web.waskitaprecast.co.idweb.waskitaprecast.co.id/uploads/ProspektusObligasiBerkelanjutanI… · Masa Penawaran Awal : 29 Mei - 18 Juni 2019 Perkiraan Tanggal Efektif : 27 Juni 2019

Masa Penawaran Awal : 29 Mei - 18 Juni 2019

Perkiraan Tanggal Efektif : 27 Juni 2019

Perkiraan Masa Penawaran Umum : 1 - 2 Juli 2019

Perkiraan Tanggal Penjatahan : 3 Juli 2019

Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 5 Juli 2019

Perkiraan Tanggal Pencatatan Obligasi pada PT Bursa Efek Indonesia : 8 Juli 2019

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT WASKITA BETON PRECAST TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT WASKITA BETON PRECAST TBK

Kegiatan Usaha:Bergerak dalam industri manufaktur beton precast dan ready mix

Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Timur, Indonesia

Kantor Pusat :Gedung Teraskita, Lt. 3-3A

Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A, RT 11, RW 11Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara

Jakarta Timur 13340, IndonesiaTelepon: (021) 22892999Faksimili: (021) 29838020

Email: [email protected]

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I WASKITA BETON PRECAST TAHUN 2019 DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)

(”OBLIGASI BERKELANJUTAN I”)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I WASKITA BETON PRECAST TAHAP I TAHUN 2019DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

(”OBLIGASI”)Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi, dengan Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp[.] ([.] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [.]% ([.] persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2019 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 5 Juli 2022. Obligasi ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKANOBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAKHAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI INI 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMASARAN. KETERANGAN MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA (“FITCH”):

BBB+idn (Triple B Plus)HASIL PEMERINGKATAN DI ATAS BERLAKU UNTUK 12 April 2019 SAMPAI DENGAN 12 April 2022 KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN

TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT Danareksa Sekuritas(Terafiliasi)

PT Bahana Sekuritas(Terafiliasi)

PT BNI Sekuritas(Terafiliasi)

PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia

PT Indo Premier Sekuritas PT Mandiri Sekuritas(Terafiliasi)

PENJAMIN EMISI OBLIGASI(akan ditentukan kemudian)

WALI AMANATPT Bank Mega Tbk

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek IndonesiaPenawaran Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)

Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta tanggal 29 Mei 2019





PROS

PEKT

US A

WAL

OBL

IGAS

I BER

KELA

NJUT

AN I W

ASKI

TA B

ETON

PRE

CAST

TAHA

P I T

AHUN

201

9

PR

OS

PE

KT

US

AW

AL

PT Waskita Beton Precast Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) melalui surat No. 281/WBP/DIR/2019 tanggal 16 April 2019, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM”).

Perseroan berencana untuk mencatatkan “Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019” dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia (”BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No.S-02620/BEI.PP3/05-2019 tanggal 14 Mei 2019, yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam dan LK”) No. Kep-122/BL/2009 Tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan No.IX.A.2”).

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam Undang-Undang Pasar Modal. Keterangan lebih lanjut mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. PT Indo Premier Sekuritas dan PT CGS-CIMB Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Keterangan lebih lanjut mengenai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjamin Emisi Obligasi.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-712/BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK (“PERATURAN NO. IX.C.11”).

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DEFINISI DAN SINGKATAN iii

RINGKASAN xi

I. PENAWARAN UMUM 1

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM 14

III. PERNYATAAN UTANG 15

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 30

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 33

VI. FAKTOR RISIKO 73

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK 77

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 78

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 782. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 80 793. PERIZINAN 794. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA 815. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI 1336. ASURANSI 1417. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN 1428. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN

PEMEGANG SAHAM DAN ENTITAS ASOSIASI 2089. PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 20910. SUMBER DAYA MANUSIA 22511. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN 22912. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI 234 230

ii

13. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL 230

14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN 230

15. KEGIATAN USAHA PERSEROAN 230

16. PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI 233

17. PEMASARAN, PENJUALAN DAN PELANGGAN 234

18. TEKNOLOGI INFORMASI 235

19. RISET DAN PENGEMBANGAN 238

20. PERSAINGAN DAN PROSPEK USAHA 239

21. STRATEGI BISNIS PERSEROAN 243

22. ZIN LINGKUNGAN HIDUP 244

23. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY / CSR) 247

IX. PERPAJAKAN 249

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI 250

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 251

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI 253

XIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI 263

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI 267

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 269

XVI. LAPORAN KEUANGAN 287

iii

DEFINISI DAN SINGKATAN ”Afiliasi” : Berarti:

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;

c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;

d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau

f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

“Agen Pembayaran” : Berarti KSEI, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.

“AMDAL” : Berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang terdiri dari kegiatan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (“ANDAL”), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (“RKL”) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (“RPL”).

“Bank Kustodian” : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

“Bantalan Rel” Berarti produk beton berbentuk balok pendek yang digunakan untuk bantalan rel kereta api.

“Bapepam” : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal.

“Bapepam dan LK” : Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

“Bunga Obligasi” : Berarti jumlah bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

”Bursa Efek” : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah Perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), berkedudukan di Jakarta Selatan.

“Box Culvert” : Berarti produk beton berbentuk kotak berongga yang digunakan untuk saluran air dan irigasi.

“Box Girder” : Berarti produk beton berbentuk balok box yang digunakan untuk struktur konstruksi jembatan.

“Corrugated Concrete Sheet Pile (CCSP)”

: Berarti produk beton berbentuk gelombang yang digunakan untuk dinding penahan tanah.

iv

“Daftar Pemegang Rekening”

: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah, kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

“Deck Slab” : Berarti produk beton berbentuk plat datar yang dipasang di antara balok girder pada bangunan jembatan dan jetty.

“Diaphragm Wall” : Berarti produk beton berbentuk dinding persegi yang digunakan untuk penahan tanah pada basement gedung atau underpass jalan.

“Denda” : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

“Dokumen Emisi” : Berarti Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.

“Efek” : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

“Emisi” : Berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.

”Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi atau FPPO”

: Berarti formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.

“Flat Concrete Sheet Pile (FCSP)”

: Berarti produk beton berbentuk datar yang digunakan untuk dinding penahan tanah.

“Force Majeure” : Berarti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

“Full Slab” : Berarti produk beton berbentuk plat datar yang digunakan untuk lantai jembatan dan jetty.

“Girder” : Berarti suatu bentuk produk beton yang digunakan untuk struktur konstruksi jembatan dan jetty.

“Half Slab” : Berarti produk beton berbentuk setengah plat datar yang digunakan untuk lantai jembatan dan jetty.

“Harga Penawaran” : Berarti sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi.

“Hari Bursa” : Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.

“Hari Kalender” : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Gregorius Calendar tanpa kecuali,

v

“Daftar Pemegang Rekening”

: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah, kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

“Deck Slab” : Berarti produk beton berbentuk plat datar yang dipasang di antara balok girder pada bangunan jembatan dan jetty.

“Diaphragm Wall” : Berarti produk beton berbentuk dinding persegi yang digunakan untuk penahan tanah pada basement gedung atau underpass jalan.

“Denda” : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

“Dokumen Emisi” : Berarti Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.

“Efek” : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

“Emisi” : Berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.

”Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi atau FPPO”

: Berarti formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.

“Flat Concrete Sheet Pile (FCSP)”

: Berarti produk beton berbentuk datar yang digunakan untuk dinding penahan tanah.

“Force Majeure” : Berarti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

“Full Slab” : Berarti produk beton berbentuk plat datar yang digunakan untuk lantai jembatan dan jetty.

“Girder” : Berarti suatu bentuk produk beton yang digunakan untuk struktur konstruksi jembatan dan jetty.

“Half Slab” : Berarti produk beton berbentuk setengah plat datar yang digunakan untuk lantai jembatan dan jetty.

“Harga Penawaran” : Berarti sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi.

“Hari Bursa” : Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.

“Hari Kalender” : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Gregorius Calendar tanpa kecuali,

termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

“Hari Kerja” : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

”Jaminan” : Berarti jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

“Jetty”

: Berarti suatu bangunan maritim yang menjorok ke arah perairan yang lebih dalam untuk bersandar kapal.

”Kegiatan Usaha” : Berarti kegiatan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar masing-masing Perseroan dan/atau Perusahaan Anak.

“Konfirmasi Tertulis” : Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.

“Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR”

: Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.

“KSEI” : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi.

“Kustodian” : Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

“L Gutter” : Berarti produk beton berbentuk ”L” yang digunakan untuk saluran air dan irigasi.

“Manajer Penjatahan” : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yaitu PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia.

“Masa Penawaran”

: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam masa Penawaran Umum, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.

“Moveable Concrete Barrier (MCB)”

: Berarti produk beton yang digunakan sebagai pembatas di jalan raya dengan keunggulan dapat dipindah-pindah.

“Obligasi” : Berarti surat berharga bersifat hutang dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo, dan akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan di KSEI. Obligasi yang ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Jumlah Obligasi

vi

yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [.]% ([.] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan.

”Obligasi Berkelanjutan I” : berarti Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah).

”Otoritas Jasa Keuangan” atau ”OJK”

: Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

“Pemegang Obligasi” : Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam:

a. Rekening Efek pada KSEI; b. Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

“Pemegang Rekening” : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi

Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

“Pemeringkat” : Berarti Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK yang telah disetujui oleh Wali Amanat sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11.

”Pemerintah” : Berarti Pemerintah Republik Indonesia.

“Penawaran Awal” : Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi yang akan ditawarkan termasuk perkiraan harga penawaran Obligasi (jika ada) sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.

“Penawaran Umum” : Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

”Penawaran Umum Berkelanjutan”

: Berarti kegiatan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No.36/2014.

“Pengakuan Hutang” : Berarti pengakuan hutang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Hutang Waskita Beton Precast No.38 tertanggal 15 April 2019, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

“Penitipan Kolektif” : Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

“Penjamin Emisi Efek” : Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Emisi Obligasi kepada Perseroan, berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas dan pihak lainnya apabila sindikasi dibentuk, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

vii

yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [.]% ([.] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan.

”Obligasi Berkelanjutan I” : berarti Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah).

”Otoritas Jasa Keuangan” atau ”OJK”

: Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

“Pemegang Obligasi” : Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam:

a. Rekening Efek pada KSEI; b. Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

“Pemegang Rekening” : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi

Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

“Pemeringkat” : Berarti Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK yang telah disetujui oleh Wali Amanat sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11.

”Pemerintah” : Berarti Pemerintah Republik Indonesia.

“Penawaran Awal” : Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi yang akan ditawarkan termasuk perkiraan harga penawaran Obligasi (jika ada) sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.

“Penawaran Umum” : Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

”Penawaran Umum Berkelanjutan”

: Berarti kegiatan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No.36/2014.

“Pengakuan Hutang” : Berarti pengakuan hutang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Hutang Waskita Beton Precast No.38 tertanggal 15 April 2019, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

“Penitipan Kolektif” : Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

“Penjamin Emisi Efek” : Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Emisi Obligasi kepada Perseroan, berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas dan pihak lainnya apabila sindikasi dibentuk, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”

: Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

“Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017”

: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14-03-2017 (empat belas Maret dua ribu tujuh belas) tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.


: Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14-03-2017 (empat belas Maret dua ribu tujuh belas) tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Utang.


: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21-06-2017 (dua puluh satu Juni dua ribu tujuh belas) tentang Prospektus Awal dan Info Memo.


: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik.


: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan atau Perusahaan Publik.


: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik.


: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22-12-2015 (dua puluh dua Desember dua ribu lima belas) tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.


: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29-12-2015 (dua puluh sembilan Desember dua ribu lima belas) tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.


: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29-12-2014 (dua puluh sembilan Desember dua ribu lima belas) tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

“Peraturan No. VI.C.3” : Berarti Peraturan No.VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 01-08-2008 (satu Agustus dua ribu delapan) tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.

“Peraturan No. VI.C.4” : Berarti Peraturan No.VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 06-09-2010 (enam September dua ribu sepuluh) tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

“Peraturan No.IX.A.2” : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

“Peraturan No.IX.A.7” : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

“Peraturan No.IX.C.11” : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

viii

“Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi”

: Berarti Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 No.40 tertanggal 15 April 2019 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

“Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI”

: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-025/OBL/KSEI/0319 tanggal 15 April 2019 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup.

“Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek”

: Berarti perjanjian yang telah dibuat antara Perseroan dan PT Bursa Efek Indonesia perihal pencatatan efek dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No.S-02620/BEI.PP3/05-2019 tanggal 14 Mei 2019 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup.

“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”

: Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 No.39 Tanggal 15 April 2019 juncto Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 No. 26 tanggal 14 Mei 2019 yang seluruhnya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

“Perjanjian Perwaliamanatan”

: Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 No.37 Tanggal 15 April 2019 juncto Addendum I Perwaliamanatan Efek Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 No. 25 tanggal 14 Mei 2019 yang seluruhnya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

“Pernyataan Pendaftaran” : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.

“Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”

: Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1). atas dasar lewatnya waktu, yakni:

a). 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau

b). 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

2). atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan. Dalam Emisi, Pernyataan Pendaftaran harus telah menjadi efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan sebagaimana dimuat dalam Prospektus.

”Perseroan” : Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Waskita Beton Precast Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Timur.

”Perusahaan Anak” : Berarti perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

”Perusahaan Efek” : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

“Pile Cap Dermaga” : Berarti produk beton yang digunakan sebagai penutup sisi atas tiang pancang pada bangunan dermaga atau jetty.

”Pokok Obligasi” : Berarti berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi sesuai dengan Seri Obligasi yang secara keseluruhan bernilai nominal sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat

ix

“Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi”

: Berarti Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 No.40 tertanggal 15 April 2019 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

“Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI”

: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-025/OBL/KSEI/0319 tanggal 15 April 2019 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup.

“Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek”

: Berarti perjanjian yang telah dibuat antara Perseroan dan PT Bursa Efek Indonesia perihal pencatatan efek dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No.S-02620/BEI.PP3/05-2019 tanggal 14 Mei 2019 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup.

“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”

: Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 No.39 Tanggal 15 April 2019 juncto Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 No. 26 tanggal 14 Mei 2019 yang seluruhnya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

“Perjanjian Perwaliamanatan”

: Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 No.37 Tanggal 15 April 2019 juncto Addendum I Perwaliamanatan Efek Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 No. 25 tanggal 14 Mei 2019 yang seluruhnya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

“Pernyataan Pendaftaran” : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.

“Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”

: Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1). atas dasar lewatnya waktu, yakni:

a). 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau

b). 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

2). atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan. Dalam Emisi, Pernyataan Pendaftaran harus telah menjadi efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan sebagaimana dimuat dalam Prospektus.

”Perseroan” : Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Waskita Beton Precast Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Timur.

”Perusahaan Anak” : Berarti perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

”Perusahaan Efek” : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

“Pile Cap Dermaga” : Berarti produk beton yang digunakan sebagai penutup sisi atas tiang pancang pada bangunan dermaga atau jetty.

”Pokok Obligasi” : Berarti berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi sesuai dengan Seri Obligasi yang secara keseluruhan bernilai nominal sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat

berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan.

Precast Concrete I Girder (PC-I Girder)

: Berarti produk beton berbentuk balok “I” yang digunakan untuk struktur konstruksi jembatan dan jetty.

Precast Concrete T Girder (PC-T Girder)

: Berarti produk beton berbentuk balok “T” yang digunakan untuk struktur konstruksi jembatan dan jetty.

Precast Concrete U Girder (PC-U Girder)

: Berarti produk beton berbentuk balok “U” yang digunakan untuk struktur konstruksi jembatan dan jetty.

“Prospektus” : Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.

“Prospektus Ringkas” : Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.

“Quarry”

: Berarti lahan penambangan material alam yang digunakan untuk bahan konstruksi.

“Reinforced concrete pipe (RC pipe)”

Berarti produk beton bertulang berbentuk pipa berongga yang digunakan untuk saluran air dan irigasi

“Rekening Efek” : Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.

”RUPO” : Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi.

”Satuan Pemindahbukuan” : Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

“Sertifikat Jumbo” : Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

“Spun Pile” Berarti produk beton tiang pancang bulat pre-tension yang digunakan sebagai pondasi bangunan.

“Square Pile” Berarti produk beton tiang pancang kotak pre-tension yang digunakan sebagai pondasi bangunan.

“Tanggal Distribusi” : Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo hasil Penawaran Umum beserta bukti kepemilikan Obligasi yang wajib dilakukan kepada pembeli Obligasi dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.

”Tanggal Emisi” : Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.

“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”

: Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.

x

“Tanggal Pembayaran” : Berarti tanggal pembayaran seluruh nilai Pokok Obligasi kepada Perseroan oleh Penjamin

Pelaksana Emisi Efek (in good funds) dengan memperhatikan ketentuan dalam perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”

: Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.

“Tanggal Pencatatan” : Berarti tanggal pencatatan Obligasi untuk diperdagangkan di Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

“Tanggal Penjatahan” : Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

”Undang-undang Pasar Modal” atau ”UUPM”

: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

“U Ditch” : Berarti produk beton yang digunakan untuk saluran air.

“U Ditch Cover” : Berarti produk beton yang digunakan sebagai penutup saluran air

“U Gutter” : Berarti produk beton berbentuk ”U” yang digunakan untuk saluran air dan irigasi.

“Voider Slab”

Berarti produk beton berbentuk balok berongga yang digunakan untuk jembatan bentang pendek.

”Wali Amanat” : Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti haknya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

xi

“Tanggal Pembayaran” : Berarti tanggal pembayaran seluruh nilai Pokok Obligasi kepada Perseroan oleh Penjamin

Pelaksana Emisi Efek (in good funds) dengan memperhatikan ketentuan dalam perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”

: Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.

“Tanggal Pencatatan” : Berarti tanggal pencatatan Obligasi untuk diperdagangkan di Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

“Tanggal Penjatahan” : Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

”Undang-undang Pasar Modal” atau ”UUPM”

: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

“U Ditch” : Berarti produk beton yang digunakan untuk saluran air.

“U Ditch Cover” : Berarti produk beton yang digunakan sebagai penutup saluran air

“U Gutter” : Berarti produk beton berbentuk ”U” yang digunakan untuk saluran air dan irigasi.

“Voider Slab”

Berarti produk beton berbentuk balok berongga yang digunakan untuk jembatan bentang pendek.

”Wali Amanat” : Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti haknya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

RINGKASAN Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan berdasarkan laporan keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN Perseroan pertama pada awalnya merupakan salah satu unit bisnis dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang bernama Divisi Precast. Pada tanggal 7 Oktober 2014 Divisi Precast resmi menjadi anak perusahaan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 10 tanggal 07 Oktober 2014, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-29347.40.10.2014 tanggal 14 Oktober 2014 Akta Pendirian Perseroan No. 10/2014 (selanjutnya disebut ”Akta Pendirian”). Dalam rangka IPO, Perseroan melakukan perubahan anggaran dasar untuk memenuhi ketentuan dalam pembentukan badan hukum usaha milik publik. Melalui Akta No. 23 Tanggal 8 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perseroan memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0055642 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT Waskita Beton Precast Tbk tanggal 9 Juni 2016 dengan tanda Daftar Perseroan No. 4016060931260152 Tanggal 9 Juni 2016 (Akta No.23/2016) Sejak pendirian, Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 60 tanggal 26 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Dina Chozie, S.H., Candidat Notaris berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 22/MPDN.JKT.SELATAN/CT/VII/2015 tanggal 12 Juli 2017 dan berdasarkan Berita Acara Sumpah Notaris Pengganti No: W.10AH.02.0753 tanggal 14 Juli 2017 pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU0017067.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 21 Agustus 2017, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU0102648.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 21 Agustus 2017 (“Anggaran Dasar Perseroan”). Pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom per 28 Februari 2019, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan Nilai Nominal Rp100, per saham Persentase

(%) Jumlah Saham (Lembar)

Jumlah Nilai Nominal (Rp)

Modal Dasar 63.266.778.136 6.326.677.813.600 Pemegang Saham : PT Waskita Karya (Persero) Tbk 15.816.680.599 1.581.668.059.900 59,99995 Koperasi Waskita 13.935 1.393.500 0,00005 Masyarakat 8.699.182.000 869.918.200.000 33,00000 Treasury Stock 1.845.281.000 184.528.100.000 7,00000 Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

26.361.157.534 2.636.115.753.400 100,00000

Saham Dalam Portepel 36.905.620.602 3.690.562.060.200

xii

2. KEUANGAN LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 31 Desember 2018 2017

ASET ASET LANCAR

Kas dan setara kas 1.299.204 1.028.346 Piutang usaha

Pihak berelasi 3.237.305 6.380.369 Pihak ketiga 1.017.171 246.755

Piutang lain-lain Pihak berelasi 419 -

Pihak ketiga 20.803 3.404 Persediaan 2.228.092 858.693 Tagihan bruto - pihak berelasi 1.242.301 2.090.744 Pajak dibayar dimuka 792.905 652.683 Uang muka kepada pihak ketiga 50.080 171.078 Biaya dibayar dimuka 347.852 142.873 JUMLAH ASET LANCAR 10.236.132 11.574.945 ASET TIDAK LANCAR

Investasi pada ventura bersama 14.465 14.465 Aset tetap 4.726.298 3.148.701 Aset pajak tangguhan - 41.964 Aset lain-lain 245.494 139.474 JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 4.986.257 3.344.604 JUMLAH ASET 15.222.389 14.919.549 LIABILITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang bank jangka pendek Pihak berelasi 2.132.359 1.345.633

Pihak ketiga 3.330.740 2.193.451 Utang usaha

Pihak berelasi 318 - Pihak ketiga 1.404.603 2.318.210

Utang lain-lain Pihak berelasi 208.023 83.327

Pihak ketiga 6.726 11.398 Utang pajak 68.133 35.134 Beban akrual 69.871 70.843 Uang muka dari pelanggan

Pihak berelasi 86.033 74.824 Pihak ketiga 20.456 11.688

Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun - 1.448.924

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK 7.327.262 7.593.432 LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas imbalan kerja 10.264 9.461 Liabilitas pajak tangguhan 2.549 - JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG 12.813 9.461 JUMLAH LIABILITAS 7.340.075 7.602.893

xiii

2. KEUANGAN LAPORAN POSISI KEUANGAN



ASET ASET LANCAR














Liabilitas imbalan kerja 10.264 9.461 Liabilitas pajak tangguhan 2.549 - JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG 12.813 9.461 JUMLAH LIABILITAS 7.340.075 7.602.893



EKUITAS Modal saham 2.636.116 2.636.116 Tambahan modal disetor 3.944.529 3.944.529 Saham diperoleh kembali (775.954) (775.954) Saldo laba

Telah ditentukan penggunaannya 176.693 126.676 Belum ditentukan penggunaannya 1.593.734 1.287.712

Komponen ekuitas lainnya 307.196 97.577 JUMLAH EKUITAS 7.882.314 7.316.656 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 15.222.389 14.919.549 LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF LAIN


Keterangan 31 Desember

2018 2017 Pendapatan usaha 8.000.149 7.104.158 Beban pokok pendapatan (6.153.867) (5.155.967) Laba Bruto 1.846.282 1.948.191 Beban penjualan (7.988) (6.991) Beban umum dan administrasi (188.491) (407.524) Beban pajak final (38.587) - Kerugian selisih kurs - bersih (1.106) (145) Pendapatan bunga 11.186 87.894 Pendapatan lainnya - bersih 65.976 371 Laba sebelum beban keuangan 1.687.272 1.621.796 Beban keuangan (331.723) (462.208) Bagian laba ventura bersama - (3.354) Laba sebelum pajak 1.355.549 1.156.234 Beban pajak penghasilan kini (211.681) (195.445) Manfaat (biaya) pajak tangguhan (40.395) 39.542 Laba bersih tahun berjalan 1.103.473 1.000.331 Jumlah pendapatan komprehensif lain tahun berjalan Pendapatan komprehensif lain

Pengukuran kembali kewajiban imbalan kerja - bersih 2.813 1.261 Surplus revaluasi aset tetap 209.619 2.927

212.432 4.188

Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Jumlah laba komprehensif tahun berjalan 1.315.905 1.004.519

Laba per saham dasar 42,62 38,64

xiv

LAPORAN ARUS KAS (dalam jutaan Rupiah)


2018 2017

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan dari pelanggan 11.401.175 4.693.276

Pembayaran kepada pemasok dan pihak ketiga (7.996.352) (5.976.491)

Pembayaran beban pinjaman (536.713) (469.744)

Pembayaran kepada karyawan (810.223) (431.923)

Penerimaan jasa giro dan deposito berjangka 9.309 87.894

Pembayaran pajak (472.053) (316.811)

Penerimaan hasil restitusi PPN 222.960 -

Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi 1.818.103 (2.413.799) ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Perolehan aset tetap (1.272.088) (1.302.336)

Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi (1.272.088) (1.302.336) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Penerimaan pinjaman jangka pendek 7.918.371 3.182.024

Pembayaran pinjaman jangka pendek (7.443.280) (1.550.000)

Pembayaran dividen (750.248) (317.410)

Pembayaran untuk pembelian kembali saham - (775.954)

Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan (275.157) 538.660 PENINGKATAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS 270.858 (3.177.475) KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN 1.028.346 4.205.821

KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN 1.299.204 1.028.346

xv

LAPORAN ARUS KAS (dalam jutaan Rupiah)


2018 2017

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan dari pelanggan 11.401.175 4.693.276

Pembayaran kepada pemasok dan pihak ketiga (7.996.352) (5.976.491)

Pembayaran beban pinjaman (536.713) (469.744)

Pembayaran kepada karyawan (810.223) (431.923)

Penerimaan jasa giro dan deposito berjangka 9.309 87.894

Pembayaran pajak (472.053) (316.811)

Penerimaan hasil restitusi PPN 222.960 -

Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi 1.818.103 (2.413.799) ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Perolehan aset tetap (1.272.088) (1.302.336)

Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi (1.272.088) (1.302.336) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Penerimaan pinjaman jangka pendek 7.918.371 3.182.024

Pembayaran pinjaman jangka pendek (7.443.280) (1.550.000)

Pembayaran dividen (750.248) (317.410)

Pembayaran untuk pembelian kembali saham - (775.954)

Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan (275.157) 538.660 PENINGKATAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS 270.858 (3.177.475) KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN 1.028.346 4.205.821

KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN 1.299.204 1.028.346

RASIO KEUANGAN PENTING


Rasio Pertumbuhan Total Aset (%) 2,03 8,63 Total Liabilitas (%) (3,46) 20,13 Total Ekuitas (%) 7,73 (1,20) Pendapatan Usaha (%) 12,61 50,60 Laba Rugi Komprehensif (%) 31,00 58,12 Rasio Profitabilitas Marjin Laba Bruto (%) 23,08 27,42 Marjin Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) (%) 26,02 28,12 Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap pendapatan (%) 13,79 14,08 Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total aset (%) 7,25 6,70 Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total ekuitas (%) 14,00 13,67 Rasio Likuiditas Rasio kas (x) 0,18 0,14 Rasio lancar (Current Ratio) (x) 1,40 1,52 EBITDA terhadap beban keuangan (x) 6,28 4,32 Rasio Solvabilitas Rasio liabilitas terhadap ekuitas (x) 93,12 103,91 Rasio liabilitas terhadap total aset (x) 48,22 50,96 Pinjaman berbunga terhadap ekuitas (x) 69,31 48,37 Pinjaman berbunga terhadap EBITDA (x) 262,44 177,15

3. FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko usaha telah disusun sesuai dengan bobot dari masing-masing risiko yang dihadapai oleh Perseroan :

1. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan a. Risiko Pemasaran

2. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

a. Risiko Keuangan Risiko likuiditas Risiko kredit Risiko pasar Risiko pajak

b. Risiko Strategis c. Risiko Produksi d. Risiko Hukum dan Kepatuhan e. Risiko Pengadaan & Supply Chain f. Risiko Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) g. Risiko Sistem & TI h. Risiko Manajemen Proyek i. Risiko Sumber Daya Manusia

3. Risiko Umum a. Risiko Ketentuan Negara Lain b. Risiko Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah

4. Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi a. Risiko Tidak Likuidnya Obligasi Yang Ditawarkan Dalam Penawaran Umum Ini Yang Antara Lain

Disebabkan Karena Tujuan Pembelian Obligasi Sebagai Investasi Jangka Panjang. b. Risiko Gagal Bayar Disebabkan Kegagalan Dari Perseroan Untuk Melakukan Pembayaran Bunga

Serta Hutang Pokok Pada Waktu Yang Telah Ditetapkan, Atau Kegagalan Perseroan Untuk Memenuhi Ketentuan Lain Yang Ditetapkan Dalam Kontrak Obligasi Yang Merupakan Dampak Dari Memburuknya Kinerja Dan Perkembangan Usaha Perseroan.

xvi

Manajemen Perseroan dengan ini menyatakan bahwa risiko-risiko di atas adalah seluruh risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 (“Obligasi”) setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk :

1. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dalam pekerjaan Konstruksi dan Bangunan Sipil diantaranya pembelian bahan konstruksi, biaya subkontraktor serta upah tenaga kerja, dan;

2. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan digunakan untuk investasi pembangunan pabrik yang berlokasi di Penajam, Kalimantan Timur yang dimulai pada tahun 2018 guna peningkatan kapasitas produksi Perseroan. Aset yang dibeli pada pembangunan pabrik ini adalah bangunan dan alat dimana Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak penjual.

5. STRATEGI BISNIS PERSEROAN

Demi mewujudkan visi & misi serta mengoptimalisasi posisi bisnis dan kinerja Perseroan, Perseroan melaksanakan strategi sebagai berikut:

1. Terus meningkatkan jumlah proyek yang akan ditangani oleh Perseroan, baik proyek-proyek yang datang dari pihak internal maupun proyek-proyek yang didapatkan secara langsung;

2. Meningkatkan kapasitas produksi Perseroan agar dapat secara maksimal memenuhi permintaan yang ada. Idealnya penambahan kapasitas ini dilakukan di daerah daerah yang berdekatan dengan lokasi proyek sehingga dapat mengurangi beban biaya transportasi;

3. Terus berinovasi untuk menghadirkan produk-produk yang bervariasi dan bernilai tinggi, serta mempunyai harga jual yang lebih baik sehingga Perseroan dapat mencatat kenaikan harga rata-rata penjualan dari tahun ke tahun;

4. Mendapatkan kontrak-kontrak jalan tol secara langsung (tanpa melalui internal grup), sehingga Perseroan dapat mendapatkan marjin yang lebih tinggi;

5. Penurunan harga pokok produksi melalui akuisisi quarry sebagai tempat menghasilkan bahan baku aggregate dan pengadaan truck mixer;

6. Mendayagunakan skala ekonomi dan meningkatkan efisiensi operasi agar dapat menekan harga pokok produksi;

7. Mengoptimalkan sinergi intra-group serta menjadikan sinergi sebagai basis untuk meningkatkan porsi penjualan kepada pihak ketiga untuk mengurangi risiko ketergantungan perusahaan;

8. Menjaga konsistensi kualitas produk dan penyelesaian proyek tepat waktu dengan menerapkan sistem qualitycontrol yang komprehensif;

9. Menyempurnakan strategi pemasaran dan memperluas wilayah pemasaran; 10. Melakukan penyempurnaan supply chain perusahaan agar pasokan bahan baku selalu terjamin dan

efisiensi produksi dapat ditingkatkan; 11. Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia melalui investasi dalam program-program pelatihan dan

sistem rekruitmen yang kompetitif.

6. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN Kegiatan Usaha Utama Perseroan Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Emiten sebagaimana diuraikan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 60 tanggal 26 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Dina Chozie, S.H., Candidat Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0017067.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 21 Agustus 2017, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0102648.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 21 Agustus 2017, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Emiten adalah sebagai berikut: a. industri pabrikasi; b. industri konstruksi jasa; c. pekerjaan terintegrasi (Engineering, Procurement and Contruction: EPC); d. perdagangan; e. agro industry;

xvii

Manajemen Perseroan dengan ini menyatakan bahwa risiko-risiko di atas adalah seluruh risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 (“Obligasi”) setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk :















sistem rekruitmen yang kompetitif.

6. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN Kegiatan Usaha Utama Perseroan Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Emiten sebagaimana diuraikan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 60 tanggal 26 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Dina Chozie, S.H., Candidat Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0017067.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 21 Agustus 2017, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0102648.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 21 Agustus 2017, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Emiten adalah sebagai berikut: a. industri pabrikasi; b. industri konstruksi jasa; c. pekerjaan terintegrasi (Engineering, Procurement and Contruction: EPC); d. perdagangan; e. agro industry;

f. jasa penyewaan; g. transportasi; h. investasi; i. pengelolaan kawasan; j. jasa keagenan; k. pembangunan; l. layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi; m. teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu

tinggi dan berdaya saing kuat; n. serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Emiten dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan terbatas.

Didalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan membagi segmen usaha ke dalam 3(tiga) segmen sebagai berikut :

a) Precast b) Ready Mix c) Jasa Konstruksi

7. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang obligasi dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen). Obligasi ini akan dicatatkan pada Bursa Efek, dengan ketentuan sebagai berikut : Nama Obligasi Berkelanjutan : Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast

Target Dana : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah)

Nama Obligasi : Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini adalah “Obligasi

Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019”.

Jenis Obligasi : Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Mata Uang : Mata uang Obligasi ini adalah Rupiah.

Harga Penawaran : Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Jumlah Pokok, Jangka Waktu dan Tingkat Bunga Obligasi

: Seluruh nilai Pokok Obligasi yang diterbitkan dan ditawarkan kepada masyarakat sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2019 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 4 Juli 2022. Obligasi ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.

Satuan Pemindahbukuan : Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Dalam RUPO tiap-tiap Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Obligasi untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Satuan Perdagangan : Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi Pemegang

xviii

Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

Dana Pelunasan Pokok Obligasi (Sinking Fund)

: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

Jumlah Minimum Pemesanan : Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Prosedur Pemesanan : Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XIII Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

Cara dan Tempat Pelunasan Pokok dan Pembayaran Bunga Obligasi

: Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

Pemeringkatan : BBB+(idn) (Triple B Plus) dari Fitch

Perpajakan : Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab IX Prospektus ini.

Hak-Hak Pemegang Obligasi : Diuraikan dalam Bab I Prospektus ini Mengenai Penawaran Umum.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) : Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”) dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Mengenai RUPO diuraikan dalam Bab I Prospektus ini Mengenai Penawaran Umum.

Pembelian Kembali (Buyback) : Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai pembelian kembali diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, yang juga dijelaskan pada Bab I Prospektus ini Mengenai Penawaran Umum.

Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk

Agen Pembayaran : PT Kustodian Sentra Efek Indonesia (”KSEI”)

1

Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

Dana Pelunasan Pokok Obligasi (Sinking Fund)

: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

Jumlah Minimum Pemesanan : Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Prosedur Pemesanan : Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XIII Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

Cara dan Tempat Pelunasan Pokok dan Pembayaran Bunga Obligasi

: Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

Pemeringkatan : BBB+(idn) (Triple B Plus) dari Fitch

Perpajakan : Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab IX Prospektus ini.

Hak-Hak Pemegang Obligasi : Diuraikan dalam Bab I Prospektus ini Mengenai Penawaran Umum.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) : Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”) dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Mengenai RUPO diuraikan dalam Bab I Prospektus ini Mengenai Penawaran Umum.

Pembelian Kembali (Buyback) : Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai pembelian kembali diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, yang juga dijelaskan pada Bab I Prospektus ini Mengenai Penawaran Umum.

Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk

Agen Pembayaran : PT Kustodian Sentra Efek Indonesia (”KSEI”)

I. PENAWARAN UMUM

PT WASKITA BETON PRECAST TBK Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam industri manufaktur beton precast dan ready mix


Kantor Pusat Gedung Teraskita, Lt. 3-3A

Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A, RT 11, RW 11 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara

Jakarta Timur 13340, Indonesia Telepon: (021) 22892999 Faksimili: (021) 29838020



(”OBLIGASI BERKELANJUTAN I”) Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I WASKITA BETON PRECAST TAHAP I TAHUN 2019 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP500.000.000.000,- (LIMA RATUS

MILIAR RUPIAH) (”OBLIGASI”)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi, dengan Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp[.] ([.] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [.]% ([.] persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2019 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 5 Juli 2019. Obligasi ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.

1. NAMA OBLIGASI Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini adalah “Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019”. 2. JENIS OBLIGASI Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

3. MATA UANG OBLIGASI Mata uang Obligasi ini adalah Rupiah.

4. HARGA PENAWARAN Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

2

5. JUMLAH POKOK, BUNGA DAN JATUH TEMPO OBLIGASI Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [.]% ([.] persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2019 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 5 Juli 2022. Obligasi ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia. Berikut adalah jadwal pembayaran Bunga Obligasi sebagaimana dimuat dalam tabel dibawah ini: Bunga Ke- Tanggal Pembayaran Bunga

Obligasi 1 5 Oktober 2019 2 5 Januari 2020 3 5 April 2020 4 5 Juli 2020 5 5 Oktober 2020 6 5 Januari 2021 11 5 April 2021 8 5 Juli 2021 9 5 Oktober 2021 10 5 Januari 2022 11 5 April 2022 12 5 Juli 2022

6. SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN SATUAN PERDAGANGAN Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Dalam RUPO tiap-tiap Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Obligasi untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. 7. JAMINAN Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

8. DANA PELUNASAN OBLIGASI (SINKING FUND) Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi. 9. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. 10. PROSEDUR PEMESANAN Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XIII Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

3

5. JUMLAH POKOK, BUNGA DAN JATUH TEMPO OBLIGASI Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [.]% ([.] persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2019 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 5 Juli 2022. Obligasi ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia. Berikut adalah jadwal pembayaran Bunga Obligasi sebagaimana dimuat dalam tabel dibawah ini: Bunga Ke- Tanggal Pembayaran Bunga

Obligasi 1 5 Oktober 2019 2 5 Januari 2020 3 5 April 2020 4 5 Juli 2020 5 5 Oktober 2020 6 5 Januari 2021 11 5 April 2021 8 5 Juli 2021 9 5 Oktober 2021 10 5 Januari 2022 11 5 April 2022 12 5 Juli 2022

6. SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN SATUAN PERDAGANGAN Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Dalam RUPO tiap-tiap Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Obligasi untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. 7. JAMINAN Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

8. DANA PELUNASAN OBLIGASI (SINKING FUND) Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi. 9. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. 10. PROSEDUR PEMESANAN Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XIII Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

11. CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya. 12. PEMERINGKATAN Berdasarkan Peraturan OJK No. 7 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Fitch No.:138/DIR/RAT/IV/2019 tanggal 12 April 2019, hasil pemeringkatan atas Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 adalah:

BBB+(idn) (Triple B Plus)

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.C.11. Tabel di bawah ini menunjukkan urutan peringkat yang berlaku untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi: AAA(idn) Perusahaan atau Efek Hutang yang berisiko investasi paling rendah dan berkemampuan paling baik untuk

membayar bunga dan pokok Hutang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan. AA(idn) Perusahaan atau Efek Hutang yang berisiko investasi sangat rendah dan berkemampuan sangat baik untuk

membayar bunga dan pokok Hutang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan.

A(idn) Perusahaan atau Efek Hutang yang berisiko investasi rendah dan berkemampuan baik untuk membayar bunga dan pokok Hutang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan sedikit dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan.

BBB(idn) Perusahaan atau Efek Hutang yang berisiko investasi cukup rendah dan berkemampuan cukup baik untuk membayar bunga dan pokok Hutang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan cukup peka oleh keadaan yang merugikan.

BB(idn) Perusahaan atau Efek Hutang yang masih berkemampuan untuk membayar bunga dan pokok Hutang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun berisiko cukup tinggi dan sangat peka terhadap keadaan yang merugikan.

B(idn) Perusahaan atau Efek Hutang yang berisiko investasi sangat tinggi dan berkemampuan sangat terbatas untuk membayar bunga dan pokok Hutang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

CCC(idn) Perusahaan atau Efek Hutang yang tidak berkemampuan lagi untuk membayar bunga dan pokok Hutang dari seluruh kewajiban finansialnya.

D(idn) Efek Hutang yang macet atau Perusahaan yang sudah berhenti berusaha. Sebagai tambahan, tanda Tambah (+) atau Kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari “AA” hingga “CCC”. Tanda Tambah (+) menunjukan bahwa semua kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda Kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat tetap lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, wataupun semakin mendekati. Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Fitch sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan ini.

13. PERPAJAKAN Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab IX Prospektus ini.

4

14. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Obligasi.

b. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

c. Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Denda sebesar 1% (satu perseratus) per tahun dari masing-masing Seri Obligasi di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR.

e. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya

f. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

15. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO) Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1) RUPO diadakan untuk tujuan antara lain: a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai

perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan Peraturan Nomor: VI.C.4.

b) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;

d) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan Nomor: VI.C.4; dan

e) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2) RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:

a) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersamasama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

5

14. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Obligasi.

b. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

c. Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Denda sebesar 1% (satu perseratus) per tahun dari masing-masing Seri Obligasi di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR.

e. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya

f. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

15. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO) Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1) RUPO diadakan untuk tujuan antara lain: a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai

perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan Peraturan Nomor: VI.C.4.

b) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;

d) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan Nomor: VI.C.4; dan

e) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2) RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:

a) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersamasama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

b) Perseroan; c) Wali Amanat; atau d) OJK.

3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas)Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

5) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO . a) Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang

berperedaran nasional, dalam angka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.

b) Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) Surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

c) Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

d) Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain: 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO ; 2) agenda RUPO ; 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO ; 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO ; dan 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO .

e) RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.

6) Tata cara RUPO ; a) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan

menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

b) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.

c) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat. d) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat

dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggaltanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.

e) Setiap Obligasi sebesar Rp 1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

f) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

g) Sebelum pelaksanaan RUPO : - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali

Amanat. - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang

dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya; - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk

membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

6

h) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.

i) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat. j) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk

membuat berita acara RUPO. k) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO

dipimpin oleh Perseroan atauwakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPOtersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

7) Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10.6).g) Perjanjian Perwaliamanatan, kuorum dan pengambilan keputusan : a) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1 Perjanjian Perwaliamanatan diatur sebagai berikut: 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai

berikut: a. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian

dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .

d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .

2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .


c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .


e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .

3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .


c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum

7

h) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.

i) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat. j) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk

membuat berita acara RUPO. k) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO

dipimpin oleh Perseroan atauwakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPOtersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

7) Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10.6).g) Perjanjian Perwaliamanatan, kuorum dan pengambilan keputusan : a) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1 Perjanjian Perwaliamanatan diatur sebagai berikut: 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai

berikut: a. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian

dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .


c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .


e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .

2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .


c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .


e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .

3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .


c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum

dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .


e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .

b) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah

Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadirdalam RUPO .

2. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.

3. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .

4. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

5. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

8) Biaya biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

9) Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.

10) Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.

11) Perseroan bersama-sama dengan Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.

12) Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selamba-tlambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

13) Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila

perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

14) Apabila ketentuanketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

8

16. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;

2) pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek; 3) pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. 4) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat

memenuhi ketentuan – ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan; 5) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi)

sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO ; 6) pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada Pihak yang tidak terafiliasi kecuali

Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; 7) rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja

sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar; 8) pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi.

Pengumuman pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;

9) rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8), paling sedikit memuat informasi tentang:

a. periode penawaran pembelian kembali; b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali; c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali; d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi; e. tata cara penyelesaian transaksi; f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual; g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi; h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;

10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;

11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;

12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8) dengan ketentuan:

a) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;

b) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan c) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;

dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke2(kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;

13) Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:

a) jumlah Obligasi yang telah dibeli; b) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali; c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;

14) dalam hal terdapat lebih dari satu Efek obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;

15) dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;

16) dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut.

17) Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:

9

16. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;

2) pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek; 3) pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. 4) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat

memenuhi ketentuan – ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan; 5) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi)

sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO ; 6) pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada Pihak yang tidak terafiliasi kecuali

Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; 7) rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja

sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar; 8) pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi.

Pengumuman pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;

9) rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8), paling sedikit memuat informasi tentang:

a. periode penawaran pembelian kembali; b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali; c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali; d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi; e. tata cara penyelesaian transaksi; f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual; g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi; h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;

10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;

11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;

12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8) dengan ketentuan:

a) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;

b) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan c) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;

dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke2(kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;

13) Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:

a) jumlah Obligasi yang telah dibeli; b) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali; c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;

14) dalam hal terdapat lebih dari satu Efek obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;

15) dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;

16) dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut.

17) Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:

a) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau

b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat Lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali

17. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan ini, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri: I. Bahwa Perseroan , tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) kecuali untuk kegiatan usaha utama Perseroan. b) Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan. c) Mengadakan penggabungan dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang

akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dengan 50 ketentuan sebagai semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (surviving company) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi.

d) Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap Perseroan sebanyak lebih dari 5% (lima persen) dari total asset, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain kecuali:

1) Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan. 2) Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian. 3) Penjualan atau pengalihan tersebut dalam rangka restrukturisasi.

e) Melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi yang laporan keuangannya tidak terkonsolidasi kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan (dan/atau tidak merugikan) Perseroan atau setidak-tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Perseroan dari pihak ketiga yang bukan Afiliasi.

f) Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Perseroan dan pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan.

g) Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan kecuali permohonan PKPU sebagai akibat adanya gugatan pailit pihak lain kepada Pengadilan Niaga.

II. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir I akan diberikan oleh Wali Amanat dengan

ketentuan sebagai berikut: a) Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; b) Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/ dokumen pendukung

lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan

c) Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

III. Perseroan berkewajiban untuk: 1) Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lain sehubungan dengan

Emisi Obligasi. 2) Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga

Obligasi yang jatuh tempo selambatlambatnya 1 (satu) Hari Kerja (in good funds) sebelum Tanggal

10

Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening Agen Pembayaran, dan salinan bukti transfer harus disampaikan kepada Wali Amanat pada hari yang sama.

3) Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan jumlah dana dan denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi.Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hakPemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang bligasi sebagaimana dimaksud dalam buitir II.b di atas secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

4) Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek kegiatan usaha yang umum.

5) Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang secara umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus menerus.

6) Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha usaha atau operasi Perseroan .

7) Membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya. 8) Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan

belas) dan berikutnya pada setiap laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit, selama Perseroan masih mempunyai kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Emisi Obligasi, Perseroan diwajibkan menjaga financial performancenya sebagai berikut:

i. Current Ratio minimal 1.0 x (satu kali). Yand dimaksud Current Ratio adalah perbandingan Antara aset lancar dan hutang lancar.

ii. Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 2,5 (dua koma lima).Yang dimaksud Debt to Equity Ratio (DER) adalah perbandingan antara Total Utang terhadap Total Ekuitas.

iii. Debt Service Coverage (DSC) minimal 100% (seratus persen).Yang dimaksud Debt Service Coverage (DSC) adalah perbandingan antara EBITDA terhadap kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga.Yang dimaksud EBITDA adalah laba sebelum beban pajak ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan Amortisasi. Sebagaimana ditunjukkan dalam setiap laporan keuangan tahunan Perseroan (yang telah diaudit).

9) Menyampaikan kepada Wali Amanat salinan dari laporan-laporan, akta-akta dan perjanjian-perjanjian berikut masing-masing perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada laporan keuangan, yang disampaikan Perseroan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan, akta-akta, dan perjanjian-perjanjian berikut masing-masing perubahannya tersebut diserahkan kepada OJK, Bursa Efek dan KSEI.

10) Khusus untuk penyerahan laporan keuangan sebagaimana diatur diatas, menyerahkan juga kepada Wali Amanat surat yang ditandatangani direksi Perseroan yang menyatakan bahwa Perseroan dalam masa laporan keuangan tersebut telah memenuhi seluruh pembatasan pembatasan dan kewajiban kewajiban sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan ini dan perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Obligasi.

11) Memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, pada saat jam kerja untuk melakukan peninjauan lapangan dan meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Perseroan dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan perusahaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban kewajiban yang wajib dipenuhi Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, dengan ketentuan Wali Amanat terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelumnya tentang maksudnya tersebut.

12) Mempertahankan dan menjaga semua hak hak dan izinizin yang sekarang dimiliki oleh Perseroan dan segera memperpanjang izini-zin yang telah berakhir atau memperoleh izin baru jika diperlukan untuk menjalankan usahanya

13) Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP712/BL/2012 Tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila ada perubahan terhadap Peraturan Nomor : IX.C.11.

11

Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening Agen Pembayaran, dan salinan bukti transfer harus disampaikan kepada Wali Amanat pada hari yang sama.

3) Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan jumlah dana dan denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi.Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hakPemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang bligasi sebagaimana dimaksud dalam buitir II.b di atas secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

4) Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek kegiatan usaha yang umum.

5) Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang secara umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus menerus.

6) Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha usaha atau operasi Perseroan .

7) Membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya. 8) Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan

belas) dan berikutnya pada setiap laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit, selama Perseroan masih mempunyai kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Emisi Obligasi, Perseroan diwajibkan menjaga financial performancenya sebagai berikut:

i. Current Ratio minimal 1.0 x (satu kali). Yand dimaksud Current Ratio adalah perbandingan Antara aset lancar dan hutang lancar.

ii. Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 2,5 (dua koma lima).Yang dimaksud Debt to Equity Ratio (DER) adalah perbandingan antara Total Utang terhadap Total Ekuitas.

iii. Debt Service Coverage (DSC) minimal 100% (seratus persen).Yang dimaksud Debt Service Coverage (DSC) adalah perbandingan antara EBITDA terhadap kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga.Yang dimaksud EBITDA adalah laba sebelum beban pajak ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan Amortisasi. Sebagaimana ditunjukkan dalam setiap laporan keuangan tahunan Perseroan (yang telah diaudit).

9) Menyampaikan kepada Wali Amanat salinan dari laporan-laporan, akta-akta dan perjanjian-perjanjian berikut masing-masing perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada laporan keuangan, yang disampaikan Perseroan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan, akta-akta, dan perjanjian-perjanjian berikut masing-masing perubahannya tersebut diserahkan kepada OJK, Bursa Efek dan KSEI.

10) Khusus untuk penyerahan laporan keuangan sebagaimana diatur diatas, menyerahkan juga kepada Wali Amanat surat yang ditandatangani direksi Perseroan yang menyatakan bahwa Perseroan dalam masa laporan keuangan tersebut telah memenuhi seluruh pembatasan pembatasan dan kewajiban kewajiban sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan ini dan perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Obligasi.

11) Memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, pada saat jam kerja untuk melakukan peninjauan lapangan dan meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Perseroan dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan perusahaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban kewajiban yang wajib dipenuhi Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, dengan ketentuan Wali Amanat terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelumnya tentang maksudnya tersebut.

12) Mempertahankan dan menjaga semua hak hak dan izinizin yang sekarang dimiliki oleh Perseroan dan segera memperpanjang izini-zin yang telah berakhir atau memperoleh izin baru jika diperlukan untuk menjalankan usahanya

13) Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP712/BL/2012 Tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila ada perubahan terhadap Peraturan Nomor : IX.C.11.

14) Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan senantiasa mengasuransikannya pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik, terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan .

15) Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat, setiap perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan anggota direksi dan komisaris Perseroan , perubahan perubahan mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau laporan tentang perubahan perubahan mana yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan didaftarkan pada Daftar Perusahaan serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

16) Memberitahukan hasil RUPO kepada Wali Amanat yang digantikan dalam hal terjadi penggantian Wali Amanat.

17) Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI, untuk kepentingan Pemegang Obligasi sebagai bukti pencatatan dalam daftar Pemegang Obligasi.

18) Memberitahukan kepada Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah terjadinya utang baru yang dibuat Perseroan, kecuali utang yang terjadi dalam rangka kegiatan usaha Perseroan .

19) Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat mengenai perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan hubungan industrial yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap serta dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas kegiatan usaha Perseroan .

20) Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut;

21) Menyampaikan kepada Wali Amanat mengenai laporan kesiapan Perseroan untuk membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dan/atau Denda (jika ada) selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran.

18. KELALAIAN (CIDERA JANJI)

I. Kondisi kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau ha-lhal tersebut di bawah ini :

a) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau

b) Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (cross default) dalam jumlah utang melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali) yang apabila dibayarkan akan berpengaruh secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibankewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau.

c) Apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain Pasal 9.1.a dan Pasal 9.1.b); atau

d) Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan;

II. Ketentuan mengenai pernyataan default, yaitu: Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :

a) Ayat 9.1. huruf a Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang apat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

b) Ayat 9.1. huruf b dan c Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 60 (enam puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

c) Ayat 9.1 huruf d Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90

12

(sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

Maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, serta RUPO tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam Keputusan RUPO tersebut harus mengajukan tagihan kepada Perseroan.Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

III. Apabila: a) Perseroan dicabut izin usahanya oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan

perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau b) Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat

keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht) ; atau c) Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan

yang berwenang; atau d) Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan

cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

e) Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

19. HAK-HAK SENIORITAS ATAS UTANG Obligasi ini tidak memiliki peringkat (rank) yang lebih tinggi dari utang-utang lainnya yang saat ini dimiliki oleh Perseroan karena tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen dan pelunasannya dijamin dengan seluruh kekayaaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, secara paripassu, berdasarkan pasal 1131 dan 1132 kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

20. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Sehubungan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“POJK No. 36/2014”), Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan, yaitu sebagai berikut:

i. Telah menjadi Perseroan paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK.

ii. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dimana pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun ke-2 (kedua) sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran

iii. Tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan surat pernyataan Perseroan No. 236/WBP/DIR/2019 tanggal 12 April 2019 dan surat pernyataan Akuntan Publik No. 102049/RLI/1116 tanggal 12 April 2019.

13

(sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

Maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, serta RUPO tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam Keputusan RUPO tersebut harus mengajukan tagihan kepada Perseroan.Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

III. Apabila: a) Perseroan dicabut izin usahanya oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan

perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau b) Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat

keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht) ; atau c) Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan

yang berwenang; atau d) Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan

cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

e) Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

19. HAK-HAK SENIORITAS ATAS UTANG Obligasi ini tidak memiliki peringkat (rank) yang lebih tinggi dari utang-utang lainnya yang saat ini dimiliki oleh Perseroan karena tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen dan pelunasannya dijamin dengan seluruh kekayaaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, secara paripassu, berdasarkan pasal 1131 dan 1132 kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

20. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Sehubungan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“POJK No. 36/2014”), Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan, yaitu sebagai berikut:

i. Telah menjadi Perseroan paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK.

ii. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dimana pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun ke-2 (kedua) sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran

iii. Tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan surat pernyataan Perseroan No. 236/WBP/DIR/2019 tanggal 12 April 2019 dan surat pernyataan Akuntan Publik No. 102049/RLI/1116 tanggal 12 April 2019.

iv. Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat Efek.

21. TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN SETELAH EMISI OBLIGASI Perseroan tidak diperkenankan untuk memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya dan menerbitkan surat utang dalam bentuk apapun, kecuali utang baru tersebut untuk melunasi Jumlah Terhutang, untuk pengembangan dan/atau perluasan usaha serta memenuhi ketentuan rasio keuangan, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

22. WALI AMANAT Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Mega Tbk. telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi ini. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

WALI AMANAT PT Bank Mega Tbk

Menara Bank Mega Lantai 16 Jl. Kapten P. Tendean No.12-14A

Jakarta 12790 Telp.: (021) 7917 5000, Faks.: (021) 7990 720

E-mail: [email protected]

14

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 (“Obligasi”) setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk :



Dalam hal dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menutupi kekurangannya dari kas internal yang dimilikinya atau melakukan pendanaan eksternal lainnya guna melaksanakan rencana pengembangan sebagaimana disebutkan di atas. Sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, perincian dari biaya-biaya penunjukan lembaga dan profesi penunjang pasar modal serta biaya-biaya emisi lainnya yang dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persentase dari pokok Obligasi dalam penawaran umum ini adalah kurang lebih setara dengan [.]% ([.] persen), yang meliputi: a. Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) [.]%; b. Biaya jasa penyelenggaraan (management fee): [.]%; c. Biaya jasa penjualan (selling fee) [.]%; d. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: [.]% yang terdiri dari; Akuntan Publik: [.]%; Konsultan Hukum: [.]%; dan Notaris

[.]%. e. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: [.]% yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat: [.]%; Lembaga Pemeringkat

Efek: [.]%. f. Biaya Lain-lain (Pernyataan Pendaftaran OJK, BEI, KSEI, percetakan, iklan dan lain-lain): [.]%. Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana kepada OJK dan Wali Amanat sebagai wakil pemegang obligasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi digunakan sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015. Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam prospektus ini, maka sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015, Perseroan wajib:

1. Melaporkan terlebih dahulu rencana perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya;

2. Mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham; dan 3. Mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh RUPO.

Dalam melaksanakan penggunaan dana, Perseroan akan memenuhi ketentuan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku. Apabila terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib:

a. menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid; b. mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan; c. mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan d. mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak

dimana dana tersebut ditempatkan. Bahwa berdasarkan keterangan Perseroan, transaksi yang timbul pada penggunaan dana atas Obligasi Berkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun 2019 bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan pelaksanaan penggunaan dana tersebut tidak termasuk sebagai transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

15

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 (“Obligasi”) setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk :



Dalam hal dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menutupi kekurangannya dari kas internal yang dimilikinya atau melakukan pendanaan eksternal lainnya guna melaksanakan rencana pengembangan sebagaimana disebutkan di atas. Sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, perincian dari biaya-biaya penunjukan lembaga dan profesi penunjang pasar modal serta biaya-biaya emisi lainnya yang dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persentase dari pokok Obligasi dalam penawaran umum ini adalah kurang lebih setara dengan [.]% ([.] persen), yang meliputi: a. Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) [.]%; b. Biaya jasa penyelenggaraan (management fee): [.]%; c. Biaya jasa penjualan (selling fee) [.]%; d. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: [.]% yang terdiri dari; Akuntan Publik: [.]%; Konsultan Hukum: [.]%; dan Notaris

[.]%. e. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: [.]% yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat: [.]%; Lembaga Pemeringkat

Efek: [.]%. f. Biaya Lain-lain (Pernyataan Pendaftaran OJK, BEI, KSEI, percetakan, iklan dan lain-lain): [.]%. Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana kepada OJK dan Wali Amanat sebagai wakil pemegang obligasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi digunakan sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015. Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam prospektus ini, maka sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015, Perseroan wajib:

1. Melaporkan terlebih dahulu rencana perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya;

2. Mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham; dan 3. Mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh RUPO.

Dalam melaksanakan penggunaan dana, Perseroan akan memenuhi ketentuan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku. Apabila terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib:

a. menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid; b. mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan; c. mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan d. mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak

dimana dana tersebut ditempatkan. Bahwa berdasarkan keterangan Perseroan, transaksi yang timbul pada penggunaan dana atas Obligasi Berkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun 2019 bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan pelaksanaan penggunaan dana tersebut tidak termasuk sebagai transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

III. PERNYATAAN UTANG Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp7.340.075 juta, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp7.327.262 juta dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp12.813 juta. Angka-angka ini diambil dari laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Member Firm of RSM International), auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Rusli dengan opini wajar tanpa modifikasian untuk semua hal yang material tertanggal 13 Mei 2019.


Keterangan Per 31 Desember 2018 Liabilitas Jangka Pendek

Utang bank jangka pendek Pihak berelasi 2.132.359

Pihak ketiga 3.330.740 Utang usaha

Pihak berelasi 318 Pihak ketiga 1.404.603

Utang lain-lain Pihak berelasi 208.023

Pihak ketiga 6.726 Utang pajak 68.133 Beban akrual 69.871 Uang muka dari pelanggan

Pihak berelasi 86.033 Pihak ketiga 20.456

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 7.327.262

Liabilitas Jangka Panjang Liabilitas imbalan kerja 10.264

Liabilitas pajak tangguhan 2.549 Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 12.813 Jumlah Liabilitas 7.340.075

1. Liabilitas Jangka Pendek a. Utang Bank Jangka Pendek

Saldo utang bank jangka pendek Perseroan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp5.463.099 juta, adapun rincian utang bank jangka pendek Perseroan sebagai berikut:


Keterangan Per 31 Desember 2018 Pihak Berelasi Perseroan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 670.359 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 600.000 PT Bank BRI Syariah Tbk 512.000 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 350.000 Jumlah pihak berelasi 2.132.359 Pihak Ketiga PT Bank ICBC Indonesia 700.000 PT Bank DKI 644.200 PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia 486.715 PT Bank of Tokyo Mitsubishi UFG 450.000 PT Bank Permata Tbk 300.000 PT Bank CTBC Indonesia 300.000 PT Bank CIMB Niaga Tbk 299.825

16


Keterangan Per 31 Desember 2018 PT Bank BCA Syariah 100.000 PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk 50.000 Jumlah pihak ketiga 3.330.740 Jumlah 5.463.099

Suku Bunga per Tahun Per 31 Desember 2018 Perseroan

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 9,25% PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 9,75% PT Bank BRI Syariah Tbk 9,00% PT Bank ICBC Indonesia 9,00% - 9,25% PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia 8,80% - 9,55% PT Bank CTBC Indonesia JIBOR + 2,50% PT Bank DKI 9,25% PT Bank of Tokyo Mitsubishi UFG JIBOR + 2,50% PT Bank CIMB Niaga Tbk 9,60% PT BPD Banten Tbk 9,50% PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 9,00% PT Bank BCA Syariah 9,00% PT Bank Permata Tbk 9,50%

Pihak Berelasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”) Berdasarkan perjanjian kredit No. 116 tanggal 30 Mei 2016 dan fasilitas ini telah diperpanjang berdasarkan perjanjian kredit modal kerja konstruksi No. 118 tanggal 23 Juli 2018. Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari BRI berupa kredit modal kerja konstruksi sebesar Rp 1.000.000 juta, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019, dengan suku bunga 9,50% per tahun.

Fasilitas pinjaman ini dijaminkan dengan: a. Tagihan atas Proyek Tol Solo-Kertosono yang akan diikat dengan cessie sebesar Rp.690.669 juta. b. Tagihan atas Proyek Light Rapid Transit yang akan diikat dengan cessie sebesar Rp.301.209 juta. c. Tagihan atas Proyek Pengamanan Pantai yang akan diikat dengan cessie sebesar Rp.108.578 juta. d. Tagihan atas Proyek Tol Manado-Bitung yang akan diikat dengan cessie sebesar Rp. 122.352 juta. e. Tagihan atas Pejagan-Pemalang Tol Road yang akan diikat dengan cessie sebesar Rp. 180.442 juta. f. Tagihan atas proyek Pemalang-Batang yang akan diikat dengan cessie sebesar Rp.481.162 juta. g. Proyek-proyek Peerseroan yang akan dibiayai oleh Bank minimal mengcover sebesar 120%. h. Tanah di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera Selatan, yang telah diikat Hak Tanggungan

dengan Nomor 1249/2017 senilai Rp41.651 juta atas sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 324/Gasing, 326/Gasing, 327/Gasing, 328/Gasing, 329/Gasing, 331/Gasing, 342/Gasing, 343/Gasng, 334/Gasing, dan 325/Gasing

Negative covenants: 1. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan kepada pihak lain,

kecuali yang sudah ada saat ini. 2. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Perseroan sendiri. 3. Menyewakan aset yang dijaminkan di Bank atau lembaga keuangan lainnya. 4. Melunasi/membayar utang kepada pemegang saham / utang Perseroan sebelum utang di bank dilunasi terlebih

dahulu. 5. Melakukan tindakan merger, akuisisi, go public dan penjualan aset Perseroan. 6. Menerima pinjaman atau pembiayaan baru dari BRI atau lembaga keuangan lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan ke BRI adalah sebesar Rp670.359 juta.

17


Keterangan Per 31 Desember 2018 PT Bank BCA Syariah 100.000 PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk 50.000 Jumlah pihak ketiga 3.330.740 Jumlah 5.463.099

Suku Bunga per Tahun Per 31 Desember 2018 Perseroan

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 9,25% PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 9,75% PT Bank BRI Syariah Tbk 9,00% PT Bank ICBC Indonesia 9,00% - 9,25% PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia 8,80% - 9,55% PT Bank CTBC Indonesia JIBOR + 2,50% PT Bank DKI 9,25% PT Bank of Tokyo Mitsubishi UFG JIBOR + 2,50% PT Bank CIMB Niaga Tbk 9,60% PT BPD Banten Tbk 9,50% PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 9,00% PT Bank BCA Syariah 9,00% PT Bank Permata Tbk 9,50%

Pihak Berelasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”) Berdasarkan perjanjian kredit No. 116 tanggal 30 Mei 2016 dan fasilitas ini telah diperpanjang berdasarkan perjanjian kredit modal kerja konstruksi No. 118 tanggal 23 Juli 2018. Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari BRI berupa kredit modal kerja konstruksi sebesar Rp 1.000.000 juta, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019, dengan suku bunga 9,50% per tahun.

Fasilitas pinjaman ini dijaminkan dengan: a. Tagihan atas Proyek Tol Solo-Kertosono yang akan diikat dengan cessie sebesar Rp.690.669 juta. b. Tagihan atas Proyek Light Rapid Transit yang akan diikat dengan cessie sebesar Rp.301.209 juta. c. Tagihan atas Proyek Pengamanan Pantai yang akan diikat dengan cessie sebesar Rp.108.578 juta. d. Tagihan atas Proyek Tol Manado-Bitung yang akan diikat dengan cessie sebesar Rp. 122.352 juta. e. Tagihan atas Pejagan-Pemalang Tol Road yang akan diikat dengan cessie sebesar Rp. 180.442 juta. f. Tagihan atas proyek Pemalang-Batang yang akan diikat dengan cessie sebesar Rp.481.162 juta. g. Proyek-proyek Peerseroan yang akan dibiayai oleh Bank minimal mengcover sebesar 120%. h. Tanah di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera Selatan, yang telah diikat Hak Tanggungan


Negative covenants: 1. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan kepada pihak lain,

kecuali yang sudah ada saat ini. 2. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Perseroan sendiri. 3. Menyewakan aset yang dijaminkan di Bank atau lembaga keuangan lainnya. 4. Melunasi/membayar utang kepada pemegang saham / utang Perseroan sebelum utang di bank dilunasi terlebih

dahulu. 5. Melakukan tindakan merger, akuisisi, go public dan penjualan aset Perseroan. 6. Menerima pinjaman atau pembiayaan baru dari BRI atau lembaga keuangan lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan ke BRI adalah sebesar Rp670.359 juta.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“BTN”)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama No. 53, 57 dan 61 tanggal 25 Mei 2018 dengan BTN, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari BTN berupa kredit modal kerja kontraktor, yang masing-masing peruntukannya adalah sebagai modal kerja pengadaan material precast & readymix proyek Tol Cibitung – Cilincing STA 0+440 – STA 29+825 sebesar Rp400.000 juta, dengan jangka waktu pinjaman selama 18 bulan sejak penandatanganan perjanjian, sebagai modal kerja pengadaan material precast & readymix proyek Tol Cinere – Serpong SAT 51+200 – STA 62+520 sebesar Rp200.000 juta, dengan jangka waktu pinjaman selama 8 bulan sejak penandatanganan perjanjian, SKBDN untuk pembelian bahan baku/ perlengkapan kebutuhan material yang berhubungan dengan kegiatan bisnis Perseroan dan pembayaran termin kepada subkontraktor/supplier sebesar Rp100.000 juta dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 27 April 2019. Masing-masing fasilitas ini dijaminkan dengan cassie atas tagihan termin/ pembayaran berdasarkan SPPM No. 10/SPPM/WK/DVII/2017 tanggal 28 September 2017, cassie atas tagihan/ termin/ pembayaran berdasarkan SPM No. 09/SPPM/WK/DVII/2017 tanggal 25 September 2017.

Negative covenants: 1. Memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain sehubungan dengan proyek tersebut kecuali pinjaman dari pemegang

saham dan transaksi yang lazim; 2. Mengikat diri sebagai penjamin dan atau menjamin harta; 3. Melakukan merger dan akuisisi; 4. Melunasi hutang kepada pemegang saham; 5. Membubarkan Perseroan atau meminta dinyatakan pailit; 6. Memindahtangankan dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga. 7. Memberitahu secara tertulis kepada Bank mengenai maksudnya untuk mengeluarkan saham baru dan menjual

saham-saham yang telah ada.

Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan ke BTN adalah sebesar Rp600.000 juta. PT Bank BRI Syariah Tbk (“BRIS”) Berdasarkan perjanjian pemberian line facility musyarakah No. 13 tanggal 17 Oktober 2016 dan fasilitas ini telah diperpanjang berdasarkan surat persetujuan perpanjangan pembiayaan No. B.101/OL/CBG/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018, dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut: Plafon Rp 600.000 juta. Plafon perpanjangan Rp 495.000 juta. Jangka waktu fasilitas maksimal 18 bulan sejak penandatanganan perpanjangan atau maksimal sampai dengan

Februari 2020; Nisbah bagi hasil akan ditentukan kemudian saat pencairan dengan indikasi expense yield Bank saat ini sebesar 9%

efektif per tahun.

Selama masa pembiayaan di BRIS berlangsung maka Perseroan tidak diperkenankan melakukan tindakan - tindakan dibawah ini tanpa persetujuan tertulis dari BRIS: 1. Mengadakan merger dengan perusahaan lain; 2. Membayar/melunasi sebagian atau seluruh pinjaman dari pemegang saham; 3. Mengubah bentuk atau status badan hukum Perseroan, merubah anggaran dasar Perseroan, memindah tangankan

penerima atau saham baik antar pemegang saham maupun pihak lain; 4. Mengagunkan, menyewakan dan mengalihkan aset yang dijaminkan kepada kreditur atau pihak lainnya; 5. Melakukan investasi baru pada bidang usaha yang tidak secara langsung berkaitan dengan bisnis inti nasabah; 6. Menjual sebagian atau seluruh asset Perseroan, diluar kegiatan operasional Perseroan. Selama masa pembiayaan di BRIS berlangsung maka Perseroan wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada BRIS sebelum melakukan tindakan-tindakan dibawah ini: 1. Memperoleh atau menambah pinjaman dari bank atau institusi Keuangan lain

18

2. Mengubah susunan pengurus Perseroan 3. Melakukan investasi (capital expenditure) sama dengan atau lebih besar dari persentase aset Perseroan Fasilitas pinjaman ini dijaminkan dengan: 1. Jumlah piutang dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan/atau tagihan kepada Non PT Waskita Karya (Persero) Tbk

(dengan persetujuan BRIS), sebagai pemilik atas kontrak pekerjaan yang menjadi underlying pencairan di BRIS 2. Persediaan bahan baku yang dibeli dengan pembiayaan BRIS melalui skema post-project financing. Nilai fidusia atas jaminan piutang dan persediaan adalah minimal 125% dari plafon fasilitas atau Rp 750.000 juta. Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan kepada BRIS adalah sebesar Rp512.000 juta. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”) Berdasarkan perjanjian kredit No. 150 tanggal 23 Juni 2015 dan fasilitas ini telah diperpanjang berdasarkan persetujuan perubahan perjanjian kredit No. (3) 150 tanggal 19 Juli 2018, dengan jangka waktu sampai dengan 22 Juni 2019 dan suku bunga sebesar 9,25%. Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari BNI sebagai berikut: Kredit modal kerja revolving sebesar Rp 50.000 juta, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 23 Juni

2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016. Kredit modal kerja revolving tersebut telah diaktanotariskan berdasarkan perjanjian kredit No. 150 tanggal 23 Juni 2015.

Kredit modal transaksional sebesar Rp 300.000 juta, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016. Kredit modal transaksional tersebut telah diaktanotariskan berdasarkan perjanjian kredit No. 151 tanggal 23 Juni 2015.

Kredit modal kerja Supply Chain Financing (SCF), bank garansi dan Letter of Credit (L/C) atau SKBDN sebesar Rp 300.000 juta, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016. Kredit modal kerja SCF tersebut telah diaktanotariskan berdasarkan perjanjian kredit No. 152 tanggal 23 Juni 2015.

Pada tanggal pelaporan, penggunaan fasilitas SCF masih tercatat dalam utang usaha. Seluruh fasilitas BNI diatas telah diperpanjang berdasarkan surat persetujuan perpanjangan fasilitas kredit No. BIN/2.2/445/R tanggal 21 Juni 2017, dengan jangka waktu selama 12 bulan sampai dengan tanggal 22 Juni 2018. Seluruh fasilitas telah diperpanjang sampai dengan 22 Juni 2019, dengan suku bunga efektif sebesar 9,25%, berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (3) 150 maksimum Rp50.000 juta; berdasarkan persetujuan perubahan perjanjian kredit nomor (3) 151 maksimum Rp300.000 juta; dan persetujuan perubahan perjanjian pemberian fasilitas kredit tidak langsung nomor (3) 152 maksimum Rp300.000 juta. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan: Satu bidang tanah dan bangunan seluas 40.196 m2, terletak di Desa Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon,

Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, atas nama Perseroan senilai Rp66.038 juta sesuai dengan Laporan Konsultan KJPP Piesta No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 sudah diikat Hak Tanggungan (HT).

Satu bidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 0032 berlaku sejak tanggal 22 Januari 2015 yang akan berakhir pada tanggal 16 Januari 2045, dengan luas 70.099 m2, terletak di Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, atas nama Perseroan (dahulu atas nama WSKT) senilai Rp88.340 juta sudah diikat HT.

19

2. Mengubah susunan pengurus Perseroan 3. Melakukan investasi (capital expenditure) sama dengan atau lebih besar dari persentase aset Perseroan Fasilitas pinjaman ini dijaminkan dengan: 1. Jumlah piutang dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan/atau tagihan kepada Non PT Waskita Karya (Persero) Tbk

(dengan persetujuan BRIS), sebagai pemilik atas kontrak pekerjaan yang menjadi underlying pencairan di BRIS 2. Persediaan bahan baku yang dibeli dengan pembiayaan BRIS melalui skema post-project financing. Nilai fidusia atas jaminan piutang dan persediaan adalah minimal 125% dari plafon fasilitas atau Rp 750.000 juta. Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan kepada BRIS adalah sebesar Rp512.000 juta. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”) Berdasarkan perjanjian kredit No. 150 tanggal 23 Juni 2015 dan fasilitas ini telah diperpanjang berdasarkan persetujuan perubahan perjanjian kredit No. (3) 150 tanggal 19 Juli 2018, dengan jangka waktu sampai dengan 22 Juni 2019 dan suku bunga sebesar 9,25%. Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari BNI sebagai berikut: Kredit modal kerja revolving sebesar Rp 50.000 juta, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 23 Juni

2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016. Kredit modal kerja revolving tersebut telah diaktanotariskan berdasarkan perjanjian kredit No. 150 tanggal 23 Juni 2015.



Pada tanggal pelaporan, penggunaan fasilitas SCF masih tercatat dalam utang usaha. Seluruh fasilitas BNI diatas telah diperpanjang berdasarkan surat persetujuan perpanjangan fasilitas kredit No. BIN/2.2/445/R tanggal 21 Juni 2017, dengan jangka waktu selama 12 bulan sampai dengan tanggal 22 Juni 2018. Seluruh fasilitas telah diperpanjang sampai dengan 22 Juni 2019, dengan suku bunga efektif sebesar 9,25%, berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (3) 150 maksimum Rp50.000 juta; berdasarkan persetujuan perubahan perjanjian kredit nomor (3) 151 maksimum Rp300.000 juta; dan persetujuan perubahan perjanjian pemberian fasilitas kredit tidak langsung nomor (3) 152 maksimum Rp300.000 juta. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan: Satu bidang tanah dan bangunan seluas 40.196 m2, terletak di Desa Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon,



Peralatan, mesin, dan alat berat di Pabrik Karawang, Desa Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, senilai Rp299.866 juta sesuai Laporan Konsultan KJPP Piesta No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 sudah diikat secara fidusia.

Tanah dan bangunan Pabrik di Klari, Karawang yang akan di biayai Kl, terletak di Jl. Raya Kosambi – Curug Dusun Kraja 1 Desa Curug KEc. Klari Kab. Karawang. Cfm. Procject Cost di Lap. Studi Kelayakan Piesta Consulting, Lap. No.074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 tgl.24 Februari 2015, senilai Rp.137.721 juta.

Tanah dan bangunan terletak di Jl. Imam Bonjol No.52 Desa Kalijaya Kec. Cikarang Barat (dhi. Cibitung) Kab. Bekasi, Jawa Barat. Bukti Kepemilikan : SHGB No.02/Kalijaya tgl.16 Februari 1988 sampai dengan 16 Februari 2018 senilai Rp58.218 juta.

Peralatan, mesin dan alat berat di Pabrik Sidoarjo, Desa Kedungwonokerto, Jawa Timur, senilai Rp175.490 juta sesuai Laporan Konsultan KJPP Piesta No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 sudah diikat secara fidusia.

Piutang usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp240.461 juta sudah diikat secara fidusia. Negative covenants: 1. Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar yang dapat mengurangi

kemampuan Perseroan melunasi fasilitas kredit; 2. Menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan/ aset dalam satu transaksi atau

dalam beberapa transaksi kecuali: Menjual atau mengalihkan asset dengan ketentuan yang bersifat arm’s length dan dalam rangka menjalankan

usaha sehari-hari; Menjual atau dengan cara lain mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau

lebih baik tipe, sifat dan kualitasnya; Menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorgarnisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia

sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material; dan Menjual atau mengalihkan aset yang sudah tidak berguna atau tidak dipakai lagi dengan ketentuan yang bersifat

arm’s length. 3. Mengubah usaha yang sekarang dijalankan/ diusahakan yang dapat menimbulkan akibat material, kecuali

dipersyaratkan oleh perundangundangan yang berlaku. 4. Melakukan peleburan, penggabungan, pemisahan, pembubaran perseroan maupun rekonstruksi (tindakan korporasi),

kecuali: Reorganisasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang memiliki akibat tidak material; Tindakan korporasi dengan anggota lain dalam grup dengan ketentuan bahwa tindakan korporasi tersebut

dilakukan; Tindakan korporasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Pemisahan dimana Perseroan menjadi pemegang saham mayoritas.

5. Melakukan perubahan anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material; dan 6. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada instansi yang

berwenang. 7. Memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Berdasarkan surat No.BIN/2.2/167/R tanggal 7 April 2019, BNI memberikan persetujuan waiver atas pembatasan memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan kepada BNI adalah sebesar Rp350.000 juta. Pihak Ketiga PT Bank ICBC Indonesia (“ICBC”) Berdasarkan perjanjian kredit No.38 tanggal 20 Desember 2016, Perseroan memperoleh kredit modal kerja dari ICBC sebesar Rp400.000 juta yang terbagi atas 2 tranche. Tranche A sebesar Rp200.000 juta merupakan committed line dan

20

tranche B sebesar Rp200.000 juta merupakan uncommitted line, dengan jangka waktu satu (1) tahun sejak penandatanganan perjanjian dengan suku bunga tranche A 9,25% per tahun dan tranche B 9,00% per tahun. Berdasarkan surat penawaran kredit No.052/CBIII/ICBC/III/2017 tanggal 22 Maret 2017, Perseroan mendapatkan tambahan kredit modal kerja dari ICBC dengan jumlah fasilitas Rp300.000 juta yang terbagi atas dua (2) tranche. Tranche A sebesar Rp150.000 juta merupakan committed line dan tranche B sebesar Rp150.000 juta merupakan uncommitted line, dengan jangka waktu satu (1) tahun sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017 dengan suku bunga tranche A 10% per tahun dan tranche B 9,75% per tahun. Fasilitas ini telah diperpanjang berdasarkan surat persetujuan perpanjangan fasilitas kredit No. 244/CBIII/ICBC/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017, dengan jangka waktu dua (2) bulan sampai dengan tanggal 20 Februari 2018, dengan adendum suku bunga tranche A 9.25% per tahun dan tranche B 9% per tahun. Fasilitas ini telah diperpanjang kembali berdasarkan surat persetujuan perpanjangan fasilitas kredit No. 018/CBIII/ICBC/I/2018 tanggal 29 Januari 2018, dengan jangka waktu sebelas bulan sampai dengan 20 Desember 2018, dengan addendum suku bunga tranche A 9.25% per tahun dan tranche B 9% per tahun. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan: 1. Piutang usaha Perseroan yang diikat secara fidusia, berdasarkan akta jaminan fidusia No. 39 tanggal 20 Desember

2016, senilai Rp 500.000 juta 2. Sisa nilai atau omzet kontrak Perseroan - kontraktor harus dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan kepada ICBC sebesar Rp700.000 juta. PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (“SMBC”) Berdasarkan perjanjian fasilitas No. SMBCI/NS/0494 tanggal 18 Oktober 2017 dan telah diperpanjang pada tanggal 31 Oktober 2018, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari SMBC sebagai berikut: Loan on note 1 untuk tujuan modal kerja sebesar Rp200.000 juta, dengan jangka waktu selama 12 bulan sampai

dengan tanggal 31 Oktober 2019 dengan suku bunga 9% per tahun. Commercial LC untuk tujuan impor atau pembelian lokal atas bahan baku atau peralatan untuk kegiatan bisnis

Perseroan melalui penerbitan LC dan LC Usance Local, Sight, LC Usance, Payable at Sight (LC UPAS), LC Usance Payable at Usance (LC UPAU) sebesar Rp500.000 juta, dengan jangka waktu selama 12 bulan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019.

Acceptance untuk tujuan akseptasi LC usance ataupun LC lokal sebesar Rp500.000 juta, dengan jangka waktu sampai dengan 31 Oktober 2019.

Loan on note trust receipt untuk tujuan pembayaran LC ataupun LC local sebesar Rp500.000 juta, dengan jangka waktu sampai dengan 31 Oktober 2019, dengan suku bunga 9% per tahun.

Guarantee untuk tujuan penerbitan bank garansi dalam bentuk payment bond, bid bond, performance bond, dan maintenance bond, sehubungan dengan bisnis peminjam, sebesar Rp500.000 juta, sampai dengan 31 Oktober 2019.

Loan on note account payable financing untuk tujuan pembiayaan terkait dengan pembayaran kepada supplier peminjam sebesar Rp500.000 juta, dengan jangka waktu sampai dengan 31 Oktober 2019 dan bersifat nonrolloverable, dengan suku bunga 8,8% per tahun.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha saat ini atau akan datang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp625.000 juta atau 125% dari limit gabungan yang sudah diikat secara fidusia. Negative covenants: 1. Memasang atau mengizinkan adanya atau dipasangnya Hak Jaminan atas aset-asetnya; 2. Menjual, mengalihkan, atau melepaskan aset-asetnya dengan ketentuan-ketentuan dimana aset-aset tersebut dapat disewakan

atau dibeli kembali oleh Peminjam;

21

tranche B sebesar Rp200.000 juta merupakan uncommitted line, dengan jangka waktu satu (1) tahun sejak penandatanganan perjanjian dengan suku bunga tranche A 9,25% per tahun dan tranche B 9,00% per tahun. Berdasarkan surat penawaran kredit No.052/CBIII/ICBC/III/2017 tanggal 22 Maret 2017, Perseroan mendapatkan tambahan kredit modal kerja dari ICBC dengan jumlah fasilitas Rp300.000 juta yang terbagi atas dua (2) tranche. Tranche A sebesar Rp150.000 juta merupakan committed line dan tranche B sebesar Rp150.000 juta merupakan uncommitted line, dengan jangka waktu satu (1) tahun sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017 dengan suku bunga tranche A 10% per tahun dan tranche B 9,75% per tahun. Fasilitas ini telah diperpanjang berdasarkan surat persetujuan perpanjangan fasilitas kredit No. 244/CBIII/ICBC/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017, dengan jangka waktu dua (2) bulan sampai dengan tanggal 20 Februari 2018, dengan adendum suku bunga tranche A 9.25% per tahun dan tranche B 9% per tahun. Fasilitas ini telah diperpanjang kembali berdasarkan surat persetujuan perpanjangan fasilitas kredit No. 018/CBIII/ICBC/I/2018 tanggal 29 Januari 2018, dengan jangka waktu sebelas bulan sampai dengan 20 Desember 2018, dengan addendum suku bunga tranche A 9.25% per tahun dan tranche B 9% per tahun. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan: 1. Piutang usaha Perseroan yang diikat secara fidusia, berdasarkan akta jaminan fidusia No. 39 tanggal 20 Desember

2016, senilai Rp 500.000 juta 2. Sisa nilai atau omzet kontrak Perseroan - kontraktor harus dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan kepada ICBC sebesar Rp700.000 juta. PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (“SMBC”) Berdasarkan perjanjian fasilitas No. SMBCI/NS/0494 tanggal 18 Oktober 2017 dan telah diperpanjang pada tanggal 31 Oktober 2018, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari SMBC sebagai berikut: Loan on note 1 untuk tujuan modal kerja sebesar Rp200.000 juta, dengan jangka waktu selama 12 bulan sampai

dengan tanggal 31 Oktober 2019 dengan suku bunga 9% per tahun. Commercial LC untuk tujuan impor atau pembelian lokal atas bahan baku atau peralatan untuk kegiatan bisnis

Perseroan melalui penerbitan LC dan LC Usance Local, Sight, LC Usance, Payable at Sight (LC UPAS), LC Usance Payable at Usance (LC UPAU) sebesar Rp500.000 juta, dengan jangka waktu selama 12 bulan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019.

Acceptance untuk tujuan akseptasi LC usance ataupun LC lokal sebesar Rp500.000 juta, dengan jangka waktu sampai dengan 31 Oktober 2019.

Loan on note trust receipt untuk tujuan pembayaran LC ataupun LC local sebesar Rp500.000 juta, dengan jangka waktu sampai dengan 31 Oktober 2019, dengan suku bunga 9% per tahun.

