Wrap Up MedKol Sken 1

BLOK MEDIKOLEGAL

SKENARIO 1

MATA DIOBATI MENJADI BUTA

KELOMPOK A-13

Ketua : Fathur Rahman Mutiara Hikmah 1102010097

Sekretaris : Mahar Matul Hilma 1102010155

Anggota :

Aditiya Maulana Ginting 1102010007

Ajeng Febriyanti 1102010013

Annisa Chaerani Burhanuddin 1102010027

Dahlia Ardhyagarini Poernomo 1102010062

Fithra Fauzana 1102010103

Herdanti Dwi Putri 1102010121

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS YARSI

TAHUN AJARAN 2012/2013

Skenario

Mata Diobati Menjadi Buta

Tidak terima matanya menjadi buta, Haslinda bersama tim kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaprkan dugaan malpraktek dokter, Waldensius Girsang di Rumah Sakit Jakarta Eyes Center.

Haslinda menuturkan, pada 6 Maret lalu, Kemerahan pada mata, kabur penglihatan, kepekaan terhadap cahaya (takut di potret), gelap, mata sakit sudah disampaikan ke dotker Fikri Umar Purba yang kemudian didiagnosis sebagai penyakit uveitis tuberkulosa. Namun beberapa hari kemudian setelah ditangani dokter Purba, mata Haslinda tidak kembali berfungsi normal atau menjadi buta.

Sementara itu, dokter Purba yang ditemui di Rumah Sakit Jakarta Eyes Center membantah telah melakukan malpraktek terhadap Haslinda. Dalam pengaduannya ke ruang pengaduan Polda Metro Jaya, Haslinda warga Kayu Mas, Pulogadung, Jakarta Timur ini tidak menyebutkan tuntutan materil dan inmateril kepada dokter Purba dan Rumah Sakit Jakarta Eyes Center sebagai pihak yang diduga melakukan malpraktek.

Pengacara pasien juga menuliskan dasar gugatannya berdasarkan:

1. Pasal 27 ayat (1) UUD 19452. Kitab Undang-undang Hukum Pidana3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata4. UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan5. UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran6. UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit7. Kode Etik Kedokteran8. UU No.8 tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen

2

Kata-kata Sulit:1. Malpraktek : Tindakan yang tidak sesuai kompetensi dan menyalahi aturan2. Materil : Bernilai Uang3. Inmateril : tuntutan berupa pidana/perdata

Pertanyaan:1. Siapakah yang bertanggung jawab apabila terjadi kasus malpraktek?2. Apa hal-hal yang bisa membuat dokter dituduh melakukan malpraktek?3. Apakah uveitis bisa menyebabkan kebutaan?4. Apa landasan dokter agar tidak dituduh malpraktek?

Jawab:

1. Yang bertanggung jawab adalah dokter, tempat yang menaungi praktik dokter, MKEK

2. Apabila pasien mengalami kecacatan fungsi organ3. Bisa, karena mengganggu media refraksi4. Rekam medis, dilakukannya inform consent (tertulis/lisan)

3

HipotesisPasien dengan keluhan kelainan pada mata

Tindakan dari dokter pada pasien

Kebutaan

Gugatan malpraktek melalui LBHK

POLDA Rumah Sakit Dokter

4

Sasaran BelajarLI 1.Memahami dan Mempelajari Malpraktek dan Investigasinya

LO 1.1 Menjelaskan Definisi MalpraktekLO 1.2 Menjelaskan Unsur Dalam Malpraktek MedisLO 1.3 Menjelaskan Upaya Pencegahan MalpraktekLO 1.4 Menjelaskan Alur Hukum Penanganan Malpraktek

LI 2. Memahami dan Mempelajari Lembaga Hukum tentang Disiplin KedokteranLO 2.1 Menjelaskan MKEKLO 2.2 Menjelaskan MKDKI

LI 3.Memahami dan Mempelajari Inform ConsentLO 3.1 Menjelaskan Definisi dan Tujuan Inform ConsentLO 3.2 Menjelaskan Manfaat Inform ConsentLO 3.3 Menjelaskan Bentuk-bentuk Inform ConsentLO 3.4 Menjelaskan Isi Inform Consent

LI 4.Memahami dan Mempelajari Rekam MedisLI 5. Memahami dan Mempelajari Pandangan Islam Mengenai Malpraktek

5

LI 1. Memahami dan Mempelajari Malpraktek dan InvestigasinyaLO 1.1 Menjelaskan Definisi Malpraktek

Malpraktek adalah kelalaian dari seseorang dokter atau perawat untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien, yang lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran dilingkungan yang sama (Valentin v. La Society de Bienfaisance Mutuelle de Los Angelos, California, 1956). Dari definisi tersebut malpraktek harus dibuktikan bahwa apakah benar telah terjadi kelalaian tenaga kesehatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang ukurannya adalah lazim dipergunakan diwilayah tersebut. Jika akibat yang tidak diinginkan tersebut terjadi apakah bukan merupakan resiko yang melekat terhadap suatu tindakan medis tersebut (risk of treatment) karena perikatan dalam transaksi teraputik antara tenagakesehatan dengan pasien adalah perikatan/perjanjian jenis daya upaya (inspaning verbintenis) dan bukan perjanjian/perjanjian akan hasil (resultaa verbintenis).

Malpraktek secara Umum, seperti disebutkan di atas, teori tentang kelalaian melibatkan lima elemen : (1) tugas yang mestinya dikerjakan, (2) tugas yang dilalaikan, (3) kerugian yang ditimbulkan, (4) Penyebabnya, dan (5) Antisipasi yang dilakukan.

Apabila tenaga tenaga kesehatan didakwa telah melakukan kesalahan profesi, hal ini bukanlah merupakan hal yang mudah bagi siapa saja yang tidak memahami profesi kesehatan dalam membuktikan ada dan tidaknya kesalahan.Dalam hal tenaga kesehatan didakwa telah melakukan criminal malpractice, harus dibuktikan apakah perbuatan tenaga kesehatan tersebut telah memenuhi unsur tidak pidanya yakni :

a. Apakah perbuatan (positif act atau negatif act) merupakan perbuatan yang tercelab. Apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sikap batin (mens rea) yang salah

(sengaja, ceroboh atau adanya kealpaan). Selanjutnya apabila tenaga perawatan dituduh telah melakukan kealpaan sehingga mengakibatkan pasien meninggal dunia, menderita luka, maka yang harus dibuktikan adalah adanya unsur perbuatan tercela (salah) yang dilakukan dengan sikap batin berupa alpa atau kurang hati-hati ataupun kurang praduga.

LO 1.2 Menjelaskan Unsur Dalam Malpraktek Medis

Jenis Malpraktek

1. Malpraktek EtikMalpraktek etik adalah kesalahan profesi karena kelalaian dalam melaksanakan etika profesi, maka sanksinya adalah sanksi etika yang berupa sanksi administrasi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Contoh konkrit yang merupakan malpraktek etik ini antara lain :• Dibidang diagnosticPemeriksaan laboratorium yang dilakukan terhadap pasien kadangkala tidak diperlukan bilamana dokter mau memeriksa secara lebih teliti. Namun karena laboratorium memberikan janji untuk memberikan “hadiah” kepada dokter yang mengirimkan pasiennya, maka dokter kadang-kadang bisa tergoda juga mendapatkan hadiah tersebut.• Dibidang terapiBerbagai perusahaan yang menawarkan antibiotika kepada dokter dengan janji kemudahan yang akan diperoleh dokter bila mau menggunakan obat tersebut, kadang-kadang juga bisa mempengaruhi pertimbangan dokter dalam memberikan terapi kepada pasien. Orientasi terapi berdasarkan janji-janji pabrik obat yang sesungguhnya tidak sesuai dengan indikasi yang diperlukan pasien juga merupakan malpraktek etik.

6

2. Malpraktek YuridikMalpraktek yuridik dibedakan menjadi :a. Malpraktek Perdata (Civil Malpractice)Terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak dipenuhinya isi perjanjian (wanprestasi) didalam transaksi terapeutik oleh dokter atau tenaga kesehatan lain, atau terjadinya perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad) sehingga menimbulkan kerugian pada pasien.Adapun isi dari tidak dipenuhinya perjanjian tersebut dapat berupa :• Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan.• Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat

melaksanakannya.• Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi tidak

sempurna dalam pelaksanaan dan hasilnya.• Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan.

Sedangkan untuk perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum haruslah memenuhi beberapa syarat seperti :• Harus ada perbuatan (baik berbuat naupun tidak berbuat)• Perbuatan tersebut melanggar hukum (baik tertulis maupuntidak tertulis)• Ada kerugian• Ada hubungan sebab akibat (hukum kausal) antara perbuatan yang melanggar

hukum dengan kerugian yang diderita.• Adanya kesalahan (schuld)

Sedangkan untuk dapat menuntut pergantian kerugian (ganti rugi) karena kelalaian dokter, maka pasien harus dapat membuktikan adanya empat unsure berikut :• Adanya suatu kewajiban dokter terhadap pasien.• Dokter telah melanggar standar pelayanan medik yang lazim.• Penggugat (pasien) telah menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti ruginya.• Secara faktual kerugian itu disebabkan oleh tindakan dibawah standar.

Namun adakalanya seorang pasien tidak perlu membuktikan adanya kelalaian dokter. Dalam hukum ada kaidah yang berbunyi “res ipsa loquitor” yang artinya fakta telah berbicara. Misalnya karena kelalaian dokter terdapat kain kasa yang tertinggal dalam perut sang pasien tersebut akibat tertinggalnya kain kasa tersebut timbul komplikasi paksa bedah sehingga pasien harus dilakukan operasi kembali. Dalam hal demikian, dokterlah yang harus membuktikan tidak adanya kelalaian pada dirinya.

b. Malpraktek Pidana (Criminal Malpractice)Terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat dokter atau tenaga kesehatan lainnya kurang hati-hati atua kurang cermat dalam melakukan upaya penyembuhan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut. Malpraktek medis yang dipidana membutuhkan pembuktian adanya unsure culpa lata atau kelalaian berat atau “zware schuld” dan pula adanya akibat fatal atau serius.

