II.ETIKA AKUNTANSebelum membahas mengenai aturan baku etika profesi akuntan yang dikeluarkan oleh I.A.I mari kita membahas terlebih dahulu mengenai hal hal yang nantinya akan di bahas pada aturan pokok kode etik profesi akuntan. Hal hal tersebut adalah : Integritas, Obyektivitas, Independensi dan profesionalisme, Independensi dan Akuntan Publik, Tataran Independensi (tradisional), Independensi dalam kenyataan, Independensi dalam
penampilan, Independensi dalam kode etik, Independensi dan akuntan menajemen. Selain itu kita juga akan membahas terlebih dahulu mengenai benturan kepentingan serta keterkaitan antara kerahasiaan dan akuntan publik.
Integritas Kepatuhan yang konsisten terhadap prinsip2 moral, intelektual, profesional atau keindahan, meskipun ada godaan untuk meninggalkan prinsip2 tersebut; Integritas menunjukkan keteguhan sikap, menyatunya perbuatan dan nilai2 moral yang dianut oleh seseorang; Bagi akuntan, sebagai unsur karakter yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk mewujudkan apa yang telah disanggupinya dan diyakini kebenarannya ke dalam kenyataan; Integritas suatu elemen karakter moral yang mendasari timbulnya pengakuan profesi;
ObyektivitasObyektivitas adalah kejujuran dalam diri seorang profesional dalam mempertimbangkan fakta, terlepas dari kepentingan pribadi yang melekat pada fakta yang dihadapinya
Independensi & Profesional Mengacu pada kebebasan dari hubungan (freedom from realtionships) yang merusak atau tampaknya merusak kemampuan akuntan untuk menerapkan obyektivitas (bertindak obyektif) Kondisi agar obyektivitas dapat diterapkan Keadaan yang menunjukkan bahwa seseorang bersandar pada diri sendiri dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain
Para profesional mendasarkan pada keahlian dan pertimbangan mereka sendiri, bukan pada opini, bias, atau emosi orang lain Kemampuan untuk bertindak dengan integritas dan obyektivitas Profesional tidak menggunakan pertimbangan utilitarian demi kepuasan atau kesenangan klien Prinsip kunci dari seluruh gagasan profesionalisme adalah bahwa seorang profesional memiliki pengalaman & kemampuan mengenali/memahami bidang tertentu yang lebih tinggi daripada klien Realitas Akuntan Publik : setiap pertimbangan mengenai kepentingan klien harus disubordinasi- kan (dibawahkan) kepada kewajiban atau tanggung jawab yang lebih besar kewajiban kepada pihak2 ketiga dan kepada publik (masyarakat) Merupakan norma etika yang sangat mapan dalam praktik akuntan publik pada setiap penugasan termasuk jasa perpajakan dan konsultasi, akuntan publik harus menolak untuk mensubordinasikan pertimbangan profesionalnya kepada pertimbangan klien
Independensi Dan Akuntan Publik Adalah suatu aspek audit dan jasa asestasi lain yang sedemikian pentingnya sehingga tanpa independensi ini tidak ada jasa asestasi yang sesungguhnya dapat dilaksanakan Merupakan konsep sangat penting yang menempatkan akuntan publik berbeda dengan profesi2 lainnya; karena misi pokok akuntan publik adalah sebagai auditor; seseorang yang memberikan penilaian terhadap laporan2 publik yang menjelaskan status keuangan suatu perusahaan; Akuntan publik memiliki fungsi pengawas publik yang menuntut auditor mensubordinasikan tanggung jawab kepada klien dalam rangka menjaga kesetiaan penuh kepada publik; Berhubungan dengan independensi, telah terjadi perubahan fokus profesi akuntansi; Risiko yang dipersepsikan akibat tiadanya independensi umumnya bukanlah pada klien tetapi pada pihak ketiga (siapa saja yang membaca dan mendasarkan dirinya pada laporan keuangan yang diberi pendapat oleh auditor)
tataran independensi (tradisional) Agar menggunakan sudut pandang yang tidak bias auditor harus memiliki keutamaan2 berupa : kejujuran, obyektivitas, dan tanggung jawab; Independensi mengacu kepada hubungan antara akuntan publik dan klien menghindari hubungan pribadi & bisnis dengan klien yang dapat menyebabkan orang baik sekalipun tergelincir atau mengkompromikan pertimbangan
profesional Independensi berarti akuntan publik harus menghindari setiap hubungan yang dapat menyebabkan seorang pemerhati patut menduga adanya benturan kepentingan standar profesi melarang seorang akuntan publik bertindak sebagai auditor independen jika akuntan tersebut memiliki hubungan (bisnis) tertentu dengan klien
Independensi Dalam Kenyataan Sulit untuk mengenali sifat2 utama yang diperlukan untuk independensi dalam kenyataan Suatu kegagalan audit terjadi bila seorang akuntan publik memberikan pendapat kepada pihak ketiga bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, padahal kenyataannya tidak dmk Ada contoh2 dalam kenyataan, bahwa tidak ada independensi yaitu tidak adanya obyektivitas dan skeptisisme, menerima pekerjaan manajemen karena sesuatu yang lazimnya mengharuskan verifikasi independen, menyetujui pembatasan penting yang diajukan klien atas ruang lingkup audit, atau dengan sengaja tidak melakukan evaluasi kritis terhadap transaksi penting klien; Ketidak kompetenan juga merupakan perwujudan dari tiadanya independensi dalam kenyataan Akuntan publik tidak dapat melayani dua klien sekaligus ia tidak dapat memperlihatkan dirinya kepada publik dalam model hubungan tradisional auditor-klien sementara pada saat yang sama melayani klien sebagai auditor intern atau akuntan manajemen