Guarantee untuk tujuan penerbitan bank garansi dalam bentuk payment bond, bid bond, performance bond, dan maintenance bond, sehubungan dengan bisnis peminjam, sebesar Rp500.000 juta, sampai dengan 31 Oktober 2019.

Loan on note account payable financing untuk tujuan pembiayaan terkait dengan pembayaran kepada supplier peminjam sebesar Rp500.000 juta, dengan jangka waktu sampai dengan 31 Oktober 2019 dan bersifat nonrolloverable, dengan suku bunga 8,8% per tahun.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha saat ini atau akan datang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp625.000 juta atau 125% dari limit gabungan yang sudah diikat secara fidusia. Negative covenants: 1. Memasang atau mengizinkan adanya atau dipasangnya Hak Jaminan atas aset-asetnya; 2. Menjual, mengalihkan, atau melepaskan aset-asetnya dengan ketentuan-ketentuan dimana aset-aset tersebut dapat disewakan

atau dibeli kembali oleh Peminjam;

3. Menjual, mengalihkan, atau melepaskan piutangnya dengan hak regres; 4. Mengadakan pengaturan apapun dimana uang atau manfaat bank atau rekening lain dapat digunakan untuk pembayaran,

dilakukan kompensasi (set off) atau dimungkinkannya penggabungan beberapa rekening; atau 5. Mengadakan pengaturan prioritas penerimaan pembayaran yang memiliki dampak yang sama. Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan kepada SMBC sebesar Rp486.715 juta. PT Bank CTBC Indonesia (“CTBC”) Berdasarkan surat No. MKT/EXT/138/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari CTBC berupa kredit modal kerja sebesar Rp300.000 juta, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018 dengan suku bunga JIBOR+2.0% per tahun. Berdasarkan perubahan atas perjanjian fasilitas lredit No. 132/AMEND/IX/2018 tanggal 4 September 2018, telah disetujui fasilitas omnibus line berupa pinjaman jangka pendek, surat kredit berdokumen atas unjuk, surat kredit berdokumentasi berjangka, surat kredit berdokumen dalam negeri atas unjuk, surat kredit berdokumen dalam negeri berjangka dan usance payable at sight dengan masing-masing limit sebesar Rp300.000 juta, dengan jangka waktu sampai dengan 15 Agustus 2019. suku bunga untuk pinjaman jangka pendek sebesar JIBOR ditambah 2,25% per tahun sedangkan untuk Usance Payable at Sight sebesar LIBOR 6 bulan atau sesuai jangka waktu pencairan ditambah 2% per tahun. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha dari proyek WSKT untuk proyek Pemerintah minimal 100% dari pinjaman yang beredar saat ini yang sudah diikat secara fidusia. Daftar piutang usaha akan diperbaharui setiap 6 bulan Negative covenants: 1. Mengubah kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar yang dapat mengurangi kemampuan

melunasi fasilitas kredit. 2. Menjual atau mengalihkan seluruh aset Perseroan dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi, kecuali:

Menjual atau mentransfer aset dibawah ketentuan arm’s length dan dengan tujuan melakukan kegiatan usaha; Menjual atau mentransfer aset sebagai pengganti atau diganti dengan aset lain yang sebanding atau lebih baik

menurut jenis, sifat, kualitas; Menjual atau mengalihkan aset untuk keperluan reorganisasi pemerintah Republik Indonesia selama penjualan

aset tidak memiliki hasil material; Menjual atau mentransfer aset yang tidak berguna atau tidak digunakan dengan persyaratan arm’s length; dan Penjualan pengalihan aset per tahun tidak melebihi Rp500.000 juta.

3. Mengubah operasional bisnis saat ini yang dapat menyebabkan hasil material kecuali diwajibkan oleh hukum yang berlaku;

4. Penggabungan, kombinasi bisnis, pemisahan, likuidasi atau rekonstruksi Perseroan kecuali persyaratan berikut: Reorganisasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia selama tidak memiliki dampak yang material; Tindakan Perseroan dengan anggota lain dalam kelompok dengan ketentuan mengikuti persyaratan; Perseroan akan bertahan sebagai badan hukum dan akan memiliki status hukum setelah tindakan korporasi; dan Pemisahan dimana Perseroan menjadi pemegang saham terbesar.

5. Perubahan Anggaran Dasar yang dapat menimbulkan akibat material; 6. Mengikat dirinya sendiri sebagai jaminan terhadap pihak lain dan/ atau menjamin kekayaan Perseroan kepada pihak

lain, kecuali yang sudah ada; 7. Usulkan berkas kebangkrutan atau penundaan pembayaran utang kepada pihak yang berwenang: dan 8. Melunasi utang kepada pemegang saham/ utang Perseroan terbatas sebelum bank melunasi utangnya terlebih

dahulu. Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan kepada CTBC sebesar Rp300.000 juta.

22

PT Bank DKI Berdasarkan surat No. 0745/GKK/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 dan telah diperpanjang dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No. 0910/GKK/V/2018 tanggal 25 Mei 2018, dengan jangka waktu dua belas (12) bulan sampai dengan 16 Juni 2019, Perseroan memperoleh fasilitas kredit modal Kerja dari PT Bank DKI sebagai berikut: 1. Kredit modal kerja konstruksi sebesar Rp100.000 juta untuk pengadaan bahan precast dan readymix proyek Jalan

Tol Jakarta – Cikampek II Elevated, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak 15 Juni 2018 sampai dengan 15 Juni 2019.

2. Kredit modal kerja pinjaman tetap berjangka sublimit non cash loan sebesar Rp600.000 juta, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak 15 Juni 2018 sampai dengan 15 Juni 2019.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan: 1. Piutang usaha dan/atau persediaan Perseroan yang diikat secara fidusia, sebesar minimal Rp750.000 juta. 2. Piutang usaha atas proyek senilai kontrak yang dibiayai PT Bank DKI.

Kredit modal kerja pinjaman berjangka ini telah dilunasi pada bulan Desember 2017, namun dapat ditarik kembali. Negative Covenant:

1. Melakukan Addendum Kontrak pengadaan material precast dan readymix dalam pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Elevated.

2. Mengalihkan hak atas agunan yang sudah dijaminkan ke Bank DKI kepada pihak lain. 3. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang sudah dijaminkan ke

Bank DKI kepada pihak lain. 4. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul

berkaitan dengan fasilitas kredit Debitur di Bank DKI. Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan kepada PT Bank DKI sebesar Rp644.200 Juta. PT Bank of Tokyo Mitsubishi UFG (“MUFG”) Berdasarkan perjanjian kredit No. 17-0164LN tanggal 26 Juli 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari MUFG Bank berupa kredit modal kerja sebesar Rp500.000 juta atau jumlah yang setara dengan mata uang Dolar Amerika Serikat (US$), dengan sub limit fasilitas impor/ LC lokal (sight/usance) sebesar Rp150.000 juta, dengan jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018 dengan suku bunga Intercontinental Exchange London Interbank Offered Rate (ICE LIBOR) untuk jangka waktu bunga yang bersangkutan ditambah dengan marjin yang berlaku untuk pinjaman dalam US$ dan Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) untuk jangka waktu bunga yang bersangkutan ditambah dengan marjin yang berlaku untuk pinjaman dalam Rupiah. Marjin yang berlaku baik untuk US$ maupun Rupiah sebesar 2,50% per tahun. Ketentuan pinjaman berdasarkan addendum mengenai ketentuan komersial yang berlaku terhadap fasilitas SCF sebagai berikut: 1. Jenis fasilitas adalah fasilitas pembiayaan pemasok. 2. Batas fasilitas sebesar Rp100.000 juta. 3. Tujuan fasilitas untuk membiayai kebutuhan modal kerja pemasok atau sub kontraktor dari obligor berdasarkan

program pembiayaan pemasok. 4. Periode ketersediaan adalah 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018. 5. Ongkos pendanaan +1.1% per tahun. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha Perseroan dengan nilai penjaminan 125% dari limit gabungan yang diikat secara fidusia. Berdasarkan konfirmasi fasilitas No. 018/CF/CDU-NJ/RAD/18 tanggal 26 Juli 2018, jangka waktu pinjaman selama 12 bulan sejak 26 Juli 2018 sampai dengan 26 Juli 2019 dan terdapat 2 fasilitas:

23

PT Bank DKI Berdasarkan surat No. 0745/GKK/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 dan telah diperpanjang dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No. 0910/GKK/V/2018 tanggal 25 Mei 2018, dengan jangka waktu dua belas (12) bulan sampai dengan 16 Juni 2019, Perseroan memperoleh fasilitas kredit modal Kerja dari PT Bank DKI sebagai berikut: 1. Kredit modal kerja konstruksi sebesar Rp100.000 juta untuk pengadaan bahan precast dan readymix proyek Jalan

Tol Jakarta – Cikampek II Elevated, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak 15 Juni 2018 sampai dengan 15 Juni 2019.


Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan: 1. Piutang usaha dan/atau persediaan Perseroan yang diikat secara fidusia, sebesar minimal Rp750.000 juta. 2. Piutang usaha atas proyek senilai kontrak yang dibiayai PT Bank DKI.

Kredit modal kerja pinjaman berjangka ini telah dilunasi pada bulan Desember 2017, namun dapat ditarik kembali. Negative Covenant:

1. Melakukan Addendum Kontrak pengadaan material precast dan readymix dalam pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Elevated.

2. Mengalihkan hak atas agunan yang sudah dijaminkan ke Bank DKI kepada pihak lain. 3. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang sudah dijaminkan ke

Bank DKI kepada pihak lain. 4. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul

berkaitan dengan fasilitas kredit Debitur di Bank DKI. Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan kepada PT Bank DKI sebesar Rp644.200 Juta. PT Bank of Tokyo Mitsubishi UFG (“MUFG”) Berdasarkan perjanjian kredit No. 17-0164LN tanggal 26 Juli 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari MUFG Bank berupa kredit modal kerja sebesar Rp500.000 juta atau jumlah yang setara dengan mata uang Dolar Amerika Serikat (US$), dengan sub limit fasilitas impor/ LC lokal (sight/usance) sebesar Rp150.000 juta, dengan jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018 dengan suku bunga Intercontinental Exchange London Interbank Offered Rate (ICE LIBOR) untuk jangka waktu bunga yang bersangkutan ditambah dengan marjin yang berlaku untuk pinjaman dalam US$ dan Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) untuk jangka waktu bunga yang bersangkutan ditambah dengan marjin yang berlaku untuk pinjaman dalam Rupiah. Marjin yang berlaku baik untuk US$ maupun Rupiah sebesar 2,50% per tahun. Ketentuan pinjaman berdasarkan addendum mengenai ketentuan komersial yang berlaku terhadap fasilitas SCF sebagai berikut: 1. Jenis fasilitas adalah fasilitas pembiayaan pemasok. 2. Batas fasilitas sebesar Rp100.000 juta. 3. Tujuan fasilitas untuk membiayai kebutuhan modal kerja pemasok atau sub kontraktor dari obligor berdasarkan

program pembiayaan pemasok. 4. Periode ketersediaan adalah 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018. 5. Ongkos pendanaan +1.1% per tahun. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha Perseroan dengan nilai penjaminan 125% dari limit gabungan yang diikat secara fidusia. Berdasarkan konfirmasi fasilitas No. 018/CF/CDU-NJ/RAD/18 tanggal 26 Juli 2018, jangka waktu pinjaman selama 12 bulan sejak 26 Juli 2018 sampai dengan 26 Juli 2019 dan terdapat 2 fasilitas:

1. Fasilitas Perdagangan Tanpa Komitmen Impor/Lokal LC dengan limit sebesar Rp150.000 juta, jatuh tempo tanggal 26 Januari 2020.

2. Foreign Exchange Forward/SWAP dengan limit sebesar USD500,000, jatuh tempo tanggal 26 Januari 2020. Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan kepada MUFG sebesar Rp450.000 juta. PT Bank CIMB Niaga Tbk (“CIMB”) Berdasarkan surat perjanjian No. 049/PP/CB/JKT/2018 tanggal 15 Agustus 2018 dengan CIMB, Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan transaksi khusus Murabahah, On Revolving Basis, Uncommitted untuk pembelian berupa bahan baku dan/atau bahan pendukung produksi beton dengan jumlah fasilitas sebesar Rp77.695 juta dalam jangka waktu tiga (3) bulan sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018 dan dengan margin Bank sebesar Rp1.837 juta. Berdasarkan perjanjian kredit No. 078/CB/JKT/ 2017 tanggal 16 Agustus 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari CIMB sebagai berikut: Fasilitas - fasilitas ini telah diperpanjang berdasarkan surat persetujuan perpanjangan fasilitas kredit No. 231/OL/CBGIII/XI/18 tanggal 14 November 2018, dengan jangka waktu sembilan (9) bulan sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019. Berikut rincian fasilitas kredit yang diberikan: Fasilitas commercial credit lines, revolving, uncommitted, sebesar Rp300.000 juta dengan jangka waktu selama

sembilan (9) bulan sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019 dan dengan suku bunga 9,5% per tahun.

Fasilitas trust receipt, revolving, uncommitted, sebesar Rp200.000 juta dengan jangka waktu selama sembilan (9) bulan sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019 dan dengan suku bunga 9,5% per tahun

Fasilitas bank garansi, revolving, uncommitted, sebesar Rp200.000 juta dan pinjaman transaksi khusus kewajiban trade local sebesar Rp300.000 juta, dengan jangka waktu selama sembilan (9) bulan sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019.

Fasilitas pinjaman transaksi khusus musyarakah, revolving, uncommited, sebesar Rp300.000 juta dengan jangka waktu selama sembilan (9) bulan sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019 dan dengan suku bunga 9,6% per tahun.

Fasilitas pinjaman ini dijaminkan dengan: 1. Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 26/ Kaliangsana seluas 80.198 m2, Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 27 /

Kaliangsana seluas 42.000 m2 dan Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 28 / Kaliangsana meliputi seluas 147 m2 yang terletak di Desa Kaliangsana, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Jawa Barat atas nama Perseroan sebesar Rp131.186 juta.

2. Fidusia atas piutang usaha Perseroan dengan nilai penjaminan minimal sebesar Rp500.000 juta. Negative covenant: 1. Menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan/ menyerahkan pemakaian seluruh atau

sebagian kekayaan milik Perseroan; 2. Mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Perseroan kepada pihak lain; 3. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Perseroan membayar kepada pihak lain; 4. Memberikan pinjaman/ pembiayaan kepada pihak lain; 5. Mengadakan perubahan atas maksud, tujuan, dan kegiatan usaha Perseroan; 6. Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya; 7. Mengumumkan perubahan terhadap struktur permodalan Perseroan antara lain penggabungan, peleburan,

pengambilalihan, dan pemisahan;

24

8. Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang apapun juga yang sekarang dan/ atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham atau pihak yang setara lainnya dalam Perseroan baik berupa jumlah pokok, bunga, dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.

Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan kepada CIMB sebesar Rp299.825 juta. PT BPD Banten Tbk (“BPD Banten”) Berdasarkan surat No. 064/Krd.Komersial/BB/IV/2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari BPD Banten berupa kredit modal kerja sebesar Rp90.000 juta, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 21 April 2017 dengan suku bunga 9,5% per tahun. Berdasarkan surat No. 027/KMRBB/OL/VII/2018, Perseroan memperoleh kredit modal kerja transaksional sebesar Rp70.000 juta dengan bunga 9.5% per tahun dan berjangka waktu 9 bulan sampai dengan 25 April 2019. Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan kepada BPD Banten sebesar Rp50.000 juta. Kredit Sindikasi Berdasarkan surat No. LMC1/2/442/R dari Akta Perjanjian Kredit No.66 tanggal 30 Oktober 2015 oleh Aryani L. Rachim, S.H., notaris publik di Jakarta, Perseroan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dengan perjanjian sindikasi dari BNI dan BRI untuk proyek Tol Bekasi-Cawang- Kampung Melayu Tahap I sebesar Rp1.705.720 juta, dengan jangka waktu selama 3 tahun sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018 dan tidak diperpanjang lagi. Fasilitas pinjaman ini terdiri dari: a. BNI sebesar Rp852.860 juta. b. BRI sebesar Rp852.860 juta. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan: a. Tagihan/ piutang proyek yang dibiayai diikat fidusia sebesar 100% dari nilai kontrak. b. Kepemilikan 60% saham PT Kresna Kusuma Dyandra Marga KKDM oleh PT Waskita Toll Road (WTR). c. Hak Konsesi Pengusahaan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan

Tol (cessie), termasuk hak untuk mengalihkan Hak Penguasaan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu kepada pihak ketiga dan/atau menunjuk pihak ketiga sebagai Operator Jalan Tol, sebagai pelaksanaan dari ketentuan Akta Hak Pengelolaan Jalan Tol (cessie).

d. Tagihan atas klaim asuransi proyek yang dibiayai diikat secara fidusia sebesar 100% dari nilai pertanggungan. Negative covenants: a. Mengalihkan/ menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul

berkaitan dengan fasilitas kredit; b. Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan yang dapat

mengurangi kemampuan Perseroan melunasi fasilitas kredit; c. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada instansi yang

berwenang; d. Mengikat diri sebagai penanggung atau penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak

lain yang terkait dengan aset tertentu yang dijaminkan kepada debitur sindikasi; e. Melakukan perubahan atas perjanjian jual beli bersyarat dengan hak untuk membeli kembali atas saham KKDM No.

24 tanggal 17 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH M.Kn, Notaris di Jakarta; f. Menyewakan aset yang dijaminkan di kreditur sindikasi kepada pihak lain; dan g. Penjualan aset tetap per tahun melebihi nilai Rp500.000 juta. Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan kepada kredit sindikasi sebesar Rp10.565 juta. PT Bank BCA Syariah

25

8. Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang apapun juga yang sekarang dan/ atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham atau pihak yang setara lainnya dalam Perseroan baik berupa jumlah pokok, bunga, dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.

Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan kepada CIMB sebesar Rp299.825 juta. PT BPD Banten Tbk (“BPD Banten”) Berdasarkan surat No. 064/Krd.Komersial/BB/IV/2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari BPD Banten berupa kredit modal kerja sebesar Rp90.000 juta, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 21 April 2017 dengan suku bunga 9,5% per tahun. Berdasarkan surat No. 027/KMRBB/OL/VII/2018, Perseroan memperoleh kredit modal kerja transaksional sebesar Rp70.000 juta dengan bunga 9.5% per tahun dan berjangka waktu 9 bulan sampai dengan 25 April 2019. Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan kepada BPD Banten sebesar Rp50.000 juta. Kredit Sindikasi Berdasarkan surat No. LMC1/2/442/R dari Akta Perjanjian Kredit No.66 tanggal 30 Oktober 2015 oleh Aryani L. Rachim, S.H., notaris publik di Jakarta, Perseroan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dengan perjanjian sindikasi dari BNI dan BRI untuk proyek Tol Bekasi-Cawang- Kampung Melayu Tahap I sebesar Rp1.705.720 juta, dengan jangka waktu selama 3 tahun sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018 dan tidak diperpanjang lagi. Fasilitas pinjaman ini terdiri dari: a. BNI sebesar Rp852.860 juta. b. BRI sebesar Rp852.860 juta. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan: a. Tagihan/ piutang proyek yang dibiayai diikat fidusia sebesar 100% dari nilai kontrak. b. Kepemilikan 60% saham PT Kresna Kusuma Dyandra Marga KKDM oleh PT Waskita Toll Road (WTR). c. Hak Konsesi Pengusahaan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan

Tol (cessie), termasuk hak untuk mengalihkan Hak Penguasaan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu kepada pihak ketiga dan/atau menunjuk pihak ketiga sebagai Operator Jalan Tol, sebagai pelaksanaan dari ketentuan Akta Hak Pengelolaan Jalan Tol (cessie).

d. Tagihan atas klaim asuransi proyek yang dibiayai diikat secara fidusia sebesar 100% dari nilai pertanggungan. Negative covenants: a. Mengalihkan/ menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul

berkaitan dengan fasilitas kredit; b. Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan yang dapat

mengurangi kemampuan Perseroan melunasi fasilitas kredit; c. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada instansi yang

berwenang; d. Mengikat diri sebagai penanggung atau penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak

lain yang terkait dengan aset tertentu yang dijaminkan kepada debitur sindikasi; e. Melakukan perubahan atas perjanjian jual beli bersyarat dengan hak untuk membeli kembali atas saham KKDM No.

24 tanggal 17 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH M.Kn, Notaris di Jakarta; f. Menyewakan aset yang dijaminkan di kreditur sindikasi kepada pihak lain; dan g. Penjualan aset tetap per tahun melebihi nilai Rp500.000 juta. Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan kepada kredit sindikasi sebesar Rp10.565 juta. PT Bank BCA Syariah

Berdasarkan akad pemberian limit fasilitas pembiayaan (line facility) No. 4 tanggal 6 Juni 2018, Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan dari BCA Syariah berupa PMK Musyarakah (revolving) sebesar Rp100.000 juta, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 6 Juni 2019. Agunan dari pembiayaan ini adalah piutang usaha kepada PT Waskita Karya Tbk dan grup usaha senilai Rp120.000 juta. Negative Covenant: 1. Nasabah sebelum atau sesudah pinjaman diberikan oleh bank, juga mempunyai utang kepada pihak ketiga dan hal

yang demikian tidak diberitahukan kepada bank. 2. Berdasarkan surat No. 205/WBP/DIR/2019 tanggal 1 April 2019, Bank BCA Syariah memberikan persetujuan waiver

atas pembatasan memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan kepada PT Bank BCA Syariah sebesar Rp100.000 juta. PT Bank Permata Tbk Berdasarkan Surat No.192/BP/CRC-WB/V/2018 mengenai surat penawaran fasilitas perbankan, pihak Bank telah memberikan pinjaman kepada Perseroan berupa Revolving Financing iB (Baru) dengan limit Rp300.000 juta, jangka waktu 1 tahun sejak ditandatangani, dengan bagi hasil sebesar 9,25% per tahun. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha Perseroan dengan nilai penjaminan 125% dari limit gabungan yang diikat secara fidusia. Negative Covenant: 1. Bertindak sebagai penjamin terhadap hutang pihak lain, kecuali hutang dagang yang dibuat dalam rangka

menjalankan usaha sehari-hari; 2. Mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan usaha diluar kegiatan usahanya

sehari-hari; 3. Menjaminkan, mengalihkan, menyewakan, menyerahkan kepada pihak lain atas barang jaminan. 4. Memberikan pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada atau dari pihak lain kecuali dalam jangka pendek dan dalam

rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari; 5. Melakukan penyertaan yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar; 6. Melakukan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan atau terganggunya kewajiban yang terhutang kepada bank; 7. Melakukan pembubaran, penggabungan usaha dan/ atau peleburan dengan Perusahaan lain atau memperoleh

sebagian besar dari aset dari Perusahaan lain atau bentuk perubahan usaha lainnya; 8. Mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham tertutup dan/ atau pemegang saham pengendali

Perseroan terbuka (kecuali BUMN), membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham yang dikeluarkan;

9. Membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang telah dan/ atau dikemudian hari akan diberikan oleh pemegang saham.

Berdasarkan surat No. 0050/SK/CB3/WB/4/2019 tanggal 18 April 2019, Bank Permata memberikan persetujuan waiver atas pembayaran dividen tahun 2019.

Berdasarkan surat No. 239/WBP/DIR/2019 tanggal 15 April 2019, Bank Permata memberikan persetujuan waiver atas pembatasan memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan kepada PT Bank Permata Tbk sebesar Rp300.000 juta.

26

b. Utang Usaha Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan mempunyai saldo utang usaha sebesar Rp1.404.921 juta, dengan rincian sebagai berikut: a. Rincian berdasarkan pemasok

(dalam jutaan Rupiah) Keteragan Per 31 Desember 2018 Pihak Berelasi Koperasi Waskita 318 Pihak Ketiga PT Mitra Usaha Rakyat 125.862 PT Multi Welindo 110.248 PT Sinar Indahjaya Kencana 79.562 PT Tiga Sekawan Serasi 76.305 PT Sumiden Serasi Wire Products 68.653 PT Intiroda Makmur 49.738 PT Citra Baru Steel 37.878 PT Intiniaga Sukses Abadi 36.798 PT Kingdom Indah 35.896 PT Janti Sarana Material Beton 28.742 PT Wirya Krenindo Perkasa 28.564 CV Djasa Autotruck 27.844 PT Sarana Mitra Beton 23.527 PT Subur Buana Raya 23.402 PT United Tractor 22.440 PT Artha Mega Serindo Konstruksi 16.852 PT SBS Indonesia 13.674 PT Rutraindo Perkasa Industri 12.239 PT Intim Putra Perkasa 12.199 PT Multicrane Perkasa 11.990 PT Muara Dua 11.201 PT Matra Agung Persada 10.338 Lainnya (dibawah Rp10 miliar) 540.651 Total 1.404.921 b. Rincian berdasarkan fungsi

(dalam jutaan Rupiah) Keteragan Per 31 Desember 2018 Pihak berelasi

Pemasok 318 Jumlah pihak berelasi 318 Pihak ketiga

Pemasok 1.329.894 Sewa Alat 51.197 Subkontraktor 23.418 Mandor 93 Jumlah pihak ketiga 1.404.603

Jumlah 1.404.921

27

b. Utang Usaha Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan mempunyai saldo utang usaha sebesar Rp1.404.921 juta, dengan rincian sebagai berikut: a. Rincian berdasarkan pemasok

(dalam jutaan Rupiah) Keteragan Per 31 Desember 2018 Pihak Berelasi Koperasi Waskita 318 Pihak Ketiga PT Mitra Usaha Rakyat 125.862 PT Multi Welindo 110.248 PT Sinar Indahjaya Kencana 79.562 PT Tiga Sekawan Serasi 76.305 PT Sumiden Serasi Wire Products 68.653 PT Intiroda Makmur 49.738 PT Citra Baru Steel 37.878 PT Intiniaga Sukses Abadi 36.798 PT Kingdom Indah 35.896 PT Janti Sarana Material Beton 28.742 PT Wirya Krenindo Perkasa 28.564 CV Djasa Autotruck 27.844 PT Sarana Mitra Beton 23.527 PT Subur Buana Raya 23.402 PT United Tractor 22.440 PT Artha Mega Serindo Konstruksi 16.852 PT SBS Indonesia 13.674 PT Rutraindo Perkasa Industri 12.239 PT Intim Putra Perkasa 12.199 PT Multicrane Perkasa 11.990 PT Muara Dua 11.201 PT Matra Agung Persada 10.338 Lainnya (dibawah Rp10 miliar) 540.651 Total 1.404.921 b. Rincian berdasarkan fungsi

(dalam jutaan Rupiah) Keteragan Per 31 Desember 2018 Pihak berelasi

Pemasok 318 Jumlah pihak berelasi 318 Pihak ketiga

Pemasok 1.329.894 Sewa Alat 51.197 Subkontraktor 23.418 Mandor 93 Jumlah pihak ketiga 1.404.603

Jumlah 1.404.921

c. Utang Lain-Lain Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan mempunyai saldo utang lain-lain sebesar Rp214.749 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah) Keterangan Per 31 Desember 2018 Pihak berelasi 119.301 KSO Waskita Acset 88.722 PT Waskita Karya (Persero) Tbk 208.023 Jumlah Pihak ketiga Jamsostek 1.132 DPLK 112 Lain-lain 5.482 Jumlah 6.726 Total 214.749 Utang lain-lain kepada WSKT merupakan tagihan-tagihan operasional Perseroan yang dibayar oleh WSKT atas nama Perseroan dan beberapa transaksi pengembalian lainnya.

d. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan mempunyai saldo utang pajak sebesar Rp68.133 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah) Keterangan Per 31 Desember 2018 Pajak atas jasa konstruksi 38.587 Pajak penghasilan Pasal 25 24.390 Pasal 21 2.460 Pasal 4 (2) - final 1.550 Pasal 23 1.146 Jumlah 68.133

e. Beban Akrual Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan mempunyai saldo beban akrual sebesar Rp69.871 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah) Keterangan Per 31 Desember 2018 Tantiem 22.000 Beban Umum 18.132 Jasa Produksi/ Bonus 16.000 Beban Kantor 7.860 Beban Pegawai 5.879 Jumlah 69.871 Berdasarkan Rencana dan Kerja Anggaran Perseroan, tantiem dan jasa produksi pada tahun 2018 sebesar Rp38.000 juta. f. Uang Muka Dari Pelanggan Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan mempunyai saldo uang muka dari pelanggan sebesar Rp106.489 juta, dengan rincian sebagai berikut:


28

Keterangan Per 31 Desember 2018 Pihak berelasi PT Kresna Kusuma Dyandra Marga 74.242 PT Waskita Karya (Persero) Tbk 11.599 Lainnya (di bawah Rp 1 Miliar) 192

Jumlah pihak berelasi 86.033 Pihak ketiga Shimizu PP BCK Joint Venture 16.532 PT Sintesis Kreasi Bersa 1.578 Lainnya (di bawah Rp1 Miliar) 2.346 Jumlah pihak ketiga 20.456 Jumlah 106.489

2. Liabilitas Jangka Panjang a. Liabilitas Imbalan Pascakerja Perseroan menyelenggarakan imbalan pasca kerja untuk 344 karyawan untuk periode 31 Desember 2018 sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Program imbalan pasca kerja membuat Perseroan terekspos terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga, risiko hidup dan risiko gaji. Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan mempunyai saldo liabilitas imbalan pasca kerja sebesar Rp10.264 juta, dengan mutasi nilai kini kewajiban pasca kerja sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah) Keterangan Per 31 Desember 2018 Kewajiban imbalan pasti - awal Biaya jasa kini 9.461 Biaya bunga 4.546 Biaya jasa lalu dan (keuntungan) kerugian atas kurtailment 650 Pengukuran kembali (keuntungan/kerugian) (642) Kewajiban imbalan pasti akhir (3.751) Jumlah 10.264 Perhitungan liabilitas imbalan karyawan dilakukan oleh aktuaris independen PT Praptasentosa Gunajasa. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut: Tingkat kematian : TM 2011 Tingkat kenaikan gaji per tahun : 8% Tingkat diskonto : 8,50% Umur pensiun normal (tahun) : 56 Tingkat cacat per tahun : 0% dari TMI 2011 Tingkat pengunduran diri 20 tahun dan menurun secara linier sampai dengan usia 50 tahun : 2% Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan. Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 100 basis poin, kewajiban imbalan pasti akan berkurang sebesar Rp1.279 juta (meningkat sebesar Rp1.593 juta). Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan naik (turun) sebesar 1%, kewajiban imbalan pasti akan naik sebesar Rp1.560 juta (turun sebesar Rp1.279 juta). Jika harapan hidup meningkat (turun) dalam satu tahun untuk pria dan wanita, kewajiban imbalan pasti akan meningkat Rp1.508.575 (turun sebesar Rp1.509.560). Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti

29

Keterangan Per 31 Desember 2018 Pihak berelasi PT Kresna Kusuma Dyandra Marga 74.242 PT Waskita Karya (Persero) Tbk 11.599 Lainnya (di bawah Rp 1 Miliar) 192

Jumlah pihak berelasi 86.033 Pihak ketiga Shimizu PP BCK Joint Venture 16.532 PT Sintesis Kreasi Bersa 1.578 Lainnya (di bawah Rp1 Miliar) 2.346 Jumlah pihak ketiga 20.456 Jumlah 106.489

2. Liabilitas Jangka Panjang a. Liabilitas Imbalan Pascakerja Perseroan menyelenggarakan imbalan pasca kerja untuk 344 karyawan untuk periode 31 Desember 2018 sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Program imbalan pasca kerja membuat Perseroan terekspos terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga, risiko hidup dan risiko gaji. Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan mempunyai saldo liabilitas imbalan pasca kerja sebesar Rp10.264 juta, dengan mutasi nilai kini kewajiban pasca kerja sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah) Keterangan Per 31 Desember 2018 Kewajiban imbalan pasti - awal Biaya jasa kini 9.461 Biaya bunga 4.546 Biaya jasa lalu dan (keuntungan) kerugian atas kurtailment 650 Pengukuran kembali (keuntungan/kerugian) (642) Kewajiban imbalan pasti akhir (3.751) Jumlah 10.264 Perhitungan liabilitas imbalan karyawan dilakukan oleh aktuaris independen PT Praptasentosa Gunajasa. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut: Tingkat kematian : TM 2011 Tingkat kenaikan gaji per tahun : 8% Tingkat diskonto : 8,50% Umur pensiun normal (tahun) : 56 Tingkat cacat per tahun : 0% dari TMI 2011 Tingkat pengunduran diri 20 tahun dan menurun secara linier sampai dengan usia 50 tahun : 2% Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan. Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 100 basis poin, kewajiban imbalan pasti akan berkurang sebesar Rp1.279 juta (meningkat sebesar Rp1.593 juta). Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan naik (turun) sebesar 1%, kewajiban imbalan pasti akan naik sebesar Rp1.560 juta (turun sebesar Rp1.279 juta). Jika harapan hidup meningkat (turun) dalam satu tahun untuk pria dan wanita, kewajiban imbalan pasti akan meningkat Rp1.508.575 (turun sebesar Rp1.509.560). Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti

mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi b. Liabilitas pajak tangguhan Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan mempunyai saldo liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp2.549 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah) Keterangan Per 31 Desember 2018 Aset (liabilitas) pajak tangguhan Liabilitas Imbalan pasca kerja 2.566 Penyusutan aset tetap (9.241) Surplus revaluasi aset tetap (3.180) Cadangan kerugian penurunan nilai piutang 7.306 Jumlah (2.549) 3. Komitmen dan Kontinjensi

Per tanggal 31 Desember 2018, Perseroan tidak memiliki komitmen dan kontinjensi.

4. Penambahan Utang Baru

Sejak tanggal 31 Desmber 2018 hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat penambahan utang baru Perseroan.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN. DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 13 MEI 2019 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI. MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PINJAMAN PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI. TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN. TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN. TIDAK TERDAPAT KEJADIAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

30

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen. Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan Perseroan yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Member Firm of RSM International), auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Rusli dengan opini wajar tanpa modifikasian untuk semua hal yang material tertanggal 13 Mei 2019. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Publik Satrio Bing Eny & Rekan (a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.), auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Parlindungan Siahaan dengan opini wajar tanpa modifikasian untuk semua hal yang material tertanggal 28 Februari 2018. Laporan Posisi Keuangan



ASET ASET LANCAR








31

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen. Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan Perseroan yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Member Firm of RSM International), auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Rusli dengan opini wajar tanpa modifikasian untuk semua hal yang material tertanggal 13 Mei 2019. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Publik Satrio Bing Eny & Rekan (a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.), auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Parlindungan Siahaan dengan opini wajar tanpa modifikasian untuk semua hal yang material tertanggal 28 Februari 2018. Laporan Posisi Keuangan



ASET ASET LANCAR
















Liabilitas imbalan kerja 10.264 9.461 Liabilitas pajak tangguhan 2.549 - JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG 12.813 9.461 JUMLAH LIABILITAS 7.340.075 7.602.893 EKUITAS

Modal saham 2.636.116 2.636.116 Tambahan modal disetor 3.944.529 3.944.529 Saham diperoleh kembali (775.954) (775.954) Saldo laba


Komponen ekuitas lainnya 307.196 97.577 JUMLAH EKUITAS 7.882.314 7.316.656 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 15.222.389 14.919.549 Laporan Laba Rugi Komprehensif Lain



2018 2017 Pendapatan usaha 8.000.149 7.104.158 Beban pokok pendapatan (6.153.867) (5.155.967) Laba Bruto 1.846.282 1.948.191 Beban penjualan (7.988) (6.991) Beban umum dan administrasi (188.491) (407.524) Beban pajak final (38.587) - Kerugian selisih kurs - bersih (1.106) (145) Pendapatan bunga 11.186 87.894 Pendapatan lainnya - bersih 65.976 371 Laba sebelum beban keuangan 1.687.272 1.621.796 Beban keuangan (331.723) (462.208) Bagian laba ventura bersama - (3.354) Laba sebelum pajak 1.355.549 1.156.234 Beban pajak penghasilan kini (211.681) (195.445) Manfaat (biaya) pajak tangguhan (40.395) 39.542

32



2018 2017 Laba bersih tahun berjalan 1.103.473 1.000.331 Jumlah pendapatan komprehensif lain tahun berjalan Pendapatan komprehensif lain


212.432 4.188


Laba per saham dasar 42,62 38,64 Rasio Keuangan Penting


Rasio Pertumbuhan Total Aset (%) 2,03 8,63 Total Liabilitas (%) (3,46) 20,13 Total Ekuitas (%) 7,73 (1,20) Pendapatan Usaha (%) 12,61 50,60 Laba Rugi Komprehensif (%) 31,00 58,12 Rasio Profitabilitas Marjin Laba Bruto (%) 23,08 27,42 Marjin Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) (%) 26,02 28,12 Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap pendapatan (%) 13,79 14,08 Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total aset (%) 7,25 6,70 Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total ekuitas (%) 14,00 13,67 Rasio Likuiditas Rasio kas (x) 0,18 0,14 Rasio lancar (Current Ratio) (x) 1,40 1,52 EBITDA terhadap beban keuangan (x) 6,28 4,32 Rasio Solvabilitas Rasio liabilitas terhadap ekuitas (x) 93,12 103,91 Rasio liabilitas terhadap total aset (x) 48,22 50,96 Pinjaman berbunga terhadap ekuitas (x) 69,31 48,37 Pinjaman berbunga terhadap EBITDA (x) 262,44 177,15 PERSEROAN TELAH MEMENUHI RASIO TOTAL LIABILITAS/JUMLAH EKUITAS YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS INI.

33



2018 2017 Laba bersih tahun berjalan 1.103.473 1.000.331 Jumlah pendapatan komprehensif lain tahun berjalan Pendapatan komprehensif lain


212.432 4.188


Laba per saham dasar 42,62 38,64 Rasio Keuangan Penting


Rasio Pertumbuhan Total Aset (%) 2,03 8,63 Total Liabilitas (%) (3,46) 20,13 Total Ekuitas (%) 7,73 (1,20) Pendapatan Usaha (%) 12,61 50,60 Laba Rugi Komprehensif (%) 31,00 58,12 Rasio Profitabilitas Marjin Laba Bruto (%) 23,08 27,42 Marjin Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) (%) 26,02 28,12 Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap pendapatan (%) 13,79 14,08 Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total aset (%) 7,25 6,70 Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total ekuitas (%) 14,00 13,67 Rasio Likuiditas Rasio kas (x) 0,18 0,14 Rasio lancar (Current Ratio) (x) 1,40 1,52 EBITDA terhadap beban keuangan (x) 6,28 4,32 Rasio Solvabilitas Rasio liabilitas terhadap ekuitas (x) 93,12 103,91 Rasio liabilitas terhadap total aset (x) 48,22 50,96 Pinjaman berbunga terhadap ekuitas (x) 69,31 48,37 Pinjaman berbunga terhadap EBITDA (x) 262,44 177,15 PERSEROAN TELAH MEMENUHI RASIO TOTAL LIABILITAS/JUMLAH EKUITAS YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS INI.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan Kelompok Usaha Perseroan yang terlampir dalam Prospektus ini. Analisis dan pembahasan yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, dihitung berdasarkan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Member Firm of RSM International), auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Rusli dengan opini wajar tanpa modifikasian untuk semua hal yang material tertanggal 13 Mei 2019. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Publik Satrio Bing Eny & Rekan (a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.), auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Parlindungan Siahaan dengan opini wajar tanpa modifikasian untuk semua hal yang material tertanggal 28 Februari 2018. 1. Umum

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Dan Operasi Perseroan

Kegiatan Usaha dan operasi Perseroan telah dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, sebagai berikut: Kondisi Perekonomian Global

Di tahun 2018, perekonomian global mengalami gejolak ditengah dinamika pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Menguatnya fundamental perekonomian Amerika Serikat (AS) di tengah perlambatan pertumbuhan diberbagai Negara Eropa, Jepang dan Tiongkok. Hal ini mendorong The Fed untuk menaikkan suku bunga FFR. Terhitung sepanjang 2018, The Fed telah menaikkan suku bunga sebanyak empat kali dengan masing-masing sebesar 25bps atau total sebesar 1% menjadi 2,25% - 2,50%. Kenaikan suku bunga The Fed mengakibatkan terjadinya capital outflow dari berbagai negara menuju Amerika Serikat dan menguatnya nilai tukar Amerika Serikat terhadap berbagai mata uang negara lainnya. Untuk dapat mepertahankan kondisi perekonomian Indonesia, BI turut menaikan suku bunga acuannya. Terhitung pada 2018, BI telah menaikkan suku bunga acuan BI 7-day Repo Rate sebanyak enam kali dengan total 1,75% menjadi 6,00%. Di sisi lain, perdagangan dunia juga mengalami ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan sejumlah negara. Gejolak perdagangan ini mengakibatkan ketidakpastian ekonomi global yang berdampak pada penurunan pertumbuhan volume perdagangan dunia dan harga komoditas. Hal ini dapat meberikan efek rambat terhadap perdagangan secara global antar negara lain yang berujung pada berlanjutnya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia.

Kondisi Perekonomian Nasional dan Industri

Perekonomian Indonesia di sepanjang tahun 2018 terdampak oleh beberapa kebijakan perekonomian global, seperti perang dagang antara AS dan China, fluktuasi kurs, dan volatilitas harga minyak dunia. Namun demikian, Pemerintah tetap fokus untuk menekankan percepatan pembangunan untuk menggenjot laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Fokus yang dilakukan Pemerintah di antaranya melakukan pengembangan sumber daya manusia yang berkompetensi untuk bersaing di kancah internasional, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Indonesia dan pembangunan infrastruktur untuk pemerataan kesejahteraan.

34

Dalam pembangunan infrastruktur, fokus Pemerintah pada pembangunan jalan tol sudah terealisasi. Adapun beberapa target Pemerintah dalam pembangunan pelabuhan, bandara dan perumahan yang masih terus berjalan. Hal ini menjadi satu peluang bagi Perseroan untuk terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan infrastruktur negara Indonesia yang perlu ditingkatkan untuk dapat bersaing secara global. Selain itu, terdapat juga inovasi-inovasi di bidang precast dan readymix yang dapat membantu menyokong berkembangnya sektor konstruksi sehingga dapat menciptakan sebuah keunggulan dari segi biaya, waktu dan kualitas pembangunan infrastruktur. Hal ini dapat membantu pemerataan ekonomi Indonesia, untuk membuka akses antar daerah dan antar pulau, serta menurunkan biaya logistik untuk pertumbuhan industri. Pada perusahaan konstruksi BUMN, Pemerintah melalui Kementerian BUMN akan membentuk perusahaan induk (holding) yang akan mengkooridnir Perusahaan-perusahaan di bawah lingkupnya. Perusahaan induk tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu BUMN Infrastruktur dan BUMN Perumahan. Hal ini akan dapat membuka peluang agar indutsri konstruksi dan infrastruktur dapat lebih fokus sesuai dengan segmentasinya untuk melakukan pekerjaan masing-masing dengan efisien dan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Proyek yang diterima dari Waskita Group

Sebagai salah satu anak Perusahaan dari Waskita Karya, Perseroan memiliki keunggulan untuk berpartisipasi sebagai pemasok beton precast dalam berbagai proyek berskala besar yang diperoleh Waskita Group. Apabila perolehan proyek dari Waskita Group mengalami penurunan, hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi Keuangan dan kinerja Perseroan, baik proyek internal maupun proyek yang didapatkan secara langsung, dan meningkatkan porsi penjualan kepada pihak ketiga untuk mengurangi Risiko ketergantungan Perseroan.

Kenaikan Harga Bahan Baku

Kegiatan produksi yang dilakukan oleh Perseroan dipengaruhi oleh 2 jenis bahan utama, yaitu bahan baku industri dan bahan baku material alam. Bahan baku industri yang biasa dipakai terdiri dari semen, besi, PC Strand, dan lain-lain, sedangkan bahan baku material alam seperti pasir dan split. Ketersediaan dan harga material bahan baku tersebut dapat berubah-ubah dikarenakan beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi, diantaranya adanya jumlah permintaan yang sangat tinggi dari pemberi kerja, pengaruh perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing serta kenaikan harga bahan bakar minyak dan tarif listrik. Untuk mengantisipasi kenaikan harga material alam, Perseroan mendirikan beberapa stone crusher sendiri yang dapat menyediakan sebagian dari kebutuhan split Perseroan. Oleh karena setiap tahunnya terjadi kenaikan harga bahan baku, Perseroan mengasumsikan kenaikan harga jual setiap tahunnya pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran Perseroan sebesar 10% - 20%.

Harga Jual Produk Dengan menghadapi persaingan global yang sangat ketat seperti saat ini, membawa Perseroan untuk bisa menetapkan harga jual produk yang kompetitif sehingga bisa bersaing dengan para competitor sejenis. Harga jual produk yang ditawarkan oleh Perseroan di setiap aktivitas tender juga diikuti dengan kualitas produk yang sangat bagus sehingga bisa diterima pasar dengan sangat baik.

Pembangunan Infrastruktur

Mayoritas pembangunan infrastruktur di Indonesia didanai dari APBN, bilamana alokasi dana Pemerintah untuk infrastruktur dibatasi atau ditangguhkan maka penyediaan Prasarana atau infrastruktur juga akan mengalami penurunan. Mengingat aktivitas Perseroan adalah industri yang bergerak sebagai penyedia kebutuhan beton untuk kebutuhan infrastruktur maka hal ini akan berpengaruh terhadap perolehan Perseroan. Profil pembangunan infrastruktur 5 (lima) tahun terakhir di Indonesia, kebutuhan beton dibandingkan dengan tersedianya industri beton masih sangat kurang. Apalagi didukung dengan data-data di MP3EI maka lima sampai sepuluh tahun mendatang peluang industri beton masih sangat besar. Bagi Perseroan hal ini bisa menjadi peluang sekaligus ancaman apabila Perseroan tidak melakukan Pengembangan usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

35

Dalam pembangunan infrastruktur, fokus Pemerintah pada pembangunan jalan tol sudah terealisasi. Adapun beberapa target Pemerintah dalam pembangunan pelabuhan, bandara dan perumahan yang masih terus berjalan. Hal ini menjadi satu peluang bagi Perseroan untuk terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan infrastruktur negara Indonesia yang perlu ditingkatkan untuk dapat bersaing secara global. Selain itu, terdapat juga inovasi-inovasi di bidang precast dan readymix yang dapat membantu menyokong berkembangnya sektor konstruksi sehingga dapat menciptakan sebuah keunggulan dari segi biaya, waktu dan kualitas pembangunan infrastruktur. Hal ini dapat membantu pemerataan ekonomi Indonesia, untuk membuka akses antar daerah dan antar pulau, serta menurunkan biaya logistik untuk pertumbuhan industri. Pada perusahaan konstruksi BUMN, Pemerintah melalui Kementerian BUMN akan membentuk perusahaan induk (holding) yang akan mengkooridnir Perusahaan-perusahaan di bawah lingkupnya. Perusahaan induk tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu BUMN Infrastruktur dan BUMN Perumahan. Hal ini akan dapat membuka peluang agar indutsri konstruksi dan infrastruktur dapat lebih fokus sesuai dengan segmentasinya untuk melakukan pekerjaan masing-masing dengan efisien dan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Proyek yang diterima dari Waskita Group

Sebagai salah satu anak Perusahaan dari Waskita Karya, Perseroan memiliki keunggulan untuk berpartisipasi sebagai pemasok beton precast dalam berbagai proyek berskala besar yang diperoleh Waskita Group. Apabila perolehan proyek dari Waskita Group mengalami penurunan, hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi Keuangan dan kinerja Perseroan, baik proyek internal maupun proyek yang didapatkan secara langsung, dan meningkatkan porsi penjualan kepada pihak ketiga untuk mengurangi Risiko ketergantungan Perseroan.

Kenaikan Harga Bahan Baku

Kegiatan produksi yang dilakukan oleh Perseroan dipengaruhi oleh 2 jenis bahan utama, yaitu bahan baku industri dan bahan baku material alam. Bahan baku industri yang biasa dipakai terdiri dari semen, besi, PC Strand, dan lain-lain, sedangkan bahan baku material alam seperti pasir dan split. Ketersediaan dan harga material bahan baku tersebut dapat berubah-ubah dikarenakan beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi, diantaranya adanya jumlah permintaan yang sangat tinggi dari pemberi kerja, pengaruh perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing serta kenaikan harga bahan bakar minyak dan tarif listrik. Untuk mengantisipasi kenaikan harga material alam, Perseroan mendirikan beberapa stone crusher sendiri yang dapat menyediakan sebagian dari kebutuhan split Perseroan. Oleh karena setiap tahunnya terjadi kenaikan harga bahan baku, Perseroan mengasumsikan kenaikan harga jual setiap tahunnya pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran Perseroan sebesar 10% - 20%.

Harga Jual Produk Dengan menghadapi persaingan global yang sangat ketat seperti saat ini, membawa Perseroan untuk bisa menetapkan harga jual produk yang kompetitif sehingga bisa bersaing dengan para competitor sejenis. Harga jual produk yang ditawarkan oleh Perseroan di setiap aktivitas tender juga diikuti dengan kualitas produk yang sangat bagus sehingga bisa diterima pasar dengan sangat baik.

Pembangunan Infrastruktur

Mayoritas pembangunan infrastruktur di Indonesia didanai dari APBN, bilamana alokasi dana Pemerintah untuk infrastruktur dibatasi atau ditangguhkan maka penyediaan Prasarana atau infrastruktur juga akan mengalami penurunan. Mengingat aktivitas Perseroan adalah industri yang bergerak sebagai penyedia kebutuhan beton untuk kebutuhan infrastruktur maka hal ini akan berpengaruh terhadap perolehan Perseroan. Profil pembangunan infrastruktur 5 (lima) tahun terakhir di Indonesia, kebutuhan beton dibandingkan dengan tersedianya industri beton masih sangat kurang. Apalagi didukung dengan data-data di MP3EI maka lima sampai sepuluh tahun mendatang peluang industri beton masih sangat besar. Bagi Perseroan hal ini bisa menjadi peluang sekaligus ancaman apabila Perseroan tidak melakukan Pengembangan usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Teknologi Beton Secara umum perkembangan teknologi produksi beton tidak secepat pertumbuhan industri elektronik atau yang lainnya, namun apabila Perseroan tidak mengikuti perkembangan teknologi mutu beton maupun proses produksi beton, akan menjadi beban berat untuk strategi bisnis ke depan terutama terkait dengan jenis maupun metode pemasangan untuk beton-beton precast yang dikaitkan dengan perkembangan teknologi terkini. Sebagai contoh, saat ini Perseroan sedang mengembangkan produk beton tiang pancang yang dapat dipancang di lokasi yang padat dengan gedung-gedung mapun komplek perumahan tanpa mengganggu lingkungan sekitarnya.

2. Analisa Keuangan

Analisis Laporan Laba Rugi Komprehensif

Pertumbuhan Pendapatan Usaha, Laba Bruto dan Laba Bersih Tahun Berjalan (dalam jutaan Rupiah)

Tabel berikut menyajikan informasi rinci mengenai hasil operasional historis Perseroan:

(dalam Jutaan Rupiah)


2018 2017 Pendapatan usaha 8.000.149 7.104.158 Beban pokok pendapatan (6.153.868) (5.155.967) Laba Bruto 1.846.282 1.948.191 Beban penjualan (7.988) (6.991) Beban umum dan administrasi (188.491) (407.524) Beban pajak final (38.587) - Kerugian selisih kurs - bersih (1.106) (145) Pendapatan bunga 11.186 87.894 Pendapatan lainnya - bersih 65.976 371 Laba sebelum beban keuangan 1.687.272 1.621.796 Beban keuangan (331.723) (462.208) Bagian laba ventura bersama - (3.354) Laba sebelum pajak 1.355.549 1.156.234 Beban pajak penghasilan kini (211.681) (195.445) Manfaat (biaya) pajak tangguhan (40.395) 39.542 Laba bersih tahun berjalan 1.103.473 1.000.331 Pendapatan komprehensif lain


8000149 7104158

1846282 1948191 1103473 1000330

31 Desember 2018 31 Desember 2017

Pendapatan Usaha Laba Bruto Laba Bersih Tahun Berjalan

36


2018 2017

212.432 4.188


Laba per saham dasar 42,62 38,64 a. Pendapatan Usaha

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Pendapatan usaha Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp8.000.149 juta di mana terjadi kenaikan sebesar 12,61% atau setara dengan Rp895.991 juta dibandingkan dengan pendapatan usaha sebesar Rp7.104.158 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan pendapatan usaha tersebut disebabkan oleh faktor demand yang lebih besar dibanding supply yang ada dan juga disebabkan pula oleh variasi produk yang dijual oleh Perseroan yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Disamping kenaikan demand juga adanya kenaikan harga, dimana Perseroan mempunyai kebijakan yang fleksibel terhadap harga jual yang disesuaikan dengan kapasitas normal ,masing-masing plant yang ada. Disamping itu pengaruh harga jual juga dipengaruhi oleh kenaikan harga pokok produksi seperti bahan material alam, bahan material industri, bahan bakar minyak, listrik dan upah. Berikut terlampir variasi produk yang dilakukan oleh Perseroan untuk dapat meningkatkan pendapatan usaha Perseroan :

(dalam Jutaan Rupiah) Produk Nilai Penjualan

Precast 2.330.274 Readymix 4.450.569 Quarry 8.453 Konstruksi 1.210.853 Total Pendapatan Usaha 8.000.149 b. Beban Pokok Pendapatan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp6.153.867 juta di mana terjadi kenaikan sebesar 19,35% atau setara dengan Rp997.910 juta dibandingkan dengan beban pokok pendapatan Perseroan sebesar Rp5.155.967 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan beban pokok pendapatan tersebut disebabkan oleh kenaikan pada produk readymix. c. Laba Bruto Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Laba bruto Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.846.282 juta di mana terjadi penurunan sebesar 5,23% atau setara dengan Rp101.909 juta dibandingkan dengan laba bruto pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp1.948.191 juta. Penurunan laba bruto tersebut disebabkan oleh kenaikan pendapatan usaha yang tidak diiringi dengan kenaikan harga pokok pendapatan, dan kenaikan harga pokok pendapatan lebih besar dibandingkan dengan kenaikan pendapatan usaha.

37


2018 2017

212.432 4.188


Laba per saham dasar 42,62 38,64 a. Pendapatan Usaha

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Pendapatan usaha Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp8.000.149 juta di mana terjadi kenaikan sebesar 12,61% atau setara dengan Rp895.991 juta dibandingkan dengan pendapatan usaha sebesar Rp7.104.158 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan pendapatan usaha tersebut disebabkan oleh faktor demand yang lebih besar dibanding supply yang ada dan juga disebabkan pula oleh variasi produk yang dijual oleh Perseroan yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Disamping kenaikan demand juga adanya kenaikan harga, dimana Perseroan mempunyai kebijakan yang fleksibel terhadap harga jual yang disesuaikan dengan kapasitas normal ,masing-masing plant yang ada. Disamping itu pengaruh harga jual juga dipengaruhi oleh kenaikan harga pokok produksi seperti bahan material alam, bahan material industri, bahan bakar minyak, listrik dan upah. Berikut terlampir variasi produk yang dilakukan oleh Perseroan untuk dapat meningkatkan pendapatan usaha Perseroan :

(dalam Jutaan Rupiah) Produk Nilai Penjualan

Precast 2.330.274 Readymix 4.450.569 Quarry 8.453 Konstruksi 1.210.853 Total Pendapatan Usaha 8.000.149 b. Beban Pokok Pendapatan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp6.153.867 juta di mana terjadi kenaikan sebesar 19,35% atau setara dengan Rp997.910 juta dibandingkan dengan beban pokok pendapatan Perseroan sebesar Rp5.155.967 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan beban pokok pendapatan tersebut disebabkan oleh kenaikan pada produk readymix. c. Laba Bruto Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Laba bruto Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.846.282 juta di mana terjadi penurunan sebesar 5,23% atau setara dengan Rp101.909 juta dibandingkan dengan laba bruto pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp1.948.191 juta. Penurunan laba bruto tersebut disebabkan oleh kenaikan pendapatan usaha yang tidak diiringi dengan kenaikan harga pokok pendapatan, dan kenaikan harga pokok pendapatan lebih besar dibandingkan dengan kenaikan pendapatan usaha.

d. Beban Penjualan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Beban penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp7.988 juta, di mana terjadi kenaikan sebesar 14,26% atau setara dengan Rp997 juta, dibandingkan dengan beban penjualan pada tahun tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp6.991 juta. Kenaikan beban penjualan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban pemasaran yaitu adanya biaya promosi, biaya sponsorship dan lainnya. e. Beban Umum dan Administrasi Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp188.491 juta, di mana terjadi penurunan sebesar 53,75% atau setara dengan Rp219.033 juta, dibandingkan dengan beban umum dan administrasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp407.524 juta. Penurunan beban umum dan administrasi tersebut terutama disebabkan oleh beban penyisihan kerugian piutang usaha pada tahun 2017. f. Kerugian Selisih Kurs - Bersih Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Kerugian selisih kurs – bersih Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.106 juta, di mana terjadi kenaikan sebesar 662,76% atau setara dengan Rp961 juta, dibandingkan dengan keuntungan selisih kurs – bersih pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp145 juta. Kerugian selisih kurs – bersih tersebut terutama disebabkan oleh adanya transaksi dalam mata uang asing seperti pembelian wheel loader dan lainnya. g. Pendapatan Bunga Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Pendapatan bunga Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp11.186 juta, di mana terjadi penurunan sebesar 87,27% atau setara dengan Rp76.708 juta, dibandingkan dengan keuntungan pendapatan bunga pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp87.894 juta. Penurunan keuntungan pendapatan bunga tersebut terutama disebabkan oleh penurunan deposito, dimana pada tahun 2017 Perseroan banyak menempatkan deposito berjangka, sedangkan pada tahun 2018, deposito tersebut sudah dicairkan dan menempatkan secara harian (deposit on Call). h. Pendapatan Lainnya - Bersih Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Pendapatan lainnya - bersih Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp65.976 juta, di mana terjadi kenaikan sebesar 17.683,29% atau setara dengan Rp65.605 juta dibandingkan dengan pendapatan lainnya - bersih pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp371 juta. Kenaikan pendapatan lainnya - bersih tersebut terutama disebabkan oleh penyisihan kerugian piutang usaha, disamping itu adanya penerimaan dari kelebihan pembayaran Pajak, dan lainnya.

38

i. Laba Sebelum Beban Keuangan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Laba sebelum beban keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.687.272 juta, di mana terjadi kenaikan sebesar 4,04% atau setara dengan Rp65.476 juta, dibandingkan dengan laba sebelum beban keuangan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp1.621.796 juta. Kenaikan laba sebelum beban keuangan tersebut terutama disebabkan adanya pendapatan dari hasil pemulihan penyisihan kerugian piutang usaha, disamping itu juga adanya beban pajak final yang dibuku di tahun 2018. j. Beban Keuangan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Beban keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp331.723 juta, di mana terjadi penurunan sebesar 28,23% atau setara dengan Rp13.485 juta, dibandingkan dengan beban keuangan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp462.208 juta. Penurunan beban keuangan tersebut terutama disebabkan oleh pada tahun 2017, semua beban keuangan tercatat di beban keuangan, sedangka pada tahun 2018, beban keuangan seperti beban bunga SCF dicatat sebagai harga pokok pendapatan, sehingga terlihat mengalami penurunan dari tahun 2017 ke 2018. k. Laba Sebelum Pajak Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Laba sebelum pajak Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.355.549 juta, di mana terjadi kenaikan sebesar 17,24% atau setara dengan Rp199.315 juta, dibandingkan dengan laba sebelum pajak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp1.156.234 juta. Kenaikan laba sebelum pajak tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan lain-lain yang cukup signifikan akibat adanya pemulihan piutang usaha. l. Beban Pajak Penghasilan Kini Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Beban pajak penghasilan kini Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp221.681 juta, di mana terjadi peningkatan sebesar 8,31% atau setara dengan Rp16.236 juta, dibandingkan dengan beban pajak penghasilan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp195.445 juta. Kenaikan beban pajak penghasilan tersebut terutama disebabkan oleh tidak adanya bagian laba ventura bersama pada tahun 2018, karena sudah dibebankan semua di tahun 2017. m. Biaya Pajak Tangguhan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Biaya pajak tangguhan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp40.395 juta, di mana terjadi penurunan sebesar 202,16% atau setara dengan Rp79.937 juta, dibandingkan dengan manfaat pajak tangguhan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp39.542 juta. Penurunan tersebut

39

i. Laba Sebelum Beban Keuangan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Laba sebelum beban keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.687.272 juta, di mana terjadi kenaikan sebesar 4,04% atau setara dengan Rp65.476 juta, dibandingkan dengan laba sebelum beban keuangan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp1.621.796 juta. Kenaikan laba sebelum beban keuangan tersebut terutama disebabkan adanya pendapatan dari hasil pemulihan penyisihan kerugian piutang usaha, disamping itu juga adanya beban pajak final yang dibuku di tahun 2018. j. Beban Keuangan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Beban keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp331.723 juta, di mana terjadi penurunan sebesar 28,23% atau setara dengan Rp13.485 juta, dibandingkan dengan beban keuangan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp462.208 juta. Penurunan beban keuangan tersebut terutama disebabkan oleh pada tahun 2017, semua beban keuangan tercatat di beban keuangan, sedangka pada tahun 2018, beban keuangan seperti beban bunga SCF dicatat sebagai harga pokok pendapatan, sehingga terlihat mengalami penurunan dari tahun 2017 ke 2018. k. Laba Sebelum Pajak Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Laba sebelum pajak Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.355.549 juta, di mana terjadi kenaikan sebesar 17,24% atau setara dengan Rp199.315 juta, dibandingkan dengan laba sebelum pajak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp1.156.234 juta. Kenaikan laba sebelum pajak tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan lain-lain yang cukup signifikan akibat adanya pemulihan piutang usaha. l. Beban Pajak Penghasilan Kini Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Beban pajak penghasilan kini Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp221.681 juta, di mana terjadi peningkatan sebesar 8,31% atau setara dengan Rp16.236 juta, dibandingkan dengan beban pajak penghasilan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp195.445 juta. Kenaikan beban pajak penghasilan tersebut terutama disebabkan oleh tidak adanya bagian laba ventura bersama pada tahun 2018, karena sudah dibebankan semua di tahun 2017. m. Biaya Pajak Tangguhan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Biaya pajak tangguhan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp40.395 juta, di mana terjadi penurunan sebesar 202,16% atau setara dengan Rp79.937 juta, dibandingkan dengan manfaat pajak tangguhan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp39.542 juta. Penurunan tersebut

terutama disebabkan karena adanya perhitungan pajak tangguhan atas surplus revaluasi aset tetap, disamping adanya perhitungan atas pemulihan penyisihan kerugian piutang usaha. n. Laba Bersih Tahun Berjalan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Laba bersih tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.103.473 juta, di mana terjadi kenaikan sebesar 10,31% atau setara dengan Rp103.142 juta, dibandingkan dengan laba bersih tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp1.000.331 juta. Kenaikan laba bersih tahun berjalan tersebut terutama disebabkan adanya kenaikan pendapatan usaha, adanya pemulihan penyisihan kerugian piutang usaha dan adanya kelebihan pembayaran pajak, serta adanya biaya pajak final atas jasa konstruksi. Analisis Laporan Posisi Keuangan

Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas


Aset



2018 2017 ASET ASET LANCAR




Pihak ketiga 20.803 3.404 Persediaan 2.228.092 858.693 Tagihan bruto - pihak berelasi 1.242.301 2.090.744 Pajak dibayar dimuka 792.905 652.683 Uang muka kepada pihak ketiga 50.080 171.078 Biaya dibayar dimuka 347.852 142.873 JUMLAH ASET LANCAR 10.236.132 11.574.945

15222389 14919549

7340075 7602893 7882313 7316656


Aset Liabilitas Ekuitas

40

Keterangan

31 Desember 2018 2017

ASET TIDAK LANCAR Investasi pada ventura bersama 14.465 14.465

Aset tetap 4.726.298 3.148.701 Aset pajak tangguhan - 41.964 Aset lain-lain 245.494 139.474 JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 4.986.257 3.344.604 JUMLAH ASET 15.222.389 14.919.549

Jumlah Aset 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017 Pada tanggal 31 Desember 2018 total aset Perseroan adalah sebesar Rp15.222.389 juta atau terjadi peningkatan sebesar 2,03% atau setara dengan Rp302.840 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp14.919.548 juta. Peningkatan total aset pada tahun 2018 disebabkan oleh adanya peningkatan aset tetap akibat surplus revaluasi yang penilaiannya dilakukan oleh pihak KJPP, disamping itu terdapat aset diambil alih yang terbuku di aset lain-lain, juga peningkatan persediaan untuk kebutuhan produksi.

a) Kas dan Setara Kas 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017 Pada tanggal 31 Desember 2018 kas dan setara kas Perseroan adalah sebesar Rp1.299.204 juta dimana terjadi peningkatan sebesar 26,34% atau setara dengan Rp270.858 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp1.028.346 juta. Kenaikan kas dan setara kas terutama disebabkan adanya peningkatan saldo deposito dan peningkatan saldo rekening giro. b) Piutang Usaha – Bersih 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017 Pada tanggal 31 Desember 2018, piutang usaha – bersih Perseroan adalah Rp4.254.476 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 35,80% atau setara dengan Rp2.372.648 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp6.627.124 juta. Penurunan piutang usaha tersebut sejalan dengan pembayaran yang cukup banyak yang dilakukan di tahun 2018, disamping adanya pemulihan penyisihan kerugian piutang usaha. c) Piutang Lain-Lain - Bersih 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017 Pada tanggal 31 Desember 2018, piutang lain-lain – bersih Perseroan adalah Rp21.222 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 523,44% atau setara dengan Rp17.818 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp3.404 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya tagihan uang muka sebesar 5% dari nilai kontrak yang berasal dari beberapa pelanggan.

41

Keterangan

31 Desember 2018 2017

ASET TIDAK LANCAR Investasi pada ventura bersama 14.465 14.465

Aset tetap 4.726.298 3.148.701 Aset pajak tangguhan - 41.964 Aset lain-lain 245.494 139.474 JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 4.986.257 3.344.604 JUMLAH ASET 15.222.389 14.919.549

Jumlah Aset 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017 Pada tanggal 31 Desember 2018 total aset Perseroan adalah sebesar Rp15.222.389 juta atau terjadi peningkatan sebesar 2,03% atau setara dengan Rp302.840 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp14.919.548 juta. Peningkatan total aset pada tahun 2018 disebabkan oleh adanya peningkatan aset tetap akibat surplus revaluasi yang penilaiannya dilakukan oleh pihak KJPP, disamping itu terdapat aset diambil alih yang terbuku di aset lain-lain, juga peningkatan persediaan untuk kebutuhan produksi.

a) Kas dan Setara Kas 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017 Pada tanggal 31 Desember 2018 kas dan setara kas Perseroan adalah sebesar Rp1.299.204 juta dimana terjadi peningkatan sebesar 26,34% atau setara dengan Rp270.858 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp1.028.346 juta. Kenaikan kas dan setara kas terutama disebabkan adanya peningkatan saldo deposito dan peningkatan saldo rekening giro. b) Piutang Usaha – Bersih 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017 Pada tanggal 31 Desember 2018, piutang usaha – bersih Perseroan adalah Rp4.254.476 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 35,80% atau setara dengan Rp2.372.648 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp6.627.124 juta. Penurunan piutang usaha tersebut sejalan dengan pembayaran yang cukup banyak yang dilakukan di tahun 2018, disamping adanya pemulihan penyisihan kerugian piutang usaha. c) Piutang Lain-Lain - Bersih 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017 Pada tanggal 31 Desember 2018, piutang lain-lain – bersih Perseroan adalah Rp21.222 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 523,44% atau setara dengan Rp17.818 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp3.404 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya tagihan uang muka sebesar 5% dari nilai kontrak yang berasal dari beberapa pelanggan.

d) Persediaan 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017 Pada tanggal 31 Desember 2018, persediaan Perseroan adalah Rp2.228.092 juta, di mana terjadi peningkatan sebesar 159,47% atau setara dengan Rp1.369.399 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp858.693 juta. Peningkatan ini disebabkan karena terjadi peningkatan persediaan bahan baku yang digunakan untuk proses produksi, disamping itu terdapat peningkatan atas barang jadi, juga adanya pembukuan barang dalam proses dan suku cadang berupa persediaan sparepart. e) Tagihan Bruto – Pihak Berelasi 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017 Pada tanggal 31 Desember 2018, tagihan bruto – pihak berelasi Perseroan adalah Rp1.242.301 juta, di mana terjadi penurunan sebesar 40,58% atau setara dengan Rp848.443 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp2.090.744 juta. Penurunan tagihan bruto – pihak berelasi tersebut disebabkan oleh adanya transaksi untuk proyek Legundi Bundar yang telah dilakukan penagihan, sehingga mengakibatkan adanya penurunan tagihan bruto, namun disisi lain adanya tagihan bruto sehubungan dengan transaksi pengadaan PT Cimanggis Cibitung Tollways dan mengerjakan fasilitas pendukung untuk pembuatan kilang minyak Pertamina di Balikpapan. f) Pajak Dibayar Dimuka 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017 Pada tanggal 31 Desember 2018, pajak dibayar dimuka Perseroan adalah Rp792.905 juta, di mana terjadi peningkatan sebesar 21,48% atau setara dengan Rp140.222 juta, jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2017 sebesar Rp652.683 juta. Peningkatan pajak dibayar dimuka disebabkan oleh perhitungan terhadap kelebihan bayar Pajak Badan Perusahaan yaitu Pajak Penghasilan Pasal 28A dan sisa Pajak pasal 22 tahun 2017 yang belum diperhitungkan sebagai kredit Pajak pada tahun bersangkutan karena bukti potong baru diterima pada tahun 2018, yang mana Perseroan berencana melalukan perbaikan SPT PPh Badan. g) Uang Muka Kepada Pihak Ketiga 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017 Pada tanggal 31 Desember 2018, uang muka kepada pihak ketiga Perseroan adalah Rp50.080 juta, di mana terjadi penurunan sebesar 70,73% atau setara dengan Rp120.998 juta, jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2017 sebesar Rp171.078 juta. Penurunan uang muka kepada pihak ketiga disebabkan karena tahun 2018 sangat sedikit yang transaksinya menggunakan uang muka ke supplier. h) Biaya Dibayar di Muka 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017 Pada tanggal 31 Desember 2018, biaya dibayar di muka Perseroan adalah Rp347.852 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 143,47% atau setara dengan Rp204.979 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp142.873 juta. Kenaikan biaya dibayar di muka berasal dari PPN Keluaran yang belum diterima pada tahun 2018 terbukukan di biaya dibayar dimuka, namun pada tahun 2017 terbukukan di uang muka kepada pihak ketiga.

42

i) Jumlah Aset Lancar 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017 Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah aset lancar Perseroan adalah Rp10.236.132 juta, di mana terjadi penurunan sebesar 11,57% atau setara dengan Rp1.338.813 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp11.574.945 juta. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya tagihan bruto dan piutang usaha. j) Aset tetap 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017 Pada tanggal 31 Desember 2018, aset tetap Perseroan adalah Rp4.726.298 juta, di mana terjadi kenaikan sebesar 50,10% atau setara dengan Rp1.577.597 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp3.148.701 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh disamping penambahan aset sendiri, juga terdapat aset yang sudah selesai dari investasi dalam pelaksanaan, juga pada tahun 2018, Perseroan melakukan penilaian aset tetap yang dilaksanakan oleh Jasa Penilai Independen yaitu KJPP. k) Aset Lain-Lain 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017 Pada tanggal 31 Desember 2018, aset lain-lain Perseroan adalah Rp245.494 juta dimana terjadi peningkatan sebesar 76,01% atau setara dengan Rp106.020 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp139.474 juta. Peningkatan ini oleh terdapatnya beban kontrak ditangguhkan pada tahun 2018 yang merupakan beban proyek KLBM yang masih menunggu addendum kontrak yang masih dalam proses, sehingga beban yang terjadi dibukukan di aset lain-lain, disamping itu juga terdapat pelunasan piutang usaha dengan cara penyerahan aset yang dimiliki oleh PT Permata Citra Cemerlang berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan dan konsumen. Liabilitas



LIABILITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang bank jangka pendek Pihak berelasi 2.132.359 1.345.633







JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK 7.327.262 7.593.432

43

i) Jumlah Aset Lancar 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017 Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah aset lancar Perseroan adalah Rp10.236.132 juta, di mana terjadi penurunan sebesar 11,57% atau setara dengan Rp1.338.813 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp11.574.945 juta. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya tagihan bruto dan piutang usaha. j) Aset tetap 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017 Pada tanggal 31 Desember 2018, aset tetap Perseroan adalah Rp4.726.298 juta, di mana terjadi kenaikan sebesar 50,10% atau setara dengan Rp1.577.597 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp3.148.701 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh disamping penambahan aset sendiri, juga terdapat aset yang sudah selesai dari investasi dalam pelaksanaan, juga pada tahun 2018, Perseroan melakukan penilaian aset tetap yang dilaksanakan oleh Jasa Penilai Independen yaitu KJPP. k) Aset Lain-Lain 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017 Pada tanggal 31 Desember 2018, aset lain-lain Perseroan adalah Rp245.494 juta dimana terjadi peningkatan sebesar 76,01% atau setara dengan Rp106.020 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp139.474 juta. Peningkatan ini oleh terdapatnya beban kontrak ditangguhkan pada tahun 2018 yang merupakan beban proyek KLBM yang masih menunggu addendum kontrak yang masih dalam proses, sehingga beban yang terjadi dibukukan di aset lain-lain, disamping itu juga terdapat pelunasan piutang usaha dengan cara penyerahan aset yang dimiliki oleh PT Permata Citra Cemerlang berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan dan konsumen. Liabilitas



LIABILITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang bank jangka pendek Pihak berelasi 2.132.359 1.345.633







JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK 7.327.262 7.593.432


LIABILITAS JANGKA PANJANG Liabilitas imbalan kerja 10.264 9.461

Liabilitas pajak tangguhan 2.549 - JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG 12.813 9.461 JUMLAH LIABILITAS 7.340.075 7.602.893 Jumlah Liabilitas 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017 Pada tanggal 31 Desember 2018, total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp7.340.075 juta di mana terjadi penurunan sebesar 3,46% setara dengan Rp262.818 juta dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp7.602.893 juta. Penurunan liabilitas Perseroan disebabkan oleh adanya pembayaran utang usaha kepada supplier. a) Utang Bank Jangka Pendek 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017 Pada tanggal 31 Desember 2018, utang bank jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp5.463.099 juta di mana terjadi peningkatan sebesar 54,36% setara dengan Rp1.924.015 juta dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp3.539.084 juta. Kenaikan utang bank jangka pendek antara lain adanya tambahan fasilitas disamping tambahan pinjaman bank dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank BCA Syariah dan PT Pembangunan Daerah Banten Tbk. Jumlah fasilitas pinjaman Perseroan dari bank pada tanggal 31 Desember 2018 yang belum ditarik sebesar Rp. 928.453 juta. Pada tanggal 30 Mei 2016, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”) berupa kredit modal kerja konstruksi No. 118 tanggal 23 Juli 2018. Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari BRI berupa kredit modal kerja konstruksi sebesar Rp 1.000.000 juta, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019, dengan suku bunga 9,50% per tahun. Fasilitas pinjaman ini dijaminkan dengan: a. Tagihan atas Proyek Tol Solo-Kertosono yang akan diikat dengan cessie sebesar Rp690.669 juta. b. Tagihan atas Proyek Light Rapid Transit yang akan diikat dengan cessie sebesar Rp301.209 juta. c. Tagihan atas Proyek Pengamanan Pantai yang akan diikat dengan cessie sebesar Rp108.578 juta. d. Tagihan atas Proyek Tol Manado-Bitung yang akan diikat dengan cessie sebesar Rp122.352 juta. e. Tagihan atas Pejagan-Pemalang Tol Road yang akan diikat dengan cessie sebesar Rp180.442 juta. f. Tagihan atas proyek Pemalang-Batang yang akan diikat dengan cessie sebesar Rp481.162 juta. g. Proyek-proyek Peerseroan yang akan dibiayai oleh Bank minimal mengcover sebesar 120%. h. Tanah di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera Selatan, yang telah diikat Hak Tanggungan


Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan ke BRI adalah sebesar Rp670.359 juta. Pada tanggal 25 Mei 2018, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“BTN”) berupa kredit modal kerja kontraktor, yang masing-masing peruntukannya adalah sebagai modal kerja pengadaan material precast & readymix proyek Tol Cibitung – Cilincing STA 0+440 – STA 29+825 sebesar Rp400.000 juta, dengan jangka waktu pinjaman selama 18 bulan sejak penandatanganan perjanjian. Masing-masing fasilitas ini dijaminkan dengan Cassie atas tagihan termin/ pembayaran berdasarkan SPPM No. 10/SPPM/WK/DVII/2017 tanggal 28 September 2017, Cassie atas tagihan/ termin/ pembayaran berdasarkan SPM No. 09/SPPM/WK/DVII/2017 tanggal 25 September 2017.

44

Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan ke BTN adalah sebesar Rp600.000 juta. Pada tanggal 17 Oktober 2016 Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank BRI Syariah Tbk (“BRIS”) berupa kredit modal kerja konstruksi Al Musyarakah untuk pembelian bahan material Pekerjaan Kontrak Pembangunan Jalan Tol Cimanggis– Cibitung sesuai Kontrak No. 02/SPPJK/CCT/2016 tanggal 29 Juni 2016 dengan porsi dana BRIS dan Perseroan masing–masing sebesar Rp300.000 juta dan Rp934.316 juta dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017. Fasilitas diatas telah diperpanjang berdasarkan surat persetujuan perpanjangan fasilitas kredit No. B.101/OL/CBG/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018. Berdasarkan surat persetujuan perpanjangan pembiayaan No. B.101/OL/CBG/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018, dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut: Plafon Rp 600.000 juta. Plafon perpanjangan Rp 495.000 juta. Jangka waktu fasilitas maksimal 18 bulan sejak penandatanganan perpanjangan atau maksimal sampai dengan


efektif per tahun.

Fasilitas pinjaman ini dijaminkan dengan: 1. Jumlah piutang dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan/atau tagihan kepada Non PT Waskita Karya (Persero) Tbk

(dengan persetujuan BRIS), sebagai pemilik atas kontrak pekerjaan yang menjadi underlying pencairan di BRIS 2. Persediaan bahan baku yang dibeli dengan pembiayaan BRIS melalui skema post-project financing. Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan kepada BRIS adalah sebesar Rp512.000 juta. Pada tanggal 23 Juni 2015, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”) dan fasilitas ini telah diperpanjang berdasarkan persetujuan perubahan perjanjian kredit No. (3) 150 tanggal 19 Juli 2018, dengan jangka waktu sampai dengan 22 Juni 2019 dan suku bunga sebesar 9,25% sebagai berikut: Kredit modal kerja revolving sebesar Rp 50.000 juta, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 23 Juni 2015

sampai dengan tanggal 23 Juni 2016. Kredit modal kerja revolving tersebut telah diaktanotariskan berdasarkan perjanjian kredit No. 150 tanggal 23 Juni 2015.



Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan: Satu bidang tanah dan bangunan seluas 40.196 m2, terletak di Desa Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon,





45

Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan ke BTN adalah sebesar Rp600.000 juta. Pada tanggal 17 Oktober 2016 Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank BRI Syariah Tbk (“BRIS”) berupa kredit modal kerja konstruksi Al Musyarakah untuk pembelian bahan material Pekerjaan Kontrak Pembangunan Jalan Tol Cimanggis– Cibitung sesuai Kontrak No. 02/SPPJK/CCT/2016 tanggal 29 Juni 2016 dengan porsi dana BRIS dan Perseroan masing–masing sebesar Rp300.000 juta dan Rp934.316 juta dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017. Fasilitas diatas telah diperpanjang berdasarkan surat persetujuan perpanjangan fasilitas kredit No. B.101/OL/CBG/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018. Berdasarkan surat persetujuan perpanjangan pembiayaan No. B.101/OL/CBG/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018, dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut: Plafon Rp 600.000 juta. Plafon perpanjangan Rp 495.000 juta. Jangka waktu fasilitas maksimal 18 bulan sejak penandatanganan perpanjangan atau maksimal sampai dengan


efektif per tahun.

Fasilitas pinjaman ini dijaminkan dengan: 1. Jumlah piutang dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan/atau tagihan kepada Non PT Waskita Karya (Persero) Tbk

(dengan persetujuan BRIS), sebagai pemilik atas kontrak pekerjaan yang menjadi underlying pencairan di BRIS 2. Persediaan bahan baku yang dibeli dengan pembiayaan BRIS melalui skema post-project financing. Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan kepada BRIS adalah sebesar Rp512.000 juta. Pada tanggal 23 Juni 2015, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”) dan fasilitas ini telah diperpanjang berdasarkan persetujuan perubahan perjanjian kredit No. (3) 150 tanggal 19 Juli 2018, dengan jangka waktu sampai dengan 22 Juni 2019 dan suku bunga sebesar 9,25% sebagai berikut: Kredit modal kerja revolving sebesar Rp 50.000 juta, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 23 Juni 2015

sampai dengan tanggal 23 Juni 2016. Kredit modal kerja revolving tersebut telah diaktanotariskan berdasarkan perjanjian kredit No. 150 tanggal 23 Juni 2015.



Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan: Satu bidang tanah dan bangunan seluas 40.196 m2, terletak di Desa Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon,





Tanah dan bangunan terletak di Jl. Imam Bonjol No.52 Desa Kalijaya Kec. Cikarang Barat (dhi. Cibitung) Kab. Bekasi, Jawa Barat. Bukti Kepemilikan : SHGB No.02/Kalijaya tgl.16 Februari 1988 sampai dengan 16 Februari 2018 senilai Rp58.218 juta.

Peralatan, mesin dan alat berat di Pabrik Sidoarjo, Desa Kedungwonokerto, Jawa Timur, senilai Rp175.490 juta sesuai Laporan Konsultan KJPP Piesta No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 sudah diikat secara fidusia.

Piutang usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp240.461 juta sudah diikat secara fidusia. Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan kepada BNI adalah sebesar Rp350.000 juta. Berdasarkan perjanjian kredit No.38 tanggal 20 Desember 2016, Perseroan memperoleh kredit modal kerja dari PT Bank ICBC Indonesia (“ICBC”) sebesar Rp400.000 juta yang terbagi atas 2 tranche. Tranche A sebesar Rp200.000 juta merupakan committed line dan tranche B sebesar Rp200.000 juta merupakan uncommitted line, dengan jangka waktu satu (1) tahun sejak penandatanganan perjanjian. Berdasarkan Surat Penawaran Kredit No.052/CBIII/ICBC/III/2017 tanggal 22 Maret 2017, Perseroan mendapatkan tambahan kredit modal kerja dari ICBC dengan jumlah fasilitas Rp300.000 juta yang terbagi atas dua (2) tranche. Tranche A sebesar Rp150.000 juta merupakan committed line dan tranche B sebesar Rp150.000 juta merupakan uncommitted line, dengan jangka waktu satu (1) tahun sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017. Fasilitas ini telah diperpanjang berdasarkan surat persetujuan perpanjangan fasilitas kredit No. 244/CBIII/ICBC/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017, dengan jangka waktu dua (2) bulan sampai dengan tanggal 20 Februari 2018, dengan adendum suku bunga tranche A 9.25% per tahun dan tranche B 9% per tahun. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan: 1. Piutang usaha Perseroan yang diikat secara fidusia, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 39 tanggal 20 Desember

2016, senilai Rp 500.000 juta 2. Sisa nilai atau omzet kontrak Perseroan - kontraktor harus dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan kepada ICBC sebesar Rp700.000 juta. Berdasarkan perjanjian fasilitas No. SMBCI/NS/0494 tanggal 18 Oktober 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (“SMBC”) sebagai berikut: Loan on note 1 untuk tujuan modal kerja sebesar Rp200.000 juta, dengan jangka waktu selama 12 bulan sampai

dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan suku bunga 9% per tahun. Commercial LC untuk tujuan impor atau pembelian lokal atas bahan baku atau peralatan untuk kegiatan bisnis

Perseroan melalui penerbitan LC dan LC Usance Local, Sight, LC Usance, Payable at Sight (LC UPAS), LC Usance Payable at Usance (LC UPAU) sebesar Rp500.000 juta, dengan jangka waktu selama 12 bulan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Acceptance untuk tujuan akseptasi LC usance ataupun LC lokal sebesar Rp500.000 juta, dengan jangka waktu enam (6) bulan.

Loan on note trust receipt untuk tujuan pembayaran LC ataupun LC local sebesar Rp500.000 juta, dengan jangka waktu selama tiga (3) bulan sejak tanggal jatuh tempo LC atau apabila lebih singkat dapat diperpanjang hingga enam (6) bulan dari tanggal penerbitan LC ataupun LC lokal, dengan suku bunga 9% per tahun.

Guarantee untuk tujuan penerbitan bank garansi dalam bentuk payment bond, bid bond, performance bond, dan maintenance bond, sehubungan dengan bisnis peminjam, sebesar Rp500.000 juta, dengan jangka waktu selama 12 bulan namun tidak termasuk periode klaim 30 hari kalender.