1. Malpraktek pidana karena kesengajaan (intensional)Misalnya pada kasus-kasus melakukan aborsi tanpa indikasi medis, euthanasia, membocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan pertolongan pada kasus gawat padahal diketahui bahwa tidak ada orang lain yang bisa menolong, serta memberikan surat keterangan dokter yang tidak benar.

7

2. Malpraktek pidana karena kecerobohan (recklessness)Misalnya melakukan tindakan yang tidak lege artis atau tidak sesuai dengan standar profesi serta melakukan tindakn tanpa disertai persetujuan tindakan medis.

3. Malpraktek pidana karena kealpaan (negligence)Misalnya terjadi cacat atau kematian pada pasien sebagai akibat tindakan dokter yang kurang hati-hati atau alpa dengan tertinggalnya alat operasi yang didalam rongga tubuh pasien.

4. Malpraktek Administratif (Administrative Malpractice)Terjadi apabila dokter atau tenaga kesehatan lain melakukan pelanggaran terhadap hukum Administrasi Negara yang berlaku, misalnya menjalankan praktek dokter tanpa lisensi atau izinnya, manjalankan praktek dengan izin yang sudah kadaluarsa dan menjalankan praktek tanpa membuat catatan medik.Dua macam pelanggaran administrasi tersebut adalah :a. Pelanggaran hukum administrasi tentang kewenangan praktek kedokteranb. Pelanggaran administrasi mengenai pelayanan medis

LO 1.3 Menjelaskan Upaya Pencegahan Malpraktek

Upaya pencegahan malpraktek dalam pelayanan kesehatanDengan adanya kecenderungan masyarakat untuk menggugat tenaga medis karena adanya malpraktek diharapkan tenaga dalam menjalankan tugasnya selalu bertindak hati-hati, yakni :

a. Tidak menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilan upayanya, karena perjanjian berbentuk daya upaya (inspaning verbintenis) bukan perjanjian akan berhasil (resultaat verbintenis).

b. Sebelum melakukan intervensi agar selalu dilakukan informed consent.c. Mencatat semua tindakan yang dilakukan dalam rekam medis.d. Apabila terjadi keragu-raguan, konsultasikan kepada senior atau dokter.e. Memperlakukan pasien secara manusiawi dengan memperhatikan segala kebutuhannya.f. Menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Terdapat pencegahan-pencegahan tertentu yang dapat dilakukan secara rutin sehingga tuduhan malpraktik dapat dielakkan. Hal ini termasuk :o Mempekerjakan dan melatih asisten dengan arahan langsung sampai asisten tersebut dapat

memenuhi standar kualifikasi yang adao Mengambil langkah hati-hati untuk menghilangkan faktor resiko di tempat praktik.o Memeriksa secara periodik peralatan yang tersedia di tempat praktik.o Menghindari dalam meletakkan literatur medis di tempat yang mudah diakses oleh pasien.

Kesalahpahaman dapat mudah terjadi jika pasien membaca dan menyalahartikan literatur yang ada.

o Menghindari menyebut diagnosis lewat telepon.o Jangan meresepkan obat tanpa memeriksa pasien terlebih dahulu.o Jangan memberikan resep obat lewat telepon.o Jangan menjamin keberhasilan pengobatan atau prosedur operasi yang ada.o Rahasiakanlah sesuatu yang seharusnya menjadi rahasia. Jangan membocorkan informasi yang

ada kepada siapapun. Rahasia ini hanya diketahui oleh dokter dan pasien.o Simpanlah rekam medis secara lengkap, jangan menghapus atau mengubah isi yang ada.o Jangan menggunakan singkatan-singakatan atau simbol-simbol tertentu di rekam mediso Gunakan formulir persetujuan yang sah dan sesuai Docu-books adalah alat bantu yang penting

dalam menyimpan surat persetujuan yang telah dibuat.

8

o Jangan mengabaikan pasienmu.o Cobalah untuk menghindari debat dengan pasien tentang tarif dokter yang terlampau mahal.

Buatlah diskusi dan pengertian dengan pasien mengenai tarif dokter yang wajar.o Pada tiap kali pertemuan, gunakanlah bahasa yang dapat dimengerti oleh pasien. Jangan pernah

menduga jika pasien mengerti apa yang kita ucapkan.o Jalinlah empati untuk setiap masalah yang dialami pasien, dengan ini tata laksana akan menjadi

komprehensif.o Jangan pernah berbohong, memaksa, mengancam, atau melakukan penipuan kepada pasien.

Jangan mengakali pasienmu. Jangan mengarang-ngarang cerita mengenai penyakit pasien.o Jangan pernah melakukan pemasangan alat bantu, pengobatan atau tata laksana jika pasien masih

berada dalam pengaruh alkohol atau pengaruh pengobatan yang mengandung narkotika.o Jangan pernah menawarkan untuk membiayai pengobatan pasien dengan dana sendiri. Jika

pengobatan yang diberikan melebihi polis asuransi yang pasien miliki, maka jangan limpahkan kepada polis asuransi yang kita miliki.

o Jangan menjelek-jelekkan pasien atau teman sejawatmu.o Jangan pernah ikut serta dalam gerakan tutup mulut.

Upaya menghadapi tuntutan hukumApabila upaya kesehatan yang dilakukan kepada pasien tidak memuaskan sehingga perawat menghadapi tuntutan hukum, maka tenaga kesehatan seharusnyalah bersifat pasif dan pasien atau keluarganyalah yang aktif membuktikan kelalaian tenaga kesehatan. Apabila tuduhan kepada kesehatan merupakan criminal malpractice, maka tenaga kesehatan dapat melakukan :a. Informal defence, dengan mengajukan bukti untuk menangkis/ menyangkal bahwa tuduhan yang

diajukan tidak berdasar atau tidak menunjuk pada doktrin-doktrin yang ada, misalnya perawat mengajukan bukti bahwa yang terjadi bukan disengaja, akan tetapi merupakan risiko medik (risk of treatment), atau mengajukan alasan bahwa dirinya tidak mempunyai sikap batin (men rea) sebagaimana disyaratkan dalam perumusan delik yang dituduhkan.

b. Formal/legal defence, yakni melakukan pembelaan dengan mengajukan atau menunjuk pada doktrin-doktrin hukum, yakni dengan menyangkal tuntutan dengan cara menolak unsur-unsur pertanggung jawaban atau melakukan pembelaan untuk membebaskan diri dari pertanggung jawaban, dengan mengajukan bukti bahwa yang dilakukan adalah pengaruh daya paksa. Berbicara mengenai pembelaan, ada baiknya perawat menggunakan jasa penasehat hukum, sehingga yang sifatnya teknis pembelaan diserahkan kepadanya. Pada perkara perdata dalam tuduhan civil malpractice dimana perawat digugat membayar ganti rugi sejumlah uang, yang dilakukan adalah mementahkan dalil-dalil penggugat, karena dalam peradilan perdata, pihak yang mendalilkan harus membuktikan di pengadilan, dengan perkataan lain pasien atau pengacaranya harus membuktikan  dalil sebagai dasar gugatan bahwa tergugat (perawat) bertanggung jawab atas derita (damage) yang dialami penggugat. Untuk membuktikan adanya civil malpractice tidaklah mudah, utamanya tidak diketemukannya fakta yang dapat berbicara sendiri (res ipsa loquitur), apalagi untuk membuktikan adanya tindakan menterlantarkan kewajiban (dereliction of duty) dan adanya hubungan langsung antara menterlantarkan kewajiban dengan adanya rusaknya kesehatan (damage), sedangkan yang harus membuktikan adalah orang-orang awam dibidang kesehatan dan hal inilah yang menguntungkan tenaga perawatan.

LO 1.4 Menjelaskan Alur Hukum Penanganan Malpraktek Pada dasarnya penanganan kasus malpraktik dilakukan dengan mendasarkan kepada konsep

malpraktik medis dan adverse events yang diuraikan di atas. Dalam makalah ini tidak akan diuraikan pelaksanaan pada kasus per-kasus, namun lebih ke arah hasil pembelajaran (lesson

9

learned) dari pengalaman penanganan berbagai kasus dugaan malpraktik, baik dari sisi profesi maupun dari sisi hukum.

Suatu tuntutan hukum perdata, dalam hal ini sengketa antara pihak dokter dan rumah sakit berhadapan dengan pasien dan keluarga atau kuasanya, dapat diselesaikan melalui dua cara, yaitu cara litigasi (melalui proses peradilan) dan cara non litigasi (di luar proses peradilan).

Apabila dipilih penyelesaian melalui proses pengadilan, maka penggugat akan mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri di wilayah kejadian, dapat dengan menggunakan kuasa hukum (pengacara) ataupun tidak. Dalam proses pengadilan umumnya ingin dicapai suatu putusan tentang kebenaran suatu gugatan berdasarkan bukti-bukti yang sah (right-based) dan kemudian putusan tentang jumlah uang ganti rugi yang "layak" dibayar oleh tergugat kepada penggugat. Dalam menentukan putusan benar-salahnya suatu perbuatan hakim akan membandingkan perbuatan yang dilakukan dengan suatu norma tertentu, standar, ataupun suatu kepatutan tertentu, sedangkan dalam memutus besarnya ganti rugi hakim akan mempertimbangkan kedudukan sosial-ekonomi kedua pihak (pasal 1370-1371 KUH Perdata).

Apabila dipilih proses di luar pengadilan (alternative dispute resolution), maka kedua pihak berupaya untuk mencari kesepakatan tentang penyelesaian sengketa (mufakat). Permufakatan tersebut dapat dicapai dengan pembicaraan kedua belah pihak secara langsung (konsiliasi atau negosiasi), ataupun melalui fasilitasi, mediasi, dan arbitrasi, atau cara-cara kombinasi. Fasilitator dan mediator tidak membuat putusan, sedangkan arbitrator dapat membuat putusan yang harus dipatuhi kedua pihak. Dalam proses mufakat ini diupayakan mencari cara penyelesaian yang cenderung berdasarkan pemahaman kepentingan kedua pihak (interest-based, win-win solution), dan bukan right-based. Hakim pengadilan perdata umumnya menawarkan perdamaian sebelum dimulainya persidangan, bahkan akhir-akhir ini hakim memfasilitasi dilakukannya mediasi oleh mediator tertentu.

