Wrap Up Sken 3 Kedkel (1)

SKENARIO 3

PEMBIAYAAN KESEHATAN

Dr. Ahmad, 31 tahun, praktek di sebuah klinik dokter keluarga. Klinik ini dikelola dengan baik sehingga dalam waktu yang relatif singkat mengalami kemajuan yang cukup pesat dan dikenal luas di masyarakat. Suatu hari klinik ini dikunjungi seorang pasien, Ny. A, 38 tahun dengan kehamilan trimester 1 pada G5P2A2. Pasien ingin melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin di klinik Dr. Ahmad karena pasien mendapat informasi bahwa pelayanan di klinik ini baik. Pasien mempunyai keluhan sering mual, muntah, lemas, cepat lelah, dan sesak. Dokter kemudian melakukan pemeriksaan fisik bersama bidan. Pada pemeriksaan ditemukan bahwa kandungan dalam kondisi yang baik namun ibu tampak pucat, takikardi, murmur, takipneu, dan terdapat nyeri tekan epigastrium.Dr. Ahmad menyarankan agar pasien mengikuti pemeriksaan ANC yang teratur dan menjelang partus kelak pasien akan dirujuk ke spesialis Obgyn yang sudah bekerja sama dengan klinik dokter keluarga tersebut. Pasien menanyakan ke dokter tentang pilihan pembiayaan persalinan, mengingat kemungkinan membutuhkan biaya yang lebih besar.

4KATA-KATA SULIT

Rujukan: Upaya melimpahkan wewenang dan tanggung jawab penanganan kasus penyakit yang sedang ditangani oleh seorang dokterkepada dokter lain yang sesuai. ANC (Antenatal Care) : Pemeriksaan kehamilan yang dilakukan untuk memeriksa keadaan ibu dan janin secara berkala, yang diikuti dengan upaya koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan

PERTANYAAN

1. Kenapa pasien ini harus di rujuk ke dr. Spesialis bukan di Dokter Keluarga?2. Apakah ada pembiayaan di Klinik Dokter Keluarga ini memiliki syarat-syarat penggunaan atau pengelolaan asuransi?3. Bagaimana pengelolaan pembiayaan milik Klinik Dokter Keluarga?4. Apa perbedaan pembiayaan di Klinik Dokter Keluarga dan di Rumah Sakit?5. Kenapa dr. Ahmad menyarankan pasien untuk mengikuti ANC (Antenatal Care)?6. Mengapa pada skenario di atas bidan ikut terlibat dalam pemeriksaan?7. Sebutkan macam-macam pembiayaan persalinan?

JAWABAN

1. Kemungkinan karena bukan kompetensinya Dokter Keluarga tersebut dikarenakan ada penyakit mendasar di pasien tersebut.2. Ada, tapi berasal dari badan swasta bukan dari pemerintah.3. Dari masyarakat memberikan iuran ke pemerintah, lalu pemerintah memberi uangnya keDokter Keluarga di daerah tersebut.4. Klinik Dokter Keluarga lebih murah dari pada pembiayaan di Rumah Sakit, karena diKlinik Dokter Keluarga tidak terkena pajak bangunan.5. Untuk memantau kondisi ibu dan janinnya.6. Karena ia termasuk ke dalam organisasi proses persalinan.7. Terdapat pembiayaan paket untuk pasien yang tidak mampu atau yang mampu.

HIPOTESIS

Ny. A umur 38 tahun hamil, mengunjungi Klinik Dokter Keluarga untuk melakukan pemeriksaan kehamilan (ANC) dengan dibantu oleh bidan untuk mengetahui kondisi ibu dan janinnya. Hasil pemeriksaan di curigai adanya risiko tinggi pada kehamilan, sehingga saat menjelang partus Dokter Keluarga ini merujuk pasien ke dr. Spesialis Obgyn dikarenakan ini merupakan hal yang di luar kompetensi dr. Ahmad (Dokter Keluarga tersebut). Dokter Keluarga ini juga menyarankan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan (ANC) secara teratur. Selanjutnya pasien menanyakan mengenai pembiayaan persalinan, dan Dokter Keluarga tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis pembiayaannya.

STEP I

LI 1. Memahami Dan Menjelaskan Klinik Dokter KeluargaLO.1.1. Struktur Organisasi dan Fungsional Klinik Dokter KeluargaLO.1.2. Pembiayaan Kesehatan di Klinik Dokter Keluarga dan PengelolaannyaLO.1.3. Standar Pelayanan dan Jenis Pelayanan kesehatan di Klinik Dokter KeluargaLO.1.4. Manajemen Sumber Daya Manusia, Sarana, dan Mitra Kerja di Klinik Dokter Keluarga

LI 2. Memahami Dan Menjelaskan Sistem RujukanLO.2.1. Sistem Rujukan Secara KeseluruhanLO 2.2. Sistem Rujukan pada Klinik Dokter Keluarga

LI 3. Memahami Dan Menjelaskan Pembiayaan Kesehatan Secara UmumLO.3.1. Definisi Pembiayaan KesehatanLO.3.2. Jenis Biaya KesehatanLO.3.3. Unsur-Unsur Pembiayaan KesehatanLO.3.4. Tujuan Pembiayaan KesehatanLO.3.5. Prinsip Subsistem Pembiayaan Kesehatan (di Indonesia) LO.3.6. Sumber Biaya KesehatanLO.3.7. Pembiayaan Kesehatan Menurut Islam

STEP IITUGAS MANDIRI

STEP III

LI.1. Memahami Dan Menjelaskan Klinik Dokter Keluarga

LO.1.1. Struktur Organisasi dan Fungsional Klinik Dokter Keluarga

Struktur Organisasi Manajemen Klinik Dokter Keluarga Man1. Medis : Dokter Keluarga, Spesialis, Paramedis2. Non Medis : Administrasi,Teknisi, Operator komputer, dll3. Lin-lain Money1. Sistem Pra Upaya2. Sistem Sharing, individu, kolektif, dll3. Sistem Fee for services MaterialProduk Pelayanan Dokkel : 10 paket pelayanan kesehatan dokter keluarga MachineSentra : - Peralihan pelatihan/pendidikan dokter keluarga- Pelayanan kesehatan : sub klinik DK, klinik DK type I,II Methode1. Organisasi : Struktur, job discription, alur kerja2. Standarisasi : - Produk Yankes-dokter keluarga- Fasilitas-klinik DK- Prosedur-pelayanan+rujukan+report- Sistem informasi-komunikasi/data- Biaya- Evaluasi- Intervensi Organisasi : - Intraklinik- Interklinik- Ekstra klinik : 1. Dr. Spesialis2. Rumah sakit/klinik rujukan3. Apotik/Lab medis4. Org. Profesi kesehatan lain Standarisasi : Module, Form : Hidup sehat, panduan, SOP, Software.

Klinik dokter keluarga adalah suatu satuan organisasi pelayanan kesehatan primer yang menyelenggarakan pelayanan kedokteran keluarga.

Bentuk praktek Dokter Keluarga :a. Pelayanan dokter keluarga sebagai bagian dari pelayanan rumah sakitb. Pelayanan dokter keluarga dilaksanakan oleh Klinik Dokter Keluarga (family clinic)

c. Pelayanan dokter keluarga dilaksanakan melalui praktek dokter keluarga (family practice)

Jenis Klinik Dokter Keluarga :a. Klinik keluarga mandiri (free-standing family clinic)-Dapat dilaksanakan secara solo-Bersama sama dalam satu kelompokb. Klinik keluarga merupakan bagian dari rumah sakit (satelite family clinic)

Hal hal essensial yang harus dipenuhi :a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan primerb. Terletak ditempat strategis (mudah dicapai dengan kendaraan umum)c. Bangunannya memenuhi syarat untuk pelayanan kesehatand. Dilengkapi dengan sarana administratif yang memenuhi syarat e. Dilengkapi dengan sarana komunikasif.Mempunai sejumlah tenaga dokter yang telah lulus pelatihan DKg. Mempunyai sejumlah tenaga pembantu klinik dan paramedi telah lulus pelatihan pembantu DK

LO.1.2. Pembiayaan Kesehatan di Klinik Dokter Keluarga dan Pengelolaannya

Keuangan dalam praktik DOGA tercatat secara seksama dengan cara yang umum dan bersifat transparansi. Manajemen keuangannya dapat mengikuti sistem pembiayaan praupaya maupun sistem pembiayaan fee for service.

BPJS : Badan Pengelola Jaminan Sosial

Dalam pelayanan di klinik kedokteran keluarga sumber biaya utama adalah dari pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang mereka peroleh. Sumber-sumber lainnya, misalnya donasi dari pemerintah atau hibah (charity) dari yayasan atau LSM atau dari institusi pendidikan (klinik pendidikan).

Metode pembayaran di klinik dokter keluarga :1)Fee for service2)Asuransi, ciri asuransi di klinik kedokteran keluarga :a. Dokter keluarga melakukan pembinaan kesehatan pada keluarga yang menjadi kliennya. Targetnya adalah penurunan angka kesakitan. Bentuknya berapa kunjungan secara berkala ke rumah asien dan memberikan penyuluhan.b. Dokter dibayar secara flat setiap bulannya, bukan berdasarkan jumlah kasus yang ditangani.c. Bila jumlah kasus sedikit maka dokter untung, namun bila banyak maka dokter tidak akan memperoleh keuntungan.d. Premi ditetapkan secara kapitasi, yaitu dihitung berdasarkan faktor resiko dari setiap individu, frekuensi terjadinya penyakit dalam setahun, dan kemungkinan biaya yang dibutuhkan bila ia sakit.