Loan on note account payable financing untuk tujuan pembiayaan terkait dengan pembayaran kepada supplier peminjam sebesar Rp500.000 juta, dengan jangka waktu maksimum selama enam (6) bulan dan bersifat non-rolloverable, dengan suku bunga 8,8% per tahun.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha saat ini atau akan datang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp625.000 juta atau 125% dari limit gabungan yang sudah diikat secara fidusia.

46

Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan kepada SMBC sebesar Rp486.715 juta. Berdasarkan surat No. MKT/EXT/138/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank CTBC Indonesia (“CTBC”) berupa kredit modal kerja sebesar Rp300.000 juta, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018 dengan suku bunga JIBOR+2.0% per tahun. Berdasarkan Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 132/AMEND/IX/2018 tanggal 4 September 2018, telah disetujui Fasilitas Omnibus Line berupa Pinjaman Jangka Pendek, Surat Kredit Berdokumen atas Unjuk, Surat Kredit Berdokumentasi Berjangka, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri atas Unjuk, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Berjangka dan Usance Payable at Sight dengan masing-masing limit sebesar Rp300.000 juta, dengan jangka waktu sampai dengan 15 Agustus 2019. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha dari proyek WSKT untuk proyek Pemerintah minimal 100% dari pinjaman yang beredar saat ini yang sudah diikat secara fidusia. Daftar piutang usaha akan diperbaharui setiap 6 bulan Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan kepada CTBC sebesar Rp300.000 juta. Berdasarkan surat No. 0745/GKK/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit modal Kerja dari PT Bank DKI sebagai berikut: 1. Kredit modal kerja konstruksi sebesar Rp100.000 juta untuk pengadaan bahan precast dan readymix proyek Jalan Tol

Jakarta – Cikampek II Elevated, dengan jangka waktu selama 18 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 28 Pebruari 2019 dan dengan suku bunga 9,25% per tahun.


Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan: 1. Piutang usaha dan/atau persediaan Perseroan yang diikat secara fidusia, sebesar minimal Rp750.000 juta. 2. Piutang usaha atas proyek senilai kontrak yang dibiayai PT Bank DKI. Kredit modal kerja pinjaman berjangka telah diperbarui berdasarkan surat No. 0910/GKK/V/2018 tanggal 25 Mei 2018, dengan jangka waktu selama 12 bulan Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan kepada PT Bank DKI sebesar Rp644.200 Juta. Berdasarkan perjanjian kredit No. 17-0164LN tanggal 26 Juli 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank of Tokyo Mitsubishi UFG (“MUFG”) berupa kredit modal kerja sebesar Rp500.000 juta atau jumlah yang setara dengan mata uang Dolar Amerika Serikat (US$), dengan sub limit fasilitas impor/ LC lokal (sight/usance) sebesar Rp150.000 juta, dengan jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha Perseroan yang diikat secara fidusia, sebesar minimal Rp750.000 juta. Berdasarkan konfirmasi fasilitas No. 018/CF/CDU-NJ/RAD/18 tanggal 26 Juli 2018, terdapat 2 fasilitas: 1. Fasilitas Perdagangan Tanpa Komitmen Impor/Lokal LC dengan limit sebesar Rp150.000 juta, jatuh tempo tanggal 26

Januari 2020. 2. Foreign Exchange Forward/SWAP dengan limit sebesar USD500,000, jatuh tempo tanggal 26 Januari 2020. Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan kepada MUFG sebesar Rp450.000 juta. Berdasarkan surat perjanjian No. 049/PP/CB/JKT/2018 tanggal 15 Agustus 2018 dengan CIMB, Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan transaksi khusus Murabahah, On Revolving Basis, Uncommitted untuk pembelian berupa bahan baku dan/atau bahan pendukung produksi beton dengan jumlah fasilitas sebesar Rp77.695 juta dalam jangka waktu tiga (3) bulan sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018 dan dengan margin Bank sebesar Rp1.837 juta.

47

Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan kepada SMBC sebesar Rp486.715 juta. Berdasarkan surat No. MKT/EXT/138/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank CTBC Indonesia (“CTBC”) berupa kredit modal kerja sebesar Rp300.000 juta, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018 dengan suku bunga JIBOR+2.0% per tahun. Berdasarkan Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 132/AMEND/IX/2018 tanggal 4 September 2018, telah disetujui Fasilitas Omnibus Line berupa Pinjaman Jangka Pendek, Surat Kredit Berdokumen atas Unjuk, Surat Kredit Berdokumentasi Berjangka, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri atas Unjuk, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Berjangka dan Usance Payable at Sight dengan masing-masing limit sebesar Rp300.000 juta, dengan jangka waktu sampai dengan 15 Agustus 2019. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha dari proyek WSKT untuk proyek Pemerintah minimal 100% dari pinjaman yang beredar saat ini yang sudah diikat secara fidusia. Daftar piutang usaha akan diperbaharui setiap 6 bulan Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan kepada CTBC sebesar Rp300.000 juta. Berdasarkan surat No. 0745/GKK/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit modal Kerja dari PT Bank DKI sebagai berikut: 1. Kredit modal kerja konstruksi sebesar Rp100.000 juta untuk pengadaan bahan precast dan readymix proyek Jalan Tol

Jakarta – Cikampek II Elevated, dengan jangka waktu selama 18 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 28 Pebruari 2019 dan dengan suku bunga 9,25% per tahun.


Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan: 1. Piutang usaha dan/atau persediaan Perseroan yang diikat secara fidusia, sebesar minimal Rp750.000 juta. 2. Piutang usaha atas proyek senilai kontrak yang dibiayai PT Bank DKI. Kredit modal kerja pinjaman berjangka telah diperbarui berdasarkan surat No. 0910/GKK/V/2018 tanggal 25 Mei 2018, dengan jangka waktu selama 12 bulan Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan kepada PT Bank DKI sebesar Rp644.200 Juta. Berdasarkan perjanjian kredit No. 17-0164LN tanggal 26 Juli 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank of Tokyo Mitsubishi UFG (“MUFG”) berupa kredit modal kerja sebesar Rp500.000 juta atau jumlah yang setara dengan mata uang Dolar Amerika Serikat (US$), dengan sub limit fasilitas impor/ LC lokal (sight/usance) sebesar Rp150.000 juta, dengan jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha Perseroan yang diikat secara fidusia, sebesar minimal Rp750.000 juta. Berdasarkan konfirmasi fasilitas No. 018/CF/CDU-NJ/RAD/18 tanggal 26 Juli 2018, terdapat 2 fasilitas: 1. Fasilitas Perdagangan Tanpa Komitmen Impor/Lokal LC dengan limit sebesar Rp150.000 juta, jatuh tempo tanggal 26

Januari 2020. 2. Foreign Exchange Forward/SWAP dengan limit sebesar USD500,000, jatuh tempo tanggal 26 Januari 2020. Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan kepada MUFG sebesar Rp450.000 juta. Berdasarkan surat perjanjian No. 049/PP/CB/JKT/2018 tanggal 15 Agustus 2018 dengan CIMB, Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan transaksi khusus Murabahah, On Revolving Basis, Uncommitted untuk pembelian berupa bahan baku dan/atau bahan pendukung produksi beton dengan jumlah fasilitas sebesar Rp77.695 juta dalam jangka waktu tiga (3) bulan sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018 dan dengan margin Bank sebesar Rp1.837 juta.

Berdasarkan perjanjian kredit No. 078/CB/JKT/ 2017 tanggal 16 Agustus 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari CIMB sebagai berikut: Fasilitas - fasilitas ini telah diperpanjang berdasarkan surat persetujuan perpanjangan fasilitas kredit No. 231/OL/CBGIII/XI/18 tanggal 14 November 2018, dengan jangka waktu sembilan (9) bulan sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019. Berikut rincian fasilitas kredit yang diberikan: Fasilitas commercial credit lines, revolving, uncommitted, sebesar Rp300.000 juta dengan jangka waktu selama

sembilan (9) bulan sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019 dan dengan suku bunga 9,6% per tahun.

Fasilitas trust receipt, revolving, uncommitted, sebesar Rp200.000 juta dengan jangka waktu selama sembilan (9) bulan sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019 dan dengan suku bunga 9,5% per tahun

Fasilitas bank garansi, revolving, uncommitted, sebesar Rp200.000 juta dan pinjaman transaksi khusus kewajiban trade local sebesar Rp300.000.000.000, dengan jangka waktu selama sembilan (9) bulan sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019 dan dengan suku bunga 9,5% per tahun.

Fasilitas pinjaman transaksi khusus musyarakah, revolving, uncommited, sebesar Rp300.000 juta dengan jangka waktu selama sembilan (9) bulan sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019 dan dengan suku bunga 9,6% per tahun.

Fasilitas pinjaman ini dijaminkan dengan: 1. Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 26/ Kaliangsana seluas 80.198 m2, Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 27 /

Kaliangsana seluas 42.000 m2 dan Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 28 / Kaliangsana meliputi seluas 147 m2 yang terletak di Desa Kaliangsana, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Jawa Barat atas nama Perseroan sebesar Rp131.186 juta.

2. Fidusia atas piutang usaha Perseroan dengan nilai penjaminan minimal sebesar Rp500.000.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan kepada CIMB sebesar Rp299.825 juta. Berdasarkan surat No. 064/Krd.Komersial/BB/IV/2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT BPD Banten Tbk (“BPD Banten”) berupa kredit modal kerja sebesar Rp90.000 juta, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 21 April 2017. Berdasarkan surat No. 027/KMRBB/OL/VII/2018, Perseroan memperoleh kredit modal kerja transaksional sebesar Rp70.000 juta dengan bunga 9.5% per tahun dan berjangka waktu 9 bulan sampai dengan 25 April 2019. Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan kepada BPD Banten sebesar Rp50.000 juta. Kredit Sindikasi Pada tanggal 30 Oktober 2015 Perseroan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dengan perjanjian sindikasi dari BNI dan BRI untuk proyek Tol Bekasi-Cawang- Kampung Melayu Tahap I sebesar Rp1.705.720 juta, dengan jangka waktu selama 3 tahun sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018 dan tidak diperpanjang lagi. Fasilitas pinjaman ini terdiri dari: a. BNI sebesar Rp852.860 juta. b. BRI sebesar Rp852.860 juta. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan: a. Tagihan/ piutang proyek yang dibiayai diikat fidusia sebesar 100% dari nilai kontrak. b. Kepemilikan 60% saham PT Kresna Kusuma Dyandra Marga KKDM oleh PT Waskita Toll Road (WTR). c. Hak Konsesi Pengusahaan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol

(cessie), termasuk hak untuk mengalihkan Hak Penguasaan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu kepada pihak

48

ketiga dan/atau menunjuk pihak ketiga sebagai Operator Jalan Tol, sebagai pelaksanaan dari ketentuan Akta Hak Pengelolaan Jalan Tol (cessie).

d. Tagihan atas klaim asuransi proyek yang dibiayai diikat secara fidusia sebesar 100% dari nilai pertanggungan. Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan kepada kredit sindikasi sebesar Rp10.565 juta. Pada tanggal 6 Juni 2018, Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Bank BCA Syariah berupa PMK Musyarakah (Revolving) sebesar Rp100.000 juta, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 6 Juni 2019 dengan porsi syirkah sebesar 75% bank dan 25% nasabah. Agunan dari pembiayaan ini adalah piutang usaha kepada PT Waskita Karya Tbk dan grup usaha senilai Rp120.000 juta Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan kepada PT Bank BCA Syariah sebesar Rp100.000 juta. Berdasarkan Surat No. 192/BP/CRC-WB/V/2018 mengenai surat penawaran fasilitas perbankan, PT Bank Permata Tbk telah memberikan pinjaman kepada Perseroan berupa Revolving Financing iB (Baru) dengan limit Rp300.000 juta, jangka waktu 1 tahun sejak ditandatangani, dengan bagi hasil sebesar 9,25%per tahun Jaminan yang diberikan oleh Perseroan adalah Piutang Baru. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perseroan telah memenuhi syarat dan kondisi semua pinjaman yang ditetapkan Bank. Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan kepada PT Bank Permata Tbk sebesar Rp300.000 juta. b) Utang Usaha 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017 Pada tanggal 31 Desember 2018, utang usaha Perseroan adalah sebesar Rp1.404.921 juta di mana terjadi penurunan sebesar 39,40% setara dengan Rp913.289 juta dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp2.318.210 juta. Penurunan utang usaha antara lain disebabkan oleh pembaharuan utang usaha kepada supplier. c) Utang Lain-Lain 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017 Pada tanggal 31 Desember 2018, utang lain-lain Perseroan adalah sebesar Rp214.749 juta dimana terjadi peningkatan sebesar 126,71% setara dengan Rp120.024 juta dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp94.725 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya transaksi dengan Waskita Acset KSO. d) Utang Pajak

31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017 Pada tanggal 31 Desember 2018, utang pajak Perseroan adalah sebesar Rp68.133 juta dimana terjadi peningkatan sebesar 93,92% setara dengan Rp32.999 juta dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp35.134 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan utang Pajak pasal 25 bulan Desember 2018 dibandingkan dengan tahun 2017, disamping itu adanya utang pajak atas jasa konstruksi yang pada tahun 2017 bersaldo nihil.

49

ketiga dan/atau menunjuk pihak ketiga sebagai Operator Jalan Tol, sebagai pelaksanaan dari ketentuan Akta Hak Pengelolaan Jalan Tol (cessie).

d. Tagihan atas klaim asuransi proyek yang dibiayai diikat secara fidusia sebesar 100% dari nilai pertanggungan. Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan kepada kredit sindikasi sebesar Rp10.565 juta. Pada tanggal 6 Juni 2018, Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Bank BCA Syariah berupa PMK Musyarakah (Revolving) sebesar Rp100.000 juta, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 6 Juni 2019 dengan porsi syirkah sebesar 75% bank dan 25% nasabah. Agunan dari pembiayaan ini adalah piutang usaha kepada PT Waskita Karya Tbk dan grup usaha senilai Rp120.000 juta Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan kepada PT Bank BCA Syariah sebesar Rp100.000 juta. Berdasarkan Surat No. 192/BP/CRC-WB/V/2018 mengenai surat penawaran fasilitas perbankan, PT Bank Permata Tbk telah memberikan pinjaman kepada Perseroan berupa Revolving Financing iB (Baru) dengan limit Rp300.000 juta, jangka waktu 1 tahun sejak ditandatangani, dengan bagi hasil sebesar 9,25%per tahun Jaminan yang diberikan oleh Perseroan adalah Piutang Baru. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perseroan telah memenuhi syarat dan kondisi semua pinjaman yang ditetapkan Bank. Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perseroan kepada PT Bank Permata Tbk sebesar Rp300.000 juta. b) Utang Usaha 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017 Pada tanggal 31 Desember 2018, utang usaha Perseroan adalah sebesar Rp1.404.921 juta di mana terjadi penurunan sebesar 39,40% setara dengan Rp913.289 juta dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp2.318.210 juta. Penurunan utang usaha antara lain disebabkan oleh pembaharuan utang usaha kepada supplier. c) Utang Lain-Lain 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017 Pada tanggal 31 Desember 2018, utang lain-lain Perseroan adalah sebesar Rp214.749 juta dimana terjadi peningkatan sebesar 126,71% setara dengan Rp120.024 juta dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp94.725 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya transaksi dengan Waskita Acset KSO. d) Utang Pajak

31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017 Pada tanggal 31 Desember 2018, utang pajak Perseroan adalah sebesar Rp68.133 juta dimana terjadi peningkatan sebesar 93,92% setara dengan Rp32.999 juta dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp35.134 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan utang Pajak pasal 25 bulan Desember 2018 dibandingkan dengan tahun 2017, disamping itu adanya utang pajak atas jasa konstruksi yang pada tahun 2017 bersaldo nihil.

e) Beban Akrual 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017 Pada tanggal 31 Desember 2018, beban akrual Perseroan adalah sebesar Rp69.871 juta dimana terjadi penurunan sebesar 1,37% setara dengan Rp972 juta dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp70.843 juta. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan beban bunga,beban kantor dan beban pegawai. f) Uang Muka Dari Pelanggan 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017 Pada tanggal 31 Desember 2018, uang muka dari pelanggan Perseroan adalah sebesar Rp106.489 juta dimana terjadi peningkatan sebesar 23,09% setara dengan Rp19.977 juta dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp86.512 juta. Peningkatan ini disebabkan adanya uang muka dari PT Kresna Kusuma Dyandra Marga, PT Sintesis Kreasi Bersama dan Shimizu PP BCK Joint Venture. g) Liabilitas Imbalan Kerja 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017 Pada tanggal 31 Desember 2018, liabilitas imblan kerja Perseroan adalah sebesar Rp10.264 juta dimana terjadi peningkatan sebesar 8,49% setara dengan Rp803 juta dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp9.461 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah pegawai tetap Perseroan yang mengakibatkan perhitungan imbalan kerja karyawan menjadi meningkat pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017. Ekuitas



Modal saham 2.636.116 2.636.116 Tambahan modal disetor 3.944.529 3.944.529 Saham diperoleh kembali (775.954) (775.954) Saldo laba


Komponen ekuitas lainnya 307.196 97.577 JUMLAH EKUITAS 7.882.313 7.316.656 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017 Pada tanggal 31 Desember 2018, total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp7.882.314 juta, di mana terjadi peningkatan sebesar 7,73% atau setara Rp565.658 juta dibandingkan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp7.316.656 juta. Hal ini terutama disebabkan pada tahun 2018 terdapat penyesuaian hasil revaluasi aset tetap sebesar Rp212.799 juta, disamping itu ada penyesuaian terkait imbalan kerja karyawan.

50

Analisa Laporan Arus Kas Tabel berikut memuat ikhtisar laporan arus kas Perseroan:


Keterangan

31 Desember

2018 2017

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi 1.818.103 (2.413.799)

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi (1.272.088) (1.302.336)

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan (275.157) 538.660

Peningkatan (penurunan) bersih kas dan setara kas 270.858 (3.177.475)

Kas dan setara kas pada awal tahun 1.028.346 4.205.821

Kas dan setara kas pada akhir tahun 1.299.204 1.028.346 Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat karateristik atau siklus bisnis tertentu yang mempengaruhi pola arus kas Perseroan. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.818.103 juta. Arus kas dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan dari pelanggan pada tahun 2018 sebesar Rp11.401.175 juta mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2017 sebesar Rp4.693.276 juta, pembayaran kepada pemasok dan pihak ketiga dimana pada tahun 2018 sebesar Rp7.996.352 juta yang mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2017 sebesar Rp5.976.491 juta, pembayaran beban pinjaman pada tahun 2018 sebesar Rp536.713 juta mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp469.744 juta, pembayaran kepada karyawan pada tahun 2018 sebesar Rp810.223 juta, juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp431.923 juta. Untuk penerimaan pendapatan jasa giro dan bunga deposito pada tahun 2018 sebesar Rp9.309 juta mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp87.894 juta, pembayaran Pajak pada tahun 2018 sebesar Rp472.053 juta mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp316.811 juta dan penerimaan restitusi PPN pada tahun 2018 sebesar Rp222.960 juta. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.272.088 juta. Arus kas dari aktivitas investasi berasal dari perolehan aset tetap yang dilakukan secara tunai. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp275.157 juta. Arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan pinjaman jangka pendek pada tahun 2018 sebesar Rp7.918.371 juta yang mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2017 sebesar Rp3.182.024 juta, pembayaran pinjaman jangka pendek yang pada tahun 2018 sebesar Rp7.443.280 juta mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp1.550.000 juta, disamping itu pada tahun 2018 terdapat pembayaran dividen sebesar Rp750.248 juta dan pada tahun 2017 terdapat pembelian kembali saham Perseroan sebesar Rp775.954 juta. Rasio Laba (Rugi) Tahun Berjalan Terhadap Total Aset Rasio Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Aset pada tahun 2018 sebesar 7,25%, rasio ini dapat membantu manajemen dan investor untuk melihat seberapa baik suatu perusahaan mampu mengkonversi investasinya pada aset menjadi keuntungan atau laba (profit). Tingkat Pengembalian Aset atau Return on Assets ini sebenarnya juga dapat dianggap sebagai imbal hasil investasi (return on investment) bagi suatu perusahaan karena pada umumnya aset modal (capital assets) seringkali merupakan investasi terbesar bagi kebanyakan perusahaan. Dengan kata lain, uang atau modal diinvestasikan menjadi aset modal dan tingkat pengembaliannya atau imbal hasilnya diukur dalam bentuk laba atau keuntungan (profit) yang diperolehnya

51

Analisa Laporan Arus Kas Tabel berikut memuat ikhtisar laporan arus kas Perseroan:


Keterangan

31 Desember

2018 2017

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi 1.818.103 (2.413.799)

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi (1.272.088) (1.302.336)

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan (275.157) 538.660

Peningkatan (penurunan) bersih kas dan setara kas 270.858 (3.177.475)

Kas dan setara kas pada awal tahun 1.028.346 4.205.821

Kas dan setara kas pada akhir tahun 1.299.204 1.028.346 Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat karateristik atau siklus bisnis tertentu yang mempengaruhi pola arus kas Perseroan. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.818.103 juta. Arus kas dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan dari pelanggan pada tahun 2018 sebesar Rp11.401.175 juta mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2017 sebesar Rp4.693.276 juta, pembayaran kepada pemasok dan pihak ketiga dimana pada tahun 2018 sebesar Rp7.996.352 juta yang mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2017 sebesar Rp5.976.491 juta, pembayaran beban pinjaman pada tahun 2018 sebesar Rp536.713 juta mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp469.744 juta, pembayaran kepada karyawan pada tahun 2018 sebesar Rp810.223 juta, juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp431.923 juta. Untuk penerimaan pendapatan jasa giro dan bunga deposito pada tahun 2018 sebesar Rp9.309 juta mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp87.894 juta, pembayaran Pajak pada tahun 2018 sebesar Rp472.053 juta mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp316.811 juta dan penerimaan restitusi PPN pada tahun 2018 sebesar Rp222.960 juta. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.272.088 juta. Arus kas dari aktivitas investasi berasal dari perolehan aset tetap yang dilakukan secara tunai. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp275.157 juta. Arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan pinjaman jangka pendek pada tahun 2018 sebesar Rp7.918.371 juta yang mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2017 sebesar Rp3.182.024 juta, pembayaran pinjaman jangka pendek yang pada tahun 2018 sebesar Rp7.443.280 juta mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp1.550.000 juta, disamping itu pada tahun 2018 terdapat pembayaran dividen sebesar Rp750.248 juta dan pada tahun 2017 terdapat pembelian kembali saham Perseroan sebesar Rp775.954 juta. Rasio Laba (Rugi) Tahun Berjalan Terhadap Total Aset Rasio Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Aset pada tahun 2018 sebesar 7,25%, rasio ini dapat membantu manajemen dan investor untuk melihat seberapa baik suatu perusahaan mampu mengkonversi investasinya pada aset menjadi keuntungan atau laba (profit). Tingkat Pengembalian Aset atau Return on Assets ini sebenarnya juga dapat dianggap sebagai imbal hasil investasi (return on investment) bagi suatu perusahaan karena pada umumnya aset modal (capital assets) seringkali merupakan investasi terbesar bagi kebanyakan perusahaan. Dengan kata lain, uang atau modal diinvestasikan menjadi aset modal dan tingkat pengembaliannya atau imbal hasilnya diukur dalam bentuk laba atau keuntungan (profit) yang diperolehnya

Rasio Laba (Rugi) Tahun Berjalan Terhadap Total Ekuitas Rasio Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Ekuitas pada tahun 2018 sebesar 14,00%, rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. Rasio Likuiditas Rasio Likuiditas Perseroan terdiri dari rasio kas untuk tahun 2018 sebesar 17,73%, sedangkan tahun 2017 sebesar 13,54%, disamping itu untuk current ratio pada tahun 2018 sebesar 1,40 kali dan tahun 2017 sebesar 1,52 kali. Kemampuan Perseroan untuk menghasilkan kas berdasarkan kegiatan operasionalnya dipengaruhi oleh jenis proyek yang ditangani oleh Perseroan, yang mayoritas menggunakan metode pembayaran turnkey, dimana pembayaran dilakukan setelah pekerjaan telah selesai secara keseluruhan. Apabila Proyek yang ditangani Perseroan belum selesai, maka likuiditas Perseroan akan mengalami penurunan karena belum diperolehnya pembayaran atas proyek. Sebaliknya, jika proyek yang ditangani Perseroan telah selesai, maka kas yang diperoleh dari kegiatan operasional akan meningkat. Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh liabilitas menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabiilitas dengan jumlah ekuitas (Debts to Equity Ratio). Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset (Debts to Asset Ratio). Solvabilitas diukur dengan memabandingkan jumlah liabilitas berbunga dengan jumlah ekuitas (Gearing Ratio).

Berikut adalah solvabilitas Perseroan pada tahun 2018 dan 2017:

Keterangan 31 Desember 2018 31 Desember 2017 Debt to Equity Ratio 93,12% 103,91% Debt to Asset Ratio 48,22% 50,96% Gearing Ratio 69,31% 48,37% 3. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah seperti fiskal, moneter, pajak atau kebijakan lain yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut : a. Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai kurs mata uang asing yang terjadi akan

mempengaruhi pendapatan Perseroan karena untuk operasional Perseroan masih mendanai dana kerja dengan pinjaman bank

b. Kebijakan fiskal seperti perubahan tarif pajak dan cukai tertentu akan berdampak pada meningkatnya beban pajak dan biaya perolehan material tertentu.

c. Kebijakan infrastuktur seperti program percepatan pembangunan (MP3EI) akan berdampak pada meningkatnya pangsa pasar yang berpotensi meningkatkan nilai kontrak dan penjualan Perseroan Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi posisi keuangan keseluruhan Perseroan termasuk dampaknya bagi kondisi keuangan Perseroan adalah sebagai berikut : 1. Kebijakan harga BBM yang akan mepengaruhi harga dari supplier yang akan berakibat pada biaya produksi

Perseroan. 2. Kebijakan tarif pajak yang akan mempengaruhi beban pajak dan laba bersih Perseroan 3. Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat UMR/UMP dan jaminan sosial yang akan mempengaruhi

biaya upah dan gaji pekerja/pegawai Perseroan.

52

4. Analisa Operasi per Segmen Usaha

Berikut adalah rincian pendapatan usaha, profitabilitas atau hasil dari masing-masing segmen operasi Perseroan:


31 Desember 2018

Precast Readymix Construction Total

Pendapatan Usaha 2.330.274 4.459.022 1.210.853 8.000.149 Beban Pokok Pendapatan (1.852.305) (3.896.161) (405.402) (6.153.867) Laba Bruto 477.970 562.861 805.451 1.846.282 Beban Usaha - - - (196.479) Beban Pajak Final - - - (38.587) Penghasilan (Beban) Lain-lain Bersih - - - 76.056 Laba Sebelum Pajak dan Beban Keuangan - - - 1.687.272 Beban Keuangan - - - (331.723) Bagian Laba Ventura Bersama - - - - Laba Sebelum Pajak - - - 1.355.549 Beban Pajak Penghasilan - - - (252.076) Laba Bersih Tahun Berjalan

1.103.473


31 Desember 2017


Pendapatan Usaha 2.808.942 2.738.189 1.557.027 7.104.158 Beban Pokok Pendapatan (1.980.111) (1.930.234) (1.245.622) (5.155.967) Laba Bruto 828.831 807.954 311.405 1.948.191 Beban Usaha - - - (414.514) Penghasilan (Beban) Lain-lain Bersih - - - 88.120 Laba Sebelum Pajak dan Beban Keuangan - - - 1.621.796 Beban Keuangan - - - (462.208) Bagian Laba Ventura Bersama - - - (3.354) Laba Sebelum Pajak - - - 1.156.234 Beban Pajak Penghasilan - - - (155.903) Laba Bersih Tahun Berjalan

1.000.331

Pendapatan usaha Perseroan pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp8.000.149 juta di mana terjadi kenaikan sebesar 12,61% atau setara dengan Rp895.991 juta dibandingkan dengan pendapatan usaha sebesar Rp7.104.158 juta pada 31 Desember 2017. Kenaikan pendapatan usaha tersebut disebabkan oleh adanya faktor demand yang lebih besar dibanding supply yang ada dan juga disebabkan pula oleh variasi produk yang dijual oleh Perseroan yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Disamping kenaikan demand juga adanya kenaikan harga, dimana Perseroan mempunyai kebijakan yang fleksibel terhadap harga jual yang disesuaikan dengan kapasitas normal masing-masing plant yang ada. Disamping itu pengaruh harga jual juga dipengaruhi oleh kenaikan harga pokok produksi seperti bahan material alam, bahan material industri, bahan bakar minyak, listrik dan upah. Jumlah laba bruto pada tahun 2018 adalah sebesar Rp186.282 juta, di mana terjadi penurunan sebesar 5,23% atau setara dengan Rp101.959 juta, dibandingkan dengan laba bruto pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp1.948.191 juta. Penurunan laba bruto tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan pada beban pokok pendapatan yang cukup signifikan akibat dari adanya kenaikan harga yang cukup tinggi di tahun 2018. a. Segmen Usaha Precast Pada periode 31 Desember 2018 volume produksi precast mencapai Rp2.330.274 juta, jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun 2017 dimana pada tahun 2017 mencapai sebesar Rp2.808.942 juta. Berikut adalah kinerja segmen usaha Precast:

53

4. Analisa Operasi per Segmen Usaha

Berikut adalah rincian pendapatan usaha, profitabilitas atau hasil dari masing-masing segmen operasi Perseroan:


31 Desember 2018


Pendapatan Usaha 2.330.274 4.459.022 1.210.853 8.000.149 Beban Pokok Pendapatan (1.852.305) (3.896.161) (405.402) (6.153.867) Laba Bruto 477.970 562.861 805.451 1.846.282 Beban Usaha - - - (196.479) Beban Pajak Final - - - (38.587) Penghasilan (Beban) Lain-lain Bersih - - - 76.056 Laba Sebelum Pajak dan Beban Keuangan - - - 1.687.272 Beban Keuangan - - - (331.723) Bagian Laba Ventura Bersama - - - - Laba Sebelum Pajak - - - 1.355.549 Beban Pajak Penghasilan - - - (252.076) Laba Bersih Tahun Berjalan

1.103.473


31 Desember 2017


Pendapatan Usaha 2.808.942 2.738.189 1.557.027 7.104.158 Beban Pokok Pendapatan (1.980.111) (1.930.234) (1.245.622) (5.155.967) Laba Bruto 828.831 807.954 311.405 1.948.191 Beban Usaha - - - (414.514) Penghasilan (Beban) Lain-lain Bersih - - - 88.120 Laba Sebelum Pajak dan Beban Keuangan - - - 1.621.796 Beban Keuangan - - - (462.208) Bagian Laba Ventura Bersama - - - (3.354) Laba Sebelum Pajak - - - 1.156.234 Beban Pajak Penghasilan - - - (155.903) Laba Bersih Tahun Berjalan

1.000.331

Pendapatan usaha Perseroan pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp8.000.149 juta di mana terjadi kenaikan sebesar 12,61% atau setara dengan Rp895.991 juta dibandingkan dengan pendapatan usaha sebesar Rp7.104.158 juta pada 31 Desember 2017. Kenaikan pendapatan usaha tersebut disebabkan oleh adanya faktor demand yang lebih besar dibanding supply yang ada dan juga disebabkan pula oleh variasi produk yang dijual oleh Perseroan yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Disamping kenaikan demand juga adanya kenaikan harga, dimana Perseroan mempunyai kebijakan yang fleksibel terhadap harga jual yang disesuaikan dengan kapasitas normal masing-masing plant yang ada. Disamping itu pengaruh harga jual juga dipengaruhi oleh kenaikan harga pokok produksi seperti bahan material alam, bahan material industri, bahan bakar minyak, listrik dan upah. Jumlah laba bruto pada tahun 2018 adalah sebesar Rp186.282 juta, di mana terjadi penurunan sebesar 5,23% atau setara dengan Rp101.959 juta, dibandingkan dengan laba bruto pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp1.948.191 juta. Penurunan laba bruto tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan pada beban pokok pendapatan yang cukup signifikan akibat dari adanya kenaikan harga yang cukup tinggi di tahun 2018. a. Segmen Usaha Precast Pada periode 31 Desember 2018 volume produksi precast mencapai Rp2.330.274 juta, jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun 2017 dimana pada tahun 2017 mencapai sebesar Rp2.808.942 juta. Berikut adalah kinerja segmen usaha Precast:


Produksi (M ton): 2.368.234 2.056.983 Penjualan (Rp juta): 2.330.274 2.808.942

b. Segmen Usaha Readymix Pada periode 31 Desember 2018 volume produksi readymix mencapai Rp4.459.022 juta, jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 yang hanya sebesar Rp2.738.189 juta. Berikut adalah kinerja segmen usaha readymix:

31 Desember 2018 31 Desember 2017 Produksi (M ton): 4.982.211 3.007.826 Penjualan (Rp juta): 4.459.022 2.738.189 c. Segmen Usaha Konstruksi

Sampai dengan periode 31 Desember 2018 total pendapatan usaha Perseroan yang dihasilkan segmen usaha konstruksi mencapai Rp1.210.853 juta jumlah tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan total segmen usaha konstruksi Perseroan sampai dengan dengan tahun 2017 yang senilai Rp1.557.027 juta.

Hal ini terutama disebabkan oleh kontribusi dari proyek-proyek investasi Peseroan seperti:

Nama Proyek Nilai Kontrak (Rp) M-Penthouse 4.430.048.000 STG & Boiler Batubara 2.985.000.000 Grande Valore Condominium 3.725.478.800 Grande Valore Condominium (ADD I) 3.248.326.400 Tol Porong - Gempol Paket 3B 962.904.000 Golf Island 40.000.066.392 Golf Island 35.412.999.000 Golf Island (ADD-I) 30.769.821.032 Citarum Paket 2 22.879.200.000 Citarum Paket 1 2.356.000.000 Perluasan Gedung Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta 5.145.000.000 Perluasan Gedung Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta (ADD 1) 8.955.000.000 Perluasan Gedung Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta (ADD 2) 10.425.000.000 Perluasan Gedung Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta (ADD 3) 11.160.000.000 Perluasan Gedung Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta (ADD 4) 12.997.500.000 Perluasan Gedung Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta (ADD 5) 19.012.750.000 Perluasan Gedung Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta (ADD 7) Tetap Perluasan Gedung Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta (ADD 8) 20.115.250.000 Perluasan Gedung Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta (ADD 9) 21.217.750.000 Perluasan Gedung Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta (ADD 10) Tetap Perluasan Gedung Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta (ADD 11) Tetap Bandara Soetta - Ciledug Interchange STA 11 250.000.000 FO Pegangsaan Kelapa Gading 9.384.000.000 FO Pegangsaan Kelapa Gading (Addendum I) 13.648.000.000 FO Pegangsaan Kelapa Gading (Addendum II) 13.648.000.000 FO T3 Soetta 17.627.194.000 FO T3 Soetta (ADD 1) 21.894.350.250 FO T3 Soetta (ADD 2) 27.292.092.750 Kali Baru 1.996.072.800 Soetta - Ciledug interchange STA.11 1.508.622.400 P2B PUSRI 2B 8.258.192.500 P2B PUSRI Prilling Tower Palembang 1.198.415.000 PUSRI Palembang 957.812.500

54

Nama Proyek Nilai Kontrak (Rp) Golf Island 142.962.465.000 Golf Island (ADD-I) 129.902.925.000 Golf Island (ADD-II) 39.444.050.000 Gardenia Bogor (2014) 2.980.554.000 Norm. Kali Pesanggrahan (Paket 1) 2.484.274.575 Norm. Kali Pesanggrahan (Paket 1) Addendum I 1.603.668.450 Tol Gempol Pasuruan Seksi A2 15.669.333.000 Tol Porong - Gempol Paket 3B 2.443.840.000 CBD Karawang (2014) 1.525.695.000 FO T3 Soetta 2.748.292.080 FO T3 Soetta 1.950.000.000 FO T3 Soetta (ADD I) Tetap FO T3 Soetta (ADD II) Tetap FO T3 Soetta 863.010.720 FO T3 Soetta (ADD I) 1.392.103.440 FO T3 Soetta (ADD II) tetap Underpass Simpang Patal Pusri Palembang 14.856.562.090 CIPAL 1D, 2A, 2B 17.574.000.000 Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu) Seksi 1 : STA 01+011 - STA 11+501 3.045.930.766.990 Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu) ADD - I Seksi 1 : STA 01+011 - STA 11+501 3.045.930.897.150 Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu) ADD - II Seksi 1 : STA 01+011 - STA 11+501 2.462.622.342.978 Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu) ADD - III Seksi 1A, B, C : STA 01+011 - STA 11+501 1.937.551.192.537 Jasa Pengadaan Terpasang Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu) ADD - IV Seksi 1A.1 : STA 01+011 - STA 03+664 1.108.379.574.453

Jasa Pengadaan Terpasang Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu) ADD - IV (ADD - I) Seksi 1A.1 : STA 01+011 - STA 03+664 Tetap

Jasa Pengadaan Terpasang Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu) ADD - IV (ADD - II) Seksi 1A.1 : STA 01+011 - STA 03+664 1.084.138.307.273

Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu) ADD V Seksi 1A. B, C : STA 01+011 - STA 11+501 2.017.051.889.150 Pengadaan Material Seksi 1 A 644.775.926.588 Pengadaan Material Seksi 1 B, C 1.897.347.113.002 STG & Boiler Batubara 3.180.150.000 Palembang City Center (PCC) 27.478.100.000 Palembang City Center (PCC) Addendum 1 28.061.830.000 Gardenia Bogor (2015) 1.676.490.000 Jalan Akses Kali Baru 681.840.000 CBD Karawang 157.065.000 Pabrik PT LAS Pasuruan 600.000.000 Pabrik PT LAS Pasuruan (ADD-I) 579.750.000 Rajawali Royal Apartment Palembang 18.443.982.500 Cipal 2A 2.454.617.500 Chimney Construction Work Palembang 1.369.650.000 Chimney Construction Work Palembang (ADD I) tetap Chimney Construction Work Palembang (ADD II) 929.200.000 Cipal 2A 578.845.676 Atlanta Residence 14.973.600.000 Atlanta Residence (ADD I) Tetap Hotel Ibis – Palembang 3.000.000.000 Hotel Amaris – Pluit 2.166.117.000 Gedung LPSK 2.097.722.500 Bendung Gerak Sembayat (Addendum II) 1.152.990.000 Tol Pejagan – Kanci 1.906.749.936 Pembangunan Jalan Layang Kapten Tendean - Blok M - Ciledug Paket Adam Malik 12.530.652.220 Pembangunan Jalan Layang Kapten Tendean - Blok M - Ciledug Paket Adam Malik (ADD-I) 12.935.129.720 Pembangunan Jalan Layang Kapten Tendean - Blok M - Ciledug Paket Adam Malik (ADD-II) 13.825.134.470 Pembangunan Jalan Layang Kapten Tendean - Blok M - Ciledug Paket Adam Malik (ADD-III) 16.962.389.040

55

Nama Proyek Nilai Kontrak (Rp) Golf Island 142.962.465.000 Golf Island (ADD-I) 129.902.925.000 Golf Island (ADD-II) 39.444.050.000 Gardenia Bogor (2014) 2.980.554.000 Norm. Kali Pesanggrahan (Paket 1) 2.484.274.575 Norm. Kali Pesanggrahan (Paket 1) Addendum I 1.603.668.450 Tol Gempol Pasuruan Seksi A2 15.669.333.000 Tol Porong - Gempol Paket 3B 2.443.840.000 CBD Karawang (2014) 1.525.695.000 FO T3 Soetta 2.748.292.080 FO T3 Soetta 1.950.000.000 FO T3 Soetta (ADD I) Tetap FO T3 Soetta (ADD II) Tetap FO T3 Soetta 863.010.720 FO T3 Soetta (ADD I) 1.392.103.440 FO T3 Soetta (ADD II) tetap Underpass Simpang Patal Pusri Palembang 14.856.562.090 CIPAL 1D, 2A, 2B 17.574.000.000 Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu) Seksi 1 : STA 01+011 - STA 11+501 3.045.930.766.990 Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu) ADD - I Seksi 1 : STA 01+011 - STA 11+501 3.045.930.897.150 Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu) ADD - II Seksi 1 : STA 01+011 - STA 11+501 2.462.622.342.978 Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu) ADD - III Seksi 1A, B, C : STA 01+011 - STA 11+501 1.937.551.192.537 Jasa Pengadaan Terpasang Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu) ADD - IV Seksi 1A.1 : STA 01+011 - STA 03+664 1.108.379.574.453

Jasa Pengadaan Terpasang Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu) ADD - IV (ADD - I) Seksi 1A.1 : STA 01+011 - STA 03+664 Tetap

Jasa Pengadaan Terpasang Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu) ADD - IV (ADD - II) Seksi 1A.1 : STA 01+011 - STA 03+664 1.084.138.307.273

Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu) ADD V Seksi 1A. B, C : STA 01+011 - STA 11+501 2.017.051.889.150 Pengadaan Material Seksi 1 A 644.775.926.588 Pengadaan Material Seksi 1 B, C 1.897.347.113.002 STG & Boiler Batubara 3.180.150.000 Palembang City Center (PCC) 27.478.100.000 Palembang City Center (PCC) Addendum 1 28.061.830.000 Gardenia Bogor (2015) 1.676.490.000 Jalan Akses Kali Baru 681.840.000 CBD Karawang 157.065.000 Pabrik PT LAS Pasuruan 600.000.000 Pabrik PT LAS Pasuruan (ADD-I) 579.750.000 Rajawali Royal Apartment Palembang 18.443.982.500 Cipal 2A 2.454.617.500 Chimney Construction Work Palembang 1.369.650.000 Chimney Construction Work Palembang (ADD I) tetap Chimney Construction Work Palembang (ADD II) 929.200.000 Cipal 2A 578.845.676 Atlanta Residence 14.973.600.000 Atlanta Residence (ADD I) Tetap Hotel Ibis – Palembang 3.000.000.000 Hotel Amaris – Pluit 2.166.117.000 Gedung LPSK 2.097.722.500 Bendung Gerak Sembayat (Addendum II) 1.152.990.000 Tol Pejagan – Kanci 1.906.749.936 Pembangunan Jalan Layang Kapten Tendean - Blok M - Ciledug Paket Adam Malik 12.530.652.220 Pembangunan Jalan Layang Kapten Tendean - Blok M - Ciledug Paket Adam Malik (ADD-I) 12.935.129.720 Pembangunan Jalan Layang Kapten Tendean - Blok M - Ciledug Paket Adam Malik (ADD-II) 13.825.134.470 Pembangunan Jalan Layang Kapten Tendean - Blok M - Ciledug Paket Adam Malik (ADD-III) 16.962.389.040

Nama Proyek Nilai Kontrak (Rp) Pembangunan Jalan Layang Kapten Tendean - Blok M - Ciledug Paket Adam Malik (ADD-IV) 18.435.991.750 P2B PUSRI Prilling Tower Palembang 338.750.000 PT. PAL Submarines Facilities 22.088.772.298 PT. PAL Submarines Facilities (ADD I) 17.789.735.535 Brooklyn Soho & Apartment Alam Sutera - Serpong - Tangerang 28.639.508.400 Norm. Kali Pesanggrahan 1.193.272.500 PGN Palembang 2.832.333.050 FO T3 Soetta 5.854.573.400 Tol Kanci – Pejagan 17.381.665.812 Tol Depok - Antasari (Desari) Paket 1 & 2 145.703.482.122 Tol Depok - Antasari (Desari) Paket 1 & 2 (ADD-I) 148.049.120.405 Tol Depok - Antasari (Desari) Paket 1 & 2 (ADD-II) Tetap Pembangunan Jalan Layang Kapten Tendean - Blok M - Ciledug Paket Adam Malik 24.160.000.000 Pembangunan Jalan Layang Kapten Tendean - Blok M - Ciledug Paket Adam Malik (Add I) Tetap Pembangunan Jalan Layang Kapten Tendean - Blok M - Ciledug Paket Adam Malik (Add II) Tetap Pembangunan Jalan Layang Kapten Tendean - Blok M - Ciledug Paket Adam Malik (Add III) 22.871.050.000 Pembangunan Jalan Layang Kapten Tendean - Blok M - Ciledug Paket Adam Malik (Add IV) Tetap FO Pegangsaan 2.623.000.000 Saluran Jalan Sutomo. Setiabudi, Wahidin, Thamrin, Western Ring Road Bali 3.820.740.560 Saluran Jalan Sutomo, Setiabudi, Wahidin, Thamrin, Western Ring Road Bali (ADD I) 4.652.228.270 Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi I 234.212.562.789 Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi I (ADD I) 242.250.973.643 Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi I (ADD II) 250.774.606.826 Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi I (ADD III) 245.175.626.801 CIBIS Tower 9 9.755.455.697 Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi II 147.742.524.639 Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi II (ADD-I) 104.208.210.317 Kuala Tanjung 182.355.379.565 Kuala Tanjung (ADD-II) Tetap Kuala Tanjung (ADD-III) Tetap Kuala Tanjung (ADD-IV) 177.941.324.466 Kuala Tanjung (ADD-V) 179.099.877.451 Jembatan Banyu Mulek 1, 2 dan 3 11.477.964.879 Jembatan Banyu Mulek 1, 2 dan 3 - ADD I tetap Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) 37.028.170.000 Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) 13.977.221.500 Gedung Arsip BPK RI 3.069.942.963 Aksesibilitas & Ducting Utility Bandara Soetta 17.361.812.000 Aksesibilitas & Ducting Utility Bandara Soetta (ADD I) 33.371.109.000 Aksesibilitas & Ducting Utility Bandara Soetta (ADD II) 39.105.795.000 Aksesibilitas & Ducting Utility Bandara Soetta (ADD III) 41.735.245.000 Lanjutan Pelabuhan Sisi Darat Penajam Paser Utara 6.931.653.000 Lanjutan Pelabuhan Sisi Darat Penajam Paser Utara - ADD I Tetap Grande Valore Condominium 4.534.570.000 Grande Valore Condominium (ADD I) 6.472.070.000 Jembatan Banyu Mulek 1, 2 dan 3 700.000.032 Jembatan Banyu Mulek 1, 2 dan 3 - ADD I tetap Norm. Kali Cisadane 1.000.000.000 Norm. Kali Cisadane 4.628.000.000 RSUP Fatmawati 1.418.000.000 RS OMNI Cikarang 4.211.835.000 Gianetti Apartment @Casa Goya Residence 3.687.069.000 Pembangunan Gudang Dikawasan Industri Balaraja Barat 714.000.000 Pembangunan Pengendali dan Proteksi Sungai Martapura Banjarmasin 3.055.536.000 Tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi (MKTT) 107.833.842.328 Tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi (MKTT) - ADD I 112.053.368.581

56

Nama Proyek Nilai Kontrak (Rp) Tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi (MKTT) - ADD II 117.349.103.882 Tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi (MKTT) - ADD III 119.993.217.755 Tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi (MKTT) - ADD IV Tetap Tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi (MKTT) - ADD V 121.067.139.260 Tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi (MKTT) - ADD VI Tetap Museum Nasional Tahap III 6.762.863.381 Museum Nasional Tahap III (ADD I) Tetap Normalisasi Kali Krukut di Jakarta 871.000.000 Normalisasi Kali Krukut di Jakarta (ADD I) 1.795.600.000 Normalisasi Kali Ciliwung 188.500.000 Apartemen Dave Depok 2.785.290.000 Rumah Sakit Otak 537.050.000 Renovasi Masjid Baiturrahman Banda Aceh 7.269.431.040 Superblok K2 Park Tangerang 68.536.218.040 Saluran Drainase Gunungsari (Balongsari) Kota Surabaya (SBY.P2) 5.604.691.554 Saluran Drainase Gunungsari (Balongsari) Kota Surabaya (SBY.P2) - ADD 1 6.098.923.677 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1A STA =20+900-STA 35+580 170.959.806.111 Add Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1A STA =20+900-STA 35+580 191.874.298.469 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1A STA =20+900-STA 35+580 Add 2 191.874.298.469 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1A STA =20+900-STA 35+580 Add 3 280.961.283.112 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1A STA =20+900-STA 35+580 Add 4 Tetap Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1A STA =20+900-STA 35+580 Add 5 288.768.326.521 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1A STA =20+900-STA 35+580 Add 6 298.322.462.082 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1A STA =20+900-STA 35+580 Add 7 303.720.553.970 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1A STA =20+900-STA 35+580 Add 8 308.281.469.750 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1A STA =20+900-STA 35+580 Add 9 Tetap Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1B STA =35+150 s/d STA 56+050 213.578.345.324 Add Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1B STA =35+150 s/d STA 56+050 215.449.329.618 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1B STA =35+150 s/d STA 56+050 Add 2 215.449.329.618 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1B STA =35+150 s/d STA 56+050 Add 3 314.906.480.273 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1B STA =35+150 s/d STA 56+050 Add 4 Tetap Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1B STA =35+150 s/d STA 56+050 Add 5 346.083.516.894 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1B STA =35+150 s/d STA 56+050 Add 6 331.397.023.429 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1B STA =35+150 s/d STA 56+050 Add 7 Tetap Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1B STA =35+150 s/d STA 56+050 Add 8 338.600.422.384 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1B STA =35+150 s/d STA 56+050 Add 9 327.388.490.838 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2A STA =56+050 s/d STA 86+250 220.116.061.470 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2A STA =56+050 s/d STA 86+250 257.222.191.217 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2A STA =56+050 s/d STA 86+250 Add 2 257.222.191.217 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2A STA =56+050 s/d STA 86+250 Add 3 290.154.087.332 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2A STA =56+050 s/d STA 86+250 Add 4 Tetap Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2A STA =56+050 s/d STA 86+250 Add 5 310.414.960.583 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2A STA =56+050 s/d STA 86+250 Add 6 322.883.963.407 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2A STA =56+050 s/d STA 86+250 Add 7 318.596.134.407 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2A STA =56+050 s/d STA 86+250 Add 8 Tetap Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2B STA =86+250 s/d STA 90+250 100.267.886.854 Add Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2B STA =86+250 s/d STA 90+250 159.986.488.613 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2B STA =86+250 s/d STA 90+250 Add 2 159.986.488.613 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2B STA =86+250 s/d STA 90+250 Add 3 178.025.007.996 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2B STA =86+250 s/d STA 90+250 Add 4 Tetap Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2B STA =86+250 s/d STA 90+250 Add 5 192.371.337.186 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2B STA =86+250 s/d STA 90+250 Add 6 194.982.417.446 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2B STA =86+250 s/d STA 90+250 Add 7 Tetap Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2B STA =86+250 s/d STA 90+250 Add 8 197.267.125.495 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2B STA =86+250 s/d STA 90+250 Add 9 192.614.352.721 Tol Solo – Kertosono Paket NKJ-1 STA =35+150 s/d STA 56+050 220.496.680.602

57

Nama Proyek Nilai Kontrak (Rp) Tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi (MKTT) - ADD II 117.349.103.882 Tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi (MKTT) - ADD III 119.993.217.755 Tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi (MKTT) - ADD IV Tetap Tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi (MKTT) - ADD V 121.067.139.260 Tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi (MKTT) - ADD VI Tetap Museum Nasional Tahap III 6.762.863.381 Museum Nasional Tahap III (ADD I) Tetap Normalisasi Kali Krukut di Jakarta 871.000.000 Normalisasi Kali Krukut di Jakarta (ADD I) 1.795.600.000 Normalisasi Kali Ciliwung 188.500.000 Apartemen Dave Depok 2.785.290.000 Rumah Sakit Otak 537.050.000 Renovasi Masjid Baiturrahman Banda Aceh 7.269.431.040 Superblok K2 Park Tangerang 68.536.218.040 Saluran Drainase Gunungsari (Balongsari) Kota Surabaya (SBY.P2) 5.604.691.554 Saluran Drainase Gunungsari (Balongsari) Kota Surabaya (SBY.P2) - ADD 1 6.098.923.677 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1A STA =20+900-STA 35+580 170.959.806.111 Add Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1A STA =20+900-STA 35+580 191.874.298.469 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1A STA =20+900-STA 35+580 Add 2 191.874.298.469 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1A STA =20+900-STA 35+580 Add 3 280.961.283.112 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1A STA =20+900-STA 35+580 Add 4 Tetap Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1A STA =20+900-STA 35+580 Add 5 288.768.326.521 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1A STA =20+900-STA 35+580 Add 6 298.322.462.082 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1A STA =20+900-STA 35+580 Add 7 303.720.553.970 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1A STA =20+900-STA 35+580 Add 8 308.281.469.750 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1A STA =20+900-STA 35+580 Add 9 Tetap Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1B STA =35+150 s/d STA 56+050 213.578.345.324 Add Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1B STA =35+150 s/d STA 56+050 215.449.329.618 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1B STA =35+150 s/d STA 56+050 Add 2 215.449.329.618 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1B STA =35+150 s/d STA 56+050 Add 3 314.906.480.273 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1B STA =35+150 s/d STA 56+050 Add 4 Tetap Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1B STA =35+150 s/d STA 56+050 Add 5 346.083.516.894 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1B STA =35+150 s/d STA 56+050 Add 6 331.397.023.429 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1B STA =35+150 s/d STA 56+050 Add 7 Tetap Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1B STA =35+150 s/d STA 56+050 Add 8 338.600.422.384 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1B STA =35+150 s/d STA 56+050 Add 9 327.388.490.838 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2A STA =56+050 s/d STA 86+250 220.116.061.470 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2A STA =56+050 s/d STA 86+250 257.222.191.217 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2A STA =56+050 s/d STA 86+250 Add 2 257.222.191.217 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2A STA =56+050 s/d STA 86+250 Add 3 290.154.087.332 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2A STA =56+050 s/d STA 86+250 Add 4 Tetap Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2A STA =56+050 s/d STA 86+250 Add 5 310.414.960.583 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2A STA =56+050 s/d STA 86+250 Add 6 322.883.963.407 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2A STA =56+050 s/d STA 86+250 Add 7 318.596.134.407 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2A STA =56+050 s/d STA 86+250 Add 8 Tetap Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2B STA =86+250 s/d STA 90+250 100.267.886.854 Add Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2B STA =86+250 s/d STA 90+250 159.986.488.613 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2B STA =86+250 s/d STA 90+250 Add 2 159.986.488.613 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2B STA =86+250 s/d STA 90+250 Add 3 178.025.007.996 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2B STA =86+250 s/d STA 90+250 Add 4 Tetap Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2B STA =86+250 s/d STA 90+250 Add 5 192.371.337.186 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2B STA =86+250 s/d STA 90+250 Add 6 194.982.417.446 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2B STA =86+250 s/d STA 90+250 Add 7 Tetap Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2B STA =86+250 s/d STA 90+250 Add 8 197.267.125.495 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2B STA =86+250 s/d STA 90+250 Add 9 192.614.352.721 Tol Solo – Kertosono Paket NKJ-1 STA =35+150 s/d STA 56+050 220.496.680.602

Nama Proyek Nilai Kontrak (Rp) Tol Solo – Kertosono Paket NKJ-1 STA =35+150 s/d STA 56+050 219.712.081.873 Tol Solo – Kertosono Paket NKJ-1 STA =35+150 s/d STA 56+050 Add 2 219.712.081.873 Tol Solo – Kertosono Paket NKJ-1 STA =35+150 s/d STA 56+050 Add 3 325.976.453.557 Tol Solo – Kertosono Paket NKJ-1 STA =35+150 s/d STA 56+050 Add 4 Tetap Tol Solo – Kertosono Paket NKJ-1 STA =35+150 s/d STA 56+050 Add 5 327.077.779.594 Tol Solo – Kertosono Paket NKJ-1 STA =35+150 s/d STA 56+050 Add 6 337.764.513.653 Tol Solo – Kertosono Paket NKJ-1 STA =35+150 s/d STA 56+050 Add 7 338.688.832.950 Tol Solo – Kertosono Paket NKJ-1 STA =35+150 s/d STA 56+050 Add 8 336.845.255.244 Tol Solo – Kertosono Paket NKJ-1 STA =35+150 s/d STA 56+050 Add 9 336.853.807.643 Peningkatan Jalur Busway (Pekerjaan Separator Busway) 14.203.482.727 Royal Dental Hospital 12.022.000.000 Royal Dental Hospital (ADD-II) 11.093.048.500 Rusun Kedoya 769.675.000 Infrastruktur Komplek PT. Bank Mandiri 4.253.908.500 Infrastruktur Komplek PT. Bank Mandiri (ADD-I) 2.781.487.750 Sentraland Parung Panjang 1.466.000.000 Sentraland Parung Panjang (ADD I) Tetap Sentraland Parung Panjang (ADD II) Tetap Sentraland Parung Panjang (ADD III) Tetap Tol Depok - Antasari (Desari) Paket 1 4.779.124.000 Tol Depok - Antasari (Desari) Paket 1 (ADD I) Tetap Tol Depok - Antasari (Desari) Paket 1 (ADD II) 3.091.940.000 JUFMP / JEDI-7 37.406.826.000 JUFMP / JEDI-7 (ADD-I) 35.682.160.000 JUFMP / JEDI-7 (ADD-II) 29.888.925.000 JUFMP / JEDI-7 (ADD-III) 26.341.645.000 Normalisasi Kali Krukut di Jakarta 368.182.000 Normalisasi Kali Krukut di Jakarta (ADD I) Tetap Gedung Arsip BPK RI 1.800.480.000 Tol Sumatera 9.146.600.000 Tol Sumatera - ADD I 17.897.600.000 Tol Sumatera - ADD II 99.437.000.000 Tol Sumatera - ADD III Tetap Tol Sumatera - ADD IV 94.563.800.000 Tol Sumatera - ADD V Tetap Tol Sumatera - ADD VI Tetap Tol Sumatera 2.696.920.000 Jembatan Banyu Mulek 1. 2 dan 3 (Tambahan) 3.070.184.000 Norm. Kali Cisadane 200.930.000 Norm. Kali Cisadane 177.500.000 Jalur Kereta Api Bandara Soekarno Hatta 61.190.723.000 Jalur Kereta Api Bandara Soekarno Hatta (ADD-I) 18.873.400.000 Jalur Kereta Api Bandara Soekarno Hatta (ADD-II) 19.961.400.000 Jalur Kereta Api Bandara Soekarno Hatta (ADD-III) Tetap Jalur Kereta Api Bandara Soekarno Hatta (ADD-IV) Tetap The Reiz Condo Residential Medan 2.643.300.000 Pembangunan Saluran Sungai Karang Anyar - Karang Anyar Pantai Tarakan 2.240.159.040 Pembangunan Saluran Sungai Karang Anyar - Karang Anyar Pantai Tarakan (ADD-1) 2.377.823.040 Pembangunan Saluran Sungai Karang Anyar - Karang Anyar Pantai Tarakan (ADD-2) Tetap Light Rail Transit (LRT) Palembang 146.786.400.000 Light Rail Transit (LRT) Palembang (ADD I) 44.177.784.000 Light Rail Transit (LRT) Palembang (ADD II) 47.294.360.000 Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi III 207.527.794.936 Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi III (ADD I) 200.491.724.859 Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi III (ADD II) 264.627.208.097 Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi III (ADD III) 431.025.023.014

58

Nama Proyek Nilai Kontrak (Rp) Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi III (ADD IV) Tetap Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi III (ADD V) 447.265.784.696 Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi III (ADD VI) 463.058.779.544 Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi III (ADD VII) 487.709.386.017 Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi III (ADD VIII) 466.016.792.673 Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi III (ADD IX) 456.006.075.229 Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi IV 368.054.096.042 Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi IV (ADD I) 383.390.322.540 Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi IV (ADD II) 462.857.143.514 Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi IV (ADD III) 593.085.757.295 Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi IV (ADD IV) Tetap Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi IV (ADD V) 586.157.757.295 Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi IV (ADD VI) 576.266.248.556 Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi IV (ADD VII) 576.266.248.556 Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi IV (ADD VIII) 530.365.115.410 Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi IV (ADD IX) 521.909.390.877 88 Avenue Surabaya (Darmo) 4.452.926.800 88 Avenue Surabaya (Darmo) (ADD-I) 10.838.343.533 88 Avenue Surabaya (Darmo) (ADD-II) Tetap Peningkatan DI Dumpil. Kab. Grobogan (Jawa Tengah) 5.100.000.000 Peningkatan DI Dumpil. Kab. Grobogan (Jawa Tengah) - ADD I 8.011.080.000 Peningkatan DI Dumpil. Kab. Grobogan (Jawa Tengah) - ADD II 5.918.040.000 Dave Apartment Depok 7.362.400.000 Dave Apartment Depok (ADD-I) Tetap Dave Apartment Depok (ADD-II) 5.204.767.500 Dave Apartment Depok (ADD-III) Tetap Tol Manado - Bitung 79.495.542.000 Tol Manado - Bitung (ADD-I) Tetap Tol Manado - Bitung (ADD-II) Tetap Tol Cimanggis - Cibitung Sek. IA 368.537.696.869 Tol Cimanggis - Cibitung Sek. IA (ADD I) 368.581.064.550 Tol Cimanggis - Cibitung Sek. IA (ADD II) 368.581.064.550 Tol Cimanggis - Cibitung Sek. IA (ADD III) Tetap Tol Cimanggis - Cibitung Sek. IA (ADD IV) Tetap Tol Cimanggis - Cibitung Sek. IA (ADD V) Tetap Tol Trans Sumatera 36.167.347.000 Tol Trans Sumatera - ADD I 36.167.347.000 Tol Trans Sumatera - ADD II 36.167.347.022 Tol Trans Sumatera - ADD III 58.403.855.467 Tol Trans Sumatera - ADD IV 58.403.859.110 Tol Trans Sumatera - ADD V 69.642.909.650 Tol Trans Sumatera - ADD VI 88.058.319.650 Tol Trans Sumatera - ADD VII 83.296.529.060 Perbaikan & Pemeliharaan Jalur Busway (Pekerjaan Concrete Barrier) 13.635.799.091 Jakarta Garden City 18.882.450.000 Pembangunan Pengaman Pantai Tahap 2 Paket 1 (Giant Sea Wall) 120.643.200.000 Pembangunan Pengaman Pantai Tahap 2 Paket 1 (Giant Sea Wall) ADD-I Tetap Pembangunan Pengaman Pantai Tahap 2 Paket 1 (Giant Sea Wall) ADD-II Tetap Pembangunan Pengaman Pantai Tahap 2 Paket 1 (Giant Sea Wall) ADD-III Tetap Pembangunan Pengaman Pantai Tahap 2 Paket 1 (Giant Sea Wall) ADD-IV 117.386.400.000 Pembangunan Pengaman Pantai Tahap 2 Paket 1 (Giant Sea Wall) ADD-V 116.536.800.000 Pembangunan Pengaman Pantai Tahap 2 Paket 1 (Giant Sea Wall) 7.389.200.000 Pembangunan Pengaman Pantai Tahap 2 Paket 1 (Giant Sea Wall) ADD-I Tetap Pembangunan Pengaman Pantai Tahap 2 Paket 1 (Giant Sea Wall) ADD-II Tetap Pembangunan Pengaman Pantai Tahap 2 Paket 1 (Giant Sea Wall) ADD-III Tetap Pembangunan Pengaman Pantai Tahap 2 Paket 1 (Giant Sea Wall) ADD-IV 9.424.072.000

59

Nama Proyek Nilai Kontrak (Rp) Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi III (ADD IV) Tetap Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi III (ADD V) 447.265.784.696 Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi III (ADD VI) 463.058.779.544 Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi III (ADD VII) 487.709.386.017 Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi III (ADD VIII) 466.016.792.673 Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi III (ADD IX) 456.006.075.229 Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi IV 368.054.096.042 Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi IV (ADD I) 383.390.322.540 Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi IV (ADD II) 462.857.143.514 Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi IV (ADD III) 593.085.757.295 Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi IV (ADD IV) Tetap Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi IV (ADD V) 586.157.757.295 Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi IV (ADD VI) 576.266.248.556 Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi IV (ADD VII) 576.266.248.556 Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi IV (ADD VIII) 530.365.115.410 Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi IV (ADD IX) 521.909.390.877 88 Avenue Surabaya (Darmo) 4.452.926.800 88 Avenue Surabaya (Darmo) (ADD-I) 10.838.343.533 88 Avenue Surabaya (Darmo) (ADD-II) Tetap Peningkatan DI Dumpil. Kab. Grobogan (Jawa Tengah) 5.100.000.000 Peningkatan DI Dumpil. Kab. Grobogan (Jawa Tengah) - ADD I 8.011.080.000 Peningkatan DI Dumpil. Kab. Grobogan (Jawa Tengah) - ADD II 5.918.040.000 Dave Apartment Depok 7.362.400.000 Dave Apartment Depok (ADD-I) Tetap Dave Apartment Depok (ADD-II) 5.204.767.500 Dave Apartment Depok (ADD-III) Tetap Tol Manado - Bitung 79.495.542.000 Tol Manado - Bitung (ADD-I) Tetap Tol Manado - Bitung (ADD-II) Tetap Tol Cimanggis - Cibitung Sek. IA 368.537.696.869 Tol Cimanggis - Cibitung Sek. IA (ADD I) 368.581.064.550 Tol Cimanggis - Cibitung Sek. IA (ADD II) 368.581.064.550 Tol Cimanggis - Cibitung Sek. IA (ADD III) Tetap Tol Cimanggis - Cibitung Sek. IA (ADD IV) Tetap Tol Cimanggis - Cibitung Sek. IA (ADD V) Tetap Tol Trans Sumatera 36.167.347.000 Tol Trans Sumatera - ADD I 36.167.347.000 Tol Trans Sumatera - ADD II 36.167.347.022 Tol Trans Sumatera - ADD III 58.403.855.467 Tol Trans Sumatera - ADD IV 58.403.859.110 Tol Trans Sumatera - ADD V 69.642.909.650 Tol Trans Sumatera - ADD VI 88.058.319.650 Tol Trans Sumatera - ADD VII 83.296.529.060 Perbaikan & Pemeliharaan Jalur Busway (Pekerjaan Concrete Barrier) 13.635.799.091 Jakarta Garden City 18.882.450.000 Pembangunan Pengaman Pantai Tahap 2 Paket 1 (Giant Sea Wall) 120.643.200.000 Pembangunan Pengaman Pantai Tahap 2 Paket 1 (Giant Sea Wall) ADD-I Tetap Pembangunan Pengaman Pantai Tahap 2 Paket 1 (Giant Sea Wall) ADD-II Tetap Pembangunan Pengaman Pantai Tahap 2 Paket 1 (Giant Sea Wall) ADD-III Tetap Pembangunan Pengaman Pantai Tahap 2 Paket 1 (Giant Sea Wall) ADD-IV 117.386.400.000 Pembangunan Pengaman Pantai Tahap 2 Paket 1 (Giant Sea Wall) ADD-V 116.536.800.000 Pembangunan Pengaman Pantai Tahap 2 Paket 1 (Giant Sea Wall) 7.389.200.000 Pembangunan Pengaman Pantai Tahap 2 Paket 1 (Giant Sea Wall) ADD-I Tetap Pembangunan Pengaman Pantai Tahap 2 Paket 1 (Giant Sea Wall) ADD-II Tetap Pembangunan Pengaman Pantai Tahap 2 Paket 1 (Giant Sea Wall) ADD-III Tetap Pembangunan Pengaman Pantai Tahap 2 Paket 1 (Giant Sea Wall) ADD-IV 9.424.072.000

Nama Proyek Nilai Kontrak (Rp) Pembangunan Pengaman Pantai Tahap 2 Paket 1 (Giant Sea Wall) ADD-V 9.355.864.000 FO T3 Soetta 1.336.184.280 FO T3 Soetta (ADD-I) Tetap City Terrace Apartment Bekasi 1.106.160.000 City Terrace Apartment Bekasi (ADD-I) 164.600.000 City Terrace Apartment Bekasi (ADD-II) 144.160.000 Light Rail Transit (LRT) Palembang 326.133.557.000 Light Rail Transit (LRT) Palembang (ADD-I) 389.027.966.800 Light Rail Transit (LRT) Palembang (ADD-II) 441.190.317.800 Light Rail Transit (LRT) Palembang (ADD-III) 446.384.503.930 Light Rail Transit (LRT) Palembang (ADD-IV) 418.357.392.150 Light Rail Transit (LRT) Palembang (ADD-V) Tetap Light Rail Transit (LRT) Palembang (ADD-VI) 420.016.027.150 Light Rail Transit (LRT) Palembang 596.700.000.000 Light Rail Transit (LRT) Palembang (ADD-I) Tetap Light Rail Transit (LRT) Palembang (ADD-II) Tetap Light Rail Transit (LRT) Palembang (ADD-III) Tetap Light Rail Transit (LRT) Palembang (ADD-IV) 482.013.555.000 Light Rail Transit (LRT) Palembang (ADD-V) 485.013.985.000 Light Rail Transit (LRT) Palembang (ADD-VI) 487.937.274.000 The Oasis Cikarang 2.638.050.000 The Oasis Cikarang (ADD-I) Tetap Pengendali Banjir Sungai Batanghari Pasar Angso Duo Kota Jambi 3.495.800.000 Pengendali Banjir Sungai Batanghari Pasar Angso Duo Kota Jambi (ADD-I) 3.548.800.000 Pengendali Erosi dan Protesi Sungai Martapura (Lanjutan) 3.333.750.000 Tol Manado - Bitung 63.401.783.310 Jalan Bebas Hambatan Manado - Bitung (PA1) (ADD-I) Tetap Jalan Bebas Hambatan Manado - Bitung (PA1) (ADD-II) Tetap Jalan Bebas Hambatan Manado - Bitung (PA1) (ADD-III) 84.571.559.000 Jalan Bebas Hambatan Manado - Bitung (PA1) (ADD-IV) 47.753.363.750 Normalisasi dan Perkuatan Kali Bekasi 1.204.000.000 Rumah Susun Umum Jakabaring Palembang 32.795.197.000 Rumah Susun Umum Jakabaring Palembang (ADD-I) Tetap Rumah Susun Umum Jakabaring Palembang (ADD-II) 37.477.084.685 Bandar Udara Internasional Jawa Barat. Kertajati Majalengka Pkt 3 1.728.660.000 Rehabilitasi Saluran Tarum Barat Pkt. 1 1.267.500.000 Tol Cimanggis - Cibitung Sek. II 2.230.241.128.634 Tol Cimanggis - Cibitung Sek. II (ADD-I) Tetap Tol Cimanggis - Cibitung Sek. II (ADD-II) Tetap Pembangunan Gedung Utility RSJPD Harapan Kita 4.382.091.920 Pembangunan Gedung Utility RSJPD Harapan Kita - ADD I 2.217.280.850 Pembangunan Lantai Gudang Pabrik PT. LNK Mojosari 2.415.000.000 Tol Batang - Semarang 1.509.762.658.549 Tol Batang - Semarang (ADD-I Cut off Pemisahan Seksi) Tetap Tol Pemalang - Batang 481.162.273.797 Tol Pemalang - Batang (ADD-I) 31.059.558.483 Wisma Atlet Kemayoran 39.443.471.000 Synthesis Residence Kemang 39.246.069.080 Synthesis Residence Kemang (ADD-I) 13.763.430.000 Norm. Sungai/Kali/Waduk di Prov. DKI Jakarta Aliran Barat 96.282.274.000 Peningkatan Turap Kali dan Saluran Penghubung Wilayah Jakarta Pusat 83.215.904.000 Pembangunan Sheet Pile Kali Duri (Tahap II) 12.695.662.000 Pembangunan Sheet Pile PHB BCT (Tahap II) 18.778.594.000 Pembangunan Sheet Pile PHB Taman Ratu (Tahap II) 44.381.786.000 Peningkatan Turap Saluran dengan Sheet Pile Saluran Penghubung Cilincing Raya 4.320.469.000 Peningkatan Turap Saluran dengan Sheet Pile Kali Gendong Cakung Drain 9.414.613.000

60

Nama Proyek Nilai Kontrak (Rp) Peningkatan Turap Saluran dengan Sheet Pile Saluran Penghubung Karang Kendal 10.850.010.000 Peningkatan Turap Saluran dengan Sheet Pile Saluran Penghubung Warakas Raya 9.434.362.000 Rehabilitasi Saluran Induk Sidorejo 2.280.000.000 Cengkareng Business City (CBC) 11.112.727.273 Cengkareng Business City (CBC) ADD-I 13.044.636.000 Perbaikan & Pemeliharaan Jalur Busway (Pekerjaan Concrete Barrier) 17.030.921.818 Transmart PCC Mall Palembang 4.823.080.000 Pembangunan Turap Pasar Lama (Tahap III) Kab. Siak 1.393.920.000 Bintaro Plaza Residence 1.633.065.000 Sentraland Parung Panjang II 1.466.000.000 Sentraland Parung Panjang II (ADD-I) Tetap Sentraland Parung Panjang II (ADD-II) 1.685.900.000 Sentraland Parung Panjang III 1.466.000.000 Sentraland Parung Panjang III (ADD-I) Tetap Jalur Kereta Api Bandara Soekarno Hatta 4.980.339.267 Jalur Kereta Api Bandara Soekarno Hatta (ADD-I) Tetap Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Paket 1 27.478.620.000 Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Paket 1 (ADD-I) 25.592.626.000 PLTU Lontar Tangerang 1.039.625.000 Rehab Total Sekolah Wil. Jakarta Utara 1.056.000.000 Rehab Total Sekolah Wil. Jakarta Utara (ADD-I) 1.420.480.000 Kawanishi New Warehouse Bekasi 1.593.382.000 Jalur Kereta Api Bandara Soekarno Hatta 10.019.780.000 Jalur Kereta Api Bandara Soekarno Hatta (ADD- I) Tetap Jalur Kereta Api Bandara Soekarno Hatta (ADD- II) Tetap Jalur Kereta Api Bandara Soekarno Hatta (ADD- III) 10.019.830.000 Jalur Kereta Api Bandara Soekarno Hatta (ADD- IV) Tetap Jalur Kereta Api Bandara Soekarno Hatta (ADD- V) 5.564.629.000 Jembatan Margoutomo Kota Pasuruan 613.480.000 Pembangunan Fasilitas Kapal Selam (Submarine Building Facilities) 10.373.000.000 Cipulir 408.000.000 Cipulir (ADD-I) Tetap Cipulir (ADD-II) Tetap Tol Manado - Bitung (Simpang Susun Airmadidi) 49.914.079.000 Tol Manado - Bitung (Simpang Susun Airmadidi) - ADD-I 47.705.852.000 Tol Ciawi - Sukabumi (Sek. II Cigombong/Lido - Cibadak) 306.911.743.390 Tol Ciawi - Sukabumi (Sek. II Cigombong/Lido - Cibadak) (ADD-I) Tetap Tol Ciawi - Sukabumi (Sek. II Cigombong/Lido - Cibadak) (ADD-II) Tetap Tol Ciawi - Sukabumi (Sek. II Cigombong/Lido - Cibadak) (ADD-III) Tetap Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Paket 1 39.000.906.000 Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Paket 1 (ADD-I) 41.300.006.000 Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Paket 1 (ADD-II) 51.055.443.500 Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Paket 1 (ADD-III) 55.705.501.500 Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Paket 1 (ADD-IV) 57.466.981.500 Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Paket 1 (ADD-V) Tetap Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Paket 1 (ADD-VI) Tetap Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Paket 1 (ADD-VII) Tetap Yukata Alam Sutera Tangerang 1.253.000.000 Yukata Alam Sutera Tangerang (ADD-I) 3.471.000.000 Yukata Alam Sutera Tangerang (ADD-II) 3.725.889.000 Synthesis Kemang Residence 654.000.000 Synthesis Kemang Residence (ADD-I) 11.968.200.000 Cinere Resort Apartment 13.488.292.000 Cinere Resort Apartment (ADD-I) 4.083.677.000 Perluasan Gedung Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta 2.394.000.000 Perluasan Gedung Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta (ADD-I) 3.676.500.000

61

Nama Proyek Nilai Kontrak (Rp) Peningkatan Turap Saluran dengan Sheet Pile Saluran Penghubung Karang Kendal 10.850.010.000 Peningkatan Turap Saluran dengan Sheet Pile Saluran Penghubung Warakas Raya 9.434.362.000 Rehabilitasi Saluran Induk Sidorejo 2.280.000.000 Cengkareng Business City (CBC) 11.112.727.273 Cengkareng Business City (CBC) ADD-I 13.044.636.000 Perbaikan & Pemeliharaan Jalur Busway (Pekerjaan Concrete Barrier) 17.030.921.818 Transmart PCC Mall Palembang 4.823.080.000 Pembangunan Turap Pasar Lama (Tahap III) Kab. Siak 1.393.920.000 Bintaro Plaza Residence 1.633.065.000 Sentraland Parung Panjang II 1.466.000.000 Sentraland Parung Panjang II (ADD-I) Tetap Sentraland Parung Panjang II (ADD-II) 1.685.900.000 Sentraland Parung Panjang III 1.466.000.000 Sentraland Parung Panjang III (ADD-I) Tetap Jalur Kereta Api Bandara Soekarno Hatta 4.980.339.267 Jalur Kereta Api Bandara Soekarno Hatta (ADD-I) Tetap Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Paket 1 27.478.620.000 Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Paket 1 (ADD-I) 25.592.626.000 PLTU Lontar Tangerang 1.039.625.000 Rehab Total Sekolah Wil. Jakarta Utara 1.056.000.000 Rehab Total Sekolah Wil. Jakarta Utara (ADD-I) 1.420.480.000 Kawanishi New Warehouse Bekasi 1.593.382.000 Jalur Kereta Api Bandara Soekarno Hatta 10.019.780.000 Jalur Kereta Api Bandara Soekarno Hatta (ADD- I) Tetap Jalur Kereta Api Bandara Soekarno Hatta (ADD- II) Tetap Jalur Kereta Api Bandara Soekarno Hatta (ADD- III) 10.019.830.000 Jalur Kereta Api Bandara Soekarno Hatta (ADD- IV) Tetap Jalur Kereta Api Bandara Soekarno Hatta (ADD- V) 5.564.629.000 Jembatan Margoutomo Kota Pasuruan 613.480.000 Pembangunan Fasilitas Kapal Selam (Submarine Building Facilities) 10.373.000.000 Cipulir 408.000.000 Cipulir (ADD-I) Tetap Cipulir (ADD-II) Tetap Tol Manado - Bitung (Simpang Susun Airmadidi) 49.914.079.000 Tol Manado - Bitung (Simpang Susun Airmadidi) - ADD-I 47.705.852.000 Tol Ciawi - Sukabumi (Sek. II Cigombong/Lido - Cibadak) 306.911.743.390 Tol Ciawi - Sukabumi (Sek. II Cigombong/Lido - Cibadak) (ADD-I) Tetap Tol Ciawi - Sukabumi (Sek. II Cigombong/Lido - Cibadak) (ADD-II) Tetap Tol Ciawi - Sukabumi (Sek. II Cigombong/Lido - Cibadak) (ADD-III) Tetap Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Paket 1 39.000.906.000 Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Paket 1 (ADD-I) 41.300.006.000 Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Paket 1 (ADD-II) 51.055.443.500 Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Paket 1 (ADD-III) 55.705.501.500 Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Paket 1 (ADD-IV) 57.466.981.500 Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Paket 1 (ADD-V) Tetap Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Paket 1 (ADD-VI) Tetap Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Paket 1 (ADD-VII) Tetap Yukata Alam Sutera Tangerang 1.253.000.000 Yukata Alam Sutera Tangerang (ADD-I) 3.471.000.000 Yukata Alam Sutera Tangerang (ADD-II) 3.725.889.000 Synthesis Kemang Residence 654.000.000 Synthesis Kemang Residence (ADD-I) 11.968.200.000 Cinere Resort Apartment 13.488.292.000 Cinere Resort Apartment (ADD-I) 4.083.677.000 Perluasan Gedung Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta 2.394.000.000 Perluasan Gedung Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta (ADD-I) 3.676.500.000

Nama Proyek Nilai Kontrak (Rp) Perluasan Gedung Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta (ADD-II) 5.593.401.450 Perluasan Gedung Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta (ADD-III) Tetap Jembatan Tol Kapal Betung Seksi: Ogan Palembang 69.788.039.600 Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Seksi-1: Paket 2.1 (Sta. 4+850 - Sta. 7+245) 69.550.844.065 Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Seksi-1 Paket 2.1 (Sta. 4+850 - Sta. 7+245) (ADD-I) Tetap Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Seksi-1 Paket 2.1 (Sta. 4+850 - Sta. 7+245) (ADD-II) Tetap Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Seksi-1 Paket 2.1 (Sta. 4+850 - Sta. 7+245) (ADD-III) 68.816.251.265 Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Seksi-1 Paket 2.1 (Sta. 4+850 - Sta. 7+245) (ADD-IV) Tetap Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Seksi-1 Paket 2.1 (Sta. 4+850 - Sta. 7+245) (ADD-V) 69.016.511.265 Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Seksi-1 Paket 2.1 (Sta. 4+850 - Sta. 7+245) (ADD-VI) 72.428.998.276 Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Seksi-1 Paket 2.1 (Sta. 4+850 - Sta. 7+245) (ADD-VII) 76.365.380.064 Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Seksi-1 Paket 2.1 (Sta. 4+850 - Sta. 7+245) (ADD-VIII) 87.157.307.064 Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Seksi-1 Paket 2.1 (Sta. 4+850 - Sta. 7+245) (ADD-IX) 92.957.511.864 Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Seksi-1 Paket 2.1 (Sta. 4+850 - Sta. 7+245) (ADD-X) 98.737.664.464 Transmart PCC Mall Palembang Tahap II 2.241.258.000 Transmart PCC Mall Palembang Tahap II (Add-I) 3.568.795.000 Transmart PCC Mall Palembang Tahap II (Add-II) 3.691.627.000 Pabrik Thinner 736.440.000 Pabrik Thinner (ADD-I) 909.160.000 Kuala Tanjung 19.622.400.000 Kuala Tanjung (ADD-I) Tetap Kuala Tanjung (ADD-II) Tetap Light Rail Transit (LRT) Palembang 40.448.000.000 Light Rail Transit (LRT) Palembang (ADD-I) Tetap Light Rail Transit (LRT) Palembang (ADD-II) Tetap Light Rail Transit (LRT) Palembang (ADD-III) 40.117.816.000 Tol Pasuruan - Probolinggo 48.055.051.720 Tol Pasuruan - Probolinggo (ADD-I) 71.202.665.740 Tol Pasuruan - Probolinggo (ADD-II) Tetap Tol Pasuruan - Probolinggo (ADD-III) 101.112.512.200 Tol Pasuruan - Probolinggo (Add-IV) 111.297.667.540 Tol Pasuruan - Probolinggo (Add-V) 112.733.218.600 Tol Pasuruan - Probolinggo (Add-VI) Tetap Tol Pasuruan - Probolinggo (Add-VII) 114.009.086.600 Tol Pasuruan - Probolinggo (Add-VIII) Tetap Tol Pasuruan - Probolinggo (Add-IX) Tetap Tol Pasuruan - Probolinggo 388.073.963.680 Tol Pasuruan - Probolinggo (Add-I) Tetap Tol Pasuruan - Probolinggo (Add-II) Tetap Tol Pasuruan - Probolinggo (Add-III) 394.025.354.126 Tol Pasuruan - Probolinggo (Add-IV) 431.444.983.860 Tol Pasuruan - Probolinggo (Add-V) 378.106.867.620 Tol Pasuruan - Probolinggo (Add-VI) 379.951.923.420 Tol Pasuruan - Probolinggo (Add-VII) 386.899.982.860 Tol Pasuruan - Probolinggo (Add-VIII) 386.214.914.445 Tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi (MKTT) Seksi 4A 18.058.885.350 Tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi (MKTT) Seksi 4A (ADD-I) Tetap Tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi (MKTT) Seksi 4A (ADD-II) 21.425.971.550 Tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi (MKTT) Seksi 4A (ADD-III) Tetap Tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi (MKTT) Seksi 4A (ADD-IV) 19.357.960.000 Tol Salatiga - Boyolali Paket 4.1-4.2 198.235.711.803 Tol Salatiga - Kartasura (General) (ADD-I) 188.090.481.698 Tol Salatiga - Kartasura (General) (ADD-II) 184.009.434.194 Tol Salatiga - Kartasura (General) (ADD-III) 181.654.221.637 Tol Salatiga - Kartasura (General) (ADD-IV) Tetap Tol Salatiga - Kartasura (General) (ADD-V) 183.244.201.449