Dalam hal tuntutan hukum tersebut diajukan melalui proses hukum pidana, maka pasien cukup melaporkannya kepada penyidik dengan menunjukkan bukti-bukti permulaan atau alasan-alasannya. Selanjutnya penyidiklah yang akan melakukan penyidikan dengan melakukan tindakan-tindakan kepolisian, seperti pemeriksaan para saksi dan tersangka, pemeriksaan dokumen (rekam medis di satu sisi dan bylaws, standar dan petunjuk di sisi lainnya), serta pemeriksaan saksi ahli. Visum et repertum mungkin saja dibutuhkan penyidik. Berkas hasil pemeriksaan penyidik disampaikan kepada jaksa penuntut umum untuk dapat disusun tuntutannya. Dalam hal penyidik tidak menemukan bukti yang cukup maka akan dipikirkan untuk diterbitkannya SP3 atau penghentian penyidikan.

Selain itu, kasus medikolegal dan kasus potensial menjadi kasus medikolegal, juga harus diselesaikan dari sisi profesi dengan tujuan untuk dijadikan pelajaran guna mencegah terjadinya pengulangan di masa mendatang, baik oleh pelaku yang sama ataupun oleh pelaku lain. Dalam proses tersebut dapat dilakukan pemberian sanksi (profesi atau administratif) untuk tujuan penjeraan, dapat pula tanpa pemberian sanksi - tetapi memberlakukan koreksi atas faktor-faktor yang berkontribusi sebagai penyebab terjadinya "kasus" tersebut. Penyelesaian secara profesi umumnya lebih bersifat audit klinis, dan dapat dilakukan di tingkat institusi kesehatan setempat (misalnya berupa Rapat Komite Medis, konferensi kematian, presentasi kasus, audit klinis terstruktur, proses lanjutan dalam incident report system, dll), atau di tingkat yang lebih tinggi (misalnya dalam sidang Dewan Etik Perhimpunan Spesialis, MKEK, Makersi, MDTK, dll). Bila putusan MKEK menyatakan pihak medis telah melaksanakan profesi sesuai dengan standar dan tidak melakukan pelanggaran etik, maka putusan tersebut dapat digunakan oleh pihak medis sebagai bahan pembelaan.

10

11

LI 2. Memahami dan Mempelajari Lembaga Hukum tentang Disiplin KedokteranLO 2.1 Menjelaskan MKEK

MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) adalah badan otonom IDI yang bertanggung jawab mengkoordinasi kegiatan internal organisasi dalam pengembangan kebijakan, pembinaan pelaksanaan dan pengawasan penerapan etika kedokteran.

Dalam hal pengembangan dan pelaksaaan kebijakan yang bersifat nasional dan strategis, MKEK wajib mendapat persetujuan dalam forum Musyawarah Pimpinan Pusat.

MKEK dibentuk pada tingkat pusat, wilayah, dan cabang. MKEK di tingkat cabang dibentuk apabila dianggap perlu atas pertimbangan dan persetujuan dari MKEK wilayah. MKEK bertanggung jawab kepada muktamar musyawarah wilayah dan musyawarah cabang sesuai dengan tingkat kepengurusan. Masa jabatan MKEK sama dengan PB IDI Kepengurusan MKEK sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. MKEK wilayah dan cabang mengadakan koordinasi dengan pengurus wilayah dan pengurus cabang, sesuai dengan tingkat kepengurusan.

Tugas dan wewenang Melaksanakan isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta semua keputusan

yang ditetapkan muktamar. Melakukan tugas bimbingan, pengawasan dan penilaian dalam pelaksanaan etik

kedokteran, termasuk perbuatan anggota yang melanggar kehormatan dan tradisi luhur kedokteran.

Memperjuangkan agar etik kedokteran dapat ditegakkan di Indonesia. Memberikan usul dan saran diminta atau tidak diminta kepada pengurus besar,

pengurus wilayah dan pengurus cabang, serta kepada Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia.

Membina hubungan baik dengan majelis atau instansi yang berhubungan dengan etik profesi, baik pemerintah maupun organisasi profesi lain.

Bertanggung jawab kepada muktamar, musyawarah wilayah dan musyawarah cabang.Manfaat Pedoman MKEK

Pedoman MKEK ini merupakan jabaran dan pedoman pelaksanaan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IDI tentang MKEK dalam rangka pengaturan substansi etika kedokteran bagi setiap pengabdian profesi dokter di Indonesia, penegakan, pengawasan, bimbingan, penilaian pelaksanaan, penjatuhan sanksi etika, rehabilitasi (pemulihan hak-hak profesi), dan interaksi kelembagaan MKEK dengan sesama perangkat dan jajaran internal IDI atau lembaga etika lainnya di luar IDI.

Status MKEK:o Sebagai badan otonom IDIo Segala keputusannya di bidang etika tidakdipengaruhi pengurus IDIo Keputusan MKEK mengikat pengurus IDI

Kewajiban MKEK

1) MKEK wajib ikut mempertahankan hubungan dokter – pasien sebagai hubungan kepercayaan.

2) MKEK Pusat mempertanggungjawabkan kinerja dari program kerjanya kepada Muktamar, MKEK Wilayah kepada Musyawarah Wilayah IDI dan MKEK Cabang ke Rapat Anggota Cabang IDI setempat

12

3) MKEK wajib menyimpan kerahasiaan medik kasus yang disidangkannya apabila secara eksplisit diminta oleh pasien pengadu.

4) MKEK Pusat dalam batas kemampuannya wajib meningkatkan kapasitas pengetahuan, sikap dan ketrampilan anggota MKEK Wilayah dan Cabang yang memerlukannya.

FungsiPerkara yang dapat diputuskan di majelis ini sangat bervariasi jenisnya. Di MKEK

IDI Wilayah DKI Jakarta diputus perkara-perkara pelanggaran etik dan pelanggaran disiplin profesi, yang disusun dalam beberapa tingkat berdasarkan derajat pelanggarannya

Putusan MKEK tidak ditujukan untuk kepentingan peradilan, oleh karenanya tidak dapat dipergunakan sebagai bukti di pengadilan, kecuali atas perintah pengadilan dalam bentuk permintaan keterangan ahli. Salah seorang anggota MKEK dapat memberikan kesaksian ahli di pemeriksaan penyidik, kejaksaan ataupun di persidangan, menjelaskan tentang jalannya persidangan dan putusan MKEK. Sekali lagi, hakim pengadilan tidak terikat untuk sepaham dengan putusan MKEK.            Eksekusi Putusan MKEK Wilayah dilaksanakan oleh Pengurus IDI Wilayah dan/atau Pengurus Cabang Perhimpunan Profesi yang bersangkutan. Khusus untuk SIP, eksekusinya diserahkan kepada Dinas Kesehatan setempat. Apabila eksekusi telah dijalankan maka dokter teradu menerima keterangan telah menjalankan putusan.

LO 2.2 Menjelaskan MKDKI

MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk :

1. Menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi.

2. Menetapkan sanksi disiplin. Tujuan penegakan disiplin adalah :

1. Memberikan perlindungan kepada pasien. 2. Menjaga mutu dokter/dokter gigi. 3. Menjaga kehormatan profesi kedokteran/kedokteran gigi.

Kedudukan dan Keanggotaan MKDKI

MKDKI sebagai lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia. Majelis ini dibentuk ditingkat pusat dan provinsi. Anggota MKDKI terdiri dari 3 orang dokter dari organisasi profesi, 1 orang dokter dari asosiasi rumah sakit (dalam hal ini PERSI), dan 3 orang sarjana hukum. Anggota-anggota dalam majelis ditetapkan oleh menteri atas usulan organisasi profesi. Masa bakti MKDKI adalah 5 tahun dan dapat diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan lagi.

Tugas MKDKI :

a. menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan dan

b. menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi.

13

Dalam melaksanakan tugas MKDKI mempunyai wewenang: a) menerima pengaduan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigib) menetapkan jenis pengaduan pelanggaran disiplin atau pelanggaran etika atau bukan

keduanyac) memeriksa pengaduan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigid) memutuskan ada tidaknya pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigie) menentukan sanksi terhadap pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigif) melaksanakan keputusan MKDKIg) menyusun tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigih) menyusun buku pedoman MKDKI dan MKDKI-Pi) membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas MKDKI-Pj) membuat dan memberikan pertimbangan usulan pembentukan MKDKI-P kepada

Konsil Kedokteran Indonesiak) mengadakan sosialisasi, penyuluhan, dan diseminasi tentang MKDKI dan dan

MKDKI-P mencatat dan mendokumentasikan pengaduan, proses pemeriksaan, dan keputusan MKDKI.

Disiplin Kedokteran

Disiplin kedokteran berarti kepatuhan menerapkan aturan-aturan atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan. Lebih khusus lagi yaitu kepatuhan menerapkan kaidah-kaidah penatalaksanaan klinis yang mencakup penegakan diagnosis, tindakan pengobatan, menetapkan prognosis, dengan standar atau indikator dari Standar Kompetensi, Standar Perilaku Etis, Standar Asuhan Medis dan Standar Klinis

Tujuan Penegakan Disiplin Kedokteran

Tujuan utama adalah untuk proteksi pasien. Tujuan lainnya yaitu untuk menjaga mutu dokter atau dokter gigi dan juga untuk menjaga kehormatan profesi kedokteran atau kedokteran gigi.