A.Manajemen Pembiayaan Klinik Doga

Berdasarkan bagan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pembiayaan klinik dokter keluarga dapat berasal dari asuransi sosial, asuransi komersial, dan out of pocket. Model pembiayaan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan.Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan dokter keluarga tentu diperlukan tersedianya dana yang cukup. Tidak hanya untuk pengadaan pelbagai sarana dan prasarana medis dan non medis yang diperlukan (investment cost), tetapi juga untuk membiayai pelayanan dokter keluarga yang diselenggarakan

(operational cost) Seyogiyanyalah semua dana yang diperlukan ini dapat dibiayai oleh pasien dan atau keluarga yang memanfaatkan jasa pelayanan dokter keluarga. Masalah kesehatan seseorang dan atau keluarga adalah tanggung jawab masing-masing orang atau keluarga yang bersangkutan. Untuk dapat mengatasi masalah kesehatan tersebut adalah amat diharapkan setiap orang atau keluarga bersedia membiayai pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya.Mekanisme pembiayaan yang ditemukan pada pelayanan kesehatan banyak macamnya. Jika disederhanakan secara umum dapat dibedakan atas dua macam. Pertama, pembiayaan secara tunai (fee for service), dalam arti setiap kali pasien datang berobat diharuskan membayar biaya pelayanan. Kedua, pembiayaan melalui program asuransi kesehatan (health insurance), dalam arti setiap kali pasien datang berobat tidak perlu membayar secara tunai, karena pembayaran tersebut telah ditanggung oleh pihak ketiga, yang dalam hat ini adalah badan asuransi.Tentu tidak sulit dipahami, tidaklah kedua cara pembiayaan ini dinilai sesuai untuk pelayanan dokter keluarga. Dari dua cara pembiayaan yang dikenal tersebut, yang dinilai sesuai untuk pelayanan dokter keluarga hanyalah pembiayaan melalui program asuransi kesehatan saja. Mudah dipahami, karena untuk memperkecil risiko biaya, program asuransi sering menerapkan prinsip membagi risiko (risk sharing) dengan penyelenggara pelayanan, yang untuk mencegah kerugian, tidak ada pilihan lain bagi penyelenggara pelayanan tersebut, kecuali berupaya memelihara dan meningkatkan kesehatan, dan atau mencegah para anggota keluarga yang menjadi tanggungannya untuk tidak sampai jatuh sakit. Prinsip kerja yang seperti ini adalah juga prinsip kerja dokter keluarga.

Bentuk - Bentuk Pembiayaan Pra-UpayaMengingat bentuk pembayaran pra-upaya banyak menjanjikan keuntungan, maka pada saaat ini bentuk pembayaran pra-upaya tersebut banyak diterapkan. Pada dasarnya ada tiga bentuk pembiayaan secara pra-upaya yang dipergunakan. Ketiga bentuk yang dimaksud adalah:

1. Sistem kapitasi (capitation system)Yang dimaksud dengan sistem kapitasi adalah sistem pembayaran dimuka yang dilakukan oleh badan asuransi kepada penyelenggara pelayanan kesehatan berdasarkan kesepakatan harga yang dihitung untuk setiap peserta untuk jangka waktu tertentu. Dengan sistem pembayaran ini, maka besarnya biaya yang dibayar oleh badan asuransi kepada penyelenggara pelayanan yang tidak ditentukan oleh frekwensi penggunaan pelayanan kesehatan oleh peserta, melainkan ditentukan oleh jumlah peserta dan kesepakatan jangka waktu jaminan.

2. Sistem paket (packet system)Yang dimaksud dengan sistem paket adalah sistem pembayaran di muka yang dilakukan oleh badan asuransi kepada penyelenggara pelayanan kesehatan berdasarkan kesepakatan harga yang dihitung untuk suatu paket pelayanan kesehatan tertentu. Dengan sistem pembayaran ini, maka besarnya

biaya yang dibayar oleh badan asuransi kepada penyelenggara pelayanan kesehatan tidak ditentukan oleh macam pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, melainkan oleh paket pelayanan kesehatan yang dimanfaatkan. Penyakit apapun yang dihadapi, jika termasuk dalam satu p aket pelayanan yang sama, mendapatkan biaya dengan besar yang sama. Sistem pernbiayaan paket ini dikenal pula dengan nama sistem pembiayaan kelompok diagnosis terkait (diagnosis related group) yang di banyak negara maju telah lama diterapkan.

3. Sistem anggaran (budget system)Yang dimaksud dengan sistem anggaran adalah sistem pembayaran di muka yang dilakukan oleh badan asuransi kepada penyelenggara pelayanan kesehatan berdasarkan kesepakatan harga, sesuai dengan besarnya anggaran yang diajukan penyelenggara pelayanan kesehatan. Sama halnya dengan sistern paket, pada sistem anggaran ini, besarnya biaya yang dibayar oleh badan asuransi kepada penyelenggara pelayanan kesehatan tidak ditentukan oleh macam pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, melainkan oleh besarnya anggaran yang telah disepakati.

Info terbaru terkait sistem pembiayaan dalam SKN:Salah satu solusi yang dilakukan dalam sumber pembiayaan (termasuk nantinya pembiayaan praktek dokter keluarga) untuk menyelenggarakan Sistem Kesehatan Nasional yang baik adalah dengan menyelenggarakan amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang yang telah ditetapkan tahun 2004 ini mengalami kendala dalam realisasinya terkait pembentukan badan penyelenggaranya (BPJS) yang seharusnya telah ditetapkan saat 2009. Akhirnya pada hari rabu, 28 oktober 2011 sekitar pukul20.40 WIB, RUU BPJS disahkan menjadi UU BPJS dengan kesepakatan bahwa BPJS I yang mengurus jaminan kesehatan diselenggarakan oleh ASKES akan mulai beroperasi pada tanggal 1 januari 2014. Sedangkan BPJS II (Jamsostek, Taspen, dan Asabri) yang mengurus ketenagakerjaan selambat- lambatnya beroperasi 1 juli 2015. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan sistem dokter keluarga dapat menjadi lebih baik.

B.Asuransi kesehatan

Health insurance : The payment for the excepted cost of a group resulting from medical utilization based on the excepted expense incurred by the group. The payment can be based on community or experience rating. (JacobsP., 1997)

Definisi di atas ada beberapa kata kunci :1)Ada pembayaran, yang dala istilah ekonomi ada suatu transaksi dengan pengeluaran sejumlah uang yang disebut premi.2)Ada biaya, yang diharapkan harus dikeluarkan karena penggunaan pelayanan medik.

3) Pelayanan medik tersebut didasarkan pada bencana yang mungkin terjadi yaitu sakit.4) Keadaan sakit merupakan sesuatu yang tidak pasti (uncertainty), tidak teratur dan mungkin jarang terjadi. Tetapi bila peristiwa tersebut benar-benar terjadi, implikasi biaya pengobatan dapat demikian besar dan membebani ekonomi rumah tangga. Kejadian sakit yang mengakibatkan bencana ekonomi bagi pasien atau keluarganya biasa disebut catastrophic illness. (Murti B., 2001)Asuransi Kesehatan adalah suatu mekanisme pengalihan resiko (sakit) dari resiko perorangan menjadi resiko kelompok. Dengan cara mengalihkan resiko individu menjadi resiko kelompok, beban ekonomi yang harus dipikul oleh masing-masing peserta asuransi akan lebih tetapu mengandung kepastian karena memperoleh jaminan.

Manfaat asuransi kesehatan :1)Asuransi merubah peristiwa tidak pasti menjadi pasti dan terencana.2) Asuransi membantu mengurangi resiko perorangan ke resiko sekelompok orang dengan cara perangkuman resiko (risk pooling). Dengan demikian terjadi subsidi silang, yang muda membantu yang tua, yang sehat membantu yang sakit, yang kaya membantu yang miskin.

