POTENSI MIGAS WILAYAH KERJA PROVINSI KEPRI Kegiatan Evaluasi Perkembangan Lifting dan Optimalisasi Dana Bagi Hasi (DBH) Minyak dan Gas bumi merupakan kegiatan yang berkelanjutan dibidang Minyak dan Gas Bumi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau, dimana bidang Minyak dan Gas bumi dalam melaksanakan tugasnya melakukan evaluasi dan pelaporan, menghimpun data produksi dan lifting migas dalam rangka persiapan rapat rekonsiliasi lifting dan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi di Pemerintah pusat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan prognosa lifting yang telah di tetapkan oleh pemerintah, dengan adanya penetapan prognosa lifting dapat di ketahui perbandingan dari tahun ketahun dan perkembangan realisasinya dari prognoosa yang telah di tetapkan apakah realisasinya mencapai target, melebihi target, atau tidak mencapai target dari prognosa yang telah di tetapkan. Selain mengevaluasi terhadap perkembangan lifting, juga mengevaluasi perkembangan produksi dan lapangan – lapangan baru yang akan di eksprlorasi. Dan evaluasi terhadap perkembangan DBH Migas, dari mulai memaparkan target DBH sampai dengan perkembangan lifting, dan DBH Migas Prov Kepri sebagai daerah pengasil, selain itu juga ikut berpartisipasi dalam pertemuan – pertemuan dan koordinasi dengan daerah penghasil lainnya melalui Forum Komunikasi, Daerah Penghasil Migas (FKDPM). Selain itu juga sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, sebelum dilakukan penyaluran DBH terlebih dahulu melakukan pertemuan pertriwulan dengan daerah penghasil migas melalui rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dan daerah penghasil di mana perhitungannya berdasarkan atas realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Sebagai anggota Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM) ikut berperan serta dalam pertemuan rapat koordinasi dengan daerah-daerah penghasil migas yang berada di seluruh Indonesia. Selain itu juga melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait baik dari Pemerintah Pusat yaitu Ditjen Migas, Kementrian Keuangan ataupun dari pemerintah Kabupaten penghasil, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kepri, Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah. Minyak dan Gas Bumi (Migas) adalah salah satu sektor penghasil devisa terbesar bagi Negara dan termasuk sumber daya alam yang tidak terbarukan. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia harus mengoptimalkan eksplorasi dan eksploitasi Migas untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12
Embed
WEBSITE POTENSI MIGAS WILAYAH KERJA PROVINSI …dpekepri.org/files/media/file/migas/POTENSI_MIGAS... · SDA migas berasal dari penerimaan Negara atas kegiatan usaha hulu minyak dan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau http://dpekepri.org
POTENSI MIGAS WILAYAH KERJA PROVINSI KEPRI
Kegiatan Evaluasi Perkembangan Lifting dan Optimalisasi Dana Bagi Hasi (DBH)
Minyak dan Gas bumi merupakan kegiatan yang berkelanjutan dibidang Minyak dan Gas
Bumi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau, dimana bidang Minyak
dan Gas bumi dalam melaksanakan tugasnya melakukan evaluasi dan pelaporan,
menghimpun data produksi dan lifting migas dalam rangka persiapan rapat rekonsiliasi lifting
dan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi di Pemerintah pusat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan prognosa lifting yang telah di
tetapkan oleh pemerintah, dengan adanya penetapan prognosa lifting dapat di ketahui
perbandingan dari tahun ketahun dan perkembangan realisasinya dari prognoosa yang telah
di tetapkan apakah realisasinya mencapai target, melebihi target, atau tidak mencapai target
dari prognosa yang telah di tetapkan. Selain mengevaluasi terhadap perkembangan lifting,
juga mengevaluasi perkembangan produksi dan lapangan – lapangan baru yang akan di
eksprlorasi. Dan evaluasi terhadap perkembangan DBH Migas, dari mulai memaparkan
target DBH sampai dengan perkembangan lifting, dan DBH Migas Prov Kepri sebagai
daerah pengasil, selain itu juga ikut berpartisipasi dalam pertemuan – pertemuan dan
koordinasi dengan daerah penghasil lainnya melalui Forum Komunikasi, Daerah Penghasil
Migas (FKDPM). Selain itu juga sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005
tentang Dana Perimbangan, sebelum dilakukan penyaluran DBH terlebih dahulu melakukan
pertemuan pertriwulan dengan daerah penghasil migas melalui rekonsiliasi data antara
pemerintah pusat dan daerah penghasil di mana perhitungannya berdasarkan atas realisasi
lifting minyak bumi dan gas bumi. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Sebagai anggota Forum
Konsultasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM) ikut berperan serta dalam pertemuan rapat
koordinasi dengan daerah-daerah penghasil migas yang berada di seluruh Indonesia. Selain
itu juga melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait baik dari Pemerintah Pusat yaitu
Ditjen Migas, Kementrian Keuangan ataupun dari pemerintah Kabupaten penghasil, Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah Provinsi Kepri, Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
Minyak dan Gas Bumi (Migas) adalah salah satu sektor penghasil devisa terbesar
bagi Negara dan termasuk sumber daya alam yang tidak terbarukan. Oleh karena itu,
Pemerintah Republik Indonesia harus mengoptimalkan eksplorasi dan eksploitasi Migas
untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 33 ayat 3 yang
menyatakan bahwa Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai
oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 33 tahun 2004, bahwa dalam rangka
mendanai kebutuhan daerah untuk pelaksanaan desentralisasai, Pemerintah memberikan
Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau http://dpekepri.org
daerah berdasarkan angka persentase. Salah satu dana bagi hasil tersebut adalah dana
bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan gas bumi (DBH SDA migas). DBH
SDA migas berasal dari penerimaan Negara atas kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi
dari wilayah daerah penghasil migas setelah dikurangi pajak dan komponen lainnya. Daerah
penghasil migas sendiri adalah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dimana terdapat
lapangan/sumur migas yang berproduksi, terdapat lifting migas, dan menghasilkan
penerimaan Negara dari sektor migas.