Independensi Dalam Penampilan Mengacu kepada interpretasi atau persepsi orang lain mengenai independensi auditor para pemakai laporan keuangan dapat memiliki keyakinan terhadap auditor terkait hanya apabila mereka percaya bahwa auditor telah bertindak sebagai hakim yang tidak memihak Seluruh alasan bagi profesi akuntan publik terletak pada fondasi independen dalam penampilan; jika tidak, fungsi audit dapat dilaksanakan oleh auditor intern yang bekerja bagi perusahaan (orang2 terhormat yang memiliki keutamaan yg diperlukan untuk melaksanakan audit) Namun, para pengguna laporan keuangan hampir selalu meragukan independensi auditor internal; Kredibilitas profesi akuntan publik, sangat bergantung pada persepsi masyarakat mengenai independensi (dalam penampilan), bukan kenyataan mengenai independensi
Isu2 Independensi Dalam Penampilan 4 bidang yang sangat penting, terkait secara khusus dengan independensi dalam penampilan : (1) Kompetensi di antara kantor2 akuntan, (2) makin besarnya peran jasa konsultasi yang ditawarkan oleh auditor, (3) besar dan tumbuhnya ukuran kantor akuntan, (4) lamanya sebuah KAP telah mengaudit klien tertentu Makin banyaknya KAP, auditor menjalankan bisnisnya secara lebih kapitalistik, pakai iklan, pemasaran personal, untuk mendapat pangsa pasar audit sah, tetapi agak kurang menunjukkan sosok profesional Pemberian jasa nasihat kepada manajemen menciptakan masalah serupa karena ketatnya persaingan untuk klien audit menyebabkan jasa audit kurang menguntungkan Ukuran KAP profesi makin didominasi oleh beberapa KAP besar harus hati2 membentengi diri thd persepsi tidak adanya independensi Lamanya klien tertentu dilayani oleh satu auditor atau satu KAP auditor/KAP dengan klien berkaitan erat
Independensi Dalam Kode Etik Kode Etik bagi semua anggot IAI, baik akuntan publik maupun non-publik, meliputi prinsip2 integritas dan obyektivitas (aturan etika no. 100) independensi auditor memiliki dua dimensi : (1) independensi dalam kenyataan (in fact) independensi dalam diri auditor yang berupa kejujuran dalam mempertimbangkan berbagai fakta yang ditemui; (2) independensi dalam penampilan (in appearance) independensi ditinjau dari pihak lain yang mengetahui informasi yang bersangkutan dengan diri auditor Independensi & Akuntan Manajemen Standar integritas dan obyektivitas yang tinggi bagi akuntan profesional yang berkerja di organisasi2 bisnis dan sektor publik (akuntan manajemen dan akuntan intern) mereka tidak independen dari perusahaan atau organisasi tempat mereka bekerja; Standar integritas dan obyektivitas dipenuhi dengan cara menghindari konflik kepentingan dan mengkomunikasikan informasi secara wajar dan obyektif; Akuntan profesional yang bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan perusahaan, berkewajiban untuk menjamin bahwa laporan tersebut tidak menyesatkan dan tidak ada pos2 materiil yang tidak dimasukkan; Auditor intern adalah kelompok akuntan manajemen yang paling
berkepentingan dengan independensi mereka tidak terpisah dari perusahaan/manajemen yang mempekerjakan; mereka dapat memiliki
independensi dalam struktur organisasi SPI, bertanggung jawab kepada pejabat yang otoritasnya cukup untuk menjamin cakupan audit yang luas dan pertimbangan yang memadai serta tindakan yang efektif atas temuan2 & rekomendasi audit
BENTURAN KEPENTINGAN Apabila kepentingan pribadi seseorang mempengaruhi tindakannya untuk meme- nuhi kepentingan pihak lain ketika orang tersebut berkewajiban untuk bertindak demi kepentingan pihak lain itu hubungan keagenan Klasifikasi benturan kepentingan :
1. 2. 3.
Benturan kepentingan aktual dan potensial Benturan kepentingan pribadi & nonpribadi Benturan kepentingn individu & organisasi
Bentuk2 benturan kepentingan : 1. 2. 3. 4. Pertimbangan yang bias Kompetisi langsung Penyalahgunaan posisi/kedudukan Pelanggaran kerahasiaan
Jenis2 benturan kepentingan Akuntan profesional : 1. kepentingan stakeholder; 2. kepentingan pribadi akuntan dan beberapa stake-holder berbenturan dengan kepentingan beberapa stakeholder lain (diri sendiri dan orang lain versus orang lain) 3. kepentingan satu klien diutamakan dibandingkan kepentingan klien yang lain (klien versus klien lain) 4. kepentingan satu atau lebih stakeholder diutamakan dibandingkan dengan kepentingan satu atau lebih stakeholder yg lain (stakeholder versus stakeholder) pribadi akuntan berbenturan dengan kepentingan
Kerahasiaan dan akuntan Tidak adanya jaminan perlindungan atas informasi pribadi klien secara tersirat atau tersurat, hubungan antara profesional dan klien tidak akan pernah berjalan mulus; Akuntan berkewajiban etis yang kuat untuk mengatakan kebenaran yang dalam standar akuntansi disebut dengan pengungkapan penuh (full disclosure); Di pengadilan komunikasi istimewa (privilaged communication) seorang profesional tidak boleh diminta, di pengadilan atau lembaga lain, untuk mengungkapkan informasi rahasia (convidential information); o Badan investigasi (kepolisian atau kejaksaan) Karena alasan kebijakan publik dan menjunjung tinggi standar profesi, informasi rahasia sering diminta untuk
diungkapkan (biasanya dengan format yang sedapat mungkin paling tidak mengungkapkan) apabila investigasi semacam itu dilakukan;
Kerahasiaan dan Akuntan Publik Prinsip ke VI Kode Etik IAI : setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya; Kewajiban menyangkut kerahasiaan ini berlaku untuk semua jasa yang diberikan oleh KAP, termasuk jasa perpajakn dan konsultasi manajemen; Kewajiban untuk menjaga rahasia ini juga berlaku bagi staf dan karyawan KAP
Selanjutnya kita akan membahas mengenai aturan aturan baku (resmi) yang dikeluarkan oleh I.A.I (Ikatan Akuntan Indonesia) terkait profesionalisme seorang Akuntan Publik.
