Xdll 20130822 __buku sejarah perundingan unfccc

SejarahPerundingan

UNFCCCKonvensi ini mulai efektif diberlakukan sejak tanggal 21 Maret 1994.Kini Konvensi UNFCCC telah ditandatangani 195 negara yang berkomitmen didalamnya.

2012 COP 18Doha

2011 COP 17Durban

2010 COP 16Cancun

2009 COP 15Copenhagen

2008 COP 14Poznan

2007 COP 13BALI

Bali Roadmap:Tujuan untuk mencapai sebuah kesepakatan pasca 2012 di tahun 2009

Proses Bali Action Plan yang Asli Rekonstruksi-Pasca Copenhagen Durban Platform

Copenhagen Accord:Deklarasi Negara-negara

ekonomi maju diluar proses UNFCCC

Cancun Agreement:Target Mitigasi dan

Pendanaan untuk tahun 2020; Institusi baru untuk pendanaan, adaptasi dan

transfer teknologi

Durban Decision:Periode komitmen kedua dibawah Protokol Kyoto; Peluncuran Durban Platform untuk mencapai sebuah kesepakatan baru pada 2015

Sidang Conference of the Parties (COP) ke 18 merupakan pertemuan tingkat tinggi UNFCCC yang baru saja dilaksanakan di Doha pada 26 November sampai 3 Desember 2012 yang lalu. Sebanyak 80 delegasi Indonesia mengikuti negosiasi perubahan iklim, Indonesia Day dan Side Event lainnya. Hasil-hasil keputusan utama1 persidangan sebagai berikut:

• Amendemen Protokol Kyoto Tahap kedua

• Timeframe untuk perjanjian perubahan iklim global tahun 2015 dan mengakomodir upaya-upaya lain untuk mengurangi emisi sebelum 2020

• Penyelesaian infrastruktur baru yang mendukung alih teknologi dan dukungan pendanaan bagi Negara berkembang

• Sistematika Pendanaan jangka Panjang untuk mendukung upaya mengurangi efek perubahan iklim

1 http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/meeting/6815/php/view/decisions.php

2013 COP 19Warsaw 2014

COP 20 2015

COP 21

Durban Platform

Deadline sebuah perjanjian

internasional pasca-2020

Doha Gateway: Penutupan secara efektif Proses Bali Action Plan; terumuskannya detail Komitmen Periode Kedua Kyoto Protocol (KP-CP2)

Sumber : CDC Climate Research

Selain dari keputusan diatas, COP 18 di Doha juga berhasil menyepakati beberapa keputusan tambahan, antara lain :

• Review - Peninjauan ulang program program yang mendukung rencana pembatasan temperatur dibawah 2 derajat Celcius dalam jangka panjang oleh para pihak peserta UNFCCC

• Adaptation - Adaptasi sebuah “jalur” (pathways) yang akan membentuk kerangka institusi untuk memastikan negara-negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim dapat beradaptasi.

• Support of developing country action - Negara maju setuju untuk mendukung tindakan mitigasi yang dilakukan Negara berkembang termasuk REDD+. Sebuah program kerja baru untuk mendukung upaya peningkatan kapasitas, edukasi dan upaya membangun kesadaran telah disiapkan

• New market mechanisms - Program kerja untuk menggagas mekanisme pasar karbon baru dibawah UNFCCC telah dimulai. UNFCCC juga akan secara formal mengakui mekanisme pasar karbon berbasis nasional dan bilateral untuk membantu banyak Negara mampu memenuhi target penurunan emisinya.

• Actions on forests Para pihak peserta UNFCCC telah lebih komprehensif

mencari cara untuk mengukur deforestasi, dan memastikan bahwa upaya untuk memerangi deforestasi mendapatkan dukungan penuh.

• Carbon Capture and Storage Para pihak peserta UNFCCC telah mengidentifikasi

teknik untuk memastikan keefektifan dan initegritas proyek-proyek dalam mekanisme Kyoto Protocol’s yaitu Clean Development Mechanism yang mampu menangkap dan menyimpan emisi karbon

• Development and transfer of technology Negara-negara maju telah mengambil inisiatif

kerjasama untuk memudahkan pengembangan dan alih teknologi yang dapat membantu negara-negara berkembang beradaptasi dan mengurangi emisi mereka

• Avoiding negative consequences of climate action Dalam beberapa kasus, pelaksanaan tindakan yang

mengurangi emisi dapat mengakibatkan konsekuensi ekonomi dan sosial yang negatif baik bagi Negara sendiri atau negara lain. Di Doha, Para pihak peserta UNFCCC membahas langkah-langkah untuk mengatasi konsekuensi tersebut dalam sebuah forum khusus.