Dana bagi hasil sektor migas khususnya untuk Pemerintah Daerah, mempunyai arti
penting di dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus dapat
mengoptimalkan dana bagi hasil tersebut, yang salah satu caranya adalah dengan mampu
secara mandiri menghitung dan mengevaluasi DBH SDA migas yang didapat. Namun,
sistematika perhitungan realisasi DBH SDA yang belum tersusun menjadi satu kesatuan
serta minimnya akses untuk mendapatkan data-data parameter hitungan seperti besaran
FTP, equity to be split sebelum dan sesudah pajak, besaran pajak, dmo fee yang
kesemuanya terdapat dalam Kontrak Kerja Sama (KKS) serta besaran cost recovery
menjadi hambatan bagi Pemerintah Daerah dalam menghitung besaran DBH SDA migas
yang seharusnya didapat.
Peyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2001 berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat,
keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan
masyarakat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan
lingkungan.
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau http://dpekepri.org
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau http://dpekepri.org
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau http://dpekepri.org
Prog APBN 2012 Prog APBN-P 2012 Lifting TW-I Lifting TW-II Lifting TW III Lifting TW- IV Total Persentase
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau http://dpekepri.org
1,168.00
863.59 805.20
641.31
832.20 751.90
1,019.68
620.50
1,042.42
893.92
942.49
527.38
881.56
674.13
1,024.33
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ribu
Barel
Tahun
PERKEMBANGAN LIFTING MINYAK BUMIWILAYAH KERJA PROV. KEPRI
PROGNOSA
REALISASI
Grafik Perkembangan Lifting Minyak Bumi Untuk Premier OilTahun 2012 = 2.81 Ribu Barrel/ hari naik 51.89%Tahun 2011 = 1,85 Ribu Barrel/hari turun 23.55%Tahun 2010 = 2,42 Ribu Barrel/hari naik 68.06%Tahun 2009 = 1,44 Ribu Barrel/hari
48,545.00
44,320.00
39,888.00 42,474.00 44,021.00
48,910.00
87,474.00
91,862.68
48,277.11
50,521.95 51,608.57
55,035.33
58,629.66 57,743.19
79,448.05
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ribu
MMBTU
Tahun
PERKEMBANGAN LIFTING GAS BUMIWILAYAH KERJA PROV. KEPRI
PROGNOSA
REALISASI
Grafik Perkembangan LiftingGas Bumi Untuk Premier OilTahun 2012 = 217,67 Ribu MMBTU/D naik 37,59%Tahun 2011 = 158,20 Ribu MMBTU/D turun 1,51%Tahun 2010 = 160.63 Ribu MMBTU/D naik 6,53%Tahun 2009 = 150,78 Ribu MMBTU/D
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau http://dpekepri.org
NO. NAMA BLOK OPERATOR KONTRAK EFEKTIF HABIS JENIS KONTRAK LUAS (KM2) STATUS
1 KAKAP STAR ENERGY (KAKAP) LTD. 22-Mar-75 22-Mar-75 21-Mar-28 PSC 2010.54 PRODUKSI
2 NATUNA SEA BLOCK "A" PREMIER OIL NATUNA SEA B.V. 16-Oct-79 16-Oct-79 15-Oct-26 PSC 4999.23 PRODUKSI
3 SOUTH NATUNA SEA BLOCK "B" CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC. 3-Aug-90 3-Aug-90 15-Oct-28 PSC-EXT 11162.05 PRODUKSI
4 UDANG BLOCK PT. PERTALAHAN ARNEBATARA NATUNA (TAC-PERTAMINA) 17-Sep-05 17-Sep-05 16-Sep-35 KKS 59.58 PRODUKSI