantoran, perdagangan, jasa, hunian serta rekreasi skala kota; dan

f. Kawasan Kampung Bandan dilakukan pengembangan kawasan mix

used dan sebagai pusat eksebisi skala internasional.




undangan.




Pasal 294


Taman Sari disajikan dalam Gambar-22B Peta Rencana Prasarana

Pergerakan Kecamatan Taman Sari dan Gambar-22C Peta Rencana

Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Taman Sari dengan skala




Taman Sari disajikan dalam Gambar-22D Peta Rencana Prasarana Energi

dan Telekomunikasi Kecamatan Taman Sari dengan skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.



Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Taman Sari dengan skala 1



REV.02/DTR/XI/2013

140

: 5.000 pada Lampiran IV , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari




Taman Sari dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Taman Sari disajikan dalam Gambar-22G Peta Rencana Jalur dan Ruang

Evakuasi Bencana Kecamatan Taman Sari dengan skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.

(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Taman Sari



Bagian Keduapuluh Tiga

Kecamatan Tambora

Pasal 295

Tujuan penataan ruang Kecamatan Tambora untuk

a. terwujudnya kawasan campuran yang didukung prasarana kota;b. terwujudnya pengembangan pusat perdagangan dan jasa dilengkapi

penataan prasarana pejalan kaki dan parkir yang terintegrasi dengan


c. terwujudnya Kawasan Kota Tua dengan penyediaan prasarana parkir, jalur

pejalan kaki, taman kota, dan pengembangan prasarana perdagangan dan

jasa pariwisata;

d. terwujudnya Kawasan Perkampungan Pekojan dengan mengembangkan

karateristik dan budaya kawasan;

e. terwujudnya pengembangan taman kota/lingkungan dan jalur hijau sebagai

prasarana resapan air, pengendali polusi udara, dan prasarana sosial, serta

keindahan kota;





peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan




Pasal 296

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Tambora dilakukan

pembagian:





Gambar-22A Peta Zonasi Kecamatan Tambora dengan skala 1 : 5.000



REV.02/DTR/XI/2013

141



Pasal 297

(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Tamboraterdiri dari:








h. zona campuran;

i. zona sarana pelayanan umum dan sosial; dan



Kecamatan Tambora wajib memperhatikan zona fungsi budidaya


Zonasi Kecamatan Tambora dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1

dan pada Tabel-22A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Tambora



Pasal 298


Tambora terdiri dari:








koridor Pluit-Pinang Ranti, koridor Puit-Tanjung Priok, dan koridor

Halim–Palmerah–Soekarno Hatta;

b. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Tanah Sereal, Roa

Malaka, Jembatan Besi, Krendang; Duri Utara, Tambora, Angke,

Jembatan Lima, Pekojan dan Kelurahan Angke;

c. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Tanah Sereal,

Duri Utara, Jembatan Besi, Kalianyar, Krendang, Jembatan Lima,Pekojan, Tambora dan Kelurahan Roa Malaka;


e. penerapan pembatasan lalu lintas tahap I di stiap kelurahan; dan

f. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada seluruh ruas

jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.


Kecamatan Tambora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,


berbasiskan rel di Kelurahan Kali Baru, Duri Utara, Angke, Roa Malaka,

Duri Selatan dan Kelurahan Tambora.



REV.02/DTR/XI/2013

142

(4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Tambora



Hatta.






bersangkutan.

Pasal 299

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Tambora dilakukan:

a. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Pekojan dan

Kelurahan Malaka;



kawasan Kota Tua, Kelurahan Rawa Malaka, Pekojan, Tambora,

Jembatan Lima, Krendang, dan Kelurahan Tanah Sereal; dan



minyak di Kecamatan Tambora, Pemerintah Daerah menetapkan lokasistasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.





bersangkutan.

Pasal 300

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Tambora dilakukan:


serat optik di Kelurahan Malaka, Pekojan dan Kelurahan Tambora dan

Kelurahan Tanah Sereal;


kelurahan; dan

c. pengembangan menara telekomunikasi dense urban di setiap

kelurahan.








bersangkutan.

Pasal 301



REV.02/DTR/XI/2013

143


genangan air di Kecamatan Tambora, dilakukan:


1. Kali Muara yang melalui Kelurahan Angke;2. Kali Besar yang melalui Kelurahan Malaka;

3. Kali Angke yang melalui Kelurahan Angke; dan

4. Kali Cideng yang melalui Kelurahan Tanah Sereal;

b. pembangunan terowongan bawah tanah yang melalui Kelurahan

Angke, Jembatan Besi dan Kelurahan Kali Baru;

c. penerapan sistem polder:

1. nomor 21 dengan area layanan Kelurahan Jembatan Besi, Duri

Utara, dan Kali Baru;

2. nomor 13B dengan area layanan Kelurahan Kali Angke dan

Jembatan Besi;

3. nomor 48 dengan area layanan Kelurahan Pekojan, Jembatan

Lima, Malaka, Tambora, Krendang, Tanah Sereal, dan Kelurahan

Duri Selatan;

d. pemeliharaan dan/atau peningkatan pintu air di Pintu Air Citra Land;

e. penerapan sumur resapan dangkal dan dalam di setiap kelurahan;

f. penerapan biopori di Kelurahan Angke, Tanah Sereal, dan Duri

Selatan; dan



(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasaranadrainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala



bersangkutan.

Pasal 302


Kecamatan Tambora dilakukan:






sumber air lain;


Kelurahan Angke dan Kelurahan Jembatan Besi;


Air (IPA) di Kelurahan Jembatan Besi;

e. pembangunan baru pompa dorong di Kelurahan Jembatan Besi; danf. peningkatan pipa primer yang melalui Kelurahan Pekojan, Malaka,

Angke, Tambora, Jembatan Besi, Tanah Sereal, dan Kelurahan Kali

Baru.









REV.02/DTR/XI/2013

144


bersangkutan.

Pasal 303

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Tambora dilakukanpengembangan pembuangan air limbah terpusat (off site) dengan area


jaringan pembuangan setempat (on site) untuk melayani masyarakat di

seluruh kelurahan.





bersangkutan.

Pasal 304

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Tambora dilakukan penyediaan






ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dandilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang


Pasal 305


Tambora sebagai berikut:

a. jalur evakuasi bencana di jalan Perniagaan Barat dan jalan Pasar Pagi

Pintu Kecil di Kelurahan Malaka, jalan Pekojan dan jalan Tubagus

Angke di Kelurahan Pekojan, jalan Prof DR Latumenten di Kelurahan

Angke, dan jalan Latumenten di Kelurahan Jembatan Besi; dan

b. ruang evakuasi bencana menggunakan kawasan pusat pemerintahan,

permakaman, prasarana sosial dan umum, dan kawasan rekreasi

lainnya.

(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Tambora berada di

pusat pemerintahan.

Pasal 306


Tambora dilaksanakan pada:

a. Kawasan Kanal Banjir Barat dengan fungsi pengembangan kawasan


b. Kawasan Kota Tua dengan fungsi pengembangan kawasan strategis

kepentingan sosial budaya dilakukan pengembangan kawasan terpadu.





REV.02/DTR/XI/2013

145


undangan.




Pasal 307


Tambora disajikan dalam Gambar-23B Peta Rencana Prasarana

Pergerakan Kecamatan Cempaka Putih dan Gambar-23C Peta Rencana

Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Tambora dengan skala 1 :




Tambora disajikan dalam Gambar-23D Peta Rencana Prasarana Energi

dan Telekomunikasi Kecamatan Tambora dengan skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.



Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Tambora dengan skala 1 :

5.000 pada Lampiran IV , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari




Tambora dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan



Tambora disajikan dalam Gambar-23G Peta Rencana Jalur dan Ruang

Evakuasi Bencana Kecamatan Tambora dengan skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.

(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Tambora



Bagian Keduapuluh Empat

Kecamatan Cilandak

Pasal 308

Tujuan penataan ruang Kecamatan Cilandak untuk:

a. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan


b. terwujudnya pengembangan pusat perkantoran dan jasa dilengkapi


c. terwujudnya pengendalian pembangunan bangunan umum di selatan jalan

JORR;


prasarana resapan air, pengendali polusi udara, sosial, dan estetika kota;



REV.02/DTR/XI/2013

146

e. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui





Pasal 309

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Cilandak dilakukan

pembagian:



(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagain blok dan sub


Gambar-23A Peta Zonasi Kecamatan Cilandak dengan skala 1 : 5.000



Pasal 310

(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Cilandak terdiri

dari:


b. zona permakaman;c. zona jalur hijau;









l. zona campuran;




Kecamatan Cilandak wajib memperhatikan zona fungsi budidaya


Zonasi Kecamatan Cilandak dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1

dan pada Tabel-23A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Cilandak



Pasal 311

(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau di Kecamatan Cilandak

terdiri dari:






REV.02/DTR/XI/2013

147


(1) huruf a, berfungsi melancarkan transportasi dan mengatasi kemacetan

lalu lintas dilakukan:

a. pengembangan prasarana angkutan umum massal bus berjalur khusus

di Koridor Harmoni - Lebak Bulus, Koridor Terminal Blok M - Pangeran Antasari, Koridor Terminal Kampung Rambutan - Terminal Lebak Bulus,

Koridor Terminal Lebak Bulus - Parung, Koridor Terminal Lebak Bulus -

Depok, Koridor Terminal Lebak Bulus - Poris dan Koridor Terminal

Lebak Bulus - Ciledug - Soekarno Hatta;

b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Lebak Bulus dan Cilandak

Barat;

c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Cilandak Barat dan

Cipete Selatan;

d. peningkatan jalan kolektor primer di Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak

Barat dan Lebak Bulus;

e. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;

f. peningkatan jalan lokal di setiap kelurahan;

g. pengembangan prasarana parkir di setiap Kelurahan; dan

h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada ruas jalan arteri,



Kecamatan Cilandak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,


berbasiskan rel di Kelurahan Cipete Selatan, Cilandak Barat, Gandaria

Selatan, dan Kelurahan Lebak Bulus.

(4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Cilandak


pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.





dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi

bersangkutan.

Pasal 312

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Cilandak dilakukan:

a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Lebak Bulus

dan Cilandak Barat;


c. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak

Barat dan Cipete Selatan;d. pengembangan jaringan pipa supplai bahan bakar (gas/minyak) di

Kelurahan Cipete Selatan, Cilandak Barat, Gandaria Selatan, Pondok

Labu dan Lebak Bulus;

e. pengembangan pemanfaatan energi surya di Kelurahan Cilandak Barat,

Cipete Selatan, Gandaria Selatan, Lebak Bulus, dan Pondok Labu; dan

f. pengembangan gardu induk di Kelurahan Cipete Selatan dan Lebak

Bulus.


minyak di Kecamatan Cilandak, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi



REV.02/DTR/XI/2013

148


perundang-undangan.



SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencanainduk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi

bersangkutan.

Pasal 313

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Cilandak dilakukan


penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, pengembangan

menara telekomunikasi dense urban di Kelurahan Gandaria Selatan, Lebak

Bulus, Cilandak Barat, dan Cipete Selatan, serta pengembangan menara

telekomunikasi urban di Kelurahan Cilandak Barat, Pondok Labu dan

Lebak Bulus.


sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan





bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansibersangkutan.

Pasal 314


genangan air di Kecamatan Cilandak dilakukan:


1. Kali Grogol melalui Kelurahan Gandaria Selatan, Cilandak Barat,

Lebak Bulus dan Kelurahan Pondok Labu;

2. Kali Krukut melalui Kelurahan Cipete Selatan, Cilandak Barat dan

Kelurahan Pondok Labu; dan

3. Kali Pesanggrahan melalui Kelurahan Lebak Bulus;

b. penerapan sumur resapan dalam dan/atau dangkal disetiap kelurahan;

c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air yang terdapat pada

Kelurahan Cilandak Barat dan Pondok Labu;

d. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran sub makro yang melalui

Kelurahan Cilandak Barat, Pondok Labu, Lebak Bulus dan Gandaria

Selatan;

e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ yang terdapat

di Kelurahan Cilandak Barat dan Pondok Labu;f. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan







bersangkutan.

Pasal 315



REV.02/DTR/XI/2013

149


Kecamatan Cilandak dilakukan:


dari Waduk Jatiluhur;b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk



sumber air lain;


Kelurahan Lebak Bulus, dan Kelurahan Cilandak Barat;


Lebak Bulus;

e. peningkatan dan pembangunan baru kapasitas Instalasi Pengolahan

Air (IPA) di Kelurahan Lebak Bulus; dan

f. peningkatan pipa primer yang melalui setiap kelurahan.




sebagai air minum.




berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun KepalaSKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 316

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Cilandak dilakukan:


layanan nomor 11;

b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan perpipaan air

limbah terpusat (off site) di seluruh kelurahan; dan


setempat (on site) untuk melayanai seluruh kelurahan.





bersangkutan.

Pasal 317

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Cilandak dilakukan penyediaan











REV.02/DTR/XI/2013

150

Pasal 318


Cilandak sebagai berikut:

a. jalur evakuasi bencana di Jalan TB. Simatupang dan Jalan JORR diKelurahan Cilandak Barat dan Lebak Bulus, Jalan Pangeran Antasari di

Kelurahan Cilandak Barat dan Cipete Selatan, dan Jalan IR Juanda dan

Jalan Pasar Jumat di Kelurahan Lebak Bulus; dan




(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Cilandak berada di

pusat pemerintahan.

Pasal 319

(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganan di Kecamatan Cilandak

dilaksanakan pada:

a. Kawasan Marinir Cilandak dengan fungsi pengembangan kawasan

kepentingan pertahanan; dan

b. Kawasan Terminal Lebak Bulus dengan fungsi pengembangan lokasi

potensi penyediaan prasarana parkir perpindahan moda.



undangan.




Pasal 320


Cilandak disajikan dalam Gambar-23B Peta Rencana Prasarana

Pergerakan Kecamatan Cilandak dan Gambar-23C Peta Rencana

Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Cilandak dengan skala 1 :




Cilandak disajikan dalam Gambar-23D Rencana Prasarana Energi dan

Telekomunikasi Kecamatan Cilandak dengan skala 1 : 5.000 pada

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanDaerah ini.


prasarana air minum disajikan dalam Gambar-23E Rencana Prasarana

Drainase dan Air minum Kecamatan Cilandak dengan skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.





REV.02/DTR/XI/2013

151

Kecamatan Cilandak dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV yang


(5) Rencana Prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan

Cilandak disajikan dalam Gambar-23G Peta Rencana Jalur dan Ruang

Evakuasi Bencana Kecamatan Cilandak dengan skala 1 : 5.000 padaLampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Cilndak



Bagian Keduapuluh Lima

Kecamatan Jagakarsa

Pasal 321

Tujuan penataan ruang Kecamatan Jagakarsa untuk:

a. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan


b. terwujudnya kawasan perkampungan Situ Babakan dengan karakter Budaya

Betawi;

c. terwujudnya pengembangan taman kota/lingkungan dan jalur hijau sebagai


d. terwujudnya kawasan budidaya pada kegiatan pertanian yang diperuntukanbagi hortikultura dan tanaman pangan;

e. terwujudnya penyediaan dan dipertahankan lahan permakaman umum; dan



Pasal 322

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Jagakarsa dilakukan

pembagian:





Gambar-24A Peta Zonasi Kecamatan Jagakarsa dengan skala 1 : 5.000



Pasal 323

(1) Rencana pola ruang pada zona funsi budidaya Kecamatan Jagakarsa

terdiri dari:


b. zona permakaman;









REV.02/DTR/XI/2013

152




l. zona campuran;




Kecamatan Jagakarsa wajib memperhatikan zona fungsi budidaya


Zonasi Kecamatan Jagakarsa dengan skala : 1. 5.000 pada Lampiran III-1

dan pada Tabel-24.A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Jagakarsa



Pasal 324


Jagakarsa terdiri dari:








koridor Manggarai - UI Depok, koridor Pulogadung - Pasar Minggu, dan

koridor Terminal Kampung Rambutan - Terminal Lebak Bulus;

b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Cimpedak dan Tanjung

Barat;

c. peningkatan jalan kolektor primer di Kelurahan Tanjung Barat;


e. peningkatan jalan lokal di setiap kelurahan;

f. peningkatan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan

g. peningkatan jalur pedestrian dan jalur sepeda di setiap kelurahan.


Kecamatan Jagakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,


berbasiskan rel di Kelurahan Srengseng Sawah, Lenteng Agung dan

Kelurahan Tanjung Barat.


Kecamatan Jagakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar UdaraHalim Perdana Kusuma.






bersangkutan.

Pasal 325



REV.02/DTR/XI/2013

153

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Jagakarsa dilakukan:

a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Jagakarsa dan

Srengseng Sawah;

b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Cipedak,

Srengseng Sawah, dan Tanjung Barat;c. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;

d. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar supplai bahan

bakar (gas/minyak) di Kelurahan Jagakarsa, Lenteng Agung, Tanjung

Barat, dan Ciganjur; dan



minyak di Kecamatan Jagakarsa, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi


perundang-undangan.





bersangkutan.

Pasal 326

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Jagakarsa dilakukan

pengembangan jaringan serat optik, penyediaan CCTV dan internetnirkabel pada ruang publik, serta pengembangan menara telekomunikasi









bersangkutan.

Pasal 327


genangan air di Kecamatan Jagakarsa dilakukan:


1. Kali Krukut di Kelurahan Cipedak, Ciganjur, dan Jagakarsa;

2. Kali Baru Barat di Kelurahan Lenteng Agung dan SrengsengSawah; dan

3. Kali Ciliwung di Kelurahan Srengseng Sawah, Lenteng Agung, dan

Tanjung Barat;

b. pembangunan terowongan bawah tanah di sepanjang Sungai Ciliwung

di Kelurahan Tanjung Barat, Lenteng Agung dan Srengseng Sawah;

c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di Kelurahan

Jagakarsa, Ciganjur, dan Srengseng Sawah;

d. penerapan sumur resapan dalam dan/atau dangkal di setiap kelurahan;








REV.02/DTR/XI/2013

155

dilengkapi pengolahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat






Pasal 331


Jagakarsa sebagai berikut:


1. Jalan Lenteng Agung Barat di Kelurahan Srengseng Sawah dan

Lenteng Agung;

2. Jalan TB. Simatupang di Kelurahan Lenteng Agung dan Tanjung

Barat;

3. Jalan Tanjung Barat dan Jalan Lenteng Agung di Kelurahan

Lenteng Agung; dan

4. Jalan Tanjung Barat Lama di Kelurahan Tanjung Barat; dan




(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Jagakarsa berada dipustat pemerintahan.

Pasal 332


Jagakarsa dilaksanakan pada:

a. kawasan Stasiun Tanjung Barat dengan fungsi pengembangan lokasi

stasiun untuk prasarana parkir perpindahan moda; dan

b. kawasan Kali Ciliwung dengan fungsi pengembangan kawasan

strategis kepentingan lingkungan.

(2) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan

Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



fungsinya.

Pasal 333


Jagakarsa disajikan dalam Gambar-24B Peta Rencana Prasarana

Pergerakan Kecamatan Jagakarsa dan Gambar-24C Rencana Prasarana

Angkutan Umum Massal Kecamatan Jagakarsa dengan skala 1 : 5.000



(2) Rencana prasarana energi dan prasrana telekomunikasi di Kecamatan

Jagakarsa disajikan dalam Gambar-24B Rencana Prasarana Energi dan

Telekomunikasi Kecamatan Jagakarsa dengan skala 1 : 5.000 pada



REV.02/DTR/XI/2013

156


Daerah ini.


prasarana air minum di Kecamatan Jagakarsa disajikan dalam Gambar-

24E Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Jagakarsadengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak



Jagakarsa disajikan dalam Gambar-24F Rencana Prasarana Air Limbah

dan Persampahan Kecamatan Jagakarsa dengan skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.

(5) Rencana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Jagakarsa

sebagaimana disajikan dalam Gambar-24G Rencana Jalur dan Ruang

Evakuasi Bencana Kecamatan Jagakarsa dengan skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.

(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Jagakarsa



Bagian Keduapuluh EnamKecamatan Kebayoran Baru

Pasal 334

Tujuan penataan ruang Kecamatan Kebayoran Baru untuk:

a. terwujudnya pengembangan dan penataan kawasan strategis kepentingan

sosial budaya di Kawasan Kebayoran Baru;

b. terwujudnya pengembangan Kawasan Cagar Budaya melalui upaya

pelestarian kawasan permukiman pada Kawasan Kebayoran Baru;

c. terwujudnya pengembangan sebagai Pusat Kegiatan Sekunder Kawasan

Blok M sebagai terminal/stasiun terpadu dan titik perpindahan beberapa

moda transportasi dengan konsep TOD;

d. terwujudnya pengembangan sebagai Pusat Kegiatan Tersier Kawasan

Kantor Walikota Jakarta Selatan sebagai pusat pemerintahan;

e. terwujudnya pengembangan sebagai pusat kegiatan sekunder Kawasan

Majestik sebagai pusat perdagangan tekstil;

f. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman melalui perbaikan dan

pemugaran lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan


g. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yangterintegrasi dengan angkutan umum massal.

Pasal 335

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Kebayoran Baru






REV.02/DTR/XI/2013

157



Gambar-25A Peta Zonasi Kecamatan Kebayoran Baru dengan skala 1 :

5.000 pada Lampiran III-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari


Pasal 336

(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Kebayoran

Baru terdiri dari:


b. zona permakaman;


d. zona hijau rekreasi








l. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;

m. zona campuran;

n. zona sarana pelayanan umum dan sosial; dan



Kecamatan Kebayoran Baru wajib memperhatikan zona fungsi budidaya


Zonasi Kecamatan Kebayoran Baru dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran

III-1 dan pada Tabel-25A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan

Kebayoran Baru pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak


Pasal 337


Kebayoran Baru terdiri dari:








koridor Terminal Blok M - Stasiun Kota, koridor Pinang Ranti – Pluit,

koridor Blok M - Pondok Kelapa, koridor Blok M – Ciledug, koridor M -

Pangeran Antasari dan koridor Halim – Palmerah, Soekarno Hatta;

b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Senayan;

c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Senayan, Cipete Utara,

Pulo, Gandaria Utara, Melawai, Kramat Pela, Petogogan, Rawa Barat,

Selong, dan Gunung;

d. peningkatan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Cipete Utara,

Melawai, Pulo, Rawa Barat, Petogogan, Selong, Gunung, Kramat Pela,

dan Gandaria Utara;



REV.02/DTR/XI/2013

158

e. pengembangan jalan lokal di Kelurahan Cipete Utara, Pulo, Selong,

Senayan, Rawa Barat, Gunung, Petogogan, Melawai, Kramat Pela, dan

Gandaria Utara;

f. pengembangan prasarana parkir di Kelurahan Cipete Utara, Pulo,

Selong, Senayan, Rawa Barat, Gunung, Petogogan, Melawai, Kramat

Pela, Gandaria Utara, dan Kebayoran Baru; dang. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada ruas jalan arteri,



Kecamatan Kebayoran Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,


berbasiskan rel di Kelurahan Petogogan, Rawa Barat, Selong, Cipete

Utara, Melawai, Gunung, Senayan, Kramat Pela, Gandaria Utara, dan

Kelurahan Pulo.

(4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Kebayoran Baru




Cabe.


engendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi


dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansibersangkutan.

Pasal 338

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Kebayoran Baru dilakukan:

a. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Senayan,

Selong, Gunung, Kramat Pela, Rawa Barat, Petogogan, dan Gandaria

Utara;

b. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Senayan, Selong,

Rawa Barat, Petogogan, Melawai, Kramat Pela, Pulo, Gandaria Uatra,

dan Cipete Utara;

c. pengembangan jaringan pipa supplai bahan bakar (gas/minyak) di

Kelurahan Melawai, Selong, Gunung, Gandari Utara, Pulo, Kramat

Pela, Rawa Barat, dan Senayan;

d. pengembangan pemanfaatan energi surya di Kelurahan Petogogan,

Rawa Barat, Selong, Cipete Utara, Melawai, Gunung, Senayan, Kramat

Pela, Gandaria Utara, dan Pulo; dan

e. pengembangan gardu induk di Kelurahan Senayan dan Gunung.

(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas danminyak di Kecamatan Kebayoran Baru, Pemerintah Daerah menetapkan







bersangkutan.

Pasal 339



REV.02/DTR/XI/2013

159

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Kebayoran Baru











bersangkutan.

Pasal 340


genangan air di Kecamatan Kebayoran Baru, dilakukan:


1. Kali Grogol yang melalui Kelurahan Gunung, Kramat Pela dan

Gandaria Utara; dan

2. Kali Krukut yang melalui Kelurahan Senayan, Rawa Barat,

Petogogan, Pulo dan Cipete Utara;

b. penerapan sistem polder nomor 64 dengan area layanan hidrologiuntuk Kelurahan Senayan;

c. penerapan sumur resapan dalam dan/atau dangkal di Kelurahan

Senayan, Gunung, Selong, Rawa Barat, Petogogan, Melawai, Kramat

Pela, Melawai, Pulo, Cipete Utara, dan Gandaria Utara;

d. penerapan biopori di Kelurahan Senayan, Gunung, Selong, Rawa

Barat, Petogogan, Melawai, Kramat Pela, Melawai, Pulo, Cipete Utara,

dan Gandaria Utara; dan

e. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro di ruas jalan arteri,






bersangkutan.

Pasal 341


Kecamatan Kebayoran Baru dilakukan:






sumber air lain;


Kelurahan Senayan; dan

d. peningkatan pipa primer yang melalui Kelurahan Senayan, Rawa Barat,

Petogogan, Gunung, Kramat Pela, Melawai, Pulo, Gandaria Utara, dan

Kelurahan Cipete Utara.



REV.02/DTR/XI/2013

160




(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minumsebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD



bersangkutan.

Pasal 342

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Kebayoran Baru dilakukan:


dengan area layanan nomor 11 untuk Kelurahan Senayan, Selong,

Rawa Barat, Gunung, Gandaria Utara, Petogokan, Melawai, Kramat

Pela, Pulo, dan Cipete Utara;


Kelurahan Kramat Pela;

c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan perpipaan air

limbah terpusat (off site) di Kelurahan Gunung, Kramat Pela, Gandaria

Utara, Melawai, Pulo, Cipete Utara, Rawa Barat, dan Petogogan; dan


setempat (on site) di Kelurahan Senayan, Gunung, Selong, Rawa

Barat, Petogogan, Melawai, Kramat Pela, Melawai, Pulo, Cipete Utara,dan Gandaria Utara.





bersangkutan.

Pasal 343

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Kebayoran Baru dilakukan









Pasal 344


Kebayoran Baru ditetapkan:


1. Jalan Jenderal Sudirman di Kelurahan Senayan, Jalan Jenderal

Gatot Subroto dan Jalan Semanggi di Kelurahan Senayan;

2. Jalan Sisingamangaraja, Jalan Iskandarsyah, dan Jalan Sultan

Hasanuddin di Kelurahan Melawai;

3. Jalan Trunojoyo di Kelurahan Melawai dan Kelurahan Selong,



REV.02/DTR/XI/2013

161

4. Jalan Wolter Mongongsidi dan Jalan Kapten Tandean di Kelurahan

Petogogan dan Rawa Barat;

5. Jalan Trunojoyo dan Jalan Sultan Hasanudin di Kelurahan Melawai;

6. Jalan Ciledug Raya dan Jalan Kyai Maja di Kelurahan Gunung dan

Kramat Pela;

7. Jalan Sultan Iskandar Syah di Kelurahan Melawai;8. Jalan Pangeran Antasari di Kelurahan Pulo dan Cipete Utara;

9. Jalan Sisingamaraja dan Jalan Panglima Polim di Kelurahan

Melawai dan Kramat Pela;

10. Jalan Panglima Polim 9 dan Jalan Wijaya 13 di Kelurahan Melawai;

11. Jalan Wijaya 2 di Kelurahan Pulo;

12. Jalan Pengeran Antasari di Kelurahan Pulo dan Kelurahan

Petogogan;

13. Jalan Kapten Tendean di Kelurahan Petogogan;

14. Jalan Kyai Maja di Kelurahan Gunung dan Kelurahan Rawa Pela;

15. Jalan Pattimura di Kelurahan Selong;

16. Jalan Asia Afrika di Kelurahan Gunung;

17. Jalan Cipete dan Jalan Pelita Utara di Kelurahan Cipete Utara;

18. Jalan Haji Nawi dan Jalan Margaguna di Kelurahan Gandaria Utara;

dan

19. Jalan Prapanca di Kelurahan Pulo dan Petogogan; dan




(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Kebayoran Baru berada


Pasal 345


Kebayoran Baru dilaksanakan pada:

a. kawasan Blok M sebagai pusat kegiatan sekunder dengan fungsi

pengembangan stasiun terpadu dan titik perpindahan antar moda

transportasi dengan konsep TOD;

b. kawasan Walikota Jakarta Selatan dengan fungsi pengembangan

kawasan pemerintahan; dan

c. kawasan Mayestik sebagai pusat kegiatan tersier dengan fungsi

pengembangan pusat perdagangan tekstil.




undangan.


sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD daninstansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 346


Kebayoran Baru disajikan dalam Gambar-25B Rencana Prasarana

pergerakan Kecamatan Kebayoran Baru dan Gambar-25C Rencana

Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Kebayoran Baru dengan





REV.02/DTR/XI/2013

162


Gambar-25D Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan

Kebayoran Baru dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang


(3) Rencana prasarana drainase dan pengembangan dan/atau peningkatanprasarana air minum disajikan dalam Gambar-25E Rencana Prasarana

Drainase dan Air minum Kecamatan Kebayoran Baru dengan skala 1 :




Gambar-25F Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan




Peta 25-G Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan



(6) Setiap orang yang menyediakan prasarana di Kecamatan Kebayoran Baru



Bagian Keduapuluh TujuhKecamatan Kebayoran Lama

Pasal 347

Tujuan penataan ruang Kecamatan Kebayoran Lama untuk:

a. terwujudnya pengembangan pusat kegiatan tersier kawasan perdagangan

dan perdagangan tradisional pada Kawasan Kebayoran Lama;

b. terwujudnya Kawasan Cipulir sebagai pusat perdagangan sklala kota;

c. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau lain melalui

pengembangan dan mempertahankan permakaman umum;

d. terwujudnya pengembangan kawasan perumahan dan prasarana dengan

pemeliharaan kawasan permukiman KDB rendah, pembangunan rumah

susun sederhana di kawasan permukiman padat, dan penataan kawasan

permukiman baru;

e. terwujudnya pengembangan kawasan campuran bangunan umum dengan

perumahan vertikal;




g. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yangterintegrasi dengan angkutan umum massal.

Pasal 348

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Kebayoran Lama






REV.02/DTR/XI/2013

163



Gambar-26A Delineasi Blok Kecamatan Kebayoran Lama dengan skala 1 :

5.000 pada Lampiran III-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari


Pasal 349

(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Kebayoran

Lama terdiri dari:


b. zona permakaman;











m. zona campuran;

n. zona pelayanan umum dan sosial; dan



Kecamatan Kebayoran Lama wajib memperhatikan zona fungsi budidaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-26B Peta

Zonasi Kecamatan Kebayoran Lama dengan skala 1 : 5.000 pada


Kebayoran Lama pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak


Pasal 350


Kebayoran Lama terdiri dari:








Koridor Harmoni-Lebak Bulus, Koridor Ciledug-Blok M, koridor Terminal

Lebak Bulus-Terminal Kampung Rambutan, koridor Terminal Lebak

Bulus–Ciledug–Soekarno Hatta, koridor Halim–Palmerah–Soekarno

Hatta, koridor Terminal Lebak Bulus-Terminal Kalideres, dan koridor

Parung-Terminal Lebak Bulus;

b. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;

c. pengembangan jalan kolektor primer di Kelurahan Pondok Pinang; dan

Kelurahan Grogol Utara;





REV.02/DTR/XI/2013

164





Kecamatan Kebayoran Lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal

berbasiskan rel di Kelurahan Cipulir, Grogol Utara, Grogol Selatan,

Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama Selatan dan Kelurahan Pondok

Pinang.

(4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Kebayoran Lama




Cabe.


sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi


berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum


Pasal 351

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Kebayoran Lama dilakukan:

a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Pondok Pinang;


c. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Pondok Pinang;


Kelurahan Pondok Pinang, Cipulir, Kebayoran Lama Utara, Grogol

Utara dan Grogol Selatan;


f. pengembangan gardu induk di Kelurahan Grogol Selatan.


minyak di Kecamatan Kebayoran Lama, Pemerintah Daerah menetapkan







bersangkutan.

Pasal 352

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Kebayoran Lama









REV.02/DTR/XI/2013

165




induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi

bersangkutan.

Pasal 353


genangan air di Kecamatan Kebayoran Lama dilakukan:


1. Kali Grogol yang melalui Kelurahan Grogol Utara, Grogol Selatan,

Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama Selatan, dan Pondok

Pinang;

2. Kali Sodetan Grogol yang melalui Kelurahan Pondok Pinang dan

Kebayoran Lama Selatan; dan

3. Kali Pesanggrahan yang melalui Kelurahan Grogol Selatan, Cipulir,

Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama Selatan dan Pondok

Pinang;

b. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air yang terdapat pada

Pompa Waduk Bintaro di Kelurahan Pondok Pinang;

c. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran sub makro;



f. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri,kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.





bersangkutan.

Pasal 354


Kecamatan Kebayoran Lama dilakukan:






sumber air lainnya;

c. pengembangan air baku melalui pipa transmisi di Kelurahan Cipulir,

Grogol Utara, Grogol Selatan, Kebayoran Lama Utara, KebayoranLama Selatan dan Pondok Pinang; dan

d. peningkatan pipa primer yang melalui di Kelurahan Cipulir, Grogol

Utara, Grogol Selatan, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama

Selatan, dan Pondok Pinang.








REV.02/DTR/XI/2013

166



bersangkutan.

Pasal 355

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Kebayoran Lama dilakukan:

a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (off site) area layanan

nomor 3 untuk Kelurahan Grogol Utara, Grogol Selatan dan Cipulir, dan

area layanan nomor 11 untuk Kelurahan Cipulir, Kebayoran Lama

Utara, Kebayoran Lama Selatan dan Kelurahan Pondok Pinang; dan







bersangkutan.

Pasal 356

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Kebayoran Lama dilakukan



penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkutke TPST dan/atau TPA.





Pasal 357


Kebayoran Lama ditetapkan:


1. Jalan Metro Pondok Indah, RA Kartini, TB. Simatupang dan Jalan

Pasar Jumat di Kelurahan Pondok Pinang;

2. Jalan Sultan Iskandar Muda di Kelurahan Pondok Pinang,

Kebayoran Lama Selatan dan Kelurahan Kebayoran Lama Utara;

3. Jalan Ciledug Raya di Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan

Cipulir;

4. Jalan Teuku Nyak Arief di Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan

Grogol Selatan; dan5. Jalan Palmerah Barat di Kelurahan Grogol Utara dan Jalan Letjen

Supeno di Kelurahan Grogol Selatan dan Grogol Utara; dan




(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Kebayoran Lama


Pasal 358



REV.02/DTR/XI/2013

167


Kebayoran Lama dilakukan pada Kawasan Kebayoran Lama sebagai pusat

kegiatan tersier dengan fungsi pengembangan pusat perdagangan

tradisional skala kota dan Kawasan Cipulir sebagai pusat kegiatan tersier

dengan fungsi pengembangan pusat perdagangan skala kota.




undangan.



dan/atau instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 359


Kebayoran Lama disajikan dalam Gambar-26B Peta Rencana Prasarana

Pergerakan Kecamatan Kebayoran Lama dan Gambar-26C Peta Rencana

Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Kebayoran Lama dengan

skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan



Kebayoran Lama disajikan dalam Gambar-26D Peta Rencana Prasarana

Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Kebayoran Lama dengan skala 1 :5.000 pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari



prasarana air minum di Kecamatan Kebayoran Lama disajikan dalam

Gambar-26E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air minum

Kecamatan Kemayoran dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV yang



Kebayoran Lama disajikan dalam Gambar-26F Peta Rencana Prasarana

Air Limbah dan Persampahan Kecamatan Kemayoran dengan skala 1 :



(5) Rencana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Kebayoran

Lama disajikan dalam Gambar-26G Peta Rencana Jalur dan Ruang

Evakuasi Bencana Kecamatan Kebayoran Lama dengan skala 1 : 5.000



(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Kebayoran

Lama wajib berpedoman pada Gambar-26B sampai Gambar-26G


(5).

Bagian Keduapuluh Delapan

Kecamatan Mampang Prapatan

Pasal 360



REV.02/DTR/XI/2013

168

Tujuan penataan ruang Kecamatan Mampang Prapatan untuk:

a. terwujudnya pengembangan dan pemeliharaan kawasan permukiman

berwawasan lingkungan dilengkapi prasarana terutama di zona perumahan

padat dan rawan banjir;

b. terwujudnya pengembangan perumahan vertikal dengan intensitas tinggimelalui peremajaan lingkungan yang dilengkapi prasarana dan penyediaan

RTH;



d. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman yang dibentuk melalui



e. terbangunnya rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi

dengan angkutan umum massal.

Pasal 361

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Mampang Prapatan






Gambar-27A Peta Zonasi Kecamatan Mampang Prapatan dengan skala 1 :5.000 pada Lampiran III-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari


Pasal 362

(1) Rencana pola ruang pada zona budidaya Kecamatan Mampang Prapatan

terdiri dari:


b. zona permakaman;





g. zona perumahan KDB rendah;

h. zona perumahan vertikal KDB rendah;



k. zona campuran;




Kecamatan Mampang Prapatan wajib memperhatikan zona fungsi

budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-

27B Peta Zonasi Kecamatan Mampang Prapatan dengan skala 1 : 5.000

pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-27A Tabel Rencana Pola Ruang

Kecamatan Mampang Prapatan pada Lampiran III-2, yang merupakan


Pasal 363



REV.02/DTR/XI/2013

169


Mampang Prapatan terdiri dari:








koridor 6 dari Dukuh Atas – Ragunan, koridor 9 dari Pinang Ranti –

Pluit, koridor 13 dari Blok M - Pondok Kelapa, dan koridor 30 dari Halim

– Palmerah – Soekarno Hatta;

b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kuningan Barat dan

Kelurahan Mampang Prapatan;


d. pengembangan jalan kolektor primer di Kelurahan Mampang Prapatan,

Pela Mampang dan Tegal Parang;

e. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;

f. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;

g. penerapan pembatasan lalu lintas di Kelurahan Kuningan Barat dan

Mampang Prapatan; dan




Kecamatan Mampang Prapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)


massal berbasiskan rel di Kelurahan Kuningan Barat dan Kelurahan

Mampang Prapatan.

(4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Mampang Prapatan


pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma

dan Bandar Udara Pondok Cabe.



(2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi



bersangkutan.

Pasal 364

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Mampang Prapatan dilakukan:


b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Kuningan Barat,

Pela Mampang, Mampang Prapatan dan Tegal Parang;


d. pengembangan jaringan pipa suplai bahan bakar (gas/minyak) di

Kelurahan Kuningan Barat dan Bangka;

e. pengembangan gardu induk di Kelurahan Kuningan Barat;

f. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di

Kelurahan Kuningan Barat; dan

g. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.



REV.02/DTR/XI/2013

170


Kecamatan Mampang Prapatan, Pemeritah Daerah menetapkan lokasi


perundang-undangan.





bersangkutan.

Pasal 365

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Mampang Prapatan










induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansibersangkutan.

Pasal 366


genangan air di Kecamatan Mampang Prapatan dilakukan:

a. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran makro di:

1 Kali Krukut yang melalui Kelurahan Bangka, Kelurahan Pela

Mampang, dan Kelurahan Kuningan Barat;

2 Kali Cideng yang melalui Kelurahan Mampang Prapatan; dan

3 Kali Mampang yang melalui Kelurahan Kuningan Barat, Mampang

Prapatan dan Tegal Parang;

b. penerapan sistem polder yang terdapat di nomor 64;

c. penerapan sumur resapan dalam dan dangkat di setiap kelurahan;

d. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan

e. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri,





bersangkutan.

Pasal 367


Kecamatan Mampang Prapatan dilakukan:

a. peningkatan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal dari

Waduk Jatiluhur;



REV.02/DTR/XI/2013

171




sumber air lainnya;

c. peningkatan air baku melalui pipa transmisi di Kelurahan Kuningan

Barat dan Kelurahan Mampang Prapatan; dand. peningkatan pipa primer yang melalui Kelurahan Kuningan Barat,

Mampang Prapatan, Tegal Parang, Pela Mampang, dan Kelurahan

Bangka.








bersangkutan.

Pasal 368

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Mampang Prapatan

dilakukan:


layanan nomor 11 untuk Kelurahan Kuningan Barat, Pela Mampang,Mampang Prapatan, Tegal Parang, dan Bangka; dan



(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan dan/atau peningkatan prasarana




bersangkutan.

Pasal 369

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Mampang Prapatan dilakukan








Pasal 370


Mampang Prapatan sebagai berikut:


1. Jalan Jend. Gatot Subroto di Kelurahan Kuningan Barat dan

Mampang Prapatan;



REV.02/DTR/XI/2013

172

2. Jalan Mampang Prapatan di Kelurahan Kuningan Barat, Mampang

Prapatan, dan Tegal Parang;

3. Jalan Kapten Tendean di Kelurahan Pela Mampang dan Mampang

Prapatan; dan

4. Jalan Kemang, Bangka, Kemang Utara, dan Jalan Kemang Utara 9

di Kelurahan Bangka; danb. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan,



(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Mampang Prapatan


Pasal 371


Mampang Prapatan dilakukan pada Kawasan Duren Tiga dan Kawasan

Kemang sebagai kawasan yang dikendalikan pertumbuhannya.




undangan.




Pasal 372


Mampang Prapatan disajikan dalam Gambar-27B Peta Rencana Prasarana

Pergerakan Kecamatan Mampang Prapatan dan Gambar-27C Peta

Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Mampang

Prapatan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan



Mampang Prapatan disajikan dalam Gambar-27D Peta Rencana Prasarana

Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Mampang Prapatan dengan skala 1

: 5.000 pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari



prasarana air minum di Kecamatan Mampang Prapatan, disajikan dalam

Gambar-27E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air minum

Kecamatan Mampang Prapatan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV


(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah, disajikan dalam


Mampang Prapatan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang


(5) Rencana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Mampang

Prapatan disajikan dalam Peta-27G Peta Rencana Jalur dan Ruang

Evakuasi Bencana Kecamatan Mampang Prapatan dengan skala 1 : 5.000

pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.



REV.02/DTR/XI/2013

173

(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Mampang

Prapatan wajib berpedoman pada Gambar-27B sampai Gambar-27G


(5).

Bagian Keduapuluh Sembilan

Kecamatan Pancoran

Pasal 373

Tujuan penataan ruang Kecamatan Pancoran untuk:

a. terwujudnya pengembangan kawasan perumahan dan prasarananya melalui

perbaikan lingkungan di kawasan permukiman padat dan rawan banjir;

b. terwujudnya pembangunan rumah susun sederhana di kawasan permukiman

padat, peremajaan kawasan, dan pengembangan perumahan vertikal

intensitas tinggi; dan

c. terbangunnya rumah susun umum dilengkapi penyediaan prasarana yang


Pasal 374

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Pancoran dilakukan

pembagian:

a. zona dan sub zona kawasan; danb. blok dan sub blok kawasan.



Gambar-28A Peta Zonasi Kecamatan Pancoran dengan skala 1 : 5.000



Pasal 375

(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Pancoran

terdiri dari:


b. zona pemakaman;




f. zona perumahan KDB sedang - tinggi;g. zona perumahan vertikal;

h. zona perumahan KDB rendah




l. zona campuran;

m. zona sarana pelayanan umum dan sosial; dan



Kecamatan Pancoran wajib memperhatikan zona fungsi budidaya



REV.02/DTR/XI/2013

174

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-28B Peta

Zonasi Kecamatan Pancoran pada Lampiran III-1 dengan skala 1 : 5.000

dan pada Tabel-28A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Pancoran

pada Lampiran III-2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Pasal 376


Pancoran terdiri dari:








koridor Ragunan–DUkuh, koridor Blok M-Pondok Kelapa, koridor

Manggarai-Universitas Indonesia dan koridor Halim-Palmerah-

Soekarno Hatta;

b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Pancoran, Kelurahan

Duren Tiga dan Kalibata;

c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Kalibata, Kelurahan

Duren Tiga dan Pancoran;d. pengembangan jalan kolektor primer di Kelurahan Kalibata, Kelurahan

Duren Tiga dan Kelurahan Rawa Jati;

e. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;

f. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;





Kecamatan Pancoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,


berbasiskan rel di Kelurahan Rawajati, Pengadegan, dan Kelurahan

Cikoko.

(4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Pancoran





pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud padaayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau


perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi

bersangkutan.

Pasal 377

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Pancoran dilakukan:

a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Duren Tiga,

Kalibata, dan Rawajati;



REV.02/DTR/XI/2013

175

b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Duren Tiga,

Kalibata, Rawajati, Pancoran, dan Cikoko;

c. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Duren Tiga, Kalibata,

Rawajati, Pancoran, Pengadegan, dan Cikoko;

d. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di

Kelurahan Pancoran;e. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di

Kelurahan Duren Tiga, Kalibata, dan Pancoran;

f. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan; dan

g. pengembangan gardu induk di Kelurahan Duren Tiga.


Kecamatan Pancoran, Pemeritah Daerah menetapkan lokasi stasiun


perundang-undangan.





Pasal 378

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Pancoran dilakukan

pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik di

Kelurahan Kalibata, Pancoran, Cikoko dan Duren Tiga, penyediaan CCTV

dan internet nirkabel pada ruang publik, serta pengembangan menaratelekomunikasi dense urban di setiap kelurahan.








bersangkutan.

Pasal 379


genangan air di Kecamatan Pancoran, dilakukan:


1. Kali Ciliwung yang melalui Kelurahan Rajawati, Pengadegan, dan

Cikoko;

2. Kali Baru Barat yang melalui Kelurahan Kalibata, Duren Tiga, danPancoran;

3. Kali Cideng yang melalui Kelurahan Pancoran;

4. Kali Mampang yang melalui Kelurahan Kalibata dan Pancoran; dan

5. Kali Sarua yang melalui Kelurahan Kalibata;


di Kelurahan Cikoko, Pangadegan, dan Rajawati;

c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di Kelurahan

Pancoran, Duren Tiga, dan Kalibata;





REV.02/DTR/XI/2013

176





SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencanainduk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi

bersangkutan.

Pasal 380


Kecamatan Pancoran dilakukan:






sumber air lain;


Kelurahan Pancoran dan Kelurahan Cikoko; dan

d. peningkatan pipa primer yang melalui Kelurahan Duren Tiga, Rawajati,

Kalibata, dan Pancoran.


sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakanpeningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.





bersangkutan.

Pasal 381

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Pancoran dilakukan:


layanan nomor 11 untuk melayani setiap kelurahan dan area layanan

nomor 13 untuk melayani Kelurahan Pengadegan dan Kelurahan

Rawajati; dan


setempat (on site) untuk melayani setiap kelurahan.




bersangkutan.

Pasal 382

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Pancoran dilakukan penyediaan







REV.02/DTR/XI/2013

177





Pasal 383


Pancoran ditetapkan:


1. Jalan Letjend. MT. Haryono di Kelurahan Cikoko;

2. Jalan Kemang Utara 9, Jalan Duren Tiga Utara, dan Jalan Duren

Tiga di Kelurahan Duren Tiga;

3. Jalan Warung Jati Barat di Kelurahan Kalibata;

4. Jalan Jend. Gatot Subroto di Kelurahan Pancoran;

5. Jalan Mampang Prapatan di Kelurahan Duren Tiga dan Kalibata;

6. Jalan Pasar Minggu Raya di Kelurahan Kalibata, Duren Tiga, dan

Kelurahan Pancoran; dan

7. Jalan Pahlawan Kalibata di Kelurahan Kalibata dan Rawajati; dan

b. ruang evakuasi bencana menggunakan kawasan pusat pemerintahan,

permakaman, prasarana sosial dan umum, serta kawasan rekreasi lain


(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Pancoran berada di

pusat pemerintahan.

Pasal 384


Pancoran dilaksanakan pada:

a. Kawasan Kali Ciliwung dengan fungsi pengembangan kawasan


b. Kawasan Kalibata dilakukan pengembangan kawasan campuran

berfungsi sebagai perkantoran, perdagangan dan jasa, serta hunian.




undangan.




Pasal 385


Pancoran disajikan dalam Gambar-28B Rencana Prasarana pergerakan

Kecamatan Pancoran dan Gambar-28C Rencana Prasarana Angkutan

Umum Massal Kecamatan Pancoran dengan skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.


Pancoran disajikan dalam Gambar-28D Rencana Prasarana Energi dan

Telekomunikasi Kecamatan Pancoran dengan skala 1 : 5.000 pada



REV.02/DTR/XI/2013

178


Daerah ini.


prasarana air minum di Kecamatan Pancoran disajikan dalam Gambar-28E

Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Pancoran denganskala 1 : 5.000 pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan



Pancoran disajikan dalam Gambar-28F Rencana Prasarana Air Limbah

dan Sampah Kecamatan Sawah Besar dengan skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.

(5) Rencana Prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan

Pancoran disajikan dalam Peta-28G Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi

Bencana Kecamatan Pancoran dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1


(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Pancoran



Bagian Ketigapuluh

Kecamatan Pasar Minggu

Pasal 386

Tujuan penataan ruang Kecamatan Pasar Minggu untuk:

a. terwujudnya pengembangan dan pemeliharaan kawasan permukiman

berwawasan lingkungan dilengkapi prasarana terutama di zona perumahan

padat dan rawan banjir;

b. terwujudnya pengembangan perumahan vertikal dengan intensitas tinggi

melalui peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana dan penyediaan RTH;


prasarana resapan air, pengendali polusi udara, prasarana sosial, dan

keindahan kota;

d. terwujudnya pengembangan dan perbaikan kawasan wisata alam Ragunan;

e. terlaksananya pembangunan gedung dan/atau prasarana perpindahan moda;

f. terlaksananya perbaikan lingkungan dan prasarana perdagangan dengan

penataan prasarana pejalan kaki dan parkir;

g. menyediakan dan/atau mempertahankan lahan permakaman umum;

h. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman yang dibentuk melalui


angkutan umum massal; dani. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang


Pasal 387

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Pasar Minggu






REV.02/DTR/XI/2013

179



Gambar-29A Peta Zonasi Kecamatan Pasar Minggu dengan skala 1 : 5.000



Pasal 388

(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya di Kecamatan Pasar

Minggu terdiri dari:


b. zona permakaman;











m. zona campuran;




Kecamatan Pasar Minggu wajib memperhatikan zona fungsi budidaya


Zonasi Kecamatan Pasar Minggu dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran

III-1 dan pada Tabel-29A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Pasar

Minggu pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari


Pasal 389


Pasar Minggu, terdiri dari:








koridor Ragunan-Dukuh Atas 2, koridor Manggarai-UI Depok, koridor

Pulo Gadung-Pasar Minggu dan koridor Terminal Kampung Rambutan-

Terminal Lebak Bulus;

b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Cilandak Timur, Ragunan,

Jati Padang, Kebagusan, dan Pasar Minggu;

c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Pejaten Timur,

Ragunan, Pejaten Barat, dan Jati Padang;

d. pengembangan jalan kolektor primer di Kelurahan Cilandak Timur,

Ragunan, Jati Padang, Kebagusan, dan Pasar Minggu;



REV.02/DTR/XI/2013

180

e. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Pasar Minggu,

Ragunan, Jati Padang, Pejaten Timur, Pejaten Barat, dan Cilandak

Timur;

f. pengembangan jalan lokal di Kelurahan Ragunan, Pasar Minggu, Jati

Padang, Pejaten Barat, Pejaten Timur, dan Kebagusan;

g. pengembangan jalan arteri di Kelurahan Pasar Minggu, Pejaten Timur,dan Pejaten Barat;

h. penyediaan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan

i. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri,



Kecamatan Pasar Minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,


berbasiskan rel di Kelurahan Pasar Minggu, Pejaten Barat dan Kelurahan

Pejanten Timur.

(4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Pasar minggu





pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau


perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansibersangkutan.

Pasal 390

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Pasar Minggu dilakukan:



c. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Kebagusan;


setiap kelurahan;

e. pengembangan gardu induk di Kelurahan Ragunan; dan

f. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.


minyak di Kecamatan Pasar Minggu, Pemerintah Daerah menetapkan




sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas KepalaSKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana


bersangkutan.

Pasal 391

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Pasar Minggu dilakukan:

a. pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optic di

Kelurahan Kalibata, Mampang Prapatan, Kalibata, Duren Tiga, dan

Pancoran;



REV.02/DTR/XI/2013

181



kelurahan.


sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.




induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi

bersangkutan.

Pasal 392


genangan air di Kecamatan Pasar Minggu, dilakukan:

a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di Kali Ciliwung

yang melalui Kelurahan Pejaten Timur, dan Kali Krukut yang melalui

Kelurahan Cilandak Timur;

b. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Cilandak

Timur dan Ragunan;

c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran sub makro;

d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ yang terdapat

di Waduk Ragunan 2, Bonbin Ragunan dan Waduk Pertanian diKelurahan Ragunan;

e. penerapan sumur resapan dalam dan/atau dangkal di setiap kelurahan;








bersangkutan.

Pasal 393


Kecamatan Pasar Minggu dilakukan:




Karian, Waduk Ciawi, dan Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi,Sungai Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan

sumber air lain;

c. peningkatan dan pembangunan baru kapasitas Instalasi Pengolahan

Air (IPA) di Kelurahan Cilandak Timur;


Cilandak;

e. pembangunan baru pompa dorong di Kelurahan Pasar Minggu;

f. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di

Kelurahan Pasar Minggu, Ragunan, Jati Padang, Cilandak Timur, dan

Kebagusan; dan



REV.02/DTR/XI/2013

182

g. peningkatan pipa primer yang melalui di Kelurahan Jati Padang,

Pejaten Barat, Ragunan, dan Cilandak Timur.



dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukansebagai air minum.






Pasal 394

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Pasar Minggu dilakukan:


layanan:

1. nomor 11 untuk melayani Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu,

Cilandak Timur, Ragunan, Jati Padang, dan Pejaten Timur; dan

2. nomor 12 melayani Kelurahan Cilandak Timur, Ragunan, dan

Kebagusan;



c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas instalasi pengolahan airlimbah (IPAL) di Kelurahan Jati Padang dan Ragunan; dan

d. pembangunan baru instalasi pembuangan air kotor (IPAK) di Kelurahan

Jati Padang dan Ragunan.





bersangkutan.

Pasal 395

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Pasar Minggu dilakukan





(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud padaayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan



Pasal 396

(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pasar

Minggu ditetapkan:




REV.02/DTR/XI/2013

183

1. Jalan TB Simatupang di Kelurahan Ragunan, Kebagusan, Cilandak

Timur, Jati Padang, Pasar Minggu, dan Pejaten Timur;

2. Jalan RM Harsono di Kelurahan Ragunan; Jalan Warung Jati Barat

di Kelurahan Pejaten Barat, Jati Padang, dan Ragunan; dan

3. Jalan Pasar Minggu Raya di Kelurahan Pasar Minggu, Pejaten

Timur, dan Pejaten Barat; danb. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan,



(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Pasar Minggu berada di

pusat pemerintahan.

Pasal 397


Pasar Minggu dilakukan di:

a. Kawasan Pasar Minggu dilakukan melalui pengembangan kawasan

campuran sebagai fungsi perkantoran, perdagangan dan jasa, serta

hunian dengan fungsi pengembangan lokasi terminal dan stasiun untuk

parkir perpindahan moda;

b. Kawasan Terminal Ragunan dengan fungsi pengembangan lokasi

potensi penyediaan prasarana park and ride; dan

c. Kawasan Kali Ciliwung dengan fungsi pengembangan Kawasan

Strategis Kepentingan Lingkungan.




undangan.




Pasal 398


Pasar Minggu disajikan dalam Gambar-29B Rencana Prasarana

pergerakan Kecamatan Pasar Minggu dan Gambar-29C Rencana

Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Pasar Minggu dengan




Kecamatan Pasar Minggu disajikan dalam Gambar-29D Rencana

Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Pasar Minggu denganskala 1 : 5.000 pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan



prasarana air minum di Kecamatan Pasar Minggu disajikan dalam Gambar-

29E Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Pasar

Minggu dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV yang merupakan bagian



Gambar-29F Rencana Prasarana Air Limbah dan sampah Kecamatan



REV.02/DTR/XI/2013

184

Pasar Minggu dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV yang merupakan



Minggu disajikan dalam Gambar-29G Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi

Bencana Kecamatan Pasar Minggu dengan skala 1 : 5.000 pada LampiranIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Pasar

Minggu wajib berpedoman pada Gambar-29B sampai Gambar-29G


(5).

Bagian Ketigapuluh Satu

Kecamatan Pesanggrahan

Pasal 399

Tujuan penataan ruang Kecamatan Pesanggrahan untuk :

a terwujudnya pengembangan pusat kegiatan tersier kawasan pusat

perdagangan pada Kawasan Cipulir;

b terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau lain melalui

pengembangan dan/atau mempertahankan lahan permakaman umum;

c terwujudnya pengembangan kawasan perumahan dan prasarananya dengan

pemeliharaan kawasan permukiman KDB rendah, peremajaan kawasan dan

pengembangan perumahan vertikal intensitas tinggi, dan penataan kawasanpermukiman baru;

d terwujudnya pengembangan kawasan campuran; dan

e terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang


Pasal 400

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Pesanggrahan






Gambar-30A Peta Zonasi Kecamatan Pesanggrahan skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.

Pasal 401

(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Pesanggrahan

terdiri atas:


b. zona permakaman;









REV.02/DTR/XI/2013

185



k. zona campuran;




Kecamatan Pesanggrahan wajib memperhatikan zona fungsi budidaya


Zonasi Kecamatan Pesanggrahan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran


Pesanggrahan pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak


Pasal 402


Pesanggrahan terdiri dari:








koridor Blok M-Ciledug, koridor Terminal Lebak Bulus-Kalideres dan

koridor Terminal Lebak Bulus-Ciledug-Soekano Hatta;


c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Ulujami dan Petukangan

Selatan;



f. pengembangan prasarana parkir di Kelurahan Petukangan Selatan;

dan



Kecamatan Pesanggrahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,


berbasiskan rel di Kelurahan Bintaro dan Kelurahan Pesanggrahan.


Kecamatan Pesanggrahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,


Soekarno Hatta.






bersangkutan.

Pasal 403

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Pesanggrahan dilakukan:



REV.02/DTR/XI/2013

186


b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Bintaro dan

Pesanggrahan;


d. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) diKelurahan Petukangan Selatan dan Ulujami; dan



minyak di Kecamatan Pesanggrahan, Pemerintah Daerah menetapkan







bersangkutan.

Pasal 404

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Pesanggrahan

dilakukan:

a. pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik;

b. penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik;c. pengembangan menara telekomunikasi urban di setiap kelurahan; dan

d. pengembangan menara telekomunikasi dense urban di Kelurahan

Pesanggrahan, Ulujami, dan Bintaro.








bersangkutan.

Pasal 405


genangan air di Kecamatan Pesanggrahan dilakukan:

a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro Kali Pesanggrahan

yang melalui Kelurahan Ulujami dan Bintaro;b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di Kelurahan

Petukangan Selatan, Ulujami, Pesanggrahan, dan Bintaro;

c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa di Kelurahan Petukangan

Selatan, Pesanggrahan dan Bintaro;





(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana




REV.02/DTR/XI/2013

187



bersangkutan.

Pasal 406


Kecamatan Pesanggrahan dilakukan:








Kelurahan Pesanggrahan dan Bintaro; dan

d. peningkatan pipa primer yang melalui di Kelurahan Bintaro, Petukangan

Selatan, Ulujami, dan Pesanggrahan.






SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencanainduk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi

bersangkutan.

Pasal 407

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Pesanggrahan dilakukan:


layanan:

1. nomor 3 untuk melayani Kelurahan Petukangan Utara, Petukangan

Selatan dan Ulujami; dan

2. nomor 11 untuk melayani Kelurahan Petukangan Selatan,

Pesanggrahan, Ulujami, dan Bintaro;

b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air

limbah (IPAL) di Kelurahan Ulujami dan Pesanggrahan;

c. pembangunan baru prasarana pembuangan lumpur di Kelurahan

Ulujami dan Bintaro;


Ulujami; dan

e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan

setempat (on site) dilaksanakan di setiap kelurahan.

(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air

limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD



bersangkutan.

Pasal 408

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Pesanggrahan dilakukan




REV.02/DTR/XI/2013

188







Pasal 409


Pesanggrahan sebagai berikut:


1. Jalan arteri menuju lokasi kawasan evakuasi bencana utama di ruas

Jalan Ciledug Raya, lingkar luar, Rencana Jalan Arteri Jakarta

Serpong di Kelurahan Petukangan Selatan, Jalan lingkar luar di

Kelurahan Petukangan Utara;

2. Jalan Swadharma Raya dan Jalan Arteri Jakarta Serpong di

Kelurahan Ulujami; dan

3. Jalan lingkar luar di Kelurahan Pesanggrahan dan Jalan Lingkar

luar di Kelurahan Bintaro; dan


permakaman, kawasan prasarana sosial dan umum, serta kawasan


(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Pesanggrahan berada


Pasal 410


Pesanggrahan, dilakukan pada Kawasan Sempadan Kali Pesanggrahan

sebagai kawasan untuk kepentingan lingkungan dan Kawasan Stadion

Olahraga Ulujami sebagai kawasan dengan pengembangan pusat

olahraga.




undangan.


sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD , dan


Pasal 411


Pesanggrahan disajikan dalam Gambar-30B Rencana Prasarana

pergerakan Kecamatan Pesanggrahan dan Gambar-30C Rencana

Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Pesanggrahan dengan




Kecamatan Pesanggrahan disajikan dalam Gambar-30D Rencana

Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Pesanggrahan dengan



REV.02/DTR/XI/2013

189



(3) Rencana prasarana drainase dan rencana pengembangan dan/atau

peningkatan prasarana di Kecamatan Pesanggrahan disajikan dalam

Gambar-30E Rencana Prasarana Drainase dan Air Minum KecamatanPesanggrahan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV yang merupakan


(4) Rencana prasarana air limbah dan rencana prasarana sampah di

Kecamatan Pesanggrahan disajikan dalam Gambar-30F Rencana

Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan Pesanggrahan dengan




Pesanggrahan disajikan dalam Peta-30G Rencana Jalur dan Ruang

Evakuasi Bencana Kecamatan Pesanggrahan dengan skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.


Pesanggrahan wajib berpedoman pada Gambar-30B sampai Gambar-30G


(5).

Bagian Ketigapuluh DuaKecamatan Setiabudi

Pasal 412

Tujuan penataan ruang Kecamatan Setiabudi untuk:

a. terwujudnya kawasan perkantoran, perdagangan, jasa dan campuran yang

intensitas tinggi dengan konsep TOD yang terintegrasi dengan angkutan

massal pada Kawasan Segitiga Emas Setiabudi;

b. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan


c. terwujudnya pengembangan perumahan vertikal dengan intensitas tinggi

melalui peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana dan penyediaan RTH;

d. terlaksananya pembangunan gedung dan/atau taman parkir sebagai

prasarana parkir perpindahan moda;

e. terwujudnya pembangunan dan pemulihan kapasitas polder dan

pemompaan;


pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, waduk, dan

situ untuk menampung air dan mengatasi genangan air;

g. menyediakan dan/atau mempertahankan lahan permakaman umum; danh. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang


Pasal 413

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Setiabudi dilakukan

pembagian:





REV.02/DTR/XI/2013

190



dalam Gambar-31A Delineasi Blok Kecamatan Setiabudi dengan skala 1 :

5.000 pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari


Pasal 414

(1) Rencana pola ruang pada zona budidaya Kecamatan Setiabudi terdiri dari:


b. zona permakaman;



e. zona perwakilan asing






k. zona campuran;



(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang

Kecamatan Setiabudi wajib memperhatikan zona fungsi budidaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-31A PetaZonasi Kecamatan Setiabudi dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1

dan pada Tabel-31A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Setiabudi



Pasal 415


Setiabudi terdiri dari:








koridor Blok M-Kota, koridor Dukuh Atas-Pulo Gadung, koridor

Ragunan-Dukuh Atas, koridor Pluit-Terminal Pinang Ranti, koridor UIDepok-Manggarai dan koridor Kampung Melayu-Tanah Abang;

b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Karet Semanggi dan Karet

Kuningan Timur;




f. pengembangan prasarana parkir di Kelurahan Setiabudi; dan



Kecamatan Setiabudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,



REV.02/DTR/XI/2013

191


berbasiskan rel di Kelurahan Karet, Setiabudi, Guntur, Karet Semanggi,

Karet Kuningan dan Kelurahan Karet Kuningan Timur.


Kecamatan Setiabudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara







bersangkutan.

Pasal 416

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Setiabudi dilakukan:

a. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Karet Semanggi,

Karet, Karet Kuningan Timur, Guntur, Menteng Atas, Setiabudi, Pasar

Manggis dan Karet Kuningan;

b. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Guntur, Karet

Kuningan Timur, Karet Semanggi dan Karet;


Kelurahan Karet Semanggi dan Karet Kuningan Timur;d. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan; dan

e. pengembangan gardu induk di Kelurahan Karet Semanggi, Guntur dan

Karet Kuningan.


minyak di Kecamatan Setiabudi, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi


perundang-undangan.





bersangkutan.

Pasal 417

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Setiabudi dilakukan











bersangkutan.



REV.02/DTR/XI/2013

192

Pasal 418


genangan air di Kecamatan Setiabudi, dilakukan:

a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:1. Kali Cideng yang melalui Kelurahan Setiabudi, Guntur, Pasar

Manggis, Karet, Menteng Atas, Karet Kuningan, dan Karet

Kuningan Timur; dan

2. Kali Krukut yang melalui Kelurahan Karet Semanggi dan Kanal

Banjir Barat yang melalui Kelurahan Guntur, Setiabudi, dan Pasar

Manggis;


Barat di Kelurahan Guntur, Setiabudi, dan Pasar Manggis;

c. penerapan sistem polder pada nomor 64 dengan area layanan hidrologi

mencakup seluruh kelurahan;

d. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Setiabudi

dan Guntur;

e. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran sub makro di Kelurahan

Pasar Manggis dan Menteng Atas;

f. pemeliharaan pintu air terdapat Kelurahan Pasar Manggis untuk

menanggulangi genangan setempat;

g. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ yang terdapat

di Kelurahan Guntur dan Setiabudi;

h. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;

i. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan

j. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri,kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.





bersangkutan.

Pasal 419


Kecamatan Setiabudi dilakukan:





Sungai Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat,dan sumber air lain;


Kelurahan Karet Semanggi dan Karet Kuningan Timur; dan

d. peningkatan pipa primer yang melalui seluruh kelurahan.








REV.02/DTR/XI/2013

193



bersangkutan.

Pasal 420

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Setiabudi dilakukan:


layanan:

1. nomor 1 di Kelurahan Guntur, Pasar Manggis, dan Menteng Atas;

2. nomor 4 di Kelurahan Menteng Atas, Karet Kuningan dan Karet

Kuningan Timur; dan

3. nomor 6 di Kelurahan Setiabudi, Karet, Karet Kuningan, Karet

Kuningan Timur, dan Karet Semanggi;



c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air

limbah (IPAL) di Kelurahan Setiabudi; dan


Setiabudi.





bersangkutan.

Pasal 421

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Setiabudi dilakukan penyediaan









Pasal 422


Setiabudi sebagai berikut:


1. Jalan Jenderal Sudirman di Kelurahan Karet Semanggi, Karet danSetiabudi;

2. Jalan Sultan Agung di Kelurahan Pasar Manggis;

3. Jalan Halimun di Kelurahan Guntur;

4. Jalan Galunggung di Kelurahan Setiabudi;

5. Jalan HR. Rasuna Said di Kelurahan Karet Kuningan Timur, Karet

Kuningan, Karet, Setiabudi, dan Kelurahan Guntur;

6. Jalan Galunggung di Kelurahan Setiabudi;

7. Jalan Jend Gatot Subroto di Kelurahan Karet Kuningan Timur dan

Karet Semanggi;

8. Jalan Dr. Saharjo di Kelurahan Menteng Atas dan Kelurahan Pasar

Manggis;



REV.02/DTR/XI/2013

194

9. Jalan Minangkabau Barat di Kelurahan Pasar Manggis;

10. Jalan Prof. DR. Satrio di Kelurahan Karet Semanggi, Karet, dan

Karet Kuningan; dan

11. Jalan Casablanca di Kelurahan Karet Kuningan; dan


permakaman, prasarana sosial dan umum, serta kawasan rekreasi lainyang ada di kelurahan.

(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Setiabudi berada di

pusat pemerintahan.

Pasal 423


Setiabudi dilaksanakan pada:

a. Kawasan Dukuh Atas sebagai pusat kegiatan primer dengan fungsi

stasiun terpadu dan titik perpindahan antar moda transportasi dengan

konsep TOD;

b. Kawasan Kanal Banjir Timur dengan fungsi kawasan strategis

kepentingan lingkungan; dan

c. Kawasan Segitiga Emas Setiabudi dengan fungsi pusat perkantoran

dan jasa keuangan.



lokasi ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya di

Kecamatan Setiabudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas

Kepala SKPD, dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 424


Setiabudi disajikan dalam Gambar-31B Rencana Prasarana pergerakan

Kecamatan Setiabudi dan Gambar-31C Rencana Prasarana Angkutan

Umum Massal Kecamatan Setiabudi dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran



Setabudi disajikan dalam Gambar-31D Rencana Prasarana Energi dan

Telekomunikasi Kecamatan Setiabudi dengan skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.

(3) Rencana prasarana drainase dan pengembangan dan/atau peningkatanprasarana di Kecamatan Setiabudi disajikan dalam Gambar-31E Rencana

Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Setiabudi dengan skala 1 :




Setiabudi disajikan dalam Gambar-31F Rencana Prasarana Air Limbah dan

Sampah Kecamatan Setiabudi dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV,




REV.02/DTR/XI/2013

195


Setiabudi disajikan dalam Peta-31G Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi

Bencana Kecamatan Setiabudi dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV,


(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Setiabudiwajib berpedoman pada Gambar-31B sampai Gambar-31G sebagaimana


Bagian Ketigapuluh Tiga

Kecamatan Tebet

Pasal 425

Tujuan penataan ruang Kecamatan Tebet untuk:

a. terwujudnya kawasan perkantoran, perdagangan, jasa dan campuran yang

intensitas tinggi dengan konsep TOD yang terintegrasi dengan angkutan

massal pada Kawasan Manggarai;

b. terwujudnya pembangunan gedung dan/atau taman parkir sebagai prasarana

parkir perpindahan moda;

c. mengendalikan pengembangan berpola pita pada zona campuran;

d. terwujudnya pengembangan dan pemeliharaan kawasan permukiman

berwawasan lingkungan dilengkapi prasarana terutama pada kawasan padat

dan rawan banjir;

e. terwujudnya pengembangan perumahan vertikal dengan intensitas tinggimelalui peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana dan penyediaan RTH;


pembangunan dan peningkatan kapasitas saluran drainase untuk

menampung air dan mengatasi genangan air;

g. tersedianya dan/atau mempertahankan lahan permakaman umum; dan



Pasal 426

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang ruang Kecamatan Tebet



b. blok dan sub blok kawasan



Gambar-32A Peta Zonasi Kecamatan Tebet dengan skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.

Pasal 427

(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Tebet terdiri

dari:


b. zona permakaman;






REV.02/DTR/XI/2013

196







m. zona campuran;

n. zona pelayanan umum dan sosial;

o. zona industri dan pergudangan; dan

p. zona terbuka biru.


Kecamatan Tebet wajib memperhatikan zona fungsi budidaya


Zonasi Kecamatan Tebet dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan

pada Tabel-32A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Tebet pada


Daerah ini.

Pasal 428


Tebet terdiri dari:


b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; danc. rencana prasarana transportasi udara.


(1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan menangani



koridor Pulo Gadung-Dukuh Atas, koridor Terminal Pinang Ranti-Pluit,

koridor Manggarai-UI Depok dan koridor Kampung Melayu-Tanah

Abang;

b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Tebet Barat, Tebet Timur

dan Kebon Baru;




f. penerapan pembatasan lalu lintas tahap II di Kelurahan Menteng, Tebet

Barat, Tebet Timur, dan Kelurahan Kebon Baru;

g. pengembangan perparkiran di Kelurahan Manggarai; dan



(3) Rencana prasarana jaringan transportasi perkeretaapian yang ada

dan/atau melalui Kecamatan Tebet sebagaimana dimaksud pada ayat (1)


massal berbasiskan rel di Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Tebet

Timur, Kebon Baru, Bukit Duri, Manggarai Selatan, dan Manggarai.


Kecamatan Tebet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan


Perdana Kusuma.



REV.02/DTR/XI/2013

197



(2), ayat (3) dan ayat (4) menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi



bersangkutan.

Pasal 429

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Tebet dilakukan:


b. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Manggarai dan

Menteng Dalam;


d. pengembangan gardu induk di Kelurahan Menteng Dalam dan

Manggarai.


minyak di Kecamatan Tebet, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi


perundang-undangan.




induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansibersangkutan.

Pasal 430

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Tebet dilakukan











bersangkutan.

Pasal 431


genangan air di Kecamatan Tebet dilakukan:


1. Kali Cideng yang melalui Kelurahan Menteng Dalam; dan

2. Sungai Ciliwung yang melalui Kelurahan Manggarai, Bukit Duri dan

Kebon Baru;


di Kelurahan Manggarai;

c. penerapan sistem polder nomor 48 dengan area layanan hidrologi di

Kelurahan Manggarai;



REV.02/DTR/XI/2013

198

d. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Manggarai

dan Bukit Duri;

e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran sub makro di

Kelurahan Manggarai, Bukit Duri, Manggarai Selatan, Tebet Timur,

Tebet Barat dan Kelurahan Menteng Dalam;

f. pemeliharaan pintu air untuk menanggulangi genangan setempat diKelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Kebon Baru, dan Manggarai;

g. penerapan sumur resapan dalam dan/atau dangkal di setiap kelurahan;


i. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri,






bersangkutan.

Pasal 432


Kecamatan Tebet dilakukan:




Karian, Waduk Ciawi, dan Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi,Sungai Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan

sumber air lain;

c. pembangunan baru pompa dorong di Kelurahan Bukit Duri;

d. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di

Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Tebet Timur dan Kebon Baru;

dan









bersangkutan.

Pasal 433

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Tebet dilakukan:


industri di setiap kelurahan;

b. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (off site) dengan area

layanan:

1. nomor 1 di Kelurahan Menteng Dalam, Bukit Duri, Manggarai

Selatan, dan Manggarai; dan

2. nomor 4 di Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Tebet Timur,

Kebon Baru, Bukit Duri, Manggarai Selatan, dan Manggarai; dan





REV.02/DTR/XI/2013

199





bersangkutan.

Pasal 434

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Tebet dilakukan penyediaan









Pasal 435

(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Tebet

ditetapkan:


1. Jalan Gatot Subroto di Kelurahan Menteng Dalam;2. Jalan MT. Haryono di Kelurahan Tebet Barat, Tebet Timur, dan

Kebon Baru;

3. Jalan Prof. Dr. Soepomo di Kelurahan Menteng Dalam dan Tebet

Barat;

4. Jalan Dr. Sahardjo di Kelurahan Menteng Dalam, Manggarai

Selatan, dan Manggarai;

5. Jalan Casablanca di Kelurahan Menteng Dalam; dan

6. Jalan Abdul Syafei di Kelurahan Tebet Barat, Tebet Timur, Bukit

Duri, Kebon Baru, dan Manggarai Selatan; dan




(2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Tebet berada di pusat

pemerintahan.

Pasal 436


Tebet dilaksanakan pada:

a. Kawasan Manggarai sebagai pusat kegiatan primer dengan fungsi

stasiun terpadu dan titik perpindahan antar moda transportasi dengan

konsep TOD;

b. Kawasan Tebet sebagai pusat kegiatan tersier dengan fungsi pusat

perdagangan skala kota; dan

c. Kawasan Sungai Ciliwung dengan fungsi Kawasan Strategis

Kepentingan Lingkungan.


sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan pola



REV.02/DTR/XI/2013

200

penanganan dan lokasinya ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan





Pasal 437


Tebet disajikan dalam Gambar-32B Rencana Pergerakan Kecamatan

Tebet dan Gambar-32C Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal

Kecamatan Tebet dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang



Tebet disajikan dalam Gambar-32D Rencana Prasarana Energi dan

Telekomunikasi Kecamatan Tebet dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran



prasarana di Kecamatan Tebet, disajikan dalam Gambar-32E Rencana

Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Tebet dengan skala 1 :



(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan Tebet

disajikan dalam Gambar-32F Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah



(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Tebet

disajikan dalam Gambar-32G Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana



(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Tebet wajib

berpedoman pada Gambar-32B sampai Gambar-32G sebagaimana


Bagian Ketigapuluh Empat

Kecamatan Cakung

Pasal 438

Tujuan penataan ruang Kecamatan Cakung untuk:

a. terwujudnya pengembangan pusat kegiatan primer kawasan perkantoran,kawasan perdagangan bertaraf internasional dan penyediaan prasarana

pada Kawasan Sentra Primer Timur;

b. terwujudnya pusat kegiatan tersier di Kawasan Kantor Walikota Jakarta

Timur dan Kawasan Cakung;

c. terwujudnya pembangunan prasarana perpindahan moda Terminal Pulo

Gebang;

d. tercapainya penerapan konsep superblok di Kawasan Sentra Primer Timur,

Kawasan Industri Pulo Gadung, Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulo

Gadung, dan Kanal Banjir Timur sebagai kawasan campuran antara kegiatan

perkantoran, perdagangan dan jasa dengan perumahan horisontal dan

vertikal;



REV.02/DTR/XI/2013

201

e. terwujudnya pengembangan kawasan perumahan dilengkapi prasarana

melalui pemeliharaan kawasan permukiman dengan KDB rendah dan

pengembangan kawasan permukiman baru;

f. terwujudnya pengembangan kawasan industri dan perdagangan dengan

pengembangan kawasan industri selektif;

g. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau budidaya melaluipembangunan taman kota di Kawasan Sentra Timur dan permukiman baru

serta mempertahankan kawasan terbuka hijau budidaya yang ada;

h. terwujudnya pengembangan dan perbaikan fungsi kawasan wisata

perkotaan;

i. terwujudnya kegiatan pertanian yang ditujukan pada budidaya pertanian dan

tanaman hias di kawasan bagian selatan jalan lingkar luar;


perbaikan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi angkutan umum

massal; dan



Pasal 439

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Cakung dilakukan

pembagian:



(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan subblok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam

Gambar-33A Peta Zonasi Kecamatan Cakung dengan skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.

Pasal 440

(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Cakung terdiri

dari:


b. zona permakaman;








j. zona industri dan pergudangan;


m. zona campuran;




Kecamatan Cakung wajib memperhatikan zona fungsi budidaya


Zonasi Kecamatan Cakung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan

pada Tabel-33A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Cakung pada



REV.02/DTR/XI/2013

202


Daerah ini.

Pasal 441

(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui KecamatanCakung terdiri dari:


b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian: dan





a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur koridor

Pulo Gadung-Cikarang, koridor Pulo Gadung-Dukuh Atas, koridor

Kampung Melayu-Pulo Gebang, koridor Kelapa Gading-Kalimalang,

koridor Tanjung Priok-Pulo Gadung, koridor Pulo Gadung-Pasar

Minggu, koridor Rawamangun-Ancol, koridor Pulo Gadung-Setu, dan

koridor Kampung Melayu-Rawamangun;

b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Cakung Barat, Cakung

Timur, Pulo Gebang, Rawa Terate, Penggilingan dan Kelurahan Ujung

Menteng;

c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Jatinegara, Rawa

Terate, Pulo Gebang, dan Rawa Terate;d. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;


f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan;

g. pengembangan prasarana angkutan barang di Kelurahan Pulogebang,

Cakung Barat, dan Cakung Timur; dan

h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda di setiap kelurahan.

(3) Rencana jaringan transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui

Kecamatan Cakung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,


berbasiskan rel di setiap kelurahan.


Kecamatan Cakung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,






terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungandan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi

bersangkutan.

Pasal 442

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Cakung dilakukan:

a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Rawa Terate,

Jatinegara, Penggilingan dan Kelurahan Pulo Gebang;

b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Jatinegara, Pulo

Gebang, Cakung Timur, dan Kelurahan Rawa Terate;



REV.02/DTR/XI/2013

203



Kelurahan Pulogebang, Penggilingan, Cakung Barat, dan Cakung

Timur; dan



minyak di Kecamatan Cakung, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi


perundang-undangan.





bersangkutan.

Pasal 443

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Cakung dilakukan:



c. pengembangan menara telekomunikasi dense urban di Kelurahan

Jatinegara, Penggilingan, Pulo Gebang, Cakung Timur, Cakung Barat,

dan Rawa Terate; dan

d. pengembangan menara telekomunikasi urban di Kelurahan PuloGebang, Ujung Menteng, dan Cakung Timur.








bersangkutan.

Pasal 444


genangan air di Kecamatan Cakung dilakukan:


1. Kali Petukangan yang melalui Kelurahan Rawa Terate;2. Kali Cakung yang melalui Kelurahan Pulo Gebang;

3. Kanal Banjir Timur yang melalui Kelurahan Pulo Gebang, Ujung

Menteng, dan Kelurahan Cakung Timur; dan

4. Cakung Drain yang melalui Kelurahan Cakung Barat;


1. nomor 34 dengan area layanan hidrologi di Kelurahan Rawa Terate;


Jatinegara dan Rawa Terate;

3. nomor 41 dengan area layanan hidrologi di Kelurahan Jatinegara;


Cakung Barat dan Cakung Timur;



REV.02/DTR/XI/2013

204

5. nomor 43 dengan area layanan hidrologi di Kelurahan Cakung

Barat;


Penggilingan, Pulo Gebang, dan Cakung Barat;


Penggilingan dan Pulo Gebang;8. nomor 46 dengan area layanan hidrologi mencakup Kelurahan

Cakung Timur dan Ujung Menteng;


Cakung Timur, Ujung Menteng, dan Pulo Gebang;

10. nomor 55 dengan area layanan hidrologi mencakup Cakung Barat

dan Rawa Terate;


dan


c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air pada Kelurahan Rawa

Terate, Cakung Barat, Cakung Timur, Penggilingan, dan Jatinegara;

d. pemeliharaan pintu air nomor 28 PA Cakung Drain di Kelurahan

Cakung Barat;

e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk dan/atau situ

pada Kelurahan Penggilingan, Cakung Timur, dan Jatinegara;

f. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;


h. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro di ruas jalan arteri,


(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana airlimbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD



bersangkutan.

Pasal 445


Kecamatan Cakung dilakukan:






sumber air lain;


Kelurahan Cakung Barat, Cakung Timur, dan Pulo Gebang; dan


(2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap dilaksanakan






bersangkutan.

Pasal 446



REV.02/DTR/XI/2013

205

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Cakung dilakukan:

a. pengembangan dan/atau peningkatan pengelolaan air limbah industri;


setempat (on site) di setiap kelurahan; dan

c. pembangunan baru prasarana pembuangan lumpur di Kelurahan PuloGebang.





bersangkutan.

Pasal 447

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Cakung dilakukan penyediaan




ke TPST dan/atau TPA, dan pengolahan antara di Kelurahan Pulo Gebang.





Pasal 448


Cakung sebagai berikut:

a. jalur dan ruang evakuasi bencana di:


Jalan Tol Lingkar luar Timur hingga Gerbang Tol Cakung Utama di

Kelurahan Jatinegara;

2. Jalan Penggilingan dan Jalan Sentra Primer Timur di Kelurahan

Penggilingan;

3. Jalan Pulo Gebang, dan Jalan Stasiun Cakung di Kelurahan Pulo

Gebang;

4. Jalan Inspeksi Kanal Banjir Timur di Kelurahan Ujung Menteng;

Jalan Inspeksi Kanal Banjir Timur di Kelurahan Cakung Timur;

5. Jalan Bekasi Raya di Kelurahan Jatinegara, Ujung Menteng,

Cakung Timur, Cakung Barat di Kelurahan Rawa Terate;

6. Jalan Radjiman Widyodiningrat di Kelurahan Jatinegara dan

Kelurahan Rawa Terate;

7. Jalan Palad di Kelurahan Pulo Gebang dan Kelurahan Ujung

Menteng; dan8. Jalan Cakung Cilincing Raya di Kelurahan Pulo Gebang, Cakung

Timur di Kelurahan Cakung Barat; dan

b. lokasi kawasan evakuasi bencana memanfaatkan pusat pemerintahan,



(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Cakung berada di pusat

pemerintahan.

Pasal 449



REV.02/DTR/XI/2013

206


Cakung dilaksanakan pada:

a. Kawasan Walikota Jakarta Timur dan Kawasan Sentra Primer Timur

sebagai pusat kegiatan primer dengan fungsi pusat kegiatan pelayanan

pemerintahan kota, perkantoran, permukiman, perdagangan dan jasa;b. Kawasan Cakung sebagai pusat kegiatan tersier dengan fungsi pusat

perdagangan skala kota dilakukan pengembangan kawasan

perkantoran, perdagangan dan jasa, hunian serta wisata olahraga dan

rekreasi skala internasional;

c. Kawasan Kanal Banjir Timur dengan fungsi Kawasan Strategis

Kepentingan Lingkungan dilakukan pengembangan campuran dengan

fungsi kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa serta hunian skala

kota;

d. Kawasan Stasiun Cakung sebagai prasarana perpindahan moda

dilengkapi prasarana parkir; dan

e. Kawasan Terminal Pulo Gebang sebagai lokasi perpindahan moda

dengan konsep TOD yang terintegrasi dengan Kawasan Sentra Primer

Timur.


sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan lokasi

ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.




Pasal 450


Cakung disajikan dalam Gambar-33B Rencana Prasarana pergerakan

Kecamatan Cakung dan Gambar-33C Rencana Prasarana Angkutan

Umum Massal Kecamatan Cakung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran



Gambar-33D Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan

Cakung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian



prasarana disajikan dalam Gambar-33E Rencana Prasarana Drainase dan

Air minum Kecamatan Cakung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV,



Gambar-33F Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah KecamatanCakung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian



Cakung disajikan dalam Gambar-33G Rencana Jalur Evakuasi dan Ruang

Evakuasi Bencana Kecamatan Cakung dengan skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.



REV.02/DTR/XI/2013

207

(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Cakung



Bagian Ketigapuluh LimaKecamatan Cipayung

Pasal 451

Tujuan penataan ruang Kecamatan Cipayung untuk:

a. terwujudnya pengembangan dan penataan kawasan permukiman;

b. terwujudnya pengembangan kawasan perumahan dilengkapi prasarana

melalui pengembangan permukiman dan permukiman dengan KDB rendah;

c. terwujudnya kawasan terbuka hijau budidaya yang ada;

d. terwujudnya kegiatan pertanian yang ditujukan pada budidaya pertanian dan

tanaman hias di kawasan selatan jalan lingkar luar;

e. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman yang dibentuk melalui

perbaikan lingkungan dilengkapi penyediaan prasarana yang terintegrasi

dengan angkutan umum massal; dan

f. terbangunnya rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi


Pasal 452

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Cipayung dilakukanpembagian:





Gambar-34A Peta Zonasi Kecamatan Cipayung dengan skala 1 : 5.000



Pasal 453

(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Cipayung

terdiri dari:


b. zona pemakaman;









l. zona campuran;





REV.02/DTR/XI/2013

208


Kecamatan Cipayung wajib memperhatikan zona fungsi budidaya


Zonasi Kecamatan Cipayung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1

dan pada Tabel-34A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Cipayung


Pasal 454


Cipayung terdiri dari:

a. rencana prasarana transportasi darat; dan

b. rencana prasarana transportasi udara.


(1), berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi



koridor Kampung Melayu-Terminal Kampung Rambutan, koridor Pulo

Gadung-Pasar Minggu, koridor Pinang Ranti – Bekasi – Bantar

Gebang, koridor Pulo Gadung-Bekasi-Setu, dan koridor Kampung

Melayu-Rawa Mangun;

b. peningkatan jalan arteri primer melalui Kelurahan Cipayung, Munjul,

Ceger, Bambu Apus, dan Setu;c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Ceger, Bambu Apus,

dan Lubang Buaya;




g. pengembangan dan/atau peningkatan angkutan barang di Kelurahan

Ceger, Cipayung, dan Setu; dan




Kecamatan Cipayung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,


Halim Perdana Kusuma dan Bandar Udara Pondok Cabe.



(2) dan ayat (3), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan

dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan

pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi

bersangkutan.

Pasal 455

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Cipayung dilakukan:

a. pengembangan jaringan SKTT di Kelurahan Lubang Buaya, Setu,

Ceger, Bambu Apus, dan Cipayung;



Kelurahan Lubang Buaya, Setu dan Cilangkap; dan




REV.02/DTR/XI/2013

209


minyak di Kecamatan Cipayung, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi


perundang-undangan.





bersangkutan.

Pasal 456

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Cipayung dilakukan:


serat optik di Kelurahan Munjul, Cipayung, Bambu Apus, dan Setu;



dense urban di setiap kelurahan; dan

d. pengembangan menara telekomunikasi urban di Kelurahan Cipayung,

Pondok Rangon, Cilangkap, Munjul, Setu, Bambu Apus, dan Lubang

Buaya.


sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.





bersangkutan.

Pasal 457


genangan air di Kecamatan Cipayung dilakukan:


1. Kali Sunter yang melalui Kelurahan Lubang Buaya, Setu, Cilangkap,

dan Pondok Rangon; dan

2. Kali Cilangkap yang melalui Kelurahan Setu, Cilangkap, dan

Cipayung;

b. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa di Kelurahan Ceger, Setu,

Bambu Apus, Cilangkap, Munjul, dan Pondok Rangon;

c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas kapasitas waduk/situ diKelurahan Ceger, Bambu Apus, Pondok Rangon, Setu, Cipayung; dan

Munjul;




kolektor, dan jalan lokal.






REV.02/DTR/XI/2013

210


bersangkutan.

Pasal 458

(1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum diKecamatan Cipayung dilakukan:






sumber air lain;


Kelurahan Setu, Bambu Apus, dan Ceger; dan

d. peningkatan pipa primer yang melalui Kelurahan Lubang Buaya, Ceger,

dan Cipayung.







induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansibersangkutan.

Pasal 459

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Cipayung dilakukan:


terdapat pada:

1. nomor 13 melayani Kelurahan Lubang Buaya, Ceger, Bambu Apus

dan Setu; dan

2. nomor 14 melayani Kelurahan Ceger, Cipayung, Setu, Bambu Apus,

Cilangkap, Munjul, dan Pondok Rangon;



c. pembangunan baru prasarana pembuangan lumpur tinja di Kelurahan

Pondok Rangon;

d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air

limbah (IPAL) di Kawasan Waduk Ceger di Kelurahan Ceger; dan

e. pembangunan baru instalasi pembuangan air kotor (IPAK) di Kelurahan

Ceger.





bersangkutan.

Pasal 460

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Cipayung dilakukan penyediaan


prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan tempat penampungan



REV.02/DTR/XI/2013

211

sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST

dan/atau TPA.



dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yangdisusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 461


Cipayung sebagai berikut:



jalan tol sejajar dengan Jalan Arteri (Tol) Jakarta – Cikampek

berbatasan langsung dengan Kecamatan Ciracas, Mabes Hankam,

Jagorawi, dan Jalan TB. Simatupang di Kelurahan Ceger;

2. Jalan Mabes Hankam di Kelurahan Bambu Apus;

3. Jalan Mabes Hankam, Jalan Setu Raya di Kelurahan Setu;

4. Jalan Jagorawi di Kelurahan Munjul;

5. Jalan Jagorawi di Kelurahan Cipayung;

6. Jalan Jagorawi di Kelurahan Pondok Rangon atau batas antara

Kecamatan Ciracas dan Cipayung, pelebaran Jalan Jagorawi di

Kelurahan Ceger;

7. Jalan Pondok Gede Raya di Kelurahan Lubang Buaya; dan

b. ruang evakuasi bencana memanfaatkan pusat pemerintahan,permakaman, prasarana sosial atau prasarana umum dan kawasan


(2) Lokasi posko logistik di Kecamatan Cipayung pada kawasan pemerintahan.

Pasal 462


Cipayung dilaksanakan pada:

a. Kawasan Taman Mini Indonsia Indah (TMII) dengan fungsi sebagai

kawasan rekreasi, perdagangan, dan jasa; dan

b. Kawasan Buperta Cibubur dengan fungsi sebagai kawasan rekreasi,

bumi perkemahan serta kawasan perdagangan dan jasa.




undangan.

(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannyasebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan


Pasal 463


Cipayung disajikan dalam Gambar-34B Rencana Prasarana pergerakan

Kecamatan Cipayung dan Gambar-34C Rencana Prasarana Angkutan

Umum Massal Kecamatan Cipayung pada Lampiran IV dengan skala 1 :

5.000, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



REV.02/DTR/XI/2013

212


Kecamatan Cipayung disajikan dalam Gambar-34D Rencana Prasarana

Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Cipayung dengan skala 1 : 5.000




peningkatan prasarana disajikan dalam Gambar-34E Rencana Prasarana

Drainase dan Air minum Kecamatan Cipayung dengan skala 1 : 5.000 pada

Lampiran IV , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.


dalam Gambar-34F Rencana Prasarana Air Limbah dan Persampahan

Kecamatan Cipayung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang



Gambar-1G Peta Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan

Cipayung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan


(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Cipayung



Bagian Ketigapuluh Enam

Kecamatan Ciracas

Pasal 464

Tujuan penataan ruang Kecamatan Ciracas untuk:

a. terwujudnya pengembangan dan penataan industri dan pergudangan;

b. terwujudnya kawasan industri dengan pengembangan industri besar dan

penataan kawasan industri sebagai kawasan industri selektif;

c. terwujudnya kawasan terbuka hijau lainnya melalui pelestarian prasarana

olahraga dan lahan permakaman;

d. terwujudnya kegiatan pertanian yang ditujukan pada budidaya pertanian dan

tanaman hias di selatan jalan lingkar luar;

e. terwujudnya pengembangan prasarana perikanan berupa budidaya balai

benih ikan;






Pasal 465

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Ciracas dilakukan

pembagian:







REV.02/DTR/XI/2013

213

Gambar-35A Peta Zonasi Kecamatan Ciracas dengan skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.

Pasal 466

(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Ciracas terdiri

dari:

a. zona taman kota/lingkungan

b. zona permakaman;





g. zona perumahan KDB rendah;







Kecamatan Ciracas wajib memperhatikan zona fungsi budidaya


Zonasi Kecamatan Ciracas dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan

pada Tabel-35A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Ciracas padaLampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Pasal 467


Ciracas terdiri dari:

a. rencana prasarana transportasi darat; dan

b. rencana prasarana transportasi udara.

(2) Rencana pengembangan prasarana transportasi darat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus

transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas, dilakukan:


Koridor Kampung Melayu-Kampung Rambutan, Koridor Pinang Ranti-

Pluit, koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu, koridor Terminal Kampung

Rambutan-Terminal Lebak Bulus, dan koridor Terminal Kampung

Rambutan-Depok;

b. peningkatan jalan arteri primer di setiap kelurahan;c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;


e. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan

f. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri,



Kecamatan Ciracas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,


Pondok Cabe.



REV.02/DTR/XI/2013

214

(4) Rencana pengembangan dan peningkatan prasarana transportasi dan


(2) dan ayat (3), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait, dan



bersangkutan.

Pasal 468

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Ciracas dilakukan:


b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Rambutan dan

Kelurahan Susukan;

c. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Rambutan, Susukan,

Ciracas, Kelapa Dua Wetan, dan Kelurahan Cibubur;


Kawasan Terminal Kampung Rambutan di Kelurahan Rambutan;

e. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan;

f. pengembangan gardu induk di Kelurahan Ciracas; dan


Kelurahan Rambutan.