62

Nama Proyek Nilai Kontrak (Rp) Tol Salatiga - Kartasura (General) (ADD-VI) Tetap Tol Salatiga - Kartasura (General) (ADD-VII) Tetap Tol Salatiga - Kartasura Paket 4.3 62.275.078.936 Tol Salatiga - Kartasura (Seksi 4.1.4.2.4.3) (ADD-I) 72.419.377.797 Tol Salatiga - Kartasura (Seksi 4.1,4.2,4.3) (ADD-II) 74.336.451.417 Tol Salatiga - Kartasura (Seksi 4.1,4.2,4.3) (ADD-III) 86.976.191.867 Tol Salatiga - Kartasura (Seksi 4.1,4.2,4.3) (ADD-IV) Tetap Tol Salatiga - Kartasura (Seksi 4.1,4.2,4.3) (ADD-V) 88.122.166.867 Tol Salatiga - Kartasura (Seksi 4.1,4.2,4.3) (ADD-VI) 96.411.352.387 Tol Salatiga - Kartasura (Seksi 4.1,4.2,4.3) (ADD-VII) 96.944.952.387 Tol Salatiga - Kartasura (Seksi 4.1,4.2,4.3) (ADD-VIII) 100.053.321.262 Tol Salatiga - Kartasura (Seksi 4.1.4.2.4.3) (ADD-IX) Tetap Tol Kapal Betung Jembatan Kramasan 169.152.121.930 Tol Kapal Betung Jembatan Kramasan (ADD-I) 174.312.263.072 Tol Kapal Betung Jembatan Kramasan (ADD-II) 169.152.121.930 Tol Kapal Betung Jembatan Musi 230.303.894.010 Tol Kapal Betung Jembatan Musi (ADD-I) 237.688.726.945 Tol Kapal Betung Jembatan Musi (ADD-II) 230.303.894.010 Tol Kapal Betung Jembatan Musi (ADD-III) 229.636.894.800 Tol Kapal Betung Jembatan Ogan 235.520.795.860 Tol Kapal Betung Jembatan Ogan (ADD-I) 242.120.287.104 Tol Kapal Betung Jembatan Ogan (ADD-II) 235.520.795.860 Tol Kapal Betung Jembatan Ogan (ADD-III) 262.979.048.600 Tol Bocimi Sek. 1 Paket 3.2 75.400.766.200 Tol Bocimi Sek. 1 Paket 3.2 (ADD-I) 75.553.361.160 Tol Bocimi Sek. 1 Paket 3.2 (ADD-II) Tetap Tol Bocimi Sek. 1 Paket 3.2 (ADD-III) 98.988.675.714 Tol Bocimi Sek. 1 Paket 3.2 (ADD-IV) Tetap Tol Bocimi Sek. 1 Paket 3.2 (ADD-V) 106.499.121.714 Tol Bocimi Sek. 1 Paket 3.2 (ADD-VI) 113.976.016.908 Tol Bocimi Sek. 1 Paket 3.2 (ADD-VII) 114.188.155.908 Tol Bocimi Sek. 1 Paket 3.2 (ADD-VIII) 120.483.452.258 Tol Bocimi Sek. 1 Paket 3.2 (ADD-IX) 124.154.138.267 Tol Bocimi Sek. 1 Paket 3.2 (ADD-X) 132.849.265.239 Tol Bocimi Sek. 1 Paket 3.2 (ADD-XI) 140.663.778.048 Tol Bocimi Sek. 1 Paket 3.2 (ADD-XII) 141.554.220.987 Tol Bocimi Sek. 1 Paket 3.2 (ADD-XIII) 143.800.126.937 Jembatan Tol di Cilandak Jakarta Selatan 2.412.500.000 Jalan Tol Depok - Antasari 3.262.150.000 Rusun Pulogebang 7.909.671.000 Rusun Pulogebang + HK Office (ADD-I) 23.679.382.500 Orange County Cikarang 890.800.000 Orange County Cikarang (ADD-I) 1.007.200.000 Renovasi Stadion Renang (Aquatic) GBK 5.235.824.078 City Terrace Apartment 847.000.000 Jalan Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung Ruas Terbanggi Besar - Mesuji (STA. 3+650 - STA. 28+650). 25 km 154.376.061.500 Jalan Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung Ruas Terbanggi Besar - Mesuji (STA. 3+650 - STA. 28+650). 25 km (ADD-I) Tetap

Jalan Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung Ruas Terbanggi Besar - Mesuji Zona JSB (STA. 3+650 - STA. 28+650). 25 km (ADD-II) 221.272.727.200

Jalan Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung Ruas Terbanggi Besar - Mesuji Zona JSB (STA. 3+650 - STA. 28+650). 25 km (ADD-III) 237.395.374.200

Jalan Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung Ruas Terbanggi Besar - Mesuji Zona JSB (STA. 3+650 - STA. 28+650). 25 km (ADD-IV) 241.281.124.200

Jalan Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung Ruas Terbanggi Besar - Mesuji Zona JSB (STA. 3+650 - STA. 28+650). 25 km (ADD-V) Tetap

63

Nama Proyek Nilai Kontrak (Rp) Tol Salatiga - Kartasura (General) (ADD-VI) Tetap Tol Salatiga - Kartasura (General) (ADD-VII) Tetap Tol Salatiga - Kartasura Paket 4.3 62.275.078.936 Tol Salatiga - Kartasura (Seksi 4.1.4.2.4.3) (ADD-I) 72.419.377.797 Tol Salatiga - Kartasura (Seksi 4.1,4.2,4.3) (ADD-II) 74.336.451.417 Tol Salatiga - Kartasura (Seksi 4.1,4.2,4.3) (ADD-III) 86.976.191.867 Tol Salatiga - Kartasura (Seksi 4.1,4.2,4.3) (ADD-IV) Tetap Tol Salatiga - Kartasura (Seksi 4.1,4.2,4.3) (ADD-V) 88.122.166.867 Tol Salatiga - Kartasura (Seksi 4.1,4.2,4.3) (ADD-VI) 96.411.352.387 Tol Salatiga - Kartasura (Seksi 4.1,4.2,4.3) (ADD-VII) 96.944.952.387 Tol Salatiga - Kartasura (Seksi 4.1,4.2,4.3) (ADD-VIII) 100.053.321.262 Tol Salatiga - Kartasura (Seksi 4.1.4.2.4.3) (ADD-IX) Tetap Tol Kapal Betung Jembatan Kramasan 169.152.121.930 Tol Kapal Betung Jembatan Kramasan (ADD-I) 174.312.263.072 Tol Kapal Betung Jembatan Kramasan (ADD-II) 169.152.121.930 Tol Kapal Betung Jembatan Musi 230.303.894.010 Tol Kapal Betung Jembatan Musi (ADD-I) 237.688.726.945 Tol Kapal Betung Jembatan Musi (ADD-II) 230.303.894.010 Tol Kapal Betung Jembatan Musi (ADD-III) 229.636.894.800 Tol Kapal Betung Jembatan Ogan 235.520.795.860 Tol Kapal Betung Jembatan Ogan (ADD-I) 242.120.287.104 Tol Kapal Betung Jembatan Ogan (ADD-II) 235.520.795.860 Tol Kapal Betung Jembatan Ogan (ADD-III) 262.979.048.600 Tol Bocimi Sek. 1 Paket 3.2 75.400.766.200 Tol Bocimi Sek. 1 Paket 3.2 (ADD-I) 75.553.361.160 Tol Bocimi Sek. 1 Paket 3.2 (ADD-II) Tetap Tol Bocimi Sek. 1 Paket 3.2 (ADD-III) 98.988.675.714 Tol Bocimi Sek. 1 Paket 3.2 (ADD-IV) Tetap Tol Bocimi Sek. 1 Paket 3.2 (ADD-V) 106.499.121.714 Tol Bocimi Sek. 1 Paket 3.2 (ADD-VI) 113.976.016.908 Tol Bocimi Sek. 1 Paket 3.2 (ADD-VII) 114.188.155.908 Tol Bocimi Sek. 1 Paket 3.2 (ADD-VIII) 120.483.452.258 Tol Bocimi Sek. 1 Paket 3.2 (ADD-IX) 124.154.138.267 Tol Bocimi Sek. 1 Paket 3.2 (ADD-X) 132.849.265.239 Tol Bocimi Sek. 1 Paket 3.2 (ADD-XI) 140.663.778.048 Tol Bocimi Sek. 1 Paket 3.2 (ADD-XII) 141.554.220.987 Tol Bocimi Sek. 1 Paket 3.2 (ADD-XIII) 143.800.126.937 Jembatan Tol di Cilandak Jakarta Selatan 2.412.500.000 Jalan Tol Depok - Antasari 3.262.150.000 Rusun Pulogebang 7.909.671.000 Rusun Pulogebang + HK Office (ADD-I) 23.679.382.500 Orange County Cikarang 890.800.000 Orange County Cikarang (ADD-I) 1.007.200.000 Renovasi Stadion Renang (Aquatic) GBK 5.235.824.078 City Terrace Apartment 847.000.000 Jalan Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung Ruas Terbanggi Besar - Mesuji (STA. 3+650 - STA. 28+650). 25 km 154.376.061.500 Jalan Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung Ruas Terbanggi Besar - Mesuji (STA. 3+650 - STA. 28+650). 25 km (ADD-I) Tetap

Jalan Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung Ruas Terbanggi Besar - Mesuji Zona JSB (STA. 3+650 - STA. 28+650). 25 km (ADD-II) 221.272.727.200

Jalan Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung Ruas Terbanggi Besar - Mesuji Zona JSB (STA. 3+650 - STA. 28+650). 25 km (ADD-III) 237.395.374.200

Jalan Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung Ruas Terbanggi Besar - Mesuji Zona JSB (STA. 3+650 - STA. 28+650). 25 km (ADD-IV) 241.281.124.200

Jalan Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung Ruas Terbanggi Besar - Mesuji Zona JSB (STA. 3+650 - STA. 28+650). 25 km (ADD-V) Tetap

Nama Proyek Nilai Kontrak (Rp) Jalan Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung Ruas Terbanggi Besar - Mesuji Zona JSB (STA. 3+650 - STA. 28+650). 25 km (ADD-VI) 234.233.303.800

Jalan Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung Ruas Terbanggi Besar - Mesuji Zona JSB (STA. 3+650 - STA. 28+650). 25 km (ADD-VII) 293.019.369.835

Jalan Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung Ruas Terbanggi Besar - Mesuji Zona JSB (STA. 3+650 - STA. 28+650). 25 km (ADD-VIII) 304.383.851.700

Jalan Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang (STA. 0+000 s/d 3+650 dan STA. 73+650 s/d 99+855) 314.248.027.000

Jalan Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang (STA. 0+000 s/d 3+650 dan STA. 73+650 s/d 99+855) ADD-I Tetap

Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang dan Pematang Panggang - Kayu Agung (STA. 0+000 sd 3+650 dan STA. 73+650 sd 112+200) TBPP. Ruas PP Zona HK+Japek (ADD-II) 361.943.995.100

Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang dan Pematang Panggang - Kayu Agung (STA. 0+000 sd 3+650 dan STA. 73+650 sd 112+200) TBPP. Ruas PP Zona HK+Japek (ADD-III) 372.442.236.100

Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang dan Pematang Panggang - Kayu Agung (STA. 0+000 sd 3+650 dan STA. 73+650 sd 112+200) TBPP. Ruas PP Zona HK+Japek (ADD-IV) 371.419.715.700

Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang dan Pematang Panggang - Kayu Agung (STA. 0+000 sd 3+650 dan STA. 73+650 sd 112+200) TBPP. Ruas PP Zona HK+Japek (ADD-V) Tetap

Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang dan Pematang Panggang - Kayu Agung (STA. 0+000 sd 3+650 dan STA. 73+650 sd 112+200) TBPP. Ruas PP Zona HK+Japek (ADD-VI) 281.622.664.400

Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang dan Pematang Panggang - Kayu Agung (STA. 0+000 sd 3+650 dan STA. 73+650 sd 112+200) TBPP. Ruas PP Zona HK+Japek (ADD-VII) 415.120.417.062

Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang dan Pematang Panggang - Kayu Agung (STA. 0+000 sd 3+650 dan STA. 73+650 sd 112+200) TBPP. Ruas PP Zona HK+Japek (ADD-VIII) 457.534.008.900

Jalan Toll Kanci - Pejagan 2.884.132.368 Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar 3.047.328.854.506 Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar (ADD-I) 3.512.508.676.831 Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar (ADD-II) Tetap Dermaga CPO Ketapang Pelabuhan Pangkal Balam Pangkal Pinang 1.166.220.000 Parapet LRT Palembang 43.356.000.000 Parapet LRT Palembang (ADD-I) Tetap Parapet LRT Palembang (ADD-II) Tetap Parapet LRT Palembang (ADD-III) 22.400.000.000 Jalan Tol Depok - Antasari 798.039.000 Rumah Susun Penggilingan Jakarta Timur 553.735.000 Rumah Susun Penggilingan Jakarta Timur (ADD-I) 376.354.500 The Reiz Condo Residential 2.025.900.000 The Royal Olive Residence 107.800.000 The Royal Olive Residence (ADD-I) Tetap Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung Zona KLB 260.371.448.000 Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung Zona KLB + CSDW (ADD-I) 302.353.963.550 Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung Zona KLB + CSDW (ADD-II) 311.799.647.550 Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung Zona KLB + CSDW (ADD-III) 334.188.082.550 Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung Zona KLB + CSDW (ADD-IV) Tetap Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung Zona KLB + CSDW (ADD-V) 343.946.476.500 Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung Zona KLB + CSDW (ADD-VI) 396.430.775.086 Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung Zona KLB + CSDW (ADD-VII) 431.519.506.500 Tol Pematang Panggang - Kayu Agung STA 108 + 600 - STA 185 + 600 603.338.035.317 Tol Pematang Panggang - Kayu Agung STA 108 + 600 - STA 185 + 600 (ADD-I) Tetap Tol Pematang Panggang - Kayu Agung STA 108 + 600 - STA 185 + 600 (ADD-II) 645.880.985.993 Tol Pematang Panggang - Kayu Agung STA 108 + 600 - STA 185 + 600 (ADD-III) 683.445.974.993 Jembatan LRT Seksi 4B 20.626.966.580 Jembatan LRT Seksi 4B (ADD-I) 21.613.949.469 Jembatan LRT Seksi 4B (ADD-II) 21.613.949.469 Krian - Legundi - Bunder Manyar 272.222.307.380 Krian - Legundi - Bunder Manyar (Seksi 1) ADD-I 274.571.098.550

64

Nama Proyek Nilai Kontrak (Rp) Krian - Legundi - Bunder Manyar (Seksi 1) ADD-II Tetap Krian - Legundi - Bunder Manyar 574.705.814.420 Krian - Legundi - Bunder Manyar (Seksi 1) ADD-I 292.372.663.540 Krian - Legundi - Bunder Manyar (Seksi 1) ADD-II 398.895.013.800 Krian - Legundi - Bunder Manyar (Seksi 1) ADD-III Tetap Krian - Legundi - Bunder Manyar (Seksi 1) ADD-IV 282.888.596.660 Krian - Legundi - Bunder Manyar (Seksi 1) ADD-V Tetap Jalan Gempol - Porong Paket 2 38.841.012.315 Jalan Gempol - Porong Paket 2 (ADD-I) 44.972.678.940 Jalan Gempol - Porong Paket 2 (ADD-II) 45.041.099.740 Jalan Gempol - Porong Paket 2 (ADD-III) Tetap Jalan Gempol - Porong Paket 2 (ADD-IV) 45.366.394.620 Jalan Gempol - Porong Paket 2 (ADD-V) 38.289.942.245 Jalan Gempol - Porong Paket 2 132.616.075.750 Jalan Gempol - Porong Paket 2 (ADD-I) 236.146.427.760 Jalan Gempol - Porong Paket 2 (ADD-II) 195.276.300.880 Jalan Gempol - Porong Paket 2 (ADD-III) Tetap Jalan Gempol - Porong Paket 2 (ADD-IV) Tetap Jalan Gempol - Porong Paket 2 (ADD-V) Tetap Proyek PT. Korindo Heavy Industri 163.432.000 Proyek Pembangunan Infrastruktur Danau Dayung Jakabaring Sport City 4.836.696.000 Proyek Pembangunan Infrastruktur Danau Dayung Jakabaring Sport City (ADD-I) 4.180.296.000 Cisumdawu Phase 2 5.220.000.000 Cisumdawu Phase 2 (ADD-I) Tetap Proyek Pembangunan Jalan Tol Depok - Antasari Paket 1 30.702.250.000 Proyek Pembangunan Jalan Tol Depok - Antasari Paket 1 (ADD-I) Tetap Proyek Pembangunan Jalan Tol Depok - Antasari Paket 1 (ADD-II) 32.467.750.000 Proyek Pembangunan Jalan Tol Depok - Antasari Paket 1 (ADD-III) 50.219.100.000 Proyek Pembangunan Jalan Tol Depok - Antasari Paket 1 (ADD-IV) 65.135.850.000 Proyek Pembangunan Jalan Tol Depok - Antasari Paket 1 (ADD-V) 65.135.889.500 Proyek Pembangunan Jalan Tol Depok - Antasari Paket 1 (ADD-VI) Tetap Proyek Pembangunan Jalan Tol Depok - Antasari Paket 1 (ADD-VII) Tetap Transmart Cibubur 1.360.000.000 Transmart Cibubur (ADD-I) 2.448.000.000 Pembangunan Rumah Sakit Bunda Jakabaring 992.460.000 Pembangunan Rumah Sakit Bunda Jakabaring (ADD-I) 824.943.000 Jakarta Garden City 53.107.000.000 Jakarta Garden City 22.584.067.000 Proyek Unilever Banjarmasin 3.192.990.000 Kayu Agung - Palembang - Betung At Grade 386.926.647.499 Kayu Agung - Palembang - Betung At Grade (ADD-I) Tetap Kayu Agung - Palembang - Betung At Grade (ADD-II) Tetap Pemalang - Batang Paket I ( PBTR I ) 354.180.402.449 Pemalang - Batang Paket I ( PBTR I ) ADD-I 378.396.680.361 Pemalang - Batang Paket I ( PBTR I ) ADD-II 410.905.096.394 Pemalang - Batang Paket I ( PBTR I ) ADD-III 427.209.288.395 Pemalang - Batang Paket I ( PBTR I ) ADD-IV 437.345.187.835 Pemalang - Batang Paket I ( PBTR I ) ADD-V 438.880.968.488 Pemalang - Batang Paket I ( PBTR I ) ADD-VI 440.546.968.488 Pemalang - Batang Paket II ( PBTR II ) 103.342.341.194 Pemalang - Batang Paket II ( PBTR II ) ADD-I Tetap Pemalang - Batang Paket II ( PBTR II ) ADD-II 104.454.466.422 Pemalang - Batang Paket II ( PBTR II ) ADD-III 109.908.029.819 Pemalang - Batang Paket II ( PBTR II ) ADD-IV 113.164.389.546 Pemalang - Batang Paket II ( PBTR II ) ADD-V 115.133.037.900 Pemalang - Batang Paket II ( PBTR II ) ADD-VI 115.809.531.200

65

Nama Proyek Nilai Kontrak (Rp) Krian - Legundi - Bunder Manyar (Seksi 1) ADD-II Tetap Krian - Legundi - Bunder Manyar 574.705.814.420 Krian - Legundi - Bunder Manyar (Seksi 1) ADD-I 292.372.663.540 Krian - Legundi - Bunder Manyar (Seksi 1) ADD-II 398.895.013.800 Krian - Legundi - Bunder Manyar (Seksi 1) ADD-III Tetap Krian - Legundi - Bunder Manyar (Seksi 1) ADD-IV 282.888.596.660 Krian - Legundi - Bunder Manyar (Seksi 1) ADD-V Tetap Jalan Gempol - Porong Paket 2 38.841.012.315 Jalan Gempol - Porong Paket 2 (ADD-I) 44.972.678.940 Jalan Gempol - Porong Paket 2 (ADD-II) 45.041.099.740 Jalan Gempol - Porong Paket 2 (ADD-III) Tetap Jalan Gempol - Porong Paket 2 (ADD-IV) 45.366.394.620 Jalan Gempol - Porong Paket 2 (ADD-V) 38.289.942.245 Jalan Gempol - Porong Paket 2 132.616.075.750 Jalan Gempol - Porong Paket 2 (ADD-I) 236.146.427.760 Jalan Gempol - Porong Paket 2 (ADD-II) 195.276.300.880 Jalan Gempol - Porong Paket 2 (ADD-III) Tetap Jalan Gempol - Porong Paket 2 (ADD-IV) Tetap Jalan Gempol - Porong Paket 2 (ADD-V) Tetap Proyek PT. Korindo Heavy Industri 163.432.000 Proyek Pembangunan Infrastruktur Danau Dayung Jakabaring Sport City 4.836.696.000 Proyek Pembangunan Infrastruktur Danau Dayung Jakabaring Sport City (ADD-I) 4.180.296.000 Cisumdawu Phase 2 5.220.000.000 Cisumdawu Phase 2 (ADD-I) Tetap Proyek Pembangunan Jalan Tol Depok - Antasari Paket 1 30.702.250.000 Proyek Pembangunan Jalan Tol Depok - Antasari Paket 1 (ADD-I) Tetap Proyek Pembangunan Jalan Tol Depok - Antasari Paket 1 (ADD-II) 32.467.750.000 Proyek Pembangunan Jalan Tol Depok - Antasari Paket 1 (ADD-III) 50.219.100.000 Proyek Pembangunan Jalan Tol Depok - Antasari Paket 1 (ADD-IV) 65.135.850.000 Proyek Pembangunan Jalan Tol Depok - Antasari Paket 1 (ADD-V) 65.135.889.500 Proyek Pembangunan Jalan Tol Depok - Antasari Paket 1 (ADD-VI) Tetap Proyek Pembangunan Jalan Tol Depok - Antasari Paket 1 (ADD-VII) Tetap Transmart Cibubur 1.360.000.000 Transmart Cibubur (ADD-I) 2.448.000.000 Pembangunan Rumah Sakit Bunda Jakabaring 992.460.000 Pembangunan Rumah Sakit Bunda Jakabaring (ADD-I) 824.943.000 Jakarta Garden City 53.107.000.000 Jakarta Garden City 22.584.067.000 Proyek Unilever Banjarmasin 3.192.990.000 Kayu Agung - Palembang - Betung At Grade 386.926.647.499 Kayu Agung - Palembang - Betung At Grade (ADD-I) Tetap Kayu Agung - Palembang - Betung At Grade (ADD-II) Tetap Pemalang - Batang Paket I ( PBTR I ) 354.180.402.449 Pemalang - Batang Paket I ( PBTR I ) ADD-I 378.396.680.361 Pemalang - Batang Paket I ( PBTR I ) ADD-II 410.905.096.394 Pemalang - Batang Paket I ( PBTR I ) ADD-III 427.209.288.395 Pemalang - Batang Paket I ( PBTR I ) ADD-IV 437.345.187.835 Pemalang - Batang Paket I ( PBTR I ) ADD-V 438.880.968.488 Pemalang - Batang Paket I ( PBTR I ) ADD-VI 440.546.968.488 Pemalang - Batang Paket II ( PBTR II ) 103.342.341.194 Pemalang - Batang Paket II ( PBTR II ) ADD-I Tetap Pemalang - Batang Paket II ( PBTR II ) ADD-II 104.454.466.422 Pemalang - Batang Paket II ( PBTR II ) ADD-III 109.908.029.819 Pemalang - Batang Paket II ( PBTR II ) ADD-IV 113.164.389.546 Pemalang - Batang Paket II ( PBTR II ) ADD-V 115.133.037.900 Pemalang - Batang Paket II ( PBTR II ) ADD-VI 115.809.531.200

Nama Proyek Nilai Kontrak (Rp) Pemalang - Batang Paket IV ( PBTR IV ) 164.942.251.662 Pemalang - Batang Paket IV ( PBTR IV ) ADD-I Tetap Pemalang - Batang Paket IV ( PBTR IV ) ADD-II 123.700.411.915 Pemalang - Batang Paket IV ( PBTR IV ) ADD-III 125.176.996.915 Pemalang - Batang Paket IV ( PBTR IV ) ADD-IV 137.935.610.006 Pemalang - Batang Paket IV ( PBTR IV ) ADD-V 148.107.292.701 Pemalang - Batang Paket IV ( PBTR IV ) ADD-VI Tetap Apartemen Satoria Surabaya 2.014.408.000 Apartemen Satoria Surabaya (ADD-I) 3.221.440.000 Jakarta - Cikampek II Elevated 563.917.302.050 Jakarta - Cikampek II Elevated (ADD-I) 589.613.162.867 Jakarta - Cikampek II Elevated (ADD-I) Tetap Jakarta - Cikampek II Elevated (ADD-II) 959.467.302.050 Jakarta - Cikampek II Elevated (ADD-III) 759.563.306.850 Jakarta - Cikampek II Elevated (ADD-IV) 806.762.756.850 Jakarta - Cikampek II Elevated (ADD-V) 476.709.300.000 Jakarta - Cikampek II Elevated (ADD-VI) 488.010.526.000 Sub Gardu Induk BSH AP II 743.316.000 Sub Gardu Induk BSH AP II (ADD-I) 392.280.000 Proyek Unilever Banjarmasin (Tahap 2) 6.126.840.000 Normalisasi Kali Cisadane 7.247.687.500 Normalisasi Kali Cisadane (ADD-I) 7.247.687.500 Normalisasi Kali Cisadane (ADD-II) 5.733.573.750 Rumah Susun (Rusun) Rawa Buaya 3.395.700.000 JM Lemabang Tahap 2 Palembang 3.863.736.080 Rusun Tingkat Tinggi Pasar Rumput 68.146.440.500 Rusun Tingkat Tinggi Pasar Rumput (ADD-I) 53.353.010.110 Rusun Tingkat Tinggi Pasar Rumput (ADD-II) 2.476.170.000 Tol Jorr II Paket I Kunciran - Parigi 174.438.988.973 Tol Jorr II Paket I Kunciran - Parigi (ADD-I) 190.250.033.506 Tol Jorr II Paket I Kunciran - Parigi (ADD-II) 188.516.000.986 Tol Jorr II Paket I Kunciran - Parigi (ADD-III) 185.897.166.990 Tol Jorr II Paket I Kunciran - Parigi (ADD-IV) 214.605.648.390 Tol Jorr II Paket I Kunciran - Parigi (ADD-V) 242.558.693.326 Tol Jorr II Paket I Kunciran - Parigi (ADD-VI) 243.660.561.490 Tol Salatiga - Kertasura (General) 112.326.310.500 Tol Salatiga - Kertasura (General) (ADD-I) 130.747.666.054 Tol Salatiga - Kertasura (General) (ADD-II) 121.083.975.983 Tol Salatiga - Kertasura (General) (ADD-III) Tetap Tol Salatiga - Kertasura (General) (ADD-IV) 122.815.027.990 Tol Salatiga - Kertasura (General) (ADD-V) 129.596.598.360 Tol Salatiga - Kertasura (General) (ADD-VII) Tetap Tol Salatiga - Kertasura (Seksi Jembatan) 64.328.487.156 Tol Salatiga - Kertasura (Seksi Jembatan) (ADD-I) 67.338.482.702 Tol Salatiga - Kertasura (Seksi Jembatan) (ADD-II) 37.233.797.746 Tol Salatiga - Kertasura (Seksi Jembatan) (ADD-III) 40.298.412.530 Tol Salatiga - Kertasura (Seksi Jembatan) (ADD-IV) 37.156.899.100 Tol Salatiga - Kertasura (Seksi Jembatan) (ADD-V) 36.786.526.048 Tol Salatiga - Kertasura (Seksi 4.4) 27.680.237.300 Tol Salatiga - Kertasura (Seksi 4.4) ADD-I 28.075.423.750 Tol Salatiga - Kertasura (Seksi 4.4) ADD-II 30.115.566.100 Tol Salatiga - Kertasura (Seksi 4.4) ADD-III 35.267.829.245 Tol Salatiga - Kertasura (Seksi 4.4) ADD-IV 36.508.788.546 Tol Salatiga - Kertasura (Seksi 5) 23.884.937.600 Tol Salatiga - Kertasura (Seksi 5) (ADD-I) 16.942.229.048 Tol Salatiga - Kertasura (Seksi 5) (ADD-II) 22.074.186.464 Tol Salatiga - Kertasura (Seksi 5) (ADD-III) Tetap

66

Nama Proyek Nilai Kontrak (Rp) Tol Salatiga - Kertasura (Seksi 5) (ADD-IV) 28.596.793.952 Tol Salatiga - Kertasura (Seksi 5) (ADD-V) 28.801.067.200 Jembatan Penghubung 2B Kosambi 3.243.960.000 Jembatan Penghubung 2B Kosambi (ADD-I) 3.708.847.500 Jembatan Penghubung 2B Kosambi (ADD-II) Tetap Krian - Legundi - Bunder Manyar (Seksi 2) 87.090.616.100 Krian - Legundi - Bunder Manyar (Seksi 2) (ADD-I) 87.445.321.700 Krian - Legundi - Bunder Manyar (Seksi 2) (ADD-II) 87.902.005.160 Krian - Legundi - Bunder Manyar (Seksi 2) (ADD-III) 88.010.633.750 Krian - Legundi - Bunder Manyar (Seksi 2) 269.794.212.850 Krian - Legundi - Bunder Manyar (Seksi 2) ADD-I 271.501.836.500 Krian - Legundi - Bunder Manyar (Seksi 2) ADD-II Tetap Krian - Legundi - Bunder Manyar (Seksi 2) ADD-III 348.780.051.950 Krian - Legundi - Bunder Manyar (Seksi 2) ADD-IV Tetap Tol Jakarta - Cikampek Km 33-34 (A) 3.000.042.500 Tol Jakarta - Cikampek Km 33-34 (A) ADD-I 1.620.022.950 Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Seksi-1: Paket 2.1 (Sta. 4+850 - Sta. 7+245) 1.560.000.000 Kayu Agung - Palembang - Betung At Grade 110.412.376.890 Kayu Agung - Palembang - Betung At Grade (ADD-I) Tetap Kayu Agung - Palembang - Betung At Grade (ADD-II) 123.404.215.890 Kayu Agung - Palembang - Betung At Grade (ADD-III) 145.077.407.118 Tol Pematang Panggang - Kayu Agung STA 108 + 600 - STA 185 + 600 556.589.836.440 Tol Pematang Panggang - Kayu Agung STA 108 + 600 - STA 185 + 600 (ADD-I) 601.164.645.624 Tol Pematang Panggang - Kayu Agung STA 108 + 600 - STA 185 + 600 (ADD-II) 549.817.540.489 Tol Batang - Semarang Seksi 1 - 2 638.107.377.279 Tol Batang - Semarang Seksi 1 - 2 (ADD-I) 714.294.837.279 Tol Batang - Semarang Seksi 1 - 2 (ADD-II) Tetap Tol Batang - Semarang Seksi 1 - 2 (ADD-III) 820.139.644.241 Tol Batang - Semarang Seksi 1 - 2 (ADD-IV) 934.924.017.069 Tol Batang - Semarang Seksi 1 - 2 (ADD-V) 934.663.338.053 Tol Batang - Semarang Seksi 1 - 2 (ADD-VI) 934.722.490.553 Tol Batang - Semarang Seksi 1 - 2 (ADD-VIi) 939.496.181.867 Tol Batang - Semarang Seksi 3 336.016.493.344 Tol Batang - Semarang Seksi 3 (ADD-I) 348.892.482.903 Tol Batang - Semarang Seksi 3 (ADD-II) 334.070.789.000 Tol Batang - Semarang Seksi 3 (ADD-III) 339.734.303.000 Tol Batang - Semarang Seksi 3 (ADD-IV) 347.559.652.000 Tol Batang - Semarang Seksi 3 (ADD-V) 365.235.241.630 Tol Batang - Semarang Seksi 3 (ADD-VI) 365.049.647.370 Tol Batang - Semarang Seksi 3 (ADD-VII) 384.484.028.840 Tol Batang - Semarang Seksi 4 - 5 488.046.606.054 Tol Batang - Semarang Seksi 4 - 5 (ADD-I) 497.248.355.568 Tol Batang - Semarang Seksi 4 - 5 (ADD-II) 539.787.314.406 Tol Batang - Semarang Seksi 4 - 5 (ADD-III) 548.577.259.610 Tol Batang - Semarang Seksi 4-5 (ADD-IV) 548.970.117.090 Tol Batang - Semarang Seksi 4-5 (ADD-V) 612.138.120.850 Tol Batang - Semarang Seksi 4-5 (ADD-VI) 693.205.526.231 Tol Batang - Semarang Seksi 4-5 (ADD-VII) 698.377.173.782 Tol Batang - Semarang Seksi 4-5 (ADD-VIII) Tetap Tol Batang - Semarang Seksi 4-5 (ADD-IX) 704.710.363.028 Tol Salatiga - Kartasura (Ruas Colomadu - Karanganyar) 57.629.364.000 Tol Salatiga - Kartasura (Ruas Colomadu - Karanganyar) ADD-I 58.332.120.000 Tol Salatiga - Kartasura (Ruas Colomadu - Karanganyar) ADD-II 58.366.680.000 Tol Salatiga - Kartasura (Ruas Colomadu - Karanganyar) ADD-III Tetap Tol Salatiga - Kartasura (Ruas Colomadu - Karanganyar) ADD-IV Tetap Tol Salatiga - Kartasura (Ruas Colomadu - Karanganyar) ADD-V 63.314.480.000

67

Nama Proyek Nilai Kontrak (Rp) Tol Salatiga - Kertasura (Seksi 5) (ADD-IV) 28.596.793.952 Tol Salatiga - Kertasura (Seksi 5) (ADD-V) 28.801.067.200 Jembatan Penghubung 2B Kosambi 3.243.960.000 Jembatan Penghubung 2B Kosambi (ADD-I) 3.708.847.500 Jembatan Penghubung 2B Kosambi (ADD-II) Tetap Krian - Legundi - Bunder Manyar (Seksi 2) 87.090.616.100 Krian - Legundi - Bunder Manyar (Seksi 2) (ADD-I) 87.445.321.700 Krian - Legundi - Bunder Manyar (Seksi 2) (ADD-II) 87.902.005.160 Krian - Legundi - Bunder Manyar (Seksi 2) (ADD-III) 88.010.633.750 Krian - Legundi - Bunder Manyar (Seksi 2) 269.794.212.850 Krian - Legundi - Bunder Manyar (Seksi 2) ADD-I 271.501.836.500 Krian - Legundi - Bunder Manyar (Seksi 2) ADD-II Tetap Krian - Legundi - Bunder Manyar (Seksi 2) ADD-III 348.780.051.950 Krian - Legundi - Bunder Manyar (Seksi 2) ADD-IV Tetap Tol Jakarta - Cikampek Km 33-34 (A) 3.000.042.500 Tol Jakarta - Cikampek Km 33-34 (A) ADD-I 1.620.022.950 Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Seksi-1: Paket 2.1 (Sta. 4+850 - Sta. 7+245) 1.560.000.000 Kayu Agung - Palembang - Betung At Grade 110.412.376.890 Kayu Agung - Palembang - Betung At Grade (ADD-I) Tetap Kayu Agung - Palembang - Betung At Grade (ADD-II) 123.404.215.890 Kayu Agung - Palembang - Betung At Grade (ADD-III) 145.077.407.118 Tol Pematang Panggang - Kayu Agung STA 108 + 600 - STA 185 + 600 556.589.836.440 Tol Pematang Panggang - Kayu Agung STA 108 + 600 - STA 185 + 600 (ADD-I) 601.164.645.624 Tol Pematang Panggang - Kayu Agung STA 108 + 600 - STA 185 + 600 (ADD-II) 549.817.540.489 Tol Batang - Semarang Seksi 1 - 2 638.107.377.279 Tol Batang - Semarang Seksi 1 - 2 (ADD-I) 714.294.837.279 Tol Batang - Semarang Seksi 1 - 2 (ADD-II) Tetap Tol Batang - Semarang Seksi 1 - 2 (ADD-III) 820.139.644.241 Tol Batang - Semarang Seksi 1 - 2 (ADD-IV) 934.924.017.069 Tol Batang - Semarang Seksi 1 - 2 (ADD-V) 934.663.338.053 Tol Batang - Semarang Seksi 1 - 2 (ADD-VI) 934.722.490.553 Tol Batang - Semarang Seksi 1 - 2 (ADD-VIi) 939.496.181.867 Tol Batang - Semarang Seksi 3 336.016.493.344 Tol Batang - Semarang Seksi 3 (ADD-I) 348.892.482.903 Tol Batang - Semarang Seksi 3 (ADD-II) 334.070.789.000 Tol Batang - Semarang Seksi 3 (ADD-III) 339.734.303.000 Tol Batang - Semarang Seksi 3 (ADD-IV) 347.559.652.000 Tol Batang - Semarang Seksi 3 (ADD-V) 365.235.241.630 Tol Batang - Semarang Seksi 3 (ADD-VI) 365.049.647.370 Tol Batang - Semarang Seksi 3 (ADD-VII) 384.484.028.840 Tol Batang - Semarang Seksi 4 - 5 488.046.606.054 Tol Batang - Semarang Seksi 4 - 5 (ADD-I) 497.248.355.568 Tol Batang - Semarang Seksi 4 - 5 (ADD-II) 539.787.314.406 Tol Batang - Semarang Seksi 4 - 5 (ADD-III) 548.577.259.610 Tol Batang - Semarang Seksi 4-5 (ADD-IV) 548.970.117.090 Tol Batang - Semarang Seksi 4-5 (ADD-V) 612.138.120.850 Tol Batang - Semarang Seksi 4-5 (ADD-VI) 693.205.526.231 Tol Batang - Semarang Seksi 4-5 (ADD-VII) 698.377.173.782 Tol Batang - Semarang Seksi 4-5 (ADD-VIII) Tetap Tol Batang - Semarang Seksi 4-5 (ADD-IX) 704.710.363.028 Tol Salatiga - Kartasura (Ruas Colomadu - Karanganyar) 57.629.364.000 Tol Salatiga - Kartasura (Ruas Colomadu - Karanganyar) ADD-I 58.332.120.000 Tol Salatiga - Kartasura (Ruas Colomadu - Karanganyar) ADD-II 58.366.680.000 Tol Salatiga - Kartasura (Ruas Colomadu - Karanganyar) ADD-III Tetap Tol Salatiga - Kartasura (Ruas Colomadu - Karanganyar) ADD-IV Tetap Tol Salatiga - Kartasura (Ruas Colomadu - Karanganyar) ADD-V 63.314.480.000

Nama Proyek Nilai Kontrak (Rp) Tol Salatiga - Kartasura (Ruas Colomadu - Karanganyar) ADD-VI Tetap Light Rail Transit (LRT) Palembang 12.176.640.000 Light Rail Transit (LRT) Palembang (ADD-I) 13.281.828.000 Light Rail Transit (LRT) Palembang (ADD-II) Tetap Light Rail Transit (LRT) Palembang (ADD-III) 13.137.756.000 Bandara Ahmad Yani Semarang 22.210.722.000 Tol Ciawi - Sukabumi Paket 1 159.859.000 Saumata 3.071.745.000 Jalur Ganda Jalan KA Jombang - Madiun (Paket JGJM-18) 2.469.654.000 Jalur Ganda Jalan KA Jombang - Madiun (Paket JGJM-18) (ADD-I) 2.058.045.000 Tol Ciawi-Sukabuwi (Bocimi) 33.972.086.000 Tol Ciawi-Sukabuwi (Bocimi) (ADD I) 25.279.840.500 Tol Ciawi-Sukabuwi (Bocimi) (ADD II) 34.384.278.500 Tol Ciawi-Sukabuwi (Bocimi) (ADD III) 43.556.072.500 Tol Ciawi-Sukabuwi (Bocimi) (ADD IV) Tetap Tol Ciawi-Sukabuwi (Bocimi) (ADD V) Tetap Politeknik Pariwisata Palembang 5.567.760.000 Politeknik Pariwisata Palembang II 357.900.000 RS Hermina Jakabaring Palembang 2.327.613.680 RS Hermina Jakabaring Palembang (ADD-I) 1.751.471.680 Renovasi Kolam Renang Aquatic Gelora Bung Karno 850.700.000 LRT palembang Depo Zona 5 2.592.020.000 Apartemen Yukata Suites 5.386.407.662 Apartemen Yukata Suites (ADD-I) 5.221.935.000 Apartemen Yukata Suites (ADD-II) 5.713.190.000 Tol Cibitung - Cilincing 717.500.000 Tol Pematang Panggang - Kayu Agung STA 108 + 600 - STA 185 + 600 231.856.128.000 Tol Pematang Panggang - Kayu Agung STA 108 + 600 - STA 185 + 600 (ADD-I) Tetap Tol Pematang Panggang - Kayu Agung STA 108 + 600 - STA 185 + 600 (ADD-II) Tetap Tol Pematang Panggang - Kayu Agung STA 108 + 600 - STA 185 + 600 (ADD-III) 309.329.765.000 Tol Pematang Panggang - Kayu Agung STA 108 + 600 - STA 185 + 600 (ADD-IV) 328.258.206.800 Tol Pematang Panggang - Kayu Agung STA 108 + 600 - STA 185 + 600 (ADD-V) Tetap Tol Cisumdawu Phase-2 Sumedang 725.541.300 Tol Cisumdawu Phase-2 Sumedang (ADD-I) Tetap Tol Ciawi Sukabumi Seksi 1, Paket 2.1 390.000.000 Tol Ciawi Sukabumi Seksi 1, Paket 2.1 (ADD-I) Tetap Tol Gempol - Porong Paket 2 6.291.215.000 Tol Gempol - Porong Paket 2 (ADD-I) 12.582.430.000 Tol Gempol - Porong Paket 2 (ADD-II) Tetap Tol Cibitung - Cilincing 1.025.000.000 Tol Cibitung - Cilincing (ADD-I) 2.050.000.000 Tol Trans Sumatera bakauheni - Terbanggi Besar 35.351.208.000 Tol Trans Sumatera bakauheni - Terbanggi Besar (ADD-I) 59.089.065.000 Tol Trans Sumatera bakauheni - Terbanggi Besar (ADD-II) 58.952.817.000 Tol Trans Sumatera bakauheni - Terbanggi Besar (ADD-III) 61.209.424.000 Infrastruktur Lido Bogor 18.426.039.000 Infrastruktur Lido Bogor (ADD-I) 21.742.989.000 Tol Ciawi-Sukabuwi (Bocimi) Seksi 1, Paket 2.1 443.475.000 Tol Ciawi-Sukabuwi (Bocimi) Seksi 1, Paket 2.1 (ADD-I) 1.478.250.000 Tol Ciawi-Sukabuwi (Bocimi) Seksi 1, Paket 2.1 (ADD-II) 1.773.900.000 Tol Ciawi-Sukabuwi (Bocimi) Seksi 1, Paket 2.1 (ADD-III) 2.871.747.000 Rumah Susun Penggilingan Jakarta Timur 845.534.000 Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu) Seksi 2D.1 664.212.410.997 Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu) Seksi 2A: Sisi Utara (STA. 10+677 sd STA 15+507) & Sisi Selatan (STA. 12+015 sd STA 15+445) (ADD-I) Tetap

Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu) Seksi 2A: Sisi Utara (STA. 10+677 sd STA 15+507) & 664.212.411.462

68

Nama Proyek Nilai Kontrak (Rp) Sisi Selatan (STA. 12+015 sd STA 15+445) (ADD-II) H Residence Soetta 8.660.038.120 H Residence Soetta (ADD-I) 9.066.313.120 Rumah Susun Penggilingan Jakarta Timur 782.033.500 Saumata Suites 3.071.745.000 Saumata Suites (Add-I) 3.453.525.000 Saumata Suites (Add-II) 3.689.775.000 Saumata Suites (Add-III) 4.782.525.000 Tol Cibitung-Cilincing. Sta 0+440 sd. 29+825 641.069.093.630 Tol Cibitung-Cilincing. Sta 0+440 sd. 29+825 (ADD-I) 672.777.353.630 Tol Cibitung-Cilincing. Sta 0+440 sd. 29+825 (ADD-II) 726.471.269.366 Tol Cibitung-Cilincing. Sta 0+440 sd. 29+825 (ADD-III) 795.587.908.196 Tol Cibitung-Cilincing. Sta 0+440 sd. 29+825 (ADD-IV) 1.032.098.130.052 Tol Cibitung-Cilincing. Sta 0+440 sd. 29+825 (ADD-V) 1.500.710.720.484 Tol Cinere-Serpong. Sta 51+200 sd. 62+520 345.518.127.494 Tol Cinere-Serpong. Sta 51+200 sd. 62+520 (ADD-I) 348.106.034.214 Tol Cinere-Serpong. Sta 51+200 sd. 62+520 (ADD-II) 348.115.580.463 Tol Cinere-Serpong. Sta 51+200 sd. 62+520 (ADD-III) 332.480.332.472 Golf Island PIK KNI 7.924.810.000 Golf Island PIK KNI (ADD-I) 3.087.552.000 Pembangunan Tanggul Fase A NCICD Aliran Barat Provinsi DKI Jakarta 19.674.845.000 Pembangunan Tanggul Fase A NCICD Aliran Barat Provinsi DKI Jakarta (ADD-I) 15.211.307.500 Pembangunan Tanggul Fase A NCICD Aliran Barat Provinsi DKI Jakarta (ADD-II) 15.211.307.500 Pembangunan Tanggul Fase A NCICD Aliran Timur Provinsi DKI Jakarta 49.001.598.000 Pembangunan Tanggul Fase A NCICD Aliran Timur Provinsi DKI Jakarta (ADD-I) 32.018.935.000 Tol Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 1 Paket 2.1 13.436.057.352 Tol Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 1 Paket 2.1 (ADD-I) 12.946.953.972 Pesona Square Depok, South Side Apartment Marrakech Suite 5.062.500.000 Pesona Square Depok, South Side Apartment Marrakech Suite (ADD-I) 5.229.062.500 Fatmawati City Center 10.483.500.000 Fatmawati City Center (ADD-I) 1.099.687.500 Jembatan Penghubung 2B Kosambi 29.545.670.000 Jembatan Penghubung 2B Kosambi (ADD-I) Tetap Tol JORR II Ruas Kunciran-Serpong Paket 1 (Kunciran-Parigi Sta.39+789 sd. 46+500) 512.500.000 Tol JORR II Ruas Kunciran-Serpong Paket 1 (Kunciran-Parigi Sta.39+789 sd. 46+500) ADD-I perubahan penandatanganan Tetap

Thamrin District Pekayon Bekasi 1.800.000.000 Tol Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 1, Paket 2.1 57.000.000 Tol Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 1, Paket 2.1 (ADD-I) Tetap Scan Kontrak CCSP Tol Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 1, Paket 3.2 680 644.355.000 Scan Kontrak CCSP Tol Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 1, Paket 3.2 680 (ADD-I) Tetap Scan Kontrak CCSP Tol Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 1, Paket 3.2 680 (ADD-II) 649.350.000 Scan Kontrak CCSP Tol Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 1, Paket 3.2 681 644.355.000 Scan Kontrak CCSP Tol Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 1, Paket 3.2 681 (ADD-I) Tetap Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapal Betung) Seksi 1 19.158.958.000 Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapal Betung) Seksi 1 (ADD-I) 7.727.784.000 Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapal Betung) Seksi 1 (ADD-II) Tetap Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapal Betung) Seksi 1 (ADD-III) 10.878.202.000 Tol TBPP Sta 00+000 sd 71+650 32.457.435.000 Tol TBPP Sta 00+000 sd 71+650 (ADD-I) 43.558.017.350 Tol TBPP Sta 71+650 sd 112+200 33.302.058.700 Tol TBPP Sta 71+650 sd 112+200 (ADD-I) 21.981.363.510 LRT palembang Depo Zona 5 3.916.800.000 LRT palembang Depo Zona 5 (ADD-I) Tetap LRT palembang Depo Zona 5 (ADD-II) Tetap Ruko Southcity Square Pondok Cabe 5.879.848.000

69

Nama Proyek Nilai Kontrak (Rp) Sisi Selatan (STA. 12+015 sd STA 15+445) (ADD-II) H Residence Soetta 8.660.038.120 H Residence Soetta (ADD-I) 9.066.313.120 Rumah Susun Penggilingan Jakarta Timur 782.033.500 Saumata Suites 3.071.745.000 Saumata Suites (Add-I) 3.453.525.000 Saumata Suites (Add-II) 3.689.775.000 Saumata Suites (Add-III) 4.782.525.000 Tol Cibitung-Cilincing. Sta 0+440 sd. 29+825 641.069.093.630 Tol Cibitung-Cilincing. Sta 0+440 sd. 29+825 (ADD-I) 672.777.353.630 Tol Cibitung-Cilincing. Sta 0+440 sd. 29+825 (ADD-II) 726.471.269.366 Tol Cibitung-Cilincing. Sta 0+440 sd. 29+825 (ADD-III) 795.587.908.196 Tol Cibitung-Cilincing. Sta 0+440 sd. 29+825 (ADD-IV) 1.032.098.130.052 Tol Cibitung-Cilincing. Sta 0+440 sd. 29+825 (ADD-V) 1.500.710.720.484 Tol Cinere-Serpong. Sta 51+200 sd. 62+520 345.518.127.494 Tol Cinere-Serpong. Sta 51+200 sd. 62+520 (ADD-I) 348.106.034.214 Tol Cinere-Serpong. Sta 51+200 sd. 62+520 (ADD-II) 348.115.580.463 Tol Cinere-Serpong. Sta 51+200 sd. 62+520 (ADD-III) 332.480.332.472 Golf Island PIK KNI 7.924.810.000 Golf Island PIK KNI (ADD-I) 3.087.552.000 Pembangunan Tanggul Fase A NCICD Aliran Barat Provinsi DKI Jakarta 19.674.845.000 Pembangunan Tanggul Fase A NCICD Aliran Barat Provinsi DKI Jakarta (ADD-I) 15.211.307.500 Pembangunan Tanggul Fase A NCICD Aliran Barat Provinsi DKI Jakarta (ADD-II) 15.211.307.500 Pembangunan Tanggul Fase A NCICD Aliran Timur Provinsi DKI Jakarta 49.001.598.000 Pembangunan Tanggul Fase A NCICD Aliran Timur Provinsi DKI Jakarta (ADD-I) 32.018.935.000 Tol Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 1 Paket 2.1 13.436.057.352 Tol Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 1 Paket 2.1 (ADD-I) 12.946.953.972 Pesona Square Depok, South Side Apartment Marrakech Suite 5.062.500.000 Pesona Square Depok, South Side Apartment Marrakech Suite (ADD-I) 5.229.062.500 Fatmawati City Center 10.483.500.000 Fatmawati City Center (ADD-I) 1.099.687.500 Jembatan Penghubung 2B Kosambi 29.545.670.000 Jembatan Penghubung 2B Kosambi (ADD-I) Tetap Tol JORR II Ruas Kunciran-Serpong Paket 1 (Kunciran-Parigi Sta.39+789 sd. 46+500) 512.500.000 Tol JORR II Ruas Kunciran-Serpong Paket 1 (Kunciran-Parigi Sta.39+789 sd. 46+500) ADD-I perubahan penandatanganan Tetap

Thamrin District Pekayon Bekasi 1.800.000.000 Tol Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 1, Paket 2.1 57.000.000 Tol Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 1, Paket 2.1 (ADD-I) Tetap Scan Kontrak CCSP Tol Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 1, Paket 3.2 680 644.355.000 Scan Kontrak CCSP Tol Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 1, Paket 3.2 680 (ADD-I) Tetap Scan Kontrak CCSP Tol Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 1, Paket 3.2 680 (ADD-II) 649.350.000 Scan Kontrak CCSP Tol Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 1, Paket 3.2 681 644.355.000 Scan Kontrak CCSP Tol Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 1, Paket 3.2 681 (ADD-I) Tetap Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapal Betung) Seksi 1 19.158.958.000 Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapal Betung) Seksi 1 (ADD-I) 7.727.784.000 Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapal Betung) Seksi 1 (ADD-II) Tetap Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapal Betung) Seksi 1 (ADD-III) 10.878.202.000 Tol TBPP Sta 00+000 sd 71+650 32.457.435.000 Tol TBPP Sta 00+000 sd 71+650 (ADD-I) 43.558.017.350 Tol TBPP Sta 71+650 sd 112+200 33.302.058.700 Tol TBPP Sta 71+650 sd 112+200 (ADD-I) 21.981.363.510 LRT palembang Depo Zona 5 3.916.800.000 LRT palembang Depo Zona 5 (ADD-I) Tetap LRT palembang Depo Zona 5 (ADD-II) Tetap Ruko Southcity Square Pondok Cabe 5.879.848.000

Nama Proyek Nilai Kontrak (Rp) Apartemen Bess Mansion Surabaya 18.661.380.000 Apartemen Bess Mansion Surabaya (ADD-I) 19.364.280.000 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gondang Lamongan 12.763.300.500 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gondang Lamongan (ADD-I) 4.409.797.590 Alexindo Dawuan 6.557.200.000 Alexindo Dawuan (ADD-I) Tetap Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung (Sta. 100+200 sd 112+200) 6.808.806.650 Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung (Sta. 100+200 sd 112+200) (ADD-I) Tetap Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung (Sta. 100+200 sd 112+200) (ADD-II) Tetap Tol TBKA Zona KLB2 & TBPP (HK-4) Jembatan Sodong 8.108.536.276 Tol TBKA Zona KLB2 & TBPP (HK-4) Jembatan Sodong (ADD-I) Tetap Tol TBKA Zona KLB2 & TBPP (HK-4) Jembatan Sodong (ADD-II) 9.400.310.276 Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung (Sta. 100+200 sd 112+200) Ruas PP Zona HK+Japek 84.735.839.050 Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung (Sta. 100+200 sd 112+200) Ruas PP Zona HK+Japek (ADD-I) 84.778.371.925 Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung (Sta. 100+200 sd 112+200) Ruas PP Zona HK+Japek (ADD-II) 88.885.221.925 Koneksi Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu) dengan Tol Wiyoto Wiyono 176.983.839.605 Tol Kapal Betung Jembatan Kramasan 5.433.821.400 Tol Salatiga - Kertasura (Seksi Jembatan) 58.773.680.168 Tol Salatiga - Kertasura (Seksi Jembatan) (ADD-I) 61.737.165.558 Tol Salatiga - Kertasura (Seksi Jembatan) (ADD-II) 47.893.165.162 Tol Salatiga - Kertasura (Seksi Jembatan) (ADD-IV) 44.677.034.696 Tol Cibitung - Cilincing STA 0+440 - STA 29+825 36.046.000.000 Tol Cibitung - Cilincing STA 0+440 - STA 29+825 (ADD-I) Tetap Tol Cibitung - Cilincing STA 0+440 - STA 29+825 (ADD-II) 26.404.225.000 Tol Cibitung - Cilincing STA 0+440 - STA 29+825 (ADD-III) 29.864.225.000 Tol Cibitung - Cilincing STA 0+440 - STA 29+825 (ADD-IV) 36.659.000.000 Rehabilitasi Saluran Induk dan Sekunder Cisadane Barat D.I. Cisadane, Tangerang 8.220.000.000 Rehabilitasi Saluran Induk dan Sekunder Cisadane Barat D.I. Cisadane, Tangerang 9.316.000.000 Normalisasi Kali Ciliwung Paket 2 54.535.138.000 Normalisasi Kali Ciliwung Paket 2 (ADD-I) Tetap Normalisasi Kali Ciliwung Paket 2 (ADD-II) 41.284.230.000 Normalisasi Kali Ciliwung Paket 2 (ADD-III) 41.423.808.000 The Smith Office Soho Residence 4.004.000.000 The Smith Office Soho Residence (ADD-I) 2.310.522.500 Tol Cibitung - Cilincing 937.250.000 Tol Cibitung - Cilincing 1.025.000.000 Pembangunan Venue Jetski dan Layar di DKI Jakarta dalam Rangka Asian Games XVIII 2.427.075.000 Rehabilitasi Saluran Induk dan Sekunder Cisadane Barat D.I. Cisadane, Tangerang 6.275.000.000 Rehabilitasi Saluran Induk dan Sekunder Cisadane Barat D.I. Cisadane, Tangerang (ADD-I) 9.769.704.000 Tol Cimanggis Cibitung Seksi 1A 1.755.942.650 Tol Cimanggis Cibitung Seksi 1A (ADD-I) 1.856.205.197 Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 2.649.272.150 Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 2.562.651.000 Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 512.500.000 Tol JORR II Kunciran - Parigi Paket 1 784.134.000 Tol JORR II Kunciran - Parigi Paket 1 (ADD-I) 1.163.142.000 Tol JORR II Kunciran - Parigi Paket 1 430.000.000 Tol JORR II Kunciran - Parigi Paket 1 (ADD-I) Tetap Tol JORR II Kunciran - Parigi Paket 1 (ADD-II) 860.000.000 Tol JORR II Kunciran - Parigi Paket 1 (ADD-III) 2.580.000.000 Jalan Pendekat Jembatan Mahakam IV Sisi Samarinda Kota (502,40 Meter) MYC 17.736.000.000 Normalisasi Kali Cisadane 4.185.375.000 Tol Ciawi - Sukabumi, Seksi-1: Paket 3.2 STA. 12+600 - STA. 14+600 680.400.000 Tol Ciawi - Sukabumi, Seksi-1: Paket 3.2 STA. 12+600 - STA. 14+600 (ADD-I) 859.920.000 Bangungan Penunjang Pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang Paket 4 4.108.740.000 Bangungan Penunjang Pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang Paket 4 (ADD-I) 6.857.508.000

70

Nama Proyek Nilai Kontrak (Rp) Terminal Executive Merak 2.365.200.000 Tol Cisumdawu Phase 2 267.578.604 Tol Ciawi - Sukabumi Seksi-1: Paket 3.2 STA. 12+600 - STA.14+600 204.000.000 Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction and Instalation RDMP RU-V Balikpapan (Pertamina) 71.400.000.000 Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction and Instalation RDMP RU-V Balikpapan (Pertamina) (ADD-I) Tetap

Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction and Instalation RDMP RU-V Balikpapan (Pertamina) (ADD-II) 79.086.530.807

Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction and Instalation RDMP RU-V Balikpapan (Pertamina) (ADD-III) 113.776.718.015

Jakarta Garden City 61.570.600.000 Pembangunan Tanggul NCICD Aliran Tengah Provinsi DKI Jakarta 47.281.845.818 Synthesis Residence Kemang 30.942.725.500 Pembangunan Tanggul NCICD Aliran Barat Provinsi DKI Jakarta 24.510.465.455 Oleo Chemical Plant Project 22.482.825.000 Jalur Kereta Api Bandar Tinggi - Kuala Tanjung 4.900.000.000 RSUD Gunung Sitoli 3.144.294.000 Jalur Kereta Api Bandar Tinggi - Kuala Tanjung 4.534.900.000 Jalur Kereta Api Bandar Tinggi - Kuala Tanjung (ADD-I) 4.523.267.500 Jalur Kereta Api Bandar Tinggi - Kuala Tanjung (ADD-II) 6.728.662.500 Jalur Kereta Api Bandar Tinggi - Kuala Tanjung (ADD-III) 8.151.940.000 Jalur Kereta Api Bandar Tinggi - Kuala Tanjung (ADD-IV) 7.511.230.000 Jalan Tol Cibitung – Cilincing 768.750.000 Jalan dan Jembatan Kota Oucusse Paket 1 3.470.412.000 Jalan dan Jembatan Kota Oucusse Paket 1 (ADD-I) 1.121.340.000 Pekerjaan Penambahan Lajur Ruas Waru - Sidoarjo pada Jalan Tol Surabaya - Gempol 5.517.890.688 Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Seksi 1, Paket 2.1 STA 4+850 - STA 7+245 492.750.000 Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Paket 1 160.230.000 Golf Island Tahap 2 98.602.814.500 Bandara Ahmad Yani Semarang Paket 4 4.146.660.000 Logos Metrolink Logistic HUB 6.209.280.000 Logos Metrolink Logistic HUB (ADD-I) 8.558.340.000 Logos Metrolink Logistic HUB (ADD-II) 9.959.640.000 Jembatan Sedompyong 841.140.000 Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo (Probolinggo Kraksaan) 129.544.020.198 Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo (Probolinggo Kraksaan) 82.555.803.034 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing STA 30+200 - STA 32+800 577.430.710.694 Sungai Kali Prancis 8.093.250.000 JTTS Pekanbaru - Dumai Seksi 1 sd 6 241.607.360.000 Tol Jakarta - Cikampek II Elevated 4.332.000.000 Tol Jakarta - Cikampek II Elevated 1.130.000.000 Tol Kayu Agung Palembang Betung STA 0+000 - 40+000 23.105.617.600 Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar (Seksi 1) 700.934.400 Apartemen Yukata Suites 47.495.000 Apartemen Yukata Suites (ADD-I) 127.795.000 Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Paket 1 1.774.000.000 Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Paket 1 (ADD-I) Tetap Pembangunan Rumah Sakit OSO 11.200.000.000 Pembangunan Fasilitas Jalan Tol pada Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Seksi 1 (Ciawi - Cigombong) 221.395.000 Pembangunan Fasilitas Jalan Tol pada Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Seksi 1 ( Ciawi - Cigombong) 436.174.200 Rumah Susun Kelapa Village Jakarta Timur 3.009.050.000 Rumah Susun Kelapa Village Jakarta Timur (ADD-I) 6.020.595.000 Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 1A 3.882.046.000 Jalan Tol CImanggis Cibitung Seksi 2 1.625.046.150 Jalan Tol CImanggis Cibitung Seksi 2 1.774.403.750 Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 1.774.403.750

71

Nama Proyek Nilai Kontrak (Rp) Terminal Executive Merak 2.365.200.000 Tol Cisumdawu Phase 2 267.578.604 Tol Ciawi - Sukabumi Seksi-1: Paket 3.2 STA. 12+600 - STA.14+600 204.000.000 Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction and Instalation RDMP RU-V Balikpapan (Pertamina) 71.400.000.000 Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction and Instalation RDMP RU-V Balikpapan (Pertamina) (ADD-I) Tetap

Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction and Instalation RDMP RU-V Balikpapan (Pertamina) (ADD-II) 79.086.530.807

Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction and Instalation RDMP RU-V Balikpapan (Pertamina) (ADD-III) 113.776.718.015

Jakarta Garden City 61.570.600.000 Pembangunan Tanggul NCICD Aliran Tengah Provinsi DKI Jakarta 47.281.845.818 Synthesis Residence Kemang 30.942.725.500 Pembangunan Tanggul NCICD Aliran Barat Provinsi DKI Jakarta 24.510.465.455 Oleo Chemical Plant Project 22.482.825.000 Jalur Kereta Api Bandar Tinggi - Kuala Tanjung 4.900.000.000 RSUD Gunung Sitoli 3.144.294.000 Jalur Kereta Api Bandar Tinggi - Kuala Tanjung 4.534.900.000 Jalur Kereta Api Bandar Tinggi - Kuala Tanjung (ADD-I) 4.523.267.500 Jalur Kereta Api Bandar Tinggi - Kuala Tanjung (ADD-II) 6.728.662.500 Jalur Kereta Api Bandar Tinggi - Kuala Tanjung (ADD-III) 8.151.940.000 Jalur Kereta Api Bandar Tinggi - Kuala Tanjung (ADD-IV) 7.511.230.000 Jalan Tol Cibitung – Cilincing 768.750.000 Jalan dan Jembatan Kota Oucusse Paket 1 3.470.412.000 Jalan dan Jembatan Kota Oucusse Paket 1 (ADD-I) 1.121.340.000 Pekerjaan Penambahan Lajur Ruas Waru - Sidoarjo pada Jalan Tol Surabaya - Gempol 5.517.890.688 Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Seksi 1, Paket 2.1 STA 4+850 - STA 7+245 492.750.000 Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Paket 1 160.230.000 Golf Island Tahap 2 98.602.814.500 Bandara Ahmad Yani Semarang Paket 4 4.146.660.000 Logos Metrolink Logistic HUB 6.209.280.000 Logos Metrolink Logistic HUB (ADD-I) 8.558.340.000 Logos Metrolink Logistic HUB (ADD-II) 9.959.640.000 Jembatan Sedompyong 841.140.000 Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo (Probolinggo Kraksaan) 129.544.020.198 Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo (Probolinggo Kraksaan) 82.555.803.034 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing STA 30+200 - STA 32+800 577.430.710.694 Sungai Kali Prancis 8.093.250.000 JTTS Pekanbaru - Dumai Seksi 1 sd 6 241.607.360.000 Tol Jakarta - Cikampek II Elevated 4.332.000.000 Tol Jakarta - Cikampek II Elevated 1.130.000.000 Tol Kayu Agung Palembang Betung STA 0+000 - 40+000 23.105.617.600 Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar (Seksi 1) 700.934.400 Apartemen Yukata Suites 47.495.000 Apartemen Yukata Suites (ADD-I) 127.795.000 Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Paket 1 1.774.000.000 Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Paket 1 (ADD-I) Tetap Pembangunan Rumah Sakit OSO 11.200.000.000 Pembangunan Fasilitas Jalan Tol pada Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Seksi 1 (Ciawi - Cigombong) 221.395.000 Pembangunan Fasilitas Jalan Tol pada Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Seksi 1 ( Ciawi - Cigombong) 436.174.200 Rumah Susun Kelapa Village Jakarta Timur 3.009.050.000 Rumah Susun Kelapa Village Jakarta Timur (ADD-I) 6.020.595.000 Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 1A 3.882.046.000 Jalan Tol CImanggis Cibitung Seksi 2 1.625.046.150 Jalan Tol CImanggis Cibitung Seksi 2 1.774.403.750 Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 1.774.403.750

Nama Proyek Nilai Kontrak (Rp) Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo Seksi 2 7.617.813.373 JTTS Pekanbaru - Dumai Seksi 1 sd 6 (Kontrak Ke-II) 68.400.000.000 Bandara Ahmad Yani Semarang Paket 4 112.320.000 Bandara Baru di Kulonprogo 75.450.000.000 Jalan Tol Ruas Ciawi - Sukabumi Seksi 1, Paket 3.2 STA 12+600 - STA 14+600 957.540.000 Kohler Delta Mas - Cikarang (1695) 3.137.600.000 Kohler Delta Mas - Cikarang (1695) (ADD-I) 5.864.756.000 Kohler Delta Mas - Cikarang (1695) (ADD-II) 5.475.956.000 Politeknik Pariwisata Palembang Tahap 2 3.364.416.000 Politeknik Pariwisata Palembang Tahap 2 (ADD-I) Tetap Tol Cinere - Serpong STA 51+200 - STA 62+520 6.362.832.344 Jalan Hambatan Manado - Bitung PA1 38.087.379.000 Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang ( Zona VGF Jawa 2) 2.459.688.000 ISTW 2 Extension Factory 1.499.400.000 ISTW 2 Extension Factory (ADD-I) 2.284.380.000 Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Paket 1 1.150.000.000 Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Paket 1 (ADD-I) Tetap PGN Palembang 4.922.340.000 PGN Palembang (ADD-I) 2.090.006.700 Jembatan Sedayu City 2 Kelapa gading – Jakarta 64.878.000 Quarry Sambirejo Sragen 129.546.000 Quarry Sambirejo Sragen 129.546.000 Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Seksi 1, Paket 2.1 STA 4+850 - STA 7+245 29.565.000 Pembangunan Fasilitas Jalan Tol pada Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Seksi 1 ( Ciawi - Cigombong) 369.467.006 Pembangunan Fasilitas Jalan Tol pada Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Seksi 1 ( Ciawi - Cigombong) 221.727.240 Jembatan Sungai Putting, Kalimantan Selatan 6.794.360.000 Jembatan Sungai Putting, Kalimantan Selatan (ADD-I) 6.144.360.000 Jembatan Sungai Putting, Kalimantan Selatan (ADD-II) 6.299.880.000 Jalan Tol Pejagan - Pemalang Seksi III 573.725.256 Jalan Tol Pejagan - Pemalang Seksi III (ADD-I) 976.883.544 Jalan Tol JORR II Kunciran - Parigi Paket I 2.666.000.000 Jalan Tol JORR II Kunciran - Parigi Paket I 2.666.000.000 Perumahan Martadinata Residence 7.424.975.000 Tol Pematang Panggang - Kayu Agung Seksi 3 2.562.000.000 Tol Pematang Panggang - Kayu Agung Seksi 4 1.190.000.000 Tol Pematang Panggang - Kayu Agung Seksi 4A 4.875.000.000 Jalan Tol Cibitung – Cilincing 871.250.000 Jalan Tol Cibitung – Cilincing 768.750.000 Jalan Tol Pasuruan Probolinggo General 2.771.970.000 Jalan Tol Pasuruan Probolinggo General (ADD-I) Tetap Jalan Tol Pasuruan Probolinggo General (ADD-II) 9.239.900.000 Jalan Tol Pasuruan Probolinggo General (ADD-III) 18.479.800.000 Jalan Tol Pasuruan Probolinggo Seksi 3 446.113.508 Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo Seksi 1 9.376.150.789 Jalan Tol Ciawi – Sukabumi Seksi 1 Paket 2.1 286.000.000 Perluasan Rumah Sakit Hermina Palembang 688.000.000 Jalan Tol JORR II Kunciran - Parigi Paket I 2.666.000.000 Jalan Tol JORR II Kunciran - Parigi Paket I 326.449.600 Jalan Tol JORR II Kunciran - Parigi Paket I 2.200.000.000 Access Road Work Under Pattimban Port Develompent Project 177.799.817.400 Access Road Work Under Pattimban Port Develompent Project 1.736.340.000 Pembangunan Fasilitas Jalan Tol pada Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Seksi 1 ( Ciawi - Cigombong) 422.550.000 Pembangunan Fasilitas Jalan Tol pada Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Seksi 1 ( Ciawi - Cigombong) 410.606.000 Pembangunan Fasilitas Jalan Tol pada Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Seksi 1 ( Ciawi - Cigombong) 438.040.685 Pembangunan Fasilitas Jalan Tol pada Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Seksi 1 ( Ciawi - Cigombong) 451.876.000 Jalan Tol JORR II Kunciran - Parigi Paket I 2.666.000.000

72

Nama Proyek Nilai Kontrak (Rp) Jalan Tol JORR II Kunciran - Parigi Paket I 2.666.000.000 Jalan Tol JORR II Kunciran - Parigi Paket I 2.666.000.000 Tol Salatiga - Kertasura (Seksi 4.4) 1.282.840.000 Rumah Contoh RISHA dan RUSPIN Bencana Alam Lombok 893.978.100 Rumah Contoh RISHA dan RUSPIN Bencana Alam Lombok 2.027.503.000 Jalan Tol Tebing Tinggi - Parapat Tahap 1 (Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4) 269.408.140.000 Jalan Tol Kuala Tanjung - Inderapura (Zona 1 & Zona 2) 199.015.960.000 Berikut adalah kinerja segmen usaha Konstruksi Perseroan selama tahun 2017 - 2018 :

Nama Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp) Tahun

Pembangunan Tanggul NCICD Aliran Tengah Provinsi DKI Jakarta 47.281.845.818 2018 Pembangunan Tanggul NCICD Aliran Barat Provinsi DKI Jakarta 24.510.465.455 2018 Rumah Contoh RISHA dan RUSPIN Bencana Alam Lombok 893.978.100 2018 Rumah Contoh RISHA dan RUSPIN Bencana Alam Lombok 2.027.503.000 2018 Pembangunan Tanggul Fase A NCICD Aliran Barat Provinsi DKI Jakarta 19.674.845.000 2017 Pembangunan Tanggul Fase A NCICD Aliran Barat Provinsi DKI Jakarta (ADD-I) 15.211.307.500 2017 Pembangunan Tanggul Fase A NCICD Aliran Barat Provinsi DKI Jakarta (ADD-II) 15.211.307.500 2017 Pembangunan Tanggul Fase A NCICD Aliran Timur Provinsi DKI Jakarta 49.001.598.000 2017 Pembangunan Tanggul Fase A NCICD Aliran Timur Provinsi DKI Jakarta (ADD-I) 32.018.935.000 2017 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing STA 30+200 - STA 32+800 577.430.710.694 2017

5. Likuiditas Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi komitmen Perseroan untuk operasi normal dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dari arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan yaitu : Kas yang berasal dari pelunasan piutang, termasuk piutang dengan skema turn key. Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ke tidak pastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan menyatakan memiliki kecukupan modal kerja. 6. Komitmen Investasi Barang Modal Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dimiliki oleh Perseroan. 7. Risiko Fluktuasi Mata Uang dan Suku Bunga Acuan Pinjaman Risiko nilai tukar valuta asing ini terdapat pada pembelian bahan baku dan produksi dan pembelian aset tetap. Terdapat bahan baku dan aset tetap yang dibeli Perseroan dengan menggunakan mata uang asing, walaupun hampir semua bahan baku dan aset tetap Perseroan dibeli dengan mengguankan mata uang Rupiah, adapun bahan baku dimaksud adalah berupa PC Wire, PC Bar, PC Strand, sedangkan aset tetap dimaksud seperti Wheel Loader, Truck Mixer dan lain-lain yang harganya menggunakan nilai tukar mata uang USD. Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing merupakan bagian dari kegiatan operasi normal Perseroan. Dengan demikian pengaruh dari selisih nilai tukar mata uang asing tidak signifikan. 8. Perubahan Kebijakan Akuntansi Dalam 2 (Dua) Tahun Terakhir Perseroan Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi dalam 2 (dua) tahun terakhir yang berdampak pada kegiatan usaha Perseroan.

73

Nama Proyek Nilai Kontrak (Rp) Jalan Tol JORR II Kunciran - Parigi Paket I 2.666.000.000 Jalan Tol JORR II Kunciran - Parigi Paket I 2.666.000.000 Tol Salatiga - Kertasura (Seksi 4.4) 1.282.840.000 Rumah Contoh RISHA dan RUSPIN Bencana Alam Lombok 893.978.100 Rumah Contoh RISHA dan RUSPIN Bencana Alam Lombok 2.027.503.000 Jalan Tol Tebing Tinggi - Parapat Tahap 1 (Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4) 269.408.140.000 Jalan Tol Kuala Tanjung - Inderapura (Zona 1 & Zona 2) 199.015.960.000 Berikut adalah kinerja segmen usaha Konstruksi Perseroan selama tahun 2017 - 2018 :

Nama Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp) Tahun

Pembangunan Tanggul NCICD Aliran Tengah Provinsi DKI Jakarta 47.281.845.818 2018 Pembangunan Tanggul NCICD Aliran Barat Provinsi DKI Jakarta 24.510.465.455 2018 Rumah Contoh RISHA dan RUSPIN Bencana Alam Lombok 893.978.100 2018 Rumah Contoh RISHA dan RUSPIN Bencana Alam Lombok 2.027.503.000 2018 Pembangunan Tanggul Fase A NCICD Aliran Barat Provinsi DKI Jakarta 19.674.845.000 2017 Pembangunan Tanggul Fase A NCICD Aliran Barat Provinsi DKI Jakarta (ADD-I) 15.211.307.500 2017 Pembangunan Tanggul Fase A NCICD Aliran Barat Provinsi DKI Jakarta (ADD-II) 15.211.307.500 2017 Pembangunan Tanggul Fase A NCICD Aliran Timur Provinsi DKI Jakarta 49.001.598.000 2017 Pembangunan Tanggul Fase A NCICD Aliran Timur Provinsi DKI Jakarta (ADD-I) 32.018.935.000 2017 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing STA 30+200 - STA 32+800 577.430.710.694 2017

5. Likuiditas Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi komitmen Perseroan untuk operasi normal dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dari arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan yaitu : Kas yang berasal dari pelunasan piutang, termasuk piutang dengan skema turn key. Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ke tidak pastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan menyatakan memiliki kecukupan modal kerja. 6. Komitmen Investasi Barang Modal Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dimiliki oleh Perseroan. 7. Risiko Fluktuasi Mata Uang dan Suku Bunga Acuan Pinjaman Risiko nilai tukar valuta asing ini terdapat pada pembelian bahan baku dan produksi dan pembelian aset tetap. Terdapat bahan baku dan aset tetap yang dibeli Perseroan dengan menggunakan mata uang asing, walaupun hampir semua bahan baku dan aset tetap Perseroan dibeli dengan mengguankan mata uang Rupiah, adapun bahan baku dimaksud adalah berupa PC Wire, PC Bar, PC Strand, sedangkan aset tetap dimaksud seperti Wheel Loader, Truck Mixer dan lain-lain yang harganya menggunakan nilai tukar mata uang USD. Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing merupakan bagian dari kegiatan operasi normal Perseroan. Dengan demikian pengaruh dari selisih nilai tukar mata uang asing tidak signifikan. 8. Perubahan Kebijakan Akuntansi Dalam 2 (Dua) Tahun Terakhir Perseroan Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi dalam 2 (dua) tahun terakhir yang berdampak pada kegiatan usaha Perseroan.

VI. FAKTOR RISIKO Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. 1. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

PERSEROAN

a. Risiko Pemasaran Risiko pemasaran di definisikan sebagai risiko adanya penurunan pencapaian atas Nilai Kontrak Baru dari target yang ditetapkan. Risiko ini timbul disebabkan adanya penurunan anggaran belanja pemerintah dan swasta dalam sektor konstruksi, perubahan arah strategi PT. Waskita Karya, Tbk sebagai pemegang saham untuk potensi pangsa pasar internal dan peluncuran jenis produk baru yang terlambat.

2. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

a. Risiko Keuangan

Risiko keuangan didefinisikan sebagai risiko yang muncul akibat pergerakan harga pasar, kegagalan satu atau beberapa pihak dalam menunaikan kewajiban kepada perusahaan, seperti perubahan atas tingkat suku bunga, nilai tukar, harga komoditas, dan ekuitas. Risiko keuangan merupakan penggabungan dari: Risiko likuiditas

didefinisikan sebagai risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Risiko ini timbul karena cash flow perusahaan terganggu yang disebabkan adanya proporsi piutang perusahaan untuk proyek turnkey yang relatif besar, belum efektifnya proses penagihan piutang dan jangka waktu pembayaran hutang ke supplier yang lebih pendek dari penerimaan piutang.

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko yang disebabkan oleh kegagalan satu atau beberapa pihak dalam menunaikan kewajiban kepada perusahaan sesuai dengan kesepakatan, perjanjian, atau kontrak.

Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko yang muncul akibat pergerakan harga pasar, seperti perubahan tingkat suku bunga dan nilai tukar. Risiko tingkat suku bunga berdampak pada kenaikan biaya bunga atas pinjaman perusahaan. Kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam mengantisipasi risiko bunga yaitu dengan mengevaluasi secara periodik perbandingan suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan dipasar. Manajemen juga melakukan survey diperbankan untuk mendapatkan perkiraan mengenai suku bunga yang relevan. Risiko perubahan Nilai Tukar Valuta Asing ini terdapat pada pembelian bahan baku dan aset tetap. Terdapat bahan baku dan aset tetap yang dibeli persroan dengan menggunakan mata uang asing, walaupun hampir semua bahan baku dan aset tetap perseroan dibeli dengan menggunakan mata uang rupiah. Adapun bahan baku dimaksud adalah berupa PC Wire, PC Bar, dan PC Strand, sedangkan aset tetap dimaksud seperti Wheel Loader, Truck Mixer, dan lain-lain yang harganya menggunakan mata uang USD. Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing merupakan bagian dari kegiatan operasi normal perusahaan. Namun transaksi dalam mata uang asing tidak material. Dengan demikian pengaruh dari selisih nilai tukar mata uang asing tidak signifikan.

Risiko pajak didefinisikan atas potensi pengenaan denda pajak perusahaan sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan perusahaan.

74

Risiko ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dengan petugas pajak & kesalahan pembukuan pajak dari PIC.

b. Risiko Strategis

Risiko strategis didefinisikan sebagai risiko yang disebabkan oleh adanya pengambilan keputusan dan/atau penerapan strategi perusahaan yang tidak tepat atau kegagalan perusahaan dalam merespons perubahan-perubahan kondisi eksternal. Selain itu jenis risiko strategis juga mencakup risiko terkait reputasi, politik & regulasi serta emerging risk yang mempengaruhi pencapaian strategis perusahaan. Perseroan saat ini sedang melakukan peningkatan kapasitas plant yang telah ada serta sedang melakukan pembangunan beberapa plant & batching plant baru untuk mendukung pencapaian target produksi. Kegiatan tersebut memiliki risiko kesalahan dalam pembangunan dan keterlambatan dalam penyelesaian pembangunan karena perencanaan dan pembuatan studi kelayakan yang kurang akurat, keterbatasan sumber daya manusia, dan perubahan arah kebijakan manajemen.

c. Risiko Produksi Risiko produksi didefinisikan sebagai risiko yang berkaitan dengan proses pada lini produksi beton yang mencakup proses produksi dari pengolahan material dan dijadikan suatu barang/produk precast maupun readymix. Kerusakan alat, kendala material dan kompetensi serta awareness sumber daya manusia menyebabkan timbulnya potensi kegagalan produk dan tidak tercapainya target produksi.

d. Risiko Hukum dan Kepatuhan

Risiko hukum didefinisikan sebagai potensi kelemahan dalam aspek yuridis, peraturan hukum yang tidak jelas, ataupun terdapatnya kelemahan perjanjian/ kontrak/perikatan/yang dapat menyebabkan kerugian untuk perusahaan. Adapun risiko kepatuhan mengacu kepada potensi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan internal maupun eksternal termasuk regulasi dan peraturan hukum yang berlaku sehingga menyebabkan potensi kerugian kepada perusahaan. Pertumbuhan unit produksi yang terus meningkat dalam jangka waktu yang cepat, jangka waktu proses pengurusan perizinan yang tidak sebanding dengan waktu beroperasinya unit produksi, dan kurang harmonisnya hubungan dengan pihak eksternal terkait pengurusan izin menyebabkan adanya unit produksi yang sudah beroperasi namun belum memperoleh perizinan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Hal ini mengakibatkan potensi stop produksi dan penurunan reputasi perusahaan.

e. Risiko Pengadaan & Supply Chain

Risiko Pengadaan & Supply Chain berhubungan dengan keandalan, kecepatan dalam merespon, ketepatan dalam pengadaan, ketepatan dalam pemenuhan fulfilment, fleksibilitas, biaya, ketepatan lead time dari aktivitas logistik hingga pengiriman ke customer. Dalam memproduksi beton readymix & precast, perusahaan memerlukan material yang berkualitas sebagai bahan baku untuk menghasilkan produk bermutu. Perusahaan mengadakan kontrak pembelian dengan vendor untuk pengadaan material, namun tidak dapat dipastikan bahwa vendor selalu dapat memenuhi kebutuhan material sesuai standar yang ditetapkan perusahaan sehingga hal ini menimbulkan resiko pengadaan. Selain itu perusahaan juga menghadapi risiko ketepatan waktu pengangkutan dan pemasangan produk karena perusahaan dimungkinkan untuk menerima kontrak pekerjaan sampai dengan ter-installnya produk di proyek.

f. Risiko Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)

Risiko Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan didefinisikan sebagai risiko yang muncul akibat dampak yang dihasilkan dari kesalahan, kekeliruan ataupun kegagalan perusahaan dalam mengelola kesehatan keselamatan kerja dan lingkungan di lingkungan perusahaan. Kurangnya awareness dari sumber daya manusia mengenai K3L, kurangnya komitmen mengenai K3L, keterbatasan dana terkait operasional K3L, dan kesalahan desain dalam pembangunan unit produksi yang belum memperhatikan standarisasi K3L menimbulkan risiko kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan di lingkungan perusahaan sehingga berpotensi stop produksi, demo dari warga sekitar, dan menurunnya reputasi perusahaan.

75

Risiko ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dengan petugas pajak & kesalahan pembukuan pajak dari PIC.

b. Risiko Strategis

Risiko strategis didefinisikan sebagai risiko yang disebabkan oleh adanya pengambilan keputusan dan/atau penerapan strategi perusahaan yang tidak tepat atau kegagalan perusahaan dalam merespons perubahan-perubahan kondisi eksternal. Selain itu jenis risiko strategis juga mencakup risiko terkait reputasi, politik & regulasi serta emerging risk yang mempengaruhi pencapaian strategis perusahaan. Perseroan saat ini sedang melakukan peningkatan kapasitas plant yang telah ada serta sedang melakukan pembangunan beberapa plant & batching plant baru untuk mendukung pencapaian target produksi. Kegiatan tersebut memiliki risiko kesalahan dalam pembangunan dan keterlambatan dalam penyelesaian pembangunan karena perencanaan dan pembuatan studi kelayakan yang kurang akurat, keterbatasan sumber daya manusia, dan perubahan arah kebijakan manajemen.

c. Risiko Produksi Risiko produksi didefinisikan sebagai risiko yang berkaitan dengan proses pada lini produksi beton yang mencakup proses produksi dari pengolahan material dan dijadikan suatu barang/produk precast maupun readymix. Kerusakan alat, kendala material dan kompetensi serta awareness sumber daya manusia menyebabkan timbulnya potensi kegagalan produk dan tidak tercapainya target produksi.

d. Risiko Hukum dan Kepatuhan

Risiko hukum didefinisikan sebagai potensi kelemahan dalam aspek yuridis, peraturan hukum yang tidak jelas, ataupun terdapatnya kelemahan perjanjian/ kontrak/perikatan/yang dapat menyebabkan kerugian untuk perusahaan. Adapun risiko kepatuhan mengacu kepada potensi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan internal maupun eksternal termasuk regulasi dan peraturan hukum yang berlaku sehingga menyebabkan potensi kerugian kepada perusahaan. Pertumbuhan unit produksi yang terus meningkat dalam jangka waktu yang cepat, jangka waktu proses pengurusan perizinan yang tidak sebanding dengan waktu beroperasinya unit produksi, dan kurang harmonisnya hubungan dengan pihak eksternal terkait pengurusan izin menyebabkan adanya unit produksi yang sudah beroperasi namun belum memperoleh perizinan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Hal ini mengakibatkan potensi stop produksi dan penurunan reputasi perusahaan.

e. Risiko Pengadaan & Supply Chain

Risiko Pengadaan & Supply Chain berhubungan dengan keandalan, kecepatan dalam merespon, ketepatan dalam pengadaan, ketepatan dalam pemenuhan fulfilment, fleksibilitas, biaya, ketepatan lead time dari aktivitas logistik hingga pengiriman ke customer. Dalam memproduksi beton readymix & precast, perusahaan memerlukan material yang berkualitas sebagai bahan baku untuk menghasilkan produk bermutu. Perusahaan mengadakan kontrak pembelian dengan vendor untuk pengadaan material, namun tidak dapat dipastikan bahwa vendor selalu dapat memenuhi kebutuhan material sesuai standar yang ditetapkan perusahaan sehingga hal ini menimbulkan resiko pengadaan. Selain itu perusahaan juga menghadapi risiko ketepatan waktu pengangkutan dan pemasangan produk karena perusahaan dimungkinkan untuk menerima kontrak pekerjaan sampai dengan ter-installnya produk di proyek.

f. Risiko Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)

Risiko Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan didefinisikan sebagai risiko yang muncul akibat dampak yang dihasilkan dari kesalahan, kekeliruan ataupun kegagalan perusahaan dalam mengelola kesehatan keselamatan kerja dan lingkungan di lingkungan perusahaan. Kurangnya awareness dari sumber daya manusia mengenai K3L, kurangnya komitmen mengenai K3L, keterbatasan dana terkait operasional K3L, dan kesalahan desain dalam pembangunan unit produksi yang belum memperhatikan standarisasi K3L menimbulkan risiko kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan di lingkungan perusahaan sehingga berpotensi stop produksi, demo dari warga sekitar, dan menurunnya reputasi perusahaan.

g. Risiko Sistem & TI Risiko TI didefinisikan sebagai ancaman terhadap TI yang berkisar pada kondisi hardware & software TI, pengelolaan sistem ERP (Enterprise Resource Planning), dan pengelolaan data. Ketidaksiapan infrastruktur IT (jaringan internet, khususnya di daerah terpencil), pengembangan ERP yang belum sesuai dengan bisnis proses saat ini dan lack of awareness user menimbulkan risiko implementasi ERP yang belum berjalan optimal serta potensi kebocoran data ke pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan terganggunya proses operasional.

h. Risiko Manajemen Proyek Risiko manajemen proyek didefinisikan sebagai risiko yang diakibatkan karena adanya kesalahan kegagalan dalam pengelolaan manajemen proyek baik dari segi biaya, mutu, dan waktu proyek. Keterbatasan sumber daya manusia terkait pengerjaan proyek, lahan yang belum bebas, dan desain yang belum disetujui oleh owner menimbulkan risiko keterlambatan membengkaknya biaya, mutu yang tidak sesuai target, dan keterlambatan penyelesaian proyek.

i. Risiko Sumber Daya Manusia

Risiko sumber daya manusia didefinisikan sebagai risiko yang timbul dari pengelolaan dan pengembangan tenaga kerja yang berdampak negatif terhadap perusahaan. Dalam industri beton precast dan readymix diperlukan ketersedian tenaga terampil yang mampu merencanakan, memproduksi, dan menjaga kualias produk. Dengan pertumbuhan industri beton yang meningkat sangat tajam, berakibat kurangnya pasokan sumber daya manusia kompeten. Selain itu risiko ini juga dapat timbul karena standar acuan kompetensi karyawan belum sesuai dan belum terdapat standar proses recruitment di unit produksi.