Pelanggaran Disiplin

Sesuai putusan KKI No. 17/KKI/KEP/VIII/2006

1. Kegagalan penatalaksanaan pasien oleh karena:- Ketidakcakapan (Incompetence)- Kelalaian (Gross Negligence)

2. Perilaku tercela (menurut ukuran profesi)3. Ketidaklayakan fisik dan mental (Unfit to practice)

Atau dengan kata lain

Tidak memenuhi:

1. Standard of care, Clinical Standard2. Standard of competence3. Standard of professional atitude

14

Proses Pengaduan PelanggaranTAHAP PENEGAKAN DISIPLIN OLEH MKDKI

TAHAP 1: INVESTIGATIONAL STAGE (TAHAP INVESTIGASI)

PENGADUAN (ADMISSION) VERIFIKASI PEMERIKSAAN AWAL OLEH MPA INVESTIGASI (INQUIRY)

TAHAP 2: ADJUDICATORY STAGE (PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN)

PEMERIKSAAN DISIPLIN OLEH MPD PEMBUKTIAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

TAHAP 3: DISPOSITIONAL STAGE (PENYAMPAIANKEPUTUSAN)

PEMBACAAN KEPUTUSAN PENGAJUAN KEBERATAN TERADU (JIKA ADA) PENYAMPAIAN KEPUTUSAN KEPADA PIHAK TERKAIT

Pelanggaran disiplin kedokteran adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan dan/atau ketentuan dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran/kedokteran gigi. Dokter/dokter gigi dianggap melanggar disiplin kedokteran bila :

1. Melakukan praktik dengan tidak kompeten2. Tidak melakukan tugas dan tanggung jawab profesionalnya dengan baik (dalam hal

ini tidak mencapai standar-standar dalam praktik kedokteran)3. Berperilaku tercela yang merusak martabat dan kehormatan profesinya

Yang termasuk pelanggaran disiplin kedokteran/kedokteran gigi antara lain ketidakjujuran dalam berpraktik, berpraktik dengan ketidakmampuan fisik dan mental, membuat laporan medis yang tidak benar, memberikan "jaminan kesembuhan" kepada pasien, menolak menangani pasien tanpa alasan yang layak, memberikan tindakan medis tanpa persetujuan pasien/keluarga, melakukan pelecehan seksual, menelantarkan pasien pada saat membutuhkan penanganan segera, mengistruksikan atau melakukan pemeriksaan tambahan/pengobatan yang berlebihan, bekerja tidak sesuai standar asuhan medis, dsb.

Suatu pengaduan diputuskan menjadi kewenangan MKDKI apabila :1. Dokter/dokter gigi yang diadukan telah terregistrasi di Konsil Kedokteran Indonesia.2. Tindakan medis yang dilakukan oleh dokter/dokter gigi yang diadukan terjadi setelah

tanggal 6 Oktober 2004 (setelah diundangkannya UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran)

3. Terdapat hubungan profesional dokter-pasien dalam kejadian tersebut4. Terdapat dugaan kuat adanya pelanggaran disiplin kedokteran/kedokteran gigi

Jika keempat kriteria tersebut terpenuhi, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD)

Setelah semua kelengkapan data pengaduan diterima, Anda akan mendapatkan tanda terima pengaduan (berisi nomor register pengaduan). Setelah dilakukan verifikasi, pengaduan akan ditangani oleh Majelis Pemeriksa Awal ataupun Majelis Pemeriksa Disiplin.Sesuai UU Praktik Kedokteran, sanksi disiplin dalam keputusan MKDKI dapat berupa:

1. Pemberian peringatan tertulis

15

2. Rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Izin Praktik (SIP); dan/atau

3. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi

MKDKI dapat menangani permintaan ganti rugi/kompensasi yang diajukan terhadap dokter teradu:

1. MKDKI berwenang untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin oleh dokter/dokter gigi

2. MKDKI berwenang menetapkan sanksi disiplin kepada dokter/dokter gigi yang dinyatakan melanggar disiplin kedokteran/kedokteran gigi

3. MKDKI tidak menangani sengketa antara dokter dan pasien/keluarganya4. MKDKI tidak menangani permasalahan ganti rugi yang diajukan pasien/keluarganya

Keputusan MKDKI bersifat final dan mengikat dokter/dokter gigi yang diadukan, KKI, Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, serta instansi terkait. Dokter/dokter gigi yang diadukan dapat mengajukan keberatan terhadap keputusan MKDKI kepada Ketua MKDKI dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak dibacakan atau diterimanya keputusan tersebut dengan mengajukan bukti baru yang mendukung keberatannya

LI 3. Memahami dan Mempelajari Inform ConsentLO 3.1 Menjelaskan Definisi dan Tujuan Inform Consent

Menurut Permenkes No.585/Menkes/Per/IX/1989, PTM berarti ”persetujuan yang diberikan pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut”. Dari pengertian di atas PTM adalah persetujuan yang diperoleh dokter sebelum melakukan pemeriksaan, pengobatan atau tindakan medik apapun yang akan dilakukan.

Tujuan dari informed consent adalah agar pasien mendapat informasi yang cukup untuk dapat mengambil keputusan atas terapi yang akan dilaksanakan. Informed consent juga berarti mengambil keputusan bersama. Hak pasien untuk menentukan nasibnya dapat terpenuhi dengan sempurna apabila pasien telah menerima semua informasi yang ia perlukan sehingga ia dapat mengambil keputusan yang tepat. Kekecualian dapat dibuat apabila informasi yang diberikan dapat menyebabkan guncangan psikis pada pasien. Secara keseluruhan, tujuannya adalah:a. Perlindungan pasien untuk segala tindakan medik. Perlakuan medik tidak

diketahui/disadari pasien/keluarga, yang seharusnya tidak dilakukan ataupun yang  merugikan/membahayakan diri pasien.

b. Perlindungan tenaga kesehatan terhadap terjadinya akibat yang tidak terduga serta dianggap meragukan pihak lain. Tak selamanya tindakan dokter berhasil, tak terduga malah merugikan pasien meskipun dengan sangat hati-hati, sesuai dengan SOP. Peristiwa tersebut bisa ”risk of treatment” ataupun ”error judgement”.

Dokter harus menyadari bahwa informed consent memiliki dasar moral dan etik yang kuat. Menurut American College of Physicians’ Ethics Manual, pasien harus mendapat informasi dan mengerti tentang kondisinya sebelum mengambil keputusan. Berbeda dengan teori terdahulu yang memandang tidak adanya informed consent menurut hukum penganiayaan, kini hal ini dianggap sebagai kelalaian. Informasi yang diberikan harus lengkap, tidak hanya berupa jawaban atas pertanyaan pasien.

16

LO 3.2 Menjelaskan Manfaat Inform Consent Informed Consent bermanfaat untuk :

1) Melindungi pasien terhadap segala tindakan medik yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasien. Misalnya tindakan medik yang tidak perlu atau tanpa indikasi, penggunaan alat canggih dengan biaya tinggi dsbnya.

2) Memberikan perlindungan hukum bagi dokter terhadap akibat yang tidak terduga dan bersifat negatif. Misalnya terhadap resiko pengobatan yang tidak dapat dihindari walaupun dokter telah bertindak seteliti mungkin.

Dengan adanya informed consent maka hak autonomy perorangan di kembangkan, pasien dan subjek dilindungi, mencegah terjadinya penipuan atau paksaan, merangsang profesi medis untuk mengadakan introspeksi, mengajukan keputusan-keputusan yang rasional dan melibatkan masyarakat dalam memajukan prinsip autonomy sebagai suatu nilai sosial serta mengadakan pengawasan dalam penelitian biomedik.

Hakikat Informed Consent

a. Merupakan sarana legimitasi bagi dokter untuk melakukan intervensi medik yang mengandung resiko serta akibat yang tidak menyenangkan

b. Merupakan pernyataan sepihak; maka yang menyatakan secara tertulis (written consent) hanya yang bersangkutan saja yang seharusnya menandatangani

c. Merupakan dokumen walau tidak pakai materai tetap syah.

LO 3.3 Menjelaskan Bentuk-bentuk Inform Consent

BENTUK INFORMED CONSENT1. Implied Constructive Consent (Keadaan Biasa)

Tindakan yang biasa dilakukan, telah diketahui, telah dimengerti oleh masyarakat umum, sehingga tidak perlu lagi dibuat tertulis. Misalnya pengambilan darah untuk laboratorium, suntikan, atau hecting luka terbuka.

2. Implied Emergency Consent (Keadaan Gawat Darurat)Bila pasien dalam kondiri gawat darurat sedangkan dokter perlu melakukan tindakan segera untuk menyelematkan nyawa pasien sementara pasien dan keluarganya tidak bisa membuat persetujuan segera. Seperti kasus sesak nafas, henti nafas, henti jantung.

3. Expressed Consent (Bisa Lisan/Tertulis Bersifat Khusus)Persetujuan yang dinyatakan baik lisan ataupun tertulis, bila yang akan dilakukan melebihi prosedur pemeriksaan atau tindakan biasa. Misalnya pemeriksaan vaginal, pencabutan kuku, tindakan pembedahan/operasi, ataupun pengobatan/tindakan invasive.

LO 3.4 Menjelaskan Isi Inform Consent

Dalam Permenkes No. 585 tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik dinyatakan bahwa dokter harus menyampaikan informasi atau penjelasan kepada pasien / keluarga diminta atau tidak diminta, jadi informasi harus disampaikan.

Mengenai apa yang disampaikan, tentulah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyakit pasien. Tindakan apa yang dilakukan, tentunya prosedur tindakan yang akan dijalani pasien baik diagnostic maupun terapi dan lain-lain sehingga pasien atau keluarga dapat

17

memahaminya. Ini mencangkup bentuk, tujuan, resiko, manfaat dari terapi yang akan dilaksanakan dan alternative terapi (Hanafiah, 1999).

Secara umum dapat dikatakan bahwa semua tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien yang harus diinformasikan sebelumnya, namun izin yang harus diberikan oleh pasien dapat berbagai macam bentuknya, baik yang dinyatakan ataupun tidak. Yang paling untuk diketahui adalah bagaimana izin tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis, sehingga akan memudahkan pembuktiannya kelak bila timbul perselisihan.Secara garis besar dalam melakukan tindakan medis pada pasien, dokter harus menjelaskan beberapa hal, yaitu:

1) Garis besar seluk beluk penyakit yang diderita dan prosedur perawatan / pengobatan yang akan diberikan / diterapkan.

2) Resiko yang dihadapi, misalnya komplikasi yang diduga akan timbul.3) Prospek / prognosis keberhasilan ataupun kegagalan.4) Alternative metode perawatan / pengobatan.5) Hal-hal yang dapat terjadi bila pasien menolak untuk memberikan persetujuan.6) Prosedur perawatan / pengobatan yang akan dilakukan merupakan suatu

percobaan atau menyimpang dari kebiasaan, bila hal itu yang akan dilakukan Dokter juga perlu menyampaikan (meskipun hanya sekilas), mengenai cara kerja dan pengalamannya dalam melakukan tindakan medis tersebut (Achadiat, 2007).