Unsur-unsur asuransi kesehatan:a.ada perjanjianb.ada pembelian perlindunganc.ada pembayaran premi oleh masyarakat

Jenis-jenis asuransi kesehatan di Indonesia:a)Asuransi kesehatan sosial (social health insurance)Asuransi ini memegang teguh prinsipnya bahwa kesehatan adalah sebuah pelayanan sosial, pelayanan kesehatan tidak boleh semata-mata diberikan berdasarkan status sosial masyarakat sehingga semua lapisan berhak untuk memperoleh jaminan pelayanan kesehatan. contoh: PT.askes, PT.jamsostek Prinsip kerja:keikutsertaannya bersifat wajibmenyertakan tenaga kerja dan keluarganyaiuran/premi berdasarkan persentase gaji/pendapatan. Idealnya harus dihitung5% dari GDPpremi untuk tenaga kerja ditanggung bersama (50%) oleh pemberi kerja dan tenaga kerjapremi tidak ditentukan oleh resiko perorangan tetapi didasarkan pada resiko kelompok (collective risk sharing)tidak diperlukan pemeriksaan awaljaminan pemeliharaan kesehatan yang diperoleh bersifat menyeluruh(universal coverage)peran pemerintah sangat besar untuk mendorong berkembangnya asuransi kesehatan sosial di Indonesia. Semua pegawai negeri diwajibkan untukmengikuti asuransi kesehatan

10

b)Asuransi kesehatan komersial perorangan (private voluntary health insurance) Jenis asuransi ini dapat dibeli preminya baik individu maupun segmen masyarakat kelas menengah keatas.contoh: lipo life, BNI life, Tugu Mandiri dll. Prinsip kerja:kepersertaan bersifat perorangan dan sukarelaiuran/premi berdasarkan angka absolut, ditetapkan berdasarkan jenis tanggungan yang dipilih.Premi berdasarkan atas resiko perorangan dan ditentukan faktor usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan.Dilakukan pemeriksaan kesehatan awalSantunan diberikan sesuai kontrakPeranan pemerintah relatif kecil

c)Asuransi kesehatan komersial kelompok (regulated private health insurance)Ini merupakan alternatif lain sistem asuransi kesehatan komersial dengan prinsip-prinsip dasar sbb:keikutsertaan bersifat sukarela berkelompokiuran/preminya dibayar berdasarkan atas angka absolutperhitugan premi bersifat community rating yang berlaku untuk kelompok masyarakatsantunan (jaminan pemeliharaan kesehatan) diberikan sesuai dengan kontraktidak diperlukan pemeriksaan awalperanan pemerintah cukup besar dengan membuat peraturan perundang- undangan.

LO.1.3. Standar Pelayanan dan Jenis Pelayanan kesehatan di Klinik Dokter Keluarga

a) Merupakan klinik yang menyelenggarakan Sistem Pelayanan Dokter Keluarga(SPDK),b) Sebaiknya mudah dicapai dengan kendaraan umum. (terletak di tempat strategis), c) Mempunyai bangunan yang memadai,d) Dilengkapi dengan saraba komunikasi,e) Mempunyai sejumlah tenaga dokter yang telah lulus pelatihan DK,f)Mempunyai sejumlah tenaga pembantu klinik dan paramedis telah lulus perlatihan khusus pembantu KDK,g) Dapat berbentuk praktek mandiri (solo) atau berkelompok. h) Mempunyai izin yang berorientasi wilayah,i)Menyelenggarakan pelayanan yang sifatnya paripurna, holistik, terpadu, dan berkesinambungan,j)Melayani semua jenis penyakit dan golongan umur,k) Mempunyai sarana medis yang memadai sesuai dengan peringkat klinik ybs.

STANDAR PELAYANAN MEDIS DOGA:a) Anamnesisb) Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang c) Penegakkan diagnosis dan diagnosis banding d) Prognosise) Konseling membantu pasien (dan keluarga) untuk menentukan pilihan terbaik penatalaksanaan untuk pasien sendiri.f) Konsultasi jika diperlukan, dokter keluarga dapat melakukan konsultasi ke dokter lain (dokter keluarga lain, dokter keluarga konsultan, dokter spesialis, atau dinas kesehatan) yang dianggap lebih berpengalaman.g) Rujukanh) Tindak lanjut i)Tindakanj)Pengobatan rasionalk) Pembinaan keluarga dilakukan bila dinilai bahwa penatalaksanaan pasien akan lebih baik jika adanya partisipasi keluarga.

Jenis Pelayanan Pada Praktek Dokter Keluarga

Pelayanan yang diselenggarakan pada praktek dokter keluarga banyak macamnya. Secara umum dapat dibedakan atas tiga macam:

1. Menyelenggarakan pelayanan rawat jalanPada bentuk ini, pelayanan yang diselenggarakan pada praktek dokter keluarga hanya pelayanan rawat jalan saja. Dokter yang menyelenggarakan praktek dokter keluarga tersebut tidak melakukan pelayanan kunjungan dan perawatan pasien di rumah atau pelayanan rawat inap di rumah sakit. Semua pasien yang membutuhkan pertolongan diharuskan datang ke tempat praktek dokter keluarga. Jika kebetulan pasien tersebut memerlukan pelayanan rawat inap, pasien tersebut dirujuk ke rumah sakit.

2. Menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, kunjungan dan perawatan pasien dirumahPada bentuk ini, pelayanan yang diselenggarakan pada praktek dokter keluarga mencakup pelayanan rawat jalan serta pelayanan kunjungan dan perawatan pasien di rumah. Pelayanan bentuk ini lazimnya dilaksanakan oleh dokter keluarga yang tidak mempunyai akses dengan rumah sakit.

3. Menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, kunjungan dan perawatan pasien di rumah, serta pelayanan rawat inap di rumah sakitPada bentuk ini, pelayanan yang diselenggarakan pada praktek dokter keluarga telah mencakup pelayanan rawat jalan, kunjungan dan perawatan pasien di rumah, serta perawatan rawat inap di rumah sakit. Pelayanan bentuk ini lazimnya diselenggarakan oleh dokter keluarga yang telah berhasil menjalin kerja sama dengan rumah sakit terdekat dan rumah sakit tersebut memberi kesempatan kepada dokter keluarga untuk merawat sendiri pasiennya di rumah sakit.

Tentu saja penerapan dari ketiga bentuk pelayanan dokter keluarga ini tidak sama antara satu negara dengan negara lainnya, dan bahkan dapat tidak sama antara satu daerah lainnya. Di Amerika Serikat misalnya, pelayanan kunjungan dan perawatan pasien di rumah mulai jarang dilakukan. Penyebabnya adalah karena mulai timbul kesadaran pada diri pasien tentang adanya perbedaan mutu pelayanan antara kunjungan dan perawatan pasien di rumah dengan di tempat praktek. Pasien akhirnya lebih senang mengunjungi tempat praktek dokter, karena telah tersedia pelbagai peralatan kedokteran yang dibutuhkan.Di beberapa negara lainnya, terutama di daerah pedesaan, karena dokter keluarga tidak mempunyai akses dengan rumah sakit, maka dokter keluarga tersebut hanya menyelenggarakan pelayanan rawat jalan saja. Pelayanan rawat inap dirujuk sertakan sepenuhnya kepada dokter yang bekerja dirumah sakit. Tetapi pengaturan rujukan untuk pelayanan rawat inap tersebut, tetap dilakukan oleh dokter keluarga. Dokter keluarga memberikan bantuan sepenuhnya, dan bahkan turut mencarikan tempat perawatan dan jika perlu turut mengantarkannya ke rumah sakit.Sekalipun pelayanan yang diselenggarakan pada praktek dokter keluarga tidak sama, perlulah diingatkan bahwa orientasi pelayanan dokter keluarga yang diselenggarakan tetap tidak boleh berbeda. Orientasi pelayanan dokter keluarga bukan sekedar menyembuhkan penyakit, tetapi diarahkan pada upaya pencegahan penyakit. Atau jika tindakan penyembuhan yang dilakukan, maka pelaksanaannya, kecuali harus mempertimbangkan keadaan pasien sebagai manusia seutuhnya, juga harus mempertimbangkan pula keadaan sosial ekonomi keluarga dan lingkungannya. Praktek dokter keluarga tidak menangani keluhan pasien atau bagian anggota badan yang sakit saja, tetapi individu pasien secara keseluruhan.

LO.1.4. Manajemen Sumber Daya Manusia, Sarana, dan Mitra Kerja di Klinik DokterKeluarga

A. Manajemen Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Berdasarkan Fakta (Evidence Based) dalam Penyelesaian Masalah Kesehatan Individu Sebagai Komponen Keluarganya

Program menjaga mutu adalah suatu upaya yang berkesinambunagn, sistematis dan objektif dalam memantau dan menilai pelayanan yang diselenggrakan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan, serta menyelesaikan masalah yang ditemukan untuk memeperbaiki mutu pelayanan. (Maltos and Keller, 1989)

Karakteristik program menjaga mutu ada empat macam :1) Program menjaga mutu harus dilakukan secara berkesinambungan. Artinya pelaksanaan program menjaga mutu tidak hanya satu kali, tetapi harus terus menerus. Dalam kaitan perlunya memenuhi sifat berkesinambungan, program menjaga mutu sering pula disebut dengan nama program meningkatkan mutu berkelanjutan (continous quality improvement program).2) Program menjaga mutu harus dilaksanakan secara simpatis. Artinya pelaksanaan program menjaga mutu harus mengikuti alur kegiatan serta sasaran yang baku. Alur kegiatan yang dimaksud dimulai dengan menetapkan masalah dan penyebab masalah mutu, dilanjutkan dengan menetapkan dan melaksanakan upaya penyelesaian masalah, untuk kemudian diakhiri dengan melakukan penilaian serta menyusun saran-saran untuk tindak lanjut. Sedangkan sasaran yang dimaksud adalah semua unsur pelayanan yakni lingkungan, masukan proses serta keluaran pelayanan.3) Program menjaga mutu harus dilaksanakan secara objektif. Artinya pelaksanaan program menjaga mutu, terutama pada waktu menetapkan masalah penyebab masalah dan penilaian, tidak dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan lain. Kecuali atas dasar data yang ditemukan. Untuk menjamin objektifitas, dipergunakanlah berbagai standar dan indikator.4) Program menjaga mutu harus dilakukan secara terpadu. Artinya pelaksanaan program menjaga mutu harus terpadu dengan pelayanan yang diselengarakan, bukanlah program menjaga mutu yang baik. Karena adanya sifat terpadu ini. Program menjaga mutu disebut pula sebagai manajamen mutu terpadu (total quality management).