Kecamatan Ciracas, Pemeritah Daerah menetapkan lokasi stasiun


perundang-undangan.


sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tugas Kepala SKPD

dan/atau instansi terkait, dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub


Pasal 469

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Ciracas dilakukan:


Kelurahan Susukan, Kampung Rambutan, dan Ciracas;



kelurahan; dan

d. pengembangan menara telekomunikasi urban di Kelurahan Ciracas,

Kelapa Dua Wetan, dan Cibubur.



dan/atau instansi terkait, dan dilaksanakan berdasarkan rencana indukbidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi

bersangkutan.

Pasal 470


genangan air di Kecamatan Ciracas dilakukan:


1. Kali Cipinang dan Kali Baru Timur yang melalui Kelurahan

Rambutan;



REV.02/DTR/XI/2013

215

2. Kali Cipinang dan Kali Baru Timur yang melalui Kelurahan Ciracas;

3. Kali Cipinang dan Kali Baru Timur yang melalui Kelurahan Kelapa

Dua Wetan; dan

4. Kali Cipinang, Kali Baru Timur, dan Kali Baru Timur yang melalui

Kelurahan Susukan;

b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di KelurahanCiracas, Kelapa Dua Wetan, Susukan, dan Cibubur;

c. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;


e. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri,






bersangkutan.

Pasal 471


Kecamatan Ciracas dilakukan:




Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, SungaiCiliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, dan

sumber air lainnya;


Kelurahan Rambutan dan Susukan;

d. pembangunan baru pompa dorong di Kelurahan Rambutan; dan

e. peningkatan pipa primer melalui Kelurahan Rambutan, Susukan,

Ciracas, dan Kelapa Dua Wetan.

(2) Rencana pengembangan, pembangunan, dan peningkatan prasarana air

minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap


sebagai air minum.

(3) Rencana pengembangan, pembangunan, dan peningkatan prasarana air

minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas


rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau


Pasal 472

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Ciracas dilakukan:

a. pengembangan sistem pembuangan air limbah terpusat (off site) pada:

1. nomor 13 untuk melayani Kelurahan Rambutan; dan

2. nomor 14 untuk melayani Kelurahan Susukan, Rambutan, Ciracas,

Kelapa Dua Wetan, dan Cibubur;


Kelurahan Susukan, Ciracas, Kelapa Dua Wetan, dan Cibubur; dan





REV.02/DTR/XI/2013

216





bersangkutan.

Pasal 473

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Ciracas dilakukan penyediaan









Pasal 474


Ciracas sebagai berikut:

a. jalur evakuasi bencana di:1. Jalan arteri menuju lokasi kawasan evakuasi bencana utama di ruas

jalan tol melalui Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta di Kelurahan

Rambutan dan Jalan Tol Jagorawi di Kelurahan Cibubur, Kelapa

Dua Wetan dan Rambutan;

2. Jalan Tol TB Simatupang melalui Kelurahan Rambutan dan

Susukan;

3. Jalan Bogor Raya dan Jalan TB Simatupang di Kelurahan

Rambutan;

4. Jalan Bogor Raya dan Jalan Raya Ciracas di Kelurahan Ciracas;

5. Jalan Bogor Raya, dan Jalan TB Simatupang di Kelurahan

Susukan; dan



rekreasi lain yang ada di Kelurahan.

(2) Lokasi posko logistik di Kecamatan Ciracas pada pusat pemerintahan.

Pasal 475


Ciracas dilaksanakan pengembangan Kawasan Terminal KampungRambutan dengan fungsi lokasi potensi penyediaan prasarana parkir

perpindahan moda dan pengembangan kawasan perkantoran,

perdagangan, dan jasa.




undangan.



REV.02/DTR/XI/2013

217




Pasal 476


Ciracas disajikan dalam Gambar-35B Rencana Prasarana pergerakan

Kecamatan Ciracas dan Gambar-35C Rencana Prasarana Angkutan

Umum Massal Kecamatan Ciracas dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran



Kecamatan Ciracas disajikan dalam Gambar-35D Rencana Prasarana

Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Ciracas dengan skala 1 : 5.000




peningkatan prasarana disajikan dalam Gambar-35E Peta Rencana

Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Ciracas dengan skala 1 :




dalam Gambar-35F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah

Kecamatan Ciracas dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana, disajikan dalam


Kecamatan Ciracas dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang


(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Ciracas



Bagian Ketigapuluh Tujuh

Kecamatan Duren Sawit

Pasal 477

Tujuan penataan ruang Kecamatan Duren Sawit untuk:

a. terwujudnya pengembangan dan penataan kawasan permukiman dan

kawasan industri;b. terwujudnya pengembangan kawasan perumahan berwawasan lingkungan

dan pengembangan kawasan permukiman baru;

c. terwujudnya pengembangan industri kecil di kawasan permukiman dengan

menyediakan prasarana pengolahan limbah terpadu;

d. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau lain melalui pelestarian

prasarana olahraga dan lahan permakaman;

e. terlaksananya pembangunan kawasan permukiman baru dilengkapi







REV.02/DTR/XI/2013

218



Pasal 478

(1) Untuk mewujudkan tujan penataan ruang Kecamatan Duren Sawitdilakukan pembagian:





Gambar-36A Peta Zonasi Kecamatan Duren Sawit dengan skala 1 : 5.000



Pasal 479

(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Duren Sawit

terdiri dari:


b. zona permakaman;









l. zona campuran;




Kecamatan Duren Sawit wajib memperhatikan zona fungsi budidaya


Zonasi Kecamatan Duren Sawit dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1

dan pada Tabel-36A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Duren Sawit



Pasal 480

(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui KecamatanDuren Sawit terdiri dari:


b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian: dan







REV.02/DTR/XI/2013

219


Koridor Melayu-Pulo Gebang, Koridor Pondok Kelapa-Kota Bekasi,

Kelapa Gading-Kalimalang, Pulo Gadung- Pasar Minggu dan Terminal

Kampung Melayu-Bekasi;

b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Duren Sawit;

c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Klender, Malaka MalakaJaya, Pondok Kopi, Duren Sawit, dan Pondok Bambu;

d. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Pondok Kopi,

Pondok Bambu, Duren Sawit, Pondok Kelapa, dan Malaka Jaya;






Kecamatan Duren Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,


berbasiskan rel di Kelurahan Pondok Kopi dan Pondok Bambu.


Kecamatan Duren Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,





(2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansiterkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan


bersangkutan.

Pasal 481

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Duren Sawit dilakukan:

a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Pondok Bambu,

Duren Sawit, dan Klender;



Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Malaka Jaya, Malaka Sari, dan

Pondok Kopi;

d. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan; dan

e. pengembangan Gardu Induk di Kelurahan Pondok Bambu.


minyak di Kecamatan Duren Sawit, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi


perundang-undangan.

(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana energi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau

instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang

energi yang disusun oleh Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 482

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Duren Sawit dilakukan:




REV.02/DTR/XI/2013

220


c. pengembangan menara telekomunikasi dense urban di Kelurahan

Klender, Malaka Sari, Malaka Jaya, dan Pondok Kopi; dan

d. pengembangan menara telekomunikasi urban di Kelurahan Pondok

Kopi, Duren Sawit, Pondok Kelapa, dan Pondok Bambu.






dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk di


bersangkutan.

Pasal 483

(1) Rencana prasarana drainase di Kecamatan Duren Sawit berfungsi untuk

mencegah banjir dan genangan air dilakukan:


1. Kali Sunter, Kalimalang, dan Kanal Banjir Timur yang melalui

Kelurahan Pondok Bambu;

2. Kali Sunter dan Kali Buaran yang melalui Kelurahan Klender;

3. Kali Buaran, Kalimalang, dan Kanal Banjir Timur;

4. Kali Kramat yang melalui Kelurahan Duren Sawit dan Malaka Sari;dan

5. Kali Buaran, Kali Kramat, Kalimalang, dan Kanal Banjir Timur yang

melalui Kelurahan Pondok Kelapa, Malaka Jaya, dan Pondok Kopi;

b. penerapan sistem polder nomor 33 dengan area layanan mencakup

Kelurahan Klender, Malaka Sari, Malaka Jaya, dan Pondok Kopi;

c. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;


e. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro di ruas arteri,






bersangkutan.

Pasal 484


Kecamatan Duren Sawit dilakukan:








setiap kelurahan;


Air (IPA) di Kelurahan Pondok Kelapa;



REV.02/DTR/XI/2013

221


Pondok Kelapa; dan

f. peningkatan pipa primer yang melalui setiap kelurahan.


minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahapdilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan

sebagai air minum.


minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas


rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau


Pasal 485

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Duren Sawit dilakukan:


layanan nomor 10 melayani Kelurahan Malaka Sari, Malaka Jaya,

Pondok Kopi, Pondok Kelapa, Duren Sawit, dan Pondok Bambu; dan




limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPDdan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub


bersangkutan.

Pasal 486

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Duren Sawit dilakukan









Pasal 487

(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Duren

Sawit sebagai berikut:

a. jalur evakuasi bencana dengan memanfaatkan pusat pemerintahan,


rekreasi lain di setiap kelurahan; dan


permakaman, prasarana sosial dan umum, serta kawasan rekreasi

lainnya yang terdapat di Kelurahan Klender, Malaka Sari, Malaka Jaya,

Pondok Kopi, Pondok Kelapa, dan Pondok Bambu.

(2) Lokasi posko logistik di Kecamatan Duren Sawit pada pusat pemerintahan.



REV.02/DTR/XI/2013

222

Pasal 488


Duren Sawit dilaksanakan pada Kawasan Kanal Banjir Timur dengan fungsi

kawasan strategis kepentingan lingkungan dilakukan pengembangan

campuran dengan fungsi kawasan perkantoran, perdagangan dan jasaserta hunian.




undangan.


sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas SKPD, dan instansi

terkait sesuai fungsinya.

Pasal 489


Duren Sawit disajikan dalam Gambar-36B Peta Rencana Prasarana

Pergerakan Kecamatan Duren Sawit dan Gambar-36C Peta Rencana

Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Duren Sawit dengan skala



(2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di KecamatanDuren Sawit disajikan dalam Gambar-36D Rencana Prasarana Energi dan

Telekomunikasi Kecamatan Duren Sawit dengan skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.



Air minum Kecamatan Duren Sawit dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran

IV , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Gambar-36F Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan

Duren Sawit dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan


(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Duren

Sawit disajikan dalam Gambar-36G Rencana Jalur Evakuasi dan Ruang

Evakuasi Bencana Kecamatan Duren Sawit dengan skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.

(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Duren

Sawit wajib berpedoman pada Gambar-1B sampai Gambar-1G


(5).

Bagian Ketigapuluh Delapan

Kecamatan Jatinegara

Pasal 490



REV.02/DTR/XI/2013

223

Tujuan penataan ruang Kecamatan Jatinegara untuk:

a. terwujudnya pengembangan dan penataan kawasan strategis kepentingan

ekonomi pusat perdagangan grosir dan eceran;

b. terwujudnya pengembangan sebagai pusat kegiatan sekunder;

c. terwujudnya pengembangan kawasan perdagangan dan jasa melaluiperbaikan lingkungan prasarana PKL dan peningkatan prasarana

perdagangan disertai penataan prasarana pejalan kaki dengan penataan

transportasi;

d. terwujudnya pengembangan kawasan pariwisata dengan pengembangan

dan perbaikan fungsi kawasan wisata perkotaan dan pengembangan Pusat

Kebudayaan Betawi di Kawasan Jatinegara;

e. terwujudnya pengembangan sebagai stasiun terpadu dan titik perpindahan

moda transportasi dengan konsep TOD di Kawasan Jatinegara;

f. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau lainnya melalui

pelestarian prasarana olahraga dan lahan permakaman;






Pasal 491

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Jatinegara






Gambar-37A Peta Zonasi Kecamatan Jatinegara dengan skala 1 : 5.000



Pasal 492

(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Jatinegara

terdiri dari:


b. zona pemakaman





g. zona perumahan vertikal;h. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;


j. zona campuran;

k. zona pelayanan umum dan sosial;



Kecamatan Jatinegara wajib memperhatikan zona fungsi budidaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disajikan dalam Gambar-37A

Peta Zonasi Kecamatan Jatinegara dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran




REV.02/DTR/XI/2013

224

Jatinegara pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan


Pasal 493

(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui KecamatanJatinegara terdiri dari:








koridor Kampung Melayu-Ancol, koridor Kampung Melayu-Kampung

Rambutan, koridor Pinang Ranti-Pluit, koridor Priok-Cililitan, koridor

Kampung Melayu-Pulo Gebang, koridor Blok M-Pondok Kelapa, koridor

Kampung Melayu-Tanah Abang, koridor Kampung Melayu-Bekasi-

Bantar Gebang;

b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Bidara Cina, Cipinang

Cempedak, Cipinang Besar Utara, Cipinang Besar Selatan, dan Rawa

Bunga;

c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Bidara Cina, Bali

Mester, Cipinang Besar Utara, Rawa Bunga, dan Cipinang Muara;d. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Rawa Bunga,

Cipinang Cempedak, Cipinang Muara, Bidara Cina, dan Cipinang Besar

Selatan;






Kecamatan Jatinegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,


berbasiskan rel di Kelurahan Kampung Melayu, Bali Mester, Rawa Bunga,

Cipinang Besar Utara, Cipinang Besar Selatan, dan Kelurahan Cipinang

Muara;


Kecamatan Jatinegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,



(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi danpengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi



bersangkutan.

Pasal 494

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Jatinegara dilakukan:



REV.02/DTR/XI/2013

225

a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Cipinang

Muara, Cipinang Besar Utara, dan Cipinang Besar Selatan;

b. pengembangan SKTT di Kelurahan Bidara Cina, Cipinang Cempedak,

Cipinang Besar Selatan, Cipinang Besar Utara, Rawa Bunga, Bali

Mester, dan Kampung Melayu;

c. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;d. pengembangan jaringan pipa menyediakan (gas/minyak) di Kelurahan

Cipinang Besar Selatan dan Cipinang Muara; dan



minyak di Kecamatan Jatinegara, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi


perundang-undangan.





bersangkutan.

Pasal 495

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Jatinegara dilakukan




(2) Rencana penyembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi







bersangkutan.

Pasal 496


genangan air di Kecamatan Jatinegara, dilakukan:


1. Banjir Kanal Timur yang melalui Kelurahan Cipinang Muara dan

Cipinang Besar Selatan;

2. Sungai Ciliwung yang melalui Kelurahan Kampung Melayu dan

Bidara Cina;3. Kali Sunter melalui Kelurahan Cipinang Muara, Kali Cipinang yang

melalui Kelurahan Cipinang Muara, Cipinang Besar Selatan, dan

Cipinang Besar Utara;

4. Kali Baru yang melalui Kelurahan Bali Mester dan Bidara Cina; dan

5. Kali Malang yang melalui Kelurahan Cipinang Muara;


di Kelurahan Rawa Bunga dan Cipinang Campedak;

c. pembangunan sodetan yang menghubungkan Sungai Ciliwung dengan

Kanal Banjir Barat dan Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina dan

Cipinang Campedak;






REV.02/DTR/XI/2013

227

2. nomor 13 untuk area layanan Kelurahan Bidara Cina, Cipinang

Muara, Cipinang Besar Selatan, dan Cipinang Cempedak; dan



(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana airlimbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD



bersangkutan.

Pasal 499

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Jatinegara dilakukan









Pasal 500

(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di KecamatanJatinegara sebagai berikut:


1. Jalan Jatinegara Barat di Matrama Raya dan Jatinegara Timur di

Kelurahan Bali Mester;

2. Jalan Oto Iskandar Dinata di Kelurahan Bidara Cina, Jalan MT

Haryono Kelurahan Bidara Cina dan Cipinang Campedak;

3. Jalan DI Panjaitan di Kelurahan Cipinang Campedak, Cipinang

Besar Selatan, Cipinang Besar Utara, dan Rawa Bunga;

4. Jalan Jatinegara Barat, Matrama Raya;

5. Jalan Bekasi Barat Raya di Kelurahan Rawa Bunga, Cipinang Besar

Utara, dan Cipinang Muara;

6. Jalan Kali Malang di Kelurahan Cipinang Besar Selatan dan

Kelurahan Cipinang Muara, Jalan Kampung Melayu Besar di

Kelurahan Kampung Melayu; dan

7. Jalan Jatinegara Timur dan Jalan Bekasi Barat Raya di Kelurahan

Balimester, Rawa Bunga, Cipinang Muara, dan Cipinang Besar

Utara; dan




(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Jatinegara berada di

pusat pemerintahan.

Pasal 501


Jatinegara dilaksanakan pada:



REV.02/DTR/XI/2013

228

a. Kawasan Jatinegara sebagai pusat kegiatan sekunder dengan fungsi

sebagai pusat perdagangan dan jasa dilakukan melalui pengembangan

kawasan fungsi perkantoran, perdagangan dan jasa;

b. Kawasan Kanal Banjir Timur dengan fungsi sebagai kawasan strategis

kepentingan lingkungan; dan

c. Kawasan Eks Kantor Dinas Teknis Jatinegara dengan fungsi sebagaikawasan permukiman vertikal dengan konsep superblok.


sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan lokasinya

ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD , dan


Pasal 502


Jatinegara disajikan dalam Gambar-37B Peta Rencana Prasarana

Pergerakan Kecamatan Jatinegara dan Gambar-37C Rencana Prasarana

Angkutan Umum Massal Kecamatan Jatinegara dengan skala 1 : 5.000




Jatinegara disajikan dalam Gambar-37D Rencana Prasarana Energi danTelekomunikasi Kecamatan Jatinegara dengan skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.



Air minum Kecamatan Jatinegara dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV

, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini..


Gambar-37F Rencana Prasarana Air Limbah dan Persampahan

Kecamatan Jatinegara dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang



Jatinegara disajikan dalam Gambar-37G Rencana Jalur Evakuasi dan

Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Jatinegara dengan skala 1 : 5.000



(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Jatinegarawajib berpedoman pada Gambar-37B sampai Gambar-37G sebagaimana


Bagian Ketigapuluh Sembilan

Kecamatan Kramat Jati

Pasal 503

Tujuan penataan ruang Kecamatan Kramat Jati untuk:



REV.02/DTR/XI/2013

229

a. terwujudnya pengembangan dan penataan pusat kegiatan tersier pada

kawasan perdagangan dan pusat grosir cililitan;

b. terwujudnya pengembangan kawasan perumahan dilengkapi prasarana yang


c. tertatanya kawasan perdagangan dan jasa;

d. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau lainnya melaluipelestarian prasarana olahraga dan lahan permakaman; dan

e. terbangunnya rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi


Pasal 504

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Kramat Jati






Gambar-38A Peta Zonasi Kecamatan Kramat Jati dengan skala 1 : 5.000



Pasal 505

(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Kramat Jatiterdiri dari:





e. zona perwakilan negara asing;


g. zona perumahan KDB sedang-tinggi;





l. zona campuran;




Kecamatan Kramat Jati wajib memperhatikan zona fungsi budidaya


Zonasi Kecamatan Kramat Jati dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1dan pada Tabel-38A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Kramat Jati



Pasal 506


Kramat Jati terdiri dari:


b. rencana prasarana transportasi; dan



REV.02/DTR/XI/2013

230



(1), berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu

lintas, dilakukan:


koridor 7 dari Kampung Melayu menuju Kampung Rambutan, koridor 9

dari Pinang Ranti menuju Pluit, koridor 10 dari Tanjung Priok menuju

Cililitan, koridor 13 dari Blok M menuju Pondok Kelapa; dan koridor 30

dari Halim menuju Soekarno Hatta;

b. peningkatan jalan arteri primer;

c. peningkatan jalan arteri sekunder pada jalan Pondok Gede Raya di

Kelurahan Dukuh;

d. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Kramat Jati, Batu

Ampar, Cililitan, dan Kampung Tengah;

e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan:





Kecamatan Kramat Jati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,


berbasiskan rel di Kelurahan Kelurahan Cawang;

(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melaluiKecamatan Kramat Jati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,


Halim Perdana Kusuma dan Bandar Udara Pondok Cabe.






bersangkutan.

Pasal 507

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Kramat Jati dilakukan:

a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Cawang,

Cililitan, Batu Ampar, Balai Kambang, Kramat Jati, dan Dukuh;

b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Cawang, Cililitan,

Bale Kambang, Batu Ampar, dan Kramat Jati;

c. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Cawang, Cililitan, Bale

Kambang, Batu Ampar, Kampung Tengah, Kramat Jati, dan Dukuh;d. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di

Kelurahan Cawang, Bale Kambang, Cililitan, dan Batu Ampar;

e. pengembangan pemanfaatan energi surya di Kelurahan Cawang,

Cililitan, Bale Kambang, Batu Ampar, Kramat, Kampung Tengah,

Kramat Jati, dan Dukuh; dan

f. pengembangan gardu induk di Kelurahan Cililitan.


minyak di Kecamatan Kramat Jati, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi


perundang-undangan.



REV.02/DTR/XI/2013

231




induk sub bidang energi yang disusun oleh Kepala SKPD dan/atau instansi

bersangkutan.

Pasal 508

(1) Rencana prasarana telekomunikasi Kecamatan Kramat Jati dilakukan




(2) Rencana pengembangan dan/atau penyediaan prasarana telekomunikasi



(3) Rencana pengembangan dan/atau penyediaan prasarana telekomunikasi




bersangkutan.

Pasal 509

(1) Rencana prasarana drainase di Kecamatan Kramat Jati berfungsi untukmencegah banjir dan genangan air dilakukan:


1. Sungai Ciliwung yang melalui Kelurahan Cawang, Cililitan, Bale

Kambang; dan

2. Kali Baru Timur di Kelurahan Cawang, Cililitan, Kramat Jati, Batu

Ampar, dan Kampung Tengah;


di Kelurahan Cawang, Cililitan, Bale Kambang, Batu Ampar, dan

Kampung Tengah;

c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air yang terdapat di Pompa

UP Cawang di Kelurahan Cawang untuk menanggulangi genangan

setempat;

d. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di Kelurahan Cawang,

Cililitan, Kramat Jati, Batu Ampar, Bale Kambang, Kampung Tengah,

dan Dukuh;

e. penerapan biopori di Kelurahan Cawang, Cililitan, Kramat Jati, Batu

Ampar, Bale Kambang, Kampung Tengah, dan Dukuh; dan







bersangkutan.

Pasal 510


Kecamatan Kramat Jati dilakukan:



REV.02/DTR/XI/2013

232






sumber air lain;c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di

Kelurahan Cawang, Cililitan, Kramat Jati, dan Kelurahan Dukuh;

d. peningkatan dan/atau pembangunan baru kapasitas Instalasi

Pengolahan Air Condet WTP di Kelurahan Bale Kambang dan Instalasi

Pengolahan Air (IPA) Pasar Rebo di Kampung Tengah; dan

e. peningkatan pipa primer yang melalui di Kelurahan Cawang, Cililitan,

Kramat Jati, Batu Amper, Kampung Tengah, Bale Kambang, dan

Kelurahan Dukuh.








bersangkutan.

Pasal 511

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Kramat Jati dilakukan:

a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat dengan area layanan

nomor 13 di setiap kelurahan; dan







bersangkutan.

Pasal 512

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Kramat Jati dilakukan






ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD, UKPD dan/atau instansi terkait dan



Pasal 513


Kramat Jati sebagai berikut:




REV.02/DTR/XI/2013

233

1. Jalan Dewi Sartika di Kelurahan Cililitan;

2. Jalan Tol Dalam Kota dan Jalan Letjen MT. Haryono di Kelurahan

Cawang;

3. Jalan Tol TNI Cikunir di Kelurahan Dukuh;

4. Jalan Bogor Raya di Kelurahan Cililitan, Batu Ampar, Kampung

Tengah, dan Kramat Jati;5. Jalan Tol Jagorawi di Kelurahan Cililitan, Kramat Jati dan Kelurahan

Dukuh;

6. Jalan Mayjen Sutoyo di Kelurahan Cililitan dan Cawang;

7. Jalan Pahlawan Kalibata di Kelurahan Cililitan dan Cawang; dan

8. Jalan Pondok Gede Raya di Kelurahan Kramat Jati dan Dukuh; dan




(2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Kramat Jati berada di pusat

pemerintahan.

Pasal 514

(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya dilaksanakan pada:

a. Kawasan Grosir Cililitan dengan fungsi pusat perkantoran,

perdagangan, dan jasa skala kota; dan

b. Kawasan Pasar Induk Kramat Jati sebagai kawasan pusat

perdagangan skala regional.




undangan.


sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD, dan


Pasal 515


Kramat Jati disajikan dalam Gambar-38B Peta Rencana Prasarana

Pergerakan Kecamatan Kramat Jati dan Gambar-38C Peta Rencana

Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Kramat Jati dengan skala 1

: 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari



Kramat Jati disajikan dalam Gambar-38D Rencana Prasarana Energi danTelekomunikasi Kecamatan Kramat Jati skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV,



prasarana disajikan dalam Gambar-38E Peta Rencana Prasarana Drainase

dan Air minum Kecamatan Kramat Jati skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV ,


(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah, disajikan dalam




REV.02/DTR/XI/2013

234

Kecamatan Kramat Jati skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan



Kramat Jati disajikan dalam Gambar-38G Peta Rencana Jalur Evakuasi

dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Kramat Jati skala 1 : 5.000 padaLampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Kramat Jati



Bagian Keempatpuluh

Kecamatan Makasar

Pasal 516

Tujuan penataan ruang Kecamatan Makasar untuk:

a. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau budidaya melalui

pengembangan hutan kota;

b. terwujudnya pengembangan Kawasan Khusus Halim Perdana Kusuma;

c. terwujudnya pengembangan dan penataan sebagai kawasan kepentingan

pertahanan;

d. terwujudnya pengembangan kawasan perumahan taman dilengkapiprasarana di selatan jalan lingkar luar dengan penerapan intensitas rendah,

mendorong pengembangan sumur resapan, lubang biopori, dan

mempertahankan RTH pekarangan;

e. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau lain melalui pelestarian







Pasal 517

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Makasar dilakukan

pembagian:




blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalamGambar-39A Peta Zonasi Kecamatan Makasar dengan skala 1 : 5.000



Pasal 518

(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Makasar terdiri

dari:


b. zona permakaman



REV.02/DTR/XI/2013

235






h. zona perumahan vertikal;i. zona perumahan KDB rendah;


k. zona campuran;

l. zona pelayanan umum dan sosial;

m. zona industri dan pergudangan; dan



Kecamatan Makasar wajib memperhatikan zona fungsi budidaya


Zonasi Kecamatan Makasar dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1

dan pada Tabel-39A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Makasar



Pasal 519


Makasar terdiri dari:

a. rencana prasarana transportasi darat;b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian;dan






koridor Pluit-Pinang Ranti, koridor Cililitan-Terminal Tanjung Priok,

koridor Blok M-Pondok Kelapa, koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu,

koridor Pinang Ranti–Bekasi–Bantar Gebang, dan koridor Halim–

Palmerah–Soekarno Hatta;

b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kebon Pala, Cipinang

Melayu, Halim Perdana Kusuma, Makasar dan Pinang Ranti;

c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Pinang Ranti, Lubang

Buaya, Kebon Pala, dan Cipinang Melayu;

d. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Pinang Ranti,

Makasar, Halim Perdana Kusuma, dan Kebon Pala;



g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri,kolektor dan lokal di setiap kelurahan.


Kecamatan Makasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,


berbasiskan rel di Kelurahan Kebon Pala, Halim Perdana Kusuma, dan

Cipinang Melayu.

(4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Makasar


pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.



REV.02/DTR/XI/2013

236

(5) Rencana pengembangan, peningkatan, dan/atau pengendalian prasarana

transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD


bidang perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atauinstansi bersangkutan.

Pasal 520

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Makasar dilakukan:

a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Cipinang

Melayu dan Kebon Pala;

b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Halim Perdana

Kusuma, Kebon Pala, dan Makasar;

c. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Cipinang Melayu,

Kebon Pala, Makasar, Pinag Ranti dan Halim Perdana Kusuma;


Kelurahan Makasar, Halim Perdana Kusuma, dan Kebon Pala;

e. pengembangan pemanfaatan energi surya di seriap kelurahan;

f. pengembangan gardu induk di Kelurahan Pinang Ranti dan Kebon

Pala; dan


Kelurahan Pinang Ranti.

(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar minyak diKecamatan Makasar, Pemeritah Daerah menetapkan lokasi stasiun


perundang-undangan.





Pasal 521

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Makasar dilakukan






(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasisebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD



bersangkutan.

Pasal 522

(1) Rencana prasarana drainase di Kecamatan Makasar berfungsi untuk

mencegah banjir dan genangan dilakukan:




REV.02/DTR/XI/2013

237

1. Kali Buaran yang melalui Kelurahan Cipinang Melayu;

2. Kali Cipinang yang melalui Kelurahan Makasar, Halim Perdana

Kusuma, dan Kelurahan Kebon Pala;

3. Kali Malang yang melalui Kelurahan Cipinang Melayu; dan

4. Kali Sunter yang melalui Kelurahan Halim Perdana Kusuma dan

Kelurahan Cipinang Melayu;b. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di Kelurahan Cipinang

Melayu, Kebon Pala, Halim Perdana Kusuma, Makasar, dan Pinang

Ranti;

c. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan

d. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri,






bersangkutan.

Pasal 523


Kecamatan Makasar dilakukan:



b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari WadukKarian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai


sumber air lain;


Kelurahan Kebon Pala, Makasar dan Pinang Ranti;


Halim Perdanakusuma; dan

e. peningkatan pipa primer yang melalui Kelurahan Pinang Ranti,

Makasar, Kebon Pala, Halim Perdana Kusuma, dan Cipinang Melayu.


minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap


sebagai air minum.


minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD



bersangkutan.

Pasal 524

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Makasar dilakukan:

a. pengembangan pembuangan limbah terpusat (off site) dengan area

layanan nomor 13 di setiap kelurahan; dan







REV.02/DTR/XI/2013

238



bersangkutan.

Pasal 525

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Makasar dilakukan penyediaan









Pasal 526


Makasar sebagai berikut:


1. Jalan Pondok Gede Raya dan Jalan Taman Mini 1 di Kelurahan

Pinang Ranti;

2. Jalan DI Panjaitan di Kelurahan Kebon Pala;

3. Jalan Jatiwaringin di Kelurahan Cipinang Melayu; dan4. Jalan Halim Perdana Kusuma di Kelurahan Halim Perdana Kusuma

dan Kebon Pala; dan




(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Makasar berada di

pusat pemerintahan.

Pasal 527


Makasar dilaksanakan pada Kawasan Cililitan melalui pengembangan

kawasan pendukung transportasi massal dan Stasiun Pengisian Bahan

akar Gas (SPBG).




undangan.




Pasal 528


Makasar disajikan dalam Gambar-39B Peta Rencana Prasarana

Pergerakan Kecamatan Makasar dan Gambar-39C Peta Rencana

Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Makasar dengan skala 1 :



REV.02/DTR/XI/2013

239




Makasar disajikan dalam Gambar-39D Peta Rencana Prasarana Energi

dan Telekomunikasi Kecamatan Makasar dengan skala 1 : 5.000 padaLampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.



dan Air minum Kecamatan Makasar dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran

IV , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Kecamatan Makasar dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang



Makasar disajikan dalam Gambar-39G Peta Rencana Jalur Evakuasi dan

Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Makasar dengan skala 1 : 5.000



(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Makasar

wajib berpedoman pada Gambar-39B sampai Gambar-39G sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Keempatpuluh Satu

Kecamatan Matraman

Pasal 529

Tujuan penataan ruang Kecamatan Matraman untuk:

a. terwujudnya pengembangan pusat perdagangan dan jasa berwawasan

lingkungan dengan menyediakan prasarana yang terintegrasi dengan


b. terwujudnya pengembangan taman lingkungan dan jalur hijau sebagai

prasarana resapan air, pengendali polusi udara, sosial warga, dan estetika

kota di kawasan permukiman;

c. terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan taman lingkungan;

d. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau lainnya pada tepi median

jalur rel kereta api; dan

e. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman dibentuk melalui

peremajaan dan/atau perbaikan lingkungan dilengkapi prasarana yangterintegrasi dengan angkutan umum massal.

Pasal 530

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Matraman dilakukan

pembagian:





REV.02/DTR/XI/2013

240



Gambar-40A Peta Zonasi Kecamatan Matraman dengan skala 1 : 5.000



Pasal 531

(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Matraman

terdiri dari:






f. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;

g. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;

h. zona campuran;

i. zona pelayanan umum dan sosial;

j. zona industri dan pergudangan; dan



Kecamatan Matraman wajib memperhatikan zona fungsi budidaya


Zonasi Kecamatan Matraman dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1dan pada Tabel-40A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Matraman



Pasal 532


Matraman terdiri dari:








koridor 4 Dukuh Atas - Pulo Gadung, koridor 5 Kampung Melayu –

Ancol, koridor 10 Tanjung Priok – Cililitan, koridor 11 Kampung Melayu

- Pulo Gebang, dan koridor 27 Kampung Melayu - Bekasi - BantarGebang;

b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kebon Manggis, Utan Kayu

Utara, Utan Kayu Selatan, dan Pisangan Baru;

c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Palmeriam, Kayu Manis,

Utan Kayu Utara dan Kebon Manggis;

d. pengembangan jalan kolektor sekunder dan jalan lokal di setiap

kelurahan;

e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan






REV.02/DTR/XI/2013

241


Kecamatan Matraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,


berbasiskan rel di Kelurahan Pisangan Baru, Palmeriam, Kebon Manggis,

dan Kelurahan Kayumanis.


Kecamatan Matraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,





(2) ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi



bersangkutan.

Pasal 533

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Matraman dilakukan:

a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Pisangan Baru;

b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Kayu Utara;


d. pengembangan gardu induk di Kelurahan Pisangan Baru; dane. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap Kelurahan.


minyak di Kecamatan Matraman, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi


perundang-undangan.





bersangkutan.

Pasal 534

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Matraman dilakukan










bersangkutan.

Pasal 535



REV.02/DTR/XI/2013

242


genangan air di Kecamatan Matraman dilakukan:

a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di Sungai Ciliwung

yang melalui Kelurahan Kebon Manggis, Kali Baru Timur, dan

Kelurahan Palmeriam;b. pembangunan terowongan bawah tanah di sepanjang Sungai Ciliwung

di Kelurahan Kebon Manggis;

c. penerapan sistem polder yang terdapat pada nomor 31, nomor 33,

nomor 37, dan nomor 48;

d. pemeliharaan dan/atau peningkatan Pompa Air Ciliwung Lama dan

Pompa Air Manggarai di Kelurahan Kebon Manggis untuk


e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran submakro;

f. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;


h. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri,






bersangkutan.

Pasal 536


Kecamatan Matraman dilakukan:






sumber air lain;


setiap kelurahan; dan








bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansibersangkutan.

Pasal 537

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Matraman dilakukan:


layanan nomor 10 di setiap kelurahan; dan





REV.02/DTR/XI/2013

243





bersangkutan.

Pasal 538

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Matraman dilakukan









Pasal 539


Matraman sebagai berikut:


1. Kelurahan Kebon Manggis di Jalan Matraman Raya;

2. Kelurahan Pal Meriam di Jalan Pramuka;3. Kelurahan Utan Kayu Utara di Jalan Kayu Manis;

4. Kelurahan Kebon Manggis dan Kelurahan Palmeriam di Jalan

Matraman Raya;

5. Kelurahan Pisangan Baru di Jalan Ahmad Yani;

6. Kelurahan Utan Kayu Utara di Jalan Utan Kayu Selatan; dan

7. Kelurahan Pisangan Baru di Jalan Bekasi Barat Raya;




(2) Lokasi posko logistik di Kecamatan Matraman berada pada pusat

pemerintahan.

Pasal 540


Matraman dilaksanakan pada Kawasan Sungai Ciliwung dengan fungsi

kawasan strategis kepentingan lingkungan.


sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapanlokasi ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.


sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD, dan


Pasal 541


Matraman disajikan dalam Gambar-40B Peta Rencana Prasarana



REV.02/DTR/XI/2013

244

Pergerakan Kecamatan Matraman dan Gambar-40C Peta Rencana

Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Matraman dengan skala 1 :



(2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di KecamatanMatraman disajikan dalam Gambar-40D Peta Rencana Prasarana Energi

dan Telekomunikasi Kecamatan Matraman dengan skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.



dan Air minum Kecamatan Matraman dengan skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.



Kecamatan Matraman dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang



Gambar-40G Rencana Jalur Evakuasi dan Ruang Evakuasi Bencana

Kecamatan Matraman dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang


(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Matraman



Bagian Keempatpuluh Dua

Kecamatan Pasar Rebo

Pasal 542

Tujuan penataan ruang Kecamatan Pasar Rebo untuk:

a. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau lainnya melalui

pelestarian prasarana olahraga dan lahan permakaman;

b. terwujudnya pengembangan dan penataan sebagai kawasan kepentingan

pertahanan;

c. terwujudnya kawasan strategis nasional kawasan prasarana pengolahan

data dan satelit instalasi LAPAN;

d. terwujudnya pengembangan kegiatan pertanian pada budidaya pertanian dan

tanaman hias di kawasan selatan jalan lingkar luar;

e. terwujudnya pengembangan kawasan industri dengan pengembangan

industri besar dan penataan kawasan industri sebagai kawasan industriselektif; dan



Pasal 543

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Pasar Rebo






REV.02/DTR/XI/2013

245



Gambar-41A Peta Zonasi Kecamatan Pasar Rebo dengan skala 1 : 5.000



Pasal 544

(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Pasar Rebo

terdiri dari:


b. zona permakaman;









k. zona pelayanan umum dan sosial;

l. zona industri dan pergudangan; dan


(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang diKecamatan Pasar Rebo wajib memperhatikan zona fungsi budidaya


Zonasi Kecamatan Pasar Rebo dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1

dan pada Tabel-41A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Pasar Rebo



Pasal 545


Pasar Rebo terdiri dari:

a. rencana prasarana dan sarana transportasi darat; dan

b. rencana prasarana dan sarana transportasi udara.





koridor Kampung Melayu-Kampung Rambutan, koridor Pulo Gadung-

Pasar Minggu, koridor Terminal Kampung Rambutan-Terminal Lebak

Bulus, dan koridor Terminal Kampung Rambutan-Depok;

b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Gedong, Cijantung, dan

Pekayon;

c. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Pekayon,

Gedong, Cijantung, Kalisari, dan Baru;


e. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan;



REV.02/DTR/XI/2013

246

f. pengembangan dan/atau peningkatan prasarana angkutan barang di

Kelurahan Pekayon; dan



(3) Rencana jaringan transportasi udara di Kecamatan Pasar Rebosebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengendalian



(4) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan transportasi, dan




pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 546

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Pasar Rebo dilakukan:

a. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Gedong;



Kelurahan Gedong, Baru, Cijantung, dan Pekayon; dan


(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas danminyak di Kecamatan Pasar Rebo, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi

stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai peraturan

perundang-undangan.





bersangkutan.

Pasal 547

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Pasar Rebo dilakukan











bersangkutan.

Pasal 548


genangan air di Kecamatan Pasar Rebo dilakukan:



REV.02/DTR/XI/2013

247


1. Kali Gongseng yang melalui Kelurahan Cijantung, Kalisari, dan

Pekayon;

2. Sungai Ciliwung yang melalui Kelurahan Gedong, Kalisari, Baru

dan Cijantung;

3. Kali Cijantung yang melalui Kelurahan Cijantung, Baru, danKalisari;

4. Kali Sari yang melalui Kelurahan Pekayon dan Kalisari;

5. Kali Baru yang melalui Kelurahan Gedong, Pekayon, dan

Cijantung; dan

6. Kali Cipinang yang melalui Kelurahan Pekayon;


di Kelurahan Gedong, Kalisari, Baru dan Cijantung;

c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ pada Waduk

Surilang di Kelurahan Gedong;

d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran sub makro pada

Saluran Guru Sereh, Kenanga, Mandala di Kelurahan Cijantung;









bersangkutan.

Pasal 549


Kecamatan Pasar Rebo dilakukan:






sumber air lain;


Kelurahan Gedong; dan

d. peningkatan pipa primer yang melalui ruas melintasi Kelurahan

Cijantung, Baru, Kalisari, Pekayon, dan Kelurahan Gedong.








bersangkutan.

Pasal 550

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Pasar Rebo dilakukan:

a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (off site) dengan:



REV.02/DTR/XI/2013

248

1. area layanan nomor 13 untuk melayani Kelurahan Gedong; dan

2. area layanan nomor 14 untuk melayani Kelurahan Gedong,

Cipayung, Baru, Kalisari, dan Pekayon; dan







bersangkutan.

Pasal 551

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Pasar Rebo dilakukan


dilengkapi prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan sebagai untuk





dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan disusun


Pasal 552


Rebo sebagai berikut:


1. Kelurahan Gedong di Jalan Gedong; dan

2. Kelurahan Gedong, Cijantung, dan Kelurahan Pekayon di Jalan

Bogor Raya; dan




(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Pasar Rebo berada di

pusat pemerintahan.

Pasal 553


Pasar Rebo dilaksanakan pada Kawasan Terminal Kampung Rambutan

dengan pengembangan kawasan prasarana parkir perpindahan moda.

(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannyasebagaimana dimaksud pada ayat (1) pola penanganan dan penetapan


undangan.



instansi terkait sesuai fungsinya

Pasal 554



REV.02/DTR/XI/2013

249


Pasar Rebo disajikan dalam Gambar-41B Peta Rencana Prasarana

Pergerakan Kecamatan Pasar Rebo dan Gambar-41C Peta Rencana

Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Pasar Rebo dengan skala




Pasar Rebo disajikan dalam Gambar-41D Peta Rencana Prasarana Energi

dan Telekomunikasi Kecamatan Pasar Rebo dengan skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.



dan Air minum Kecamatan Pasar Rebo dengan skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.



Kecamatan Pasar Rebo dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang



Rebo disajikan dalam Gambar-41G Rencana Jalur Evakuasi dan Ruang

Evakuasi Bencana Kecamatan Pasar Rebo dengan skala 1 : 5.000 padaLampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Pasar Rebo



Bagian Keempatpuluh Tiga

Kecamatan Pulo Gadung

Pasal 555

Tujuan penataan ruang Kecamatan Pulo Gadung untuk:

a. terwujudnya pengembangan dan penataan sebagai kawasan pusat kegiatan

tersier kawasan perdagangan Pasar Pulo Gadung;

b. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau lain melalui pelestarian


c. terwujudnya pengembangan kawasan perumahan dengan pengembangan

kawasan permukiman baru, peremajaan lingkungan di kawasan permukimanpadat, dan peningkatan pembangunan rumah susun;

d. terwujudnya pengembangan kawasan perkantoran dengan penerapan

konsep superblok;

e. terwujudnya pengembangan kawasan industri dengan pengembangan

industri besar, industri berteknologi tinggi yang tidak mengganggu lingkungan

dan penataan kawasan industri sebagai kawasan industri selektif;

f. terwujudnya pengembangan kawasan pariwisata dengan peningkatan

dan/atau perbaikan fungsi kawasan wisata perkotaan; dan





REV.02/DTR/XI/2013

250

Pasal 556

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Pulo Gadung





Gambar-42A Peta Zonasi Kecamatan Pulo Gadung dengan skala 1 : 5.000



Pasal 557

(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Pulo Gadung

terdiri dari:


b. zona permakaman;






h. zona perumahan KDB rendah;i. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;


k. zona campuran;

l. zona industri dan pergudangan;




Kecamatan Pulo Gadung wajib memperhatikan zona fungsi budidaya


Zonasi Kecamatan Pulo Gadung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-

1 dan pada Tabel-42A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Pulo

Gadung pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan


Pasal 558

(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau Kecamatan Pulo

Gadung terdiri dari:

a. rencana prasarana transportasi darat;b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan






Koridor Harmoni-Pulo Gadung, Koridor Dukuh Atas-Pulo Gadung,

Koridor Tanjung Priok–Cililitan, Koridor Kampung Melayu-Pulo Gebang,

Koridor Kelapa Gading-Kalimalang, koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu,



REV.02/DTR/XI/2013

251

koridor Terminal Rawamangun-Ancol; koridor Kampung Melayu-Bekasi-

Bantar Gebang, dan koridor Kampung Melayu-Rawamangun;

b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kayu Putih, Rawamangun,

Pisangan Timur, Pulo Gadung, dan Jatinegara Kaum;

c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Jati, Rawamangun,

Cipinang, Jatinegara Kaum, Pulo Gadung dan Kayu Putih;d. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Jatinegara Kaum,

Pulo Gadung, Jati, Pisangan Timur, Cipinang, Rawamangun dan Kayu

Putih;




kolektor dan lokal di setiap kelurahan; dan

h. pengembangan dan/atau peningkatan prasarana angkutan barang di

Kelurahan Rawamangun dan Kayu Putih.


Kecamatan Pulo Gadung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,


berbasiskan rel di Kelurahan Pisangan Timur, Cipinang, dan Kelurahan

Jatinegara Kaum.


Kecamatan Pulo Gadung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,








Pasal 559

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Pulo Gadung dilakukan:

a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Rawamangun

dan Kelurahan Pisangan Timur;

b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Kayu Putih,

Rawamangun, dan Pisangan Timur;



Kelurahan Rawamangun dan Kayu Putih;

e. pengembangan gardu induk di Kelurahan Rawamangun;

f. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap Kelurahan; dan


Kelurahan Rawamangun.


Kecamatan Pulo Gadung, Pemeritah Daerah menetapkan lokasi stasiun


perundang-undangan.







REV.02/DTR/XI/2013

252

Pasal 560

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Pulo Gadung dilakukan











bersangkutan.

Pasal 561


genangan air di Kecamatan Pulo Gadung, dilakukan:

a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di Kali Sunter yang

melalui Kelurahan Pulo Gadung, Jati, Jatinegara Kaum, dan Cipinang;


1. nomor 35 dengan area layanan hidrologi mencakup Kelurahan Kayu

Putih dan Pulo Gadung;2. nomor 36 dengan area layanan hidrologi mencakup Kelurahan

Rawamangun, Cipinang, Pisangan Timur, dan Kelurahan Jati;


Pisangan Timur dan Cipinang; dan

4. nomor 40 dan nomor 41 dengan area layanan hidrologi di

Kelurahan Jatinegara Kaum;

c. pemeliharaan dan/atau peningkatan Pompa Air Kayu Putih, Pompa

Waduk Pacuan Kuda dan Pompa Air Waduk Rio-Rio di Kelurahan Kayu

Putih, Pompa Air Pulomas dan pompa air lainnya di Kelurahan Kayu

Putih untuk menanggulangi genangan setempat;

d. pemeliharaan Pintu Air Pulo Gadung di Kelurahan Kayu Putih untuk


e. penerapan sumur resapan dalam dan/atau dangkal di setiap kelurahan;







induk sub bidang drainase disusun Kepala SKPD dan/atau instansibersangkutan.

Pasal 562


Kecamatan Pulo Gadung dilakukan:







REV.02/DTR/XI/2013

253


sumber air lain;


Kelurahan Kayu Putih, Rawamangun, Jatinegara Kaum, dan Pisangan

Timur;

d. peningkatan dan pembangunan baru kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pulo Gadung di Kelurahan Jatinegara Kaum; dan

e. peningkatan pipa primer yang melalui Kelurahan Pulo Gadung,

Rawamangun, Jati, Jatinegara Kaum, Cipinang, Kayu Putih, dan

Pisangan Timur.








bersangkutan.

Pasal 563

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Pulo Gadung dilakukan:

a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (off site) terdapat

pada area layanan nomor 9 untuk melayani Kelurahan Pulo Gadung,area layanan nomor 10 untuk melayani Kelurahan Kayu Putih, Pulo

Gadung, Jati, Rawamangun, Jatinegara Kaum, Cipinang dan Pisangan

Timur; dan




limbah industri di Kecamatan Pulo Gadung berupa limbah industri dan

limbah rumah sakit disyaratkan diolah sebelum masuk ke badan air.


limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas


rencana induk sub bidang air limbah disusun Kepala SKPD dan/atau


Pasal 564

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Pulo Gadung dilakukan


dilengkapi prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempatpenampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut






Pasal 565



REV.02/DTR/XI/2013

254

(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pulo

Gadung sebagai berikut:

a. jalur evakuasi bencana sebagai berikut:

1. Kelurahan Kayu Putih dan Kelurahan Pulo Gadung di Jalan Printis

Kemerdekaan;2. Kelurahan Pulo Gadung, Rawamangun, dan Jatinegara Kaum di

Jalan Bekasi Raya;

3. Kelurahan Pulo Gadung Jati, Jatinegara Kaum, dan Kayu Putih di

Jalan Pemuda;

4. Kelurahan Kayu Putih, Rawamangun, dan Pisangan Timur di Jalan

Jenderal Ahmad Yani;

5. Kelurahan Pisangan Timur, Cipinang, dan Jatinegara Kaum di Jalan

Bekasi Timur Raya;

6. Kelurahan Jati di Jalan Perserikatan;

7. Kelurahan Pisangan Timur, Cipinang, dan Jatinegara Kaum di Jalan

Bekasi Timur Raya;

8. Kelurahan Pulo Gadung di Jalan Kayu Putih; dan

9. Kelurahan Cipinang di Jalan Cipinang Baru Raya; dan




(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Pulo Gadung berada di

pusat pemerintahan.

Pasal 566

(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya dilaksanakan pada:

a. Kawasan Terminal Pulo Gadung dilakukan pengembangan kawasan

terpadu;

b. Kawasan Pasar Pulo Gadung dilakukan pengembangan campuran

dengan fungsi kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa serta

hunian skala kota;

c. Kawasan Pacuan Kuda Pulomas dilakukan pengembangan kawasan

perkantoran, perdagangan dan jasa, hunian serta wisata olahraga dan

rekreasi skala internasional; dan

d. Kawasan waduk ria rio dilakukan pengembangan kawasan terpadu dan

sebagai pusat eksebisi skala internasional.




undangan.


sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD daninstansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 567


Pulo Gadung disajikan dalam Gambar-42B Peta Rencana Prasarana

Pergerakan Kecamatan Pulo Gadung dan Gambar-42C Peta Rencana

Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Pulo Gadung dengan skala





REV.02/DTR/XI/2013

255


Pulo Gadung disajikan dalam Gambar-42D Peta Rencana Prasarana

Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Pulo Gadung dengan skala 1 :





dan Air minum Kecamatan Pulo Gadung dengan skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.



Kecamatan Pulo Gadung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang


(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pulo

Gadung disajikan dalam Gambar-42G Peta Rencana Jalur Evakuasi dan

Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Pulo Gadung dengan skala 1 : 5.000



(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Pulo

Gadung wajib berpedoman pada Gambar-42B sampai Gambar-42G


(5).

Bagian Keempatpuluh Empat

Kecamatan Kepulauan Seribu Utara

Pasal 568

Tujuan penataan ruang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara untuk:

a. terwujudnya pengembangan dan penataan kawasan sebagai tujuan wisata

regional, nasional, dan internasional serta penghasil komoditi perikanan

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pasar lokal, nasional, dan

internasional;

b. terwujudnya pengembangan dan penataan kawasan permukiman dan

kawasan pemerintah berwawasan lingkungan dilengkapi prasarana; dan

c. terwujudnya pengembangan pusat pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan,

kebudayaan, kelautan, dan ekonomi masyarakat.

Pasal 569

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Kepulauan SeribuUtara dilakukan pembagian:





Gambar-43A Peta Zonasi Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dengan





REV.02/DTR/XI/2013

256

Pasal 570

(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Kepulauan

Seribu Utara terdiri dari:

a. zona terbuka hijau budidaya di wilayah pulau;b. zona pemerintahan nasional;

c. zona perumahan di wilayah pulau;

d. zona perdagangan dan jasa di wilayah pulau;

e. zona pelayanan umum dan sosial; dan

f. zona pertambangan di wilayah pulau.


Kecamatan Kepulauan Seribu Utara wajib memperhatikan zona fungsi

budidaya dan zona perairan dan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), disajikan dalam Gambar-43A Peta Zonasi Kecamatan Kepulauan

Seribu Utara dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-

43A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara pada


Daerah ini.

Pasal 571

(1) Rencana pola ruang pada zona perairan dan pesisir di Kecamatan

Kepulauan Seribu Utara terdiri dari:

a. zona konservasi perairan; danb. zona pemanfaatan umum perairan.

(2) Rencana pola ruang pada zona perairan dan pesisir sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 572


Kepulauan Seribu Utara terdiri dari:


b. rencana prasarana transportasi laut; dan



(1) huruf a, pembangunan fisik berupa pengembangan jalan lokal di

Kelurahan Pulau Panggang, Pulau Kelapa, dan Kelurahan Pulau Harapan.

(3) Rencana prasarana transportasi laut di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan:

a. pengembangan pelayaran pulau permukiman di Pulau Harapan, Pulau

Kelapa, dan Pulau Kelor yang melewati Kelurahan Pulau Panggang;

b. pengembangan pelayaran angkutan rakyat di Pulau Pramuka di

Kelurahan Pulau Panggang dan Pulau Harapan yang melewati

Kelurahan Pulau Harapan; dan

c. pengembangan jalur pelayaran logistik untuk eksplorasi di Pulau

Pabelokan Kelurahan Pulau Kelapa.

(4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Kepulauan Seribu

Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan



REV.02/DTR/XI/2013

257

pengembangan tatanan kebandarudaraan di Pulau Panjang Besar di

Kelurahan Pulau Kelapa.

(5) Rencana pengembangan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau

instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidangperhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau


Pasal 573

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara

dilakukan:

a. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di

Pulau Pabelokan Kelurahan Pulau Kelapa;

b. pengembangan gardu hubung di:

1. Pulau Kelapa, Pulau Kelapa Dua, dan Pulau Panjang Besar di

Kelurahan Pulau Kelapa;

2. Pulau Sebira di Kelurahan Pulau Harapan; dan

3. Pulau Karya, Pulau Panggang, dan Pulau Pramuka di Kelurahan

Pulau Panggang; dan

c. pengembangan pemanfaatan energi surya, angin dan/atau gelombang

laut di setiap kelurahan.


minyak di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Pemerintah Daerahmenetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai






bersangkutan.

Pasal 574

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara

dilakukan:


Kelurahan Pulau Panggang, Kelurahan Pulau Kelapa, dan Kelurahan

Pulau Harapan;

b. penyediaan CCTV di Kelurahan Pulau Panggang, Kelurahan Pulau

Kelapa, dan Kelurahan Pulau Harapan; danc. penyediaan internet nirkabel di Kelurahan Pulau Panggang, Kelurahan

Pulau Kelapa, dan Kelurahan Pulau Harapan.









REV.02/DTR/XI/2013

258


bersangkutan.

Pasal 575

(1) Rencana prasarana drainase di Kecamatan Kepulauan Seribu Utaradilakukan pengembangan prasarana drainase yang berfungsi untuk

mencegah genangan air dipisahkan dari jaringan pembuangan air kotor

secara terpadu dengan sistem jaringan jalan di Pulau Kelapa, Pulau

Panjang Besar, dan Pulau Kelapa Dua di Kelurahan Pulau Kelapa, Pulau

Harapan dan Pulau Sebira Kelurahan Pulau Harapan, Pulau Karya, Pulau

Panggang dan Pulau Pramuka Kelurahan Pulau Panggang.

(2) Rencana pengembangan prasarana drainase sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan

dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang


Pasal 576


Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dilakukan pengembangan instalasi

pengolahan air laut dan komunal di Kelurahan Pulau Kelapa, Kelurahan

Pulau Harapan dan Kelurahan Pulau Panggang.

(2) Rencana pengembangan prasarana air minum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas airsehingga dapat diperuntukkan sebagai air minum.

(3) Rencana pengembangan prasarana air minum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi

terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum

yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 577

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara

dilakukan pengembangan pengolahan sistem setempat (on site) atau

komunal di Kelurahan Pulau Kelapa, Kelurahan Pulau Harapan dan

Kelurahan Pulau Panggang.

(2) Rencana pengembangan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan

dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang


Pasal 578

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara

dilakukan penyediaan prasarana TPS, TPS-3R, dan TPA (incenerator ) di

Pulau Kelapa, Pulau Panjang Besar dan Pulau Kelapa Dua di Kelurahan

Pulau Kelapa, Pulau Harapan dan Pulau Sebira di Kelurahan Pulau

Harapan, Pulau Karya, Pulau Panggang dan Pulau Pramuka di Kelurahan

Pulau Panggang sebagai tempat penampungan sebelum sampah diangkut

ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau TPST.





REV.02/DTR/XI/2013

259



Pasal 579

(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di KecamatanKepulauan Seribu Utara sebagai berikut:

a. ruang evakuasi bencana menggunakan kawasan pusat pemerintahan,

kawasan permakaman, kawasan prasarana sosial dan umum, serta

kawasan rekreasi lainnya; dan

b. pulau evakuasi bencana di Pulau Kelapa, Pulau Jukung, Pulau

Pabelokan di Kelurahan Pulau Kelapa, Pulau Sebira, Pulau Harapan

Pulau Putri Timur dan Pulau Sebaru Besar di Kelurahan Pulau

Harapan, Pulau Panggang dan Pulau Pramuka di Kelurahan Pulau

Panggang.

(2) Lokasi posko logistik bencana berada di pusat pemerintahan, prasarana

umum dan sosial, dan kawasan terbuka.

Pasal 580


Kepulauan Seribu Utara dilaksanakan pada:

a. Kawasan Pulau Pramuka dengan pengembangan pusat kegiatan

sekunder yang dikembangkan sebagai pusat pelayanan pemerintahkabupaten administrasi, pariwisata dan permukiman;

b. Kawasan Pulau Panjang Besar dengan pengembangan kawasan

khusus pariwisata terpadu;

c. Kawasan Pulau Pabelokan dengan pengembangan kawasan

kepentingan pertahanan laut dan pertambangan;

d. Kawasan Pulau Kelapa dan Pulau Harapan dengan pengembangan

pusat kegiatan tersier sebagai pusat kegiatan pelayanan kecamatan;

dan

e. Kawasan Pulau Sebaru Besar dengan pengembangan pusat kegiatan

tersier sebagai pusat pariwisata.




undangan.




Pasal 581


Kepulauan Seribu Utara disajikan dalam Gambar-43B Rencana Prasarana

pergerakan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Gambar-43C

Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Kepulauan

Seribu Utara dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan



Kepulauan Seribu Utara disajikan dalam Gambar-43D Rencana Prasarana

Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dengan



REV.02/DTR/XI/2013

260





Air minum Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dengan skala 1 : 5.000pada Lampiran IV , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari




Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran



Kepulauan Seribu Utara disajikan dalam Gambar-43G Rencana Jalur

Evakuasi dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Kepulauan Seribu

Utara dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian


(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Kepulauan

Seribu Utara wajib berpedoman pada Gambar-43B sampai Gambar-43G


(5).

Bagian Keempatpuluh Lima

Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan

Pasal 582

Tujuan penataan ruang Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan untuk:

a. terwujudnya pengembangan dan penataan kawasan sebagai tujuan wisata

regional, nasional, dan internasional serta penghasil komoditi perikanan

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pasar lokal, nasional, dan

internasional;

b. terwujudnya pengembangan Kawasan Cagar Budaya melalui pelestarian

Situs Cagar Budaya pada Pulau Onrust, Pulau Cipir, Pulau Kelor, dan Pulau

Bidadari; dan

c. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman dilengkapi prasarana

yang didukung pelestarian lingkungan.

Pasal 583

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Kepulauan Seribu

Selatan dilakukan pembagian:




Gambar-44A Peta Zonasi Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dengan



Pasal 584





REV.02/DTR/XI/2013

262

(4) Rencana pengembangan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) dan ayat (3), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi

terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang transportasi

yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 587

(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan

dilakukan:

a. pengembangan pembangkit listrik di Pulau Damar di Kelurahan

Untung Jawa;

b. pengembangan pemanfaatan energi surya, angin dan/atau gelombang

laut di Pulau Karang Beras, Pulau Laki, Pulau Payung Besar, Pulau

Kecil, Pulau Tidung Besar dan Pulau Tidung Kecil di Kelurahan Pulau

Tidung, Pulau Burung, Pulau Karang Kudus, Pulau Kongsi, Pulau

Lancang Besar, Pulau Lancang Kecil, Pulau Pari, Pulau Tengah dan

Pulau Tikus di Kelurahan Pulau Pari dan Pulau Ayer Besar, Pulau

Bidadari, Pulau Cipir, Pulau Kelor, Pulau Onrust dan Pulau Untung

Jawa di Kelurahan Pulau Untung Jawa; dan

c. pengembangan gardu hubung di Pulau Payung Besar, Pulau Tidung

Kecil dan Pulau Tidung Besar di Kelurahan Pulau Tidung, Pulau

Lancang Besar dan Pulau Pari di Kelurahan Pulau Pari dan Pulau

Untung Jawa di Kelurahan Pulau Untung Jawa.


minyak di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Pemerintah Daerahmenetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai



sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala



bersangkutan.

Pasal 588

(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Kepulauan Seribu

Selatan dilakukan:


Kelurahan Untung Jawa, Kelurahan Pari dan Kelurahan Tidung;

b. penyediaan CCTV di Kelurahan Untung Jawa, Kelurahan Pari dan

Kelurahan Tidung; dan

c. penyediaan internet nirkabel di Kelurahan Untung Jawa, Kelurahan Pari

dan Kelurahan Tidung.

(2) Rencana prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD



bersangkutan.

Pasal 589



REV.02/DTR/XI/2013

263

(1) Rencana prasarana drainase di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan

dilakukan pengembangan prasarana drainase yang berfungsi untuk

mencegah genangan air dipisahkan dari jaringan pembuangan air kotor

secara terpadu pada jaringan jalan di Pulau Tidung Besar di Kelurahan

Pulau Tidung, Pulau Lancang Besar dan Pulau Pari di Kelurahan PulauPari dan Pulau Untung Jawa di Kelurahan Pulau Untung Jawa.

(2) Rencana pengembangan prasarana drainase sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan

dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang


Pasal 590


Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dilakukan pengembangan instalasi

pengolahan air laut dan komunal di Pulau Karang Beras, Pulau Laki, Pulau

Payung Besar, Pulau Kecil, Pulau Tidung Besar dan Pulau Tidung Kecil di

Kelurahan Pulau Tidung, Pulau Burung, Pulau Karang Kudus, Pulau

Kongsi, Pulau Lancang Besar, Pulau Lancang Kecil, Pulau Pari, Pulau

Tengah dan Pulau Tikus di Kelurahan Pulau Pari dan Pulau Ayer Besar,

Pulau Bidadari, Pulau Cipir, Pulau Kelor, Pulau Ondrus dan Pulau Untung

Jawa di Kelurahan Pulau Untung Jawa.

(2) Rencana prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapatdiperuntukkan sebagai air minum.





bersangkutan.

Pasal 591

(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan

dilakukan pengembangan pengolahan sistem setempat (on site) atau

komunal di Pulau Karang Beras, Pulau Laki, Pulau Payung Besar, Pulau

Kecil, Pulau Tidung Besar dan Pulau Tidung Kecil di Kelurahan Pulau

Tidung, Pulau Burung, Pulau Karang Kudus, Pulau Kongsi, Pulau Lancang

Besar, Pulau Lancang Kecil, Pulau Pari, Pulau Tengah dan Pulau Tikus di

Kelurahan Pulau Pari dan Pulau Ayer Besar, Pulau Bidadari, Pulau Cipir,

Pulau Kelor, Pulau Ondrus dan Pulau Untung Jawa di Kelurahan Pulau

Untung Jawa.

(2) Rencana pengembangan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan

dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang


Pasal 592

(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan

dilakukan penyediaan TPS, TPS-3R, dan/atau TPA (incenerator ) di Pulau

Payung Besar dan Pulau Tidung Besar di Kelurahan Pulau Tidung, Pulau



REV.02/DTR/XI/2013

264

Lancang Besar dan Pulau Pari di kelurahan Pulau Pari, Pulau Untung Jawa

di Kelurahan Pulau Untung Jawa sebagai tempat penampungan sebelum

sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau TPST.




Pasal 593


Kepulauan Seribu Selatan sebagai berikut:

a. ruang evakuasi bencana dapat menggunakan pusat pemerintahan,

permakaman, prasarana sosial dan umum, serta kawasan rekreasi

lainnya; dan

b. pulau evakuasi bencana di di Pulau Biawak, Pulau Pari di Kelurahan

Pulau Pari, Pulau Untung Jawa, Pulau Cipir, Pulau Onrus, Pulau

Bidadari dan Pulau Kelor di Kelurahan Pulau Untung Jawa, Pulau

Tidung di Kelurahan Pulau Tidung.

(2) Lokasi posko logistik diarahkan pada pusat pemerintahan, prasarana

umum dan sosial, dan kawasan terbuka lain.

Pasal 594


Kepulauan Seribu Selatan dilaksanakan pada:

a. Kawasan Pulau Tidung Besar melalui pengembangan pusat distribusi

bahan pokok dan pelayanan kecamatan;

b. Kawasan Pulau Bidadari dan Pulau Untung Jawa melalui

pengembangan sebagai pusat kegiatan permukiman, pariwisata, dan

pendidikan; dan

c. Kawasan Pulau Damar melalui pengembangan kawasan kepentingan

pertahanan dan pertambangan.



lokasi oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.




Pasal 595


Kepulauan Seribu Selatan disajikan dalam Gambar-44B Rencana

Prasarana pergerakan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dan Gambar-

44C Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Kepulauan

Seribu Selatan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan


(2) Rencana prasarana energi dan telekomunikasi di Kecamatan Kepulauan

Seribu Selatan disajikan dalam Gambar-44D Rencana Prasarana Energi

dan Telekomunikasi Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dengan skala 1



REV.02/DTR/XI/2013

265

: 5.000 pada Lampiran IV dengan skala 1 : 5.000, yang merupakan bagian


(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana drainase

disajikan dalam Gambar-44E Rencana Prasarana Drainase dan Air minum

Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dengan skala 1 : 5.000 padaLampiran IV , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.



Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dengan skala 1 : 5.000 pada


Daerah ini.


Kepulauan Seribu Selatan disajikan dalam Gambar-44G Rencana Jalur

Evakuasi dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Kepulauan Seribu

Selatan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian


(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Kepulauan

Seribu Selatan wajib berpedoman pada Gambar-44B sampai Gambar-44G


(5).

BAB VIII

RENCANA PEMANFAATAN RUANG

Pasal 596

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemanfaatan ruang di setiap

kecamatan sebagai acuan bagi SKPD, UKPD, dan instansi terkait dalam

penyediaan prasarana yang dijabarkan dalam indikasi program penataan

atau pengembangan kecamatan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun

dengan periode 5 (lima) tahunan.

(2) Indikasi program penataan atau pengembangan kecamatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. program pemanfaatan ruang prioritas;

b. lokasi;

c. besaran;

d. sumber pendanaan;

e. instansi pelaksana; dan

f. waktu dan tahapan pelaksanaan.

(3) Indikasi program penataan atau pengembangan kecamatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di masing-masing Kecamatan

disajikan dalam Tabel 1 sampai Tabel 44 Indikasi Program Penataan atau

Pengembangan Kecamatan pada Lampiran V yang merupakan bagian


BAB IX

PERATURAN ZONASI



REV.02/DTR/XI/2013

266

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 597

(1) Pemerintah Daerah menyusun PZ sebagai instrumen bagi SKPD, UKPD,dan intansi terkait dalam pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan

zona pemanfaatan ruang yang dirinci ke dalam sub zona pemanfaatan

ruang.

(2) PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. kegiatan;

b. intensitas pemanfaatan ruang;

c. tata bangunan;

d. teknik pengaturan zonasi (TPZ);

e. prasarana minimal;

f. standar teknis;

g. ketentuan khusus; dan

h. dampak.

Bagian Kedua

Kegiatan

Pasal 598

(1) Kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597ayat (2) huruf a, diklasifikasikan sebagai berikut:

a. hunian;

b. keagamaan;

c. usaha;

d. sosial budaya; dan

e. fungsi khusus.

(2) Klasifikasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan

sebagai berikut:

a. kegiatan diperbolehkan dengan kode I;

b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;

c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B;

d. kegiatan diizinkan terbatas dan bersyarat dengan kode TB; dan

e. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.

(3) Klasifikasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam

Tabel-1 Klasifikasi Kegiatan pada Lampiran VI yang merupakan bagian


Pasal 599

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 ayat (2) berdasarkan

zona pemanfaatan ruang yang dirinci ke dalam sub zona dengan kode sub

zona, sebagai berikut:

a. zona lindung dan sub zona meliputi:

1. sub zona suaka dan pelestarian alam dengan kode L.1;

2. sub zona sempadan lindung dengan kode L.2; dan

3. sub zona inti konservasi pulau dengan kode L.3

b. zona hutan kota dan sub zona hutan kota dengan kode H.1;



REV.02/DTR/XI/2013

267

c. zona taman kota/lingkungan dan sub zona taman kota/lingkungan

dengan kode H.2;

d. zona permakaman dan sub zona permakaman dengan kode H.3;

e. zona jalur hijau dan sub zona meliputi:

1. sub zona jalur hijau dengan kode H.4;

2. sub zona hijau tegangan tinggi dengan kode H.5; dan3. sub zona hijau pengaman kereta api dengan kode H.6;

f. zona hijau rekreasi dan sub zona hijau rekreasi dengan kode H.7;

g. zona terbuka hijau budidaya di wilayah pulau dan sub zona terbuka

hijau budidaya pulau dengan kode H.8;

h. zona pemerintahan nasional dan sub zona pemerintahan nasional

dengan kode P.1;

i. zona perwakilan negara asing dan sub zona perwakilan negara asing

dengan kode P.2;

j. zona pemerintahan daerah dan sub zona pemerintahan daerah dengan

kode P.3;

k. zona perumahan kampung dan sub zona rumah kampung dengan kode

R.1;

l. zona perumahan KDB sedang-tinggi dan sub zona meliputi:

1. sub zona rumah sangat kecil dengan kode R.2;

2. sub zona rumah kecil dengan kode R.3;

3. sub zona rumah sedang dengan kode R.4;

4. sub zona rumah besar dengan kode R.5; dan

5. sub zona rumah flat dengan kode R.6;

m. zona perumahan vertikal dan sub zona meliputi:

1. sub zona rumah susun dengan kode R.7; dan

2. sub zona rumah susun umum dengan kode R.8;n. zona perumahan KDB rendah dan sub zona rumah KDB rendah

dengan kode R.9;

o. zona perumahan vertikal KDB rendah dan sub zona rumah vertikal KDB

rendah dengan kode R.10;

p. zona perumahan di wilayah pulau dan sub zona perumahan pulau

dengan kode R.11;

q. zona perkantoran, perdagangan dan jasa dan sub zona meliputi:

1. sub zona perkantoran dengan kode K.1; dan

2. sub zona perdagangan dan jasa dengan kode K.2;

r. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB Rendah dan sub zona

meliputi:

1. sub zona perkantoran KDB rendah dengan kode K.3; dan

2. sub zona perdagangan dan jasa KDB rendah dengan kode K.4;

s. zona perdagangan dan jasa di wilayah pulau dan sub zona

perdagangan dan jasa pulau dengan kode K.5;

t. zona campuran dan sub zona campuran dengan kode C.1;

u. zona pelayanan umum dan sosial dan sub zona meliputi:

1. sub zona prasarana pendidikan dengan kode S.1;

2. sub zona prasarana kesehatan dengan kode S.2;

3. sub zona prasarana ibadah dengan kode S.3;

4. sub zona prasarana sosial budaya dengan kode S.4;5. sub zona prasarana rekreasi dan olahraga kode S.5;

6. sub zona prasarana pelayanan umum dan sosial dengan kode S.6;

7. sub zona prasarana terminal dengan kode S.7;

v. zona industri dan pergudangan serta sub zona meliputi:

1. sub zona industri dengan kode I.1;

2. sub zona pergudangan dengan kode G.1;

w. zona terbuka biru dan sub zona terbuka biru dengan kode B.1;

x. zona konservasi perairan dan sub zona konservasi perairan dengan

kode PP.1; dan

y. zona pemanfaatan umum perairan dan sub zona pemanfaatan umum

perairan dengan kode PP.2



REV.02/DTR/XI/2013

268

(2) Klasifikasi zona dan sub zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

disusun berdasarkan hierarki pola ruang disajikan dalam Tabel-2 Kualitas

Ruang yang terdapat pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak


(3) Klasifikasi sub zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi

pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang di setiap kecamatan.

Pasal 600

(1) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Cempaka

Putih sebagai berikut:

a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;

b. zona taman kota pada sub zona H2;

c. zona jalur hijau pada sub zona H4, H5 dan H6;

d. zona hijau rekreasi pada sub zona H7;

e. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;

f. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;

g. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R3, R4, R5 dan

R6;

h. zona perumahan vertikal pada sub zona R7;

i. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R9;

j. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R10;

k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K1 dan K2;

l. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah pada sub zonaK3;

m. zona campuran pada sub zona C1;

n. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4, dan

S6; dan

o. zona terbuka biru pada sub zona B1.

(2) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Gambir

sebagai berikut:



c. zona permakaman pada sub zona H3;

d. zona jalur hijau pada sub zona H4 dan H6;

e. zona hijau rekreasi pada sub zona H7;

f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;

g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;

h. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R3, R4, R5, dan

R6;

i. zona campuran pada sub zona C1;

j. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4, S5,

S6 dan S7; dank. zona terbuka biru pada sub zona B1.

(3) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Johar Baru

sebagai berikut:




d. zona jalur hijau pada sub zona dan H4, H5 dan H6;





REV.02/DTR/XI/2013

269

g. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R3 dan R4;


i. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K1 dan K2;

j. zona campuran pada sub zona C1;

k. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, dan S6;

danl. zona terbuka biru pada sub zona B1.

(4) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Kemayoran

sebagai berikut:



c. zona jalur hijau pada sub zona H4 dan H6;





R6;


i. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K1 dan K2;

j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah pada sub zona

K4;

k. zona campuran pada sub zona C1;

l. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4, S6

dan S7; dan

m. zona terbuka biru pada sub zona B1.

(5) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Menteng

sebagai berikut:








R6;


i. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K1;

j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah pada sub zona

K3;


l. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4, S6

dan S7; dan

m. zona terbuka biru yaitu B1.

(6) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Sawah

Besar sebagai berikut:




d. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;

e. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;

f. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R3, R4 dan R6;

g. zona perumahan vertikal pada sub zona R7;

h. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K1 dan K2;



REV.02/DTR/XI/2013

270

i. zona campuran pada sub zona sub zona C1;

j. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4, S6

dan S7; dan

k. zona terbuka biru pada sub zona B1.

(7) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Senensebagai berikut:






f. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R3, R4, R5 dan

R6;



i. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah pada sub zona

K3;


k. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4, S5,

S6 dan S7; dan

l. zona terbuka biru pada sub zona B1.

(8) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Tanah

Abang sebagai berikut:

a. z ona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;



d. zona jalur hijau pada sub zona H4, H5 dan H6;




h. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R4, R5 dan R6;

i. zona perumahan vertikal pada sub zona R7;

j. zona perdagangan, perkantoran dan jasa pada sub zona K1 dan K2;


l. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4, S5,

S6 dan S7; dan


Pasal 601

(1) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Cilincing

sebagai berikut:

a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;b. zona taman kota pada sub zona H2;

c. zona Permakaman pada sub zona H3;





R6;

h. zona perumahan vertikal pada sub zona R7 dan R8;


j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K1 dan K2;



REV.02/DTR/XI/2013

271

k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah pada sub zona

K3;

l. zona campuran pada sub zona C1;

m. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4, S5,

S6 dan S7; dan

n. zona terbuka biru pada sub zona B1.

(2) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Kelapa

Gading sebagai berikut:


b. zona taman kota yang terdapat pada sub zona H2;

c. zona jalur hijau yang terdapat pada sub zona H4, H5 dan H6;





R6;


i. zona industri dan pergudangan pada sub zona I1;

j. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada sub zona K1 dan K2;

k. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona

K3 dan K4;



dan S6; dan


(3) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Koja

sebagai berikut:








h. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R1, R3, R4, R5

dan R6;


j. zona industri dan pergudangan pada sub zona I1;


l. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah pada sub zona

K3;


n. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S5, dan

S6; dano. zona terbuka biru pada sub zona B1.

(4) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan

Pademangan sebagai berikut:









REV.02/DTR/XI/2013

272


h. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R3, R4, R5 dan

R6;



k. zona industri dan pergudangan pada sub zona I1;l. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K1;

m. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah pada sub zona

K3;

n. zona campuran pada sub zona C1;

o. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4,S6

dan S7; dan

p. zona terbuka biru pada sub zona B1.


Penjaringan sebagai berikut:

a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L1 dan L2;






g. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.1, R3, R4, R5

dan R6;


i. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R9; j. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R10;

k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K1;


K3;


n. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4, S5,

S6 dan S7; dan


(6) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Tanjung

Priok sebagai berikut:




d. zona jalur hijau pada sub zona H4,H5 dan H6;





R6;i. zona perumahan vertikal pada sub zona R7 dan R8;

j. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R9;

k. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R10;

l. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K1 dan K2;


K3;


S6 dan S7;

o. zona campuran pada sub zona C1; dan




REV.02/DTR/XI/2013

273

Pasal 602


Cengkareng sebagai berikut:






g. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R2, R3, R4, R5

dan R6;

h. zona perumahan vertikal yaitu subs zona R7 dan R8;

i. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R10;



K3;



S6 dan S7; dan


(2) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Grogol

Petamburan sebagai berikut:

a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;b. zona taman kotapada sub zona H2;





R6;

g. zona perumahan vertikal pada sub zona R7 dan R8;


i. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah pada sub zona

K3;


k. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S5, S6

dan S7; dan

l. zona terbuka Biru pada sub zona B1.

(3) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Kalideres

sebagai berikut:


b. zona taman kotapada sub zona H2;

c. zona permakaman pada sub zona H3;d. zona jalur hijau pada sub zona H4, H5 dan H6;

e. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R10;



R6;





K3 dan K4;




REV.02/DTR/XI/2013

274


S6 dan S7; dan


(4) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Kebon

Jeruk sebagai berikut:




d. zona jalur hijau pada sub zona H4;

e. zona hijau rekreasi yaitu zona H7;


g. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R3, R4 dan R5;


i. zona perumahan vertical KDB rendah pada sub zona R10;



K3 dan K4;


m. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4, S5

dan S6; dan



Kembangan sebagai berikut:


b. zona hutan kota pada sub zona H1;

c. zona taman kota pada sub zona H2;

d. zona permakaman pada sub zona H3;

e. zona jalur hijau pada sub zona H4 dan H5;




R6;





K3 dan K4;


n. zona pelayanan umum dan sosialpada sub zona S1, S2, S3, S4, S5

dan S6; dan

o. zona terbuka birupada sub zona B1.

(6) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Palmerah

sebagai berikut:








R6;





REV.02/DTR/XI/2013

275




K3;


n. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4, S5dan S6; dan


(7) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Tamansari

sebagai berikut:



c. zona jalur hijau pada sub zona H;



f. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R6;



i. zona campuran pada sub zona C1;

j. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4 dan

S6; dan

k. zona terbuka birupada sub zona B1.

(8) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Tambora

sebagai berikut:







R6;

g. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K1 dan K2;

h. zona campuran pada sub zona C1;

i. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S5, S6

dan S7; dan

j. Zona terbuka biru yaitu B1.

Pasal 603

(1) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Cilandak

sebagai berikut:


b. zona taman kota pada sub zona H2;c. zona permakaman pada sub zona H3;


e. zona hijau rekreasipada sub zona H7;




R6;

i. zona perumahan vertikalpada sub zona R7;


k. zona perdagangan, perkantoran dan jasapada sub zona K1 dan K2;



REV.02/DTR/XI/2013

276

l. zona perdagangan, perkantoran dan jasa KDB rendah pada sub zona

K3 dan K4;


n. zona pelayanan umum dan sosialpada sub zona S1, S2, S3, S4, S5, S6

dan S7; dan


(2) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Jagakarsa

sebagai berikut:








h. zona perumahan KDB sedang-tinggipada sub zona R3, R4, R5 dan R6;



k. zona perdagangan, perkantoran dan jasapada sub zona K1 dan K2;


K3;



S6 dan S7; dan


(3) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Kebayoran

Barus ebagai berikut:











k. zona perumahan vertikal KDB rendahpada sub zona R10;

l. zona perdagangan, perkantoran dan jasa pada sub zona K1 dan K2;

m. zona perdagangan, perkantoran dan jasa KDB rendah pada sub zona

K3;


o. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4, S5,

S6 dan S7; danp. zona terbuka birupada sub zona B1

(4) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Kebayoran

Lama sebagai berikut:









REV.02/DTR/XI/2013

277





k. zona perumahan vertikal KDB rendahpada sub zona R10;

l. zona perdagangan, perkantoran dan jasa pada sub zona K1 dan K2;m. zona perdagangan, perkantoran dan jasa KDB rendah pada sub zona

K3;

n. zona campuran pada sub zona C1; dan


S6 dan S7.

(5) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Mampang

Prapatan sebagai berikut:




d. zona jalur hijau pada sub zona H4 dan H5.


f. zona perumahan KDB sedang-tinggipada sub zona R3, R4, R5 dan R6;


h. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R9;

i. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R10;

j. zona perdagangan, perkantoran dan jasa pada sub zona K1;

k. zona perdagangan, perkantoran dan jasa KDB rendah pada sub zona

K3;l. zona campuran pada sub zona C1;

m. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S3 dan S6; dan


(6) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Pancoran

sebagai berikut:







g. zona perumahan KDB sedang-tinggipada sub zona R4, R5 dan R6;




k. zona perdagangan, perkantoran dan jasa pada sub zona K1 dan K2;


K3;

m. zona campuran pada sub zona C1;n. zona pelayanan umum dan sosialpada sub zona S1, S2, S3, S5, S6

dan S7; dan

o. zona terbuka birupada sub zona B1;

(7) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Pasar

Minggu sebagai berikut:







REV.02/DTR/XI/2013

278




h. zona perumahan KDB sedang-tinggipada sub zona R4, R5 dan R6;


j. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R9;k. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R10;

l. zona perdagangan, perkantoran dan jasa pada sub zona K1;

m. zona perdagangan, perkantoran dan jasa KDB rendah pada sub zona

K3;

n. zona campuranyaitu C1;


S6 dan S7; dan

p. zona terbuka biru pada sub zona B1;


Pesanggrahan sebagai berikut:







g. zona perumahan KDB sedang-tinggipada sub zona R3, R4, R5 dan sub

zona R6;

h. zona perumahan vertikal pada sub zona R7;i. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R10;

j. zonaperkantoran, perdagangan dan jasapada sub zona K1 dan K2;


K3;

l. zona campuranyaitu C1;


dan S6; dan

n. zona terbuka birupada sub zona B1.

(9) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang pada Kecamatan

Setiabudi sebagai berikut:






f. zona perwakilan negara asing pada sub zona P2;



i. zona perumahan vertikal pada sub zona R7; j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K1;


K3;



dan S7; dan


(10) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Tebet

sebagai berikut:



REV.02/DTR/XI/2013

279






f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;




k. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R10;

l. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K1 dan K2;


K3;

n. zona campuranpada sub zona C1;

o. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4, S6

dan S7; dan

p. zona terbuka birupada sub zona B1.

Pasal 604

(1) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Cakung

sebagai berikut:



c. zona Permakaman pada sub zona H3;d. zona jalur hijau pada sub zona H4, H5 dan H6;

e. zonahijau rekreasi pada sub zona H7;




i. zona perumahan vertikal pada sub zona R7 dan R8;


k. zona industri dan pergudangan pada sub zona I1;

l. zona perkantoran, perdagangan dan jasapada sub zona K1;


K3 dan K4;


o. zona pelayanan umum dan sosialpada sub zona S1, S2, S3, S4, S5, S6

dan S7; dan


(2) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Cipayung

sebagai berikut:

a. zona terbuka hijau lindungpada sub zona L2;

b. zona taman kota pada sub zona H2;c. zona Permakaman ypada sub zona H3;





h. zona perumahan KDB sedang-tinggipada sub zona R3, R4, dan R5;



k. zona perdagangan, perkantoran dan jasa pada sub zona K1;


K3;



REV.02/DTR/XI/2013

280

m. zona campuranpada sub zona C1;

n. zona pelayanan umum dan sosialpada sub zona S1, S2, S3, S4, dan

S6; dan


(3) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Ciracassebagai berikut:






f. zona perumahan vertikal pada sub zona R8;

g. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R9;

h. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R10;

i. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada sub zona K1 dan K2;

j. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona

K3;

k. zona pelayanan umum dan sosialpada sub zona S1, S2, S3, S5 dan

S6; dan


(4) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Duren

Sawitsebagai berikut:




e. zona hijau rekreasipada sub zona H7;



h. zona perumahan KDB sedang-tinggipada sub zona R3, R4, R5dan R6;


j. zona perkantoran, perdagangan, dan jasapada sub zona K1 dan K2;

k. zona perkantoran, perdagangan, dan jasaKDB Rendah pada sub zona

K3 dan K4;


m. zona pelayanan umum dan sosialpada sub zona S1, S2, S3, S4, S5, S6

dan S7; dan


(5) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Jatinegara

sebagai berikut:


b. zona taman kota pada sub zona H2;c. zona permakaman pada sub zona H3;




g. zona perumahan KDB sedang-tinggipada sub zona R3, R4, R5 dan R6;


i. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada sub zona K1 dan K2;

j. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona

K3;




REV.02/DTR/XI/2013

281


dan S6; dan


(6) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Kramat Jati

sebagai berikut:




d. zona hijau rekreasipada sub zona H7;


f. zona perwakilan negara asing pada sub zona P2;





k. zona perdagangan, perkantoran dan jasa pada sub zona K1 dan K2;


K3;


n. zona pelayanan umum dan sosialpada sub zona S1, S2, S3, S4, S5,

dan S6; dan


(7) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Makasar

sebagai berikut:




d. zona hijau rekreasipada sub zona H7;



g. zona perumahan KDB sedang-tinggipada sub zona R3, R4, R5, dan

R6;



j. zona perkantoran, perdagangan,dan jasa KDB rendah pada sub zona

K3;



S6 dan S7;

m. zona industri dan pergudangan pada sub zona I1; dan


(8) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Matraman

sebagai berikut:






f. zona perumahan KDB sedang-tinggipada sub zona R3, R4, R5 dan R6;

g. zona perkantoran, perdagangan, dan jasapada sub zona K1 dan K2;

h. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona

K3;

i. zona campuranpada sub zona C1;



REV.02/DTR/XI/2013

282

j. zona pelayanan umum dan sosialpada sub zona S1, S2, S3, S6 dan

S7;

k. zona industri dan pergudangan pada sub zona I1 dan G1; dan


(9) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan PasarRebo sebagai berikut:










j. zona perkantoran, perdagangan,dan jasa pada sub zona K1;


K3;

l. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S5 dan

S6;

m. zona industri dan pergudangan pada sub zona I1; dan


(10) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Pulo

Gadung sebagai berikut:







g. zona perumahan KDB sedang-tinggipada sub zona R3, R4, R5 dan R6;



j. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada sub zona K1;


K3;


m. zona industri dan pergudangan pada sub zona I1;

n. zona pelayanan umum dan sosialpada sub zona S1, S2, S3, S5 dan

S6; dan


Pasal 605

(1) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Kepulauan

Seribu Utara sebagai berikut:

a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2 dan L3;

b. zona terbuka hijau budidaya di wilayah pulau pada sub zona H8;

c. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;

d. zona perumahan di wilayah pulau pada sub zona R11;

e. zona perdagangan dan jasa di wilayah pulau pada sub zona K5;

f. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S6 dan

S7;

g. zona pertambangan di wilayah pulau pada sub zona T1;



REV.02/DTR/XI/2013

283

h. zona konservasi perairan laut pada sub zona PP1; dan

i. zona pemanfataan umum perairan laut pada sub zona PP2.

(2) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Kepulauan

Seribu Selatan sebagai berikut:

a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L1, L2 dan L3;

b. zona terbuka hijau budidaya di wilayah pulau pada sub zona H8;

c. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;

d. zona perumahan di wilayah pulau pada sub zona R11;

e. zona perdagangan dan jasa di wilayah pulau pada sub zona K5;

f. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4, S5,

S6 dan S7; dan

g. zona pemanfataan umum perairan pada sub zona PP2.

Pasal 606

(1) Klasifikasi zona dan sub zona pemanfaatan ruang pada masing-masing

kecamatan disajikan dalam Gambar-1A sampai Gambar 44A Peta Zonasi

Kecamatan dengan skala 1 : 5000 pada Lampiran III-1, yang merupakan



kecamatan wajib berpedoman pada Gambar-1A sampai Gambar 44A

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Kegiatan

Paragraf 1

Kegiatan Diperbolehkan

Pasal 607

(1) Kegiatan diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597 ayat (2)

huruf a, kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan PZ dan wajib

memiliki izin pemanfaatan ruang.

(2) Untuk mendapatkan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), wajib memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang

ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 2

Kegiatan Diizinkan Terbatas

Pasal 608

(1) Kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 ayat

(2) huruf b, kegiatan dibatasi berdasarkan pembatasan pengoperasian,

intensitas ruang, dan/atau jumlah pemanfaatan.

(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang

diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin

pemanfaatan ruang, izin teknis dan/atau operasional dari Gubernur, dan

mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. pada sub zona H.1, kegiatan perkantoran pemerintahan daerah,

hortikultur dan rumah kaca, pembibitan, pusat penelitian cagar alam,





REV.02/DTR/XI/2013

285

luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 m2 (dua ratus meter

persegi); dan

5. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2,angka 3, dan angka

4 dengan total luas kaveling seluas-luasnya 10% (sepuluh persen)

dari luas sub zona;

h. pada sub zona R.3, sebagai berikut:1. kegiatan panti jompo, panti asuhan dan yatim piatu, warung

telekomunikasi, warnet, game center, pangkas rambut, salon,

penjahit, balai pengobatan, apotik, sanggar seni, lembaga sosial,

organisasi kemasyarakatan, dan toilet umum dibatasi masing-

masing kegiatan luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 m2 (dua

ratus meter persegi);

2. kegiatan toko dibatasi jarak antar kegiatan sejenis sekurang-

kurangnya 100 m (seratus meter)danluas lantai bangunan seluas-

luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi);

3. kegiatan mini market dibatasi jarak antar kegiatan sejenis dan

dengan pasar tradisional sekurang-kurangnya 500 m (lima ratus

meter);

4. kegiatan gedung pertemuan lingkungan dibatasi jarak antar

kegiatan sejenis 200 m (dua ratus meter) dan luas lantai bangunan

seluas-luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi); dan

5. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, dan

angka 4dengan total luas kaveling seluas-luasnya 10% (sepuluh

persen) dari luas sub zona;

i. sub zona R.4sebagai berikut:

1. kegiatan panti jompo, panti asuhan dan yatim piatu, warung

telekomunikasi, katering, warnet, game center, pangkas rambut,salon, penjahit, balai pengobatan, apotik, sanggar seni, lembaga

sosial, organisasi kemasyarakatan, dan toilet umum dibatasi

masing-masing kegiatan dengan luas lantai bangunan seluas-



kurangnya 100 m (seratus meter) dan luas lantai bangunan seluas-


3. kegiatan mini market dibatasi jarak antar kegiatan sejenis dengan

pasar tradisional sekurang-kurangnya 500 m (lima ratus meter);

4. kegiatan toserba dibatasi jarak dengan pasar tradisional sekurang-

kurangnya 2.500 m (dua ribu lima ratus meter);




6. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2,angka 3, angka 4,

dan angka 5dengan total luas kaveling seluas-luasnya 10%

(sepuluh persen) dari luas sub zona;

j. pada sub zona R.5,sebagai berikut:

1. kegiatan panti jompo, panti asuhan dan yatim piatu, warung

telekomunikasi, katering, warnet, game center, pangkas rambut,

salon, penjahit, balai pengobatan, apotik, sanggar seni, lembagasosial, organisasi kemasyarakatan, dan toilet umum dibatasi

masing-masing kegiatan luas lantai bangunan seluas-luasnya 200

m2 (dua ratus meter persegi);










REV.02/DTR/XI/2013

286




6. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4,

dan angka 5 dengan total luas kaveling seluas-luasnya 10%

(sepuluh persen) dari luas sub zona;k. pada sub zona R.6, sebagai berikut:

1. kegiatan rumah kost, panti jompo, panti asuhan dan yatim piatu,

warung telekomunikasi, katering, warnet, game center, pangkas

rambut, salon, penjahit, balai pengobatan, apotik, sanggar seni,

lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan, dan toilet umum

dibatasi masing-masing kegiatan luas lantai bangunan seluas-





3. kegiatan supermarket dibatasi jarak dengan pasar tradisional

sekurang-kurangnya 2.000 m (dua ribu meter);








7. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2,angka 3, angka 4,

angka 5, dan angka 6dengan total luas kaveling seluas-luasnya10% (sepuluh persen) dari luas sub zona;

l. pada sub zona R.7sebagai berikut:

1. kegiatan rumah kost, warung telekomunikasi, katering, biro

perjalanan wisata, warnet, game center, pangkas rambut, salon,

penjahit, balai pengobatan, apotik, sanggar seni, dan lembaga

sosial, organisasi kemasyarakatan dan toilet umum dibatasi masing-






3. kegiatan pertokoan dibatasi jarak antar kegiatan sejenis 1.000 m

(seribu meter);








kegiatan sejenis 200 m (dua ratus meter) dan luas lantai bangunanseluas-luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi); dan


angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan total luas kaveling seluas-

luasnya 10% (sepuluh persen) dari luas sub zona;

m. pada sub zona R.8, sebagai berikut:









REV.02/DTR/XI/2013

287




3. kegiatan pertokoan dibatasi jarak antar kegiatan sejenis 1.000 m

(seribu meter);

4. kegiatan supermarket dibatasi jarak dengan pasar tradisionalsekurang-kurangnya 2.000 m (dua ribu meter);











n. pada sub zona R.9 sebagai berikut:

1. kegiatan rumah kost, warung telekomunikasi, katering, warnet,

game center, pangkas rambut, salon, penjahit, balai pengobatan,

apotik, sanggar seni, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan,

dan toilet umum dibatasi masing-masing kegiatan luas lantai

bangunan seluas-luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi);




3. kegiatan mini market dibatasi jarak antar kegiatan sejenis denganpasar tradisional sekurang-kurangnya 500 m (lima ratus meter);







dan angka 5, jarak antar kegiatan sejenis 200 m (dua ratus meter)

dan luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 m2 (dua ratus meter

persegi);

o. pada sub zona R.10, sebagai berikut:










3. kegiatan pertokoan dibatasi jarak antar kegiatan sejenis sekurang-kurangnya 1.000 m (seribu meter);



5. kegiatan mini market dibatasi jarak antar kegiatan sejenis dan

dengan pasar tradisional sekurang-kurangnya 500 m (lima ratus

meter);




kegiatan sejenis 200 m (dua ratus meter)dan luas lantai bangunan




REV.02/DTR/XI/2013

288

8. kegiatansebagaimana dimaksud pada angka 2,angka 3, angka 4,



p. pada sub zona R.11, sebagai berikut:


kegiatan sejenis 200 m (dua ratus meter) dan luas lantai bangunanseluas-luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi); dan

2. kegiatan perkantoran, bisnis profesional lain, toko, pertokoan, pasar

tradisional, pasar induk, pasar/penyaluran grosir, pusat

perbelanjaan, mall, plaza, hypermarket, supermarket, minimarket

dan toserba, jasa bangunan, lembaga keuangan, warung

telekomunikasi, permakaman, perawatan, perbaikan, renovasi

barang, bengkel, ruang pertemuan, katering, biro perjalanan wisata,

ekspedisi pengiriman barang, warnet, game center, pangkas

rambut, salon, laundry, penjahit, penitipan hewan, penitipan anak,

pencucian mobil dan motor, hotel, losmen, penginapan home stay,

penginapan cottage, taman hiburan, taman perkemahan, studio

keterampilan, panti mandi uap, griya pijat, spa, fitness, klab malam,

diskotek, bar, teater terbuka, bioskop, musik hidup, karaoke, kebun

binatang, resort, restoran, pusat jajan, jasa boga, bakeri, cafe, kedai

kopi, kolam pemancingan, budidaya perikanan, galangan kapal

(docking ), balai pengobatan, dokter umum, dokter spesialis,

pengobatan alternatif, praktek bidan, rumah bersalin, klinik,

poliklinik, apotik, laboratorium kesehatan, sanggar seni, lembaga

sosial, organisasi kemasyarakatan, dan toilet umum dibatasi total

luas kaveling seluas-luasnya 10% (sepuluh persen) dari luas sub

zona;q. pada sub zona K.1, sebagai berikut:

1. kegiatan rumah susun dibatasi seluas-luasnya 40% (empat puluh

persen) dari luas seluruh lantai bangunan sesuai intensitas

pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam RDTR dan PZ;

2. kegiatan mini market dibatasi jarak dengan pasar tradisional

sekurang-kurangnya 500 m (lima ratus meter);



4. kegiatan pusat perbelanjaan, mall, dan plaza jarak dibatasi dengan

pasar tradisional sekurang-kurangnya 2.500 m (dua ribu lima ratus

meter); dan

5. kegiatan toko, pertokoan, pusat perbelanjaan, mall, plaza, laundry,

penjahit, penitipan hewan, gudang tertutup, mini market, dan

supermarket dibatasi total luas kaveling seluas-luasnya 30% (tiga

puluh persen) dari luas sub zona;

r. pada sub zona K.2, sebagai berikut:

1. kegiatan rumah susun dibatasi luas lantai seluas-luasnya 40%

(empat puluh persen) dari luas seluruh lantai bangunan sesuai

intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam RDTR dan

PZ; dan

2. kegiatan gudang tertutup dibatasi total luas kaveling seluas-luasnya30% (tiga puluh persen) dari luas sub zona;

s. pada sub zona K.3, sebagai berikut:




PZ;

2. kegiatan mini market dibatasi jarak luas lantai dengan pasar

tradisional sekurang-kurangnya 500 m (lima ratus meter);





REV.02/DTR/XI/2013

289

4. kegiatan pusat perbelanjaan, dan mall dibatasi jarak dengan pasar

tradisional sekurang-kurangnya 2.500 m (dua ribu lima ratus meter);

dan

5. kegiatan toko, pertokoan, pusat perbelanjaan, mall, plaza,

supermarket, minimarket, laundry, penjahit, penitipan hewan, dan

gudang tertutup dibatasi total luas kaveling seluas-luasnya 30%(tiga puluh persen) dari luas sub zona;

t. pada sub zona K.4,sebagai berikut:




PZ; dan

2. kegiatan perkantoran dan bisnis professional lain dan gudang

tertutup dibatasi total luas kaveling seluas-luasnya 30% (tiga puluh

persen) dari luas sub zona;

u. pada sub zona K.4,kegiatan rumah susun dibatasi luas lantai seluas-

luasnya 40% (empat puluh persen) dari luas seluruh lantai bangunan

sesuai intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam RDTR dan

PZ; dan

v. pada sub zona C.1, kegiatan mini market dibatasi luas lantai jarak

dengan pasar tradisional sekurang-kurangnya 500 m (lima ratus meter)

dan total luas kaveling seluas-luasnya 10% (sepuluh persen) dari luas

sub zona;

w. pada sub zona S.4, kegiatan pendaratan helikopter dibatasi dengan

luas dan/atau panjang helidek sekurang-kurangnya 1 x (satu kali)

panjang keseluruhan helikopter terbesar beserta rotornya yang

dioperasikan;x. pada sub zona S7 kegiatan bengkel dibatasi dengan total luas kaveling

seluas-luasnya 10% (sepuluh persen) dari luas sub zona;

y. pada sub zona I.1, sebagai berikut:

1. kegiatan perkantoran, bisnis profesional lain, toko, pertokoan, pasar

tradisional, mini market, toserba, lembaga keuangan, warung

telekomunikasi, perawatan, perbaikan, renovasi barang, bengkel,

SPBU, SPBG, katering, biro perjalanan wisata, ekspedisi

pengiriman barang, warnet, game center, pangkas rambut, salon,

laundry, penjahit, pencucian mobil dan motor, hotel, losmen,

restoran, pusat jajan, jasa boga, bakeri, cafe, kedai kopi, dokter

umum, dokter spesialis, pengobatan alternatif, praktik bidan, rumah

bersalin, klinik, poliklinik, apotik, dan laboratorium kesehatan

dibatasi luas lantai total luas kaveling seluas-luasnya 10% (sepuluh

persen) dari luas sub zona; dan

2. kegiatan gudang terbuka, gudang tertutup, parkir truk dan kontainer

dibatasi total luas kaveling seluas-luasnya 30% (tiga puluh persen)

dari luas sub zona;

z. pada sub zona G.1, kegiatan asrama, perkantoran, bisnis profesional

lain, toko, pertokoan, pasar tradisional, supermarket, minimarket,

toserba, lembaga keuangan, warung telekomunikasi, perawatan,

perbaikan, renovasi barang, bengkel, SPBU, SPBG, katering, biroperjalanan wisata, ekspedisi pengiriman barang, warnet, game center,

pangkas rambut, salon, laundry, penjahit, pencucian kendaraan

bermotor, hotel, losmen, restoran, pusat jajan, jasa boga, bakeri, cafe,

kedai kopi, dokter umum, dokter spesialis, pengobatan alternatif, praktik

bidan, rumah bersalin, klinik, poliklinik, apotik, dan laboratorium

kesehatan dibatasi total luas kaveling seluas-luasnya 10% (sepuluh

persen) dari luas sub zona.