3. RISIKO UMUM a. Risiko Ketentuan Negara Lain

Prinsip-prinsip hukum Perseroan seperti kebasahan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, fiduciary duty yang dibebankan kepada pihak pengurus, Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham pengendali Perseroan serta hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas diatur dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perusahaan. Prinsip-prinsip hukum tersebut dapat berbeda dari prinsip-prinsip yang berlaku jika perusahaan didirikan dalam yuridiksi di luar indonesia.

b. Risiko Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar produk, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Perseroan juga wajib peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktek perdagangan, penetapan harga, serta pajak. Meskipun perusahaan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan dapat berdampak material dan negatif terhadap kegiatan dan kinerja operasional perusahaan. Selain itu apabila perusahaan tidak mematuhi hokum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perusahaan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman atau penarikan produk serta sanki-sanksi pidana lainnya.

76

4. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah: a. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena

tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.

b. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN

77

4. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah: a. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena

tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.

b. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Rusli atas laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Member Firm of RSM International), auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Rusli dengan opini wajar tanpa modifikasian untuk semua hal yang material

78

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan pertama pada awalnya merupakan salah satu unit bisnis dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang bernama Divisi Precast. Pada tanggal 7 Oktober 2014 Divisi Precast resmi menjadi anak perusahaan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 10 tanggal 07 Oktober 2014, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-29347.40.10.2014 tanggal 14 Oktober 2014 Akta Pendirian Perseroan No. 10/2014 (selanjutnya disebut ”Akta Pendirian”). Dalam rangka IPO, Perseroan melakukan perubahan anggaran dasar untuk memenuhi ketentuan dalam pembentukan badan hukum usaha milik publik. Melalui Akta No. 23 Tanggal 8 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perseroan memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0055642 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT Waskita Beton Precast Tbk tanggal 9 Juni 2016 dengan tanda Daftar Perseroan No. 4016060931260152 Tanggal 9 Juni 2016 (Akta No.23/2016) Sejak pendirian, Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 60 tanggal 26 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Dina Chozie, S.H., Candidat Notaris berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 22/MPDN.JKT.SELATAN/CT/VII/2015 tanggal 12 Juli 2017 dan berdasarkan Berita Acara Sumpah Notaris Pengganti No: W.10AH.02.0753 tanggal 14 Juli 2017 pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU0017067.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 21 Agustus 2017, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU0102648.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 21 Agustus 2017 (“Anggaran Dasar Perseroan”). Pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom per 28 Februari 2019, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :





26.361.157.534 2.636.115.753.400 100,00000


Hingga Prospektus ini diterbitkan, sifat dan akibat dari kepailitan, peristiwa terjadinya keadaan di bawah pengawasan kurator dalam kaitannya dengan proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, atau proses yang sejenis yang menyangkut Perseroan dan Kelompok Usaha Perseroan tidak terdapat kejadian material yang berdampak signifikan terhadap Perseroan. Tidak terdapat sifat dan akibat dari restrukturisasi, penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, atau peleburan yang dilakukan oleh Perseroan atau Perusahaan Anak yang signifikan. Tidak terdapat aset yang material yang dibeli dan/atau dijual di luar kegiatan usaha utama. Tidak terdapat perubahan kegiatan usaha termasuk perubahan nama dan pengendali.

79

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan pertama pada awalnya merupakan salah satu unit bisnis dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang bernama Divisi Precast. Pada tanggal 7 Oktober 2014 Divisi Precast resmi menjadi anak perusahaan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 10 tanggal 07 Oktober 2014, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-29347.40.10.2014 tanggal 14 Oktober 2014 Akta Pendirian Perseroan No. 10/2014 (selanjutnya disebut ”Akta Pendirian”). Dalam rangka IPO, Perseroan melakukan perubahan anggaran dasar untuk memenuhi ketentuan dalam pembentukan badan hukum usaha milik publik. Melalui Akta No. 23 Tanggal 8 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perseroan memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0055642 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT Waskita Beton Precast Tbk tanggal 9 Juni 2016 dengan tanda Daftar Perseroan No. 4016060931260152 Tanggal 9 Juni 2016 (Akta No.23/2016) Sejak pendirian, Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 60 tanggal 26 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Dina Chozie, S.H., Candidat Notaris berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 22/MPDN.JKT.SELATAN/CT/VII/2015 tanggal 12 Juli 2017 dan berdasarkan Berita Acara Sumpah Notaris Pengganti No: W.10AH.02.0753 tanggal 14 Juli 2017 pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU0017067.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 21 Agustus 2017, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU0102648.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 21 Agustus 2017 (“Anggaran Dasar Perseroan”). Pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom per 28 Februari 2019, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :





26.361.157.534 2.636.115.753.400 100,00000


Hingga Prospektus ini diterbitkan, sifat dan akibat dari kepailitan, peristiwa terjadinya keadaan di bawah pengawasan kurator dalam kaitannya dengan proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, atau proses yang sejenis yang menyangkut Perseroan dan Kelompok Usaha Perseroan tidak terdapat kejadian material yang berdampak signifikan terhadap Perseroan. Tidak terdapat sifat dan akibat dari restrukturisasi, penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, atau peleburan yang dilakukan oleh Perseroan atau Perusahaan Anak yang signifikan. Tidak terdapat aset yang material yang dibeli dan/atau dijual di luar kegiatan usaha utama. Tidak terdapat perubahan kegiatan usaha termasuk perubahan nama dan pengendali.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN Tidak terdapat perubahan susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan selama 2 (dua) tahun dari struktur pemodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tersebut sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, yang mana perubahan terakhir struktur pemodalan dan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut: Tahun 2016 Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 55 tanggal 21 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0110448 tanggal 21 Desember 2016 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0152963.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari Rp.1.135.056.000.000,- (satu triliun seratus tiga puluh lima miliar lima puluh enam juta Rupiah) menjadi Rp. 1.581.669.453.400,- (satu triliun lima ratus delapan puluh satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus Rupiah). Dengan dilaksanakannya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, maka struktur pemodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Rp100,- per saham Persentase



Modal Dasar 63.266.778.136 6.326.677.813.600 Pemegang Saham : - PT Waskita Karya (Persero) Tbk 15.816.680.599 1.581.668.059.900 59,99995 - Koperasi Waskita 13.935 1.393.500 0,00005 - Masyarakat 10.544.463.000 1.054.466.300.000 40,00000 Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

26.361.157.534 2.636.115.753.400 100,00000

Saham Dalam Portepel 36.905.620.602 3.690.562.060.200 34,02 Tidak terdapat perubahan susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan selama 2 (dua) tahun dari struktur pemodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tersebut sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

3. PERIZINAN Berikut merupakan perizinan operasional yang dimiliki Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya:

Perseroan No. Jenis Perizinan Nomor/Tanggal Penerbitan Izin/Instansi Penerbit 1. Perizinan Umum

a. Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) b. Surat Keterangan Terdaftar (“SKT”)

No. 71.207.015.0-093.000 terdaftar sejak tanggal 10 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh DIrektorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar. No. S-3KT/WPJ.19/KP.0403/2014 terdaftar sejak tanggal 10 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar.

c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (”SPPKP”)

No. S-4PKP/WPJ.19/KP.0403/2014 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar tanggal 30 Oktober 2014

2. Pemerintah Daerah a. Surat Keterangan Domisili (“SKD”)

No. 13/27.1BU.1/31.75.03.1005/-071.562/e/2017 tanggal 30 Januari 2017 untuk Perseroan yang beralamat di Gedung Teraskita Lantai 3-A, Jl. MT. Haryono, Kaveling No. 10 A, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 027, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta timur

80

Perseroan No. Jenis Perizinan Nomor/Tanggal Penerbitan Izin/Instansi Penerbit

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”) No. 123/24.1PB.7/31.75/-1.824.27/e/2016, atas nama PT Waskita Beton Precast yang beralamat di Gedung Teraskita Lantai 3-A, Jl. MT. Haryono, Kaveling No. 10 A, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 027, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta timur, terdaftar sejak tanggal 29 Oktober 2019.

c. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional No. 1367/6.31/31.75/-1.785.56/2018 atas nama PT Waskita Beton Precast yang beralamat Gedung Teraskita Lantai 3-A, Jl. MT. Haryono, Kaveling No. 10 A, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 027, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta timur terdaftar sejak tanggal 21 Maret 2018.

3. Lembaga OSS Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 812001907261 atas nama PT Waskita Beton

Precast Tbk yang beralamat di Jl. MT Haryono No. Kav 10A, Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta yang dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober 2018

Selain perizinan diatas, Perseroan telah memiliki 11 (sebelas) pabrik (plant) beton precast yang bersifat tetap/permanen, adapun perizinan operasional atas 11 (sebelas) plant beton precast yang bersifat tetap sebagai berikut:

No. Lokasi Izin Usaha Industri 1) Plant Cibitung

Jl. Imam Bonjol No.52, Desa Kalijaya, Cikarang Barat, Bekasi 17530

Surat Izin Usaha Industri No. 53/32/IU/PMDN/2016 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 3 Agustus 2016 dan berlaku selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha

2) Plant Palembang Jl. Soekarno Hatta No. 98 Talang Kelapa, Alang-alang Lebar, Palembang Sumatera Selatan, Indonesia

Surat Izin Usaha Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 12 November 2018 atas nama Emiten .

3) Plant Karawang

Jl. Raya Kosambi Krajan II Curug, Klari, Karawang, Jawa Barat, Indonesia

Surat Izin Usaha Industri No. 08/32/IU/PMDN/2017 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 9 Februari 2017 dan berlaku selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha

4) Plant Subang Jl. Raya Suka Mulya, Purwadadi, Subang, Jawa Barat

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat No. 74/32/IO/PMDN/2017 tanggal 23 November 2017 tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri

5) Plant Sadang Jl. Raya Sadang, Subang, Purwakarta, Jawa Barat

Surat Izin Usaha Industri tentang Izin Usaha Industri kepada Emiten No. 73/32/IU/PMDN/2015 yang diberikan kepada Emiten dan dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Propinsi Jawa Barat pada tanggal 21 Desember 2015 dan masih akan berlaku selama masih melakukan kegiatan usaha.

6) Plant Sidoarjo Jl. Raya Prambon, Ds. Kedungwonokerto, Kec. Prambon, Kab. Sidoarjo

Bahwa berdasarkan Cover Note No. 25/III/MOT/2019 yang dibuat oleh Didit Aditya Hermawanto, S.H., M.Kn, Notaris di Mojokerto pada tanggal 26 maret 2019, Izin Usaha Industri atas nama Emiten sedang dalam proses pengurusan di Kantor Badan Perizinan Terpadu Wilayah Jawa Timur dan bahwa berdasarkan pernyataan Emiten, permohonan sudah dimasukkan ke kantor Perijinan Terpadu Propinsi Jawa Timur dan sedang dilakukan pengecekan kelengkapan berkas permohonan

81

Perseroan No. Jenis Perizinan Nomor/Tanggal Penerbitan Izin/Instansi Penerbit

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”) No. 123/24.1PB.7/31.75/-1.824.27/e/2016, atas nama PT Waskita Beton Precast yang beralamat di Gedung Teraskita Lantai 3-A, Jl. MT. Haryono, Kaveling No. 10 A, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 027, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta timur, terdaftar sejak tanggal 29 Oktober 2019.

c. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional No. 1367/6.31/31.75/-1.785.56/2018 atas nama PT Waskita Beton Precast yang beralamat Gedung Teraskita Lantai 3-A, Jl. MT. Haryono, Kaveling No. 10 A, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 027, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta timur terdaftar sejak tanggal 21 Maret 2018.

3. Lembaga OSS Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 812001907261 atas nama PT Waskita Beton

Precast Tbk yang beralamat di Jl. MT Haryono No. Kav 10A, Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta yang dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober 2018

Selain perizinan diatas, Perseroan telah memiliki 11 (sebelas) pabrik (plant) beton precast yang bersifat tetap/permanen, adapun perizinan operasional atas 11 (sebelas) plant beton precast yang bersifat tetap sebagai berikut:

No. Lokasi Izin Usaha Industri 1) Plant Cibitung

Jl. Imam Bonjol No.52, Desa Kalijaya, Cikarang Barat, Bekasi 17530

Surat Izin Usaha Industri No. 53/32/IU/PMDN/2016 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 3 Agustus 2016 dan berlaku selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha

2) Plant Palembang Jl. Soekarno Hatta No. 98 Talang Kelapa, Alang-alang Lebar, Palembang Sumatera Selatan, Indonesia

Surat Izin Usaha Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 12 November 2018 atas nama Emiten .

3) Plant Karawang

Jl. Raya Kosambi Krajan II Curug, Klari, Karawang, Jawa Barat, Indonesia

Surat Izin Usaha Industri No. 08/32/IU/PMDN/2017 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 9 Februari 2017 dan berlaku selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha

4) Plant Subang Jl. Raya Suka Mulya, Purwadadi, Subang, Jawa Barat

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat No. 74/32/IO/PMDN/2017 tanggal 23 November 2017 tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri

5) Plant Sadang Jl. Raya Sadang, Subang, Purwakarta, Jawa Barat

Surat Izin Usaha Industri tentang Izin Usaha Industri kepada Emiten No. 73/32/IU/PMDN/2015 yang diberikan kepada Emiten dan dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Propinsi Jawa Barat pada tanggal 21 Desember 2015 dan masih akan berlaku selama masih melakukan kegiatan usaha.

6) Plant Sidoarjo Jl. Raya Prambon, Ds. Kedungwonokerto, Kec. Prambon, Kab. Sidoarjo

Bahwa berdasarkan Cover Note No. 25/III/MOT/2019 yang dibuat oleh Didit Aditya Hermawanto, S.H., M.Kn, Notaris di Mojokerto pada tanggal 26 maret 2019, Izin Usaha Industri atas nama Emiten sedang dalam proses pengurusan di Kantor Badan Perizinan Terpadu Wilayah Jawa Timur dan bahwa berdasarkan pernyataan Emiten, permohonan sudah dimasukkan ke kantor Perijinan Terpadu Propinsi Jawa Timur dan sedang dilakukan pengecekan kelengkapan berkas permohonan

No. Lokasi Izin Usaha Industri 7) Plant Kalijati

Jl. Raya Subang KM. 127, Subang, Jawa Barat

Izin Usaha Industri No. 70/32/IU/PMDN/2017 tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan pada tanggal 9 November 2017 dan masih akan berlaku selama masih melakukan kegiatan usaha.

8) Plant Bojonegara Raya Bojonegara-Salira, Kp. Solor lor 18/8 Margagiri, Kec. Bojonegara Serang, Banten

Izin Usaha Industri berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten No. 08/36/IU/PMDN/2014 tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten tanggal 7 Januari 2015.

9) Plant Klaten Desa Dlimas, Ceper, Klaten, Jawa Tengah, Indonesia

Bahwa sampai saat ini Izin Usaha Industri Plant Klaten sedang dalam proses pengurusan berdasarkan dokumen tanda terima berkas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas Perhubungan pada tanggal 11 Maret 2019.

10) Plant Gasing Jl. Raya Tanjung Api-api Km. 14 Gasing, Talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera Selatan, Indonesia

Surat Izin Usaha Industri atas nama Perseroan yang berlokasi di Jl. Tanjung Api-api K. 14 Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 12 November 2018

11) Plant Legundi Jl. Raya Wringinanom Km. 32 Lebani Waras, Wringinanom, Gresik, Jawa Timur, Indonesia

Bahwa sampai saat ini terdapat Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 12 November 2018 atas nama Emiten.

4. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

i. Perjanjian Kredit

a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Perseroan telah memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja dari BRI berdasarkan Perjanjian Kredit No. 116 tanggal 30 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah mengalami perubahan berdasarkan Addendum II Perjanjian Kredit Modal Kerja Konstruksi No. 18 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Muchlis Patahna, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana sedang dilakukan proses perpanjangan dengan ketentuan sebagai berikut: Maksimum Kredit : Rp.1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah). Jenis Fasilitas : Kredit Modal Kerja Konstruksi. Keperluan : Tambahan modal kerja untuk membiayai proyek-proyek yang

dikerjakan Perseroan sehubungan dengan adanya proyek–proyek pemerintah (APBN).

Jangka waktu : 30 Mei 2018 sampai dengan 30 Mei 2019. Suku bunga : 9,50 % (sembilan koma lima puluh persen) per tahun. Jaminan : AGUNAN POKOK :

a) Tagihan atas Proyek Tol Solo Kertosono yang akan diikat dengan cessie sebesar Rp.690.669.000.000, (enam ratus sembilan puluh miliar enam ratus enam puluh sembilan juta Rupiah).

b) Tagihan atas Proyek Light Rapid Transit yang akan diikat dengan cessie sebesar Rp.301.209.000.000 (tiga ratus satu miliar dua ratus sembilan juta Rupiah).

82

c) Tagihan atas Proyek Pengamanan Pantai yang akan diikat dengan cessie sebesar Rp.108.578.000.000 (seratus delapan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah).

d) Tagihan atas Proyek Tol Manado Bitung yang akan diikat dengan cessie sebesar Rp. 122.352.000.000 (seratus dua puluh dua miliar tuga ratus lima puluh dua juta Rupiah).

e) Tagihan atas Pejagan Pemalang Tol Road yang akan diikat dengan cessie sebesar Rp. 180.442.000.00 (seratus delapan puluh miliar empat ratus empat puluh dua juta Rupiah).

f) Tagihan atas proyek Pemalang Batang yang akan diikat dengan cessie sebesar Rp.481.162.000.00 (empat ratus delapan puluh satu miliar seratus enam puluh dua juta Rupiah).

g) Proyek-proyek Perseroan yang akan dibiayai di BANK minimal mencover 120% (seratus dua puluh persen).

AGUNAN TAMBAHAN :

a) Tanah di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera Selatan, yang telah diikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) dengan \Nomor 1249/2017 senilai Rp.41.651.000.000 (empat puluh satu miliar enam ratus lima puluh satu juta Rupiah) atas sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 324/Gasing, 326/Gasing, 327/Gasing, 328/Gasing, 329/Gasing, 331/Gasing, 342/Gasing, 343/Gasing, 334/Gasing, dan 325/Gasing.

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk: a) Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan debitur

kepada pihak lain, kecuali yang sudah saat ini. b) Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit

Debitur sendiri. c) Menerima pinjaman/pembiayaan baru dari BANK atau lembaga keuangan lainnya. d) Menyewakan aset yang dijaminkan di BANK kepada pihak lain, diluar aktivitas operasional Perseroan. e) Melunasi/membayar hutang kepada pemegang saham/hutang Perseroan sebelum hutang di BANK

dilunasi terlebih dahulu. f) Melakukan tindakan Merger, akuisisi, Go publik dan penjualan aset Perseroan.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Perseroan Tahap I Tahun 2019, Emiten telah mendapatkan persetujuan dari BRI sesuai dengan Surat No. B.426-MNS/NSD/04/2019 tanggal 12 April 2019.

b. BTN (Persero) Tbk.,

Perseroan memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja dari BTN (Persero) Tbk., berdasarkan Perjanjian

Kerjasama No. 53 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Joko Suryanto, S.H., Notaris di Bekasi, dengan ketentuan sebagai berikut: Maksimum Kredit : Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah); Jenis Fasilitas : Non Revolving; Keperluan : tujuan kredit adalah modal kerja untuk Pengadaan Material Precast &

Readymix Proyek Tol CibitungCilincing STA 0+440 STA 29+825; Jangka waktu : berlaku selama 18 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini; . Suku Bunga : 9,00% perannum Adjustable rate; Agunan Kredit : Cessie atas tagihan termin/pembayaran berdasarkan SPPM No.

10/SPPM/WK/DVII/2017 tanggal 28 September 2017 beserta addendumnya tentang Proyek Pengadaan Material Precast & Readymix untuk Proyek tol CibitungCilincing STA 0+440STA 29+825 antara PT Perseroan Tbk. Dengan Waskita Karya (Persero) Tbk. Sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Jaminan secara Cessie No. 55 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Joko Suryanto, S.H., Notaris di Bekasi.

83

c) Tagihan atas Proyek Pengamanan Pantai yang akan diikat dengan cessie sebesar Rp.108.578.000.000 (seratus delapan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah).

d) Tagihan atas Proyek Tol Manado Bitung yang akan diikat dengan cessie sebesar Rp. 122.352.000.000 (seratus dua puluh dua miliar tuga ratus lima puluh dua juta Rupiah).

e) Tagihan atas Pejagan Pemalang Tol Road yang akan diikat dengan cessie sebesar Rp. 180.442.000.00 (seratus delapan puluh miliar empat ratus empat puluh dua juta Rupiah).

f) Tagihan atas proyek Pemalang Batang yang akan diikat dengan cessie sebesar Rp.481.162.000.00 (empat ratus delapan puluh satu miliar seratus enam puluh dua juta Rupiah).

g) Proyek-proyek Perseroan yang akan dibiayai di BANK minimal mencover 120% (seratus dua puluh persen).

AGUNAN TAMBAHAN :

a) Tanah di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera Selatan, yang telah diikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) dengan \Nomor 1249/2017 senilai Rp.41.651.000.000 (empat puluh satu miliar enam ratus lima puluh satu juta Rupiah) atas sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 324/Gasing, 326/Gasing, 327/Gasing, 328/Gasing, 329/Gasing, 331/Gasing, 342/Gasing, 343/Gasing, 334/Gasing, dan 325/Gasing.

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk: a) Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan debitur

kepada pihak lain, kecuali yang sudah saat ini. b) Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit

Debitur sendiri. c) Menerima pinjaman/pembiayaan baru dari BANK atau lembaga keuangan lainnya. d) Menyewakan aset yang dijaminkan di BANK kepada pihak lain, diluar aktivitas operasional Perseroan. e) Melunasi/membayar hutang kepada pemegang saham/hutang Perseroan sebelum hutang di BANK

dilunasi terlebih dahulu. f) Melakukan tindakan Merger, akuisisi, Go publik dan penjualan aset Perseroan.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Perseroan Tahap I Tahun 2019, Emiten telah mendapatkan persetujuan dari BRI sesuai dengan Surat No. B.426-MNS/NSD/04/2019 tanggal 12 April 2019.

b. BTN (Persero) Tbk.,

Perseroan memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja dari BTN (Persero) Tbk., berdasarkan Perjanjian

Kerjasama No. 53 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Joko Suryanto, S.H., Notaris di Bekasi, dengan ketentuan sebagai berikut: Maksimum Kredit : Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah); Jenis Fasilitas : Non Revolving; Keperluan : tujuan kredit adalah modal kerja untuk Pengadaan Material Precast &

Readymix Proyek Tol CibitungCilincing STA 0+440 STA 29+825; Jangka waktu : berlaku selama 18 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini; . Suku Bunga : 9,00% perannum Adjustable rate; Agunan Kredit : Cessie atas tagihan termin/pembayaran berdasarkan SPPM No.

10/SPPM/WK/DVII/2017 tanggal 28 September 2017 beserta addendumnya tentang Proyek Pengadaan Material Precast & Readymix untuk Proyek tol CibitungCilincing STA 0+440STA 29+825 antara PT Perseroan Tbk. Dengan Waskita Karya (Persero) Tbk. Sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Jaminan secara Cessie No. 55 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Joko Suryanto, S.H., Notaris di Bekasi.

Pembatasan (Negative Covenant) :

1. Sebelum kredit ini lunas, Penerima Kredit tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis dari Bank untuk: (a) Memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain sehubungan dengan

proyek tersebut kecuali pinjaman dari pemegang saham dan transaksi dagang yang lazim;

(b) Mengikat diri sebagai penjamin dan atau menjamin harta; (c) Melakukan merger dan akuisisi; (d) Melunasi hutang kepada pemegang saham; (e) Membubarkan perusahaan atau meminta dinyatakan pailit; (f) Memindahtangankan dalam bentuk apapun atau dengan nama

apapun dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga; 2. Penerima Kredit harus terlebih dahulu memberitahukan secara

tertulis kepada Bank mengenai maksudnya untuk mengeluarkan saham baru dan menjual saham-saham yang telah ada.

Emiten memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja dari BTN (Persero) Tbk., berdasarkan Perjanjian Kerjasama

No. 57 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat di hadapan joko Suryanto, S.H., Notaris di Bekasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Maksimum Kredit : Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah); Jenis Fasilitas : Non Revolving; Keperluan : tujuan kredit adalah modal kerja untuk Pengadaan Material Precast &

Readymix Proyek Tol Cibitung-Cilincing STA 51+200 STA 62+520; Jangka waktu : 8 bulan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan

keterangan Emiten perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan dan masih mengikat dan berlaku bagi para pihak.

Suku Bunga : 9,00% perannum Adjustable rate; Agunan Kredit : Cessie atas tagihan termin/pembayaran berdasarkan SPM No.

09/SPPM/WK/DVII/2017 tanggal 25 September 2017 beserta addendumnya tentang Proyek Pengadaan Material Precast & Readymix untuk Proyek tol Cinere-Serpong STA 51+200-STA 62+520 antara PT Emiten Tbk., dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Jaminan secara Cessie No. 59 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Joko Suryanto, S.H., Notaris di Bekasi.

Pembatasan (Negative Covenant): 1. Sebelum kredit ini lunas, Penerima Kredit tidak diperkenankan

tanpa persetujuan tertulis dari Bank untuk: (a) Memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain sehubungan dengan

proyek tersebut kecuali pinjaman dari pemegang saham dan transaksi dagang yang lazim;


apapun dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga; 2. Penerima Kredit harus terlebih dahulu memberitahukan secara

tertulis kepada Bank mengenai maksudnya untuk mengeluarkan saham baru dan menjual saham-saham yang telah ada.

Emiten memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja dari BTN (Persero) Tbk., berdasarkan Perjanjian Kerjasama

No. 61 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Joko Suryanto, S.H., Notaris di Bekasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

84

Maksimum Kredit : Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); Jenis Fasilitas : Revolving; Keperluan : SKBDN untuk pembelian bahan baku/perlengkapan kebutuhan material

yang berhubungan dengan kegiatan bisnis perusahaan dan pembayaran termin kepada subkontraktor/supplier;

Jangka waktu : sampai dengan 27 April 2019. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan keterangan Emiten perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan dan masih mengikat dan berlaku bagi para pihak.

Suku Bunga : 9% (sembilan persen) p.a; Agunan Kredit : Cessie atas piutang terkait SPK yang diterima PT Emiten dari berbagai

bouwheer. Pembatasan (Negative Covenant):

1. Sebelum kredit ini lunas, Penerima Kredit tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis dari Bank untuk:

(a) Memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain sehubungan dengan proyek tersebut kecuali pinjaman dari pemegang saham dan transaksi dagang yang lazim;


papaun dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga; 2. Penerima Kredit harus terlebih dahulu memberitahukan secara

tertulis kepada Bank mengenai maksudnya untuk mengeluarkan saham baru dan menjual saham-saham yang telah ada

c. PT BRI Syariah Perjanjian Pemberian Line Facility (Musyarakah No. 13 tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat dihadaapan Muchlis Patahna, S.H., Notari di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Surat Persetujuan Perpanjangan Pembiayaan BRI Syariah No. B.101/OL/CBG/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 antara Perseroan sebagai Debitur dan PT Bank BRI Syariah sebagai Bank dengan ketentuan sebagai berikut: Maksimum Kredit : Plafond Awal Rp 600.000.000.000, (enam ratus miliar Rupiah) dan Baki

Debet Pembiayaan Rp 495.000.000.000, (empat ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah)

Jenis Fasilitas : Pembiayaan Musyarakah (On revolving basis) Keperluan : membiayai kebutuhan modal kerja berdasarkan kontrak pekerjaan dari

PT Waskita Karya (Persero) Tbk related maupun perusahaan konstruksi BUMN yang reputable dan bonafide, dengan skema pra project financing (untuk pembelian ataupun refinancing bahan baku) maupun post project financing.

Jangka waktu : 18 (delapan belas) bulan sejak perpanjangan atau maksimal sampai dengan Februari 2020.

Nisbah bagi hasil : Akan ditentukan saat pencairan dengan indikasi exp. Yield Bank saat ini sebesar Rp 9.00% eff. Per annum.

Jaminan : Account Receivable; tagihan kepada Bowheer yaitu PT Waskita Karya (Persero) atau perusahaan BUMN/Swasta reputable atas kontrak yang menjadi underlying pencairan pembiayaan di BRISyariah yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia (Tagihan) No. 15 tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Muchlis Patahna, S.H., Notaris di Jakarta senilai Rp 200.000.000.000, (dua ratus miliar Rupiah).

Inventory; Berupa material yang dibeli dengan pembiayaan BRISyariah melalui skema post project financing sebagaimana dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia (Inventory) No. 14 tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Muchlis Patahna, S.H., Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan senilai Rp 175.000.00.000, (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah).

85

Maksimum Kredit : Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); Jenis Fasilitas : Revolving; Keperluan : SKBDN untuk pembelian bahan baku/perlengkapan kebutuhan material

yang berhubungan dengan kegiatan bisnis perusahaan dan pembayaran termin kepada subkontraktor/supplier;

Jangka waktu : sampai dengan 27 April 2019. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan keterangan Emiten perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan dan masih mengikat dan berlaku bagi para pihak.

Suku Bunga : 9% (sembilan persen) p.a; Agunan Kredit : Cessie atas piutang terkait SPK yang diterima PT Emiten dari berbagai

bouwheer. Pembatasan (Negative Covenant):

1. Sebelum kredit ini lunas, Penerima Kredit tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis dari Bank untuk:

(a) Memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain sehubungan dengan proyek tersebut kecuali pinjaman dari pemegang saham dan transaksi dagang yang lazim;


papaun dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga; 2. Penerima Kredit harus terlebih dahulu memberitahukan secara

tertulis kepada Bank mengenai maksudnya untuk mengeluarkan saham baru dan menjual saham-saham yang telah ada

c. PT BRI Syariah Perjanjian Pemberian Line Facility (Musyarakah No. 13 tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat dihadaapan Muchlis Patahna, S.H., Notari di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Surat Persetujuan Perpanjangan Pembiayaan BRI Syariah No. B.101/OL/CBG/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 antara Perseroan sebagai Debitur dan PT Bank BRI Syariah sebagai Bank dengan ketentuan sebagai berikut: Maksimum Kredit : Plafond Awal Rp 600.000.000.000, (enam ratus miliar Rupiah) dan Baki

Debet Pembiayaan Rp 495.000.000.000, (empat ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah)

Jenis Fasilitas : Pembiayaan Musyarakah (On revolving basis) Keperluan : membiayai kebutuhan modal kerja berdasarkan kontrak pekerjaan dari

PT Waskita Karya (Persero) Tbk related maupun perusahaan konstruksi BUMN yang reputable dan bonafide, dengan skema pra project financing (untuk pembelian ataupun refinancing bahan baku) maupun post project financing.

Jangka waktu : 18 (delapan belas) bulan sejak perpanjangan atau maksimal sampai dengan Februari 2020.

Nisbah bagi hasil : Akan ditentukan saat pencairan dengan indikasi exp. Yield Bank saat ini sebesar Rp 9.00% eff. Per annum.

Jaminan : Account Receivable; tagihan kepada Bowheer yaitu PT Waskita Karya (Persero) atau perusahaan BUMN/Swasta reputable atas kontrak yang menjadi underlying pencairan pembiayaan di BRISyariah yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia (Tagihan) No. 15 tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Muchlis Patahna, S.H., Notaris di Jakarta senilai Rp 200.000.000.000, (dua ratus miliar Rupiah).

Inventory; Berupa material yang dibeli dengan pembiayaan BRISyariah melalui skema post project financing sebagaimana dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia (Inventory) No. 14 tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Muchlis Patahna, S.H., Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan senilai Rp 175.000.00.000, (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah).

Pembatasan (Negative Covenant) : Selama masa pembiayaan di BRI Syariah berlangsung maka nasabah

tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan dibawah ini tanpa persetujuan tertulis dari BRI Syariah:

1. Mengadakan merger dengan perusahaan lain. 2. Membayar/melunasi sebagian atau seluruh pinjaman dari

pemegang saham. 3. Mengubah bentuk atau status badan hukum perseroan,

merubah anggaran dasar perusahaan, memindahtangankan resipis atau saham baik antar pemegang saham maupun pihak lain.

4. Mengagunkan, menyewakan dan mengalihkan asset yang dijaminkan kepada kreditur atau pihak lainnya.

5. Melakukan investasi baru pada bidang usaha yang tidak secara langsung terkait dengan core business nasabah.

6. Menjual sebagian atau seluruh aset perusahaan diluar kegiatan operasional perusahaan.

Selama masa pembiayaan di BRI Syariah berlangsung maka nasabah wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada BRI Syariah sebelum melakukan tindakan-tindakan dibawah ini:

a) Memperoleh atau menambah pinjaman dari Bank atau institusi keuangan lain.

b) Mengubah susunan kepengurusan perusahaan. c) Melakukan investasi (capital expenditure) sama dengan

atau lebih besar dari 10% aset perusahaan.

Bahwa Emiten telah melakukan permohonan pengesampingan pembatasan huruf c sesuai dengan Surat No. 324/WBP/DIR/2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Permohonan Pengesampingan Atas Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit.

d. PT Bank Negara Indonesia Tbk (“BNI”)

Perseroan telah memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja dari BNI berdasarkan Perjanjian Kredit No. 150

tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (3) 150 tanggal 19 Juli 2018, yang mana ditandatangan dibawah tangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Maksimum Kredit : Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah). Jenis Fasilitas : Kredit Modal Kerja. Keperluan : untuk operasional perusahaan. Jangka waktu : 23 Juni 2018 sampai dengan 22 Juni 2019. Suku bunga : 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun. Jaminan : i. Tanah dan bangunan Plant di Klari Karawang dengan total seluas

130.296 m² (seratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) terletak di Jl. Raya Kosambi, Curug, Dusun Kraja 1, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat sesuai dengan : - SHGB No. 00018 tanggal 25 September 2013; - SHGB No. 00019 tanggal 18 Juli 2013; - SHGB No 00020 tanggal 19 Juli 2013; - SHGB No 00021 tangga 24 November 2014; - SHGB No 00022 tanggal 25 September 2013; - SHGB No 00023 tanggal 2 September 2013; - SHGB No 00024 tanggal 25 September 2013; - SHGB No 00025 tanggal 17 Oktober 2013; - SHGB No 00026 tanggal 18 Juli 2013; - SHGB No 00027 tanggal 12 November 2014; - SHGB No 00028 tanggal 25 September 2013; - SHGB No 00029 tanggal 3 Desember 2014; - SHGB No 00030 tanggal 25 September 2013;

86

- SHGB No 00031 tanggal 25 September 2013; - SHGB No 00032 tanggal 2 Juli 2013; - SHGB No 00033 tanggal 18 Juli 2013; - SHGB No 00034 tanggal 2 Juli 2013; - SHGB No 00035 tanggal 2 Juli 2013; - SHGB NO 00036 tanggal 18 Juli 2013; - SHGB No 00037 tanggal 12 Desember 2014; - SHGB No 00038 tanggal 3 Desember 2014; - SHGB No 00039 tanggal 2 Juli 2013; - SHGB No 00040 tanggal 2 Juli 2013; - SHGB No 00041 tanggal 25 Juni 2013; - SHGB No 00042 tanggal 25 Juni 2013; - SHGB No 00043 tanggal 25 September 2013; - SHGB No 00044 tanggal 12 November 2014; - SHGB No 00045 tanggal 25 September 2013; - SHGB No 00046 tanggal 25 September 2013; - SHGB No 00047 tanggal 25 September 2013; - SHGB No 00048 tanggal 25 September 2013; - SHGB No 00049 tanggal 25 Juni 2013; - SHGB No 00050 tanggal 25 April 2013; - SHGB No 00051 tanggal 14 Desember 2014.

dengan nilai pengikatan Rp.137.721.233.566,- (seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam Rupiah);

ii. Tanah dan bangunan Plant di Sidoarjo seluas 40.196 m² (empat

puluh ribu seratus sembilan puluh enam meter persegi) terletak di Desa Kedung Wonokerto, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan nilai pengikatan Rp.66.038.444.437, (enam puluh enam miliar tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh Rupiah);

iii. Tanah dan bangunan seluas 70.099 m² (tujuh puluh ribu sembilan puluh sembilan meter persegi) sesuai dengan SHGB 0032/Ciabatu sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur No. 11/Ciabatu/2015 tanggal 19 Januari 2015 terletak di Jl. Raya Sadang, Subang No. 28, Km 15, Kampung Mekarsari, RT 05 RW 02, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dengan nilai pengikatan Rp.88.340.004.000, (delapan puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh juta empat ribu Rupiah) yang telah diberikan Surat Kuasa Membebankan hak Tanggunan No. 174 tanggal 30 juni 2015 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta;

iv. Tanah dan bangunan seluas 16.620 m² (enam belas ribu enam ratus dua puluh meter persegi) sesuai dengan SHGB No. 2/Kali Jaya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 9858/1987 tanggal 20 November 1987 terletak di Jl. Imam Bonjol No. 52, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan nilai pengikatan Rp.58.218.498.201, (lima puluh delapan miliar dua ratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus satu Rupiah) yang telah diberikan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan No. 153 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta;

v. Peralatan/Mesin/Alat berat di Kiari, Kerawang yang akan dibiayai dengan nilai pengikatan Rp.299.866.478.836, (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam Rupiah);

87

- SHGB No 00031 tanggal 25 September 2013; - SHGB No 00032 tanggal 2 Juli 2013; - SHGB No 00033 tanggal 18 Juli 2013; - SHGB No 00034 tanggal 2 Juli 2013; - SHGB No 00035 tanggal 2 Juli 2013; - SHGB NO 00036 tanggal 18 Juli 2013; - SHGB No 00037 tanggal 12 Desember 2014; - SHGB No 00038 tanggal 3 Desember 2014; - SHGB No 00039 tanggal 2 Juli 2013; - SHGB No 00040 tanggal 2 Juli 2013; - SHGB No 00041 tanggal 25 Juni 2013; - SHGB No 00042 tanggal 25 Juni 2013; - SHGB No 00043 tanggal 25 September 2013; - SHGB No 00044 tanggal 12 November 2014; - SHGB No 00045 tanggal 25 September 2013; - SHGB No 00046 tanggal 25 September 2013; - SHGB No 00047 tanggal 25 September 2013; - SHGB No 00048 tanggal 25 September 2013; - SHGB No 00049 tanggal 25 Juni 2013; - SHGB No 00050 tanggal 25 April 2013; - SHGB No 00051 tanggal 14 Desember 2014.

dengan nilai pengikatan Rp.137.721.233.566,- (seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam Rupiah);

ii. Tanah dan bangunan Plant di Sidoarjo seluas 40.196 m² (empat

puluh ribu seratus sembilan puluh enam meter persegi) terletak di Desa Kedung Wonokerto, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan nilai pengikatan Rp.66.038.444.437, (enam puluh enam miliar tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh Rupiah);

iii. Tanah dan bangunan seluas 70.099 m² (tujuh puluh ribu sembilan puluh sembilan meter persegi) sesuai dengan SHGB 0032/Ciabatu sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur No. 11/Ciabatu/2015 tanggal 19 Januari 2015 terletak di Jl. Raya Sadang, Subang No. 28, Km 15, Kampung Mekarsari, RT 05 RW 02, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dengan nilai pengikatan Rp.88.340.004.000, (delapan puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh juta empat ribu Rupiah) yang telah diberikan Surat Kuasa Membebankan hak Tanggunan No. 174 tanggal 30 juni 2015 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta;

iv. Tanah dan bangunan seluas 16.620 m² (enam belas ribu enam ratus dua puluh meter persegi) sesuai dengan SHGB No. 2/Kali Jaya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 9858/1987 tanggal 20 November 1987 terletak di Jl. Imam Bonjol No. 52, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan nilai pengikatan Rp.58.218.498.201, (lima puluh delapan miliar dua ratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus satu Rupiah) yang telah diberikan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan No. 153 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta;

v. Peralatan/Mesin/Alat berat di Kiari, Kerawang yang akan dibiayai dengan nilai pengikatan Rp.299.866.478.836, (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam Rupiah);

vi. Peralatan/Mesin/Alat berat di Sidoarjo yang akan dibiayai dengan nilai pengikatan Rp.175.490.704.294, (seratus tujuh puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu dua ratus sembilan puluh empat Rupiah);

vii. Piutang Usaha per 31 Desember 2014 dengan nilai pengikatan Rp.240.461.410.753, (dua ratus empat puluh miliar empat ratus enam puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga Rupiah).


Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk: a) Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum

dalam anggaran dasar yang dapat mengurangi kemampuan melunasi fasilitas kredit;

b) Menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan aset milik Penerima Kredit dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi, kecuali:

i. Menjual atau mengalihkan aset dengan ketentuan yang bersifat arm’s length dan dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.

ii. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe, sifat dan kualitasnya.

iii. Menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorganisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material.

iv. Menjual atau mengalihkan aset yang sudah tidak berguna atau tidak dipakai lagi dengan ketentuan yang bersifat arm’s length.

c) Mengubah usaha yang sekarang dijalankan/diusahakan oleh Perseroan yang dapat menimbulkan akibat material, kecuali dipersyaratkan oleh perundang undangan yang berlaku;

d) Melakukan peleburan, penggabungan, pemisahan, pembubaran Perseroan maupun rekonstruksi (tindakan korporasi) selain daripada hal berikut:

- Reorganisasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang tidak memiliki akibat material.

- Tindakan korporasi dengan anggota lain dalam Group dengan ketentuan bahwa tindakan korporasi tersebut dilakukan dengan syarat:

i. Perseroan akan menjadi badan hukum yang bertahan (surviving legal entity) dan akan memiliki status hukum yang sama setelah dilakukan tindakan korporasi.

ii. Tidak ada akibat material setelah terjadinya tindakan korporasi.

- Tindakan korporasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku.

- Pemisahan dimana saudara menjadi pemegang saham mayoritas. e) Mengubah anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat

material; f) Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan

kewajiban pembayaran hutang kepada instansi yang berwenang; g) Memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain.

Bahwa sehubungan dengan pembatasan terkait pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain, Emiten telah memperoleh persetujuan dari bank BNI sesuai dengan Surat No. BIN/2.2/16 7/R tanggal 15 April 2019.

88


tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (3) 151 tanggal 19 Juli 2018 yang dibuat dibawah tangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Maksimum Kredit : Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah). Jenis Fasilitas : Kredit Modal Kerja Transaksional. Keperluan : untuk tambahan modal kerja atas penjualan produk precast dan ready

mix untuk proyek milik pemerintah dan swasta. Jangka waktu : 23 Juni 2018 sampai dengan 22 Juni 2019. Suku bunga : 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun. Jaminan : Cross collateral dengan Perjanjian Kredit No. 150 tanggal 23 Juni

2015 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta.

Pembatasan (Negative Covenant):

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk: a) Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam

anggaran dasar yang dapat mengurangi kemampuan melunasi fasilitas kredit;







d) Melakukan peleburan, penggabungan, pemisahan, pembubaran Perseoan maupun rekonstruksi (tindakan korporasi) selain daripada hal berikut:



a) Perseroan akan menjadi badan hukum yang bertahan (surviving legal entity) dan akan memiliki status hukum yang sama setelah dilakukan tindakan korporasi.

b) Tidak ada akibat material setelah terjadinya tindakan korporasi.

- Tindakan korporasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku.

- Pemisahan dimana saudara menjadi pemegang saham mayoritas.

e) Mengubah anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material;

89


tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (3) 151 tanggal 19 Juli 2018 yang dibuat dibawah tangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Maksimum Kredit : Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah). Jenis Fasilitas : Kredit Modal Kerja Transaksional. Keperluan : untuk tambahan modal kerja atas penjualan produk precast dan ready

mix untuk proyek milik pemerintah dan swasta. Jangka waktu : 23 Juni 2018 sampai dengan 22 Juni 2019. Suku bunga : 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun. Jaminan : Cross collateral dengan Perjanjian Kredit No. 150 tanggal 23 Juni

2015 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta.

Pembatasan (Negative Covenant):

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk: a) Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam

anggaran dasar yang dapat mengurangi kemampuan melunasi fasilitas kredit;







d) Melakukan peleburan, penggabungan, pemisahan, pembubaran Perseoan maupun rekonstruksi (tindakan korporasi) selain daripada hal berikut:





- Tindakan korporasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku.


e) Mengubah anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material;

f) Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang kepada instansi yang berwenang;

g) Memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain.


Perseroan telah memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja dari BNI berdasarkan Perjanjian Kredit No. 152 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit No. (3) 152 tanggal 19 Juli 2018 yang dibuat dibawah tangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Maksimum Kredit : Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) Jenis Fasilitas : plafond/revolving Keperluan : tujuan kredit adalah sebagai berikut:

• Garansi Bank (“GB”)/Standby Letter if Credit (“SBLC”) untuk keperluan tender/uang muka/pelaksanaan/pemelihaaraan/pembayaran proyek-proyek swasta/pemerintah;

• Supply Chain Financing (“SCF”) untuk pembiayaan invoice/tagihan supplier/subkontraktor yang telah diakseptasi oleh Penerima Kredit.

Jangka waktu : 23 Juni 2018 sampai dengan 22 Juni 2019. Suku bunga : sebesar tingkat bunga fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) yang berlaku

untuk penerima Kredit ditambah 5% (lima persen). Jaminan : Cross collateral dengan Perjanjian Kredit No. 150 tanggal 23 Juni 2015

yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta dan Perjanjian Kredit No. 151 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta.


Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk:

a) Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar yang dapat mengurangi kemampuan melunasi fasilitas kredit;


i. Menjual atau mengalihkan aset dengan ketentuan yang bersifat arm’s length dan dalam rangka menjalankan usaha seharihari.




a. Mengubah usaha yang sekarang dijalankan/diusahakan oleh Perseroan yang dapat menimbulkan akibat material, kecuali dipersyaratkan oleh perundangundangan yang berlaku;

b. Melakukan peleburan, penggabungan, pemisahan, pembubaran Perseoan maupun rekonstruksi (tindakan korporasi) selain daripada hal berikut:



90



- Tindakan korporasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.


c. Mengubah anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material;

d. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang kepada instansi yang berwenang;

e. Memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain.


e. PT Bank Sumito Mitsui Indonesia

Fasilitas No. 001

Maksimum Kredit : Rp 200.000.000.000, (dua ratus miliar Rupiah) Jenis Fasilitas : Loan on Note Keperluan : Modal kerja. Jangka waktu : Periode Ketersediaan sampai dengan 31 Oktober 2019 Suku bunga : 9,00% (sembilan persen) per tahun.

Fasilitas No. 002

Maksimum Kredit : Rp 500.000.000.000, (lima ratus miliar Rupiah) Jenis Fasilitas : Commercial Letter of Credit revolving Keperluan : Impor atau pembelian lokal bahan baku atau peralatan untuk kegiatan

bisnis melalui penerbitan L/C. Jangka waktu : Periode Ketersediaan sampai dengan 31 Oktober 2019. Biaya Fasilitas : 0.25% (nol koma dua lima persen) flat dari nilai Limit Gabungan.

Fasilitas No. 003

Maksimum Kredit : Rp 500.000.000.000, (lima ratus miliar Rupiah) Jenis Fasilitas : Loan on Note Trust Receipt non revolving Keperluan : Untuk pembayaran L/C ataupun Lokal L/C Jangka waktu : Periode Ketersediaan sampai dengan 31 Oktober 2019. Biaya Fasilitas : 0.25% (nol koma dua lima persen) flat dari nilai Limit Gabungan.

Fasilitas No. 004

Maksimum Kredit : Rp 500.000.000.000, (lima ratus miliar Rupiah) Jenis Fasilitas : Loan on Note Trust Receipt revolving Keperluan : Untuk pembayaran L/C ataupun Lokal L/C Jangka waktu : Periode Ketersediaan sampai dengan 31 Oktober 2019. Bunga : 9% (sembilan persen) per tahun

Fasilitas No. 005

Maksimum Kredit : Rp 500.000.000.000, (lima ratus miliar Rupiah) Jenis Fasilitas : Guarantee revolving

91



- Tindakan korporasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.


c. Mengubah anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material;

d. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang kepada instansi yang berwenang;

e. Memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain.


e. PT Bank Sumito Mitsui Indonesia

Fasilitas No. 001

Maksimum Kredit : Rp 200.000.000.000, (dua ratus miliar Rupiah) Jenis Fasilitas : Loan on Note Keperluan : Modal kerja. Jangka waktu : Periode Ketersediaan sampai dengan 31 Oktober 2019 Suku bunga : 9,00% (sembilan persen) per tahun.

Fasilitas No. 002

Maksimum Kredit : Rp 500.000.000.000, (lima ratus miliar Rupiah) Jenis Fasilitas : Commercial Letter of Credit revolving Keperluan : Impor atau pembelian lokal bahan baku atau peralatan untuk kegiatan

bisnis melalui penerbitan L/C. Jangka waktu : Periode Ketersediaan sampai dengan 31 Oktober 2019. Biaya Fasilitas : 0.25% (nol koma dua lima persen) flat dari nilai Limit Gabungan.

Fasilitas No. 003

Maksimum Kredit : Rp 500.000.000.000, (lima ratus miliar Rupiah) Jenis Fasilitas : Loan on Note Trust Receipt non revolving Keperluan : Untuk pembayaran L/C ataupun Lokal L/C Jangka waktu : Periode Ketersediaan sampai dengan 31 Oktober 2019. Biaya Fasilitas : 0.25% (nol koma dua lima persen) flat dari nilai Limit Gabungan.

Fasilitas No. 004

Maksimum Kredit : Rp 500.000.000.000, (lima ratus miliar Rupiah) Jenis Fasilitas : Loan on Note Trust Receipt revolving Keperluan : Untuk pembayaran L/C ataupun Lokal L/C Jangka waktu : Periode Ketersediaan sampai dengan 31 Oktober 2019. Bunga : 9% (sembilan persen) per tahun

Fasilitas No. 005

Maksimum Kredit : Rp 500.000.000.000, (lima ratus miliar Rupiah) Jenis Fasilitas : Guarantee revolving

Keperluan : Penerbitan bank garansi Jangka waktu : Periode Ketersediaan sampai dengan 31 Oktober 2019. Biaya : 0.25% (nol koma dua lima persen) flat dari nilai Limit Gabungan

Fasilitas No. 006

Maksimum Kredit : Rp 500.000.000.000, (lima ratus miliar Rupiah) Jenis Fasilitas : Loan on Note Account Payable Financing revolving Keperluan : Penerbitan bank garansi Jangka waktu : Periode Ketersediaan sampai dengan 31 Oktober 2019. Bunga : 8,8% (delapan koma delapan persen) per tahun Jaminan : Akta Jaminan Fidusia dengan nilai penjaminan sekurangkurangnya 125%

(seratus dua puluh lima persen) atau Rp 625.000.000.000, (enam ratus dua puluh lima miliar Rupiah).

Pembatasan (Negative Covenant) : Debitur wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank terkait halhal

berikut: a. Memasang atau mengizinkan adanya atau dipasangnya Hak

Jaminan atas aset-asetnya; b. Menjual, mengalihkan atau melepaskan asetasetnya dengan

ketentuanketentuan dimana aset-aset tersebut dapat disewakan atau dibeli kembali oleh Peminjam;

c. Menjual, mengalihkan atau melepaskan piutangnya dengan hak regres;

d. Mengadakan pengaturan apapun dimana uang atau manfaat bank atau rekening lain dapat digunakan untuk pembayaran, dilakukan kompensasi (set off) atau dimungkinkannya penggabungan beberapa rekening; atau

e. Mengadakan pengaturan prioritas penerimaan pembayaran yang memiliki dampak yang sama.

f. PT Bank CTBC Indonesia Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 24 tanggal 15 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara sebagaimana diubah dengan Surat Perpanjangan Fasilitas Kredit No. MKT/EXT/120/VIII/2018 tanggal 4 September 2018 antara Perseroan sebagai Kreditur dan PT Bank CTBC Indonesia sebagai Bank dengan ketentuan sebagai berikut:

Maksimum Kredit : Rp. 300.000.000.000, (tiga ratus miliar Rupiah) Jenis Fasilitas : Omnibus Line (Short Term Loan, and L/C & L/C issuance) Keperluan : Modal kerja Perseroan. Jangka waktu : berlaku sampai 15 Agustus 2019. Suku bunga : JIBOR ditambah 2,25% (dua koma dua lima persen) per tahun. Jaminan : Jaminan fidusia dari piutang usaha dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk

dari proyek pemerintah minimal 100% dari sisa hutang sesuai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 25 tanggal 15 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara.


a. Merubah kegiatan usaha Perseroan yang telah diatur dalam anggaran dasar yang menurunkan kemampuan bayar fasilitas kredit Perseroan.

b. Menjual atau mengalihkan semua aset Perseroan dalam sebuah transaksi atau dalam beberapa transaksi, kecuali: Menjual atau mengalihkan aset dengan ketentuan ambang batas

untuk tujuan kegiatan usaha. Menjual atau mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan

dengan aset yang setara atau lebih baik dari segi tipe, natur, dan

92

kualitas. Menjual atau mengalihkan aset untuk tujuan reorganisasi

pemerintah selama penjualan aset tersebut tidak berakibat material. Menjual atau mengalihkan aset yang tidak berguna atau tidak

digunakan dengan ketentuan batas ambang. Penjualan pengalihan aset per tahun tidak melebihi

Rp500.000.000.000,- c. Merubah operasional bisnis yang mungkin akan berakibat material kecuali

diatur dalam undang-undang yang berlaku. d. Merger, penggabungan, pemisahan, likuidasi atau restrukturisasi

Perseroan kecuali halhal berikut: Reorganisasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah selama tidak

berdampak material. Tindakan korporasi dengan pihak grup yang lain sesuai dengan

ketentutan yang berlaku. Perseroan akan tetap bertahan sebagai badan hukum dan akan

tetap memiliki status hukum setelah adanya tindakan korporasi tersebut.

Pemisahan yang mengakibatkan Perseroan menjadi pemegang saham utama.

e. Perubahan anggaran dasar yang berakibat material. f. Mengikatkan diri sebagai penjamin dan atau menjamin kekayaan Debitur

kepada pihak lain, kecuali untuk kegiatan usaha normal dan untuk halhal yang memang sudah berjalan.

g. Mengajukan pailit atau penundaan pembayaran utang kepada pihak yang berwenang.

h. Melakukan pembiayaan kembali atau pembayaran utang kepada pemegang saham atau utang perseroan sebelum membayar utang ke Bank terlebih dahulu.

g. PT Bank DKI

Perjanjian Kredit Modal Kerja Sublimit Fasilitas Non Cash Loan No. 30 tanggal 15 Juni 2017 sebagaimana diubah dengan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No. 0910/GKK/V?2018 tanggal 25 Mei 2018 antara Perseroan sebagai Debitur dan PT Bank DKI sebagai Bank dengan ketentuan sebagai berikut:

Maksimum Kredit : Rp. 700.000.000.000, (tujuh ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari:

a. KMK pinjaman tetap berjangka sebesar Rp. 600.000.000.000, (enam ratus milar Rupiah)

- Submit non cash loan berupa Bank Garansi dan L/C atau SKBDN maksimal sebesar RP. 200.000.000.000, (dua ratus miliar Rupiah).

b. KMK jasa konstruksi/ kontraktor sebesar Rp. 100.000.000.000, (seratus miliar Rupiah).

Jenis Fasilitas : Kredit Modal Kerja Keperluan : Modal kerja Perseroan. Jangka waktu : 12 (dua belas) bulan atau sampai 15 Juni 2019. Suku bunga : 3% (tiga persen) per bulan dari keterlambatan pembayaran. Jaminan : Piutang sebesar Rp. 750.000.000.000, (tujuh ratus lima puluh miliar

Rupiah) yang diikat melalui akta jaminan fidusia. Setoran jaminan/ marginal deposit sebesar 5% (lima persen) dari nilai

non cash loan yang diterbitkan yang diikat melalui kuasa blokir dan kuasa pengalihan hak.

Piutang atas proyek yang dibiayai sebesar nilai kontrak yang dibiayai yang diikat melalui akta jaminan fidusia.

Pembatasan

93

kualitas. Menjual atau mengalihkan aset untuk tujuan reorganisasi

pemerintah selama penjualan aset tersebut tidak berakibat material. Menjual atau mengalihkan aset yang tidak berguna atau tidak

digunakan dengan ketentuan batas ambang. Penjualan pengalihan aset per tahun tidak melebihi

Rp500.000.000.000,- c. Merubah operasional bisnis yang mungkin akan berakibat material kecuali

diatur dalam undang-undang yang berlaku. d. Merger, penggabungan, pemisahan, likuidasi atau restrukturisasi

Perseroan kecuali halhal berikut: Reorganisasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah selama tidak

berdampak material. Tindakan korporasi dengan pihak grup yang lain sesuai dengan

ketentutan yang berlaku. Perseroan akan tetap bertahan sebagai badan hukum dan akan

tetap memiliki status hukum setelah adanya tindakan korporasi tersebut.

Pemisahan yang mengakibatkan Perseroan menjadi pemegang saham utama.

e. Perubahan anggaran dasar yang berakibat material. f. Mengikatkan diri sebagai penjamin dan atau menjamin kekayaan Debitur

kepada pihak lain, kecuali untuk kegiatan usaha normal dan untuk halhal yang memang sudah berjalan.

g. Mengajukan pailit atau penundaan pembayaran utang kepada pihak yang berwenang.

h. Melakukan pembiayaan kembali atau pembayaran utang kepada pemegang saham atau utang perseroan sebelum membayar utang ke Bank terlebih dahulu.

g. PT Bank DKI

Perjanjian Kredit Modal Kerja Sublimit Fasilitas Non Cash Loan No. 30 tanggal 15 Juni 2017 sebagaimana diubah dengan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No. 0910/GKK/V?2018 tanggal 25 Mei 2018 antara Perseroan sebagai Debitur dan PT Bank DKI sebagai Bank dengan ketentuan sebagai berikut:

Maksimum Kredit : Rp. 700.000.000.000, (tujuh ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari:

a. KMK pinjaman tetap berjangka sebesar Rp. 600.000.000.000, (enam ratus milar Rupiah)

- Submit non cash loan berupa Bank Garansi dan L/C atau SKBDN maksimal sebesar RP. 200.000.000.000, (dua ratus miliar Rupiah).

b. KMK jasa konstruksi/ kontraktor sebesar Rp. 100.000.000.000, (seratus miliar Rupiah).

Jenis Fasilitas : Kredit Modal Kerja Keperluan : Modal kerja Perseroan. Jangka waktu : 12 (dua belas) bulan atau sampai 15 Juni 2019. Suku bunga : 3% (tiga persen) per bulan dari keterlambatan pembayaran. Jaminan : Piutang sebesar Rp. 750.000.000.000, (tujuh ratus lima puluh miliar

Rupiah) yang diikat melalui akta jaminan fidusia. Setoran jaminan/ marginal deposit sebesar 5% (lima persen) dari nilai

non cash loan yang diterbitkan yang diikat melalui kuasa blokir dan kuasa pengalihan hak.

Piutang atas proyek yang dibiayai sebesar nilai kontrak yang dibiayai yang diikat melalui akta jaminan fidusia.

Pembatasan

(Negative Covenant) : Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Bank terlebih dahul Debitur tidak diperkenankan untuk:

a. Melakukan addendum kontrak pengadaan material precast dan ready mix dalam pembangunan jalan tol jakartacikampek II elevated.

b. Mengalihkan hak atas agunan yang sudah dijaminkan ke Bank kepada pihak lain.

c. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan yang sudah dijaminkan ke Bank kepada pihak lain.

d. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit Debitur di Bank.

h. PT Bank of Tokyo Mitsubishi IFG (“MUFG”)

Perjanjian Kredit No. 170164LN tanggal 26 Juli 2017 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup sebagaimana diubah dengan Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 180121GCLN tanggal 26 Juli 2018 antara Perseroan sebagai Nasabah dan MUFG Bank, Ltd. Cabang Jakarta sebagai Bank dengan ketentuan sebagai berikut: Maksimum Kredit : Rp 500.000.000.000, (lima ratus miliar Rupiah) dengan sublimit untuk

Faslitas Impor/Lokal LC sampai dengan Rp 150.000.000.000, (seratus lima puluh miliar Rupiah).

Foreign Exxchange Forward / Swap Usd 500.000, Jenis Fasilitas : Fasilitas perdagangan tanpa komitmen impor/ loka LC (sight/usance). Keperluan : Untuk mendukung pembelian bahan-bahan konstruksi dan bahan lainnya

sehubungan dengan proyek Debitur. Jangka waktu : 26 Juli 201826 Juli 2019. Jaminan : Jaminan fidusia atas tagihan dengan rasio penjamin 125% (seratus dua

puluh lima persen) dari batas fasilitas. Pembatasan (Negative Covenant) : Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Perseroan tidak

dapat melakukan hal sebagai berikut: a) Menjual, menyewakan, memindahkan atau dengan cara lain

melepaskan atau memberikan kepentingan jaminan apapun atas, salah satu dari aset-aset Debitur, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya seharihari;

b) Memperoleh setiap aset dengan cara membeli atau dengan car alainnya, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari yang sesuai dengan anggaran dasar;

c) Bertindak sebagai penjamin atau melakukan tindakan apapun yang memiliki dampak sejenis sehubungan dengan kewajiban-kewajiban pihak ketiga manapun.

i. PT Bank CIMB Niaga (“CIMB”)

1) Perjanjian Penyediaan Fasilitas No. 078/PPF/CB/JKT/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang diperpanjang

berdasarkan Surat No. 231/OL/CBGIII/XI/18 tanggal 14 November 2018 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup antara Perseroan sebagai Nasabah dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank dengan ketentuan sebagai berikut:

Maksimum Kredit : Rp 300.000.000.000, (tiga ratus miliar Rupiah). Jenis Fasilitas : Fasilitas Pembiayaan Transaksi Khusus Murabahah, On Revolving Basis,

Uncommitted Keperluan : Membiayai pembelian bahan baku dengan non Letter of Credit atau

SKBDN atas dasar tagihan invoice dari vendor/suplier Jangka waktu : sampai dengan 16 Agustus 2019 Biaya : ekuivalen 0.25% (nol koma dua lima persen) per penarikan. Jaminan : SHGB No. 27/Kaliangsana terletak di Desaa Kaliangsana, Kecamatan

Kalijati, Kabupaten Subang, Jawa Barat seluas 42.000 m2 atas nama

94

Perseroan senilai Rp 131.186.250.000, (seratus tiga puluh satu miliar seratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).Fidusia atas tagihan Perseroan dengan nilai penjaminan sebesar Rp 500.000.000.000, (lima ratus miliar Rupiah).

Pembatasan (Negative Covenant) : Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur paling lambat 30 hari

untuk tindakan-tindakan sebagai berikut : a) Menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau

menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebgian kekayaan milik Perseroan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;

b) Mengagunkan dengan cara bagaimanpun kekayaan Perseroan kepada pihak lain;

c) Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Perseroan membayar kepada pihak lain;

d) Memberikan pinjaman/pembiayaan kepada pihak lain. e) Mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha

Debitur f) Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang

saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya; g) Mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau keuntungan

usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya;

h) Melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan;

i) Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan Debitur baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.

Bahwa sehubungan dengan ketentuan pemberitahuan atas perubahan pemegang saham, sesuai dengan Surat No. 095/CBGII/V/19 tanggal 14 Mei 2019, pembatasan tersebut telah diubah menjadi pemberitahuan tertulis dalam hal mengubah pemegang saham publik diatas 5% (lima persen) dan perubahan Perusahaan Perseroan (Persero) Waskita Karya Tbk sebagai pemegang saham Debitur.

2) Perjanjian Penyediaan Fasilitas No. 076/CB/JKT/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang diperpanjang berdasarkan Surat No. 231/OL/CBGIII/XI/18 tanggal 14 November 2018 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup antara Emiten sebagai Nasabah dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank dengan ketentuan sebagai berikut: Fasilitas Commercial Credit Lines

Maksimum Kredit : Commercial Credit Lines sebesar Rp 300.000.000.000, (tiga ratus miliar

Rupiah); Jenis Fasilitas : Commercial Credit Lines, Revolving, Uncommited Keperluan : pembiayaan kebutuhan modal kerja untuk pembukaan L/C atau SKBDN

dalam bentuk Sight (Unjuk), Usance (berjangka), Usance Payable at Sight untuk membeli bahan baku, bahan penolong, bahan-bahan atau pun suku cadang.

Jangka waktu : sampai dengan 16 Agustus 2019. Bunga : UPAS Rate: jika dalam USD 3% (tiga persen) per tahun, jika dalam

Rupiah 9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun.

95

Perseroan senilai Rp 131.186.250.000, (seratus tiga puluh satu miliar seratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).Fidusia atas tagihan Perseroan dengan nilai penjaminan sebesar Rp 500.000.000.000, (lima ratus miliar Rupiah).

Pembatasan (Negative Covenant) : Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur paling lambat 30 hari

untuk tindakan-tindakan sebagai berikut : a) Menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau

menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebgian kekayaan milik Perseroan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;



d) Memberikan pinjaman/pembiayaan kepada pihak lain. e) Mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha

Debitur f) Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang

saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya; g) Mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau keuntungan

usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya;

h) Melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan;

i) Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan Debitur baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.


2) Perjanjian Penyediaan Fasilitas No. 076/CB/JKT/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang diperpanjang berdasarkan Surat No. 231/OL/CBGIII/XI/18 tanggal 14 November 2018 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup antara Emiten sebagai Nasabah dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank dengan ketentuan sebagai berikut: Fasilitas Commercial Credit Lines

Maksimum Kredit : Commercial Credit Lines sebesar Rp 300.000.000.000, (tiga ratus miliar

Rupiah); Jenis Fasilitas : Commercial Credit Lines, Revolving, Uncommited Keperluan : pembiayaan kebutuhan modal kerja untuk pembukaan L/C atau SKBDN

dalam bentuk Sight (Unjuk), Usance (berjangka), Usance Payable at Sight untuk membeli bahan baku, bahan penolong, bahan-bahan atau pun suku cadang.

Jangka waktu : sampai dengan 16 Agustus 2019. Bunga : UPAS Rate: jika dalam USD 3% (tiga persen) per tahun, jika dalam

Rupiah 9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun.

Fasilitas Trust Receipt

Maksimum Kredit : Trust Receipt nilai yang setara dengan Rp 200.000.000.000, (dua ratus miliar Rupiah)

Jenis Fasilitas : Fasilitas Trust Receipt, Revolving, Uncommitted

Keperluan : Settlement LC atau SKBDN.

Jangka waktu : sampai dengan 16 Agustus 2019.

Bunga : UPAS Rate: jika dalam USD 3% (tiga persen) per tahun, jika dalam Rupiah 9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun.

3) Fasilitas Bank Garansi

Maksimum Kredit : Bank Garansi sebesar Rp 200.000.000.000, (dua ratus miliar Rupiah); Jenis Fasilitas : Fasilitas Trust Receipt, Revolving, Uncommitted

Keperluan : Settlement LC atau SKBDN.


4) Fasilitas Pinjaman Traksaksi Khusus Kewajiban Trade Lokal

Maksimum Kredit : Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Kewajiban Trade Lokal sebesar Rp 300.000.000.000, (tiga ratus miliar Rupiah)

Jenis Fasilitas : Fasilitas Trust Receipt, Revolving, Uncommitted

Keperluan : membiayai pembelian bahan baku dengan non LC atau SKBDN atau kegiatan operasional atas dasar tagihan invoice dari vendor/supplier/subkontraktor.


Bunga : 9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun.

Jaminan : SHGB No. 27/Kaliangsana terletak di Desa Kaliangsana, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Jawa Barat seluas 42.000 m2 atas nama Perseroan senilai Rp 131.186.250.000, (seratus tiga puluh satu miliar seratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Fidusia atas tagihan Perseroan dengan nilai penjaminan sebesar Rp 500.000.000.000, (lima ratus miliar Rupiah).

Pembatasan (Negative Covenant) : Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur paling lambat 30 hari untuk tindakan-tindakan sebagai berikut :

a) Menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebgian kekayaan milik Perseroan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;



d) Memberikan pinjaman/pembiayaan kepada pihak lain.

Kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perseroan yang tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melaksanakan Perjanjian Pembiayaan.

e) Memberikan pinjaman/pembiayaan kepada pihak lain. f) Mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha

Debitur

96

g) Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya;

h) Mengungumkan dan membagikan dividen dan/atau keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya;

i) Melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan;

j) Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan Debitur baik berupa jumlah pokok, bunga dan ain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.

Bahwa Emiten telah melakukan pemberitahuan atas rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Perseroan Tahap I Tahun 2019 sesuai dengan Surat No. 202/WBP/DIR/2019 tanggal 1 April 2019.


j. PT BCA Syariah

Perseroan telah memeproleh Fasilitas Kredit untuk pembiayaan modal kerja dari Bank BCA Syariah berdasarkan Akad Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) No. 4 tanggal 6 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Edward, S.H., Notaris di Jakarta Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Maksimum Kredit : Rp.100.000.000.000, (seratus miliar Rupiah).

Jenis Fasilitas : Modal kerja Jangka waktu : 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit atau

sampai dengan 6 Juni 2019.

Jaminan : Tagihan/piutang sebesar Rp.120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 5 tanggal 6 Juni 2018 dibuat dihadapan Notaris Edward, S.H., yang mana telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No, W10.00346842.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018 yang dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM.

Pembatasan : Nasabah sebelum atau sesudah pinjaman diberikan oleh Bank, juga mempunyai utang kepada pihak ketiga dan hal yang demikian tidak diberitahukan kepada Bank, baik sebelum pinjaman diberikan atau sebelum utang lain tersebut diperoleh.

Bahwa Perseroan telah melakukan pemberitahuan atas rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Perseroan Tahap I Tahun 2019 sesuai dengan Surat No. 205/WBP/DIR/2019 tanggal 1 April 2019.

k. PT Bank Permata

Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah No. 18 tanggal 26 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Efran Yuniarto, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta antara Emiten sebagai Debitur dan PT Bank Permata Tbk sebagai Kreditur dengan ketentuan sebagai beriku:

Maksimum Kredit : Rp. 300.000.000.000, (tiga ratus miliar Rupiah). Jenis Fasilitas : Revolving financing.

Keperluan : Pembiayaan kebutuhan umum modal kerja sehubungan dengan aktifitas usaha Debitur.

97

g) Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya;

h) Mengungumkan dan membagikan dividen dan/atau keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya;

i) Melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan;

j) Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan Debitur baik berupa jumlah pokok, bunga dan ain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.

Bahwa Emiten telah melakukan pemberitahuan atas rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Perseroan Tahap I Tahun 2019 sesuai dengan Surat No. 202/WBP/DIR/2019 tanggal 1 April 2019.


j. PT BCA Syariah

Perseroan telah memeproleh Fasilitas Kredit untuk pembiayaan modal kerja dari Bank BCA Syariah berdasarkan Akad Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) No. 4 tanggal 6 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Edward, S.H., Notaris di Jakarta Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Maksimum Kredit : Rp.100.000.000.000, (seratus miliar Rupiah).

Jenis Fasilitas : Modal kerja Jangka waktu : 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit atau

sampai dengan 6 Juni 2019.

Jaminan : Tagihan/piutang sebesar Rp.120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 5 tanggal 6 Juni 2018 dibuat dihadapan Notaris Edward, S.H., yang mana telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No, W10.00346842.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018 yang dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM.

Pembatasan : Nasabah sebelum atau sesudah pinjaman diberikan oleh Bank, juga mempunyai utang kepada pihak ketiga dan hal yang demikian tidak diberitahukan kepada Bank, baik sebelum pinjaman diberikan atau sebelum utang lain tersebut diperoleh.

Bahwa Perseroan telah melakukan pemberitahuan atas rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Perseroan Tahap I Tahun 2019 sesuai dengan Surat No. 205/WBP/DIR/2019 tanggal 1 April 2019.

k. PT Bank Permata

Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah No. 18 tanggal 26 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Efran Yuniarto, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta antara Emiten sebagai Debitur dan PT Bank Permata Tbk sebagai Kreditur dengan ketentuan sebagai beriku:

Maksimum Kredit : Rp. 300.000.000.000, (tiga ratus miliar Rupiah). Jenis Fasilitas : Revolving financing.

Keperluan : Pembiayaan kebutuhan umum modal kerja sehubungan dengan aktifitas usaha Debitur.

Jangka waktu : berlaku selama 1 (satu) tahun sejak penandatanganan akad.

Bagi hasil : setara 9,25% p.a.

Jaminan : Account receivale/piutang maksimum nilai penjaminan sebesar 125% dari total limit fasilitas sebagaimana telah dituangkan kedalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia No. 19 tanggal 26 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Efran Yuniarto, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta.


Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, apabila akan melakukan tindakan-tindakan berikut yang menurut pendapat Bank dapat mempengaruhi kewajiban pembayaran Nasabah kepada Bank, yaitu:

a. Bertindak sebagai penjamin terhadap hutang pihak lain, kecuali hutang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;

b. Mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan usaha diluar kegiatan usahanya sehari-hari;

c. Menjaminkan, mengalihkan, menyewakan, menyerahkan kepada pihak lain atas Barang Jaminan.

d. Memberikan pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada atau dari pihak lain kecuali dalam jangka pendek dan dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari.

e. Melakukan penyertaan yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar Nasabah;

f. Melakukan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan atau terganggunya kewajiban yang terhutang kepada Bank;

g. Khusus untuk Nasabah perusahaan berlaku pula ketentuan sebagai berikut:

(i) Melakukan pembubaran, penggabungan usaha atau merger dan atau peleburan atau konsolidasi dengan perusahaan lain atau memperoleh sebagian besar dari aset atau saham dari perusahaan lain atau bentuk perubahan usaha lainnya;

(ii) Mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham tertutup dan/atau pemegang saham pengendali perusahaan terbuka (kecuali BUMN);

Membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atatu pembagian keuntungan berupa papaun juga atas saham yang dikeluarkan;

(iii) Membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Nasabah.

Bahwa sehubungan dengan pembatasan terkait dividen, Emiten telah mengirimkan permohonan persetujuan pengesampingan sesuai dengan Surat No. 208/WBP/DIR/2019 tanggal 2 April 2019, dan telah mendapatkan Surat No. 0050/SK/CB3/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Persetujuan Pembayaran Dividen Periode 2019.

l. PT Bank DBS Indonesia

Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 256/PFPDBSI/XII/12/2017 tanggal 11 Desember 2017 sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama No. 213/PFPADBSI/XII/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 antara Perseroan sebagai Debitur dan PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank dengan ketentuan sebagai berikut:

Maksimum Kredit : Rp. 300.000.000.000, (tiga ratus miliar Rupiah).

Jenis Fasilitas : uncimmitted omnibus facility.

Jangka waktu : sampai dengan 16 Februari 2019. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan keterangan Emiten perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan dan masih mengikat dan berlaku bagi para pihak.

Bunga : Bunga UPAS/UPAU: (1) IDR dengan tingkat bunga sebesar cost of fund dari Bank ditambah 1,5% 9satu koma lima persen pertahun; (2) USD

98

dengan tingkat bunga sebesar London Interbank Offered Rate (“LIBOR”) dari Bank ditambah 2% pertahun..

Jaminan : Jaminan kebendaan fidusia atas tagiah/piutang milik Nasabah dengan nilai penjamainan Rp 375.000.000.000, (tiga ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) yang diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 16 tanggal 11 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta.


Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Nasabah tidak akan: (a) Memindahtangankan sebagian besar aset (Major asset) atau aset

penting atau perusahaan dalam bentuk atau dengan nama papun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga, yang nilainya sama atau lebih dari 20% nilai dari aset Nasabah.

(b) Mengakibatkan atau menyetujui untuk mengakibatkan terjadinya pengeluaran modal. Namun apapbila pengeluaran modal untuk usaha seharhari Nasabah, maka Nasabah hanya perlu pemberitahuan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender;

(c) Membayar hutangnya kepada para pemegagn saham, direktur, komisaris dan/atau induk atau anak perusahaan Nasabah dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari;

(d) Membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material yang menguntungkan anggota Direksi, Komisaris atau pemegang saham Nasabah, atau pihakpihak yang terkait dengan pihak yang disebutkan sebelumnya;

(e) Membuat atau memebrikan ijin untuk dibuatkan pengalihan hak secara fidusia, surat pengakuan hutang, hak tanggungan, pembebanan biaya, gadai, atau penjaminan lain dan/atau perjanjian dan/atau pengaruan lain yang intinya mempunyai pengaruh terhadap kekayaan atau hakhak yang timbul dari tagihan Nasabh, selain Jaminan diberikan kepada Bank atau yang telah diberitahukan secara tertilis kepada Bank, kecuali untuk membiayai pengeluaran modal (capital expenditure).

(f) Menggabung usaha Nasabah; (g) Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan

penundaan pembayaran; (h) Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak ketiga.

Segera menyampaikan pemberitahuan kepada Bank selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender, apabila mengetahui terjadinya halhal sebagai beirkut: (a) Terjadi cidera janji, proses arbitrase atau administratif, proses perkara

baik perdata maupun pidana maupun perkara yang berhubungan dengan kewajiban Nasabah;

(b) Perubahan terhadap Anggaran Dasar termasuk namun tidak terbatas perubahan struktur permodalan, pemegang saham dan/atau pengurus Nasabah;

(c) Menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan dari bank lain atau pihak ketiga lainnya;

(d) Nasabah investasi modal baru di perusahaan lain dan/atau membantu pendanaan perusahaan lain yang memiliki jenis usaha/ bisnis utama yang sama dengan Nasabah;

(e) Nasabah menjadi pemilik atau membuat anak perusahaan baru dengan jenis usaha yang sama dengan Nasabah;

(f) Nasabah melakukan ekspansi bisnis dan/atau investasi baru atau perusahaan baru yang memiliki segmen bisnis yang berbeda dengan segmen bisnis Nasabah saat ini atau unit bisnis yang tidak menyebabkan pelanggaran financial covenant;

(g) Segera, informasi, pernyataan, konfirmasi dan/atau dokumen lain yang

99

dengan tingkat bunga sebesar London Interbank Offered Rate (“LIBOR”) dari Bank ditambah 2% pertahun..

Jaminan : Jaminan kebendaan fidusia atas tagiah/piutang milik Nasabah dengan nilai penjamainan Rp 375.000.000.000, (tiga ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) yang diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 16 tanggal 11 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta.


Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Nasabah tidak akan: (a) Memindahtangankan sebagian besar aset (Major asset) atau aset

penting atau perusahaan dalam bentuk atau dengan nama papun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga, yang nilainya sama atau lebih dari 20% nilai dari aset Nasabah.

(b) Mengakibatkan atau menyetujui untuk mengakibatkan terjadinya pengeluaran modal. Namun apapbila pengeluaran modal untuk usaha seharhari Nasabah, maka Nasabah hanya perlu pemberitahuan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender;

(c) Membayar hutangnya kepada para pemegagn saham, direktur, komisaris dan/atau induk atau anak perusahaan Nasabah dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari;

(d) Membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material yang menguntungkan anggota Direksi, Komisaris atau pemegang saham Nasabah, atau pihakpihak yang terkait dengan pihak yang disebutkan sebelumnya;

(e) Membuat atau memebrikan ijin untuk dibuatkan pengalihan hak secara fidusia, surat pengakuan hutang, hak tanggungan, pembebanan biaya, gadai, atau penjaminan lain dan/atau perjanjian dan/atau pengaruan lain yang intinya mempunyai pengaruh terhadap kekayaan atau hakhak yang timbul dari tagihan Nasabh, selain Jaminan diberikan kepada Bank atau yang telah diberitahukan secara tertilis kepada Bank, kecuali untuk membiayai pengeluaran modal (capital expenditure).

(f) Menggabung usaha Nasabah; (g) Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan

penundaan pembayaran; (h) Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak ketiga.

Segera menyampaikan pemberitahuan kepada Bank selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender, apabila mengetahui terjadinya halhal sebagai beirkut: (a) Terjadi cidera janji, proses arbitrase atau administratif, proses perkara

baik perdata maupun pidana maupun perkara yang berhubungan dengan kewajiban Nasabah;

(b) Perubahan terhadap Anggaran Dasar termasuk namun tidak terbatas perubahan struktur permodalan, pemegang saham dan/atau pengurus Nasabah;

(c) Menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan dari bank lain atau pihak ketiga lainnya;

(d) Nasabah investasi modal baru di perusahaan lain dan/atau membantu pendanaan perusahaan lain yang memiliki jenis usaha/ bisnis utama yang sama dengan Nasabah;

(e) Nasabah menjadi pemilik atau membuat anak perusahaan baru dengan jenis usaha yang sama dengan Nasabah;

(f) Nasabah melakukan ekspansi bisnis dan/atau investasi baru atau perusahaan baru yang memiliki segmen bisnis yang berbeda dengan segmen bisnis Nasabah saat ini atau unit bisnis yang tidak menyebabkan pelanggaran financial covenant;

(g) Segera, informasi, pernyataan, konfirmasi dan/atau dokumen lain yang

dibutuhkan oleh Bank termasuk rencana bisnis Nasabah, projek keuangan Nasabah, dan/atau data operasional Nasabah,.

ii. Perjanjian Kerjasama dengan pihak lainnya

i. Perjanjian Sewa Menyewa

1. Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 12 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Nyi Raden Kania Nursanti, S.H., Notaris di Bekasi oleh dan antara Heru Jodana sebagai Pihak Pertama atau Yang Menyewakan dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua atau Yang Menyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : sebidang tanah seluas 9.299 m² (sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 3785/Cikarang Kota, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Oktober 2013 No. 119/Cikarang Kota/2013, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Utara, Desa Cikarang Kota, Jalan Gatot Subroto.

Nilai perjanjian : Rp.3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Penggunaan tanah : tanah dipergunakan untuk Stockyard atau Batching plant. Jangka Waktu : 5 (lima) tahun sejak tanggal 12 Januari 2015 hingga 12 Januari

2020.

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: a. Menjamin bahwa Pihak kedua tidak akan memperoleh gangguan atau rintangan dari Pihak lain dalam memanfaatkan tanah; b. Wajib mendahulukan Pihak Kedua dalam hal Pihak Pertama bermaksud menjual tanah; c. Berhak menerima pembayaran dari Pihak Kedua.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

a. Wajib memelihara, merawat dan memperbaiki dan mengganti kerusakan kecil yang timbul selama jangka waktu sewa; b. Berhak melakukan pembangunan yang dianggap perlu untuk kepentingan operasional Pihak Kedua; c. Mengembalikan tanah dalam keadaan terakhir dipakai; d. Menggunakan tanah sesuai peruntukannya.