PANDUAN ETIKA BAGI PROFESI AKUNTANSI
ATURAN ETIKA I.A.I1. INDEPENDENSI, INTEGRITAS, DAN OBYEKTIVITAS 2. STANDAR UMUM DAN PRINSIP AKUNTANSI 3. TANGGUNG JAWAB KEPADA KLIEN 4. TANGGUNG JAWAB KEPADA REKAN SEPROFESI 5. TANGGUNG JAWAB DAN PRAKTIK LAIN
ETIKA DALAM KODE ETIK I.A.I1. TANGGUNG JAWAB PROFESI 2. KEPENTINGAN UMUM 3. INTEGRITAS
4. OBYEKTIVITAS 5. KOMPETENSI DAN KEHATI-HATIAN PROFESIONAL 6. KERAHASIAAN 7. PERILAKU PROFESIONAL 8. STANDAR TEKNIS
PRINSIP ETIKA I.A.I MUKADIMAH (1) Keanggotaan dalam IAI bersifat sukarela. Anggota wajib menjaga disiplin diri di atas dan melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan (2) Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik, menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan
Prinsip I : Tanggung Jawab ProfesiDalam melaksanakan tanggung-jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya (1) Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat; Sejalan dengan peran tsb, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka bekerjasama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri
Prinsip II : Kepentingan Umum (Publik)
Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme 1) Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik.
2) Profesi akuntan dapat tetap berada pada posisi yang penting ini hanya dengan terus-menerus memberikan jasa yang unik ini pada tingkat yang menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat dipegang teguh 3) Dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya, anggota mungkin menghadapi tekanan yang saling berbenturan dengan pihak-2 yang saling berkepentingan 4) Mereka yang memperoleh pelayanan dari anggota mengharapkan anggota untuk memenuhi tanggungjawabnya dengan ntegritasi, obyektivitas, keseksamaan profesional, dan kepentingan untuk melayani public 5) Semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan public 6) Tanggung jawab seorang akuntan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan klien individual atau pemberi kerja. Dalam melaksanakan tugasnya seorang akuntan harus mengikuti standar profesi yang dititikberatkan pada kepentingan publik, misalnya : Auditor independen membantu memelihara integritas dan efisiensi dari laporan keuangan untuk mendukung pemberian pinjaman dan kepada pemegang saham untuk memperoleh modal; Eksekutif keuangan bekerja di berbagai bidang akuntansi manajemen dalam organisasi dan memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas dari penggunaan sumber daya organisasi Auditor intern memberikan keyakinan tentang sistem pengendalian internal yang baik untuk meningkatkan keandalan informasi keuangan dari pemberi kerja kepada pihak luar; Ahli pajak membantu membangun kepercayaan dan efisiensi serta penerapan yang adil dari sistem pajak; dan Konsultan manajemen mempunyai tanggung jawab terhadap kepentingan umum dalam membantu pembuatan keputusan manajemen yang baik;
Prinsip III : IntegritasUntuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin
1) Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional; merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya 2) Integritas mengharuskan semua anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa; Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat dengan jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip 3) Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil. Dalam hal ini terdapat aturan, standar, panduan khusus atau dalam menghadapi pendapat yang bertentangan, anggota harus menguji keputusan atau perbuatannya dengan bertanya apakah anggota telah melakukan apa yang seorang berintegritas akan lakukan dan apakah anggota telah menjaga integritas dirinya. Integritas mengharuskan anggota untuk menaati baik bentuk jiwa standar teknis dan etika 4) Integritas juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip obyektivitas dan kehati-hatian profesional
Prinsip IV : Obyektivitas
Setiap anggota harus menjaga obyektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya 1) Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain 2) Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktik publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di
industri, pendidikan, dan pemerintahan. Mereka juga mendidik dan melatih orang-2 yang ingin masuk ke dalam profesi. Apapun kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas. Dalam menghadapi situasi dan praktik yang secara spesifik berhubungan dengan aturan etika sehubungan dengan obyektivitas, pertimbangan yang cukup harus diberikan terhadap faktor-2 berikut : i. Adakalanya anggota dihadapkan pada situasi yang memungkinkan mereka menerima tekanan-2 yang diberikan kepadanya ii. Adalah tidak praktis untuk menyatakan dan menggambarkan semua situasi dimana tekanan-2 ini mungkin terjadi ukuran kewajaran digunakn iii. Hubungan-2 yang memungkinkan prasangka, bias atau pengaruh lainnya untuk melanggar obyektivitas harus dihindari iv. Anggota memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa orang-2 yang terlibat dalam pemberian jasa profesional mematuhi prinsip2 obyektivitas v. Anggota tidak boleh menerima atau menawarkan hadiah atau
entertainment yang dipercaya dapat menimbulkan pengaruh yang tidak pantas terhadap pertimbangan profesional mereka atau terhadap orang-2 yang berhubungan dengan mereka. Anggota harus menghindari situasi-2 yang dapat membuat posisi profesional mereka ternoda
Prinsip V : Kompetensi & Ke-Hati - Hatian ProfesionalSetiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan ke-hati2an,
kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir 1) Kehati-2an profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan
2) Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman; Kompetensi profesional dapat dibagi menjadi 2 fase yang terpisah : (a) Pencapaian kompetensi profesional, (b) Pemeliharaan kompetensi profesional 3) Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian, pemahaman, dan
pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. 4) Anggota harus tekun dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada penerima jasa dan publik. Ketekunan mengandung arti pemenuhan tanggung jawab untuk memberikan jasa dengan segera dan ber-hati2, sempurna dan mematuhi standar teknis dan etika yang berlaku; 5) Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk merencanakan dan mengawasi secara seksama setiap kegiatan profesional yang menjadi tanggung jawabnya
Prinsip VI : KerahasiaanSetiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama
melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. 1) Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antara anggota dan klien atau pemberi kerja berakhir; 2) Kerahasiaan harus dijaga oleh anggota kecuali jika persetujuan khusus telah diberikan atau terdapat kewajiban legal atau profesional untuk mengungkapkan informasi; 3) Anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf di bawah pengawasannya dan orang-2 yang diminta nasihat dan bantuannya menghormati prinsip kerahasiaan;
4) Kerahasiaan tidaklah se-mata2 masalah pengungkapan informasi. Kerahasiaan juga meng-haruskan anggota yang memperoleh informasi selama melakukan jasa profesional tidak menggunakan atau terlihat menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak ketiga; 5) Anggota yang mempunyai akses terhadap informasi rahasia tentang penerima jasa tidak boleh mengungkapkannya ke publik. Karena itu anggota tidak boleh membuat pengungkapan yang tidak disetujui (authorized disclosure) kepada orang lain. Hal ini tidak berlaku untuk pengungkapan informasi dengan tujuan memenuhi tanggung jawab anggota berdasarkan standar profesi 6) Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan dan bahwa terdapat panduan mengenai sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan; 7) Berikut adalah contoh hal-2 yang harus dipertimbangkan dalam menentukan sejauh mana informasi rahasia dapat diungkapkan: 1. Apabila pengungkapan diijinkan. Jika persetujuan untuk mengungkapkan diberikan oleh penerima jasa, kepentingan semua pihak termasuk pihak ketiga yang kepentingannya dapat terpengaruh, harus dipertimbangkan 2. Pengungkapan diharuskan oleh hukum. Beberapa contoh : a. Untuk menghasilkan dokumen atau memberikan buku dalam proses hukum, dan b. 3. Untuk mengungkapkan adanya pelanggaran hukum kepada publik
Ketika ada kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkan : a. Untuk mematuhi standar teknis dan aturan etika; pengungkapan seperti itu tidak bertentangan dengan prinsip etika ini; b. Untuk melindungi kepentingan profesional anggota dalam bidang pengadilan; c. Untuk menaati penelaahan mutu (atau penelaahan sejawat) IAI atau badan profesional lainnya; dan d. Untuk menanggapi permintaan & investigasi oleh IAI atau badan pengatur.
(Catatan) Larangan menjaga kerahasiaan tidak berlaku untuk : 1. Membebaskan anggota dari kewajibannya memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh profesi sesuai dengan aturan etika; 2. Mempengaruhi kewajiban anggota untuk mematuhi peraturan per-undang2an yang berlaku seperti panggilan resmi untuk penyidikan oleh pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota terhadap ketentuan peraturan yang berlaku; 3. Menghambat penelaahan (review) praktik profesional anggota berdasarkan kewenangan dari organisasi profesi; atau 4. Mengesampingkan anggota mengajukan keberatan terhadap atau menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh badan investigasi atau badan penegakan disiplin yang diakui atau sah
Prinsip VII : Perilaku ProfesionalSetiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik
dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada pemberi kerja dan masyarakat umum
Prinsip VIII : Standar TeknisSetiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis
dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan ber-hati2, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivita. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh IAI, IFA, badan pengatur, dan peraturan per-undang2an yang relevan
KERANGKA KODE ETIK I.A.I
Prinsip Etika
I.A.I Pusat
Aturan Etika
I.A.I KAP
Independensi Integritas Obyektivitas
Independensi Integritas Obyektivitas
Tanggung Jawab Kpd Klien
Tanggung Jawab & Praktik Lain
Rapat Anggaran KAP Interpretasi Aturan Etika Pengurus I.A.I KAP
Tanya Dan Jawab
Dewan Staf
III.WINDOW DRESSINGWindow Dressing mungkin masih menjadi hal yang asing di telinga kita, namun tidak bagi para investor, akuntan dan para pengguna laporan keuangan. Saat ini window dressing menjadi hal yang umum dan akrab di dengar terutama oleh para investor biasanya pada saat menjelang akhir tahun. Hal ini menjadi suatu hal yang umum di dengar oleh para pengguna laporan keuangan terutama di kalangan para investor, baik investor saham maupun reksa dana. Menurut kamus keuangan, window dressing adalah penyajian laporan keuangan yang lebih baik dari keadaan yang sesungguhnya, Secara sederhana, window dressing dapat diartikan sebagai usaha atau strategi yang dilakukan oleh manajer reksa dana dan portofolio dekat akhir tahun atau akhir kuartal untuk meningkatkan/memperbaiki penampilan kinerja nilai portofolio atau dana mereka sebelum di presentasikan kepada klien atau pemegang saham. Window dressing dalam pengertian pasar modal, akuntansi dan keuangan, diartikan suatu rekayasa akuntansi. Aksi itu sebagai upaya menyajikan gambaran keuangan yang lebih baik daripada yang dapat dibenarkan menurut fakta dan akuntansi yang lazim. Caranya, dengan menetapkan aktiva dan/atau pendapatan terlalu tinggi, dan menetapkan kewajiban dan/ atau beban terlalu rendah dalam laporan keuangan. Selain itu, Window Dressing dapat juga memperlihatkan kondisi harga saham yang cenderung akan menguat menjelang penutupan akhir tahun. Umumnya kenaikan tersebut terjadi pada bulan Desember. Momen ini dapat dimanfaatkan bagi investor untuk mengambil keuntungan jangka pendek karena harga saham diperkirakan akan naik pada bulan tersebut. Window Dressing biasanya terjadi menjelang akhir tahun. Secara umum, window dressing terjadi berarti menjelang tutup buku. . Ini karena adanya aksi para pengelola dana (fund managers) masuk pasar. Mereka melakukan transaksi, terutama untuk jenis saham yang ada dalam portofolio efeknya. Tujuannya ialah mengangkat harga saham yang dimilikinya.