Paragraf 3

Kegiatan Diizinkan Bersyarat



REV.02/DTR/XI/2013

290

Pasal 609

(1) Kegiatan yang diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

598 ayat (2) huruf c, kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan

umum dan persyaratan khusus.


diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki

izin pemanfaatan ruang, izin dan/atau rekomendasi dari SKPD/UKPD

dan/atau instansi terkait serta mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. pada sub zona L.1, sebagai berikut:

1. kegiatan mercusuar dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki

izin lingkungan dan dilaksanakan di Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu;

2. kegiatan reklame dengan syarat sekurang-kurangnya pesan atau

informasi disampaikan terkait dengan program pemerintah

dan/atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat komersial;

dan

3. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-

kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau

yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;

b. pada subzona L.2, sebagai berikut:

1. kegiatan taman rekreasi untuk pariwisata air dengan syarat

sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan dilaksanakan di

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

2. kegiatan marina, dermaga penyeberangan, pendaratan helikopterdan mercusuar dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin

lingkungan dan/atau izin gangguan dan dilaksanakan di Kabupaten

Administrasi Kepulauan Seribu;

3. kegiatan pelabuhan laut dengan syarat untuk penyeberangan

penumpang dan pengangkutan bahan pokok dan memiliki izin

lingkungan, Analisa Dampak Lalu-lintas dan/atau izin gangguan,

dan dilaksanakan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;


informasi disampaikan terkait program pemerintah dan/atau

pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat komersial;



yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan; dan

6. kegiatan Instalasi Pengolahan Air Limbah, Instalasi Pengolahan Air

Kotor, Tempat Pengolahan Lumpur Tinja dengan syarat sekurang-

kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan dan

dilaksanakan di Pulau Kelapa, Pulau Kelapa Dua, Pulau Harapan,

Pulau Sebira, Pulau Karya, Pulau Panggang, Pulau Pramuka, Pulau

Payung Besar, Pulau Tidung Besar, Pulau Lancang Besar, Pulau

Untung Jawadi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

c. pada sub zona L.3, sebagai berikut:1. kegiatan reklame dengan syarat sekurang-kurangnya pesan atau






3. kegiatan penangkaran hewan dilindungi dengan syarat untuk hewan

penyu dansekurang-kurangnya memiliki izin gangguan;

d. pada sub zona H.1, sebagai berikut:





REV.02/DTR/XI/2013

291

dan/atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat

komersial;dan




e. pada sub zona H.2 sebagai berikut:1. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat

persetujuan dari warga sekitarnya, Ketua RT, Ketua RW dan

ditetapkan waktu dan lokasinya;

2. kegiatan kolam dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin

gangguan;




dan




f. pada sub zona H.3, sebagai berikut:

1. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat

persetujuan dari warga sekitarnya, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan

waktu dan lokasinya;




dan

3. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau


g. pada sub zona H.4, sebagai berikut:




dan




h. pada sub zona H.5, sebagai berikut:




dan




i. pada sub zona H.6, sebagai berikut:


informasi disampaikan terkait dengan program pemerintah dan/ataupemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat komersial; dan




j. pada sub zona H.7, sebagai berikut:








REV.02/DTR/XI/2013

292


dan




k. pada sub zona H.8,sebagai berikut:1. kegiatan reklame dengan syarat sekurang-kurangnya pesan atau



dan




l. pada sub zona P.1sebagai berikut:

1. kegiatan hunian sangat kecil, hunian kecil, hunian sedang, dan

hunian besar dengan syarat satu lahan kepemilikan kaveling

sebanyak-banyaknya 1 (satu) unit bangunan dengan intensitas KDB

setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen), KLB setinggi-tingginya

1,2 (satu koma dua), dan KB setinggi-tingginya 2 (dua) lantai;

2. hunian susun dengan syarat rumah susun umum dan

diselenggarakan oleh pemerintah, Badan Usaha Milik Negara

(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),dan/atau

dikerjasamakan dengan pemerintah;

3. kegiatan asrama dan rumah dinas dengan syarat sebagai

pendukung kantor pemerintahan;

4. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat

sebagai kegiatan penunjang pada sub zona;5. kegiatan ruang pertemuan, lapangan olahraga, gelanggang remaja,

gelanggang olahraga, stadion, gedung olah seni, gelanggang

renang, pelabuhan laut, bandara umum, bandara khusus, dermaga

penyeberangan, mercusuar, holtikultur dan rumah kaca, pembibitan,

rumah sakit, rumah sakit bersalin, museum, gedung serbaguna,

gedung pertemuan kota serta balai pertemuan dan pameran,

instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor dan

tempat pengolahan lumpur tinja, dan instalasi energi dengan syarat

dibangun menggunakan APBN/APBD;

6. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya

memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD

dan/atauMenteridi bidang perhubungan;


informasi disampaikan terkait dengan program pemerintah dan/atau

pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat komersial;

8. kegiatan pusat transmisi/pemancar jaringan telekomunikasi dengan

syarat tidak bersifat komersial;




10. kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar,pendidikan menengah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki

izin gangguan dan diselenggarakan oleh pemerintah; dan

11. kegiatan pusat penelitian cagar alam, pusat penelitian kelautan,

pusat penelitian lainnya, pendidikan lainnya, pusat riset dan

pengembangan IPTEK dengan syarat khusus penelitian berkaitan

dengan pemerintahan dan/atau instansi pemerintah;

m. pada sub zonaP.2 sebagai berikut:


pendukung kantor perwakilan negara asing;


sebagai kegiatan penunjang pada sub zona;



REV.02/DTR/XI/2013

293








n. pada sub zona P.3 sebagai berikut:






2. hunian susun dengan syarat rumah susun umum yang

diselenggarakan oleh pemerintah, Badan Usaha Milik Negara

(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),dan/atau

dikerjasamakan dengan pemerintah;


pendukung kantor pemerintahan;


sebagai kegiatan penunjang kantor pemerintahan;

5. kegiatan pasar tradisional, pasar induk, pasar/penyaluran grosir,

permakaman, ruang pertemuan, lapangan olahraga, gelanggang

remaja, gelanggang olahraga, gedung olahraga, stadion, gedung

olah seni, gelanggang renang, terminal tipe A, terminal tipe B,

terminal tipe C, stasiun, pelabuhan laut, bandara umum, bandarakhusus, dermaga penyeberangan, mercusuar, holtikultur dan rumah

kaca, pembibitan, penjualan tanaman dan bunga, tambak, kolam,

tempat pelelangan ikan, tempat pemotongan hewan, pusat

penelitian cagar alam, pusat penelitian kelautan, pusat penelitian

lainnya, pendidikan lainnya, pusat riset dan pengembangan IPTEK,

rumah sakit, rumah sakit bersalin, museum, gedung serbaguna,

gedung pertemuan kota serta balai pertemuan dan pameran,

instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor dan

tempat pengolahan lumpur tinja, daur ulang, pembongkaran

kendaraan bermotor, instalasi penjernihan air minum, dan instalasi

energi dengan syarat dibangun menggunakan APBN/APBD;

6. kegiatan pendaratan helikopter sekurang-kurangnya mendapatkan

izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD

dan/atauMenteri di bidang perhubungan; dan


informasi yang disampaikan terkait dengan program pemerintah





kurangnyamemiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijauyang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;

10. kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar,

pendidikan menengah dengan syarat pemanfaatan untuk sekolah

negeri; dan

11. kegiatan penangkaran hewan dilindungi dengan syarat untuk hewan

penyu dengan syarat harus memiliki sekurang-kurangnya memiliki

izin gangguan;

o. pada sub zona R.1 sebagai berikut:

1. kegiatan rumah kos dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki

izin gangguan dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;



REV.02/DTR/XI/2013

294


harus mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat

danLurahdan/atau sebagai kegiatan penunjang pada sub zona;



ditetapkan waktu dan lokasinya;4. kegiatan laundry sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya memiliki

izin gangguan dan menyediakan pengolahan untuk limbah cucian;





pendidikan menengah sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan

dan memenuhi persyaratan prasarana minimal;

7. kegiatan dokter umum, dokter spesialis, pengobatan alternatif,

praktek bidan, rumah bersalin , klinik dan poliklinik berada di jalan

dengan lebar atau direncanakan sekurang-kurangnya 8 m (delapan

meter), menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, dan memiliki

izin gangguan;

8. kegiatan TPS dan TPS-3R, sekurang-kurangnya memiliki izin

gangguan dan jarak dengan bangunan hunian sekurang-kurangnya

30 m (tiga puluh meter);

9. kegiatan instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air

kotor dan tempat pengolahan lumpur tinja dengan syarat sekurang-

kurangnya harus memiliki izin gangguan dan untuk pengolahan

limbah domestik yang melayani sub zona bersangkutan; dan

10. kegiatan daur ulang sekurang-kurangnya harus memiliki izingangguan;

p. pada sub zona R.2 sebagai berikut:

1. kegiatan hunian kecil, hunian sedang, hunian besar dengan syarat

LP sesuai kepemilikan lahan, dan pada kawasan yang belum tertata

dan/atau belum ditetapkan perkavelingannya LP lebih besar dari

ketentuan luas sub zona pemecahan kaveling mengikuti ketentuan

luas sub zona;

2. kegiatan hunian flat dengan luas LP sekurang-kurangnya 3.000 m2,

berada pada jalan yang ada dengan lebar sekurang-kurangnya 10

m (sepuluh meter)dan pada jalan yang lebar rencana sekurang-

kurangnya 12 m (dua belas meter) serta tidak berada pada

kaveling/persil yang tertata dan/atau ditetapkan perpetakannya

dengan intensitas KDB 60 %, KLB 2,4, KB 4 dan KDH 20 %;

3. kegiatan hunian susun dengan syarat memenuhi standar dan

persyaratan pembangunan rumah susun yang ditetapkan dalam

ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;

4. kegiatan asrama, guest house, dokter umum, dokter spesialis,

pengobatan alternatif, praktek bidan, rumah bersalin , klinik dan

poliklinik dengan syarat menyediakan prasarana parkir di dalam

persil, berada di jalan dengan lebar rencana sekurang-kurangnya 8

m (delapan meter), dan memiliki izin gangguan;5. kegiatan rumah kost dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki

izin gangguan dan menyediakan praarana parkir di dalam persil;


mendapat persetujuan dari warga sekitarnya, tokoh masyarakat,

Lurah dansebagai kegiatan penunjang pada sub zona;




8. kegiatan laundry dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin

gangguan dan menyediakan pengolahan limbah cucian;



REV.02/DTR/XI/2013

295

9. kegiatan pool taxi dan pool mikrolet dengan syarat sekurang-

kurangnya memiliki izin gangguan, berada di jalan dengan lebar

rencana sekurang-kurangnya 10 m (sepuluh meter), lebar jalan

eksisting sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter), dan mendapat

persetujuan dari warga sekitarnya, Ketua RT, dan Ketua RW;




pendidikan menengah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki

izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal yang

ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

12. kegiatan TPS-3R/ITF dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki

izin gangguan dan jarak dengan bangunan hunian sekurang-

kurangnya 30 m (tiga puluh meter);


kotor dan tempat pengolahan lumpur tinja dengan syarat sekurang-

kurangnya memiliki izin gangguan dan untuk pengolahan limbah

domestik melayani sub zona bersangkutan; dan

14. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki

izin gangguan;

q. pada sub zona R.3 sebagai berikut:

1. kegiatan hunian sangat kecil, hunian sedang, hunian besar dengan

syarat LP sesuai kepemilikan lahan, dan pada kawasan yang belum

tertata dan/atau belum ditetapkan perkavelingannya LP lebih besar

dari ketentuan luas sub zona pemecahan kaveling mengikuti

ketentuan luas sub zona;2. kegiatan hunian flat dengan luas LP sekurang-kurangnya 3.000 m2,


m (sepuluh meter) dan pada jalan yang lebar rencana sekurang-





persyaratan pembangunan rusun yang ditetapkan dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan;

4. kegiatan asrama,guest house, dokter umum, dokter spesialis,

pengobatan alternatif, praktek bidan, rumah bersalin, klinik dan

poliklinik dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin

gangguan, berada di jalan dengan lebar sekurang-kurangnya 8 m

(delapan meter), dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;

5. kegiatan rumah kost dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki

izin gangguan dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;


sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitarnya,

Ketua RT, Ketua RW dandiketahui oleh Lurah setempat;


persetujuan dari warga sekitarnya, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkanwaktu dan lokasinya;


gangguan dan menyediakan prasarana pengolahan limbah cucian;

9. kegiatan pool taxi dan pool mikrolet dengan syarat berada di jalan

dengan lebar rencana sekurang-kurangnya 10 m (sepuluh meter)

dan lebar jalan eksisting sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter),

memiliki izin gangguan,dan persetujuan dari warga sekitarnya,Ketua

RT dan Ketua RW;






REV.02/DTR/XI/2013

296



izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

12. kegiatan TPS-3R/ITF(Tempat Pengolahan Antara) dengan syarat

sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan jarak denganbangunan hunian sekurang-kurangnya 30 m (tiga puluh meter);


kotor dan tempat pengolahan lumpur tinjadengan syarat sekurang-

kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan prasarana

pengolahan limbah domestik untuk melayani sub zona

bersangkutan; dan

14. kegiatan daur ulang sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan;

r. pada subzonaR.4,sebagai berikut:

1. kegiatan hunian sangat kecil, hunian kecil, hunian besar dengan

syarat LP sesuai kepemilikan lahan, dan pada kawasan yang belum

tertata dan/atau belum ditetapkan perkavelingannya LP lebih besar

dari ketentuan luas sub zona pemecahan kaveling mengikuti

ketentuan luas sub zona;








persyaratan pembangunan rusun yang ditetapkan dalam ketentuanperaturan perundang-undangan;

4. kegiatan asrama, guest house dan pavilion, dokter umum, dokter

spesialis, pengobatan alternatif, praktek bidan, rumah bersalin ,

klinik dan poliklinikdengan syarat berada di jalan dengan lebar

rencana sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter), menyediakan

prasarana parkir di dalam persil, dan memiliki izin gangguan;

5. kegiatan rumah kost dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki



mendapat persetujuan dari warga sekitarnya, tokoh masyarakat,

Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona;






9. kegiatanpenitipan hewan dengan syarat sekurang-kurangnya

memiliki izin gangguan dan memperoleh persetujuan dari warga

sekitarnya;


dengan lebar rencana sekurang-kurangnya 10 m (sepuluh meter)dan lebar jalan eksisting sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter),

memiliki izin gangguan, serta mendapat persetujuan warga

sekitarnya, Ketua RT, dan Ketua RW serta ketentuan peraturan

perundang-undangan;










REV.02/DTR/XI/2013

297

13. kegiatan TPS dan TPS-3R dengan syarat sekurang-kurangnya

memiliki izin gangguan dan jarak dengan bangunan hunian

sekurang-kurangnya 30 m (tiga puluh meter);

14. kegiatan instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-

kurangnya memiliki izin gangguan dan untuk melayani sub zona

bersangkutan; dan15. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki

izin gangguan;

s. pada sub zona R.5sebagai berikut:

1. kegiatan hunian sangat kecil, hunian kecil, dan hunian sedang

dengan syarat LP sesuai kepemilikan lahan, dan pada kawasan

yang belum tertata dan/atau belum ditetapkan perkavelingannya LP

lebih besar dari ketentuan luas sub zona pemecahan kaveling

mengikuti ketentuan luas sub zona;







3. kegiatan huniansusun dengan syarat memenuhi standar dan

persyaratan pembangunan rusun yang ditetapkan dalam ketentuan


4. kegiatan asrama, guest house, pavilion, dokter umum,dokter


klinik dan poliklinik, dengan syarat berada di jalan dengan lebar

rencana sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter), memiliki izingangguan, dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;

5. kegiatan rumah kostdengan syarat sekurang-kurangnya memiliki



sekurang-kurangnya mendapat persetujuan warga sekitarnya, tokoh

masyarakat, dan Lurahserta sebagai kegiatan penunjang pada sub

zona;








sekitarnya;


dengan lebar rencana sekurang-kurangnya 10 m (sepuluh meter)

dan lebar jalan eksisting sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter),

memiliki izin gangguan, serta mendapat persetujuan warga

sekitarnya, Ketua RT, dan Ketua RW serta sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;11. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-







13. kegiatan TPS-3R/ITF(tempat Pengolahan Antara) dengan syarat

sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan jarak dengan

bangunan hunian sekurang-kurangnya 30 m (tiga puluh meter);



REV.02/DTR/XI/2013

298



bersangkutan; dan


izin gangguan;

t. pada sub zona R.6 sebagai berikut:1. kegiatan asrama, guest house, pavilion, dokter umum, dokter


klinik dan poliklinik dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin

gangguan,berada di jalan dengan lebar rencana sekurang-

kurangnya 8 m (delapan meter), dan menyediakan prasarana parkir

di dalam persil;


sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitarnya,

tokoh masyarakat dan Lurah, serta sebagai kegiatan penunjang

pada sub zona;











izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimalsesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;





kurangnya memiliki izin gangguan dan pengolahan limbah domestik

untuk melayani sub zona bersangkutan; dan


izin gangguan;

u. pada sub zonaR.7 sebagai berikut:











4. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnyamemiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD








ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;


praktek bidan, rumah bersalin , klinik dan poliklinik dengan syarat



REV.02/DTR/XI/2013

299

sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, berada di jalan dengan

lebar rencana sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter), dan

menyediakan prasarana parkir di dalam persil;



bangunan hunian sekurang-kurangnya 30 m (tiga puluh meter);9. kegiatan instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-




izin gangguan;

v. pada sub zona R.8 sebagai berikut:


persyaratan pembangunan rumah susun yang ditetapkan dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan;


mendapat persetujuan dari warga, tokoh masyarakat, dan sebagai

kegiatan penunjang pada sub zona;













izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimalsesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. dokter umum, dokter spesialis, pengobatan alternatif, praktek bidan,

rumah bersalin , klinik dan poliklinik dengan syarat sekurang-

kurangnya memiliki izin gangguan, berada di jalan dengan lebar

rencana sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter), dan

menyediakan prasarana parkir di dalam persil;






bersangkutan; dan


izin gangguan;

w. pada sub zona R.9 sebagai berikut:

1. kegiatan hunian sangat kecil, hunian kecil, besar dengan syaratsesuai kepemilikan lahan dan luas LP lebih besar dari sub zona

maka pemecahan kaveling harus mengikuti ketentuan luas sub

zona;









REV.02/DTR/XI/2013

300

3. kegiatan hunian susun dengan syaratmemenuhistandar dan

persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan;

4. kegiatan asrama, guest house, pavilion, dokter umum, dokter


klinik dan poliklinik, dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izingangguan,berada di jalan dengan lebar rencana sekurang-

kurangnya 8 m (delapan meter), dan menyediakan prasarana parkir

di dalam persil;


sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari, warga setempat,

tokoh masyarakat,Lurahserta sebagai kegiatan penunjang pada sub

zona;


persetujuan dari warga sekitarnya, Ketua RT, Ketua RW serta






sekitarnya;






izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal yangditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;








izin gangguan;

x. pada sub zona R.10 sebagai berikut:





0,9 (nol koma sembilan), dan KB setinggi-tingginya 3 (tiga) lantai;


sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga, tokoh

masyarakat, dan Lurah,serta sebagai kegiatan penunjang pada sub

zona;


persetujuan dari warga sekitarnya, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkanwaktu dan lokasinya;













REV.02/DTR/XI/2013

301


ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;


praktek bidan, rumah bersalin , klinik dan poliklinik dengan syarat

sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, berada di jalan dengan

lebar rencana sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter), dan wajibmenyediakan prasarana parkir di dalam persil;






domestik yang melayani sub zona bersangkutan; dan


izin gangguan;

y. pada sub zona R.11 sebagai berikut:


sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga, tokoh

masyarakat,Lurah,dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona;








pendidikan menengah, tempat kursus dan pelatihan dengan syaratsekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi

persyaratan prasarana minimal sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;






domestik yang melayani sub zona bersangkutan; dan


izin gangguan;

z. pada sub zona K.1 sebagai berikut:






2. kegiatan asrama, rumah kost dan guest house dengan syarat

sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan

prasarana parkir di dalam persil;

3. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syaratsesuai standar kebutuhan prasarana minimaldan sebagai kegiatan

penunjang pada sub zona dan tidak diperkenankan berada pada

basemen;







6. kegiatan multifungsi (mix-used)lahan perencanaan berada pada

PSL sangat padat dan padat dengan syarat sekurang-kurangnya



REV.02/DTR/XI/2013

302

10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi), PSL kurang padat dan tidak

padat dengan syarat sekurang-kurangnya 20.000 m2 (dua puluh ribu

meter persegi) serta luas lantai bangunan hunian susun seluas-

luasnya 30% dari batasan KLB yang diperkenankan;


kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijauyang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;

8. kegiatan pendidikan tinggi dengan syarat sekurang-kurangnya

memiliki izin gangguan, luas tanah dan bangunan sesuai ketentuan

prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

9. kegiatan rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dan balai

pengobatan dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin

gangguan dan menyediakan prasarana pengolahan limbah; dan

aa. pada sub zona K.2 sebagai berikut:






2. kegiatan asrama, rumah kost dan guest house denngan syarat

sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan wajib menyediakan


3. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat

sesuai standar kebutuhan prasarana minimal, sebagai kegiatan

penunjang pada sub zona, dan tidak diperkenankan berada pada

basemen;4. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat















8. kegiatan pendidikan tinggi denan syarat sekurang-kurangnya



perundang-undangan;

9. kegiatan rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmasdan balai

pengobatan dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izingangguan, memiliki prasarana parkir, dan wajib menyediakan

prasarana pengolahan limbah; dan


izin gangguan;

bb. pada sub zona K.3 sebagai berikut:








REV.02/DTR/XI/2013

303




3. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan

syaratsesuai dengan standar kebutuhan prasarana minimal,

sebagai kegiatan penunjang pada sub zona, dan tidakdiperkenankan berada pada basemen;

















harus memiliki izin gangguan, luas tanah dan bangunan sesuai

ketentuan prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

9. kegiatan rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dan balaipengobatan denngan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin

gangguan, menyediakan prasarana parkir, dan menyediakan

pengolahan limbah;

cc. pada sub zona K.4 sebagai berikut:










sesuai dengan standar kebutuhan prasarana minimal, sebagai

kegiatan penunjang pada sub zona, dan tidak diperkenankan

berada pada basemen;




5. kegiatan pendaratan helikopter denan syarat sekurang-kurangnya

memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPDdan/atauMenteridi bidang perhubungan;












REV.02/DTR/XI/2013

304




perundang-undangan;

9. kegiatan rumah sakit, rumah sakit bersalin, dan balai pengobatan

dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan,menyediakan prasarana parkir di dalam persil, dan menyediakan

pengolahan limbah; dan


izin gangguan;

dd. pada sub zona K.5 sebagai berikut:






2. kegiatan asrama, rumah kost dengan syarat sekurang-kurangnya

memiliki izin gangguan dan menyediakan prasarana parkir di dalam

persil;


sesuai dengan standar kebutuhan prasarana minimal, sebagai

kegiatan penunjang pada sub zona dan tidak diperkenankan berada

pada basemen;







harus memiliki izin gangguan, luas tanah dan bangunan sesuai

ketentuan prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan


7. kegiatan rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dan balai

pengobatan dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin

gangguan, menyediakan prasarana parkir di dalam persil, dan

menyediakan pengolahan limbah; dan


izin gangguan;

ee. pada sub zona C.1 sebagai berikut:








undangan dan pemanfaatan hanya untuk rumah susun umum;3. kegiatan asrama, rumah kost dan guest house dengan syarat






basemen;






REV.02/DTR/XI/2013

305

6. kegiatan hotel dengan syaratketinggian di atas 4 (empat) lantai

dan/atau ketinggian bangunan setinggi-tingginya 4 (empat) lantai

dengan akses yang berbeda;



dan/atauMenteridi bidang perhubungan;8. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-



9. kegiatan pendidikan tinggi , tempat kursus dan pelatihan dengan

syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, luas tanah dan

bangunan sesuai ketentuan prasarana minimal yang ditetapkan

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. kegiatan rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas, balai

pengobatan, dokter umum, dokter spesialis, pengobatan alternatif,

praktek bidan, klinik dan poliklinik, apotik dan laboratorium

kesehatandengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin

gangguan, menyediakan prasarana parkir di dalam persil, dan

menyediakan prasarana pengolahan limbah; dan

11. kegiatan daur ulang dan penimbunan barang rongsokandengan

syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan mendapat

persetujuan dari warga sekitarnya yang diketahui oleh Ketua RT

dan RW;

ff. pada sub zona S.1 sebagai berikut:



sebanyak-banyaknya 1 (satu) unit bangunan dengan intensitas KDBsetinggi-tingginya 60% (enam puluh persen), KLB setinggi-tingginya

1,2 (satu koma dua), dan KB setinggi-tingginya 2 (dua) lantai dan

tidak dilakukan pengembangan prasarana pendidikan;



undangan dan pemanfaatan untuk rumah susun umum;

3. kegiatan asrama dengan syarat milik instansi pendidikan, memiliki

izin gangguan, dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;




basemen; dan




gg. pada sub zona S.2 sebagai berikut:





1,2 (satu koma dua), dan KB setinggi-tingginya 2 (dua) lantai dantidak dilakukan pengembangan prasarana kesehatan;

2. kegiatan hunian susun dengan syarat memenuhi semua standar

dan persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-





basemen; dan






REV.02/DTR/XI/2013

306

hh. pada sub zona S3 sebagai berikut:





1,2 (satu koma dua), dan KB setinggi-tingginya 2 (dua) lantai dantidak dilakukan pengembangan prasarana ibadah;




3. kegiatan PKL dengan syarat mendapat izin dari pemilik bangunan,

izin gangguan, ditetapkan waktu dan lokasinya; dan




ii. pada sub zona S.4 sebagai berikut:






tidak dilakukan pengembangan prasarana sosial dan budaya;

2. kegiatanhunian susun dengan syarat harus memenuhi standar dan




sesuai standar kebutuhan prasarana minimal, hanya sebagaikegiatan penunjang pada sub zona dan tidak diperkenankan berada

pada basemen.


izin gangguan, ditetapkan waktu dan lokasinya; dan




jj. pada sub zona S.5 sebagai berikut:






tidak dilakukan pengembangan prasarana rekreasi dan olahraga;

2. kegiatanhunian susun dengan syarat memenuhi standar dan





penunjang pada sub zona, dan tidak diperkenankan berada pada

basemen.4. kegiatan PKL dengan syarat harus mendapat izin dari pemilik

bangunan, izin gangguan, ditetapkan waktu dan lokasinya; dan




kk. pada sub zona S.6 sebagai berikut:







REV.02/DTR/XI/2013

307


tidak dilakukan pengembangan prasarana pelayanan umum;

2. kegiatan hunian susun dengan syarat memenuhi persyaratan yang

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan

pemanfaatan untuk rumah susun umum;

3. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syaratsesuai standar kebutuhan prasarana minimal, hanya sebagai

kegiatan penunjang pada sub zona, dan tidak diperkenankan

berada pada basemen;


izin gangguan, ditetapkan waktu dan lokasinya;

5. kegiatan permakaman dengan syarat pemanfaatan permakaman

milik pemerintah daerah;

6. kegiatan pelabuhan laut dan dermaga penyeberangandengan

syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, berada

diKabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan diperuntukan

penyeberangan penumpang dan pengangkutan bahan pokok;




8. kegiatan TPST, ITF (Tempat Pengolahan Antara) dan TPA berupa

insinerator dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin

lingkungan dan/atau izin gangguan dan dilaksanakan di Pulau

Kelapa, Pulau Kelapa Dua, Pulau Harapan, Pulau Sebira, Pulau

Karya, Pulau Panggang, Pulau Pramuka, Pulau Payung Besar,

Pulau Tidung Besar, Pulau Lancang Besar, Pulau Untung Jawa

pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;9. kegiatan Instalasi Pengolahan Air Limbah, Instalasi Pengolahan Air

Kotor, Tempat Pengolahan Lumpur Tinja dengan syarat

dilaksanakan di Pulau Kelapa, Pulau Kelapa Dua, Pulau Harapan,

Pulau Sebira, Pulau Karya, Pulau Panggang, Pulau Pramuka, Pulau

Payung Besar, Pulau Tidung Besar, Pulau Lancang Besar, Pulau

Untung Jawa, pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan

10. kegiatan penangkaran hewan dilindungi dengan syarat sekurang-

kurangnya memiliki izin gangguan dan berada di Kabupaten

Administrasi Kepualuan Seribu;

ll. pada sub zona S.7 sebagai berikut:






tidak dilakukan pengembangan prasarana terminal;





sesuai standar kebutuhan prasarana minimal, hanya sebagaikegiatan penunjang pada sub zona dan tidak diperkenankan berada

pada basemen;

4. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat izin

dari pemilik bangunan, memiliki izin gangguan, ditetapkan waktu

dan lokasinya;

5. kegiatan hotel dengan syarat untuk kegiatan penunjang pada sub

zona;

6. kegiatan pelabuhan laut dan dermaga penyeberangandengan

syarat dilakukan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk

penyeberangan penumpang dan pengangkutan bahan pokok; dan



REV.02/DTR/XI/2013

308




mm. pada sub zona I.1 sebagai berikut:

1. kegiatan hunian flat, dan asramadengan syarat untuk memenuhi

kebutuhan hunian bagi industri di sub zona bersangkutan;2. kegiatan hunian susun dengan syarat harus memenuhi semua






basemen;


dari pemilik bangunan, memiliki izin gangguan, ditetapkan waktu

dan lokasinya;

5. kegiatan industri, industri kecil, daur ulang dengan syarat sekurang-

kurangnya memiliki izin gangguan, hemat penggunaan lahan, air

dan energi, serta tidak berpolusi, dan menggunakan teknologi

tinggi.



dan/atauMenteridi bidang perhubungan; dan




nn. pada sub zona G.1 sebagai berikut:1. kegiatan hunian flat dan asrama dengan syarat untuk memenuhi

kebutuhan hunian bagi industri di sub zona bersangkutan;







basemen.


dari pemilik bangunan, izin gangguan, ditetapkan waktu dan

lokasinya;








izin gangguan;

oo. pada sub zona T.1 kegiatan cafe, kedai kopi restoran, pusat jajan, jasaboga, bakeri dengan syarat luas lantai bangunan seluas-luasnya 200m2

(dua ratus meter persegi), berada di jalan dengan lebar rencana

sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter), dan menyediakan prasarana

parkir di dalam persil;kegiatan asrama dengan syarat sebagai

pendukung kegiatan pertambangan; dan

pp. pada sub zona PP.1 sebagai berikut:

1. kegiatan taman rekreasi dengan syarat untuk kegiatan pariwisata air

dan sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan; dan


kurangnya memiliki izin lingkungan;

qq. pada sub zona PP.2 sebagai berikut:



REV.02/DTR/XI/2013

309

1. kegiatan taman rekreasi dengan syarat untuk kegiatan pariwisata air

dan sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan;

2. kegiatan resort, restoran, pusat jajan, jasa boga, bakeri, dan cafe,

kedai kopi dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin

gangguan, memiliki lahan perencanaan di daratandanluas total

bangunan yang berada di kawasan laut setinggi-tingginya20% (duapuluh persen) dari KDB pada lahan perencanaan di daratan;

3. kegiatan pelabuhan laut dengan syarat sekurang-kurangnya

memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan, digunakan untuk

penyeberangan penumpang dan pengangkutan bahan pokok;

4. kegiatan reklamasi hanya dilakukan pada lokasi gosong; dan


kurangnya memiliki izin lingkungan;

Paragraf 4

Kegiatan Diizinkan Terbatas dan Bersyarat

Pasal 610

(1) Kegiatan diizinkan terbatas dan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 598 ayat (2) huruf d, kegiatan yang berada pada zona dan/atau sub

zona yang dibatasi berdasarkan pembatasan pengoperasian, intensitas

ruang, jumlah pemanfaatan serta persyaratan umum dan persyaratan

khusus.


diizinkan terbatas dan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),wajib memiliki izin pemanfaatan ruang, izin teknis dan/atau operasional,

dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. pada sub zona H.1, kegiatan taman perkemahan dengan syarat luas

kaveling seluas-luasnya 10% (sepuluh persen) dari luas sub zona,

memiliki izin gangguan, dan tidak membangunan prasarana yang

mengubah bentangan alam;

b. pada sub zona H.2, kegiatan Instalasi Pengolahan Air Limbah, Instalasi

Pengolahan Air Kotor, Tempat Pengolahan Lumpur Tinja dengan syarat

berada di bawah tanah, tidak mengganggu fungsi resapan dan fungsi

ekologis, tidak merusak estetika lingkungan, harus terkamuflase seluas-

luasnya 10 % dari luas RTH;

c. pada sub zona H.8, kegiatan taman perkemahan dengan syarat luas

kaveling seluas-luasnya 10% (sepuluh persen) dari luas sub zona,

memiliki izin gangguan, dan tidak membangunan prasarana yang

mengubah bentangan alam;

d. pada sub zona P.1 sebagai berikut:

1. kegiatan PKL dengan persyaratan luas lantai bangunan seluas-

luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi),mendapat persetujuan

dari warga sekitarnya, Ketua RT, Ketua RW, dan ditetapkan waktu

dan lokasinya; dan2. kegiatan lembaga keuangan dengan syarat diperuntukan lembaga

keuangan perbankan milik pemerintah dengan luas lantai bangunan

seluas-luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi);

e. pada sub zona P.3 sebagai berikut:

1. kegiatan PKL dengan persyaratan luas lantai bangunan seluas-

luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi),mendapat persetujuan

dari warga sekitarnya, Ketua RT, Ketua RW, dan ditetapkan waktu

dan lokasinya; dan

2. kegiatan lembaga keuangan dengan syarat diperuntukan lembaga

keuangan perbankan milik pemerintah dengan luas lantai bangunan

seluas-luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi);



REV.02/DTR/XI/2013

310

f. pada sub zona R.4, kegiatan cafe, kedai kopi dengan syarat luas lantai

bangunan seluas-luasnya 200m2 (dua ratus meter persegi), berada di

jalan dengan lebar rencana sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter),

dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil; dan

g. pada sub zona R.5, kegiatan cafe, kedai kopi dengan syarat luas lantai

bangunan seluas-luasnya 200m2

(dua ratus meter persegi), berada di jalan dengan lebar rencana sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter),

dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;

h. pada sub zona R.6, kegiatan cafe, kedai kopi, restoran, pusat jajan,

jasa boga, bakeri dengan syarat luas lantai bangunan seluas-luasnya

200m2 (dua ratus meter persegi), berada di jalan dengan lebar rencana


parkir di dalam persil;

i. pada sub zona R.7,kegiatan cafe, kedai kopi, restoran, pusat jajan, jasa

boga, bakeri dengan syarat luas lantai bangunan seluas-luasnya 200m2




j. pada sub zona R.8,kegiatan cafe, kedai kopi, restoran, pusat jajan, jasa

boga, bakeri dengan syarat luas lantai bangunan seluas-luasnya 200m2




k. pada sub zona R.9, kegiatan cafe, kedai kopi, restoran, pusat jajan,



sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter), dan menyediakan prasaranaparkir di dalam persil;

l. pada sub zona R.10,kegiatan cafe, kedai kopi, restoran, pusat jajan,





Paragraf 5

Kegiatan Tidak Diizinkan

Pasal 611

Kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 ayat (2) huruf

e, kegiatan tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang yang direncanakan dalam

PZ.

Pasal 612

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608, Pasal 609, Pasal 610, dan

Pasal 611 disajikan dalam Tabel-3 Pelaksanaan Kegiatan Dalam Sub Zona pada

Lampiran VI, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 613

(1) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597

ayat (2) huruf b, meliputi:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB);

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB);



REV.02/DTR/XI/2013

311

c. Ketinggian Bangunan (KB);

d. Koefisien Tapak Basemen (KTB); dan

e. Koefisien Dasar Hijau (KDH).


memenuhi intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud padaayat (1), dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan blok, sub blok, zona, dan sub zona disajikan pada Tabel-1A

sampai Tabel-44A Intensitas Pemanfaatan Ruang Kecamatan pada


Daerah ini.

Pasal 614

(1) Insensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613

ayat (1), lahan perencanaan pada sub zona tertentu ditetapkan sebagai

berikut:

a. lahan perencanaan yang memiliki lebih dari satu intensitas

pemanfaatan ruang pada satu zona diperhitungkan secara rata-rata

dan KB mengikuti batasan bangunan tertinggi;

b. lahan perencanaan pada satu zona dengan satu kepemilikan dan

dibatasi prasarana kota diperhitungkan secara rata-rata dan KB

mengikuti batasan bangunan tertinggi;c. lahan perencanaan satu kepemilikan lahan yang memiliki lebih dari

satu zona dihitung secara proporsional; dan

d. lahan perencanaan pada zona perumahan vertikal, perumahan vertikal

KDB rendah zona perkantoran, perdagangan dan jasa, dan pada zona

perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah dapat diperhitungkan

secara rata-rata.

(2) Intensitas pemanfaatan ruang tidak diperhitungkan pada penggunaan

basemen antara garis sempadan jalan (GSJ) dengan garis sempadan

bangunan (GSB) untuk kepentingan akses stasiun angkutan umum massal

berbasis rel.

Pasal 615

(1) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Dasar Bangunan

(KDB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 ayat (1) huruf a, nilai KDB

sesuai yang ditetapkan dalam RDTR dan PZ kecuali pada:

a. luas kaveling kurang dari 60 m2 (enam puluh meter persegi) sesuai

kepemilikan lahan dan bukan bagian dari pemecahan kaveling

diberikan KDB setinggi-tingginya 80% (delapan puluh persen) pada subzona R.1, R.2, R.3 dan R.4;

b. bangunan penghubung antar bangunan gedung berbentuk selasar,

beratap, dan tidak berdinding dengan lebar sekurang-kurangnya 3 m

(tiga meter) tidak diperhitungkan sebagai KDB; dan

c. lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan PKL pada bangunan tidak

permanen dan tidak berdinding tidak diperhitungkan sebagai KDB.

(2) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan KLB sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 613 ayat (1) huruf b, nilai KLB sesuai yang ditetapkan dalam

RDTR dan PZ kecuali:



REV.02/DTR/XI/2013

312

a. luas lantai bangunan yang digunakan untuk parkir tidak diperhitungkan

dalam KLB dengan syarat tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari

KLB yang ditetapkan, dan kelebihan batasan 50% (lima puluh persen)

diperhitungkan sebagai KLB;

b. bangunan khusus parkir yang fungsinya bukan bangunan pelengkap

dari bangunan utama diperbolehkan luas lantai bangunan mencapai150% (seratus lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan;

c. bangunan khusus parkir berfungsi sebagai prasarana parkir

perpindahan moda ( park and ride), terintegrasi dengan angkutan umum

massal, dan bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama

diperbolehkan luas lantai bangunan mencapai 200% (dua ratus persen)

dari KLB yang ditetapkan; dan

d. pemanfaatan ruang untuk prasarana penunjang sebesar-besarnya 20%

(dua puluh persen) dari luas seluruh lantai bangunan;

e. pembebasan perhitungan batasan KLB diberikan pada:

1. koridor atau jembatan penghubung antar bangunan yang digunakan

pejalan kaki dan terbuka untuk umum;

2. bangunan gedung pada bangunan bertingkat sedang dan bertingkat

tinggi menyediakan ruang mekanikal dan elektrikal, instalasi air,

tangga, mushola, ruang tunggu pengemudi, dan ruang untuk PKL

kurang dari 20% (dua puluh persen); dan

3. ruang evakuasi bencana pada bangunan bertingkat tinggi di atas 32

(tiga puluh dua) lantai diberikan 1 (satu) lantai dan tidak

dimanfaatkan untuk kegiatan lain; dan

f. batasan KLB pada sub zona campuran berdasarkan PSL sebagai

berikut:

1. PSL sangat padat dan padat, proporsi bangunan komersialsetinggi-tingginya 65% (enam puluh lima persen) dan bangunan

hunian sekurang-kurangnya 35% (tiga puluh lima persen);

2. PSL kurang padat dan tidak padat, proporsi bangunan komersial

setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dan bangunan hunian

sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen); dan

3. PSL sangat padat, padat, kurang padat, dan tidak padat pada

kawasan pengembangan dengan konsep TOD proporsi bangunan

komersial setinggi-tingginya 65% (enam puluh lima persen) dan

bangunan hunian sekurang-kurangnya 35% (tiga puluh lima

persen).

(3) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan KB sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 613 ayat (1) huruf c, penetapan KB sesuai yang ditetapkan

dalam RDTR dan PZ kecuali:

a. penambahan jumlah lantai pada bangunan gedung diperkenankan

penambahan KB selama masih memenuhi batasan KDB dan/atau KLB

yang ditetapkan RDTR dan PZ kecuali pada hunian ketinggian

bangunan bertingkat rendah selama masih memenuhi batasan

ketinggian pada KKOP; dan

b. ketinggian bangunan dan/atau bangun-bangunan yang melebihi batasketinggian KKOP dan berada dalam peta KKOP harus mendapatkan

rekomendasi Kepala SKPD dan/atau instansi terkait.

(4) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan KTB sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 613 ayat (1) huruf d, KTB sesuai yang ditetapkan dalam

RDTR dan PZ, kecuali:

a. penggunaan basemen yang dimanfaatkan untuk kegiatan selain

prasarana bangunan termasuk prasarana parkir tetap diperhitungkan

dalam KLB;



REV.02/DTR/XI/2013

313

b. penggunaan basemen yang berada di bawah prasarana kota dan RTH

harus mendapatkan persetujuan Gubernur; dan

c. pada sub zona R.1, R.2, R.3, R.4, R.5 dan R.6 nilai KTB setinggi-

tingginya sama dengan nilai KDB yang telah ditetapkan dalam RDTR

dan PZ, dan hanya digunakan sebagai fungsi penunjang hunian seperti

parkir dan/atau gudang/penyimpanan barang.

(5) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan KDH sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 613 ayat (1) huruf e, nilai KDH sesuai yang ditetapkan dalam

RDTR dan PZ kecuali:

a. pada PSL sangat padat dan PSL padat, permukaan basemen yang

diturunkan sampai ke dalaman sekurang-kurangnya 3 m (tiga meter) di

bawah permukaan tanah dan dimanfaatkan untuk RTH diperhitungkan

sebagai KDH; dan

b. perkerasan di permukaan tanah yang dipergunakan sebagai jalan

kendaraan, prasarana parkir, dan plaza tidak diperhitungkan sebagai

KDH.

Bagian Kelima

Tata Bangunan

Pasal 616

(1) Tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 ayat (2) huruf c,

meliputi:

a. lahan perencanaan;

b. tata bangunan gedung, meliputi:

1. pagar;

2. garis sempadan bangunan (GSB);

3. jarak bebas bangunan;

4. ramp;

5. bangunan di bawah permukaan tanah;

6. bangunan layang; dan

7. bangunan tinggi;

c. pemanfaatan ruang di atas permukaan air;

d. pemanfaatan ruang sempadan sungai dan waduk/situ; dan

e. pemanfaatan ruang di bawah jalur tegangan tinggi.


memenuhi ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali

ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 617

Lahan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf a,dengan ketentuan sebagai berikut:

a. rencana pedestrian/plaza dapat diperhitungkan sebagai bagian dari lahan

perencanaan;

b. pemecahan kaveling hunian dapat dilakukan sesuai batasan luas pada sub

zona; dan

c. pemecahan kaveling hunian tidak dapat dilakukan pada kawasan yang

tertata dan/atau sudah ditetapkan perpetakannya.

Pasal 618



REV.02/DTR/XI/2013

314

(1) Pagar pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616

ayat (1) huruf b angka 1, bangunan gedung berada pada tikungan dan/atau

persimpangan harus dimundurkan dan tidak membentuk sudut, dan pada

bangunan tertentu ditetapkan oleh Gubernur.

(2) Garis sempadan bangunan (GSB) pada bangunan gedung sebagaimanadimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf b angka 2, merupakan garis

dalam satuan meter yang tidak boleh dilampaui bangunan ke arah Garis

Sempadan Jalan (GSJ), Garis Sempadan Kali GSK atau Garis Sempadan

Sungai (GSS), dan Garis Sempadan Pantai (GSP) yang ditetapkan dalam

RDTR dan PZ.

(3) Jarak bebas bangunan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 616 ayat (1) huruf b angka 3, dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang pada bangunan tunggal

atau renggang ditetapkan 4 m (empat meter) pada lantai dasar, dan

setiap penambahan lantai jarak bebas di atas ditambah sekurang-

kurangnya 0,5 m (nol koma lima meter) dari jarak bebas lantai di bawah

sampai mencapai jarak bebas terjauh sekurang-kurangnya 15 m (lima

belas meter) kecuali bangunan rumah tinggal/hunian;

b. bidang atap, overstek, dan luifel yang menjorok keluar kurang dari 1,20

meter (satu koma dua puluh meter) dibebaskan dari kelentuan jarak

bebas, dan kelebihannya tetap diperhitungkan;

c. bangunan yang berhadapan atau berdampingan dua bangunan dalam

satu lahan kaveling perhitungan jarak bebas sebagai berikut:1. kedua massa bangunan pada sisi yang berhadapan mempunyai

dinding berjendela atau transparan, jarak bebas sekurang-

kurangnya 2 (dua) kali jarak massa kedua bangungan

bersangkutan;

2. salah satu massa bangunan pada sisi yang berhadapan berdinding

masif atau tanpa jendela dan massa bangunan lain berdinding

transparan, jarak bebas bangunan sekurang-kurangnya 0,5 (nol

koma lima) dari jumlah jarak massa bangunan bersangkutan;

3. kedua massa bangunan berdinding masif, jarang bebas sekurang-

kurangnya 0,5 (nol koma lima) dari masing-masing massa

bangunan;

d. suatu massa bangunan denahnya membentuk huruf U dan/atau huruf H(dengan lekukan) dengan kedalaman lekukan melebihi jarak bebas,maka massa bangunan tersebut dianggap sebagai dua massabangunan, dan antara kedua massa tersebut lebar sekurang-kurangnyalekukan harus sama dengan jarak bebas;

e. jarak antara garis sempadan jalan sampai garis sempadan bangunan

kurang dari yang ditetapkan, pada bangunan 4 (empat) lantai atau

lebih, jarak bidang terluar bangunan sampai garis sempadan jalan

sekurang-kurangnya sama dengan yang ditetapkan; dan

f. bidang terluar bangunan lantai dasar sampai keitinggian bangunan

merupakan dinding vertikal lurus, jarak bebas bangunan setinggi-

tingginya 90% (sembilan puluh persen) dari jarak bebas lantai tertinggi.

(4) Ramp pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616

ayat (1) huruf b angka 4, tipe lurus 1 (satu) arah sekurang-kurangnya 3 m

(tiga meter) dan untuk 2 (dua) arah ada pemisah dengan lebar sekurang-

kurangnya 50 cm (lima puluh centimeter).

(5) Bangunan di bawah permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 616 ayat (1) huruf b angka 5, merupakan bangunan yang

memanfaatkan ruang bawah tanah dilaksanakan sesuai ketentuan



REV.02/DTR/XI/2013

315

peraturan perundang-undangan kecuali untuk bangunan gedung atau

basemen ditetapkan sebagai berikut:

a. bangunan besemen harus memenuhi ketentuan batasan KTB dan

KDH;

b. jakan dinding terluar bangunan besemen sekurang-kurangnya 3 m (tigameter) dari garis sempadan jalan, pengaman saluran dan/atau

perpetakan;

c. dinding terluar bangunan besemen pada bangunan dengan ketinggian

3 (tiga) lantai, berjarak sekurang-kurangnya 3 m (tiga meter) dari garis

sempadan jalan atau pengaman saluran sekurang-kurangnya 1 m (satu

meter) dari perpetakan lain, dan tidak menimbulkan dampak negatif

terhadap perpetakan sekitar;

d. bangunan basemen yang melintas di atas dan/atau di bawah prasarana

umum atau lahan milik pemerintah harus terlebih dahulu mendapatkan

persetujuan Gubernur; dan

e. bangunan besemen yang menghubungkan antar besmen yang berada

di bawah prasarana umum tidak diperhitungkan dalam KTB.

(6) Bangunan layang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf

b angka 6, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. proyeksi bangunan layang pada muka tanah dihitung dalam

perhitungan KDB, dan

b. perhitungan KDB dan KLB bangunan layang yang berada pada lebih

dari satu lahan perencanaan secara proporsional dibebankan pada

lahan perencanaan masing-masing secara proporsional.

(7) Bangunan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf b

angka 7, harus dilengkapi lift pada ketinggian lebih dari 4 (empat) lantai

kecuali untuk rumah susun umum.

Pasal 619

(1) Pemanfaatan ruang di atas permukaan air sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 616 ayat (1) huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. ketinggian bangunan di atas permukaan air maksimal 2 (dua) lantai,

dan

b. pemanfaatan ruang di atas permukaan air harus mendapatkan

persetujuan Gubernur.

(2) Pemanfaatan ruang sempadan sungai dan waduk/situ sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf d dapat dikenakan kontribusi

pemeliharaan kawasan manfaat sungai dengan persetujuan Gubernur.

(3) Pemanfaatan ruang di bawah jalur tegangan tinggi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 616 ayat (1) huruf e dengan ketentuan sebagai berikut:

a. lahan, bangunan, dan tanaman yang dibebaskan untuk tapak menara

diberi penggantian yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

b. tanah, bangunan, dan tanaman di luar tapak menara yang berada di

bawah sepanjang jalur SUTT dan SUTET diatur sesuai ketentuan


c. pemanfaatan ruang pada jalur SUTT dan SUTET dapat dimanfaatkan

sebagai RTH yang pemanfaatannya tidak mengganggu saluran

tegangan tinggi.



REV.02/DTR/XI/2013

316

Bagian Keenam

Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 620

(1) Teknik pengaturan zonasi (TPZ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597ayat (2) huruf d, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan

memberikan fleksibilitas penerapan PZ pada sub zona.

(2) Penerapan TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. bonus dengan kode a;

b. pengalihan hak membangun atau TDR dengan kode b;

c. permufakatan pembangunan dengan kode c;

d. khusus dengan kode d;

e. pengendalian pertumbuhan dengan kode e;

f. pelestarian Kawasan Cagar Budaya dengan kode f; dan

g. pertampalan aturan atau overlay dengan kode g.

Pasal 621

(1) TPZ bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620 ayat (2) huruf a,

diberikan dalam bentuk peningkatan luas lantai bangunan (KLB) dan

diarahkan pada lokasi sebagai berikut:

a. pusat kegiatan primer, pusat kegiatan sekunder, dan kawasan strategiskepentingan ekonomi;

b. kawasan terpadu kompak dengan pengembangan konsep TOD;

c. kawasan yang memiliki fungsi sebagai fasilitas parkir perpindahan

moda (park and ride); dan

d. lokasi pertemuan angkutan umum massal.

(2) TPZ bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kompensasi

menyediakan fasilitas publik dengan ketentuan, meliputi:

a. menyediakan lahan dan/atau membangun RTH publik;

b. menyediakan lahan dan/atau membangun rumah susun umum;

c. menyediakan dan/atau membangun waduk;

d. membuka RTH privat yang dapat diakses publik;

e. mengadakan infrastruktur;

f. menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki yang

terintegrasi dengan angkutan umum; dan

g. menyediakan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum.

(3) TPZ bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di dalam

lahan perencanaan dan/atau di luar lahan perencanaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemberian bonus sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 622

(1) TPZ pengalihan hak membangun atau TDR sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 620 ayat (2) huruf b, merupakan perangkat implementasi yang

mendorong pengalihan hak membangun pada suatu persil/sub zona ke

persil/sub zona lain sesuai kesepakatan bersama.



REV.02/DTR/XI/2013

317

(2) TPZ Pengalihan hak membangun atau TDR sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diarahkan pada lokasi:

a. kawasan terpadu kompak dengan pengembangan konsep TOD;

b. pusat kegiatan primer dan pusat kegiatan sekunder; dan

c. kawasan yang memiliki panduan rancang kota.

(3) TPZ pengalihan hak membangun atau TDR sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pengalihan hak membangun berupa luas lantai bangunan dari satu

persil ke persil lain dengan zona yang sama dalam satu blok;

b. pengalihan hak membangun berupa luas lantai bangunan dari satu

persil ke persil lain dengan zona yang sama dalam kawasan yang

dikembangkan konsep TOD diperkenankan tidak dalam satu blok;

c. hak membangun yang dapat dialihkan berupa luas lantai dari selisih

batasan KLB yang ditetapkan dalam PZ dengan KLB yang telah

digunakan dalam kaveling;

d. penerima pengalihan luas lantai bangunan setinggi-tingginya 50% (lima

puluh persen) dari KLB yang ditetapkan di lahan perencanaan

dimaksud;

e. pengalihan luas lantai bangunan hanya dilakukan 1 (satu) kali;

f. terhadap lahan yang telah melakukan pengalihan luas lantai bangunan

dan menerima pengalihan luas lantai bangunan tidak memperoleh

pelampauan KLB;

g. dalam hal suatu lahan perencanaan telah melakukan pengalihan luas

lantai bangunan kemudian ditetapkan KLB baru untuk lahanperencanaan tersebut, maka selisih nilai KLB tidak dapat dialihkan;

h. pengalihan luas lantai bangunan dapat dilakukan pada zona dalam

suatu area perencanaan terpadu dan kompak, dengan ketentuan

meliputi:

1. pada lahan perencanaan yang telah memiliki panduan Rancang

Kota (UDGL), pengalihan nilai KLB harus menetapkan kembali

Panduan Rancang Kota (UDGL); dan

2. pengalihan nilai KLB antar lahan perencanaan ditetapkan oleh

Gubernur.

Pasal 623

(1) TPZ permufakatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620

ayat (2) huruf c, merupakan permufakatan pengadaan lahan untuk

infrastruktur.

(2) TPZ permufakatan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1)

ditetapkan sepanjang koridor angkutan umum massal berbasis rel layang.

(3) TPZ permufakatan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. perubahan/penambahan kegiatan; dan

b. penambahan luas lantai bangunan.

Pasal 624

(1) TPZ Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620 ayat (2) huruf d,

kawasan yang memiliki karakteristik spesifik dan keberadaannya

dipertahankan oleh pemerintah.

(2) TPZ khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:



REV.02/DTR/XI/2013

318

a. Kawasan Taman Medan Merdeka (Taman Monas) di Kecamatan

Gambir;

b. Kawasan Istana Presiden di Kecamatan Gambir;

c. Kawasan ASEAN di Kecamatan Kebayoran Baru;

d. Kawasan yang digunakan untuk kepentingan pertahanan;e. Kawasan Depo Pertamina Plumpang di Kecamatan Tanjung Priok;

f. Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok di Kecamatan Tanjung Priok dan

Kecamatan Cilincing;

g. Kawasan Ekonomi Strategis (KES) Marunda di Kecamatan

Cilincing;dan

h. kawasan budidaya pertanian sawah di Kecamatan Cakung dan

Kecamatan Cengkareng.

(3) Penggunaan/pemanfaatan ruang di zona khusus sebagaimana dimaksud

pada ayat (1),

a. pada kawasan taman merdeka (taman monas) diperkenankan

pemanfaatan ruang bawah tanah sebagai ruang pamer, pusat

informasi, parkir dan penunjangnya;

b. memiliki dimensi dan ketentuan pembangunan sesuai kebutuhan dan

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan;

c. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan sekitar;dan

d. pada lahan pertanian sawah tidak diperkenankan ada pengembangan

selain kegiatan pertanian sawah.

Pasal 625

(1) TPZ pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620

ayat (2) huruf e, zona yang dikendalikan perkembangannya karena

karakteristik kawasan.

(2) pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kawasan sentra industri kecil dengan kode f.1; dan

b. kawasan pembangunan berpola pita di sepanjang koridor transportasi

massal diluar kawasan TOD dengan kode f.2.

(3) TPZ pengendalian pertumbuhan kawasan sentra industri kecil

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. menyediakan gudang bahan baku bersama;

b. menyediakan IPAL komunal;

c. menyediakan dapur dengan teknologi ramah lingkungan;

d. menyediakan fasilitas bongkar muat komunal; dane. menjadi anggota wadah atau perkumpulan yang terdaftar dan diakui

oleh pemerintah.

(4) TPZ pengendalian pertumbuhan pembangunan berpola pita sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi komersial dibatasi setinggi-

tingginya 50 % (lima puluh persen) atau 2 (dua) lantai dari luas seluruh

lantai bangunan;

b. tipe bangunan deret intensitas pemanfaatan ruang KDB setinggi-

tingginya 50% (lima puluh persen), KLB setinggi-tingginya 2,0 (dua



REV.02/DTR/XI/2013

319

koma nol), KB setinggi-tingginya 4 (empat) lantai, KDH setinggi-

tingginya 30% (tiga puluh persen), dan KTB setinggi-tingginya 55%

(lima puluh lima persen);

c. pembangunan harus sesuai dengan karakter lingkungan;

d. pengaturan sistem inlet outlet sekurang-kurangnya setiap jarak 60 m

(enam puluh meter) dan membuka pagar antar persil;e. menyediakan jalur pejalan kaki menerus dengan lebar sekurang-

kurangnya 3 m (tiga meter);

f. menyediakan prasarana parkir dalam persil; dan

g. menyerahkan lahan yang terkena rencana jalan dan saluran kepada

Pemerintah Daerah.

Pasal 626

(1) TPZ Pelestarian Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam

dalam Pasal 621 ayat (2) huruf f, suatu perangkat untuk mempertahankan

bangunan dan situs yang memiliki nilai sejarah, yang berada di:

a. Kawasan Kota Tua

b. Kawasan Pulau Onrust, Pulau Cipir, Pulau Kelor, dan Pulau Bidadari;

c. Kawasan Menteng;dan

d. Kawasan Kebayoran Baru.

(2) TPZ Pelestarian Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kegiatan hunian diperkenankan untuk dirubah tanpa merubah strukturdan bentuk asli bangunan pada kawasan yang dilalui angkutan umum

massal;

b. intensitas pemanfaatan ruang Bangunan Cagar Budaya golongan A

dan golongan B sesuai kondisi bangunan asli yang ditetapkan; dan

c. pembangunan baru pada kaveling dalam Kawasan Cagar Budaya

harus menyesuaikan dengan karakter kawasan Cagar Budaya

Pasal 627

(1) TPZ pertampalan aturan atau overlay sebagaimana dimaksud dalam Pasal

620 ayat (2) huruf g, merupakan zona dengan dua atau lebih aturan yang

ditambahkan pada sub zona.

(2) TPZ pertampalan aturan atau overlay sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan pada KKOP dengan ketentuan pembatasan tinggi bangunan,

tinggi bangun-bangunan dan jenis kegiatan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 628

(1) Sub zona dengan dua atau lebih TPZ ditetapkan aturan yang lebih ketat

dalam pengendalian pemanfaatan ruang oleh Gubernur.

(2) Penerapan TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620 ayat (2) disajikan

dalam Gambar-1A sampai Gambar 44A Peta Zonasi Kecamatan dengan

skala 1 : 5000 dalam Lampiran III-1 yang merupakan bagian tidak


Bagian Ketujuh

Prasarana Minimal



REV.02/DTR/XI/2013

320

Pasal 629

(1) Prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597 ayat (2) huruf

e, meliputi:

a. fasilitas umum dan sosial; danb. prasarana parkir.

(2) Fasilitas umum dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

ketentuannya sebagai berikut:

a. perhitungan jumlah penghuni berdasarkan unit hunian, setiap 1 (satu)

unit hunian berjumlah 4 (empat) jiwa;

b. pembangunan prasarana, perhitungan kebutuhan luas lahan dan luas

lantai bangunan dengan memperhatikan jumlah jiwa;

c. pembangunan perumahan vertikal wajib menyediakan fasilitas umum

dan sosial sesuai ketentuan luas lantai bangunan yang ditetapkan

dalam RDTR dan PZ;

d. pembangunan perumahan KDB sedang-tinggi dengan ketinggian

bangunan bertingkat rendah wajib menyediakan fasilitas umum dan

sosial sesuai ketentuan luas lahan serta luas lantai bangunan;

e. pengadaan dan pembangunan fasilitas umum dan sosial bukan menjadi

kewajiban dari pembangunan perumahan harus mengikuti ketentuan

luas lahan dan luas lantai bangunan yang ditetapkan dalam RDTR dan

PZ; dan

f. Untuk kegiatan selain hunian wajib menyediakan prasarana minimal

sesuai ketentuan perundangan.

(3) Prasarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

pembatasan lalu lintas dan penggunaan moda angkutan umum

berdasarkan RTRW 2030 kewajiban penyediaan prasarana parkir sebagai

berikut:

a. kawasan pembatasan tahap satu dibatasi sebesar-besarnya 25% (dua

puluh lima persen) dari kewajiban yang ditetapkan;

b. kawasan pembatasan tahap dua dibatasi sebesar-besarnya 50% (lima

puluh persen) dari kewajiban yang ditetapkan; dan

c. kawasan pembatasan tahap tiga dibatasi sebesar-besarnya 75% (tujuh

puluh lima persen) dari kewajiban yang ditetapkan.

(4) Kewajiban penyediaan prasarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), pada angkutan umum massal telah direalisasikan dan belum

direalisasikan kewajiban parkir paling sedikit harus dipenuhi sesuai dengan

persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana minimal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur denganPeraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Standar Teknis

Pasal 630

(1) Standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597 ayat (2) huruf f,

yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan RDTR dan

PZ mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



REV.02/DTR/XI/2013

321

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis pelaksanaan RDTR dan PZ

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan

Ketentuan Khusus

Pasal 631

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597 ayat (2) huruf g,

meliputi:

a. rumah susun umum;

b. rumah susun/apartemen; dan

c. rumah KDB sedang – tinggi.

Pasal 632

(1) Ketentuan khusus rumah susun umum sebagaimana dalam Pasal 631

huruf a, ditujukan pada kegiatan rumah susun umum milik dan rumah

susun umum sewa, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. berada pada sisi rencana jalan lebar sekurang-kurangnya 12 m (dua

belas meter) dengan lebar jalan yang ada sekurang-kurangnya 10 m

(sepuluh meter);

b. lebar muka bidang tanah sekurang-kurangnya 20 m (dua puluh meter);

c. intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:

1. pada PSL sangat padat dengan KDB setinggi-tingginya 60% (enampuluh persen), KLB setinggi-tingginya 5,0 (lima), dan KB setinggi-

tingginya 32 (tiga puluh dua) lantai;

2. pada PSL padat dengan KDB setinggi-tingginya 55% (lima puluh

lima persen), KLB setinggi-tingginya 4,5 (empat koma lima), dan KB

setinggi-tingginya 24 (dua puluh empat) lantai;

3. pada PSL kurang padat dengan KDB setinggi-tingginya 50% (lima

puluh persen), KLB setinggi-tingginya 4,0 (empat), dan KB setinggi-

tingginya 16 (enam belas) lantai; dan

4. pada PSL tidak padat dengan KDB setinggi-tingginya 45% (empat

puluh lima persen), KLB setinggi-tingginya 3,5 (tiga koma lima), dan

KB setinggi-tingginya 16 (enam belas) lantai; dan

d. menyediakan prasarana sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen)

dari standar prasarana minimal.

(2) Rumah susun umum sewa selain memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), luas lahan perencanaan sekurang-kurangnya

4.000 m2 (empat ribu meter persegi).

(3) Rumah susun umum milik selain memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), luas lahan perencanaan pada PSL sangat padat

sekurang-kurangnya 3.000 m2

(tiga ribu meter persegi), PSL padatsekurang-kurangnya 5.000 m2 (lima ribu meter persegi), PSL kurang padat

sekurang-kurangnya 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi), dan PSL

kurang padat sekurang-kurangnya 15.000 m2 (lima belas ribu meter

persegi).

(4) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c kecuali rumah susun umum pada lahan pasar milik Pemerintah Daerah

diberikan KDB setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dengan tidak

mengubah fungsi utama pasar.

Pasal 633



REV.02/DTR/XI/2013

322

(1) Ketentuan khusus pembangunan rumah susun/apartemen sebagaimana

dalam Pasal 631 huruf b, berada pada sub zona R.2, R.3, R.4, R.5, R.6,

R7, R9 dan R.10, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. luas muka bidang tanah sekurang-kurangnya 20 m (dua puluh meter);b. berada pada rencana jalan sekurang-kurangnya 15 m (lima belas

meter) dengan lebar jalan yang ada sekurang-kurangnya 12 m (dua

belas meter); dan

c. luas lahan perencanaan pada PSL sangat padat sekurang-kurangnya

3.000 m2 (tiga ribu meter persegi), PSL padat sekurang-kurangnya

5.000 m2 (lima ribu meter persegi), PSL kurang padat sekurang-

kurangnya 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi), dan PSL kurang

padat sekurang-kurangnya 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi).

(2) Intensitas pemanfaatan ruang rumah susun/apartemen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. pada PSL sangat padat dengan KDB setinggi-tingginya 40% (empat

puluh persen), KLB setinggi-tingginya 5,0 (lima koma nol), dan KB

setinggi-tingginya 32 (tiga puluh dua) lantai;

b. pada PSL padat dengan KDB setinggi-tingginya 40% (empat puluh

persen), KLB setinggi-tingginya 4,5 (empat koma lima), dan KB

setinggi-tingginya 32 (tiga puluh dua) lantai;

c. pada PSL kurang padat dengan KDB setinggi-tingginya 35% (tiga puluh

lima persen), KLB setinggi-tingginya 3,5 (tiga koma lima), dan KB

setinggi-tingginya 24 (dua puluh empat) lantai; dand. pada PSL tidak padat dengan KDB setinggi-tingginya 30% (tiga puluh

persen), KLB setinggi-tingginya 3,0 (tiga koma nol), dan KB setinggi-

tingginya 16 (enam belas) lantai.

Pasal 634

Pembangunan rumah susun umum dan rumah susun/apartemen sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 632 dan 633 pada intensitas pemanfaatan ruang KDB

rendah, besar KDB sesuai dengan RDTR dan PZ.

Pasal 635

Rumah KDB sedang – tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 631 huru c,

pada PSL padat, kurang padat, dan PSL tidak padat dapat dilaksanakan dengan

KB sebesar 3 (tiga) lantai, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. intensitas pemanfaatan ruang:

1. pada sub zona R.2 dan R.3 besar KDB setinggi-tingginya 60% (enam

puluh persen) dan KLB setinggi-tingginya 1,8 (satu koma delapan); dan

2. pada sub zona R.4 dan R.5 besar KDB setinggi-tingginya 50% (limapuluh persen) dan KLB setinggi-tingginya 1,5 (satu koma lima);

b. luas lahan perencanaan lebih kecil atau sama dengan 800 m2 (delapan ratus

meter persegi);

c. luas lahan perencanaan lebih besar dari 800 m2 (delapan ratus meter

persegi) harus dilakukan pemecahan sesuai sub zona;

d. tidak diperkenankan pemanfaatan lantai mezzanin dan/atau ruang rongga

atap;

e. tidak diperkenankan pada Kawasan Cagar Budaya; dan

f. jarak bebas samping diperkenankan nol atau berhimpit dan belakang

sekurang-kurangnya 2 m (dua meter).



REV.02/DTR/XI/2013

323

Bagian Kesepuluh

Dampak

Pasal 636

Penanganan dampak kegiatan pemanfaatan ruang dalam suatu sub zonasebagaimana dimaksud dalam Pasal 597 ayat (2) huruf h, dilaksanakan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERIZINAN DAN REKOMENDASI

Pasal 637

(1) Setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan ruang wajib memiliki izin

dari Gubernur yang secara operasional menjadi tugas Kepala SKPD


(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara berututan sebagai

berikut:

a. izin prinsip pemanfaatan ruang;

b. izin kegiatan operasional pemanfaatan ruang;

c. izin pemanfaatan ruang; dan

d. izin mendirikan bangunan (IMB).

(3) Izin prinsip pemanfaatan ruang dan izin pemanfaatan ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c. diberikan oleh Kepala SKPD

bidang tata ruang sesuai kewenangannya .

(4) Izin kegiatan operasional pemanfaatan ruang (operasional/teknis dan/atau

rekomendasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan oleh

Kepala SKPD dan/atau instansi terkait sesuai jenis kegiatan dan

kewenangannya.

(5) Izin mendirikan bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d, diberikan oleh Kepala SKPD di bidang bangunan gedung sesuai

kewenangannya .

(6) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus

sesuai RDTR dan PZ.

Pasal 638

Kepala SKPD dan instansi yang terkait memberikan rekomendasi sebagai

kelengkapan mendapatkan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 637, harus sesuai RDTR, PZ, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 639

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian perizinan dan

rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 637 dan Pasal 638, diatur

dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

INSENTIF DAN DISINSENTIF



REV.02/DTR/XI/2013

324

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 640

Tujuan diberikan insentif sebagai berikut:

a. mendorong perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan

kawasan strategis yang telah ditetapkan;

b. meningkatkan upaya pengendalian perubahan pemanfaatan ruang di

kecamatan;

c. memberikan kepastian hak atas pemanfaatan ruang bagi masyarakat;dan

d. meningkatkan kemitraan pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan

ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengawasan penataan ruang.

Pasal 641

Obyek pemberian insentif meliputi:

a. pembangunan pada kawasan yang didorong pengembangannya;

b. pembangunan yang sesuai ekspresi bangunan dan lingkungan pada

kawasan Kawasan Cagar Budaya dan sub zona rumah kampung;

c. penyediaan ruang untuk fasilitas umum, berupa:

1. ruang privat bangunan yang dapat diakses oleh umum;

2. penyerahan lahan privat untuk jalan dan saluran.

d. peningkatan kuantitas dan kualitas sistem sirkulasi dan jalur penghubungbagi pejalan kaki termasuk jalur bagi penyandang cacat dan lanjut usia oleh

sektor privat;

e. pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Pasal 642

(1) Jenis insentif dapat berupa:

a. keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak;

b. pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun

saham;

c. pembangunan serta pengadaan prasarana sosial dan/atau umum;

d. pemberian keluwesan dalam batasan dan perhitungan KLB dan

ketinggian bangunan; dan

e. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau

pemerintah daerah.

(2) insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Kepala SKPD

bidang tata ruang untuk ditetapkan Gubernur setelah mendapatkan

pertimbangan dari KPPR, dan diberikan kepada calon pemanfaatan ruang

sebelum mendapatkan izin kegiatan pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 643

Penetapan disinsentif didasarkan atas pertimbangan:

a. pemanfaatan ruang dibatasi dan dikendalikan untuk menjaga kesesuaian

dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang; dan



REV.02/DTR/XI/2013

325

b. pemanfaatan ruang/guna lahan yang tidak sesuai dengan zona dan/atau sub

zona serta ketentuannya yang ditetapkan oleh Peraturan Zonasi.

Pasal 644

Obyek pengenaan disinsentif diberikan apabila pembangunan dilakukan padakawasan yang dibatasi perkembangannya.

Pasal 645

(1) Jenis disinsentif dapat berupa:

a. pengenaan denda secara progresif;

b. membatasi penyediaan prasarana, pengenaan kompensasi, dan

penalti;

c. pelarangan pengembangan untuk pemanfaatan ruang yang telah

terbangun; dan

d. pengenaan pajak/retribusi yang lebih tinggi disesuaikan besarnya biaya

yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat

pemanfaatan ruang.

(2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada

seluruh blok atau sub zona.

(3) Jenis disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan

Kepala SKPD bidang tata ruang untuk ditetapkan Gubernur setelah

mendapatkan pertimbangan dari KPPR, dan diberikan kepada calonpemanfaatan ruang sebelum mendapatkan izin kegiatan pemanfaatan

ruang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan

disinsentif diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

DATA DAN INFORMASI

Pasal 646

(1) Gubernur menyelenggarakan sistem informasi tata ruang guna

memberikan layanan data dan informasi penataan ruang serta layanan

kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan RDTR dan PZ.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam

satu web dengan alamat http://penataan.ruang.jakarta.go.id dan dikelola

Kepala SKPD di bidang tata ruang.

(3) Portal web penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2),menyajikan data dan informasi sekurang-kurangnya:

a. penyelenggaraan penataan ruang;

b. kebijakan, strategi dan tujuan penataan ruang;

c. struktur dan pola ruang;

d. perizinan pemanfaatan ruang; dan

e. pengaduan masyarakat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi penataan ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan

Peraturan Gubernur.

http://penataan/

http://penataan/



REV.02/DTR/XI/2013

326

BAB XIII

KERJASAMA

Pasal 647

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan daerah

perbatasan dan/atau pemerintah daerah lain, perguruan tinggi dan swasta

dalam pelaksanaan RDTR dan PZ antara lain dalam rangka:

a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan

RTRW 2030, RDTR dan PZ;

b. meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemanfaatan sumber daya;

c. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan

pelaksanaan RDTR dan PZ;

d. mempercepat akselerasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam

pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW 2030, RDTR, dan PZ;

e. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam

penyediaan infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;

f. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui

persaingan sehat; dan

g. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam

penyediaan prasarana dan sarana.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai


BAB XIV

RETRIBUSI

Pasal 648

(1) Setiap pelayanan cetak peta dalam pelaksanaan RDTR dan PZ dikenakan

retribusi yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang

Retribusi Daerah.

(2) Retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa

penggantian biaya cetak peta.

BAB XV

KOMITE PERTIMBANGAN PETANAAN RUANG

Pasal 649

(1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan RDTR dan PZ, Gubernur dibantu

KPPR bersifat fungsional.

(2) KPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:

a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur dalam

pelaksanaan penataan ruang berdasarkan RDTR dan PZ;

b. menampung, menanggapi, dan menyampaikan aspirasi masyarakat

terhadap pelaksanaan RDTR dan PZ;

c. melakukan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang

berdasarkan RDTR dan PZ; dan



REV.02/DTR/XI/2013

327

d. melakukan kerjasama dengan lembaga independan dalam

pengawasan pelaksanaan penataan ruang berdasarkan RDTR dan PZ.

(2) KPPR dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 650

(1) KPPR berjumlah 15 (lima belas) orang, berasal dari:

a. unsur Pemerintah Daerah sebanyak 3 (tiga) orang;

b. unsur akademisi sebanyak 4 (empat) orang;

c. unsur tokoh masyarakat sebanyak 4 (empat) orang; dan

d. unsur profesional sebanyak 4 (empat) orang.

(2) Keanggotaan KPPR diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun

dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikut.

(3) Sekretariat KPPR di SKPD di bidang tata ruang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja KPPR, diatur


BAB XVI

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 651

(1) Setiap orang berhak:

a. mendapatkan data dan informasi mengenai RDTR dan PZ;

b. berperan aktif dalam pelaksanaan RDTR dan PZ.

(2) Setiap orang wajib:

a. mentaati RDTR dan PZ;

b. melaporkan pelanggaran pelaksanaan RDTR dan PZ; dan

a. berperan aktif memelihara kualitas ruang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Kedua

Peran Masyarakat

Pasal 652

(1) Peran masyarakat dalam RDTR dan PZ dapat dilakukan melalui:

a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;

b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang;

c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang; dan

d. partisipasi dalam pengawasan pelaksanaanrencana tata ruang.

(2) Pelaksanaan peran masyarakat dalam penyusunan RDTR dan PZ

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk:



REV.02/DTR/XI/2013

328

a. pemberian kejelasan hak atas ruang;

b. pemberian data, informasi, saran, dan pertimbangan atau pendapat

dalam penyusunan rencana pemanfaatan ruang;

c. pemberian tanggapan terhadap rancangan RDTR dan PZ;

d. kerja sama dalam penelitian dan pengembangan;

e. bantuan tenaga ahli; danf. bantuan dana.

(3) Pelaksanaan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berbentuk:

a. pemanfaatan ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-

undangan;

b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan

pemanfaatan ruang;

c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RDTR dan PZ;

d. konsolidasi pemanfaatan lahan, air, udara, dan sumber daya alam lain

untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;

e. perubahan atau konvensi pemanfaatan ruang sesuai RDTR dan PZ;

f. pemberian usulan dalam penentuan lokasi dan bantuan teknik dalam

pemanfaatan ruang, dan/atau

g. kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi

lingkungan.

(4) Pelaksanaan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berbentuk:

a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang termasuk pemberian

informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang, dan/atau

b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban dalam

kegiataan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan

ruang.

(5) Masyarakat yang terkena dampak langsung dapat menyampaikan

sanggahan atau keluhan kepada Gubernur melalui KPPR.

(6) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat

(3), ayat (4), dan ayat (5), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB XVII

HAK KEBERATAN

Pasal 653

(1) Setiap orang berhak mengajukan keberatan terhadap peta operasionalyang disusun dan/atau ditetapkan oleh Kepala SKPD bidang tata ruang.

(2) Kepala SKPD bidang tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat

Keberatan terhadap peta operasional diterima, harus memberikan

keputusan atas keberatan terhadap peta operasional berupa menerima

atau menolak setelah mendapatkan pertimbangan dari KPPR.

Pasal 654



REV.02/DTR/XI/2013

329

(1) Setiap orang dapat mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan RDTR

dan PZ kepada Gubernur melalui Kepala SKPD bidang tata ruang atas

rencana tata ruang.

(2) Keberatan terhadap pelaksanaan RDTR dan PZ sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertaialasan yang jelas.

(3) Gubernur melalui Kepala SKPD bidang tata ruang dalam jangka waktu

paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan terhadap

pelaksanaan RDTR dan PZ diterima, harus memberi keputusan atas

keberatan terhadap pelaksanaan RDTR dan PZ yang diajukan dapat

berupa menerima atau menolak setelah mendapatkan pertimbangan dari

KPPR.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan

Gubernur atau Kepala SKPD bidang tata ruang tidak memberi keputusan,

keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 655

(1) Keberatan yang diterima atau dikabulkan oleh Gubernur atau KepalaSKPD bidang tata ruang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk

mengajukan perubahan RDTR dan PZ kepada DPRD.

(2) Perubahan RDTR dan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan dilaksanakan sesuai ketentuan


BAB XVIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 656

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan RDTR dan

PZ melalui:

a. koordinasi;

b. sosialisasi;c. pemberian pedoman dan standar;

d. bimbingan teknis dan penyuluhan;

e. penelitian dan pengembangan;

f. penyebaran informasi;

g. pengembangan sistem informasi;

h. pendidikan dan pelatihan; dan

i. supervisi dan konsultasi;

(2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara

berkesinambungan yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.



REV.02/DTR/XI/2013

330

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 657

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan RDTR dan PZ

sesuai dengan wewenangnya, meliputi :

a. pemantauan;

b. evaluasi; dan

c. pelaporan

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. pengamatan;

b. pencatatan;

c. perekaman;

d. pemeriksaan laporan; dan/atau

e. peninjauan secara langsung.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui

kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan yang hasilnya

sebagai dasar peninjauan atas pelaksanaan RDTR dan PZ.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan olehKepala SKPD yang mengeluarkan izin kepada Gubernur secara berkala

atau sesuai kebutuhan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan RDTR dan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur


BAB XIX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 658

(1) Setiap orang melakukan pemanfaatan ruang dengan sengaja tidak

memperhatikan pembagian zona fungsi lindung dan zona fungsi budidaya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 37 ayat (2), Pasal

50 ayat (2), Pasal 63 ayat (2), Pasal 76 ayat (2), Pasal 89 ayat (2), Pasal

102 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 128 ayat (2), Pasal 141 ayat (2),

Pasal 154 ayat (2), Pasal 167 ayat (2), Pasal 180 ayat (2), Pasal 190 ayat

(2), Pasal 206 ayat (2), Pasal 219 ayat (2), Pasal 231 ayat (2), Pasal 245

ayat (2), Pasal 258 ayat (2), Pasal 271 ayat (2), Pasal 284 ayat (2), Pasal297 ayat (2), Pasal 310 ayat (2), Pasal 323 ayat (2), Pasal 336 ayat (2),



ayat (2), Pasal 453 ayat (2), Pasal 466 ayat (2), Pasal 479 ayat (2), Pasal


Pasal 544 ayat (2), Pasal 557 ayat (2), Pasal 570 ayat (2), dan Pasal 584

ayat (2), dikenakan sanksi administratif.

(2) Setiap orang yang menyediakan prasarana tidak sesuai dengan Gambar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6), Pasal 47 ayat (6), Pasal

60 ayat (6), Pasal 73 ayat (6), Pasal 86 ayat (6), Pasal 99 ayat (6), Pasal



REV.02/DTR/XI/2013

331






Pasal 359 ayat (6), Pasal 372 ayat (6), Pasal 385 ayat (6), Pasal 398 ayat(6), Pasal 411 ayat (6), Pasal 424 ayat (6), Pasal 437 ayat (6), Pasal 450



Pasal 554 ayat (6), Pasal 567 ayat (6), Pasal 581 ayat (6), dan Pasal 595

ayat (6), dikenakan sanksi administratif.

Pasal 659

(1) Setiap orang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang tidak memiliki izin

pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 ayat (1),

dikenakan sanksi administratif.

(2) Setiap orang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada sub zona yang

diizinkan terbatas tidak mengikuti ketentuan yang ditetapkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 608 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.

(3) Setiap orang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada sub zona

diizinkan bersyarat tidak mengikuti ketentuan yang ditetapkan sebagaimana


(4) Setiap orang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada sub zonadiizinkan terbatas dan bersyarat tidak mengikuti ketentuan yang ditetapkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610 ayat (2), dikenakan sanksi

administratif.

Pasal 660

(1) Setiap orang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang tidak mengikuti

dan/atau tidak memenuhi ketentuan intensitas pemanfaatan ruang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 ayat (2), dikenakan sanksi

administratif.

(2) Setiap orang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang tidak mengikuti

dan/atau tidak memenuhi ketentuan tata bangunan sebagaimana


(3) Setiap orang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang tidak memenuhi

prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 629 ayat (2), ayat

(3), dan ayat (4), dikenakan sanksi administratif.

(4) Setiap orang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai

dengan ketentuan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 630ayat (1), dikenakan sanksi administratif.

(5) Setiap orang melakukan pembangunan rumah susun umum, rumah

susun/apartemen, dan rumah KDB sedang-tinggi tidak sesuai dengan

ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 631, Pasal 632,

Pasal 633, Pasal 634, dan Pasal 635 dikenakan sanksi administratif.

Pasal 661



REV.02/DTR/XI/2013

332

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658, Pasal 659, dan

Pasal 660, dapat berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian sementara pelayanan umum;d. penutupan lokasi;

e. pencabutan izin;

f. pembatalan izin;

g. pembongkaran bangunan;

h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

i. denda administratif.

Pasal 662

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661 huruf a,

dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari Kepala SKPD

bidang tata ruang.

(2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-

kurangnya memuat:

a. rincian pelanggaran dalam penataan ruang;

b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai

RDTR dan/atau PZ; dan

c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan.

(3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

paling banyak 3 (tiga) kali.

(4) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diabaikan, Kepala SKPD bidang tata ruang melakukan tindakan berupa

pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661 huruf b

sampai huruf i sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 663

(1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661

huruf b dilakukan melalui tahapan:

a. Kepala SKPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis

sesuai ketentuan Pasal 662 ayat (2);

b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a

diabaikan, Kepala SKPD bidang tata ruang menerbitkan surat

keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;

c. berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b,

Kepala SKPD bidang tata ruang melakukan penghentian sementara

kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dand. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, Kepala SKPD bidang

tata ruang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang

yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai terpenuhi

kewajibannya.

(2) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 661 huruf c dilakukan melalui tahapan:





REV.02/DTR/XI/2013

333

b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a


keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat

penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan

sementara;

c. berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umumsebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD bidang tata ruang

berkoordinasi dengan penyedia jasa pelayanan umum untuk

menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan

pelanggaran; dan

d. setelah pelayanan umum dihentikan kepada yang melakukan

pelanggaran, Kepala SKPD bidang tata ruang melakukan pengawasan

untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum sampai yang

melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya.

(3) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661 huruf d

dilakukan melalui tahapan:



b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a


keputusan penutupan lokasi;

c. berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi sebagaimana

dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD bidang tata ruang bersama

Kepala Satpol PP melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan

d. setelah dilakukan penutupan lokasi, Kepala SKPD bidang tata ruangmelakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak

dibuka kembali sampai yang melakukan pelanggaran memenuhi

kewajibannya.

(4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661 huruf e




b. apabila surat peringatan tertulis sebagamana dimaksud pada huruf a

diabaikan, Kepala SKPD bidang tata ruang mencabut izin menerbitkan

surat keputusan pencabutan izin;

c. berdasarkan surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud

pada huruf b, Kepala SKPD bidang tata ruang memberitahukan

kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang

telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan

pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya; dan

d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang

sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, Kepala SKPD bidang

tata ruang bersama Kepala Satpol PP melakukan tindakan penertiban

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661 huruf f dilakukan

melalui tahapan:



b. apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a

diabaikan, Kepala SKPD bidang tata ruang melakukan pembatalan

izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;

c. berdasarkan surat keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud

pada huruf b, Kepala SKPD bidang tata ruang memberitahukan



REV.02/DTR/XI/2013

334

kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang

telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan

pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan

d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang

sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, Kepala SKPD bidang

tata ruang bersama Kepala Satpol PP melakukan tindakan penertibansesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661 huruf

g dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

bangunan gedung.

(7) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661 huruf h




b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a

diabaikan, Kepala SKPD bidang tata ruang menerbitkan surat perintah

pemulihan fungsi ruang;

c. berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b,

Kepala SKPD bidang tata ruang memberitahukan kepada orang

melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang

dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam

jangka waktu tertentu;

d. Kepala SKPD bidang tata ruang melakukan pengawasan pelaksanaan

kegiatan pemulihan fungsi ruang;e. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat

dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, Kepala SKPD bidang

tata ruang bersama Kepala Satpol PP melakukan tindakan pemulihan

fungsi ruang secara paksa; dan

f. apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu

membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud

pada huruf c, Gubernur dapat mengajukan penetapan pengadilan agar

pemulihan dilakukan Pemerintah Daerah atas beban orang yang

melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

Pasal 664

(1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661 huruf i,

kepada pelanggaran ketentuan RDTR dan PZ dapat dikenakan secara

tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658.

(2) Denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan RDTR dan PZ

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:

a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaranketentuan RDTR dan PZ;

b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran

ketentuan RDTR dan PZ; dan/atau

c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran ketentuan RDTR

dan PZ.

(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh

Gubernur yang secara operasional menjadi tugas Kepala SKPD bidang

tata ruang sesuai kewenangannya.



REV.02/DTR/XI/2013

335

(4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disetorkan

ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 665

(1) Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pelanggaran

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya

pelanggaran;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan

melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal

diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi;

g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannyadengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk

bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa terebut bukan

merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal

tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan

penangkapan dan/atau penggeledahan.

(4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang:

a. pemeriksaan tersangka;

b. pemasukan rumah;

c. penyitaan benda;

d. pemeriksaan surat;

e. pemeriksaan saksi;

f. pemeriksaan ditempat kejadian;

g. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya

kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

(5) Mekanisme penyelenggaraan pelanggaran pidana yang dilakukan PPNS

sebagaimana dimaksud ayat (2), dan ayat (3), dan ayat (4), sesuai dengan


BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 666





REV.02/DTR/XI/2013

337

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 671

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun1975 tentang Ketentuan Bangunan Bertingkat Di Wilayah Daerah Khusus

Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 672

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2) Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

peraturan daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah

Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

Ir. WIRIYATMOKO, MT

NIP. 195803121986101001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN

…. NOMOR….



REV.02/DTR/XI/2013

339

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR ... TAHUN ….

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI

A. PENJELASAN UMUM

Kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang pelaksanaan otonomi pada lingkup provinsi sebagaimana ditetapkan dalam Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki peran dan fungsi

sebagai tempat penyelenggaraan pemerintahan dan tempat kedudukan perwakilan

negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional, sehingga peran dan fungsi

Provinsi DKI Jakarta sangat luas dalam lingkup internasional, nasional, regional, dan lokal.

Sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkewajiban menyelenggarakan

pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi cerminan

citra bangsa Indonesia. Dengan kondisi tersebut, ruang wilayah Provinsi DKI Jakartaberfungsi sebagai ruang ibukota negara dan kawasan perkotaan. Oleh sebab itu,

pembangunan di Provinsi DKI Jakarta perlu dilakukan pada pemanfaatan ruang secara

bijaksana, berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan

sesuai kaidah-kaidah penataan ruang, sehingga kualitas ruang dapat terjaga

keberlanjutannya bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Konsekuensi dari kedudukan, peran, dan fungsi Provinsi DKI Jakarta, pembangunan di

Provinsi DKI Jakarta secara terus menerus mengalami perkembangan sangat dinamis

dalam berbagai bidang. Perkembangan tersebut berpengaruh kepada sistem dan struktur

ekonomi, sosial, dan politik baik nasional maupun lokal yang berakibat kepada perubahan

fisik kota Jakarta, sehingga muncul nilai-nilai baru dan kebutuhan akan perubahan struktur

dan pola ruang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (RTRW 2030).

RTRW 2030 telah mengatur rencana tata ruang provinsi, 5 (lima) Kota Administrasi, dan

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, akan tetapi belum dapat dijadikan dasar

hukum dalam pemanfaatan dan/atau pengendalian pemanfaatan ruang karena masih

bersifat umum. Dengan demikian RTRW 2030 perlu dirinci dalam bentuk Rencana Detail

Tata Ruang (RDTR), yaitu rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah, yang

dilengkapi dengan Peraturan Zonasi (PZ) sebagai ketentuan yang mengatur persyaratan

pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, disusun untuksetiap sub blok dan sub zona peruntukan.

Fungsi RDTR dan PZ meliputi: (a) sebagai instrumen pengendalian mutu dalam

pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW 2030; (b) menjadi acuan bagi kegiatan

pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam

RTRW 2030; (c) menjadi acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang; (d)

menjadi acuan dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang; (e) menjadi acuan dalam

penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Manfaat RDTR dan PZ meliputi: (a) penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai

kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu; (b) alat



REV.02/DTR/XI/2013

340

operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan

pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan

masyarakat; (c) ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsinya; (d)

ketentuan untuk penyusunan program pengembangan kawasan dan pengendalian

pemanfaatan ruang bagi kawasan yang diprioritaskan.