Penyelesaian Perselisihan : Perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat

Apabila tidak tercapai kesepakatan maka semua perselisihan yang timbul akan diselesaikan menurut prosedur Badan Arbitrase Nasional.

2. Perjanjian Sewa Menyewa No. 05 tanggal 6 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Dessi, S.H.,

M.Kn., Notaris di Jakarta oleh dan antara Sri Herawati Arifin, Sutidjan Arifin, dan Dimitri Arifin,sebagai Pihak Pertama dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua, yang mana perjanjian sewa menyewa ini sedang dalam proses perpanjangan dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : tanah dengan luas keseluruhan 15.945m² (lima belas ribu sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di DKI Jakarta, Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawait, Kelurahan Pondok Kelapa, Jalan Pondok Kelapa Selatan, Jalan Inspeksi Saluran Kalimalang Raya No. 26, RT 006, RW 12.yang terdiri atas:

100

• AJB No. 169/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Bonar Sihombing, S.H., Selaku PPAT di Jakarta Timur, atas seluas 10.540 m² (speuluh ribu lima ratus empat puluh meter persegi);

• SHM No. 07567/Pondok Kelapa seluas 1.351 m² (seribu tiga ratus lima puluh satu meter persegi) atas nama Sukmawati Arifin;

• SHM No. 07568/Pondok Kelapa seluas 1.352 m² (seribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi) atas nama Sutidjan Arifin;

• SHM No. 07567/Pondok Kelapa seluas 1.351 m² (seribu tiga ratus lima puluh satu meter persegi) atas nama Sutidjan Arifin;

• SHM No. 07570/Pondok Kepala seluas 1.351 m² (seribu tiga ratus lima puluh satu meter persegi) atas nama Sulastri Arifin;

Nilai perjanjian : Total sebesar Rp.2.444.444.000,00 (dua miliar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu Rupiah) per tahun.

Penggunaan tanah : Tanah dipergunakan untuk Batching Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan ini.

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: a. Menjamin tidak akan mendapat gangguan dan/atau

gugatan dari pihak lain dalam menggunakan sewaan tersebut;

b. Pihak Pertama wajib mendahulukan Pihak Kedua dalam hal Pihak Pertama bermaksud menjual tanah;

c. Berhak atas uang sewa.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: a. Wajib memelihara, merawat dan memperbaiki dan

mengganti kerusakan kecil yang timbul selama jangka waktu sewa;

b. Berhak melakukan pembangunan yang dianggap perlu untuk kepentingan operasional Pihak Kedua;

c. Mengembalikan tanah dalam keadaan terakhir dipakai; d. Menggunakan tanah sesuai peruntukannya.

Penyelesaian Perselisihan : segala perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihan akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut prosedur BANI.

3. Perjanjian Sewa Menyewa No. 8 tanggal 15 April 2015 yang dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, S.H.,

Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama/Penyewa dengan Jamaludin sebagai Pihak Kedua/Yang Menyewakan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : sewa bangunan serta tanah dengan uraian sebagai berikut:

SHM No. 709/Cakung Barat seluas 7.840 m² (tujuh ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) sesuai dengan surat ukur No. 00011/Cakung Barat/2014 tanggal 19 maret 2014 terletak di Jakarta Timur, Kec. Cakung, Kel. Cakung Barat, Jl. Raya Cakung Cilincing, RT 007, RW 008 atas nama Haji Misan.

SHM. No. 710/Cakung Barat/ 2014 seluas 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi) sesuai dengan surat Ukur No. 00010/cakung Barat/ 2014 tanggal 19 Maret 2014 yang terletak di Jakarta Timur, Kec. Cakung, Kel. Cakung Barat, Jl. Raya Cakung Cilincing, RT 007, RW 008 atas nama Haji Misan

101

• AJB No. 169/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Bonar Sihombing, S.H., Selaku PPAT di Jakarta Timur, atas seluas 10.540 m² (speuluh ribu lima ratus empat puluh meter persegi);

• SHM No. 07567/Pondok Kelapa seluas 1.351 m² (seribu tiga ratus lima puluh satu meter persegi) atas nama Sukmawati Arifin;

• SHM No. 07568/Pondok Kelapa seluas 1.352 m² (seribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi) atas nama Sutidjan Arifin;

• SHM No. 07567/Pondok Kelapa seluas 1.351 m² (seribu tiga ratus lima puluh satu meter persegi) atas nama Sutidjan Arifin;

• SHM No. 07570/Pondok Kepala seluas 1.351 m² (seribu tiga ratus lima puluh satu meter persegi) atas nama Sulastri Arifin;

Nilai perjanjian : Total sebesar Rp.2.444.444.000,00 (dua miliar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu Rupiah) per tahun.

Penggunaan tanah : Tanah dipergunakan untuk Batching Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan ini.

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: a. Menjamin tidak akan mendapat gangguan dan/atau

gugatan dari pihak lain dalam menggunakan sewaan tersebut;

b. Pihak Pertama wajib mendahulukan Pihak Kedua dalam hal Pihak Pertama bermaksud menjual tanah;

c. Berhak atas uang sewa.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: a. Wajib memelihara, merawat dan memperbaiki dan

mengganti kerusakan kecil yang timbul selama jangka waktu sewa;

b. Berhak melakukan pembangunan yang dianggap perlu untuk kepentingan operasional Pihak Kedua;

c. Mengembalikan tanah dalam keadaan terakhir dipakai; d. Menggunakan tanah sesuai peruntukannya.


3. Perjanjian Sewa Menyewa No. 8 tanggal 15 April 2015 yang dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, S.H.,

Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama/Penyewa dengan Jamaludin sebagai Pihak Kedua/Yang Menyewakan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : sewa bangunan serta tanah dengan uraian sebagai berikut:

SHM No. 709/Cakung Barat seluas 7.840 m² (tujuh ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) sesuai dengan surat ukur No. 00011/Cakung Barat/2014 tanggal 19 maret 2014 terletak di Jakarta Timur, Kec. Cakung, Kel. Cakung Barat, Jl. Raya Cakung Cilincing, RT 007, RW 008 atas nama Haji Misan.

SHM. No. 710/Cakung Barat/ 2014 seluas 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi) sesuai dengan surat Ukur No. 00010/cakung Barat/ 2014 tanggal 19 Maret 2014 yang terletak di Jakarta Timur, Kec. Cakung, Kel. Cakung Barat, Jl. Raya Cakung Cilincing, RT 007, RW 008 atas nama Haji Misan

Nilai Perjanjian : total keseluruhan hingga tahun kelima adalah Rp.13.144.425.280,- (tiga belas miliar seratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh Rupiah).

Penggunaan Tanah : tanah dipergunakan untuk mendirikan Batching Plant.

Jangka Waktu : hingga 15 April 2020.

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: a. Wajib memelihara dan merawat tanah dengan biaya sendiri; b. Berhak membangun untuk kepentingan operasional; c. Wajib mengembalikan tanah dalam keadaan baik.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: a. Wajib menjamin bahwa selama jangka waktu sewa, Pihak

Pertama tidak akan memperoleh gangguan atau rintangan dari pihak lain memanfaatkan tanah;

b. Dalam hal terjadi sengketa tanah akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan yang timbul.


4. Perjanjian Sewa Menyewa No. 10 tanggal 29 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Indarto, S.H.,

Notaris di Mojekerto sebagaimana diperpanjang dengan Berita Acara Negosiasi tanggal 7 Januari 2019 oleh dan antar Haji Nursayim sebagai Pihak Pertama/Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Pihak Kedua/ Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : Sewa atas beberapa bidang tanah kosong yang terletak di Desa Boboh, Kecamaatan Menganti, Kab. Gresik sebagai berikut:

SHM No. 272 seluas 4.035 m² (empat ribu tiga puluh lima meter persegi);

SHM No. 271 seluas 2.420 m² (dua ribu empat ratus dua puluh meter persegi);

Nilai Perjanjian : Rp.105.000.000,- (seratus lima juta Rupiah).

Jangka Waktu : sampai dengan 8 Juli 2019.

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: a. Berhak menerima pembayaran sesuai dengan cara pembayaran

yang disepakati; b. Menjamin pihak Kedua tidak akan mendapatkan gangguan atau

tuntutan dari siapaun yang juga; c. Apabila terdapat sengketa atas tanah, hal tersebut menjadi

tanggung jawab Pihak Pertama dan membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan yang timbul.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

a. Menanggung Pajak Bumi dan bangunan atas tanah, rekening telepon, listrik, air dan retribusi;

b. Wajib memelihara dan merawat tanah dengan biaya sendiri; c. Berhak membangun untuk kepentingan operasional.

102

Penyelesaian Perselisihan : perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir di Pengadilan Negeri Gresik.


Notaris di Mojekerto sebagaimana diperpanjang dengan Berita Acara Negosiasi tanggal 7 Januari 2019 oleh dan antar Sumiati sebagai Pihak Pertama/ Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Pihak Kedua/ Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:


SHM No. 571 seluas 1.567 m² (seribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi);

Nilai Perjanjian : Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).


Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: a. Berhak menerima pembayaran sesuai dengan cara pembayaran yang

disepakati; b. Menjamin pihak Kedua tidak akan mendapatkan gangguan atau

tuntutan dari siapapun yang juga; c. Apabila terdapat sengketa atas tanah, hal tersebut menjadi tanggung

jawab Pihak Pertama dan membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan yang timbul.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: a. Menanggung Pajak Bumi dan bangunan atas tanah, rekening

telepon, listrik, air dan retribusi; b. Wajib memelihara dan merawat tanah dengan biaya sendiri; c. Berhak membangun untuk kepentingan operasional.


6. Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 29 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Indarto, S.H.,

Notaris di Mojekerto sebagaimana diperpanjang dengan Berita Acara Negosiasi tanggal 7 Januari 2019 oleh dan antar Siti Maslicha sebagai Pihak Pertama/Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Pihak Kedua/Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:


SHM No. 850 seluas 2.778 m² (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi);

Nilai Perjanjian : Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah).




tuntutan dari siapaun yang juga; c. Apabila terdapat sengketa atas tanah, hal tersebut menjadi tanggung


103



Notaris di Mojekerto sebagaimana diperpanjang dengan Berita Acara Negosiasi tanggal 7 Januari 2019 oleh dan antar Sumiati sebagai Pihak Pertama/ Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Pihak Kedua/ Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:


SHM No. 571 seluas 1.567 m² (seribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi);

Nilai Perjanjian : Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).




tuntutan dari siapapun yang juga; c. Apabila terdapat sengketa atas tanah, hal tersebut menjadi tanggung





6. Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 29 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Indarto, S.H.,

Notaris di Mojekerto sebagaimana diperpanjang dengan Berita Acara Negosiasi tanggal 7 Januari 2019 oleh dan antar Siti Maslicha sebagai Pihak Pertama/Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Pihak Kedua/Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:


SHM No. 850 seluas 2.778 m² (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi);

Nilai Perjanjian : Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah).









7. Perjanjian Sewa Menyewa no. 7 tanggal 8 Februari 2017 dibuat dihadapan Anita Lucia Kendarto, S.H.,

M.Kn., Notaris di Surabaya sebagaimana diperpanjang debgan Berita Acara Negosiasi tanggal 7 Februari 2019, antara Hadi Prajitno dan Koeswan Kosasih sebagai pihak Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : Sewa atas beberapa bidang tanah yaitu:

SHM. No. 120/Desa Tebaloan seluas 22.490 m² (dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) sesuai dengan Gambar Situasi tanggal 16 November 1993 No. 2777/1993, yang terletak di Desa Tebaloan, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, atas nama Hadi Prajitno dan Koeswan Kosasih.

Nilai Perjanjian : Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah)

Jangka Waktu : sampai 7 Februari 2020

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: a. Pihak pertama menjamin bahwa pihak kedua dalam mempergunakan

apa yang disewakan tersebut tidak akan mendapat tuntutan, gugatan dan/atau rintangan dari pihak manapun juga.

b. Semua perubahan permanen dan/atau tambahan yang permanen menjadi milik Pihak Pertama pada akhir masa sewa menyewa ini tanpa adanya ganti rugi, kecuali untuk Direksi Kit dan/atau bangunan sementara yang didirkan akan dibongkar dan diambil kembali oleh Pihak Kedua.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: a. Pihak Kedua wajib atas biayanya sendiri memelihara apa yang

disewakan tersebut dengan sebaik-baiknya dan memperbaiki segala kerusakan menurut hukum dan/atau kebiasaan menjadi tanggungan Pihak Kedua.

b. Pihak kedua diperbolehkan untuk melakukan perubahan-perubahan atau tambahan-tambhan yang bersifat perbaikan tentang apa yang disewakan tersebut, asalkan sebelumnya telah mendapat persetujuan pihak pertama.

c. Pihak kedua wajib mentaati semua peraturan yang telah dan yang akan ditetapkan oleh yang berwajib terhadap Pihak Kedua dan atau pemakaian tanah atas biayanya sendiri.

d. Pihak Kedua menjamin bahwa Pihak Pertama tidak akan mendapat tuntutan atau dakwaan kemudian hari dan/atau harus membayar kerugian yang terjadi karena kelalaian atau kesalahan pihak kedua tersebut.

e. Selama perjanjian berlangsung Pihak Kedua tidak diperbolehkan meninggalkan bangunan yang disewanya tersebut dalam keadaan kosong selama 6 (eam) bulan berturut-turut.

f. Pihak Kedua wajib menanggung semua rekening yang berhubungan dengan apa yang disewakan tersebut antara lain rekening listrik (PLN), air (PDAM), maintanance, keamanan dan iuran-iuran lain selama perjanjian sewa berlangsung.

104

Penyelesaian Perselisihan : Perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, apabila tidak tercapai para pihak memilih domisili hukum umum dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

8. Surat Perjanjian Sewa Menyewa no. 9 tanggal 29 Desember 2016 dibuat dihadapan Indarto, S.H.,

M.Kn., Notaris di Mojokerto sebagaimana diperpanjang dengan Berita Acara Negosiasi tanggal 7 Januari 2019, antara Abdul Mutis sebagai pihak Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:


SHM No. 555 seluas 572 m² (lima ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Boboh, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan lebih lanuut dalam Surat Ukur No. 851/03.19/2011 tanggal 24 Mei 2011, dengan nama Abdul Muis.

SHM No. 630 seluas 916 m² (sembilan ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Desa Boboh, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan lebih lanuut dalam Surat Ukur No. 891/03.21/2012 tanggal 20 September 2012 dengan nama Abdul Muis.

SHM No. 631 seluas 9.464 m² (sembilan ribu empat ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Boboh, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan lebih lanuut dalam Surat Ukur No. 890/03.21/2012 tanggal 20 September 2012, dengan nama Abdul Muis.

SHM No. 528 seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Desa Boboh, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan lebih lanuut dalam Surat Ukur No. 890/03.21/2012 tanggal 20 September 2012, dengan nama Abdul Muis.

Nilai Perjanjian : Rp.92.500.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun.

Jangka Waktu : dua tahun sejak 9 Januari 2017 sampai 8 Juli 2019.



b. Pihak Kedua menjamin selama Pihak Kedua menyewa lahan tersebut tidak akan mendapat ganggungan dari pihak anapun juga. Apabila selama masa sewa Pihak Kedua mendapatkan tuntutan, ganggungan maupun gugatan dari piihak lain maka hal tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama sepenuhnya termasuk pula segala kerugian yang diderita oleh Pihak Kedua akibat gangguan-gangguan itu, menajdi tanggungjawab pihak pertama, kecuali hal-hal tersebut terjadi karena force majeure.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: a. Pihak Kedua akan menggunakan tanah yang disewa dari pihak

pertama untuk Batching Plant. b. Pihak kedua wajib menggunakan dan memelihara tanah dengan

sebaik-baiknya serta membayar segala ongkos dan biaya yang ditimbulkan berkenaan dengan pemeliharaan dan perawatan dan penggunaan tanah.

105

Penyelesaian Perselisihan : Perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, apabila tidak tercapai para pihak memilih domisili hukum umum dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

8. Surat Perjanjian Sewa Menyewa no. 9 tanggal 29 Desember 2016 dibuat dihadapan Indarto, S.H.,

M.Kn., Notaris di Mojokerto sebagaimana diperpanjang dengan Berita Acara Negosiasi tanggal 7 Januari 2019, antara Abdul Mutis sebagai pihak Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:


SHM No. 555 seluas 572 m² (lima ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Boboh, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan lebih lanuut dalam Surat Ukur No. 851/03.19/2011 tanggal 24 Mei 2011, dengan nama Abdul Muis.

SHM No. 630 seluas 916 m² (sembilan ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Desa Boboh, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan lebih lanuut dalam Surat Ukur No. 891/03.21/2012 tanggal 20 September 2012 dengan nama Abdul Muis.

SHM No. 631 seluas 9.464 m² (sembilan ribu empat ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Boboh, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan lebih lanuut dalam Surat Ukur No. 890/03.21/2012 tanggal 20 September 2012, dengan nama Abdul Muis.

SHM No. 528 seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Desa Boboh, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan lebih lanuut dalam Surat Ukur No. 890/03.21/2012 tanggal 20 September 2012, dengan nama Abdul Muis.

Nilai Perjanjian : Rp.92.500.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun.




b. Pihak Kedua menjamin selama Pihak Kedua menyewa lahan tersebut tidak akan mendapat ganggungan dari pihak anapun juga. Apabila selama masa sewa Pihak Kedua mendapatkan tuntutan, ganggungan maupun gugatan dari piihak lain maka hal tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama sepenuhnya termasuk pula segala kerugian yang diderita oleh Pihak Kedua akibat gangguan-gangguan itu, menajdi tanggungjawab pihak pertama, kecuali hal-hal tersebut terjadi karena force majeure.




c. Pihak kedua wajib menaati dan memenuhi segala perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang maupun akan datang yang ditetapkan oleh peraturan mengenai pemakaian tanah obyek sewa dan segala pelanggaran atas peraturan itu semuanya menjadi tanggungan pihak kedua.

d. Pihak kedua bertanggungjawab dalam hal pengurusan perizinan, namun tetap pihak pertama berkewajiban untuk mendapingi pihak kedua apabila diperlukan baik mengenai keterangan-keterangan, menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk kepentingan proses perizinan tersebut.

Penyelesaian Perselisihan : Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadulan Negeri Gresik.

9. Perjanjian Sewa Menyewa no. 10 tanggal 29 Desember 2016 dibuat dihadapan Indarto, S.H., M.Kn.,

Notaris di Mojokerto sebagaimana diperpanjang dengan Berita Acara Negosiasi tanggal 7 Januari 2019, antara Hj. Nushasyim sebagai pihak Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:


SHM No. 272 seluas 4.035 m² (empat ribu tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Boboh, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi No. 3530/1994 tanggal 4 Oktober 1994, dengan nama Hj. Nurhasyim.

SHM No. 271 seluas 2.420 m² (dua ribu empat ratus dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Boboh, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi No. 3529/1994 tanggal 11 November 1994 dengan nama Hj. Nurhasyim.

Nilai Perjanjian : Rp.52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun.

Jangka Waktu : dua tahun sejak 9 Januari 2017 sampai 8 Juni 2019.



b. Pihak Kedua menjamin selama Pihak Kedua menyewa lahan tersebut tidak akan menadpat ganggungan dari pihak anapun juga. Apabila selama masa sewa Pihak Kedua mendapatkan tuntutan, ganggungan maupun gugatan dari piihak lain maka hal tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama sepenuhnya termasuk pula segala kerugian yang diderita oleh Pihak Kedua akibat gangguan-gangguan itu, menajdi tanggungjawab pihak pertama, kecuali hal-hal tersebut terjadi karena force majeure.




106





Notaris di Mojokerto sebagaimana diperpanjang dengan Berita Acara Negosiasi tanggal 7 Januari 2019, antara Sumiati sebagai pihak Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:


SHM No. 571 seluas 1.567 m² (seribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Boboh, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur No. 861/03.19/2011 tanggal 16 November 2011, dengan nama Sumiati.

Nilai Perjanjian : Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun.










107





Notaris di Mojokerto sebagaimana diperpanjang dengan Berita Acara Negosiasi tanggal 7 Januari 2019, antara Sumiati sebagai pihak Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:


SHM No. 571 seluas 1.567 m² (seribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Boboh, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur No. 861/03.19/2011 tanggal 16 November 2011, dengan nama Sumiati.

Nilai Perjanjian : Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun.












Notaris di Mojokerto, antara Siti Maslicha sebagai pihak Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:


SHM No. 850 seluas 2.778 m² (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapanmeter persegi) yang terletak di Desa Boboh, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur No. 1186/03.19/2013 tanggal 8 Juli 2013, dengan nama Siti Maslicha.

Nilai Perjanjian : Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun.









d. Pihak kedua bertanggungjawab dalam hal pengurusan perizinan, namun tetap pihak pertama berkewajiban untuk mendapingi pihak kedua apabila diperlukan baik mengenai keterangan-keterangan, menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk kepenetingan proses perizinan tersebut.


12. Perjanjian Sewa Menyewa no. 12 tanggal 9 Agustus 2017 dibuat dihadapan Nuzmir Nazorie, S.H.,

Notaris di Palembang, antar Bohori sebagai pihak Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:


Tanah seluas ± 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), berupa:

Surat Pengakuan Hak, bulan Agustus, tanggal 29 Februari 2016, yang didaftarkan Dardi S.Sos, M.si., Lurah Bukit Baru,

108

No. 106/IV/BB/2016, tertanggal 29 Agustus 2016, dan didaftarkan Dr. Rachamad Maulana, Camat Ilir Barat I, No. 122/IV/IB.I/2016 tetanggal 30 Agustus 2016 terdaftar atas nama Bohori.

Surat Pengakuan Hak, bulan Agustus, tanggal 29 Februari 2016, yang didaftarkan Dardi S.Sos, M.Si., Lurah Bukti Baru, No. 46/BB/PH/2016 tertanggal 16 Agustus 2016 dan di daftarkan Dr. Rachmad Maulana, Camat Ilir Barat I, No. 97/IV/IB.I/2016 tertanggal 16 Maret 2016, atas nama Bohori.

Nilai Perjanjian : Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupaih) per tahun.

Jangka Waktu : dua tahun sejak ditandatanginya akta ini.

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: a. Pihak pertama menjamin bahwa tanah tersebut sedang tidak

dijadikan sebagai objek jaminan atau agunan keapda Bank atau Lembaga Keuangan lainnya.

b. Piihak Peratma menjamin bahwa tanah tidak dalam sengketa atau dilekatkan sita oleh Pengadilan atau pihak yang berwajib terkait perkara perdata, kepailitan, tata usaha negara maupun perkara hukum lainnya.

c. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Pihak pertama tidak berhak atas tanah tersebut maka Pihak Pertama wajib untuk mengembalikan uang sewa yang telah dibayarkan.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: a. Pihak Kedua wajib memelihara tanah yang disewanya itu sebaik-

baiknya dan hanya boleh mempergunakan yang disewanya tersebut untuk keperluan Batching Plant.

b. Pihak Kedua wajib memelihara, merawat dan memperbaiki dan mengganti kerusakan kecil yang timbul selama jangka waktu sewa terhadap tanah dengan biaya sendiri.

c. Pihak kedua berhak melakukan pembangunan didalam tanah yang dianggap perlu untuk kepentingan operasional pihak kedua termasuk namun tida terbatas pada pembangunan papan nama, kantor dan bangunan lainnya yang dainggap perlu oleh Pihak Kedua sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Penyelesaian Perselisihan : Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kepaniteraan Negeri di Palembang.


Notaris di Palembang, antar Latipa sebagai pihak Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:


Surat Pengakuan Hak, bulan Agustus, tanggal 29 Februari 2016, yang didaftarkan Emil Sakban., Kepala Desa Rimbai Balai, No. 593/01/PH025408/SPHT/RB/2016, dan didaftarkan Ir. Alpian, MM., Camat Banyuasin III No. 593/54/SPHAT/BA.III/2016, tertanggal 16 Maret 2016, terdaftar atas nama Latipa.





109

No. 106/IV/BB/2016, tertanggal 29 Agustus 2016, dan didaftarkan Dr. Rachamad Maulana, Camat Ilir Barat I, No. 122/IV/IB.I/2016 tetanggal 30 Agustus 2016 terdaftar atas nama Bohori.

Surat Pengakuan Hak, bulan Agustus, tanggal 29 Februari 2016, yang didaftarkan Dardi S.Sos, M.Si., Lurah Bukti Baru, No. 46/BB/PH/2016 tertanggal 16 Agustus 2016 dan di daftarkan Dr. Rachmad Maulana, Camat Ilir Barat I, No. 97/IV/IB.I/2016 tertanggal 16 Maret 2016, atas nama Bohori.





b. Piihak Peratma menjamin bahwa tanah tidak dalam sengketa atau dilekatkan sita oleh Pengadilan atau pihak yang berwajib terkait perkara perdata, kepailitan, tata usaha negara maupun perkara hukum lainnya.








Notaris di Palembang, antar Latipa sebagai pihak Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:


Surat Pengakuan Hak, bulan Agustus, tanggal 29 Februari 2016, yang didaftarkan Emil Sakban., Kepala Desa Rimbai Balai, No. 593/01/PH025408/SPHT/RB/2016, dan didaftarkan Ir. Alpian, MM., Camat Banyuasin III No. 593/54/SPHAT/BA.III/2016, tertanggal 16 Maret 2016, terdaftar atas nama Latipa.





b. Piihak Pertama menjamin bahwa tanah tidak dalam sengketa atau dilekatkan sita oleh Pengadilan atau pihak yang berwajib terkait perkara perdata, kepailitan, tata usaha negara maupun perkara hukum lainnya.







14. Perjanjian Sewa Menyewa dibuat dihadapan I Nyoman Agus Pradyana pada tanggal 3 Maret 2018

antara Nur Slamet Riadi dengan Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tanah garapan yang merupakan bagian/hak dari Muhammad Aminullah selaku Perangkat Desa Sumberbulu, berupa: Sebidang tanah SHM bekas Yasan, jenisi tanah pertanian, sebagaimana termuat dalam Buku Letter “C” Desa Sumberbulu dengan No. 8, persil 2, klas desa S.II, seluas kurang lebih 3.250 m² (tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi).

2. Tanah garapan yang merupakan bagian/hak dari Budi Dermawan Ferdian Toro disebut da/atau ditulis juga Dian selaku Perangkat Desa Sumberbulu dengan, berupa: Sebidang tanah SHM bekas Yasan, jenisi tanah pertanian, sebagaimana termuat dalam Buku Letter “C” Desa Sumberbulu dengan No. 8, persil 2, klas desa S.II, seluas kurang lebih 3.250 m² (tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi).

3. Tanah garapan yang merupakan bagian/hak dari Muhammad Tali selaku Perangkat Desa Sumberbulu, berupa. Sebidang tanah SHM Bkas Yasan.

Nilai Perjanjian : Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Jangka Waktu : dua tahun sejak 1 Januari 2018 sampai 1 Januari 2020.

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: a. Pihak pertama menjamin bahwa tanah tersebut tidak dijadikan

sebagai obyek jaminan atau agunan kepada Bank atau Lembaga Keuangan lainnya.

b. Pihak Pertama menjamin bahwa tanah tidak dalam sengketa atau dilekatkan sita oleh pengadilan atau pihak yang berwajib terkait perkara perdata, kepailitas Tata Usaha Negara maupun perkara hukum lainnya.

110

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: a. Segala perbaikan atau pembetulan yang disebabkan kelalaian

penyewa merupakan tanggungan yang harus dibayarkan Pihak Kedua.

b. Pihak Kedua berhak melakukan pembangungan didalam tanah yang dianggap perlu untuk kepentingan operasional pihak kedua termasuk namun tidak terbatas pada pembangunan papan nama, kantor dan bangunan lainnya yang dianggap perlu.

c. Pihak kedua dilarang untuk menyerah hak sewanya atau menyewakan lagi tanah yang disewakannya itu baik sebagian atau seluruhnya kepada orang lain.

Penyelesaian Perselisihan : Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kabupaten Boyolali.

15. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 9 Agustus 2017 dibuat dibawah tangan antara PT Indo Permata

Usahatama sebagai pihak Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : Sewa atas beberapa bidang tanah yaitu tanah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) yang merupakan sebagian dari sebidang tanah HGB No. 2016/Ngaliyan, yang akan berakhir haknya pada tanggal 24 September 2026, terletak di Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kotamadia Semarang, Propinsi Jawa Tengah, Seluas lebih kurang 156.893 m² (seratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga meter persegi) yang diuraikan dalam Gambar Situasi No. 257/1996 tertanggal 12 Desember 1996, Sertigikat tanggal 13 Mei 1997, atas nama PT Indo Permata Usahatama.

Nilai Perjanjian : Rp.3.888.888.000,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah).

Jangka Waktu : dua tahun sejak 9 Agustus 2017 sampai 9 Agustus 2019.









111






15. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 9 Agustus 2017 dibuat dibawah tangan antara PT Indo Permata

Usahatama sebagai pihak Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : Sewa atas beberapa bidang tanah yaitu tanah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) yang merupakan sebagian dari sebidang tanah HGB No. 2016/Ngaliyan, yang akan berakhir haknya pada tanggal 24 September 2026, terletak di Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kotamadia Semarang, Propinsi Jawa Tengah, Seluas lebih kurang 156.893 m² (seratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga meter persegi) yang diuraikan dalam Gambar Situasi No. 257/1996 tertanggal 12 Desember 1996, Sertigikat tanggal 13 Mei 1997, atas nama PT Indo Permata Usahatama.

Nilai Perjanjian : Rp.3.888.888.000,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah).

Jangka Waktu : dua tahun sejak 9 Agustus 2017 sampai 9 Agustus 2019.









16. Perjanjian Sewa Menyewa No. 07 tanggal 2 Maret 2018 dibuat dibawah tangan antara Soenarto sebagai pihak Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : Sewa atas beberapa bidang tanah yaitu SHM No. 53 seluas 6.906 m² (enam ribu sembilan ratus enam meter persegi) di Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Nilai Perjanjian : Rp. 327.777.778,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan Rupiah).

Jangka Waktu : 2 (dua) tahun sampai 2 Maret 2020.

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: a. Menyerahkan obyek sewa untuk digunakan Pihak Kedua . b. Berhak menerima pembayaran sewa atas obyek sewa.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: a. Berhak menggunakan obyek sewa untuk menampung pasir. b. Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran uang sewa tepat waktu.

Penyelesaian Perselisihan : Perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka dapat memilih tempat di Pengadilan Negeri.

17. Perjanjian Sewa Menyewa No 2 tanggal 2 Oktober 2017 dibuat dihadapan Sri Puji Lestari, S.H., M.Kn.,

antara Haji Suyadi berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan tanggal 5 September 2017 bertindak untuk dna atas nama Mochammad Setijono dan berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan tanggal 27 September 2017 bertindak untuk dan atas nama Atie Nuriati Ningsih, sebagai pihak Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tanah hak Yasan seluas ±2.402 m² (dua ribu empat ratus dua meter persegi) yang tercatat dalan SPPTPBB NOP 35.25.030.009.017.0005.0.

2. SHM No. 41/ Desa Tanjung yang diuraikan dalan Surat Ukur tanggal 15 November 1999 No. 78/04.06/1999 seluas 1.160 m² (seribu seratus enam puluh meter persegi) yang dikelaurkan tanggal 4 Februari 2000 atas nama Adam Firmansyah, S.E., M.T.

3. SHM no. 42/Desa Tanjung yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15 November 1999 No. 79/04/06/1999 seluas 1.395 m² (seribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang dikeluarkan tanggal 4 Februari 2000 atas nama Adam Firmansyah, S.E.,M.T.

4. SHM No. 43/Desa Tanjung yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15 November 1999 No. 77/04/06/1999 seluas 3.405 m² (tiga ribu empat ratus lima meter persegi) yang dikeluarkan otanggal 4 Februari 2000 atas nama Adam Firmansyah, S.E.,M.T.

Keempat tanah terletak di: Provinsi : Jawa Timur. Kabupaten : Gresik. Kecamatan : Kedamean. Desa/Kelurahan : Tanjung.

Nilai Perjanjian : Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) per tahun.

Jangka Waktu : dua tahun sejak 2 Oktober 2017 sampai 2 Oktober 2019.

112








Penyelesaian Perselisihan : Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Gresik.

18. Perjanjian Sewa Menyewa No 107 tanggal 16 November 2017 yang dibuat dihadapan Sri Hastuti, S.H.,

M.Kn., Notaris Kabupaten Bekasi, antara Suwandi dan Solihin, sebagai Pihak yang Menyewakan dengan Perseroan sebagai Pihak Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:


SHM No. 290/Sumberjaya, sesuai surat ukur tertanggal 26 maret 1981 No. 902.1981, seluas 3.965 m² (tiga ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi).

SHM No. 291/Sumberjaya, sesuai Surat Ukur tanggal 26 Maret 1981 No. 903/1981 seluas 24.045 m² (dua puluh empat ribu empat puluh lima meter persegi).

Yang mana kedua tanah tersebut terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Nilai Perjanjian : Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)

Jangka Waktu : dua tahun yaitu sejak 16 November 2017 sampai 15 November 2019.







113








Penyelesaian Perselisihan : Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Gresik.

18. Perjanjian Sewa Menyewa No 107 tanggal 16 November 2017 yang dibuat dihadapan Sri Hastuti, S.H.,

M.Kn., Notaris Kabupaten Bekasi, antara Suwandi dan Solihin, sebagai Pihak yang Menyewakan dengan Perseroan sebagai Pihak Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:


SHM No. 290/Sumberjaya, sesuai surat ukur tertanggal 26 maret 1981 No. 902.1981, seluas 3.965 m² (tiga ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi).

SHM No. 291/Sumberjaya, sesuai Surat Ukur tanggal 26 Maret 1981 No. 903/1981 seluas 24.045 m² (dua puluh empat ribu empat puluh lima meter persegi).

Yang mana kedua tanah tersebut terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Nilai Perjanjian : Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)

Jangka Waktu : dua tahun yaitu sejak 16 November 2017 sampai 15 November 2019.








Penyelesaian Perselisihan : Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi.

19. Perjanjian Sewa Menyewa No 01 tanggal 13 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Danang Setiadi, S.H.,

M.Kn., Notaris Kabupaten Tangerang antara Tuan Joppi Wijaya sebagai Pihak yang Menyewakan dengan Perseroan sebagai Pihak Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:


1. SHM No. 2/ Kelurahan Pamulang, seluas 1.580 m² (seribu lima ratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 46/1969 tanggal 18 September 1969, yang mana sertifikat tersebut diterbitkan tanggal 18 September 1969.

2. SHM No. 3/ Kelurahan Pamulang, seluas 1.620 m² (seribu enam ratus dua puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 447/1969 tanggal 18 September 1969, yang mana sertifikat tersebut diterbitkan tanggal 18 September 1969.

3. SHM No. 7/ Kelurahan Pamulang, seluas 815 m² (delapan ratus lima belas meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 139/1970 tanggal 5 Maret 1970, yang mana sertifikat tersebut diterbitkan tanggal 5 Maret 1970.

4. SHM No. 20/ Kelurahan Pamulang, seluas 2.605 m² (dua ribu enam ratus lima meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 450/1969 tanggal 18 September 1969, yang mana sertifikat tersebut diterbitkan tanggal 18 September 1969.

5. Sebagian yaitu seluas kurang lebih 1.100 m² (seribu seratus meter persegi) SHM No. 1/ Kelurahan Pamulang, seluas 1.700 m² (seribu ltujuh ratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 445/1969 tanggal 18 September 1969, yang mana sertifikat tersebut diterbitkan tanggal 18 September 1969.

6. SHM No. 03384/ Kelurahan Pamulang, seluas 593 m² (lima ratus sembilan puluh tiga meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 532/Pamulang Timur/2006 tanggal 4 Desember 2006 sertifikat mana diterbitkan oleh Pihak yang berwenang tanggal 11 April 2007.

7. SHM No. 05088/ Desa/Kelurahan Pamulang Timur, seluas 1.752 m² (seribu ltujuh ratus lima puluh dua meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 113/Pamulang Timur/2013 tanggal 3 Oktober 2013 sertifiakt mana telah diterbitakan tanggal 29 Oktober 2013.

Yang mana kelimanya terletak di: Provinsi : Banten Kota : Tangerang Selatan Kecamatan : Pamulang Kelurahan : Pamulang Timur Atas nama :Joppy Wijaya.

114

Nilai Perjanjian : Rp.1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta Rupiah).

Jangka Waktu : dua puluh dua bulan terhitung sejak 1 Maret 2918 sampai 3 Januari 2020.








Penyelesaian Perselisihan : Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Tangerang di Tangerang.

20. Perjanjian Sewa Menyewa No 34 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Asyura Nuryani, S.H.,

M.Kn., Notaris Kabupaten Banyuasin antara Hasani Murni sebagai Pihak yang Menyewakan dengan Perseroan sebagai Pihak Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:


Sebagian dari sebidang tanah dengan luas ±8.500 m² (delapan ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di: Provinsi : Sumatera Selatan Kota : Palembang Kecamatan : Kertapati Kelurahan : Kramasan

Berdasarkan Akta Pengoperan Hak yang dibuat dihadapan Notaris Anwar Junaidi, S.H., Notaris di Palembang tanggal 3 Maret 2014 bernomor 16 seluas ± 15.948 m² (lima belas sembilan ratus empat puluh delapan ribu meter persegi)

Nilai Perjanjian : Rp.250.000 .000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Jangka Waktu : dua tahun sejak 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2019.




115


Jangka Waktu : dua puluh dua bulan terhitung sejak 1 Maret 2918 sampai 3 Januari 2020.









20. Perjanjian Sewa Menyewa No 34 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Asyura Nuryani, S.H.,

M.Kn., Notaris Kabupaten Banyuasin antara Hasani Murni sebagai Pihak yang Menyewakan dengan Perseroan sebagai Pihak Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:


Sebagian dari sebidang tanah dengan luas ±8.500 m² (delapan ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di: Provinsi : Sumatera Selatan Kota : Palembang Kecamatan : Kertapati Kelurahan : Kramasan

Berdasarkan Akta Pengoperan Hak yang dibuat dihadapan Notaris Anwar Junaidi, S.H., Notaris di Palembang tanggal 3 Maret 2014 bernomor 16 seluas ± 15.948 m² (lima belas sembilan ratus empat puluh delapan ribu meter persegi)

Nilai Perjanjian : Rp.250.000 .000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Jangka Waktu : dua tahun sejak 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2019.








Penyelesaian Perselisihan : Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang

21. Perjanjian Sewa Menyewa No 024/PKS/MIL-WBP/I/2018 tanggal 1 Januari 2018 yang dibuat dibawah

tangan bermaterai cukup antara PT MNC Land LIdo. sebagai Pihak yang Menyewakan dengan Perseroan sebagai Pihak Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:


Tanah seluas 14.675 m² (empat belas ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Jl. Raya Ciawi Sukabumi, Kabupaten Bogor milik Pihak pertama.

Nilai Perjanjian : Rp.513.625.000,00 (lima ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah).

Jangka Waktu : 14 bulan mulai 1 Januari 2018 sampai 16 Maret 2019. S Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan keterangan Emiten perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan dan masih mengikat dan berlaku bagi para pihak.








22. Perjanjian Sewa Menyewa No 03/LNP-Waskita/Sewa/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 yang dibuat

dibawah tangan bermaterai cukup antara PT Lido Nirwana Parahyangan sebagai Pihak yang Menyewakan dengan Perseroan sebagai Pihak Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:

116


Sebidang tanah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi).

Nilai Perjanjian : Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) untuk dua tahun.

Jangka Waktu : dua tahun terhitung sejak 17 Maret 2017 sampai 16 Maret 2019. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan keterangan Emiten perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan dan masih mengikat dan berlaku bagi para pihak.








Penyelesaian Perselisihan : Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Cibinong.

23. Perjanjian Sewa Menyewa No 02 tanggal 14 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Danang Setiadi,

S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, antara PT Agunbeton Persada Utama sebagai Pihak yang Menyewakan dengan Perseroan sebagai Pihak Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:


1. SHGB 11775/Desa Cipondoh, seluas 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 2 Juni 1994 No. 2964/1994 yang mana diterbitkan tanggal 14 Juni 1994 Provinsi : Banten Kotamadya : Tangerang Kecamatan: Cipondoh Kelurahan : Cipondoh

2. SHGB 11776/Desa Cipondoh, seluas 557 m² (lima ratus lima puluh tujuh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16 Agustus 2005 No. 945/Cipondoh/2005 yang mana diterbitkan tanggal 16 Agustus 2005.

3. SHGB 11777/Desa Cipondoh, seluas 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14 Juni 1994 No. 2966/1994 yang mana diterbitkan tanggal 14 Juni 1994.

4. SHGB 11778/Desa Cipondoh, seluas 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam

117


Sebidang tanah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi).

Nilai Perjanjian : Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) untuk dua tahun.

Jangka Waktu : dua tahun terhitung sejak 17 Maret 2017 sampai 16 Maret 2019. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan keterangan Emiten perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan dan masih mengikat dan berlaku bagi para pihak.








Penyelesaian Perselisihan : Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Cibinong.

23. Perjanjian Sewa Menyewa No 02 tanggal 14 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Danang Setiadi,

S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, antara PT Agunbeton Persada Utama sebagai Pihak yang Menyewakan dengan Perseroan sebagai Pihak Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:


1. SHGB 11775/Desa Cipondoh, seluas 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 2 Juni 1994 No. 2964/1994 yang mana diterbitkan tanggal 14 Juni 1994 Provinsi : Banten Kotamadya : Tangerang Kecamatan: Cipondoh Kelurahan : Cipondoh

2. SHGB 11776/Desa Cipondoh, seluas 557 m² (lima ratus lima puluh tujuh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16 Agustus 2005 No. 945/Cipondoh/2005 yang mana diterbitkan tanggal 16 Agustus 2005.

3. SHGB 11777/Desa Cipondoh, seluas 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14 Juni 1994 No. 2966/1994 yang mana diterbitkan tanggal 14 Juni 1994.

4. SHGB 11778/Desa Cipondoh, seluas 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam

Gambar Situasi No. 6365/1981 tanggal 31 Desember 1981 yang dikeluarkan tanggal 31 Desember 1981.

5. SHGB 11779/Desa Cipondoh, seluas 2.613 m² (dua ribu enam ratus tiga belas meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 946/Cipondoh/2005 tanggal 16 Agustus 2005 yang mana diterbitkan tanggal 26 Agustus 2005.

6. SHGB 11780/Desa Cipondoh, seluas 1600 m² (seribu enam ratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 6364 tanggal 31 Desember 1981 dan di keluarkan tanggal 31 Desember 1981..

7. SHGB 11781/Desa Cipondoh, seluas 1.581 m² (seribu lima ratus delapan puluh satu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 944/Cipondoh/2005 tanggal 16 Agustus 2005 dan dikelaurkan tanggal 26 Agustus 2005.

8. SHGB 12042/Kelurahan Cipondoh, seluas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Oktober 2013 No. 1245/Cipondoh/2013 yang dikeluarkan tanggal 4 November 2013 tanggal 31 Desember 1981 dan di keluarkan tanggal 31 Desember 1981.

9. SHGB 12043/Kelurahan Cipondoh, seluas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Oktober 2013 No. 1244/Cipondoh/2013 yang dikeluarkan tanggal 4 November 2014.

10. SHGB 12052/Kelurahan Cipondoh, seluas 543 m² (lima ratus empat puluh tiga meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Desember 2013 No. 1533/Cipondoh/2013 yang dikeluarkan tanggal 15 Janauri 2014.

11. SHGB 12093/Kelurahan Cipondoh, seluas 1.451 m² (seribu empat ratus lima puluh satu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 27 Juni 2014 No. 1626/Cipondoh/2014 yang dikeluarkan tanggal 23 Juli 2014.

12. SHGB 12041/Kelurahan Cipondoh, seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Oktober 2013 No. 1243/Cipondoh/2013 yang dikeluarkan tanggal 4 November 2014. Yang semuanya terletak di: Provinsi : Banten Kotamadya : Tangerang Kecamatan: Cipondoh Kelurahan : Cipondoh

Atas nama: PT Agungbeton Persada Utama berkedudukan di Jakarta Utara.

Nilai Perjanjian : Rp.2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Jangka Waktu : dua tahun sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai 10 Agustus 2019.



118






Penyelesaian Perselisihan : Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Tangerang.

24. Perjanjian Sewa Menyewa No 38 tanggal 8 September 2014 yang dibuat dihadapan Catur Virgo, S.H.,

Notaris di Jakarta antara Moh. Sidik Rahman sebagai Pihak Pertama dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:


1. SHM No. 136 seluas 4.476 m² (empat ribu empat ratus tujuh puluh enam meter persegi).

2. SHM No. 158 seluas 2.829 m² (dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan meter persegi).

Nilai Perjanjian : Rp.4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta Rupiah).

Jangka Waktu : sampai dengan 8 September 2019.




Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: a. Wajib memelihara segala sesuatu yang disewa dengan sebaik-

baiknya. b. Pihak Kedua wajib menaati semua peraturan-peraturan yang

dikeluarkan oleh instansi berwajib. c. Menanggung pajak bumi dan bangunan, biaya air, listrik, retribusi,

dan biaya pemasangan batas-batas lahan.

Penyelesaian Perselisihan : Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan.

119






Penyelesaian Perselisihan : Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Tangerang.

24. Perjanjian Sewa Menyewa No 38 tanggal 8 September 2014 yang dibuat dihadapan Catur Virgo, S.H.,

Notaris di Jakarta antara Moh. Sidik Rahman sebagai Pihak Pertama dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:


1. SHM No. 136 seluas 4.476 m² (empat ribu empat ratus tujuh puluh enam meter persegi).

2. SHM No. 158 seluas 2.829 m² (dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan meter persegi).


Jangka Waktu : sampai dengan 8 September 2019.








Penyelesaian Perselisihan : Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan.

25. Perjanjian Sewa Menyewa No 17 tanggal 5 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Afi Pinem, S.H., Notaris di

Jakarta antara Arianto, Riswan Wijaya, Suhardi Tedja, Handoyong, dan Muchsin Ciputra sebagai Pihak Pertama dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : Sewa atas beberapa bidang tanah yaitu SHM No. 41/ Desa Lalang, SHM No. 390 Desa Lalang, SHM No. 399/ Desa Lalang yang mana seluruhnya seluas kurang lebih 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi).

Nilai Perjanjian : Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah).

Jangka Waktu : sampai dengan 25 Juni 2020.

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: a. Pihak pertama tidak bertanggung jawab atas segala tindakan

Pihak Kedua dalam tanah yang disewakan. b. Pihak Pertama berhak atas pembayaran uang sewa.



dikeluarkan oleh instansi berwajib.

Penyelesaian Perselisihan : Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Medan.

26. Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 10 September 2014 yang dibuat dihadapan Ami Hartika, S.H.,

M.Kn., Notaris di Jakarta antara Willy Sigianto sebagai Pihak Pertama dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : Sewa atas bidang tanah yaitu SHM No. 00327 di Jl. Maloko, Kampung Babakan Tengah, Kecamatan Legok, Kota Tangerang, Banten dengan luas 10.980m² (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi).


Jangka Waktu : 5 (lima) tahun sampai dengan 10 September 2019.








Penyelesain Perselisihan : Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Tangerang.

120

27. Perjanjian Sewa Menyewa No. 92 tanggal 16 April 2018 yang dibuat dihadapan Sri Hastuti, S.H., M.Kn.,

Notaris di Jakarta antara Willy Sigianto sebagai Pihak Pertama dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : Sewa atas bidang tanah yaitu SHM No. 01081 di Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan luas 7.951 m² (tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu meter persegi) dan SHM No. 3173/Ciledug di Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan luas 421 m² (empat ratus dua puluh satu meter persegi)

Nilai Perjanjian : Rp.880.000.000,00 (delapan ratus delapan miliar juta Rupiah).

Jangka Waktu : sampai dengan 22 April 2020.

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: a. Berhak menerima pembayaran sesuai dengan metode

pembayaran yang telah disepakati. b. Menyerahkan obyek sewa kepada Pihak Kedua segera setelah

pembayaran sewa menyewa.





Penyelesaian Perselisihan : Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Bekasi.

28. Perjanjian Sewa Menyewa No. 17 tanggal 4 November 2016 yang dibuat dihadapan Wimphry Suwignjo,

S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara PT Sinar Indahjaya Kencana sebagai Pihak Pertama dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : Sewa atas bidang tanah yaitu

1. SHGB No. 139 di Bekasi, dengan luas 38.345 m² (tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima meter persegi);

2. SHGB No. 140 di Bekasi, dengan luas 35.629 m² (tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh sembilan meter persegi);

3. SHGB No. 150 di Bekasi, dengan luas 2..748 m² (dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan meter persegi);

4. SHGB No. 151 di Bekasi, dengan luas 2.735 m² (dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi);

5. SHGB No. 152 di Bekasi, dengan luas 1.512 m² (seribu lima ratus dua belas meter persegi);

6. SHGB No.176 di Bekasi, dengan luas 1.478 m² (seribu empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi);

7. SHGB No. 177 di Bekasi, dengan luas 2.485 m² (dua ribu empat ratus delapan puluh lima meter persegi)

Seluruhnya terletak di Desa Lebaniwaras, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

121


Notaris di Jakarta antara Willy Sigianto sebagai Pihak Pertama dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : Sewa atas bidang tanah yaitu SHM No. 01081 di Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan luas 7.951 m² (tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu meter persegi) dan SHM No. 3173/Ciledug di Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan luas 421 m² (empat ratus dua puluh satu meter persegi)











28. Perjanjian Sewa Menyewa No. 17 tanggal 4 November 2016 yang dibuat dihadapan Wimphry Suwignjo,

S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara PT Sinar Indahjaya Kencana sebagai Pihak Pertama dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : Sewa atas bidang tanah yaitu

1. SHGB No. 139 di Bekasi, dengan luas 38.345 m² (tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima meter persegi);

2. SHGB No. 140 di Bekasi, dengan luas 35.629 m² (tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh sembilan meter persegi);

3. SHGB No. 150 di Bekasi, dengan luas 2..748 m² (dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan meter persegi);

4. SHGB No. 151 di Bekasi, dengan luas 2.735 m² (dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi);

5. SHGB No. 152 di Bekasi, dengan luas 1.512 m² (seribu lima ratus dua belas meter persegi);

6. SHGB No.176 di Bekasi, dengan luas 1.478 m² (seribu empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi);

7. SHGB No. 177 di Bekasi, dengan luas 2.485 m² (dua ribu empat ratus delapan puluh lima meter persegi)

Seluruhnya terletak di Desa Lebaniwaras, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.












Notaris di Jakarta antara Richardo Manahan Sautada, sebagai Pihak Pertama dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : Sewa atas bidang tanah yaitu SHM No. 01082/Ciledug di Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan luas 7.228 m² (tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan meter persegi).











30. Perjanjian Sewa Menyewa No. 04 tanggal 3 September 2018 yang dibuat dihadapan Abdul Jumin, S.H.,

M.Kn., Notaris di Jakarta antara Nanto Saputra sebagai Pihak Pertama dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : Sewa atas bidang tanah yaitu SHM No. 73/ Muarabakti dengan luas 1.825 m² (seribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi), SHM No. 75/ Muarabakti seluas 3.600 m² (tiga ribu enam ratus meter persegi),

122

SHM No. 76/ Muarabakti seluas 3.690 m² (tiga ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi), SHM No. 86/Muarabakti seluas 6.320 m² (enam ribu tiga ratus dua puluh meter persegi), SHM No. 87 Muarabakti seluas 1.940 m² (seribu sembilan ratus empat puluh meter persegi), SHM No. 88/ Muarabakti seluas 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), SHM No. 89/ Muarabakti seluas 1.065 m² (seribu enam puluh lima meter persegi), dan SHM No. 90/ Muarabakti seluas 2.400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi) seluruhnya terletak di di Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Nilai Perjanjian : Rp.550.000.000,00 (lima ratus delapan miliar juta Rupiah) per bulan.

Jangka Waktu : 2 (dua) tahun.


pembayaran yang telah disepakati. b. Tidak bertanggung jawab atas segala tindakan Pihak Kedua di

dalam tanah tersebut. c. Menanggung beban pajak bumi dan bangunan



dikeluarkan oleh instansi berwajib. c. Wajib melakukan pembayaran sesuai metode yang disetujui.


31. Perjanjian Sewa Menyewa No. 09 tanggal 14 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Slamet, S.H., M.Kn.,

Notaris di Nganjuk oleh dan antar Perseroan sebagai Pihak Pertama/ Penyewa dan Totok Kohar LK sebagai Pihak Kedua/ Yang Menyewakan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Perjanjian : Sewa menyewa Lahan Akses Jalan seluas 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi):

1. Letter C Desa Kohir No. 2354 Persil No. 8b Blok S II seluas 800 m² (delapan ratus meter persegi) atas nama Indayah;

2. Letter C Desa Kohir No. 3378 Persil No. 8b Blok S II seluas 800 m² (delapan ratus meter persegi) atas nama Sulaimi.

Nilai Perjanjian : Rp.140.800.000,- (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu Rupiah).

Penggunaan tanah : dipergunakan untuk pembangunan jalan Non - Permanent;

Jangka Waktu : 4 (empat) tahun;

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama : a. Wajib melakukan pengecekan dan legalitas Lahan Akses Jalan; b. Tidak mengajukan tuntutan apapun berkaitan dengan Lahan Akses

Jalan; c. Melakukan pembayaran sewa menyewa; d. Menanggung penanganan pengurusan izin operasional maupun

gangguan; e. Mengurus, membayar biaya penyelesaian perijinan daerah tingkat I

dan II; f. Menentukan sendiri bentuk dan luasan dengan biaya yang

ditanggung sendiri dan sesuai dengan keputusan dan peraturan perundangan yang berlaku;

g. Wajib mereklamasi dan mengembalikan kepada pemilik lahan; h. Menanggung perbaikan dan perawatan jalan yang digunakan;

123

SHM No. 76/ Muarabakti seluas 3.690 m² (tiga ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi), SHM No. 86/Muarabakti seluas 6.320 m² (enam ribu tiga ratus dua puluh meter persegi), SHM No. 87 Muarabakti seluas 1.940 m² (seribu sembilan ratus empat puluh meter persegi), SHM No. 88/ Muarabakti seluas 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), SHM No. 89/ Muarabakti seluas 1.065 m² (seribu enam puluh lima meter persegi), dan SHM No. 90/ Muarabakti seluas 2.400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi) seluruhnya terletak di di Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Nilai Perjanjian : Rp.550.000.000,00 (lima ratus delapan miliar juta Rupiah) per bulan.

Jangka Waktu : 2 (dua) tahun.


pembayaran yang telah disepakati. b. Tidak bertanggung jawab atas segala tindakan Pihak Kedua di

dalam tanah tersebut. c. Menanggung beban pajak bumi dan bangunan



dikeluarkan oleh instansi berwajib. c. Wajib melakukan pembayaran sesuai metode yang disetujui.



Notaris di Nganjuk oleh dan antar Perseroan sebagai Pihak Pertama/ Penyewa dan Totok Kohar LK sebagai Pihak Kedua/ Yang Menyewakan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Perjanjian : Sewa menyewa Lahan Akses Jalan seluas 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi):

1. Letter C Desa Kohir No. 2354 Persil No. 8b Blok S II seluas 800 m² (delapan ratus meter persegi) atas nama Indayah;

2. Letter C Desa Kohir No. 3378 Persil No. 8b Blok S II seluas 800 m² (delapan ratus meter persegi) atas nama Sulaimi.

Nilai Perjanjian : Rp.140.800.000,- (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu Rupiah).

Penggunaan tanah : dipergunakan untuk pembangunan jalan Non - Permanent;

Jangka Waktu : 4 (empat) tahun;

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama : a. Wajib melakukan pengecekan dan legalitas Lahan Akses Jalan; b. Tidak mengajukan tuntutan apapun berkaitan dengan Lahan Akses

Jalan; c. Melakukan pembayaran sewa menyewa; d. Menanggung penanganan pengurusan izin operasional maupun

gangguan; e. Mengurus, membayar biaya penyelesaian perijinan daerah tingkat I

dan II; f. Menentukan sendiri bentuk dan luasan dengan biaya yang

ditanggung sendiri dan sesuai dengan keputusan dan peraturan perundangan yang berlaku;

g. Wajib mereklamasi dan mengembalikan kepada pemilik lahan; h. Menanggung perbaikan dan perawatan jalan yang digunakan;

i. Memberikan kompensasi atau bantuan sosial kepada lingkungan yang telah disepakati;

j. Membangun dan menggunakan jalan.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua : a. Membantu pengecekan dan legalitas Lahan Akses Jalan; b. Menyerahkan Lahan Akses Jalan kepada pihak kesatu; c. Menjamin pihak kedua mempunyai hak atas Lahan Akses Jalan; d. Menjamin Penggunaan tanah tidak memperoleh tuntutan dan atau

gangguan dari pihak lain termasuk pihak kedua sendiri; e. Membantu pengurusan perijinan di daerah tingkat I dan II dengan

biaya ditanggung pihak kesatu; f. Menerima pembayaran; g. Meratakan kembali Lahan Akses Sejalan setelah penggunaannya

selsai atau jatuh tempo.

Penyelesaian Perselisihan : Perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir di Pengadilan Negeri Nganjuk di Nganjuk.


Notaris di Nganjuk oleh dan antar Perseroan sebagai Pihak pertama/Penyewa dan Totok Kohar LK sebagai Pihak Kedua/Yang Menyewakan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Perjanjian : Sewa menyewa atas lahan untuk penampungan dan pemecahan batu seluas 39.920 m² (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) sebagai berikut:

1. Letter C Desa Kohir No. 2354 Persil No. 8b Blok S II seluas 630 m² (enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Indayah;

2. Letter C Desa Kohir No. 3378 Persil No. 8b Blok S II seluas 49.723 m² (empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga ribu meter persegi) atas nama Sulami.

Yang seluruhnya terletak di Dusun Bodag, Desa Sudimoroharjo, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk.

Nilai Perjanjian : Rp.600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah).

Penggunaan tanah : Lahan dipergunakan untuk melakukan pembangunan dan atau jalan non-Permanent untuk penampungan dan pemecahan batu.

Jangka Waktu : 4 (empat) tahun.

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: a. Melakukan pembayaran; b. Menanggung penanganan, pengurusan ijin operasional maupun

gangguan-gangguan; c. Mengurus, membayar biaya penyelesaian perijinan di Daerah Tingkat I

dan II; d. Menentukan sendiri dan melakukan pembangunan dan bentuk dan

luasan Lahan Penampungan dan Pemecahan Batu; e. Wajib melakukan reklamasi; f. Menanggung perbaikan dan perawatan jalan; g. Memberikan kompensasi atau bantuan sosial kepada lingkungan; h. Berhak melakukan pengecekan fisik dan legalitas; i. Berhak membangun dan menggunakan bangunan di atas Lahan

Penampungan dan Pemecahan Batu.

124

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: a. Wajib menyerahkan Lahan Penampungan dan Pemecahan Batu; b. Memantu pihak pertama untuk proses pengecekan legalitas; c. Menjamin pihak kedua mempunyai hak untuk menyewakan Lahan

Penampungan dan Pemecahan Batu; d. Penggunaan tanah tidak akan memperoleh tuntutan dan atau

gangguan; e. Lahan yang disewakan tidak dalam sengketa; f. Membantu melakukan pengurusan perijinan di tingkat Daerah Tingkat

I dan II; g. Berhak menerima pembayaran; h. Dilarang menyewakan atau mengalihkan hak kepada pihak lain.


33. Perjanjian Sewa Menyewa No. 21 tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Melitina Lawrence,

S.H., Notaris di Palembang oleh dan antar Djauhari Janto sebagai Pihak Pertama/ Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Pihak Kedua/ Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : Sewa atas 3 (tiga) bidang tanah kosong yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No.98, Kelurahan talang kelapa, Kecamatan Sukarami, Palembang sebagai berikut:

1. SHM No. 1690/ Talang Kelapa sesuai Surat Ukur No. 466/Tl.Kelapa/1999 tanggal 25 November 1999 seluas 8.694 m² (delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat meter persegi);

2. SHM No. 1692/Talang Kelapa sesuai Surat Ukur No.468/Tl.Kelapa/1999 tanggal 25 November 1999 seluas 2.369 m² (dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi);

3. SHM No. 1345/Talang Kelapa sesuai Surat Ukur No.76/Tl.Kelapa/1998 tanggal 3 Agustus 1998 seluas 9.090 m² (sembilan ribu tiga sembilan puluh meter persegi);

Nilai Perjanjian : Rp.1.620.000.000,- (satu miliar enam ratus dua puluh juta Rupiah).

Jangka Waktu : 3 (tiga) tahun.

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: a. Menyediakan 1 (satu) unit container 2 (dua) pintu sebagai kantor

dan gudang oleh penyewa; b. Menjamin pihak Kedua tidak akan mendapatkan gangguan atau





Penyelesaian Perselisihan : perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir di Pengadilan Negeri Palembang.

125

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: a. Wajib menyerahkan Lahan Penampungan dan Pemecahan Batu; b. Memantu pihak pertama untuk proses pengecekan legalitas; c. Menjamin pihak kedua mempunyai hak untuk menyewakan Lahan

Penampungan dan Pemecahan Batu; d. Penggunaan tanah tidak akan memperoleh tuntutan dan atau

gangguan; e. Lahan yang disewakan tidak dalam sengketa; f. Membantu melakukan pengurusan perijinan di tingkat Daerah Tingkat

I dan II; g. Berhak menerima pembayaran; h. Dilarang menyewakan atau mengalihkan hak kepada pihak lain.


33. Perjanjian Sewa Menyewa No. 21 tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Melitina Lawrence,

S.H., Notaris di Palembang oleh dan antar Djauhari Janto sebagai Pihak Pertama/ Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Pihak Kedua/ Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : Sewa atas 3 (tiga) bidang tanah kosong yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No.98, Kelurahan talang kelapa, Kecamatan Sukarami, Palembang sebagai berikut:

1. SHM No. 1690/ Talang Kelapa sesuai Surat Ukur No. 466/Tl.Kelapa/1999 tanggal 25 November 1999 seluas 8.694 m² (delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat meter persegi);

2. SHM No. 1692/Talang Kelapa sesuai Surat Ukur No.468/Tl.Kelapa/1999 tanggal 25 November 1999 seluas 2.369 m² (dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi);

3. SHM No. 1345/Talang Kelapa sesuai Surat Ukur No.76/Tl.Kelapa/1998 tanggal 3 Agustus 1998 seluas 9.090 m² (sembilan ribu tiga sembilan puluh meter persegi);

Nilai Perjanjian : Rp.1.620.000.000,- (satu miliar enam ratus dua puluh juta Rupiah).

Jangka Waktu : 3 (tiga) tahun.

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: a. Menyediakan 1 (satu) unit container 2 (dua) pintu sebagai kantor

dan gudang oleh penyewa; b. Menjamin pihak Kedua tidak akan mendapatkan gangguan atau





Penyelesaian Perselisihan : perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir di Pengadilan Negeri Palembang.


Notaris di Mojekerto oleh dan antar Abdul Muis sebagai Pihak Pertama/ Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Pihak Kedua/ Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:


1. SHM No. 555 seluas 527 m² (lima ratus dua puluh tujuh meter persegi);

2. SHM No. 630 seluas 916 m² (sembilan ratus enam belas meter persegi);

3. SHM No. 631 seluas 9.464 m² (sembilan ribu empat ratus enam puluh empat meter persegi);

Nilai Perjanjian : Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta Rupiah).

Jangka Waktu : sampai dengan 9 Januari 2019. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan keterangan Emiten perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan dan masih mengikat dan berlaku bagi para pihak








35. Perjanjian Sewa Menyewa No 01 tanggal 8 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Suparman, S.Sos,

S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Lampung tenah berkedudukan di bandaar Jaya Barat antara Tuan Slamet Sutopo sebagai Pihak yang Menyewakan dengan Perseroan sebagai Pihak Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:


Tanah seluas 2,8 Ha (dua koma delapan Hektare) atau seluas 28.000 m² (dua puluh delapan ribu meter persegi) di atas kampung, yang terletak di Dusun 8, Kampung Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 460/001/SKT/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, yang dibuat dihadapan Slamet Sutopo, yang menjabat sebagai kepala Kampung Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah.

Nilai Perjanjian : Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) per tahun.

Jangka Waktu : tiga tahun 8 Desember 2016 dan berakhir 8 Desember 2019.

126








Penyelesaian Perselisihan : Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih.

36. Perjanjian Sewa Menyewa No 4 tanggal 23 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Danang Setiadi, S.H.,



1. SHM No. 5/Kelurahan Pamulang seluas 4.090 m² (empat ribu sembilan puluh meter persegi) sebagaimana yang diuraikan dalam Gambar Situasi No. 653/1969, tanggal 2 Desember 1969.

2. SHM No. 19/Kelurahan Pondok Cabe Udik, seluas 2.585 m² (dua ribu lima ratus delapan puluh lima meter persegi) sebagaimana yang diuraikan dalam Gambar Situasi No. 449/1969 tanggal 18 September 1969.

3. SHM No. 4/Kelurahan Pamulang seluas 2.100 m² (dua ribu seratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 448/1969 tanggal 18 September 1969..

4. SHM No. 26/ Kelurahan Pondok Cabe Udik, seluas 2.645 m² sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 654/1969 tanggal 2 Desmber 1969.

5. Sebagian yaitu seluas kurang lebih 600 m² (enam ratus meter persegi) dari SHM No. 1/ Kelurahan Pamulang, seluas 1.700 m² (seribu tujuh ratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 445/1969 tanggal 18 September 1969.

Yangmana kelimanya terletak di: Provinsi : Banten Kota : Tangerang Selatan Kecamatan : Pamulang Kelurahan : Pamulang Timur Atas nama :Joppy Wijaya.


127








Penyelesaian Perselisihan : Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih.

36. Perjanjian Sewa Menyewa No 4 tanggal 23 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Danang Setiadi, S.H.,



1. SHM No. 5/Kelurahan Pamulang seluas 4.090 m² (empat ribu sembilan puluh meter persegi) sebagaimana yang diuraikan dalam Gambar Situasi No. 653/1969, tanggal 2 Desember 1969.

2. SHM No. 19/Kelurahan Pondok Cabe Udik, seluas 2.585 m² (dua ribu lima ratus delapan puluh lima meter persegi) sebagaimana yang diuraikan dalam Gambar Situasi No. 449/1969 tanggal 18 September 1969.

3. SHM No. 4/Kelurahan Pamulang seluas 2.100 m² (dua ribu seratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 448/1969 tanggal 18 September 1969..

4. SHM No. 26/ Kelurahan Pondok Cabe Udik, seluas 2.645 m² sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 654/1969 tanggal 2 Desmber 1969.

5. Sebagian yaitu seluas kurang lebih 600 m² (enam ratus meter persegi) dari SHM No. 1/ Kelurahan Pamulang, seluas 1.700 m² (seribu tujuh ratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 445/1969 tanggal 18 September 1969.

Yangmana kelimanya terletak di: Provinsi : Banten Kota : Tangerang Selatan Kecamatan : Pamulang Kelurahan : Pamulang Timur Atas nama :Joppy Wijaya.


Jangka Waktu : dua tahun sejak 21 Desember 2017 sampai 21 Desember 2019.









37. Perjanjian Sewa Menyewa No 29 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Didit Aditya

Hermantor,S.H., M.Kn., Notaris di Mojokarto, antara PT Mustika Indah Lestari sebagai Pihak yang Menyewakan dengan Perseroan sebagai Pihak Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:


Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 2.408 m² (dua ribu empat ratus delapan meter persegi) yang terletak di: Provinsi : Jawa Timur Kabupaten : Sidoarjo Kecamatan : Taman Desa : Kletek

Sesuai SHGB No. 126 yang tertulis atas nama PT Mustika Indah Lestari dengan gambar situasi No. 00062/13/16/2010 tanggal 9 November 2010 seluas 49.670 m² (empat puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi)

Nilai Perjanjian : Rp.1.209.600.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan juta enam ratus ribu Rupiah).

Jangka Waktu : dua tahun sampai 25 Februari 2020.




128





Penyelesaian Perselisihan : Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Sidoarjo.

38. Perjpanjangan Sewa Menyewa No. 3 tanggal 6 Juni 2018 dibuat dihadapan Melitina Lawrence, S.H.,

Notaris di Palembang, antara Tedy Suherman sebagai yang menyewakan dengan Perseroan sebagai penyewa dengan ketentuan sebagai berikut:


SHM No. 1444/Alang-alang lebar, yang terletak di: Provinsi : Sumatera Selatan. Kota : Palembang Kecamatan : Sukarami Kelurahan : Alang-alang Lebar

Sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 November 1998 No. 172/A.A.Lebar/1998 seluas 3.809 m² (tiga ribu delapan ratus sembilan meter persegi).

Nilai Perjanjian : Rp.105.419.267,00 (seratus lima juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh tujuh Rupiah).

Jangka Waktu : dua satu tahun sampai 11 Juni 2019.








Penyelesaian Perselisihan : Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Tangerang di Palembang.

129





Penyelesaian Perselisihan : Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Sidoarjo.




SHM No. 1444/Alang-alang lebar, yang terletak di: Provinsi : Sumatera Selatan. Kota : Palembang Kecamatan : Sukarami Kelurahan : Alang-alang Lebar

Sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 November 1998 No. 172/A.A.Lebar/1998 seluas 3.809 m² (tiga ribu delapan ratus sembilan meter persegi).

Nilai Perjanjian : Rp.105.419.267,00 (seratus lima juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh tujuh Rupiah).













Dua bidang tanah kosong yaitu SHM No. 2026 dan SHM No. 12098 yang terletak di Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, seluas 13.651 m² (tiga belas ribu ena ratus lima puluh satu meter persegi), sebagaimana termuat dalamm Akta No. 2 tanggal 11 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Heny Meikarinda, S.H., Notaris di Palembang.

Nilai Perjanjian : Rp.272.367.511,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sebelas Rupiah).










40. Perjanjian Sewa Menyewa No 20 tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Melitina Lawrence, S.H.,

Notaris di Palembang antara Luman Janto sebagai Pihak yang Menyewakan dengan Perseroan sebagai Pihak Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:


Sebagian dari sebidang tanah yang berupa tanah kosong yaiut Hak Milik No. 1346/Talang terletak di:

Provinsi : Sumatera Selatan Kota : Palembang Kecamatan : Sukarami Kelurahan : Talang Kelapa

Sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Agustus 1998 No. 77/I. Kelapa/1998 seluas ± 5.000 m² (kurang lebih lima ribu meter persegi).

130

Nilai Perjanjian : Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh Rupiah) selama 3 (tiga) tahun.

Jangka Waktu : sampai 31 Agustus 2021.








Penyelesaian Perselisihan : Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Palembang.




1. SHM No. 1690/Talang Kelapa (dahulu Alang-alang Lebar) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 November 1999 No. 466/T1.Kelapa/1999 seluas 8.694 m² (delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat meter persegi).

2. SHM No. 1692/Talang Kelapa (dahulu Alang-alang Lebar), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tnaggal 25 November 1999 No. 468/T1.Kelapa/1999, seluas 2.369 m² (dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi).

3. SHM No. 1345/Talang Kelapa (dahulu Alang-alang Lebar), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Agustus 1998 No. 76/T.Kelapa/1998 seluas 9.090 m² (sembilan ribu sembilan puluh meter persegi, Yang mana ketiganya terletak di: Provinsi : Sumatera Selatan; Kota : Palembang; Kecamatan : Suakrmi; Kelurahan : Talang Kelapa.

Nilai Perjanjian : Rp.1.620.000.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta Rupiah).


Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

131

Nilai Perjanjian : Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh Rupiah) selama 3 (tiga) tahun.













1. SHM No. 1690/Talang Kelapa (dahulu Alang-alang Lebar) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 November 1999 No. 466/T1.Kelapa/1999 seluas 8.694 m² (delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat meter persegi).

2. SHM No. 1692/Talang Kelapa (dahulu Alang-alang Lebar), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tnaggal 25 November 1999 No. 468/T1.Kelapa/1999, seluas 2.369 m² (dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi).

3. SHM No. 1345/Talang Kelapa (dahulu Alang-alang Lebar), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Agustus 1998 No. 76/T.Kelapa/1998 seluas 9.090 m² (sembilan ribu sembilan puluh meter persegi, Yang mana ketiganya terletak di: Provinsi : Sumatera Selatan; Kota : Palembang; Kecamatan : Suakrmi; Kelurahan : Talang Kelapa.

Nilai Perjanjian : Rp.1.620.000.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta Rupiah).


Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

a. Pihak pertama menjamin bahwa tanah tersebut tidak dijadikan sebagai obyek jaminan atau agunan kepada Bank atau Lembaga Keuangan lainnya.







ii. Perjanjian Pengadaan Bahan Baku

1. Perjanjian Jual Beli dan Pengelolaan Batuan Minteral (Andesit) No. 05 tanggal 12 Februari 2015 yang

dibuat di hadapan Widhyasih Premonowati, S.H., M.Kn., Notaris di Brebes oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dengan Mas’Ud HR, Kodim, Sairoh, Fatonah, dkk yang berjumlah 24 orang sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : Penjualan kandungan batuanmineral (Andesit) di Jl. Raya Tegal–Purwokerto, Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes dalam Persil seluas kurang lebih 212.752 m² (dua ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh dua meter persegi) seharga Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu Rupiah) per meter persegi dan seluas 24.120 m² (dua puluh empat ribu seratus dua puluh meter persegi) sebesar Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu Rupiah) per meter persegi dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

Nilai Perjanjian : Rp.4.400.000.000,- (empat miliar empat ratus juta Rupiah) untuk 5 (lima) tahun.

Jangka Waktu : 5 (lima) tahun.

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: a. Membayar sesuai cara pembayaran dan jumlah yang disepakati; b. Pihak Pertama wajib mendahulukan Pihak Kedua dalam hal Pihak

Pertama bermaksud menjual tanah; c. Menanggung pajak yang timbul dari jual beli kandungan batuan

mineral dan pengelolaan batuan mineral.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: a. Mengurus ijin pengelolaan batuan mineral; b. Pihak Kedua wajib mendahulukan atau memprioritaskan Pihak

pertama dalam hal bermaksud menjual atau menyewakan tanah.

Penyelesaian Perselisihan : segala perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.Apabilatidak tercapai kesepakatan, maka perselisihan akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut prosedur BANI.

132

iii. Perjanjian penting lainnya

1. Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga Kerja No. 01/P/WBP-DMS/2019 tanggal 4 Januari 2019 yang dibuat

dibawahtangan bermaterai cukup yang oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Daya Mitra Sarana sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Perjanjian : penyediaan tenaga kerja yang mana Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai Penyedia jasa tenaga kerja fungsi tertentu di lokasi kerja Pihak Pertama.

Nilai Perjanjian : Fee/Upah atas penyediaan jasa tenaga kerja yang akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah sebesar 12% (dua belas persen) dari komponen pembayaran gaji, lembur dan pembayaran lainnya yang diperintahkan oleh Pihak Pertama.

Jangka Waktu : sejak 4 Januari 2019 sampai dengan 3 Januari 2020.

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama : a. Wajib membayar fee/upah atas penyediaan tenaga kerja; b. Berhak ikut serta melakukan seleksi akhir calon pegawai yang

ditempatkan di lokasi kerja Pihak Pertama; c. Wajib membayar hak pegawai Pihak Kedua jika diberhentikan

bukan karena kesalahan pegawai; d. Melakukan evaluasi kinerja pegawai pihak kedua. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua : a. Berhak atas fee/upah atas penydiaan tenaga kerja; b. Pegawai Pihak kedua wajib tunduk dan melaksanakan tata tertib

yang berlaku di lokasi kerja; c. Wajib membayar gaji pegawai; d. Wajib mengikut sertakan pegawainya dalam program BPJS

Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; e. Wajib memastikan bahwa tenaga kerja yang ditugaskan

dilaksanakan berdasarkan prinsip profesional.

Penyelesaian Perselisihan : Perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, apabila dalam 14 (empat belas) hari sejak dimulainya musyawarah tidak tercapai kesepakatan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indoensia (BANI), sesuai dengan ketentuan dan prosedur BANI serta keputusannya bersifat final dan mengikat.

2. Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga Kerja No. 03/WBP-AGS/PER/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 yang

dibuat dibawahtangan bermaterai cukup yang oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Artha Gutawa Sejahtera sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:



Jangka Waktu : 4 Januari 2019 sampai dengan 3 Januari 2020.

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama : a. Wajib membayar fee/upah atas penyediaan tenaga kerja; b. Berhak ikut serta melakukan seleksi calon pegawai yang


bukan karena kesalahan pegawai;

133

iii. Perjanjian penting lainnya

1. Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga Kerja No. 01/P/WBP-DMS/2019 tanggal 4 Januari 2019 yang dibuat

dibawahtangan bermaterai cukup yang oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Daya Mitra Sarana sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:



Jangka Waktu : sejak 4 Januari 2019 sampai dengan 3 Januari 2020.

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama : a. Wajib membayar fee/upah atas penyediaan tenaga kerja; b. Berhak ikut serta melakukan seleksi akhir calon pegawai yang


bukan karena kesalahan pegawai; d. Melakukan evaluasi kinerja pegawai pihak kedua. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua : a. Berhak atas fee/upah atas penydiaan tenaga kerja; b. Pegawai Pihak kedua wajib tunduk dan melaksanakan tata tertib

yang berlaku di lokasi kerja; c. Wajib membayar gaji pegawai; d. Wajib mengikut sertakan pegawainya dalam program BPJS

Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; e. Wajib memastikan bahwa tenaga kerja yang ditugaskan

dilaksanakan berdasarkan prinsip profesional.

Penyelesaian Perselisihan : Perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, apabila dalam 14 (empat belas) hari sejak dimulainya musyawarah tidak tercapai kesepakatan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indoensia (BANI), sesuai dengan ketentuan dan prosedur BANI serta keputusannya bersifat final dan mengikat.

2. Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga Kerja No. 03/WBP-AGS/PER/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 yang

dibuat dibawahtangan bermaterai cukup yang oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Artha Gutawa Sejahtera sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:



Jangka Waktu : 4 Januari 2019 sampai dengan 3 Januari 2020.

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama : a. Wajib membayar fee/upah atas penyediaan tenaga kerja; b. Berhak ikut serta melakukan seleksi calon pegawai yang


bukan karena kesalahan pegawai;

d. Melakukan evaluasi kinerja pegawai pihak kedua setiap 6 bulan sekali dan hasilnya akan diberitahukan kepada pihak kedua.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua : a. Berhak atas fee/upah atas penydiaan tenaga kerja; b. Pegawai Pihak kedua wajib tunduk dan melaksanakan tata tertib

yang berlaku di lokasi kerja;Wajib membayar gaji pegawai beserta Tunjangan Hari Raya (THR);

c. Wajib mengikutsertakan pegawainya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan program Jamsostek;

Penyelesaian Perselisihan : Perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, apabila dalam 14 (empat belas) hari sejak dimulainya musyawarah tidak tercapai kesepakatan, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

5. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan. Seluruh perjanjian terkait transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana bila dilakukan dengan pihak ketiga dan perjanjian-perjanjian afiliasi tersebut dari waktu ke waktu dilakukan perpanjangan. Hubungan afiliasi antara Para Pihak dikarenakan Para Pihak merupakan karena pengendalian secara langsung maupun tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia dan/atau Perusahaan Anak Perseroan. Berikut ini merupakan transaksi Perseroan dengan pihak Afiliasi, antara lain:

a. Perjanjian Terkait Kegiatan Usaha Dengan Pihak Afiliasi

1. Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 10/SPPM/WK/D.VIII/2017 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dan Perseroan untuk pengadaan Material Precast & Readymix untuk Proyek Tol Cibitung-Cilincing STA 0+440 – STA 29+825 tanggal 28 September 2017 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum Ke-enam No. 10/ADD-VI/SPPM/WK/DVII/2019 tanggal 22 Januari 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : 1) PT Waskita Karya (Persero) Tbk., sebagai pihak pertama

2) PT Waskita Beton Precast, Tbk sebagai pihak Kedua

Objek Perjanjian : pembelian material precast & readymix untuk pekerjaan Tol Cibitung - Cilincing.

Nilai Perjanjian Rp.2.056.369.159.332,00 (dua miliar lima trilliun lima puluh enam miliar tiga ratus enam puluh sembilan seratus lima puluh sembilan tiga ratus tiga puluh dia Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.


Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama sebagai berikut:

1. Pihak Pertama wajib melaksanakan pembayaran kepada Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

2. Berhak melakukan inspeksi material bersama konsultan pengawas.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua sebagai berikut

1. Berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama;

2. Melakukan pengadaan material sesuai jadwal yang disediakan Pihak Pertama;

3. Menjalankan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja sesuai standar;

134

4. Pihak Kedua wajib dan dianggap sudah mengetahui serta menguasai sepenuhnya semua persyaratan yang dibutuhkan untuk setiap jenis precast dan readymix.

5. Pihak Kedua wajib menjamin kesesuaian kualitas Material yang dibutuhkan Pihak Pertama.

Penyelesaian Sengketa : Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat selama 14 (empat belas) har. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyarawah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

2. Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 032/SPPM/D.V/2018 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dan

Perseroan untuk pengadaan Material Readymix untuk Proyek Tol Jalan Tol Kuala Tanjung – Inderapura (Zona 1 dan Zona 2) tanggal 31 Oktober 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:


2) PT Waskita Beton Precast, Tbk sebagai pihak Kedua.

Objek Perjanjian : pembelian Readymix untuk Proyek Tol Jalan Tol Kuala Tanjung

– Inderapura (Zona 1 dan Zona 2).

Nilai Perjanjian : 218.917.556.000 (dua ratus delapan belas miliar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh enam ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.



1. Pihak Pertama wajib melaksanakan pembayaran kepada Pihak Kedua sesuai dengan metode pembayaran yang disepakati.








Penyelesaian

Sengketa : Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat selama 14 (empat belas) har. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyarawah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).


Perseroan untuk pengadaan Material Readymix untuk Proyek Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat Tahap 1 (Zona

135



Penyelesaian Sengketa : Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat selama 14 (empat belas) har. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyarawah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).


Perseroan untuk pengadaan Material Readymix untuk Proyek Tol Jalan Tol Kuala Tanjung – Inderapura (Zona 1 dan Zona 2) tanggal 31 Oktober 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:



Objek Perjanjian : pembelian Readymix untuk Proyek Tol Jalan Tol Kuala Tanjung

– Inderapura (Zona 1 dan Zona 2).

Nilai Perjanjian : 218.917.556.000 (dua ratus delapan belas miliar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh enam ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.











Penyelesaian



Perseroan untuk pengadaan Material Readymix untuk Proyek Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat Tahap 1 (Zona

1, Zona 2, Zona 3, dan Zona 4) tanggal 31 Oktober 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:



Objek Perjanjian : pembelian Readymix untuk Proyek Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat Tahap 1 (Zona 1, Zona 2, Zona 3, dan Zona 4).

Nilai Perjanjian : Rp 296.348.954.000,- (dua ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.











Penyelesaian


4. Kontrak Pengadaan Material Pekerjaan Pembangunan Koneksi Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu

(Becakayu) dengan Jalan Tol Wiyoto – Wiyono, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : 1) PT Kresna Kusuma Dyandra Marga., sebagai pihak pertama

2) PT Waskita Beton Precast, Tbk sebagai pihak Kedua. Objek Perjanjian : Pengadaan Material untuk pembangunan Jalan Tol Bekasi –

Cawang – Kampung Melayu (Becakayu) dengan Jalan Tol Wiyoto – Wiyono.

Nilai Perjanjian : Rp 194.682.224.000,- (seratus sembilan puluh empat miliar enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.

Jangka Waktu : sampai dengan 29 Mei 2019. Hak dan Kewajiban : Hak adan Kewajiban Pihak Pertama sebagai berikut:

1) Pihak Pertama wajib melaksanakan pembayaran kepada Pihak Kedua sesuai dengan metode pembayaran yang disepakati.

2) Berhak melakukan inspeksi material bersama konsultan

136

pengawas. 3) Berhak menunjuk pemimpin proyek sebagai wakil pihak pertama

yang berwenang dan bertanggung jawab. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua sebagai berikut 1) Berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama; 2) Melakukan pengadaan material sesuai jadwal yang

disediakan Pihak Pertama; 3) Menjalankan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja

sesuai standar; 4) Pihak Kedua wajib dan dianggap sudah mengetahui serta

menguasai sepenuhnya semua persyaratan yang dibutuhkan untuk setiap jenis precast dan readymix.

5) Pihak Kedua wajib menjamin kesesuaian kualitas Material yang dibutuhkan Pihak Pertama.

6) Pihak Kedua wajib dalam melaksanakan pekerjaan dengan tidak menimblkan gangguan terhadap lingkungan dan ketentraman umum.

Penyelesaian Sengketa : Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat

pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat selama 30 (tiga puluh) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyarawah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

5. Kontrak Pengadaan Material Precast dan Beton Ready Mix Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cimanggis

Cibitung Seksi 2: STA 26+950-STA 50+373 No. 02/SPPJK/CCT/2016 tanggal 29 Juni 2016 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Kontrak Addendum III No. 02/SOOJK/ADDIII/CCT/2018 tanggal 15 Oktober 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : 1) PT Cimanggis Cibitung Tollways, sebagai pihak Pertama

2) PT Waskita Beton Precast, Tbk sebagai pihak Kedua. Objek Perjanjian : Pengadaan Material Precast dan Beton Ready Mix Pekerjaan

Pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2: STA 26+950-STA 50+373.