SEJARAH SINGKATDARI UNFCCC

DAN PROTOKOL KYOTO

Respon politik internasional terhadap perubahan iklim dimulai dengan penetapan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 1992, yang akan menjalankan kerangka kerja untuk berbagai tindakan yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca (GHGs) di atmosfer untuk menghindari terjadinya pemanasan global yang lebih berbahaya terhadap kehidupan di bumi. Konvensi ini sendiri mulai berlaku sejak tanggal 21 Maret 1994, kini Konvensi UNFCCC telah ditandatangani 195 negara yang berkomitmen didalamnya.

Pada bulan Desember 1997, delegasi Conference of the Parties (COP) ke-3 di Kyoto, Jepang, menyetujui Protokol UNFCCC yang mengikat negara-negara industri dan negara-negara dalam transisi ke ekonomi pasar untuk mencapai target pengurangan emisi. Negara-negara ini, dikenal sebagai pihak Annex I dalam UNFCCC. Negara Anex I sepakat untuk mengurangi emisi mereka dari enam gas rumah kaca secara keseluruhan rata-rata sebesar 5% di bawah tingkat tahun 1990 selama periode 2008-2012 (periode komitmen pertama), dengan target spesifik yang bervariasi dari satu negara ke negara lain. Protokol Kyoto mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2005 dan memiliki 192 pihak yang ikut serta.

COP 11, Montreal-KanadaSidang diadakan di Montreal, Kanada, pada akhir 2005, sidang pertama dari Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP) memutuskan untuk mendirikan kelompok kerja bersifat ad-hoc mengenai Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol (AWG-KP), mengatur pelaksanaan Kyoto Protocol (KP) pasca 2012. COP 11 menciptakan sebuah proses untuk mempertimbangkan kerjasama jangka panjang di bawah Konvensi melalui serangkaian lokakarya yang dikenal sebagai “Dialog konvensi.”

COP 12, Nairobi-KenyaSidang COP ke 12 diadakan di Nairobi, Kenya pada tahun 2006, dan membicarakan beberapa hal diantaranya: Pembahasan lebih lanjut rezim perubahan iklim Pasca 2012, inisiasi Clean Development Mechanism (CDM) dan Joint Implementation (JI), perumusan prinsip dan modalitas dari Adaptation Fund, dan Special Climate Change Fund (SCCF).

COP 13, Bali-IndonesiaPada bulan Desember 2007, COP 13 dan CMP 3 diadakan di Bali, Indonesia, menghasilkan kesepakatan tentang Bali Roadmap. COP 13 mengadopsi Bali Action Plan (BAP) dan mendirikan The Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention (AWG-LCA) dengan mandat untuk fokus pada mitigasi, adaptasi, teknologi keuangan, dan visi bersama untuk tindakan kerjasama jangka panjang. Isi dari BAP dapat diunduh di:

http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/06a01.pdf

COP 14, Poznan-PolandiaSesi 14 konferensi perubahan Iklim PBB di Poznan, Polandia diadakan pada Desember 2008. Pada pertemuan di Poznan dilaksanakan secara simultan pertemuan Sidang SBI dan SBSTA ke-29, Pertemuan keenam AWG-KP, dan pertemuan ketiga AWG-LCA. Persidangan-persidangan tersebut membahas kemajuan pembahasan Bali Action Plan (BAP).

COP 15, Copenhagen-DenmarkKonferensi Perubahan Iklim PBB di Copenhagen, Denmark, berlangsung pada bulan Desember 2009. Perundingan ini menghasilkan kesepakatan politik: “Copenhagen Accord,” yang kemudian disampaikan kepada rapat pleno COP untuk diadopsi. Para pihak peserta UNFCCC juga sepakat untuk memperpanjang mandat AWG-LCA dan AWG-KP sampai COP 16 dan CMP 6. Isi dari Copenhagen Accord dapat diunduh di:

http://unfccc.int/files/meetings/cop_15/application/pdf/cop15_cph_auv.pdf

COP 16, Cancun-MeksikoKonferensi Perubahan Iklim PBB di Cancun, Meksiko berlangsung pada bulan November 2010. Keputusan 1/CP.16 mengakui perlunya pemotongan dalam emisi global untuk membatasi kenaikan suhu global diatas 2° C. Di Cancun, Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) dan Non-Annex I Marginal Abatement Cost curve (NAMAC) juga disampaikan. Keputusan diatas juga memperhitungkan aspek-aspek lain dari mitigasi, seperti: Monitoring, Reporting and Verification (MRV), dan mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi di negara berkembang, termasuk melalui konservasi (REDD +). Para pihak dalam konferensi ini juga mendesak pihak Annex I untuk meningkatkan tingkat ambisi untuk mencapai pengurangan emisi. Isi selengkapnya dari Cancun Agreement dapat diunduh di:

http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf

COP 17, Durban-Afrika SelatanKonferensi Perubahan Iklim PBB di Durban, Afrika Selatan, berlangsung dari 28 November-11 Desember 2011. Hasil Durban mencakup berbagai topik, terutama pembentukan periode komitmen kedua di bawah Protokol Kyoto, keputusan aksi kerjasama jangka panjang di bawah Konvensi dan kesepakatan tentang operasionalisasi dana hijau/ Green Climate Fund (GCF). Para pihak peserta UNFCCC juga sepakat untuk membuat adhoc working group on the Durban platform for enhanced actions (ADP) dengan mandat untuk menyelesaikan negosiasi pada tahun 2015 dalam rangka mengembangkan protokol, instrumen hukum lain atau sebuah kesepakatan bersama yang memiliki kekuatan hukum di bawah sebuah skema Konvensi yang berlaku untuk semua pihak.”. Hasil dari ADP dapat dilaksanakan mulai dari tahun 2020 dan seterusnya.

COP 18, Doha-QatarSesi kedelapan belas dari Konferensi Perubahan Iklim PBB berlangsung dari 26 November - 7 Desember, 2012 di Qatar National Convention Centre di Doha, Qatar. Hasil dari keputusan utama dapat dilihat di:

http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/meeting/6815/php/view/decisions.php

Isu-Isu UtamaDelegasi Indonesia (DELRI)

Pada isu adaptasi, DELRI menekankan pada peningkatan kapasitas dan peningkatan kesadaran tentang dampak perubahan iklim yang digariskan di dalam Nairobi Work Programme. DELRI juga mengupayakan tercapainya keputusan terkait Loss and Damages karena sangat berkaitan dengan kerugian yang diterima dari dampak perubahan iklim terutama bagi petani dan nelayan. Indonesia juga mendorong operasionalisasi Adaptation Fund, agar dibiayai dari pihak ketiga bukan membebani sumbangan atau kontribusi negara maju.

Keberhasilan penyusunan Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) di dalam negeri mendorong DELRI menekankan pada negosiasi pendaftaran (registry) bentuk kegiatan dari aksi mitigasi nasional (NAMAS). Indonesia juga mengharapkan agar pelaporan-pelaporan pelaksanaan mitigasi termasuk inventarisasi gas rumah kaca dan biennial update report (BUR) yang akan menjadi bagian dari national communication, tidak meningkatkan biaya tambahan atau incremental cost dalam negeri. Elemen mitigasi lain yang menjadi perhatian adalah program REDD+ yang menekankan perlunya dukungan pendanaan yang cukup dan dapat diprediksi sumber-sumbernya, termasuk dukungan teknis kepada Negara-negara berkembang. Indonesia juga sangat mendukung perpanjangan dari Protokol Kyoto kedua dan mendorong negara-negara maju agar menjadikan agenda bersama yang lebih nyata dampak penurunan emisinya.

Pendanaan perubahan iklim sangat penting dalam menjalankan program, sehingga Indonesia mendorong Work Programme on Long Term Finance (WP-LTF) membahas mengenai komitmen dan implementasi pendanaan jangka panjang secara berkelanjutan pasca 2013. Indonesia meminta Negara maju mulai mengisi “pundi” Green Climate Fund (GCF) melalui penambahan kembali (replenishment) dengan nilai yang signifikan sebagai bentuk implementasi LTF.

Dalam mekanisme perdagangan karbon, DELRI memandang perlu disepakatinya sebuah standar yang diakui secara global dalam pasar karbon, sehingga mampu mendorong perkembangan pasar karbon regional dan global secara lebih lanjut. Indonesia juga memandang pentingnya keterkaitan antara mekanisme baru pasar karbon (New Market Mechanism) dengan berbagai program pasar karbon yang telah ada saat ini.

Pada pembahasan alih teknologi, Indonesia menargetkan segera ada keterkaitan yang kuat antara mekanisme teknologi dan institusi lain dibawah UNFCCC yang dapat

mempercepat operasionalisasinya mekanisme pendanaannya. Selain itu, Indonesia juga menekankan penyelesaian hambatan operasionalisasi alih teknologi termasuk IPR (Intellectual Property Right) dan mendorong terbentuknya mekanisme teknologi secara lengkap.

Pada pembahasan Capacity Building, Indonesia mendukung keberlangsungan Durban Forum sebagai sarana dialog yang lebih mendalam tentang pelaksanaan peningkatan kapasitas dan mendorong agar Pemantauan dan Kajian kegiatan Capacity Building serta Performance Indicators agar segera disepakati.

Isu sektor lain yang menjadi perhatian Indonesia adalah Research and Systematic Observation (RSO) dimana disampaikan pentingnya perhatian pada potensi carbon di daerah pesisir dan laut yang dikategorikan sebagi Blue Carbon. Indonesia juga aktif dalam negosiasi pertanian dimana ditekankan kebijakan pertanian difokuskan pada tercapainya peningkatkan produktivitas, penurunan emisi, peningkatan daya adaptasi dan pengentasan kemiskinan.

United NationsFramework Convention onClimate Change