Peraturan Daerah tentang RDTR dan PZ merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW 2030, yang

memuat: (a) rencana pola ruang; (b) rencana jaringan prasarana; (c) penetapan yang

diprioritaskan penanganan; (d) ketentuan pemanfaatan ruang; (e) peraturan zonasi. RDTR

dan PZ disajikan dalam bentuk peta dalam skala 1:5000, yang secara operasional

digambarkan dalam skala 1:1000.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan azas penataan ruang sebagai berikut:

a. keterpaduan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan

mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor,

lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku

kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan

masyarakat.

b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan

ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara

struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan

manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan

perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan

kawasan perdesaan.

c. keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan

menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya

tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi

mendatang.

d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan

ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan

sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjaminterwujudnya tata ruang yang berkualitas.

e. Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan

memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk

mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

f. kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang

diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

g. pelindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang

diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

h. kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang

diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan

perundangundangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan



REV.02/DTR/XI/2013

341

dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta

melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan

jaminan kepastian hukum.

i. akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat

dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun

hasilnya

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan kualitas ruang yang terukur adalah kualitas

ruang yang dapat diukur secara kuantitatif

Huruf b

Yang dimaksud dengan tertib penyelenggaraan penataan ruang adalah

mendorong terwujudnya rencana tata ruang untuk mencegah terjadinya

pelanggaran penataan ruang.

Yang dimaksud dengan keseimbangan dan keserasian peruntukan lahan

adalah mewujudkan keseimbangan dan keserasian pertumbuhan dan

perkembangan peruntukan lahan.

Yang dimaksud dengan penyediaan prasarana dan sarana kota yang

maju dan memadai adalah penyediaan prasarana dan sarana kota yang

berkualitas, dalam jumlah yang layak, berkesinambungan, dan dapat

diakses oleh seluruh warga.

Huruf cCukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan tata air adalah susunan dan letak air yang

terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumbr air, baik yang

terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi yang memadai adalah

mewujudkan pelayanan dan keterpaduan antar dan intra moda

transportasi yang berkualitas, dalam jumlah yang layak,

berkesinambungan, dan dapat diakses oleh seluruh warga.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf bCukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.



REV.02/DTR/XI/2013

342

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Yang dimaksud Panduan Rancang kota atau Urban Design Guideline

(UDGL), terdiri dari beberapa segmen kawasan yang diprioritaskan

membentuk suatu pembangunan terpadu yang mempunyai dampak

besar terhadap wajah kota Jakarta.

Huruf i

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf aCukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud peta operasioanal adalah peta rencana yang

menjabarkan zona dan/atau sub zona peta zonasi dengan

menambahkan rencana jalan lebar dibawah 12 m (dua belas meter).

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah

pusat dan SKPD/UKPD.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas

yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu

pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.



REV.02/DTR/XI/2013

343

Yang dimaksud dengan standar adalah acuan yang dipakai sebagai

patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Yang dimaksud dengan norma adalah aturan atau ketentuan yang

dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Yang dimaksud dengan kriteria adalah ukuran yang dipergunakan

menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Yang dimaksud dengan prosedur adalah metode atau tata cara untuk

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ayat ini

adalah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi

Perangkat Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Jumlah penduduk menggambarkan rencana persebaran penduduk

sampai tahun 2030 dengan tujuan untuk mewujudkan pemanfaatan

ruang secara optimal yang serasi, selaras, dan seimbang antarakuantitas dan persebaran penduduk dengan daya dukung ruang

dan/atau daya tampung lingkungan guna menunjang pelaksanaan

pembangunan berkelanjutan.

Rencana persebaran penduduk sampai tahun 2030 berdasarkan RTRW

2030 sebanyak 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu) jiwa, dengan

persebaran sebagai berikut:

a. Kota Administrasi Jakarta Pusat sebanyak 9,2%;

b. Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 18,6%;

c. Kota Administrasi Jakarta Barat sebanyak 25,3%;;

d. Kota Administrasi Jakarta Selatan sebanyak 22,6%;

e. Kota Administrasi Jakarta Timur sebanyak 24,1%; dan

f. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebanyak 0,2%.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pembangunan baru adalah pola pengembangan

kawasan pada areal tanah yang masih kosong dan atau belum pernah

dilakukan pembangunan fisik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peremajaan lingkungan, adalah pola

pengembangan kawasan dengan tujuan mengadakan pembongkaran

menyeluruh dalam rangka pembaharuan struktur dan fungsi.



REV.02/DTR/XI/2013

344

Huruf c

Yang dimaksud dengan perbaikan lingkungan, adalah pola

pengembangan kawasan dengan tujuan untuk memperbaiki struktur

lingkungan yang telah ada, dan dimungkinkan melakukan pembongkaran

terbatas guna penyempurnaan pola fisik prasarana yang telah ada.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pemugaran lingkungan, adalah pola

pengembangan kawasan dengan tujuan untuk melestarikan,

memelihara, mengamankan lingkungan dan/atau bangunan yang

memiliki nilai sejarah budaya dan/atau keindahan/estetika.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan perkembangan kota adalah suatu perubahan

menyeluruh menyangkut segala perubahan di dalam masyarakat kota,

baik perubahan sosial ekonomi, sosial budaya, maupun perubahan fisik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan

serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk

kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan

penerbangan.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Kawasan yang diprioritaskan penanganannya ditetapkan dengan

pertimbangan sebagai berikut:

a. Kawasan pusat kegiatan primer, sekunder, dan tersier;

b. Kawasan strategis nasional dan daerah/provinsi;

c. Kawasan khusus;

d. Kawasan yang didorong perkembangannya;

e. Kawasan yang ditentukan sebagai pelaksanaan program pemerintah;

dan

f. Kawasan permukiman kumuh yang memerlukan penanganan melaluiperemajaan lingkungan/revitalisasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan rencana pemanfaatan ruang dalam RDTR

adalah perwujudan RDTR dalam bentuk program

pengembangan/indikator program masing-masing kecamatan sebagai

upaya perwujudan rencana pola ruang, rencana jaringan prasarana,

rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya, dalam jangka

waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa

perencanaan.



REV.02/DTR/XI/2013

345

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan zona fungsi lindung adalah zona yang

diperuntukan bagi sub zona atau fungsi lindung suaka dan pelestarian

alam dan sempadan lindung yang tidak dapat berubah fungsi dan

pemanfaatan ruang yang terbatas untuk kegiatan dan pendirian

pembangunan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika

kawasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan zona fungsi budidaya adalah wilayah yang

ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi

dan potensi SDA, SDM, dan sumber daya buatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan zona perairan adalah laut yang berbatasan

dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur

dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau,

estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, laguna.

Yang dimaksud dengan zona pesisir adalah daerah peralihan antara

ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan

laut.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ruang udara adalah ruang yang berada di atas

wilayah daratan dan perairan beserta sumber daya di dalamnya.

Yang dimaksud dengan ruang bawah tanah adalah ruang yang terletak

di bawah permukaan bumi sampai ke dalaman tertentu beserta sumber

daya di dalamnya.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pergerakan adalah perpindahan manusia atau

barang dari satu tempat ke tempat lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan energi adalah kemampuan untuk melakukan

kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan

elektromagnetika.

Huruf c

Yang dimaksud dengan telekomunikasi adalah setiap pemancaran,

pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk

tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem

kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.



REV.02/DTR/XI/2013

346

Huruf d

Yang dimaksud dengan drainase adalah prasarana yang berfungsi

mengalirkan air hujan/genangan ke badan air dan/atau bangunan

resapan buatan.

Huruf eYang dimaksud dengan air minum adalah air yang melalui proses

pengolahan ataupun tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat

kesehatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan air limbah adalah air dari suatu kawasan

permukiman yang telah dipergunakan untuk berbagai keperluan, harus

dikumpulkan dan dibuang untuk menjaga lingkungan hidup yang sehat

dan baik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari

manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan jalur dan ruang evakuasi bencana adalah jalur

khusus yang menghubungkan semua area di dalam gedung ke area

yang aman (titik kumpul).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan embung adalah area tangkapan air.

Huruf h

Cukup Jelas.



REV.02/DTR/XI/2013

347

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf dYang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat

merugikan kehidupan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang

diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat

berpenghasilan rendah.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan

kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,

batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan

jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang

belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana


Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)



REV.02/DTR/XI/2013

348

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum

massal pada jalur khusus berupa halte di Kelurahan Cempaka Putih

Barat: Halte Bus Rawa Selatan dan Halte Bus Pasar Cempaka; di

Kelurahan Cempaka Putih Timur: Halte Bus Cempaka Tengah, RS.

Islam, Cempaka Timur, Cempaka Putih, Pulomas By Pass, dan HalteUtan Kayu Rawasari, dan di Kelurahan Rawasari: Halte Bus Pramuka

BPKP, Pramuka LIA, Utan Kayu, dan Halte Pasar Genjing.

Yang dimaksud dengan Koridor Pulogadung-Harmoni adalah yang

melalui Kelurahan Cempaka Putih Timur dan Kelurahan Cempaka Putih

Barat.

Yang dimaksud dengan Koridor Dukuh Atas-Pulogadung adalah yang

melalui Kelurahan Rawasari.

Yang dimaksud dengan Koridor Tanjung Priok-Cililitan adalah yang

melalui Kelurahan Cempaka Putih Timur dan Kelurahan Rawasari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini

berupa peningkatan jalan di Kelurahan Cempaka Putih Timur dan

Kelurahan Rawasari pada ruas Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono dan Jalan

Jenderal Ahmad Yani.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat iniberupa pelebaran jalan di Kelurahan Cempaka Putih Timur dan

Kelurahan Cempaka Putih Barat pada ruas Jalan Letjend Suprapto; di

Kelurahan Rawasari pada ruas Jalan Pramuka.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam

ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Rawasari Jalan

Percetakan Negara 1, Percetakan Negara 5, Percetakan Negara 3,

Pramuka, Rawamangun, Percetakan Negara Raya dan Rawasari

Selatan; di Kelurahan Cempaka Putih Timur pada ruas Jalan Rawa Sari,

Rawasari Selatan, Cempaka Putih Raya, Cempaka Putih Timur 11,

Rawasari Barat 10, Cempaka Putih Timur dan jalan Cempaka Putih

Tengah; di Kelurahan Cempaka Putih Barat pada ruas Jalan Cempaka

Putih Barat 26; di Kelurahan Cempaka Putih Barat dan Kelurahan

Rawasari pada ruas Jalan Mardani Raya; di Kelurahan Cempaka Putih

Barat pada ruas Jalan Cempaka Putih Tengah, Pangkalan Asem dan

Jalan Kampung Rawa Selatan.

Huruf e

Pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

a. pengembangan jalan tembus dan jalan sejajar di Kelurahan Rawasaripada ruas jalan Inspeksi Saluran sebelah timur dan barat di Kompleks

Angkatan Laut;

b. pengembangan jalan inspeksi sepanjang kali sejajar di Kelurahan

Cempaka Putih Barat pada ruas Jalan Cempaka Putih Barat 26 dan

Jalan Cempaka Putih Tengah, di Kelurahan Rawasari pada ruas Jalan

Pramukasari 1; di Kelurahan Cempaka Putih Timur pada ruas Jalan

Cempaka Putih Tengah 33 dan Jalan Cempaka Putih Timur; dan

c. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan

Rawasari, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih Tengah, dan di

Kelurahan Cempaka Putih Barat.



REV.02/DTR/XI/2013

349

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan

pada:

a. parkir di badan jalan (on street parking ) dilaksanakan berdasarkan


b. parkir di luar badan jalan (off street parking ) melalui pembangunangedung parkir dan/atau lapangan parkir di Kelurahan Rawasari pada ruas

Jalan Jenderal A. Yani, Percetakan Negara 1, Percetakan Negara 3,

Pramuka, Rawamangun, Percetakan Negara Raya, Rawasari Selatan,

Percetakan Negara, Mardani Raya, Percetakan Negara 2, Percetakan

Negara 5 dan Jalan Percetakan Negara Raya; di Kelurahan Cempaka

Putih Timur pada ruas Jalan Rawasari Selatan, Cempaka Putih Raya,

Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih Timur 11, Rawasari Barat 10,

Cempaka Putih Tengah, Cempaka Putih Tengah 33, Cempaka Putih

Tengah 2, Letjend Suprapto dan Jalan Rawa Sari; di Kelurahan

Cempaka Putih Barat pada ruas Jalan Cempaka Putih Barat 26,

Cempaka Putih Raya, Cempaka Putih Barat, Mardani Raya, Kampung

Rawa Selatan, Pangkalan Asem dan Jalan Cempaka Putih Tengah;

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur

sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Cempaka Putih Timur

pada ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani, Rawasari Selatan, Rawasari

Selatan 1, Cempaka Jaya, Cempaka Putih Timur 2, Cempaka Putih

Timur 6, Cempaka Putih Timur 7, Cempaka Putih Timur 9, Cempaka

Putih Timur 10, Cempaka Putih Timur 11, Cempaka Putih Timur 12,

Cempaka Putih Timur 16, Cempaka Putih Timur 17, Cempaka PutihTimur 24, Cempaka Putih Tengah, Cempaka Putih Tengah 1, Cempaka

Putih Tengah 2, Cempaka Putih Tengah 3, Cempaka Putih Tengah 4,

Cempaka Putih Tengah 4B, Cempaka Putih Tengah 6, Cempaka Putih

Tengah 13, Cempaka Putih Tengah 15, Cempaka Putih Tengah 27,

Cempaka Putih Tengah 30, Cempaka Putih Tengah 32, Cempaka Putih

Tengah 33, Cempaka Putih Tengah 33A dan Jalan Cempaka Putih

Tengah 33B; di Kelurahan Cempaka Putih Barat pada ruas Jalan

Pangkalan Asem, Kampung Rawa Selatan Raya, Cempaka Putih Raya,

Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih Barat 2, Cempaka Putih Barat 2A,

Cempaka Putih Barat 2B, Cempaka Putih Barat 2C, Cempaka Putih

Barat 2D, Cempaka Putih Barat 2E, Cempaka Putih Barat 3, Cempaka

Putih Barat 4, Cempaka Putih Barat 5, Cempaka Putih Barat 7, Cempaka

Putih Barat 26 dan Jalan Mardani Raya; di Kelurahan Rawasari pada

ruas Jalan Pramuka, Percetakan Negara Raya, Percetakan Negara 3,

Percetakan Negara 5, Percetakan Negara 5B, Percetakan Negara 6,

Percetakan Negara 7, Percetakan Negara 8, Percetakan Negara 9,

Percetakan Negara 10, Rawamangun, Pramuka Sari, Pramuka Sari 3,

Pramuka Sari 5, Bacang, Perhubungan Udara, dan Jalan Rawasari

Selatan; di Kelurahan Cempaka Putih Timur dan Kelurahan Cempaka

Putih Barat pada ruas Jalan Letjen Suprapto.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada

dan/atau melalui Kecamatan Cempaka Putih adalah rencana

pengembangan kereta komuter Jabodetabek pada Stasiun Kramat di

Kelurahan Rawasari.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk

KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar

Bandar udara pada:

a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;



REV.02/DTR/XI/2013

350

b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;

c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;

d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;

e. kawasan di bawah permukaan kerucut;

f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)

adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di

udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat

pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 278 kV.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Saluran Koneksi Tegangan Tinggi (SKTT)

adalah

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Penyediaan internet dilakukan pada ruang publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Sistem polder dilengkapi dengan waduk retensi yang berupa long

storage yang terletak pada sisi ruas Jalan Cempaka Putih Barat 26 di

Kelurahan Cempaka Putih Timur.



REV.02/DTR/XI/2013

351

Huruf c

Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada

saluran Mardani Raya, Cempaka Putih Raya, Cempaka Raya, Djatof,

Cempaka Putih Indah, Cempaka Putih Barat 12 dan saluran Cempaka

Putih Barat 25 di Kelurahan Cempaka Putih Barat; saluran Cempaka

Putih Timur, Rawasari Barat 10 dan saluran Rawa Kerbau di KelurahanCempaka Putih Timur; dan saluran Komplek BPKP, Golf dan saluran

Bacang di Kelurahan Rawasari.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:

a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk

mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen)

populasi terlayani; danb. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa

pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam

ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site)

dengan zona layanan nomor 10 dilaksanakan di ruas :

a. Jalan Pangkalan Asem, Kampung Selatan Raya, dan Jalan Mardani

Raya di Kelurahan Cempaka Putih Barat;

b. Jalan Cempaka Putih Tengah dan Jalan Cempaka Putih Tengah 33

di Kelurahan Cempaka Putih Timur; Jalan Pramuka di Kelurahan

Rawasari;

c. Jalan Letjend Suprapto di Kelurahan Cempaka Putih Barat dan

Kelurahan Cempaka Putih Timur;d. Jalan Jenderal Achmad Yani di Kelurahan Cempaka Putih dan

Kelurahan Rawasari.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)



REV.02/DTR/XI/2013

352

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona

Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona

Perwakilan Asing.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf eCukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat


Pasal 36

Ayat (1)

Huruf aPembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan



Huruf b





Ayat (2)



REV.02/DTR/XI/2013

353

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38 Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a


massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Kebon Kelapa :

Halte Pecenongan, Halte Harmoni, dan Halte Sawah Besar; di

Kelurahan Gambir : Halte Bank Indonesia, Halte Monumen Nasional,

Halte Balaikota, Halte Gambir 1, Halte Gambir 2, Halte Istiqlal; di

Kelurahan Petojo Utara : Halte Petojo; di Kelurahan Cideng : Halte RS

Tarakan; dan di Kelurahan Petojo Utara : rencana halte pada ruas jalan

Cideng Timur.

Yang dimaksud dengan Koridor Blok M-Kota adalah yang melalui

Kelurahan Gambir, Kebon Kelapa dan Kelurahan Petojo.

Yang dimaksud dengan Koridor Pulogadung-Harmoni adalah yang

melalui Kelurahan Gambir dan Kelurahan Petojo.

Yang dimaksud dengan Koridor Kalideres-Harmoni adalah yang melaluiKelurahan Kebon Kelapa, Petojo Utara, Kelurahan Duri Pulo dan

Kelurahan Gambir.

Yang dimaksud dengan Koridor Harmoni-Lebak Bulus adalah yang

melalui Kelurahan Kebon Kelapa, Petojo Selatan dan Kelurahan Cideng.

Yang dimaksud dengan Koridor Cideng-Tanah Abang adalah yang

melalui Kelurahan Petojo Utara dan Kelurahan Petojo Selatan.

Huruf b


berupa peningkatan jalan di Kelurahan Cideng dan Kelurahan Duri Pulo :

Jalan Tol Kampung Melayu – Duri Pulo; di Kelurahan Cideng : Jalan Tol

Ulujami – Tanah Abang; dan di Kelurahan Petojo Utara, Kebon Kelapa

dan Kelurahan Duri Pulo: Jalan Tol Rawa Buaya – Sunter.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini

berupa pelebaran jalan di Kelurahan Duri Pulo : Jalan KH Imam Mahbub

dan Jalan Moh Mansyur; di Kelurahan Petojo Utara : Jalan Gajah Mada;

di Kelurahan Cideng : Jalan Cideng Barat , Hasyim Ashari, Jatibaru danJalan Fahrudin; di Kelurahan Gambir dan Kelurahan Kebon Kelapa :

Jalan Hayam Wuruk; di Kelurahan Petojo Selatan : Jalan Balikpapan,

Jatibaru, Cideng Timur, Majapahit, Kyai Caringin, Cideng, dan Jalan

Suryo Pranoto; di Kelurahan Gambir : Jalan Majapahit, Kebon Sirih,

Medan Merdeka Utara, Prapatan dan Jalan MH Thamrin; dan di

Kelurahan Kebon Kelapa : Jalan Sukarjo Wiryopranoto dan Jalan Batu

Ceper.

Huruf d


ayat ini berupa:



REV.02/DTR/XI/2013

354

a. pemeliharaan jalan di Kelurahan Petojo Utara : Jalan Sangaji,

Alaydrus, KH. Zainudin Arifin, Am. Sangaji dan Jalan Sukarjo

Wiryopranoto; di Kelurahan Kebon Kelapa : Jalan Batu Ceper,

Sukarjo Wiryopranoto, Taman Sari Raya, Ir. H. Juanda, Pecenongan,

Batu Ceper dan Jalan Sukarjo Wiryopranoto; di Kelurahan Duri Pulo

: Jalan Duri Selatan; di Kelurahan Petojo Selatan : Jalan SuryoPranoto, Kesehatan, Balikpapan dan Jalan Kyai Caringin; di

Kelurahan Gambir : Jalan Veteran, Pejambon, Perwira, Tanah Abang

2, Medan Merdeka Utara, Medan Merdeka Timur, Jalan M. I. R,

Merdeka Selatan, Budi Kemuliaan, Abdul Muis dan Jalan Kemuliaan;

di Kelurahan Cideng : Jalan Musi, Biak, Taman Jati Baru Cideng, Jati

Baru Bengkel, Citarum, Subur dan Jalan Cideng Barat; dan di

Kelurahan Pasar Baru : Jalan Ir. H. Juanda; dan

b. pembangunan jalan Sejajar Rel KA Jkt-Tangerang (dari jl. Daan

Mogot s/d jl. Duri Pasar) di Kelurahan Duri Pulo.

Huruf e

Yang dimaksud dengan engembangan jalan lokal dilakukan:

1 pengembangan jalan inspeksi di sepanjang Kali Krukut, Kali

Ciliwung dan Kanal Banjir Barat; dan

2 pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan

Kebon Kelapa, Gambir, Petojo Utara, Cideng, dan Kelurahan Petojo

Selatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penerapan pembatasan lalu lintas tahap I

dilakukan di Kelurahan Duri Pulo : Jalan KH Imam Mahbub dan JalanMoh Mansyur; di Kelurahan Petojo Utara : Jalan Gajah Mada; di

Kelurahan Cideng Jalan Hasyim Ashari, Jatibaru dan Jalan Fahrudin; di

Kelurahan Gambir dan Kelurahan Kebon Kelapa : Jalan Hayam Wuruk;

di Kelurahan Petojo Selatan : Jalan Balikpapan, Jatibaru, Cideng Timur,

Majapahit, Kyai Caringin, Cideng, dan Jalan Suryo Pranoto; di Kelurahan

Cideng : Jalan Cideng Barat; di Kelurahan Gambir : Jalan Majapahit,

Kebon Sirih, Medan Merdeka Utara, Prapatan dan Jalan MH Thamrin;

dan di Kelurahan Kebon Kelapa : Jalan Sukarjo Wiryopranoto dan Jalan

Batu Ceper.

Huruf g


pada:

1 penye/diaan fasilitas parkir perpindahan moda ( park and ride) di

Kawasan Monas di Kelurahan Gambir;

2 parkir di badan jalan (on street parking) dilaksanakan berdasarkan


3 parkir di luar badan jalan (off street parking) melalui pembangunan

gedung parkir dan/atau lapangan parkir dilakukan di:

a. Kelurahan Petojo Selatan : Jalan Suryopranoto, Kesehatan,

Balikpapan, Tanah Abang 2, Tanah Abang 1, Kyai Caringin, danJatibaru;

b. Kelurahan Petojo Utara : Jalan KH. Hasyim Ashari, KH. Zainudin

Arifin, Am. Sangaji, Kesehatan dan Jalan Alaydrus;

c. Kelurahan Gambir : Jalan Jatibaru, Kebon Sirih, Kebon Sirih

Raya, MH.Thamrin, Medan Merdeka Barat, Merdeka Utara,

Veteran, Jati Baru Bengkel, Merdeka Selatan, Budi Kemuliaan,

Abdul Muis, Kemuliaan, Citarum, Tanah Abang Timur, Merdeka

Timur, Tanah Abang 1, Ikhwan Ridwan Rais, Merdeka Utara,

Perwira, dan Jalan Veteran 1;

d. Kelurahan Cideng : Jalan Kyai Haji Moh. Mahbub, Fahrudin,

Jatibaru, Cideng Barat, Taman Jati Baru, Tanah Abang 2, Siantar,



REV.02/DTR/XI/2013

355

Musi, Kyai Caringin, Tanjung Selor, Biak, Subur dan Jalan Cideng

Barat;

e. Kelurahan Kebon Kelapa : Jalan KH. Samanhudi, Sukarjo

Wiryopranoto, Batu Ceper, Sukarjo Wiryopranoto, Taman Sari

Raya, Ir.H.Juanda dan Jalan Ir.H.Juanda 1;

Huruf h


sepeda dalam ayat ini dilakukan di:

a. Kelurahan Duri Pulo : Jalan Hasyim Ashari, Jalan KH Imam Mahbub,

Cideng Barat, Cibunar, KH. Zainul Arifin, Zainul Arifin Barat, Petojo

Kecil, Petojo Barat Lima, Petojo Barat 6, Petojo Barat 7, Petojo Barat

8, Petojo Barat 9, Petojo Barat 10, Petojo Barat 11, dan Jalan Petojo

Barat 12;

b. Kelurahan Cideng : Jalan Hasyim Ashari, Cideng Barat, Biak Kyai

Caringin, Muis, Ternate, Sangihe, Sangihe Dalam, Talafo, Petojo

Selatan 7, Petojo Selatan 9, Petojo Selatan 10, Petojo Selatan 11,

Petojo Selatan 12, Petojo Selatan 13, Palang Merah, Petojo Bola,

Petojo Bola 1, Petojo Bola 2, Petojo Bola 3, Petojo Bola 4, Musi,

Tarakan 1, Kota Baru, Siantar, Lematang, Pane, Bila, Tembesi,

Taman Kuantan, Kampar, Batanghari, Kuantang, Komering, Talang

Bawang, Citarum, Tanah Abang 2, Kapuas, Ampasit, Ampasit 1,

Ampasit 2, Ampasit 3, Ampasit 4, Ampasit 5, Ampasit 6, Cipung Barat,

Ciujung, Cimanut, Opak, Cibanten, Cikande, Cilengsir, Cilamaya,

Bengawang, Serayu, Berantas, Cideng Barat Dalam, Taman Jati

Baru, Taman Jati Baru Bengkel, Taman Jati Baru Timur, Jalan Taman

Jati Baru Barat dan Jalan Jatibaru;c. Kelurahan Petojo Utara : Jalan Gajah Mada, KH Zainul Arifin,

Alaydrus, Pembangunan 1, Pembangunan 2, Pembangunan 3,

Pembangunan 4, Pembangunan Dalam 1, Petojo Utara 1, Petojo

Utara 7, AM. Sangaji, Petojo Barat, Petojo Barat 1, Petojo Barat 2,

Petojo Barat 3, Petojo Barat 4, Sadar 3, Sadar 4, Cideng Timur,

Hasyim Timur, Balik Papan, Petojo Selatan, Petojo Selatan 1, Petojo

Selatan 2, Petojo Selatan 3, Petojo Selatan 4, Balik Papan 1, Balik

Papan 2, Balik Papan 4, Semboja, Kaji, Petojo Binatu Raya, Petojo

Binatu 2, Petojo Binatu 4 dan Jalan Majapahit;

d. Kelurahan Gambir : Jalan Veteran, Veteran 1, Veteran 2, Veteran 3,

Majapahit, Medan Merdeka Utara, Medan Merdeka Barat, Medan

Merdeka Selatan, Medan Merdeka Timur, Abdul Muis, Musium, Tanah

Abang Timur, Budi Kemulyaan, Budi Kemulyaan 3, Silam Merdeka

Barat, Daya, Barat Laut, Timur Laut, Tenggara, Perwira, Pejambon 2,

3, Batu, Ikhwan Ridwan Rais, Kebon Sirih, Haji Agus Salim, MH

Thamrin dan Jalan Prapatan;

e. Kelurahan Petojo Selatan : Jalan Suryo Pranoto, Majapahit, Balik

Papan, Kesehatan, Tanah Abang Satu, Petojo Enclek, Petojo Enclek

1, Petojo Enclek 2, Petojo Enclek 3, Petojo Enclek 4, Petojo Enclek 9,

Petojo Enclek 13, Petojo Enclek 14, Tanah Abang 2, Kesehatan,

Kesehatan 1, Kesehatan 2, Kesehatan 3, Kesehatan 4, Kesehatan 5,Kesehatan 6, Kesehatan 7, Kesehatan 8, Kesehatan 9, Kesehatan 10,

Kesehatan 11, Persatuan Guru, Petojo Sabangan 1, Petojo Sabangan

2, Petojo Sabangan 3, Petojo Sabangan 5, Petojo Sabangan 6, Petojo

Sabangan 7, Petojo Sabangan 8, Petojo Sabangan 9, Petojo

Sabangan 10, Petojo Sabangan 11, Tanah Abang 3, Tanah Abang 5,

Kebon Jahe dan Jalan Cideng; dan

f. Kelurahan Kebon Kelapa : Jalan Ir. H Juanda, Ir. H Juanda 1, Ir. H

Juanda 2, Ir. H Juanda 1a, Ir. H Juanda 1c, Ir. H. Juanda 3, Kingkit,

Pacenongan, Peconangan Dalam, Sukarjo Wirio Pranoto, Batu Ceper,

Batu Ceper 1, Batu Ceper 2, Batu Ceper Batu Ceper 5, Batu Ceper



REV.02/DTR/XI/2013

356

11, Batu Jejar, Batu Tulis, Batu Tulis 1, Batu Tulis 3, Batu Tulis 10,

Batu Tulis 11, Batu Tulis 14, Batu Tulis 15 dan Jalan Hayam Huruk.

Ayat (3)


dan/atau melalui Kecamatan Gambir adalah:a. rencana pengembangan MRT melalui Kelurahan Duri Pulo, Gambir,

Petojo Selatan dan Kelurahan Petojo Utara;

b. rencana pengembangan LRT terdapat pada ruas Jalan Kyai Caringin,

Jalan Tanah Abang 2 di Kelurahan Cideng;

c. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota melalui Kelurahan

Cideng;

d. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada

Stasiun Gambir di Kelurahan Gambir, Cideng, dan Kelurahan Duri

Pulo;

e. rencana kereta bandara melalui Kelurahan Cideng dan Kelurahan Duri

Pulo; dan

f. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Kelurahan Gambir di

Jalan Medan Merdeka Barat.

Ayat (4)



Bandar udara pada:



c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;



Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c


saluran Batu Tulis, Pecenongan, Pintu Air II dan saluran Ir.Juanda II di

Kelurahan Kebon Kelapa; saluran Jalan Batu, Medan Merdeka Selatan

dan saluran Budi Kemuliaan di Kelurahan Gambir; saluran Petojo Enclek

1 dan saluran Kesehatan di Kelurahan Petojo Selatan; saluran Petojo

Binatu 2, Alaydrus (bus beton), Petojo Barat, AM. Sangaji dan saluran

Petojo Selatan 1 di Kelurahan Petojo Utara; saluran Talaud, Petojo

Selatan 7, Ternate, Kuantan, Pane, Ciujung, Cipunegara dan Kali

Citarum, di Kelurahan Cideng; dan saluran Duri Raya di Kelurahan Duri

Pulo;



REV.02/DTR/XI/2013

357

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 42

Ayat (1)




populasi terlayani; dan

b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa


ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)Cukup Jelas.

Pasal 43

Ayat (1)


dengan zona layanan nomor 1 dilaksanakan pada ruas jalan Medan

Merdeka Utara, Medan Merdeka Timur, Medan Merdeka Barat Jalan MH.

Thamrin, Ihwan Ridwan Rais, Perwira, Veteran, Veteran 3, Majapahit,

Abdul Muis, Musium, Tanah Abang Timur, Budi Kemulyaan dan Jalan

Kebon Sirih di Kelurahan Gambir; Jalan Ir. Juanda, Pecenongan,

Pecenongan Dalam, Batu Tulis, Batu Ceper, Batu Tulis 13, Ir. H. Juanda

3, Batu Jajar, Hayam Huruk dan Jalan Sukarjo Wiryopranoto di

Kelurahan Kebon Kelapa; Jalan KH. Zainul Arifin, Pembangunan Satu,

Pembangunan 4, Gajah Mada, Alaydrus, Hasyim Ashari, HM. Sangaji,

dan Jalan Balik Papan 1 di Kelurahan Petojo Utara; Jalan Balik Papan,

Suryo Pranoto, Kesehatan, Tanah Abang 1, Tanah Abang 2, Tanah

Abang 3 dan Jalan Jatibaru di Kelurahan Petojo Selatan; Jalan Cideng

Barat, KH. Mahbud, Subur Raya, Subur, Setia Kawan dan Jalan Setia

Kawan Barat di Kelurahan Duri Pulo; Jalan Hasyim Ashari, Biak, Cideng

Barat, Tanjung Selor, KH. Charingin, Siantar, Batang Hari, Taman

Kuantan, Tanah Abang 2, Ciujung dan Jalan Cilengsir di KelurahanCideng

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a



REV.02/DTR/XI/2013

358

Jalur evakuasi bencana terdapat di Jalan Merdeka Selatan, Budi

Kemuliaan, Pejambon, Perwira, Tanah Abang 2, Abdul Muis, Medan

Merdeka Utara, Medan Merdeka Timur, Veteran, Ikhwan Ridwan Rais,

Prapatan, Kebon Sirih, MH. Thamrin, Medan Merdeka Barat, Majapahit

dan Jalan M. I. R. Rais di Kelurahan Gambir; Jalan Juanda, Batu Ceper,

Sukarjo Wiriyopranoto, Jalan Hayam Huruk di Kelurahan Kebon Kelapa;Jalan Hasyim Ashari, KH. Charingin, Cideng Barat, dan Jalan Jati Baru di

Kelurahan Cideng; Jalan Gajah Mada, Majapahit, Hasym Ashari, dan

Jalan Cideng Timur di Kelurahan Petojo Utara; Jalan Jati Baru, Cideng

Timur, Balik Papan dan Jalan Suryo Pranoto di Kelurahan Petojo

Selatan; dan Jalan Hasyim Ashari dan Jalan KH. Imam Mahbub di

Kelurahan Duri Pulo

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)



Perwakilan Asing.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g



Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a






REV.02/DTR/XI/2013

359

Huruf b





Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b


dan/atau melalui Kecamatan Johar Baru adalah:

1. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota terdapat Stasiun

Gang Sentiong di Kelurahan Tanah Tinggi;

2. rencana pengembangan kereta Komuter Jabodetabek terdapat pada

.ruas Jalan Tanah Tinggi 1 di Kelurahan Tanah Tinggi dan di

Kelurahan Johar Baru; dan

3. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Jalan LetjenSuprapto di Kelurahan Galur dan Jalan Tanah Tinggi di Kelurahan

Tanah Tinggi.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a


massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Tanah Tinggi :

Halte Galur di jalan Letjen Suprapto.

Yang dimaksud dengan Koridor Pulogadung – Harmoni adalah yang

melalui Kelurahan Tanah Tinggi dan Kelurahan Galur;

Huruf b


berupa pelebaran jalan di Kelurahan Tanah Tinggi : Jalan Letjen

Suprapto.

Huruf cYang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam

ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Galur : Jalan Galur dan

Jalan Pangkalan Asem; di Kelurahan Johar Baru : Jalan Mardani Raya,

Percetakan Negara, Percetakan Negara 2, Pulo Gundul, KJB 1 dan

Jalan Percetakan Negara 1; di Kelurahan Kampung Rawa : Jalan Rawa

Selatan 4, Rawa Sawah, Kampung Rawa Selatan, Rawa Sawah 5, dan

Jalan Rawa Sawah 25; dan di Kelurahan Tanah Tinggi : Jalan Tanah

Tinggi 1, Jalan Tanah Tinggi 4, Kramat Sentiong, dan Jalan Tanah Tinggi

8;

Huruf d





REV.02/DTR/XI/2013

361

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf aCukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d


saluran Johar Baru I, Percetakan Negara II, Kayu Awet, Johar Baru IV,

Johar Baru IVA, Johar Baru V, SMU 27, Teladan, Johar Baru II, Johar

Baru Utara III, Kawi 2 Bawah, Rawa Sawah dan saluran Kampung Rawa

Sawah di Kelurahan Johar Baru; saluran Pulo Gundul Dalam, Tanah

Tinggi XII, Narada, Baladewa, Narada, Baladewa, dan saluran Suprapto

di Kelurahan Tanah Tinggi; saluran Suprapto, Pangkalan Asem, dan

saluran Kwista IX di Kelurahan Galur; saluran Rawa Selatan I, Rawa

Sawah, T.Kampung Rawa, dan saluran Kampung Rawa di Kelurahan

Kampung Rawa.

Huruf eCukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 55

Ayat (1)







ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 56

Ayat (1)


dengan zona layanan nomor 5 dan zona layanan nomor 10 dilaksanakan

pada ruas Jalan Mardani Raya di Kelurahan Johar Baru; Jalan Tanah



REV.02/DTR/XI/2013

362

Tinggi 4 dan Jalan Letjen Soeprapto di Kelurahan Tanah Tinggi; Jalan

Soeprapto di Kelurahan Tanah Tinggi dan Kelurahan Galur.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)



Perwakilan Asing.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan industri kreatif adalah…

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f



Huruf g




Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a




Huruf b





REV.02/DTR/XI/2013

363



Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a


massal berupa halte bus pada jalur khusus dilaksanakan di:

a. Kelurahan Sumur Batu : Halte Cempaka Putih Timur;

b. Kelurahan Gunung Sahari Selatan : Halte Pasar Baru Timur, Budi

Utomo, Angkasa, dan Halte Landasan Pacu Barat;

c. Kelurahan Cempaka Baru : Halte RS Islam, Cempaka Tengah, Pasar

Rawa Selatan dan Halte Pasar Cempaka; di Kelurahan Harapan

Mulya : Halte Galur; dan

d. Kelurahan Sumur Batu : Halte Cempaka Mas 2.

Yang dimaksud dengan koridor Harmoni-Pulogadung adalah yang

melalui Kelurahan Harapan Mulya, Sumur Batu dan Kelurahan CempakaBaru.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Ancol adalah yang

melalui Kelurahan Gunung Sahari Selatan.

Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Priok-Cililitan adalah yang

melalui Kelurahan Sumur Batu.

Yang dimaksud dengan koridor Pluit-Tanjung Priok adalah yang melalui

Kelurahan Gunung Sahari Selatan.

Yang dimaksud dengan koridor Kelapa Gading-Kalimalang adalah yang

melalui Kelurahan Sumur Batu.

Huruf b


berupa peningkatan jalan di Kelurahan Kebon Kosong dan Kelurahan

Harapan Mulya berupa pembangunan jalan tol ruas Jalan Kemayoran–

Kampung Melayu; dan di Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan

Kelurahan Kebon Kosong : Jalan Rawa Buaya – Sunter.

Huruf c


berupa pelebaran jalan di:

a. Kelurahan Harapan Mulya : Jalan Tanah Tinggi Timur dan Jalan

Tanah Tinggi Barat;

b. Kelurahan Gunung Sahari Selatan : Jalan Gunung Sahari, Jalan

Angkasa;

c. Kelurahan Kebon Kosong : Jalan Dakota 6 dan Jalan Rencana yang

menghubungkan Jalan Angkasa dan Jalan Dakota 6;

d. Kelurahan Kebon Kosong : Jalan Kemayoran Gempol;



REV.02/DTR/XI/2013

364

e. Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan Kelurahan Kemayoran : Jalan

Bungur Besar; di Kelurahan Utan Panjang;

f. Kelurahan Kebon Kosong : Jalan Utan Panjang Barat;

g. Kelurahan Harapan Mulya, Cempaka Baru,

h. Kelurahan Sumur Batu : Jalan Letjend Suprapto;

i. Kelurahan Utan Panjang dan Kelurahan Kebon Kosong : Jalan UtanPanjang Timur; dan

j. Kelurahan Kebon Kosong dan Kelurahan Gunung Sahari Selatan :

Jalan Benyamin Sueb;

Huruf d


ayat ini berupa pemeliharaan jalan di:

a. Kelurahan Utan Panjang : Jalan Sunter Bendungan Jago;

b. Kelurahan Gunung Sahari Selatan : Jalan Garuda, Rajawali, Jalan

Landasan Pacu Barat;

c. Kelurahan Serdang : Jalan Taruna, Jalan Serdang Baru, Jalan

Serdang 3;

d. Kelurahan Kebon Kosong : Jalan Dakota, Cempaka Putih Utara, Kali

Baru, Dakota, Kali Baru Barat dan Jalan Kali Baru Timur;

e. Kelurahan Kemayoran : Jalan Bungur Besar;

f. Kelurahan Sumur Batu : Jalan Howitzer, Sumur Batu, Jalan Kodam;

g. Kelurahan Cempaka Baru : Jalan Cempaka Putih Utara, Cempaka

Putih Timur dan Jalan Cempaka Baru Timur;

h. Kelurahan Serdang dan Kelurahan Utan Panjang : Jalan Bendungan

Jago;

i. Kelurahan Utan Panjang dan Kelurahan Harapan Mulya : Jalan UtanPanjang 3;

j. Kelurahan Cempaka Baru dan Kelurahan Harapan Mulya : Jalan

Cempaka Putih Utara;

k. Kelurahan Kemayoran, Cempaka Baru, dan Kelurahan Harapan

Mulya : Jalan F; Jalan Garuda;

l. Kelurahan Utan Panjang dan Kelurahan Harapan Mulya : Jalan Utan

Panjang 5; Jalan Sumur Batu di Kelurahan Sumur Batu dan Kelurahan

Cempaka Baru;

m. Kelurahan Cempaka Baru, Serdang dan Kelurahan Sumur Batu :

Jalan Serdang; di Kelurahan Utan Panjang dan Kelurahan Cempaka

Baru : Jalan Bendungan Jago Terusan;

n. Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kebon Kosong, Utan Panjang dan

Kelurahan Kemayoran : Jalan Kemayoran Gempol;

o. Kelurahan Utan Panjang dan Kelurahan Cempaka Baru : Jalan

Serdang; di Kelurahan Serdang dan Kelurahan Cempaka Baru : Jalan

Serdang Baru 1;

p. Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan Kelurahan Kemayoran : Jalan

Kemayoran Mall;

q. Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan Kelurahan Kebon Kosong :

Jalan Landasan Timur/Barat; Jalan Gunung Sahari 5;

r. Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan Kelurahan Kemayoran; dans. Kelurahan Harapan Mulya dan Kelurahan Cempaka Baru : Jalan F.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan:

a. pengembangan Jalan Inspeksi saluran pada ruas Jalan Cempaka

Baru Tengah, Jalan Remaja 1 di Kelurahan Cempaka Baru; Jalan

Lapangan Pors di Kelurahan Serdang; dan

b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan

Serdang, Utan Panjang, Kebon Kosong, Kemayoran, Harapan Mulya,

Cempaka Baru, Sumur Batu, dan Kelurahan Gunung Sahari Selatan.



REV.02/DTR/XI/2013

365

Huruf f


pada:



b. parkir di luar badan jalan (off street parking ) melalui pembangunangedung parkir dan/atau lapangan parkir di Kelurahan Kebon Kosong :

Jalan Dakota, Kali Baru Barat, Kali Baru Timur, Kemayoran Gempol,

Landasan Timur/Barat, Utan Panjang Barat dan Jalan Landasan

Utara; di Kelurahan Sumur Batu : Jalan Howitzer, Sumur Batu,

Kodam, Serdang dan Jalan Letjend. Suprapto; di Kelurahan Harapan

Mulya : Jalan Utan Panjang 3, Cempaka Putih Utara, Jalan F, Utan

Panjang 5 dan Jalan Letjend. Suprapto; di Kelurahan Gunung Sahari

Selatan : Jalan Bungur Besar, Kemayoran Gempol, Rajawali,

Kemayoran Mall, Landasan Timur Barat, Landasan Pacu Barat,

Gunung Sahari 5, Benyamin Sueb. Gunung Sahari, Pasar Senen,

Bungur Besar dan Jalan Angkasa; di Kelurahan Utan Panjang : Jalan

Bendungan Jago, Utan Panjang 3, Utan Panjang 5, Kali Baru Timur,

Bendungan Jago Terusan, Serdang, Kemayoran Gempol dan Jalan

Sunter Bendungan Jago; di Kelurahan Cempaka Baru : Jalan

Cempaka Putih Utara, Cempaka Putih Timur, Sumur Batu, Cempaka

Baru Timur, Serdang, Bendungan Jago Terusan dan Jalan Serdang;

di Kelurahan Kemayoran : Jalan Bungur Besar, Garuda, Kemayoran

Gempol, Kemayoran Mall dan Jalan Gunung Sahari 5; dan di

Kelurahan Serdang : Jalan Serdang, Bendungan Jago, Taruna,

Serdang Baru, Sunter Bendungan Jago dan Jalan Serdang 3;

Huruf g


sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Serdang : Jalan Ahmad

Yani, Letjend Suprapto, Sunter Jaya, Raya Kodam, Sumur Batu, Sumba

1, Biduri 9, Biduri 8, dan Jalan Pasar Sumur Batu di Kelurahan Sumur

Batu, Jalan Sunter Jaya dan Jalan Bendungan Jago; di Kelurahan

Cempaka Baru : Jalan Cempaka Baru, Letjend Suprapto, Cempaka Putih

Utara, Cempaka Putih Barat, Cempaka Baru 2, Cempaka Sari 5,

Cempaka Putih Tengah, Cempaka Baru Timur, Siaga 2, Sudiro,

Swadaya 1, Harapan Jaya 1, Harapan Jaya, Harapan Jaya 7, Swadaya

3, Swadaya 4, Lumba-lumba, Sumur Batu 1, Sumur Batu 2, Sumur Batu

3, Sumur Batu 4, Sumur Batu 5, Sumur Batu Raya, Pam, Remaja 3, dan

Jalan Sumur Batu; di Kelurahan Harapan Mulya : Jalan Letjend

Suprapto, Tanah Tinggi Barat, Cempaka Putih Utara, Cempaka Baru

Barat, Utan Panjang 3, Perunggu, Waja, Waja 4, Waja 5, Timah,

Tembaga, Harapan Mulya 3, Tembaga Dalam 2, Tembaga Dalam 1,

Harapan Mulya Barat, Harapan Mulya 1, Harapan Mulya 2, Harapan

Mulya 3, Harapan Mulya 4, Harapan Mulya 5, Cempaka sari 2, dan Jalan

Cempaka Sari 5; di Kelurahan Kebon Kosong : Jalan Utan Panjang

Timur, Utan Panjang barat, dan Jalan Bendungan Jago di Kelurahan

Utan Panjang; Jalan Kebon Kosong, Landasan Timur Barat, Dakota, danJalan Benyamin Sueb; di Kelurahan Kemayoran : Jalan Bungur Besar,

Bungur Besar 16, Bungur Besar 15, Kepu Barat 13, Kepu Barat 7, Kepu

Barat 8, Kepu Barat 9, Kepu Barat 3, Kepu Barat 1, Kepu Barat, Kepu

Dalam 1, Kepu Dalam 2, Kepu Dalam 3, Kepu Timur, Kemayoran Utara,

dan Jalan Garuda; dan di Kelurahan Gunung Sahari Selatan : Jalan

Pasar Senen, Gunung Sahari, Bangau 2, Bangau 3, Bangau 4, Bangau

5, Bangau 8, Gunung Sahari 3, Kadiman, Bungur Besar, Gunung Sahari

5, Garuda, Bungur Besar 5, Bungur Besar 17, Bungur Besar 18, Bungur

Besar 19, Bungur Besar 20, Angkasa, Angkasa 2, Sepur 5, Angkasa

Dalam 1, Mangga, Sawai, Kran 2, Kran 5, Angkasa 5, Kran, Kemayoran



REV.02/DTR/XI/2013

366

Gempol, Landas Pacu Barat, Landas Pacu Timur, Rajawali, Kemayoran

Vila, Merpati 1, dan Jalan Perwara.

Ayat (3)


dan/atau melalui Kecamatan Kemayoran adalah:a. rencana pengembangan MRT untuk koridor Timur – barat (I ) melalui

Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan Kelurahan Kebon Kosong;

b. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota melalui Kelurahan

Kemayoran;

c. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada

Stasiun Kemayoran di Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan

Kelurahan Kemayoran; dan

d. rencana perlintasan tak sebidang berupa Fly Over terdapat pada ruas

Jalan Laksamana Yos Sudarso di Kelurahan Sumur Batu, Jalan

Letjen Suprapto di Kelurahan Harapan Mulia, Jalan Angkasa di

Kelurahan Gunung Sahari Selatan, JalanIndustri di Kelurahan

Gunung Sahari Selatan, Jalan Landas Pacu Barat di Kelurahan

Gunung Sahari Selatan dan Kelurahan Kebon Kosong.

Ayat (4)



Bandar udara pada:






Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d


Saluran Jalan Angkasa, Jalan Garuda Sisi Selatan, dan Saluran Jalan

Gunung Sahari 5 di Kelurahan Gunung Sahari Selatan; Saluran Kepu

Barat di Kelurahan Gunung Sahari dan Kelurahan Kemayoran; Saluran

Kemayoran Gempol dan Saluran Kemayoran Ketapang di Kelurahan

Kebon Kosong; Saluran Kepu Selatan di Kelurahan Kemayoran; Saluran

Kali Baru Timur dan Saluran Utan Panjang di Kelurahan Utan Panjang;



REV.02/DTR/XI/2013

367

Saluran Taruna Jaya, Serdang, Serdang 1, Serdang Baru, dan Saluran

Kampung Irian 1 di Kelurahan Serdang; Saluran Sumur Batu, Nilam,

Bren, Basoka, di Kelurahan Sumur Batu; dan Saluran Swadaya 5,

Cempaka Baru 1, Cempaka Baru Tengah, Cempaka Baru 7, Cempaka

Baru, di Kelurahan Cempaka Baru.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 68

Ayat (1)







ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 69

Ayat (1)Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site)

dengan zona layanan nomor 5 dilaksanakan pada ruas Jalan Benyamin

Sueb, Kalibaru Barat di Kelurahan Kebon Kosong, Jalan Cempaka Baru

Timur, Pam, Pasar Sumur Batu, dan Jalan Sumur Batu di Kelurahan

Sumur Batu dan Kelurahan Cempaka Baru, Jalan Dakota, Gunung

Sahari dan Jalan Kemayoran Vila di Kelurahan Gunung Sahari Selatan,

Jalan Letjend Suprapto di Kelurahan Harapan Mulya, Cempaka Baru,

dan Kelurahan Sumur Batu

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub ZonaPemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona

Perwakilan Asing.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Huruf a



REV.02/DTR/XI/2013

368

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf cCukup Jelas.

Huruf d




Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f



Huruf g

Cukup Jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangankesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,


Huruf b





Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)Huruf a

Yang dimaksud dengan prasarana angkutan umum massal berupa halte

bus pada jalur khusus di Kelurahan Gondangdia : Halte Sarinah, Halte

Bunderan HI; di Kelurahan Kebon Melati : Halte Tosari; di Kelurahan

Menteng : Halte Latuharhari; dan di Kelurahan Gondangdia : halte

busway;

Yang dimaksud dengan koridor Blok M-Kota adalah yang melalui

Kelurahan Gondangdia, Kebon Sirih dan Kelurahan Menteng.



REV.02/DTR/XI/2013

369

Yang dimaksud dengan koridor Pulogadung-Harmoni adalah yang

melalui Kelurahan Kebon Sirih.

Yang dimaksud dengan koridor Pulogadung-Dukuh Atas adalah yang

melalui Kelurahan Pegangsaan.

Yang dimaksud dengan koridor Ragunan-Dukuh Atas 2 adalah yang

melalui Kelurahan Menteng.

Yang dimaksud dengan koridor Senayan-Tanah Abang adalah yang

melalui Kelurahan Gondangdia.

Huruf b


dilakukan di:

a. Kelurahan Kebon Sirih : Jalan Kebon Sirih;

b. Kelurahan Pegangsaan : Jalan Tambak;

c. Kelurahan Menteng: Pembangunan ruas jalan tol Kampung Melayu –

Duri Pulo; dan

d. Kelurahan Kebon Sirih, Gondangdia dan Kelurahan Menteng : Jalan

MH. Thamrin;

Huruf c


ayat ini berupa pemeliharaan jalan di:

a. Kelurahan Pegangsaan : Jalan Diponegoro, Proklamasi dan Jalan

Cikini, dan jalan penghubung dari jl.Cikini ke jl.Salemba Raya(jl.Cilosari - jl.Kenari 1);

b. Kelurahan Menteng : Jalan Cimahi, Latuharhari, Surabaya,

Pamengkasan, Sukabumi, Sultan Syahrir, Prof. DR. Moh. Yamin,

Haji, Yusuf Adiwinata, Kebon Kacang Raya, Haji Agus Salim,

Sukabumi, Teku Cik Diktiro, Madiun, Teuku Cik Diktiro, Cimahi, HOS.

Cokroaminoto, Purworejo, Kendal, Diponegoro dan Jalan Suropati;

c. Kelurahan Kebon Sirih : Jalan Menteng Raya, Haji Agus Salim, Cut

Mutiah dan Jalan KH. Wahid Hasyim;

d. Kelurahan Gondangdia : Jalan Srikaya 1, Kebon Kacang Raya, Haji

Agus Salim, Cut Mutiah, Johar, DR. Sam Ratulangi, KH. Wahid

Hasyim, Probolinggo, Suwiryo, Sindang Jaya, Yusuf Adiwinata,

Teuku Umar dan Jalan HOS.Cokroaminoto; dan

e. Kelurahan Cikini : Jalan Raden Saleh dan Jalan Cikini Raya.

Huruf d


a. pengembangan jalan inspeksi saluran di sepanjang Kali

Malang/Kanal Banjir Timur dan sejajar jalan rel kereta api pada ruas

Jalan Latuharhari, Jalan Menteng Tenggulun, dan Jalan Pasar Turi di

Kelurahan Menteng; Jalan sejajar Kali Ciliwung di Kelurahan

Pegangsaan dan Kelurahan Kenari; danb. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan

Kebon Sirih, Gondangdia, Menteng, Cikini dan Kelurahan

Pegangsaan.

Huruf e


pada:



b. parkir di luar badan jalan (off street parking ) melalui pembangunan

gedung parkir dan atau lapangan parkir diarahkan jalan di Kelurahan



REV.02/DTR/XI/2013

370

Kebon Sirih, Gondangdia, Menteng, Cikini dan Kelurahan

Pegangsaan;

Huruf f


dilakukan di Kelurahan Kebon Sirih, Gondangdia dan KelurahanMenteng : Jalan MH. Thamrin; di Kelurahan Kebon Sirih : Jalan Kebon

Sirih; dan di Kelurahan Pegangsaan : Jalan Tambak;

Huruf g


sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Kebon Sirih : Jalan Arif

Rahman Hakim, Ikhwan Ridwan Rais, Jaksa, Kebon Sirih, Kebon Sirih

Timur, Menteng Raya, dan Jalan Menteng Kecil; di Kelurahan Menteng :

Jalan Banyu Mas, Cicurug, Cilacap, Cimahi, Diponegoro, Dr. Kusuma

Atmaja, HR. Rasuna Said, Imam Bonjol, Indramayu, Jend. Sudirman,

Kebon Kacang Raya, Kebumen, Kendal, Kota Bumi, Latuharhari,

Madiun, Pamekasan, Panarukan, Pegangsaan Barat, Pekalongan, Prof.

DR. Moh. Yamin, Salatiga, Subang, Sukabumi, Sultan Agung, Sumenep,

Sunda Kelapa, Sutan Syahrir, Taman Sunda Kelapa, Teuku Cik Ditiro,

Menteng Jaya, Sindang Jaya, Surabaya, Solo, Cirebon, Tegal,

Tulungagung, Pandeglang, Banyumas, Ki Mangun, Semarang, Banda,

ILP Suroso, Irian, Maluku, Lombok, Riau, Buton, Timor, Sumatera,

Kemiri, Kendal, Rembang, Pati, Purwodadi, dan Jalan Purworejo; di

Kelurahan Pegangsaan : Jalan Kimia, Matraman Dalam, Matraman

Raya, Talang Dalam, Tambak, Prambanan, dan Jalan Proklamasi; di

Kelurahan Gondangdia : Jalan Sam Ratulangi, Gereja Theresia, Johar,Probolinggo, Srikaya 1, dan Jalan Teuku Umar; di Kelurahan Cikini :

Jalan Cimandu, Jalan Ciasem, Cidurian, dan Jalan Cilimani; di Kelurahan

Gondangdia dan Kelurahan Menteng : Jalan Yusuf Adiwinata; di

Kelurahan Kebon Sirih, Cikini, dan Kelurahan Gondangdia : Jalan Cut

Mutiah; di Kelurahan Kebon Sirih dan Kelurahan Cikini : Jalan Srikaya 2;

di Kelurahan Kebon Sirih, Menteng, dan Kelurahan Gondangdia : Jalan

H. Agus Salim; di Kelurahan Menteng dan Kelurahan Gondangdia : Jalan

HOS Cokroaminoto; di Kelurahan Cikini dan Kelurahan Pegangsaan :

Jalan Cikini dan Jalan Cilosari; di Kelurahan Kebon Sirih dan Kelurahan

Gondangdia : Jalan KH. Wahid Hasyim dan Jalan MH. Thamrin; dan di

Kelurahan Cikini dan Kelurahan Gondangdia : Jalan Cikini 4.

Ayat (3)


dan/atau melalui Kecamatan Menteng adalah:

a. rencana pengembangan MRT untuk koridor Utara – Selatan terdapat

pada Stasiun HI di Kelurahan Gongdangdia, Kebon Sirih dan

Kelurahan Menteng;

b. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada

stasiun Mampang di Kelurahan Menteng, terdapat di Stasiun Cikini di

Kelurahan Pegangsaan, terdapat di Kelurahan Pegangsaan, danterdapat di Stasiun Gongdangdia di Kelurahan Kebon Sirih;

c. rencana kereta bandara melalui Kelurahan Menteng dan Kelurahan

Pegangsaan; dan

d. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada FO. Latuharhary di

Jalan Anyer yang melewati Kelurahan Pegangsaan,FO. Dukuh Atas

– Sudirman di Jalan MH. Thamrin yang melewati Kelurahan Menteng

dan FO. Jatinegara – By pass di Jalan Kendal yang melewati

Kelurahan Menteng.

Ayat (4)



REV.02/DTR/XI/2013

371



Bandar udara pada:






Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e


Saluran Ampiun dan Saluran Penataran yang melalui Kelurahan

Pegangsaan; Saluran Anyer dan Saluran Latuharhari yang melalui

Kelurahan Menteng; Saluran Cimandiri dan Saluran Cut Nyak Dien yang

melalui Kelurahan Cikini; Saluran Cokroaminoto, Sunda, dan Saluran

Wahid Hasyim yang melalui Kelurahan Gondangdia; Saluran Guru

Demak yang melalui Kelurahan Cikini dan Kelurahan Kebon Sirih;

Saluran Kebon Sirih Raya dan Saluran Srikaya 1 yang melalui Kelurahan

Kebon Sirih; dan Saluran Probolinggi yang melalui Kelurahan

Gondangdia dan Kelurahan Cikini;

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 81

Ayat (1)



REV.02/DTR/XI/2013

372



mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi

terlayani; dan


pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enamratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 82

Ayat (1)


dengan zona layanan nomor 1 dilaksanakan pada ruas Jalan Menteng

Raya di Kelurahan Kebon Sirih; Jalan Surabaya, Diponegoro, Imam

Bonjol, Anyer, Latuharhari, Sukabumi, Kalisan, Madiun, Cimahi,

Sumenep, Pamekasan, Cianjur, Kusuma Atmadja, Kusuma Syahrir,

Semarang, Purwakarta, Teuku Umar, Banyuwangi, Kediri, Besuki, H.

Agsu Salim, Gereja Theresia, Indramayu, Tasikmalaya, dan Jalan Kebon

Kacang Raya di Kelurahan Menteng; Jalan Probolinggo, Suroso, Sam

Ratulangi, Maluku, Lombok, Sawo, Tanjung, dan Jalan Wahid Hasyim di

Kelurahan Gondangdia; Jalan Amfiun, Raden Saleh, dan Jalan Cikini 4 di

Kelurahan Cikini; Jalan Proklamasi, Kalisan, Talang, Borobudur,Matraman Dalam, Tambak, dan Jalan Bonang di Kelurahan

Pegangsaan; Jalan Kebon Sirih, Agus Salim, Kebon Sirih Barat 2, Jaksa,

Kebon Sirih Timur, dan Jalan Srikaya 2 di Kelurahan Kebon Sirih; Jalan

Cikini di Kelurahan Cikini dan Kelurahan Pegangsaan; Jalan MH.

Thamrin di Kelurahan Gondangdia dan Kelurahan Kebon Sirih; Jalan

Teuku Cik Ditiro, Jalan HOS Cokroaminoto di Kelurahan Menteng dan

Kelurahan Gondangdia.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)


Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub ZonaPerwakilan Asing.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Huruf a

Cukup Jelas.



REV.02/DTR/XI/2013

373

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g



Pasal 88

Ayat (1)

Huruf a




Huruf b





Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a


bus pada jalur khusus di:

a. Kelurahan Pasar Baru : Halte Bus Juanda, Halte Bus RSPAD, HalteBus Istiqlal, Halte Bus Pasar Baru, Halte Bus Budi Utomo, dan Halte

Bus Pasar Baru Timur;

b. Kelurahan Gunung Sahari Utara : Halte Bus Jembatan Merah; dan

c. Kelurahan Mangga Dua Selatan : Halte Bus Mangga Dua Mall.

Yang dimaksud dengan koridor Pulogadung-Harmoni adalah yang

melalui Kelurahan Pasar Baru.

Yang dimaksud dengan koridor Kalideres-Harmoni adalah yang melalui

Kelurahan Pasar Baru.



REV.02/DTR/XI/2013

374

Yang dimaksud dengan Koridor Kampung Melayu-Ancol adalah yang

melalui Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Gunung Sahari Utara.

Yang dimaksud dengan Koridor Pluit-Tanjung Priok adalah yang melalui

Kelurahan Gunung Sahari Utara dan Kelurahan Mangga Dua Selatan.

Huruf b


dilakukan di Kelurahan Pasar Baru, Gunung Sahari Utara, Cideng, Duri

Pulo, Kebon Kelapa dan Kelurahan Petojo Utara : pembangunan ruas

Jalan tol Rawa Buaya-Sunter.

Huruf c


berupa pelebaran jalan di Kelurahan Mangga Dua Selatan : Jalan

Mangga Dua; di Kelurahan Gunung Sahari Utar : Jalan Benyamin Sueb

dan Jalan Angkasa; di Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Gunung

Sahari Utara : Jalan KH. Samanhudi; di Kelurahan Pasar Baru, Kartini,

Gunung Sahari Utara, dan Kelurahan Mangga Dua Selatan : Jalan

Gunung Sahari; dan di Kelurahan Kartini, Karang Anyar, dan Kelurahan

Mangga Dua Selatan : Jalan Mangga Besar.

Huruf d


ayat ini berupa:

c. pemeliharaan jalan di Kelurahan Gunung Sahari Utara : Jalan

Gunung Sahari 3, Gunung Sahari II, industri, Rajawali Selatan,Rajawali dan Jalan Pademangan 1; di Kelurahan Pasar Baru : Jalan

Krekot Bunder, Lautze, Pos, Taman Sari Rayar, Pintu Besi 1,

Abdulrahman Saleh Raya, Banteng Barat, Senen Raya, Perwira,

Banteng Utara, Cathedral, Banteng Timur, Pasar Baru, Ir. H. Juanda

dan Jalan DR. Sutomo; di Kelurahan Kartini : Jalan Kartini 3 dan

Jalan Lautze; di Kelurahan Mangga Dua Selatan Jalan DR. Suratmo,

Jalan Pangeran Jayakarta; dan di Kelurahan Karang Anyar : Jalan

Taman Sari Rayar dan Jalan Mangga Besar; dan

d. pembangunan jalan penghubung dari jl.Mangga Besar ke jl.Rajawali

Selatan di Kelurahan Gunung Sahari; serta jalan Sejajar Rel KA

Gambir-Kota di Kelurahan Mangga Dua Selatan.

Huruf e


a. pengembangan Jalan inspeksi sepanjang kali/sungai di sepanjang Kali

Ciliwung pada ruas Jalan Antara, Jalan Pasar Baru Selatan, Jalan Pasar

Baru Timur di Kelurahan Pasar Baru; Jalan Kartini di Kelurahan Kartini;

Jalan Pejagalan, jalan Pisang Batu di Kelurahan Mangga Dua Selatan;

Jalan Pemandangan 1 dan Jalan Rajawali Selatan 12 di Kelurahan


b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan GunungSahari Utara, Kali Anyar, Kartini, Mangga Dua Selatan, dan Kelurahan

Pasar Baru.

Huruf f


pada penyediaan fasilitas parkir perpindahan moda (park and ride)

terdapat pada Kawasan Mangga Dua di Kelurahan Mangga Dua Selatan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan rencana pengembangan prasarana jalur

pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Pasar



REV.02/DTR/XI/2013

375

Baru : Jalan Doktor Soetomo, Doktor Wahidin, Senen Raya, Abdul

Rahman Soleh Raya, Menteng Utara, Pasar Baru, Pos, Kelinci, Pasar

Baru Selatan, Pasar Baru Timur, Kathedral, Perwira, dan Jalan KH.

Saman Hudi; di Kelurahan Gunung Sahari Utara : Jalan Benyamin Sueb,

HBR Motik, dan Jalan Angkasa Raya; di Kelurahan Mangga Dua Selatan

: Jalan Mangga Dua; dan di Kelurahan Pasar Baru dan KelurahanGunung Sahari Utara : Jalan Gunung Sahari.

Ayat (3)


dan/atau melalui Kecamatan Sawah Besar adalah:

a. rencana pengembangan MRT untuk koridor Timur – Barat (I) melalui

Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Gunung Sahari Utara;

b. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota melalui Kelurahan

Pasar Baru, stasiun Rajawali di Kelurahan Gunung Sahari Utara,

Stasiun Kemayoran di Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan

Kelurahan Mangga Dua Selatan;


Stasiun Juanda di Kelurahan Pasar Baru, pada stasiun Sawah Besar

di Kelurahan Pasar Baru, pada Stasiun Mangga Besar di Kelurahan

Karang Anyar, pada Stasiun Rajawali di Kelurahan Gunung Sahari

Utara; dan

d. rencana perlintasan tak sebidang berupa Fly over terdapat pada ruas

Jalan Angkasa di Kelurahan Gunung Sahari Utara, Jalan Industri di

Kelurahan Gunung Sahari Utara, Jalan Landas Pacu Barat di

Kelurahan Gunung Sahari Utara.

Ayat (4)



Bandar udara pada:







Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.



REV.02/DTR/XI/2013

376

Huruf d


saluran Mangga Dua Raya, Doktor Soeratmo, dan saluran Mangga Dua

Abdad yang melalui Kelurahan Mangga Dua Selatan; saluran Rajawali

Selatan, Gunung Sahari 7A, dan saluran Industri, yang melalui

Kelurahan Gunung Sahari Utara; saluran Kartini V dan saluran Dwiwarnayang melalui Kelurahan Kartini; dan saluran Kelinci, Lautze, dan saluran

Kali Lio yang melalui Kelurahan Pasar Baru.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 94

Ayat (1)




populasi terlayani; danb. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa


ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Huruf a



pada ruas pada ruas Jalan KH. Samanhudi, Jalan Gereja Ayam, Jalan

Kelinci, Jalan Pasar Baru, Jalan Krekot Bunder, dan Jalan Lautze di

Kelurahan Pasar Baru; Jalan Karang Anyar Utara, dan Jalan Karang

Anyar R di Kelurahan Karang Anyar; Jalan Dr. Suratmo, Jalan Pangeran

Jayakarta, Jalan Mangga Dua, Jalan Mangga Dua Dalam, Jalan Tiang

Seng, dan Jalan Mangga Besar 13 di Kelurahan Mangga Dua Selatan;Jalan Gotong Royong, Jalan Kartini 8 Dalam, dan Jalan Laksana di

Kelurahan Kartini; Jalan Rajawali dan Jalan Industri di Kelurahan

Gunung Sahari Utara; Jalan Gunung Sahari di Kelurahan Pasar Baru

dan Kelurahan Gunung Sahari Utara; Jalan Krekot Jaya di Kelurahan

Pasar Baru dan Kelurahan Karang Anyar; Jalan Mangga Besar di

Kelurahan Mangga Dua Selatan dan Kelurahan Karang Anyar;

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)



REV.02/DTR/XI/2013

377

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97 Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)



Perwakilan Asing.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Cukup Jelas.

Pasal 100

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f




Pasal 101

Ayat (1)

Huruf a




Huruf b





Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 102



REV.02/DTR/XI/2013

378

Cukup Jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a


bus pada jalur khusus di Kelurahan Senen : Halte Sentral Senen, Atrium,

RSPAD, dan Halte Deplu; di Kelurahan Paseban : Halte matraman 2; di

Kelurahan Kramat dan Kelurahan Kwitang : Halte Kwitang, Halte Pal

Putih dan Halte Sentiong NU; dan di Kelurahan Paseban dan Kelurahan

Kenari : Halte Salemba Carolus dan Halte Salemba UI.

Yang dimaksud dengan koridor Harmoni-Pulo Gadung adalah yang

melalui Kelurahan Senen, Kwitang, Kramat dan Kelurahan Bungur.

Yang dimaksud dengan koridor Dukuh Atas-Pulogadung adalah yang

melalui Kelurahan Kenari, dan Kelurahan Paseban.


melalui Kelurahan Kramat, Kwitang, Kenari dan Kelurahan Paseban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan prasarana jalan arteri primer dalam

ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Bungur, Senen, Kramat,Kenari, Paseban, dan Kelurahan Kwitang : rencana pembangunan jalan

tol pada ruas Jalan Kemayoran - Kampung Melayu.

Huruf c


dilakukan di Kelurahan Kwitang : Jalan Kwitang; di Kelurahan Senen :

Jalan Prapatan dan Jalan Pasar Senen; di Kelurahan Kramat : Jalan

Kramat Pulo dan Jalan Kramat Bunder; di Kelurahan Bungur : Jalan

Tanah Tinggi Barat dan Jalan Letjend Suprapto; di Kelurahan Kwitang :

Jalan Arif Rahmat Hakim; di Kelurahan Paseban : Jalan Pramuka; di

Kelurahan Kenari dan Kelurahan Paseban : Jalan Salemba Raya; dan di

Kelurahan Kenari, Kramat, dan Kelurahan Kwitang : Jalan Kramat Raya

dan Jalan Matraman.

Huruf d


ayat ini berupa:

e. pemeliharaan jalan di Kelurahan Paseban : Jalan Pramuka Jati,

Diponegoro dan Jalan Salemba Tengah; di Kelurahan Kenari : Jalan

Raden Saleh, Kramat 4, Kramat 4 dan Jalan Diponegoro; di

Kelurahan Kramat : Jalan Pal Putih, Raden Saleh, Kramat SentiongUjung, Kramat 4 dan Jalan Kembang Sepatu; di Kelurahan Bungur :

Jalan Kali Baru Barat, kali Baru Timur, Utan Panjang 3, Kepu Selatan

dan Jalan Kepu Timur; di Kelurahan Senen : Jalan Abdul Rahman

Saleh Raya, Senen Raya, Kwini 1, Stasiun Senen, Pejambon dan

Jalan Kwini 2; dan di Kelurahan Bungur : Jalan Kalibaru Timur; dan

f. pembangunan jalan penghubung dari jl.Cikini ke jl.Salemba Raya

(jl.Cilosari - jl.Kenari 1) di Kelurahan Paseban dan Kelurahan Kenari.

Huruf e




REV.02/DTR/XI/2013

379

a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Sungai Ciliwung di

Kelurahan Kenari, Kwitang, dan Kelurahan Senen; dan di

sepanjang Kali Sentiong di Kelurahan Paseban; dan


Senen, Bungur, Kwitang, Kramat, Kenari, dan Kelurahan Paseban.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penerapan pembatasan lalu lintas tahap II

dilakukan di Kelurahan Kramat : Jalan Kramat 4 dan Jalan Kramat Raya;

di Kelurahan Senen : Jalan Senen Raya; dan di Kelurahan Paseban :

Jalan Diponegoro.

Huruf g


pada:

a. penyediaan fasilitas parkir perpindahan moda ( park and ride)

terdapat pada Kawasan Senen di Kelurahan Senen; dan

b. parkir di badan jalan (on street parking ) dilaksanakan berdasarkan


Huruf h


sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Bungur : Jalan Letjend

Suprapto, Bungur Besar, Tanah Tinggi Barat, Kwitang Timur, Kalibaru

Timur Dalam, Kalibaru Timur 1, Kalibaru Timur 4, Kalibaru Timur 3,

Bungur Besar 5, Bungur Besar 6, Bungur Besar 7 dan Jalan Bungur

Besar 8; di Kelurahan Senen : Jalan Stasiun Senen, Kramat Bundar,Prapatan, Kwitang Raya, Pasar Senen, Gunung Sahari 1, Senen Raya 4,

Kwini 2, Abdurahman Saleh, Pejambon, Kwini 1, Prapatan 1, Prapatan 2,

Prapatan 3, Prapatan 4 dan Jalan Abdurahman Saleh 1; di Kelurahan

Kenari : Jalan Kwitang Raya, Kembang 1, Kembang 2, Kembang 3,

Kembang 4, Kembang 5, Kembang Kramat 2, Kramat Kwitang 1A,

Kramat Kwitang 1B, Kramat Kwitang 1C, Kramat Kwitang 1E, Kramat

Kwitang 1F, Kramat Kwitang 1J, Kramat 2, Kramat 3, Kramat 4, Kwitang

Kecil, Listrik 5 dan Jalan Kramat Raya di Kelurahan Kwitang; Jalan

Kramat 4, Kramat 5, Kramat 6, Kramat 7, Kramat Raya, Raden Saleh,

Raden Saleh 1, Jambrut, Kenari 1, Kenari 2, Salemba Raya, Diponegoro

dan Jalan Matraman Raya; di Kelurahan Paseban : Jalan Pramuka,

Murtado, Salemba Tengah, Salemba Tengah 2, Salemba Tengah 3,

Salemba Raya, Percetakan Negara Raya, Paseban Dalam dan Jalan

Kramat Lontar; di Kelurahan Kramat : Jalan Kramat Sentiong, Kramat

Raya, Kramat Pulo Gundul, Kramat Pulo 2, Masjid Kramat Pulo,

Muhamad Saleh, Kramat Pulo Dalam 1, Kramat Pulo, Kembang Pacar,

Kembang Sepatu, Kramat Baru, Kramat Baru 1, Sedap Malam, Soka,

Sedap Malam, Kramat Bundar dan Jalan Melati.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang adadan/atau melalui Kecamatan Senen adalah:

a. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota melalui Stasiun

Senen di Kelurahan Senen dan Stasiun Kramat di Kelurahan

Rawasari;


Stasiun Pasar Senen di Kelurahan Bungur, Kramat, Paseban dan

Kelurahan Senen; dan

c. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Fly Over/ Underpass

terdapat pada Jalan Kramat lontar di Kelurahan Kramat dan di Jalan

Diponegoro di Kelurahan Kenari.



REV.02/DTR/XI/2013

380

Ayat (4)



Bandar udara pada:


b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;




Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 104

Cukup Jelas.

Pasal 105

Cukup Jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c


Saluran Jalan Wini 1, Jalan Senen Raya, Jalan Prapatan, dan Saluran

Jalan Gunung Sahari 1 di Kelurahan Senen; Saluran Jalan Bungur

Besar, Jalan Letjend Suprapto, dan Kelurahan Jalan Kepu Selatan di

Kelurahan Bungur; Saluran Jalan Sedap malam dan Saluran Jalan Pal

Putih, di Kelurahan Kramat; Saluran Jalan Kuitang Raya dan Saluran

Jalan Kramat 2 di Kelurahan Kuitang; Saluran Jalan Raden Saleh di

Kelurahan Kenari; dan Saluran Jalan Salemba Tengah dan Saluran

Jalan Pramuka di Kelurahan Paseban;

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 107

Ayat (1)




terlayani; dan



REV.02/DTR/XI/2013

381



ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 108

Ayat (1)



pada ruas Jalan Pasar Senen dan Jalan Kramat Bunder di Kelurahan

Senen, Jalan Kramat Raya di Kelurahan Kwitang dan Kelurahan Kramat,

Jalan salemba Raya di Kelurahan di Kelurahan Kenari dan Kelurahan

Paseban; Jalan Letjend Suprapto dan Jalan Kalibaru Timur-Barat di

Kelurahan Bungur.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 109

Cukup Jelas.

Pasal 110 Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)



Perwakilan Asing.

Pasal 111

Cukup Jelas.

Pasal 112

Cukup Jelas.

Pasal 113

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud angkutan umum lainnya antara lain bis besar, bis sedangdan sejenisnya.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.



REV.02/DTR/XI/2013

382

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g


diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakatberpenghasilan rendah.

Pasal 114

Ayat (1)

Huruf a




Huruf b





Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 115

Cukup Jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a


massal berupa halte bus pada jalur khusus di:

a. Kelurahan Petamburan : Halte Slipi Petamburan;

b. Kelurahan Senayan : Halte Gelora Bung Karno, Halte Polda Metro;

c. Kelurahan Gelora : Halte JCC Senayan, Halte Bundaran Senayan,

halte busway di Jalan Palmerah Barat, Palmerah Utara, Asia Afrika

dan halte busway di Jalan Gelora;

d. Kelurahan Kebon Melati : Halte Bendungan Hilir di Kelurahan Karet

Semanggi; Halte Tosari;

e. Kelurahan Karet Tengsin : Halte Karet dan halte busway di Jalan

Penjernihan;

f. Kelurahan Setiabudi : Halte Setiabudi di Kelurahan Karet; Halte

Dukuh Atas;

g. Kelurahan Bendungan : Hilir halte busway di Jalan Penjernihan,

halte busway di Jalan Pejompongan;h. Kelurahan Kebon Kacang : halte busway di Jalan Wahid Hasyim;

i. Kelurahan Kampung Bali : halte busway di Jalan Fachrudin; dan

j. Kelurahan Karet Tengsin, Kebon Melati, dan Kelurahan Kebon

Kacang : halte busway di Jalan KH. Mas Mansyur.

Yang dimaksud dengan koridor Blok M-Kota adalah yang melalui pada

ruas Jalan Sudirman di Kelurahan Gelora dan Kelurahan Bendungan

Hilir, pada ruas Jalan MH Tamrin di Kelurahan Kebon Melati dan

Kelurahan Karet Tengsin; dan pada ruas Jalan KH. Mas Mansyur di

Kelurahan Karet Tengsin.



REV.02/DTR/XI/2013

383

Yang dimaksud dengan koridor Pluit-Pinang Ranti adalah yang melalui

Kelurahan Gelora, Petamburan dan Kelurahan Bendungan Hilir.

Yang dimaksud dengan koridor Tanah Abang-Senayan adalah yang

melalui Kelurahan Kebon Melati, Kebon Kacang, Bendungan Hilir, Gelora

dan Kelurahan Karet Tengsin.

Yang dimaksud dengan koridor Cideng-Tanah Abang adalah yang

melalui Kelurahan Kampung Bali dan Kelurahan Kebon Kacang.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Tanah Abang adalah

yang melalui Kelurahan Karet Tengsin, Kebon Melati, Kampung Bali dan

Kelurahan Kebon Kacang.

Yang dimaksud dengan koridor Halim – Palmerah – Soekarno Hatta

adalah yang melalui Kelurahan Gelora.

Huruf b


dilakukan di Kelurahan Gelora, Bendungan Hilir, dan Kelurahan

Petamburan : peningkatan ruas Jalan Tol Dalam Kota; Kelurahan Kebon

Melati, Kebon Kacang, Petamburan, dan Kelurahan Kampung Bali :

pembangunan ruas Jalan Tol Ulujami-Tanah Abang melalui Kelurahan

Gelora, Petamburan, Bendungan Hilir, dan Kelurahan Kampung Bali; dan

ruas Jalan Tol Kampung Melayu-Duri Pulo; dan di Kelurahan

Petamburan, Gelora, Kelurahan Gelora, Senayan, Karet Semanggi dan

Kelurahan Bendungan Hilir : peningkatan Jalan Letjen S. Parman;

Huruf c


dilakukan di Kelurahan Gelora : Jalan Tentara Pelajar, Asia Afrika, Jalan

Gelora, Gelora 1, Palmerah Utara dan Jalan Rencana munuju Jalan Asia

Afrika; di Kelurahan Karet Tengsin : Jalan RM Margono

Djojohadikoesoemo; di Kelurahan Bendungan Hilir : Jalan Pejompongan

dan Jalan Penjernihan; di Kelurahan Menteng : Jalan MH Thamrin; di

Kelurahan Kampung Bali : Jalan Fahrudin; di Kelurahan Petamburan :

Jalan Aipda KS Tubun; di Kelurahan Karet Semanggi : Jalan Karet

Sawah; di Kelurahan Gelora dan Kelurahan Gunung : Jalan Hang Lekir

1; di Kelurahan Gelora, Karet Semanggi, dan Kelurahan Bendungan Hilir

: Jalan Jend. Sudirman; dan di Kelurahan Karet Semanggi, Kampung

Bali, Kebon Melati dan Kelurahan Karet Tengsin : Jalan KH. Mas

Mansyur;

Huruf d


ayat ini berupa:

g. pemeliharaan jalan di Kelurahan Kebon Kacang : Jalan Kebon

Kacang, KH. Wahid Hasyim, Jati Bunder dan Jalan Kebun Pala; diKelurahan Bendungan Hilir : Jalan Bendungan Hilir dan Jalan

Bendungan Hilir 15; di Kelurahan Gelora : Jalan Pintu Gelora 1,

Pejompongan, Gerbang Pemuda dan Jalan Jenderal Gatot Subroto;

di Kelurahan Karet Tengsin : Jalan Bendungan Hilir, Jati Luhur dan

Jalan Karet Pasar Baru 4; di Kelurahan Kampung Bali : Jalan Danau

Tondano, KH.Mas Mansyur, Palmerah Utara 1, Petamburan, Tanjung

Karang, Slipi 5, Kota Dalam, Betung, A. Jati Bunder, Aipda KS.

Tubun, Kebon Jati, KH.Wahid Hasyim, Jati Baru dan Jalan Jati Baru

Bengkel; dan di Kelurahan Kebon Jati : Jalan Kebon Sirih dan Jalan

Kebon Jati; dan



REV.02/DTR/XI/2013

384

h. pembangunan jalan penghubung dari jl.Jend.Sudirman ke jl.KH.Mas

Mansyur(jl.Abdul Jalil) di Kelurahan Karet Tengah.

Huruf e


a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Kali Krukut, Kali Grogoldan Kanal Banjir Barat di Kelurahan Karet Tengsin, Bendungan Hilir,

Kebon Melati, Petamburan dan Kelurahan Kebon Kacang; dan


Kebon Bali, Kebon Kacang, Kebon Melati, Petamburan, Bendungan

Hilir, Karet Tengsin dan Kelurahan Gelora;

Huruf f

Yang dimaksud dengan penerapan pembatasan lalu lintas tahap III

dilakukan di Kelurahan Karet Tengsin, Kebon Melati Kawasan : pada

Jalan KH.Mas Mansyur; dan rencana penerapan pembatasan lalu lintas

tahap IV di Kelurahan Petamburan dan Kelurahan Gelora Kawasan

Pembatasan Tahap IV pada ruas Jalan Jend. Gatot Subroto di Kelurahan

Gelora; dan Jalan Letjen S. Parman.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan perparkiran perparkiran dalam

ayat ini dilakukan pada penyediaan fasilitas parkir perpindahan moda

( park and ride) terdapat pada Kelurahan Kebon Melati dan Kelurahan

Kampung Bali; dan parkir di badan jalan (on street parking ) dilaksanakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Huruf h

Yang dimaksud dengan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan

barang dalam ayat ini dilakukan di Jalan Gatot Subroto diKelurahan

Blora.

Huruf i


sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Bendungan Hilir : Jalan

Pejompongan Dalam, Bendungan TM. Petamburan Asahan 1,

Bendungan Asahan 2, Bendungan Asahan 3, Bendungan Asahan 4,

Bendungan Hilir 1, Bendungan Hilir 3, Bendungan Hilir 5, Bendungan

Hilir 6, Bendungan Hilir 7, Bendungan Hilir 8, Bendungan Hilir 9,

Bendungan Hilir 10, Bendungan Hilir 11, Bendungan Hilir 12, Bendungan

Hilir 13, Bendungan Hilir 15, Bendungan Walahar, Danau Poso, Danau

Sentani, Bendungan Jati Luhur, Jati Luhur, Jati Luhur 1, Jati Luhur 2, Jati

Luhur 3, Jati Luhur 4, Jati Luhur 5, Jati Luhur 6, Kulungkung, PAM Baru,

PAM Baru 2, Pejompongan, Pejompongan 1, Pejompongan 2,

Pejompongan 3, Pejompongan 4, Pejompongan 5, Pejompongan 6,

Pejompongan 7, Pejompongan 8, Pejompongan 9, Pejompongan 10,

Pejompongan 11, Pejompongan 12, Penjernihan 1, Penjernihan 2,

Penjernihan 3, Penjernihan 4, Penjernihan 8, Penjernihan 9, Penjernihan10, Penjernihan 11, Penjernihan 12, Sarmili, T. Hidayah 1, T. Jati Luhur

2, T. Jati Luhur 5, T. Jati Luhur 7, Taman Bendungan Jati Luhur, Taman

Rawa Pening, Taman Rawa Pening 1, Taman Rawa Pening 2, Taman

Rawa Pening 3, Taman Rawa Pening 4, Taman Rawa Pening 5, Taman

Rawa Pening 6, dan Jalan Taman Rawa Pening 7; di Kelurahan

Petamburan : Jalan Aipda KS. Tubun, Persatuan Guru, Petamburan,

Petamburan 1, Petamburan 6, Petamburan 7, Taman Petamburan, TM.

Petamburan, dan Jalan Administrasi; di Kelurahan Kebon Kacang : Jalan

Alhabsyil, Kebon Jati, Kebon Kacang Raya, Kebon Kacang 1, Kebon

Kacang 2, Kebon Kacang 3, Kebon Kacang 4, Kebon Kacang 5, Kebon

Kacang 6, Kebon Kacang 9, Kebon Kacang 10, Kebon Kacang 11,



REV.02/DTR/XI/2013

385

Kebon Kacang 14, Kebon Kacang 26, Kebon Kacang 29, Kebon Kacang

30, Kebon Kacang 32, Kebon Kacang 36, Kebon Kacang 37, Kebon

Kacang 38, Kebon Kacang 39, Kebon Kacang 41, Lontar, dan Jalan

Jembatan Tinggi; di Kelurahan Gelora : Jalan Asia Afrika, Gelora, Gelora

1, Gelora 7, Gelora 8, Gelora 10, Gelora 10B, Gelora 10C, Gerbang

Pemuda, Hang Lekir 1, Jakarta, Manila, New Delhi, Palmerah 1,Palmerah Barat, Palmerah Utara, Pintu Gelora 1, Pintu Gelora 5, Pintu

Pusat, Stadion Utama, Tinju, Balap Sepeda, Silang Senayan, dan Jalan

Komplek PLN; di Kelurahan Kebon Melati : Jalan Batu Raya, Betung,

Dukuh Pinggir, Indragiri, Kebon Pala, Kebon Pala 1, Kebon Pala 2,

Kebon Pala 4, Kebon Pala 5, Kebon Pala 6, Kebon Pala 7, Kebon Pala

8, Kebon Pala 9, Kota Bambu Dalam, Kota Bumi, Lontar Atas, Lontar 1,

Lontar 2, Lontar 3, Lontar 4, Lontar 5, Lontar 6, Lontar 7, Martapura,

Martapura 1, MH. Thamrin, Palembang, Plaju, Platinum, Sungai Gelong,

Talang Betutu, Tanjung Karang, Teluk Betung, dan Jalan Kebon Melati;

di Kelurahan Karet Tengsin : Jalan H. Abdul Jalil, Jend. Sudirman, Karet

Pasar Baru 2, Karet Pasar Baru 4, Karet Pasar Baru 5, Karet Pasar Baru

6, Karet Pasar Baru 7, Karet Pasar Baru Timur, Karet Pasar Baru Timur

5, Karet Sawah, Mesjid 1, dan Jalan Margono; di Kelurahan Kampung

Bali : Jalan Hati Suci, Jati Baru, Jati Baru 5, Jati Baru 13, Jati Baru 14,

Kampung Bali 1, Kampung Bali 2, Kampung Bali 3, Kampung Bali 4,





Pasar 1, Pasar 2, Taman Kebon Sirih, Taman Kebon Sirih 2, Taman

Kebon Sirih 3, Taman Kebon Sirih 4, dan Jalan Tanah Rendah; diKelurahan Kebon Kacang dan Kelurahan Kebon Melati : Jalan Jati

Bunder; di Kelurahan Bendungan Hilir dan Kelurahan Gelora : Jalan

Jend. Gatot Subroto; di Kelurahan Kebon Kacang, Kebon Melati, dan

Kelurahan Karet Tengsin : Jalan KH. Mas Mansyur; di Kelurahan Gelora

dan Kelurahan Petamburan : Jalan Letjen. S. Parman; di Kelurahan

Kampung Bali dan Kelurahan Kebon Kacang : Jalan KH. Wahid Hasyim;

dan di Kelurahan Kampung Bali dan Kelurahan Kebon Kacang : Jalan

Fachrudin;

Ayat (3)


dan/atau melalui di Kecamatan Tanah Abang adalah:

a. rencana pengembangan MRT untuk koridor Utara-Selatan terdapat di

Stasiun MRT Bundaran HI di Kelurahan Gelora, Bunderan HI di

Kelurahan Bendungan Hilir dan Senayan di Kelurahan Gelora, Stasiun

Dukuh Atas di Kelurahan Kebon Melati, Kebon Kacang dan Kelurahan

Karet Tengsin;

b. rencana pengembangan LRT melalui Kelurahan Kebon Melati,

Petamburan, Kebon Kacang, Karet Tengsin, Kampung Bali,

Bendungan Hilir dan Kelurahan Gelora;

c. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota terdapat di StasiunKaret yang melalui Kelurahan Kebon Melati, dan Stasiun Tanah

Abang yang melalui Kelurahan Kamp ung Panjang yang melewati

Stasiun Tanah Abang di Kelurahan Kampung Bali;

d. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada

jalur Tanah Abang – Par Bali, Stasiun Palmerah di Kelurahan Gelora,

Stasiun Karet di Kelurahan Kebon Melati, Bendungan Hilir, Kampung

Bali dan Kelurahan Petamburan;

e. rencana pengembangan kereta bandara melalui Kelurahan

Bendungan Hilir, Kampung Bali, Karet Tengsin. Kebon Melati dan

Kelurahan Petamburan; dan





REV.02/DTR/XI/2013

387

Huruf i

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 120

Ayat (1)




terlayani; dan



ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site)dengan zona layanan nomor 1 dan zona layanan nomor 6 dilaksanakan

pada ruas Jalan Kebon Pala 7, Kebon Pala 5, KH. Mas Mansyur, Kebon

Pala 4, Kebon Pala 2, Indragiri, Teluk Betung, MH. Thamrin, Kebon

Kacang, Lontar, Kebon Pala 1, Sabeni di Kelurahan Kebon Melati; Kebon

Melati, KH. Wahid Hasyim, Kebon Kacang, Kebon Kacang 10, dan Jalan

Kebon Kacang 11 di Kelurahan Kebon Kacang; Jalan Fachrudin, Jati

Blunder, Jati Baru, Kampung Bali, dan Jalan Taman Kebon Sirih di

Kelurahan Kampung Bali; Jalan Asia Afrika, Gelora, Balap Sepeda, Tinju,

Pintu 1 Senayan, Gerbang Pemuda, Palmerah Utara, dan Jalan

Palmerah Barat di Kelurahan Gelora; Jalan Pejompongan, Jend. Gatot

Subroto, dan Jalan Bendungan Hilir di Kelurahan Bendungan Hilir; Jalan

Letjend. S. Parman, Persatuan Guru, Aipda KS. Tubun, dan Jalan

Petamburan di Kelurahan Petamburan; Jalan Penjernihan di Kelurahan

Bendungan Hilir dan Kelurahan Karet Tengsin.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 122

Cukup Jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)



Perwakilan Asing.

Pasal 124

Cukup Jelas.



REV.02/DTR/XI/2013

388

Pasal 125

Cukup Jelas.

Pasal 126

Huruf aCukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g



Huruf h




.

Pasal 127

Ayat (1)

Huruf a




Huruf b





Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 128

Cukup Jelas.

Pasal 129

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a


massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Sukapura,



REV.02/DTR/XI/2013

389

Rorotan, Semper Timur, dan Kelurahan Semper Barat: rencana halte bus

pada ruas Jalan Cakung Cilincing Raya; di Kelurahan Kalibaru dan

Kelurahan Cilincing: rencana halte bus pada ruas Jalan Cilincing, dan di

Kelurahan Marunda: rencana halte bus pada ruas jalan Jaya Pura.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Tanjung Priok-Pulogadung adalah

yang melalui Kelurahan Kalibaru, Semper Timur, Semper Barat, dan

Kelurahan Rorotan.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Rawamangun-Ancol adalah yang

melalui Kelurahan Kalibaru, Semper Timur, Semper Barat, dan

Kelurahan Rorotan.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Soekarno Hatta-Cilicing adalah

yang melalui Kelurahan Kalibaru, Semper Timur, Cilincing, dan

Kelurahan Marunda.

Huruf b


berupa:

a. peningkatan jalan di Kelurahan Sukapura, Rorotan, dan Kelurahan

Semper Barat pada ruas Jalan Tol Lingkar Luar; di Kelurahan

Semper Barat, Semper Timur, Sukapura, dan Kelurahan Rorotan

pada ruas Jalan Cakung Cilincing Raya; dan di Kelurahan Semper

Barat dan Kelurahan Kalibaru pada ruas Jalan Cilincing Raya;

b. pembangunan jalan di Kelurahan Kalibaru, Semper Barat, danKelurahan Semper Timur pada ruas Jalan Tol Akses Tanjung Priok;

di Kelurahan Semper Timur, Cilincing, dan Kelurahan Marunda pada

ruas Jalan Tol Cikarang-Tanjung Priok; dan di Kelurahan Sukapura

dan Kelurahan Semper Barat pada ruas Jalan Tol Pelabuhan (dari

jl.Cacng sampain dengan Plumpang).

Huruf c


berupa:

i. pengembangan jalan di Kelurahan Kalibaru, Semper Timur, dan

Kelurahan Cilincing pada ruas Jalan Cilincing Raya; di Kelurahan

Semper Timur dan Cilincing pada ruas Jalan Akses Marunda; di

Kelurahan Cilincing dan Marunda pada ruas Jalan Cilincing Marunda;

di Kelurahan Semper Barat pada ruas Jalan Tugu Raya; serta di

Kelurahan Marunda dan Kelurahan Rorotan pada ruas rencana jalan

inspeksi Kanal Banjir Timur; dan

j. Pembangunan jalan terusan jl.Jayapura sampai dengan Batas DKI di

Kelurahan Cilincing.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalamayat ini berupa:

a. pemeliharaan jalan di Kelurahan Sukapura pada ruas Jalan Tipar

Cakung, Sukapura Barat 3, dan Jalan Pahlawan; di Kelurahan

Rorotan pada ruas Jalan Rorotan dan Jalan Rorotan 4; di Kelurahan

Samper Barat pada ruas Jalan Kramat Raya, Camar 15, Menteng,

Pahlawan, dan Jalan Labu; di Kelurahan Marunda pada ruas Jalan

Marunda dan Jalan Marunda Makmur; di Kelurahan Samper Timur

pada ruas Jalan Kebantenan; serta di Kelurahan Cilincing pada ruas

Jalan Cilincing dan Jalan Cilandak; dan

b. pembangunan jalan sejajar sisi Barat Kali Tiram Waduk Marunda

sampai dengan laut di Kelurahan Cilincing, jalan penghubung



REV.02/DTR/XI/2013

390

jl.lnspeksi Cakung Drain ke jl.Sisi Barat Kali Tiram Marunda di

Kelurahan Cilincing; jalan penghubung dari jl.Semarang ke jl.