Untuk melakukan window dressing, pengelola dana akan menjual saham dengan kerugian besar dan membeli saham bernilai tinggi di dekat akhir kuartal. Efek ini kemudian dilaporkan sebagai bagian dari kepemilikan dana tersebut. Kinerja laporan dan daftar kepemilikan dalam reksa dana biasanya dikirim ke klien setiap kuartal. Variasi lain dari window dressing adalah investasi dalam saham yang tidak memenuhi gaya reksa dana. Sebagai contoh, dana logam mulia mungkin berinvestasi dalam saham yang berada dalam hot sector pada saat itu, kepemilikan menyamarkan dana tersebut sehingga klien benarbenar tidak tahu apa yang mereka bayar. Window dressing dapat membuat dana terlihat lebih menarik tetapi anda tidak dapat menyembunyikan kinerja yang buruk untuk waktu yang lama. Ada beberapa penyebab yang menyebabkan seseorang atau beberapa pihak untuk melakukan window dressing. Di bagian pasar saham, window dressing dilakukan agar perusahaan mencatat laba di atas ekspektasi, hal ini dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan cara berusaha menggenjot kinerja secara signifikan pada akhir tahun. Hasilnya berdampak pada positifnya data-data ekonomi menjelang akhir tahun, hingga pola anomali pasar saham yang secara historis sering terulang dan menjadi sebuah kebiasaan.
Selain terjadi di pasar saham, Dibagian lain fenomena window dressing juga terjadi di reksa dana khususnya reksa dana saham. Hal ini disebabkan karena Manajer Investasi berusaha mendongkrak kinerja reksa dana yang dikelolanya pada akhir tahun sehingga kinerja secara keseluruhan terlihat bagus di mata investor.Praktek ini dapat terjadi karena penggun alaporannya hanya mengetahui keadaan objek laporan pada waktu tertentu bukan sepanjang waktu.
Di Indonesia, window dressing sangat sering terjadi apalagi didukung dengan pasar yang belum benar-benar efisien. Oleh sebab itu, laporan reksa dana juga berpeluang tinggi menjadi obyek praktek dana yang dikenal dengan window dressing. Pada reksa dana, hal ini dilakukan oleh manajer investasi dengan melakukan pembelian atau penualan efek yang dimiliki pada beberapa hari sebelum tanggal pelaporan untuk menutupi kinerja selama periode yang tidak dilaporjan. Window dressing di reksa dana dapat terjadi karena informasi portofolio secara rinci tidak dapat diperoleh tiap hari perdagangan.
Salah satu alasan utama praktek window dressing reksa dana di Indonesia adalah adanya target yang harus dicapai tiap akhir tahun, yaitu target kinerja pesaing, kinerja tahun lalu, indeks saham, ataupun indeks reksa dana saham. Jika target ini tidak tercapai menjelang akhir tahun, maka ada usaha untuk mengubah investasi sedemikian rupa untuk mencapai target tersebut. Implikasi bagi manajer investasi atas window dressing adalah peningkatan dana kelolaannya, yang selanjutnya dapat meningkatkan jumlah pendapatan operasionalnya. Sedangkan konsekuensi bagi investor adalah kesalahan berinvestasi. Di samping itu secara nominal, konsekuensi bagi investor adalah biaya transaksi untuk menyeimbangkan kembali reksa dananya setelah periode pelaporan, yang seharusnya tidak perlu ada (ONeal 2001).
Ada beberapa cara bagi investor untuk memanfaatkan fenomena window dressing ini. Cara pertama adalah membeli saham-saham yang memiliki kinerja menyerupai dengan pasar. Salah satu cara untuk melihat apakah kinerja saham akan menyerupai pasar atau tidak adalah dengan melihat besaran angka beta. Beta 1,2 menunjukkan apabila IHSG mengalami kenaikan 10%, maka kenaikan saham adalah 12%. Saham-saham yang memiliki beta 1 atau lebih besar dari 1, dapat menjadi pilihan investor. Sebab dengan beta 1 atau lebih dari 1, maka kenaikan saham tersebut akan sama atau lebih besar daripada kenaikan IHSG. Selain beta, investor juga harus memperhatikan kinerja fundamental perusahaan. Sebisa mungkin pilih perusahaan dengan fundamental yang kuat. Cara kedua adalah dengan membeli reksa dana saham yang memiliki portofolio menyerupai pergerakan IHSG. Sama seperti saham, angka beta reksa dana juga dapat dihitung. Dengan memilih reksa dana yang memiliki beta 1 atau lebih besar dari 1 diharapkan dapat memperoleh tingkat return yang lebih besar dibandingkan dengan IHSG. Faktor yang membedakan antara beta saham dengan beta reksa dana adalah bahwa fundamental dari kinerja suatu saham dapat diukur sementara fundamental reksa dana tidak. Hal ini disebabkan karena portofolio reksa dana dapat berubah sewaktu-waktu sehingga bisa saja portofolio yang hari ini terdiri dari saham bagus besoknya sudah tidak
sama lagi. Oleh karena itu, khusus untuk reksa dana, investor harus memperhitungkan faktor konsistensi. Selain return yang positif, reksa dana juga sebisa mungkin diharapkan secara konsisten membukukan kinerja return historis yang lebih baik dibandingkan IHSG pada bulan-bulan desember. Kejadian masa lalu juga tidak akan selalu terulang pada masa mendatang. Investor juga perlu menyadari bahwa kegiatan investasi merupakan tindakan yang mengandung risiko. Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi anda.