Unsur program menjaga mutu banyak macamnya. Unsur-unsur yang dimaksud :1) Mutu pelayanan. Mutu pelayanan yang dimaksud adalah menunjuk kepada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggrakan, yang di satu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tinkat kepuasan rata-rata penduduk, serta di pihak lain tata cara penyelengaraannya sesuai dengan kode etik dari standar pelayanan profesi yang telah ditetapkan.2) Sasaran program menjaga mutu. Untuk melaksanakan hal ini diperkukan empat hal :

a. Unsur masukan. Yang dimaksud adalah semua hal yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Yang termasuk dalam hal ini adalah tenaga pelaksana, sarana dan dana.b.Unsur lingkungan. Yang dimakud lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi pelayanana kesehatan. Untuk satu saran pelayanan kesehatan yang terpenting adalah kebijakan (policy), struktur organisasi (organization) serta sistem manajemen (management) yang diterapkan.c. Unsur proses. Yang dimaksud dengan unsur proses di sini adalah semua tindakan yang dilakukan pada pelayanan kesehatan. Tindakan ini secara umum dapat dibedakan atas dua macam. Pertama, tindakan medis (medical procedure) mulai dari anamesis sampai dengan pengobatan. Kedua, tindakan non medis (non medical procedure) seperti tata cara rekam medis, persetujuan tindakan medis, penerimaan dan perawatan pasien dan lain selanjutnya yang seperti ini.d.Unsur keluaran. Yang dimaksud dengan unsur keluaran adalah yang menunjukan pada penampilan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan. Penampilan pelyanan tersebut dibedakan atas dua macam :a)Penampilan aspek media (medical performance) seperti misalnya kesembuhan penyakit, kecacatan dan atau kematian.b)Penampilan aspek non medis (non mediacal performance) seperti misalnya kepuasan dan keluhan pasien.

Evidence-based medicine (EBM) adalah suatu pendekatan medik yang didasarkan pada bukti-bukti ilmiah terkini untuk kepentingan pelayanan kesehatan penderita. Dengan demikian, dalam praktek, EBM memadukan antara kemampuan dan pengalaman klinik dengan bukti-bukti ilmiah terkini yang paling dapat dipercaya. (Sackett et al. 1996) Evidence based medicine (EBM) adalah proses yang digunakan secara sistematik untuk menemukan, menelaah/me-rewew, dan memanfaatkan hasil-hasil studi sebagai dasar dari pengambilan keputusan klinik. Secara lebih rinci EBM merupakan keterpaduan antara:1. Best research evidence. Di sini mengandung arti bahwa bukti-bukti ilmiah tersebut harus berasal dari studi-studi yang dilakukan dengan metodologi yang sangat terpercaya (khususnya randomized controlled trial), yang dilakukan secara benar. Studi yang dimaksud juga harus menggunakan variabel-variabel penelitian yang dapat diukur dan dinilai secara obyektif (misalnya tekanan darah, kadar Hb, dan kadar kolesterol), di samping memanfaatkan metode-meiode pengukuran yang dapat menghindari risiko bias dari penulis atau peneliti.2. Clinical expertise. Untuk menjabarkan EBM diperlukan suatu kemampuan klinik (clinical skills) yang memadai. Di sini termasuk kemampuan untuk secara cepat mengidentifikasi kondisi pasien dan memperkirakan diagnosis secara cepat dan tepat, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang menyertai serta memperkirakan kemungkinan manfaat dan risiko (risk and benefit) dari bentuk intervensi yang akan diberikan. Kemampuan klinik ini

hendaknya juga disertai dengan pengenalan secara baik terhadap nilai- nilai yang dianut oleh pasien serta harapan-harapan yang tersirat dari pasien.3. Patient values. Setiap pasien, dari manapun berasal, dari suku atau agama apapun tentu mem-punyai nilai-nilai yang unik tentang status kesehatan dan penyakitnya. Pasien juga tentu mempunyai harapan- harapan atas upaya penanganan dan pengobatan yang diterimanya. Hal ini harus dipahami benar oleh seorang klinisi atau praktisi medik, agar setiap upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan selain dapat diterima dan didasarkan pada bukti-bukti ilmiah juga mempertimbangkan nilai- nilai subyektif yang dimiliki oleh pasien.

Mengingat bahwa EBM merupakan suatu cara pendekatan ilmiah yang digunakan untuk pengambilan keputusan terapi, maka dasar-dasar ilmiah dari suatu penelitian juga perlu diuji kebenarannya untuk mendapatkan hasil penelitian yang selain update, juga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Standar Sumber Daya Manusia :a. Dokter keluargaDokter keluarga yang bekerja di KDK adalah dokter yang bersertifikat dokter keluarga dan patut menjadi panutan masyarakat dalam hal perilaku kesehatanb. PerawatPerawat yang bekerja pada pelayana dokter keluarga telah mengikuti pelatihan pelayanan dengan pendekatan kedokteran keluargac. BidanBidan yang bekerja pada pelayana dokter keluarga telah mengikuti pelathian pelayann dengan pendekatan kedokteran keluargad. Administratir kliniPegawai administrasi yang bekerja pada pelayana dokter keluarga telah mengikuti pelatihan untuk menunjang pelayanan pendekatan kedokteran keluarga

B.Peranan Dokter serta Mitra Kerjanya di Klinik Dokter Keluarga

Sistem Pelayanan Dokter Keluarga (SPDK)Pada dasarnya sistem perlayanan dokter keluarga (selanjutnya digunakan SPDK), haruslah menerapkan ketiga tahapan pelayanan medis sesempurna mungkin. Komponen sistem, yang sekarang biasa disebut sebagai pemegang saham (stakeholders), paling tidak terdiri atas:1.DPU/DK (Sebagai Penyelenggara Pelayanan Tingkat Primer)2.DSp (sebagai Penyelenggara Pelayanan Tingkat Sekunder)3.DSpK (sebagai Penyelenggara Pelayanan Tingkat Tersier)4.Dokter gigi5.Pihak pendana (Asuransi Kesehatan, Pemerintah, dsb.)6.Regulasi (perundangan, Sistem Kesehatan Nasional, dsb.)7.Pasien (dengan keluarga dan masyarakatnya)

8.Farmasi (profesional dan pengusaha)9.Staf klinik selain dokter (Bidan, perawat, dsb)10. Karyawan non-medis11. Dsb.

Mereka harus bekerjasama secara mutualistis mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Semua pemegang saham mempunyai andil, hak dan kewajiban yang sama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang memuaskan bagi pasien, tidak melanggar aturan atau perundangan maupun etika profesi, dan menjamin kesejahteraan bagi penyelenggaranya. Jika salah satu komponen sistem merusak tatanan, menyalahi aturan main agar memperoleh keuntungan bagi dirinya, maka akibat negatifnya akan dirasakan oleh seluruh komponen sistem termasuk, pada akhirnya, yang menyalahi aturan itu. Oleh karena itu diperlukan kerjasama profesional yang mutualistis di antara anggota sistem.Dengan kata lain, dalam sistem pelayanan dokter keluarga pelayanan diselenggarakan oleh tim kesehatan yang bahu-membahu mewujudkan pelayanan yang berumutu. Setiap komponen sistem mempunyai tugas masing- masng dan harus dikerjakan sungguh-sungguh sesuai dengan tatanan yang berlaku. Bidan dan perawat membantu dokter di klinik misalnya, memberikan obat kepada pasien d ibawah tanggung-jawab dokter. Jadi bidan dan perawat tidak memberikan obat tanpa persetujuan dokter. Sebaliknya dokter harus memberikan perintah tertulis di dalam rekam medis untuk setiap pemberian obat. Bidan dan perawat dibenarkan mengingatkan dokter jika perintah pemberian obat itu tidak jelas atau belum dicantumkan. Demikian pula dokter keluiarga yang sebenarnya dokter praktik umum dibenarkan mengingatkan dan diharuskan bertanya langsung kepada dokter spesialis yang dikonsuli atau dirujuki jika ada hal yang kurang jelas atau berbeda pendapat. Demikianpula komponen system yang lain termasuk masyarakat pasien dibenarkan dan bahkan diharuskan saling kontrol saling mengingatkan agat tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dapat di lihat bentuk komunikasi atau kerjasama antara dokter dan teman sejawatnya di lakukan dalam berbagai hal seperti :1.Merujuk pasienPada pasien rawat jalan, karena alasan kompetensi dokter dan keterbatasan fasilitas pelayanan, dokter yang merawat harua merujuk pasiennya pada teman sejawat lainnya.2.Bekerjasama dengan sejawatDokter harus memperlakukan teman sejawat tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, ras, usia, kecacatan, agama, status sosial atau perbedaan kompetensi yang dapat merugikan hubungan profesional antar sejawat.3.Bekerja dalam timAsuhan kesehatan selalu di ingatkan melalui kerjasama dalam tim multidisiplin.