Nilai Perjanjian : Rp 2.309.649.541.000,- (dua triliun tiga ratus sembulan miliar enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.

Jangka Waktu : sampai dengan 31 Desember 2019. Hak dan Kewajiban : Hak adan Kewajiban Pihak Pertama sebagai berikut:


2) Berhak melakukan inspeksi material bersama konsultan pengawas.

3) Berhak menunjuk pemimpin proyek sebagai wakil pihak pertama yang berwenang dan bertanggung jawab.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua sebagai berikut 1) Berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama; 2) Melakukan pengadaan material sesuai jadwal yang




137

pengawas. 3) Berhak menunjuk pemimpin proyek sebagai wakil pihak pertama

yang berwenang dan bertanggung jawab. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua sebagai berikut 1) Berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama; 2) Melakukan pengadaan material sesuai jadwal yang








5. Kontrak Pengadaan Material Precast dan Beton Ready Mix Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cimanggis

Cibitung Seksi 2: STA 26+950-STA 50+373 No. 02/SPPJK/CCT/2016 tanggal 29 Juni 2016 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Kontrak Addendum III No. 02/SOOJK/ADDIII/CCT/2018 tanggal 15 Oktober 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : 1) PT Cimanggis Cibitung Tollways, sebagai pihak Pertama

2) PT Waskita Beton Precast, Tbk sebagai pihak Kedua. Objek Perjanjian : Pengadaan Material Precast dan Beton Ready Mix Pekerjaan

Pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2: STA 26+950-STA 50+373.

Nilai Perjanjian : Rp 2.309.649.541.000,- (dua triliun tiga ratus sembulan miliar enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.

Jangka Waktu : sampai dengan 31 Desember 2019. Hak dan Kewajiban : Hak adan Kewajiban Pihak Pertama sebagai berikut:


2) Berhak melakukan inspeksi material bersama konsultan pengawas.

3) Berhak menunjuk pemimpin proyek sebagai wakil pihak pertama yang berwenang dan bertanggung jawab.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua sebagai berikut 1) Berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama; 2) Melakukan pengadaan material sesuai jadwal yang








b. Perjanjian Terkait Kegiatan Usaha Dengan Pihak Ketiga Lainnya

1. Surat Perjanjian pekerjaan pembangunan jalan tol Krian–Legundi-Bunder-Manyar No. 09/SPPJK/WBW/2016 tanggal 9 Desember 2016 sebagaimana yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup sebagaimana telah diubah untuk terakhir kali dengan Addendum I Perjanjian pekerjaan pembangunan jalan tol Krian–Legundi-Bunder-Manyar No. 01/ADD/SPPJK/WBW/2017 tanggal 05 Januari 2017, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : 1) PT Waskita Bumi Wira sebagai Pihak Pertama

2) PT Waskita Karya (persero) Tbk sebagai pihak Kedua. Objek Perjanjian : Pekerjaan pembangunan jalan tol Krian–Legundi-Bunder-Manyar

dengan jenis kontrak harga satuan yang pasti dan tetap. Nilai Perjanjian : Rp.3.607.023.734.352,72. (tiga triliun enam ratus tujuh miliar dua

puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dua Rupiah tujuh puluh dua sen).

Jangka Waktu : pihak kedua harus menyelesaikan seluruh pekerjaan selambat-lambatnya selama 730 hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja dan dengan masa pemeliharaan selama 1095 hari kalender terhitung sejak diterbitkannya berita acara serah terima

Hak dan Kewajiban : Pihak Pertama sebagai berikut: 1) Membayar biaya muka uang sebagaimana diatur dalam

kontrak ini; 2) Memberikan keseluruhan lokasi kerja atau sebagian

sesuai jadwal kerja yang disepakati yang diperlukan serta spesifikasi teknis yang dimiliki dan berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan,

3) Berhak secara langsung melakukan pengawasan pekerjaan.

4) Memantau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh tenaga ahli dan tenaga kerja dari pihak kedua.

Pihak Kedua sebagai berikut: 1) Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara periodik

setiap bulan yang telah disetujui oleh wakil pihak pertama yang ditempatkan di lapangan.

2) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

3) Menerima sebagian atau keseluruhan lokasi kerja yang diperlukan dalam rangka penyelesaian pekerjaan.

4) Menerima hal–hal mengenai spesifik teknis yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.


pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat

138

diselesaikan secara musyarawah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

2. Perjanjian pekerjaan pembangunan jalan tol Krian–Legundi-Bunder-Manyar Pekerjaan Pile Slab No. 10/SPPJK/WBW/2016 tanggal 9 Desember 2016 sebagaimana diubah dengan Addendum II No. 04/ADD/SPPJK/WBW/2018 tanggal 26 November 2018 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:


2) PT Waskita Beton Precast, Tbk sebagai pihak Kedua. Objek Perjanjian : Pekerjaan pembangunan jalan tol Krian–Legundi-Bunder-Manyar

pekerjaan pile slab dengan jenis kontrak cara Pembayaran Bulanan untuk pekerjaan di lokasi Krian – Legundi – Bunder atau seksi 2 & 3, serta cara pembayaran Prefinanced untuk pekerjaan di lokasi Bunder – Manyar atau seksi 4;

Nilai Perjanjian : Rp.3.863,.759.544.000,-. (tiga triliun delapan ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.


Hak dan Kewajiban Pihak Pertama sebagai berikut: 1) Berkewajiban untuk membayar biaya pelaksanan

pekerjaan dengan besaran harga borongan dan cara pembayaran sebagaimana diatur dalam kontrak;

2) Memberikan keseluruhan lokasi kerja atau sebagian sesuai jadwal kerja yang disepakati yang diperlukan serta spesifikasi teknis yang dimiliki dan berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan,


4) Berhak untuk memantau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh tenaga ahli dan tenaga kerja dari pihak kedua.





4) Menerima hal –hal mengenai spesifik teknis yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.


pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyarawah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

3. Surat Perintah Kerja No. KNI/PO/04/18/00068 tanggal 30 April 20018 sebagaimana diubah dengan Addendum No. Add-1 KNI/PO/04/18/00068 tanggal 23 Januari 2019, untuk pengadaan pengadaan material spun pile 300, Tangerang tanggal 18 Januari 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:

139

diselesaikan secara musyarawah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

2. Perjanjian pekerjaan pembangunan jalan tol Krian–Legundi-Bunder-Manyar Pekerjaan Pile Slab No. 10/SPPJK/WBW/2016 tanggal 9 Desember 2016 sebagaimana diubah dengan Addendum II No. 04/ADD/SPPJK/WBW/2018 tanggal 26 November 2018 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:


2) PT Waskita Beton Precast, Tbk sebagai pihak Kedua. Objek Perjanjian : Pekerjaan pembangunan jalan tol Krian–Legundi-Bunder-Manyar

pekerjaan pile slab dengan jenis kontrak cara Pembayaran Bulanan untuk pekerjaan di lokasi Krian – Legundi – Bunder atau seksi 2 & 3, serta cara pembayaran Prefinanced untuk pekerjaan di lokasi Bunder – Manyar atau seksi 4;

Nilai Perjanjian : Rp.3.863,.759.544.000,-. (tiga triliun delapan ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.


Hak dan Kewajiban Pihak Pertama sebagai berikut: 1) Berkewajiban untuk membayar biaya pelaksanan

pekerjaan dengan besaran harga borongan dan cara pembayaran sebagaimana diatur dalam kontrak;

2) Memberikan keseluruhan lokasi kerja atau sebagian sesuai jadwal kerja yang disepakati yang diperlukan serta spesifikasi teknis yang dimiliki dan berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan,


4) Berhak untuk memantau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh tenaga ahli dan tenaga kerja dari pihak kedua.





4) Menerima hal –hal mengenai spesifik teknis yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.



3. Surat Perintah Kerja No. KNI/PO/04/18/00068 tanggal 30 April 20018 sebagaimana diubah dengan Addendum No. Add-1 KNI/PO/04/18/00068 tanggal 23 Januari 2019, untuk pengadaan pengadaan material spun pile 300, Tangerang tanggal 18 Januari 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : 1) PT Setiawan Dwi Tunggal, sebagai pihak pertama

2) PT Waskita Beton Precast, Tbk sebagai pihak Kedua. Objek Perjanjian : pengadaan Spun Pile 300mm Type A2, Spun Pile 350 mm Type

A1, dan Spun Pile 400 mm Type A2 di Golf Island – Kapuknaga Indah.

Nilai Perjanjian : Rp. 98.602.814.500,- (sembilan puluh delapan miliar enam ratus dua juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus Rupiah) belum termasuk PPN 10%.

Jangka Waktu : sampai dengan 31 Januari 2020. Hak dan Kewajiban : Pihak Pertama sebagai berikut:

1) Pihak Pertama wajib melaksanakan pembayaran kepada Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

2) Pihak Pertama berhak menunjuk piihak lain jika Pihak Kedua tidak memenuhi schedule yang telah disepakati.

Pihak Kedua sebagai berikut: 1) Pihak Kedua wajib melaksanakan Pengadaan Material

sesuai perjanjian ini, memenuhi standar mutu dan syarat kualitas yang dapat diterima Pihak Pertama dan sesuai dengan syarat yang tersebut dalam spesifikasi dan apabila material yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan toleransi yang disyaratkan akan di tolak dan Pihak Kedua harus mengganti dengan material yang memenuhi syarat.

2) Pihak Kedua wajib mengasuransikan para pekerjanya berupa jamsostek atau asuransi.

3) Wajib bekerja sama dan melaksanakan koordinasi dengan pihak lain yang ditunjuk Pihak Pertama.

4) Dalam hal pengadaan Material ini, Pihak Kedua bertanggung jawab atas pengurusan serta biaya ijin-ijin yang duperlukan dan semua pajak & retribusi yang diperlukan.



4. Surat Perjanjian Pemesanan Barang No. 8572/SPPB/WBP/2018 tanggal 25 September 2018 tanggal 25 September 2019, untuk pengadaan pengadaan material Semen Curah OPC Type 1 Gresik, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : 1) PT Waskita Beton Precast, Tbk, sebagai pihak pertama 2) PT Sinar Indahjaya Kencana sebagai pihak Kedua.

Objek Perjanjian : pengadaan material Semen Curah OPC Type 1 Gresik yang dipergunakan paada Batching Plant Kulon Progo.

Nilai Perjanjian : Rp. 8.400.000.000,- (delapan miliar empat ratus juta Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.

Jangka Waktu : sampai dengan 30 Juni 2019. Hak dan Kewajiban : Pihak Pertama sebagai berikut:

1) Pihak Pertama bersedia membeli material Semen Curah OPC Type 1.

2) wajib melaksanakan pembayaran kepada Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

3) Pihak Pertama berhak menunjuk piihak lain jika Pihak Kedua tidak memenuhi schedule yang telah disepakati.

Pihak Kedua sebagai berikut:

140

1) Pihak Kedua wajib untuk melaksanakan test uji dengan sample dari silo/pabrik dan diujikan setiap bulannya.

2) Pihak Kedua wajib melaksanakan Pengadaan Material sesuai perjanjian ini, memenuhi standar mutu dan syarat kualitas yang dapat diterima Pihak Pertama dan sesuai dengan syarat yang tersebut dalam spesifikasi dan apabila material yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan toleransi yang disyaratkan akan di tolak dan Pihak Kedua harus mengganti dengan material yang memenuhi syarat.


4) Pihak Kedua harus menjalankan Prosedur Keselamatan Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Pengamanan sesuai standar.


pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyarawah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

5. Perjanjian Kerja Sama No. 004/MOU/KML-WBP/XI/2018 tanggal 2 Januari 2019, untuk pengadaan beton di proyek di lokasi Sedayu Indo City PIK 2- Kosambi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : 1) PT Kukuh Mandiri Lestari sebagai pihak pertama 2) PT Waskita Beton Precast, Tbk sebagai pihak Kedua.

Objek Perjanjian : pengadaan adukan beton jadi guna melaksanakan pengadaan dan pengiriman adukan beton, untuk Proyek di Sedayu, Indo City – PIK 2- Kosambi.

Nilai Perjanjian : Rp. 132.880.000.000,- (seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) belum termasuk PPN 10%.

Jangka Waktu : sampai dengan 31 Desember 2019. Hak dan Kewajiban : Pihak Pertama sebagai berikut:

1) Menyediakan lahan untuk lokasi batching plant; 2) Pihak Pertama bersedia membeli material Semen Curah

OPC Type 1. 3) wajib melaksanakan pembayaran kepada Pihak Kedua

sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. 4) Pihak Pertama berhak menunjuk piihak lain jika Pihak

Kedua tidak memenuhi schedule yang telah disepakati. Pihak Kedua sebagai berikut: 1) Melakukan pengurusan perizinan, pajak dan biaya-biaya

lainnya 2) Pihak Kedua wajib untuk melaksanakan test uji dengan

sample dari silo/pabrik dan diujikan setiap bulannya. 3) Pihak Kedua wajib melaksanakan Pengadaan Material




Penyelesaian

141

1) Pihak Kedua wajib untuk melaksanakan test uji dengan sample dari silo/pabrik dan diujikan setiap bulannya.

2) Pihak Kedua wajib melaksanakan Pengadaan Material sesuai perjanjian ini, memenuhi standar mutu dan syarat kualitas yang dapat diterima Pihak Pertama dan sesuai dengan syarat yang tersebut dalam spesifikasi dan apabila material yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan toleransi yang disyaratkan akan di tolak dan Pihak Kedua harus mengganti dengan material yang memenuhi syarat.




pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyarawah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

5. Perjanjian Kerja Sama No. 004/MOU/KML-WBP/XI/2018 tanggal 2 Januari 2019, untuk pengadaan beton di proyek di lokasi Sedayu Indo City PIK 2- Kosambi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : 1) PT Kukuh Mandiri Lestari sebagai pihak pertama 2) PT Waskita Beton Precast, Tbk sebagai pihak Kedua.

Objek Perjanjian : pengadaan adukan beton jadi guna melaksanakan pengadaan dan pengiriman adukan beton, untuk Proyek di Sedayu, Indo City – PIK 2- Kosambi.

Nilai Perjanjian : Rp. 132.880.000.000,- (seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) belum termasuk PPN 10%.

Jangka Waktu : sampai dengan 31 Desember 2019. Hak dan Kewajiban : Pihak Pertama sebagai berikut:

1) Menyediakan lahan untuk lokasi batching plant; 2) Pihak Pertama bersedia membeli material Semen Curah

OPC Type 1. 3) wajib melaksanakan pembayaran kepada Pihak Kedua

sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. 4) Pihak Pertama berhak menunjuk piihak lain jika Pihak

Kedua tidak memenuhi schedule yang telah disepakati. Pihak Kedua sebagai berikut: 1) Melakukan pengurusan perizinan, pajak dan biaya-biaya

lainnya 2) Pihak Kedua wajib untuk melaksanakan test uji dengan

sample dari silo/pabrik dan diujikan setiap bulannya. 3) Pihak Kedua wajib melaksanakan Pengadaan Material




Penyelesaian

Sengketa : Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyarawah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

6. ASURANSI Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengasuransikan sebagian besar aset tetapnya dengan jumlah yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Nilai pertanggungan asuransi memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin ditanggung. Berikut ini adalah ringkasan polis asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dimana Perseroan menjadi Pihak Tertanggung:

No. Nama Asuransi Jenis Asuransi Keterangan Nomor Polis

Up Date Nilai (Rp.) Periode

Tanggal Asuransi

Jatuh Tempo

1 Asuransi Jasindo

Property All Risk

Plant Sadang Material Damage

412.297.300.19.00004/000

/000 48.813.750.000 18 Januari 2019 18 Januari

2020

2 Asuransi Jasindo

Property All Risk

Plant Sidoarjo Material Damage

412.297.300.19.00006/000

/000 245.514.000.000 18 Januari 2019 18 Januari

2020

3 Asuransi Jasindo

Property All Risk

Plant Cibitung Material Damage

412.297.300.19.00003/000

/000 9.062.150.200 18 Januari 2019 18 Januari

2020

4 Asuransi Jasindo

Property All Risk

Plant Karawang Material Damage

412.297.300.19.00005/000

/000 441.773.000.000 18 Januari 2019 18 Januari

2020

5 Asuransi Jasindo

Contractor's All Risk Including

Third Party Legal Liability

Proyek Tol KLBM Material Damage Third Party Liability

412.401.300.17.00013/000

/003

3.863.759.544.000 09

Desember 2016 09 Desember

2022

6 Asuransi Ramayana

Contractual Plant

Equipment Insurance

Asuransi Alat Berat

19022319000001 629.538.710 25 Desember

2018 25 Desember

2019

7 Asuransi Ramayana

Asuransi Kendaraan Bermotor

Asuransi Kendaraan Bermotor

19022219000001 597.628.352.630 25 Desember

2018 25 Desember

2019

9 Asuransi Wahana Tata

Industrial All Risk Policy

Plant Subang Material Damage

024.4050.201.2018.000859

.00 86.079.150 25 Desember

2018 25 Desember

2019

142

7. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset tetap sebagai berikut: A. Tanah dan Bangunan No Bukti

Kepemilikan Luas (m²)

Tanggal Berakhirnya Hak

Pemegang Hak Lokasi berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi

1. SHGB No. 02/Kalijaya tanggal 15 Oktober 2015

16.620 24 Agustus 2037

Perseroan Desa Kali Jaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berdasarkan Surat Ukur No. 00106/Kalijaya/2015 tanggal 7 Agustus 2015.

2. SHGB No. 00032 tanggal 22 Januari 2015

70.099 16 Januari 2045 Perseroan Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, berdasarkan gambar situasi No 11/Cibatu/2015 tanggal 19 Januari 2015.


546 2 Desember 2034 Perseroan Desa Lengkong, Kecamatan Cepeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat berdasarkan surat ukur No 85/Lengkong/2010 tanggal 11 Januari 2010.


42.000 2 Desember 2034 Perseroan Desa Lengkong, Kec. Cepeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat berdasarkan gambar situasi No.38/1980 tanggal 15 Januari 1980.


2.026 2 Desember 2034 Perseroan Lengkong, Kecamatan Cepeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat berdasarkan surat ukur No.87/Lengkong/2010 tanggal 11 Januari 2010.

6. SHGB No. 14 tanggal 12 Oktober 2009

6.312 2 Desember 2034 Perseroan Desa Lengkong, Kecamatan Cepeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat berdasarkan surat ukur No.63/Lengkong/2009 tanggal 9 Oktober 2009.

7. SHGB No. 15 tanggal 12 Mei 2010

2.713 2 Desember 2034 Perseroan Desa Lengkong, Kecamatan Cepeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat berdasarkan surat ukur No.90/Lengkong/2010 tanggal 24 Februari 2010.

143

7. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset tetap sebagai berikut: A. Tanah dan Bangunan No Bukti

Kepemilikan Luas (m²)



1. SHGB No. 02/Kalijaya tanggal 15 Oktober 2015

16.620 24 Agustus 2037

Perseroan Desa Kali Jaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berdasarkan Surat Ukur No. 00106/Kalijaya/2015 tanggal 7 Agustus 2015.


70.099 16 Januari 2045 Perseroan Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, berdasarkan gambar situasi No 11/Cibatu/2015 tanggal 19 Januari 2015.


546 2 Desember 2034 Perseroan Desa Lengkong, Kecamatan Cepeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat berdasarkan surat ukur No 85/Lengkong/2010 tanggal 11 Januari 2010.


42.000 2 Desember 2034 Perseroan Desa Lengkong, Kec. Cepeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat berdasarkan gambar situasi No.38/1980 tanggal 15 Januari 1980.


2.026 2 Desember 2034 Perseroan Lengkong, Kecamatan Cepeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat berdasarkan surat ukur No.87/Lengkong/2010 tanggal 11 Januari 2010.


6.312 2 Desember 2034 Perseroan Desa Lengkong, Kecamatan Cepeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat berdasarkan surat ukur No.63/Lengkong/2009 tanggal 9 Oktober 2009.


2.713 2 Desember 2034 Perseroan Desa Lengkong, Kecamatan Cepeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat berdasarkan surat ukur No.90/Lengkong/2010 tanggal 24 Februari 2010.

No Bukti Kepemilikan

Luas (m²)




281 2 Desember 2034 Perseroan Desa Lengkong, Kecamatan Cepeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat berdasarkan surat ukur No.86/Lengkong/2010 tanggal 11 Januari 2010.

9. SHGB No. 0043 tanggal 4 Desember 2013

742 19 Februari 2046 Perseroan Desa Margagiri, Kelurahan Margagiri, Kabupaten Serang, Kec Bojonegara, Propinsi Banten berdasarkan surat ukur No.00007/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013.

10. SHGB No 0044 tanggal 4 Desember 2013

335 19 Februari 2046 Perseroan Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Propinsi Baten Banten berdasarkan surat ukur No.00011/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013.

11. SHGB No 0045 tanggal 29 November 2013

574 19 Februari 2046 Perseroan Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Propinsi Baten Banten berdasarkan surat ukur No.00023/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013.


1.773 19 Februari 2046 Perseroan Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Propinsi Baten Banten berdasarkan surat ukur No.00022/Margagiri/ 2013 tanggal 30 Juli 2013.


2.575 19 Februari 2046 Perseroan Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Propinsi Banten berdasarkan surat ukur No.00021/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013.


262 19 Februari 2046 Perseroan Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Propinsi Baten berdasarkan surat ukur No. 00008/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013.


771 19 Februari 2046 Perseroan Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Propinsi Baten

144


Luas (m²)



berdasarkan surat ukur No. 00017/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013


1.319 19 Februari 2046 Perseroan Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Propinsi Baten berdasarkan surat ukur No. 00014/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013.










341

19 Februari 2046 Perseroan Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Propinsi Baten berdasarkan surat ukur No. 00010/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013.



23. SHGB No 0059 tanggal 5


145


Luas (m²)



berdasarkan surat ukur No. 00017/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013












341







Luas (m²)



Desember 2013 berdasarkan surat ukur No. 00016/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013.







27. SHGB No 0064 tanggal 18 September 2012

31.100 19 Februari 2046 Perseroan Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Propinsi Baten berdasarkan surat ukur No. 24/Margagiri/2012 tanggal 17 September 2012.


657




30. SHGB No 0067 tanggal 19 Februari 2016

1.293 19 Februari 2046 Perseroan Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Propinsi Banten berdasarkan Surat Ukur No. 00018/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013.

31. SHGB No 01 tanggal 10 Maret 2017

21.536 27 Februari 2047 Perseroan Jl. Raya Kedungwonokerto Desa Kedungwonokerta, Kecamatan Prambon,

146


Luas (m²)



Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Ukur No. 00030/Kedungwonokerto/2015 tanggal 24 April 2015.

32. SHGB No 02 tanggal 9 Juni 2017

40.050 4 Juni 2047 Perseroan Jl. Raya Kedungwonokerto Desa Kedungwonokerta, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Ukur No. 00027/Kedungwonokerto/2014 tanggal 10 Oktober 2014.


80.198 20 Agustus 2043 Perseroan Desa Kaliangsana, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Ukur No. 143/Kaliangsana/2013 tanggal 27 Agustus 2013.

34. SHGB No 27 tanggal 24 Januari 2014

445 18 Desember 2043 Perseroan Desa Kaliangsana, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Ukur No. 156/Kaliangsana/2013 tanggal 19 Desember 2013.




1.655 04 April 2047

Perseroan Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa BaratSesuai Surat Ukur No. 00168/Curug/2013 tanggal 19 Juli 2013.

37. SHGB No 00019 tanggal 18 Juli 2013

5.480 05 April 2047 Perseroan Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa BaratSesuai Surat Ukur No. 00043/Curug/2013 tanggal 25 April 2013.



39. SHGB No 00021 tangga 24 November 2014

2.998 05 April 2047 Perseroan Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa BaratSesuai Surat Ukur No. 00274/Curug/2014 tanggal 21 Mei 2014

147


Luas (m²)



Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Ukur No. 00030/Kedungwonokerto/2015 tanggal 24 April 2015.


40.050 4 Juni 2047 Perseroan Jl. Raya Kedungwonokerto Desa Kedungwonokerta, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Ukur No. 00027/Kedungwonokerto/2014 tanggal 10 Oktober 2014.


80.198 20 Agustus 2043 Perseroan Desa Kaliangsana, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Ukur No. 143/Kaliangsana/2013 tanggal 27 Agustus 2013.






1.655 04 April 2047

Perseroan Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa BaratSesuai Surat Ukur No. 00168/Curug/2013 tanggal 19 Juli 2013.





39. SHGB No 00021 tangga 24 November 2014

2.998 05 April 2047 Perseroan Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa BaratSesuai Surat Ukur No. 00274/Curug/2014 tanggal 21 Mei 2014


Luas (m²)




2.381 05 April 2047 Perseroan Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa BaratSesuai Surat Ukur No. 00167/Curug/2013 tanggal 25 September 2013.


6.570 05 April 2047 Perseroans Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa BaratSesuai Surat Ukur No. 00087/Curug/2013 tanggal 27 Juni 2013.


3.800 05 April 2047 Perseroan Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa BaratSesuai Surat Ukur No. 00166/Curug/2013 tanggal 19 Juli 2013.

43. SHGB No 00025 tanggal 17 Oktober 2013









2.947 05 April 2047 Perseroan Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa BaratSesuai Surat Ukur No. 00267/Curug/2014 tanggal 18 Maret 2014.

48. SHGB NO 00030 tanggal 25 September 2013

700 05 April 2047 Perseroan Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa BaratSesuai Surat Ukur No. 00169/Curug/2013 tanggal 25 September 2013..


893 05 April 2047 Perseroan Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang,

148


Luas (m²)



September 2013 Provinsi Jawa BaratSesuai Surat Ukur No. 00162/Curug/2013 tanggal 19 Juli 2013


4.250 05 April 2047 Perseroan Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa BaratSesuai Surat Ukur No. 00028/Curug/2013 tanggal 25 April 2013


8.614 05 April 2047 Perseroan Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa BaratSesuai Surat Ukur No.00039/Curug/2013 tanggal 25 April 2013.




3.085 05- April 2047 Perseroan Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa BaratSesuai Surat Ukur No. 00025/Curug/2013 tanggal 25 April 2013.

54. SHGB NO 00036 tanggal 18 Juli 2013









6.466 05 April 2047 Perseroan Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa BaratSesuai Surat Ukur No.

149


Luas (m²)



September 2013 Provinsi Jawa BaratSesuai Surat Ukur No. 00162/Curug/2013 tanggal 19 Juli 2013


4.250 05 April 2047 Perseroan Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa BaratSesuai Surat Ukur No. 00028/Curug/2013 tanggal 25 April 2013


8.614 05 April 2047 Perseroan Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa BaratSesuai Surat Ukur No.00039/Curug/2013 tanggal 25 April 2013.




3.085 05- April 2047 Perseroan Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa BaratSesuai Surat Ukur No. 00025/Curug/2013 tanggal 25 April 2013.

54. SHGB NO 00036 tanggal 18 Juli 2013









6.466 05 April 2047 Perseroan Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa BaratSesuai Surat Ukur No.


Luas (m²)



00029/Curug/2013 tanggal 25 April 2013.


5.769 05 April 2047 Perseroan Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa BaratSesuai Surat Ukur No. 00027/Curug/2013






3.763 05 April 2047 Perseroan Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa BaratSesuai Surat Ukur No. 00266/Curug/2014 tanggal 1 Juni 2014.



64. SHGB No 00046 tanggal 25 September 2013.

905 05 April 2047 Perseroan Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa BaratSesuai Surat Ukur No. 00164/Curug/2013 tanggal 19 Juli 2013.




1.429 05 April 2047 Perseroan Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa BaratSesuai Surat Ukur No. 00165/Curug/2013 tangga 19 Juli 2013.



150


Luas (m²)



68. SHGB No 00050 tanggal 25 April 2013

2.750 05 Apri 2047 Perseroan Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa BaratSesuai Surat Ukur No. 00172/Curug/2013 tanggal 19 Juli 2013.




546 2 Desember 2034 Perseroan Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Ukur No. 85/Lengkong/2010 tanggal 11 Januari 2010.


2.026 2 Desember 2034 Perseroan Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat 87/Lengkong/2010 tanggal 11 Januari 2010.

72. 4 SHGB No. 13 tanggal 15 Januari 1980

42.000 2 Desember 2034 Perseroan Desa Lengkong, Kecamatan Kalijati, Kabuapten Daerah Tingkat II Subang, Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat berdasarkan Surat Ukur No. 38/1980 tanggal 15 Janauri 1980.


6.312 2 Desember 2034 Perseroan Desa Cipeundeuy, Kecamatan Lekong, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Ukur No. 63/Lengkong/2009 tanggal 9 Oktober 2009.


2.713 2 Desember 2034 Perseroan Desa Lengkong, Kecamatan Cipenndeuy, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Ukur No. 90/Lengkong/2010 tanggal 24 Februari 2010.



76. SHGB No. 00013 tanggal 10 Juli 2018

1.683 10 Juli 2038 Perseroan Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Ukur No. 00123/Dlimas/2017 tanggal 13 November 2017.

151


Luas (m²)



68. SHGB No 00050 tanggal 25 April 2013

2.750 05 Apri 2047 Perseroan Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa BaratSesuai Surat Ukur No. 00172/Curug/2013 tanggal 19 Juli 2013.






2.026 2 Desember 2034 Perseroan Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat 87/Lengkong/2010 tanggal 11 Januari 2010.

72. 4 SHGB No. 13 tanggal 15 Januari 1980

42.000 2 Desember 2034 Perseroan Desa Lengkong, Kecamatan Kalijati, Kabuapten Daerah Tingkat II Subang, Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat berdasarkan Surat Ukur No. 38/1980 tanggal 15 Janauri 1980.


6.312 2 Desember 2034 Perseroan Desa Cipeundeuy, Kecamatan Lekong, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Ukur No. 63/Lengkong/2009 tanggal 9 Oktober 2009.


2.713 2 Desember 2034 Perseroan Desa Lengkong, Kecamatan Cipenndeuy, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Ukur No. 90/Lengkong/2010 tanggal 24 Februari 2010.




1.683 10 Juli 2038 Perseroan Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Ukur No. 00123/Dlimas/2017 tanggal 13 November 2017.


Luas (m²)




2.612 10 Juli 2038 Perseroan Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Ukur 0022/Dlimas/2017 tanggal 13 November 2017


9.108 18 Juli 2038 Perseroan Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Ukur 00124/Dlimas/2017 tanggal 21 November 2017


20.390 18 November 2048 Perseroan Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Ukur No. 00121/Dlimas/2017 tanggal 13 November 2017.

80. SHGB No. 324 tanggal 30 Maret 2005

20.000 18 Mei 2041 Perseroan Desa Gasing; Kecamatan Talang Kelapa; Kabupaten Banyuasin; Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai Surat Ukur No. 27/Gasing/2005 tanggal 16 Maret 2005.









85. SHGB No. 329 tanggal 30 Maret

20.000 18 Mei 2041 Perseroan Desa Gasing; Kecamatan Talang Kelapa; Kabupaten

152


Luas (m²)



2005. Banyuasin; Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai Surat Ukur No. 21/Gasing/2005 tanggal 16 Maret 2005.

86. SHGB No. 331 tanggal 30 Maret 2005.





20.000 18 Mei 2041 Perseroan Desa Gasing; Kecamatan Talang Kelapa; Kabupaten Banyuasin; Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai Surat Ukur No. 29/Gasing/2005 tanggal 18 Maret 2005


16.000 12 Juli 2041 Perseroan Desa Gasing; Kecamatan Talang Kelapa; Kabupaten Banyuasin; Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai Surat Ukur No. 22/Gasing/2005 tanggal 18 Maret 2005.


14.227 24 Agustus 2042 Perseroan Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Ukur No. 907/Gasing/2008 tanggal 11 November 2008.

153


Luas (m²)



2005. Banyuasin; Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai Surat Ukur No. 21/Gasing/2005 tanggal 16 Maret 2005.

86. SHGB No. 331 tanggal 30 Maret 2005.





20.000 18 Mei 2041 Perseroan Desa Gasing; Kecamatan Talang Kelapa; Kabupaten Banyuasin; Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai Surat Ukur No. 29/Gasing/2005 tanggal 18 Maret 2005


16.000 12 Juli 2041 Perseroan Desa Gasing; Kecamatan Talang Kelapa; Kabupaten Banyuasin; Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai Surat Ukur No. 22/Gasing/2005 tanggal 18 Maret 2005.


14.227 24 Agustus 2042 Perseroan Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Ukur No. 907/Gasing/2008 tanggal 11 November 2008.


Luas (m²)




14.227 24 Agustus 2042 Perseroan Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabuapaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Ukur No. 905/Gasing/2008 tanggal 11 November 2008


16.300 11 April 2043 Perseroan Desa Gasing. Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Ukur No.306/Gasing/2003 tanggal 12 Desember 2003.


630 11 April 2043 Perseroan Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Porvinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Ukur No. 2116/Gasing/2017 tanggal 16 Oktober 2017.


16.475 11 April 2043 Perseroan Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Ukur No. 308/Gasing/2003 tanggal 12 Maret 2003.


16.370 11 April 2043 Perseroan Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin (dh. Musi Banyuasin), Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Ukur No. 307/Gasing/2003 tanggal 12 Maret 2003


16.600 11 April 2043 Perseroan Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Ukur 309/Gasing//2003 tanggal 12 Maret 2003

154


Luas (m²)



97. SHGB No. 396 tanggal 21 Juni 2018

4.022 2 Agustus 2043 Perseroan Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Ukur 2325/Gasing/2018 tanggal 8 Maret 2018.

98. Akta Perikatan Jual Beli dan Kuasa No. 28

tanggal 28 November 2014

dibuat dihadapan Astry Lena Rosa, S.H., Notaris di

Penajan

81.547 24.627

Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten

Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimin Timur.

Sebidang tanah dengan luas 81.547 m² yang terbagi atas : a) SHM No. 1082 atas

nama Gesa Falugo; b) SHM No. 1083 atas

nama Haside. Sebidang tanah dengan luas 24.627 m² yang terbagi atas:

a) Sebidang tanah yang masih dikuasai negara, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tanggal 15 Juli 2014 yang telah didaftar oleh Camat Penajam dibawah nomor 592.2/1892/PPSDA/IX/2014 tanggal 5 September 2014 tercatat atas nama Gesa Falugon;

b) Dua bidang tanah yang dikuasai oleh negara, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tanggal 29 September 2014 dan telah didaftarkan oleh Camat Penajam dibawah nomor 592.2/2110/PPSDA/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tercatat atas nama Diana Yusnita. Serta Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tanggal 29 September 2014 yang telah

155


Luas (m²)



97. SHGB No. 396 tanggal 21 Juni 2018

4.022 2 Agustus 2043 Perseroan Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Ukur 2325/Gasing/2018 tanggal 8 Maret 2018.

98. Akta Perikatan Jual Beli dan Kuasa No. 28

tanggal 28 November 2014

dibuat dihadapan Astry Lena Rosa, S.H., Notaris di

Penajan

81.547 24.627

Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten

Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimin Timur.

Sebidang tanah dengan luas 81.547 m² yang terbagi atas : a) SHM No. 1082 atas

nama Gesa Falugo; b) SHM No. 1083 atas

nama Haside. Sebidang tanah dengan luas 24.627 m² yang terbagi atas:

a) Sebidang tanah yang masih dikuasai negara, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tanggal 15 Juli 2014 yang telah didaftar oleh Camat Penajam dibawah nomor 592.2/1892/PPSDA/IX/2014 tanggal 5 September 2014 tercatat atas nama Gesa Falugon;

b) Dua bidang tanah yang dikuasai oleh negara, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tanggal 29 September 2014 dan telah didaftarkan oleh Camat Penajam dibawah nomor 592.2/2110/PPSDA/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tercatat atas nama Diana Yusnita. Serta Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tanggal 29 September 2014 yang telah


Luas (m²)



diketahui oleh Camat Penajam dibawah nomor 592.2/2111/PPSDA/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tercatat atas nama Diana Yusnita.

Sebidang tanah yang dikuasai negara, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tanggal 29 September 2014 yang telah didaftar oleh Camat Penajam dibawah nomor 592.2/2106/PPSDA/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tercatat atas nama Diana Yusnita.

99. Berdasarkan Perikatan Jual Beli dan Kuasa No 28 tanggal 28 November 2014 yang dibuat dihadapan Astry Lena Rosa SH., Notaris di Penajam (SHM No 1082/Gunung Seteleng)

49.313 - Tercatat atas nama Gesa Falugon yang akan dibalik nama

keatas nama Perseroan

Kelurahan Gunung Seteleng Kecamatan Penajam Kabupaten Penajem Pasar Utara Propinsi Kalimantan Timur


32.234 - Tercatat atas nama Haside yang akan

dibalik nama keatas nama Perseroan


101. Berdasarkan Perikatan Jual Beli dan Kuasa No 28 tanggal 28 November 2014 yang dibuat dihadapan Astry Lena Rosa SH., Notaris di Penajam (Sebidang Tanah Perwatasan yang dikuasai oleh

18.000 - Tercatat atas nama Gesa Falugon dan telah dilepaskan

kepada Perseroan berdasar-kan Pernyataan

Melepaskan Hak atas Tanah No

592.2/1892/PPSDA/IX/2014 tanggal 5 September 2014


156


Luas (m²)



Negara)

102. Berdasarkan Perikatan Jual Beli dan Kuasa No 28 tanggal 28 November 2014 yang dibuat dihadapan Astry Lena Rosa SH., Notaris di Penajam (Dua bidang Tanah Perwatasan yang dikuasai oleh Negara)

6.627 - 1. Tercatat atas nama Gesa Falugon dan telah dilepas-kan kepada Perseroan berdasarkan Pernya-taan Melepaskan Hak atas Tanah No 592.2/2110/PPSDA/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014

Tercatat atas nama Diana Yusnita dan telah dilepas-kan

kepada Perseroan berdasarkan Pernya-taan


592.2/2111/PPSDA/X/2014 tanggal 1

Oktober 2014


103. Berdasarkan Perikatan Jual Beli dan Kuasa No 28 tanggal 28 November 2014 yang dibuat dihadapan Astry Lena Rosa SH., Notaris di Penajam (sebidang Tanah Perwatasan yang dikuasai oleh Negara)

1.606,25

Tercatat atas nama Diana Yusnita dan

telah dilepaskan kepada Perseroan

berdasar-kan Pernyataan


592.2/2106/PPSDA/X/2014 tanggal 1

Oktober 2014


104. Akta Pelepasan hak no. 2 tanggal 5 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Edy Sutiyana, S.H., Notaris di Klaten

554 - Tercatat atas nama Sumitri sesuai

dengan SHM No. 017/Dlimas

Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

157


Luas (m²)



Negara)


6.627 - 1. Tercatat atas nama Gesa Falugon dan telah dilepas-kan kepada Perseroan berdasarkan Pernya-taan Melepaskan Hak atas Tanah No 592.2/2110/PPSDA/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014

Tercatat atas nama Diana Yusnita dan telah dilepas-kan

kepada Perseroan berdasarkan Pernya-taan


592.2/2111/PPSDA/X/2014 tanggal 1

Oktober 2014



1.606,25

Tercatat atas nama Diana Yusnita dan

telah dilepaskan kepada Perseroan

berdasar-kan Pernyataan


592.2/2106/PPSDA/X/2014 tanggal 1

Oktober 2014







Luas (m²)




2.380 - Tercatat atas nama Sutinah sesuai








2.375 - Tercatat atas nama Sumitri sesuai




1.332 - Tercatat atas nama Sudarmi sesuai




554 - Tercatat atas nama Satimin Pawiro

sesuai dengan SHM No. 343/Dlimas


110. Akta Pelepasan Hak No. 10 tanggal 25 Agustus 2016 dibuat dihadapan Azhar S.H., Notaris di Kabupaten Purwakarta

707 - Tercatat atas nama Soyo bin Kamin

sesuai dengan SHM No.124/Desa Cibatu

Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Porvinsi Jawa Barat

158


Luas (m²)



111. Akta Pelepasan Hak No. 64 tanggal 21 Desember 2015 dibuat dihadapan Azhar S.H., Notaris di Kabupaten Purwakarta

7.804 - Tercatat atas nama B.Abbas sesuai

dengan SHM No. 41/Cibatu


112. Akta Pelepasan Hak No. 65 tanggal 21 Desember 2015 dibuat dihadapan Azhar S.H., Notaris di Purwakarta

1.090 - Tercatat atas nama Itoh B Satma sesuai

dengan Surat Pemberitahuan

Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan No.

32.16.092.001.006-0003.0.


113. Akta Pelepasan Hak No. 66 tanggal 21 Desember 2015 dibuat dihadapan Azhar S.H. Notaris di Purwakarta

1.426 - Tercatat atas nama Saepudin sesuai dengan SHM No.

00550/Cibatu

Jalan Kp. Krajan, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Porvinsi Jawa Barat

114. Akta Pelepasan Hak No. 67 tanggal 21 Desember 2015 dibuat dihadapan Azhar SH. Notaris di Purwakarta

4.155 - Tercatat atas nama Enung sesuai dengan Surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan No.

32.16.092.001.006-0002.0.

B. Tanah dan/atau Bangunan Yang Dikuasai

No. Bukti Penguasaan Luas

(m²) Jangka Waktu Lokasi Status

Kepemilikan Tanah

Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 12 Janurari 2015 yang dibuat di hadapan Nyi Raden Kania Nurasanti, S.H., Notaris di Bekasi

9.299 5 (lima) tahun sejak tanggal 12 Januari 2015 hingga 12 Januari 2020

Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Utara, Desa Cikarang Kota,Jalan Gatot Subroto

SHM No. 3785/Cikarang, Kota atas nama Heru Jodana

Perjanjian Sewa Menyewa No. 05 tanggal 6 Desember 2018 yang dibuat di

15.945 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan ini

DKI Jakarta, Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawait, Kelurahan Pondok Kelapa,

Tanah-tanah yang terdiri atas: AJB No. 169/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang dibuat di hada-

159


Luas (m²)




7.804 - Tercatat atas nama B.Abbas sesuai

dengan SHM No. 41/Cibatu



1.090 - Tercatat atas nama Itoh B Satma sesuai

dengan Surat Pemberitahuan

Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan No.

32.16.092.001.006-0003.0.



1.426 - Tercatat atas nama Saepudin sesuai dengan SHM No.

00550/Cibatu



4.155 - Tercatat atas nama Enung sesuai dengan Surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan No.

32.16.092.001.006-0002.0.

B. Tanah dan/atau Bangunan Yang Dikuasai

No. Bukti Penguasaan Luas

(m²) Jangka Waktu Lokasi Status

Kepemilikan Tanah

Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 12 Janurari 2015 yang dibuat di hadapan Nyi Raden Kania Nurasanti, S.H., Notaris di Bekasi

9.299 5 (lima) tahun sejak tanggal 12 Januari 2015 hingga 12 Januari 2020

Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Utara, Desa Cikarang Kota,Jalan Gatot Subroto

SHM No. 3785/Cikarang, Kota atas nama Heru Jodana

Perjanjian Sewa Menyewa No. 05 tanggal 6 Desember 2018 yang dibuat di

15.945 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan ini

DKI Jakarta, Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawait, Kelurahan Pondok Kelapa,

Tanah-tanah yang terdiri atas: AJB No. 169/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang dibuat di hada-

No. Bukti Penguasaan Luas (m²)

Jangka Waktu Lokasi Status Kepemilikan Tanah

hadapan Dessi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta

Jalan Pondok Kelapa Selatan, Jalan Inspeksi Saluran Kalimalang Raya No. 26, RT 006, RW 12.

pan Bonar Sihom-bing, S.H., Selaku PPAT di Jakarta Timur SHM No. 07568/ Pondok Kelapa atas nama Sukmawati Arifin SHM No. 07569/ Pondok Kelapa atas nama Sutidjan Arifin SHM No. 07570/ Pondok Kepala atas nama Sulastri Arifin SHM No. 07567/Pondok Kelapa atas nama Sutjipto Arifin

Perjanjian Sewa Menyewa No. 8 tanggal 15 April 2015 yang dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, S.H., Notaris di Jakarta

7.840 1.600

Berlaku sampai 15 April 2020

Jakarta Timur, Kec. Cakung, Kel. Cakung Barat, Jl. Raya Cakung Cilincing, RT 007, RW 008

Sewa bangunan serta tanah dengan uraian sebagai berikut: SHM No. 709/Caking Barat seluas 7.840 m² (tujuh ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) atas nama Haji Misan SHM No. 710/Cakung Barat seluas 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi) atas nama Haji Misan

Perjanjian Sewa Menyewa No. 10 tanggal 29 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Indarto, S.H., Notaris di Mojekerto

4.035 2.420

Berlaku sampai 8 Juli 2019 Desa Boboh, Kecamaatan Menganti, Kab. Gresik

SHM No. 272 seluas 4.035 m² (empat ribu tiga puluh lima meter persegi) SHM No. 271 seluas 2.420 m² (dua ribu empat ratus dua puluh meter persegi)


1.567 Berlaku sampai 8 Juli 2019 Desa Boboh, Kecamaatan Menganti, Kab. Gresik

SHM No. 571 seluas 1.567 m² (seribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi)

Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 29 Desember 2016

2.778 Berlaku sampai 8 Juli 2019 Desa Boboh, Kecamaatan Menganti, Kab. Gresik

SHM No. 850 seluas 2.778 m² (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter

160



yang dibuat di hadapan Indarto, S.H., Notaris di Mojekerto

persegi)

Perjanjian Sewa Menyewa no. 7 tanggal 8 Februari 2017 dibuat dihadapan Anita Lucia Kendarto, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya

22.490 Berlaku sampai 7 Februari 2020

Desa Tebaloan, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

SHM No. 120/Desa Tebaloan seluas 22.490 m² (dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Hadi Prajitno dan Koeswan Kosasih.

Surat Perjanjian Sewa Menyewa no. 9 tanggal 29 Desember 2016 dibuat dihadapan Indarto, S.H., M.Kn., Notaris di Mojokerto

572 916 9.464 300

Berlaku sampai 8 Juli 2019 Desa Boboh, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

Tanah yang dimiliki Oleh Abdul Muis berdasar-kan: SHGB No 555 SHGB No. 630 SHGB No 631 SHGB No 528

Perjanjian Sewa Menyewa no. 10 tanggal 29 Desember 2016 dibuat dihadapan Indarto, S.H., M.Kn., Notaris di Mojokerto

54.035 2.420

Berlaku sampai 8 Juni 2019

Desa Boboh, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

Tanah-tanah yang dimiliki oleh Hj. Nurhasyim berdasarkan: SHM No. 272 SHM No. 271


1.567 Sampai 8 Juli 2019 Desa Boboh, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

SHM No. 571 atas nama Sumiati

Perjanjian Sewa Menyewa no. 12 tanggal 29 Desember 2016 dibuat dihadapan Indarto, S.H., M.Kn., Notaris di Mojokerto,

2.778 Berlaku sampai 8 Juli 2019 Desa Boboh, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur,

SHM No. 850 atas nama Siti Maslicha

Perjanjian Sewa Menyewa no. 12 tanggal 9 Agustus 2017 dibuat dihadapan Nuzmir Nazorie, S.H., Notaris di Palembang,

±10.000 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut

Surat Pengakuan Hak, bulan Agustuts tanggal 29 Februari 2016 yang didaftarkan Dardi S.Sos. M.Si., Luar Bukit Baru, No. 106/IV/BB/2016 tanggal 29 Agustus 2016, dan

161



yang dibuat di hadapan Indarto, S.H., Notaris di Mojekerto

persegi)

Perjanjian Sewa Menyewa no. 7 tanggal 8 Februari 2017 dibuat dihadapan Anita Lucia Kendarto, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya

22.490 Berlaku sampai 7 Februari 2020

Desa Tebaloan, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

SHM No. 120/Desa Tebaloan seluas 22.490 m² (dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Hadi Prajitno dan Koeswan Kosasih.

Surat Perjanjian Sewa Menyewa no. 9 tanggal 29 Desember 2016 dibuat dihadapan Indarto, S.H., M.Kn., Notaris di Mojokerto

572 916 9.464 300

Berlaku sampai 8 Juli 2019 Desa Boboh, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

Tanah yang dimiliki Oleh Abdul Muis berdasar-kan: SHGB No 555 SHGB No. 630 SHGB No 631 SHGB No 528


54.035 2.420

Berlaku sampai 8 Juni 2019

Desa Boboh, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

Tanah-tanah yang dimiliki oleh Hj. Nurhasyim berdasarkan: SHM No. 272 SHM No. 271


1.567 Sampai 8 Juli 2019 Desa Boboh, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

SHM No. 571 atas nama Sumiati

Perjanjian Sewa Menyewa no. 12 tanggal 29 Desember 2016 dibuat dihadapan Indarto, S.H., M.Kn., Notaris di Mojokerto,

2.778 Berlaku sampai 8 Juli 2019 Desa Boboh, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur,

SHM No. 850 atas nama Siti Maslicha


±10.000 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut

Surat Pengakuan Hak, bulan Agustuts tanggal 29 Februari 2016 yang didaftarkan Dardi S.Sos. M.Si., Luar Bukit Baru, No. 106/IV/BB/2016 tanggal 29 Agustus 2016, dan



didaftarkan Dr. Rachmad maulana Camat Ilir Barat I, No. 122/IV/IB.I/2016 tanggal 30 Agustus 2016 terdaftar atas nama Bohori Surat Pengakuan Hak, bulan Agustus, tanggal 29 Februari 2016 yang didaftarkan Dardi S.Sos., M.Si., Lurah Bukti Baru, No. 46/BB/PH/2016 tanggal 16 Agustus 2016 dan di daftarkan Dr. Rachmand Maulana Camat Ilir Barat I, No. 97/IV/IB.I/2016 tanggal 16 Agustus 2016 atas nama Bohori


2 (dua) tahun sejak penandatanganan perjanjian

Surat Pengakuan Hak, bulan Agustus, tanggal 29 Februari 2016 yang didaftarkan Emil Sakban, Kepala Desa Rimbai Balai, No.. 593/01/PH025408/SPHT/RB/2016 tanggal 16 Maret 2016 terdaftar atas nama Latipa

Perjanjian Sewa Menyewa dibuat dihadapan I Nyoman Agus Pradyana pada tanggal 3 Maret 2018

Berlaku sampai 1 Januari 2020

Desa Sumberbulu dengan No. 8, persil 2, klas desa S.II

Tanah garapan yang merupakan bagian/hak dari Muhammad Aminullah selaku Perangkat Desa Sumberbulu, berupa: Sebidang tanah SHM bekas Yasan, jenisi tanah pertanian, sebagaimana termuat dalam Buku Letter “C” Desa Sumberbulu dengan No. 8, persil 2, klas desa S.II, seluas kurang lebih 3.250

162



m² (tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi). Tanah garapan yang merupakan bagian/hak dari Budi Dermawan Ferdian Toro disebut da/atau ditulis juga Dian selaku Perangkat Desa Sumberbulu dengan, berupa: Sebidang tanah SHM bekas Yasan, jenisi tanah pertanian, sebagaimana termuat dalam Buku Letter “C” Desa Sumberbulu dengan No. 8, persil 2, klas desa S.II, seluas kurang lebih 3.250 m² (tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi). Tanah garapan yang merupakan bagian/hak dari Muhammad Tali selaku Perangkat Desa Sumberbulu, berupa: Sebidang tanah SHM Bkas Yasan.

Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 9 Agustus 2017 dibuat dibawah tangan

10.000 dua tahun sejak 9 Agustus 2017 sampai 9 Agustus 2019.

Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kotamadia Semarang, Propinsi Jawa Tengah

Tanah dengan SHGB No. 2016/Ngaliyan yang berlaku sampai 24 September 2026

Perjanjian Sewa Menyewa No. 07 tanggal 2 Maret 2018 dibuat dibawah tangan

6.906 Berlaku sampai 2 Maret 2020

Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur

SHM No. 53/Desa Muneng

Perjanjian Sewa Menyewa No 2 tanggal 2 Oktober 2017 dibuat

Berlaku sampai 2 Oktober 2019

Desa/Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kedamean,

Tanah hak Yasan seluas ±2.402 m² (dua ribu empat ratus dua meter persegi)

163



m² (tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi). Tanah garapan yang merupakan bagian/hak dari Budi Dermawan Ferdian Toro disebut da/atau ditulis juga Dian selaku Perangkat Desa Sumberbulu dengan, berupa: Sebidang tanah SHM bekas Yasan, jenisi tanah pertanian, sebagaimana termuat dalam Buku Letter “C” Desa Sumberbulu dengan No. 8, persil 2, klas desa S.II, seluas kurang lebih 3.250 m² (tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi). Tanah garapan yang merupakan bagian/hak dari Muhammad Tali selaku Perangkat Desa Sumberbulu, berupa: Sebidang tanah SHM Bkas Yasan.

Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 9 Agustus 2017 dibuat dibawah tangan

10.000 dua tahun sejak 9 Agustus 2017 sampai 9 Agustus 2019.

Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kotamadia Semarang, Propinsi Jawa Tengah

Tanah dengan SHGB No. 2016/Ngaliyan yang berlaku sampai 24 September 2026

Perjanjian Sewa Menyewa No. 07 tanggal 2 Maret 2018 dibuat dibawah tangan

6.906 Berlaku sampai 2 Maret 2020

Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur

SHM No. 53/Desa Muneng

Perjanjian Sewa Menyewa No 2 tanggal 2 Oktober 2017 dibuat

Berlaku sampai 2 Oktober 2019

Desa/Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kedamean,

Tanah hak Yasan seluas ±2.402 m² (dua ribu empat ratus dua meter persegi)



dihadapan Sri Puji Lestari, S.H., M.Kn.,

Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

yang tercatat dalan SPPTPBB NOP 35.25.030.009.017.0005.0. SHM No. 41/ Desa Tanjung yang diuraikan dalan Surat Ukur tanggal 15 November 1999 No. 78/04.06/1999 seluas 1.160 m² (seribu seratus enam puluh meter persegi) yang dikelaurkan tanggal 4 Februari 2000 atas nama Adam Firmansyah, S.E., M.T. SHM no. 42/Desa Tanjung yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15 November 1999 No. 79/04/06/1999 seluas 1.395 m² (seribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang dikeluarkan tanggal 4 Februari 2000 atas nama Adam Firmansyah, S.E.,M.T. SHM No. 43/Desa Tanjung yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15 November 1999 No. 77/04/06/1999 seluas 3.405 m² (tiga ribu empat ratus lima meter persegi) yang dikeluarkan otanggal 4 Februari 2000 atas nama Adam Firmansyah, S.E.,M.T. Keempat tanah terletak di: Provinsi : Jawa Timur. Kabupaten : Gresik. Kecamatan : Kedamean. Desa/Kelurahan :

164



Tanjung.

Perjanjian Sewa Menyewa No 107 tanggal 16 November 2017 yang dibuat dihadapan Sri Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Bekasi,

Berlaku sampai 15 November 2019

Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Sewa atas beberapa bidang tanah yaitu: SHM No. 290/Sumberjaya, sesuai surat ukur tertanggal 26 maret 1981 No. 902.1981, seluas 3.965 m² (tiga ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi). SHM No. 291/Sumberjaya, sesuai Surat Ukur tanggal 26 Maret 1981 No. 903/1981 seluas 24.045 m² (dua puluh empat ribu empat puluh lima meter persegi). Yang mana kedua tanah tersebut terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Perjanjian Sewa Menyewa No 01 tanggal 13 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Danang Setiadi, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Tangerang


Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten

SHM No. 2/ Kelurahan Pamulang, seluas 1.580 m² (seribu lima ratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 46/1969 tanggal 18 September 1969, yang mana sertifikat tersebut diterbitkan tanggal 18 September 1969. SHM No. 3/ Kelurahan Pamulang, seluas 1.620 m² (seribu enam ratus dua puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 447/1969 tanggal 18

165



Tanjung.

Perjanjian Sewa Menyewa No 107 tanggal 16 November 2017 yang dibuat dihadapan Sri Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Bekasi,

Berlaku sampai 15 November 2019

Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Sewa atas beberapa bidang tanah yaitu: SHM No. 290/Sumberjaya, sesuai surat ukur tertanggal 26 maret 1981 No. 902.1981, seluas 3.965 m² (tiga ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi). SHM No. 291/Sumberjaya, sesuai Surat Ukur tanggal 26 Maret 1981 No. 903/1981 seluas 24.045 m² (dua puluh empat ribu empat puluh lima meter persegi). Yang mana kedua tanah tersebut terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Perjanjian Sewa Menyewa No 01 tanggal 13 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Danang Setiadi, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Tangerang


Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten

SHM No. 2/ Kelurahan Pamulang, seluas 1.580 m² (seribu lima ratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 46/1969 tanggal 18 September 1969, yang mana sertifikat tersebut diterbitkan tanggal 18 September 1969. SHM No. 3/ Kelurahan Pamulang, seluas 1.620 m² (seribu enam ratus dua puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 447/1969 tanggal 18



September 1969, yang mana sertifikat tersebut diterbitkan tanggal 18 September 1969. SHM No. 7/ Kelurahan Pamulang, seluas 815 m² (delapan ratus lima belas meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 139/1970 tanggal 5 Maret 1970, yang mana sertifikat tersebut diterbitkan tanggal 5 Maret 1970. SHM No. 20/ Kelurahan Pamulang, seluas 2.605 m² (dua ribu enam ratus lima meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 450/1969 tanggal 18 September 1969, yang mana sertifikat tersebut diterbitkan tanggal 18 September 1969. Sebagian yaitu seluas kurang lebih 1.100 m² (seribu seratus meter persegi) SHM No. 1/ Kelurahan Pamulang, seluas 1.700 m² (seribu ltujuh ratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 445/1969 tanggal 18 September 1969, yang mana sertifikat tersebut diterbitkan tanggal 18 September 1969. SHM No. 03384/ Kelurahan Pamulang, seluas 593 m² (lima ratus sembilan puluh tiga meter persegi)

166



sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 532/Pamulang Timur/2006 tanggal 4 Desember 2006 sertifikat mana diterbitkan oleh Pihak yang berwenang tanggal 11 April 2007. SHM No. 05088/ Desa/Kelurahan Pamulang Timur, seluas 1.752 m² (seribu ltujuh ratus lima puluh dua meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 113/Pamulang Timur/2013 tanggal 3 Oktober 2013 sertifiakt mana telah diterbitakan tanggal 29 Oktober 2013.

Perjanjian Sewa Menyewa No 34 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Asyura Nuryani, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Banyuasin

±8.500 Berlaku sampai 31 Desember 2019

Kelurahan Kramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Akta Pengoperan Hak yang dibuat dihadapan Notaris Anwar Junaidi, S.H., Notaris di Palembang tanggal 3 Maret 2014 bernomor 16

Perjanjian Sewa Menyewa No 024/PKS/MIL-WBP/I/2018 tanggal 1 Januari 2018 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup

14.675

Berlaku sampai 16 Maret 2019. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan keterangan Emiten perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan dan masih mengikat dan berlaku bagi para pihak.

Jl. Raya Ciawi Sukabumi, Kabupaten Bogor milik Pihak pertama.

Tanah seluas 14.675 m² (empat belas ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak

Perjanjian Sewa Menyewa No 03/LNP-Waskita/Sewa/III/2017 tanggal 17 Maret 2017

10.000 Berlaku sampai 16 Maret 2019. Saat ini, sesuai dengan keterangan Emiten perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan dan masih mengikat dan berlaku bagi para pihak.

167



sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 532/Pamulang Timur/2006 tanggal 4 Desember 2006 sertifikat mana diterbitkan oleh Pihak yang berwenang tanggal 11 April 2007. SHM No. 05088/ Desa/Kelurahan Pamulang Timur, seluas 1.752 m² (seribu ltujuh ratus lima puluh dua meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 113/Pamulang Timur/2013 tanggal 3 Oktober 2013 sertifiakt mana telah diterbitakan tanggal 29 Oktober 2013.

Perjanjian Sewa Menyewa No 34 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Asyura Nuryani, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Banyuasin

±8.500 Berlaku sampai 31 Desember 2019

Kelurahan Kramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Akta Pengoperan Hak yang dibuat dihadapan Notaris Anwar Junaidi, S.H., Notaris di Palembang tanggal 3 Maret 2014 bernomor 16

Perjanjian Sewa Menyewa No 024/PKS/MIL-WBP/I/2018 tanggal 1 Januari 2018 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup

14.675

Berlaku sampai 16 Maret 2019. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan keterangan Emiten perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan dan masih mengikat dan berlaku bagi para pihak.

Jl. Raya Ciawi Sukabumi, Kabupaten Bogor milik Pihak pertama.

Tanah seluas 14.675 m² (empat belas ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak

Perjanjian Sewa Menyewa No 03/LNP-Waskita/Sewa/III/2017 tanggal 17 Maret 2017

10.000 Berlaku sampai 16 Maret 2019. Saat ini, sesuai dengan keterangan Emiten perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan dan masih mengikat dan berlaku bagi para pihak.



Perjanjian Sewa Menyewa No 02 tanggal 14 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Danang Setiadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang

dua tahun sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai 10 Agustus 2019.

Provinsi : Banten Kotamadya : Tangerang Kecamatan: Cipondoh Kelurahan : Cipondoh

SHGB 11775/Desa Cipondoh, seluas 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi0 sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 2 Juni 1994 No. 2964/1994 yang mana diterbitkan tanggal 14 Juni 1994 SHGB 11776/Desa Cipondoh, seluas 557 m² (lima ratus lima puluh tujuh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16 Agustus 2005 No. 945/Cipondoh/2005 yang mana diterbitkan tanggal 16 Agustus 2005. SHGB 11777/Desa Cipondoh, seluas 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14 Juni 1994 No. 2966/1994 yang mana diterbitkan tanggal 14 Juni 1994. SHGB 11778/Desa Cipondoh, seluas 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 6365/1981 tanggal 31 Desember 1981 yang dikeluarkan tanggal 31 Desember 1981. SHGB 11779/Desa Cipondoh, seluas 2.613 m² (dua ribu enam ratus tiga belas meter persegi) sebagaimana

168



diuraikan dalam Surat Ukur No. 946/Cipondoh/2005 tanggal 16 Agustus 2005 yang mana diterbitkan tanggal 26 Agustus 2005. SHGB 11780/Desa Cipondoh, seluas 1600 m² (seribu enam ratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 6364 tanggal 31 Desember 1981 dan di keluarkan tanggal 31 Desember 1981.. SHGB 11781/Desa Cipondoh, seluas 1.581 m² (seribu lima ratus delapan puluh satu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 944/Cipondoh/2005 tanggal 16 Agustus 2005 dan dikelaurkan tanggal 26 Agustus 2005. SHGB 12042/Kelurahan Cipondoh, seluas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Oktober 2013 No. 1245/Cipondoh/2013 yang dikeluarkan tanggal 4 November 2013 tanggal 31 Desember 1981 dan di keluarkan tanggal 31 Desember 1981. SHGB 12043/Kelurahan Cipondoh, seluas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) sebagaimana

169



diuraikan dalam Surat Ukur No. 946/Cipondoh/2005 tanggal 16 Agustus 2005 yang mana diterbitkan tanggal 26 Agustus 2005. SHGB 11780/Desa Cipondoh, seluas 1600 m² (seribu enam ratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 6364 tanggal 31 Desember 1981 dan di keluarkan tanggal 31 Desember 1981.. SHGB 11781/Desa Cipondoh, seluas 1.581 m² (seribu lima ratus delapan puluh satu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 944/Cipondoh/2005 tanggal 16 Agustus 2005 dan dikelaurkan tanggal 26 Agustus 2005. SHGB 12042/Kelurahan Cipondoh, seluas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Oktober 2013 No. 1245/Cipondoh/2013 yang dikeluarkan tanggal 4 November 2013 tanggal 31 Desember 1981 dan di keluarkan tanggal 31 Desember 1981. SHGB 12043/Kelurahan Cipondoh, seluas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) sebagaimana



diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Oktober 2013 No. 1244/Cipondoh/2013 yang dikeluarkan tanggal 4 November 2014. SHGB 12052/Kelurahan Cipondoh, seluas 543 m² (lima ratus empat puluh tiga meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Desember 2013 No. 1533/Cipondoh/2013 yang dikeluarkan tanggal 15 Janauri 2014. SHGB 12093/Kelurahan Cipondoh, seluas 1.451 m² (seribu empat ratus lima puluh satu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 27 Juni 2014 No. 1626/Cipondoh/2014 yang dikeluarkan tanggal 23 Juli 2014. SHGB 12041/Kelurahan Cipondoh, seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Oktober 2013 No. 1243/Cipondoh/2013 yang dikeluarkan tanggal 4 November 2014. Atas nama: PT Agungbeton Persada Utama berkedudukan di Jakarta Utara.

Perjanjian Sewa Menyewa No 38

10.000 Berlaku sampai 8 September 2019

SHM No. 136 seluas 4.476 m² (empat ribu

170



tanggal 8 September 2014 yang dibuat dihadapan Catur Virgo, S.H., Notaris di Jakarta

empat ratus tujuh puluh enam meter persegi). SHM No. 158 seluas 2.829 m² (dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan meter persegi).

Perjanjian Sewa Menyewa No 17 tanggal 5 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Afi Pinem, S.H., Notaris di Jakarta

20.000 Berlaku sampai 25 Juni 2020

SHM No. 41/ Desa Lalang, SHM No. 390 Desa Lalang, SHM No. 399/ Desa Lalang

Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 10 September 2014 yang dibuat dihadapan Ami Hartika, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta


Jl. Maloko, Kampung Babakan Tengah, Kecamatan Legok, Kota Tangerang, Banten

SHM No. 00327

Perjanjian Sewa Menyewa No. 92 tanggal 16 April 2018 yang dibuat dihadapan Sri Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta

7.951 Berlaku sampai 22 April 2020

Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,

SHM No. 01081

Perjanjian Sewa Menyewa No. 17 tanggal 4 November 2016 yang dibuat dihadapan Wimphry Suwignjo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta


Desa Lebaniwaras, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

SHGB No. 139 di Bekasi, dengan luas 38.345 m² (tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima meter persegi); SHGB No. 140 di Bekasi, dengan luas 35.629 m² (tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh sembilan meter persegi); SHGB No. 150 di Bekasi, dengan luas 2..748 m² (dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan meter persegi);

171



tanggal 8 September 2014 yang dibuat dihadapan Catur Virgo, S.H., Notaris di Jakarta

empat ratus tujuh puluh enam meter persegi). SHM No. 158 seluas 2.829 m² (dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan meter persegi).

Perjanjian Sewa Menyewa No 17 tanggal 5 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Afi Pinem, S.H., Notaris di Jakarta


SHM No. 41/ Desa Lalang, SHM No. 390 Desa Lalang, SHM No. 399/ Desa Lalang

Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 10 September 2014 yang dibuat dihadapan Ami Hartika, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta


Jl. Maloko, Kampung Babakan Tengah, Kecamatan Legok, Kota Tangerang, Banten

SHM No. 00327


7.951 Berlaku sampai 22 April 2020

Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,

SHM No. 01081

Perjanjian Sewa Menyewa No. 17 tanggal 4 November 2016 yang dibuat dihadapan Wimphry Suwignjo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta


Desa Lebaniwaras, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

SHGB No. 139 di Bekasi, dengan luas 38.345 m² (tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima meter persegi); SHGB No. 140 di Bekasi, dengan luas 35.629 m² (tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh sembilan meter persegi); SHGB No. 150 di Bekasi, dengan luas 2..748 m² (dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan meter persegi);



SHGB No. 151 di Bekasi, dengan luas 2.735 m² (dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi); SHGB No. 152 di Bekasi, dengan luas 1.512 m² (seribu lima ratus dua belas meter persegi); SHGB No.176 di Bekasi, dengan luas 1.478 m² (seribu empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi); SHGB No. 177 di Bekasi, dengan luas 2.485 m² (dua ribu empat ratus delapan puluh lima meter persegi)


7.228


Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

SHM No. 01082/Ciledug

Perjanjian Sewa Menyewa No. 04 tanggal 3 September 2018 yang dibuat dihadapan Abdul Jumin, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta

1.825 2 (dua) tahun Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Sewa atas bidang tanah yaitu : SHM No. 73/ Muarabakti dengan luas 1.825 m² (seribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi), SHM No. 75/ Muarabakti seluas 3.600 m² (tiga ribu enam ratus meter persegi), SHM No. 76/ Muarabakti seluas 3.690 m² (tiga ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi), SHM No. 86/Muarabakti seluas 6.320 m² (enam ribu tiga ratus dua puluh meter persegi), SHM No. 87 Muarabakti seluas

172



1.940 m² (seribu sembilan ratus empat puluh meter persegi), SHM No. 88/ Muarabakti seluas 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), SHM No. 89/ Muarabakti seluas 1.065 m² (seribu enam puluh lima meter persegi), SHM No. 90/ Muarabakti seluas 2.400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi)

Perjanjian Sewa Menyewa No. 09 tanggal 14 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Slamet, S.H., M.Kn., Notaris di Nganjuk

1.600 4 (empat) tahun Letter C Desa Kohir No. 2354 Persil No. 8b Blok S II seluas 800 m² (delapan ratus meter persegi) atas nama Indayah; Letter C Desa Kohir No. 3378 Persil No. 8b Blok S II seluas 800 m² (delapan ratus meter persegi) atas nama Sulaimi.


39.920 4 (empat) tahun Dusun Bodag, Desa Sudimoroharjo, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk.

Letter C Desa Kohir No. 2354 Persil No. 8b Blok S II seluas 630 m² (enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Indayah; Letter C Desa Kohir No. 3378 Persil No. 8b Blok S II seluas 49.723 m² (empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga ribu meter persegi) atas nama Sulami.

Perjanjian Sewa Menyewa No. 21 tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Melitina Lawrence, S.H., Notaris di Palembang

3 (tiga) tahun Jl. Sokarno Hatta No 98, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Sukarami, Palembang

SHM No. 1690/ Talang Kelapa sesuai Surat Ukur No. 466/Tl.Kelapa/1999 tanggal 25 November 1999 seluas 8.694 m² (delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat meter

173



1.940 m² (seribu sembilan ratus empat puluh meter persegi), SHM No. 88/ Muarabakti seluas 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), SHM No. 89/ Muarabakti seluas 1.065 m² (seribu enam puluh lima meter persegi), SHM No. 90/ Muarabakti seluas 2.400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi)


1.600 4 (empat) tahun Letter C Desa Kohir No. 2354 Persil No. 8b Blok S II seluas 800 m² (delapan ratus meter persegi) atas nama Indayah; Letter C Desa Kohir No. 3378 Persil No. 8b Blok S II seluas 800 m² (delapan ratus meter persegi) atas nama Sulaimi.


39.920 4 (empat) tahun Dusun Bodag, Desa Sudimoroharjo, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk.

Letter C Desa Kohir No. 2354 Persil No. 8b Blok S II seluas 630 m² (enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Indayah; Letter C Desa Kohir No. 3378 Persil No. 8b Blok S II seluas 49.723 m² (empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga ribu meter persegi) atas nama Sulami.

Perjanjian Sewa Menyewa No. 21 tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Melitina Lawrence, S.H., Notaris di Palembang

3 (tiga) tahun Jl. Sokarno Hatta No 98, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Sukarami, Palembang

SHM No. 1690/ Talang Kelapa sesuai Surat Ukur No. 466/Tl.Kelapa/1999 tanggal 25 November 1999 seluas 8.694 m² (delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat meter



persegi); SHM No. 1692/Talang Kelapa sesuai Surat Ukur No.468/Tl.Kelapa/1999 tanggal 25 November 1999 seluas 2.369 m² (dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi); SHM No. 1345/Talang Kelapa sesuai Surat Ukur No.76/Tl.Kelapa/1998 tanggal 3 Agustus 1998 seluas 9.090 m² (sembilan ribu tiga sembilan puluh meter persegi);


Berlaku sampai 9 Januari 2019 Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan keterangan Emiten perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan dan masih mengikat dan berlaku bagi para pihak.

Desa Boboh, Kecamaatan Menganti, Kab. Gresik

SHM No. 555 seluas 527 m² (lima ratus dua puluh tujuh meter persegi); SHM No. 630 seluas 916 m² (sembilan ratus enam belas meter persegi); SHM No. 631 seluas 9.464 m² (sembilan ribu empat ratus enam puluh empat meter persegi);

Salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Cover Note Notaris Dessi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta

Berlaku sampai 27 Januari 2019 Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan keterangan Emiten perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan dan masih mengikat dan berlaku bagi para pihak.

Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukktoa Jakarta

AJB No. 169/2013 tertanggal 23 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Bonar Sihombing, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Timur juncto Surat Pernyataan tidak sengketa, yang dibuat secara dibawah tangan bermaterai cukup, tertanggal 22 Juli 2013, yang telah dicatat dalam Register Kelurahan Pondok Kelapa, No. 256/1.711.1,

174



tertanggal 22 Juli 2013 seluas 10.540 M² atas nama Pembeli : Siro Herawati Arifin. SHM No. 07567/Pondok Kelapa, seluas 1.351M² sebagaimana diurakan dalam Surat Ukur No. 00165/2007 tanggal 27 September 2007 yang terletak di: Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, yang sertifikatnya dikelaurkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur, tertanggal 20 November 2007, setemapt dikenal sebagai Jalan Pondok Kelapa Selatan, RT 006/RW012, terdaftar atas nama Sutjipto Arifin. SHM No. 07568/Pondok Kelapa seluas 1.352 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00164/2007, tanggal 27 September 2007 yang terletak di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukktoa Jakarta, yang mana sertifikatnya dikelaurkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur, tertanggal 20 November 2007 setempat dikenal sebagai Jalan Pondok Kelapa

175



tertanggal 22 Juli 2013 seluas 10.540 M² atas nama Pembeli : Siro Herawati Arifin. SHM No. 07567/Pondok Kelapa, seluas 1.351M² sebagaimana diurakan dalam Surat Ukur No. 00165/2007 tanggal 27 September 2007 yang terletak di: Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, yang sertifikatnya dikelaurkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur, tertanggal 20 November 2007, setemapt dikenal sebagai Jalan Pondok Kelapa Selatan, RT 006/RW012, terdaftar atas nama Sutjipto Arifin. SHM No. 07568/Pondok Kelapa seluas 1.352 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00164/2007, tanggal 27 September 2007 yang terletak di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukktoa Jakarta, yang mana sertifikatnya dikelaurkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur, tertanggal 20 November 2007 setempat dikenal sebagai Jalan Pondok Kelapa



Selatan, RT 006/RW 0012 atas nama Sukmawati Arifin. SHM No. 07569/Pondok Kelapa, seluas 1.351 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00166/2007 tanggal 27 September 2007 yang terletak di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mana sertifikatnya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kotamadya Jakarta Timur, tertanggal 20 November 2007, setempat dikenal sebagai Jalan Pondok Kelapa Selatan, TR 006/RW 012 terdaftar atas nama Sutidjan Arifin. SHM No. 07570/Pondok Kelapa seluas 1.351 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00161/2007 tanggal 27 September 2007 yang terletak di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mana sertifikatnya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur, tertanggal 20 November 2007 setempat dikenal sebagai Jalan Pondok Kelapa Selatan, RT 006/RW 012, terdaftar atas

176



nama Sulastri Arifin.

Perjanjian Sewa Menyewa No 01 tanggal 8 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Suparman, S.Sos, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Lampung

28.000 Berlaku sampai 8 Desember 2019

Dusun 8, Kampung Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah,

Tanah seluas 2,8 Ha (dua koma delapan Hektare) atau seluas 28.000 m² (dua puluh delapan ribu meter persegi) di atas kampung, berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 460/001/SKT/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, yang dibuat dihadapan Slamet Sutopo, yang menjabat sebagai kepala Kampung Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah.

Perjanjian Sewa Menyewa No 4 tanggal 23 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Danang Setiadi, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Tangerang

Berlaku sampai 21 Desember 2019

Kelurahan Pamulan Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten

SHM No. 5/Kelurahan Pamulang seluas 4.090 m² (empat ribu sembilan puluh meter persegi) sebagaimana yang diuraikan dalam Gambar Situasi No. 653/1969, tanggal 2 Desember 1969. SHM No. 19/Kelurahan Pondok Cabe Udik, seluas 2.585 m² (dua ribu lima ratus delapan puluh lima meter persegi) sebagaimana yang diuraikan dalam Gambar Situasi No. 449/1969 tanggal 18 September 1969. SHM No. 4/Kelurahan Pamulang seluas 2.100 m² (dua ribu seratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 448/1969 tanggal 18

177



nama Sulastri Arifin.

Perjanjian Sewa Menyewa No 01 tanggal 8 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Suparman, S.Sos, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Lampung

28.000 Berlaku sampai 8 Desember 2019

Dusun 8, Kampung Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah,

Tanah seluas 2,8 Ha (dua koma delapan Hektare) atau seluas 28.000 m² (dua puluh delapan ribu meter persegi) di atas kampung, berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 460/001/SKT/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, yang dibuat dihadapan Slamet Sutopo, yang menjabat sebagai kepala Kampung Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah.

Perjanjian Sewa Menyewa No 4 tanggal 23 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Danang Setiadi, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Tangerang

Berlaku sampai 21 Desember 2019

Kelurahan Pamulan Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten

SHM No. 5/Kelurahan Pamulang seluas 4.090 m² (empat ribu sembilan puluh meter persegi) sebagaimana yang diuraikan dalam Gambar Situasi No. 653/1969, tanggal 2 Desember 1969. SHM No. 19/Kelurahan Pondok Cabe Udik, seluas 2.585 m² (dua ribu lima ratus delapan puluh lima meter persegi) sebagaimana yang diuraikan dalam Gambar Situasi No. 449/1969 tanggal 18 September 1969. SHM No. 4/Kelurahan Pamulang seluas 2.100 m² (dua ribu seratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 448/1969 tanggal 18



September 1969.. SHM No. 26/ Kelurahan Pondok Cabe Udik, seluas 2.645 m² sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 654/1969 tanggal 2 Desmber 1969. Sebagian yaitu seluas kurang lebih 600 m² (enam ratus meter persegi) dari SHM No. 1/ Kelurahan Pamulang, seluas 1.700 m² (seribu tujuh ratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 445/1969 tanggal 18 September 1969.

