Yogyakarta, Juni 2013

Yogyakarta, Juni 2013

Rancangan Pengalokasian

Pendanaan Keistimewaan DIY

Dana Keistimewaan DIY

PENDANAAN Pasal 41

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah berlaku bagi Pemerintahan Daerah DIY. Pasal 42(1) Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan

Keistimewaan DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara.

(2) Dana dalam rangka pelaksanaan Keistimewaan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY.

(3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dana Keistimewaan yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran dana Keistimewaan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan.

(5) Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan Keistimewaan DIY kepada Pemerintah melalui Menteri pada setiap akhir tahun anggaran.

Peruntukkan Dana Keistimewaan DIY

1. Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur

2. Urusan Kelembagaan3. Urusan Kebudayaan4. Urusan Pertanahan5. Urusan Tata Ruang

Kewenangan Istimewa

Bab I Ketentuan Umum Angka 3

Wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam UU tentang Pemerintahan Daerah

Kewenangan

1. Tata cara pengisian2. Kelembagaan Pemda3. Kebudayaan4. Pertanahan5. Tata Ruang

Kewenangan istimewa berada di Provinsi

Pengaturan

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan dalam urusan keistimewaan diatur dengan Perdais

GUBERNURKEPALA WILAYAH

ADMINISTRASIKEPALA DAERAH

OTONOM

BUPATI / WALIKOTA(KEPALA DAERAH OTONOM)

PERANGKATDAERAH

PERANGKATDAERAH

PEMERINTAH

WAKIL PEMERINTAH

PUSAT

Kewenangan Manajerial

Kewenangan Policy

Integrated Perfectoral System

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DIY

UU 32/2004 UU 13/2012

Aturan Pelaksanaan (PP)

Aturan Lebih lanjut : Permendagri dsb..

Aturan Pelaksanaan (Perdais)

Aturan Lebih lanjut : Pergub

Kerangka Regulasi

GUBERNUR

UU 13 Th 2012 UU 32 Th 2004

BUPATI / WALIKOTA(KEPALA DAERAH OTONOM)

PERANGKATDAERAH

PERANGKATDAERAH

PEMERINTAH

URUSAN ISTIMEWA(Perdais)

Tangible

Intangible

Penyelenggaraan Pemerintahan DIY

Perdais PP 38/07

NKRI

DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA

PROVINSI PROVINSI

KAB/KOTA

KAB/KOTA

KAB/KOTA

KAB/KOTA

BANTULSLEMAN

Sinergitas Tata Kelola Pemerintahandalam Kerangka NKRI

SINKRO

NISASI

Meliputi :

1. Urusan2. Perencanaan3. Anggaran4. Pertanggungjawaban

KULONPROGOGUNUNGKIDUL

YOGYAKARTA

Kerangka Pendanaan Dalam Rangka Keistimewaan DIY

UU 13/2012

Perdais

Program/Kegiatan Keistimewaan

Dana Keistimewaan

Pokok2 pikiran Perdais

Kebudayaan

Cakupan Masing-masing Pokok2 pikiran Raperdais

Ruang Lingkup Perdais


Pertanahan

Pokok2 pikiran PerdaisKelembagaan


Tata Ruang


tata cara pengisian jabatan

Program/kegiatan 2013 - 2017

APBN APBD Provinsi

Sharring dengan APBD

Kab/Kota

Lainnya(swasta, KPS)

Kementerian/Lembaga Dekon/TP

Sinkronisasi Program dan Kegiatan dengan berbagai sumber pembiayaan (vertikal & horizontal synchronized)

Trilateral Desk

34

1.Pengaturan urusan diarahkan untuk lebih menjabarkan mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, merupakan penjabaran UU 13 tahun 2012;

2.Harus mampu mengidentifikasi urusan yang bersifat umum (general) atau khusus / istimewa (specialist)

Arah Pengaturan Urusan

34

1. Menjabarkan pasal 31 ayat (1) dan (2) bahwa kewenangan kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY; (Budaya dalam arti luas)

Arah Pengaturan Urusan

34

2. Membangun ke-Indonesiaan dari DIY;3. Mempertahankan nilai-nilai tradisi

masyarakat;4. Keterbukaan akulturasi budaya5. Kembangkan nilai2 kearifan lokal6. Kembangkan harmoni, dan

keberlanjutan pembangunan dalam konteks budaya

Arah Pengaturan di Perdais

34

7. Melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan budaya DIY memperkuat karakter, identitas dan jati diri masyarakat