IV. WINDOW DRESSING DAN DILEMA ETIKADILEMA ETIKA Dilema etika merupakan suatu situasi yang dihadapi oleh seseorang dimana ia harus membuat keputusan tentang perilaku seperti apa yang tepat untuk dilakukannya.Para auditor, akuntan, serta pelaku bisnis lainnya menghadapi banyak dilema etika dalam karir bisnis mereka. Melakukan kontak dengan seorang klien yang mengancam akan mencari seorang auditor baru kecuali jika auditor itu bersedia untuk menerbitkan sutu pendapat wajar tanpa syarat, akan mewakili suatu dilema etika yang serius terutama jika pendapat wajar tanpa syarat bukanlah pendapat yang tepat untuk diterbitkan. Memutuskan apakah akan berkonfrontasi dengan seorang atasan yang telah menyatakan nilai pendapatan departemennya secara material lebih besar daripada nilai yang sebenarnya agar dapat menerima bonus lebih besar merupakan suatu dilema etika yang sulit. Tetap menjadi bagian manajemen sebuah perusahaan yang selalu mengusik dan memperlakukan para pegawainya dengan tidak layak atau melayani para pelanggannya secara tidak jujur merupakan suatu dilema moral, khususnya jika ia memiliki keluarga yang harus dibiayai serta terdapat persaingan yang sangat ketat dalam lapangan pekerjaan. Terdapat banyak alternatif untuk menyelesaikan dilema-dilema etika tetapi perhatin yang serius harus diberikan untuk menghindari terlaksananya metode-metode yang merasionalisasikan perilaku tidak etis. Metode-metode rasionalisasi yang digunakan yang dengan mudah dapat menghasilkan tindakan tidak etis diantaranya : 1. Setiap orang melakukannya Argumentasi bahwa merupakan perilaku yang wajar bila dapat memalsukan pajak penghasilan, atau menjual produk yang cacat umumnya berdasarkan pada rasionalisasi bahwa setiap individu lainnya pun melakukan hal tersebut dan hal tersebut merupakan perilaku yang wajar. 2. jika merupakan hal yang sah menurut hukum, hal itu etis Menggunakan argumentasi bahwa semua perilaku yang sah menurut hukum adalah perilaku yang etis sangat bersandarpada kesempurnaan hukum. Dibawah filosofi ini, seseorang tidak memiliki kewajiban apapun untuk mengembalikan suatu obyek yang hilang kecuali jika pihak lainnya dapat membuktikan bahwa obyek tersebut miliknya. Kemungkinan penemuan dan konsekuensinya
Filosofi ini bersandar pada evaluasi atas kemungkinan bahwa individu lainnya akan menemukan perilaku tersebut. Biasanya pribadi itu akan menilai pula kerasnya tingkat penalti ( konsekuensi ) yang akan diterimanya bila hal tersebut terbongkar. Suatu contoh atas hal ini adalah memutuskan apakah akan mengoreksi suatu kelebihan tagihan yang tak disengaja dibuat pada seorang pelanggan saat pelanggan tersebut telah membayar seluruh tagihannya. Jika si penjual percaya bahwa pelanggan itu akan mendeteksi kesalahan itu dan sebagai responnya sang pelanggan tidak akan pernah membeli lagi kepadanya, maka sang penjual akan segera menginformasikan kesalahan yang terjadi pada sang pembeli, sebaliknya ia akan menunggu hingga pelanggan tersebut memberikan pengaduannya. Dalam tahun-tahun terakhir, kerangka-kerangka kerja resmi telah dikembangkan untuk membantu masyarakat bahkan para akuntan publik (auditor) dalam menyelesaikan dilema etika. Tujuan dari suatu kerangka kerja adalah mengidentifikasikan berbagai isu etikadan memutuskan serangkaian tindakan yang tepat dengan menggunakan nilai-nilai yang dianut oleh individu itu. Pendekatan enam langkah berikut ini dimaksudkan agar dapat menjadi suatu pendekatan yang relatif sederhana untuk menyelesaikan dilema etika. 1. Memperoleh fakta-fakta yang relevan. 2. Mengidentifikasi isu-isu etika berdasarkan fakta-fakta tersebut. 3. Menentukan siapa yang akan terkena pengaruh di keluaran (outcome) dilema tersebut dan bagaimana cara masing-masing pribadi atau kelompok itu dipengaruhi. 4. Mengidentifikasikan berbagai alternatif yang tersedia bagi pribadi yang harus menyelesaikan dilema tersebut. 5. Mengidentifikasikan konsekuensi yang mungkin terjadi pada setiap alternatif. 6. Memutuskan tindakan yang tepat untuk dilakukan.
