(Yanuarius Viodeogo) - bigcms.bisnis.combigcms.bisnis.com/file-data/1/2838/86138d80_Des17-Dahana(Persero).pdfmenyiapkan kode etik berupa aturan tertulis yang disusun secara sistematis

VARIA 11 Senin, 7 Mei 2018 H U K U M B I S N I S

�RESTRUKTURISASI UTANG

Jaya Bersaudara Komit Bayar Utang

JAKARTA — Produsen kaca, plastik, dan mesin, PT Jaya Bersaudara berkomitmen membayar utang kepada para krediturnya dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Kuasa hukum PT Jaya Bersaudara Dita Yudanugraha mengakui bahwa hingga kini belum ada kesepakatan antara debitur dan kreditur soal waktu pembayaran utang.

“Kami [debitur] pasti akan bayar utang, tetapi waktu pembayarannya yang belum cocok dengan kreditur,” tuturnya kepada Bisnis, Jumat (4/5).

Saat ini, lanjutnya, kliennya sedang melakukan sejumlah proyek dengan nilai totalnya Rp96,43 miliar sehingga bisa melunasi utang kepada kreditur.

Debitur, jelasnya, telah meminta kepada kreditur konkuren yang menjadi pemohon PKPU mau menerima tahapan pembayaran utang yang diajukan dalam proposal perdamaian.

Kreditur yang menyeret PT Jaya Bersaudara dalam perkara bernomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Jkt Pst itu adalah PT Aluvindo Extrusion dengan membawa tagihan piutang Rp10,12 miliar dan PT Srimurni Surabaya dengan piutang Rp1,58 miliar dan US$29.281 .

“Saat masa 45 hari PKPU, kami awalnya menawarkan 10 tahun pembayaran, tetapi kreditur tidak menerima usulan itu. Mereka ingin 5 tahun dan dicicil selama 2 tahun atau 24 bulan,” tutur Dita.

Pengurus PKPU Jaya Bersaudara Arin Tjahjadi Muljana mengatakan, pengurus mengusulkan dua pekan perpanjangan kedua untuk rapat kreditur sebelum putusan.

Kuasa hukum pemohon PKPU Arief Agus Nindito mengatakan bahwa kedua kliennya Aluvindo dan Srimurni memang belum menyetujui tawaran proposal perdamaian tersebut. (Yanuarius Viodeogo)

�OTT ANGGOTA DPR

Antara/Indrianto Eko Suwarso

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrat Amin Santono (kanan) mengenakan rompi tahanan KPK seusai menjalani pemeriksaan pasca-operasi tangkap tangan di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/5). KPK menetapkan Amin Santono bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji mengenai usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan 2018.

�PANDUAN BAGI SEKTOR SWASTA

Era Baru AntikorupsiKomisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menyiapkan

panduan bagi sektor swasta agar terhindar dari perilaku koruptif yang bisa menyeret korporasi sebagai tersangka

dalam sebuah tindak pidana korupsi.

M.G. Noviarizal [email protected]

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan bahwa panduan yang belum lama ini diselesaikan oleh

jajarannya itu tengah ditelaah oleh para pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

“Kami menanti review dari mereka [Kadin],” ujarnya, Jumat (5/5).

Lalu, seperti apakah wujud panduan tersebut?

Sebagai gambaran, panduan setebal 50 halaman itu terdiri dari 33 halaman yang berisi teknis panduan, sedangkan 12 halaman sisanya merupakan lampiran, dan 1 halaman referensi.

Menurut Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Sujanarko, panduan tersebut dibuat dengan pendekatan PDCA (plan, do, check, action) yang dapat berjalan efektif jika ada komitmen pimpinan korporasi.

Sebagai langkah pertama, sebuah korporasi perlu menunjukkan komitmen antikorupsi dalam bentuk deklarasi antikorupsi dan penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur, fi nansial, dan kebutuhan lainnya yang relevan dengan upaya pencegahan korupsi.

Korporasi juga perlu memiliki kebijakan tertulis bahwa tidak ada toleransi bagi perilaku koruptif, misalnya, kebijakan teknis tentang pengadaan barang dan jasa.