4.Mengatur dokter pengganti.Ketika seorang dokter berhalangan, dokter tersebut harus menentukan dokter pengganti serta mengatur proses mengalihkan yang efektif dan komunikatif dengan dokter pengganti.5.Mematuhi tugasSeorang dokter yang bekerjapada institusi pelayanan atau pendidikan kedokteran harus mematuhi tugas yang digariskan pimpinan institusi, termasuk sebagai dokter pengganti.6.Pendelegasian wewenangPendelegasian wewenang kepada perawat, peseta prograrm pendidikan spesialis, mahasiswa kedokteran dalam hal pengobatan atau perawatan atas nama dokter yang merawat, harus disesuaikan dengan kompetensi dalam melaksanakan prosedur dan terapi yang sesuai dengan peraturan baru.

Komunikasi Dokter-Profesi Lain

1.KolaborasiPengertian Menurut Shortridge, et al (1986)Hubungan timbal balik di mana [pemberi pelayanan] memegang tanggung jawab paling besar untuk perawatan pasien dalam kerangka kerja bidang respektif mereka.Elemen-elemen Kolaborasi1. Struktur2. Proses3. Hasil AkhirModel Kolaboratif Tipe I1. Menekankan Komunikasi Dua Arah2. Masih menempatkan Dokter pada posisi utama3. Masih membatasi Hubungan Dokter dengan PasienModel Kolaboratif Tipe II1. Lebih berpusat pada Pasien2. Semua Pemberi Pelayanan harus bekerja sama3. Ada kerja sama dengan Pasien4. Tidak ada pemberi pelayanan yang mendominasi secara terus-menerusHubungan perawat-dokter adalah satu bentuk hubungan interaksi yang telah cukup lama dikenal ketika memberikan bantuan kepada pasien. Perspektifyang berbeda dalam memandang pasien, dalam prakteknya menyebabkan munculnya hambatan-hambatan teknik dalam melakukan proses kolaborasi. Kendala psikologis keilmuan dan individual, factor sosial, serta budaya menempatkan kedua profesi ini memunculkan kebutuhan akan upaya kolaborasi yang dapat menjadikan keduanya lebih solid dengan semangat kepentingan pasien.Hambatan kolaborasi dokter dan perawat sering dijumpai pada tingkat profesional dan institusional. Perbedaan status dan kekuasaan tetap menjadisumber utama ketidaksesuaian yang membatasi pendirian profesional dalam aplikasi kolaborasi. Dokter cenderung pria, dari tingkat ekonomi lebih tinggi

dan biasanya fisik lebih besar dibanding perawat, sehingga iklim dan kondisi sosial masih medukung dominasi dokter. Inti sesungguhnya dari konflik perawat dan dokter terletak pada perbedaan sikap profesional mereka terhadap pasien dan cara berkomunikasi diantara keduanya.Kolaborasi adalah suatu proses dimana praktisi keperawatan atau perawat klinik bekerja dengan dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan dalamlingkup praktek profesional keperawatan, dengan pengawasan dan supervisi sebagai pemberi petunjuk pengembangan kerjasama atau mekanisme yang ditentukan oleh peraturan suatu negara dimana pelayanan diberikan. Perawat dan dokter merencanakan dan mempraktekan bersama sebagai kolega, bekerja saling ketergantungan dalam batas-batas lingkup praktek dengan berbagi nilai-nilai dan pengetahuan serta respek terhadap orang lain yang berkontribusi terhadap perawatan individu, keluarga dan masyarakat.Elemen kunci kolaborasi dalam kerja sama team multidisipliner dapat digunakan untuk mencapai tujuan kolaborasi team :a) Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian unik profesional.b)Produktivitas maksimal serta efektifitas dan efesiensi sumber daya c)Peningkatnya profesionalisme dan kepuasan kerja, dan loyalitasd) Meningkatnya kohesifitas antar profesionale) Kejelasan peran dalam berinteraksi antar profesional,f) Menumbuhkan komunikasi, kolegalitas, dan menghargai dan memahami orang lainKesuksesan kolaborasi dalam suatu pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh faktor-faktora) Faktor interaksi (interactional determinants), yaitu hubungan interpersonal diantara anggota tim yang terdiri dari kemauan untuk berkolaborasi, percaya, saling menghargai dan berkomunikasi .b) Faktor Organisasi (organizational determinants) yaitu kondisi di dalam organisasi tersebut yang terdiri dari:1.Organizational structure (struktur horisontal dianggap lebih berhasil daripada struktur hierarkis);2.Organizations philosophy (nilai nilai keterbukaan, kejujuran, kebebasan berekspresi, saling ketergantungan, integritas dan sikap saling percaya;3.administrative support (kepemimpinan);4.team resource (tersedianya waktu untuk bertemu dan berinteraksi, membagi lingkup praktek dengan profesional lain, bekerja dalam suatu unit yang kecil) ;5.coordination mechanism (pertemuan formal untuk diskusi, standarisasi prosedur dalam bekerja ).c) Faktor lingkungan organisasi(organizations environment/ systemic determinants) yaitu elemen diluar organisasi, seperti sistem sosial, budaya, pendidikan dan profesional.

2.Pendekatan Praktik Hirarkis Menekankan Komunikasi satu arah Kontak Dokter dengan Pasien terbatas Dokter merupakan Tokoh yang dominan Cocok untuk diterapkan di keadaan tertentu, spt IGDSebelum ada model Kolaborasi, hubungan yang ada adalah Model PRAKTIK HIRARKIS. Praktik Hirarkis merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan sebelum profesi perawat semakin berkembang. Selanjutnya dikenal ada 2 (dua) model Kolaborasi yang lain (Model 1 dan Pendekatan Praktik Hirarkis). Pendekatan ini sekarang masih dominan dalam praktek dokter di Indonesia.

DOKTER

REGISTERED NURSE

PEMBERI PELAYANAN LAIN

PASIEN

Komunikasi Dokter-ApotekerUntuk dapat berkomunikasi dengan baik, dokter perlu mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab profesi apoteker dalam pelayanan farmasi. Pelayanan farmasi dapat dilakukan di berbagai tempat seperti rumah sakit, Puskesmas, Poliklinik, Apotek, dll. Adanya pemahaman masing-masing pada profesi mitra kerjanya akan memudahkan terjadinya komunikasi yang baik antar profesi .

Empat unsur Pelayanan Farmasi Pelayanan Farmasi yang baik. Pelayanan profesi apoteker dalam penggunaan obat. Praktik dispensing yang baik.Pelayanan profesional apoteker yg proaktif dalam berbagai kegiatan yg bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien.

C. Sarana di Klinik Dokter Keluarga Peralatan Medis Rutin Termometer Tensimeter Pengukur berat dan tinggi badan

20 Stetoskop Penekan lidah Senter/lampu kepala Spekulum hidung Khusus: Otoskop Optalmoskop Glukometer Penunjang: Laboratorium klinik EKG USG Pemeriksa visus Pemeriksa buta warna Ronsen Kedaruratan Oksigen + regulator Semprit dari berbagai ukuran Jarum suntik dari berbagai ukuran Perangkat infuse

Peralatan non-medis Bangunan Rekam medis Ruangan Untuk kegiatan medis Untuk kegiatan non-medis Sarana komunikasi Sarana administrasi

Klinik Dokter Keluuarga merupakan klinik yang menyelenggarakan SistemPelayanan Dokter Keluarga (SPDK), Sebaiknya mudah dicapai dengan kendaraan umum. (terletak di tempat strategis), Mempunyai bangunan yang memadai, Dilengkapi dengan sarana komunikasi, Mempunyai sejumlah tenaga dokter yang telah lulus pelatihan DK, Mempunyai sejumlah tenaga pembantu klinik dan paramedis telah lulus perlatihan khususpembantu KDK, Dapat berbentuk praktek mandiri (solo) atau berkelompok. Mempunyai izin yang berorientasi wilayah, Menyelenggarakan pelayanan yang sifatnya paripurna, holistik, terpadu, danberkesinambungan, Melayani semua jenis penyakit dan golongan umur, Mempunyai sarana medis yang memadai sesuai dengan peringkat klinik ybs

LI.2.Memahami Dan Menjelaskan Sistem Rujukan

LO.2.1. Sistem Rujukan Secara Keseluruhan

Menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.032/Birhup/72 tahun 1972 yang dimaksud dengan rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan suatu kasus penyakit dan ataupun masalah kesehatan secara timbal balik, yang dapat dilakukan secara vertikal, dalam arti antar sarana pelayanan kesehatan yang berbeda stratanya, atau secara horizontal, dalam arti antar sarana pelayanan kesehatan yang sama stratanya.Konsultasi adalah upaya meminta bantuan profesional terkait penangan s uatu kasus penyakit yang sedang ditangani oleh seorang dokter, kepada dokter lain yang lebih ahli di bidangnya. Namun kewenangan penanganan masih berada pada dokter keluarga yang bersangkutan. Konsultasi dapat dilakukan mendahului rujukan, namun tidak jara ng langsung melakukan rujukan. Meskipun demikian, ada kalanya keduanya dipergunakan bersama-sama. Rujukan dalam pelayanan kedokteran ini umumnya kepada pelayan yang lebih tinggi ilmu, peralatan dan strata yang lebih tinggi dalam rangka mengatasi kasus atau problem tersebut.Karakteristik1.Ruang lingkup kegiatan : konsultasi memintakan bantuan profesional dari pihak ketiga. Rujukan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab penanganan kasus penyakit yang sedang dihadapi kepada pihak ketiga.2.Kemampuan dokter : konsultasi ditujukan kepada dokter yang lebih ahli atau yang lebih berpengalaman. Pada rujukan hal ini tidak mutlak.3.Wewenang dan tanggung jawab : konsultasi wewenang dan tanggung jawab tetap pada dokter yang meminta konsultasi. Pada rujukan sebaliknya.

Dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) rujukan di Indonesia dibedakan atas dua macam, yakni :1) Rujukan medis. Untuk masalah kedokteran dan untuk menyembuhkan penyakit dan atau memulihkan status kesehatan pasien. Rujukan medis dibedakan atas tiga macam : a. Rujukan pasien (transfer of patient)b. Rujukan ilmu pengetahuan (transfer of knowledge)c. Rujukan bahan pemeriksaan laboratorium (transfer of specimens)2) Rujukan kesehatan. Untuk masalah kesehatan masyarakat, dan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan ataupun mencegah penyakit yang ada di masyarakat. Rujukan kesehatan dibedakan atas tiga macam :a. Rujukan tenaga b. Rujukan saranac. Rujukan operasional

Manfaat sistem rujukan1. Pemerintah: efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan kesehatan,2. Penyelenggara pelayanan : kejelasan jenjang karier,3. Masyarakat; kejelasan pola pelayanan, efektifitas dan efisiensi pemanfaatan pelayanan kesehatan.

LO 2.2. Sistem Rujukan pada Klinik Dokter Keluarga

Rujukan pelayanan dokter keluarga tidak termasuk dalam kelompok rujukan kesehatan, melainkan kelompok rujukan medis.rujukan pada pelayanan dokter keluarga mempunyai beberapa karakteristik khusus, yakni :1) Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pada rujukan pelayanan dokter keluarga tidak bersifat total, melainkan hanya untuk masalah penyakit yang sedang ditanggulangi saja. Sedangkan masalah penyakit lainnya atau kesehatan pasien secara keseluruhan, tetap berada ditangan dokter keluarga.2) Dalam melakukan rujukan pasien dalam pelayanan dokter keluarga, pertimbangan tidak hanya atas dasar keadaan penyakit pasien saja, melainkan keadaan sosial ekonomi keluarga secara keseluruhan.3) Tujuan rujukan pada pelayanan dokter keluarga tidak terbatas hanya pada penyembuhan penyakit dan ataupun pemulihan status kesehatan saja, melainkan j uga peningkatan derajat kesehatan dan ataupun pencegahan penyakit.

Masalah Konsultasi dan Rujukan

1. Apabila konsultasi dan atau rujukan tersebut dilakukan atas inisiatif dokter serta penjelasan yang dilakukan tidak dapat meyakinkan pasien, daat menimbulkan rasa kurang percaya pasien terhadap dokter. Sebenarnya timbul rasa kurang percaya pasien ini tidak perlu terlalu dirisaukan dalam praktik sehari-hari. Malah telah terbukti, dokter yang bijaksana serta berpikiran dewasa, untuk kebaikan pasien tidak segan-segan melakukan konsultasi atau rujukan. Yang perlu dilakukan di sini hanyalah memberikan penjelasan yang sebaik-baiknya kepada pasien tentang alasan serta maksud dilaksanakannya konsultasi atau rujukan tersebut.2. Apabila konsultasi dan atau rujukan tersebut dilakukan atas permintaan pasien, dapat menimbulkan rasa kurang senang pada diri dokter. Dalam hal ini dokter harus meyakinkan pasien tentang perlu atau tidaknya konsultasi atau rujukan yang dimintakan pasien tersebut. Tetapi apabila pasien tetap meminta, dokter yang bijaksana lazimnya tidak menolak permintaan pasien.3. Apabila tidak ada jawaban dari konsultasi4. Apabila tidak sependapat dengan saran/tindakan dokter konsultan5. Apabila ada pembatas dalam melakukan konsultasi dan ataupun rujukan. Ada yang berasal dari dokter, misalnya sikap dan perilaku yang tidak menunjang. Ada yang berasal dari pasien, misalnya tidak bersedia dan ataupun yang terpenting karena tidak cukup biaya atau karena kesulitan transportasi. Atau ada pula yang berasal dari pihak ketiga, misalnya berbagai ketentuan program asuransi kesehatan, dan ataupun perusahaan yang menanggung biaya pelayanan kesehatan. Penyelesaian terhadap berbagai pembatas ini harus dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan catatan seyogyanya sikap dan perilaku dokter sendiri tidak bersifat negatif terhadap konsultasi atau rujukan.6. Apabila pasien tidak bersedia untuk dikonsultasikan dan ataupun dirujuk. Banyak yang berperan di sini. Mulai dari hambatan sosial budaya sampai dengan hambatan sosial ekonomi. Di Indonesia hambatan yang paling banyak ditemukan

adalah karena keadaan ekonomi penduduk yang belum memuaskan, dan karenanya tidak bersedia dan atau tidak dapat memenuhi anjuran konsultasi dan atau rujukan tersebut.

Tata cara rujukan

Pasien harus dijelaskan selengkap mungkin alasan akan dilakukan konsultasi dan rujukan. Penjelasan ini sangat perlu, terutama jika menyangkut hal-hal yang peka, seperti dokter ahli tertentu.Dokter yang melakukan konsultasi harus melakukan komunikasi langsung dengan dokter yang dimintai konsultasi. Biasanya berupa surat atau bentuk tertulis yang memuat informasi secara lengkap tentang identitas, riwayat penyakit dan penanganan yang dilakukan oleh dokter keluarga.Keterangan yang disampaikan tentang pasien yang dikonsultasikan harus selengkap mungkin. Tujuan konsultasi pun harus jelas, apakah hanya untuk memastikan diagnosis, menginterpretasikan hasil pemeriksaaan khusus, memintakan nasihat pengobatan atau yang lainnya.Sesuai dengan kode etik profesi, seyogianya dokter dimintakan konsultasi wajib memberikan bantuan profesional yang diperlukan. Apabila merasa diluar keahliannya, harus menasihatkan agar berkonsultasi ke dokter ahli lain yang lebih sesuai.Terbatas hanya pada masalah penyakit yang dirujuk sajaTetap berkomunikasi antara dokter konsultan dan dokter yg meminta rujukanPerlu disepakati pembagian wewenang dan tanggungjawab masing-masing pihak

Pembagian wewenang & tanggungjawab

1.Interval referral, pelimpahan wewenang dan tanggungjawab penderita sepenuhnya kepada dokter konsultan untuk jangka waktu tertentu, dan selama jangka waktu tersebut dokter tsb tidak ikut menanganinya.2.Collateral referral, menyerahkan wewenang dan tanggungjawab penanganan penderita hanya untuk satu masalah kedokteran khusus saja.3.Cross referral, menyerahkan wewenang dan tanggungjawab penanganan penderita sepenuhnya kepada dokter lain untuk selamanya.4.Split referral, menyerahkan wewenang dan tanggungjawab penanganan penderita sepenuhnya kepada beberapa dokter konsultan, dan selama jangka waktu pelimpahan wewenang dan tanggungjawab tersebut dokter pemberi rujukan tidak ikut campur.

LI.3. Memahami Dan Menjelaskan Pembiayaan Kesehatan Secara Umum

LO.3.1. Definisi Pembiayaan Kesehatan

Yang dimaksud dengan biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat. (Azrul A., 1996)

Dari pengertian di atas, tampak ada dua sudut pandang ditinjau dari :1) Penyelenggara pelayanan kesehatan (provider) yaitu besarnya dana untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang berupa dana investasi serta dana operasional.2) Pemakai jasa pelayanan yaitu besarnya dana yang dikeluarkan untuk dapat memanfaatkan suatu upaya kesehatan.

Biaya kesehatan dapat dilihat dari dua sudut:1. Penyedia pelayanan kesehatan (health provider)Besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan dan lebih menunjuk pada seluruh biaya investasi (investment cost) dan biaya operasional (operational cost). Ini merupakan persoalan utama dari pihak

pemerintah atau swasta yakni pihak-pihak yang menyelenggarakan upaya kesehatan.2. Pemakai jasa kesehatan (health consumer)Besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan.ini menjadi persoalan utama para pemakai jasa pelayanan.

LO.3.2. Jenis Biaya Kesehatan

Dilihat dari pembagian pelayanan kesehatan, biaya kesehatan dibedakan :1) Biaya pelayanan kedokteran yaitu biaya untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan pelayanan kedokteran, tujuan utamanya lebih ke arah pengobatan dan pemulihan dengan sumber dana dari sektor pemerintah maupun swasta.2) Biaya pelayanan kesehatan masyarakat yaitu biaya untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan pelayanan kesehatan masyarakat, tujuan utamanya lebih ke arah peningkatan kesehatan dan pencegahan dengan sumber dana terutama dari sektor pemerintah.