Cilincing Landak di Kelurahan Cilincing; jalan penghubung jl. Sisi

Timur Cakung Drain s/d Batas DKI Marunda Kelurahan Cilincing dan

Kelurahan Marunda; Jalan penghubung dari jl. Cacing sampai

dengan Batas DKI di Kelurahan Rorotan; jalan sejajar KabelTegangan Tinggi Rorotan di Kelurahan Rorotan; jalan penghubung

jl.Sisi Timur Cakung Drain sampai dengan Batas DKI Rorotan Malaka

di Kelurahan Rorotan; jalan penghubung dari jl.Kelapa Nias Raya ke

jl.Toll Cacing di Kelurahan Rorotan dan Kelurahan Sukapura; serta

jalan penghubung dari jl. Hamengkubuwono 9 ke kawasan Marunda

di Kelurahan Cilincing dan Kelurahan Rorotan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan alan lokal dalam ayat ini berupa:

a. pengembangan jalan Inspeksi di sepanjang Cakung Drain, Kanal

Banjir Timur dan Kali Blencong; dan


Sukapura, Kalibaru, Semper Barat, Rorotan, Semper Timur, Cilincing,

dan Kelurahan Marunda;

Huruf f


pada:



b. penyediaan park and ride di Kawasan Strategis Ekonomi Marunda diKelurahan Marunda.

Huruf g


sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Rorotan pada ruas Jalan

Tipar Cakung dan Jalan Jawa di Kelurahan Sukapura; Jalan Inspeksi

Cakung Drain; di Kelurahan Semper Barat pada ruas Jalan Pahlawan,

Semper Barat, Semper Barat 1, Semper Barat 2, Tugu Raya, Camar,

Camar 2, Camar 3, Camar 15, Camar 16, Angin Sejuk, Dewa Ruci,

Angin Pasat, Angin Badai dan Jalan Kramat Jaya ; di Kelurahan Semper

Timur pada ruas Jalan Kebantenan, Kebantenan 3, Kebantenan 4,

Kebantenan Timur 1, Dewa Kembar, Jaya Wijaya, Trisula, Lakra, Ardo

Dadali, Merpati 1, Merpati 2, Arjuna 1, Arjuna 2, Arjuna 7, Toyota 1,

Toyota 3 dan Jalan Cilincing Marunda; di Kelurahan Cilincing pada ruas

Jalan Cilincing Raya, Cilincing Kesatrian, Cilincing Pagi, Jayapura,

Semarang, Ujung Pandang, Gresik, Cilincing Baru 2, Cilincing Baru 3,

Cilincing Baru 4, Cilincing Baru 5, Cilincing Kelapa, Cilincing Lama,

Cilincing Lama 1 dan Jalan Cilincing Marunda; di Kelurahan Semper

Barat dan Kelurahan Semper Timur pada ruas Jalan Jayapura, Cilincing

Marunda, dan Jalan Marunda Makmur di Kelurahan Marunda; Jalan

Cakung Cilincing Raya.

Ayat (3)


dan/atau melalui Kecamatan Cilincing adalah rencana pengembangan

kereta komuter Jabodetabek melalui Kelurahan Cilincing, Kali Baru,

Rorotan, Semper Bara dan Kelurahan Semper Timur;

.

Ayat (4)



Bandar udara pada:



REV.02/DTR/XI/2013

391







Ayat (5)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi laut yang ada dan/atau

melalui di Kecamatan Cilincing adalah rencana kepelabuhanan dan

rencana jaringan alur pelayaran pada Pelabuhan Marunda di Kelurahan

Marunda dan Pelabuhan Kalibaru di Kelurahan Kalibaru.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 130

Cukup Jelas.

Pasal 131

Cukup Jelas.

Pasal 132

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Sistem polder dilengkapi dengan waduk retensi yang berupa long

storage yang terletak di di Situ Rawa Rorotan di Kelurahan Rorotan; dan

Situ Rawa Kendal, Waduk Don Bosco dan Waduk Marunda di Kelurahan

Marunda;

Huruf e

Pemeliharaan dan peningkatan pompa air untuk menanggulangi

genangan setempat di pompa air Rorotan di Kelurahan Rorotan; pompa

air Waduk Marunda di Kelurahan Marunda, pompa air Waduk Sunter

Timur 2 di Kelurahan Semper Timur, dan pompa air Tugu Selatan di

Kelurahan Semper Barat.

Huruf f

Pemeliharaan pintu air untuk menanggulangi genangan setempat di pintuair Cilincing di Kelurahan Cilincing, pintu air Cakung lama dan Rawa

Malang di Kelurahan Samper Timur, dan pintu air Mahakam dan


Huruf g


saluran Cilincing di Kelurahan Marunda, saluran Kebantenan di

Kelurahan Semper Timur; dan saluran Sejajar Askes Marunda, SMP 123

Pemadam, Semper Barat 6,10,11, Yon Angmor, Tipas Selatan/Walet,

Jalan Belinis, Sukapura 1, Griya Lestari, KBN Bulog, dan saluran KBN




REV.02/DTR/XI/2013

392

Huruf h

Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas waduk/situ dilakukan pada

Waduk Marunda di Kelurahan Marunda; Waduk Sunter Timur 2 di

Kelurahan Semper Timur; dan Situ Rawa Kendal di Kelurahan Marunda.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 133

Ayat (1)




terlayani; dan


pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus

milimeter).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 134

Ayat (1)


dengan zona layanan nomor 8 dan 9 dilaksanakan di ruas Jalan Tipar

Cakung di Kelurahan Sukapura; Jalan Rorotan, Jalan Rorotan 3, Jalan

Rorotan 4, dan Jalan Rorotan 5 di Kelurahan Rorotan; Jalan Semper

Barat, Jalan Tugu Raya, dan Jalan Kramat Jaya di Kelurahan Semper

Barat; Jalan Kebantenan, dan Jalan Akses Marunda di Kelurahan

Semper Timur; Jalan Cilincing Marunda, Jalan Ujung Pandang, Jalan

Jayapura, dan Jalan Cilincing Landak di Kelurahan Cilincing; Jalan

Marunda Makmur dan Jalan Marunda di Kelurahan Marunda; Jalan

Cilincing Raya di Kelurahan Kalibaru; Jalan Cakung CIlincing Raya di

Kelurahan Sukapura, Rorotan, Semper Barat, dan Kelurahan Semper

Timur; Jalan CIlincing Raya di Kelurahan Semper Barat, Semper Timur,dan Kelurahan Cilincing; dan Jalan Inspeksi Cakung Drain di Kelurahan

Semper Timur dan Kelurahan Cilincing.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 135

Cukup Jelas.

Pasal 136

Ayat (1)



REV.02/DTR/XI/2013

393

Cukup Jelas.

Ayat (2)



Perwakilan Asing.

Pasal 137

Cukup Jelas.

Pasal 138

Cukup Jelas.

Pasal 139

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf eYang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat


Huruf f




Pasal 140

Ayat (1)

Huruf a




Huruf b





Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 141

Cukup Jelas.

Pasal 142

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)



REV.02/DTR/XI/2013

394

Huruf a


massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Kelapa Gading

Timur: Halte Bermis, rencana halte pada ruas Jalan Kelapa Gading

Boulevard dan Jalan Raya Boulevard Barat; di Kelurahan Kelapa Gading

Barat: Halte Pulomas, Halte Asmi, Halte Dongkelan, Halte ITC CempakaMas 2, Halte Yos Sudarso Kodamar, Halte Simpang Kelapa Gading,

Halte Sunter Kelapa Gading, dan rencana halte pada ruas Jalan Raya

Boulevard Barat; dan di Kelurahan Pegangsaan Dua: Halte Pulo

Gadung, rencana halte pada ruas Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan

Bekasi Raya.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulogadung-Harmoni adalah yang

melalui Kelurahan Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading Timur

dan Kelurahan Kelapa Gading Barat.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Cililitan-Tanjung Priok adalah yang

melalui Kelurahan Kelapa Gading Barat.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Pluit-Tanjung Priok adalah yang

melalui Kelurahan Kelapa Gading Barat.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kelapa Gading-Kalimalang adalah

yang melalui Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelurahan Pegangsaan

Dua dan Kelurahan Kelapa Gading Timur.

Huruf bYang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini

berupa peningkatan jalan di Kelurahan Kelapa Gading Barat pada ruas

Jalan Yos Sudarso, Bukit Gading Raya Boulevard, Gading Kirana Timur,

Jalan Rencana yang menghubungkan Jalan Gading Kirana Timur

dengan Jalan Plumpang Raya dan Jalan Kelapa Gading Boulevard; di

Kelurahan Pegangsaan Dua pada ruas Jalan Pegangsaan Dua dan

Jalan Temporari Acies; dan di Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kelapa

Gading Barat dan Kelurahan Pegangsaan Dua pada ruas Jalan Perintis

Kemerdekaan dan Jalan Raya Boulevard Barat.

Huruf c


berupa:

c. pengembangan jalan di Kelurahan Pegangsaan Dua pada ruas jalan

rencana yang menghubungkan Jalan Pegangsaan Dua dengan Jalan

Gading Griya Lestari Raya, Jalan Pegangsaan Dua dan Jalan

Temporari Acies; di Kelurahan Kelapa Gading Barat pada ruas Jalan

Bukit Gading Raya Boulevard, Gading Kirana Timur, Jalan Rencana

yang menghubungkan Jalan Gading Kirana Timur dengan Jalan

Plumpang Raya dan Jalan Kelapa Gading Boulevard; di Kelurahan

Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading Barat dan KelurahanPegangsaan Dua pada ruas Jalan Kelapa Gading Boulevard; dan

d. pembangunan jalan penghubung dari Simpang 5 Tugu Raya ke

jl.Pegangsaan Dua di Kelurahan Pegangsaan Dua; jalan penghubung

jl.Bulevar Timur K.Gading(sisi Selatan)ke jl.Pegangsaan Dua di

Kelurahan Kelapa Gading dan Pegangsaan Dua; jalan penghubung

dari jl.Pegangsaan Dua ke jl.Bekasi Raya di Kelurahan Pegangsaan

Dua; serta jalan penghubung jl.Bulevar Timur K. Gading(sisi Utara)

ke jl.Pegangsaan Dua di Kelurahan Pegangsaan Dua.

Huruf d



REV.02/DTR/XI/2013

395


ayat ini berupa:

a. pemeliharaan jalan di Kelurahan Kelapa Gading Barat pada ruas

Jalan Jalan Pulau Karya; di Kelurahan Kelapa Gading Timur pada

ruas Jalan Boulevard Artha Gading, Kayu Mas Tengah, Kelapa

Sawit, Kelapa Kopyor Raya dan Jalan Kelapa Nias Raya; dan diKelurahan Pegangsaan Dua pada ruas Jalan Pegangsaan Dua,

Bangun Cipta Sarana, Gading Indah Raya, Sukapura Barat,

Sukapura Barat 3 dan Jalan Boulevard Kelapa Gading; dan

b. pembangunan jalan penghubung dari jl.Kelapa Nias Raya ke jl.Toll

Cacing di Kelurahan Pegangsaan Dua; serta Jalan penghubung dari

jl.Pegangsaan Dua ke jl.Toll Cacing sampai dengan batas DKI di

Kelurahan Pegangsaan Dua.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dalam ayat ini berupa

pengembangan jalan di Kelurahan Pegangsaan Dua pada ruas Jalan

Gading Indah Raya, Torompio, Pegangsaan Dua, Krama Yuda,

Kesadaran, Haji Oyon, Tarian Raya Timur, Temporari Acies, Mordion,

Biru Laut Timur, Temporari Acies, Kelapa Lilin Timur, dan Jalan Kelapa

Puan Raya; di Kelurahan Kelapa Gading Timur pada ruas Jalan Mandiri

Tengah, Kayu Putih Timur, Kelapa Hijau 1, Kelapa Gading Boulevard,

Kompleks PLN, Kelapa Gading, Maengket, Janur Raya, Kaparinyo,

Pelepah Raya, Kelapa Puan Raya, dan Jalan Mandiri Tengah; di

Kelurahan Kelapa Gading Barat pada ruas Jalan Pulo Mas Timur,

Laksamana Yos Sudarso, Tabah 2, Letjen Suprapto, Pulau Bangka,

Artha Gading Mutiara, Artha Gading SLT, Tampa Siring Raya, KelapaMas Raya, dan Jalan Kelapa Hibrida Raya.

Huruf f


pada parkir di badan jalan (on street parking) dilaksanakan berdasarkan


Huruf g


sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Kelapa Gading Barat pada

ruas Jalan Pulau Bangka, Raya Boulevard Barat, Laksamana Yos

Sudarso, Tampak Siring Raya, Pulau Bangka, Pulau Bintan 1, Artha

Gading Selatan, Tabah Raya, Artha Gading Permata, Boulevard Artha

Gading dan Jalan Artha Gading Barat; di Kelurahan Kelapa Gading

Timur pada ruas Jalan Kelapa Hijau 1, Kelapa Gading Boulevard, Kelapa

Gading Permai, kelapa Sawit 8, Kelapa Molek, Mawar, Melati, Dahlia,

Kelapa Cengkir Raya, Kelapa Cengkir Barat 8, Kelapa Cengkir Barat 9,

Kelapa Cengkir Barat 10, Kelapa Cengkir Barat 11, Kelapa Cengkir Barat

12, Kelapa Cengkir Barat 13, Mandiri Tengah, Janur Kuning 1, Janur

Kuning 2, Janur Kuning 3, Janur Kuning 4, Janur Kuning 5, Janur Kuning

6, Janur Kuning 7, Janur Kuning 8, Janur Kuning 9, Janur Kuning 10,Janur Kuning 11 dan Jalan Janur Kuning 12; di Kelurahan Pegangsaan

Dua pada ruas Jalan Kesadaran, Pegangsaan Dua, Haji Oyon, Bekasi

raya dan Jalan Puspa Gading Raya; di Kelurahan Gading barat, Gading

Timur dan Kelurahan Pegangsaan Dua pada ruas Jalan Perintis

Kemerdekaan.

Ayat (3)


dan/atau melalui Kecamatan Kelapa Gading adalah rencana

pengembangan MRT terdapat pada pengembangan jalur MRT timur –



REV.02/DTR/XI/2013

396

barat di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelurahan Kelapa Gading

Timur dan Kelurahan Pengangsaan Dua.

Ayat (4)


KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitarBandar udara pada:







Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 143

Cukup Jelas.

Pasal 144

Cukup Jelas.

Pasal 145

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c


genangan setempat di Pompa Waduk Don Bosco di Kelurahan

Pegangsaan Dua, Pompa Waduk Cendong 2 di Kelurahan Kelapa

Gading Barat, Pompa Waduk Pegangsaan Dua di Kelurahan

Pegangsaan Dua, Pompa Waduk Cendong 3 di Kelurahan Kelapa

Gading Barat, Pompa Pegangsaan Dua di Kelurahan Pegangsaan Dua,

Pompa Waduk Cendong 1 di Kelurahan Kelapa Gading Barat, dan

Pompa Waduk Kelapa Gading di Kelurahan Kelapa Gading Barat;

Huruf d


Saluran Tabah Kodamar, Tabah 1, Bukit Gading, Artha Gading,

Boulevard Selatan dan Saluran Pulau Bangka di Kelurahan Kelapa

Gading Barat; Saluran Pelepah Raya, Kelapa Kopyor Utara, Kelapa

Cengkir Raya, Gading Elok Utara dan Saluran Biru Laut Darat di

Kelurahan Kelapa Gading Timur; Saluran Boulevard Utara, TembusGading, Jingga Raya dan Saluran Warung Jengkol di Kelurahan

Pegangsaan Dua; Saluran Balai Samudera di Kelurahan Kelapa Gading

Barat dan Kelurahan Kelapa Gading Timur; dan Saluran Penghubung

Kelapa Hibrida, Kelapa Nias Raya dan Saluran Janur Elok di Kelurahan

Kelapa Gading Barat dan Kelurahan Pegangsaan Dua.

Huruf e


Waduk Don Bosco di Kelurahan Pegangsaan Dua, Waduk Pegangsaan

II di Kelurahan Pegangsaan Dua, dan Waduk Cendong di Kelurahan

Kelapa Gading Barat.



REV.02/DTR/XI/2013

397

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 146

Ayat (1)

Tujuan rencana pengembangan prasarana air msebagai berikut:



terlayani; dan



milimeter).


Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 147

Ayat (1)


dengan zona layanan nomor 9 dilaksanakan di ruas Jalan Yos Sudarso,

Bukit Gading raya Boulevard, Bukit Gading Raya, Gading Kirana Timur,

Gading Kirana Utara, dan Jalan Kelapa Hibrida di Kelurahan Kelapa

Gading Barat; Jalan Bekasi Raya, Pegangsaan Dua, Kelapa Hibrida

Raya dan Jalan Kramayuda, Di Kelurahan Pegangsaan Dua; Jalan

Kelapa Gading Boulevard dan Jalan Raya Timur Boulevard di Kelurahan

Kelapa Gading Timur; Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan Raya

Barat Boulevard di Kelurahan Kelapa Gading Barat dan Kelurahan

Kelapa Gading Timur; Jalan Kelapa Nias Raya di Kelurahan Kelapa

Gading Barat, Kelapa Gading Timur dan Kelurahan Pegangsaan Dua.


Pasal 148

Cukup Jelas.

Pasal 149

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)



REV.02/DTR/XI/2013

398



Perwakilan Asing.

Pasal 150

Cukup Jelas.

Pasal 151

Cukup Jelas.

Pasal 152

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf fYang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat


Huruf g




Pasal 153

Ayat (1)

Huruf a




Huruf b





Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 154

Cukup Jelas.

Pasal 155

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)



REV.02/DTR/XI/2013

399

Huruf a


massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Rawa Badak

Selatan: Halte Bus Plumpang Pertamina; di Kelurahan Rawa Badak

Utara: Halte Bus Walikota dan Halte Bus Permai Koja; dan di Kelurahan

Koja: rencana halte bus di ruas jalan Jampea.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Cililitan-Tanjung Priok adalah yang

melalui Kelurahan Koja, Rawa Badak Utara, dan Kelurahan Rawa Badak

Selatan.


melalui Kelurahan Koja dan Kelurahan Lagoa.

Huruf b


berupa:

a. peningkatan jalan di Kelurahan Rawa Badak Selatan pada ruas Jalan

Laksamana Yos Sudarso; di Kelurahan Rawa Badak Utara pada ruas

Jalan Plumpang Raya; di Kelurahan Koja pada ruas Jalan Pelabuhan

Raya, Dora, Jampea, dan Jalan Deli; di Kelurahan Lagoa pada ruas

Jalan Cilincing Raya; di Kelurahan Lagoa dan Kelurahan Tugu

Selatan pada ruas Jalan Tugu Raya; di Kelurahan Rawa Badak dan

Kelurahan Koja pada ruas Jalan Tol Laksamana Yos Sudarso; serta

pembangunan jalan di Kelurahan Tugu Selatan dan Kelurahan Rawa

Badak pada ruas Jalan Tol Pelabuhan; dan

b. pembangunan Jalan Tol Pelabuhan (dari jl.Cacng s/d Plumpang) diKelurahan Rawa Badak dan Kelurahan Tugu Selatan.

Huruf c


berupa pembangunan jalan di Kelurahan Tugu Selatan pada ruas Jalan

Pegangsaan Dua, dan Jalan Tugu Raya; di Kelurahan Tugu Utara pada

ruas Jalan Walang Permai; di Kelurahan Rawa Badak Selatan pada ruas

Jalan Plumpang Semper; dan di Kelurahan Tugu Selatan pada ruas jalan

penghubung dari Simpang 5 Tugu Raya ke jl.Pegangsaan Dua.

Huruf d


ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Tugu Selatan pada ruas

Jalan Walang Baru, Kramat Jaya, Mangga, Walang Baru dan Jalan

Rumbia; di Kelurahan Rawa Badak Selatan pada ruas Jalan Alur Laut

dan Jalan Sindang; di Kelurahan Rawa Badak Utara pada ruas Jalan

Alur Laut, Sindang, Rawa Binangun 2, Bugis, Melati dan Jalan Buritan

Cemara Angin; di Kelurahan Lagoa pada ruas Jalan Lagoa Sinar,

Mangga, Labu, Muncang, Semangka dan Jalan Cipeucang; di Kelurahan

Tugu Utara pada ruas Jalan Walang Baru dan Jalan Melur Tugu Lima.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dalam ayat ini

berupa:

a. pengembangan jalan Inspeksi di sepanjang Kali Sunter di Kelurahan

Koja, Rawa Badak Utara, dan Kelurahan Rawa Badak Selatan; Kali

Koja di Kelurahan Koja; dan Kali Cakung di Kelurahan Tugu Selatan;

dan


Koja, Tugu Utara dan Kelurahan Rawa Badak Selatan;

Huruf f



REV.02/DTR/XI/2013

400


pada parkir di badan jalan (on street parking) dilaksanakan berdasarkan


Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalursepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Koja pada ruas Jalan

Laksamana Yos Sudarso, Jombang, Lorong 52, Lorong 54, Jepara,

Jampea, Pelabuhan Lorong 1, Lorong 2, Lorong 3, Lorong 4, Lorong 5,

Lorong 19, Lorong 20, Lorong 21, Lorong 22, Lorong 23, Lorong 24, Deli,

Lorong X Timur, Lorong Y Timur, Lorong Z Timur, Lorong 27, Lorong 28,

Lorong 100, Lorong 101, Lorong 102, Cakung Timur dan Jalan Digul; di

Kelurahan Rawa Badak Utara pada ruas Jalan Laksamana Yos Sudarso,

Cempaka, Anggrek, Melati, Melur, Melur 2, Melur 3, Melur 4, Sindang,

Seroja, Dahlia, Dahlia 1, Teratai, Teratai 1, Flamboyan, Kenanga 1,

Kenanga 2, Kenanga 3, Kenanga 4, Matahari dan Jalan Berdikari; di

Kelurahan Rawa Badak Selatan pada ruas Jalan Laksamana Yos

Sudarso, Sindang, Plumpang Raya, Pasar Ular dan Jalan Maduratna; di

Kelurahan Tugu Selatan pada ruas Jalan Plumpang Raya, Pengangsaan

2, dan Jalan Tugu Raya; di Kelurahan Lagoa pada ruas Jalan Cilincing,

Lagoa, Lagoa 1 Lagoa 2, Lagoa 3, Lagoa 3A, Lagoa 4A, Lagoa A, Lagoa

B dan Jalan Dukuh.

Ayat (3)


dan/atau melalui Kecamatan Koja adalah rencana pengembangan kereta

barang melalui Kelurahan Koja dan Kelurahan Lagoa.


dan/atau melalui Kecamatan Koja adalah:

a. rencana pengembangan kereta barang melalui Kelurahan Koja dan

Kelurahan Lagoa; dan

b. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek melalui

Kelurahan Koja Utara dan Kelurahan Lagoa.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 156

Cukup Jelas.

Pasal 157

Cukup Jelas.

Pasal 158 Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d



REV.02/DTR/XI/2013

401

Cukup Jelas.

Huruf e


genangan setempat di Pompa Waduk Sunter Timur 1A di Kelurahan

Rawa Badak Selatan, Pompa Waduk Sunter Timur 1B di KelurahanRawa Badak Utara, dan Pompa Koja Selatan di Kelurahan Koja.

Huruf f

Pemeliharaan pintu air untuk menanggulangi genangan setempat di

Pintu Air Jalan deli 1, Jalan deli 2, Rusun sindang 1, Rusun Sindang 2,

Pinang, Inspeksi Sunter I, Inspeksi Sunter II, Inspeksi Sunter III, Inspeksi

Sunter IV, Inspeksi Sunter V, Pocis, Deli, Sindang, dan Pintu Air Rusun

Sindang di Kelurahan Koja; Pintu Air Cempaka, Anggrek, Sindang,

Sindang Saringan, Belakang POM 1, Belakang POM 2, Inspeksi Sunter

VI, Inspeksi Sunter VII, dan Pintu Air Rawa Badak di Kelurahan Rawa

Badak Selatan; dan Pintu Air Pinang dan Pintu Air Lagoa di Kelurahan

Lagoa.

Huruf g


Saluran Raya Pelabuhan atau Jampea, Lorong 1-5, Sungai Koja atau

Pocis, Yos Sudarso, Lorong 104, Rawa Badak, dan saluran Long

Storage di Kelurahan Koja; Saluran Raya Pelabuhan, Lagoa, Gedong

Sunter, Kramat Jaya, Mindi, dan saluran Sungai Pinang di Kelurahan

Lagoa; Saluran Mawar Selatan, Mawar Utara, Sungai Bendungan

Melayu, Walang Baru, Plumpang, Palem, Toar, dan saluran Kramat Jayadi Kelurahan Tugu Utara; Saluran Plumpang, Sungai Bendungan Melayu

dan saluran STM Walang di Kelurahan Tugu Selatan; Saluran Plumpang,

Sungai Bendungan Melayu, Sungai Sunter, dan Saluran Waduk Rawa

Badak di Kelurahan Rawa Badak Utara; Saluran Plumpang, Sungai

Bendungan Melayu, Sungai Layar, dan Sungai Sunter di Kelurahan

Rawa Badak Selatan; dan Saluran Sungai Pinang, Rawa Badap BPP,

Rawa Badak BRT, Long Storage, Sungai Layar, dan saluran Lorong 104

di Kelurahan Koja Selatan;

Huruf h

Peningkatan kapasitas waduk/situ Waduk Sunter Timur melalui

Kelurahan Rawa Badak

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 159

Ayat (1)


a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh

untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen)




REV.02/DTR/XI/2013

402

b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah

berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu

enam ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 160

Cukup Jelas.

Pasal 161

Cukup Jelas.

Pasal 162

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)



Perwakilan Asing.

Pasal 163

Cukup Jelas.

Pasal 164

Cukup Jelas.

Pasal 165

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e



Huruf f




Pasal 166

Ayat (1)

Huruf a






REV.02/DTR/XI/2013

403

Huruf b





Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 167

Cukup Jelas.

Pasal 168

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a


massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Ancol: Halte

Bus Ancol, rencana halte bus di Jalan RE. Martadinata dan Jalan Lodan

Raya; di Kelurahan Pademangan Barat: Halte Bus Pademangan dan

Halte Bus Gunung Sahari Mangga Dua, di Kelurahan Mangga Dua

Selatan: Halte Bus Mangga Dua Mal; dan di Kelurahan Pademangan

Timur: Halte Bus Landas Pacu Timur.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Ancol-Kampung Melayu adalah

yang melalui Kelurahan Ancol dan Kelurahan Pademangan Barat.


melalui Kelurahan Kelurahan Ancol dan Kelurahan Pademangan Barat.


melalui Kelurahan Ancol.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres-Ancol adalah yang melalui

Kelurahan Ancol.

Jalur koridor Soekarno Hatta-Cilincing melalui Kelurahan Ancol.

Huruf b


berupa peningkatan jalan di Kelurahan Ancol pada ruas Jalan Tol

Pelabuhan dan Jalan Lodan Raya; di Kelurahan Ancol, Pademangan

Barat dan Jalan Pademangan Timur pada ruas Jalan RE. Martadinata.

Huruf cYang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini

dilakukan di Kelurahan Pademangan Barat : Jalan Gunung Sahari; dan

di Kelurahan Pademangan Timur Jalan Benyamin Suaeb.

Huruf d


ayat ini berupa:

c. pemeliharaan jalan di Kelurahan Pademangan Timur: Jalan Dakota,

Pademangan 1, Pademangan 2, Pademangan Kali Mati dan Jalan

Bahari Raya; di Kelurahan Pademangan barat : Jalan Hidup Baru,

Pademangan Raya, dan Jalan Ampera Raya; dan di Kelurahan Ancol



REV.02/DTR/XI/2013

404

: Jalan Tongkol, Londan, Kerapu, Parang Tritis, dan Jalan Kampung

Bandan Raya; dan

d. pembangunan jalan penghubung dari jl. H.Benjamin Suaeb ke jl.

Warakas 1 di Kelurahan Pademangan Timur; serta jalan terusan Budi

Mulia (penghubung jl.Gunung Sahari - jl.H.Benjamin Suaeb) di

Kelurahan Pademangan Timur dan Kelurahan Pademangan Barat.

Huruf e


a. pengembangan jalan Inspeksi di sepanjang Kali Cideng, Kali Anak

Ciliwung, Kali Ancol, dan Kali Kampung Bandan di Kelurahan Ancol; Kali

Ciliwung Gunung Sahari di Kelurahan Ancol dan Kelurahan Pademangan

Barat; Kali Mati Pademangan di Kelurahan Pademangan Barat dan

Kelurahan Pademangan Timur; dan Kali Pademangan Timur dan Kali

Sunter di Kelurahan Pademangan Timur; dan


Pademangan Barat dan Kelurahan Pademangan Timur.

Huruf f


di Kelurahan Ancol melalui penyediaan park and ride di Kawasan

Kampung Bandan;

Huruf g


sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Pademangan Barat : Jalan

Ampera 2, Ampera 3, Ampera 4, Ampera 5, Ampera 6, Ampera Besar, Ampera Dalam 1, Ampera Dalam 2, Ampera Dalam 3, Ampera Raya,

Budi Mulia Utara, Budi Mulia Timur, Gunung Sahari, Hidup Baru, Hidup

Baru 1, Hidup Baru 2, Pademangan, Pemandangan 1, Pemandangan 2,

Pemandangan 4 dan Jalan Satria 3; di Kelurahan Ancol : Jalan Ancol

Barat 1, Ancol Barat 2, Ancol Barat 3, Ancol Barat 4, Ancol Barat 7, Ancol

Barat/Pangandaran, Baruna 1, Baruna Raya, Karang Bolong 1, Karang

Bolong 2, Karang Bolong 3, Karang Bolong 4, Karang Bolong 5, Karang

Bolong 6, Karang Bolong 7, Karang Bolong 8, Karang Bolong Raya,

Ketel, Kp. Bandan Raya, Krapu, Kunir, Laksamana RE. Martadinata,

Lodan Dalam, Lodan Raya, Mangga Dua, Maritim 1, Muka Timur,

Pangandaran 6, Pantai Indah, Pantai Kuta, Pantai Kuta 1, Pantai Kuta 2,

Parang Tritis 1, Parang Tritis 6, Parang Tritis 7, Parang Tritis 8, Parang

Tritis Raya, Pasir Putih 1, Pasir Putih 3, Pasir Putih 4, Pasir Putih 6, Pasir

Putih 7, Pasir Putih 8, Pasir Putih 9, Pasir Putih Raya, Sunda Kelapa,

Tongkol, Maritim Raya, Pinisi, Marina 1, Pelabuhan, Binaria, Pantai

Sanur 2, Pantai Sanur 3, Bukit Golf Indah, Bukit Golf Asri dan Jalan Bukit

Golf Raya; dan di Kelurahan Pademangan Timur : Jalan Bahari Raya,

Landasan Utara Selatan, Proposed Sunter Raya, Benyamin Sueb dan

Jalan Landasan Pacu Timur.

Ayat (3)Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada

dan/atau melalui Kecamatan Pademangan adalah rencana

pengembangan MRT melalui Kelurahan Ancol, Pademangan Timur dan

Kelurahan Pademangan Barat;

Ayat (4)



Bandar udara pada:





REV.02/DTR/XI/2013

405






Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 169

Cukup Jelas.

Pasal 170

Cukup Jelas.

Pasal 171

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f


Saluran Gorong - gorong Jalan Lodan Raya, Kampung Bandan, Ancol

Barat, Mangga Dua, dan Saluran Masjid Kramat Lodan di Kelurahan

Ancol; Saluran Gang 15, Pademangan 22, Pademangan Tengah,

Pademangan V, dan Saluran Pademangan VIII di Kelurahan

Pademangan Timur; dan Saluran Ampera 7, Nalo, Pademangan B,

Pademangan C, dan Saluran Youth Club Ruko di Kelurahan

Pademangan Barat;

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf hCukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.



REV.02/DTR/XI/2013

406

Pasal 172

Ayat (1)




terlayani; danb. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa


milimeter).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 173

Ayat (1)



pada ruas Jalan Mangga Dua, Kampung Bandan Raya, Parang Tritis

Raya, Tongkol, Parang Tritis 1, Lodan Raya, Ancol Barat 2, Ancol Barat

6, Ancol Barat/Pangandaran, Ancol Barat 1, Ancol Barat 7, Ancol Barat

3, Baruna Raya, Krapu, Maritim Raya, Pasir Putih Raya, dan Jalan RE.

Martadinata di Kelurahan Ancol; Jalan Gunung Sahari dan Jalan Budi

Mulia Timur di Kelurahan Pademangan Barat; Jalan Pademangan 4 dan

Jalan Benyamin Sueb di Kelurahan Pademangan Timur

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 174

Cukup Jelas.

Pasal 175

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)



Perwakilan Asing.

Pasal 176

Cukup Jelas.

Pasal 177

Cukup Jelas.

Pasal 178

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.



REV.02/DTR/XI/2013

407

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f



Huruf h




Pasal 179

Ayat (1)

Huruf a




Huruf b





Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 180

Cukup Jelas.

Pasal 181

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a


massal berupa halte bus pada jalur khusus di di Kelurahan Penjaringan:

Halte Penjaringan dan Halte Jembatan Tiga; di Kelurahan Pluit: Halte

Pluit.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Pluit-Pinang Ranti adalah yang

melalui Kelurahan Penjaringan dan Kelurahan Penjagalan.


melalui Kelurahan Pluit dan Kelurahan Penjaringan.


Kelurahan Kamal Muara, Kelurahan Kapuk Muara, Kelurahan Pejagalan

dan Kelurahan Penjaringan.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Soekarno Hatta-Ancol-Tanjung

Priok-Cilincing adalah yang melalui Kelurahan Kamal Muara, Kelurahan

Kapuk Muara, Kelurahan Pejagalan dan Kelurahan Penjaringan.



REV.02/DTR/XI/2013

408

Yang dimaksud dengan jalur koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta

adalah yang melalui Kelurahan Penjagalan, Kapuk Muara dan Kelurahan

Kamal Muara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat iniberupa:

a. peningkatan jalan di di Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara,

Penjagalan dan Kelurahan Penjaringan pada ruas Jalan Tol Prof

Soediyatomo; di Kelurahan Kamal Muara pada ruas Jalan Tol lingkar

luar Jakarta; dan di Kelurahan Penjagalan pada ruas Jalan Tol Pluit

Tomang.

b. pembangunan jalan di Kelurahan Kamal Muara pada ruas Jalan

Pantai Indah Barat dan Jalan Kapuk Kamal; di Kelurahan Kapuk

Muara pada ruas Jalan Kapuk Raya dan Jalan Pantai Indah Timur; di

Kelurahan Penjagalan pada ruas Jalan terusan Bidara Raya, Pluit

Selatan dan Jalan Jembatan Tiga; dan di Kelurahan Penjaringan

pada ruas Jalan Pakin, Pluit Raya, Jembatan Tiga dan Jalan Pluit

Selatan Raya.

Huruf c


berupa pengembangan jalan di kelurahan Kamal Muara pada ruas Jalan

Kayu Besar, Kamal Muara Raya dan Jalan Kapuk Cengkareng; dan di

Kelurahan Penjaringan pada ruas Jalan Arwana 5 di Kelurahan

Penjagalan; dan Jalan Arwana 5.

Huruf d


ayat ini berupa:

e. pemeliharaan jalan di Kelurahan Kamal Muara pada ruas Jalan

Kamal Pantai, Pantai Indah Barat, Pantai Indah Selatan 1, Mandara

Permai, Marina Indah, Kapuk Muara, dan Jalan Raya Kamal; di

Kelurahan kapuk Muara pada ruas Jalan Teluk Gong, Pantai Indah

Timur, Pantai Indah Selatan 2, Pantai Indah Utara 2, Pantai Indah

Utara 1, Pantai Indah Selatan, Mandara Permai 7, dan Jalan

Mandara Permai; di Kelurahan Pejagalan pada ruas Jalan

bandengan utara; di Kelurahan Penjaringan pada ruas Jalan Pluit

Selatan Raya dan Jalan Muara Baru; dan di Kelurahan Pluit pada

ruas Jalan Pluit Timur Raya, Pluit Karang dan Jalan Pluit Karang

Kayu Barat; dan

f. pembangunan jalan penghubung jl.Kamal Raya ke jl.Peta Barat di

Kelurahan Kamal Muara; jalan penghubung dari Tol Bandara

Penjaringan ke JORR W1 di Kelurahan Kapuk Muara, Kamal Muara,

dan Kelurahan Penjagalan; jalan penghubung dari jl.Kapuk Muara ke

jl.Mandara Permai di Kelurahan Kapuk Muara; jalan penghubung dari

jl.Daan Mogot ke jl.Pantai lndah Utara 2 di Kelurahan Kapuk Muara;

serta jalan penghubung dari jl.Kapuk Raya ke jl.Pangeran Tubagus Angke di Kelurahan Penjagalan.

Huruf e


berupa:

a. pengembangan jalan Inspeksi di sepanjang Kali Muara Angke di

Kelurahan Pluit dan Kelurahan Pejagalan; Kali Pesanggrahan di

Kelurahan Kamal Muara; Kali Tanjungan di Kelurahan Kapuk Muara;

Kali Muara di Kelurahan Penjagalan; dan Kali Gendong Pluit di

Kelurahan Penjaringan;



REV.02/DTR/XI/2013

409

b. pengembangan jalan tembus dan jalan sejajar di Kelurahan Pejagalan

pada ruas Jalan Teluk Gong Selatan, Jalan Terusan Bidara Raya

sepanjang lingkar luar barat; di Kelurahan Kapuk Muara pada ruas

Jalan Kapuk Muara, Duta Harapan Indah, Pantai Indah Utara 1 dan

Jalan Mandara Permai; di Kelurahan Penjaringan pada ruas Jalan

Terusan Bidara Raya, Muara Karang, Tanah Pasir dan Jalan MuaraBaru; dan di Kelurahan Pluit pada ruas Jalan Pluit Utara Raya, Pluit

Samudra 4, Muara Baru dan Jalan Pendaratan Ikan; dan


Penjagalan, Kapuk Muara, Pluit, Kamal Muara, dan di Kelurahan

Penjaringan;

Huruf f


pada:

a. penyediaan park and ride di Kelurahan Penjaringan; dan


peraturan perundang-undangan

Huruf g


sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Kamal Muara pada ruas

Jalan Raya Kamal, Prof Soediyatomo, Kapuk Kamal, Pantai Indah Utara

1, Marina Indah, Kamal Muara 4, Kamal Muara 5 dan Jalan Kamal Muara

7; di Kelurahan Kapuk Muara pada ruas Jalan Trimaran Indah 1,

Trimaran Indah2, Trimaran Indah 3, Pinisi Indah 1, Pinisi Indah 2, Pinisi

Indah 3, Pinisi Indah 4, Pinisi Indah 5, Pinisi Indah 6, Pantai IndahPermata 2, Pantai Indah Timur, Mandara Permai, Mayang Permai 1,

Mayang Permai 2, Mayang Permai 3, Mayang Permai 4, Mayang Permai

5, Berdikari, Vikamas Tengah 1, Kapuk Indah, Kapuk Utara 1 dan Jalan

Duta Harapan Indah; di Kelurahan Pluit pada ruas Jalan Kali Muara

Angke, Pluit Karang Ayu 2, Karang Cantik 13, Pluit Karang Molek, Pluit

Karang Asri 1, Pluit Karang Asri 2, Pluit Karang Asri 3, Pluit Karang Ayu

Barat, Karang Jelita 3, Karang Jelita 7, Karang Jelita 9, Karang Manis 9,

Karang Sari 5, Karang Sari 6, Karang Sari 9, Karang Sari 13, Karang

Sari 14, Karang Indah 6, Karang Indah 8 dan Jalan Karang Indah 9; di

Kelurahan Penjaringan pada ruas Jalan Karna Sayang 1, Tanah Pasir,

Sukarela, Kartajaya, Bandengan Utara, Luar Batang 2, Luar Batang 3,

Kakap, Ekor Kuning, Kambing, Kali Besar dan Jalan Bakti.

Ayat (3)


dan/atau melalui Kecamatan Penjaringan adalah:

a. rencana pengembangan MRT terdapat pada Stasiun MRT Kebon

Sirih dan Kelurahan Kamal Muara;


Kecamatan Kamal Muara, Penjagalan, Penjagalan dan Kelurahan

Pluit;c. rencana pengembangan kereta bandara melalui Kelurahan Kamal

Muara, Kapuk Muara, Penjagalan dan Kelurahan Pluit;

d. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Fly Over Palmerah –

S.Parman di Kelurahan Pejagalan;

Ayat (4)



Bandar udara pada:





REV.02/DTR/XI/2013

410





Ayat (5)Yang dimaksud dengan prasarana transportasi laut yang ada dan/atau

melalui di Kecamatan Penjaringan adalah rencana kepelabuhanan dan

rencana jaringan alur pelayaran pada Pelabuhan Sunda Kelapa di

Kelurahan Ancol; Pelabuhan Muara Baru dan Pelabuhan Muara Angke di

Kelurahan Pluit dan Pelabuhan Kamal Muara di Kelurahan Kamal Muara.

dan rencana jalur alur pelayaran pada:

a. pelayaran pulau-pulau wisata; meliputi Pelabuhan Pariwisata Ancol

menuju P. Pandan dengan melewati Kelurahan P. Untung Jawa dan

Kel. P. Pari; danPelabuhan Pariwisata Jakarta Utara menuju P.

Harapan, P. Kelapa, dan P. Kelor dengan melewati Kelurahan P.

Panggang;

b. pelayaran pulau-pulau permukiman, meliputi Pelabuhan Pariwisata

Ancol menuju P. Tidung Besar dengan melewati P. Bidadari, P.

Rambut, dan P. Burung; dan

c. pelayaran angkutan rakyat, meliputi Pelabuhan Muara Angke menuju

dermaga Tanjung Pasir dengan melewati P. Bidadari;Pelabuhan

Muara Angke menuju P. Tidung Besar dengan melewati P. Lancang

Besar dan P. Pramuka) dan Pelabuhan Muara Angke menuju P.

Burung


Pasal 182

Cukup Jelas.

Pasal 183

Cukup Jelas.

Pasal 184

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e


genangan setempat di pompa air Pluit di Kelurahan Pluit; pompa air

pasar Ikan di Kelurahan Penjaringan, pompa air Penjaringan di

Kelurahan Penjaringan, pompa air Kapuk Muara di Kelurahan Kapuk

Muara, dan Pompa Air Marina PIK di Kelurahan Kamal Muara.

Huruf f


saluran Kamal Raya dan Saluran Long Storage Tol Soedyatmo di



REV.02/DTR/XI/2013

411

Kelurahan Kamal Muara, saluran Kapuk I, Kapuk II, dan saluran Teluk

Gong di Kelurahan Kapuk Muara; saluran Pluit Sakti, Pluit Indah, Pluit

Muara Karang, Pluit Karang Barat, Pluit Permai, dan saluran Muara

Angke di Kelurahan Pluit; saluran Gedong Pluit atau Ring Kanal, Muara

Baru, Luar Batang, Pluit Raya, Bimoli, Tanah Pasir, dan Rawa Bebek di

Kelurahan Penjaringan; dan saluran Kampung Gusti, Keting Teluk Gong,Kramat Teluk Gong, Teluk Gong, Fajar Teluk Gong, dan Mazda Teluk

Gong di Kelurahan Penjagalan.

Huruf g


Waduk Muara Angke di Kelurahan Kapuk Muara; Waduk Pluit di

Kelurahan Pluit; Waduk Teluk Gong di Kelurahan Pejagalan; dan Waduk

Tol Soedyatmo di Kelurahan Kapuk Muara.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 185

Ayat (1)




terlayani; dan



ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 186

Ayat (1)


dengan zona layanan nomor 1, 2, dan 7 dilaksanakan di ruas Jalan Teluk

Gong Raya dan jalan Terusan Bandara di Kelurahan Penjagalan, jalanKapuk Muara, Kapuk Raya, Berdikari, Taman Grisenda, Pantai Indah

Timur, Pantai Indah Selatan 1, Mandala Permai, Pantai Indah Utara 2

dan jalan Pantai Indah Utara 3 di Kelurahan Kapuk Muara, jalan Kamal

Muara, Prof Soediyatomo dan jalan Kamal Pantai di Kelurahan Kamal

Muara, jalan Bandengan Utara, Kertajaya, Jembatan Gambang 2,

Jembatan 3, Taman Pasir, Pluit Raya dan Pluit Selatan Raya di

Kelurahan Penjaringan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.



REV.02/DTR/XI/2013

412

Pasal 187

Cukup Jelas.

Pasal 188

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)



Perwakilan Asing.

Pasal 189

Cukup Jelas.

Pasal 190

Cukup Jelas.

Pasal 191

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf cCukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h



Huruf i


diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakatberpenghasilan rendah.

Pasal 192

Ayat (1)

Huruf a




Huruf b



REV.02/DTR/XI/2013

413






Pasal 193

Cukup Jelas.

Pasal 194

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a


massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Sunter Jaya,

Sungai Bambu, Tanjung Priok dan Kelurahan Sunter Jaya: Halte

Simpang Kelapa Gading, Sunter Kelapa Gading, Enggano, Tanjung

Priok, Yos Sudarso, Landas Pacu Timur, Danau Sunter Barat, Danau

Sunter Utara dan Halte Mall Sunter.

Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Priok-PGC adalah yang melalui

Kelurahan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Jaya dan Kelurahan Kebon

bawang.

Yang dimaksud dengan koridor Pluit-Tanjung Priok adalah yang melalui

Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priok dan Kelurahan Kebon Bawang.

Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Priok-Pulo Gadung adalah yang

melalui Kelurahan Tanjung Priok.

Yang dimaksud dengan koridor Rawamangun-Ancol adalah yang melalui

Kelurahan Tanjung Priok, Sunter Agung dan Kelurahan Papanggo.

Yang dimaksud dengan koridor Soekarno Hatta-Ancol-Tanjung Priok-

Cilincing adalah yang melalui Kelurahan Sunter agung, Papanggo dan

Kelurahan Tanjung Priok

Huruf b


berupa:

a. peningkatan di Kelurahan Warakas, Papanggo, Kebon Bawang, dan

Kelurahan Sungai Bambu pada ruas jalan tol Pelabuhan; di

Kelurahan Kebon Bawang, Sungai Bambu, dan Kelurahan Sunter

Jaya pada ruas Jalan tol Laksamana Yos Sudarso; danb. pembangunan di Kelurahan Tanjung Priok pada ruas Jalan

Laksamana RE Martadinata, Padamarang dan Jalan Pelabuhan

Raya; di Kelurahan Kebon Bawang pada ruas Jalan Laksamana Yos

Sudarso; di Kelurahan Sungai Bambu pada ruas Jalan Sunter Jaya;

dan di Kelurahan Papanggo pada ruas Jalan Pelabuhan Raya; serta

Kelurahan Kebon Bawang dan Sungai Bambu pada ruas Jalan Tol

Pelabuhan (dari jl.Cacng s/d Plumpang).

Huruf c


ayat ini berupa:



REV.02/DTR/XI/2013

414

g. pemeliharaan jalan di Kelurahan Sunter Jaya pada ruas Jalan Agung

Perkasa 8, Danau Sunter Utara, Sunter Kirana, Sunter Jaya Bara,

Serdang Baru, Sunter Jaya2, Sunter Jaya, Sunter Jaya 4, Sunter

Jaya 2A, Danau Indah Barat, Danau Permai Raya, Danau Indah

Raya, Taman Sunter Indah, Taman Tirta Sunter, Danau Sunter

Selatan dan Jalan Danau Indah Timur; di Kelurahan Papanggo padaruas Jalan Danau Sunter Barat, Sunter Permai Raya dan Jalan

Danau Sunter Utara; di Kelurahan Sunter Agung pada ruas Jalan

Danau Sunter Selatan, Danau Indah Timur, Agung Indah 1, Agung

Tengah 4, Agung Perkasa 8, Agung Indah 3, Agung Utara Raya,

Danau Sunter Utara, Danau Sunter Barat dan Jalan Sunter Permai

Raya; di Kelurahan Sungai Bambu pada ruas Jalan Warakas 10,

Jalan Teri, Jalan Warakas 1 di Kelurahan Warakas; Jalan Warakas 1,

Teri, Bugis, Sunter Garden dan Jalan Danau Sunter Utara; dan di

Kelurahan Tanjung Priok pada ruas Jalan Bugis di Kelurahan Kebon

Bawang; dan Jalan Teri, Banda, Enggano dan Jalan Pos 7; dan

h. pembangunan jalan penghubung dari jl.Sunter Jaya 1 ke jl.Taman

Sunter lndah di Kelurahan Sunter Jaya; Jalan penghubung dari

jl.H.Benjamin Suaeb ke jl.Warakas 1 di Kelurahan Papanggo dan

Sunter Agung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

a. pengembangan jalan Inspeksi di sepanjang Kali Item dan Kali Ancol

di Kelurahan Sunter Agung; Kali Tirem, Kali Lagoa, Kali Ancol di

Kelurahan Tanjung Priok; Kali Tirem di Kelurahan Kebon Bawang;

dan Kali Lagoa di Kelurahan Warakas; danb. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan

Tanjung Priok, Sunter Agung, Sunter Jaya, Papanggo, dan

Kelurahan Sungai Bambu.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f


pada:

a. penyediaan fasilitas parkir perpindahan moda (park and ride)

terdapat pada kawasan Tanjung Priok di kelurahan Tanjung Priok;

b. parkir di badan jalan (on street parking) dilaksanakan berdasarkan


c. parkir di luar badan jalan (off street parking) melalui pembangunan

gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat di Kelurahan

Sungai Bambu pada ruas Jalan Danau Sunter Utara, Gaya Motor 1,

Gaya Motor Barat, Agung Karya 6, Gaya Motor, Warakas dan Jalan

Gaya Motor 2; di Kelurahan Sunter Agung pada ruas Jalan Danau

Sunter Utara, Agung Utara Jaya, Agung Tengah 15, Danau Sunter

Selatan, Danau Agung 1, Agung Indah 10, Agung Tengah 21, AgungTengah 1, Agung Permai Raya, Sunter Karya TImur, Griya Utama,

Agung Utara Raya, Agung Jaya 1, Paradise Barat Raya, Agung Utara

1, Griya Sejahtera, Busma Timur 1, Busma Raya, Danau Sunter

Barat dan Jalan Sunter Permai Raya; di Kelurahan Papanggo pada

ruas Jalan Danau Sunter Utara, Agung Karya 5, Agung Karya 6,

Agung Karya 7, Busma Timur 2, Busma Timur 1, Busma Raya,

Paranggo 3, Warakas, Delima danJalan Sunter Permai Raya; di

Kelurahan Sunter Jaya pada ruas Jalan Sunter Jaya Timur, Sunter

Jaya 4A, Bina Husada, Sunter Jaya 4, Sunter Jaya 2A, Bentengan

Mas, Laksamana Yos Sudarso, Danau Elok Selatan, Danau Permai

Timur 2, Danau Sunter Selatan dan Jalan Danau Agung 1; di



REV.02/DTR/XI/2013

415

Kelurahan Sunter Jaya pada ruas Jalan Agung Indah 10, Agung

Tengah 21, Agung Tengah 1 dan Jalan Sunter Jaya; di Kelurahan

Kebon Bawang pada ruas Jalan Remaja, Swasembada Timur 11,

Swadaya, Swatirta, Lagoa Kanal dan Jalan Kebon bawang; dan di

Kelurahan Warakas pada ruas Jalan Pos 7 di Kelurahan Tanjung

Priok; serta Jalan Warakas 10 dan Jalan KS.

Huruf g


sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Sunter Agung pada ruas

Jalan Dadap Baru, Cemara, Muara Bahan, Griya Agung, Griya Elok,

Griya Manis, Griya Utama, Agung Utara 1, Agung Utara 3A, Agung Utara

8C, Agung Utara Raya, Agung Barat 5, Agung Barat 6, Agung Barat 9,

Agung Barat 13, Agung Barat 30, Agung Jaya 9, Agung Jaya 18, Danau

Agung 1, Danau Agung 4, Danau Sunter Selatan, Sunter Muara 3,

Nusantara 10, Bisma Timur 1, Nusantara 1, Nusantara, Nirwana Raya 4,

Paradis 19, Karya Utara, Sunter Karya Timur 3, Agung Perkasa 16,

Sunter Karya Timur; di Kelurahan Tanjung Priok pada ruas Jalan Terbina

dan jalan Warakas 1 di Kelurahan Warakas; Jalan Cumi, Gorontalo 2 dan

Jalan Gorontalo 3 di Kelurahan Sungai Bambu, Jalan Laksama RE

Martadinata, Bahari 5, Bahari 6, Bahari 7, Bahari G 1-7, Bahari G 1-9,

Pelabuhan Nusantara, Pelabuhan Nusantara 1, Pelabuhan Nusantara 2,

Paliat, Penjalay, Pelabuhan Raya, Tenggiri, Tawes, Enggano, Bangka

dan Jalan Edan 1; di Kelurahan Kebon Bawang pada ruas Jalan Kebon

Bawang, Kebon Bawang 1, Kebon Bawang 2, Kebon Bawang 3, Kebon

Bawang 4, Kebon Bawang 5, Kebon Bawang 6, Kebon Bawang 7,

Swadaya 2, Remaja, Swasembada Timur 21, Swasembada Timur 18,Swasembada Timur 19, Swausaha 2, Swausaha 3, Swausaha 4, Jati

dan Jalan Jati 5; dan di Kelurahan Sunter Jaya pada ruas Jalan Danau

Sunter Utara, Danau sunter Selatan, Laksamana Yos Sudarso dan Jalan

Danau Indah Raya.

Ayat (3)


dan/atau melalui Kecamatan Tanjung Priok adalah:

a. rencana pengembangan MRT MRT untuk koridor timur – barat melaui

Kelurahan Sunter Jaya;

b. rencana pengembangan kereta barang terdapat pada Kelurahan

Sunter Agung, Kelurahan Papanggo dan Kelurahan Tanjung Priok;


Stasiun Tanjung Priok di Kelurahan Tanjung Priok, Warakas, Sunter

Agung dan Kelurahan Papanggo;

Ayat (4)



Bandar udara pada:

a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;





Ayat (5)

Yang dimaksud dengan rencana prasarana transportasi laut yang ada

dan/atau melalui di Kecamatan Cilincing adalah:



REV.02/DTR/XI/2013

416

a. rencana kepelabuhanan berupa pelabuhan laut sesuai fungsinya

berlokasi di Kecamatan Tanjung Priok yaitu Pelabuhan Tanjung Priok

di Kecamatan Tanjung Priok; dan

b. rencana jaringan alur pelayaran, terdiri atas: pelayaran

regional/internasional; meliputi Pelabuhan Tanjung Priok menuju Barat

Kelurahan Pulau Tidung; dan Pelabuhan Tanjung Priok menuju TimurKelurahan Pulau Untung Jawa; dan pelayaran logistik eksplorasi. Yaitu

Pelabuhan Tanjung Priok menuju P. Pabelokan dengan melewati

Kelurahan Pulau Tidung dan Kelurahan Pulau Kelapa.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 195

Cukup Jelas.

Pasal 196

Cukup Jelas.

Pasal 197

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f


Saluran Cemara Pengadilan, Agung Utara I, Agung Tengah, Bisma

Raya, Metro Sunter, Agung Perkasa, Agung Perkasa 10, Nusantara,

Jalan Kenanga Kiri di Kelurahan Sunter Agung; Saluran Lanji, Sunter

Permai Raya, Taman Sunter Indah, Papanggo, Papanggo 1 di Kelurahan

Papanggo; Saluran Sunter Jaya Barat, Mandor Iren, Sunter Kirana,

Karya Beton, Sunter C, Remaja di Kelurahan Sunter Jaya; Saluran Trio,

Warakas V/Papanggo Tengah, Papanggo Timur, Taman Sunter Indah,

Warakas 2, Warakas 3 di Kelurahan Warakas; Saluran Pela-pela Bahari,

Gadong, Martadinata Volker, Tongkol Lanjutan, Kampung Bahari di

Kelurahan Tanjung Priok; Saluran Kebon Bawang 8, Sport Hall, JalanSwasembada Timur 9, Jalan Swasembada 11, Jalan Swasembada 25,

Jalan Swasembada Barat 20, Jalan Swasembada Barat 21 di Kelurahan

Kebon Bawang; dan Saluran Jalan Sungai Bambu, Jalan Sungai Bambu

5 di Kelurahan Sungai Bambu.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.



REV.02/DTR/XI/2013

417

Huruf i

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 198

Ayat (1)







ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 199

Ayat (1)

Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site) dengan

zona layanan nomor 26 dan 32 dilaksanakan di ruas Jalan Danau Sunter

Barat, Sunter Permai Raya, Papanggo, Sungai Bambu 6, Warakas,Swasembada Timur, Swasembada Barat, Enggano, Tenggiri, Danau Sunter

Utara, Sunter Karya Timur, Taman Tirta Sunter, Laksamana Yos Sudarso,

dan Jalan Sunter Jaya Barat di Kelurahan Papanggo, Sunter Jaya, Sunter

Agung, Warakas, Sungai Bambu, dan Kelurahan Kebon Bawang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 200

Cukup Jelas.

Pasal 201

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)



Perwakilan Asing.

Pasal 202Cukup Jelas.

Pasal 203

Cukup Jelas.

Pasal 204

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.



REV.02/DTR/XI/2013

418

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l




Pasal 205

Ayat (1)

Huruf a




Huruf b





Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 206

Cukup Jelas.

Pasal 207

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a



REV.02/DTR/XI/2013

419


massal berupa halte bus pada jalur khusus di Halte Sumur Bor, Halte

Rawa Buaya di Kelurahan Cengkareng Barat dan Kelurahan Duri

Kosambi; Halte Jembatan Baru, Halte Dispenda Samsat di Kelurahan

Cengkareng Timur dan Kelurahan Rawa Buaya; Halte Jembatan

Gantung di Kelurahan Kedaung Kaliangke; Halte Taman Kota diKelurahan Kedaung Kaliangke; Rencana Penyediaan Halte pada Ruas

Jalan Outer Ring Road di Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng

Timur, Duri Kosambi dan Kelurahan Rawa Buaya; Rencana Penyediaan

Halte pada Ruas Jalan Kamal Muara di Kelurahan Cengkareng Barat;

Rencana Penyediaan Halte pada Ruas Jalan Kapuk Raya di Kelurahan

Kapuk; Rencana Penyediaan Halte pada Ruas Jalan Kapuk Polgar di

Kelurahan Kapuk dan Kelurahan Kedaung Kaliangke; Rencana

Penyediaan Halte pada Ruas Jalan Inspeksi Cengkareng Drain di

Kelurahan Rawa Buaya; Rencana Penyediaan Halte pada Ruas Jalan

penghubung antara Jalan Bangun Nusa Raya dengan jalan Kapuk Raya

di Kelurahan Kapuk.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres - Harmoni adalah yang

melalui Kelurahan Cengkareng Barat, Kelurahan Cengkareng Timur,

Kapuk, dan Kelurahan Kedaung Kaliangke.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Harmoni - Lebak Bulus adalah yang

melalui Kelurahan Kedaung Kaliangke.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres - Ancol adalah yang

melalui Kelurahan Cengkareng Barat dan Kelurahan Cengkareng Timur.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Lebak Bulus – Cileduk – Soekarno

Hatta adalah yang melalui Kelurahan Cengkareng Barat, Kapuk,

Cengkareng Timur dan Kelurahan Rawa Buaya.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Halim – Palmerah – Soekarno Hatta

adalah yang melalui Kelurahan Cengkareng Barat, Kapuk dan Kelurahan

Kedaung Kaliangke.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal lebak Bulus - Terminal

Kalideres adalah yang melalui Kelurahan Duri Kosambi, Cengkareng

Barat, Duri Kosambi dan Kelurahan Rawa Buaya.

Huruf b


berupa:

a. pemeliharaan Jalan Daan Mogot di Kelurahan Cengkareng Barat,

Kelurahan Cengkareng Timur, Kelurahan Kapuk, Kelurahan

Kedaung Kaliangke, Kelurahan Rawa Buaya; Jalan Lingkar Barat di

Kelurahan Rawa Buaya dan Kelurahan Duri Kosambi; Jalan Outer

Ringroad di Kelurahan Cengkareng Barat, Kelurahan CengkarengTimur, Kelurahan Duri Kosambi dan Kelurahan Rawa Buaya.

Peningkatan jalan tol eksisting di Kelurahan Cengkareng Barat dan

Kelurahan Duri Kosambi, serta Jalan tol Rawa Buaya-Sunter di

Kelurahan Kedaung Kaliangke dan Kelurahan Cengkareng Timur;

dan

b. pembangunan jalan sejajar Kali Mookervaart (dari Batas DKI sampai

dengan jl. Panjang) di Kelurahan Cengkareng Timur, Cengkareng

Barat, dan Kelurahan Kedaung Kaliangke.

Huruf c



REV.02/DTR/XI/2013

420


berupa pemeliharaan Jalan Panjang dan Jalan Basmol Tanggul di

Kelurahan Kedaung Kaliangke; Jalan Kapuk Pulo di Kelurahan

Cengkareng Timur, Kapuk, dan Kelurahan Kedaung Kaliangke dan Jalan

Pesing Polgar, Kapuk Polgar dan Jalan Inspeksi Tanggul di Kelurahan

Kapuk; Jalan Pangeran Tubagus Angke, Kamal Muara dan Jalan KapukRaya di Kelurahan Kapuk; Jalan Inspeksi Cengkareng Drain di

Kelurahan Rawa Buaya dan Kelurahan Kedaung Kaliangke dan Jalan

Bumi Cengkareng Indah di Kelurahan Cengkareng Timur, Kedaung

Kaliangke dan Kelurahan Kapuk.

Huruf d


ayat ini berupa:

a. pemeliharaan Jalan Kacang Tanah Raya, Pakis Raya, Raya Buaya

Raya, Dharma Wanita 3, Kopaja, Bojong Indah Raya, dan Jalan

Bojong Raya di Kelurahan Rawa Buaya; Jalan Duri Kosambi, Pondok

Randu, Cresek Raya, Pinang Tengah, Kosambi Barat, Dharma

Kusuma dan Jalan Rawa Buaya Raya di Kelurahan Duri kosambi;

Jalan Daan Mogot di Kelurahan Kedaung Kaliangke; Jalan

Pedongkelan dan Jalan Kapuk Cengkareng di Kelurahan Kapuk;

Jalan Kapuk Cengkareng, Pedongkelan, Daan Mogot Estate, Nusa

Indah Timur, Utama Raya, Gunung Galunggung, Kapuk, Gunung

Merapi, Peternakan 3 dan Jalan pos polisi di Kelurahan Cengkareng

Timur; Jalan Kemanggisan dan Jalan Kapuk Pulo di Kelurahan

Kedaung Kaliangke; Jalan Sumur Bor Raya, Cemara, Utama Raya,

Kemuning, Cendrawasih, TM Palem Lestari, Bambu Larangan,Taman Surya Boulevard, Rawa Bengkel, Kamal Raya, Taman

Bambu Larangan, Pulo Harapan Indah, Menceng, Jaya 25, Kencana

Utara dan Jalan Kencana Barat di Kelurahan Cengkareng Barat;

Jalan Kamal Raya di Kelurahan Kamal; dan

b. pembangunan jalan penghubung dari jl.Daan Mogot ke jl.Pantai

lndah Utara 2 di Kelurahan Kedaung Kaliangke dan Kelurahan

Kapuk, jalan sejajar Rel KA Jakarta-Tangerang sisi Utara (dari Batas

DKI sampai dengan jl. Panjang) di Kelurahan Duri Kosambi, Kedaung

Kaliangke, dan Kelurahan Rawa Buaya, jalan sejajar Rel KA Jakarta-

Tangerang sisi Selatan (dari Batas DKI sampai dengan jl. Daan

Mogot) di Kelurahan Rawa Buaya dan Kelurahan Duri Kosambi, jalan

penghubung dari jl.Kapuk Raya ke jl. Pangeran Tubagus Angke di

Kelurahan Kapuk, dan jalan penghubung dari jl. Semanan Raya ke jl.

Kembangan Utara di Kelurahan Duri Kosambi dan Kelurahan Rawa

Buaya.

Huruf e


a. pengembangan jalan inspeksi Kali Mookervart di Kelurahan Duri

Kosambi, Kelurahan rawa Buaya, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kali

Angke di Kelurahan Duri Kosambi, Kelurahan Rawa Buaya, SaluranTaman Palem Lestari di Kelurahan Cengkareng Barat, Saluran Kapuk

Cengkareng, Saluran Gunung Merapi di Kelurahan Cengkareng

Timur; dan


Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Duri Kosambi, Kapuk, Kedaung

Kaliangke dan Kelurahan Rawa Buaya.

Huruf f


pada:



REV.02/DTR/XI/2013

421

a. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (parkir perpindahan

moda) terdapat pada kawasan Terminal Rawa Buaya di Kelurahan

Duri Kosambi;



c. parkir di luar badan jalan (off street parking) melalui pembangunangedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat pada setiap ruas

jalan di Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng Barat, Cengkareng

Timur, Kedaung Kaliangke, Duri Kosambi, dan Kelurahan Kapuk; dan

d. Rencana pengembangan park and ride melalui Kelurahan Rawa

Buaya.

Huruf g


sepeda dalam ayat ini diarahkan pada ruas Jalan Outer Ring Road di

Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Duri Kosambi dan

Kelurahan Rawa Buaya; ruas Jalan Daan Mogot di Kelurahan

Cengkareng Barat, Duri Kosambi, Cengkareng Timur, Rawa Buaya dan

Kelurahan Kedaung Kaliangke; ruas Jalan Kamal Muara, Kayu Besar,

Kencana Raya, Kamal Tegal Alur, Flamboyan, Kalindra, Kencana Timur,

Flamboyan 1, Flamboyan 2, Flamboyan 3, Flamboyan 4, Flamboyan 5,

Pulau Harapan Indah, Cendrawasih, Rawa Bengkel, bambu Kuning,

Beringin Mawar, Utama Selatan 4, Utama Selatan 6, Utama Selatan 7,

Beringin 1 dan Jalan Beringin 3 di Kelurahan Cengkareng Barat; ruas

Jalan Hawaiian Raya, Hawai 1, Hawai 2, Hawai 3, Hawai 4, Hawai 5,

Hawai 6, Hawai 7, City Resort Boulevard, Gunung Merapi, Fajar Baru,

Fajar Baru Utara, Fajar Baru Selatan, Fajar Baru 1, Fajar Baru 2, FajarBaru 3, Fajar Baru 4, Kincir Raya, Bangun Nusa 1, Bangun Nusa, Nurul

Huda 1, Nurul Huda 2, Nusa Indah, Nusa Indah 3, Nusa Indah 4, Nusa

Indah Timur, Nusa Indah 5, Nusa Indah 6, Nusa Indah 7, Nusa Indah 8,

Pelita dan Jalan Setia di Kelurahan Cengkareng Timur; ruas Jalan Kapuk

Raya, Masjid Al Munawaroh, Pelita 1, Pelita 2, Kelurahan, Kebon Jahe,

Empang, Kapuk Santri, Pasar Darurat, Kapuk Pasar, Pedongkelan,

Angsana Raya, Peternakan 2, Peternakan 3, Pos Polisi, Kapuk Utara,

Berdikari, Kebon Jambu dan jalan Jembatan Genit di Kelurahan Kapuk;

ruas Jalan Swadaya, Komplek Depag, Tawangmangu, Rawa Kedaung,

Green Mansion Boulevard, Green Diamond Raya, Pul PPD dan Jalan

Pesing Polgar di Kelurahan Kedaung Kaliangke; ruas Jalan Timbul Raya,

Dharma Wanita, KH Abdul Wahab, Barokah, Dharma Kencana,

Puskesmas, Interkota Indah, Duri Kosambi, Indah 1A, Al Barokah 1 dan

Jalan Pondok Randu di Kelurahan Duri Kosambi; ruas Jalan Kapuk

Cengkareng di Kelurahan Cengkareng Barat dan Kelurahan Cengkareng

Timur; ruas Jalan Kapuk Polgar di Kelurahan Kapuk dan Kelurahan

Kedaung Kaliangke; dan ruas jalan Inspeksi Cengkareng Drain, Rawa

Buaya Raya, Dharma wanita 3, Dharma Wanita 4, Dharma Wanita 5,

Bojong Indah Raya, Al barkah, Hikmah, Kopaja, Bambu Alur, Bambu

Apus, Bambu Apus 2, Bambu Betung 4, Bambu Betung 5, Bambu

Betung 6, Bambu Betung 7, Madrasah 2, Pondok Bambu, Taruma Elok,Taruma Rimba dan Jalan Kacang Tanah Raya di Kelurahan Rawa

Buaya.

Ayat (3)


dan/atau melalui Kecamatan Cengkareng adalah rencana

pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada Kelurahan

Duri Kosambi, Kedaung Kaliangke dan Kelurahan Rawa Buaya.

Ayat (4)



REV.02/DTR/XI/2013

422



Bandar udara pada:






Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 208

Cukup Jelas.

Pasal 209

Ayat (1)

Pengembangan lapisan inti dilakukan dengan penempatan jaringan serat

optik di Jalan Outer Ring Road di Kelurahan Cengkareng Barat,

Cengkareng Timur, Duri Kosambi dan Kelurahan Rawa Buaya; Jalan

Daan Mogot di Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Duri

Kosambi, Kedaung Kaliangke dan Kelurahan Rawa Buaya; Jalan Kapuk

Polgar di Kelurahan Kapuk; dan Jalan Pesing Polgar di Kelurahan

kedaung Kaliangke.


Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 210

Cukup Jelas.

Pasal 211

Ayat (1)




terlayani; dan



ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 212

Cukup Jelas.

Pasal 213

Cukup Jelas.

Pasal 214

Ayat (1)



REV.02/DTR/XI/2013

423

Cukup Jelas.

Ayat (2)



Perwakilan Asing.

Pasal 215

Cukup Jelas.

Pasal 216

Cukup Jelas.

Pasal 217

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c



Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h


diselenggarakan

Pasal 218

Ayat (1)

Huruf a




Huruf bPembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan




Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 219

Cukup Jelas.



REV.02/DTR/XI/2013

424

Pasal 220

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf aYang dimaksud pengembangan prasarana angkutan umum massal pada

jalur khusus berupa penyediaan halte pada Halte Grogol 1, Halte Grogol

2, Halte S Parman Podoromo City di Kelurahan Tomang; Halte Jelambar

di kelurahan Jelambar; Halte Indosiar di Kelurahan Wijaya Kusuma; dan

Halte Stasiun Grogol, Halte RS Sumber Waras di Kelurahan Grogol; dan

Halte rencana di Jalan Pangeran Tubagus Angke di Kelurahan Wijaya

Kusuma.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres - Harmoni adalah yang

melalui Kelurahan Wijaya Kusuma, Grogol, Tomang dan Kelurahan

Jelambar.

Yang dimaksud dengan jalur koridor dari Harmoni - Lebak Bulus adalah

yang melalui Kelurahan Grogol, Kelurahan Tanjung Duren Selatan,

Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kelurahan

Jelambar, dan Kelurahan Tomang.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Pinang Ranti-Pluit adalah yang

melalui Kelurahan Tomang, Kelurahan Grogol, Kelurahan Jelambar Baru

dan Kelurahan Tanjung Duren Selatan.

Yang dimaksud dengan koridor Halim - Soekarno Hatta adalah yang

melalui Kelurahan Wijaya Kusuma.

Huruf b

Yang dimaksud dengan eningkatan jalan arteri primer berupa:

a. peningkatan jalan tol di Kelurahan Grogol, Tanjung Duren Selatan,

Jelambar, dan Kelurahan Tanjung Duren pada ruas Jalan tol Pluit –

Tomang (inner ring road ) Tomang dan pembangunan di Kelurahan

Wijaya Kusuma, Jelambar, dan Kelurahan Grogol pada ruas Jalan

Rawa Buaya – Sunter; dan

b. di Kelurahan Tanjung Duren, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kelurahan

Jelambar pada ruas Jalan Daan Mogot dan di Kelurahan Tomang,

Tanjung Duren Selatan, Kelurahan Grogol dan Kelurahan Tanjung

Duren pada ruas Jalan Lenjend S. Parman.

Huruf c


berupa pelebaran jalan di Kelurahan Tanjung Duren Selatan pada ruas

Jalan Batusari, Tanjung Duren Utara dan Jalan Tanjung Duren; di

Kelurahan Tomang pada ruas Jalan Kyai Tapa; di Kelurahan Wijaya

Kusuma dan Kelurahan Jelambar Baru pada ruas Jalan PangeranTubagus Angke, di Kelurahan Grogol pada ruas Jalan Wijaya Kusuma,

Jalan Arjuna Utara, Jalan Dr. Semeru.

Huruf d


ayat ini berupa:

c. pemeliharaan jalan di Kelurahan Tomang pada ruas Jalan Mandala

Utara, Gelong Baru Tengah dan Jalan Tanjung Gedong Baru; di

Kelurahan Tanjung Duren Selatan pada ruas Jalan Tanjung Duren

Raya; di Kelurahan Tanjung Duren dan Kelurahan Tanjung Duren

Utara pada ruas Jalan Patra Raya, Tanjung Duren Barat, Tanjung



REV.02/DTR/XI/2013

425

Duren 1, Tanjung Duren Utara dan Jalan Tanjung Duren Barat 4; di

Kelurahan Tanjung Duren pada ruas Jalan Tanjung Duren Timur,

Tanjung Duren Raya, Taman Anggrek dan Jalan Way Besay; di

Kelurahan Tanjung Duren Utara pada ruas Jalan Tanjung Duren 10,

Tanjung Duren Utara 11, Daan Mogot 1, Daan Mogot dan Jalan

Anggur 3; di Kelurahan Grogol pada ruas Jalan Gelong Baru Utara,Mandala, Tanjung Gedong, Tomang Utara, Dr. Mawardi, Dr. Semeru,

Dr. Semeru 1 dan Jalan Dr. Makaliwe; di Kelurahan Wijaya Kusuma

pada ruas Jalan Amanah, Perdana, Perdanakusuma, Sosial, Kredit,

Rosela, Merpati, Swadaya, Perdana dan Jalan Kusuma 2; di

Kelurahan Jelambar Baru pada ruas Jalan Jelambar Selatan 2,

Jelambar Selatan, Jelambar Barat 3 A, Jelambar Utara C, Jelambar

Barat, Jelambar Timur dan Jalan Kusuma; di Kelurahan Jelambar

pada ruas Jalan Indraloka 2, Latumenten 3 Barat, Empang Bahagia,

Jelambar Madya Raya dan Jalan Jelambar Utama Sakti Raya; di

Kelurahan Jelambar dan Kelurahan Jelambar Baru pada ruas Jalan

Jelambar Utama; di Kelurahan Jelambar dan Kelurahan Wijaya

Kusuma pada ruas Jalan Hadiah 1; dan di Kelurahan Jelambar,

Wijaya Kusuma dan di Kelurahan Tomang pada ruas Jalan Wijaya;

dan

d. pembangunan jalan sejajar Rel KA Jakarta-Tangerang (dari jl. Daan

Mogot s/d jl. Duri Pasar) di Kelurahan Jelambar, Wijaya Kusuma, dan

Kelurahan Grogol; serta jalan penghubung dari jl.Kapuk Raya ke

jl.Pangeran Tubagus Angke di Kelurahan Wijaya Kusuma.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal, dilakukan pada:a. pengembangan jalan inspeksi di Kelurahan Tanjung Duren Selatan,

Kelurahan Tomang, sepanjang saluran di Kelurahan Wijaya Kusuma,

Kelurahan Jelambar Baru di sepanjang Kali Grogol; dan


Wijaya Kusuma, Jelambar, Jelambar Baru, Grogol, Tomang, Tanjung

Duren Selatan dan Kelurahan Tanjung Duren;

huruf f

Yang dimaksud dengan penerapan pembatasan lalu lintas tahap II

dilakukan di Jalan Daan Mogot di Kelurahan Tanjung Duren, Jalan

Wijaya Kusuma, Jalan Arjuna Utara di Kelurahan Tanjung Duren Selatan,

Jalan Lenjend S. Parman di Kelurahan Tomang, Tanjung Duren Selatan,

dan Kelurahan Tanjung Duren, Jalan Dr. Semeru di Kelurahan Grogol,

Jalan Batusari, Tanjung Duren Utara dan Jalan Tanjung Duren di

Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Jalan Kyai Tapa di Kelurahan

Tomang, Jalan Pangeran Tubagus Angke di Kelurahan Wijaya Kusuma

dan Kelurahan Jelambar Baru

Huruf g

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini

dilakukan:a. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (parkir perpindahan

moda) terdapat pada Kawasan terminal Grogol di Kelurahan Grogol;




gedung parkir dan atau lapangan parkir di Kelurahan Jelambar pada

ruas Jalan Tubagus Angke, Jalan Dr. Susilo, Daan Mogot, Indraloka 2,

Latumenten 3 Barat, Empang Bahagia, dan Jalan Jelambar Madya

Raya; di Kelurahan Tomang pada ruas Jalan Kyai Tapa, Jalan Prof.

Dr. Latumeten, dan Jalan Letjen S. Parman; di Kelurahan Tanjung

Duren pada ruas Jalan Tomang Raya, dan Jalan Arjuna Utara; di



REV.02/DTR/XI/2013

426

Kelurahan Grogol pada ruas Jalan Dr. Semeru; di Kelurahan Tanjung

Duren Selatan pada ruas jalan Tanjung Duren Raya; di Kelurahan

Jelambar Baru pada ruas Jalan Jelambar Baru, Jalan Jelambar

Selatan 2, Jalan Jelambar Utama, Jalan Jelambar Utama Sakti, Jalan

Jelambar Utama Sakti Raya, dan Jalan Jelambar Raya; di Kelurahan

Grogol pada ruas Jalan DR. Muwardi Raya; di Kelurahan KedaungKaliangke dan Kelurahan Wijaya Kusuma pada ruas Jalan Swadaya;

dan di Kelurahan Wijaya Kusuma pada ruas Jalan Perdana, Amanah

dan Jalan Perdanakusuma.

Huruf h


sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Jelambar Baru pada ruas

Jalan Pangeran Tubagus Angke, Jelambar Timur, Jelambar Selatan,

Jelambar Selatan 2, dan Jalan Empang Bahagia; di Kelurahan Jelambar

pada ruas Jalan Empang Bahagia, Empang Bahagia 1, Empang Bahagia

3, Empang Bahagia 2, Jelambar 1, Jelambar 2, Jelambar 3, Jelambar 5,

Jelambar 6, Jelambar, Hadiah Utama 1, Satria Raya, Satria, Satria 1,

Satria 2, Satria 3, Satria 4, Satria 5, Satria 6, Satria Satria 7, Satria 8,

Satria 9, Satria 10, Satria 11, Satria 12, Rahayu, Hadia, dan Jalan

Hemat; di Kelurahan Grogol pada ruas Jalan Dr. Sumeru, Dr. Susilo, Dr.

Susilo 1, Dr. Susilo 2, Dr. Susilo 2a, Dr. Susilo 2b, Dr. Susilo 2c, Dr.

Susilo 2d, Dr. Susilo 2e, Dr. Susilo 2f, Dr. Susilo 3a, Dr. Susilo 3b, Dr.

Susilo 3d, Dr. Susilo 4, Dr. Susilo 5, Dr. Susilo 5a, Dr. Susilo 5b, Dr.

Susilo 6, Dr. Muwardi Raya, Dr. Muwardi 2c, Dr. Muwardi 2d, Dr.

Muwardi 2e, Dr. Muwardi 2f, Dr. Muwardi 3, Dr. Muwardi 3c, Dr. Muwardi

3d, Dr Makaliwe 1, Dr Makaliwe 2, Dr Makaliwe 3, Gang 2 Dr Makaliwe,Gang 3 Dr Makaliwe, Gang 4 Dr Makaliwe, Gang 5 Dr Makaliwe, Dr.

Nurdin 1, dan Jalan Dr. Nurdin 2; di Kelurahan Tomang pada ruas Jalan

Kyai Tapa, Letjen S.Parman, Tanjung Gedong, Tomang Utara, Tomang

Utara 1, Tomang Utara 3, Tawakkal, Tawakkal 2, Tawakkal 4, Tawakkal

5, Tanjung Tinggi, Tanjung Gedong, Tanjung Gedong 1, Tanjung

Gedong Baru, Taman S. Parman, Taman S. Parman E, Taman S.

Parman D, Tanjung Gedong Baru 2, Tanjung Gedong Baru 3, Tanjung

Gedong Baru 4, Gelong Baru Utara, Gelong Baru Utara 1, Gelong Baru

Utara 2, Gelong Baru Utara 2e, Gelong Baru Utara f, Gelong Baru Utara

g,Tawakkal Ujung 2e, Gelong Baru, Gelong Baru Barat 1, Gelong Baru

Barat 2, Gelong Baru Barat 3, Gelong Baru Barat 4, Gelong Baru Barat

5, Gelong Baru Barat 6, Gelong Baru Barat 7, Gelong Baru Barat 8,

Gelong baru Tengah, Gelong Baru Dalam, Gelong Baru Timur 1, Gelong

Baru Timur 2, Gelong Baru Timur 3, Gelong Baru Timur 4, Gelong Baru

Timur 5, Gelong Baru Timur 6, Gelong Baru Timur 7, Gelong Baru

Selatan, Gelong Baru Selatan 1, Gelong Baru Selatan 2, Gelong Baru

Selatan 3, Gelong Baru Selatan 4, Gelong Baru Selatan 5, Mandala,

Mandala Barat, Mandala Barat 1, Mandala Barat 2, Mandala Barat 3,

Mandala Barat 4, Mandala Selatan, Mandala Selatan 1, Pulo macan

Raya, Pulo macan Raya 1, Pulo macan Raya 2, Pulo macan Raya 3,

Pulo macan Raya 4, Pulo macan Raya 5, Pulo macan Raya 6, Pulomacan Raya 7, Pulo macan Raya 8, dan Jalan Tomang Raya; di

Kelurahan Tanjung Duren pada ruas Jalan Letjen S. Parman, Arjuna

Raya, Arjuna Utara, Tanjung Duren 1, Tanjung Duren 2, Tanjung Duren

3, dan Jalan Tanjung Palapa Selatan; di Kelurahan Wijaya Kusuma pada

ruas Jalan Letjen S. Parman, Daan Mogot, 1, Anggur 1, Anggur 2,

Anggur 2b, Anggur 5, Tanjung Duren Utara 1, 1a di Kelurahan Tanjung

Duren; Jalan Daan Mogot, Sosial, Karya, Karya 2, Karya 3, Karya Dalam,

Karya Dalam 1, Dana, Kredit, Rasa Sayang, Karya Barat 2, Karya Barat

3, Taman Prima Indah, Prima Indah Utama, Swadaya, Pangeran

Tubagus Angke, Citra, Wesel, Merpati, Wijaya Kusuma 1, Wijaya

Kusuma 2, Perdana, Perdana 1, Rosela, Rosela 1, Rosela 3, Rosela 5,



REV.02/DTR/XI/2013

427

Rosela 6, Wijaya 1, Wijaya 2, Wijaya 3, Wijaya 4, Kusuma 2, Kusuma 2a,

Kusuma 2h, dan Jalan Kusuma 5; serta tempat strategis dan kawasan

lain yang menghubungkan prasarana perpindahan angkutan umum

massal ke pusat-pusat


dan/atau melalui Kecamatan Grogol Petamburan adalah:

a. rencana pengembangan MRT terdapat pada Stasiun Grogol

Petamburan melalui Kelurahan Wijaya Kusuma, Kelurahan Jelambar,

dan Kelurahan Grogol;

b. Rencana pengembangan LRT terdapat pada Kelurahan Tanjung

Duren Selatan, Tomang;

c. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota terdapat pada

Stasiun Grogol di Kelurahan Jelambar, Stasiun Pesing pada Kelurahan

Wijaya Kusuma;

d. rencana kereta Komuter Jabodetabek terdapat di Kelurahan Wijaya

kusuma, Grogol, dan Jelambar;

e. rencana pengembangan kereta bandara terdapat di Kelurahan

Tomang, Grogol, dan Jelambar Baru; dan

f. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Jalan Prof

Dr.Latumenten di Kelurahan Grogol. Jalan Letjen S.Parman di

Kelurahan Tomang. Jalan Letjen S.Parman di Kelurahan Tanjung

Duren Selatan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untukKKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar

Bandar udara pada:







Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 221

Cukup Jelas.

Pasal 222

Cukup Jelas.

Pasal 223

Ayat (1)

Huruf aCukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Pemeliharaan dan peningkatan pompa air dilaksanaan pada:

a. Pompa Waduk Jelambar di Kelurahan Jelambar Baru;



REV.02/DTR/XI/2013

428

b. Pompa Waduk Wijaya Kusuma di Kelurahan Wijaya Kusuma;

c. Pompa Waduk Grogol di Kelurahan Grogol;

d. Pompa Waduk Tomang di Kelurahan Tanjung Duren; dan

e. Pompa Tomang dan Waduk Rawa Kepa di Kelurahan Tomang

Huruf epemeliharaan dan peningkatan kapasitas waduk/situ di Waduk Jelambar

di Kelurahan Jelambar Baru; Waduk Grogol di Kelurahan Grogol, Waduk

Tomang di Kelurahan Tanjung Duren; Waduk Rawa Kepa di Kelurahan

Tomang; dan Waduk Wijaya Kusuma di Kelurahan Wijaya Kusuma;

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 224

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)




terlayani; dan



milimeter).

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 225

Ayat (1)

pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan perpipaan air limbah

terpusat (off site) melintasi Jalan Pangeran Tubagus Angke, Kusuma,

Jelambar Barat, Jelambar Barat 1, Jelambar Barat 3, Jelambar Barat 3a,

Jelambar Utama 1, Jelambar Selatan, Jelambar Selatan 1, Jelambar

Selatan 2, dan Jalan Tol Pluit Tomang di Kelurahan Jelambar Baru; Dr.

Semeru, 2, Dr. Semeru Gang 5, Dr Nurdin, 1, Dr. Makaliwe 1, Dr.

Makaliwe 2, Dr. Makaliwe 3, Dr. Muwardi, 2, dan Jalan Dr. Susilo diKelurahan Grogol; Jalan Kyai Tapa, Tomang Banjir Kanal, Tomang

Utara, Mandala Utara, Gelong Baru Tengah, Gelong Baru Barat,

Tawakal, Tawakal 6, Tanjung Gedong, Letjen S. Parman, Taman S.

Parman, Tanjung Gedong Baru 5, Tanjung Gedong Baru 2, dan Jalan

Tawakal Ujung di Kelurahan Tomang; Jalan S. Parman, Tanjung Duren

Utara, Tanjung Duren Timur, Way Besar, Tanjung Duren Timur 2,

Tanjung Duren Timur 3, Tanjung Duren, Tanjung Duren 10, Tanjung

Duren Barat 5, Tanjung Duren 3, Tanjung Duren 4, Tanjung Duren 5, dan

Jalan Tanjung Duren Raya di Kelurahan Tanjung Duren Selatan; Jalan

Daan Mogot, Letjen S. Parman, Daan Mogot 1, Anggur 2c, Anggur 3,

Taman Daan Mogot Raya, Tanjung Duren Utara 10, Tanjung Duren



REV.02/DTR/XI/2013

429

Barat, Tanjung Duren Barat 1, Tanjung Duren Utara 3, dan Jalan

Tanjung Duren Utara 1 di Kelurahan Tanjung Duren; Jalan Satria Raya,

Satria 1, Satria 2, Satria 3, Rahayu, Hadiah, Hemat, Hemat 2,

Penerangan, Penerangan 2, Hadiah Utama 9, Hadiah Utama 5a, Hadiah

Utama 2, Hadiah Utama 1,Empang Bahagia 1f, Jelambar Madya Timur 7,

Jelambar Madya Timur 9, Jelambar Utama 3, Jelambar Madya Timur,dan Jalan Jelambar Utama di Kelurahan Jelambar; Jalan Pangeran

Tubagus Angke, Wijaya 1, Grawisa Agung, Grawisa 2, Perdana, Rosela,

Merpati, Bank Dagang Negara, Indra Loka, Swadaya, Daan Mogot,

Dana, Kredit, Wesel, Karya Barat 3, Karya, dan Jalan Sosial di Kelurahan

Wijaya Kusuma;

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 226

Cukup Jelas.

Pasal 227

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)



Perwakilan Asing.

Pasal 228

Cukup Jelas.

Pasal 229

Cukup Jelas.

Pasal 230

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c



Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf eCukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.



REV.02/DTR/XI/2013

430

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Cukup Jelas.

Huruf m




Pasal 231

Ayat (1)








Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 232

Cukup Jelas.

Pasal 233

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a


massal pada jalur khusus berupa penyediaan halte pada Halte Kalideres

dan Halte Pesakih di Kelurahan Kalideres; halte busway di ruas Jalan

Daan Mogot di Kelurahan Kalideres; Jalan Kamal Benda di Kelurahan

Tegal Alur dan Kelurahan Kamal.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres-Pasar Baru adalah yang

melalui Kelurahan Kalideres.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres-Poris Pelawad adalah

yang melalui Kelurahan Kalideres.


Kelurahan Kalideres.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Soekarno Hatta - Cilincing adalah

yang melalui Kelurahan Kamal.



REV.02/DTR/XI/2013

431

Yang dimaksud dengan jalur koridor Halim - Soekarno Hatta adalah yang

melalui Kelurahan Kamal dan Kelurahan Tegal Alur.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Lebak Bulus-Terminal

Kalideres adalah yang melalui Kelurahan Kalideres.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Lebak Bulus - Soekarno

Hatta adalah yang melalui Kelurahan Tegal Alur dan Kelurahan Kamal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer berupa:

a. pembangunan ruas Jalan Tol Rawa Buaya-Sunter melalui Kelurahan

Kali Deres, Jalan Sejajar Kali Mookervaart (dari Batas DKI sampai

dengan jl. Panjang) di Kelurahan Kalideres, dan Jalan Prof Sediatmo

(Tol Bandara) di Kelurahan Tegal Alur dan Kelurahan Kalideres; dan

b. peningkatan Jalan Daan Mogot di Kelurahan Kalideres, Kelurahan

Semanan; Jalan Outer Ringroad di Kelurahan Tegal Alur; dan Jalan

Puri Lingkar Luar di Kelurahan Kembangan Timur

Huruf c


berupa pelebaran jalan di Jalan Rawa Bokor di Kelurahan Kamal; dan

Jalan Kamal Benda (Benda Raya) di Kelurahan Kamal dan Kelurahan

Tegal Alur.

Huruf d


a. pemeliharaan Jalan Peta Barat, Peta Selatan, Alam Raya, Gilimanuk,

Kampung Baru, Peta Utara, Nusa Barat, Peta Selatan, Kali Deres

Permai, Alam Selatan, Hutan Jati Raya, Nusa Raya, Peta Timur, dan

Jalan Warung Gantung di Kelurahan Kalideres; Jalan Semanan

Raya, Moh. Asem, Jalan Sirtu, dan Jalan Dharma Kusuma di

Kelurahan Semanan; Jalan Kamal Raya, Lingkungan 4, Melati 2,

Prepedan, Lingkungan 3, Permata, dan Jalan Menceng di Kelurahan

Tegal Alur; dan

b. pembangunan jalan penghubung jl.Kamal Raya ke jl.Peta Barat di

Kelurahan Kamal, Tegal Alur, dan Kelurahan Pegadungan; jalan

penghubung jl.Kamal Benda ke jl.Tanjung Pura di Kelurahan Kamal,

Pegadungan, dan Kelurahan Tegal Alur; Jalan penghubung jl.Kamal

Raya ke jl.Tanjung Pura di Kelurahan Tegal Alur dan Kelurahan

Pegadungan; jalan sejajar Rel KA Jakarta-Tangerang sisi Utara (dari

Batas DKI sampai dengan jl. Panjang) di Kelurahan Semanan; jalan

sejajar Rel KA Jakarta-Tangerang sisi Selatan (dari Batas DKI

sampai dengan jl.Daan Mogot) di Kelurahan Semanan; jalan

penghubung dari jl.Semanan Raya ke jl.Kembangan Utara di

Kelurahan Semanan; serta jalan penghubung jl.Kamal Benda ke

jl.Tanjung Pura di Kelurahan Tegal Alur.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal, dilakukan pada:

a. pengembangan jalan inspeksi di sisi barat Kali Kalideres dan Kanal

Banjir Barat, sepanjang saluran di Kelurahan Tegal Alur; dan

b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di di Kelurahan

Kamal, Semanan, Pegadungan, Tegal Alur, dan Kelurahan Kalideres.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini

dilakukan:



REV.02/DTR/XI/2013

432


moda) terdapat pada Kelurahan Kalideres;




gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat pada ruas jalan ruasJalan Daan Mogot, jalan arteri tembus yang menghubungkan Jalan

Peta Barat dan Jalan Daan Mogot, Jalan Peta Barat, Jalan Alam Raya,

Jalan Gilimanuk, Jalan Kampung Baru, Jalan peta utara, Jalan Nusa

Barat, Jalan Dharma Kusuma, Jalan Peta Selatan, Jalan Kali Deres

Permai, Jalan Alam Selatan, Jalan Hutan Jati Raya, Jalan Nusa Raya,

Jalan Peta Timur, Jalan Warung Gantung di Kelurahan Kalideres,

Jalan Kapuk Kamal, Jalan Kapuk Kamal, Daan Mogot, Jalan Kapuk

Kamal dan Jalan Kapuk Muara, jalan kamal muara, Jalan Daan Mogot

dan Jalan Kapuk Kamal, serta Jalan Peta Barat Jalan Peta Barat,

Jalan Kamal Raya, jalan Kamal Raya Kelurahan Tegal Alur, Jalan

lingkungan 4 Kelurahan Tegal Alur, Jalan melati 2 Kelurahan Tegal

Alur, Jalan prepedan, Jalan Lingkungan 3, Jalan Permata Kelurahan

Tegal Alur, Jalan menceng di Kelurahan Tegal Alur, Jalan Peta Barat,

Jalan Peta Barat di Kelurahan Pegadungan, Semanan Raya, Jalan

Desa Semanan Raya, Jalan Desa Semanan Raya, Jalan Moh. Asem,

Jalan Sirtu, Jalan Dharma Kusuma di Kelurahan Semanan

Huruf g


sepeda dalam ayat ini dilakukan di Jalan Kamal Benda Raya, Kamal

Raya, Kayu Besar, Jalan Merpati I kelurahan di Kelurahan Kamal; JalanDesa Semanan Raya, Haji Lani, Pangkalan Aspal, Jalan Pangkalan

Kramat di Kelurahan Semanan; Jalan Lingkungan 3, Lingkungan 4,

Lingkungan 5, Masjid Nurul Kamal, Outer Ring Road, Renda Kamal

Raya, Tegal Alur, Verbenia 1, Verbenia 3, Verbenia 4, Wedelia, Wedelia

1, Jalan Wedelia 2 di Kelurahan Tegal Alur; Jalan Asoka 2, Daan Mogot,

Dahlia 1, Flamboyan 3, Komplek Kodam, Mawar I, Peta Selatan, Sakura,

Sakura II, Taman Hijau, Taman Hijau 1, Taman Hijau 5, Taman Hijau

Seroja 1, Taman Indah, Taman Indah 1, Taman Indah 3, Taman Indah 4,

Tampak Siring, Tanah Lot, Teratai I, Teratai II, Jalan Warung Gantung di

Kelurahan Kalideres; Jalan Puskesmas di Kelurahan Kamal dan

Kelurahan Tegal Alur

Ayat (3)


dan/atau melalui Kecamatan kalideres adalah:

a. rencana pengembangan MRT terdapat pada Stasiun Kalideres

melalui Kelurahan Semanan;


Stasiun Kalideres di Kelurahan Semanan dan Kelurahan Kamal;

c. rencana kereta bandara terdapat pada Kelurahan Kamal; dan

Ayat (4)



Bandar udara pada:









REV.02/DTR/XI/2013

433

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 234

Cukup Jelas.

Pasal 235

Cukup Jelas.

Pasal 236

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

pemeliharaan dan peningkatan kapasitas waduk pada Waduk Semanan

di Kelurahan Semanan; Waduk Kalideres di Kelurahan Pegadungan;

Waduk Cengkareng dan Waduk Makam Tegal di Kelurahan Tegal Alur

Huruf c

penerapan sistem pemompaan yang terdapat pada Pompa Waduk

Makam Tegal Alur, Pompa Waduk Cengkareng di Kelurahan Tegal Alur;

Pompa Waduk Kalideres di Kelurahan Pegadungan; Pompa Waduk

Semanan di Kelurahan Semanan

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 237

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)




terlayani; dan


pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratusmilimeter).