Informasi/keterangan yang wajib diberikan sebelum suatu tindakan kedokteran dilaksanakan adalah:

1. Diagnosa yang telah ditegakkan.2. Sifat dan luasnya tindakan yang akan dilakukan.3. Manfaat dan urgensinya dilakukan tindakan tersebut.4. Resiko resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi daripada tindakan kedokteran tersebut.5. Konsekwensinya bila tidak dilakukan tindakan tersebut dan adakah alternatif cara pengobatan yang lain.6. Kadangkala biaya yang menyangkut tindakan kedokteran tersebut.

Resiko resiko yang harus diinformasikan kepada pasien yang dimintakan persetujuan tindakan kedokteran :

Resiko yang melekat pada tindakan kedokteran tersebut. Resiko yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya.

Dalam hal terdapat indikasi kemungkinan perluasan tindakan kedokteran, dokter yang akan melakukan tindakan juga harus memberikan penjelasan ( Pasal 11 Ayat 1 Permenkes No 290 / Menkes / PER / III / 2008 ). Penjelasan kemungkinan perluasan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 merupakan dasar daripada persetujuan (Ayat 2).Pengecualian terhadap keharusan pemberian informasi sebelum dimintakan persetujuan tindakan kedokteran adalah:

Dalam keadaan gawat darurat (emergency), dimana dokter harus segera bertindak untuk menyelamatkan jiwa.

Keadaan emosi pasien yang sangat labil sehingga ia tidak bisa menghadapi situasi dirinya.Ini tercantum dalam PerMenKes no 290/Menkes/Per/III/2008.

18

KETENTUAN INFORMED CONSENTKetentuan persetujuan tidakan medik berdasarkan SK Dirjen Pelayanan Medik

No.HR.00.06.3.5.1866 Tanggal 21 April 1999, diantaranya :

1 Persetujuan atau penolakan tindakan medik harus dalam kebijakan dan prosedur (SOP) dan ditetapkan tertulis oleh pimpinan RS.

2 Memperoleh informasi dan pengelolaan, kewajiban dokter3. Informed Consent dianggap benar :

a. Persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan untuk tindakan medis yang dinyatakan secara spesifik.

b. Persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan tanpa paksaan (valuentery)c. Persetujuan dan penolakan tindakan medis diberikan oleh seseorang (pasien) yang

sehat mental dan memang berhak memberikan dari segi hukumd. Setelah diberikan cukup (adekuat) informasi dan penjelasan yang diperlukan

4 Isi informasi dan penjelasan yang harus diberikan :a. Tentang tujuan dan prospek keberhasilan tindakan medis yang ada dilakukan

(purhate of medical procedure)b. Tentang tata cara tindakan medis yang akan dilakukan (consenpleated medical

procedure)c. Tentang risiko d. Tentang risiko dan komplikasi yang mungkin terjadie. Tentang alternatif tindakan medis lain yang tersedia dan risiko –risikonya

(alternative medical procedure and risk)f. Tentang prognosis penyakit, bila tindakan dilakukang. Diagnosis

5. Kewajiban memberi informasi dan penjelasano Dokter yang melakukan tindakan medis tanggung jawabo Berhalangan   diwakilkan kepada dokter lain, dengan diketahui dokter yang

bersangkutan6. Cara menyampaikan informasi

o Lisano Tulisan

7. Pihak yang menyatakan persetujuana. Pasien sendiri, umur 21 tahun lebih atau telah menikahb. Bagi pasien kurang 21 tahun dengan urutan hak :

Ayah/ibu kandung Saudara saudara kandung

c. Bagi pasien kurang 21 tahun tidak punya orang tua/berhalangan, urutan hak : Ayah/ibu adopsi Saudara-saudara kandung Induk semang

d. Bagi pasien dengan gangguan mental, urutan hak : Ayah/ibu kandung Wali yang sah Saudara-saudara kandung

e. Bagi pasien dewasa dibawah pengampuan (curatelle) : Wali Kurator

f. Bagi pasien dewasa telah menikah/orangtua Suami/istri

19

Ayah/ibu kandung Anak-anak kandung Saudara-saudara kandung

8. Cara menyatakan persetujuan Tertulis; mutlak pada tindakan medis resiko tinggi Lisan; tindakan tidak beresiko

9. Jenis tindakan medis yang perlu informed consent disusun oleh komite medik ditetapkan pimpinan RS.

10. Tidak diperlukan bagi pasien gawat darurat yang tidak didampingi oleh keluarga pasien.

13. Format isian informed consent persetujuan atau penolakan o Diketahui dan ditandatangani oleh kedua orang saksi, perawat bertindak sebagai

salah satu saksio Materai tidak diperlukano Formulir asli harus dismpan dalam berkas rekam medis pasieno Formulir harus ditandatangan 24 jam sebelum tindakan medis dilakukano Dokter harus ikut membubuhkan tanda tangan sebagai bukti telah diberikan

informasio Bagi pasien/keluarga buta huruf membubuhkan cap jempol ibu jari tangan

kanannya14. Jika pasien menolak tandatangan surat  penolakan maka harus ada catatan pada rekam

medisnya.

LI 4. Memahami dan Mempelajari Rekam Medis Rekam Medis adalah berkas yang menyatakan siapa, apa, mengapa, dimana, kapan dan

bagaimana pelayanan yang diperoleb seorang pasien selama dirawat atau menjalani pengobatan. (Edna K Huffman)

Rekam Medis adalah berkas yang beiisi catatan dan dokumen mengenai identitas pasien, basil pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lainnya yang diterima pasien pada sarana kesebatan, baik rawat jalan maupun rawat inap. (Permenkes No. 749a/Menkes!Per/XII/1989)

Rekam Medis merupakan kumpulan fakta tentang kehidupan seseorang dan riwayat penyakitnya, termasuk keadaan sakit, pengobatan saat ini dan saat lampau yang ditulis oleb para praktisi kesehatan dalam upaya mereka memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. (Gemala Hatta)

Kompendium (ikhtisar) yang berisi  informasi tentang keadaan pasien selama perawatan atau selama pemeliharaan kesehatan. (Waters dan Murphy)

Sebagai rekaman dalam bentuk tulisan atau gambaran aktivitas pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan medik/kesehatan kepada seorang pasien. (Ikatan Dokter Indonesia)

Tujuan Rekam MedisTujuan Rekam Medis adalah untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan  . Tanpa didukung  suatu  sistem pengelola rekam medis yang baik dan benar, maka tertib administrasi tidak akan berhasil.

Manfaat Rekam MedisPermenkes no. 749a tahun 1989 menyebutkan bahwa Rekam Medis memiliki 5 manfaat, yaitu: 1. Sebagai dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien. 2. Sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum3. Bahan untuk kepentingan penelitian 4. Sebagai dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan dan

20

5. Sebagai bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan.  Dalam kepustakaan dikatakan bahwa rekam medis memiliki 6 manfaat, yang untuk mudahnya disingkat sebagai ALFRED, yaitu: 1. Adminstrative value: Rekam medis merupakan rekaman data adminitratif pelayanan kesehatan.

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai administrasi, karena  isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung  jawab sebagai tenaga medis dan perawat dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan.

2. Legal value:  Rekam medis dapat dijadikan bahan pembuktian di pengadilan. 3. Financial value: Rekam medis dapat dijadikan dasar untuk perincian biaya pelayanan

kesehatan yang harus dibayar oleh pasien. Isi Rekam Medis dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan biaya pembayaran pelayanan. Tanpa adanya bukti catatan tindakan /pelayanan, maka pembayaran tidak dapat dipertanggungjawabkan .

4. Research value: Data Rekam Medis dapat dijadikan bahan untuk penelitian dalam lapangan kedokteran, keperawatan dan kesehatan. Berkas Rekam Medis mempunyai nilai penelitian, karena isinya menyangkut data/informasi yang dapat digunakan sebagai aspek penelitian.

5. Education value: Data-data dalam Rekam Medis dapat bahan pengajaran dan pendidikan mahasiswa kedokteran, keperawatan serta tenaga kesehatan lainnya. Berkas Rekam Medis mempunyai nilai pendidikan, karena isinya menyangkut data/informasi tentang kronologis dari pelayanan medik yang diberikan pada pasien.

6. Documentation value: Rekam medis merupakan sarana untuk penyimpanan berbagai dokumen yang berkaitan dengan kesehatan pasien. Isi Rekam medis menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan dipakai sebagai bahan pertanggung jawaban dan laporan sarana kesehatan.

Jenis Rekam MedisDi rumah sakit didapat dua jenis Rekam Medis, yaitu :o Rekam Medis untuk pasien rawat jalan

Untuk pasien rawat jalan, termasuk pasien gawat darurat, rekam medis mempunyai informasi pasien antara lain: Identitas dan formulir perizinan (lembar hak kuasa) Riwayat penyakit (anamnesa) tentang :• Keluhan utama• Riwayat sekarang• Riwayat penyakit yang pernah diderita• Riwayat keluarga tentang penyakit yang pernah diturunkan Laporan pemeriksaan fisik, termasuk pemeriksaan laboratorium, foto rontgen, scanning,

MRI dll Diagnosa dan atau diagnosis banding Instruksi diagnosis dan terapeutik dengan tanda tangan pejabat kesehatan yang berwenang.

o Rekam Medis untuk pasien rawat inapUntuk rawat inap, memuat informasi yang sama dengan yang terdapat dalam rawat jalan, dengan tambahan : Persetujuan tindakan medic Catatan konsultasi Catatan perawat dan tenaga kesehatan lainnya Catatan observasi klinik dan hasil pengobatan Resume akhir dan evaluasi pengobatan

Isi Rekam Medis

21

Isi Rekam Medis merupakan catatan keadaan tubuh dan kesehatan, termasuk data tentang identitas dan data medis seorang pasien. Secara umum isi Rekam Medis dapat dibagi dalam dua kelompok data yaitu:

1. Data medis atau data klinis : Yang termasuk data medis adalah segala data tentang riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan serta hasilnya, laporan dokter, perawat, hasil pemeriksaan laboratorium, ronsen dsb. Data-data ini merupakan data yang bersifat rahasia (confidential) sebingga tidak dapat dibuka kepada pibak ketiga tanpa izin dari pasien yang bersangkutan kecuali jika ada alasan lain berdasarkan peraturan atau perundang-undangan yang memaksa dibukanya informasi tersebut.