8.Menjadikan budaya sebagai tatanan hidup berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara;

9. Meningkatkan kesejahteraan rakyat misal : lewat seni


34

10. Penanda keistimewaan : Tugu pal putih, Kasultanan dan Kadipaten, Panggung Krapyak, Masjid Pathok Nagara, dan mataram Kota Gede harus ada upaya kongkrit, misal : buat buku, memasukkan dalam kurikulum pendidikan, rekayasa wisata dll


34

11. Nilai filosofis Sumbu imajiner,Sumbu Filosofis, Hamemayu Hayuning Bawana, Golong Gilig, Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh harus ada aktualisasinya dalam kehidupan, upaya2 apa ?


34

12. Sistem sosial masyarakat upacara adat dan tradisi, kesenian, bahasa dan sastra jawa, busana, teknologi, arsitektur, kuliner aktualisasinya secara kongkrit ? Dalam bentuk program dan kegiatan ?


34

13. Abdi dalem penguatan kapasitas, gaji, busana, biaya pendidikan dan kesehatan dsb;

14. Mitigasi bencana berbasis budaya15. Internalisasi nilai keistimewaan di

masyarakat, Kasultanan dan Kadipaten dan birokrasi

16. Keistimewaan (mis: Seni Tari) HAKI


34

17. Pelaksanaan upacara adat dan tradisi18. Pelatihan seni pertunjukkan, visual,

kerajinan tradisional19. Penggunaan seni tari pada acara2 resmi20. Penggunaan bahasa, sastra jawa pada

tingkat taman kanak sd SLTA21. Penggunaan bahasa jawa di birokrasi22. Penggunaan aksara jawa pada bangunan

publik dan nama2 jalan


34

23. Penggunaan pola arsitektur24. Penggunaan teknologi25. Pembinaan sistem sosial masyarakat26. Pengembangan cagar budaya27. Pengembangan sistem budaya28. Pengembangan sistem sosial29 PembentukanDesa atau kampung

budaya


34

Ruang lingkup tugas dan wewenang :

Keistimewaan DIY

Tugas

Wewenang

Pemerintah

Masyarakat

Kasultanan dan Kadipaten


34

Bentuk program dan Kegiatan :

Keistimewaan DIY

Benda

Tak Benda

Perlindungan

Pemanfaatan

Pengembangan


34

1. Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (keparabon dan bukan keprabon)

2. Pendaftaran tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten

3. Pengelolaan Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten

4. Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;

5. Pembebanan hak atas tanah


34

6. Lembaga pengelola dan pemanfaatan tanah;7. Menetapkan tanah2 Kasulatanan dan

Kadipaten8. Penataan regulasi Tanah Kasultanan dan

KadipatenMembentuk Tim Ajudikasi Kasultanan, Kadipaten, Pemda DIY, BPN DIY, Kabupaten/Kota setempat, Kepala Desa/Lurah setempat.


34

SG

PaG

Perdais

Pengelolaan dan Pemanfaatan

Perda Tata Ruang


34

1. Harmoni kelestarian lingkungan, sosial ekonomi (Hamemayu hayuning Bawana)

2. Spritiual-transeden (sangkan paraning dumadi)3. Humanisme, asas kepemimpinan demokratis

(manunggaling kawula gusti)4. Kebersamaan (tahta untuk rakyat)5. Harmonisasi lingkungan6. Ketaatan historis7. Filosofi inti kota8. Delineasi spatial


32

RENCANA KAWASAN STRATEGIS

KAWASAN STRATEGISKORIDOR JALUR LINTAS SELATAN-SELATAN & PESISIR

KAWASAN STRATEGIS PROVINSI KORIDOR TEMON-WATES-YOGYA-PRAMBANAN

KAWASAN STRATEGIS PROVINSI PUSAT PENGEMBANGAN

BUDIDAYA PERTANIAN LAHAN BASAH WATES

KAWASAN STRATEGIS NASIONALECOGEOWISATA KARSTGUNUNG KIDUL

KAWASAN STRATEGIS PROVINSI KORIDOR

PIYUNGAN-WONOSARI-RONGKOP-SADENG

KAWASAN STRATEGIS PROVINSIPUSAT PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERTANIAN LAHAN KERING WONOSARI

KAWASAN STRATEGIS NASIONALKAWASAN METROPOLITAN YOGYAKARTA

KAWASAN STRATEGIS NASIONALPOROS UTARA-SELATAN

(TEMPEL-PARANGTRITIS)