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 238

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b



REV.02/DTR/XI/2013

434


terpusat (off site) pada ruas Jalan Sirtu, Pangkalan Aspal, Desa

Semanan, Pinang Tengah, Darma Permai, Damai Pratama, dan Jalan

Desa Semanan Raya di Kelurahan Semanan; Jalan Daan Mogot dan

Jalan Peta Selatan di Kelurahan Kalideres; Jalan Kelapa Gading, Palem

Raja Timur, Taman Surya Boulevard, Peta Timur (Utan Jati), Peta Utara,dan Jalan Satu Maret di Kelurahan Pegadungan; Jalan Lingkungan 4,

Menceng, Kamal Raya, Prepedan, dan Jalan Kamal Benda di Kelurahan

Tegal Alur; Jalan Rawa Kompeni dan Jalan Prof. Dr. Sedyatmo di

Kelurahan Kamal;

Huruf c

pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan pembuangan

setempat (on site) di Kelurahan Wijaya Kusuma, Jelambar, Jelambar

Baru, Grogol, Tanjung Duren, Tanjung Duren Selatan, dan Kelurahan

Tomang

Huruf d

pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air

limbah (IPAL) di Kawasan Kamal-Pegadungan di Kelurahan Pegadungan

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 239

Cukup Jelas.

Pasal 240

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)



Perwakilan Asing.

Pasal 241

Cukup Jelas.

Pasal 242

Cukup Jelas.

Pasal 243

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapatmerugikan kehidupan.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.



REV.02/DTR/XI/2013

435

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Pasal 244

Ayat (1)

Huruf a




Huruf b






Pasal 245

Cukup Jelas.

Pasal 246

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a


massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Duri: Halte

Indosiar dan Halte Duri Kepa; di Kelurahan Kedoya Utara: Halte Green

Garden, Halte Jalan Kedoya raya dan Halte Assidiqiyah; di Kelurahan

Kebon Jeruk: Halte Kebon Jeruk, Halte Jalan Meruya Utara dan Halte

Jalan Kebon Jeruk Raya; di Kelurahan Kelapa Dua: Halte Kelapa Dua

Sasak; di Kelurahan Sukabumi Ilir: Halte Pos Pengumben; di kelurahan

Sukabumi Udik: Halte RS Medika; di Kelurahan Kedoya Selatan: Halte

Jalan Kedoya Raya; dan di Kelurahan Kemanggisan: Halte Jalan Rawa

Belong.

Yang dimaksud dengan koridor Kalideres-Harmoni adalah yang melalui

Kelurahan Kedoya Utara.

Yang dimaksud dengan koridor Harmoni-Lebak Bulus adalah yang

melalui Kelurahan Kedoya Utara, Duri, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk,

Kelapa Dua, Sukabumi Ilir dan Kelurahan Sukabumi Udik.

Yang dimaksud dengan koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta adalah

yang melalui Kelurahan Kebon Jeruk, Kelurahan Kedoya Utara dan

Kelurahan Kedoya Selatan.



REV.02/DTR/XI/2013

436

Huruf b


berupa:

c. peningkatan jalan di Kelurahan Kedoya Selatan, Kebon Jeruk dan

Kelurahan Duri pada ruas Jalan Tol Jakarta-Merak; di KelurahanKedoya Utara pada ruas Jalan Tol Rawa Buaya-sunter; dan di

Kelurahan duri dan Kelurahan Tanjung duren pada ruas Jalan Daan

Mogot; dan

d. pembangunan jalan penghubung dari jl.Puri Kencana ke jl. Arjuna

Utara di Kelurahan Kebon Jeruk.

Huruf c


berupa:

a. pelebaran jalan di Kelurahan Kedoya Selatan, Kedoya Utara, Duri,

Kebon Jeruk dan Kelurahan Kelapa Dua pada ruas Jalan Panjang; di

Kelurahan Kebon Jeruk dan Kelurahan Sukabumi Utara pada ruas

Jalan Rawa Belong; di Kelurahan Kelapa Dua dan Kelurahan

Sukabumi Selatan pada ruas Jalan Pos Pengumben; di Kelurahan

Sukabumi Utara dan Kelurahan Sukabumi Selatan pada ruas Jalan

Jetjen Soepono; di Kelurahan Sukabumi Selatan pada ruas Jalan

Arteri Jakarta-Serpong; di Kelurahan Kedoya Selatan pada ruas

Jalan Kedoya Raya; di Kelurahan Kebon Jeruk pada ruas Jalan

Kedoya Raya; di Kelurahan Duri pada ruas Jalan Arjuna Utara; dan di

Kelurahan Kebon Jeruk pada ruas Jalan Arjuna Selatan; dan

b. pembangunan Jalan Arteri Serpong penghubung jl. Panjang sampaidengan Batas DKI di Kelurahan Sukabumi Udik

Huruf d


ayat ini berupa:

a. pemeliharaan jalan di di Kelurahan Kedoya Utara pada ruas Jalan

Pasak, Kedoya Pesing, Ratu Mawar, Ratu Melati, Surya Utama,

Taman Ratu Raya, Blok A13, Blok B11, Blok D1, dan Jalan Blok Y2;

di Kelurahan Duri Kepa pada ruas Jalan Daan Mogot, Daan Mogot 1,

Duta Permai Raya, Green Ville, Kebon Raya, dan Jalan Kebon Raya

2; di Kelurahan Sukabumi Selatan pada ruas Jalan H M Tohir, K.H.

Muhajar, dan Jalan Pos Pengumben Lama; di Kelurahan Kelapa Dua

dan Sukabumi Selatan pada ruas Jalan AA, BB, H.Musirin 1, Kedoya

Albasia Raya, Kedoya Azalea 12, Kedoya Duri, Kedoya Garden,

Kedoya Raya, dan Jalan Kelapa Dua Raya; di Kelurahan Duri Kepa

dan Kelurahan Kedoya Selatan pada ruas Jalan Kepa Duri Mas dan

Jalan Puri Kembangan; di Kelurahan Duri Kepa pada ruas Jalan

Macan, Mandala, Kedoya, Ratu Melati 1, Kebon Raya, Duri Raya,

Mangga Raya, Mangga Utama 24, Palem, Patra Raya, Ratu

Kemuning, Ratu Mawar, Ratu, Surya Wijaya, Taman Ratu Teratai,

Tanjung Duren, dan Jalan Tanjung Duren Barat; di KelurahanSukabumi Utara pada ruas Jalan Salam; di Kelurahan Kelapa Dua

pada ruas Jalan Srengseng Baru; di Kelurahan Kebon Jeruk pada

ruas Jalan Pejuangan; dan di Kelurahan Sukabumi Utara pada ruas

Jalan Berdikari; dan

b. pembangunan jalan sejajar Rel KA Jkt-Tangerang sisi Utara (dari

Batas DKI s/d jl. Panjang) di Kelurahan Kedoya Utara; jalan sejajar

Rel KA Jkt-Tangerang sisi Selatan (dari Batas DKI s/d jl. Daan

Mogot) di Kelurahan Kedoya Utara; jalan penghubung dari

jl.Kembangan Utara ke jl.Kedoya Raya di Kelurahan Kedoya Utara;

jalan penghubung dari jl.Kembangan Raya ke jl.Kedoya Raya di

Kelurahan Kedoya Selatan; jalan penghubung JORR W2 -



REV.02/DTR/XI/2013

437

jl.Pesanggrahan - jl.Meruya Utara - jl.Panjang di Kelurahan Kebon

Jeruk; serta jalan penghubung dari jl.Arjuna Selatan - jl.Meruya Utara

- jl.Arteri Serpong di Kelurahan Kebon Jeruk, Kelapa Dua, dan

Kelurahan Sukabumi Udik.

Huruf eYang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

a. pengembangan jalan tembus dan jalan sejajar dengan Jalan

Kebayoran Lama.

b. pengembangan jalan inspeksi sepanjang saluran di Kelurahan Kebon

Jeruk dan Kelurahan Duri; Kali Sodetan di Kelurahan Kedoya Utara.


Kedoya Utara, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Duri, Kelapa Dua, dan

Sukabumi Udik.

Huruf f


pada:




gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat di Kelurahan Duri

Kepa pada ruas Jalan H M Tohir, K.H. Muhajar, Tanjung Duren,

Perjuangan, Daan Mogot, Daan Mogot 1, Duta Permai Raya, Green

Ville, Kebon Raya, Kebon Raya 2, Kepa Duri Mas, Puri Kembangan,

dan Jalan Surya Barat; di Kelurahan Kedoya Selatan pada ruas Jalan

Panjang, Kebayoran Lama, Rawa Belong, Batu Sari, Kebon JerukRaya, Kedoya Raya, Kedoya Duri, Arjuna Utara, Arjuna Selatan,

Kedoya Garden, dan Jalan Puri Kembangan; di Kelurahan Kedoya

Utara pada ruas Jalan Surya Utama, Taman Ratu Raya, Blok A13,

Blok B11, Blok D1, dan Jalan Blok Y2; di Kelurahan Sukabumi Utara

pada ruas Jalan Pos Pengumben, Simprug Bypass, Macan, Mangga

Raya, Mangga Utama 24, Palem, Patra Raya, Ratu Kemuning, Ratu

Mawar, Ratu, Surya Wijaya, Taman Ratu Teratai, Tanjung Duren, dan

Jalan Tanjung Duren Barat; di Kelurahan Sukabumi Selatan pada ruas

Jalan Pos Pengumben dan Jalan Pos Pengumben Lama; di Kelurahan

Kelapa Dua pada ruas Jalan Simprug Bypass dan Jalan Srengseng

Baru; dan di Kelurahan Kelapa Dua dan Sukabumi Selatan pada ruas

Jalan AA, BB, H.Musirin 1, Kedoya Albasia Raya, Kedoya Azalea 12,

Kedoya Duri, Kedoya Garden, Kedoya Raya, dan Jalan Kelapa Dua

Raya.

Huruf g


sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Kedoya Utara pada ruas

Jalan Surya Barat, Wahana, Mandala, Kedoya Raya, Panjang, Surya,

Surya Mandala, Surya Mustika 1, Surya Mustika 2, Surya Mustika 3,

Surya Mustika 4, Surya Sarana, Surya Mulia, Surya Mulia 1, Surya Mulia2, Surya Mulia 3, Surya Mulia 4, Surya Mulia 5, Surya Bahagia, Surya

Utama, Surya Nirmala, Surya Utama 1, Surya Utama 2, Surya Utama 3,

Surya Utama 4, Surya Utama 5, Surya Utama 6, Taman Surya 1, Taman

Surya 2, Taman Surya 3, Taman Surya 4, Surya Asih 1, Surya Asih 2,

Surya Asih 3, Surya Barat, Surya Barat 1, Surya Barat 2, Surya Barat 3,

Surya Timur, Blok Y1, Blok Y2, Blok A1, Blok A2, Blok A3, Blok A4, Blok

A5, Blok A9, Blok A12, Blok A13, Blok 11, Blok 12, Blok 13, Blok 15, Blok

16, Blok K2, Blok P1, Blok N5, Blok N6, Blok P2, Blok H3, Blok F3, Blok

F2, Blok B1, Blok B2, Blok B3, Blok B4, Blok B5, Blok B6, Taman

Kosong, Taman Kosong 1, Taman Kosong 2, Taman Kosong 3, Surya

wijaya, Surya wijaya 1, Surya wijaya 2, Surya wijaya 3, Surya wijaya 4,



REV.02/DTR/XI/2013

438

Surya wijaya 5, Surya wijaya 6, dan Jalan Surya wijaya 7; di Kelurahan

Duri pada ruas Jalan Macan, Baru Timur 5, Baru Timur 6, Taman Ratu

Raya, Kepa Listrik, Mangga Utama, dan Jalan Mangga Utama 24; di

Kelurahan Kedoya Selatan pada ruas Jalan Surya Barat, Adi Karya, Adi

Karya 1, Adi Karya 2, Adi Karya 3, Garden 1, Garden 2, Garden 3,

Mutiara Kedoya Utama, Duri Kembang, Puri Kedoya, Surya Wahana,Surya Wahana 1, Surya Jelita, Surya Widuri, Surya Widuri 1, Surya

Widuri 2, Surya Widuri 3, Surya Widuri 4, Surya Permata, Surya Permata

1, Surya Permata 2, Surya Permata 3, Palapa Raya, Palapa 1, Palapa

2, Palapa 3, Palapa 4, Palapa 5, Palapa 6, Palapa 7, Kedoya Duri, Pilar

Raya, Pilar 1, Pilar 2, Manunggal, Azalea 1, Azalea 2, Azalea 3, Azalea

4, Azalea 5, Azalea 6, Azalea 7, Azalea 8, Azalea 9, Azalea 10, Azalea

11, Azalea 12, Azalea 13, Taman Kedoya, Taman Kedoya 1, Taman

Kedoya 2, Taman Kedoya 3, Taman Kedoya 4, Taman Kedoya 5, Taman

Kedoya 6, Taman Kedoya 7, Kedoya Agave, Kedoya Agave 1, Kedoya

Agave 2, Kedoya Agave 3, Kedoya Agave 4, Kedoya Agave 5, Kedoya

Agave 6, Albasia, Alamanda, Alamanda 1, Alamanda 2, Alamanda 3,

Alamanda 4, Alamanda 5, Alamanda 6, Alamanda 7, Kedoya Palma,

Kedoya Angsana, Kedoya Angsana 1, Kedoya Angsana 2, Kedoya

Angsana 3, Kedoya Angsana 4, Kedoya Angsana 5, Kedoya Angsana 8,

Kedoya Palem Raya, dan Jalan Puri Kencana; di Kelurahan Kebon Jeruk

pada ruas Jalan Prisma Raya, Prisma 2, Trapesium, Trapesium 2,

Trapesium 3, Trapesium 4, Limas 1, Limas 4, Limas 5, Limas 6, Limas 7,

Perjuangan, Meruya Utara, Kebon Jeruk Raya, A, B, C, D, Dahlia,

Cempaka, Komplek DPR, Komplek DPR 1, Musyawarah, Batusari,

Kelapa 2, Haji Hasan, Haji Sulaiman, Haji Kelik, Sasak 1, Sasak 2, Sasak

3, Sasak Dalam, dan Jalan Anggrek; di Kelurahan Sukabumi Ilir padaruas Jalan Perwira, Gang Yunus, Yunus 3, Salam, Sulaiman, Yusuf,

Soleh, Adam, Madrasah 2, Asparagus, Bumi Indah, Madrasah 1,

Cendrawasih, dan Jalan Pos Pengumben; di Kelurahan Sukabumi Udik

pada ruas Jalan Haji Soleh, Haji Soleh 2, dan Jalan Kyai Haji Muhajar.

Ayat (3)


dan/atau melalui Kecamatan Kebon Jeruk adalah :

a. rencana pengembangan jalur MRT untuk koridor Timur-Barat melalui

Kelurahan Kedoya Utara; dan

b. rencana pengembangan kereta Komuter Jabodetabek terdapat pada

Kelurahan Kedoya Utara.

Ayat (4)



Bandar udara pada:




d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;e. kawasan di bawah permukaan kerucut;


Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 247

Cukup Jelas.

Pasal 248

Cukup Jelas.



REV.02/DTR/XI/2013

439

Pasal 249

Cukup Jelas.

Pasal 250

Ayat (1)Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:



terlayani; dan



milimeter).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 251

Ayat (1)


dengan zona layanan nomor 3 dan nomor 6 dilaksanakan di ruas Jalan

Pos Pengumben di Kelurahan Sukabumi Udik, Sukabumi Ilir, dan

Kelurahan Kelapa Dua, Jalan Sukabumi Selatan di Kelurahan Sukabumi

Udik, Jalan Meruya Utara dan Jalan Arjuna Selatan di Kelurahan KebonJeruk, Jalan Lenjend Supomo di Kelurahan Sukabumi Udik, Kelapa Dua,

Sukabumi Ilir, dan Kelurahan Kebon Jeruk, Jalan Kedoya Raya di

Kelurahan Kedoya Utara dan Kelurahan Kedoya Selatan, Jalan Ratu

Melati, Ratu Kemboja dan Jalan BA di Kelurahan Duri, Jalan Taman Ratu

Raya di Kelurahan Duri dan Kelurahan Kebon Jeruk, di Jalan Mangga

Raya, Duri Nirmala 1, Asam Raya, Kedoya Duri, Kebon Raya, Palem

Raya, Duri Utama, Green Ville Duren 8, Mangga, Tanjung Duren Barat,

Kebon Baru 1, Tanjung Duren Barat 1, Mangga 2, Kampung Kepa, dan

Jalan Duri 4 Raya di Kelurahan Duri, Jalan Surya wijaya, Daan Mogot

dan Jalan Ratu Kemuning di Kelurahan Duri dan Kelurahan Kedoya

Utara, Jalan Panjang di Kelurahan Kedoya Utara dan Kelurahan Kedoya

Selatan, Jalan Mudiata Kedoya, Utama Kembangan, Palapa Raya,

Kedoya Duri, Kedoya Garden, Garden Raya, Mandala, Kedoya Palma,

Kedoya Akasia, dan Jalan Puri Kembangan di Kelurahan Kedoya

Selatan, Jalan N5, M1, M3, G1, E1, C1, Y1, dan Jalan Garden Utama di

Kelurahan Kedoya Utara, Jalan Surya Utama di Kelurahan Kedoya

Utara, Jalan Tol Merak di Kelurahan Kebon Jeruk dan Kelurahan Duri,

dan Jalan Tanjung Duren Barat di Kelurahan Duri.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 252

Cukup Jelas.

Pasal 253

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)



REV.02/DTR/XI/2013

440



Perwakilan Asing.

Pasal 254

Cukup Jelas.

Pasal 255

Cukup Jelas.

Pasal 256

Cukup Jelas.

Pasal 257

Ayat (1)

Huruf a




Huruf b






Pasal 258

Cukup Jelas.

Pasal 259

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a


massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Meruya Utara :

Halte Busway di Jalan Meruya Utara dan Jalan Pesanggrahan.


adalah yang melalui Kelurahan Meruya Utara, Kelurahan Kembangan

Selatan dan Kelurahan Srengseng.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus - Terminal

Kalideres adalah yang melalui Kelurahan Joglo, Meruya Selatan, MeruyaUtara, Kembangan Utara, dan Kelurahan Kembangan Selatan.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal lebak Bulus – Ciledug –

Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Srengseng, Kelurahan

Meruya Utara, Kelurahan Kembangan Selatan, dan Kelurahan

Kembangan Utara.

Huruf b


berupa:



REV.02/DTR/XI/2013

441

c. peningkatan di Kelurahan Kembangan Utara, Kembangan Selatan,

Meruya Utara, Meruya Selatan, dan Kelurahan Joglo : Peningkatan

jalan tol Jakarta Outter Ring Road; Kelurahan Kembangan Selatan

dan Meruya Utara : Ruas Jalan Tol Jakarta – Merak; Kelurahan

Joglo, Kelurahan Kembangan Selatan, Kelurahan Meruya Selatan,

dan Kelurahan Meruya Selatan; dand. pembangunan jalan penghubung dari jl.Kembang Kerep ke

jl.Pesanggrahan di Kelurahan Kembangan Selatan; serta jalan

penghubung dari jl.Puri Kencana ke jl.Arjuna Utara di Kelurahan

Meruya Utara.

Huruf c


berupa pelebaran jalan di Kelurahan Kembangan Utara pada ruas Jalan

Kembangan Baru, jalan rencana yang menghubungkan Jalan Daan

Mogot dan Jalan Kembangan; di Kelurahan Kembangan Selatan pada

ruas jalan Kembangan dan Jalan Pesanggrahan; di Kelurahan Meruya

Utara pada ruas Jalan Pesanggrahan; di Kelurahan Joglo pada ruas

Jalan Joglo Raya dan Jalan Srenreng; di Kelurahan Srenseng pada ruas

Jalan Srenseng dan Jalan Pos Pengumben; di Kelurahan Kembangan

Selatan pada ruas Jalan Puri Kencana; dan di Kelurahan Meruya Utara

pada ruas Jalan Perjuangan.

Huruf d


ayat ini berupa:

a. pemeliharaan jalan di Kelurahan Meruya Utara pada ruas Jalan PakH. Lebar, Raya Meruya, Penyelesaian Tomang 3, Mawar Merah,

Meruya Ilir Raya, Mawar Putih, Aries Utama 4, dan Jalan Aries

Utama 2, Kelurahan Srengseng pada ruas Jalan Meruya Ilir,

Penyelesaian Tomang 1, Meruya Utara, Permata Meruya 3, Intan

Raya, Aries Utama 1, Aris Tirta, Aries Utama, Kembang Kerap,

Teknologi 1, Topas Raya 6, Pesanggrahan, Batu Mulia, Blok GB1,

Blok J7, Blok E1, Pos Pengumben Lama, Serengseng Baru,

Wicaksana, Intercorn Kebon Jeruk, Blok H1, Sawah Balong, Blok Q6,

Srengseng, Jambo, Kebon Jeruk Indah Utara, Taman Kebon Jeruk,

dan Jalan Blok GB1; di Kelurahan Joglo pada ruas Jalan Taman Alfa

Indah A2, Joglo Raya, Hankam, Lapangan Merah, Taman Alfa Indah

A17, Blok U1, dan Jalan Intercorn Kebon Jeruk; di Kelurahan

Kembangan pada ruas Jalan Kembangan Raya, Kembangan Selatan

pada ruas Jalan Kembang Elok Timur Raya, Kembangan Elok Barat

Raya, Kembang Indah Utara, Kembang Elok Utama, Kembang

Permai 5, Kembang Raya, Kembang Murni 3, Kembangan Raya,

Kembangan Harum Barat Raya, Kembang Abadi 7, Kembang Sakti,

Jalan Kembangan Sakti Barat Raya; di Kelurahan Kembangan Utara

pada ruas Jalan P. Kepa, Pulau Putri, Buana Biru Besar, Pulau

Sebaru, Jalan P. Laki, Jalan Kembangan Utara, Jalan Panjang 5,

Jalan P. Damar, Jalan P. Panjang, Jalan P. Matahari 3, Jalan P.Matahari 1, Jalan Kacang Tanah Jalan Basmol Raya; di Kelurahan

Kembangan Timur pada ruas Jalan Puri Kencana; dan

b. pembangunan jalan sejajar Rel KA Jkt-Tangerang sisi Selatan (dari

Batas DKI s/d jl.Daan Mogot) di Kelurahan Kembangan Utara; jalan

penghubung dari jl.Semanan Raya ke jl.Kembangan Utara di

Kelurahan Kembangan Utara; jalan penghubung dari jl.Kembangan

Utara ke jl.Kedoya Raya di Kelurahan Kembangan Utara; jalan

penghubung dari jl.JORR W2 ke jl. Rembangan Baru di Kelurahan

Kembangan Utara dan Kelurahan Kembangan Selatan; jalan

penghubung dari jl.Kembangan Raya ke jl.Kedoya Raya di Kelurahan

Kembangan Selatan; jalan penghubung JORR W2 - jl.Pesanggrahan



REV.02/DTR/XI/2013

442

- jl.Meruya Utara - jl.Panjang di Kelurahan Meruya Utara, Meruya

Selatan, dan Kelurahan Srengseng; jalan penghubung dari JORR W2

ke jl.Meruya Utara di Kelurahan Meruya Utara; serta jalan

penghubung dari JORR W2 Komplek Taman Kebon Jeruk di

Kelurahan Srengseng.

Huruf e


a. pengembangan jalan inspeksi Kali Angke di Kelurahan Kembangan

Selatan, Kelurahan Kembangan Utara; Kali Cantiga di Kelurahan

Kembangan Selatan; sepanjang sakuran di Kelurahan Kembangan

Selatan, Kelurahan Kembangan Utara dan Kelurahan Meruya Utara;

dan


Kembangan Utara, Kembangan Selatan, Meruya Utara, Meruya

Selatan, Joglo, dan Kelurahan Srengseng.

Huruf f


barang dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Meruya Utara dan

Kelurahan Kembangan Utara.

Huruf g


pada:


moda) terdapat pada kawasan Sentra Primer Barat di KelurahanKembangan Selatan;




gedung parkir dan atau lapangan parkir untuk kawasan arteri primer

terdapat pada ruas Jalan Mawar Putih dan Jalan Meruya Ilir Raya di

Kelurahan Meruya Utara; Jalan Puri Lingkar Luar dan Jalan Puri

kencana di kelurahan Kembangan Selatan, sedangkan untuk arteri

sekunder terdapat pada ruas Jalan Kembangan Raya, Joglo Raya,

Raya Inpres Joglo, Raya Srengseng, Srengseng, dan rencana jalan

arteri sejajar jalan Tol tembus Kecamatan Cengkareng dan Kecamatan

Pesanggrahan. Dan untuk kawasan kolektor primer terdapat pada ruas

Jalan Raya Meruya dan Jalan Kembangan Raya, dan pengembangan

sistem angkutan massal berbasis jalan melalui Jalan Puri Kencana;

Huruf h


sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Kembangan Utara pada

ruas Jalan Basmol Raya, Buana Biru Besar, Buana Biru Besar 2,

Kembangan Utama, Kembangan Agung Utama, Kembangan Baru,

Madding, P. Damar, P. Matahari 3, P. Sepa, Panjang 5, Panjang 6,Pelangi, Pulau Anyer 1, Pulau Plangi 1, Pulau Plangi 2, Pulau Putri 2,

Pulau Putri 3, Pulau Putri 4, Pulo Sebaru, Pulo Sebaru 1, Pulo Sebaru 2,

Pulo Sebaru 3, Pulo Sebaru 4 dan Jalan Taman Kota; di Kelurahan

Kembangan Selatan pada ruas Jalan Puri Kencana, Pesanggrahan,

Kencana Raya, Kembang Indah Utama, Kembang Elok Timur Raya,

Kembang Elok Utama, Kencana Raya, Kembang Indah 5, Kembang

Indah 1, Kembang Indah, Kembang Elok Barat Raya, Kembang Permai

5, Kembang Indah 3, Kembang Harum 1, Kembang Harum 2, Kembang

Harum 3, Kembang Harum 4, Kembang Harum 5, Kembang Harum 6,

Kembang Harum 7, Kembang Mulia Selatan, Bahtera, Kembang Sakti

Kembang Sakti 1, Kembang Sakti 2, Kembang Sakti Barat Raya,



REV.02/DTR/XI/2013

443

Kembangan Raya, Kembang Molek 1, Molek 1, Molek 2, Molek 3, dan

Jalan Molek 4; di Kelurahan Meruya Utara pada ruas Jalan Swakarya,

Kavling DKI, Haji Lebar, Mawar Putih, Penyelesaian Tomang 3, Seraja,

Kaca Piring, Dadap Merah, Kemuning, Seraja, Melati, Kenanga, Haji

Lebar, Teleg, Penyelesaian Tomang 2, Dahlia, Anggrek 1, Anggrek 2,

Tanjung 5, Tanjung 6, Tamjung 3, Tamjung 2, Nina, Pak Haji Lebar,Meruya Lilir Raya, Zam-Zam, Meruya Lilir, Aries Tirta, Intan 2, Intan 2,

Intan 3, Intan 4, Intan 5, Intan 8, Intan 7, Teknologi 1, Teknologi 2,

Teknologi 3, Teknologi 4, Teknologi 5, Teknologi 6, Teknologi 7,

Teknologi 8, Teknologi 9, Teknologi 10, dan Jalan Pesanggrahan; di

Kelurahan Meruya Selatan pada ruas Jalan Regensi Lestari 8, Regensi

Lestari 10, Regensi Lestari 11, Regensi Lestari 12, Regensi Lestari 13,

Regensi Lestari 14, Meruya Udik, Haji Juhri, Swadaya Manunggal,

Regensi Kebon Jeruk, dan Jalan Manunggal; di Kelurahan Joglo pada

ruas Jalan Blok Q7, Blok U10, U9, Intercom Kebon Jeruk, Joglo Raya,

Karya Baru, Migas 3, Migas 23, Palem, Palem Raya, Pos Pengumben,

Regensi Asri 1, Regensi Asri 2, Regensi Asri 3, Regensi Asri 4, Regensi

Asri 5, Regensi Asri 6, Regensi Asri 7, Regensi Asri 8, Regensi Kebon

Jeruk, Srenreng, Taman Alfa Indah B3, Taman Alfa Indah A13, Taman

Alfa Indah A14, Taman Alfa Indah A15, Taman Alfa Indah A16, Taman

Alfa Indah A17, Taman Alfa Indah A18, A2, Taman Alfa Indah A3, Taman

Alfa Indah B12, Taman Alfa Indah B13, Taman Alfa Indah B14, Taman

Alfa Indah B15, Taman Alfa Indah B16, Taman Alfa Indah B17, Taman

Alfa Indah B2, Taman Alfa Indah B4, dan Jalan Taman Alfa Indah B8; di

Kelurahan Srenseng pada ruas Jalan Karya Bakti, Pos Pengumben

Lama, Pos Pengumben, Haji Niming, Migas 2, Migas 1, Karya Sakti,

Karya Baru, Swakarsa, Intercrn Kebon Jeruk, H1, Regenci Lestari 13, Arafah, Musyawarah 3, Kebon Jeruk Indah Utara, 1,2,3,4,5, Pulo,

Srenseng, Thayibah, mawar, Arafah, Meruya Lilir, Nina, dan Jalan Zam-

Zam di.

Ayat (3)


dan/atau melalui Kecamatan Kembangan adalah:

a. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota terdapat pada

stasiun Kembangan di Kelurahan Kembangan Barat;

b. rencana pengembangan kereta Komuter Jabodetabek terdapat di

Kelurahan Kembangan Utara; dan

c. rencana perlintas tak sebidang berupa Fly Over terdapat pada Jalan

Tol Jakarta Merak di Kelurahan Meruya Utara.

Ayat (4)



Bandar udara pada:






Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 260

Cukup Jelas.

Pasal 261



REV.02/DTR/XI/2013

444

Cukup Jelas.

Pasal 262

Cukup Jelas.

Pasal 263 Ayat (1)




terlayani; dan



milimeter).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 264

Ayat (1)


dengan zona layanan nomor 3 dan 6 dilaksanakan di ruas Jalan

Kembangan Baru, Kembangan Raya, Basmol Raya, Pulau Matahari 3,

Pulau Bira, Pulau Panjang, Pulau Bira 5, Pulau Sebaru, Pulau Laki,Buana Biru Besar, Kembangan Utara, Berlian Raya, Ring Road

Kembangan dan Jalan KH. Hasyim di Kelurahan Meruya Utara; Jalan

Kembangan Raya, Puri Indah Raya, Kembangan, Kembangan Baru 3,

Kembangan Baru 5, Kembangan Baru, Kembangan Molek, Kembangan

Molek 6, Kembangan Agung Utama, Puri Kembangan Timur, Kembang

Harum Utama, Kembang Abadi Utama, Kembang Harum Timur,

Kembang Elok 6, Kencana Utama, Kencana Utama, Pesanggrahan, H.

Briti B dan Jalan Ring Road Kembangan di Kelurahan Kembangan

Selatan; Jalan Pesanggrahan, dan Jalan Meruya Utara di Kelurahan

Meruya Utara; Jalan Meruya Hilir, dan Jalan Meruya Utara di Kelurahan

Meruya Selatan; Jalan Meruya Selatan, Joglo Raya, Haji Muchtar, dan

Jalan Taman Alfa Indah di Kelurahan Joglo; dan Jalan Srenseng, Meruya

Utara, Kelapa Dua, Karya Utama, Haji Niming dan Jalan Pos

Pengumben di Kelurahan Srenseng;

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 265

Cukup Jelas.

Pasal 266

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)



Perwakilan Asing.

Pasal 267

Cukup Jelas.



REV.02/DTR/XI/2013

445

Pasal 268

Cukup Jelas.

Pasal 269

Huruf aCukup Jelas.

Huruf b



Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f




Pasal 270 Ayat (1)

Huruf a




Huruf b





Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 271

Cukup Jelas.

Pasal 272

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a


massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Slipi : Halte Slipi

Kemanggisan; di Kelurahan Kota Bambu Utara : Halte RS Harapan Kita;

di Kelurahan Jatipulo : Halte Tomang Mandala; di Kelurahan

Kemanggisan : Rencana halte Rawabelong dan Palmerah Barat.

Yang dimaksud dengan koridor Harmoni-Terminal Lebak Bulus adalah

yang melalui Kelurahan Jatipulo.



REV.02/DTR/XI/2013

446

Yang dimaksud dengan koridor Pinang Ranti-Pluit adalah yang melalui

Kelurahan Kota Bambu Selatan, kelurahan Slipi, kelurahan Kota Bambu

Utara, Kelurahan Jatipulo, Kelurahan Palmerah, Kelurahan Slipi dan

Kelurahan Kemanggisan.


yang melalui Kelurahan Kemanggisan.

Huruf b


berupa peningkatan jalan di Kelurahan Palmerah, Kelurahan Jati Pulo,

Kelurahan Kota Bambu Utara, Kelurahan Kota Bambu Selatan,

Kelurahan Slipi, dan Kelurahan Kemanggisan pada ruas Jalan Letjen S

Parman; dan Kelurahan Palmerah pada ruas Jalan Tol Jakarta Merak,

pada Jalan Letjen S. Parman, Tol Jakarta - Merak dan Jalan Ulujami -

Tn. Abang di Kelurahan Kotabambu Selatan, Kotabambu Utara,

Palmerah dan Kelurahan Slipi;

Huruf c


berupa pelebaran jalan di Kelurahan Kemanggisan dan Kelurahan

Palmerah pada ruas Jalan Batusari; di Kelurahan Kemanggisan pada

ruas Jalan Rawa Belong; di Kelurahan di Kota Bambu Utara dan

Kelurahan Kota Bambu Selatan pada ruas Jalan Jati Baru; di Kelurahan

Jati Pulo pada ruas Jalan Tomang Raya; di Kelurahan Slipi pada ruas

Jalan Aipda KS.Tubun; di Kelurahan Kemanggisan pada ruas JalanPalmerah Barat; dan di Kelurahan Kemanggisan pada ruas Jalan

Palmerah Utara.

Huruf d


ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Palmerah pada ruas

Jalan Kemanggisan Raya, H. Syahdan, Palmerah Barat 9, Palmerah

Barat 2, Brigjen Katamso, Anggrek Nelimurni, Anggrek Nelimurni,

Kemanggisan 3, Palmerah Tengah, Batusari, Arjuna 1, Kemanggisan

Raya, Taman Anggrek, Tomang Raya, dan Jalan Anggrek Garuda; di

Kelurahan Slipi pada ruas Jalan Slipi, Slipi 5, Slipi IX, Slipi 4, dan Jalan

Tubun 3B; di Kelurahan Kemanggisan pada ruas Jalan Sakti,

Kemanggisan Utama, Kemanggisan Ilir 3, Jalan Kemanggisan Raya,

Rawa Belong 2, Kemanggisan Pulo 1, dan Jalan Anggrek Roslina 7; di

Kelurahan Kota Bambu Selatan pada ruas Jalan Jati Bunder, Aipda KS.

Tubun, Kota Bambu Selatan, Kota Bambu Selatan 3, dan Jalan Kota

Bambu Selatan 4; di Kelurahan Kota Bambu Utara pada ruas Jalan Kota

Bambu Utara dan Jalan Kamboja; dan di Kelurahan Jati Pulo pada ruas

Jalan Tomang Raya.

Huruf eYang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada

a. pembangunan jalan lokal yang berfungsi sebagai Jalan tembus dan

jalan sejajar pada Jalan KS. Tubun III Dalam tembus hingga Jalan

Letjend Supratman;

b. pengembangan jalan inspeksi Kali Grogol di Kelurahan Palmerah dan

Kanal Barat di Kelurahan Petamburan dan Kelurahan Jatipulo; dan

c. pembangunan dan peningkatan jarinigan jalan lokal di Kelurahan

Jatipulo, Kota Bambu Utara, Kota Bambu Selatan, Slipi, Palmerah, dan

Kelurahan Kemanggisan.

huruf f



REV.02/DTR/XI/2013

447

Yang dimaksud dengan penerapan pembatasan lalu lintas tahap III

dilakukan di Kelurahan Palmerah, Kelurahan Jati Pulo, Kelurahan Kota

Bambu Utara, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kelurahan Slipi, dan

Kelurahan Kemanggisan pada ruas Jalan LetJen. S. Parman; di

Kelurahan Palmerah pada ruas Jalan Arjuna Selatan; di Kelurahan

Kemanggisan dan Kelurahan Palmerah pada ruas Jalan Batusari; diKelurahan Kemanggisan pada ruas Jalan Rawa Belong; di Kelurahan di

Kota Bambu Utara dan Kelurahan Kota Bambu Selatan pada ruas Jalan

Jati Baru; di Kelurahan Jati Pulo pada ruas Jalan Tomang Raya; di

Kelurahan Slipi pada ruas Jalan Aipda KS.Tubun; di Kelurahan

Kemanggisan pada ruas Jalan Palmerah Barat; dan di Kelurahan

Kemanggisan pada ruas Jalan Palmerah Utara.

Huruf g


pada:


moda);




gedung parkir dan atau lapangan parker.

Huruf h


sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Jatipulo pada ruas jalan

Jalan Tomang Raya, Kemala, Kemuning, Teratai, Ranjung, Kasturi,Baitul Husana, Anyelir, Kaca Piring, Anggrek, Melati, Mawar, Seruni,

Melur, Tomang Ancar, Rosmala, Dahlia, Aster, Seroja, Radiul, Kenanga,

Tunjung Raya, Tunjung 1, Tunjung 2, Tunjung 3, Waru, Duri, Kosambi,

Letjend. S Parman dan Jalan Kosambi Dalam; di Kelurahan Kota Bambu

Utara pada ruas Jalan Wijaya Kusuma, Letjend S. Parman, Katalia,

Katalia 1, Katalia 2, Katalia 3, Katalia 4, Kota Bambu Utara 1, Kota

Bambu Utara 2, Kota Bambu Utara, Jatibaru, Gang 1, Gang 2, Gang 3,

dan Jalan Gang 4; di Kelurahan Kota Bambu Selatan pada ruas Jalan

Kota Bambu Selatan 11, Jatibaru, dan Jalan Brigjen Katamso; di

kelurahan Slipi pada ruas Jalan Aibda K. S Tubun, Slipi 10, Slipi 9, Slipi

6, dan Jalan KS. Tubun Dalam; di Kelurahan Kemaggisan pada ruas

Jalan Letjend S. Parman, Palmerah Utara 1, Palmerah Utara 4,

Palmerah Barat 2, Palmerah Barat, Rawa Belong, Rawa Belong 1, Rawa

Belong 2A, Rawa Belong 4, Rawa Belong 5, Rawa Belong 5E, Haji

Syahban, Batusari, dan Jalan Rawa Belong 2C; di Kelurahan Palmerah

pada ruas Jalan Kemanggisan Raya, Sakti Raya, Kemanggisan Utama,

Anggrek Garuda, Cendrawasih, Blok 1, Neli Murni 3, Anggrek Neli Murni

5, Anggrek Neli Murni 7, Anggrek Neli Murni 11, dan Jalan Arjuna

Selatan.


dan/atau melalui Kecamatan Palmerah adalah:


Kelurahan Jati Pulo;

b. rencana pengembangan kereta bandara terdapat pada Kelurahan

Jatipulo dan Kelurahan Kota Bambu Selatan; dan

c. rencana perlintatas tak sebidang berupa Fly Over terdapat pada Jalan

Arjuna Utara di Kelurahan Palmerah. Jalan Letjen S.Parman di

Kelurahan Jatipulo, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kelurahan Kota

Bambu Utara, Kelurahan Slipi.



REV.02/DTR/XI/2013

448

Ayat (4)



Bandar udara pada:






Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 273

Cukup Jelas.

Pasal 274

Cukup Jelas.

Pasal 275

Cukup Jelas.

Pasal 276

Ayat (1)


a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untukmencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi

terlayani; dan



milimeter).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 277

Ayat (1)


dengan zona layanan nomor 6 dilaksanakan di ruas Jalan Letjend S.

Parman di Kelurahan Jatipulo, Kota Bambu Utara, Kota Bambu Selatan,

Slipi, Palmerah, dan Kelurahan Kemanggisan, Jalan Palmerah Utara

Jalan Palmerah Utara 1, Palmerah Utara 2, Palmerah Utara 3, Palmerah,

Pakembangan, Kemanggisan Pulo, Kemanggisan Pulo 2, Palmerah

Barat 2, Palmerah Barat 9, Palmerah Tengah, Sulaiman, Jalak, RawaBelong 5, Rawa Belong, Anggrek Roslina 7, Kemanggisan Ilir 3 di

Kelurahan Kemanggisan, Jalan Aipda KS Tubun, Slipi 2, KS Tubun 2, KS

Tubun 3, Gang 5/4, Slipi 9, Slipi 10, dan Jalan Brigjen Katamso di

Kelurahan Slipi, Jalan Jatibaru dan Jalan Kota Bambu Selatan di

Kelurahan Kota Bambu Selatan, Jalan Kota Bambu Utara 4 dan Jalan

Semangka di Kelurahan Kota Bambu Utara, Jalan Mangga dan Jalan

Tomang Raya di Kelurahan Jatipulo, Jalan Anggrek Neli Murni, Anggrek

Garuda, Cendrawasih, Kembangan 1, Anggrek Rosliana, Kemanggisan

4, Kemanggisan 4C, Kemanggisan 4E, Kemanggisan Raya,

Kemanggisan Utama, Kemanggisan Ilir, Kemanggisan Ilir 6, Arjuna 1,



REV.02/DTR/XI/2013

449

Batusari 3, Skti Raya, Batusari, dan Jalan Arjuna Selatan di Kelurahan

Palmerah; dan

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 278

Cukup Jelas.

Pasal 279

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)



Perwakilan Asing.

Pasal 280

Cukup Jelas.

Pasal 281

Cukup Jelas.

Pasal 282

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e



Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf hCukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.



REV.02/DTR/XI/2013

450

Pasal 283

Ayat (1)

Huruf a




Huruf b





Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 284

Cukup Jelas.

Pasal 285

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umummassal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Pinangsia:Halte

Stasiun Kota dan Halte Fatahilah; Kelurahan Mangga Besar : Halte

Glodok dan Halte Olimo, Kelurahan Mahpar : Halte Mangga Besar.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Blok M - Stasiun Kota adalah

yang melalui Kelurahan Mangga Besar, Kelurahan Pinangsia dan

Kelurahan Mahpar.

Yang dimaksud dengan koridor Pluit - Tanjung Priok adalah yang melalui

Kelurahan Pinangsia.

Huruf b


berupa:

e. peningkatan jalan di Kelurahan Mahpar pada ruas Jalan Hayam

Wuruk, Kelurahan Krukut dan Kelurahan Keagungan pada ruas Jalan

Gajah Mada, Kelurahan Mangga Besar, Kelurahan Tangki, Kelurahan

Mahpar dan Kelurahan Taman Sari pada ruas Jalan Mangga Besar,

Kelurahan Keagungan, Kelurahan Glodok, Kelurahan Mangga Besar

dan Kelurahan Pinangsia pada ruas Jalan Pintu Besar Selatan,

Kelurahan Pinangsia pada ruas Jalan Jembatan Batu, KelurahanKrukut pada ruas Jalan Kyai Haji Zainul Arifin, Kelurahan Taman Sari

pada ruas Jalan Sukarjo Wiryopranoto, Kelurahan Pinangsia pada

ruas Jalan Asemka, Kelurahan Keagungan pada ruas Jalan Rencana

yang menghubungkan Jalan Mangga Besar dan Jalan Pekapuran 1;

dan

f. pembangunan jalan penghubung dari jl.Gajah Mada ke

jl.Prof.Dr.Latumeten di Kelurahan Keagungan.

Huruf c


ayat ini berupa:





REV.02/DTR/XI/2013

452

Kebon Jeruk 9, Kebon Jeruk 1, Kebon Jeruk 2, Kebon Jeruk 3, Kebon

Jeruk 4, Kebon Jeruk 5, Kebon Jeruk 6, Kebon Jeruk 7, Sawah Besar 1,

Toyib, Tamansari 2B, Hayam Wuruk, dan Jalan Tamansari 2C; di

Kelurahan Krukut pada ruas Jalan Mangga Besar, Mangga Besar 2,

Taman Sari, Tamansari 1A, Tamansari 1B, Tamansari 1C, Tamansari 2,

Tamansari 3, dan Jalan Tamansari 4 di Kelurahan Tamansari; JalanKetapang Utara, Ketapang Utara 1, dan Jalan Slamatan 2; diKelurahan

Keagungan pada ruas Jalan Kejayaan, Keutamaan, Kebahagiaan,

Kerajinan, Kerajinan 1, Kerajinan 2, Kesejahteraan, Keamanan,

Keagungan, Kesederhanaan, Ketentraman, Ketentraman 1, dan Jalan

Keadilan Raya; diKelurahan Glodok pada ruas Jalan Kemurnian,

Kemurnian 1, Kemurnian 4, Kemurnian 5, Kemurnian 6, Kemurnian 8,

Kemurnian 9, Keadilan, Keadilan 1, Keadilan 2, Keadilan 3, Keadilan 6,

Keadilan 7, Kemenangan, Kemenangan 3, dan Jalan Pancoran 1;

diKelurahan Pinangsia, Glodok dan Kelurahan Mangga Besar pada ruas

Jalan Pintu Besar Selatan; di Kelurahan Krukut dan Kelurahan

Keagungan pada ruas Jalan Gajah Mada.

Ayat (3)


dan/atau melalui Kecamatan Taman Sari adalah:

a. rencana pengembangan jalur MRT untuk koridor Utara-Selatan

terdapat pada Kelurahan Glodok, Keagungan, Krukut dan Pinangsia,

sedangkan jalur MRT untuk koridor Timur-Barat terdapat pada

Kelurahan Krukut, Mahpar dan Taman Sari;

b. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota terdapat pada

Kelurahan Pinangsia;c. rencana pengembangan kereta Komuter Jabodetabek terdapat pada

Kelurahan Pinangsia; dan

d. rencana perlintasan tak sebidang berupa Fly Over terdapat pada Fly

Over Palmerah – S.Parman di Kelurahan Tangki, Mangga Besar,

Krukut, Pinangsia.

Ayat (4)



Bandar udara pada:







Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 286

Cukup Jelas.

Pasal 287

Cukup Jelas.

Pasal 288

Cukup Jelas.

Pasal 289

Ayat (1)



REV.02/DTR/XI/2013

453


a. peningkatan system penyediaan air minum secara menyeluruh untuk


terlayani; dan

b. peningkatan system jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa

pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratusmilimeter).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 290

Ayat (1)


dengan zona layanan nomor 1 dilaksanakan di ruas Jalan Pinangsia, Kali

Besar Timur, Kali Besar Timur 3, Pintu Besar Utara, Pintu Kecil, Asemka,

Pinangsia, Jembatan Batu, dan Jalan Pinagsia Timur di Kelurahan

Pinangsia; Jalan Pinangsia Timur dan Mangga Besar 1 di Kelurahan

Mangga Besar; Jalan Mangga Besar 9 dan Jalan Mangga Besar 12 di

Kelurahan Tangki; Jalan Mangga besar 6 Utara, Mangga Besar 6,

Tamansari, dan Jalan Mangga Besar 4 di Kelurahan Tamansari; Jalan

Kebon Jeruk 7, Kebon Jeruk 9, Hayam Wuruk, dan Jalan Sukarjo

Wiryopranoto di Kelurahan Mahpar; Jalan Mangga Besar di Kelurahan

Tangki dan Kelurahan Mahpar; Jalan KH Zaenul Arifin, Ketapang Utara1, dan Jalan Kejayaan di Kelurahan Krukut; Jalan Kerajinan,

Kesederhanaan, dan Jalan Keamanan di Kelurahan Keagungan; Jalan

Kemurnian 4 dan Jalan Pancoran di Kelurahan Glodok; Jalan Pintu

Besar Selatan di Kelurahan Glodok dan Kelurahan Keagungan; Jalan

Gajah Mada di Kelurahan Keagungan dan Kelurahan Krukut; dan

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 291

Cukup Jelas.

Pasal 292

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)



Perwakilan Asing.

Pasal 293

Cukup Jelas.

Pasal 294

Cukup Jelas.

Pasal 295

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b



REV.02/DTR/XI/2013

454

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf dCukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f



Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h




Pasal 296

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangankesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,


Huruf b





Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 297

Cukup Jelas.

Pasal 298

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf aYang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum

massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Jembatan Besi :

Halte Jembatan Besi.

Yang dimaksud dengan Koridor Pluit - Pinang Ranti adalah yang melalui

Kelurahan Angke dan Kelurahan Jembatan Besi.

Yang dimaksud dengan koridor Puit - Tanjung Priok adalah yang melalui

Kelurahan Pekojan dan Kelurahan Roa Malaka.



REV.02/DTR/XI/2013

455


adalah yang melalui Kelurahan Wijaya Kusuma.

Huruf b


berupa peningkatan jalan di Kelurahan Tanah Sereal pada ruas JalanMoch. Mansyur dan Jalan Kerendang; di Kelurahan Roa Malaka pada

ruas Jalan Pintu Kecil, Perniagaan Barat, dan Jalan Pasar Pagi; di

Kelurahan Jembatan Besi pada ruas Jalan Prof. Dr. Latumenten dan

Jalan Jembatan Besi; di Kelurahan Krendang pada ruas Jalan

Kerendang Barat; di Kelurahan Duri Utara pada ruas Jalan Kerendang; di

Kelurahan Tambora pada ruas Jalan Moch. Mansyur, Perniagaan, dan

Jalan Perniagaan Barat; di Kelurahan Jembatan Lima pada Jalan

Tubagus Angke di Kelurahan Angke pada ruas Jalan Perniagaan; di

Kelurahan Pekojan pada ruas Jalan Pekojan dan Jalan Moch. Mansyur;

di Kelurahan Angke pada ruas Jalan Arwana 5.

Huruf c


ayat ini berupa:

g. pemeliharaan jalan di Kelurahan Tanah Sereal pada ruas Jalan

Tanah Sereal, Tanah Sereal, dan Jalan Hanura 10; di Kelurahan Duri

Selatan pada ruas Jalan Duri dan Jalan Duri Utara; di Kelurahan Duri

Utara pada ruas Jalan Duri Utara dan Jalan Kerendang Barat; di

Kelurahan Jembatan Besi pada ruas Jalan Jembatan Besi 3,

Jembatan Besi 1, Angke Timur, dan Jalan Jelambar Selatan 2; di

Kelurahan Krendang pada ruas Jalan Kali Anyar 10; di KelurahanKalianyar pada ruas Jalan Kerendang, Angke Timur, Angke Utara,

dan Jalan Kerendang Utara; di Kelurahan Jembatan Lima pada ruas

Jalan Perniagaan; di Kelurahan Pekojan pada ruas Jalan Moch.

Mansyur, Penjagalan, Pekojan 3, Bandengan Selatan, Bandengan

Utara, Kopi, dan Jalan Penjagalan 1; di Kelurahan Tambora pada

ruas Jalan Perniagaan Timur; di Kelurahan Roa Malaka pada ruas

Jalan Tiang Bendera; dan

h. pembangunan jalan penghubung dari jl.Gajah Mada ke

jl.Prof.Dr.Latumeten di Kelurahan Krendang, Duri Utara, dan

Kelurahan Tanah Sereal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada :

a. pengembangan jalan inspeksi Kali Jelangkeng di Kelurahan Pekojan,

Kelurahan Roa Malaka, Kelurahan Tambora, Kelurahan Angke,

Kelurahan Jembatan Lima, sepanjang saluran di Kelurahan Jembatan

Besi, Kelurahan Krendang, Kelurahan Duri Utara, Kelurahan Duri

Selatan; dan


Angke, Jembatan Besi, Kali Baru, Duri Selatan, Tanah Sereal, Duri

Utara, Krendang, Tambora, Pekojan, dan Kelurahan Malaka.

Huruf e


dilakukan di Kelurahan Tanah Sereal pada ruas Jalan Moch. Mansyur

dan Jalan Kerendang; di Kelurahan Roa Malaka pada ruas Jalan Pintu

Kecil, Perniagaan Barat, dan Jalan Pasar Pagi; di Kelurahan Jembatan

Besi dan Kelurahan Angke pada ruas Jalan Prof. Dr. Latumenten dan

Jalan Jembatan Besi; di Kelurahan Krendang pada ruas Jalan

Kerendang Barat, Kelurahan Duri Utara pada ruas Jalan Kerendang; di

Kelurahan Tambora pada ruas Jalan Moch. Mansyur, Perniagaan, dan

Jalan Perniagaan Barat; di Kelurahan Angke pada Jalan Tubagus Angke;



REV.02/DTR/XI/2013

456

di Kelurahan Pekojan pada ruas Jalan Perniagaan; di Kelurahan

Jembatan Lima pada ruas Jalan Pekojan dan Jalan Moch. Mansyur;

Kelurahan Angke pada ruas Jalan Arwana 5.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalursepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Angke pada ruas jalan

Padamulya, Tubagus Angke, Angke Jaya 1, Angke Jaya 2, Angke Jaya

4, Angke Jaya 5, Angke Jaya 9, Angke Jaya 10, Angke Jaya 11, Angke

Jaya 12, Angke Jaya 13, Angke Indah, Angke Indah 1, Angke Indah 6,

Angke Indah 8, dan Angke Indah 9; di Kelurahan Jembatan Besi pada

ruas jalan Prof. DR. Latumenten, Jembatan besi, Jembatan besi 1,

Jembatan besi 2, Jembatan besi 3, Jembatan besi 4, dan jalan Jembatan

besi 5; Kelurahan Jembatan Lima pada jalan Perniagaan, Teratai,

Teratai 1, Sawah Lio 5, Angka Timur, dan jalan Laksa; di Kelurahan

Pekojan pada ruas jalan Gedung Panjang 1, Bandengan Utara 1,

Bandengan Utara 2, Bandengan Utara 3, Gedung Panjang 2 dan jalan

Bandengan Selatan; di Kelurahan Malaka pada ruas jalan Tiang

Bendera, Tiang Bendera 1, Tiang Bendera 2, Tiang Bendera 3, Tiang

Bendera 4, Roa Malaka, Malaka, Malaka 2, Kopi, Telepon Kota, Pasar

Pagi, Pasar Pagi 1, Pasar Pagi 2, Pasar Pagi Pintu Kecil, Perniagaan

Barat; di Kelurahan Kali Baru pada ruas jalan Kali Anyar 2, Kali Anyar 3,

Kali Anyar 4, Kali Anyar 5 dan jalan Kali Anyar 10; di Kelurahan

Krendang pada ruas jalan Gang 1, Krendang Selatan dan jalan Duri

Utara; di Kelurahan Duri Utara pada ruas jalan Duri Utara dan jalan Duri

Utara 4; di Kelurahan Duri Selatan pada ruas jalan Duri.

Ayat (3)


dan/atau melalui Kecamatan Tambora adalah:

a. rencana pengembangan jalur MRT untuk koridor Timur-Barat melalui

Kelurahan Tanah Sereal dan Kelurahan Duri Utara;


stasiun Duri di Kalianyar, stasiun Angke di Kelurahan Angke, dan

Kelurahan Roa Malaka;

c. rencana pengembangan kereta Komuter Jabodetabek terdapat pada

stasiun Duri di Kalianyar, stasiun Angke di Kelurahan Angke dan

pada kelurahan Jembatan Besi, Jembatan Lima dan Kelurahan

Pekojan;

d. rencana kereta bandara sebagaimana dimaksud terdapat pada

Kecamatan Tambora di Kelurahan Angke, Jembatan Besi dan

Kelurahan Kali Anyar; dan

e. rencana perlintatas tak sebidang terdapat pada Fly Over Tomang di

Kelurahan Tambora.

Ayat (4)









Ayat (5)

Cukup Jelas.



REV.02/DTR/XI/2013

457

Pasal 299

Cukup Jelas.

Pasal 300

Cukup Jelas.

Pasal 301

Cukup Jelas.

Pasal 302

Ayat (1)




terlayani; dan



ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 303


dengan zona layanan nomor 1 dilaksanakan di ruas Jalan Bandengan

Selatan, Penjagalan 1, Penjagalan 2, dan alan Pekojan 3 di Kelurahan

Pekojan, jalan Roa Malaka Utara, Roa Malaka Selatan, Kopi, Malaka 2,

Perniagaan Timur, dan jalan Pasar Pagi Pintu Kecil di Kelurahan Malaka,

jalan Tambora dan jalan Moh Masyur di Kelurahan Tambora, jalan Moh

Mansyur dan jalan Tanah Sereal 7 di Kelurahan Tanah Sereal, jalan Duri

dan jalan Duri Selatan 1 di Kelurahan Duri Selatan, jalan Krendang dan

jalan Duri Utara 2 di Kelurahan Duri Utara, jalan Tubagus Angke dan

jalan Prof DR Latumenten di Kelurahan Angke, jalan Jembatan Besi 2,

Jalan embatan Besi, Jembatan Besi 8, dan jalan Kali Anyar di

Kelurahan Jembatan Besi; dan

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 304

Cukup Jelas.

Pasal 305


Ayat (2)



Perwakilan Asing.

Pasal 306

Cukup Jelas.

Pasal 307



REV.02/DTR/XI/2013

458

Cukup Jelas.

Pasal 308

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan daya rusak air adalahdaya air yang dapat

merugikankehidupan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalahrumah susun yang



Pasal 309

Ayat (1)




Huruf b





Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 310

Cukup Jelas.

Pasal 311

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)Huruf a


massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Cilandak: Halte

Terminal Lebak Bulus; di Kelurahan Lebak Bulus: rencana penyediaan

halte pada ruas Jalan Pasar Jumat, Ir. H. Juanda dan Jalan Jalan Lebak

Bulus; di Kelurahan Cilandak Barat : rencana penyediaan halte pada

ruas Jalan TB. Simatupang; dan di Kelurahan Cipete Selatan dan

Kelurahan Cilandak Barat : rencana penyediaan halte pada ruas Jalan

Pangeran Antasari.



REV.02/DTR/XI/2013

459

Yang dimaksud dengan koridor Harmoni-Lebak Bulus adalah yang

melalui Kelurahan Lebak Bulus.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Blok M-Pangeran Antasari

adalah yang melalui Kelurahan Cipete Selatan dan Kelurahan Cilandak

Barat.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Kampung Rambutan-Terminal

Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Cilandak Barat dan

Kelurahan Lebak Bulus.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus-Parung adalah

yang melalui Kelurahan Lebak Bulus.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus-Depok adalah

yang melalui Kelurahan Lebak Bulus.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus-Poris adalah yang

melalui Kelurahan Lebak Bulus.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus–Ciledug–

Soekarno Hatta adalah yang melalui pada ruas Jalan Pasar Jumat di

Kelurahan Lebak Bulus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat

iniberupa peningkatan jalan di Kelurahan Lebak Bulus, KelurahanPondok Labu dan Kelurahan Cilandak Barat : pada ruas Jalan JORR

W2.

Huruf c


berupa pelebaran jalan di Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan

Cipete Selatan : pada ruas Jalan Jalan Pangeran Antasari;

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor primer dalam ayat

ini berupa:

i. peningkatan jalan di Kelurahan Lebak Bulus : pada ruas Jalan

Ciputat Raya; di Kelurahan Lebak Bulus dan Kelurahan Cilandak

Barat : pada ruas Jalan TB Simatupang; dan

j. pembangunan jalan sejajar sisi Timur Kali Grogol (dari jl. Marga

Guna ke JORR Simatupang) di Kelurahan Gandaria Selatan dan

Kelurahan Cilandak Barat.

Huruf e


ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Cilandak Barat : JalanDagang Negara, Gaharu 1, Cipete Raya, Fatmawati dan Jalan Cilandak

Tengah; di Kelurahan Lebak Bulus : Jalan Gunung Balong, Lebak Bulus

3, Lebak Bulus Raya, Jalan Lebak Bulus 1, Karang Tengah Raya,

Karang Tengah 1 dan Jalan Haji Ipin; di Kelurahan Pondok Labu : Jalan

Wijaya Kusuma Ray, H. Ipin, Pondok Labu, Marga Satwa, Lebak Bulus 1,

Taman Wijaya Kusuma, Fatmawati dan Jalan Pinang; di Kelurahan

Cilandak Barat : Jalan Fatmawati, K.H. Muhasyim, 1, Cilandak Bawah 2,

Bank Dagang Negara 2, Caringin Utara, Bank Dagang Negara, Gaharu

1, Melati, Taman Wijaya Kusuma, Lebak Bulus 3, Lebak Bulus 1 dan

Jalan Terogong Raya; di Kelurahan Gandaria Selatan : Jalan Marga

Guna, Radio Dalam dan Jalan H. Nawi; di Kelurahan Cipete Selatan :



REV.02/DTR/XI/2013

460

Jalan Fatmawati, Mindi, Cipete Utara, Pelita, Kemang Selatan 8, Bunga

Mawar, Cipete Raya dan Jalan Asem 2; dan di Kelurahan Lebak Bulus :

Jalan Pasar Jumat, Karang Tengah, H. Baun, Lebak Bulus 1, Cinere

Lebak Bulus, Lebak Bulus 3, Gunung Balong, Karang Tengah 1, Lebak

Bulus 3 dan Jalan Jatiraya Barat;

Huruf f


a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Kali Krukut, Kali Grogol dan

Kali Pesanggrahan, dan sejajar dengan jalan kereta api dengan tidak

mengganggu ruang manfaat jalur (Rumaja) KA di Kelurahan Lebak

Bulus; dan

b. pembangunan dan peningkatan jalan di Kelurahan Lebak Bulus,

Cilandak Barat, Pondok Labu, Cipete Selatan, dan Kelurahan

Gandaria Selatan;

Huruf g


pada:



b. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (parkir perpindahan

moda) terdapat pada Kawasan Lebak Bulus di ruas Jalan Pasar Jumat

Kelurahan Lebak Bulus; dan

c. Rencana pengembangan park and ride di Kelurahan Lebak Bulus.

Huruf hYang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur

sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Lebak Bulus : Jalan TB.

Simatupang, Pasar Jumat, Pasar Jumat 1, Batam, Cirendeu Permai,

Cirendeu Permai 4, Cirendeu Permai 5, Bukit Pratama 1, Bukit Pratama

2, Haji Sajian, Poncol Indah, Poncol Lestari, Lebak Bulus, Lebak Indah 3,

Lebak Indah 4, Lebak Indah 5, Lebak Indah 6, Cempaka Lestari,

Cempaka Lestari 1, Cempaka Lestari 2, Cempaka Lestari 3 Kapling

Lebak Bulus, Taman Lebak Bulus, Taman Lebak Bulus 1, Taman Lebak

Bulus 2, Taman Lebak Bulus 3, Taman Lebak Bulus 4, Taman Lebak

Bulus 5, Taman Lebak Bulus 6, Melati Lestari Indah, Kana Lestari, Kana

Lestari 1, Kana Lestari 2, Kana Lestari 3, Kana Lestari 4, Anggrek Lestari

Indah, Anggrek Lestari, Anggrek 1, Anggrek 2, Anggrek 3, Anggrek 4,

Soka Lestari 1, Soka Lestari 2, Soka Lestari 3, Adiyaksa Raya, Adiyaksa

1, Adiyaksa 2, Adiyaksa 3, Adiyaksa 4, Adiyaksa 5, Adiyaksa 6, Adiyaksa

7, Adiyaksa 8, Haji Ni’in, Uj Ri’in, Lebak Bulus 1, Haji Baun, Haji Neming,

dan Jalan Bonavista Raya; di Kelurahan Cilandak Barat : Jalan KH.

Muhasim, KH. Muhasim 6, KH. Muhasim 7, KH. Muhasim 8, Keuangan,

Keuangan 1, Keuangan 2, Keuangan 3, Keuangan 4, Banjarsari,

Banjarsari 1, Banjarsari 2, Banjarsari 3, Banjarsari 4, Banjarsari 5,

Fatmawati, Cilandak 1, Gereja, Pendidikan, Pendidikan 1, Persatuan,

Cilandak Tengah, Cilandak Tengah 1, Cilandak Tengah 2, CilandakTengah 3, Cilandak Dalam, Cilandak Dalam 2, Cilandak Dalam 3, Nusa

Indah, Sokka, Haji Naim, Haji Naim 1, Haji Naim 2, Haji Naim 3, Teratai,

MPR Raya, MPR 3, MPR 4, MPR 5, MPR 6, MPR 7, MPR 8, MPR 9,

Tanjung, Wijaya Kusuma, Pelita, Deplu 1, Deplu 2, Deplu 3, Paradise,

Paradise 1, Paradise 2, Paradise 3, Paradise 4, Pangeran Antasari,

Bahari, Turogong Raya, Turogong 1, Taman Pendidikan, Cereme, Bank

Dagang Negara, Bank Dagang Negara 1, Bank Dagang Negara 2,

Gaharu 2, Gaharu 3, Gaharu 4, Karimun Jaya, Karimun 2, Karimun 3,

Lebak bulus Tengah, Haji Jaya, Haji Jaya 1, Haji Nasim, Haji Wasari,

Taman Cilandak, Taman Cilandak 1, Taman Cilandak 2, Taman Cilandak

3, Taman Cilandak 4, Lebak Bulus 1, Lebak Bulus 2, Intan, Berlian,



REV.02/DTR/XI/2013

461

Berlian 1, Berlian 2, YDPP 1, Jamrud 1, Jamrud 2, Jamrud 3, Cilandak

Permai Raya, Lapangan Tembak, Kecubung 1, Kecubung 2, dan Jalan

Taman Wijaya Kusuma; di Kelurahan Gandaria Selatan : Jalan Haji

Nawi, Fatmawati, Haji Nawi 1, Haji Nawita, Wisma Sejahtera, Madrasah,

Jakarta Housing, Komplek Agama, Taman Gandaria, Cendarawasih,

Cendarawasih 1, Cendarawasih 2, Cendarawasih 3, Cendarawasih 4,Cendarawasih 5, Teladan, dan Jalan Turogong 1; dan di Kelurahan

Cipete Selatan : Jalan Fatmawati, Cipete Utara, Abdul Ma’arif, Firla,

Kebon Jeruk 4, Asem 1, Komplek DKI, Cipete, Cipete 1, Cipete 2, Cipete

3, Cipete 4, Cipete 5, Cipete Dalam 1, Bank Rakyat, Demuna, Anggrek

4, Giro, Simpedes, Simaskot, Anggur 2, Pangeran Antasari, Puri 1 Buntu,

Asem 2, Bunga Mawar, Melati, Bunga Cempaka, Bunga Cempaka 1,

Bunga Cempaka 2, Haji Sai’idi 4, Haji Sai’idi 5, Mindi, Pelita , Pelita 1,

Haji Ambas, Haji Abu, Amanunggal, Manunggal Juang, Haji Jaini 1, Puri

Sakti 1, Emesda A, Puri Mutiara, Puri Mutiara 1, Puri Mutiara 2, Puri

Mutiara 3, dan Jalan Arco Raya.

Ayat (3)


dan/atau melalui Kecamatan Cilandak adalah :

a. Rencana pengembangan jalur MRT untuk koridor Utara-Selatan

terdapat pada Kelurahan Cilandak Barat, Kelurahan Gandaria Selatan

dan Kelurahan Lebak Bulus; dan

b. rencana pengembangan jalur kereta komuter Jabodetabek Kelurahan

Cipete Selatan, Cilandak Barat, Gandaria Selatan dan Kelurahan

Lebak Bulus.

Ayat (4)



Bandar udara pada:







Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 312

Cukup Jelas.

Pasal 313

Cukup Jelas.

Pasal 314 Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Rencana pemeliharaan dan peningkatan pompa air Kecamatan Cilandak

dilakukan pada Pompa Waduk Lebak Bulus di Kelurahan Cilandak Barat;

dan Pompa Waduk Cilandak di Kelurahan Pondok Labu;



REV.02/DTR/XI/2013

462

Huruf d

Rencana pemeliharaan dan peningkatan saluran sub makro Kecamatan

Cilandak dilakukan pada Saluran Kali Krukut di Kelurahan Cilandak Barat

dan Kelurahan Pondok Labu; Saluran yang sejajar Jalan Adiyaksa Raya

di Kelurahan Lebak Bulus; Saluran yang sejajar Jalan Lebak Bulus danJalan Karang Tengah Raya di Kelurahan Lebak Bulus; dan Saluran yang

sejajar Jalan Poncol 2 dan melintasi Jalan Cereme di Kelurahan

Cilandak Barat dan Kelurahan Gandaria Selatan;

Huruf e

Rencana pemeliharaan dan peningkatan kapasitas waduk/ situ

Kecamatan Cilandak terdapat pada Waduk Lebak Bulus di Kelurahan

Cilandak Barat; dan Waduk Cilandak di Kelurahan Pondok Labu.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 315

Ayat (1)

Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk


terlayani; dan

b. peningkatansistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa


milimeter).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 316

Ayat (1)

Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site) dengan

zona layanan nomor 11 dilaksanakan pada ruas Jalan IR Juanda, TB

Simatupang, Adiyaksa Raya, Lebak Bulus Raya dan Jalan Karang Tengah

Raya di Kelurahan Lebak Bulus; dan Jalan Fatmawati di Kelurahan Cipete

Selatan, Cilandak Barat, dan Kelurahan Gandaria Selatan; Jalan Pondok

Labu di Kelurahan Pondok Labu; Jalan Pangeran Antasari di KelurahanCipete Selatan dan Kelurahan Cilandak Barat.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 317

Cukup Jelas.

Pasal 318

Ayat (1)

Cukup Jelas.



REV.02/DTR/XI/2013

463

Ayat (2)



Perwakilan Asing.

Pasal 319

Cukup Jelas.

Pasal 320

Cukup Jelas.

Pasal 321

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f




Pasal 322

Ayat (1)

Huruf a




Huruf b





Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 323

Cukup Jelas.

Pasal 324

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a



REV.02/DTR/XI/2013

464


massal berupa halte bus pada jalur khusus dilakukan di Kelurahan

Srengseng Sawah : Halte UI; di Kelurahan Lenteng Agung : halte

busway di Jalan Lenteng Agung Barat, Tanjung Barat, Lenteng Agung

Timur, dan Jalan Lenteng Agung; di Kelurahan Srengseng Sawah : halte

busway di Jalan Lenteng Agung Barat; dan di Kelurahan Tanjung Barat :Jalan TB. Simatupang.

Yang dimaksud dengan koridor Manggarai-UI Depok adalah yang

melalui Kelurahan Srengseng Sawah, Kelurahan Jagakarsa, Kelurahan

Lenteng Agung dan Kelurahan Tanjung Barat.

Yang dimaksud dengan koridor Pulogadung-Pasar Minggu adalah yang

melalui Kelurahan Tanjung Barat dan kelurahan Lenteng Agung.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Kampung Rambutan-Terminal

Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Tanjung Barat dan

Kelurahan Lenteng Agung.

Huruf b


iniberupa peningkatan jalan di

a. pembangunan ruas Jalan Tol Antasari-Depok dan Jalan Tol Serpong-

Cinere melalui Kelurahan Cimpedak; dan

b. peningkatan ruas Jalan Gedong Panjang di Kelurahan Tanjung Barat;

c. pengembangan jalan tol melalui kelurahan Lenteng Agung dan

Tanjung Barat; serta Jalan Tol Serpong-Cinere pada KelurahanCipedak

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan kolektor primer dalam ayat ini

berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Tanjung Barat pada ruas jalan

TB.Simatupang.

Huruf d


ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Srengseng Sawah :

Jalan Lenteng Agung Barat, dan Jalan Lenteng Agung Timur; di

Kelurahan Lenteng Agung : Jalan Lenteng Agung Timur dan Jalan

Tanjung Barat; di Kelurahan Cipedak : Jalan Mohamad Kahfi 1 dan Jalan

Warung Silah; di Kelurahan Srengseng Sawah : Jalan Mohamad Kahfi 2,

Srengseng Sawah, Batu, Yon Zikon, Desa Putra dan Jalan Timbul; di

Kelurahan Ciganjur : Jalan Ciganjur; di Kelurahan Jagakarsa : Jalan

Sirsak; dan di Kelurahan Lenteng Agung : Jalan Haji Ali;

Huruf e


a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Jalan inspeksi di sepanjangKali Krukut, Kali Baru Barat, dan Kali Ciliwung; dan

b. pembangunan dan peningkatan jalan di Kelurahan Srengseng Sawah,

Cipedak, Ciganjur, Tanjung Barat, Jagakarsa; dan Kelurahan Lenteng

Agung.

Huruf f


pada:


moda) terdapat pada Kelurahan Lenteng Agung; dan



REV.02/DTR/XI/2013

465



Huruf g


sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Srengseng Sawah : JalanKomplek MABAD 1, Komplek MABAD 2, Komplek TNI Srengseng

Sawah; di Kelurahan Lenteng Agung : Jalan AMD 8, Buru, Camat

Gabun, Gang Jayanti, Guru Muhyin, Guru Raya, Haji Ali, Haji Icang, Haji

Meran, Harapan, Joe, Kancil Dalam, Kancil Tiga, Langgar, Lenteng

Agung, Lenteng Agung 42, Lenteng Agung Barat, Menteng, Sepat, Haji

Djoko, Lontar, Gang Zakaria, Lagga, Agung Raya, dan Jalan Jayanti; di

Kelurahan Srengseng Sawah : Jalan Anggur, Apel, Belimbing, Gardu,

Mangga, Muh. Kahfi 2, Srengseng Sawah, dan Jalan Seroja; di

Kelurahan Tanjung Barat : Jalan Cendrawasih Mas 1, Cendrawasih Mas

3, Cendrawasih Mas 4, Cendrawasih Mas 5, Cendrawasih Mas 8,

Gedong Panjang, Merpati Mas 1, Merpati Mas 5, Merpati Mas Utama,

Nangka, Poltangan, Rajawali Mas, Rancho Indah, Tanjung, Tanjung 2,

Tanjung 3, Tanjung 5, Tanjung 7, Tanjung 9, Tanjung Barat, Tanjung

Barat Selatan, Tanjung Mas Utama, Teratai Utama, Teratai 1, Teratai 2,

Teratai 3, Teratai 4, Teratai 5, Teratai 6, Teratai 7, Teratai 8, Teratai 9,

Teratai 10, Teratai 12, Teratai 13, Teratai 15, Teratai 16, Elang Kimia,

Langgar, dan Jalan Tanjung Barat Lama; di Kelurahan Srengseng

Sawah dan Kelurahan Lenteng Agung : Jalan Lenteng Agung Timur; dan

di Kelurahan Lenteng Agung dan Kelurahan Tanjung Barat : Jalan

Letjend. TB. Simatupang;

Ayat (3)


dan/atau melalui Kecamatan Jagakarsa adalah:

a. rencana pengembangan kereta komuter terdapat Stasiun Universitas

Pancasila, dan Stasiun Lenteng Agung di Kelurahan Lenteng Agung;

dan Stasiun Tanjung Barat di Kelurahan Tanjung Barat; dan

b. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada fly over terdapat pada

Jalan Lenteng Agung di Kelurahan Srenseng Sawah.

Ayat (4)



Bandar udara pada:








Pasal 325

Cukup Jelas.

Pasal 326

Ayat (1)

pengembangan lapisan inti dilakukan dengan penempatan jaringan serat

optik di ruas Jalan Lenteng Agung Barat, Harapan dan Jalan Lenteng

Agung di Kelurahan Lenteng Agung; Jalan Tanjung Barat di Kelurahan

Tanjung Barat; Jalan Jagakarsa dan Jalan Kebagusan di Kelurahan



REV.02/DTR/XI/2013

466

Jagakarsa; Jalan Letjend. TB. Simatupang di Kelurahan Tanjung Barat

dan Kelurahan Lenteng Agung.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 327

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

pemeliharaan dan peningkatan kapasitas waduk/situ dilakukan pada

Waduk Ragunan 1 di Kelurahan Jagakarsa; Waduk Brigif dan Situ

Mangga Bolong di Kelurahan Ciganjur; Situ Babakan di Kelurahan

Srengseng Sawah.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf eCukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 328

Ayat (1)




terlayani; dan

b. peningkatansistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa


milimeter).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 329

Ayat (1)


dengan zona layanan nomor 11, nomor 12, nomor 13 dan zona layanan

14 dilaksanakan pada ruas Jalan Persahabatan, Timbul 4, Pindang, dan

Jalan Sukarma di Kelurahan Cipedak; Jalan Sadar dan Jalan Sirsak di

Kelurahan Ciganjur; Jalan Muh. Kahfi 1 di Kelurahan Cipedak,

Jagakarsa, dan Kelurahan Ciganjur; Jalan Jagakarsa 1, Pepaya, Durian,



REV.02/DTR/XI/2013

467

Paso, Kebagusan, dan Jalan Jagakarsa di Kelurahan Jagakarsa; Jalan

Srengseng Sawah dan Jalan Muh. Kahfi 2 di Kelurahan Serengseng

Sawah; Jalan Lenteng Agung, Lenteng Agung Barat, dan Jalan Lenteng

Agung Timur di Kelurahan Lenteng Agung; Jalan Tanjung Barat di

Kelurahan Lenteng Agung dan Kelurahan Tanjung Barat; Jalan Letjend.

TB. Simatupang dan Jalan Tanjung Barat Lama di Kelurahan TanjungBarat; dan

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 330

Cukup Jelas.

Pasal 331

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)



Perwakilan Asing.

Pasal 332

Cukup Jelas.


Pasal 334

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g




Pasal 335

Ayat (1)

Huruf a






REV.02/DTR/XI/2013

468

Huruf b





Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 336

Cukup Jelas.

Pasal 337

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a


massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Melawai : Halte

Blok M, Halte di Jalan Panglima Polim 9 dan Jalan Wijaya 13; di

Kelurahan Senayan : Halte Polda, Semanggi dan Halte Gelora Bung

Karno; di Kelurahan Petogogan : Halte di Jalan Kapten Tendean; di

Kelurahan Selong : Halte Masjid Agung; di Kelurahan Melawai dan

Kelurahan Selong : Halte di Jalan Trunojoyo; di Kelurahan Rawa Barat

dan Kelurahan Petogogan : Halte di Jalan Wolter Monginsidi; diKelurahan Kramat Pela dan Kelurahan Gunung : Halte di Jalan Kyai

Maja; di Kelurahan Melawai dan Kelurahan Kramat Pela : Halte di Jalan

Panglima Polim; dan di Kelurahan Pulo dan Kelurahan Cipete Utara :

Halte di Jalan Pangeran Antasari;

Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Blok M - Stasiun Kota

adalah yang melalui Kelurahan Senayan, Kelurahan Gunung, Kelurahan

Melawai dan Kelurahan Selong.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Pinang Ranti - Pluit adalah yang

melalui Kelurahan Senayan.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Blok M - Pondok Kelapa adalah

yang melalui Kelurahan Melawai, Kelurahan Selong, Kelurahan

Petogogan dan Kelurahan Rawa Barat.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Blok M - Ciledug adalah yang

melalui Kelurahan Melawai, Kelurahan Gunung dan Kelurahan Kramat

Pela.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Blok M - Pangeran Antasari adalahyang melalui Kelurahan Melawai, Kelurahan Pulo, Kelurahan Petogogan

dan Kelurahan Cipete Utara.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Halim – Palmerah, Soekarno Hatta

adalah yang melalui Kelurahan Melawai, Kelurahan Cipete Utara,

Kelurahan Gunung, Kelurahan Selong, Kelurahan Kramat Pela,

Kelurahan Pulo dan Kelurahan Petogogan.

Huruf b


dilakukan di Kelurahan pada ruas Jalan Jendral Gatot Subroto.





REV.02/DTR/XI/2013

470




gedung parkir dan atau lapangan parkir di Kelurahan Senayan : Jalan

Jenderal Sudirman; di Kelurahan Melawai : Jalan Sisingamangaraja,

Wijaya 13, Panglima Polim, Tirtayasa, Bulungan, Melawai,Sisingamangaraja, Truna Jaya, Kyai Maja, Wolter Mongonsidi dan

Jalan Iskandarsyah; di Kelurahan Gunung : Jalan Hang Lekiu, Hang

Tuah VII, Pati Unus, Pakubowono VI, Hang Lekiu 1, Lauser, Jamblang

dan Jalan Kyai Maja; di Kelurahan Cipete Utara : Jalan Pelita,

Prapanca, Dharmawangsa 13, Fatmawati, Dharmawangsa 11, Cipete

Utara dan Jalan Pangeran Antasari; di Kelurahan Pulo : Jalan

Jembatan Selatan, Wijaya 2, Brawijaya, Wijaya 13, Kramat Pela,

Wijaya, Dharmawangsa, Petogogan, Panglima Polim, Fatmawati,

Kramat Pela, Jembatan Selatan, Dharmawangsa 11, Barito, Pangeran

Antasari dan Jalan Prapanca; di Kelurahan Petogogan : Jalan

Gunawarman, Suryo, Wijaya, Prof. Dr. Djokosutomo, Wijaya 2 dan

Jalan Wijaya 1, Prapanca, Wolter Mongonsidi, Iskandarsyah dan Jalan

Kapten tendean; di Kelurahan Rawa Barat : Jalan Gunawarman,

Kartanegara, Suryo dan Jalan Kartanegara; di Kelurahan Selong :

Jalan Sisingamangaraja, Senopati, Hang Tuah VII dan Jalan

Kartanegara; di Kelurahan Kramat Pela : Jalan Pati Unus, Bulungan,

Gandaria Tengah 2, Kramat Pela, Gandaria, Barito, Melawai dan

Jalan Gandaria 1; di kelurahan Gandaria Utara : Jalan Radio Dalam

dan Jalan Gandaria 1; di kelurahan Gandaria Utara dan Kelurahan

Cipete Utara : jalan arteri sejajar Jalan Haji Nawi; di Kelurahan Cipete

Utara dan Kelurahan Gandaria Utara : Jalan Fatmawati Raya; diKelurahan Selong dan Kelurahan Senayan : Jalan tol Gatot Subroto;

dan di Kelurahan Melawai dan Kelurahan Gandaria Utara : Jalan

Panglima Polim; dan

d. Rencana pengembangan park and ride di Kelurahan Selong.

Huruf g


sepeda dalam ayat ini diarahkan di Kelurahan Senayan : Jalan Jenderal

Gatot Subroto, Jenderal Sudirman, Kawasan SCBD, Widya Candra,

Widya Candra Barat, Widya Candra 1, Widya Candra 3, Widya Candra 4,

Widya Candra 5, Widya Candra 6, Widya Candra 7, Widya Candra 8,

Widya Candra 10, Tulodong Bawah, Tulodong Bawah 2, Tulodong

Bawah 6, Tulodong Bawah 8, Tulodong Bawah 10, Tulodong, Tulodong

Atas, Tulodong Atas 1, Tulodong Atas 2, Tulodong Atas 4, Tulodong

Atas 5, dan Jalan Senopati; di Kelurahan Selong : Jalan

Sisingamangaraja, Senopati, Trunojoyo, Raden Patah, Daha, Daha 1,

Daha 2, Daha 3, Daha 4, Mataram, Mataram 1, Pattimura, Jenggala,

Jenggala 1, Jenggala 2, Sriwijaya 1, Sriwijaya 2, Sriwijaya 4, Sriwijaya 5,

Senjaya, Senjaya 1, Senjaya 2, Senjaya 3, Aditya Warman,

Mulawarman, Kartanegara, dan Jalan Belitung 1; di Kelurahan Rawa

Barat : Jalan Suryo, Wolter Monginsidi, Cipayung, Ciawi 1, Ciawi 2, Ciawi3, Ciawi 4, Ciawi 5, Citayem, Citayem 1, Ciomas, Ciomas 1, Ciomas 2,

Ciomas 3, Ciomas 4, Cikotomas, Ciraeit Barat, Cipanas, Ciranjang,

Ciniru, Ciniru 1, Ciniru 3, Ciniru 4, Ciniru 5, Ciniru 6, Ciasem, Ciasem 1,

Ciasem 3, Birah, Birah 2, Birah 3, Birah 4, Laksana, Laksana 1, Laksana

2, Senayan, Rengas, Kapten Tendean dan Jalan Kebalen; di Kelurahan

Petogogan : Jalan Gunawarman, Profesor Doktor Djoko Sutomo SH,

Cibulan, Cibulan 1, Cibulan 2, Cibulan 3, Cibulan 4, Cibulan 7, Cililin,

Cililin 1, Cililin 2, Cililin 3, Cililin 4, Cibitung, Cibitung 2, Cibitung 3,

Cipaku 1, Cipaku 2, Cikajang, Cisanggiri, Cisanggiri 1, Cisanggiri 2,

Cisanggiri 3, Cisanggiri 4, Cisanggiri 5, Wijaya 1, Wijaya Timur, Wijaya

Timur 3, Wijaya Timur 4, Wijaya Barat, Nipah, Pulo Raya 1, Pulo Raya 2,



REV.02/DTR/XI/2013

471

Pulo Raya 6, Pulo Raya 7, dan Jalan Pulo Raya 8; di Kelurahan Melawai

: Jalan Sisingamangaraja, Trunojoyo, Panglima Polim, Sultan Hasanudin,

Melawai, Palatehan, Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, Adityawarman,

Tirtayasa,Tirtayasa 1, Tirtayasa 2, Tirtayasa 4, Tirtayasa 5, Tirtayasa 7,

Tirtayasa 8, Tirtayasa 9, Tirtayasa 10, Melawai 1, Melawai 3, Melawai 4,

Melawai 5, Melawai 6, Melawai 8, Melawai 9, Melawai 10, Melawai 11,Panglima Polim 1, Panglima Polim 2, Panglima Polim 3, Panglima Polim

4, Panglima Polim 5, Panglima Polim 6, Panglima Polim 7, Panglima

Polim 8, Panglima Polim 9, Panglima Polim 10, Panglima Polim 11,

Panglima Polim 12, Panglima Polim 15, Wijaya, Wijaya 1, Wijaya 2,

Wijaya 3, Wijaya 4, Wijaya 5, Wijaya 6, Wijaya 7, Wijaya 8, Wijaya 9,

Wijaya 10, Wijaya 11, Wijaya 12, Wijaya 13, Wijaya, 14, Wijaya 15, dan

Jalan Wijaya 16; di Kelurahan Pulo : Jalan Wijaya 2, Pangeran Antasari,

Fatmawati, Darmawangsa, Petogogan, Gunung Grinting, Benda 1,

Benda 2, Benda 3, Benda 4, Benda 5, Kramat Pela 1, Jembatan

Utara, Jembatan Timur, Darmawangsa 1, Darmawangsa 2,

Darmawangsa 2B, Darmawangsa 2C, Darmawangsa 3, Darmawangsa 7,

Darmawangsa 8, Darmawangsa 9, Darmawangsa 12, Darmawangsa 13,

Darmawangsa, Kubis, Kubis 1, Kubis 2, Kubis 4, Kubis 5, Kubis 6, Kubis

8, Kubis 9, Kubis 14, Kubis 15, Nusa Indah, Timun, Brawijaya, Brawijaya

1C, Brawijaya 3, Brawijaya 7, Brawijaya 8, Brawijaya 9, Brawijaya 11,

Brawijaya 12, Brawijaya 12C, Prapanca, Prapanca 1, Prapanca 2,

Prapanca 5, Prapanca 6, Prapanca 7, dan Jalan Kemang; di Kelurahan

Cipete Utara : Jalan Kinai, Kinai 1, Damai, Fatmawati, Nangka, Nangka

1, Ahmad Majid 4, Mindi, Haji Naim, Saraswati, Haji Saaba, Pangeran

Antasari, Cipete Utara 7, Haji Naim 2, Pelita 1, Pelita, Damai 8, Putih

Melati, Putih Melati 1, Taman Brawijaya, dan Jalan Brawijaya 3; diKelurahan Gandaria Utara Jalan Radio Dalam, Radio Dalam 2, dan Jalan

Radio Dalam 3; di Kelurahan Kramat Pela : Jalan Ciledug Raya, Kyai

Maja, Gandaria, Barito, Gandaria Tengah, Gandaria Tengah 1, Gandaria

Tengah 2, Gandaria Tengah 3, Barito 2, Percetakan, Pandan, Rambai,

Mulia, Gandaria 1, Gandaria 2, Gandaria 3, Gandaria 4, Gandaria 5,

Gandaria 6, Gandaria 7, Gandaria 8, Bacang 1, Bacang 2, Bacang 3,

Bacang Tengah 8, Langsat, Kyai Haji Ahmad Dahlan, Mendawai,

Mendawai 1, Mendawai 2, Mendawai 3, Lamandau, Lamandau 1,

Lamandau 2, Lamandau 3, Lamandau 4, Mahakam, Buyungan, Sampit

5, Sambas, Sambas 1, Sambas 2, Sambas 3, Sambas 5, Sambas 6,

Sambas 7, Sambas 8, Percetakan 1, Percetakan 2, dan Jalan

Percetakan 3; dan di Kelurahan Gunung : Jalan Hang lekir, Hang lekir 1,

Hang lekir 2, Hang lekir 3, Hang lekir 4, Hang lekir 5, Hang lekir 6, Hang

lekir 9, Hang lekir 10, Hang lekir 11, Hang lekir 12, Asia Afrika, Hang

Tuah, Hang Tuah 1, Hang Tuah 2, Hang Tuah 3, Hang Tuah 4, Hang

Tuah 5, Hang Tuah 6, Hang Tuah 7, Hang Tuah 10, Hang Jebat, Hang

Jebat 1, Hang Jebat 2, Hang Jebat 3, Hang Jebat 9, Hang Lekiu 1, Hang

Lekiu 2, Hang Lekiu, Pati Unus, Leuser, Leuser 1, Tebah, Tebah 2,

Tebah 3, Tebah 4, Tebah 5, Dempo 3, Dempo 4, Kerinci Raya, Kerinci 1,

Kerinci 2, Kerinci 3, Kerinci 4, Kerinci 5, Kerinci 6, Kerinci 7, Kerinci 8,

Kerinci 9, Kerinci 11, Kerinci 12, Bumi, Ophir, Jamblang, Bujana,Pakubuwono 6, Martimbang, dan Jalan Martimbang.

Ayat (3)


dan/atau melalui Kecamatan Kebayoran Baru adalah:

a. Rencana pengembangan jalur MRT untuk koridor Utara-Selatan

dengan Statsiun MRT Sisingamangaraja di Kelurahan Gandaria Utara,

Kelurahan Gunung, Kramat Pela dan Kelurahan Pulo, pada jalur MRT

koridor Timur-Barat melalui Kelurahan Gunung, Kelorahan Petogogan,

Rawa Barat dan Kelurahan Selong;



REV.02/DTR/XI/2013

472

b. rencana pengembangan jalur LRT terdapat pada ruas Jalan Tulodong

Atas 2 di Kelurahan Senayan;


Stasiun Kebayoran Baru di Kelurahan Kebayoran Baru; dan

d. rencana perlintasan tak sebidang berupa fly over terdapat di Jalan

Jend.Sudirman di Kelurahan Senayan.

Ayat (4)



Bandar udara pada:







Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 338

Cukup Jelas.

Pasal 339

Cukup Jelas.

Pasal 340

Cukup Jelas.

Pasal 341

Ayat (1)




terlayani; dan



milimeter).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 342

Ayat (1)

huruf aCukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c


terpusat (off site) berada di Jalan Pakubuwono 6 di Kelurahan Gunung;

Jalan Gandaria 1, Gandaria dan Jalan Gandaria Tengah 3 di Kelurahan

Kramat Pela; Jalan Radio Dalam di Kelurahan Gandaria Utara; Jalan

Melawai dan Jalan Sultan Iskandarsyah di Kelurahan Melawai; Jalan



REV.02/DTR/XI/2013

473

Pangeran Antasari di Kelurahan Pulo dan Kelurahan Cipete Utara; Jalan

Wolter Monginsidi di Kelurahan Rawa Barat dan Kelurahan Petogogan;

Jalan Sisingamangaraja di Kelurahan Melawai dan Kelurahan Kramat

Pela; Jalan Panglima Polim di Kelurahan Melawai dan Kelurahan Pulo;

Jalan Fatmawati di Kelurahan Pulo, Cipete Utara, dan Kelurahan

Gandaria Utara.

huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 343

Cukup Jelas.

Pasal 344

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)



Perwakilan Asing.

Pasal 345

Cukup Jelas.

Pasal 346

Cukup Jelas.

Pasal 347

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf fCukup Jelas.

Huruf g




Pasal 348

Ayat (1)

Huruf a



REV.02/DTR/XI/2013

474




Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang



Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 349

Cukup Jelas.

Pasal 350

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a


massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Pondok Pinang:

Halte Lebak Bulus, Pondok Pinang, Pondok Indah Satu, Pondok Indah

Dua, Halte rencana pada Ruas Jalan Ir. Juanda, Halte rencana pada

Ruas Jalan RA Kartini, Halte rencana pada Ruas Jalan TB. Simatupangdan Jalan Pasar Jumat dan Halte rencana pada Ruas Jalan Lebak Bulus

dan Jalan Ciputat Raya; Kelurahan Kebayoran Lama Selatan: Halte

Tanah Kusir Kodim dan Halte Kebayoran Lama Bungur; Kelurahan

Kebayoran Lama Utara: Halte Pasar Kebayoran Lama; Kelurahan Grogol

Selatan: Halte Simprug dan halte Permata Hijau; Kelurahan Kebayoran

Lama Utara dan Kelurahan Cipulir: Rencana Penyediaan Halte pada

Ruas Jalan Ciledug Raya; Kelurahan Grogol Utara: Halte rencana pada

Ruas Jalan Palmerah Barat;

Yang dimaksud dengan koridor Harmoni - Lebak Bulus adalah yang

melalui Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran

Lama Utara, Grogol Selatan dan Kelurahan Grogol Utara.

Yang dimaksud dengan koridor Ciledug - Blok M adalah yang melalui

Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Cipulir.


Kampung Rambutan adalah yang melalui Kelurahan Pondok Pinang.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus – Ciledug –

Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Pondok Pinang,Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Cipulir.


adalah yang melalui Kelurahan Grogol Utara.


Kalideres adalah yang melalui Kelurahan Pondok Pinang.

Yang dimaksud dengan koridor Parung - Terminal Lebak Bulus adalah

yang melalui Kelurahan Pondok Pinang.



REV.02/DTR/XI/2013

475

Huruf b


berupa pembangunan Jalan di Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran

Lama Utara dan Kelurahan Kebayoran Lama Selatan: Jalan Rencana

yang menghubungkan Jalan Sultan Iskandaar Muda; Kelurahan Cipulir

dan Kelurahan Kebayoran Lama Utara: Jalan Cileduk Raya dan JalanKebayoran Lama Flyover; Kelurahan Grogol Selatan: Jalan Teuku Nyak

Arief dan Jalan Simpruk Golf 2; Kelurahan Grogol Utara: Jalan Palmerah

Barat dan Jalan Letjen Supeno; Kelurahan Grogol Utara dan Kelurahan

Grogol Selatan: Jalan Tentara Pelajar; dan di Kelurahan Cipulir dan

Kelurahan Grogol Selatan: Jalan Swadarma Raya dan Jalan Panjang;

serta Jalan Arteri Serpong penghubung jl.Panjang sampai dengan Batas

DKI di Kelurahan Grogol Selatan dan Kelurahan Cipulir.

Huruf c


ini berupa pemeliharaan Jalan di Kelurahan Pondok Pinang: Jalan

Kartini, Jalan Pasar Jum`at dan Jalan Metro Pondok Indah; dan di

Kelurahan Grogol Utara: Jalan Arteri Kebayoran Lama.

Huruf d


ayat ini berupa:

k. pemeliharaan Jalan di Kelurahan Cipulir: Jalan Peninggaraan Raya

dan Jalan Panjang Cipulir; Kelurahan Pondok Pinang: Jalan Gedung

Hijau Raya, Sekolah Duta Raya, Ciputat Raya, Sekolah Duta 1, Duta

Niaga Raya, Duta Indah 3, Terogong Raya, Sekolah Kencana 4,Niaga Hijau Raya, Gedung Hiaju 1, Metro Kencana 4, Kartika

Utama, Haji Banan, Marga Guna dan Jalan Bintaro Raya; Kelurahan

Kebayoran Lama Selatan: Jalan Bintaro Raya dan Jalan Gandaria;

Kelurahan Grogol Utara: Jalan Patal Senayan; Kelurahan Kebayoran

Lama Utara dan Kebayoran Lama Selatan: Jalan Ciputat, Bendi

Besar dan Jalan Delman Utama; Kelurahan Kebayoran Lama Utara:

Jalan Jamblang, Peninggaran Timur 3, Peninggaran Barat 1 dan

Jalan Masjid Al Huda; Kelurahan Kebayoran Lama Selatan,

Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Cipulir: Jalan Delman Raya;

Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Cipulir: Jalan Laut

Jawa; Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Grogol Selatan dan

Kelurahan Cipulir: Jalan Kebayoran Lama; Kelurahan Kebayoran

Lama Utara dan Kelurahan Grogol Selatan: Jalan Kramat; Kelurahan

Grogol Selatan: Jalan Rawa Simprug 10, Keramat Patal Senayan,

Panjang Cipulir, Panjang Dodol, Asirud, H M Tohir dan Jalan Limo;

dan Kelurahan Grogol Utara dan Kelurahan Grogol Selatan: Jalan

Patal Senayan Simprug, Permata Hijau dan Patal Senyan 1; dan

l. pembangunan jalan penghubung dari jl.Ciputat Raya ke jl.Ciledug

Raya di Kelurahan Kebayoran Lama dan Kelurahan Pondok Pinang;

jalan Sejajar sisi Timur Kali Grogol (dari jl. Marga Guna ke JORR

Simatupang) di Kelurahan Pondok Pinang; serta jalan penghubungdari jl. KH.M.Shafi'I Hadzani (Gandaria) ke jl. Marga Guna di

Kelurahan Pondok Pinang dan Kelurahan Kebayoran Lama.