2. Data sosiologis atau data non-medis: Yang termasuk data ini adalah segala data lain yang tidak berkaitan langsung dengan data medis, seperti data identitas, data sosial ekonomi, alamat dsb. Data ini oleh sebagian orang dianggap bukan rahasia, tetapi menurut sebagian lainnya merupakan data yang juga bersifat rahasia (confidensial).

Yang Berkewajiban Membuat Rekam MedisSetiap sarana kesehatan wajib membuat rekam medis, dibuat oleh dokter dan atau tenaga kesehatan

lain yang terkait, harus dibuat segera dan dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan, & harus dibubuhi tandatangan yang memberikan pelayanan. Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.

Tatacara Penyelenggara Rekam MedisPenyelenggaraan Rekam Medis pada suatu sarana pelayanan kesehatan merupakan salah satu indikator mutu pelayanan pada institusi tersebut. Berdasarkan data pada Rekam Medis tersebut akan dapat dinilai apakah pelayanan yang diberikan sudah cukup baik mutunya atau tidak, serta apakah sudah sesuai standar atau tidak. Untuk itulah, maka pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan merasa perlu mengatur tata cara penyelenggaraan Rekam Medis dalam suatu peraturan menteri keehatan agar jelas rambu-rambunya, yaitu berupa Permenkes No.749a1Menkes/Per/XII/1989. Secara garis besar penyelenggaraan Rekam Medis dalam Permenkes tersebut diatur sebagai berikut:

1. Rekam Medis harus segera dibuat dan dilengkapi seluruhnya setelah pasien menerima pelayanan (pasal 4). Hal ini dimaksudkan agar data yang dicatat masih original dan tidak ada yang terlupakan karena adanya tenggang waktu.

2. Setiap pencatatan Rekam Medis harus dibubuhi nama dan tanda tangan petugas pelayanan kesehatan. Hal ini diperlukan untuk memudahkan sistim pertanggung-jawaban atas pencatatan tersebut (pasal 5).

Pada saat seorang pasien berobat ke dokter, sebenamya telah terjadi suatu hubungan kontrak terapeutik antara pasien dan dokter. Hubungan tersebut didasarkan atas kepercayaan pasien bahwa dokter tersebut mampu mengobatinya, dan akan merahasiakan semua rahasia pasien yang diketahuinya pada saat hubungan tersebut terjadi.

Dalam hubungan tersebut se«ara otomatis akan banyak data pribadi pasien tersebut yang akan diketahui oleh dokter serta tenaga kesehatan yang memeriksa pasien tersebut. Sebagian dari rahasia tadi dibuat dalam bentuk tulisan yang kita kenal sebagai Rekam Medis. Dengan demikian, kewajiban tenaga kesehatan untuk menjaga rahasia kedokteran, mencakup juga kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi Rekam Medis.

Pada prinsipnya isi Rekam Medis adalah milik pasien, sedangkan berkas Rekam Medis (secara fisik) adalah milik Rumah Sakit atau institusi kesehatan. Pasal 10 Permenkes No. 749a menyatakan bahwa berkas rekam medis itu merupakan milik sarana pelayanan kesehatan, yang harus disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal terakhir pasien berobat. Untuk tujuan itulah di setiap institusi pelayanan kesehatan, dibentuk Unit Rekam Medis yang

22

bertugas menyelenggarakan proses pengelolaan serta penyimpanan Rekam Medis di institusi tersebut.

Pembuatan rekam medis dilaksanakan melalui pencatatan dan pendokumentasian hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Setiap pencatatan ke dalam rekam medis harus dibubuhi nama, waktu dan tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung. Bila terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekam medis dapat dilakukan pembetulan dengan cara pencoretan tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dan dibubuhi paraf dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang bersangkutan. Dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan bertanggungjawab atas pencatatan atau pendokumentasian pada rekam medis.

Penyimpanan & Pemusnahan Rekam MedisDalam audit medis, umumnya sumber data yang digunakan adalah rekam medis pasien, baik

yang rawat jalan maupun yang rawat inap. Rekam medis adalah sumber data yang paling baik di rumah sakit, meskipun banyak memiliki kelemahan. Beberapa kelemahan rekam medis adalah sering tidak adanya beberapa data yang bersifat sosial-ekonomi pasien, seringnya pengisian rekam medis yang tak lengkap, tidak tercantumnya persepsi pasien, tidak berisi penatalaksanaan “pelengkap” seperti penjelasan dokter dan perawat, seringkali tidak memuat kunjungan kontrol pasca perawatan inap, dll.

Dampak dari audit medis yang diharapkan tentu saja adalah peningkatan mutu dan efektifitas pelayanan medis di sarana kesehatan tersebut. Namun di samping itu, kita juga perlu memperhatikan dampak lain, seperti dampaknya terhadap perilaku para profesional, tanggung-jawab manajemen terhadap nilai dari audit medis tersebut, seberapa jauh mempengaruhi beban kerja, rasa akuntabilitas, prospek karier dan moral, dan jenis pelatihan yang diperlukan.

Diantara semua manfaat Rekam Medis, yang terpenting adalah aspek legal Rekam Medis. Pada kasus malpraktek medis, keperawatan maupun farmasi, Rekam Medis merupakan salah satu bukti tertulis yang penting. Berdasarkan informasi dalam Rekam Medis, petugas hukum serta Majelis Hakim dapat menentukan benar tidaknya telah terjadi tindakan malpraktek, bagaimana terjadinya malpraktek tersebut serta menentukan siapa sebenarnya yang bersalah dalam perkara tersebut.

Tatacara pemusnahan rekam medis JADWAL RETENSI ARSIP REKAM MEDIS : Untuk pertama kalinya sebelum melakukan

proses pemusnahan harus terlebih dahulu ditetapkan jadual Retensi Arsip Rekam Medis sebagaimana berikut :

Umum Anak : di retensi menurut kebutuhan tertentu KIUP+Register+Indek, disimpan permanen/abadi Retensi berkas-berkas Rekam Medis berdasarkan penggolongan penyakit : Rumah Sakit harus

membuat ketentuan sendiri bila retensinya lebih lama dari ketentuan umum yang ada, antara lain untuk riset dan edukasi, kasus-kasus terlibat hukum ( legal aspek) minimal 23 tahun setelah ada ketetapan hokum, untuk kepentingan tertentu, penyakit jiwa, ketergantungan obat, Orthopaedi, kusta, mata, perkosaan, HIV, penyesuaian kelamin, pasien orang asing, kasus adopsi, bayi Tabung, cangkok Organ, plastik Rekontruksi

Retensi berdasarkan diagnosa

Masing-masing Rumah Sakit berdasarkan keputusan Komite Rekam Medis/ Komite Medis menetapkan jadual Retensi dari diagnosis tertentu, bila lebih dari ketentuan umum dengan pertimbangan nilai guna. Indikator nilai guna :

23

Primer :1. Adminstrsi2. Hukum3. Keuangan4. IPTEK Sekunder :1. Pembuktian2. Sejarah

TATA CARA PENILAIAN BERKAS REKAM MEDIS DALAM PROSES PEMUSNAHAN PEMINDAHAN BERKAS RM AKTIF MENJADI BERKAS RM INAKTIFa. Dilihat dari tanggal kunjungan terakhir .b. Setelah 5 (lima) tahun dari kunjungan terakhir tersebut berkas dipisahkan di ruang lain/terpisah

dari berkas RM aktifc. Berkas rekam medis inaktif dikelompokkan sesuai dengan tahun terakhir kunjunganPENILAIANa. Berkas rekam medis yang dinilai adalah berkas rekam medis yang telah 2 tahun inaktifb. Indikator yang digunakan untuk menilai berkas rekam medis inaktif : Seringnya rekam medis digunakan untuk pendidikan dan penelitian Nilai guna :a) Primer : Administrasi, Hukum, Keuangan, Iptekb) Sekunder : Pembuktian, Sejarahc) Lembar rekam medis yang dipilah : ringkasan masuk dan keluar, resume, lembar operasi,

identifikasi bayi, lembar persetujuan, lembar kematian, berkas rekam medis tertentu disimpan diruang berkas rekam medis inaktif, lembar rekam medis sisa dan berkas rekam medis rusak tidak terbaca disiapkan untuk dimusnahkan, tim penilai dibentuk dengan SK Direktur beranggotakan Komite Rekam Medis/Komite Medis, petugas rekam medis senior, perawat senior dan tenaga lain yang terkait.

TATA CARA PEMUSNAHANa) Pembentukan Tim Pemusnah dari unsur Rekam Medis dan Tata Usaha dengan SK

Direktur RSb) Tim pembuat pertelaanc) Pelaksanaan pemusnahan : Dibakar : menggunakan incinerator, dibakar biasa, dicacah, dibuat bubur. Pihak ke III

disaksikan Tim Pemusnahd) Tim Pemusnah membuat Berita Acara Pemusnahan yang ditandatangani Ketua dan

Sekretaris dan diketahui Direktur Rumah Sakite) Berita Acara Pemusnahan RM, yang asli disimpan di Rumah Sakit, lembar ke 2 dikirim

kepada pemilik RS (RS, Vertikal kepada Dirjen. Pelayanan Medik)f) Khusus untuk arsip Rekam Medis yang sudah rusak/tidak terbaca dapat langsung

dimusnahkan dengan terlebih dahulu membuat pernyataan diatas kertas segel oleh Direktur Rumah Sakit.

Untuk Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dalam mengelola dan pemusnahan rekam medis maka harus memenuhi aturan sebagai berikut:

Rekam medis pasien rawat inap wajib disimpan sekurang-kuangnya 5 tahun sejak pasien berobat terakhir atau pulang dari berobat di rumah sakit.

Setelah 5 tahun rekam medis dapat dimusnahkan kecuali ringakasan pulang dan persetujuan tindakan medik.