Terdapat 3 jenis pembiayaan kesehatan berdasarkan ideologi negara di dunia, yaitu :1.Sosialis (welfare state). Pada negara-negara tersebut, negara mempunyai kewajiban penuh untuk memenuhi biaya kesehatan. Bisa juga disebut tanggungan negara 100%.2.Liberalis-kapitalis. Di sini biaya kesehatan diserahkan pada mekanisme pasar atau pemerintah tidak menanggung biaya kesehatan) sehingga pelayanan kesehatan menjadi berorientasi pada keuntungan semata.3.Kombinasi antara sosialis dan kapitalis. Biaya kesehatan pada negara yang mengacu sistem pembiayaan kombinasi ditanggung oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Berdasarkan dari jenis pembiayaan kesehatan tersebut, dapat ditentukan Indonesia mengikuti sistem kombinasi dimana pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat sama-sama menanggung beban pembiayaan kesehatan.

LO.3.3. Unsur-Unsur Pembiayaan Kesehatan

DanaDana digali dari sumber pemerintah baik dari sektor kesehatan dan sektor lain terkait, dari masyarakat, maupun swasta serta sumber lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan. Dana yang tersedia harus mencukupi dan dapat dipertanggung-jawabkan. Sumber dayaSumber daya pembiayaan kesehatan terdiri dari: SDM pengelola, standar, regulasi dan kelembagaan yang digunakan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan kesehatan.

Pengelolaan Dana KesehatanProsedur/Mekanisme Pengelolaan Dana Kesehatan adalah seperangkat aturan yang disepakati dan secara konsisten dijalankan oleh para pelaku subsistem pembiayaan kesehatan, baik oleh Pemerintah secara lintas sektor, swasta, maupun masyarakat yang mencakup mekanisme penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan dana kesehatan.

LO.3.4. Tujuan Pembiayaan Kesehatan

Tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil-guna dan berdaya-guna, untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pokok utama dalam pembiayaan kesehatan adalah:a) Mengupayakan kecukupan dan kesinambungan pembiayaan kesehatan pafa tingkat pusat dan daerahb) Mengupayakan pengurangan pembiayaan OOP dan meniadakan hambatan pembiayaan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terutama kelompok miskin dan rentan melalui pengembangan jaminanc)Peningkatan efisiensi dan efektifitas pembiayaan kesehatan

Organisasi kesehatan dunia (WHO) memberi fokus strategi pembiayaan kesehatan yang memuat isu-isu pokok, tantangan, tujuan utama kebijakan dan program aksi itu pada umumnya adalah dalam area sebagai berikut:a.Meningkatkan investasi dan pembelanjaan publik dalam bidang kesehatanb.Mengupayakan pencapaian kepesertaan semesta dan penguatan permeliharaan kesehatan masyarakat miskinc. Pengembangan skema pembiayaan praupaya termasuk didalamnya asuransi kesehatan sosial (shi)d.Penggalian dukungan nasional dan internasionale.Penguatan kerangka regulasi dan intervensi fungsionalf. Pengembangan kebijakan pembiayaan kesehatan yang didasarkan pada data dan fakta ilmiahg.Pemantauan dan evaluasi.

LO.3.5. Prinsip Subsistem Pembiayaan Kesehatan (di Indonesia)

1.Jumlah dana untuk kesehatan harus cukup tersedia dan dikelola secara berdaya- guna, adil dan berkelanjutan yang didukung oleh transparansi dan akuntabilitas .2.Dana pemerintah diarahkan untuk pembiayaan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan bagi masyarakat rentan dan keluarga miskin.3.Dana masyarakat diarahkan untuk pembiayaan upaya kesehatan perorangan yang terorganisir, adil, berhasil-guna dan berdaya-guna melalui jaminan pemeliharaan kesehatan baik berdasarkan prinsip solidaritas sosial yang wajib maupun sukarela, yang dilaksanakan secara bertahap.

4.Pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan diupayakan melalui penghimpunan secara aktif dana sosial untuk kesehatan (misal: dana sehat) atau memanfaatkan dana masyarakat yang telah terhimpun (misal: dana sosial keagamaan) untuk kepentingan kesehatan.5.Pada dasarnya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan pembiayaan kesehatan di daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Namun untuk pemerataan pelayanan kesehatan, Pemerintah menyediakan dana perimbangan (maching grant) bagi daerah yang kurang mampu.

LO.3.6. Sumber Biaya Kesehatan

Sumber biaya kesehatan: Pemerintah, swasta, masyarakat, sumber lain (hibah, pinjaman dari luar negeri). Pelayanan kesehatan dibiayai dari berbagai sumber, yaitu :1) Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten atau koya) dengan dana berasal dari pajak (umum dan penjualan), deficit financial (pinjaman luar negeri) serta asuransi sosial.2)Sebagian ditanggung oleh masyarakatmasyarakat diajak berperan serta, baik dalam menyelenggarakan upaya kesehatan ataupun pada waktu memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan. Dapat ditemukan pelayanan kesehatan swasta,dalam hal ini masyarakat diharuskan membayar pelayanan kesehatan yang dimanfaatkannya.3) Swasta, dengan sumber dana dari perusahaan, asuransi kesehatan swasta, sumbangan sosial, pengeluaran rumah tangga serta communan self help.

LO.3.7. Pembiayaan Kesehatan Menurut Islam

Penyelenggaraan kesehatan dalam pandangan Islam termasuk pengertian riayatus suun(pelayanan umum) yang wajib dilakukan oleh negara atas seluruh rakyatnya, baik muslim maupun non muslim, kaya ataupun miskin. Seluruh biaya yang diperlukan secara wajib di tanggung oleh Baitul Mal (kas negara). Adapun peran non-pemerintah (swasta) dalam pembiayaan kesehatan bukanlah hal yang utama.Negara bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar itu. Nabi saw Bersabda : Imam (Khalifah) laksana pengembala dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya ( HR al-Bukhari). Tidak terpenuhinya atau terjaminnya kesehatan dan pengobatan akan mendatangkan dharar bagi masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan layanan kesehatan menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara (Khilafah). Khilafah wajib membangun berbagai rumah sakit, klinik, laboratorium medis, apotik , pusat dan lembaga litbang kesehatan, sekolah kedokteran , apoteker, perawat, bidan dan sekolah lainnya yang menghasilkan tenaga medis, serta berbagai sarana prasarana kesehatan dan pengobatan lainnya.Semua pelayanan kesehatan dan pengobatan harus dikelola sesuai dengan aturan syariah. Juga harus memperhatikan faktor ihsan dalam pelayanan yaitu wajib memenuhi 3 (tiga) prinsip baku yang berlaku umum untuk setiap pelayanan mas yarakat dalam sistem Islam: pertama, sederhana dalam peraturan (tidak berbelit-belit). Kedua, cepat dalam pelayanan. Ketiga, profesional dalam pelayanan, yakni dikerjakan oleh orang yang kompeten dan amanah

Sejarah Asuransi Syariah

Pada jaman Nabi Muhammad SAW, konsep asuransi syariah sudah dikenal dengan sebutan Al-Aqila. Saat itu suku arab terdiri atas berbagai suku besar dan suku kecil. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah adalah keturunan suku Qurais, salah satu suku yang terbesar. Menurut dictionary of islam, yang ditulis Thomas Patrick, jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku lainnya, sebagai kompensasi, keluarga terdekat dari si pembunuh akan membayar sejumlah uang, darah atau diyat kepada pewaris Qurban.Alaql adalah denda, sedangkan makna alaqil adalah orang yang menbayar denda. Beberapa ketentuan system Aqilah yang merupakan bagian dari asuransi social ditungkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam piagam madina yang merupakan konstitusi pertama setelah Nabi hijrah ke madina. Dalam pasal 3 Konstitusi madina, Rasullulah membuat ketentuan mengenai penyelamatan jiwa para tawanan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa jika tawanan tertahan oleh musuh karena perang, pihak tawanan harus membayar tebusan pada musuh untuk membebaskannyaKonsep dasar asuransi syariah adalah tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (al birri wat taqwa). Konsep tersebut sebagai landasan yang diterapkan dalam setiap perjanjian transaksi bisnis dalam wujud tolong menolong (akad takafuli) yang menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain di dalam menghadapi resiko, yang kita kenal sebagai sharing of risk, sebagaimana firman Allah SWT yang memerintahkan kepada kita untuk taawun (tolong menolong) yang berbentuk al birri wat taqwa (kebaikan dan ketakwaan) dan melarang taawun dalam bentuk al itsmi wal udwan (dosa dan permusuhan).Dalam asuransi konvensional, asuransi merupakan transfer of risk yaitu pemindahan risiko dari peserta/tertanggung ke perusahaan/penanggung sehingga terjadi pula transfer of fund yaitu pemindahan dana dari tertanggung kepada penanggung. Sebagai konsekwensi maka kepemilikan dana pun berpindah, dana peserta menjadi milik perusahaan ausransi.Beberapa perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional, di antaranya adalah sebagai berikut:

Akad (Perjanjian)Setiap perjanjian transaksi bisnis di antara pihak-pihak yang melakukannya harus jelas secara hukum ataupun non-hukum untuk mempermudah jalannya kegiatanbisnis tersebut saat ini dan masa mendatang. Akad dalam praktek muamalah menjadi dasar yang menentukan sah atau tidaknya suatu kegiatan transaksi secara syariah. Hal tersebut menjadi sangat menentukan di dalam praktek asuransi syariah. Akad antara perusahaan dengan peserta harus jelas, menggunakan akad jual beli (tadabuli) atau tolong menolong (takaful).Akad pada asuransi konvensional didasarkan pada akad tadabuli atau perjanjian jual beli. Syarat sahnya suatu perjanjian jual beli didasarkan atas adanya penjual, pembeli, harga, dan barang yang diperjual-belikan. Sementara itu di dalam perjanjian yang diterapkan dalam asuransi konvensional hanya memenuhi persyaratan adanya penjual, pembeli dan barang yang diperjual-belikan. Sedangkan untuk harga tidak dapat dijelaskan secara kuantitas, berapa besar premi yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi utnuk mendapatkan sejumlah uang pertanggungan. Karena hanya

Allah yang tahu kapan kita meninggal. Perusahaan akan membayarkan uang pertanggunggan sesuai dengan perjanjian, akan tetapi jumlah premi yang akan disetorkan oleh peserta tidak jelas tergantung usia. Jika peserta dipanjangkan usia maka perusahaan akan untung namun apabila peserta baru sekali membayar ditakdirkan meninggal maka perusahaan akan rugi. Dengan demikian menurut pandangan syariah terjadi cacat karena ketidakjelasan (gharar) dalam hal berapa besar yang akan dibayarkan oleh pemegang polis (pada produk saving) atau berapa besar yang akan diterima pemegang polis (pada produk non-saving).