Huruf e


a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Jalan inspeksi di sepanjang

Kali Grogol, Kali Sodetan Grogol, dan Kali Pesanggrahan; dan

b. pembangunan dan peningkatan jalan di Kelurahan Pondok Pinang,

Kebayoran Lama Selatan, Grogol Utara, Kebayoran Lama Utara,

Cipulir, Grogol selatan, dan Kelurahan Cipulir.



REV.02/DTR/XI/2013

476

Huruf f


pada:

a. prasarana parkir perpindahan moda (parkir perpindahan moda)

terdapat pada kawasan Pondok Indah di kelurahan Pondok Pinang;

b. parkir di badan jalan (on street parking) dilaksanakan berdasarkanperaturan perundang-undangan; dan


gedung parkir dan atau lapangan parkir diarahkan pada ruas Jalan di

Kelurahan Grogol Utara: Jalan Kebayoran Lama; Kelurahan Cipulir:

Jalan Peninggaraan Raya dan Jalan Panjang Cipulir; Kelurahan

Pondok Pinang: Jalan Gedung Hijau Raya, Sekolah Duta Raya,

Ciputat Raya, Sekolah Duta 1, Duta Niaga Raya, Duta Indah 3,

Terogong Raya, Sekolah Kencana 4, Niaga Hijau Raya, Gedung Hiaju

1, Metro Kencana 4, Kartika Utama, Haji Banan, Marga Guna dan

Jalan Bintaro Raya; Kelurahan Kebayoran Lama Selatan: Jalan

Bintaro Raya dan Jalan Gandaria; Kelurahan Kebayoran Lama Utara

dan Kebayoran Lama Selatan: Jalan Ciputat, Bendi Besar dan Jalan

Delman Utama; Kelurahan Kebayoran Lama Utara: Jalan Jamblang,

Peninggaran Timur 3, Peninggaran Barat 1 dan Jalan Masjid Al Huda;

Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama Utara dan

Kelurahan Cipulir: Jalan Delman Raya; Kelurahan Kebayoran Lama

Utara dan Kelurahan Cipulir: Jalan Laut Jawa; Kelurahan Kebayoran

Lama Utara, Grogol Selatan dan Kelurahan Cipulir: Jalan Kebayoran

Lama; Kelurahan Grogol Selatan: Jalan Kramat di Kelurahan

Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Grogol Selatan, Jalan Rawa

Simprug 10 dan Jalan Keramat Patal Senayan, Jalan Panjang Cipulir,Jalan Panjang Dodol, Jalan Asirud, Jalan H M Tohir, Jalan Limo;

Kelurahan Grogol Utara dan Grogol Selatan: Jalan Patal Senayan

Simprug, Jalan Permata Hijau, Jalan Patal Senyan 1; dan di Kelurahan

Grogol Utara Jalan Patal Senayan.

Huruf g


sepeda dalam ayat ini diarahkan pada ruas Jalan di Kelurahan Pondok

Pinang: Jalan Pasar Jumat, Sapta Raya, Sapta Taruna, Sapta Taruna 1,

Sapta Taruna 2, Sapta Taruna 3, Muktarudin, Suhada, Suhada 1,

Suhada 2, Haryono, Haryono 1, Haryono 2, RA Kartini, Lebak Bulus,

Mawar, Mawar 1, Mawar 2, Mawar 3, Mawar 4, Melati, Haji Sadikin,

Pupan, Haji Nawi, Lebak Sari, TB Simatupang, Duta Niaga Raya, Duta

Indah, Duta Indah 1, Duta Indah 2, Duta Indah 3, Duta Indah 4, Metro

Pondok Indah, Duta Permai 5, Sekolah Duta 5, Bukit Hijau 8, Bukit Hijau

10, Niaga Hijau 1, Niaga Hijau 2, Niaga Hijau 3, Niaga Hijau 4, Niaga

Hijau 5, Niaga Hijau 6, Niaga Hijau 7, Niaga Hijau 8, Niaga Hijau 9,

Sekolah Kencana 1, Metro Kencana 4, Pondok Hijau, Pondok Hijau 1,

Pondok Hijau 2, Pondok Hijau 3, Pondok Hijau 4, Pondok Hijau 5,

Pondok Hijau 6, Pondok Hijau 7, Pondok Hijau 8, Pondok Hijau 9,

Pondok Hijau 10, Pondok Hijau 11, Raharja, Ciputat Raya, Buana,Buana Karya 1, Buana Karya 2, Buana Karya 3, karyawan, Kenanga,

Gedung Hijau Raya, Gedung Hijau 1, Gedung Hijau 2, Gedung Hijau 5,

Kampung Baru 1, Kampung Baru 2, Haji Banan, Tanah Raya, Tanah

Arak, Tanah Arak 1, Tanah Arak 2, Pinang Merah 1, Pinang Merah 2,

Pinang Merah 3, Pinang Merah 4, Pinang Merah 5, Pinang Merah 7,

Kartika Pinang, Pinang Perak 1, Gedung Pinang, Pinang Nikel, Pinang

Nikel 1, Pinang Nikel 2, Pinang Nikel 3, Pinang Nikel 4, Kartika Pinang,

Kartika Pinang 3, Kartika Pinang 4, Kartika Pinang 5, Kartika Pinang 6,

Kartika Pinang 6, Kartika Pinang 8, Kartika Pinang 9, Kartika Pinang 10,

Alam Segar 1, Alam Segar 2, Alam Segar 3, Alam Segar 4, Alam Segar

5, Alam Segar 6, Alam Segar 7, Alam Segar 8, Alam Segar 9, Alam



REV.02/DTR/XI/2013

477

Segar 10, Alam Segar 11, Alam Elok 1, Alam Elok 2, Alam Elok 3, Alam

Elok 4, Alam Elok 5, Alam Elok 6, Alam Elok 7, Alam Elok 8, Alam Elok 9,

Haji Goden, Haji Goden 1, Haji Goden 2, Haji Goden 3, Haji Goden 4,

Haji Muhi, Haji Muhi 1, Haji Muhi 2, Haji Muhi 3, Haji Muhi 4, Haji Muhi 5,

Haji Muhi 6, Haji Muhi 7, Haji Muhi 8, Haji Muhi 9, Haji Muhi 10, Haji Muhi

11, Haji Muhi 12, Kramat, Kramat 1, Kramat 2, Bang Esim, PondokPinang, Pondok Pinang 1, Pondok Pinang 2, Pondok Pinang Emas 1,

Pondok Pinang Emas 2, Pondok Pinang Emas 3, Pondok Pinang Emas

4, Pondok Pinang Emas 5, Pondok Pinang Emas 6, Pondok Pinang

Emas 7, Pondok Pinang Emas 8, Pondok Pinang Emas 9, Pondok

Pinang Emas 10, Pinang Kuningan 1, Bintaro Raya dan Jalan Marga

Stama; Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama Selatan dan

Kelurahan Kebayoran Lama Selatan: Jalan Sultan Iskandar Muda;

Kelurahan Kebayoran Lama Selatan: Jalan Tanah Kusir, Tanah Kusir 1,

Tanah Kusir 2, Tanah Kusir 3, Tanah Kusir 4, Cendrawasih,

Cendrawasih 1, Cendrawasih 2, Harun, Praja Dalam A, Praja Dalam B,

Praja Dalam C, Praja Dalam D, Praja Dalam E, Praja Dalam K, Nimun,

Komplek Kaltex, Ismail, Johari, Musa, Johari 1, Johari 2, Johari 3, Johari

4, Komplek Agraria, Darma Putra Raya, Darma Putra Raya 1, Darma

Putra Raya 2, Darma Putra Raya 3, Bungur, Bungur 1 dan Jalan Bungur

2; Kelurahan Kebayoran Lama Utara: Jalan Bintaro Raya, Ciputat Raya,

Bendi Baru, Bendi Besar, Bendi 1, Bendi 2, Bendi 3, Bendi 4, Bendi 5,

Bendi 6, Bendi 7, Bendi 8, Bendi 9, Bendi 10, Bendi 11, Bendi 12, Bendi

13, Bendi 14, Bendi 15, Air Maya, Maya Garden, Makmur, Dukuh Raya,

Masjid Al Huda, Kebon Mangga 3 dan Jalan Jamblang; Kelurahan

Grogol Selatan: Jalan Masjid Al Mubarok, Masjid Al Mubarok 1, Masjid Al

Mubarok 2, Laut Jawa, Laut Ambon, Laut Maluku, Laut Banda, LautSeram, Sanusi, Makam Penghulu, SD Cipulir, Ciledug Raya, Baru,

Cipulir 1, Cipulir 2, Cipulir 3, Cipulir 4, Cipulir 5, Cipulir 6, Haji Amsar,

Panjang Cipulir, Lemigas A, Lemigas B, Lemigas C, Kebon Mangga,

Kebon Mangga 1 dan Jalan Kebon Mangga 2 di Kelurahan Cipulir; Jalan

Kramat, Kramat 1, Simpruk Garden, Garden 5, Garden 6, Garden 7,

Simpruk Golf dan Jalan Hang Lekir 1; dan di Kelurahan Grogol Utara:

Jalan Kebon Nanas, Kebon Nanas 1, Kebon Nanas 2, Kebon Nanas 3,

Kebon Nanas 4, Permata Safari, Permata Berlian, Permata Merah,

Permata Intan, Permata Intan 1, Permata Intan 2, Permata Intan 3,

Permata Intan 4, Permata Hijau, Letjen Supomo, Biduri, Biduri 1, Biduri

Bulan 3, Biduri Bulan 4, Taman Biduri, Masjid Nur, Opal, Opal 1, Cirkon,

Topas, Merah Hati, Merah Putih, Merah Siang, Merah Delima, Pirus,

Ridwan, Ridwan 1, Ridwan 2, Ridwan 3, Ridwan 4, Pluis, Ujo Kenanga,

Kemandoran Raya, Pulo Melati, Pulo Kemandoran, Kemandoran 1,

Kemandoran 2, Kemandoran 3, Kemandoran 4, Kemandoran 5,

Kemandoran 6, Kemandoran 7 dan Jalan Kemandoran 8.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian melalui

dan/atau di Kecamatan Kebayoran Lama adalah:

a. rencana pengembangan jalur MRT untuk koridor Utara-Selatanterdapat pada Kelurahan Pondok Pinang, sedangkan jalur MRT untuk

koridor Timur-Barat terdapat pada Kelurahan Cipulir dan Kelurahan

Kebayoran Lama Utara;


Stasiun Kebayoran Lama di Kelurahan Kebayoran Lama Utara;

c. rencana pengembangan kereta Komuter Jabodetabek terdapat pada

kawasan Stasiun Kebayoran Lama di Kelurahan Kebayoran Lama

Utara, Kebayoran Lama Selatan, Grogol Selatan, Grogol Utara dan

Kelurahan Cipulir; dan

d. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Fly Over Dukuh Atas

– Sudirman melalui ruas Jalan Metro Pondok Indah di Kelurahan



REV.02/DTR/XI/2013

478

Pondok Pinang. Fly Over Palmerah – S.Parman melalui Jalan

Kebayoran Lama di Kelurahan Grogol Selatan dan Kelurahan Cipulir.

Jalan Ciledug Raya di Kelurahan Cipulir.

Ayat (4)


Bandar udara pada:







Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 351

Cukup Jelas.

Pasal 352

Ayat (1)


optik di Jalan TB Simatupang, Margaguna, Pasar Jumat, Ir Juanda, RA

Kartini, dan Jalan Metro Pondok Indah di Kelurahan Pondok Pinang;

Jalan Sultan Iskandar Muda, KH M Shafii Hadzani di KelurahanKebayoran Lama Utara dan Kelurahan Kebayoran Lama Selatan; Jalan

Ciputat Raya di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama

Utara dan Kelurahan Pondok Pinang; Jalan Masjid Al Huda dan Jalan

Kramat di Kelurahan Kebayoran Lama Utara; Jalan Cileduk Raya di

Kelurahan Cipulir; Jalan Keramat Patal Senayan, Teuku Nyak Arief,

Simprug Golf 2 di Kelurahan Grogol Selatan; Permata Hijau Boulevard

Barat, Tentara Pelajar, Tanah Baru 1 di Kelurahan Grogol Utara; dan

Jalan Kebayoran Lama dan Letjen Supeno di Kelurahan Cipulir dan

Kelurahan Grogol Selatan;

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 353

Cukup Jelas.

Pasal 354

Ayat (1)Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:



terlayani; dan



milimeter).

Ayat (2)

Cukup Jelas.



REV.02/DTR/XI/2013

479

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 355

Cukup Jelas.

Pasal 356

Cukup Jelas.

Pasal 357

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)



Perwakilan Asing.

Pasal 358

Cukup Jelas.

Pasal 359

Cukup Jelas.

Pasal 360

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e




Pasal 361

Ayat (1)

Huruf a




Huruf b





Pasal 362

Cukup Jelas.

Pasal 363



REV.02/DTR/XI/2013

480

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umummassal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Tegal Parang:

Halte Duren Tiga; Kelurahan Mampang Prapatan: Halte Mampang

Prapatan; Kelurahan Kuningan Barat: Halte Tegal Parang, Halte

Kuningan Barat, Halte Gatot Subroto Jamsostek, Halte Gatot Subroto

LIPI; Kelurahan Bangka: halte di Jalan Kemang; dan di Kelurahan Pela

Mampang dan Kelurahan Mampang Prapatan: halte busway pada ruas

jalan Kapten Tendean.

Yang dimaksud dengan koridor Dukuh Atas - Ragunan adalah yang

melalui Kelurahan Tegal Parang, Kelurahan Kuningan Barat dan

Kelurahan Mampang Prapatan.

Yang dimaksud dengan koridor Pinang Ranti - Pluit adalah yang melalui

Kelurahan Kuningan Barat dan Kelurahan Mampang Prapatan.

Yang dimaksud dengan koridor Blok M menuju Pondok Kelapa adalah

yang melalui Kelurahan Pela Mampang dan Kelurahan Mampang

Prapatan.

Yang dimasud dengan koridor Halim – Palmerah – Soekarno Hatta

adalah yang melalui Kelurahan Bangka.

Huruf b


berupa perbaikan jalan di Kelurahan Kuningan Barat dan Kelurahan

Mampang Prapatan: ruas Jalan Jenderal Gatot Subroto.

Huruf c


berupa perbaikan jalan di Kelurahan Mampang Prapatan, Pela

Mampang, dan Kelurahan Kuningan Barat: Jalan Kapten Tendean;

Kelurahan Mampang Prapatan, Tegal Parang, dan Kelurahan Kuningan

Barat: Jalan Mampang Prapatan; dan di Kelurahan Kuningan Barat:

Jalan Rasuna Said.

Huruf d


ini berupa perbaikan ruas Jalan dan pelebaran Jalan di Kelurahan

Mampang Prapatan: Jalan Tegal Parang; dan di Kelurahan Pela

Mampang dan Kelurahan Tegal Parang: Jalan Mampang Prapatan 11.

Huruf e


ayat ini berupa perbaikan ruas Jalan dan pelebaran Jalan di Kelurahan

Mampang Prapatan: Jalan Tegal Parang; Kelurahan Pela Mampang dan

Tegal Parang: Jalan Mampang Prapatan 11; Kelurahan Bangka: Jalan

Kemang Raya, Kemang selatan 8, Jalan Bangka, Kemang timur,

Kemang utara dan Jalan Kemang utara 9; Kelurahan Pela Mampang:

Jalan Kemang utara, Bangka 1, Bangka, dan Jalan Bangka 8; Kelurahan

Tegal Parang: Jalan Bangka 8 dan Jalan Mampang selatan; Kelurahan

Mampang Prapatan: Jalan Mampang Prapatan 8, Tegal Parang utara



REV.02/DTR/XI/2013

481

dan Jalan Tegal Parang selatan; dan di Kelurahan Kuningan Barat: Jalan

Bangka 1.

Huruf f


a. pengembangan jalan inspeksi saluran di sepanjang Kali Krukut, KaliCideng, Kali Mampang; dan

b. pembangunan dan peningkatan jalan di Kelurahan Bangka, Tegal

Parang, Pela Mampang, Mampang Prapatan; dan Kelurahan Kuningan

Barat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan penerapan pembatasan lalu lintas berupa

penerapan pembatasan lalu lintas tahap II yang diarahkan di Kelurahan

Kuningan Barat dan Kelurahan Mampang Prapatan: pada ruas Jalan

Jenderal Gatot Subroto.

Huruf h


sepeda dalam ayat ini diarahkan di Kelurahan Kuningan Barat: Jendral

Gatot Subroto, Widya Chandra Raya, Taman Widya Chandra, Kuningan

Barat, Kuningan Barat 1, Poncol Jaya, Poncol 2, Poncol 3. Poncol 5,

Poncol 6, Kuningan Barat 2, Wijaya Karta Raya, Wijaya Karta Raya 2,

Wijaya Karta Raya 3, dan Jalan Wijaya Karta Raya 4; Kelurahan Pela

Mampang: Jalan Bangka, Kapten Tendeang, Bangka 1, Bangka 2,

Bangka 2a, Bangka 1d, Bangka 1b, Pondok Karya 1, Pondok Karya 11,

Pondok Karya 5, Pondok Karya 4, Buntu, Bangka 5, Bangka 10, Bangka11, Bank, Bank 1, Bank 4, Bank 5, Bank 6, Galindra, Canadianti, Liliana,

Prapanca 6, Prapanca 7, dan Jalan Bangka 11a; Kelurahan Bangka:

Jalan Kemang, Kemang Utara, Kemang 1, Kemang 1a, Kemang 1b,

Taman Kemang, Taman Kemang 2, Bangka 11 b, Kemang Utara 1,

Kemang Utara 33, Kemang Utara 5, Kemang Utara 2, Kemang Utara 4,

Kemang Utara 3, Kemang Utara 6, Kemang Utara 7, Kemang Utara 7a,

Kemang Utara 7c, Kemang Utara 8, Kemang Utara 9, Kemang Timur,

Kemang Timur 5, Kemang Timur 3, Kemang Timur 4, Kemang Tengah,

Kemang Barat, Kemang 4, Kemang Raya, dan Jalan Kemang Selatan 8;

Kelurahan Tegal Parang: Jalan Mampang Prapatan, Mampang Prapatan

9, Mampang Prapatan 10, Mampang Prapatan 11, Mampang Prapatan

12, Mampang Prapatan 13, Mampang Prapatan 14; dan di Kelurahan

Mampang Prapatan: Jalan Kapten Tendeng, Mampang Prapatan, Tegal

Parang Utara, Mampang Prapatan 1, Mampang Prapatan 2, Mampang

Prapatan 3, Mampang Prapatan 4, Zeni, Zeni 1, Zeni 2, Zeni 3,

Alnistaqin, Tegal Parang Utara 4, dan Jalan Tegal Parang Utara 5.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian melalui

dan/atau di Kecamatan Mampang Prapatan adalah:

a. Rencana pengembangan jalur MRT untuk Timur-Barat melaluiKelurahan Kuningan Barat dan Kelurahan Pela Mampang;


Stasiun Mampang Prapatan di Kelurahan Mampang Prapatan;

c. rencana pengembangan LRT melalui Kelurahan Kuningan Barat; dan

d. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Jalan Jend.Gatot

Subroto di Kelurahan Kuningan Barat. Jalan Mampang Prapatan di

Kelurahan Mampang Prapatan.

Ayat (4)



REV.02/DTR/XI/2013

482



Bandar udara pada:






Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 364

Cukup Jelas.

Pasal 365

Ayat (1)


optik di Jalan Mampang Prapatan di Kelurahan Mampang Prapatan,

Kuningan Barat, dan Kelurahan Tegal Parang; Jalan Kapten Tendean di

Kelurahan Pela Mampang dan Kelurahan Mampang Prapatan; Jalan Gang

H. Janih di Kelurahan Bangka;Jalan Gatot Subroto di Kelurahan Kuningan

Barat; Jalan Bangka di Kelurahan Pela Mampang dan Jalan Kemang Raya di

Kelurahan Bangka.


Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 366

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

sistem polder nomor 64 memiliki area layanan hidrologi yang meliputi

Kelurahan Kuningan Barat.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf eCukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 367

Ayat (1)

Tujuan rencana pengembangan prasarana air minumsebagai berikut:



terlayani; dan



REV.02/DTR/XI/2013

483



milimeter).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 368

Ayat (1)


terpusat (off site) berada di ruas jalan Kapten Tendeang di Kelurahan

Pela Mampang dan Kelurahan Mampang Prapatan; Jalan Bangka,

Bangka 1 di Kelurahan Pela Mampang; Jalan Kemang Raya di

Kelurahan Bangka; dan Jalan Mampang Prapatan di Kelurahan Tegal

Parang, Mampang Prapatan dan Kelurahan Kuningan Barat.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 369

Cukup Jelas.

Pasal 370


Ayat (2)



Perwakilan Asing.

Pasal 371

Cukup Jelas.

Pasal 372

Cukup Jelas.

Pasal 373

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf cYang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang



Pasal 374

Ayat (1)

Huruf a






REV.02/DTR/XI/2013

484

Huruf b





Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 375

Cukup Jelas.

Pasal 376

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a


massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Duren Tiga:

Halte Imigrasi; di Kelurahan Kalibata: Halte Warung Jati, dan Halte

Buncit Indah;di Kelurahan Pancoran: Halte Pancoran Barat dan Halte

Pancoran Tugu; di Kelurahan Cikoko: Halte Tebet BPKM dan Halte

Cikoko; di Kelurahan Pancoran, Duren Tiga dan Kelurahan Kalibata:

Halte Rencana di Jalan Pasar Minggu Raya; di Kelurahan Duren Tiga:

Halte Rencana di Jalan Kemang Utara 9, Duren Tiga Utara, dan Jalan

Duren Tiga; di Kelurahan Kalibata: Halte Rencana di Jalan PahlawanKalibata; dan di Kelurahan Kalibata dan Kelurahan Rawajati: Halte Jalan

Kalibata.

Yang dimaksud dengan koridor Ragunan-Dukuh adalah yang melalui

Kelurahan Kalibata dan Kelurahan Duren Tiga.

Yang dimaksud dengan koridor Blok M-Pondok Kelapa adalah yang

melalui Kelurahan Pancoran dan Kelurahan Cikoko.

Yang dimaksud dengan koridor Manggarai-Universitas Indonesia adalah

yang melalui Kelurahan Pancoran, Duren Tiga, dan Kelurahan Kalibata.


yang melalui Kelurahan Duren Tiga, Kalibata, dan Kelurahan Rawajati.

Huruf b


iniberupa peningkatan jalan di Kelurahan Pancoran, Duren Tiga, dan

Kelurahan Kalibata pada ruas Jalan Tol Pasar Minggu-Casablanca; di

Kelurahan Pancoran dan Kelurahan Cikoko pada ruas Jalan Jend. Gatot

Subroto.

Huruf c


berupa pelebaran jalan di Kelurahan Kalibata dan Kelurahan Duren Tiga

pada ruas Jalan Mampang Prapatan; di Kelurahan Pancoran, Duren

Tiga, dan Kelurahan Duren Tigapada ruas Jalan Pasar Minggu Raya;

dan di Kelurahan Kalibata pada ruas jalan Warung Jati Barat.

Huruf d


ini berupa pemeliharaan jalan diKelurahan Kalibatapada ruas Jalan



REV.02/DTR/XI/2013

485

Warung Jati Timur; di Kelurahan Duren Tiga pada ruas Jalan Duren Tiga

dan Jalan Duren Tiga Selatan; dan di Kelurahan Rawajati pada ruas

Jalan Rawajati Timur dan Jalan Pahlawan Kalibata.

Huruf e


a. pemeliharaan jalan diKelurahan Pancoran pada ruas Jalan Pancoran

Timur dan Jalan Rasamala; di Kelurahan Kalibata pada ruas Jalan

Duren Tiga Selatan dan Jalan Pahlawan Kalibata; di Kelurahan

Duren Tiga pada ruas Jalan Pahlawan Kalibata, Duren Tiga, Duren

Tiga Utara, Kemang Utara 9, Pahlawan Kalibata dan Jalan Duren

Tiga; di Kelurahan Pengadegan pada ruas Jalan Pangadegan Utara

5, Pangadegan Utara, Cikoko timur, Cikoko barat 9, Pengadegan

Timur dan Jalan Pangadegan Utara; di Kelurahan Cikoko pada ruas

Jalan Cikoko Timur, Pancoran Timur 2 dan Jalan Cikoko Barat 9 dan

di Kelurahan Rawajati pada ruas Jalan Cikoko Timur, Pengadegan

selatan, Pengadegan Timur, Duren Tiga Timur, Pangadegan,

Rajawali Barat 2, Rajawali Timur, Rajawali Barat, Kalibata, Pahlawan

Kalibata dan Jalan Kalibata Baru; dan

b. pembangunan jalan penghubung dari jl .Warung Jati Timur ke jl.

Pejaten Raya di Kelurahan Kalibata dan Kelurahan Duren Tiga.

Huruf f


a. pengembangan jalan inspeksi sepanjang Kali Ciliwung, Kali Baru

Barat, Kali Cideng, dan Kali Mampang; danb. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan

Cikoko, Pengadegan, Rawajati, Duren Tiga, Kalibata, danKelurahan

Pancoran.

Huruf g


pada:




gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat di Kawasan Arteri

Primer pada ruas Jalan Pasar Minggu Raya, MT. Haryono, Mampang

Prapatan dan Jalan Warung Jati Barat; dan di Kawasan Kolektor

Primer pada ruas Jalan Warung Jati Timur, Duren Tiga, Duren Tiga

Selatan, Rawa Jati Timur dan Jalan Pahlawan Kalibata.

Huruf h


sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Cikoko pada ruas Jalan

Cikoko Barat, Cikoko Barat 1, Cikoko Barat 3, Cikoko Barat 5, Cikoko

Barat 6, Cikoko Barat 8, Cikoko Barat 9 Cikoko Timur, dan JalanLetjend. MT. Haryono; di Kelurahan Duren Tiga pada ruas Jalan Batam

Agam 1, Batam Agam, Dieng, Duren Tiga, Duren Tiga Barat, Duren Tiga

Barat 1A, Duren Tiga Barat 1B, Duren Tiga Barat 3, Duren Tiga Barat 6,

Duren Tiga Indah 1, Duren Tiga Indah 2, Duren Tiga Indah 3, Duren Tiga

Indah 4, Duren Tiga Indah 5, Duren Tiga Indah 9, Duren Tiga Selatan,

Duren Tiga Selatan 2, Duren Tiga Selatan 7, Duren Tiga Utara, Duren

Tiga Buntu, Gajah Mungkur, Kemang Timur 5, Kemang Utara 9,

Laboratorium, Mampang Prapatan, Mampang Prapatan 14, Mampang

Prapatan 15, Mampang Prapatan 15C, Mampang Prapatan 17,

Mampang Prapatan 18, Mampang Prapatan 19, Mampang Prapatan 20,

Mawar, Melati, Minyak, Minyak 1, Minyak 3, Minyak 4, Minyak 5, Minyak



REV.02/DTR/XI/2013

486

6, Pancoran Barat, Pancoran Barat 9, Pertanian, Pertanian 1, Pertanian

2, Plamboyan, Pancoran Indah, Potlot, Potlot 1, Potlot 2, PU Bangka 30,

Riam Kanan, Saguling, Saguling 1, Saguling 2, Siguragura, Tegal

Parang Selatan, Veteran & Minyak 6, Pertamina, dan Jalan Minyak 4; di

Kelurahan Pangadegan pada ruas Jalan Pengadegan Utara; di

Kelurahan Kalibata pada ruas Jalan Buncit Indah (AMII), KalibataSelatan 1A, Kalibata Selatan 1B, Kalibata Selatan 1C, Kalibata Selatan

1D, Kalibata Selatan 2, Kalibata Selatan 11, Kalibata Tengah 17,

Kalibata Timur 1, Kalibata Timur 3, Kalibata Timur Kalibata Timur 4C,

Kalibata Timur 4G, Kalibata Utara 2, Kalibata Tengah, Kalibata Tengah

16, Kalibata Tengah 17A, Kalibata Tengah 17B, Kalibata Tengah 2,

Kalibata Tengah 3, Kalibata Tengah 4, Kalibata Utara 1, Kecapi, Kemang

Timur 7, Komplek Garuda (Warung Jati 3), Loka Indah, Loka Indah 1,

Loka Indah 2, Loka Indah 3, Loka Indah 4, Taman Pahlawan, Warung

Jati, dan Jalan Warung Jati Barat 2;di Kelurahan Pancoran pada ruas

Jalan Jend. Gatot Subroto, Pancoran Buntu 1, Pancoran Buntu 2,

Pancoran Indah 2, Pancoran Timur 2, Pancoran Timur 2A, Pancoran

Timur 3, Pancoran Barat, Pancoran Barat 3, Pancoran Barat 3A,

Pancoran Barat 4, Pancoran Barat 4B, Pancoran Barat 5, Pancoran

Barat 6, Pancoran Indah 1, Pancoran Indah 3, Pancoran Indah 5,

Pancoran Indah 6, Pancoran Indah 7, Pancoran Timur, Pancoran Timur

1, Tegal Parang Utara 3, Triloka, Triloka 1, Triloka 2, Triloka 3, Triloka 4,

Triloka 6, Triloka 7, dan Jalan Triloka 8; di Kelurahan Rawa Jat pada

ruas Jalan Arbay, Buni, Ciremai, DPR 1, DPR 2, DPR 4, DPR Barat,

DPR Dalam, DPR Raya, DPR Timur, Dukuh, Duren Tiga Timur, Durian,

Kalibata, Kalibata Baru, Kedongdong, Kesemek, Lengkeng, Lobi Lobi,

Malaka, Mangga, Manggis, Nangka, Jambu, Pengadegan, PengadeganSelatan, Pepaya, Rajawali Timur, Rambutan, Rawajati Barat, Rawajati

Barat 5, Rawajati Timur, Rawajati Timur 1, Rawajati Timur 2, Rawajati

Timur 10, Salak, Semangka, dan Jalan Zeni AD i;di Kelurahan Kalibata

dan Kelurahan Rawajati pada ruas Jalan Pahlawan Kalibata; dan di

Kelurahan Duren Tiga dan Kelurahan Pancoranpada ruas Jalan Pasar

Minggu Raya di Kelurahan Kalibata, Duren Tiga, dan Kelurahan

Pancoran; Jalan Pancoran Barat 7 dan Jalan Pancoran Barat 4E.

Ayat (3)


dan/atau melalui Kecamatan Pancoran adalah:

a. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada

Stasiun Duren Kalibata di Kelurahan Rawajati, Kelurahan Pengadegan

dan Kelurahan Cikoko;

b. Rencana kereta bandara terdapat di Kelurahan Cikoko; dan

c. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada fly over di Kelurahan

Pancoran pada ruas Jalan Pancoran Barat, Jalan Triloka, danJalan

Rasamala; dan di Kelurahan Cikoko pada ruas Jalan Letjend MT.

Ayat (4)


Bandar udara pada:







Ayat (5)

Cukup Jelas.



REV.02/DTR/XI/2013

487

Pasal 377

Cukup Jelas.

Pasal 378

Cukup Jelas.

Pasal 379

Cukup Jelas.

Pasal 380

Ayat (1)




terlayani; dan



milimeter).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 381


dengan zona layanan nomor 11 dan nomor 13 dilaksanakan di ruas

Jalan Pasar Minggu Raya di Kelurahan Pancoran, Kalibata, dan

Kelurahan Duren Tiga; Jalan Pahlawan Kalibata di Kelurahan Kalibata

dan Kelurahan Rawajati; Jalan Kalibata Baru, Rawajati Barat, dan Jalan

Pengadegan di Kelurahan Rawajati; Jalan Pengadegan Timur di

Kelurahan Pengadegan dan Kelurahan Cikoko; Jalan Warung Jati Barat

di Kelurahan Kalibata; Jalan Mampang Prapatan di Kelurahan Kalibata

dan Kelurahan Duren Tiga; Jalan Warung Jati Timur di Kelurahan Duren

Tiga;

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 382

Cukup Jelas.

Pasal 383

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)



Perwakilan Asing.

Pasal 384

Cukup Jelas.

Pasal 385

Cukup Jelas.



REV.02/DTR/XI/2013

488

Pasal 386

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i



berpenghasilan rendah

Pasal 387

Ayat (1)




Huruf b





Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 388

Cukup Jelas.

Pasal 389

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)Huruf a


massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Ragunan: Halte

Bus Ragunan dan Halte Bus Deptan; di Kelurahan Kelurahan Pejaten

Barat: Halte Bus Pejaten, di Kelurahan Ragunan dan Kelurahan Jati

Padang: Halte SMK 57 dan Halte Jati Padang; di Kelurahan Pejaten

Barat, Pejaten Timur dan Kelurahan Pasar Minggu: rencana halte bus

pada ruas Jalan Pasar Minggu Raya dan Jalan Tanjung Barat; dan di

Kelurahan Cilandak Timur, Ragunan, Jatipadang, Pasar Minggu dan

Kelurahan Kebagusan: rencana halte bus pada ruas Jalan TB.

Simatupang.



REV.02/DTR/XI/2013

489

Yang dimaksud dengan jalur koridor Ragunan-Dukuh Atas 2 adalah yang

melalui Kelurahan Ragunan, Jati Padang, dan Kelurahan Pejaten Barat.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Manggarai-UI Depok adalah yang

melalui Kelurahan Pejaten Barat, Pejaten Timur dan Kelurahan PasarMinggu.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu adalah

yang melalui Kelurahan Pejaten Barat, Pejaten Timur dan Kelurahan

Pasar Minggu.

Yang dimaksu dengan jalur koridor Terminal Kampung Rambutan-

Terminal Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Cilandak Timur,

Ragunan, Jatipadang, Pasar Minggu dan Kelurahan Kebagusan.

Huruf b


berupa peningkatan jalan di Kelurahan Kelurahan Cilandak Timur,

Ragunan, Jati Padang, Kebagusan dan Kelurahan Pasar Minggu pada

ruas Jalan Outter Ring Road.

Huruf c


berupa pembangunan jalan di Kelurahan Pejaten Timur pada ruas Jalan

Tanjung Barat; di Kelurahan Ragunan, Pejaten Barat dan Kelurahan Jati

Padang pada ruas Jalan Warung Jati Barat; di Kelurahan Pejaten Timur,Pasar Minggu, dan Kelurahan Pejaten Barat pada ruas Jalan Pasar

Minggu Raya

Pengembangan jaringan jalan arteri sekunder diimplementasikan secara

layang dan/atau dibawah tanah diarahkan pada koridor pada Pasar

Minggu menuju Manggarai di ruas Jalan Pasar Minggu Raya Pasar

Minggu dan Kelurahan Pejaten Timur; dan Jalan Kalibata Baru di

Kelurahan Pejaten Timur.

Huruf d


ini berupa pembangunan dan peningkatan jalan di Kelurahan Cilandak

Timur, Ragunan, Jati Padang, Kebagusan dan Kelurahan Pasar Minggu

pada ruas Jalan TB. Simatupang.

Huruf e


ayat ini berupa:

c. pemeliharaan jalan di Kelurahan Pasar Minggu pada ruas Jalan

Kebagusan Raya, Margasatwa, Jalan Jati Padang, Kelapa, Cilandak

Raya, Saco, Holtikultura, Ragunan, Manila, Ampera Raya, PejatenRaya, Pejaten Mas Raya, Warung Jati Timur, Kemang Timur, Pasar

Minggu, Rajawali Barat 2, Kemang Timur, Kemang Timur Dalam 1,

Kalibata Baru, Jalan Rajawali Barat, dan Jalan Cilandak KKO; di

Kelurahan Pejaten Timur pada ruas Jalan Tanjung Barat; di

Kelurahan Ragunan dan Kelurahan Jati Padang pada ruas Jalan RM

Harsono; dan di Kelurahan Pejaten Barat dan Kelurahan Cilandak

Timur pada ruas Jalan Jalan Kemang Selatan; dan

d. pembangunan jalan penghubung dari jl.JORR Simatupang ke jl.Joe

di Kelurahan Kebagus; jalan penghubung dari jl.Warung Jati Timur ke

jl.Ppejaten Raya di Kelurahan Pejaten Barat; jalan penghubung dari

jl.Holtikultura Ragunan ke JORR Simatupang di Kelurahan



REV.02/DTR/XI/2013

490

Jatipadang dan Kelurahan Pasar Minggu; jalan penghubung dari

jl.Pasar Minggu Raya ke jl.Poltangan di Kelurahan Pejaten Timur;

serta jalan penghubung dari jl.Warung Jati Barat ke jl.Margasatwa) di

Kelurahan Ragunan.

Huruf fYang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

a. pengembangan jalan inspeksi saluran di sepanjang Kali Ciliwung

dan Kali Krukut, dan

b. pembangunan dan peningkatan jalan di Kelurahan Ragunan, Pasar

Minggu, Jati Padang, Pejaten Barat, Pejaten Timur, dan Kelurahan

Kebagusan;

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h


pada:


moda) terdapat pada Kawasan Terminal Ragunan di Kelurahan

Ragunan; dan Kawasan Terminal Pasar Minggu di Kelurahan Pasar

Minggu;




gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat pada ruas jalan JalanPejaten Raya, Pejaten Barat, Kemang Selatan, Warung Jati Barat,

Pasar Minggu Raya dan Jalan Tanjung Barat. Jalan TB. Simatupang

dan pengembangan jaringan jalan di Jalan Kebagusan Raya,

Margasatwa, Jati Padang, Cilandak KKO, Cilandak Raya, Ragunan,

Harsono RM dan Jalan Ampera Raya; dan

d. Rencana pengembangan park and ride di Kelurahan Pejaten Timur

dan Kelurahan Ragunan.

Huruf i


pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan

Cilandak Timur pada ruas Jalan Haji Subuh, Jaha, Jeruk Purut, PAM,

Kenanga, dan Jalan Cilandak Timur; di Kelurahan Ragunan pada ruas

Jalan Saco, Hair, Kair, RM. Harsono, Haji Noin, Haji Niih, Swadaya 1,

Poncol, Sawo, Jabir, Hankam, Ampera 2, Pekayon, Pekayon 1, Pejaten

Barat, dan Jalan Buncit Raya Permai; di Kelurahan Kebagusan pada

Jalan Mujair, Kebagusan 1, Sepat, Asakinah, Baung, dan Jalan Asakinah

3; di Kelurahan Jati Padang pada ruas Jalan Jalan Murai 1, Murai 2,

Muara Permai, Jati Padang, Jati Padang 1, Jati Padang 2, Jati Padang 3,

Jati Padang, 4, Gabus, Jatimurni, Jatimurni 1, dan Jalan Jatimurni 2; di

Kelurahan Pasar Minggu pada ruas Jalan Sebuku, Gurame, KalibaruBarat, Teluk Mandar, Tolo, Sampit, Kupang Rawa Bambu 1, Rawa

Bambu 2, Rawa Bambu 3, Teluk Bayur, Teluk Bone, Teluk Barito, Teluk

Peleng, Teluk Jakarta, Teluk Banten, Teluk Parigi, Pasar Minggu, Teluk

Sarera, Numaidi, Tawes, Bambu, Bambu 3, Bambu Ampel 1, Bambu

Ampel 2, Bambu Suling 1, Bambu Suling 2, Bambu Suling 3, Palapa,

Palapa Raya, Palapa 1, Palapa 2, Palapa 3, Palapa 4, Palapa 5, Palapa

6, Palapa 7, Palapa 8, Palapa 9, Palapa 10, Palapa 11, Palapa 12,

Palapa 13, Palapa 14, Palapa 15, Palapa 16, Palapa 17, Palapa 18,

Palapa Timur, Palapa Timur 1, Palapa Timur 2, Pertanian 3, Pejaten Mas

Raya, Pejaten Mas 1, Pejaten Mas 2, Pejaten Mas 3, Pejaten Mas 4,

Pejaten Mas 5, Pejaten Mas 6, Pejaten Mas 7, Pejaten Mas 8 dan Jalan



REV.02/DTR/XI/2013

491

Pejaten Mas 9; di Kelurahan Pejaten Barat pada ruas Jalan Pejaten

Barat, Pejaten Barat 1, Pejaten Barat 2, Pejaten Barat 3, Pejaten Barat 4,

Kecapi, Belimbing, Sawo, Condet Pejaten, Palem, Limosa 1, Limosa 3,

Limosa 5, Limosa 9, Pejaten Elok, Darma Jaya Pejaten, Siaga 1, Siaga

2, Warga, Daya Jasa dan Jalan Warung Jati; di Kelurahan Pejaten Timur

pada ruas Jalan Swadaya 1A, Jembatan 1, Kalibata Baru, AngsanaRaya, Purbaya, Kemuing Dalam 1, Angsana 1, Rukun, Damai, Kalibata

Baru, Rajawali, Rajawali Barat 2, Batu Arab, Batu Merah, Batu Merah 1,

Batu Merah 2, Batu Merah 3, PPN Karet, PPN Karet 1, PPN Karet 2,

PPN Karet 3, PPN Karet 4, Perikanan, Anekala, Antan, PPN Galut,

Kalibata Timur, dan Jalan Empang Timur Dalam; di Kelurahan Cilandak

Timur, Ragunan, Jati Padang, Kebagusan, dan Kelurahan Pasar Minggu

pada ruas Jalan TB. Simatupang; di Kelurahan Cilandak Timur dan

Kelurahan Ragunan pada ruas Jalan Cilandak Raya; di Kelurahan

Cilandak Timurm Pejaten Barat dan Kelurahan Ragunan pada ruas Jalan

Ampera Raya; di Kelurahan Ragunan, Kebagusan dan Kelurahan Jati

Padang pada ruas Jalan Jatipadang; di Kelurahan Pasar Minggu dan

Kelurahan Jati Padang pada ruas Jalan Holtikultura; di Kelurahan

Ragunan dan Kelurahan Jati Padang pada ruas Jalan Warung Jati Barat;

di Kelurahan Pejaten Barat, Ragunan dan Kelurahan Jati Padang pada

ruas Jalan Pejaten Raya; dan di Kelurahan Pasar Minggu, Pejaten Timur

dan Kelurahan Pejaten Barat pada ruas Jalan Tanjung Barat.

Ayat (3)


dan/atau melalui Kecamatan Pasar Minggu adalah rencana

pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada KelurahanPasar Minggu, Pejaten Barat dan Kelurahan Rawajati.

Ayat (4)



Bandar udara pada:







Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 390

Cukup Jelas.

Pasal 391

Cukup Jelas.

Pasal 392

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c



REV.02/DTR/XI/2013

492


Saluran Kali Mampang di Kelurahan Ragunan, Jati Padang, dan

Kelurahan Pejaten Barat; Saluran Kali Baru 1 di Kelurahan Kebagusan,

Pasar Minggu, Pejaten Timur dan Kelurahan Pejaten Barat; Saluran Kali

Sarua di Kelurahan Pejaten Barat, Kebagusan, dan Kelurahan Jati

Padang; Saluran yang sejajar Jalan Jeruk Purut dan Jalan JerukKenanga di Kelurahan Cilandak Timur; Saluran yang sejajar Jalan

Pejaten Indah dan Jalan Komplek Bappenas 1 di Kelurahan Pejaten

Barat; Saluran yang melintasi Jalan Rusun Kenanga di Kelurahan

Cilandak Timur; dan Saluran yang sejajar dengan Jalan Musyawarah

dan Jalan Ampera 2 di Kelurahan Ragunan.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 393

Ayat (1)




terlayani; dan



milimeter).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 394

Ayat (1)


dengan zona layanan nomor 10 dilaksanakan di ruas Jalan Kebagusan

Raya, Saco, Sagu, Pasung dan Jalan Kapling Polri di KelurahanRagunan; Jalan Cilandak Raya dan Jalan Ampera Raya di Kelurahan

Cilandak Timur dan Kelurahan Ragunan; Jalan TB Simatupang di

Kelurahan Ragunan, Kebagusan, Jati Padang dan Kelurahan Pasar

Minggu; Jalan Kebagusan Utara di Kelurahan Kebagusan; Jalan Kemang

Selatan di Kelurahan Cilandak Timur; Jalan Warung Jati Barat di

Kelurahan Ragunan, Pejaten Barat dan Kelurahan Jati Padang; Jalan

Kalibata Baru di Kelurahan Pejaten Timur; Jalan Pasar Minggu Raya di

Kelurahan Pejaten Timur, Pejaten Barat dan Kelurahan Pasar Minggu;

Jalan Tanjung Barat di Kelurahan Pejaten Timur; Jalan Pejaten Raya di

Kelurahan Pasar Minggu dan Kelurahan Pejaten Barat; dan Jalan Siaga

Raya dan Jalan Warung Jati Timur di Kelurahan Pejaten Barat.



REV.02/DTR/XI/2013

493

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 395

Cukup Jelas.

Pasal 396

Cukup Jelas.

Pasal 397

Cukup Jelas.

Pasal 398

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)



Perwakilan Asing.

Pasal 399

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf bCukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e



berpenghasilan rendah

Pasal 400

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud pembagian zona dan sub zona kawasan adalah

berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik

pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan

lahan.

Huruf b

Yang dimaksud pembagian blok dan sub blok kawasan adalah

berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali/kanal, dan saluran

ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan

prasarana lain yang sejenis sesuai RDTR dan PZ.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 401

Cukup Jelas.



REV.02/DTR/XI/2013

494

Pasal 402

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)Huruf a


massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Petukangan

Selatan, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Ulujami dan Kelurahan

Bintaro: rencana halte bus pada jalan Ciledug Raya dan Jalan Lingkar

luar; di Kelurahan Ulujami: rencana halte bus pada jalan Swadarma

Raya.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Blok M-Ciledug adalah yang melalui

Kelurahan Petukangan Selatan dan Kelurahan Ulujami.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Lebak Bulus-Terminal

Kalideres adalah yang melalui Kelurahan Bintaro, Pesanggrahan,

Petukangan Selatan dan Kelurahan Petukangan Utara.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Lebak Bulus-Soekarno

Hatta adalah yang melalui Kelurahan Ulujami.

Huruf b


berupa:a. pembangunan jalan di Kelurahan Bintaro pada jalan Tol Ulujami-

Tanah Abang;

b. peningkatan jalan di Kelurahan Petukangan Utara, Petukangan

Selatan, Ulujami, Pesanggrahan, dan Kelurahan Bintaro pada jalan

Outter Ring Road; dan di Kelurahan Pesanggrahan pada jalan Tol

Jakarta-Serpong.

Huruf c


berupa:

e. peningkatan jalan di Kelurahan Ulujami dan Kelurahan Petukangan

Selatan pada jalan Ciledug Raya dan Jalan Arteri Jakarta Serpong;

dan di Kelurahan Rawasari pada jalan Swadarma; dan

f. pembangunan jalan Arteri Serpong penghubung jl.Panjang s/d Batas

DKI di Kelurahan Pertukangan Selatan dan Kelurahan Ulujami.

rencana pengembangan jaringan jalan arteri sekunder di dapat

diimplementasikan secara layang dan/atau dibawah tanah diarahkan

pada ruas koridor Kapten Tendean-Ciledug di ruas Jalan Ciledug Raya di

Kelurahan Petukangan Selatan dan Kelurahan Ulujami;

Huruf d


ayat ini berupa:

a. pemeliharaan jalan di Kelurahan Pesanggrahan pada jalan Kostrad

Pusri, H. Saidi, Bintaro Jaya, Bintaro Permai, Bintaro Puspita Raya,

Bintaro Puspita, Bintaro Permai, Pesanggrahan Indah, Kodam

Bintaro, Garuda dan Jalan Ulujami Raya; di Kelurahan Bintaro pada

jalan Depsos, Deplu Raya, RC Veteran, Rempoa, Garuda, Bintaro

Raya, Mawar Raya, Veteran (Antara), Deplu Raya, Cempaka 5,

Bintaro Utama, Mawar, Perdagangan, Taman Bintaro, Bintaro

Taman Barat, Kesehatan Raya, Veteran Raya, Rawa Papan, Haji



REV.02/DTR/XI/2013

495

Salim, Bhakti, Depsos, Bintaro Permai, Bintaro Permai 2 dan Jalan

Bintaro Raya; di Kelurahan Petukangan Selatan pada jalan Damai,

Damai Raya, Kemajuan, Kemajuan 4, Sabar, Haji Ilyas, Jamblang,

Anggrek, Pulo Indah, Damai 2, Mohammad Saidi, Haji Gain dan

Jalan SMA 63; di Kelurahan Pertukangan Utara pada jalan Palem 5,

Swadarma Raya, Taman Alfa Indah K2, Taman Alfa Indah K6, PalemRaya, Taman Alfa Indah dan Jalan Taman Alfa Indah F1; di

Kelurahan Ulujami pada jalan Jamblang, Swadarma Raya, Ulujami

Raya, Mohammad Saidi dan Jalan Srengseng; dan

b. pembangunan jalan penghubung dari jl.JORR W2 Selatan ke

jl.lr.H.Djuanda(Tangerang) di Kelurahan Bintaro.

Huruf e


a. pengembangan jalan inspeksi saluran di sepanjang Kali

Pesanggrahan; dan

b. pembangunan dan peningkatan jalan di Kelurahan Bintaro,

Pesanggrahan, Petukangan Selatan, Kelurahan Ulujami, dan

Kelurahan Petukangan Utara.

Huruf f


pada:

a. parkir di badan jalan (on street parking ) dilaksanakan sesuai ketentuan


b. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda ( park and ride)

terdapat pada kawasan Ciledug di Kelurahan Petukangan Selatan; dan

Huruf g


pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan

Bintaro pada jalan Anggrek, Bhakti, Bima, Bintaro Permai, Bintaro

Permai 1, Bintaro Permai 2, Permai Raya, Bintaro Utara, Bunga Mayang,

Bunga Mayan 1, Bunga Mayan 2, Bunga Mayan 3 , Deplu 1, Deplu 2,

Deplu 3, Deplu Raya, Depsos, Duta, Garuda, Haji Salim, Harapan,

Kenanga, Kesehatan Raya, Melati, Mesjid Haji Ali, Pembangunan,

Perdagangan, Perdagangan 2, Perdagangan 3, Perdagangan 4,

Perdagangan 5, Pongtiku, Ropiah, Sarinah, Teratai, Veteran, dan Jalan

Veteran Raya; di Kelurahan Petukangan Selatan pada jalan Anggrek,

Ciledug Raya, H. Nawi, H. Sulaeman, H. Yamin, H. Gain, H, Ilyas, H.

Jimin, H. Kasan, H. Misan, Haji Mugheni, Haji Radin, H. Soab,

Jamblang, Kemajuan, Kostrad Pusri, KP. Goyang, Masjid Daruh Fallah,

Meranti, Mertilang, Mesjid, Mohamad Saidi, Perdana, Perdana 1,

Pesanggrahan 1, Pesanggrahan 2, Pesanggrahan 3, Pesanggrahan 4,

Pesanggrahan 5, Pesanggrahan Permai, Pulo Indah, Sabar, Sabar 1,

Sabar Buntu, Sakti, Sakt 1, Sakti 2, Sakt 3, Shangrilla, Shangrilla 1,

Shangrilla 2, Shangrilla 3, SMA 63, dan Jalan Villa Pratama; di

Kelurahan Pesanggrahan pada jalan Bintaro Permai, Haji Giri, UlujamiRaya, Haji Giri, Nuri, Merpati 1, Merpati 2, Merpati 3, Pondok Baru,

Pondok Baru 1, Pondok Baru 2, Pondok Baru 3, Meriah, Warga, Merak,

Segi Tiga Selatan, Mertilang, Merbabu, Mohammad Saidi, dan Jalan

Mertilang; di Kelurahan Petukangan Utara pada jalan Jamblang, Masjid

Darul Fallah, AMD Manunggal, Gaji Gain, Haji Gain, Palem 5, SMA 63,

Palem Raya, SDN, Swadarma Raya, Kostrad Pusri, Ceremai, Ceremai 1,

Ceremai 2, Ceremai 3, Ceremai 4, Perintis, Taman Alfa Indah H5, Taman

Alfa Indah 28, Taman Alfa Indah K6, TK. Pembina Nasional, Taman Alfa

Indah H1, dan Jalan Srengseng; dan di Kelurahan Ulujami pada jalan

Jalan Ulujami Raya, Haji Buang, Puskesmas Darul Nazah, Perdatam 8,

H. Sanusi, Perdatam 8, Perdatam 7, Kramat, Perdatam 6, Kramat,



REV.02/DTR/XI/2013

496

Ciledug Raya, Haji Ridi, Swadarma Raya, Mairin, Jamblang, Swadarma

5, Swadarma Utara 1, Swadarma Utara 2, Swadarma Utara 3,

Swadarma Utara 4, Swadarma Utara 6, Kampung Baru 3, Kampung Baru

4, Kampung Baru 5, Kampung Baru 6, Kampung Baru 7 dan Jalan

Srengseng.

Ayat (3)


dan/atau melalui di Kecamatan Pesanggrahan adalah:

a. rencana pengembangan jalur jaringan MRT terdapat pada Stasiun

Pesanggrahan melalui Kelurahan Petukangan Selatan dan Kelurahan

Ulujami; dan

b. rencana pengembangan jalur kereta komuter Jabodetabek terdapat

pada area jalan rel kereta lingkar dalam kota yang melewati Kelurahan

Pesanggrahan.

Ayat (4)



Bandar udara pada:







Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 403

Cukup Jelas.

Pasal 404

Cukup Jelas.

Pasal 405

Cukup Jelas.

Pasal 406

Ayat (1)




terlayani; dan



milimeter).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 407

Ayat (1)

Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off site)

dengan zona layanan nomor 3 dan zona layanan no.11 dilaksanakan di



REV.02/DTR/XI/2013

497

ruas Jalan H. Muchtar, Palem, dan Jalan Palem 3 di Kelurahan

Petukangan Utara; Jalan H. Muctar, Kostrat, dan jalan Muh. Saidi di

Kelurahan Petukangan Selatan; Jalan Swadharma Raya dan Jalan

Ulujami di Kelurahan Ulujami; Jalan Ulujami dan jalan Pesanggrahan di

Kelurahan Pesanggrahan; Jalan Bintaro Permai, R.C Veteran, Rempoa,

dan Jalan Bintaro Raya di Kelurahan Bintaro.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 408

Cukup Jelas.

Pasal 409

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)



Perwakilan Asing.

Pasal 410

Ayat (1)

Yang dimaksud Stadion Olahraga Ulujami sebagai pengganti Stadion

Olahraga Lebak Bulus.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 411

Cukup Jelas.

Pasal 412

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f



Huruf g

Cukup Jelas.



REV.02/DTR/XI/2013

498

Huruf h




Pasal 413 Ayat (1)

Huruf a




Huruf b





Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 414

Cukup Jelas.

Pasal 415

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a


massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Setiabudi pada

Halte Dukuh atas dan Halte Dukuh Atas 2; Kelurahan Pasar Manggis

pada Halte Pasar Rumput dan Halte Manggarai; Kelurahan Guntur pada

Halte Halimun; Kelurahan Setiabudi pada Halte Setiabudi Utara AINI;

Kelurahan Setiabudi dan Kelurahan Karet pada Halte Kuningan Madya;

Kelurahan Karet Kuningan pada Halte Karet Kuningan dan Halte GOR

Sumantri; Kelurahan Karet Kuningan Timur pada Halte Depkes,

Kuningan Timur, Kuningan Barat, Tegal Parang, Gatot Subroto

Jamsostek dan Halte Patra Kuningan; Kelurahan Karet pada Halte Karet

dan Halte Setiabudi; Kelurahan Karet Semanggi pada Halte Bendungan

Hilir, Gatot Subroto LIPI dan Halte Semanggi; Kelurahan Menteng Atas

dan Kelurahan Pasar Manggis dengan rencana Penyediaan Halte pada

jalan Dr. Saharjo; Kelurahan Karet Semanggi, Karet dan Kelurahan Karet

Kuningan dengan Rencana Penyediaan Halte pada jalan Prof. DR.

Satrio; dan Kelurahan Karet Kuningan dengan Rencana Penyediaan

Halte pada jalan Casablanca.

Yang dimaksud dengan koridor Blok M-Kota adalah yang melalui

Kelurahan Karet Semanggi, Karet dan Kelurahan Setiabudi.

Yang dimaksud dengan koridor Dukuh Atas-Pulo Gadung adalah yang

melalui Kelurahan Guntur dan Jalan Galunggung di Kelurahan Setiabudi.

Yang dimaksud dengan koridor Ragunan-Dukuh Atas adalah yang

melalui Kelurahan Karet Kuningan Timur, Karet Kuningan, Karet,

Setiabudi dan Kelurahan Guntur.



REV.02/DTR/XI/2013

499

Yang dimaksud dengan koridor Pluit-Terminal Pinang ranti adalah yang

melalui Kelurahan Karet Kuningan Timur dan Kelurahan Karet Semanggi

Yang dimaksud dengan koridor UI Depok-Manggarai adalah yang

melalui di Kelurahan Menteng Atas dan Kelurahan Pasar Manggis

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Tanah Abang adalah

yang melalui di Kelurahan Karet Semanggi, Karet dan Kelurahan Karet

Kuningan.

Huruf b


berupa peningkatan jalan di Kelurahan karet Semanggi dan kelurahan

Karet Kuningan Timur diarahkan pada jalan Jend Gatot Subroto dan

Kelurahan Karet Kuningan, Kuningan Timur, Karet Semanggi, dan

Kelurahan Karet pada jalan Prof. Dr. Satrio

Huruf c


berupa pelebaran jalan di Kelurahan Guntur dan Kelurahan Pasar

Manggis pada jalan Sultan Agung; Kelurahan Setiabudi, Guntur Karet

Kuningan, Karet dan Kelurahan Karet Kuningan Timur pada jalan HR

Rasuna Said; Kelurahan Karet Kuningan pada jalan Casablanka;

Kelurahan Karet Semanggi, Karet, dan Kelurahan Karet Kuningan; Jalan

Halimun di Kelurahan Guntur pada jalan Prof DR Satrio; Kelurahan

Karet, Karet Semanggi dan Kelurahan Setiabudi pada jalan Jend

Sudirman; Kelurahan Pasar manggis pada jalan Dr Saharjo; danKelurahan Setiabudi pada jalan Galunggung.

rencana pengembangan prasarana jalan arteri sekunder secara layang

dan/atau dibawah tanah pada koridor Kampung Melayu menuju Tanah

Abang di ruas Jalan Prof. Dr. Satrio di Kelurahan Karet Kuningan,

Kuningan Timur, Karet Semanggi, dan Kelurahan Karet;

Huruf d


ayat ini berupa:

g. pemeliharaan jalan di Kelurahan Karet Semanggi pada jalan Karet

Pedurenan; Kelurahan Karet Kuningan pada jalan Karet Pedurenan

dan Jalan Pedurenan Masjid Raya; Kelurahan Karet Kuningan Timur

pada jalan Mega Kuningan, Patra Kuningan Raya dan Jalan Taman

Patra 10; Kelurahan Pasar Manggis pada jalan Halimun, Kawi dan

Jalan Guntur Kelurahan Guntur; Jalan Teuku Cik Ditiro, Muria Dalam,

Menteng Wadas Timur, Menteng Atas Utara, Kawi dan Jalan Guntur;

Kelurahan Setiabudi pada Jalan Setia Budi Utara, Setia Budi Tengah,

Setia Budi Barat dan Jalan Setia Budi; Kelurahan Karet Kuningan

Timur pada jalan Setia Budi di Kelurahan Karet; Jalan Patra

Kuningan Utara, Patra Kuningan Raya, Patra Kuningan, MegaKuningan, Lingkar Mega Kuningan, Guru Mughni dan Jalan

Gilimanuk; Kelurahan Menteng Atas pada jalan Muria Dalam,

Menteng Wadas Timur dan Jalan Menteng Pulo; Kelurahan Guntur

pada Jalan Mega Kuningan, Karet Pedurenan, dan Jalan Guru

Mughni di Kelurahan Karet Kuningan; Jalan Madiun, Kawi Raya,

Kawi, Halimun, Guntur dan Jalan Gembira; dan

h. pembangunan jalan penghubung dari jl.Setiabudi ke jl.Prof.DR.Satrio

di Kelurahan Karet dan Kelurahan Karet Kuningan; jalan penghubung

dari jl.Setiabudi ke jl.HR.Rasuna Said di Kelurahan Setiabudi dan

Kelurahan Karet; Jl. Denpasar/Prof. DR. Satrio - Setia Budi Utara di

Kelurahan Setiabudi dan Kelurahan Karet; Casablanca - Kuningan



REV.02/DTR/XI/2013

500

Madya/Menara Imperium - (Sejajar Sungai Cideng) –Halimun di

Kelurahan Guntur, Menteng Atas, Karet, dan Kelurahan Karet

Kuningan; Jl. Sudirman - KH Mas Mansyur di Kelurahan Karet; serta

Jl. Asia Afrika - Teuku Nyak Arif di Kelurahan Setiabudi dan

Kelurahan Karet.

Huruf e


a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Kali Cideng, Kali Krukut,

dan Kanal Banjir Barat; dan

b. pembangunan dan peningkatan jalan di Kelurahan Karet Kuningan

Timur; Setiabudi; Karet, Karet Kuningan, Pasar Manggis; Menteng

Atas, Guntur, dan Kelurahan Karet Semanggi;

Huruf f


pada:

a. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda ( park and ride)

terdapat pada kawasan Latuharhari di Kelurahan Setiabudi; dan

b. parkir di badan jalan (on street parking ) dilaksanakan sesuai


Huruf g


sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Setiabudi pada jalan

Galunggung, Setiabudi Tengah, Setiabudi 1, Setiabudi 2, Setiabudi 3,

Setiabudi 4, Setiabudi 7 dan Jalan Setiabudi Barat; Kelurahan Karetpada jalan Karet Gusuran 3, Bekmurad, Flamboyan, Karet Karya, Karet

Belakang, Komando 1, Komando 2, Komando 3, Komando 4, Karbala,

Karbala 1, Karbala 2, Karbala 3, Karbala 4, Karbala Barat, Karbala

Timur, Haji Cokong dan Jalan Karbala Belakang; Kelurahan Karet

Kuningan pada jalan KH. Royani 1, Wates, Mega Kuningan barat 7,

Mega Karet Barat, Karang Asem Utara, Karang Asem Tengah, Karang

Asem Raya, Jembatan Merah, Dogol, Karet Pedurenan, Anggrek 1,

Anggrek 4, Pedurenan, Perbanas, Kareng Asem, Kareng Asem 1,

Kareng Asem 2, Kareng Asem 3, Kareng Asem 4, Kareng Asem 5,

Madrasah, Pedurenan Masjid 3, Pedurenan Masjid 4 dan Jalan

Pedurenan Masjid 5; Kelurahan Karet Kuningan, Setiabudi dan

Kelurahan Karet Kuningan Timur pada jalan Denpasar Raya; Kelurahan

Karet Semanggi pada jalan Karet Sawah, Karet Sawah 1, Karet Sawah

2, Gamisun, Guru Mughni, Tangkas Turi, Ujung Polri, Akri dan Jalan R.

Sidup; Kelurahan Menteng Atas pada jalan Perintis, SP Kuningan,

Komplek Auri, Denpasar Selatan, Besaki, Ubud, Taman Ubud,

Klungkung, Gilimanuk, Mega Karet Barat, Kintamani, YBR I, YBR II,

Denpasar 1, Denpasar 2, Denpasar 3, Denpasar 4, Patra Kuningan

Utara, Patra Kuningan, Patra Kuningan Raya, Patra Kuningan 1, Patra

Kuningan 7, Patra Kuningan 8, Patra Kuningan 9, Patra Kuningan 10,

Patra Kuningan 11, Patra Kuningan 12, Patra Kuningan 13, PatraKuningan 14, Taman Patra Raya, Taman Parta 1, Taman Parta 2,

Taman Parta 4, Taman Parta 5, Taman Parta 6, Taman Parta 7, Taman

Parta 8, Taman Parta 9, Taman Parta 10, Taman Parta 11, Taman Parta

12, Taman Parta 13, Taman Parta 14, Casablanka dan Jalan Taman

Parta 15 di Kelurahan Karet Kuningan Timur; Jalan Menteng Pulo, Muria

Dalam, Menteng Atas Dalam, Subur Ujung, Menteng Dalam, Lontar,

Subur Raya, Subur Dalam, Makmur; Kelurahan Pasar Manggis pada

jalan Sultan Agung, Guntur, Papandayan, Kawi, Kencana, Putri, Ungaran

Ujung, Palimanan, Menteng Wadas Utara, Pualam, Menteng Bata,

Menteng Granit, Menteng Atas Utara, Menteng Atas Dalam, Menteng

Wadas Timur, Menteng Wadas 4, Menteng Wadas 5, Pariaman, Sawah



REV.02/DTR/XI/2013

501

Lunto, Kota Gadang, Kalibaru Barat, Minangkabau Timur, Minangkabau

Barat, Bukittinggi dan Jalan Padang; Kelurahan Guntur pada jalan

Sumbing, Sindoro, Ungaran Ujung, Merbabu, Merapi, Malabar, Lawu,

Bromo, Kelud, Kawi Raya, Wilis, Tangkuban Perahu, Slamet, Salak, Edi

raya dan Jalan Halimun; kelurahan Setiabudi, Karet dan Kelurahan Karet

Semanggi pada jalan Jend. Sudirman; Kelurahan Karet Kuningan,Setiabudi, Guntur, Karet dan kelurahan Karet Kuningan Timur pada jalan

HR Rasuna Said; Kelurahan Karet Semanggi dan karet Kuningan Timur

pada jalan Gatot Subroto; Kelurahan Karet Kuningan dan Kelurahan

Karet Kuningan Timur pada jalan Mega Kuningan; Kelurahan Karet,

Karet Kuningan, Karet Semanggi dan Kelurahan Karet Kuningan Timur;

pada jalan Dr. Satrio; dan Kelurahan Menteng Atas dan Kelurahan Pasar

Manggis pada jalan Dr. Saharjo.

Ayat (3)


dan/atau melalui Kecamatan Setiabudi adalah :

a. rencana pengembangan MRT melalui Kelurahan Kuningan Timur;

b. rencana pengembangan LRT melalui Kelurahan Karet, Karet

Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, dan Kelurahan Karet

Semanggi; dan

c. rencana pengembangan jalur Kereta Bandara melalui Kelurahan

Guntur dan Pasar Manggis

Ayat (4)









Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 416

Cukup Jelas.

Pasal 417

Cukup Jelas.

Pasal 418

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e



REV.02/DTR/XI/2013

502


Saluran Baru Barat di Kelurahan Pasar Manggis dan Kelurahan Menteng

Atas; dan Saluran Codetanwira di Kelurahan Menteng Atas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 419

Ayat (1)



mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasiterlayani; dan



milimeter).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 420

Ayat (1)


dengan zona layanan nomor 1, zona layanan 4, dan zona layanan 6

dilaksanakan di ruas Jalan Jalan Jend. Gatot Subroto di Kelurahan Karet

Semanggi dan Kelurahan Karet Kuningan Timur; Jalan HR Rasuna Said

di Kelurahan Karet Kuningan dan Kelurahan Karet Kuningan Timur;

Jalan Casablanca di Kelurahan Karet Kuningan; dan Jalan Dr Saharjo di

Kelurahan Menteng Atas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 421

Cukup Jelas.

Pasal 422

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)



REV.02/DTR/XI/2013

503



Perwakilan Asing.

Pasal 423

Cukup Jelas.

Pasal 424

Cukup Jelas.

Pasal 425

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf fYang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat


Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h




Pasal 426

Ayat (1)

Huruf a




Huruf b


jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yangbelum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana


Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 427

Cukup Jelas.

Pasal 428

Ayat (1)



REV.02/DTR/XI/2013

504

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a


massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan MentengDalam: Halte Pancoran Barat; Kelurahan Menteng Dalam dan Kelurahan

Tebet Barat: Halte Pancoran, Halte pada jalan Prof. DR. Supomo;

Kelurahan Tebet Barat: Halte Tebet BKPM; Kelurahan Tebet Timur:

Halte Cikoko Stasiun Cawang; Kelurahan Manggarai Selatan, Manggarai

dan Kelurahan Menteng Dalam: Halte pada jalan DR. Saharjo; Kelurahan

Menteng Dalam: Halte pada jalan Casablanka; Kelurahan Manggarai

Selatan, Tebet Barat, Tebet Timur, Bukit Duri dan Kebon Baru: Halte

pada jalan Abdul Syafii.

Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung-Dukuh Atas adalah yang

melalui Kelurahan Manggarai.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Pinang Ranti-Pluit adalah yang

melalui Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Tebet Timur dan

Kelurahan Kebon Baru.

Yang dimaksud dengan koridor Manggarai-UI Depok adalah yang

melalui Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Manggarai Selatan, dan

Kelurahan Manggarai.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Tanah Abang adalahyang melalui Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Manggarai

Selatan, Tebet Timur, Bukit Duri dan Kebon Baru.

Huruf b


berupa peningkatan jalan di Kelurahan Menteng Dalam pada jalan Gatot

Subroto dan ruas jalan Casablanca; dan Kelurahan Tebet Barat, Tebet

Timur dan Kelurahan Kebon Baru pada jalan M.T Haryono;

Huruf c


berupa pelebaran jalan di Kelurahan Menteng Dalam dan Kelurahan

Tebet Barat pada jalan Prof DR Supomo; Kelurahan Menteng Dalam

pada jalan Casablanka; Kelurahan Manggarai Selatan, Tebet Barat,

Tebet Timur, Bukit Duri dan Kelurahan Kebon Baru pada jalan KH

Abdullah Syafii; Kelurahan Menteng Dalam, Manggarai Selatan, dan

Kelurahan Manggarai pada jalan DR Saharjo; dan Kelurahan Manggarai

pada jalan Sultan Agung.

rencana pengembangan jaringan jalan arteri dapat diimplementasikan

secara layang dan/atau dibawah tanah pada:a. koridor Kampung Melayu menuju Tanah Abang di ruas jalan

Casablanca di Kelurahan Menteng Dalam; dan

b. koridor Pasar Minggu menuju Manggarai di ruas Jalan Dr. Saharjo di

Kelurahan Tebet Barat, Kelurahan Manggarai Selatan, dan Kelurahan

Manggarai

Huruf d


ayat ini berupa:

i. pemeliharaan jalan di Kelurahan Tebet Barat pada jalan Tebet Raya,

Tebet Timur, Tebet Utara 1, Tebet Barat Raya, dan Jalan Tebet Barat





REV.02/DTR/XI/2013

506

Tebet Dalam 4H, Tebet Dalam 4I, Tebet Dalam 4J, Tebet Mas Indah,

Tebet Mas Indah 3, Tebet Mas Indah 4, Tebet Mas Indah 7, Tebet Mas

Indah 8, Tebet Barat Dalam, Tebet Barat Dalam 2, Tebet Barat Dalam

2A, Tebet Barat Dalam 2B, Tebet Barat Dalam 2C, Tebet Barat Dalam

2D, Tebet Barat Dalam 2E, Tebet Barat Dalam 2F, Tebet Barat Dalam 3,

Tebet Barat Dalam 3A, Tebet Barat Dalam 3B, Tebet Barat 5, TebetBarat Dalam 6C, Tebet Barat Dalam 8, Tebet Barat Dalam 8A, Tebet

Barat Dalam 8B, Tebet Barat Dalam 10, Tebet Barat Dalam 10E, Tebet

Barat Dalam 10D, Tebet Barat Dalam 4C, Tebet Barat Dalam 4D, Tebet

Barat Dalam 4F, Tebet Barat Dalam 4G, Tebet Barat Dalam 4H, Tebet

Barat Dalam 7, Tebet Barat Dalam 7B, Tebet Barat Dalam 7C, Tebet

Barat Dalam 7D, Tebet Barat Dalam 7E, Tebet Barat Dalam 9, Tebet

Barat Dalam 9A, Tebet Barat Dalam 9C dan Jalan Tebet Barat Dalam

9D; Kelurahan Tebet Timur pada jalan Tebet Raya, Tebet Utara, Tebet

Utara 1, Tebet Utara 1A, Tebet Utara 1B, Tebet Utara 1C, Tebet Utara

1F, Tebet Utara 1G, Tebet Utara 1H, Tebet Utara 2, Tebet Utara 2A,

Tebet Utara 2C, Tebet Utara 2E, Tebet Utara 2F, Tebet Utara 3, Tebet

Utara 3A, Tebet Utara 3B, Tebet Utara 3C, Tebet Utara 3D, Tebet Utara

3E, Tebet Utara 3F, Tebet Utara 3G, Tebet Utara 4, Tebet Utara 4A,

Tebet Utara 4C, Tebet Utara 4D, Tebet Utara 4E, Tebet Timur, Tebet

Timur Dalam 2, Tebet Timur Dalam 2A, Tebet Timur Dalam 2B, Tebet

Timur Dalam 2E, Tebet Timur Dalam 3, Tebet Timur Dalam 3F, Tebet

Timur Dalam 3L, Tebet Timur Dalam 8, Tebet Timur Dalam 8A, Tebet

Timur Dalam 8B, Tebet Timur Dalam 8C, Tebet Timur Dalam 8D, Tebet

Timur Dalam 8E, Tebet Timur Dalam 8J, Tebet Timur Dalam 8L, Tebet

Timur Dalam 8Q, Tebet Timur Dalam 8R, Tebet Timur Dalam 8S, Tebet

Timur Dalam 8V, Tebet Timur Dalam 8W, Tebet Timur Dalam 9, TebetTimur Dalam 9A, Tebet Timur Dalam 9B, Tebet Timur Dalam 9C, Tebet

Timur Dalam 9D, Tebet Timur Dalam 9E, Tebet Timur Dalam 9X, Tebet

Timur Dalam 10A dan Jalan Tebet Timur Dalam 10E; Kelurahan Kebon

Baru pada jalan Asem Baris, Kampung Dalam, Kampung Dalam 1,

Kampung Dalam 2, Kampung Dalam 3, Kampung Dalam 4, Kampung

Dalam 5, Kampung Dalam 6, Kampung Dalam 7, Kampung Dalam 8,

Kampung Dalam 9, Kampung Dalam 10, Kampung Dalam 11, Kampung

Baru, Kampung Baru 1F, Kampung Baru 7, Kampung Baru 8, Gudang

Peluru, Gudang Peluru Utara, Gudang Peluru Utara 1, Gudang Peluru

Utara 2, Gudang Peluru Timur, Gudang Peluru Timur 1, Gudang Peluru

Timur 2, Gudang Peluru Timur 3, Gudang Peluru Timur 4, Gudang

Peluru Timur 5, Gudang Peluru Barat, Gudang Peluru Barat 1, Gudang

Peluru Barat 2, Gudang Peluru Barat 2, Gudang Peluru Barat 3, Gudang

Peluru Barat 4, Kampung Melayu Besar 1, Kampung Melayu Besar 2 dan

Jalan Kampung Melayu Besar 3A; Kelurahan Manggarai Selatan pada

jalan Sederhana, Keselamatan, Keselamatan 1, Keselamatan 2, Berkah

3, Manggis 1, Manggis 2, Masjid Al Barkah, Sawo 2, Sawo 3, Sawo 4

dan Jalan Rambutan; Kelurahan Bukit Duri pada jalan Bakti, Bakti 1,

Bakti 3, Bakti 4, Swadaya 1, Swadaya 2, Swadaya 3, Mata Air 1, Rusa 8,

Bali Matraman, Menara Air, Menara Air 1, Menara Air 3, Manyar Belatik,

Kepodang, Puyuh, Bukit Duri Utara, Manggarai Utara 1, Manggarai Utara2, Manggarai Utara 3, Manggarai Utara 4, Manggarai Utara 5, Manggarai

Utara 6, Manggarai Utara 7, Manggarai Utara 8 dan Jalan Manggarai

Utara 10 di Kelurahan Manggarai; Jalan Lapangan Ros 1, Lapangan Ros

2, Lapangan Ros 3, Ros Barat 3, Ros Timur 3, Ros Barat 4, Ros Timur 4,

Ros Barat 5, Ros Timur 5, Kampung Melayu Barat, Kampung Melayu

Kecil, Kampung Melayu Kecil 1, Kampung Melayu Kecil 2, Kampung

Melayu Kecil 3, Kampung Melayu Kecil 5, Sawo Kecik 1, Sawo Kecik 3,

Sawo Kecik 4 dan Jalan Sawo Kecik 5; Kelurahan Manggarai Selatan,

Tebet Barat, Tebet Timur, Bukit Duri dan Kelurahan Kebon Baru pada

jalan Abdul Syafii; Kelurahan Tebet Barat, Tebet Timur dan Kelurahan

Kebon Baru pada jalan Letjen MT. Haryono; Kelurahan Menteng Dalam



REV.02/DTR/XI/2013

507

dan Kelurahan Tebet Barat pada jalan Prof. DR. Supomo; dan Kelurahan

Manggarai Selatan, Manggarai dan Kelurahan Menteng Dalam pada

jalan DR. Saharjo.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang adadan/atau melalui Kecamatan Tebet adalah:

a. rencana pengembangan MRT melalui Kelurahan Kebon Baru,

Menteng Dalam, Tebet Barat dan Kelurahan Tebet Timur.

b. rencana pengembangan LRT melalui Kelurahan Bukit Duri, Kebon

Baru, Manggarai Selatan, Menteng Dalam, Tebet Barat dan

Kelurahan Tebet Timur.

c. rencana pengembangan jalur kereta komuter Jabodetabek di

Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Tebet Timur, Kebon Baru,

Bukit Duri, Manggarai Selatan dan Kelurahan Manggarai.

d. rencana kereta bandara melalui Kelurahan Bukit Duri, Kebon Baru,

Manggarai, dan Kelurahan Tebet Timur.

Ayat (4)



Bandar udara pada:





e. kawasan di bawah permukaan kerucut;f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 429

Cukup Jelas.

Pasal 430

Cukup Jelas.

Pasal 431

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e


Saluran Tebet Timur di Kelurahan Manggarai, Bukit Duri, Manggarai

Selatan, Tebet Timur dan Kelurahan Tebet Barat; Saluran Baru Barat di

Kelurahan Menteng Dalam dan Kelurahan Tebet Barat; Saluran

Codetanwira di Kelurahan Menteng Dalam; dan Saluran Tebet Barat di

Kelurahan Tebet Barat



REV.02/DTR/XI/2013

508

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 432

Ayat (1)




terlayani; dan



milimeter).


Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 433

Ayat (1)


dengan zona layanan nomor 1 dan zona layanan 4 dilaksanakan di ruas

Jalan Jend. Gatot Subroto di Kelurahan Menteng Dalam; Jalan Dr.

Supomo di Kelurahan Menteng Dalam dan Kelurahan Tebet Barat; Jalan

Tebet Timur dalam 11 di Kelurahan Kebon Baru dan Tebet Timur; Jalan

Asem Baris di kelurahan Kebon Baru; Jalan Casablanka di Kelurahan

Menteng Dalam; Jalan KH. Abdul Syafi’i di Kelurahan Tebet Barat, Tebet

Timur, Kebon Baru, Bukit Duri dan Kelurahan Manggarai Selatan; Jalan

Sawo Kecik dan Jalan Bukit Duri Selatan di Kelurahan Bukit Duri; dan

Jalan Menara Air 3 di Kelurahan Manggarai dan Kelurahan Manggarai

Selatan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 434

Cukup Jelas.

Pasal 435

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)



REV.02/DTR/XI/2013

509



Perwakilan Asing.

Pasal 436

Cukup Jelas.

Pasal 437

Cukup Jelas.

Pasal 438

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf fCukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf k




Pasal 439

Ayat (1)Huruf a




Huruf b







REV.02/DTR/XI/2013

510

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 440

Cukup Jelas.

Pasal 441

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a


massal berupa halte bus pada jalur khusus di Jalan Bekasi Raya dan

Jalan Radjiman Widyodiningrat di Kelurahan Jatinegara; Halte Bus

Penggilingan dan Halte Bus Walikota Jakarta Timur di Kelurahan

Penggilingan; Halte Bus Pulo Gebang dan beberapa Halte Bus pada

jalan Cakung Cilincing Raya di Kelurahan Pulo Gebang; Halte Busway

pada jalan Bekasi Raya di Kelurahan Ujung Menteng; Halte Busway

pada jalan Bekasi Raya dan Jalan Cakung Cilincing Raya di Kelurahan

Cakung Timur; Halte Busway pada jalan Bekasi Raya dan Jalan Cakung

Cilincing Raya di Kelurahan Cakung Barat; dan Halte Bus Pasar Pulo

Gadung, Halte Busway pada jalan Bekasi Raya dan Jalan Radjiman

Widyodiningrat di Kelurahan Rawa Terate;

Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Cikarang adalah yang

melalui Kelurahan Rawa Terate, Cakung Barat, Cakung Timur, danKelurahan Ujung Menteng.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Dukuh Atas adalah

yang melalui Kelurahan Rawa Terate dan Kelurahan Jatinegara.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kampung Melayu-Pulo Gebang

adalah yang melalui Kelurahan Penggilingan dan Kelurahan Pulo

Gebang.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kelapa Gading-Kalimalang adalah

yang melalui Kelurahan Rawa Terate dan Kelurahan Jatinegara;

Yang dimaksud dengan jalur koridor Tanjung Priok-Pulo Gadung melalui

Kelurahan Rawa Terate, Cakung Barat dan Kelurahan Cakung Timur.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu adalah

yang melalui Kelurahan Rawa Terate dan Kelurahan Jatinegara.


melalui ruas Jalan Bekasi Raya di Kelurahan Rawa Terate, Cakung Barat

dan Kelurahan Cakung Timur.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Setu adalah yang

melalui Kelurahan Rawa Terate, Cakung Barat, Cakung Timur, dan

Kelurahan Ujung Menteng.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kampung Melayu-Rawamangun

adalah yang melalui Kelurahan Jatinegara, Rawa Terate, Cakung Barat,

Cakung Timur, dan Kelurahan Pulo Gebang.

Huruf b



REV.02/DTR/XI/2013

511


berupa:

a. peningkatan jalan Tol Lingkar luar di Kelurahan Cakung Barat,

Cakung Timur, dan Kelurahan Pulo Gebang, Jalan Tol Sunter-

Pulogebang melalui Kelurahan Rawa Terate dan Kelurahan Cakung,

dan ruas Jalan Perintis Kemerdekaan di Kelurahan Rawa Terate;Jalan Bekasi Raya di Kelurahan, Rawa Terate, Cakung Barat,

Cakung Timur, dan Kelurahan Ujung Menteng; Jalan Cakung

Cilincing Raya di Kelurahan Cakung Barat, Cakung Timur,

Penggilingan dan Kelurahan Pulo Gebang; dan

b. pembangunan jalan penghubung dari jl. Jend.(Pol) RS.Soekanto ke

jl. Stasiun Cakung di Kelurahan Pulo Gebang, jalan penghubung dari

jl. Pegangsaan Dua ke jl. Bekasi Raya di Kelurahan Rawa Terate,

jalan penghubung jl.Hamengkubuwono 9 ke jalan sejajar Sutet Pulo

Gebang di Kelurahan Ujung Menteng dan Kelurahan Pulogebang,

dan jalan penghubung dari jl.l Gusti Ngurah Rai sampai dengan

Batas DKI di Kelurahan Penggilingan.

Huruf c


berupa:

a. pelebaran jalan di Kelurahan Jatinegara pada jalan Bekasi Raya,

Kelurahan Jatinegara dan Kelurahan Rawa Terate pada jalan

Rajiman Widyodiningrat, Kelurahan Pulo Gebang pada jalan Ruas

Jalan Palad, dan Kelurahan Rawa Terate pada jalan Swadaya; dan

b. pembangunan jalan penghubung dari jl.Kelapa Nias Raya ke jl.Toll

Cacing di Kelurahan Cakung Barat dan Kelurahan Cakung Timur, jalan penghubung dari jl. Pegangsaan Dua ke jl. Toll Cacing sampai

dengan batas DKI di Kelurahan Cakung Barat, Cakung Timur, dan

Kelurahan Rawa Terate, jalan penghubung jl. Sisi Timur Cakung

Drain ke jl. Sultan Hamengkubuwono 9 di Kelurahan Cakung Barat,

jalan inspeksi Kali Bekasi Tengah di Kelurahan Cakung Barat, jalan

penghubung dari jl. Hamengkubuwono 9 ke kawasan Marunda di

Kelurahan Cakung Timur, jalan sejajar Kabel Tegangan Tinggi Pulo

Gebang di Kelurahan Pulo Gebang, jalan penghubung dari jl. JORR

Pulo Gebang ke jl. Palad (jl. Rawa Kuning) di Kelurahan Pulo

Gebang, dan jalan penghubung dari jl.Jatinegara Lio ke JORR E2 di

Kelurahan Penggilingan, Pulo Gebang, dan Jatinegara.

Huruf d


ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Rawasari pada ruas di

Jalan Pulo Lentut dan Jalan Swadaya di Kelurahan Rawa Terate; Jalan

Penggilingan, Taman Pulo Gebang, Rasamala Elok, Boulevard Raya dan

Jalan Jeunjing Elok di Kelurahan Penggilingan; Jalan Kayu Tinggi,

Taman Pulo Gebang, Inspeksi Saluran, Kayu Putih dan Jalan Tambun

Selatan di Kelurahan Cakung Timur; Jalan Anyelir, Pulo Gadung Rawa

Terate, Pulau Sangiang dan Jalan PGJ di Kelurahan Ujung Menteng;Jalan Cakung Pulo Gebang, Komarudin, Gebang Kirana Tengah, Pulau

Jawa dan Jalan Palad di Kelurahan Pulo Gebang; Jalan Pulo Lio,

Tambun Ranggas, Rawa Sumur Barat, Pulo Buaran 3, Pulo Buaran 2,

Rawa Gelam 5 dan Jalan Pulo Ayang di Kelurahan Jatinegara; Jalan

Tipar Cakung di Kelurahan Cakung Barat; dan Jalan Pulo Gebang di

Kelurahan Ujung Menteng.

Huruf e


a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Cakung Drain, Kanal Banjir

Timur; Kali Cakung, dan Kali Petukangan, dan



REV.02/DTR/XI/2013

512


Cakung Barat, Cakung Timur, Rawa Terate, Jatinegara, Penggilingan,

Pulogebang, dan Kelurahan Ujung Menteng;

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukanpada:


terdapat pada Kawasan Cakung di Kelurahan Pulogebang dan

Kawasan Pulogebang di Kelurahan Pulogebang;

b. parkir di badan jalan (on street parking) dilaksanakan sesuai ketentuan



gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat pada jalan Rawa

Udang, Jalan Pulo Gadung di Kelurahan Rawa Terate; Jalan Pulau

Bangka, Jati 1, Stasiun Cakung, Cakung Pulo Gebang, Rawa Kuning,

Warga Bakti, Rawa Bebek dan Jalan Palad di Kelurahan Pulo Gebang;

Jalan Penggilingan, Marzuki 1, Marzuki 2, Pulo Buaran 4, Amalia,

Kebun Raya, Bona, Makmun, Bulovera Raya dan Jalan Eboni Elok di

Kelurahan Penggilingan; Jalan Pulo Ayang, Pulo Buaran, Pulo

Kambing 2, Jatinegara Lio 1, Rawa Gatel, Rawa Sumur 4, Bekasi

Raya dan Jalan Dr. KRT. Wadjiman Widyodiningrat di Kelurahan

Jatinegara; pembangunan Jalan inspeksi di sepanjang Cakung Drain

dan Kanal Banjir Timur, Jalan Gebang Mutiara dan Jalan Cakung

Industri Selatan.1 di Kelurahan Cakung Timur; dan Jalan Pulo

Gebang, Edelweise, Gladiol, Palapa, Sukara, Arun Raya, Flamboyan 2

dan Jalan Tanah Malaka Bulag di Kelurahan Ujung menteng;

Huruf g


barang dalam ayat ini dilakukan di Jalan Tol Cakung Cilincing di

Kelurahan Pulogebang, Cakung Barat, dan Kelurahan Cakung Timur.

Huruf h


sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Jatinegara pada jalan

Radjiman Widyodiningrat, Rawa Sumur 4, Pengarengan, Pulo Buaran 1,

Taruna, Taruna 1, Jatinegara Lio, Jatinegara Lio 1, Gas, Gas 1, Martil,

Pahat, Swadaya dan Jalan Pasar Klender; di Kelurahan Penggilingan

pada jalan Penggilingan, Sentra Primer Timur, Komaruddin, Merpati,

Hasan, Bona, Marzuki, Marzuki 1, Marzuki 2, Marzuki 4, Taman Sari 1,

Taman Sari 2, Taman Sari 3, Taman Sari 4, Taman Sari 5, Taman Sari 6,

Taman Sari 7, Taman Sari 8, Gunung Pangrango, Jeunjing Elok, Rengas

Elok, Pinus Elok dan Jalan Jati Elok; di Kelurahan Pulogebang pada

jalan Doktor Sumarno, Stasiun Cakung, Pulogebang, Warga Bakti,

Masnaga raya, P. Komarudin, Cemara, Cemani, Pala, Kenari, Kopi, Lada

dan Jalan Mutiara; di Kelurahan Ujung Menteng pada jalan Tanjakan

AURI, Menteng Niaga, Satria Raya, Angkasa, Ujung Menteng,Metropolitan, Pulogebang dan Jalan Palad; di Kelurahan Cakung Timur

pada jalan Inspeksi Kayu Tinggi, Kayu Tinggi, dan Jalan Balai Rakyat; di

Kelurahan Rawa Terate pada jalan Tipar Cakung dan Jalan Penggilingan

di Kelurahan Cakung Barat; Jalan Radjiman Widyodiningrat, Pulo

Gadung dan Jalan Swadaya; di Kelurahan Jatinegara, Ujung Menteng,

Cakung Timur, Cakung Barat, dan Kelurahan Rawa Terate pada jalan

Bekasi Raya; di Kelurahan Jatinegara dan Kelurahan Penggilingan pada

jalan I. Gusti Ngurah Rai; dan di Kelurahan Cakung Timur dan Kelurahan

Cakung Barat pada jalan Cakung Cilincing Raya.

Ayat (3)





REV.02/DTR/XI/2013

514

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 444

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

pemeliharaan dan peningkatan pompa air di Kecamatan Cakung:

a. Pompa air Rawa Terate 2 di Kelurahan Rawa Terate;

b. Pompa air Rawa Terate di Kelurahan Cakung Barat;

c. Pompa air Situ Rawa Rorotan di Kelurahan Cakung Timur;

d. Pompa air Waduk Taman Modern di Kelurahan Cakung Timur;

e. Pompa air Waduk Aneka Elok di Kelurahan Penggilingan;

f. Pompa air Situ Rawa Gelam di Kelurahan Jatinegara;

g. Pompa air Situ Rawa Badung di Kelurahan Jatinegara; dan

h. Pompa air Situ Rawa Penggilingan di Kelurahan Jatinegara;

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk dan/atau situ di

Kecamatan Cakung::

a. Waduk Aneka Elok di Kelurahan Penggilingan;

b. Waduk Taman Modern di Kelurahan Cakung Timur;

c. Situ Rawa Badung di Kelurahan Jatinegara;

d. Situ Rawa Penggilingan di Kelurahan Jatinegara;

e. Situ Rawa Gelam di Kelurahan Jatinegara; dan

f. Situ Rawa Rorotan di Kelurahan Cakung Timur

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf hCukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 445

Ayat (1)




terlayani; dan



REV.02/DTR/XI/2013

515



milimeter).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 446

Ayat (1)


a. zona layanan nomor 9 (sembilan) melayani Kelurahan Cakung Barat,

Ujung Menteng, Rawa Terate dan Kelurahan Cakung Timur; dan

b. pada zona layanan nomor 10 (sepuluh) melayani Kelurahan Pulo

Gebang, Penggilingan, Jatinegara, dan Kelurahan Rawa Terate;

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 447

Cukup Jelas.

Pasal 448

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)



Perwakilan Asing.

Pasal 449

Cukup Jelas.

Pasal 450

Cukup Jelas.

Pasal 451

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f








REV.02/DTR/XI/2013

517

Huruf c


berupa pelebaran jalan di Kelurahan Ceger dan Kelurahan Bambu Apus

pada jalan Mabes Hankam; di Kelurahan Lubang Buaya pada jalan

Pondok Gede Raya.

Huruf d


ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Pondok Rangon pada

jalan Raya Pondok Rangon, Munjul Raya, Pondok Rangon, Pondok

Rangon Barat, Cilangkap Baru, dan Jalan Kramat Ganceng; di Kelurahan

Cilangkap pada jalan Raya Hankam, Cilangkap Raya, Munjul Raya,

Cilangkap Baru, Cipayung Raya, Hankam Cilangkap, dan Jalan Malaka;

di Kelurahan Munjul pada jalan Lapangan Tembak, Munjul Raya, dan

Jalan Malaka; di Kelurahan Setu pada jalan Cipayung Raya, Bambu

Apus, Hankam, Setu Raya, dan Jalan Rawa Binong; di Kelurahan Ceger

pada jalan Bambu Apus, Bina Marga, Ceger Raya, dan Jalan

TB.Simatupang; di Kelurahan Bambu Apus pada jalan Bambu Apus,

Hankam, dan Jalan Setu Raya; di Kelurahan Lubang Buaya pada jalan

Bambu Apus, Hankam, dan Jalan Setu Raya di Kelurahan Bambu Apus;

Jalan Rawa Binong, Manunggal 17, Lubang Buaya, dan Jalan TMII Pintu

2.

Huruf e


a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Kali Sunter dan Kali

Cilangkap, danb. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan

Lubang Buaya, Setu, Bambu Apus, Ceger, Cilangkap, Cipayung,

Munjul, dan Kelurahan Pondok Rangon;

Huruf f


pada:




gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat di Kelurahan pada

jalan TMII Pintu 2, Lubang Buaya, Sadar, Al Baidho, Balang, Swadaya,

Garuda, Ampel, dan Jalan SPG 7 Lubang Buaya; di Kelurahan Ceger

pada jalan TMII Pintu 2, dan Jalan Gempo; di Kelurahan Bambu Apus

pada jalan Halim, Bambu Petung, Bambu Hitam, Bambu Wulung,

SMIK, Budi Murni 3, Panti Asuhan, Panti Asuhan (depsos), Gempo,

Mini 1 (setu), Mini 2, dan Jalan TMII; di Kelurahan Cipayung pada

jalan Bambu Petung, Bantar Jati, Siung, dan Jalan Hankam, di

Kelurahan Setu; Jalan Bambu Petung, Cipayung, Budi Murni 3,

Mandor Hasan, Masjid Ceger, Budi Murni 2, Budi Murni, Pamudin,

Bekhman, dan Jalan Panti Asuhan; di Kelurahan Pondok Rangon pada jalan Cilangkap Baru, dan Jalan Jambore; dan di Kelurahan Cilagkap

pada jalan Dalang di Kelurahan Munjul; Jalan Malaka, Asyafiyah,

Hankam, dan Jalan Cilangkap Baru;penyediaan prasarana parkir

perpindahan moda ( park and ride) terdapat pada jalan Kampung

Rambutan di Kelurahan Ceger.

Huruf g

pengembangan sistem angkutan barang diarahkan pada jalan Tol

Jagorawi di Kelurahan Ceger, Cipayung dan Kelurahan Setu.