24

Ringakasan pulang dan persetujuan tindakan medik wajib disimpan dalam jangka waktu 10 sejak ringkasan dan persetujuan medik dibuat

Rekam medis dan ringkasan pulang disimpan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

Untuk Pelayanan Kesehatan non rumah Sakit dalam mengelola dan pemusnahan rekam medis harus memenuhi aturan sebagai berikut:

Rekam medis pasien wajib disimpan sekurang-kuangnya 2 tahun sejak pasien berobat terakhir atau pulang dari berobat. Setelah 2 tahun maka rekam medis dapat dimusnahkan.

Kerahasiaan isi rekam medis yang berupa identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, petugas kesehatan lain, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Untuk keperluan tertentu rekam medis tersebut dapat dibuka dengan ketentuan:

Untuk kepentingan kesehatan pasien. Atas perintah pengadilan untuk penegakan hukum. Permintaan dan atau persetujuan pasien sendiri. Permintaan lembaga /institusi berdasarkan undang-undang. Untuk kepentingan penelitian, audit, pendidikan dengan syarat tidak menyebutkan identitas

pasien.

Kepemilikan & Tanggung Jawab terhadap Rekam Mediso Pasien berhak mendapatkan copy rekam mediso Dijaga kerahasiaannya, bahkan sampai pasien meninggal dunia. Jika pasien meninggal dunia,

maka keluarga tidak berhak untuk meminta rekam mediso Untuk kepentingan penelitian, dapat diberikan, namun tanpa identitaso Apabila sudah menjadi perkara baru dapat diberikan kepada penegak hokumo Dasar dari pengaduan dan gugatan pasien hanya melalui rekam mediso Pasien atau pengacara pasien sulit membaca rekam medis, harus dibaca oleh doktero Belum tentu dokter lain juga dapat membaca rekam medis dari doktero Dokter menggunakan Rekam medis untuk pembuktian kasus yang menimpa dirinya? (rahasia

pasien?)o Rekam medis lengkap dan tidak lengkap ukurannya adalah apabila semua yang ditentukan telah

dilakukan.o Berkas rekam medis hilang, maka yang bertanggungjawab adalah petugas yang menjaga arsip

rekam medis, sanksinya cukup berat, dapat dikatagorikan menghilangkan barang buktio Penghapusan rekam medis, dapat dikategorikan sebagai pemalsuan, jadi kalau salah tulis hanya

dapat dibetulkan pada saat itu, dengan cara mencoret yang salah dan dibubuhkan paraf. Sekali ditulis tidak dapat diperbaiki kemudian

o Pemeriksaan penunjang, selalu diberikan kepada pasien, karena adanya pendapat itu milik pasien

o Apabila dilakukan harus ditulis hasilnya diberikan kepada pasien. Masalah timbul apabila pasien menghilangkan hasil pemeriksaan tersebut.

Berkas Rekam Medis di Pengadilano Rekam medis bukan akta otentiko Pembuktian di pengadilan, masih memerlukan interpretasio Jadi rekam medis dapat digunakan untuk pembuktian, namun masih tetap saja dapat

diperdebatkano Berguna untuk dokter, sedikit gunanya untuk pasien

Pada saat seorang pasien berobat ke dokter, sebenamya telah terjadi suatu hubungan kontrak terapeutik antara pasien dan dokter. Hubungan tersebut didasarkan atas kepercayaan pasien bahwa

25

dokter tersebut mampu mengobatinya, dan akan merahasiakan semua rahasia pasien yang diketahuinya pada saat hubungan tersebut terjadi. Dalam hubungan tersebut se«ara otomatis akan banyak data pribadi pasien tersebut yang akan diketahui oleh dokter serta tenaga kesehatan yang memeriksa pasien tersebut. Sebagian dari rahasia tadi dibuat dalam bentuk tulisan yang kita kenal sebagai Rekam Medis. Dengan demikian, kewajiban tenaga kesehatan untuk menjaga rahasia kedokteran, mencakup juga kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi Rekam Medis.

Pada prinsipnya isi Rekam Medis adalah milik pasien, sedangkan berkas Rekam Medis (secara fisik) adalah milik Rumah Sakit atau institusi kesehatan. Pasal 10 Permenkes No. 749a menyatakan bahwa berkas rekam medis itu merupakan milik sarana pelayanan kesehatan, yang harus disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal terakhir pasien berobat. Untuk tujuan itulah di setiap institusi pelayanan kesehatan, dibentuk Unit Rekam Medis yang bertugas menyelenggarakan proses pengelolaan serta penyimpanan Rekam Medis di institusi tersebut. Karena isi Rekam Medis merupakan milik pasien, maka pada prinsipnya tidak pada tempatnya jika dokter atau petugas medis menolak memberitahu tentang isi Rekam Medis kepada pasiennya, kacuali pada keadaan-keadaan tertentu yang memaksa dokter untuk bertindak sebaliknya. Sebaliknya, karena berkas Rekam Medis merupakan milik institusi, maka tidak pada tempatnya pula jika pasien meminjam Rekam Medis tersebut secara paksa, apalagi jika institusi pelayanan kesehatan tersebut menolaknya.

Masa simpan rekam medis disarana rumah sakit adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal terakhir pasien mendapat perawatan, kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan selama 10 (sepluh) tahun.

Sedangkan masa simpan disarana kesehatan selain rumah sakit adalah 2 (dua) tahun.Setelah batas waktu tersebut, maka rekam medis dapat dimusnahkan dengan mengikuti aturan

yang telah ditentukan untuk pemusnahan dokumen.

Kerahasiaan Rekam Medis

Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal:

Untuk kepentingan kesehatan pasien Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah

pengadilan; Permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri Permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan Untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan

identitas pasien.Permintaan rekam medis untuk tujuan tersebut diatas harus dilakukan secara tertulis kepada

pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

SanksiS anksi Hukum

Setiap tenaga kesehatan yang mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia tentang penyakit pasien beserta data-data medisnya dapat dijatuhi sanksi pidana, sanksi perdata maupun sanksi administratif, apabila dengan sengaja membocorkan rahasia tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga pasien menderita kerugian akibat tindakan tersebut. Akibat yang mungkin timbul karena pembocoran rahasia ini, misalnya :

26

Tidak jadi menerima santunan asuransi karena pihak asuransi membatalkan keputusannya setelah mendapat informasi tentang penyakit yang diderita oleh calon kliennya.

Tidak jadi menikah, karena salah satu pihak mendapat informasi mengenai penyakit yang diidap oleh calon pasangannya.

Terjadi perceraian, karena salah satu pihak mengetahui penyakit yang diidap oleh pasangannya. Seorang pemimpin kalah dalam percaturan politik karena lawan politiknya mendapat informasi

mengenai penyakit yang diidapnya. Merugikan negara, apabila informasi yang dibocorkan itu merupakan rahasia negara. Sanksi PidanaPasal 322 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa :1) Barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia, yang menurut jabatan atau

pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, ia diwajibkan untuk menyimpannya, dihukum dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah

2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seseorang tertentu, maka perbuatn itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Catatan Pasal ini berlaku bagi orang yang membocorkan rahasia pekerjaannya maupun rahasia jabatan

(dan atau rahasia jabatan). Pasal ini berlaku bagi orang yang membocorkan rahasia pekerjaannya dan atau rahasia jabatan,

baik yang sekarang maupun yang telah lalu, karena dia pindah pekerjaan atau telah pensiun. Ayat (2) menunjukkan bahwa delik ini adalah delik aduan, dimana perkara itu tidak dapat

diusut tanpa pengaduan dari orang yang dirugikan. Pengaduan itu dapat dicabut kembali, selama belum diajukan ke sidang pengadilan. Namun demikian, pada pasal 4 Penjelasan PP Nomor 10 Tahun 1966 disebutkan bahwa :“ Demi kepentingan umum Menteri Kesehatan dapat bertindak terhadap pembocoran rahasia kedokteran, meskipun tidak ada suatu pengaduan.”Pasal 112 KUHP menyebutkan bahwa : “Barang siapa dengan sengaja mengumumkan atau mengabarkan atau menyampaikan surat, kabar dan keterangan tentang suatu hal kepada negara asing, sedang diketahuinya bahwa surat, kabar atau keterangan itu harus dirahasiakan demi kepentingan negara, maka ia dihukum dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

S anksi Perdata Apabila pembocoran rahasia tentang penyakit pasien termasuk data-data medisnya, mengakibatkan kerugian terhadap pasien, keluarganya maupun orang lain yang berkaitan dengan hal tersebut, maka orang yang membocorkan rahasia itu dapat digugat secara perdata untuk mengganti kerugian. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Tentang Kesehatan maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Sipil atau Perdata (KUHS). Pasal 55 Undang-Undang Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa :

1) Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelaian yang dilakukan tenaga kesehatan.

2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pasal 1365 KUHS menyebutkan bahwa : “ Setiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya mengakibatkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.Pasal 1366 KUHS menyebutkan bahwa : “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja atas kerugian karena perbuatannya, tetapi atas kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hati.”Pasal 1367 KUHS menyebutkan bahwa : “Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang

27

disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang dibawah kekuasaannya.”Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain yang mewakili urusan-urusan mereka mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang ditimbulkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang dipakainya. Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang ditimbulkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka. Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orang tua-orang tua, wali-wali, guru-guru sekolah dan tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

SANKSI PIDANA UNTUK PEMBOCORAN RAHASIA REKAM MEDIS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TENAGA KESEHATAN.Pasal 35 huruf d. Tentang Ketentuan Pidana yang diatur dalam PP Nomor 32 tahun 1966 Tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan : “Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 10 dipidana denda paling banyak Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah)”. Sedangkan bunyi pasal 22 ayat (1) yang dimaksud adalah : “Bagi setiap tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk:

a. Menghormati hak pasien;b. Menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien;c. Memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan;d. Meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan;e. Membuat dan memelihara rekam medis.

Sanksi AdministratifSanksi administratif untuk tenaga kesehatan sehubungan dengan peraturan tentang rekam medis diatur dalam pasal 20 PERMENKES Tentang Rekam Medis yang berbunyi : “Pelanggaran terhadap ketentuan –ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif mulai dari teguran sampai pencabutan ijin.”