KAWASAN STRATEGIS PROVINSI PUSAT PENGEMBANGAN WISATA & KAWASAN PESISIR

KEGIATAN INDUSTRISENTOLO

KAWASAN STRATEGIS PROVINSIPUSAT PENGELOLAAN HASIL LAUT

enclosure

34

Keistimewaan Tata Ruang

Mengembalikan

Memperbaiki

Menguatkan

Mengembangkan nilai dan fungsi ruang

Pemda

KASLT& PA

Pengaturan Pembinaan


34

1. Mendesain bentuk kelembagaan dan tata kelola kelembagaan Pemerintah DIY yang menunjukkan keistimewaan dengan memperhatikan UU 13 Tahun 2012 dan UU 32 tahun 2004 (tinggi Call tinggi atau moderat)

2. Mendesain bentuk kelembagaan dan tatakelola kelembagaan dengan tidak melupakan realitas empiris yang ada di DIY


34

Kelembagaan

Call Tinggi

Call Moderat

• Efektif dan Efisien• Mengatur pola tata

laksana sampai Kab/kota• Mekanisme sinkronisasi &

pengawasan • Mengatur sampai tingkat

level desa/kelurahan• Mengembalikan pada

pola jaman dulu

• Efektif dan efisien• Asisten Gubernur karakter

keistimewaan mengkoordinasikan keistimewaan


34 Struktur Organisasi Pem.Prov DIY

SekdaAs1 As2

GubernurWagub.

Supporting Staf

Middle LineTechno Structure

LTD/Biro

LTD/Biro

Asisten Gubernur

LTD, DinasOperating core

Startegic ApexDewan

Pertimbangan Daerah

Kerangka Pendanaan Dalam Rangka Keistimewaan DIY

UU 13/2012

Perdais

Program/Kegiatan Keistimewaan

Dana Keistimewaan


Kebudayaan

Cakupan Masing-masing Pokok2 pikiran Raperdais

Ruang Lingkup Perdais


Pertanahan

Pokok2 pikiran PerdaisKelembagaan


Tata Ruang


tata cara pengisian jabatan

No Urusan Usulan Awal 2013 +/- Pembahasan Hasil Akhir Usulan 2013

1. Kebudayaan 459.896.360.420 (245.784.849.420) 214.111.511.000

2. Pertanahan 40.652.937.500 (34.352.937.500) 6.300.000.000

3. Kelembagaan 3.022.735.750 (506.593.250) 2.516.142.500

4. Tata Ruang 31.642.000.000 (21.612.000.000) 10.030.000.000

TOTAL 535.214.033.670 (303.821.380.170) 231.392.653.500

Jumlah Rupiah Usulan Tahun 2013

No UrusanJumlah Awal

Kegiatan Yang diusulkan

+/- Pembahasan Jumlah Akhir Kegiatan Yang diusulkan

1. Kebudayaan 64 - 64

2. Pertanahan 10 (6) 4

3. Kelembagaan 4 - 4

4. Tata Ruang 16 (3) 13

TOTAL 94 (9) 85

Jumlah Kegiatan Usulan Tahun 2013

34 Usulan Dana Keistimewaan DIY 2014

Usulan Dana Keistimewaan

Tahun 2013

Yang Realistis dapat dilaksanakan Tahun 2013

Yang Tidak mungkin

dilaksanakan & diselesaikan Tahun 2013

Pembahasan 23 – 24 Mei Aryaduta Pembahasan 27 – 28 Mei Red Top

Usulan Murni 2014

Akan dilakukan di Tahun 2014

Usulan Dana Keistimewaan

Tahun 2014

2013 2014Dicermati Ulang

34 Usulan Dana Keistimewaan DIY 2014

NO URUSAN JUMLAH HASIL PEMBAHASAN

1. Kebudayaan 554.503.769.500 554.000.000.0002. Pertanahan 43.500.000.000 40.500.000.0003. Kelembagaan 2.950.000.000 1.900.000.0004. Tata Ruang 186.750.000.000 185.500.000.000

TOTAL 787.703.769.500 781.900.000.000

• BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta• Komplek Kepatihan Danurejan

• Telepon : (0274) 562811 (Psw 1209-1220,1243-1247,1253) 586098 Fax.(0274) 586712• Website http://www.bapeda.jogjaprov.go.id email :[email protected]

• YOGYAKARTA Kode Pos 55213

Yogyakarta, Juni 2013

Documents