DILEMA DALAM WINDOW DRESSING Setelah mengetahui pengertian window dressing seperti yang telah dikemukan pada bab sebelumnya, mari kita soroti window dressing bukan dari sudut akuntansinya sendiri tetapi pada sudut etika profesionalisme akuntan. 1.Pembelian saham untuk meningkatkan investasi Mengambil contoh riil yang terjadi dunia usaha, mari kita soroti tentang dilema etika yang terjadi pada akuntan. Pertama dari negeri sendiri, Indonesia. sebenarnya sebagian besar perusahaan , tidak terkecuali Indoensia melakukan window dressing. Biasanya ada 2
bentuk window dressing, pertama untuk menutupi kebrobokan perusahaan untuk mempertahakan citra baik dan mempertahankan kepercayaan investor, dan yang kedua untuk meningkatkan nilai perusahaan untuk menarik investor. Pada umunya window dressing yang sederhana dilakukan dengan cara membeli saham dengan sehat untuk menambah investasi perusahaan sehingga diharapkan pada akhir tahun nilai investasi saham tersebut meningkat sehingga laporan keuangan menjadi naik nilainya.tidak salah memang membeli saham bagi perusahaan dan
menginvestasikannya. Trik ini biasanya dipakai oleh perusahaan yang juga bergerak dalam lingkup investasi, pada umumnya dilakukan oleh bank dan perusahaan asuransi. Tetapi masalah menjadi timbul karena investasi tersebut semata-mata dilakukan dengan niatan mendapatkan kenaikan nilai pada akhir periode yang kemudian dijual kembali pada periodeberikutnya sehingga pada hal ini perusahaan tidak mendaptakan untung besar kecuali pencitraan pada laporan keuangannya. Sebagai akuntan, hal seperti ini telah diketahui ilmunya, karena sebagai akuntan mempelajari pergerakan ekonomi tidaklah sulit mengingat profesinya yang berkecimpung di dunia keuangan dan bisnis. Dan dengan kerjasama dengan manajemen akuntan akan melakukan perhitungan cermat untuk memperkiraan saham mana yang layak dibeli untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dilihat dari aturan IAI mengenai akuntan, pada kasus ini akuntan telah memenuhi aturan akuntan standar umum dan prinsip akuntansi dan tanggung jawab kepada klien. Didalam melakukan trik ini akuntan telah menggunakan ilmu yang dimilikinya sesuai dengan standar umum dan prinsip akuntansi, dan ia telah melakukan tanggung jawabnya terhadap klien. Dimana sebagai akuntan ia melaksanakan perntah manajemen menggarap akuntansi dan laporan keuangan perusahaan. Tapi dalam hal ini akuntan telah mengesampingkan aturan lain yaitu independensi, integritas, dan obyektivitas. Sebagai akuntan, tentu akan dilema bila menghadapi masalah seperti ini, karena akutan pasti akan dihadapkan pada kepada ia bekerja dan digaji, dimana loyalitas mereka akan berpihak, apakah pada klien atau pada tanggung jawab profesinya. Dan adanya delapan etika dalam kode etik IAI tentunya batas ia loyal kepada kliennya. Mungkin jika dilihat sekilas hal ini adalah penyimpangan terhadap kode etik akuntan, tetapi meski begitu tidak bisa dipungkiri tanggung jawab terhadap klien juga tidak kalah penting, karenanya dalam posisi seperti ini akuntan akan mempertimbangkan secara matang resiko
yang ditimbulkan dari pembelian saham terhadap klien, investor dan profesinya. Dengan pertimbangan WIN WIN SOLUTION diharap tidak ada pihak yang dirugikan, atau istilahnya komensalisme (tidak ada pihak yang dirugikan tetapi ada pihak yang diuntungkan) 2.keuntungan pribadi dibalik window dressing Kecurangan dan manipulasi tidak lain dilakukan tentu dengan mementingkan diri sendiri diatas kepentingan pihak umum. Itulah yang terjadi pada Askrindo persero yang mulai mencuat pertengahan 2011 ini. Askrindo didirikan tahun 1971 sebagai lembaga asuransi karena sesuai kebutuhan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pada saat itu, dimana istilah asuransi merupakan satu-satunya sarana yang disediakan untuk memberikan jaminan agar bank mau memberikan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Meskipun disebut dan dilahirkan sebagai perusahaan Asuransi, tetapi pada hakekatnya Askrindo telah menjalankan fungsi sebagai Lembaga Penjamin (Credit Guarantee Institution). Sebagai perusahaan kredit, Askrindo mengelola dana dari pemerintah ( karena merupakan persero) untuk kepentingan diutamakan pada usaha kecil menengah. Namun pada awal 2011 mulai tercium ketidakberesan operasi Askrindo. Muncul dugaan adanya skandal diantara petinggi Askrindo dalam rangka menguntungkan diri sendiri. PT Askrindo yang merupakan perusahaan penkreditan diduga melakkukan penyelewengan dana dengan tidak menyalurkan kredit secara benar. dana Askrindo diduga disalahgunakan yaitu dengan cara membiayai nasabah korporat dan menjamin PN (Promissory Notes) yang diterbitkan oleh korporat dan bukan UKM. Akibatnya, berbagai kredit tersebut macet dalam jumlah besar. Karena kemacetan Sebagai upaya menutupi kerugiannya, Askrindo melakukan window dressing dengan cara seolah-olah melakukan transaksi dengan sejumlah sekuritas berupa investasi dalam bentuk kontrak pengelolaan dana (KPD) dan repo saham. Namun, transaksi tersebut ditengarai fiktif dan tidak bisa ditagih. Negara diperkirakan mengalami rugi bermilyar rupiah akibat billout yang dilakukan karena ketidakmampuan PT Askrindo mengelola dananya dengan baik. Dalam kasus ini pihak-pihak berkepentingan berusaha menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dalam perusahan dimana ia memiliki pengaruh. Kecurangan dan manipulasi dilakukan dalam rangka mendapatkan keuntungan lebih, meski ini adalah tindakan stakeholder dan manajemen, tidak dapat dipungkiri akuntan juga campur tangan dalam hal ini, meski sejelek-jeleknya mereka tidak menikmati hasilnya tetapi