Hal lain yang harus dipenuhi adalah menyiapkan kode etik berupa aturan tertulis yang disusun secara sistematis berdasarkan norma yang ada, sekaligus mencerminkan nilai dan budaya korporasi. Kode etik ini, disusun sebagai pedoman bagi seluruh insan korporasi dalam bertindak.

Setelah menunjukkan komitmen, maka korporasi perlu melakukan perencanaan, yang tentunya harus memahami peraturan perundangan yang

mengatur pemidanaan korporasi.Namun, perlu diingat, kata Sujanarko,

dalam perencanaan pencegahan korupsi dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko (risk based approach). Dengan mengetahui peta risiko korupsi, korporasi dapat membuat peraturan mengenai hal-hal yang diperlukan untuk mencegah korupsi sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.

Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan. Dalam tahap ini, korporasi menjalankan berbagai aktivitas untuk mencegah korupsi sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Berbagai bentuk aktivitas pencegahan korupsi yakni klausul antikorupsi, uji tuntas, pengaturan praktik pemberian atau penerimaan fasilitas, hadiah, sponsor dan gratifi kasi. Perlu juga ada aktivitas pengaturan kontribusi dan dana politik.

Aktivitas lainnya adalah penyediaan layanan pengaduan, pengaturan konfl ik kepentingan, pengendalian transaksi keuangan, komunikasi, dan pelatihan.

Khusus untuk aktivitas pengendalian transaksi keuangan, peraturan internal korporasi harus mengatur bahwa semua transaksi dengan pihak internal maupun eksternal dibayarkan secara elektronik, dan terpusat kepada rekening resmi atau rekening perusahaan.

Tidak hanya itu, dalam melakukan hubungan usaha dengan pihak ketiga, korporasi harus selalu memastikan agar pihak ketiga melaksanakan komitmennya terhadap pencegahan korupsi dan pencucian uang.

Pasalnya, korporasi dapat dimintai pertanggungjawabannya atas korupsi yang dilakukan pihak ketiga apabila korporasi mengetahui dan/atau tidak

mengetahui secara sengaja.Setelah tahap pelaksanaan, korporasi

mesti melakukan tahap evaluasi untuk mengecek kembali tahapan yang telah dilakukan.

Jika ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian, maka dapat ditindaklanjuti pada tahap perbaikan.

Adapun, yang menjadi fokus pada tahapan perbaikan adalah fungsi korektif dari tahapan-tahapan sebelumnya yang telah dilaksanakan, yang nantinya diikuti dengan pemberian sanksi dan penghargaan.

Jenis sanksi nantinya disesuaikan dengan bentuk dan dampak pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai. Sebaliknya, pegawai dan/atau bidang kerja yang aktif dalam mendorong pencegahan korupsi sebaiknya mendapatkan penghargaan dari korporasi, baik berupa penghargaan fi nansial maupun nonfi nansial dengan jumlah yang wajar.

SINYAL PENGUSAHALalu, bagaimana tanggapan para

pelaku usaha terhadap panduan ini?Kadin sebenarnya telah memberikan

sinyal secara terang benderang bahwa mereka berkomitmen mendukung KPK untuk mencegah terjadinya praktik korupsi yang dilakukan oleh manajemen korporasi.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani saat penandatanganan nota kesepahaman penyusunan panduan dengan KPK pada Oktober 2017 lalu, berharap agar ke depannya para pelaku usaha atau korporasi tidak melakukan tekanan terhadap birokrat untuk melakukan sesuatu. Berkenaan dengan hal tersebut, Kadin juga berharap agar KPK turut berperan dalam pengawasan terhadap beberapa peraturan yang memberatkan para pengusaha, yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi sehingga rawan terhadap praktik-praktik yang tidak seharusnya terjadi di lapangan.

“Pengusaha pada intinya ingin agar pro-ses perizinan mudah, murah dan cepat. Kami juga berharap peraturan yang ada bisa lebih memudahkan peng usaha dalam kegiatan usahanya se hingga terhindar dari praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum,” kata dia.

Dengan adanya panduan ini, tentunya diharapkan tidak akan ada lagi korporasi yang tersangkut tindak pidan korupsi. Semoga saja.

�Korporasi dapat dimintai pertanggungjawabannya atas korupsi yang dilakukan pihak ketiga apabila korporasi mengetahui dan/atau tidak mengetahui secara sengaja.