Huruf h



REV.02/DTR/XI/2013

518


sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Lubang Buaya pada jalan

SPG 7, Langgar, Kramat Pang Syarif, Swakarsa, Yusufyah, Bacang,

Swadaya, Gorda, Gardu, Munduh, Taman Mini Pintu 1, Makmur, dan

Jalan Cemara; di Kelurahan Setu pada jalan Setu Raya, Mabes Hankam,

Puskesmas, Bantar Jati, Siung, dan Jalan Bambu Apus; di KelurahanBambu Apus pada jalan Mabes Hankam, Mini 1, Nusa Indah, Bambu

Apus, Gebang Sari, Palem Kartika, Bambu Kuning Timur 2, Gempol dan

Jalan Bambu Kuning Timur; di Kelurahan Ceger pada jalan Mabes

Hankam, Makmur, Rawa Segaran, Nangka, Ceger Raya, Rambo, Haji

Sinun, dan Jalan Area Taman Mini.

Ayat (3)



Bandar udara pada:







Ayat (4)

Cukup Jelas


Pasal 456

Cukup Jelas.

Pasal 457

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

pemeliharaan dan peningkatan pompa air di Kecamatan Cipayung:

a. pompa Situ Taman Mini di Kelurahan Ceger;

b. Pompa Waduk Ceger dan Pompa Situ Ceger Bambu Apus Bambu

Apus,

c. Pompa Waduk Cipayung, Pompa Waduk Sunter Hulu di Kelurahan

Setu;

d. Pompa Waduk Cilangkap 1, Pompa Waduk Cilangkap Kebon Bibit di

Kelurahan Cilangkap;

e. Pompa Waduk Munjul dan Pompa Situ Baru Cibubur di Kelurahan

Munjul; danf. Pompa Waduk Sunter Hulu di Kelurahan Pondok Rangon

Huruf c

pemeliharaan dan peningkatan kapasitas waduk/situ di Kecamatan

Cipayung:

a. Waduk Ceger, Situ Rawa TMII di Kelurahan Ceger;

b. Waduk Ceger Bambu Apus dan Situ Ceger Bambu Apus di Kelurahan

Bambu Apus;

c. Waduk Sunter Hulu 2 di Kelurahan Pondok Rangon;

d. Waduk Cipayung dan Waduk Sunter Hulu di Kelurahan Setu;



REV.02/DTR/XI/2013

519

e. Waduk Sunter Hulu, Cilangkap I, Cilangkap II, Situ Baru, Situ Rawa

TMII, Waduk Cipayung di Kelurahan Cipayung; dan

f. Waduk Cilangkap Kebon Bibit, Situ Baru Cibubur dan Waduk Munjul di

Kelurahan Munjul.

Huruf dCukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 458

Ayat (1)




terlayani; dan



milimeter).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 459

Cukup Jelas.

Pasal 460

Cukup Jelas.

Pasal 461

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)



Perwakilan Asing.

Pasal 462

Cukup Jelas.

Pasal 463

Cukup Jelas.

Pasal 464

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b



REV.02/DTR/XI/2013

520

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf dCukup Jelas.

Hurufe

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g




Pasal 465

Ayat (1)

Huruf a








Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 466

Cukup Jelas.

Pasal 467

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a


massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Rambutan:

Halte Harapan Bunda, Flyover Raya Bogor, Jembatan Barudi, Tanah

Merdeka, dan Halte Terminal Kampung Rambutan.

Yang dimaksud dengan jalur Koridor Kampung Melayu-Kampung

Rambutan adalah yang melalui Kelurahan Rambutan dan Kelurahan

Susukan.

Yang dimaksud dengan jalur Koridor Pinang Ranti-Pluit adalah yang

melalui Kelurahan Rambutan.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu melalui

Kelurahan Rambutan dan Kelurahan Susukan.





REV.02/DTR/XI/2013

522

Rambutan, Susukan, dan Kelurahan Ciracas pada jalan Pule; dan di

Kelurahan Ciracas dan Kelurahan Pekayon pada jalan Kiwi Raya;

Huruf f


sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Rambutan pada jalanBogor Raya, BHP Raya, TB. Simatupang, Bungur, Penganten, Mastrip

H.Sabar, H.Jenin, Bumi Harapan Raya, H.Mohayang dan jalan Tanah

Merdeka; di Kelurahan Susukan pada ruas Jalan Pembina, Tanah

Merdeka, TB.Simatupang, Bogor Raya, Makmur 2, Suci, H.Baping,

H.Jusin, Regalia, H.Saibun, Masjid Ciracas, dan jalan Masjid; dan di

Kelurahan Ciracas pada jalan Poncol, Juki, Bogor Raya, Ciracas Raya,

Komplek Polri Ciracas, dan jalan Mustika Ratu

Ayat (3)



Bandar udara pada:







Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 468

Cukup Jelas.

Pasal 469

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

penyediaan CCTV dan internet nirkabel di ruang publik di setiap

kelurahan.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 470

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

pemeliharaan dan peningkatan kapasitas waduk/situ dilakukan di:

a. Waduk Cimanggis di Kelurahan Ciracas;

b. Situ Kelapa Dua Wetan di Kelurahan Kelapa Dua Wetan; dan

c. Situ Rawa Dongkal di Kelurahan Cibubur;



REV.02/DTR/XI/2013

523

d. Waduk Surilang 1 di Kelurahan Susukan; dan

e. Rencana waduk di Kelurahan Cibubur

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 471

Ayat (1)




terlayani; dan



milimeter).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 472

Ayat (1)



Tanah Merdeka, Bungur, Pengantin, Mahakam dan Jalan Bogor Raya di

Kelurahan Rambutan, jalan TB. Simatupang, Tanah Merdeka, Bogor

Raya, Makmur 2, Suci dan jalan H.Baping di Kelurahan Susukan, jalan

H.Saibun, H.Baping, Poncol, H. J’ih Ali, Penganten Ali, Ciracas

Cipayung, Centek X, Ciracas Raya, Mustika Ratu, dan jalan Raya Bogor

di Kelurahan Ciracas, jalan Kampung Baru, FKP Kelapa Dua Wetan, dan

jalan Manunggal di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, jalan Taruna Jaya,

Bulak Sirih, Jambore, Cibubur Indah 2, Temulawak 2, dan jalan

Madrasah di Kelurahan Cibubur;.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 473

Cukup Jelas.

Pasal 474

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)



REV.02/DTR/XI/2013

524



Perwakilan Asing.

Pasal 475

Cukup Jelas.

Pasal 476

Cukup Jelas.

Pasal 477

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf fCukup Jelas.

Huruf g




Pasal 478

Ayat (1)

Huruf a




Huruf b






Pasal 479

Cukup Jelas.

Pasal 480

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a





REV.02/DTR/XI/2013

526


ayat ini berupa:

a. pemeliharaan jalan di Kelurahan Pondok Kopi pada jalan Haji Miran,

Jalan Pondok Kelapa Raya; di Kelurahan Klender pada jalan Duren

Sawit Raya; di Kelurahan Pondok Bambu pada jalan Pondok Bambu

Batas, Sawah Barat, Wijaya Kusuma, mesjid Al-wusto, TL.Mandar,Rajawali, Cipinang Muara, Poncol Raya, Teluk Mandar, Kejaksaan,

Gading Raya, Bambu Mas Raya, dan Jalan Pondok Bambu Asri

Raya; di Kelurahan Duren Sawit pada jalan Swadaya Raya, Domba

Raya, Buluh Perindu, Wijaya Kusuma, Flamboyan, Buaran Raya,

Selat Makasar, Laut Arafuru, Sawah Barat, Laut Banda, Pendidikan,

Laut Banda, Kimia Farma, Duren Sawit Baru, Haji Dahlan, Rawa

Domba, Mesjid Al-wusto, dan Jalan Duren Sawit Baru; di Kelurahan

Pondok Kelapa pada jalan Kampung Baru STM Kapin, Kelapa

Kuning Raya, Kelapa Sawit Raya, Kelapa Sawit 1, dan Jalan Kelapa

Kuning Raya; dan di Kelurahan Malaka Jaya pada jalan Teratai Putih

Raya; dan

b. pembangunan jalan penghubung dari jl.Kali Malang ke jl.Raden lnten

2 di Kelurahan Duren Sawit dan Kelurahan Pondok Bambu; jalan

penghubung jl.l Gusti Ngurah Rai - jl.Kali Malang - Toll Cikampek di

Kelurahan Duren Sawit, Pondok Bambu dan Kelurahan Klender; jalan

penghubung dari jl. Sejajar Sisi Selatan BKT sampai dengan jl.

H.Naman di Kelurahan Malaka Jaya, Pondok Kopi, dan Kelurahan

Pondok Kelapa; serta jalan penghubung dari jl.Pondok Kelapa Raya

s/d jl.H.Naman di Kelurahan Pondok Kopi dan Kelurahan Pondok

Kelapa.

Huruf e


a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Kali Sunter, Kalimalang,

Kanal Banjir Timur, Kali Buaran, dan Kali Kramat; dan

b. pengembangan jalan lokal yang berfungsi sebagai jalan tembus dan

jalan sejajar dari Jalan Bekasi Raya sampai Jalan Penggilingan,

Lingkar Kantor Walikota Jakarta Timur, sisi selatan Kanal Banjir Timur

dan Jalan Bekasi Raya sampai batas DKI Jakarta atau sejajar Rel KA

Sisi Utara Jalan Raya Bekasi; Jalan Pahlawan Revolusi sampai Jalan

Raden Inten, Jalan Teluk Samudra, Haji Dongol, Teluk Samudra,

Bambu Mas Utara, Inpeksi Saluran Air, dari Jalan Haji Naman sampai

dengan Jalan Raden Inten, Jalan Buaran Indah Raya, Mesjid Al-wusto,

dan Jalan Tegal Amba di Kelurahan Duren Sawit; Jalan Taruna,

Bambu Mas Utara, Jati Waringin, Mesjid Al-wusto, Kelapa Hijau,

Pahlawan Revolusi sampai Raden Inten, dan Jalan Pondok Bambu di

Kelurahan Pondok Bambu; Jalan Kelapa Hijau, Permata Timur Raya,

Curug, Kelapa Kuning Raya, Jembatan Lampir, SMA KAPIN, Inpeksi

Saluran Air Kalimalan, Buaran Indah Raya, Kopyor 6, Kanur, KLP

kuning 4, Pahlawan Revolusi sampai Raden Inten, dari Jalan Haji

Naman sampai dengan Jl. Raden Inten di Kelurahan Pondok Kelapa;

Jalan Buaran 2, Pahlawan Revolusi sampai Raden Inten, JalanPahlawan, dan Jalan Pertanian di Kelurahan Klender.

Huruf f


pada:




gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat di Kelurahan Duren

Sawit pada jalan Swadaya Raya, Domba Raya, Buluh Perindu, Wijaya

Kusuma, Flamboyan, Buaran Raya, Selat Makasar, Laut Arafuru, Laut



REV.02/DTR/XI/2013

527

Banda, Pendidikan, Kimia Farma, Duren Sawit Baru, dan Jalan Haji

Dahlan; di Kelurahan Pondok Bambu pada jalan Inspeksi Saluran Air

Kalimalang, Jend.Basuki, Rajawali, Cipinang Muara, Teluk Mandar,

Kejaksaan, Gading Raya, Bambu Mas Raya, Pondok Bambu Asri

Raya, Jalan Pondok Bambu Batas, dan Jalan Basuki Rahmat; di

Kelurahan Malaka Sari pada jalan Teratai Putih Raya di KelurahanMalaka Jaya; Jalan RS. Soekanto; di Kelurahan Duren Sawit pada

jalan Swadaya; di Kelurahan Pondok Kopi pada jalan Bintara Raya,

Pondok Kopi Raya, dan Jalan Robusta; di Kelurahan Pondok Kopi

pada jalan Pondok Kelapa Raya, dan Jalan Haji Miran; di Kelurahan

Klender pada jalan Duren Sawit Raya, dan Jalan Pahlawan Revolusi;

di Kelurahan Pondok Kelapa pada jalan Kampung Baru STM Kapin,

Jembatan Lampir, Kelapa Sawit Raya, Kelapa Sawit 1, dan Jalan

Kelapa Kuning Raya; di Kelurahan Duren Sawit, dan Kelurahan

Pondok Kelapa pada jalan Raden Inten 2; di Kelurahan Duren Sawit,

Klender dan Kelurahan Malaka Sari pada jalan Buaran, dan Jalan

Buaran Indah Raya; di Kelurahan Klender, Malaka Sari, Malaka Jaya,

dan Kelurahan Pondok Kopi pada jalan I Gusti Ngurah Rai; di

Kelurahan Pondok Bambu dan Kelurahan Duren Sawit pada jalan

Kolonel Sugiono; di Kelurahan Malaka Sari, Malaka Jaya, dan

Kelurahan Pondok Kopi pada jalan Soekanto; di Kelurahan Klender

dan Kelurahan Pondok Bambu pada jalan Pahlawan Revolusi; di

Kelurahan Malaka Jaya, Klender, dan Kelurahan Malaka Sari pada

jalan I. Gusti Ngurah rai; di Kelurahan Pondok Bambu dan Kelurahan

Duren Sawit pada jalan Sawah Barat; dan di Kelurahan Duren Sawit

dan Kelurahan Pondok Bambu pada jalan Mesjid Al-Wusto.

Huruf g


sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Klender pada jalan Balai

Rakyat, Pahlawan Revolusi, Cipinang Muara 2, 3, Pahlawan Revolusi,

Masjid Tanah, Madrasah, Buaran 3, Taman Buaran, Buaran Permai 1,

Buaran Indah 2, Duren Sawit Raya, Kapok 3, Buaran Permai 2, Buaran

Permai 4, Buaran Sakti 4, Taman Buaran 1, Buaran Perkasa, Taman

Buaran Dalam 1, Buaran Megah 1, Kapuk Bulak Barat 8, Pertanian,

Kapuk Buluk Barat 6, Taman Buaran Dalam 1, I. dan Jalan Gusti Ngurah

Rai; di Kelurahan Malaka Sari pada jalan Malaka 4, Seruni, Cempaka 9,

Cempaka 8, Cempaka 7, Cempaka 6, Cempaka 4, Cempaka 2,

Cempaka 3, Jalan Cempaka 1, Seruni, Delima, Delima 2, 4, Delima 3,

Delima 1, Delima 2, Delima 4, Teratai Putih, Melati Raya, Anggrek 9,

Anggrek Raya, Melat 3, Melat 4, Melat 5,Melati 6, Melati Raya, I. Gusti

Ngurah Rai, Buaran Indah Raya, dan Jalan Teratai Putih Raya; di

Kelurahan Malaka Jaya pada jalan Teratai Putih Raya, Nusa Indah 6,

Nusa Idah 4, Nusa Indah 6, Nusa Indah 2, Nusa Indah 3, Nusa Indah 1,

Nusa Indah 7, dan Jalan Dahlia Raya; di Kelurahan Pondok Kopi pada

jalan Pondok Kopi 9, Pondok Kopi 4, Pondok Kopi 2, Pondok Kopi 3,

Pondok Kopi 6, Pondok Kopi 1, Pondok Kopi 2, Mawar Merah Raya,

Pondok Kopi Indah 1, Pondok Kopi Timur, Pondok Kopi Raya, NusaIndah 7, Penggilingan, I. Gusti Ngurah Rai, Malaka Hijau 1, dan Jalan

Teratai Putih Raya; di Kelurahan Pondok Kelapa pada jalan Cendil,

Jembatan Lampir, Pratama, Pondok Kelapa, Pondok Kelapa Timur, SMA

Kapin, Manggar 5, Namgka, PDK Kelapa Raya, Manggar 6, Manggar 6A,

Manggar 6B, Manggar 6A, Manggar 7, Inspensi Saluran Air Kalimalan,

Lidi, Manggar 6A, Manggar 6C, Manggar 1D, PD Kelpa, Janur, Janur 2,

Cengkir, Sawit 8, Janur 3, Sawit, Kopyor 9, Kopyor 10, Kelapa Hijau 7,

Kelapa Hijau 8, Kopyor 12, Tempurung, Cengkir 2A, Cengkir 1B, PD.

Kelapa Barat 3, Kelapa Kopyor 1, Kelapa Hijau 4, Kelapa Hijau 5, Kelapa

Hijau 6, Kelapa Kuning Raya, Kelapa Kuning 3, Kelapa Hijau 1, Kopyor

10, Kopyor 11, Kopyor 3, Manggar 1, Manggar 2B, Manggar 2F,



REV.02/DTR/XI/2013

528

Manggar 4, Manggar 5, Nyiur 6, Taman Malaka Barat 1, dan Jalan Indah

Raya; di Kelurahan Duren Sawit pada jalan Inspeksi Saluran Air

Kalimalan, Buaran Indah Raya, Haji Dahlan, Kavling Agraria, Rawa

Domba, Mesjid Al Wusto, Taman Duren Sawit, Haji Dogol, Kelapa

Kuning Raya, Swadaya, Pendidikan 5, Pendidikan Raya 1, Pendidikan 4,

Pendidikan 3, Pendidikan 2, Pendidikan Raya 1, Kol Sugiono, dan JalanCobra 1; dan di Kelurahan Pondok Bambu pada ruas Jalan Jatiaringin,

Mesjid Al. Wusto, Pahlawan Revolusi, Poncol Jaya, TL. Palu, PD. Bambu

Atas, Pinang Nawatengan, Kejaksaan 1, Inspeksi Saluran Kalimalan,

Pondok Bambu 3, Kejaksaan 4, Taruna, Cendrawasih, Pondok Bambu

Asri Selatan 4, Kepodang, Rajawali, Perkutut, Utama 4, Haji Kamad,

Kutilang, Pahlawan Revolusi, Poksai, Kanwil Tanjung Priok, Surabaya,

Tanjung Balai Karimun, Semarang, Kenari, Semarang, Palembang,

Banjarmasin, Merak, Kanwil Belawan, Tanjung Balai Karimun, Pondok

Bambu Asri Selatan, Pelikan, Pipit, Murai, Penas,Kol Sugiono, Melati

Bakti, Komp Auri, Jend Basuki Rahmat, Mesjid Abidin, Amal, Amal 2,

Balai Rakyat 3, balai Rakyat 1, dan Jalan Gotong Royong.

Ayat (3)


dan/atau melalui Kecamatan Duren Sawit adalah:

a. rencana pengembangan jaringan MRT untuk koridor Timur – Barat (II)

melalui Kelurahan Pondok Bambu, Kelurahan Duren Sawit dan

Kelurahan Pondok Kelapa;

b. rencana pengembangan kereta Komuter Jabodetabek terdapat pada

Stasiun Klender Baru di Kelurahan Pondok Kopi, Stasiun Buaran di

Kelurahan Malaka Sari, Stasiun Klender di Kelurahan Klender; danc. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada jalan Kolonel

Soegiono di Kelurahan Pondok Bambu, Kelurahan Duren Sawit; Jalan

I Gusti Ngurahrai di Kelurahan Klender, Kelurahan Malaka Sari,

Kelurahan Malaka Jaya dan Kelurahan Pondok Kopi.

Ayat (4)



Bandar udara pada:







Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 481

Cukup Jelas.

Pasal 482

Cukup Jelas.

Pasal 483

Cukup Jelas.

Pasal 484

Ayat (1)




REV.02/DTR/XI/2013

529



terlayani; dan



milimeter).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 485

Ayat (1)



Pahlawan Revolusi, I. Gusti Ngurah Rai, Raden Inten 2, Buaran Raya,

Duren Sawit Raya di Kelurahan Klender; Jalan I. Gusti Ngurah Rai,

Wijaya Kusuma dan Jalan Teratai Putih di kelurahan Malaka Sari; Jalan

I. Gusti Ngurah Rai, Wijaya Kusuma, Pondok Kelapa Raya dan Jalan

Teratai Putih di kelurahan Malaka Jaya; Jalan Pondok Kelapa Raya di

Kelurahan Pondok Kopi; Jalan Pondok Kelapa Raya, Kalimalang, Kelapa

Kuning, dan Jalan Curug di Kelurahan Pondok Kelapa; Jalan kalimalang,

Raden Inten 2, Rawa Domba, Taman Duren Sawit, Laut Banda, Laut

Arafuru, Swadaya, dan Jalan Pendidikan di Kelurahan Duren Sawit;

Jalan Kalimalang, Pondok Bambu Atas, Pahlawan Revolusi, Kejaksaan,Mesjid Alwustho dan Jalan Murai di Kelurahan Pondok Bambu.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 486

Cukup Jelas.

Pasal 487

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)



Perwakilan Asing.

Pasal 488

Cukup Jelas.


Pasal 490

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.



REV.02/DTR/XI/2013

530

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h




Pasal 491

Ayat (1)

Huruf a




Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang



Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 492

Cukup Jelas.

Pasal 493

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a


massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Bidara Cina:

Halte Gelanggang Remaja, Cawang Ciliwung, Cawang Otista, dan Halte

Bidara Cina; di Kelurahan Rawa Bunga dan Kelurahan Cipinang Besar

Utara: Halte BNN di Kelurahan Cipinang Campedak; Kelurahan PedatiPrumpung dan Halte Stasiun Jatinegara; di Kelurahan Cipinang

Campedak dan Kelurahan Cipinang Besar Selatan: Halte Cipinang

Kebon Nanas dan Halte Penas Kelimalang; di Kelurahan Bidara Cina

dan Kelurahan Bali Mester: Halte Kampung Melayu; di Kelurahan

Kampung Melayu dan Kelurahan Bali Mester: Halte Kebon Pala; di

Kelurahan Cipinang Cempedak: Halte Cawang Sutoyo; di Kelurahan

Cipinang Besar Utara: Halte Cipinang di Kelurahan Cipinang Muara;

Halte Imigrasi Jakarta Timur dan Halte Pasar Enja; di Kelurahan Rawa

Bunga: Halte Fly Over Jatinegara dan Halte Jatinegara 2; di Kelurahan

Bali Mester: Halte Jatinegara dan Halte RS Premiere; di Kelurahan

Cipinang Besar Selatan dan Cipinang Muara: Halte rencana di Jalan



REV.02/DTR/XI/2013

531

Kalimalang; dan di Kelurahan Bidara Cina: Halte rencana di Jalan

Kampung Melayu Besar.


melalui Kelurahan Bali Mester.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu –Kampung rambutan

adalah yang melalui Kelurahan Bidara Cina.

Yang dimaksud dengan koridor Pinang Ranti-Pluit adalah yang melalui

Kelurahan Bidara Cina dan Kelurahan Cipinang Campedak.

Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Priok–Cililitan adalah yang

melalui Kelurahan Cipinang Campedak, Cipinang Besar Selatan,

Cipinang Besar Utara, dan Kelurahan Rawa Bunga.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Pulo Gebang adalah

yang melalui Kelurahan Bali Mester, Rawa Bunga, Cipinang Besar Utara,

dan Kelurahan Cipinang Muara.

Yang dimaksud dengan koridor Blok M-Pondok Kelapa adalah yang

melalui Kelurahan Bidara Cina, Cipinang Campedak, Cipinang Besar

Selatan dan Kelurahan Cipinang Muara.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung melayu-Tanah Abang adalah

yang melalui Kelurahan Kampung Melayu.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Bekasi, Bantar

Gebang adalah yang melalui Kelurahan Balimester, Rawa Bunga,

Cipinang Muara, dan Kelurahan Cipinang Besar Utara.

Huruf b


berupa peningkatan jalan di Kelurahan Bali Mester dan Kelurahan

Kampung Melayu pada jalan tol Jalan Kemayoran – Kampung Melayu; di

Kelurahan Bali Mester, Rawa Bunga, Cipinang Cempedak, Cipinang

Muara, dan Kelurahan Cipinang Besar Selatan pada jalan Kampung

Melayu – Bekasi; di Kelurahan Bali Mester, Bidara Cina, dan Kelurahan

Kampung Melayu pada ruas Jalan Kampung Melayu – Duri Pulo; di

Kelurahan Bidara Cina dan Kelurahan Cipinang Cempedak pada ruas

jalan arteri primer melalui ruas Jalan MT Haryono; dan di Kelurahan

Cipinang Besar Utara, Cipinang Besar Selatan, Cipinang Cempedak dan

Kelurahan Rawa Bunga pada jalan DI Panjaitan.

Huruf c


berupa:c. pelebaran jalan di Kelurahan Bidara Cina pada jalan Oto Iskandar

Dinata dan Jalan Kampung Melayu Besar; di Kelurahan Kampung

Melayu dan Kelurahan Bali Mester pada jalan Jatinegara Barat; di

Kelurahan Bali Mester pada jalan Jatinegara Timur dan Jalan

Matraman Raya; di Kelurahan Cipinang Besar Utara pada jalan

Bekasi Timur Raya; di Kelurahan Cipinang Muara pada jalan I Gusti

Ngurah Rai dan Jenderal Basuki Rahmat; dan di Kelurahan Rawa

Bunga pada jalan Bekasi Barat Raya; dan

d. pembangunan jalan penghubung dari jl. Jend.(Pol) RS.Soekanto ke

jl. Stasiun Cakung di Kelurahan Cipinang Muara dan Cipinang Besar

Selatan; serta jalan penghubung dari jl.Mayjen DI Pandjaitan ke jl.



REV.02/DTR/XI/2013

532

Pahlawan Revolusi di Kelurahan Cipinang Muara dan Kelurahan

Cipinang Besar Selatan.

Huruf d


ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Rawa Bunga pada jalanPedati Raya; di Kelurahan Cipinang Cempedak pada jalan Kebon Nanas,

Cawang Baru, Cawang Baru Tengah, Cipinang Cempedak 4, Otto

Iskandar 3, Swadaya 1 Dalam, Cawang Baru Barat, Tanah Manisan,

Otista, Otto Iskandar DInata 3, Cawang Baru 1, Cipinang Cempedak 2,

Cipinang Cempedak 5, Otto Iskandar Dinata, Cipinang Cempedak 1,

Kampung Melayu, Otista 3, dan Jalan Pedata; di Kelurahan Cipinang

Muara pada jalan Cipinang Jaya, Mulya Jaya, Cipinang Muara, Cipinang

Muara Raya, Media Massa, Majalah, Cipinang Indah, Cakra Wijaya 1,

Cipinang Muara 1, Kebon Nanas, Cipinang Indah 1, Majalah, Cipinang

Indah, Jalan Cipinang Latihan, Jalan Bekasi timur Raya, Jalan Mulya

Jaya, Cipinang Jaya, dan Jalan Cipinang Jaya; di Kelurahan Bidara Cina

pada jalan Cawang Baru 1, Otto Iskandar Dinata, Pedata, dan Jalan

Kampung Melayu; dan di Kelurahan Cipinang Besar Selatan pada jalan

Kebon Nanas, Cipinang Muara 1, dan Jalan Otista 3.

Huruf e


a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Sungai Ciliwung, Kali

Sunter, Kalimalang, Kanal Banjir Timur, Kali Cipinang, dan Kali Baru,

dan

b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di KelurahanKampung Melayu, Balimester, Rawabunga, Cipinang Besar Utara,

Cipinang Muara, Cipinang Besar Selatan, Cipinang Cempedak, dan

Kelurahan Bidara Cina.

Huruf f


pada:


terdapat pada kawasan Kampung Melayu di Kelurahan Balimester;

b. parkir di badan jalan (on street parking) dilaksanakan sesuai ketentuan




Balimester pada jalan Matraman Raya, Jatinegara Barat, Jatinegara

Timur, Otto Iskandar, Kampung Melayu Besar, Jatinegara Timur 1,

Bekasi Raya, Bukit Duri Utara, Kampung Melayu, Pedata, Jati Negara

Timur, dan Jalan Jatinegara Timur 2; di Kelurahan Cipinang Besar

Selatan pada jalan Kampung Melayu dan Jalan Bukit Duri Utara di

Kelurahan Kampung Melayu; Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Kali

Malang, D.I.Panjaitan, Cawang Baru 1, Otto Iskandar Dinata, Pedata,

dan Jalan Kampung Melayu di Kelurahan Bidara Cina; Jalan KebonNanas, Cipinang Muara 1, dan Jalan Otista 3; di Kelurahan Cipinang

Cempedak pada jalan Jenderal D.I Panjaitan, Halim Perdana Kusuma,

D.I.Panjaitan, Halim Perdana Kusuma, Kebon Nanas, Cawang Baru,

Cawang Baru Tengah, Cipinang Cempedak 4, Otto Iskandar 3,

Cawang Baru Tengah, Swadaya 1 Dalam, Cawang Baru Barat, Tanah

Manisan, Jalan Otista, Otto Iskandar DInata 3, Cawang Baru 1,

Cipinang Cempedak 2, Cipinang Cempedak 5, Otto Iskandar Dinata,

Cipinang Cempedak 1, Kampung Melayu, Otista 3, dan Jalan Pedata ;

di Kelurahan Cipinang Besar Utara pada jalan Bekasi Barat Raya,

D.I.Panjaitan, Pedati Raya, Jatinegara Timur 2, dan Jalan Jatinegara

Timur 4 di Kelurahan Rawa Bunga; Jalan Bekasi Timur Raya, dan



REV.02/DTR/XI/2013

533

Jalan D.I.Panjaitan; dan di Kelurahan Cipinang Muara pada jalan Jend

Basuki Rahmat di Kelurahan Cipinang Besar Selatan; Jalan Bekasi

Timur Raya, I.Gusti Ngurah Rai, Cipinang Jaya, Mulya Jaya, Cipinang

Muara, Cipinang Muara Raya, Media Massa, Majalah, Cipinang Indah,

Cakra Wijaya 1, Cipinang Muara 1, Kebon Nanas, Cipinang Indah 1,

Majalah, Cipinang Indah, Cipinang Latihan, Bekasi timur Raya, MulyaJaya, Cipinang Jaya, dan Jalan Cipinang Jaya.

Huruf g


sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Kampung Melayu pada

jalan Permata, Permata 1, Permata 2, Bukit Duri Utara, Kebon Pala 1,

Kebon Pala 2, Kebon Pala 3, Jatinegara Barat, dan Jalan Kampung

Melayu Besar; di Kelurahan Bali Mester pada jalan Berlian, Oto Iskandar

Dinata, Otista 4, dan Jalan MT Haryono di Kelurahan Bidara Cina, Jalan

Urip Sumoharjo, Kemuning, Matraman Raya, Jatinegara Barat,

Jatinegara Timur, Jatinegara Barat 3, Jatinegara Barat 4, Kampung

Melayu Besar, Wedana, dan Jalan Kampung Melayu; di Kelurahan Rawa

Bunga pada jalan Bekasi Barat Raya, Jatinegara Timur, Bekasi Timur 2,

Bekasi Timur 3, Bekasi Timur 8, Bekasi Timur 9, Bekasi Timur 17,

Jatinegara Timur 2, Bekasi Timur 4, Masjid Jatinegara, DI Panjaitan

Bekasi Timur 2, Warung Asem, Kober, Jatinegara Timur 4, Caringin, dan

Jalan Kober Kecil; di Kelurahan Cipinang Campedak pada jalan DI

Panjaitan, Asuransi, Asuransi 1, Oto Iskandar Dinata 3, Panti Asuhan,

Kebon Nanas 3, Kebon Nanas 1, Kebon Nanas Selatan 1, Kebon Nanas

Selatan 2, Komplek 1, Komplek 2, Komplek 3, Komplek 4, Komplek 7,

Komplek 8, Komplek 10, Komplek 11, Komplek 14, Cipinang Campedak3, Cipinang Campedak 4, Cawang Baru Barat, Swadaya 1, Cawang Baru

Utara, Cawang Baru, Madrasah 1, Madrasah 2, Biru Laut 1, Biru Laut 2,

Biru Laut 3, Biru Laut 4, Biru Laut 5, Biru Laut 6, Biru Laut 7, Biru Laut 8,

Biru Laut 9, Biru Laut 10, MT Haryono, DI Panjaitan, Hijau Daun 1, Hijau

Daun 2, Hijau Daun 3, Hijau Daun 4, Merah Delima, Merah Delima 1,

Merah Delima 2, dan Jalan Tanah Manisan; di Kelurahan Cipinang Besar

Utara pada jalan Bekasi Timur Raya, DI Panjaitan, Bekasi Timur,

Swadaya, Cipinang Latihan, dan Jalan Cipinang Jaya; dan di Kelurahan

Cipinang Muara pada jalan Kalimalang, DI Panjaitan, dan Pancawarga 1

di Kelurahan Cipinang Besar Selatan; Jalan Bekasi Timur Raya,

Cipinang Lontar, Pancawarga, Kesadanan, dan Jalan Indah 1.

Ayat (3)


dan/atau melalui Kecamatan Jatinegara adalah:

a. rencana pengembangan jaringan MRT untuk koridor Barat –Timur

terdapat pada Kelurahan Bidaracina dan Kelurahan Cipinang

Cempedak;

b. rencana pengembangan jaringan LRT terdapat pada jalan Matraman

Raya di Kelurahan Bidara Cina Balimester dan Kelurahan Kampung

Melayu;c. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota melalui Kelurahan

Rawa Bunga;

d. rencana pengembangan kereta Komuter Jabodetabek terdapat di

Stasiun Jatinegara dan Stasiun Cipinang di Kelurahan Rawa Bunga,

dan Kelurahan Cipinang Besar Utara; dan

e. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada FO.Dukuh Atas –

Sudirman di Jalan Jend. Basuki Rahmat yang melewati Kelurahan

Rawa Bunga, FO.Dukuh Atas – Sudirman di Jalan Oto Iskandardinata

yang melewati Kelurahan Bidara Cina, dan FO. Jatinegara – By Pass

di Jalan Jend. DI. Panjatan yang melewati Kelurahan Rawa Bunga



REV.02/DTR/XI/2013

534

Ayat (4)



Bandar udara pada:






Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 494

Cukup Jelas.

Pasal 495

Cukup Jelas.

Pasal 496

Cukup Jelas.

Pasal 497

Ayat (1)


a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untukmencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi

terlayani; dan



milimeter).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 498

Ayat (1)


dengan zona layanan nomor 10 dan nomor 13 dilaksanakan di ruas

Jalan Cipinang Jaya di Kelurahan Bekasi Timur Raya di Kelurahan

Cipinang Besar Utara; Jalan Kampung Melayu Besar di Kelurahan Rawa

Bunga, Bali Mester, dan Kelurahan Kampung Melayu; Jalan I Gusti

Ngurah Rai di Kelurahan Cipinang Muara; Jalan DI Panjaitan di

Kelurahan Cipinang Besar Utara dan Kelurahan Cipinang Besar Selatan;Jalan Otista di Kelurahan Bidara Cina; Jalan Otista 3 dan Jalan Cawang

Baru Tengah di Kelurahan Cipinang Cempedak; Jalan Kebon Nanas di

Kelurahan Cipinang Besar Selatan dan Kelurahan Cipinang Besar

Muara; Jalan Cipinang Indah di Kelurahan Cipinang Muara; Jalan

Kalimalang di Kelurahan Cipinang Besar Selatan dan Kelurahan

Cipinang Muara; dan Jalan Matraman Raya di Kelurahan Bali Mester.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 499



REV.02/DTR/XI/2013

535

Cukup Jelas.

Pasal 500

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)



Perwakilan Asing.

Pasal 501

Cukup Jelas.

Pasal 502

Cukup Jelas.

Pasal 503

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e




Pasal 504

Ayat (1)

Huruf a




Huruf b





Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 505

Cukup Jelas.

Pasal 506

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)



REV.02/DTR/XI/2013

536

Huruf a


massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Cawang: Halte

BNN, Halte Cawang UKI, Halte BKN dan Halte Cawang Ciliwung;

Kelurahan Cililitan: Halte Cililitan PGC 1, Halte Cililitan PGC 2, dan Halte

Busway pada jalan Pahlawan Kalibata; Kelurahan Kramat Jati: HaltePasar Kramat Jati; dan di Kelurahan Kampung Tengah: Halte Pasar

Induk Kramat Jati.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu - Kampung Rambutan

adalah yang melalui Kelurahan Cawang, Cililitan, Batu Ampar, Kramat

Jati, dan Kelurahan Kampung Tengah.

Yang dimaksud dengan koridor Pinang Ranti - Pluit adalah yang melalui

Kelurahan Cawang, Batu Ampar, Kramat Jati, dan Kelurahan Kampung

Tengah, Dukuh dan Kelurahan Cililitan.

Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Priok - Cililitan adalah yang

melalui Kelurahan Cawang dan Kelurahan Cililitan.

Yang dimaksud dengan koridor Blok M - Pondok Kelapa adalah yang

melalui Kelurahan Cawang.

Yang dimaksud dengan koridor Halim - Soekarno Hatta adalah yang

melalui Kelurahan Cililitan dan Kelurahan Cawang.

Huruf bYang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini

berupa peningkatan ruas Jalan di Kelurahan Cawang, Cililitan, Kramat

Jati, dan Kelurahan Dukuh: Jalan Tol Jagorawi; Kelurahan Cawang:

Jalan Tol Dalam Kota dan Jalan Letjen MT Haryono; Kelurahan Cawang

dan Kelurahan Cililitan: Jalan Meyjen Sutoyo; dan di Kelurahan Cililitan,

Batu Ampar, Kramat Jati, dan Kelurahan Kampung Tengah: Jalan Bogor

Raya.

Huruf c


berupa pemeliharaan Jalan di Kelurahan Dukuh : jalan Pondok Gede

Raya.

Huruf d


ayat ini berupa pemeliharaan Jalan di Kelurahan Kramat Jati: Jalan Kerja

Bakti dan Jalan Cililitan Besar; Kelurahan Batu Ampar: Jalan Bayu

Ampera, Jalan Msj Condet, Jalan Batu Jambrut, Jalan Condet raya;

Kelurahan Cililitan: Jalan Kerja Bakti, Kali Bata, Cililitan Besar, Condet

Raya, Jalan Dewi Sartika dan Jalan Kalibata; dan di Kelurahan KampungTengah: Jalan Bayu Ampera.

Huruf e


dilakukan pada:

a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Sungai Ciliwung, dan Kali

Baru Timur, dan

b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan di Kelurahan Cawang,

Cililitan, Kramat Jati, Batu Ampar, Balekambang, Kampung Tengah,

dan Kelurahan Dukuh.





REV.02/DTR/XI/2013

538

Kelurahan Cililitan; Jalan Tol Jagorawi di Kelurahan Cililitan, Dukuh, dan

Kelurahan Kramat Jati; dan Jalan Bogor Raya di Kelurahan Batu Ampar,

Kampung Tengah, dan Kelurahan Kramat Jati.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 509

Cukup Jelas.

Pasal 510

Ayat (1)




terlayani; dan



milimeter).

Ayat (2)

Cukup Jelas.


Pasal 511

Cukup Jelas.

Pasal 512

Cukup Jelas.

Pasal 513

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)



Perwakilan Asing.

Pasal 514

Cukup Jelas.


Pasal 516

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.



REV.02/DTR/XI/2013

539

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g




Pasal 517

Ayat (1)

Huruf a




Huruf b





Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 518

Cukup Jelas.

Pasal 519

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a


massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Pinang Ranti:

Halte Taman Mini dan Halte Pinang Ranti; Kelurahan Cipinang Melayu:

halte busway di Jalan Jatiwiringin; Kelurahan Pinang Ranti: Jalan

Hankam; Kelurahan Halim Perdana Kusuma: Jalan Venus; Kelurahan

Pinang Ranti dan Kelurahan Halim Perdana Kusuma: Jalan Pondok

Gede Raya; dan di Kelurahan Kebon Pala dan Kelurahan Halim Perdana

Kusuma: Jalan Halim Perdana Kusuma.

Yang dimaksud dengan koridor Pluit - Pinang Ranti adalah yang melalui


Yang dimaksud dengan koridor Cililitan - Terminal Tanjung Priok adalah

yang melalui Kelurahan Kebon Pala.

Yang dimaksud dengan koridor Blok M - Pondok Kelapa adalah yang

melalui Kelurahan Kebon Pala.



REV.02/DTR/XI/2013

540

Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung - Pasar Minggu adalah

yang melalui Kelurahan Cipinang Melayu.

Yang dimaksud dengan koridor Pinang Ranti – Bekasi – Bantar Gebang

adalah yang melalui Kelurahan Pinang Ranti.


adalah yang melalui Kelurahan Halim Perdana Kusuma dan Kelurahan

Kebon Pala.

Huruf b


berupa pemeliharaan Jalan di Kelurahan Kebon Pala, Cipinang Melayu

dan Kelurahan Halim Perdana Kusuma: Jalan Tol Jakarta Cikampek;

Kelurahan Kebon Pala, Makasar, dan Kelurahan Pinang Ranti: Jalan Tol

Jagorawi; dan di Kelurahan Kebon Pala: Jalan Halim Perdana Kusuma

dan Jalan Mayjend. Sutoyo.

Huruf c


berupa pemeliharaan Jalan di Kelurahan Pinang Ranti: Jalan Hankam,

dan Jalan TMII Pintu I (Hankam); Kelurahan Pinang Ranti, Makasar, dan

Kelurahan Lubang Buaya: Jalan Pondok Gede Raya; Kelurahan Kebon

Pala: Jalan Raya Halim Perdana Kusuma; dan di Kelurahan Cipinang

Melayu: Jalan Jatiwaringin.

Huruf dYang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam

ayat ini berupa pemeliharaan Jalan di Kelurahan Pinang Ranti: Jalan

TMII Pintu 2 dan Jalan Bakodau; Kelurahan Makasar: Jalan Kerja Bakti,

Squadron, Cipinang Asem, Cililitan Besar, dan Jalan Halim Golf Course;

Kelurahan Halim Perdana Kusuma: Jalan Rajawali Baru, Maphilindo,

Trikora, Rajawali Raya Jalan Squadron, Komodor Halim Perdana

Kusuma, dan Jalan Venus; dan di Kelurahan Kebon Pala: Jalan Wisma

Haji, Cililitan Besar, Jengki, Nusa Indah, Delima, Permata dan Jalan

Cipinang Asem.

Huruf e


a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Kali Buaran, Kali Cipinang,

dan Kali Malang, dan

b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan di Kelurahan Cipinang

Melayu, Kebon Pala, Halim Perdana Kusuma, Makasar, dan


Huruf f


pada:a. parkir di badan jalan (on street parking ) dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan


gedung parkir dan/atau lapangan parkir untuk kawasan arteri primer

terdapat pada jalan Raya Halim Perdana Kusuma, Pondok Gede

Raya, Kali Malang dan Jalan arteri sejajar Jalan Tol Jagorawi; Untuk

kawasan arteri sekunder terdapat pada jalan Jatiwaringin,

Kopatdara/Kopasanda, dan Jalan TMII. Sedangakn untuk kawasan

kolektor primer terdapat pada jalan Squadron, Wisma Haji dan Jalan

Cilitan Besar, Jalan Jengki, Jalan Rajawali Baru, Jalan Maphilindo,

Jalan Trikora dan Jalan Rajawali Raya; Dan untuk Jaringan jalan



REV.02/DTR/XI/2013

541

kolektor Kecamatan Makasar yaitu Jalan Cipinang Asem, Jalan Nusa

Indah, Jalan TMII Pintu 2, Jalan Delima, Jalan Kerja Bakti.

Huruf g


sepeda dalam ayat ini diarahkan pada jalan di Kelurahan Pinang Ranti:Jalan Bakodau, Barokodam, Hankam, Nirbaya, Pinang Ranti, TMII Pintu

1 (Hankam), dan Jalan TMII Pintu II; Kelurahan Makasar: Jalan Pusdiklat

Depnaker; Kelurahan Halim Perdana Kusuma: Jalan Angkasa, Angklung,

Angsana 3, Arimbi, Banowati, Bojowati, Branjangan Raya, Candra,

Cendrawasih, Cendrawasih 1, Cendrawasih 2, Cendrawasih 3,

Cendrawasih 4, Cendrawasih 5, Cendrawasih 7, Cendrawasih 8,

Cendrawasih 9, Cendrawasih 10, Cendrawasih Baru, Darmata, Drupadi,

Gatot Kaca, Gede, Gemini, Grawasi, Halilintar, Halim Perdana Kusuma,

Jembowati, Kokrosono, Komodor Halim Perdana Kusuma, Kresno,

Kumbokarna, Kumboyono, Larasati, Manuhua, Maphilindo, Marasing,

Mars, Mawuhna, Mokosuli, Nungkulo, Ngatimun, Ontorejo, Padang Golf,

Pelita, Ponco Wolo, Ponto Rejo, Punto Dewo, Rajawali Baru, Sadewo,

Sembodro, Setio Bomo, Suhadi, Sunahiyo, Surtikanti, Surya, Suyubona,

Topan, Udowo, Venus, Waimun, Werkudoro, Angkasa 3, Elang,

Branjangan, Madasing, Suhadi, dan Jalan Angkow; Kelurahan Cipinang

Melayu: Jalan Artileri, Angkutan, Budi, Budi 4, Budi 5, Budi 6, Budi

Harapan, Budi Jaya, Budi Jaya 1, Budi Jaya 3, Damai, Darma, Haji

Sulaiman, Harapan 1, Harapan 2, Harapan 3, Harapan 4, Harapan 5,

Harapan 6, Infantri, Intendans, Jagur, Jatiwaringin, Kartika Eka Paksi,

Kavileri, Kemajuan, Kesenian, Ki Ageng, Mudur Robin, Panca Warga 1,

Pangkalan Jati 2, Pangkalan Jati 3, Pangkalan Jati 4, Pangkalan Jati 5,Pangkalan Jati 6, Pemanahan, Peralatan, Sulawai 1 Raya, Tarum Barat,

Tol Jakarta – Melayu, Warimba, Wira Bakti, Wira Bakti 2, Wira Bakti 3,

Wira Baraga 5, Wira Darma 2, Wira Darma 4, Wira Jasa, Wira Jati, Wira

Jati 2, Wira Jati 6, Wira Loka IV, Wira Yuda, Wiraloka Baku, Wiraloka II,

Wirayuda 2, Zeni, Manunggal 1, Manunggal 2, Manunggal 3, dan Jalan

Wira Budi; Kelurahan Kebon Pala: Jalan Cipinang Asem, Jend. DI.

Panjaitan, Kolonel Sutomo, Kolonel Sutomo 3, Masjid Dharul Khaerot,

Perindustrian, Perindustrian 1, Perindustrian 2, dan Jalan Permata;

Kelurahan Pinang Ranti dan Kelurahan Halim Perdana Kusuma: Jalan

Pondok Gede Raya; dan di Kelurahan Halim Perdana Kusuma dan

Kelurahan Cipinang Melayu: Jalan Trikora.

Ayat (3)


dan/atau melalui Kecamatan Makasar adalah:

a. rencana pengembangan jaringan MRT terdapat pada Stasiun

Makasar melalui Kelurahan Kebon Pala, Kelurahan Halim

Perdanakusuma, dan Kelurahan Cipinang Melayu; dan

b. rencana kereta bandara melalui kelurahan Halim Perdana Kusuma

dan Kelurahan Kebon Pala.

c. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Fly Over Cawangmelalui Kelurahan Kebon Pala, Jalan Tol Jakarta – Bekas – Cikampek

di Kelurahan Cipinang Melayu, Kelurahan Halim Perdana Kusuma.

Jalan Tol Jagorawi melewati Kelurahan Kebon Pala, Kelurahan

Makasar, Kelurahan Pinang Ranti.

Ayat (4)



Bandar udara pada:





REV.02/DTR/XI/2013

542






Pasal 520

Cukup Jelas.

Pasal 521

Cukup Jelas.

Pasal 522

Cukup Jelas.

Pasal 523

Ayat (1)




terlayani; dan



ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 524

Ayat (1)


terpusat (off site) pada jalan Jatiwaringin, Harapan, Budi Jaya, Mesjid,

Pelita, dan Jalan Haji Sulaiman di Kelurahan Cipinang Melayu; Jalan

Lapangan Golf Halim, Hercules, Antonov, Tupolov, Rajawali Baru, dan

Jalan Maphilindo di Kelurahan Halim Perdana Kusuma; Jalan Cipinang

Asem, Jend. D.I. Panjaitan, dan Jalan Gereja di Kelurahan Kebon Pala;

Jalan Pusdiklat Depnaker, Kerja Bakti, dan Jalan Cililitan Besar di

Kelurahan Makasar; Jalan Pondok Gede Raya, dan Jalan Pinang Ranti 2

di Kelurahan Pinang Ranti; Jalan Golf Course, Squadron di Kelurahan

Halim Perdana Kusuma dan Kelurahan Makasar; Jalan Halim Perdana

Kusuma di Kelurahan Kebon Pala dan Kelurahan Halim Perdana

Kusuma; Jalan Permata di Kelurahan Cipinang Melayu dan Kelurahan

Kebon Pala.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 525

Cukup Jelas.

Pasal 526

Ayat (1)

Cukup Jelas.



REV.02/DTR/XI/2013

543

Ayat (2)



Perwakilan Asing.


Pasal 528

Cukup Jelas.

Pasal 529

Cukup Jelas.

Pasal 530

Ayat (1)

Huruf a




Huruf b





Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 531

Cukup Jelas.

Pasal 532

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a


massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Utan Kayu

Utara: Halte Pramuka BPKP, Utan Kayu Rawamangun, Pemuda

Pramuka, Pramuka LIA, Utan Kayu, dan Halte Pasar Genjing; Kelurahan

Palmeriam dan Kelurahan Kebon Manggis: Halte Matraman 1, Slamet

Riyadi dan Halte Tegalan; Kelurahan Palmeriam: Halte Matraman 2;

Kelurahan Utan Kayu Selatan: Halte Ahmad Yani Bea Cukai; dan

Kelurahan Pisangan Baru: Halte Fly Over Jatinegara.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Dukuh Atas - Pulo Gadung adalah

yang melalui Kelurahan Kebon Manggis, Pal Meriam, Kayu Manis, dan

Kelurahan Utan Kayu Utara.

Yang dimaksud dengan jalur koridor dari Kampung Melayu - Ancol

adalah yang melalui Kelurahan Kebon Manggis dan Kelurahan

Palmeriam.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Tanjung Priok - Cililitan adalah yang

melalui Kelurahan Pisangan Baru, Utan Kayu Selatan, dan Kelurahan

Utan Kayu Utara.



REV.02/DTR/XI/2013

544

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kampung Melayu - Pulo Gebang

adalah yang melalui Kelurahan Pisangan Baru.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kampung Melayu - Bekasi - Bantar

Gebang adalah yang melalui Kelurahan Pisangan Baru.

Huruf b


berupa pembangunan jalan di Kelurahan Kebon Manggis: jalan tol pada

jalan Kemayoran - Kampung Melayu; dan Kelurahan Utan Kayu Utara,

Utan Kayu Selatan, dan Kelurahan Pisangan Baru: jalan arteri primer

melalui ruas Jalan Ahmad Yani.

Huruf c


berupa peningkatan prasarana jalan di Kelurahan Kebon Manggis: Jalan

Matraman Raya.

Huruf d


ayat ini berupa pemeliharaan Jalan di Kelurahan Palmeriam: Jalan

Palmeriam Selatan, Tegalan, Palmeriam Utara, Slamet Riyadi, Kyai

Ahmad Dahlan, Bunga dan Jalan Pramuka Jati; Kelurahan Kebon

Manggis: Jalan Slamet Riyadi; Kelurahan Pisangan Baru: Jalan

Pisangan Baru Utara, Kelapa Sawit, dan Jalan Pisangan Baru Tengah;

Kelurahan Utan Kayu Selatan: Jalan Kelapa Sawit, Pembina Barat,Pandan Raya, Kelapa Sawit, Kayu Manis 7, Kayu Manis Timur, dan

Jalan Kayu Manis Timur; Kelurahan Kayu Manis: Jalan Kayu Manis 8,

Kayu Manis 4, Kayu Manis 10, Pisangan Baru Tengah, Kayu Manis

Barat, Kayu Manis 7, Kayu Manis Barat, dan Jalan Pisangan Baru

Tengah; dan Kelurahan Utan Kayu Utara: Jalan Kayu Manis Timur, Kayu

Manis 8, Kayu Manis 4, Kebon Kelapa, Kramat Asem, Kelapa Sawit,

Kemuning, Pembina Barat, Manis Timur, dan Jalan Utan Kayu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada

pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Sungai Ciliwung, dan Kali

Baru Timur; dan pembangunan dan peningkatan jaringan jalan di

Kelurahan Utan Kayu Utara, Palmerah, Kayu Manis, Utan Kayu Selatan,

Pisangan Baru, dan Kelurahan Kebon Manggis;

Huruf f


pada:

a. parkir di badan jalan (on street parking ) dilaksanakan sesuai


b. parkir di luar badan jalan (off street parking ) melalui pembangunangedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat pada jalan Jalan

Kayu Manis Timur, Kayu Manis 8, Kayu Manis 4, Kebon Kelapa,

Kramat Asem; Kelapa Sawit dan Jalan Kramat Asem di Kelurahan

Utan Kayu Selatan; Jalan Kayu Manis Timur, dan Jalan Utan Kayu di

Kelurahan Utan Kayu Utara; Jalan Pisangan Baru Utara di Kelurahan

Pisangan Baru; Jalan Tegalan, Kyai Ahmad Dahlan, dan Jalan Bunga

Kelurahan Palmeriam; Jalan Kayu Manis 8, Kayu Manis 4, Kayu

Manis 10 dan Jalan Pisangan Baru Tengah di Kelurahan Kayu Manis;

Jalan Kayu Manis Timur, Kelapa Sawit, Tegalan, Kayu Manis 8, Kayu

Manis 4, Kebon Kelapa, Kyai Ahmad Dahlan, Kramat Asem, Kayu



REV.02/DTR/XI/2013

545

Manis 10, Utan Kayu, Jalan Bunga, Kramat Asem, Pisangan Baru

Utara dan Jalan Pisangan Baru Tengah;

Huruf g


sepeda dalam ayat ini diarahkan di Kelurahan Kebon Manggis:JalanMatraman Raya, Kebon Manggis, Matraman Salemba, Ksatrian, Ksatrian

3, Ksatrian 5, Ksatrian 6, Ksatrian 7, Ksatrian 10, Slamet Riyadi, Slamet

Riyadi 1, dan Jalan Slamet Riyadi 2; Kelurahan Palmeriam: Jalan

Matraman Raya, Pramuka, Penegak, Gugus Depan, Penggalang,

Tegalan, Pembina, Tegalan 1, Palmeriam 3, Palmeriam Selatan, dan

Jalan Bunga 2; Kelurahan Kayu Manis: Jalan Pramuka, Kayu Manis

Utara, Kayu Manis utara 1, Kayu Manis 1, Kayu Manis 2, Kayu Manis

Timur, Kayu Manis Barat, Kayu Manis 9, Pisangan Baru Tengah 1,

Pisangan Baru Tengah 2, Pisangan Baru Tengah 3, dan Jalan Kelapa

Sawit; Kelurahan Utan Kayu Utara: Jalan Pramuka, Kayu Manis Timur,

Supriyadi, Rambutan, Kayu Ramin, Warijin, Kemuning, Mangga 1,

Mangga, Utan Kayu, Pengayoman, Sirsak, Nanas, Nangka, Mede,

Duren, Wahab, Mundu, Pengayoman Mede, Pengayoman Mede 2, Multi

Karya, Multi Karya 1, Multi Karya 2, Multi Karya 3, dan Jalan Ahmad

Yani; dan di Kelurahan Pisangan Baru: Jalan Ahmad Yani, Nanas 1,

Asem Gede, Asem Gede 3, Kramat Asem, Pengayoman, Rasamale 2,

Puspa, Puspa 3, Kamper, Kelapa Tinggi, dan Jalan Skip di Kelurahan

Utan Kayu Selatan; Jalan Ahmad Yani, Timur 2, Timur 3, Timur 4, Timur

5, Timur 7, Pisangan Baru Timur, Pisangan Baru Tengah, Pisangan Baru

2, Pisangan Baru 3, Kayu Manis 10, Pisangan Baru Tengah 1.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian dan/atau

melalui di Kecamatan Matraman adalah:


Stasiun Pondok Jati di Kelurahan Palmeriam, Kelurahan Kebon

Manggis, dan Kelurahan Kayu Manis;


Kelurahan Kayu Manis, Kebon Manggis, Palmeriam dan Kelurahan

Pisangan Baru dengan Stasiun Pondok Jati di Kelurahan Palmeriam;

dan

c. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Jalan Matraman

Raya di Kelurahan Kebon Manggis. Jalan Pramuka di Kelurahan

Palmeriam, Kelurahan Utan Kayu Utara, dan Kelurahan Kayu Manis.

Jalan Layang Prof. Wiyoto Wiyono MSC.

Ayat (4)



Bandar udara pada:






Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 533

Cukup Jelas.



REV.02/DTR/XI/2013

546

Pasal 534

Ayat (1)


optik di Jalan Kayumanis Barat dan Jalan Pisangan Baru Tengah 1 di

Kelurahan Kayumanis dan Kelurahan Palmeriam, Jalan Ahmad Yani di

Kelurahan Pisangan Baru, Utan Kayu Utara, dan Kelurahan Utan KayuSelatan, Jalan Matraman Raya di Kelurahan Kebon Manggis dan

Kelurahan Palmeriam, Jalan Matraman Raya di Kelurahan Kebon

Manggis, Jalan Pramuka di Kelurahan Palmeriam, Kayumanis, dan

Kelurahan Utan Kayu Utara.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 535

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

penerapan sistem polder terdapat pada:a. nomor 31 dengan daerah layanan hidrologi yang meliputi Kelurahan

Palmeriam dan Kelurahan Kebon Manggis;

b. nomor 33 dengan daerah layanan hidrologi yang meliputi Kelurahan

Kelurahan Utan Kayu Utara, Utan Kayu Selatan, Palmerah, Pisangan

Baru dan Kelurahan Kayu Manis;

c. nomor 37 dengan daerah layanan hidrologi yang meliputi Kelurahan

Kelurahan Pisangan Baru; dan

d. nomor 48 dengan daerah layanan hidrologi yang meliputi Kelurahan

Kelurahan Kebon Manggis.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

pemeliharaan dan peningkatan kapasitas saluran submakro dilakukan

pada di Saluran Pisangan Baru.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf gCukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 536

Ayat (1)




REV.02/DTR/XI/2013

547



terlayani; dan



ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 537

Ayat (1)

Huruf a


terpusat (off site) berada di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pisangan Baru,

Utan Kayu Selatan, dan Kelurahan Utan Kayu Utara, Jalan Pramuka,

Kelapa Sawit, dan Jalan Kayu Manis Timur di Kelurahan Utan Kayu

Utara dan Kelurahan Utan Kayu Selatan, Jalan Matran Raya Kelurahan

Kebon Manggis dan Kelurahan Palmeriam.

Huruf b

Cukup Jelas.


Pasal 538

Cukup Jelas.

Pasal 539

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)



Perwakilan Asing.

Pasal 540

Cukup Jelas.

Pasal 541

Cukup Jelas.

Pasal 542Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.



REV.02/DTR/XI/2013

548

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yangdiselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat


Pasal 543

Ayat (1)

Huruf a




Huruf b





Ayat (2)

Cukup Jelas.

.

Pasal 544

Cukup Jelas.

Pasal 545

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a


massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Gedong: Halte

RS Harapan Bunda dan Halte Flyover Bogor Raya; Kelurahan Gedong,

Cijantung, dan Kelurahan Pekayon: halte di ruas Jalan Bogor Raya; dan

di Kelurahan Gedong:halte di ruas Jalan Gedong.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu - Kampung Rambutan

adalah yang melalui Kelurahan Gedong.


yang melalui Kelurahan Gedong.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Kampung Rambutan - Terminal

Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Gedong.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Kampung Rambutan - Depok

adalah yang melalui Kelurahan Gedong, Cijantung, dan Kelurahan

Pekayon.

Huruf b


berupa pembangunan di Kelurahan Gedong: jalan tol pada ruas tol

Gedong; dan di Kelurahan Gedong, Cijantung, dan Kelurahan Pekayon:

peningkatan Jalan Bogor Raya.



REV.02/DTR/XI/2013

549

Huruf c


ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Pekayon: Jalan Baret

Biru, Kalisari Lapan, Cibubur Raya, Kalisari, dan Jalan Kiwi Raya;

Kelurahan Gedong: Jalan Jati, Kopashanda, Beringin, Anyer, Mahoni,

Tengah Raya, dan Jalan Condet Raya; Kelurahan Cijantung: Jalan Jati,Gongseng, Pertengahan, Kopashanda, dan Jalan Beringin; Kelurahan

Kalisari: Jalan RA Fadilah, Kalisari 2, Lapan, Lestari, Kalisari 3, Haji

Hasan, dan Jalan Kobang Diklat 1; dan di Kelurahan Baru: Jalan Haji

Hasan, Kobang Diklat 1, Gongseng, dan Jalan Kopashanda.

Huruf d


a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Kali Gongseng, Sungai

Ciliwung, Kali Cijantung, Kali Baru dan Kali Cipinang, dan

b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan di Kelurahan Gedong,

Cijantung, Baru, Kalisari, dan Kelurahan Pekayon.

Huruf e


pada:

a. parkir di badan jalan (on street parking ) dilaksanakan sesuai




Pekayon: pada jalan Baret Biru, Kalisari Lapan, Cibubur Raya,

Kalisari, dan Jalan Kiwi Raya; Kelurahan Gedong: pada jalan Jati,Kopashanda, Beringin, Anyer, Mahoni, Tengah Raya, dan Jalan

Condet Raya; Kelurahan Cijantung: pada jalan Jati, Gongseng,

Pertengahan, Kopashanda, dan Jalan Beringin; Kelurahan Kalisari:

pada jalan RA Fadilah, Kalisari 2, Lapan, Lestari, Kalisari 3, Haji

Hasan, dan Jalan Kobang Diklat 1; dan di Kelurahan Baru: pada jalan

Haji Hasan, Kobang Diklat 1, Gongseng, dan Jalan Kopashanda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan angkutan barang dalam ayat ini diarahkan di

Kelurahan Pekayon pada jalan Raya Bogor.

Huruf g


sepeda dalam ayat ini diarahkan di Kelurahan Gedong, Cijantung, dan

Kelurahan Pekayon: Jalan Bogor Raya; Kelurahan Gedong: Jalan H.

Taiman, H. Taiman Barat 1, Trikora, Trikora 2, Trikora 3, Kompleks

Depsos, Jalan Masjid, Kesehatan, Tanjung, Bougenvile, Anyelir, Bekung,

Kaca Piring, Beringin, Buncur, Kenanga, Beringin, Flamboyan, Cempaka,

Johar, Rasam, Rasamala, dan Jalan Jati; dan di Kelurahan Pekayon:

Jalan Asem, Karya Bakti 3, Pule, SLB Pangudi Luhur, Pendidikan 2,

Pendidikan 3, dan Jalan Beringin di Kelurahan Cijantung, Jalan KiwiiRaya, Kalisari, Gandaria, Gandaria 3, dan Jalan CIbubur Raya.

Ayat (3)



Bandar udara pada:








REV.02/DTR/XI/2013

550


Ayat (4)

Cukup Jelas.


Pasal 547

Ayat (1)


optik di Jalan Bogor Raya di Kelurahan Gedong, Cijantung dan

Kelurahan Pekayon, Jalan Gongse di Kelurahan Cijantung dan

Kelurahan Baru, Jalan Kalisari 2 di Kelurahan Pekayon, Jalan Gedong di

Kelurahan Gedong, Jalan Radar Raya, Lestari, Kalisari 3, dan Jalan

Kalisari 2 di Kelurahan Kalisari.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 548

Cukup Jelas.

Pasal 549 Ayat (1)




terlayani; dan



ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 550

Cukup Jelas.

Pasal 551

Cukup Jelas.

Pasal 552

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)



Perwakilan Asing.

Pasal 553

Cukup Jelas.



REV.02/DTR/XI/2013

551

Pasal 554

Cukup Jelas.

Pasal 555

Huruf aCukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g




Pasal 556

Ayat (1)

Huruf a




Huruf b





Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 557

Cukup Jelas.

Pasal 558 Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a


massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Pulo Gadung:

Halte Bermis dan Halte Pulomas; Kelurahan Kayuputih: Halte

Pedongkelan; Kelurahan Jatinegara Kaum: Halte Stasiun Klender, Fly

Over Klender, TU Gas, dan Halte di Jalan Bekasi Raya; Kelurahan

Rawamangun: Halte Utan Kayu Rawamangun, Pemuda Pramuka,



REV.02/DTR/XI/2013

552

Velodrome, UNJ dan Halte Sunangiri; Kelurahan Jati: Halte Layur dan

Halte Rawamangun; Kelurahan Pisangan Timur: Halte Imigrasi, Enja

Jakarta Timur, dan Halte Ahmad Yani Bea Cukai; Kelurahan Kayu Putih:

Halte Utan Kayu Rawasari, Cempaka Putih dan Halte Pulomas Baypass;

dan di Kelurahan Cipinang: Halte Cipinang.

Yang dimaksud dengan koridor Harmoni - Pulo Gadung adalah yang

melalui Kelurahan Kayu Putih dan Kelurahan Pulo Gadung.

Yang dimaksud dengan koridor Dukuh Atas - Pulo Gadung adalah yang

melalui Kelurahan Pulo Gadung dan Kelurahan Kayu Putih.

Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Priok - Cililitan adalah yang

melalui Kelurahan Kayu Putih, Rawamangun dan Kelurahan Pisangan

Timur.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu - Pulo Gebang adalah

yang melalui Kelurahan Pisangan Timur, Cipinang, dan Kelurahan

Jatinegara Kaum.

Yang dimaksud dengan koridor Kelapa Gading - Kalimalang adalah yang

melalui Kelurahan Kayu Putih.


yang melalui Kelurahan Pulo Gadung dan Kelurahan Jatinegara Kaum.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Rawamangun – Ancol adalahyang melalui Kelurahan Jatinegara Kaum, Rawamangun dan Kelurahan

Jati.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu - Bekasi - Bantar

Gebang adalah yang melalui Kelurahan Pisangan Timur, Cipinang, dan

Kelurahan Jatinegara Kaum.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu - Rawamangun

adalah yang melalui Kelurahan Pulo Gadung, Jatinegara Kaum dan

Kelurahan Jati.

Huruf b


berupa peningkatan jalan di Kelurahan Kayu Putih, Rawamangun, dan

Kelurahan Pisangan Timur: ruas jalan tol pada ruas tol Jalan Ahmad

Yani; Kelurahan Kayu Putih dan Kelurahan Pulo Gadung: Jalan Perintis

Kemerdekaan; Kelurahan Kayu Putih, Rawamangun, dan Kelurahan

Pisangan Timur: Jalan Ahmad Yani; Kelurahan Pisangan Timur,

Cipinang, dan Kelurahan Jatinegara Kaum: Jalan Bekasi Timur Raya;

dan di Kelurahan Pulo Gadung dan Kelurahan Jatinegara Kaum: Jalan

Bekasi Raya.

Huruf c


berupa pelebaran Jalan di Kelurahan Jati dan Kelurahan Rawamangun:

Jalan Balap Sepeda; Kelurahan Cipinang: Jalan Cipinang Baru Raya;

Kelurahan Rawamangun: Jalan Pegambiran, Velodrome, dan Jalan

Perserikatan; Kelurahan Rawamangun, Jati, dan Kelurahan Jatinegara

Kaum: Jalan Pemuda; dan di Kelurahan Pulo Gadung dan Kelurahan

Kayu Putih: Jalan Kayu Putih.

Huruf d



REV.02/DTR/XI/2013

553


ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Jatinegara Kaum: Jalan

Taruna, Mutiara, Alu-Alu, Jatinegara Kaum, dan Jalan Cipinang Baru

Utara; Kelurahan Pulo Gadung: Jalan Kayu Putih Selatan; Kelurahan

Jati: Jalan Pulo Asem Timur, layur, Pegambiran, dan Jalan Balap

Sepeda 4; Kelurahan Pisangan Timur: Jalan Cipinang Kebembem,Bojona Tirta, Bojona Tirta 4, Pisangan Lama Selatan, dan Jalan Pisang

Lama 3; Kelurahan Cipinang: Jalan Persahabatan, Cipinang Baru

Bunder, dan Jalan Bekasi Timur Raya; Kelurahan Rawamangun: Jalan

Kayu Jati, rawamangun Muka Raya, Balai Pustaka, Sunan Giri,

Kedondong, Wismajaya, Balai Pustaka Timur, dan Jalan Rawamangun

Muka Barat; dan di Kelurahan Kayu Putih: Jalan Kayu Jati, Pratekan,

Bangunan Timur, Pondasi, dan Jalan Bangunan Barat.

Huruf e


a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Kali Sunter, dan

b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Kayu

Putih, Pulo Gadung, Rawamangun, Jati, Jatinegara Kaum, Cipinang,

dan Kelurahan Pisangan Timur.

Huruf f


pada:


terdapat pada ka wasan Pemuda/Pramuka di Kelurahan

Rawamangun dan Kawasan Pulo Mas di Kelurahan Kayu Putih.b. parkir di badan jalan (on street parking ) dilaksanakan sesuai




Rawamangun: pada jalan Kayu Jati, Rawamangun Muka Barat,

Kedondong Wismajaya, rawamangun Muka Raya, Balai Pustaka, dan

Jalan Sunan Giri; Kelurahan Jati: pada jalan Pegambiran, Pulo Asem

Timur, dan Jalan Balap Sepeda 4; Kelurahan Pisangan Timur: pada

jalan Bojona Tirta 4, Pisangan lama Selatan, Pisang Lama 3, dan

Jalan Bojona Tirta; Kelurahan Cipinang: pada jalan Bekasi Timur

Raya di; Kelurahan Kayu Putih: pada jalan Bangunan Timur, Pondasi,

dan Jalan Bangunan Barat; pada jalan Taruna, Kayu Putih Selatan,

Bangunan Timur, Bangunan Barat, Pratekan, Kayu Jati, Mutiara, Alu-

Alu, Jatinegara Kaum, Cipinang Baru Utara, Kedondong, Cipinang

Baru Timur, Wisma Raya, Persahabatan Utara, Bojana Tirta, Cipta

Sarana, Pulo Mas Timur, Tiner, Tanah Mas, Balai Pustaka Timur,

Persahabatan, Cipinang Baru Bunder, Cipinang Kebembem,

Pisangan Lama, Layur, Perintis Kemerdekaan, Rawamangun Muka

Selatan, Bojana Tirta 4, Pori Raya, Pisangan Lama 3 dan Jalan

Cipinang Sodong; Kelurahan Pulo Gadung dan Kelurahan Jati: pada

jalan Balap Sepeda; Kelurahan Rawamangun dan Kelurahan Jati:pada jalan Pemuda; Kelurahan Pulo Gadung: pada jalan Kayu Putih;

dan di Kelurahan Pulo Gadung: pada jalan Perintis Kemerdekaan.

Huruf g


sepeda dalam ayat ini diarahkan di kelurahan Kayu Putih: Jalan Perintis

Kemerdekaan, Pulo Mas Timur, Pulo Mas Utara, Pulo Mas Timur 10,

Ahmad Yani, Pulomas Barat, Kayu Putih, Bangunan Barat, Metro Jaya,

Haji Ten, Metro Jaya 1, dan Jalan Bangunan Timur; Kelurahan

Rawamangun: Jalan Ahmad Yani, Haji Ten, Kayu Jati, Kayu Jati 1, Kayu

Jati 2, Kayu Jati 3, Kayu Jati 4, Balap Sepda 4, Pemuda, Balap Sepeda,



REV.02/DTR/XI/2013

554

Bangunan Timur C, Daksenapati Barat 1, Daksenapati Barat 2,

Daksenapati Barat 3, Daksenapati Barat 4, Daksenapati Utara,

Perumahan Dosen, Daksenapati Timur A, Daksenapati Timur B,

Daksenapati Timur C, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan

Kalijaga, Sunan Demak, Sunan Geseng, Sunan Kanoman, Sunan Muria,

Sunan Ampel, Balai Pustaka Timur, Waru, Balai Pustaka, Perserikatan,Paus Dalam, Wisma Jaya, Kedondong, Rawamangun Muka Selatan,

Rawamangun Muka Barat, dan Jalan Rawamangun Muka Raya;

Kelurahan Pisangan Timur: Jalan Ahmad Yani, Rawa Jaya 1, Rawa Jaya

2, Rawa Jaya 3, Cipta Sarana, Pisangan Lama, Pisangan Lama 1,

Pisangan Lama Selatan, Bekasi Timur Raya, Cipinang Kebembem 2,

Cipinang Kebembem 3, dan Jalan Albasia Raya; Kelurahan Pulo

Gadung: Jalan Perintis Kemerdekaan, Kayu Putih, Bekasi Raya,

Kayuputih Selatan, Taruna, Pulo Nangka Timur, Pulo Nangka Tengah,

Timur 1, Timur 2, Pulo Nangka Timur 2B, Pulo Nangka Timur 3B,

Kayuputih Utara 3, Kayu Putih Utara 6, Kayu Mas Utara 6, Kayu Mas

Tengah 9, Kayu Mas Utara 1, Kayu Mas Utara, Kayu Mas Tengah, Kayu

Manis Timur 1, Kayu Mas Timur; Kelurahan Jati: Jalan Balap Sepeda,

Pulo Asem Utara 1, Pulo Asem Utara 2, Pulo Asem Utara 3, Pulo Asem

Utara 4, Pulo Asem Utara 5, Taman Pulo Asem, Pulo Asem 7, Pulo

Asem 4, Pulo Asem 1, Pemuda, Velodrome, Pulo Asem Timur 1, Pulo

Asem Timur 3, Pulo Asem Timur 4, Pulo Asem Timur 5, Pulo Asem

Timur 6, Pulo Asem Timur 7, Jati Kemuning, Jati Barang 1, Jati Barang 3,

Jati Barang 5, Jati Barang 8, Jati Barang 9, Jati Pakis, Jati Mangga, Jati

Palem, Mundu Raya, Pratama 6, Sindang Sunter, Mundu 1, Mundu 3,

Jati Perwira, Jati Pasar, Cakalan, Cakalan 3, Duyung, Duyung 1, Bawal,

Bawal 1, Bawal 3, Bawal 6, Tamba 1, Tamba 2, Sudan sedayu, SunanDerajat, Hiu, Mas Koki, Mas Koki 1, Mas Koki 2, Mas Koki 3, Mas Koki 4,

Mas Koki 5, Lodan 1, Lodan 2, Lodan 3, Lodan 4, Kakap 1, Kakap 3,

Kakap Raya, Taman Bandeng, Tongkol, Taman Berdikari Sentosa,

Jatinegara Kaum, dan Jalan Alu-alu; Kelurahan Jatinegara Kaum: Jalan

Bekasi raya, Remaja, Jatinegara Kaum, dan Jalan Bekasi Timur Raya;

dan di Kelurahan Cipinang Raya: Jalan Bekasi Timur Raya, Albasia

Raya, Kedondong, Persahabatan Utara, dan Jalan Alu-alu.

Huruf h


barang diarahkan di Kelurahan Rawamangun dan Kelurahan Kayu Putih

pada jalan Tol Wiyoto Wiyono.

Ayat (3)


dan/atau melalui Kecamatan Pulo Gadung adalah rencana

pengembangan kereta komuter Jabodetabek melalui Kelurahan

Cipinang, Jatinegara Kaum, dan Kelurahan Pisangan Timur.

Ayat (4)


Bandar udara pada:







Ayat (5)

Cukup Jelas.



REV.02/DTR/XI/2013

555

Pasal 559

Cukup Jelas.

Pasal 560

Ayat (1)pengembangan lapisan inti dilakukan dengan penempatan jaringan serat

optik di Jalan Bekasi Timur Raya di Kelurahan Pisangan Timur, Cipinang,

dan Kelurahan Jatinegara Kaum, Jalan Kayu Putih di Kelurahan Pulo

Gadung dan Kelurahan Kayu Puih, Jalan Velodrome dan Jalan

Perserikatan di Kelurahan Jati dan Kelurahan Rawamangun, Jalan

Cipinang Baru Raya di Kelurahan Cipinang, Jalan Bojana Tirta, Bojana

Tirta 2, Persahabatan Utara dan Jalan Bojana Tirta 4 di Kelurahan

Pisangan Timur, Jalan Cipinang Baru Timur dan Jalan Cipinang Baru

Utara di Kelurahan Cipinang, Jalan Jatinegara Kaum di Kelurahan

Jatinegara Kaum, Jalan Pemuda di Kelurahan Rawamangun, Jatinegara

Kaum dan Kelurahan Jati, Jalan Ahmad Yani di Kelurahan Pisangan

Timur, Rawamangun, dan Kelurahan Kayu Putih, Jalan Bekasi Raya di

Kelurahan Pulo Gadung dan Kelurahan Jatinegara Kaum, Jalan Perintis

Kemerdekaan di Kelurahan Kayu Putih dan Kelurahan Pulo Gadung.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 561

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

penerapan sistem polder pada:

a. nomor 35 dengan daerah layanan hidrologi yang meliputi Kelurahan

Kayu Putih dan Kelurahan Pulo Gadung;

b. nomor 36 dengan daerah layanan hidrologi yang meliputi Kelurahan

Rawamangun, Cipinang, Pisangan Timur, dan Kelurahan Jati;

c. nomor 38 dengan daerah layanan hidrologi yang meliputi Kelurahan

Pisangan Timur dan Kelurahan Cipinang; dan

d. nomor 40 dan 41 dengan daerah layanan hidrologi yang meliputi

Kelurahan Jatinegara Kaum.

Huruf c

Yang dimaksud pompa air lainnya adalah pompa air yang terdapat di

sekitar ASMI.

Huruf dCukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.



REV.02/DTR/XI/2013

556

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 562

Ayat (1)

Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk





ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 563

Ayat (1)


terpusat (off site) berada di Jalan Perintis Kemerdekaan di Kelurahan

Kayu Putih dan Kelurahan Pulo Gadung, Jalan Kayu Putih di Kelurahan

Kayu Putih, Jalan Ahmad Yani di Kelurahan Kayu Putih, Rawamangun,

dan Kelurahan Pisangan Timur, Jalan Bekasi Timur Raya di Kelurahan

Pisangan Timur, Cipinang, dan Kelurahan Jatinegara Kaum, JalanPemuda di Kelurahan Rawamangun, Jati, dan Kelurahan Jatinegara

Kaum.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 564

Cukup Jelas.

Pasal 565

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)



Perwakilan Asing.

Pasal 566

Cukup Jelas.

Pasal 567

Cukup Jelas.

Pasal 568

Cukup Jelas.

Pasal 569

Ayat (1)



REV.02/DTR/XI/2013

557

Huruf a








Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 570

Cukup Jelas.

Pasal 571

Cukup Jelas.

Pasal 572

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan jalur pelayaran logistik untuk eksplorasi dalam

ayat ini adalah pelayaran yang diperuntukkan untuk kebutuhan

eksplorasi yang dilakukan di Kepulauan Seribu

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tatanan kebandarudaraan adalah segala

sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan

kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan,

kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang,

kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.


Pasal 573

Cukup Jelas.

Pasal 574

Cukup Jelas.

Pasal 575

Cukup Jelas.



REV.02/DTR/XI/2013

558

Pasal 576

Cukup Jelas.

Pasal 577

Cukup Jelas.

Pasal 578

Cukup Jelas.

Pasal 579

Ayat (1)

huruf a

Ruang evakuasi bencana adalah tempat titik kumpul bagi masyarakat

yang akan berlindung akibat timbulnya bencana alam seperti gelombang

besar dan angin puting beliung diarahkan pada tempat terbuka

berdekatan dengan dermaga di setiap pulau untuk memudahkan

evakuasi ke tempat penampungan penanganan korban bencana.

huruf b

Pulau evakuasi bencana merupakan tindakan atau penanganan korban

bencana dari tempat evakuasi sementara ke pulau tempat penanganan

korban.

Ayat (2)



Perwakilan Asing.

Pasal 580

Cukup Jelas.

Pasal 581

Cukup Jelas.

Pasal 582

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada

di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya,

Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil

kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 583

Cukup Jelas.

Pasal 584

Cukup Jelas.

Pasal 585

Cukup Jelas.

Pasal 586

Ayat (1)

Cukup Jelas.



REV.02/DTR/XI/2013

559

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan jalur pelayaran logistik untuk eksplorasi dalam

ayat ini adalah pelayaran yang diperuntukkan untuk kebutuhan

eksplorasi yang dilakukan di Kepulauan Seribu

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 587

Cukup Jelas.

Pasal 588

Cukup Jelas.

Pasal 589

Cukup Jelas.

Pasal 590

Cukup Jelas.

Pasal 591

Cukup Jelas.

Pasal 592

Cukup Jelas.

Pasal 593

Ayat (1)

Huruf a

Ruang evakuasi bencana adalah tempat titik kumpul bagi masyarakat

yang akan berlindung akibat timbulnya bencana alam seperti gelombang

besar dan angin puting beliung diarahkan pada tempat terbukaberdekatan dengan dermaga di setiap pulau untuk memudahkan

evakuasi ke tempat penampungan penanganan korban bencana.

Huruf b

Pulau evakuasi bencana merupakan tindakan atau penanganan korban

bencana dari tempat evakuasi sementara ke pulau tempat penanganan

korban.

Ayat (2)



REV.02/DTR/XI/2013

560



Perwakilan Asing.

Pasal 594

Cukup Jelas.

Pasal 595

Cukup Jelas.

Pasal 596

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Program perwujudan pemanfaatan ruang prioritas yang tertuang dalam

indikasi program meliputi:

a. program perwujudan rencana pola ruang;

b. program perwujudan rencana jaringan prasarana;

c. program perwujudan penetapan kawasan yang diprioritaskan

penanganannya; dan

d. Program perwujudan pemanfaatan ruang prioritas yang tertuang

dalam indikasi program

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Sumber pendanaan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Huruf e

Instansi pelaksana terdiri dari :

a. Pemerintah;

b. Pemerintah daerah;

c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

e. Swasta dalam negeri dan swasta asing;

f. Masyarakat atau kelompok masyarakat; dan

g. Kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan

masyarakat.

Huruf f

Waktu pelaksanaan terdiri dari 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagiinstansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada

wilayah perencanaan RDTR dan PZ yang meliputi:

a. Pembangunan jangka menengah pertama;

b. Pembangunan jangka menengah kedua;

c. Pembangunan jangka menengah ketiga;

d. Pembangunan jangka menengah keempat.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 597



REV.02/DTR/XI/2013

561

Cukup Jelas.

Pasal 598

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kegiatan diperbolehkan adalah kegiatan atau

penggunaan/pemanfaatan ruang yang memiliki sifat sesuai dengan

peruntukan ruang yang direncanakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kegiatan yang diizinkan terbatas adalah kegiatan

atau penggunaan/pemanfaatan ruang dibatasi dengan ketentuan

sebagai berikut: (a) pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk

pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona

maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan

tertentu yang diusulkan; (b) pembatasan intensitas ruang, baik KDB,

KLB, KDH, jarak bebas, maupun ketinggian bangunan. Pembatasan ini

dilakukan dengan menurunkan nilai maksimal dan meninggikan nilai

minimal dari intensitas ruang dalam peraturan zonasi; (c) pembatasan

jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu

melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka

pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas

dengan pertimbangan-pertimbangan khusus. Contoh: dalam sebuah

zona perumahan yang berdasarkan standar teknis telah cukup jumlahprasarana peribadatannya, maka aktivitas rumah ibadah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kegiatan diizinkan bersyarat adalah

penggunaan/pemanfaatan ruang diperlukan persyaratan tertentu yang

dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan

dimaksud diperlukan mengingat penggunaan/pemanfaatan ruang

tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya. Contoh

persyaratan umum antara lain: (a) dokumen AMDAL; (b) dokumen Upaya

Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan

(UPL); (c) dokumen Analisis Dampak Lalu-lintas (ANDALIN); (d)

pengenaan disinsentif misalnya biaya dampak pembangunan

(development impact fee).

Huruf d

Yang dimaksud dengan kegiatan diizinkan terbatas dan diizinkan

bersyarat adalah kegiatan yang terkena ketentuan dalam kegiatan yang

diizinkan terbatas dan ketentuan dalam kegiatan yang diizinkan

bersyarat.

Huruf eYang dimaksud dengan kegiatan tidak diizinkan adalah kegiatan atau

penggunaan/pemanfaatan ruang yang memiliki sifat tidak sesuai dengan

peruntukan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang

cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.

Ayat (3)

Klasifikasi kegiatan dalam sub zona mempertimbangkan:

a. kualitas ruang zona dan/atau sub zona yang diharapkan;

b. kesesuaian kegiatan zona dan/atau sub zona;

c. sesuai dengan standar prasarana penunjang zona dan/atau sub zona;

d. dampak kegiatan pada suatu zona dan/atau sub zona; dan



REV.02/DTR/XI/2013

562

e. daya dukung lingkungan dan/atau prasarana dan utilitas.

Pasal 599

Cukup Jelas.


Pasal 601

Cukup Jelas.

Pasal 602

Cukup Jelas.

Pasal 603

Cukup Jelas.

Pasal 604

Cukup Jelas.

Pasal 605

Cukup Jelas.

Pasal 606

Cukup Jelas.


Pasal 608

Cukup Jelas.

Pasal 609

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h



REV.02/DTR/XI/2013

563

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf jCukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Cukup Jelas.

Huruf m

Cukup Jelas.

Huruf n

Cukup Jelas.

Huruf o

Cukup Jelas.

Huruf p

Cukup Jelas.

Huruf qCukup Jelas.

Huruf r

Cukup Jelas.

Huruf s

Cukup Jelas.

Huruf t

Cukup Jelas.

Huruf u

Cukup Jelas.

Huruf v

Cukup Jelas.

Huruf w

Cukup Jelas.

Huruf xCukup Jelas.

Huruf y

Cukup Jelas.

Huruf z

Yang dimaksud dengan sebanyak-banyaknya 1 (satu) unit adalah 1

(satu) kepemilikan lahan dengan luasan tertentu yang diberikan kegiatan

1 (satu) unit hunian.

Huruf aa



REV.02/DTR/XI/2013

564




Huruf bb

Yang dimaksud dengan sebanyak-banyaknya 1 (satu) unit adalah 1(satu) kepemilikan lahan dengan luasan tertentu yang diberikan kegiatan


Huruf cc




Huruf dd




Huruf ee




Yang dimaksud dengan akses berbeda adalah akses ke dalam dan ke

luar bangunan yang dipisahkan antara akses penginapan hotel dan

kegiatan lainnya.Cukup Jelas.

Huruf ff

Cukup Jelas.

Huruf gg

Cukup Jelas.

Huruf hh

Cukup Jelas.

Huruf ii

Cukup Jelas.

Huruf jj

Cukup Jelas.

Huruf kk

Cukup Jelas.

Huruf llCukup Jelas.

Huruf mm

Cukup Jelas.

Huruf nn

Cukup Jelas.

Huruf oo

Cukup Jelas.



REV.02/DTR/XI/2013

565

Huruf pp

Cukup Jelas.

Huruf qq

Cukup Jelas.

Pasal 610

Cukup Jelas.

Pasal 611

Cukup Jelas.

Pasal 612

Cukup Jelas.

Pasal 613

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka

persentase perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung

dengan luas LP yang dikuasai sesuai RDTR dan PZ.

Formulasi intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Dasar

Bangunan (KDB) sebagai berikut:

Luas Lantai Dasar

Luas LP

Huruf b

Yang dimaksud dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah nilai

hasil perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan dengan luas LP

yang dikuasai sesuai RDTR dan PZ.

Formulasi intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Lantai

Bangunan (KLB) sebagai berikut:

Luas Seluruh Lantai Bangunan

Luas LP

Huruf c

Ketinggian Bangunan (KB) adalah jumlah keseluruhan lantai bangunan

dengan memperhatikan ketentuan tinggi ruang setiap lantai bangunan

dan ketinggian peil lantai dasar.

KB dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok ketinggian bangunan,

meliputi:

a. bangunan bertingkat rendah untuk ketinggian 1 (satu) sampai 4

(empat) lantai;b. bangunan bertingkat sedang untuk ketinggian bangunan 5 (lima)

sampai 8 (delapan) lantai; dan

c. bangunan bertingkat tinggi untuk ketinggian di atas 8 (delapan) lantai.

Huruf d

Koefisien Tapak Basemen (KTB) adalah persentase berdasarkan

perbandingan antara luas tapak basemen dan LP yang dikuasai sesuai

RDTR dan PZ.

Formulasi intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Tapak

Basemen (KTB) sebagai berikut:

KDB = x 100%

KLB =



REV.02/DTR/XI/2013

566

LuasTapak Basemen

Luas LP

Huruf e

Koefisien Dasar Hijau (KDH) adalah angka persentase berdasarkanperbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan

gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas

LP yang dikuasai sesuai RDTR dan PZ.


Hijau (KDH) sebagai berikut:

Luas Dasar Hijau

Luas LP

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 614

Ayat (1)

Huruf aFormulasi intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Dasar

Bangunan (KDB) rata-rata sebagai berikut:

(LP1 x KDB1)+(LP2xKDB2) +...(LPn x KDBn)

(LP1 +LP2 +...+ LPn)

Formulasi intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Lantai

Bangunan (KLB) rata-rata sebagai berikut:

(LP1xKLB1) + (LP2xKLB2) + ... + (LPnxKLBn)

(LP1+LP2+....+LPn)

Formulasi intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Tapak

Bangunan (KTB) rata-rata sebagai berikut:

(LP1xKTB1) + (LP2xKTB2) + ... + (LPnxKTBn)

(LP1+LP2+....+LPn)


Hijau (KDH) rata-rata sebagai berikut:

(LP1xKDH1) + (LP2xKDH2) + ... + (LPnxKDHn)

(LP1+LP2+....+LPn)

Huruf b

Yang dimaksud dengan satu kepemilikan adalah luas lahan dengan satu

permohonan izin pemanfaatan ruang dalam satu sub zona dan di

dalamnya terdapat prasarana kota.

Yang dimaksud denga prasarana kota dalam ayat ini antara lain jalan,

kali, saluran, dan sejenisnya.

KTB = x 100%

KDH = x 100%

Batasan KDBR =

Batasan KLBR =

Batasan KTBR =

Batasan KDHR =



REV.02/DTR/XI/2013

567

Huruf c

Yang dimaksud dengan proporsional pada ayat ini adalah luas bangunan

yang diizinkan sama dengan besaran pemanfaatan ruang masing-

masing sub zona.

Huruf dYang dimaksud dengan diperhitungkan secara rata-rata adalah

perhitungan luas lantai bangunan yang diizinkan dengan besaran

pemanfaatan dihitung secara sama tidak berdasarkan sub zona.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 615

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prasarana penunjang adalah bangunan

penunjang dari kegiatan utama seperti penginapan di kegiatan rumah

sakit, pertokoan di kegiatan apartemen, dan sejenisnya.

Huruf e

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan ketinggian bangunan bertingkat sedang adalah

ketinggian bangunan 5 (lima) sampai 8 (delapan) lantai.

Yang dimaksud dengan ketinggian bangunan bertingkat tinggi adalahketinggian bangunan di atas 8 (delapan) lantai.

Angka 3

Cukup Jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan sub zona campuran meliputi perkantoran,

perdagangan, dan jasa serta hunian dan komersial.

Angka 1



REV.02/DTR/XI/2013

568

Yang dimaksud dengan proporsi adalah komposisi

penggunaan/pemanfaatan ruang yang diperkenankan.

Yang dimaksud dengan bangunan komersial pada ayat ini adalah

kegiatan/pemanfaatan ruang selain kegiatan hunian dan kegiatan

industri.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ketinggian bangunan bertingkat rendah adalah

ketinggian bangunan 1 (satu) sampai 5 (lima) lantai.

Huruf b

Yang dimaksud bangun-bangunan adalah menara telekomunikasi dan

sejenisnya.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 616

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Lahan Perencanaan (LP) adalah lahan efektif

yang dikuasai dan/atau direncanakan.

LP untuk kegiatan pemanfaatan ruang dapat berbentuk super blok, sub

blok dan/atau peretakan/persil.

Huruf b

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan garis sempadan bangunan (GSB) adalah

sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan;

dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka

bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas

minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang

dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yanglain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa

gas, dsb (building line).

Angka 3

Yang dimaksud dengan jarak bebas bangunan jarak serendah-

rendahnya yang diperkenankan dari bidang terIuar bangunan sampai

batas samping dan belakang tanah perpetakan yang sesuai dengan

RDTR dan PZ.

.

Angka 4



REV.02/DTR/XI/2013

569

Yang dimaksud dengan ramp adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang

dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak

dapat menggunakan tangga.

Angka 5Yang dimaksud dengan bangunan di bawah permukaan tanah adalah

sebuah tingkat atau beberapa tingkat dari bangunan yang keseluruhan

atau sebagian terletak di bawah tanah.

Angka 6

Yang dimaksud dengan bangunan layang adalah bangunan penghubung

antar bangunan yang dibangun melayang di atas permukaan tanah.

Angka 7

Yang dimaksud dengan bangunan tinggi adalah bangunan gedung yang

memiliki jumlah lantai bangunan lebih dari 8 (delapan) lantai.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pemanfaatan ruang di atas permukaan air

adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai

dengan rencana tata ruang di atas permuakaan air seperti sungai,

waduk, danau dan laut.

Huruf dYang dimaksud dengan pemanfaatan ruang sempadan sungai dan

waduk/situ adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola

ruang sesuai dengan rencana tata ruang ruang pada penyangga antara

ekosistem sungai dan daratan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pemanfaatan ruang di bawah jalur tegangan

tinggi adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruangsesuai dengan rencana tata ruang pada daerah yang dilalui jalur

tegangan tinggi seperti SUTET dan/atau SUTT.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 617

Cukup Jelas.

Pasal 618

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bangunan tertentu antara lain kantor perwakilan

negara asing, instalasi militer, lembaga pemasyarakatan, dan sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.



REV.02/DTR/XI/2013

570

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 619

Cukup Jelas.

Pasal 620

Cukup Jelas.

Pasal 621

Cukup Jelas.

Pasal 622

Cukup Jelas.

Pasal 623

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Ayat 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan perubahan/penambahan kegiatan adalah

perubahan atau penambahan kegiatan dari kegiatan yang ditetapkan

dalam sub zona sebesar 3 (tiga) kali luas lahan yang diberikan kepada

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kepentingan publik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penambahan luas lantai bangunan adalah

penambahan luas lantai bangunan sebesar 3 (tiga) kali luas lahan yang

diberikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kepentingan

publik.

Pasal 624

Cukup Jelas.


Pasal 626

Cukup Jelas.

Pasal 627

Cukup Jelas.

Pasal 628

Cukup Jelas.



REV.02/DTR/XI/2013

571

Pasal 629

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan fasilitas umum dan sosial meliputi fasilitas

pendidikan; kesehatan; ruang terbuka, taman, dan lapangan olahraga;

perdagangan dan niaga; pemerintahan dan pelayanan umum;peribadatan; dan fasilitas kebudayaan dan rekreasi.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Ayat 3

Cukup Jelas.

Ayat 4

Cukup Jelas.

Ayat 5

Cukup Jelas.

Pasal 630

Cukup Jelas.


Pasal 632

Cukup Jelas.

Pasal 633

Cukup Jelas.

Pasal 634

Cukup Jelas.

Pasal 635

Cukup Jelas.

Pasal 636

Cukup Jelas.

Pasal 637

Cukup Jelas.


Pasal 639

Cukup Jelas.

Pasal 640

Cukup Jelas.

Pasal 641

Cukup Jelas.



REV.02/DTR/XI/2013

572

Pasal 642

Cukup Jelas.

Pasal 643

Cukup Jelas.

Pasal 644

Cukup Jelas.

Pasal 645

Cukup Jelas.

Pasal 646

Cukup Jelas.

Pasal 647

Cukup Jelas.

Pasal 648

Cukup Jelas.

Pasal 649

Cukup Jelas.

Pasal 650

Ayat (1)

Huruf aYang dimaksud dengan unsur Pemerintah Daerah adalah Kepala SKPD

dibidang perencanaan wilayah, bangunan gedung, pekerjaan umum, dan

Kepala SKPD yang terkait langsung dengan penataan ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan unsur akademisi antara lain tenaga ahli sesuai

keahliannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan unsur tokoh masyarakat antara lain anggota

Dewan Kota, anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), dan

tokoh keagamaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan unsur profesional antara lain anggota asosiasi

profesi dibidang tata ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.


Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 651

Cukup Jelas.

Pasal 652

Cukup Jelas.



Zonasi Jakarta

Documents