mereka tetap ikut campur dalam kecurangan ini. Dalam tingkat kasus seperti ini sebenarnya tampak jelas garis hitam putih yang menunjukkan batas toleransi tanggung jawab terhadap klien. Berbeda dengan kasus pertama yang masih tampak abu-abu karena dampaknya yang tidak signifikan merugian publik. Tetapi dalam kasus besar seperti ini dilema etika tentang tanggung jawab terhadapmklien ini telah jelas bahwa akuntan tidak boleh melakukannya karena ini jelas meruoakan kecurangan, dan sebagi akuntan ia tidak hanya bertanggung jawab pada dirinya maupun apda klien tetapi juga pada profesinya. Tindakannya dapat menyebabkan citra akutan menjadi rusak. Dalam hali ini seharusnya akuntan mulai berlepas tangan atas kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wujud integritas dan perilaku profesional. Meski begitu akuntan tidak boleh sebegitu saja membongkar kecurangan karena adanya prinsip kompetensi dan kehati-hatian serta adanya prinsip kerahasiaan. Tidakan yang kurang hati hati tentu saja akan berakibat fatal, dan bagi perusahaan yang cukup besar, hal ini dapat menyebabkan gejolak ekonomi cukup mengganggu meski begtu memang prinsip kepentingan umum juga tidak boleh dikesampingkan. Karenanya sebagai akuntan harusk=lah adalah pertimbangan dari 2 sisi agar tidak membawa kerugian bagi seluruh pihak. 3. enron, kecurangan dan campur tangan penguasa dan pertaruhan profesi Pada tahun 2010 terjadi kasus yang cukup besar di negeri Uncle Sam yaitu kasus bangkrutnya ENRON. Enron Corporation adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston,Texas, Amerika Serikat. Enron didirikan pada 1930 sebagai Northern Natural Gas Company, sebuah konsorsium dari Northern American Power and Light Company, Lone Star Gas Company, dan United Lights and Railways Corporation. Kepemilikan konsorsium ini secara bertahap dan pasti dibubarkan antara 1941 dan 1947 melalui penawaran saham kepada publik. Pada 1979, Northern Natural Gas mengorganisir dirinya sebagai sebuahholding company, InterNorth, yang menggantikan Northern Natural Gas di Pasar Saham Nwe York (New York Stock Exchange). Enron mempekerjakan sekitar 21.000 orang pegawai dan merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dalam bidang listrik, gas alam, bubur kertas dan kertas, dan komunikasi. Enron mengaku penghasilannya pada tahun 2000 berjumlah $101 miliar. Perusahaan raksasa yang memilki tenaga ahli yang tentunya tidak diragukan lagi kualitasnya ini mencengangkan banyak pihak saat dalam waktu sangat singkat perusahaan yang tahun 2001 masih membukukan pendapatan US$ 100 miliar, secara mencengangkan
harus melaporkan kebangkrutannya kepada otoritas pasar modal. Sebagai entitas bisnis, nilai kerugian Enron diperkirakan mencapai US$ 50 miliar. Sementara itu, pelaku pasar modal kehilangan US$ 32 miliar dan ribuan pegawai Enron harus menangisi amblasnya simpanan dana pensiun mereka tak kurang dari US$ 1 miliar karena manajemen Enron menanamkan dana tabungan karyawan itu untuk membeli sahamnya sendiri. Dalam proses pengusutan sebab-sebab kebangkrutan itu, belakangan Manajemen Enron diketahui telah melakukan praktek window dressing, memanipulasi angka-angka laporan keuangan agar kinerjanya tampak baik. Ia juga diketahui telah menggelembungkan (mark up) pendapatannya US$ 600 juta dan menyembunyikan utangnya sejumlah US$ 1,2 miliar dengan teknik off-balance sheet. Menggelembungkan nilai pendapatan dan menyembunyikan utang senilai itu tentulah tidak bisa dilakukan sembarang orang. Enron telah melakukan trik-trik dengan membayar ahli agar dapat membuat laporan keuangannya tampak sehat. Dengan kata lain, telah terjadi sebuah kolusi tingkat tinggi antara manajemen Enron, analis keuangan, para penasihat hukum, dan auditornya. Lebih parah lagi tidak hanya menipu investor dengan menampilkan laporan keuangan yang telah dimanipulasi tetapi juga menipu publik secara luas dengan terbongkarnya kucuran dana dari enron kepada dunia perpolitikan Amerika. Dn kasus ini bukan lagi masalah ekonomi yang besar tetapi juga merambat ke ranah politik, turut campurnya ENRON pada politik diduga untuk mempertahankan eksistansi perusahaan tersebut. Terlepas kasus enron yang telah merambah plitik. Tim keuangan enron yang juga terdiri dari auditor yang merupakan akuntan telah kehilangan integritas dan independensinya. Akuntan sebagai salah satu profesional bidang analisis keuangan dan pembuat laporankeuangan dalam kasus ini mutlak telah melanggar delapan etika akuntan tanggung jawab profesi, kepentingan umum, integritas, obyektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Dalam posisi ini akuntan telah kehilangan integritasnya dan demi kepentingan sesaat telah mencoreng muka para akuntan publik, rekan seprofesinya. Dan dampaknya tidak dinanya-nanya adalah goncangan yang hebat di bidang ekonomi politik dan dampaknya terhadap perekonomian nunia. Kejahatan multidisiplin ini dengan dampak yang massiv ini disebabkan karena para profesional tidak lagi profesional. Bukan hanya akuntan saja sebagai profesional yang patut
disalahkan tetapi juga preofesional lain yang biasanya meliputi bidang kesehatan, keuangan, hukum, design, teknik, dan militer, yang kesemuanya memerlukan pendidikan khusus dan sertifikasi untuk mendapatkan profesi tersebut. Karenanya profesional bukanlah pekerjaan yang mampu disandang secara gampang. Selain memperolehnya yang sulit, tanggung jawab di dalam profesi itu sendiri dangat besar. Dalam hal ini akuntan dan profesional lain berada dalam garis antara kepentingan pribadi dan kepentingan profesinya. Dan hendaknya profesionalisme itu yang menjadi pilihan pala profesional.