Gharar (Ketidakjelasan)Definisi gharar menurut Madzhab Syafii adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling kita takuti.Gharar/ketidakjelasan itu terjadi pada asuransi konvensional, dikarenakan tidak adanya batas waktu pembayaran premi yang didasarkan atas usia tertanggung, sementara kita sepakat bahwa usia seseorang berada di tangan Yang Mahakuasa. Jika baru sekali seorang tertanggung membayar premi ditakdirkan meninggal, perusahaan akan rugi sementara pihak tertanggung merasa untung secara materi. Jika tertanggung dipanjangkan usianya, perusahaan akan untung dan tertanggung merasa rugi secara financial. Dengan kata lain kedua belah pihak tidak mengetahui seberapa lama masing-masing pihak menjalankan transaksi tersebut. Ketidakjelasan jangka waktu pembayaran dan jumlah pembayaran mengakibatkan ketidaklengkapan suatu rukun akad, yang kita kenal sebagai gharar. Para ulama berpendapat bahwa perjanjian jual beli/akad tadabuli tersebut cacat secara hukum.Pada asuransi syariah akad tadabuli diganti dengan akad takafuli, yaitu suatu niat tolong-menolong sesama peserta apabila ada yang ditakdirkan mendapat musibah.Mekanisme ini oleh para ulama dianggap paling selamat, karena kita menghindari larangan Allah dalam praktik muamalah yang gharar.Pada akad asuransi konvensional dana peserta menjadi milik perusahaan asuransi (transfer of fund). Sedangkan dalam asuransi syariah, dana yang terkumpul adalah milik peserta (shahibul mal) dan perusahaan asuransi syariah (mudharib) tidak bisa mengklaim menjadi milik perusahaan.

Tabarru dan TabunganTabarru berasal dari kata tabarraa-yatabarra-tabarrawan, yang artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut mutabarri (dermawan). Niatbertabbaru bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta asuransi syariah, ketika di antaranya ada yang mendapat musibah. Oleh karena itu dana tabarru disimpan dalam rekening khusus. Apabila ada yang tertimpa musibah, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening tabarru yang sudah diniatkan oleh sesama peserta untuk saling menolong.Menyisihkan harta untuk tujuan membantu orang yang terkena musibah sangat dianjurkan dalam agama Islam, dan akan mendapat balasan yang sangat besar dihadapan Allah, sebagaimana digambarkan dalam hadist Nabi SAW,"Barang siapa memenuhi hajat saudaranya maka Allah akan memenuhi hajatnya."(HR Bukhari Muslim dan Abu Daud).

30Untuk produk asuransi jiwa syariah yang mengandung unsur saving maka dana yang dititipkan oleh peserta (premi) selain terdiri dari unsur dana tabarru terdapat pula unsur dana tabungan yang digunakan sebagai dana investasi oleh perusahaan. Sementara investasi pada asuransi kerugian syariah menggunakan dana tabarru karena tidak ada unsur saving. Hasil dari investasi akan dibagikan kepada peserta sesuai dengan akad awal. Jika peserta mengundurkan diri maka dana tabungan beserta hasilnya akan dikembalikan kepada peserta secara penuh.Prof. Mustafa Ahmad Zarqa berkata bahwa dalam asuransi konvensional terdapat unsur gharar yang pada gilirannya menimbulkan qimar. Sedangkan al qimar sama dengan al maisir. Muhammad Fadli Yusuf menjelaskan unsur maisir dalam asuransi konvensional karena adanya unsur gharar, terutama dalam kasus asuransi jiwa. Apabila pemegang polis asuransi jiwa meninggal dunia sebelum periode akhir polis asuransinya dan telah membayar preminya sebagian, maka ahliwaris akan menerima sejumlah uang tertentu. Pemegang polistidak mengetahui dari mana dan bagaimana cara perusahaan asuransi konvensional membayarkan uang pertanggungannya. Hal ini dipandang karena keuntungan yang diperoleh berasal dari keberanian mengambil risiko oleh perusahaan yang bersangkutan. Muhammad Fadli Yusuf mengatakan, tetapi apabila pemegang polis mengambil asuransi itu tidak dapat disebut judi. Yang boleh disebut judi jika perusahaan asuransi mengandalkan banyak/sedikitnya klaim yang dibayar. Sebab keuntungan perusahaan asuransi sangat dipengaruhi oleh banyak/sedikitnya klaim yang dibayarkannya.

RibaDalam hal riba, semua asuransi konvensional menginvestasikan dananya dengan bunga, yang berarti selalu melibatkan diri dalam riba. Hal demikian juga dilakukansaat perhitungan kepada peserta, dilakukan dengan menghitung keuntungan di depan. Investasi asuransi konvensional mengacu pada peraturan pemerintah yaitu investasi wajib dilakukan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan serta memiliki likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Begitu pula dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.6/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Semua jenis investasi yang diatur dalam peraturan pemerintah dan KMK dilakukan berdasarkan sistem bunga.Asuransi syariah menyimpan dananya di bnak yang berdasarkan syariat Islam dengan sistem mudharabah. Untuk berbagai bentuk investasi lainnya didasarkan atas petunjuk Dewan Pengawas Syariah. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imron ayat130,"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba yang memang riba itu bersifat berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan." Hadist, "Rasulullah mengutuk pemakaian riba,pemberi makan riba, penulisnya dan saksinya seraya bersabda kepada mereka semuasama."(HR Muslim)

Dana HangusKetidakadilan yang terjadi pada asuransi konvensional ketika seorang peserta karena suatu sebab tertentu terpaksa mengundurkan diri sebelum masa reversing period.Sementara ia telah beberapa kali membayar premi atau telah membayar sejumlah uang premi. Karena kondisi tersebut maka dana yang telah dibayarkan tersebut

menjadi hangus. Demikian juga pada asuransi non-saving atau asuransi kerugian jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi yang dibayarkan akan hangus dan menjadi milik perusahaan.Kebijakan dana hangus yang diterapkan oleh asuransi konvensional akan menimbulkan ketidakadilan dan merugikan peserta asuransi terutama bagi merekayang tidak mampu melanjutkan karena suatu hal. Di satu sisi peserta tidak punya dana untuk melanjutkan, sedangkan jika ia tidak melanjutkan dana yang sudah masuk akan hangus. Kondisi ini mengakibatkan posisi yang dizalimi. Prinsip muamalah melarang kita saling menzalimi, laa dharaa wala dhirara ( tidak ada yang merugikan dan dirugikan).Asuransi syariah dalam mekanismenya tidak mengenal dana hangus, karena nilai tunai telah diberlakukan sejak awal peserta masuk asuransi. Bagi peserta yang baru masuk karena satu dan lain hal mengundurkan diri maka dana/premi yang sebelumnya dimasukkan dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil dana yang dniatkan sebagai dana tabarru (dana kebajikan). Hal yang sama berlaku pula pada asuransi kerugian. Jika selama dan selesai masa kontrak tidak terjadi klaim, maka asuransi syariah akan membagikan sebagian dana/premi tersebut dengan pola bagi hasil 60:40 atau 70:30 sesuai kesepakatan si awal perjanjian (akad). Jadi premi yang dibayarkan pada awal tahun masih dapat dikembalikan sebagian ke peserta (tidak hangus). Jumlahnya sangat tergantung dari hasil investasinya,

DAFTAR PUSTAKA

1. Anies. 2006. Kedokteran Keluarga & Pelayanan Kedokteran yang Bermutu. Semarang.2. Gani A. Pembiayaan Kesehatan. FKM UI. 19963. Prasetyawati, Arsita Eka. Kedokteran Keluarga dan Wawasannya. Fakultas KedokteranUniversitas Sebelas Maret4. Sistem Pembiayaan Kesehatan Indonesia. 20105. Tristantoro L. Prinsip-Prinsip Asuransi Kesehatan Untuk Mahasiswa Kedokteran DanResiden. FK UGM.