LI 5. Memahami dan Mempelajari Pandangan Islam Mengenai Malpraktek

BENTUK-BENTUK MALPRAKTEK

Malpraktek yang menjadi penyebab dokter bertanggungjawab secara profesi bisa digolongkan sebagai berikut:

1. Tidak punya keahlian ( jahil ).Yang dimaksudkan disini adalah melakukan praktek pelayanan kesehatan tanpa

memiliki keahlian, baik tidak memiliki keahlian sama sekali dalam bidang kedokteran, atau memiliki sebagian keahlian tapi bertindak di luar keahliannya. Orang yang tidak memiliki keahlian di bidang kedokteran kemudian nekat membuka praktek disinggung oleh Nabi -shallallah 'alaihi wasallam- dalam sabda beliau:

، َف ُه#َو َض اِم�ٌن� �َك +َل َذ ِل +ُه# ِط�ٌّب. َق ْب #ْع+َل ْم+ ِم�ْن 8ٌّب َو ِل ْم+ ُي ِم ٌن+ َت َط ْب

"Barang siapa yang praktek menjadi dokter dan sebelumnya tidak diketahui memiliki keahlian, maka ia bertanggungjawab.

28

Kesalahan ini sangat berat, karena menganggap remeh kesehatan dan nyawa banyak orang, sehingga paru ulama sepakat bahwa pelakunya ( mutathabbib) harus bertanggungjawab jika timbul masalah dan harus dihukum agar jera dan menjadi pelajaran bagi orang lain.

2. Menyalahi prinsip-prinsip ilmiah ( mukhalafatul ushul al-'ilmiyyah).

Yang dimaksud dengan pinsip ilmiah adalah dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang telah baku dan biasa dipakai oleh para dokter, baik secara teori maupun praktek, dan harus dikuasai oleh dokter saat menjalani profesi kedokteran. 

Para ulama telah menjelaskan kewajiban para dokter untuk mengikuti prinsip-prinsip ini dan tidak menyalahinya.Imam asy-Syafi'i –misalnya- mengatakan: "Jika menyuruh seseorang untuk membekam, mengkhitan anak, atau mengobati hewan piaraan, kemudian semua meninggal karena praktek itu, jika orang tersebut telah melakukan apa yang seharusnya dan biasa dilakukan untuk maslahat pasien menurut para pakar dalam profesi tersebut, maka ia tidak bertanggungjawab. Sebaliknya jika ia tahu dan menyalahinya, maka ia bertanggungjawab." Bahkan hal ini adalah kesepakatan para ulama semuanya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim

Hanya saja, hakim harus lebih jeli dalam menentukan apakah benar-benar terjadi pelanggaran prinsip-prinsip ilmiah dalam kasus yang diangkat, karena ini termasuk permasalahan yang pelik.

3. Ketidaksengajaan ( khatha' ).

Ketidaksengajaan adalah sesuatu yang orang tidak punya maksud di dalamnya. Misalnya tangan dokter bedah terpeleset sehingga ada anggota tubuh pasien yang terluka. Bentuk malpraktek ini tidak membuat pelakunya berdosa, tapi ia harus bertanggungjawab terhadap akibat yang ditimbulkan sesuai dengan yang telah digariskan Islam dalam bab jinayat, karena ini termasuk jinayat khatha' (tidak sengaja).

4. Sengaja menimbulkan bahaya ( I'tida' ).

Maksudnya adalah membahayakan pasien dengan sengaja. Ini adalah bentuk malpraktek yang paling buruk. Tentu saja sulit diterima bila ada dokter atau paramedis yang melakukan hal ini, sementara mereka telah menghabiskan umur mereka untuk mengabdi dengan profesi ini. Kasus seperti ini terhitung jarang dan sulit dibuktikan karena berhubungan dengan isi hati orang. Biasanya pembuktiannya dilakukan dengan pengakuan pelaku, meskipun mungkin juga mengetahui kesengajaan ini melalui indikasi-indikasi kuat yang menyertai terjadinya malpraktek yang sangat jelas. Misalnya, adanya perselisihan antara pelaku malpraktek dengan pasien atau keluarganya.

PEMBUKTIAN MALPRAKTEK

Agama Islam mengajarkan bahwa tuduhan harus dibuktikan. Demikian pula, tuduhan malparaktek harus diiringi dengan bukti, dan jika terbukti harus ada pertanggungjawaban dari pelakunya. Ini adalah salah satu wujud keadilan dan kemuliaan ajaran Islam. Jika tuduhan langsung diterima tanpa bukti, dokter dan paramedis terzhalimi, dan itu bisa membuat mereka meninggalkan profesi mereka, sehingga akhirnya membahayakan kehidupan umat manusia.

29

Sebaliknya jika tidak ada pertanggungjawaban atas tindakan malpraktek yang terbukti, pasien terzhalimi, dan para dokter bisa jadi berbuat seenak mereka.

Seorang hakim bisa memakai bukti-bukti yang diakui oleh syariat sebagai berikut:

1. Pengakuan pelaku malpraktek ( iqrar ).

Iqrar adalah bukti yang paling kuat, karena merupakan persaksian atas diri sendiri, dan ia lebih mengetahuinya. Apalagi dalam hal yang membahayakan diri sendiri, biasanya pengakuan ini menunjukkan kejujuran.

2. Kesaksian ( syahadah ).

Untuk pertanggungjawaban berupa qishash dan ta'zir, dibutuhkan kesaksian dua pria yang adil. Jika kesaksian akan mengakibatkan tanggung jawab materiil, seperti ganti rugi, dibolehkan kesaksian satu pria ditambah dua wanita. Adapun kesaksian dalam hal-hal yang tidak bisa disaksikan selain oleh wanita, seperti persalinan, dibolehkan persaksian empat wanita tanpa pria. Di samping memperhatikan jumlah dan kepantasan saksi, hendaknya hakim juga memperhatikan ada tidaknya tuhmah (kemungkinan mengalihkan tuduhan malpraktek dari dirinya ). [8]

3. Catatan medis.

Yaitu catatan yang dibuat oleh dokter dan paramedis, karena catatan tersebut dibuat agar bisa menjadi referensi saat dibutuhkan. Jika catatan ini valid, ia bisa menjadi bukti yang sah.

BENTUK TANGGUNG JAWAB MALPRAKTEK

Jika tuduhan malpraktek telah dibuktikan, ada beberapa bentuk tanggung jawab yang dipikul pelakunya. Bentuk-bentuk tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Qishash.

Qishash ditegakkan jika terbukti bahwa dokter melakukan tindak malpraktek sengaja menimbulkan bahaya ( I'tida' ), dengan membunuh pasien atau merusak anggota tubuhnya, dan memanfaatkan profesinya sebagai pembungkus tindak kriminal yang dilakukannya. Ketika memberi contoh tindak kriminal yang mengakibatkan qishash, Khalil bin Ishaq al-Maliki mengatakan: "Misalnya dokter yang menambah (luas area bedah) dengan sengaja."[9]

2. Dhaman (tanggung jawab materiil berupa ganti rugi atau diyat).

Bentuk tanggungjawab ini berlaku untuk bentuk malpraktek berikut:

a. Pelaku malpraktek tidak memiliki keahlian, tapi pasien tidak mengetahuinya, dan tidak ada kesengajaan dalam menimbulkan bahaya.

b. Pelaku memiliki keahlian, tapi menyalahi prinsip-prinsip ilmiah.

c. Pelaku memiliki keahlian, mengikuti prinsip-prinsip ilmiah, tapi terjadi kesalahan tidak disengaja.

30

d. Pelaku memiliki keahlian, mengikuti prinsip-prinsip ilmiah, tapi tidak mendapat ijin dari pasien, wali pasien atau pemerintah, kecuali dalam keadaan darurat.

3. Ta'zir berupa hukuman penjara, cambuk, atau yang lain. Ta'zir berlaku untuk dua bentuk malpraktek:

a. Pelaku malpraktek tidak memiliki keahlian, tapi pasien tidak mengetahuinya, dan tidak ada kesengajaan dalam menimbulkan bahaya.

b. Pelaku memiliki keahlian, tapi menyalahi prinsip-prinsip ilmiah. 

PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

Tanggung jawab dalam malpraktek bisa timbul karena seorang dokter melakukan kesalahan langsung, dan bisa juga karena menjadi penyebab terjadinya malpraktek secara tidak langsung. Misalnya, seorang dokter yang bertugas melakukan pemeriksaan awal sengaja merekomendasikan pasien untuk merujuk kepada dokter bedah yang tidak ahli, kemudian terjadi malpraktek. Dalam kasus ini, dokter bedah adalah adalah pelaku langsung malpraktek, sedangkan dokter pemeriksa ikut menyebabkan malpraktek secara tidak langsung.

Jadi, dalam satu kasus malpraktek kadang hanya ada satu pihak yang bertanggungjawab. Kadang juga ada pihak lain lain yang ikut bertanggungjawab bersamanya. Karenanya rumah sakit atau klinik juga bisa ikut bertanggungjawab jika terbukti teledor dalam tanggung jawab yang diemban, sehingga secara tidak langsung menyebabkan terjadinya malpraktek, misalnya dalam keadaan mengetahui mempekerjakan dokter yang tidak ahli. 

31

Daftar Pustaka

AbouZahr1, Carla & Boerma1,Ties . Health information systems: the foundations of public health in Bulletin of the World Health Organization August 2005, 83 (8)

Agus M. Algozi. Rekam Medis Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal. FK UNAIR-RS. DR. Soetomo. Surabaya.

Chadha,P.Vijay.1995.Ilmu Forensik dan Toksikologi.Jakarta:Widya Medika Indonesia.

Departemen Kesehatan RI., Pedoman Sistem Pencatatan Rumah Sakit (Rekam medis/Medical Record , 1994

Hanafiah MJ, Amir Amri. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan Edisi 3. Jakarta: EGC . 1998

Hanafiah MJ, Amir A. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. Edisi ke-4. Jakarta: EGC. 2008

National Cancer Institute. A Guide to Understanding Informed Consent. Available at:www.cancer.gov/ClinicalTrials

World Health Organization, Medical Records Manual , A Guide for Developing Countries, 2006

Diakses dari http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/Constitution/22

Diakses dari http://www.ilunifk83.com/t143-informed-consent

Diakses dari http://www.inamc.or.id/download/penanganan.pdf

Diakses dari http://serambimadinah.net/index.php?option=com_content&view=article&id=126:malpraktek-menurut-syariat-islam&catid=38:fiqh&Itemid=63

32