Perjanjian Sewa Menyewa No 29 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Didit Aditya Hermantor,S.H., M.Kn., Notaris di Mojokarto,

2.408 25 Februari 2020 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabuoaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur

SHGB No. 126 atas nama PT Mustika Indah Lestari

Perjpanjangan Sewa Menyewa No. 3 tanggal 6 Juni 2018 dibuat dihadapan Melitina Lawrence, S.H., Notaris di Palembang

3.809 Sampai 11 Juni 2019 Kelurahan Alang-alang Lebar, Kecamatan Sukarmi, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

SHM No. 1444/Alang-alang lebar

Perjpanjangan Sewa Menyewa No. 4 tanggal 6 Juni 2018 dibuat dihadapan Melitina Lawrence, S.H., Notaris di Palembang


Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

SHM NO. 2026 dan SHM 12098

Perjanjian Sewa Menyewa No 20 tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat

± 5.000 Berlaku sampai 31 Agustus 2021

Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Sukarmi Kota

SHM No. 1346/Talang

178



dihadapan Melitina Lawrence, S.H., Notaris di Palembang

Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Perjanjian Sewa Menyewa No 21 tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Melitina Lawrence, S.H., Notaris di Palembang

Berlaku sampai 31 Agustus 2021

Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Sukarmi, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

SHM No. 1690/Talang Kelapa (dahulu Alang-alang Lebar) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 November 1999 No. 466/T1.Kelapa/1999 seluas 8.694 m² (delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat meter persegi). SHM No. 1692/Talang Kelapa (dahulu Alang-alang Lebar), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tnaggal 25 November 1999 No. 468/T1.Kelapa/1999, seluas 2.369 m² (dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi). SHM No. 1345/Talang Kelapa (dahulu Alang-alang Lebar), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Agustus 1998 No. 76/T.Kelapa/1998 seluas 9.090 m² (sembilan ribu sembilan puluh meter persegi,

179



dihadapan Melitina Lawrence, S.H., Notaris di Palembang

Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Perjanjian Sewa Menyewa No 21 tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Melitina Lawrence, S.H., Notaris di Palembang

Berlaku sampai 31 Agustus 2021

Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Sukarmi, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

SHM No. 1690/Talang Kelapa (dahulu Alang-alang Lebar) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 November 1999 No. 466/T1.Kelapa/1999 seluas 8.694 m² (delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat meter persegi). SHM No. 1692/Talang Kelapa (dahulu Alang-alang Lebar), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tnaggal 25 November 1999 No. 468/T1.Kelapa/1999, seluas 2.369 m² (dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi). SHM No. 1345/Talang Kelapa (dahulu Alang-alang Lebar), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Agustus 1998 No. 76/T.Kelapa/1998 seluas 9.090 m² (sembilan ribu sembilan puluh meter persegi,

C. Kendaraan Bermotor, Mesin dan Alat Berat No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 1 Air Compressor Airman 185 CFM 2011 2 Air Compressor Ingersoll Rand Screw MH45 A/50 2014 3 Air Compressor Sullair AS 7510 2015 4 Air Compressor Sullair AS 7510 2015 5 Air Compressor Sullair AS 7510 2015 6 Air Compressor Sullair AS 7510 2015 7 Air Compressor Sullair AS 5508 2016 8 Air Compressor Sullair AS 5508 2016 9 Air Compressor Sullair AS 5508 2016 10 Air Compressor Sullair DD-35M3, 2015 11 Air Compressor Boge S75 - 3 2013 12 Air Compressor Linghein L37D - 8 2013 13 Air Compressor August SFC55B 2014 14 Air Compressor Airman 185 CFM 2016 15 Air Compressor SCR 75M-10 2017 16 Air Compressor Sullair AS 5508 2017 JUMLAH 16 1 Alat Stressing Power Team 400 mm 2012 2 Alat Stressing Power Team 400 mm 2012 3 Alat Stressing Power Team 300 mm 2012 4 Alat Stressing Power Team 600 mm 2012 5 Alat Stressing Power Team 600 mm 2012 6 Alat Stressing Power Team 600 mm 2013 7 Alat Stressing Power Team SPX 2013 8 Alat Stressing Power Team SPX 2013 9 Alat Stressing ZHE JIANG XL YC-300T,500kgf 2015 10 Alat Stressing ZHE JIANG XL ZB10/630, 63Mpa 2015 11 Alat Stressing ZHE JIANG XL YC - 300 T 2013 12 Alat Stressing ZHE JIANG XL YC - 300 T 2013 13 Alat Stressing ZHE JIANG XL YC - 800 T 2013 14 Alat Stressing Power Team DPC - 60020/04/15/8801 2013 15 Alat Stressing Power Team DPC - 60020/04/15/8801 2013 16 Alat Stressing Power Team DPC - 60020/05/15/8801 2013 17 Alat Stressing Power Team DPC - 60020/05/15/8801 2013 18 Alat Stressing Power Team DKP/MJ 2013 19 Alat Stressing Power Team DKP/MJ/013 2013 20 Alat Stressing Power Team DKP/MJ/014 2013 21 Alat Stressing Power Team DKP/MJ/014 2015 22 Alat Stressing Power Team SPX 2013 23 Alat Stressing Multi Welindo MS 3 2014 24 Alat Stressing Multi Welindo MS 8 2014 25 Alat Stressing Power Team DPC - 60020/05/15/8801 2017 26 Alat Stressing Power Team DKP/MJ 2013 27 Alat Stressing Hwasan HSTJ 100-200 2013 28 Alat Stressing POWER TEAM SPX 2016 29 Alat Stressing POWER TEAM SPX 2016 30 Alat Stressing POWER TEAM SPX 2016 31 Alat Stressing Dwi Karya stroke 600 2016 32 Alat Stressing Dwi Karya stroke 600 2016 33 Alat Stressing Dwi Karya SDY 2015 34 Alat Stressing Hwasan HSTJ 200 2013 35 Alat Stressing Welindo YC - 300 2017

180

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan JUMLAH 35 1 Bar Bender Takeda TK 42 2012 2 Bar Bender Takeda TK 42 2012 3 Bar Bender Takeda TK 42 2012 4 Bar Bender Takeda TK 42 2012 5 Bar Bender Takeda TK 42 2012 6 Bar Bender Takeda TK 42 2012 7 Bar Bender Takeda TK 42 2012 8 Bar Bender BNC BNC 42 2012 9 Bar Bender BNC TYC.HD12A 2013 10 Bar Bender BNC TYB HD42A 2013 11 Bar Bender Takeda TK 42 2013 12 Bar Bender Takeda BMC 42 2015 13 Bar Bender Takeda BMC 42 2015 14 Bar Bender Takeda MTB 42 2015 15 Bar Bender Takeda MTB 42 2015 16 Bar Bender Takeda MTB 42 2015 17 Bar Bender Takeda MTB 42 2015 18 Bar Bender CHINA TIDAK ADA 2013 19 Bar Bender CHINA TIDAK ADA 2013 20 Bar Bender TOYO/MEIHO TAKEDA TB / B - 42 2013 21 Bar Bender TOYO/MEIHO TAKEDA TB / B - 42 2013 22 Bar Bender Meiho Takeda MTK 42 2015 23 Bar Bender Meiho Takeda MTK 42 2015 24 Bar Bender Meiho Takeda MTK 42 2015 25 Bar Bender Meiho Takeda MTN 42 2015 26 Bar Bender Takeda BMC 42 2015 27 Bar Bender Takeda BMC 42 2015 28 Bar Bender Takeda BMC 42 2015 29 Bar Bender Takeda BMC 42 2015 30 Bar Bender Strong BMC 42 2016 31 Bar Bender BNC TYB-D35 2016 32 Bar Bender BNC TYB-D35 2015 33 Bar Bender BNC TYB-D35 2015 34 Bar Bender BNC TYB HD42A 2014 35 Bar Bender Meiho Takeda TB 42 2014 36 Bar Bender Meiho Takeda TB 42 2014 37 Bar Bender Meiho Takeda MTB 42 2016 38 Bar Bender Meiho Takeda MTB 42 2016 39 Bar Bender Meiho Takeda MTB 42 2015 40 Bar Bender Meiho Takeda MTB 42 2015 41 Bar Bender Meiho Takeda MTB 42 2015 42 Bar Bender Meiho Takeda MTB 42 2015 43 Bar Bender Meiho Takeda MTB 42 2015 44 Bar Bender Meiho Takeda MTB 42 2015 45 Bar Bender Meiho Takeda MTB 42 2015 46 Bar Bender Meiho Takeda MTB 42 2015 47 Bar Bender Meiho Takeda MTB 42 2016 48 Bar Bender Meiho Takeda TB 42 2016 49 Bar Bender Meiho Takeda TB 42 2016 50 Bar Bender Meiho Takeda TB 42 2016 51 Bar Bender Meiho Takeda TB 42 2016 52 Bar Bender BNC BNC 35 2014 53 Bar Bender Takeda MTK 42 2016 54 Bar Bender Takeda MTK 42 2016

181

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan JUMLAH 35 1 Bar Bender Takeda TK 42 2012 2 Bar Bender Takeda TK 42 2012 3 Bar Bender Takeda TK 42 2012 4 Bar Bender Takeda TK 42 2012 5 Bar Bender Takeda TK 42 2012 6 Bar Bender Takeda TK 42 2012 7 Bar Bender Takeda TK 42 2012 8 Bar Bender BNC BNC 42 2012 9 Bar Bender BNC TYC.HD12A 2013 10 Bar Bender BNC TYB HD42A 2013 11 Bar Bender Takeda TK 42 2013 12 Bar Bender Takeda BMC 42 2015 13 Bar Bender Takeda BMC 42 2015 14 Bar Bender Takeda MTB 42 2015 15 Bar Bender Takeda MTB 42 2015 16 Bar Bender Takeda MTB 42 2015 17 Bar Bender Takeda MTB 42 2015 18 Bar Bender CHINA TIDAK ADA 2013 19 Bar Bender CHINA TIDAK ADA 2013 20 Bar Bender TOYO/MEIHO TAKEDA TB / B - 42 2013 21 Bar Bender TOYO/MEIHO TAKEDA TB / B - 42 2013 22 Bar Bender Meiho Takeda MTK 42 2015 23 Bar Bender Meiho Takeda MTK 42 2015 24 Bar Bender Meiho Takeda MTK 42 2015 25 Bar Bender Meiho Takeda MTN 42 2015 26 Bar Bender Takeda BMC 42 2015 27 Bar Bender Takeda BMC 42 2015 28 Bar Bender Takeda BMC 42 2015 29 Bar Bender Takeda BMC 42 2015 30 Bar Bender Strong BMC 42 2016 31 Bar Bender BNC TYB-D35 2016 32 Bar Bender BNC TYB-D35 2015 33 Bar Bender BNC TYB-D35 2015 34 Bar Bender BNC TYB HD42A 2014 35 Bar Bender Meiho Takeda TB 42 2014 36 Bar Bender Meiho Takeda TB 42 2014 37 Bar Bender Meiho Takeda MTB 42 2016 38 Bar Bender Meiho Takeda MTB 42 2016 39 Bar Bender Meiho Takeda MTB 42 2015 40 Bar Bender Meiho Takeda MTB 42 2015 41 Bar Bender Meiho Takeda MTB 42 2015 42 Bar Bender Meiho Takeda MTB 42 2015 43 Bar Bender Meiho Takeda MTB 42 2015 44 Bar Bender Meiho Takeda MTB 42 2015 45 Bar Bender Meiho Takeda MTB 42 2015 46 Bar Bender Meiho Takeda MTB 42 2015 47 Bar Bender Meiho Takeda MTB 42 2016 48 Bar Bender Meiho Takeda TB 42 2016 49 Bar Bender Meiho Takeda TB 42 2016 50 Bar Bender Meiho Takeda TB 42 2016 51 Bar Bender Meiho Takeda TB 42 2016 52 Bar Bender BNC BNC 35 2014 53 Bar Bender Takeda MTK 42 2016 54 Bar Bender Takeda MTK 42 2016

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 55 Bar Bender Meiho Takeda MTB 42 2016 56 Bar Bender Meiho Takeda TB / B - 42 2016 57 Bar Bender Meiho Takeda TB / B - 42 2016 58 Bar Bender Meiho Takeda TB / B - 42 2016 JUMLAH 58 1 Bar Cutter Takeda TK 42 2012 2 Bar Cutter Takeda TK 42 2012 3 Bar Cutter Takeda TK 42 2012 4 Bar Cutter Takeda TK 42 2012 5 Bar Cutter Takeda TK 42 2012 6 Bar Cutter Maiho MH 42 2013 7 Bar Cutter Takeda TK 42 2012 8 Bar Cutter Takeda TK 42 2012 9 Bar Cutter BNC BNC 42 2012 10 Bar Cutter BNC BNC 42 2012 11 Bar Cutter BNC BNC 42 2014 12 Bar Cutter BNC TYC.HD12A 2013 13 Bar Cutter BNC TYC-HD42A 2014 14 Bar Cutter Takeda TK 42 2015 15 Bar Cutter Takeda TK 42 2015 16 Bar Cutter Takeda TK 42 2015 17 Bar Cutter Takeda TK 42 2015 18 Bar Cutter Takeda TK 42 2015 19 Bar Cutter Maiho MH 42 2015 20 Bar Cutter TOYO/MEIHO TAKEDA MTK 42 2016 21 Bar Cutter TOYO/MEIHO TAKEDA MTK 42 2016 22 Bar Cutter TOYO/MEIHO TAKEDA MTK 42 2016 23 Bar Cutter Meiho Takeda MTK 42 2015 24 Bar Cutter Meiho Takeda MTK 42 2015 25 Bar Cutter Meiho Takeda MTK 42 2015 26 Bar Cutter Meiho Takeda MTK 42 2015 27 Bar Cutter Takeda TK 42 2015 28 Bar Cutter Takeda TK 42 2015 29 Bar Cutter Takeda TK 42 2015 30 Bar Cutter Takeda TK 42 2015 31 Bar Cutter BNC TYC-B35 2016 32 Bar Cutter BNC TYC-B35 2015 33 Bar Cutter BNC TYC-B35 2016 34 Bar Cutter BNC TYC-HD42A 2014 35 Bar Cutter BNC TYC-HD42A 2014 36 Bar Cutter BNC TYC-HD42A 2014 37 Bar Cutter Meiho Takeda MTK 42 2016 38 Bar Cutter Meiho Takeda MTK 42 2015 39 Bar Cutter Meiho Takeda MTK 42 2015 40 Bar Cutter Meiho Takeda MTK 42 2015 41 Bar Cutter Meiho Takeda MTK 42 2015 42 Bar Cutter Meiho Takeda MTK 42 2016 43 Bar Cutter Meiho Takeda MTK 42 2016 44 Bar Cutter Meiho Takeda MTK 42 2016 45 Bar Cutter Meiho Takeda MTK 42 2016 46 Bar Cutter Meiho Takeda MTK 42 2016 47 Bar Cutter Meiho Takeda MTK 42 2016 48 Bar Cutter Meiho Takeda MTK 42 2016 49 Bar Cutter Meiho Takeda MTK 42 2016

182

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 50 Bar Cutter Meiho Takeda MTK 42 2016 JUMLAH 50 1 Batching Plant Detede DKXS 1,25 2013 2 Batching Plant Detede DKX 1,25 2013 3 Batching Plant Detede DKXS 1,25 2013 4 Batching Plant Detede DKX 1,25 2013 5 Batching Plant Sicoma MAO 2250 2013 6 Batching Plant Tugu Beton TBW 90-4C/4S 2013 7 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2013 8 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2013 9 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2013 10 Batching Plant Sicoma MAO 4000/3000 2013 11 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2013 12 Batching Plant Detede DKX 1,25 2014 13 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2015 14 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2015 15 Batching Plant Detede DKX 1,25 2015 16 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2015 17 Batching Plant Detede DKX 1,25 2015 18 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2015 19 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2015 20 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2015 21 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2015 22 Batching Plant Detede DKX 1,25 2015 23 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2015 24 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2015 25 Batching Plant Detede DKX 1,25 2015 26 Batching Plant Detede DKX 1,25 2016 27 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2016 28 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2016 29 Batching Plant Detede DKXs 1,25 2016 30 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2016 31 Batching Plant Detede DKX 1,25 2016 32 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2016 33 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2016 34 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2016 35 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2016 36 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2016 37 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2016 38 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2016 39 Batching Plant Detede DKX 1,25 2016 40 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2016 41 Batching Plant Fang Yuan HZS180D 2015 42 Batching Plant Truemax HZS120 2014 43 Batching Plant BHS (China) BHS 3 2013 44 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2016 45 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2016 46 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2016 47 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2016 48 Batching Plant Detede DKX 1,25 2016 49 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2016 50 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2016 51 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2016 52 Batching Plant Detede DKXS 4,5 2016

183

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 50 Bar Cutter Meiho Takeda MTK 42 2016 JUMLAH 50 1 Batching Plant Detede DKXS 1,25 2013 2 Batching Plant Detede DKX 1,25 2013 3 Batching Plant Detede DKXS 1,25 2013 4 Batching Plant Detede DKX 1,25 2013 5 Batching Plant Sicoma MAO 2250 2013 6 Batching Plant Tugu Beton TBW 90-4C/4S 2013 7 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2013 8 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2013 9 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2013 10 Batching Plant Sicoma MAO 4000/3000 2013 11 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2013 12 Batching Plant Detede DKX 1,25 2014 13 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2015 14 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2015 15 Batching Plant Detede DKX 1,25 2015 16 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2015 17 Batching Plant Detede DKX 1,25 2015 18 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2015 19 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2015 20 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2015 21 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2015 22 Batching Plant Detede DKX 1,25 2015 23 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2015 24 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2015 25 Batching Plant Detede DKX 1,25 2015 26 Batching Plant Detede DKX 1,25 2016 27 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2016 28 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2016 29 Batching Plant Detede DKXs 1,25 2016 30 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2016 31 Batching Plant Detede DKX 1,25 2016 32 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2016 33 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2016 34 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2016 35 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2016 36 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2016 37 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2016 38 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2016 39 Batching Plant Detede DKX 1,25 2016 40 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2016 41 Batching Plant Fang Yuan HZS180D 2015 42 Batching Plant Truemax HZS120 2014 43 Batching Plant BHS (China) BHS 3 2013 44 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2016 45 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2016 46 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2016 47 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2016 48 Batching Plant Detede DKX 1,25 2016 49 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2016 50 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2016 51 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2016 52 Batching Plant Detede DKXS 4,5 2016

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 53 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2017 54 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2017 55 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2017 56 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2017 57 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2017 58 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2017 59 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2017 60 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2017 61 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2017 62 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2017 63 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2017 64 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2017 65 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2017 66 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2017 67 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2017 68 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2017 69 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2017 70 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2017 71 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2017 72 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2017 73 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2017 74 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2017 75 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2017 76 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2017 77 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2017 78 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2017 79 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2017 80 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2017 81 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2017 82 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2017 83 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2017 84 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2017 85 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2017 86 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2017 87 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2017 88 Mobile Batching Plant Detede DKXS 1,25 2018 89 Mobile Batching Plant Detede DKXS 1,25 2018 90 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2018 91 Batching Plant Detede DKXS 2,25 2017 JUMLAH 91 1 Boiler Set Batubara 2012 2 Boiler Set Trimitra Gas 2015 3 Boiler Set FBR Gas 2015 4 Boiler Set FBR Gas 2015 5 Boiler Set Trimitra TWA-SFB-5000/10 (Batubara) 2015 6 Boiler Set Trimitra Gas 2015 7 Boiler Set Chain Grade Boiler Batubara (TS2110808) 2015 8 Boiler Set Hu Mei DZL4 2014 9 Boiler Set Dynamic II plus Gas 2013 10 Boiler Set TWA TWA-SFB-5000/10 (Batubara) 2017 11 Boiler Set Trimitra Canon Bono Energia (Gas) 2017 12 Boiler Set Trimitra Canon Bono Energia (Gas) 2017 JUMLAH 12

184

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 1 Crawler Crane Kato IHI CCH 550 3II Cummins QSB 6.7 2017 2 Crawler Crane Kato IHI CCH 550 3II Cummins QSB 6.7 2017 3 Crawler Crane Kato IHI 1000 Cummins QSB 6.7 2017 4 Crawler Crane Kato IHI CCH 550 3II Cummins QSB 6.7 2017 5 Crawler Crane Kato IHI CCH 550 3II Cummins QSB 6.7 2017 6 Crawler Crane Kato IHI CCH 1000 Cummins QSB 6.7 2017 7 Crawler Crane Kato IHI CCH 550 3II Cummins QSB 6.7 2017 8 Crawler Crane Kato IHI CCH 550 3II Cummins QSB 6.7 2017 9 Crawler Crane Kato IHI CCH 550 3II Cummins QSB 6.7 2017 10 Crawler Crane Kato IHI CCH 550 3II Cummins QSB 6.7 2017 JUMLAH 10 1 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2012 2 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2012 3 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2012 4 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2012 5 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2012 6 Concrete Vibrator Int Wacker FU 4/200 2012 7 Concrete Vibrator Int Wacker FU 4/200 2012 8 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2013 9 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2013 10 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2013 11 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2013 12 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2015 13 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2015 14 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2015 15 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2015 16 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2015 17 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2015 18 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2015 19 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2015 20 Concrete Vibrator Int WACKER FU 4/200 2013 21 Concrete Vibrator Int WACKER FU 4/200 2013 22 Concrete Vibrator Int WACKER FU 4/200 2013 23 Concrete Vibrator Int WACKER FU 4/200 2013 24 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2013 25 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2013 26 Concrete Vibrator Int Mikasa NHF-4N 2015 27 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2016 28 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2016 29 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2016 30 Concrete Vibrator Int HONDA GX150 2016 31 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2016 32 Concrete Vibrator Int Neo Mikasa AIC 13029 2014 33 Concrete Vibrator Int Neo Mikasa AIC 13029 2014 34 Concrete Vibrator Int Neo Mikasa AIC 13029 2014 35 Concrete Vibrator Int Neo Mikasa AIC 13029 2015 36 Concrete Vibrator Int Wacker FU 4/200 2016 37 Concrete Vibrator Int Wacker FU 4/200 2016 38 Concrete Vibrator Int Wacker FU 4/200 2016 39 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2016 40 Concrete Vibrator Int Wacker FU 4/200 2016 41 Concrete Vibrator Int Wacker FU 4/200 2016 42 Concrete Vibrator Int Wacker FU 4/200 2016 43 Concrete Vibrator Int Wacker FU 4/200 2016

185

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 1 Crawler Crane Kato IHI CCH 550 3II Cummins QSB 6.7 2017 2 Crawler Crane Kato IHI CCH 550 3II Cummins QSB 6.7 2017 3 Crawler Crane Kato IHI 1000 Cummins QSB 6.7 2017 4 Crawler Crane Kato IHI CCH 550 3II Cummins QSB 6.7 2017 5 Crawler Crane Kato IHI CCH 550 3II Cummins QSB 6.7 2017 6 Crawler Crane Kato IHI CCH 1000 Cummins QSB 6.7 2017 7 Crawler Crane Kato IHI CCH 550 3II Cummins QSB 6.7 2017 8 Crawler Crane Kato IHI CCH 550 3II Cummins QSB 6.7 2017 9 Crawler Crane Kato IHI CCH 550 3II Cummins QSB 6.7 2017 10 Crawler Crane Kato IHI CCH 550 3II Cummins QSB 6.7 2017 JUMLAH 10 1 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2012 2 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2012 3 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2012 4 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2012 5 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2012 6 Concrete Vibrator Int Wacker FU 4/200 2012 7 Concrete Vibrator Int Wacker FU 4/200 2012 8 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2013 9 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2013 10 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2013 11 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2013 12 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2015 13 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2015 14 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2015 15 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2015 16 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2015 17 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2015 18 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2015 19 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2015 20 Concrete Vibrator Int WACKER FU 4/200 2013 21 Concrete Vibrator Int WACKER FU 4/200 2013 22 Concrete Vibrator Int WACKER FU 4/200 2013 23 Concrete Vibrator Int WACKER FU 4/200 2013 24 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2013 25 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2013 26 Concrete Vibrator Int Mikasa NHF-4N 2015 27 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2016 28 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2016 29 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2016 30 Concrete Vibrator Int HONDA GX150 2016 31 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2016 32 Concrete Vibrator Int Neo Mikasa AIC 13029 2014 33 Concrete Vibrator Int Neo Mikasa AIC 13029 2014 34 Concrete Vibrator Int Neo Mikasa AIC 13029 2014 35 Concrete Vibrator Int Neo Mikasa AIC 13029 2015 36 Concrete Vibrator Int Wacker FU 4/200 2016 37 Concrete Vibrator Int Wacker FU 4/200 2016 38 Concrete Vibrator Int Wacker FU 4/200 2016 39 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2016 40 Concrete Vibrator Int Wacker FU 4/200 2016 41 Concrete Vibrator Int Wacker FU 4/200 2016 42 Concrete Vibrator Int Wacker FU 4/200 2016 43 Concrete Vibrator Int Wacker FU 4/200 2016

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 44 Concrete Vibrator Int Mikasa MVI CE 2016 45 Concrete Vibrator Int Wacker FU 4/200 2016 46 Concrete Vibrator Int Mikasa FC 401 2016 47 Concrete Vibrator Int Mikasa FX - 30E 2016 48 Concrete Vibrator Int Mikasa FX - 60E 2016 49 Concrete Vibrator Int Robin GX 160 2013 50 Concrete Vibrator Int Robin GX 160 2013 JUMLAH 50 1 Excavator Komatsu PC 200-8 2014 2 Excavator Komatsu PC 200-8 2014 3 Excavator Komatsu PC 200-8 2016 4 Excavator Caterpilar 320D 2016 5 Excavator Komatsu PC 200-8 2016 6 Excavator Komatsu PC 200-8 2017 7 Excavator Komatsu PC 200-8 2017 8 Excavator Komatsu PC 200-8 2017 9 Excavator Komatsu PC 200-8 2017 10 Excavator Komatsu PC 200-8 2017 11 Excavator Komatsu PC 200-8 2017 12 Excavator Komatsu PC 200-8 2017 13 Excavator Komatsu PC 200-8 2017 14 Excavator Caterpilar 320D 2017 15 Excavator Caterpilar 320D 2017 16 Excavator Caterpilar 320D 2017 17 Excavator Caterpilar 320D 2017 18 Excavator Caterpilar 320D 2017 19 Excavator Caterpilar 320D 2017 20 Excavator Caterpilar 320D 2017 21 Excavator Caterpilar 320D 2017 22 Excavator Caterpilar 320D 2017 23 Excavator Caterpilar 320D 2017 JUMLAH 23 1 External Vibrator Wacker FJH 500 2012 2 External Vibrator Wacker FJH 500 2012 3 External Vibrator Wacker FJH 500 2012 4 External Vibrator Wacker FJH 500 2012 5 External Vibrator MBE CBP 100 2013 6 External Vibrator MBE CBP 100 2013 7 External Vibrator MBE CBP 100 2013 8 External Vibrator MBE CBP 100 2013 9 External Vibrator MBE CBP 100 2013 10 External Vibrator MBE CBP 100 2013 11 External Vibrator Mikasa KJP 35 2013 12 External Vibrator Wacker FJH 750 2015 13 External Vibrator Wacker FJH 750 2015 14 External Vibrator Wacker FJH 750 2015 15 External Vibrator Wacker FJH 750 2015 16 External Vibrator Wacker FJH 750 2015 17 External Vibrator Wacker FJH 750 2015 18 External Vibrator Wacker FJH 750 2015 19 External Vibrator Wacker FJH 750 2015 20 External Vibrator Wacker FJH 750 2015 21 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015

186

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 22 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 23 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 24 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 25 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 26 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 27 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 28 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 29 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 30 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 31 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 32 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 33 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 34 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 35 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 36 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 37 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 38 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 39 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 40 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 41 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 42 External Vibrator Wacker AR 52/6/042 2016 43 External Vibrator Wacker AR 52/6/042 2016 44 External Vibrator Wacker AR 52/6/042 2016 45 External Vibrator Oli MVE 3300 2016 46 External Vibrator Wacker AR 52/6/042 2016 47 External Vibrator Wacker AR 52/6/042 2016 48 External Vibrator Mikasa FJH 750 2016 49 External Vibrator Mikasa FJH 750 2016 50 External Vibrator Mikasa FJH 550 2016 51 External Vibrator Mikasa FJH 550 2016 52 External Vibrator Wacker AR 52/6/042 2016 53 External Vibrator Wacker AR 52/6/042 2016 54 External Vibrator Wacker AR 52/6/042 2016 55 External Vibrator Wacker AR 52/6/042 2016 56 External Vibrator Wacker AR 52/6/042 2016 57 External Vibrator MIKASA FJH-750 2016 58 External Vibrator MIKASA FJH-750 2016 59 External Vibrator MIKASA FJH-750 2016 60 External Vibrator Mikasa FJH-750 2016 61 External Vibrator Mikasa FJH-750 2016 62 External Vibrator Mikasa FJH-750 2016 63 External Vibrator Mikasa FJH-750 2016 64 External Vibrator Mikasa NKJ 550 2014 65 External Vibrator Mikasa NKJ 550 2014 66 External Vibrator Mikasa NKJ 750 2014 67 External Vibrator Mikasa NKJ 750 2014 68 External Vibrator Mikasa FJH 750 2016 69 External Vibrator Mikasa FJH 750 2016 70 External Vibrator Mikasa FJH 750 2016 71 External Vibrator Mikasa FJH 750 2016 72 External Vibrator Mikasa FJH 750 2016 73 External Vibrator Mikasa FJH 750 2016 74 External Vibrator Miktec 720 - 2P 2014 75 External Vibrator Miktec 720 - 2P 2014 76 External Vibrator Miktec 720 - 2P 2014

187

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 22 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 23 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 24 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 25 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 26 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 27 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 28 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 29 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 30 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 31 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 32 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 33 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 34 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 35 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 36 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 37 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 38 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 39 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 40 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 41 External Vibrator Mikasa FJH 550 2015 42 External Vibrator Wacker AR 52/6/042 2016 43 External Vibrator Wacker AR 52/6/042 2016 44 External Vibrator Wacker AR 52/6/042 2016 45 External Vibrator Oli MVE 3300 2016 46 External Vibrator Wacker AR 52/6/042 2016 47 External Vibrator Wacker AR 52/6/042 2016 48 External Vibrator Mikasa FJH 750 2016 49 External Vibrator Mikasa FJH 750 2016 50 External Vibrator Mikasa FJH 550 2016 51 External Vibrator Mikasa FJH 550 2016 52 External Vibrator Wacker AR 52/6/042 2016 53 External Vibrator Wacker AR 52/6/042 2016 54 External Vibrator Wacker AR 52/6/042 2016 55 External Vibrator Wacker AR 52/6/042 2016 56 External Vibrator Wacker AR 52/6/042 2016 57 External Vibrator MIKASA FJH-750 2016 58 External Vibrator MIKASA FJH-750 2016 59 External Vibrator MIKASA FJH-750 2016 60 External Vibrator Mikasa FJH-750 2016 61 External Vibrator Mikasa FJH-750 2016 62 External Vibrator Mikasa FJH-750 2016 63 External Vibrator Mikasa FJH-750 2016 64 External Vibrator Mikasa NKJ 550 2014 65 External Vibrator Mikasa NKJ 550 2014 66 External Vibrator Mikasa NKJ 750 2014 67 External Vibrator Mikasa NKJ 750 2014 68 External Vibrator Mikasa FJH 750 2016 69 External Vibrator Mikasa FJH 750 2016 70 External Vibrator Mikasa FJH 750 2016 71 External Vibrator Mikasa FJH 750 2016 72 External Vibrator Mikasa FJH 750 2016 73 External Vibrator Mikasa FJH 750 2016 74 External Vibrator Miktec 720 - 2P 2014 75 External Vibrator Miktec 720 - 2P 2014 76 External Vibrator Miktec 720 - 2P 2014

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 77 External Vibrator Miktec 720 - 2P 2014 78 External Vibrator Miktec 720 - 2P 2014 79 External Vibrator Mikasa NKJ series 2015 80 External Vibrator Mikasa NKJ series 2015 81 External Vibrator Mikasa NKJ series 2015 82 External Vibrator Mikasa NKJ series 2015 83 External Vibrator Mikasa FJH 750 2016 84 External Vibrator Wacker AR 75/6/042 2016 85 External Vibrator Wacker AR 75/6/042 2016 86 External Vibrator Wacker AR 75/6/042 2016 87 External Vibrator Wacker AR 75/6/042 2016 JUMLAH 87 1 Flat Bed Crane Hino (B 9134) FM 260 TI 2012

2 Flat Bed Crane Quester CWE 280 (B 9463 TIA) Tadano 2015

JUMLAH 2 1 Forklift Mitsubishi FD30N (Japan) 2015 2 Forklift TCM FD 70Z8 2014 JUMLAH 2 1 Gantry Crane Hyundai Korea 2012 2 Gantry Crane Hyundai Korea 2012 3 Gantry Crane Misia T=7, L=20, P=120 2013 4 Gantry Crane Stahl SHR 6040 2013 5 Gantry Crane Stahl SHR 6040 2013 6 Gantry Crane Hyundai T=7, L=22, P=137 2014 7 Gantry Crane Hyundai T=7, L=22, P=137 2014 8 Gantry Crane Hyundai H15D - 12 2014 9 Gantry Crane Hyundai H15D - 12 2014 10 Gantry Crane Hyundai T=7, L=11, P=21 2014 11 Gantry Crane Stahl P = 22 meter 2015 12 Gantry Crane Stahl XM740NS4H7A/54 2015 13 Gantry Crane Stahl XM740NS4H7A/54 2015 14 Gantry Crane Stahl T=7, L=25, P=100 M 2016 15 Gantry Crane Stahl T=7, L=25, P=100 M 2015 16 Gantry Crane Stahl T=7, L=25, P=100 M 2015 17 Gantry Crane Stahl T=7, L=25, P=112 M 2015 18 Gantry Crane Stahl T=7, L=25, P=112 M 2015 19 Gantry Crane Stahl T=7, L=25, P=120 M 2015 20 Gantry Crane Stahl T=7, L=25, P=120 M 2015 21 Gantry Crane Demag T=7, L=22, P=68 2015 22 Gantry Crane Misia XM740NS4H7A/54 2015 23 Gantry Crane Misia XM740NS4H7A/54 2015 24 Gantry Crane Stahl SINGLE GIRDER 2015 25 Gantry Crane Stahl SINGLE GIRDER 2015 26 Gantry Crane Stahl SINGLE GIRDER 2015 27 Gantry Crane Stahl SINGLE GIRDER 2015 28 Gantry Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 29 Gantry Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 30 Gantry Crane Stahl T = 7, L=30, P=258 2015 31 Gantry Crane Stahl T = 7, L=30, P=258 2015 32 Gantry Crane Qilong 93M 2015 33 Gantry Crane Qilong 24.8M-10T-10T 2015

188

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 34 Gantry Crane Hyundai 24.8M-10T-10T 2015 35 Gantry Crane Qilong 24.8M-10T-10T 2015 36 Gantry Crane STAHL SWL 10 T 2017 37 Gantry Crane STAHL SWL 10 T 2017 38 Gantry Crane STAHL SHR 6040-20-4/1 L3 OE 2017 39 Gantry Crane STAHL SHR 6040-20-4/1 L3 OE 2017 40 Gantry Crane STAHL T = 7, L=30, P=258 2016 41 Gantry Crane STAHL T = 7, L=30, P=258 2016 42 Gantry Crane STAHL T = 7, L=30, P=258 2016 43 Gantry Crane STAHL T = 7, L=30, P=258 2016 44 Gantry Crane STAHL T = 7, L=30, P=258 2016 45 Gantry Crane STAHL T = 7, L=30, P=258 2016 46 Gantry Crane STAHL T = 7, L=30, P=258 2017 47 Gantry Crane STAHL T = 7, L=30, P=258 2017 48 Gantry Crane STAHL T = 7, L=30, P=258 2016 49 Gantry Crane STAHL T = 7, L=30, P=258 2016 50 Gantry Crane STAHL T = 7, L=30, P=258 2016 51 Semi Gantry Crane STAHL Span= 22m, Long Travel= 120m 2016 52 Semi Gantry Crane STAHL Span= 22m, Long Travel= 120m 2016 53 Semi Gantry Crane STAHL Span= 22m, Long Travel= 120m 2016 54 Semi Gantry Crane STAHL Span= 22m, Long Travel= 120m 2016 JUMLAH 54 1 Genset Perkins-Stamford 1306CE87TAG6 2012

2 Genset Perkins-Stamford 2206C-EL 3TAG2 2013

3 Genset Cummins - Stamford NTA855GA 2013







10 Genset Perkins-Stamford 1306CE87TAG6 2014 11 Genset Cummins - Stamford NT855G2A 2014 12 Genset Cummins - Stamford NT855G2A 2014 13 Genset Cummins - Stamford NT855G2A 2014 14 Genset Cummins - Stamford KTA 19 G4 2014 15 Genset Cummins - Stamford KTA 19 G4 2014 16 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2015 17 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2015 18 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2015 19 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2015 20 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2015 21 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2015 22 Genset Cummins - Stamford KTA 19 G4 2015 23 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2015 24 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2015 25 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2015

189

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 34 Gantry Crane Hyundai 24.8M-10T-10T 2015 35 Gantry Crane Qilong 24.8M-10T-10T 2015 36 Gantry Crane STAHL SWL 10 T 2017 37 Gantry Crane STAHL SWL 10 T 2017 38 Gantry Crane STAHL SHR 6040-20-4/1 L3 OE 2017 39 Gantry Crane STAHL SHR 6040-20-4/1 L3 OE 2017 40 Gantry Crane STAHL T = 7, L=30, P=258 2016 41 Gantry Crane STAHL T = 7, L=30, P=258 2016 42 Gantry Crane STAHL T = 7, L=30, P=258 2016 43 Gantry Crane STAHL T = 7, L=30, P=258 2016 44 Gantry Crane STAHL T = 7, L=30, P=258 2016 45 Gantry Crane STAHL T = 7, L=30, P=258 2016 46 Gantry Crane STAHL T = 7, L=30, P=258 2017 47 Gantry Crane STAHL T = 7, L=30, P=258 2017 48 Gantry Crane STAHL T = 7, L=30, P=258 2016 49 Gantry Crane STAHL T = 7, L=30, P=258 2016 50 Gantry Crane STAHL T = 7, L=30, P=258 2016 51 Semi Gantry Crane STAHL Span= 22m, Long Travel= 120m 2016 52 Semi Gantry Crane STAHL Span= 22m, Long Travel= 120m 2016 53 Semi Gantry Crane STAHL Span= 22m, Long Travel= 120m 2016 54 Semi Gantry Crane STAHL Span= 22m, Long Travel= 120m 2016 JUMLAH 54 1 Genset Perkins-Stamford 1306CE87TAG6 2012


3 Genset Cummins - Stamford NTA855GA 2013







10 Genset Perkins-Stamford 1306CE87TAG6 2014 11 Genset Cummins - Stamford NT855G2A 2014 12 Genset Cummins - Stamford NT855G2A 2014 13 Genset Cummins - Stamford NT855G2A 2014 14 Genset Cummins - Stamford KTA 19 G4 2014 15 Genset Cummins - Stamford KTA 19 G4 2014 16 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2015 17 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2015 18 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2015 19 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2015 20 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2015 21 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2015 22 Genset Cummins - Stamford KTA 19 G4 2015 23 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2015 24 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2015 25 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2015

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 26 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2015 27 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2015 28 Genset Cummins - Stamford KTA 19 G4 2015 29 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2015 30 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2015 31 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2015 32 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2015 33 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2015 34 Genset Cummins - Stamford KTA 19 G4 2015 35 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2015 36 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2016 37 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2016 38 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2016 39 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2016 40 Genset Cummins - Stamford NTA.855-66.S.0 2016 41 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2016 42 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2016 43 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2016 44 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2016 45 Genset Perkins 2206A-E15TAG1 2016 46 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2016 47 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2016 48 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2016 49 Genset Cummins - Stamford NTA855G5 2015 50 Genset Cummins - Stamford NTA855G6 2015 51 Genset Caterpilar Open 2013 52 Genset Cummins - Stamford QST30 - G4 2013 53 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2016 54 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2016 55 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2016 56 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2016 57 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2016 58 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2016 59 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2015 60 Genset Cummins - Stamford KTA50GS8 2017 61 Genset Cummins - Stamford KTA19-G6A 2017 62 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 63 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 64 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 65 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 66 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 67 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 68 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 69 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 70 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 71 Genset Cummins - Stamford 6BTAA5.9-G2 2017 72 Genset Cummins - Stamford KTA 19 G4 2017 73 Genset Cummins - Stamford KTA 19 G4 2017 74 Genset Cummins - Stamford KTA 19 G4 2017 75 Genset Cummins - Stamford KTA 19 G4 2017 76 Genset Cummins - Stamford KTA 19 G4 2017 77 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 78 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 79 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 80 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017

190

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 81 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 82 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 83 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 84 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 85 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 86 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 87 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 88 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 89 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 90 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 91 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 92 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 93 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 94 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 95 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 96 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 97 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 98 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 99 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 100 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 101 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 102 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 103 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 104 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 105 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 106 Genset Cummins - Stamford KTA50GS8 2017 107 Genset Cummins - Stamford KTA38G5 2017 108 Genset Cummins - Stamford KTA38G5 2017 109 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 110 Genset Perkins 2206C-E13TAG2 2017 111 Genset Perkins 2206C-E13TAG2 2017 112 Genset Perkins 2206C-E13TAG2 2017 JUMLAH 12 1 Inner Boring Sanwa Kizai D-120 HP-G 2017 2 Inner Boring Sanwa Kizai D-120 HP-G 2018 JUMLAH 1 Jembatan Timbang CAS - Golden Stars CI - 5200 A 2014 2 Jembatan Timbang CAS - Golden Stars CI - 5200 A 2014 3 Jembatan Timbang CAS - Golden Stars CI - 5200 A 2014 4 Jembatan Timbang Karya Gemilang CI - 5200 A 2015 5 Jembatan Timbang Adil Citra Raya CI - 5200 A 2015 6 Jembatan Timbang Karya Gemilang CI - 5200 A 2015 7 Jembatan Timbang Karya Gemilang CI - 5200 A 2015 8 Jembatan Timbang Adil Citra Raya CI - 5200 A 2015 9 Jembatan Timbang GSC CI - 5200 A 2015 10 Jembatan Timbang Adil Citra Raya CI - 5200 A 2015 11 Jembatan Timbang Adil Citra Raya CI - 5200 A 2015 12 Jembatan Timbang Adil Citra Raya CI - 5200 A 2015 13 Jembatan Timbang Adil Citra Raya CI - 5200 A 2015 14 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 15 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 16 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 17 Jembatan Timbang Adil Citra Raya CI - 5200 A 2017

191

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 81 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 82 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 83 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 84 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 85 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 86 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 87 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 88 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 89 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 90 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 91 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 92 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 93 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 94 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 95 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 96 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 97 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 98 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 99 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 100 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 101 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 102 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 103 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 104 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 105 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 106 Genset Cummins - Stamford KTA50GS8 2017 107 Genset Cummins - Stamford KTA38G5 2017 108 Genset Cummins - Stamford KTA38G5 2017 109 Genset Cummins - Stamford NTA855G4 2017 110 Genset Perkins 2206C-E13TAG2 2017 111 Genset Perkins 2206C-E13TAG2 2017 112 Genset Perkins 2206C-E13TAG2 2017 JUMLAH 12 1 Inner Boring Sanwa Kizai D-120 HP-G 2017 2 Inner Boring Sanwa Kizai D-120 HP-G 2018 JUMLAH 1 Jembatan Timbang CAS - Golden Stars CI - 5200 A 2014 2 Jembatan Timbang CAS - Golden Stars CI - 5200 A 2014 3 Jembatan Timbang CAS - Golden Stars CI - 5200 A 2014 4 Jembatan Timbang Karya Gemilang CI - 5200 A 2015 5 Jembatan Timbang Adil Citra Raya CI - 5200 A 2015 6 Jembatan Timbang Karya Gemilang CI - 5200 A 2015 7 Jembatan Timbang Karya Gemilang CI - 5200 A 2015 8 Jembatan Timbang Adil Citra Raya CI - 5200 A 2015 9 Jembatan Timbang GSC CI - 5200 A 2015 10 Jembatan Timbang Adil Citra Raya CI - 5200 A 2015 11 Jembatan Timbang Adil Citra Raya CI - 5200 A 2015 12 Jembatan Timbang Adil Citra Raya CI - 5200 A 2015 13 Jembatan Timbang Adil Citra Raya CI - 5200 A 2015 14 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 15 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 16 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 17 Jembatan Timbang Adil Citra Raya CI - 5200 A 2017

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 18 Jembatan Timbang Adil Citra Raya CI - 5200 A 2017 19 Jembatan Timbang Adil Citra Raya CI - 5200 A 2017 20 Jembatan Timbang Adil Citra Raya CI - 5200 A 2015 21 Jembatan Timbang Adil Citra Raya CI - 5200 A 2015 22 Jembatan Timbang Adil Citra Raya CI - 5200 A 2013 23 Jembatan Timbang Adil Citra Raya CI - 5200 A 2017 24 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 25 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 26 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 27 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 28 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 29 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 30 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 31 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 32 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 33 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 34 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 35 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 36 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 37 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 38 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 39 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 40 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 41 Jembatan Timbang Adil Citra Raya CI - 5200 A 2015 42 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 43 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 44 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 45 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 46 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 47 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 48 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 49 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 50 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 51 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 52 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 53 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 54 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 55 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 56 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 57 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 58 Jembatan Timbang Gewinn CI - 5200 A 2017 JUMLAH 58 1 Mobile Concrete Pump Sany Volvo FM B 9185 TIA 2012 2 Mobile Concrete Pump Mercy Schwing B 9406 TIA 2015 3 Mobile Concrete Pump UD CWE 280 - Scwing S 36 X B 9922 TIA 2018 4 Mobile Concrete Pump UD CWE 280 - Scwing S 36 X B 9923 TIA 2018 JUMLAH 4 1 Mobile Crane XCMG B 9134 TIA (QY50K) 2012 2 Mobile Crane Kobelco RK 250 - 3 1997 3 Mobile Crane Kato NK - 600RX Hino E13C-YY (Euro III) 2017 4 Mobile Crane Kato NK - 600RX Hino E13C-YY (Euro III) 2017 5 Mobile Crane Kato NK - 600RX Hino E13C-YY (Euro III) 2017 6 Mobile Crane Kato NK - 600RX Hino E13C-YY (Euro III) 2017

192

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 7 Mobile Crane Kato NK - 600RX Hino E13C-YY (Euro III) 2017 8 Mobile Crane Kato NK - 600RX Hino E13C-YY (Euro III) 2017 9 Mobile Crane Kato NK - 600RX Hino E13C-YY (Euro III) 2017 JUMLAH 9 1 Overhead Crane Misia T=4, L=12, P=130 2013 2 Overhead Crane Misia T=4, L=12, P=130 2013 3 Overhead Crane KG Crane MI 34901 2013 4 Overhead Crane KG Crane MH 34899 2013 5 Overhead Crane KG Crane MI 34901 2013 6 Overhead Crane KG Crane MI 34901 2013 7 Overhead Crane Stahl SHR 6040 2013 8 Overhead Crane Stahl SHR 6040 2013 9 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 10 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 11 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 12 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 13 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 14 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 15 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 16 Overhead Crane Stahl SINGLE GIRDER 2015 17 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 18 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 19 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 20 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 21 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 22 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 23 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 24 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 25 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 26 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 27 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 28 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 29 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 30 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 31 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 32 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 33 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 34 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 35 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 36 Overhead Crane Stahl SINGLE GIRDER 2015 37 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 38 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 39 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 40 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 41 Overhead Crane Stahl SINGLE GIRDER 2015 42 Overhead Crane Stahl SINGLE GIRDER 2015 43 Overhead Crane Stahl SINGLE GIRDER 2015 44 Overhead Crane Stahl SINGLE GIRDER 2015 45 Overhead Crane Stahl SINGLE GIRDER 2015 46 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 47 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 48 Overhead Crane Kone SINGLE GIRDER 2015 49 Overhead Crane Kone SINGLE GIRDER 2015 50 Overhead Crane Kone DOUBLE GIRDER 2015

193

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 7 Mobile Crane Kato NK - 600RX Hino E13C-YY (Euro III) 2017 8 Mobile Crane Kato NK - 600RX Hino E13C-YY (Euro III) 2017 9 Mobile Crane Kato NK - 600RX Hino E13C-YY (Euro III) 2017 JUMLAH 9 1 Overhead Crane Misia T=4, L=12, P=130 2013 2 Overhead Crane Misia T=4, L=12, P=130 2013 3 Overhead Crane KG Crane MI 34901 2013 4 Overhead Crane KG Crane MH 34899 2013 5 Overhead Crane KG Crane MI 34901 2013 6 Overhead Crane KG Crane MI 34901 2013 7 Overhead Crane Stahl SHR 6040 2013 8 Overhead Crane Stahl SHR 6040 2013 9 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 10 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 11 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 12 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 13 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 14 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 15 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 16 Overhead Crane Stahl SINGLE GIRDER 2015 17 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 18 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 19 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 20 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 21 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 22 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 23 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 24 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 25 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 26 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 27 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 28 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 29 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 30 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 31 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 32 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 33 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 34 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 35 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 36 Overhead Crane Stahl SINGLE GIRDER 2015 37 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 38 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 39 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 40 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 41 Overhead Crane Stahl SINGLE GIRDER 2015 42 Overhead Crane Stahl SINGLE GIRDER 2015 43 Overhead Crane Stahl SINGLE GIRDER 2015 44 Overhead Crane Stahl SINGLE GIRDER 2015 45 Overhead Crane Stahl SINGLE GIRDER 2015 46 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 47 Overhead Crane Stahl DOUBLE GIRDER 2015 48 Overhead Crane Kone SINGLE GIRDER 2015 49 Overhead Crane Kone SINGLE GIRDER 2015 50 Overhead Crane Kone DOUBLE GIRDER 2015

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 51 Overhead Crane Kone DOUBLE GIRDER 2015 52 Overhead Crane Kone DOUBLE GIRDER 2015 53 Overhead Crane Kone DOUBLE GIRDER 2015 54 Overhead Crane Kone DOUBLE GIRDER 2015 55 Overhead Crane Kone DOUBLE GIRDER 2015 56 Overhead Crane Kone DOUBLE GIRDER 2015 57 Overhead Crane Kone DOUBLE GIRDER 2015 58 Overhead Crane Kone DOUBLE GIRDER 2015 59 Overhead Crane Kone DOUBLE GIRDER 2015 60 Overhead Crane Kone DOUBLE GIRDER 2015 61 Overhead Crane Kone SINGLE GIRDER 2015 62 Overhead Crane Kone SINGLE GIRDER 2015 63 Overhead Crane Kone SINGLE GIRDER 2015 64 Overhead Crane Qilong 2 x 7,5 Ton 2015 65 Overhead Crane Qilong 2 x 7,5 Ton 2015 66 Overhead Crane Qilong 2 x 7,5 Ton 2015 67 Overhead Crane Qilong 2 x 7,5 Ton 2015 68 Overhead Crane Qilong 2 x 7,5 Ton 2015 69 Overhead Crane Qilong 2 x 7,5 Ton 2015 70 Overhead Crane Qilong 2 x 7,5 Ton 2015 71 Overhead Crane Hang Zhou 7.5T x 2 + TX 2015 72 Overhead Crane Hang Zhou 7.5T x 2 + TX 2015 73 Overhead Crane Hang Zhou 7.5T x 2 + TX TF 2015 74 Overhead Crane Hang Zhou 7.5T x 2 + TX VACUM 2015 75 Overhead Crane Hang Zhou 7.5T x 2 2015 76 Overhead Crane Hang Zhou 3T X 2 2015 77 Overhead Crane Hang Zhou 3T X 2 2015 78 Overhead Crane Hang Zhou 3T X 2 2015 79 Overhead Crane Hyundai H7.5T - 12 2013 80 Overhead Crane Shao Xing QE - A6 2013 81 Overhead Crane Shao Xing QE - A6 2013 82 Overhead Crane Shao Xing QE - A6 2013 83 Overhead Crane Shao Xing QE - A6 2013 84 Overhead Crane Shao Xing QE - A6 2013 85 Overhead Crane Shao Xing QE - A6 2013 86 Overhead Crane Shao Xing QE - A6 2013 87 Overhead Crane Shao Xing QE - A6 2013 88 Overhead Crane Shao Xing QE - A6 2013 89 Overhead Crane Shao Xing QE - A6 2013 90 Overhead Crane Stahl SHR 6040 2015 91 Overhead Crane Stahl SH 6050 2015 92 Overhead Crane Stahl SH 5030 2015 93 Overhead Crane Stahl SH 5030 2015 94 Overhead Crane Hyundai H7.5T - 12 2015 95 Overhead Crane Stahl SH 5030 2017 96 Overhead Crane Stahl SH 5030 2017 97 Overhead Crane Stahl SH 5030 2017 98 Overhead Crane Stahl SH 5030 2017 99 Overhead Crane Stahl SH 5030 2017 100 Overhead Crane Stahl SH 5030 2017 101 Overhead Crane Stahl SH 5030 2017 102 Overhead Crane Stahl SH 5030 2017 103 Overhead Crane Stahl 2017 104 Overhead Crane Stahl 2017 105 Overhead Crane Stahl 2017

194

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 106 Overhead Crane Stahl 2017 107 Overhead Crane Stahl 2017 108 Overhead Crane Stahl 2017 109 Overhead Crane Stahl 2016 110 Overhead Crane Stahl 2016 JUMLAH 110 1 Rough Terrain Crane Tadano GR 500 EX 2013 2 Rough Terrain Crane Kato SR 700 2015 3 Rough Terrain Crane Tadano GR-500 EX 2015 4 Rough Terrain Crane Tadano GR-500 EX 2017 5 Rough Terrain Crane Tadano GR-500 EX 2017 6 Rought Terrain Crane Tadano GR-500 EX 2017 7 Rought Terrain Crane Tadano GR-500 EX 2017 JUMLAH 7 1 Sand Washing Golden Star 2015 2 Sand Washing Golden Star 2015 3 Sand Washing Golden Star 2017 4 Sand Washing Golden Star 2017 5 Sand Washing Golden Star 2017 6 Sand Washing Golden Star 2017 7 Sand Washing Golden Star 2017 8 Sand Washing Golden Star 2017 9 Sand Washing Golden Star 2017 10 Sand Washing Golden Star 2017 JUMLAH 10 1 Spreader Beam Dia Max 600, P=15 2014 2 Spreader Beam Dia Max 600, P=15 2014 3 Spreader Beam Dia Max 600, P=16 2016 JUMLAH 3 1 Stone Crusher Nakayama Jaw - Cone 1990 2 Stone Crusher Golden Star Jaw - Cone 2014 3 Stone Crusher Golden Star Jaw - Cone 2014 4 Stone Crusher Gator PE 600 - 900 2015 5 Stone Crusher Gator PE 600 - 900 2015 6 Stone Crusher Gator PE 600 - 900 2015 7 Stone Crusher Rutraindo Gator 2017 8 Stone Crusher Rutraindo Gator 2017 9 Stone Crusher Rutraindo Gator 2017 10 Stone Crusher Rutraindo Gator 2017 JUMLAH 10 1 Truk Bak Hino 2017 JUMLAH 1 1 Dump Truck Hino FG 235 JJ B 9471 TDD 2015 2 Dump Truck Hino FG 235 JJ B 9472 TDD 2015 3 Dump Truck Hino 500 FM 260 B 9150 TDE 2015 4 Dump Truck Hino 500 FM 260 JD B 9287 TDE 2017 5 Dump Truck Hino 500 FM 260 JD B 9290 TDE 2017

195

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 106 Overhead Crane Stahl 2017 107 Overhead Crane Stahl 2017 108 Overhead Crane Stahl 2017 109 Overhead Crane Stahl 2016 110 Overhead Crane Stahl 2016 JUMLAH 110 1 Rough Terrain Crane Tadano GR 500 EX 2013 2 Rough Terrain Crane Kato SR 700 2015 3 Rough Terrain Crane Tadano GR-500 EX 2015 4 Rough Terrain Crane Tadano GR-500 EX 2017 5 Rough Terrain Crane Tadano GR-500 EX 2017 6 Rought Terrain Crane Tadano GR-500 EX 2017 7 Rought Terrain Crane Tadano GR-500 EX 2017 JUMLAH 7 1 Sand Washing Golden Star 2015 2 Sand Washing Golden Star 2015 3 Sand Washing Golden Star 2017 4 Sand Washing Golden Star 2017 5 Sand Washing Golden Star 2017 6 Sand Washing Golden Star 2017 7 Sand Washing Golden Star 2017 8 Sand Washing Golden Star 2017 9 Sand Washing Golden Star 2017 10 Sand Washing Golden Star 2017 JUMLAH 10 1 Spreader Beam Dia Max 600, P=15 2014 2 Spreader Beam Dia Max 600, P=15 2014 3 Spreader Beam Dia Max 600, P=16 2016 JUMLAH 3 1 Stone Crusher Nakayama Jaw - Cone 1990 2 Stone Crusher Golden Star Jaw - Cone 2014 3 Stone Crusher Golden Star Jaw - Cone 2014 4 Stone Crusher Gator PE 600 - 900 2015 5 Stone Crusher Gator PE 600 - 900 2015 6 Stone Crusher Gator PE 600 - 900 2015 7 Stone Crusher Rutraindo Gator 2017 8 Stone Crusher Rutraindo Gator 2017 9 Stone Crusher Rutraindo Gator 2017 10 Stone Crusher Rutraindo Gator 2017 JUMLAH 10 1 Truk Bak Hino 2017 JUMLAH 1 1 Dump Truck Hino FG 235 JJ B 9471 TDD 2015 2 Dump Truck Hino FG 235 JJ B 9472 TDD 2015 3 Dump Truck Hino 500 FM 260 B 9150 TDE 2015 4 Dump Truck Hino 500 FM 260 JD B 9287 TDE 2017 5 Dump Truck Hino 500 FM 260 JD B 9290 TDE 2017

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 6 Dump Truck Hino 500 FM 260 JD B 9292 TDE 2017 7 Dump Truck Hino 500 FM 260 JD B 9370 TDE 2017 8 Dump Truck Hino 500 FM 260 JD B 9325 TDE 2017 9 Dump Truck Hino 500 FM 260 JD B. 9288 TDE 2017 10 Dump Truck Hino 500 FM 260 JD B. 9296 TDE 2017 11 Dump Truck Hino 500 FM 260 JD B. 9298 TDE 2017 12 Dump Truck Hino 500 FM 260 JD B. 9305 TDE 2017 13 Dump Truck Hino 500 FM 260 JD B, 9306 TDE 2017 14 Dump Truck Hino 500 FM 260 JD B. 9289 TDE 2017 15 Dump Truck Hino 500 FM 260 JD B. 9303 TDE 2017 16 Dump Truck Hino 500 FM 260 JD B. 9316 TDE 2017 17 Dump Truck Hino 500 FM 260 JD B. 9318 TDE 2017 18 Dump Truck Hino 500 FM 260 JD B. 9324 TDE 2017 19 Dump Truck Hino 500 FM 260 JD B. 9294 TDE 2017 20 Dump Truck Hino 500 FM 260 JD B. 9300 TDE 2017 21 Dump Truck Hino 500 FM 260 JD B. 9317 TDE 2017 22 Dump Truck Hino 500 FM 260 JD B. 9320 TDE 2017 23 Dump Truck Hino 500 FM 260 JD B. 9321 TDE 2017 24 Dump Truck Hino 500 FM 260 JD B. 9304 TDE 2017 25 Dump Truck Hino 500 FM 260 JD B. 9312 TDE 2017 26 Dump Truck Hino 500 FM 260 JD B. 9313 TDE 2017 27 Dump Truck Hino 500 FM 260 JD B. 9308 TDE 2017 28 Dump Truck Hino 500 FM 260 JD B. 9310 TDE 2017 29 Dump Truck Hino 500 FM 260 JD B. 9291 TDE 2017 30 Dump Truck Hino 500 FM 260 JD B. 9293 TDE 2017 31 Dump Truck Hino 500 FM 260 JD B. 9297 TDE 2017 32 Dump Truck Hino 500 FM 260 JD B. 9301 TDE 2017 33 Dump Truck Hino 500 FM 260 JD B. 9311 TDE 2017 34 Dump Truck Hino 500 FM 260 JD B. 9314 TDE 2017 35 Dump Truck Hino 500 FM 260 JD B. 9315 TDE 2017 36 Dump Truck Hino 500 FM 260 JD B. 9319 TDE 2017 37 Dump Truck Hino 500 FM 260 JD B. 9322 TDE 2017 38 Dump Truck Hino 500 FM 260 JD B. 9323 TDE 2017 39 Dump Truck Hino 500 FM 260 JD B. 9299 TDE 2017 40 Dump Truck Hino 500 FM 260 JD B. 9302 TDE 2017 41 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9377 TDE 2017 42 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9378 TDE 2017 43 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9379 TDE 2017 44 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9380 TDE 2017 45 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9394 TDE 2017 46 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9397 TDE 2017 47 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9399 TDE 2017 48 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9400 TDE 2017 49 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9407 TDE 2017 50 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9408 TDE 2017 51 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9414 TDE 2017 52 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9405 TDE 2017 53 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9410 TDE 2017 54 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9413 TDE 2017 55 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9406 TDE 2017 56 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9409 TDE 2017 57 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9411 TDE 2017 58 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9412 TDE 2017 59 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9428 TDE 2017 60 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9429 TDE 2017

196

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 61 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9430 TDE 2017 62 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9431 TDE 2017 63 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9433 TDE 2017 64 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9439 TDE 2017 65 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9438 TDE 2017 66 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9443 TDE 2017 67 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9445 TDE 2017 68 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9446 TDE 2017 69 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9447 TDE 2017 70 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9448 TDE 2017 JUMLAH 70 1 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9160 TIA 2013 2 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9175 TIA 2013 3 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9174 TIA 2013 4 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9157 TIA 2013 5 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9161 TIA 2013 6 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9159 TIA 2013 7 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9158 TIA 2013 8 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9196 TIA 2013 9 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9199 TIA 2013 10 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9198 TIA 2013 11 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9200 TIA 2013 12 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9201 TIA 2013 13 Truck Mixer Hino 260 PS B 9187 TIA 2013 14 Truck Mixer Hino 260 PS B 9188 TIA 2013 15 Truck Mixer Hino 260 PS B 9189 TIA 2013 16 Truck Mixer Hino 260 PS B 9190 TIA 2013 17 Truck Mixer Hino 260 PS B 9192 TIA 2013 18 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9209 TIA 2013 19 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9210 TIA 2013 20 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9214 TIA 2013 21 Truck Mixer Hino 260 PS B 9204 TIA 2013 22 Truck Mixer Hino 260 PS B 9205 TIA 2013 23 Truck Mixer Hino 260 PS B 9206 TIA 2013 24 Truck Mixer Hino 260 PS B 9207 TIA 2013 25 Truck Mixer Hino 260 PS B 9208 TIA 2013 26 Truck Mixer Hino 260 PS B 9216 TIA 2013 27 Truck Mixer Hino 260 PS B 9217 TIA 2013 28 Truck Mixer Hino 260 PS B 9218 TIA 2013 29 Truck Mixer Hino 260 PS B 9219 TIA 2013 30 Truck Mixer Hino 260 PS B 9220 TIA 2013 31 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9211 TIA 2013 32 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9241 TIA 2013 33 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9239 TIA 2013 34 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9236 TIA 2013 35 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9238 TIA 2013 36 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9237 TIA 2013 37 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9235 TIA 2013 38 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9240 TIA 2013 39 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9212 TIA 2013 40 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9213 TIA 2013 41 Truck Mixer Hino 260 PS B 9152 TIA 2013 42 Truck Mixer Hino 260 PS B 9153 TIA 2013 43 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9303 TIA 2015

197

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 61 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9430 TDE 2017 62 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9431 TDE 2017 63 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9433 TDE 2017 64 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9439 TDE 2017 65 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9438 TDE 2017 66 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9443 TDE 2017 67 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9445 TDE 2017 68 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9446 TDE 2017 69 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9447 TDE 2017 70 Dump Truck Hino 500 FG 235 JJ B. 9448 TDE 2017 JUMLAH 70 1 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9160 TIA 2013 2 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9175 TIA 2013 3 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9174 TIA 2013 4 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9157 TIA 2013 5 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9161 TIA 2013 6 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9159 TIA 2013 7 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9158 TIA 2013 8 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9196 TIA 2013 9 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9199 TIA 2013 10 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9198 TIA 2013 11 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9200 TIA 2013 12 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9201 TIA 2013 13 Truck Mixer Hino 260 PS B 9187 TIA 2013 14 Truck Mixer Hino 260 PS B 9188 TIA 2013 15 Truck Mixer Hino 260 PS B 9189 TIA 2013 16 Truck Mixer Hino 260 PS B 9190 TIA 2013 17 Truck Mixer Hino 260 PS B 9192 TIA 2013 18 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9209 TIA 2013 19 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9210 TIA 2013 20 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9214 TIA 2013 21 Truck Mixer Hino 260 PS B 9204 TIA 2013 22 Truck Mixer Hino 260 PS B 9205 TIA 2013 23 Truck Mixer Hino 260 PS B 9206 TIA 2013 24 Truck Mixer Hino 260 PS B 9207 TIA 2013 25 Truck Mixer Hino 260 PS B 9208 TIA 2013 26 Truck Mixer Hino 260 PS B 9216 TIA 2013 27 Truck Mixer Hino 260 PS B 9217 TIA 2013 28 Truck Mixer Hino 260 PS B 9218 TIA 2013 29 Truck Mixer Hino 260 PS B 9219 TIA 2013 30 Truck Mixer Hino 260 PS B 9220 TIA 2013 31 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9211 TIA 2013 32 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9241 TIA 2013 33 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9239 TIA 2013 34 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9236 TIA 2013 35 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9238 TIA 2013 36 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9237 TIA 2013 37 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9235 TIA 2013 38 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9240 TIA 2013 39 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9212 TIA 2013 40 Truck Mixer Sany SY 5250 B 9213 TIA 2013 41 Truck Mixer Hino 260 PS B 9152 TIA 2013 42 Truck Mixer Hino 260 PS B 9153 TIA 2013 43 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9303 TIA 2015

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 44 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9308 TIA 2015 45 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9309 TIA 2015 46 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9310 TIA 2015 47 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9312 TIA 2015 48 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9304 TIA 2015 49 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9305 TIA 2015 50 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9306 TIA 2015 51 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9307 TIA 2015 52 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9311 TIA 2015 53 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9331 TIA 2015 54 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9332 TIA 2015 55 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9334 TIA 2015 56 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9335 TIA 2015 57 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9336 TIA 2015 58 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9380 TIA 2015 59 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9381 TIA 2015 60 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9382 TIA 2015 61 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9383 TIA 2015 62 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9384 TIA 2015 63 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9385 TIA 2015 64 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9386 TIA 2015 65 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9387 TIA 2015 66 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9388 TIA 2015 67 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9389 TIA 2015 68 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9391 TIA 2015 69 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9392 TIA 2015 70 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9393 TIA 2015 71 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9394 TIA 2015 72 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9395 TIA 2015 73 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9396 TIA 2015 74 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9397 TIA 2015 75 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9398 TIA 2015 76 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9399 TIA 2015 77 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9400 TIA 2015 78 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9401 TIA 2015 79 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9402 TIA 2015 80 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9407 TIA 2015 81 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9408 TIA 2015 82 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9409 TIA 2015 83 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9410 TIA 2015 84 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9411 TIA 2015 85 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9412 TIA 2015 86 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9413 TIA 2015 87 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9414 TIA 2015 88 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9415 TIA 2015 89 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9416 TIA 2015 90 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9422 TIA 2015 91 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9423 TIA 2015 92 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9424 TIA 2015 93 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9425 TIA 2015 94 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9426 TIA 2015 95 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9427 TIA 2015 96 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9428 TIA 2015 97 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9429 TIA 2015 98 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9430 TIA 2015

198

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 99 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9431 TIA 2015 100 Truck Mixer UD CWE 280 B 9449 TIA 2016 101 Truck Mixer UD CWE 280 B 9450 TIA 2016 102 Truck Mixer UD CWE 280 B 9451 TIA 2016 103 Truck Mixer UD CWE 280 B 9452 TIA 2016 104 Truck Mixer UD CWE 280 B 9453 TIA 2016 105 Truck Mixer UD CWE 280 B 9454 TIA 2016 106 Truck Mixer UD CWE 280 B 9455 TIA 2016 107 Truck Mixer UD CWE 280 B 9456 TIA 2016 108 Truck Mixer UD CWE 280 B 9457 TIA 2016 109 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9475 TIA 2016 110 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9476 TIA 2016 111 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9477 TIA 2016 112 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9478 TIA 2016 113 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9479 TIA 2016 114 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9480 TIA 2016 115 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9481 TIA 2016 116 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9482 TIA 2016 117 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9483 TIA 2016 118 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9485 TIA 2016 119 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9486 TIA 2016 120 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9487 TIA 2016 121 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9488 TIA 2016 122 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9489 TIA 2016 123 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9490 TIA 2016 124 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9491 TIA 2016 125 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9492 TIA 2016 126 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9493 TIA 2016 127 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9495 TIA 2016 128 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9496 TIA 2016 129 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9497 TIA 2016 130 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9498 TIA 2016 131 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9499 TIA 2016 132 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9500 TIA 2016 133 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9501 TIA 2016 134 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9502 TIA 2016 135 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9503 TIA 2016 136 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9504 TIA 2016 137 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9505 TIA 2016 138 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9506 TIA 2016 139 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9507 TIA 2016 140 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9508 TIA 2016 141 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9509 TIA 2016 142 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9510 TIA 2016 143 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9511 TIA 2016 144 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9512 TIA 2016 145 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9533 TIA 2016 146 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9536 TIA 2016 147 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9537 TIA 2016 148 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9538 TIA 2016 149 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9539 TIA 2016 150 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9540 TIA 2016 151 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9541 TIA 2016 152 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9542 TIA 2016 153 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9544 TIA 2016

199

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 99 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9431 TIA 2015 100 Truck Mixer UD CWE 280 B 9449 TIA 2016 101 Truck Mixer UD CWE 280 B 9450 TIA 2016 102 Truck Mixer UD CWE 280 B 9451 TIA 2016 103 Truck Mixer UD CWE 280 B 9452 TIA 2016 104 Truck Mixer UD CWE 280 B 9453 TIA 2016 105 Truck Mixer UD CWE 280 B 9454 TIA 2016 106 Truck Mixer UD CWE 280 B 9455 TIA 2016 107 Truck Mixer UD CWE 280 B 9456 TIA 2016 108 Truck Mixer UD CWE 280 B 9457 TIA 2016 109 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9475 TIA 2016 110 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9476 TIA 2016 111 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9477 TIA 2016 112 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9478 TIA 2016 113 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9479 TIA 2016 114 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9480 TIA 2016 115 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9481 TIA 2016 116 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9482 TIA 2016 117 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9483 TIA 2016 118 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9485 TIA 2016 119 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9486 TIA 2016 120 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9487 TIA 2016 121 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9488 TIA 2016 122 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9489 TIA 2016 123 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9490 TIA 2016 124 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9491 TIA 2016 125 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9492 TIA 2016 126 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9493 TIA 2016 127 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9495 TIA 2016 128 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9496 TIA 2016 129 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9497 TIA 2016 130 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9498 TIA 2016 131 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9499 TIA 2016 132 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9500 TIA 2016 133 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9501 TIA 2016 134 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9502 TIA 2016 135 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9503 TIA 2016 136 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9504 TIA 2016 137 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9505 TIA 2016 138 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9506 TIA 2016 139 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9507 TIA 2016 140 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9508 TIA 2016 141 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9509 TIA 2016 142 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9510 TIA 2016 143 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9511 TIA 2016 144 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9512 TIA 2016 145 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9533 TIA 2016 146 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9536 TIA 2016 147 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9537 TIA 2016 148 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9538 TIA 2016 149 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9539 TIA 2016 150 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9540 TIA 2016 151 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9541 TIA 2016 152 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9542 TIA 2016 153 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9544 TIA 2016

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 154 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9543 TIA 2016 155 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9530 TIA 2016 156 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9531 TIA 2016 157 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9546 TIA 2016 158 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9547 TIA 2016 159 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9548 TIA 2016 160 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9549 TIA 2016 161 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9550 TIA 2016 162 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9551 TIA 2016 163 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9552 TIA 2016 164 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9553 TIA 2016 165 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9556 TIA 2016 166 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9557 TIA 2016 167 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9558 TIA 2016 168 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9559 TIA 2016 169 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9560 TIA 2016 170 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9561 TIA 2016 171 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9562 TIA 2016 172 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9563 TIA 2016 173 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9564 TIA 2016 174 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9565 TIA 2016 175 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9547 TIA 2016 176 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9575 TIA 2016 177 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9576 TIA 2016 178 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9577 TIA 2016 179 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9578 TIA 2016 180 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9579 TIA 2016 181 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9580 TIA 2016 182 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9581 TIA 2016 183 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9582 TIA 2016 184 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9583 TIA 2016 185 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9600 TIA 2017 186 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9603 TIA 2017 187 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9607 TIA 2017 188 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9610 TIA 2017 189 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9611 TIA 2017 190 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9612 TIA 2017 191 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9614 TIA 2017 192 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9615 TIA 2017 193 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9616 TIA 2017 194 Truck Mixer Hino FM 260 JM B 9617 TIA 2017 195 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9633 TIA 2017 196 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9634 TIA 2017 197 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9635 TIA 2017 198 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9636 TIA 2017 199 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9640 TIA 2017 200 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9619 TIA 2017 201 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9621 TIA 2017 202 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9622 TIA 2017 203 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9623 TIA 2017 204 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9624 TIA 2017 205 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9625 TIA 2017 206 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9626 TIA 2017 207 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9637 TIA 2017 208 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9638 TIA 2017

200

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 209 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9639 TIA 2017 210 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9641 TIA 2017 211 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9642 TIA 2017 212 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9643 TIA 2017 213 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9644 TIA 2017 214 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9645 TIA 2017 215 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9646 TIA 2017 216 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9648 TIA 2017 217 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9649 TIA 2017 218 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9650 TIA 2017 219 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9651 TIA 2017 220 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9652 TIA 2017 221 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9656 TIA 2017 222 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9657 TIA 2017 223 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9658 TIA 2017 224 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9598 TIA 2017 225 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9599 TIA 2017 226 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9601 TIA 2017 227 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9602 TIA 2017 228 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9604 TIA 2017 229 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9605 TIA 2017 230 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9606 TIA 2017 231 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9608 TIA 2017 232 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9609 TIA 2017 233 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9613 TIA 2017 234 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9661 TIA 2017 235 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9662 TIA 2017 236 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9663 TIA 2017 237 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9664 TIA 2017 238 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9665 TIA 2017 239 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9667 TIA 2017 240 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9668 TIA 2017 241 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9669 TIA 2017 242 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9670 TIA 2017 243 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9671 TIA 2017 244 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9672 TIA 2017 245 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9673 TIA 2017 246 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9674 TIA 2017 247 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9675 TIA 2017 248 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9676 TIA 2017 249 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9677 TIA 2017 250 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9678 TIA 2017 251 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9679 TIA 2017 252 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9680 TIA 2017 253 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9681 TIA 2017 254 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9620 TIA 2017 255 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9627 TIA 2017 256 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9628 TIA 2017 257 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9629 TIA 2017 258 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9630 TIA 2017 259 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9631 TIA 2017 260 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9632 TIA 2017 261 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9653 TIA 2017 262 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9654 TIA 2017 263 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9655 TIA 2017

201

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 209 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9639 TIA 2017 210 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9641 TIA 2017 211 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9642 TIA 2017 212 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9643 TIA 2017 213 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9644 TIA 2017 214 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9645 TIA 2017 215 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9646 TIA 2017 216 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9648 TIA 2017 217 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9649 TIA 2017 218 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9650 TIA 2017 219 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9651 TIA 2017 220 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9652 TIA 2017 221 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9656 TIA 2017 222 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9657 TIA 2017 223 Truck Mixer UD CWE 280 ASTRA B 9658 TIA 2017 224 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9598 TIA 2017 225 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9599 TIA 2017 226 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9601 TIA 2017 227 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9602 TIA 2017 228 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9604 TIA 2017 229 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9605 TIA 2017 230 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9606 TIA 2017 231 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9608 TIA 2017 232 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9609 TIA 2017 233 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9613 TIA 2017 234 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9661 TIA 2017 235 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9662 TIA 2017 236 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9663 TIA 2017 237 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9664 TIA 2017 238 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9665 TIA 2017 239 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9667 TIA 2017 240 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9668 TIA 2017 241 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9669 TIA 2017 242 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9670 TIA 2017 243 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9671 TIA 2017 244 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9672 TIA 2017 245 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9673 TIA 2017 246 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9674 TIA 2017 247 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9675 TIA 2017 248 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9676 TIA 2017 249 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9677 TIA 2017 250 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9678 TIA 2017 251 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9679 TIA 2017 252 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9680 TIA 2017 253 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9681 TIA 2017 254 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9620 TIA 2017 255 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9627 TIA 2017 256 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9628 TIA 2017 257 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9629 TIA 2017 258 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9630 TIA 2017 259 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9631 TIA 2017 260 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9632 TIA 2017 261 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9653 TIA 2017 262 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9654 TIA 2017 263 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9655 TIA 2017

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 264 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9647 TIA 2017 265 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9682 TIA 2017 266 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9683 TIA 2017 267 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9684 TIA 2017 268 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9685 TIA 2017 269 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9686 TIA 2017 270 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9687 TIA 2017 271 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9688 TIA 2017 272 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9689 TIA 2017 273 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9690 TIA 2017 274 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9691 TIA 2017 275 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9692 TIA 2017 276 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9693 TIA 2017 277 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9694 TIA 2017 278 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9695 TIA 2017 279 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9696 TIA 2017 280 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9697 TIA 2017 281 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9698 TIA 2017 282 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9699 TIA 2017 283 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9700 TIA 2017 284 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9701 TIA 2017 285 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9714 TIA 2017 286 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9715 TIA 2017 287 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9716 TIA 2017 288 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9717 TIA 2017 289 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9718 TIA 2017 290 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9719 TIA 2017 291 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9720 TIA 2017 292 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9721 TIA 2017 293 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9722 TIA 2017 294 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9723 TIA 2017 295 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9724 TIA 2017 296 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9725 TIA 2017 297 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9726 TIA 2017 298 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9727 TIA 2017 299 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9728 TIA 2017 300 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9729 TIA 2017 301 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9730 TIA 2017 302 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9731 TIA 2017 303 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9732 TIA 2017 304 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9733 TIA 2017 305 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9734 TIA 2017 306 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9735 TIA 2017 307 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9736 TIA 2017 308 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9737 TIA 2017 309 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9745 TIA 2017 310 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9738 TIA 2017 311 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9739 TIA 2017 312 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9740 TIA 2017 313 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9741 TIA 2017 314 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9742 TIA 2017 315 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9746 TIA 2017 316 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9747 TIA 2017 317 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9748 TIA 2017 318 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9749 TIA 2017

202

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 319 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9750 TIA 2017 320 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9751 TIA 2017 321 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9752 TIA 2017 322 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9753 TIA 2017 323 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9754 TIA 2017 324 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9755 TIA 2017 325 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9768 TIA 2017 326 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9769 TIA 2017 327 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9770 TIA 2017 328 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9771 TIA 2017 329 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9772 TIA 2017 330 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9773 TIA 2017 331 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9774 TIA 2017 332 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9775 TIA 2017 333 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9776 TIA 2017 334 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9778 TIA 2017 335 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9780 TIA 2017 336 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9781 TIA 2017 337 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9782 TIA 2017 338 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9783 TIA 2017 339 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9784 TIA 2017 340 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9785 TIA 2017 341 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9786 TIA 2017 342 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9787 TIA 2017 343 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9788 TIA 2017 344 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9789 TIA 2017 345 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9790 TIA 2017 346 Truck Mixer HINO FM 260 JM B .9791 TIA 2017 347 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9792 TIA 2017 348 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9794 TIA 2017 349 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9795 TIA 2017 350 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9796 TIA 2017 351 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9797TIA 2017 352 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9798 TIA 2017 353 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9799 TIA 2017 354 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9793 TIA 2017 355 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9800 TIA 2017 356 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9802 TIA 2017 357 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9803 TIA 2017 358 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9804 TIA 2017 359 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9805 TIA 2017 360 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9806 TIA 2017 361 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9807 TIA 2017 362 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9811 TIA 2017 363 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9813 TIA 2017 364 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9815 TIA 2017 365 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9816 TIA 2017 366 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9817 TIA 2017 367 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9818 TIA 2017 368 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9819 TIA 2017 369 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9820 TIA 2017 370 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9823 TIA 2017 371 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9824 TIA 2017 372 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9825 TIA 2017 373 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9826 TIA 2017

203

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 319 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9750 TIA 2017 320 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9751 TIA 2017 321 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9752 TIA 2017 322 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9753 TIA 2017 323 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9754 TIA 2017 324 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9755 TIA 2017 325 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9768 TIA 2017 326 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9769 TIA 2017 327 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9770 TIA 2017 328 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9771 TIA 2017 329 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9772 TIA 2017 330 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9773 TIA 2017 331 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9774 TIA 2017 332 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9775 TIA 2017 333 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9776 TIA 2017 334 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9778 TIA 2017 335 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9780 TIA 2017 336 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9781 TIA 2017 337 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9782 TIA 2017 338 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9783 TIA 2017 339 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9784 TIA 2017 340 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9785 TIA 2017 341 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9786 TIA 2017 342 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9787 TIA 2017 343 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9788 TIA 2017 344 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9789 TIA 2017 345 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9790 TIA 2017 346 Truck Mixer HINO FM 260 JM B .9791 TIA 2017 347 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9792 TIA 2017 348 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9794 TIA 2017 349 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9795 TIA 2017 350 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9796 TIA 2017 351 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9797TIA 2017 352 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9798 TIA 2017 353 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9799 TIA 2017 354 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9793 TIA 2017 355 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9800 TIA 2017 356 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9802 TIA 2017 357 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9803 TIA 2017 358 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9804 TIA 2017 359 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9805 TIA 2017 360 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9806 TIA 2017 361 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9807 TIA 2017 362 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9811 TIA 2017 363 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9813 TIA 2017 364 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9815 TIA 2017 365 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9816 TIA 2017 366 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9817 TIA 2017 367 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9818 TIA 2017 368 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9819 TIA 2017 369 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9820 TIA 2017 370 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9823 TIA 2017 371 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9824 TIA 2017 372 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9825 TIA 2017 373 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9826 TIA 2017

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 374 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9801 TIA 2017 375 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9808 TIA 2017 376 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9809 TIA 2017 377 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9810 TIA 2017 378 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9812 TIA 2017 379 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9814 TIA 2017 380 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9821 TIA 2017 381 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9822 TIA 2017 382 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9827 TIA 2017 383 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9832 TIA 2017 384 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9835 TIA 2017 385 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9843 TIA 2017 386 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9844 TIA 2017 387 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9846 TIA 2017 388 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9851 TIA 2017 389 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9854 TIA 2017 390 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9855 TIA 2017 391 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9857 TIA 2017 392 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9858 TIA 2017 393 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9847 TIA 2017 394 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9849 TIA 2017 395 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9856 TIA 2017 396 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9859 TIA 2017 397 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9860 TIA 2017 398 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9865 TIA 2017 399 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9867 TIA 2017 400 Truck Mixer HINO FM 260 JM B . 9878 TIA 2017 401 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9879 TIA 2017 402 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9880 TIA 2017 403 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9881 TIA 2017 404 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9882 TIA 2017 405 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9883 TIA 2017 406 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9884 TIA 2017 407 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9885 TIA 2017 408 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9886 TIA 2017 409 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9887 TIA 2017 410 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9889 TIA 2017 411 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9890 TIA 2017 412 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9845 TIA 2017 413 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9850 TIA 2017 414 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9852 TIA 2017 415 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9862 TIA 2017 416 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9864 TIA 2017 417 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9866 TIA 2017 418 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9848 TIA 2017 419 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9861 TIA 2017 420 Truck Mixer HINO FM 260 JM B 9873 TIA 2017 421 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9853 TIA 2017 422 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9863 TIA 2017 423 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9868 TIA 2017 424 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9869 TIA 2017 425 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9870 TIA 2017 426 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9871 TIA 2017 427 Truck Mixer HINO FM 260 JM B.9872 TIA 2017 428 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9874 TIA 2017

204

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 429 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9875 TIA 2017 430 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9876 TIA 2017 431 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9877 TIA 2017 432 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9891 TIA 2017 433 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9892 TIA 2017 434 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9893 TIA 2017 JUMLAH 434 1 Truck Trailer Hino FM 320 B 9029 TEA 2013 2 Truck Trailer Hino FM 320 B 9049 TEA 2015 3 Truck Trailer Hino FM 320 B 9050 TEA 2015 4 Truck Trailer Hino FM 320 B 9051 TEA 2015 5 Truck Trailer Hino FM 320 B 9053 TEA 2015 6 Truck Trailer Hino FM 320 B 9047 TEA 2015 7 Truck Trailer Hino FM 320 B 9048 TEA 2015 8 Truck Trailer Hino FM 320 B 9052 TEA 2015 9 Truck Trailer Hino FM 320 B 9054 TEA 2015 10 Truck Trailer UD TRUCKS GWE 370 6X4T B 9082 TEA 2017 11 Truck Trailer UD TRUCKS GWE 370 6X4T B 9083 TEA 2017 12 Truck Trailer UD TRUCKS GWE 370 6X4T B 9084 TEA 2017 13 Truck Trailer UD TRUCKS GWE 370 6X4T B 9085 TEA 2017 14 Truck Trailer Hino FM 350 B 9093 TEA 2017 15 Truck Trailer Hino FM 350 B 9094 TEA 2017 16 Truck Trailer Hino FM 350 B 9095 TEA 2017 17 Truck Trailer Hino FM 350 B 9096 TEA 2017 18 Truck Trailer Hino FM 350 B 9140 TEA 2017 19 Truck Trailer Hino FM 350 B 9126 TEA 2017 20 Truck Trailer Hino FM 350 B 9127 TEA 2017 21 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9136 TEA 2017 22 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9137 TEA 2017 23 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9138 TEA 2017 24 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9139 TEA 2017 25 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9141 TEA 2017 26 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9142 TEA 2017 27 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9143 TEA 2017 28 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9144 TEA 2017 29 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9151 TEA 2017 30 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9159 TEA 2017 31 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9152 TEA 2017 32 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9147 TEA 2017 33 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9161 TEA 2017 34 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9162 TEA 2017 35 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9153 TEA 2017 36 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9154 TEA 2017 37 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9148 TEA 2017 38 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9149 TEA 2017 39 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9150 TEA 2017 40 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9157 TEA 2017 41 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9156TEA 2017 42 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9158 TEA 2017 43 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9160 TEA 2017 44 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9155 TEA 2017 45 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9163 TEA 2017 46 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9164 TEA 2017 47 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9165 TEA 2017

205

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 429 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9875 TIA 2017 430 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9876 TIA 2017 431 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9877 TIA 2017 432 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9891 TIA 2017 433 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9892 TIA 2017 434 Truck Mixer HINO FM 260 JM B. 9893 TIA 2017 JUMLAH 434 1 Truck Trailer Hino FM 320 B 9029 TEA 2013 2 Truck Trailer Hino FM 320 B 9049 TEA 2015 3 Truck Trailer Hino FM 320 B 9050 TEA 2015 4 Truck Trailer Hino FM 320 B 9051 TEA 2015 5 Truck Trailer Hino FM 320 B 9053 TEA 2015 6 Truck Trailer Hino FM 320 B 9047 TEA 2015 7 Truck Trailer Hino FM 320 B 9048 TEA 2015 8 Truck Trailer Hino FM 320 B 9052 TEA 2015 9 Truck Trailer Hino FM 320 B 9054 TEA 2015 10 Truck Trailer UD TRUCKS GWE 370 6X4T B 9082 TEA 2017 11 Truck Trailer UD TRUCKS GWE 370 6X4T B 9083 TEA 2017 12 Truck Trailer UD TRUCKS GWE 370 6X4T B 9084 TEA 2017 13 Truck Trailer UD TRUCKS GWE 370 6X4T B 9085 TEA 2017 14 Truck Trailer Hino FM 350 B 9093 TEA 2017 15 Truck Trailer Hino FM 350 B 9094 TEA 2017 16 Truck Trailer Hino FM 350 B 9095 TEA 2017 17 Truck Trailer Hino FM 350 B 9096 TEA 2017 18 Truck Trailer Hino FM 350 B 9140 TEA 2017 19 Truck Trailer Hino FM 350 B 9126 TEA 2017 20 Truck Trailer Hino FM 350 B 9127 TEA 2017 21 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9136 TEA 2017 22 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9137 TEA 2017 23 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9138 TEA 2017 24 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9139 TEA 2017 25 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9141 TEA 2017 26 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9142 TEA 2017 27 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9143 TEA 2017 28 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9144 TEA 2017 29 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9151 TEA 2017 30 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9159 TEA 2017 31 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9152 TEA 2017 32 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9147 TEA 2017 33 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9161 TEA 2017 34 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9162 TEA 2017 35 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9153 TEA 2017 36 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9154 TEA 2017 37 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9148 TEA 2017 38 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9149 TEA 2017 39 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9150 TEA 2017 40 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9157 TEA 2017 41 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9156TEA 2017 42 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9158 TEA 2017 43 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9160 TEA 2017 44 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9155 TEA 2017 45 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9163 TEA 2017 46 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9164 TEA 2017 47 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9165 TEA 2017

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 48 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9145 TEA 2017 49 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9146 TEA 2017 50 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9166 TEA 2017 51 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9169 TEA 2017 52 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9174 TEA 2017 53 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9177 TEA 2017 54 Truck Trailer Hino FM 350 B. 9178 TEA 2017 55 Truck Trailer UD Truck Quester B. 9170 TEA 2018 56 Truck Trailer UD Truck Quester B. 9171 TEA 2018 57 Truck Trailer UD Truck Quester B. 9172 TEA 2018 58 Truck Trailer UD Truck Quester B. 9175 TEA 2018 55 Truck Trailer UD Truck Quester B. 9176 TEA 2018 56 Truck Trailer UD Truck Quester B. 9180 TEA 2018 57 Truck Trailer UD Truck Quester B. 9181 TEA 2018 58 Truck Trailer UD Truck Quester B. 9182 TEA 2018 59 Truck Trailer UD Truck Quester B. 9183 TEA 2018 60 Truck Trailer UD Truck Quester B 9180 TEA 2018 61 Truck Trailer UD Truck Quester B 9181 TEA 2018 62 Truck Trailer UD Truck Quester B 9182 TEA 2018 63 Truck Trailer UD Truck Quester B 9183 TEA 2018 JUMLAH 63 1 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2012 2 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2013 3 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2013 4 Wheel Loader XCMG LW 300 F 2013 5 Wheel Loader XCMG LW 300 F 2013 6 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2013 7 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2013 8 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2014 9 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2013 10 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2014 11 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2013 12 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2014 13 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2014 14 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2013 15 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2014 16 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2014 17 Wheel Loader Hyundai SL 735 2015 18 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2015 19 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2015 20 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2015 21 Wheel Loader SDLG LG 936 2015 22 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2015 23 Wheel Loader SDLG LG 936 2015 24 Wheel Loader SDLG LG 936 2015 25 Wheel Loader SDLG LG 958 L 2015 26 Wheel Loader SDLG LG 936 2015 27 Wheel Loader SDLG LG 936 2015 28 Wheel Loader SDLG LG 936 2015 29 Wheel Loader SDLG LG 936 2015 30 Wheel Loader SDLG LG 936 2015 31 Wheel Loader SDLG LG 958 L 2015 32 Wheel Loader SDLG LG 936 2015 33 Wheel Loader SDLG LG 936 2015

206

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 34 Wheel Loader SDLG LG 936 2015 35 Wheel Loader SDLG LG 936 2015 36 Wheel Loader SDLG LG 958 L 2015 37 Wheel Loader SDLG LG 936 2015 38 Wheel Loader SDLG LG 936 2015 39 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2016 40 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2016 41 Wheel Loader SDLG LG 958 L 2015 42 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2016 43 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2016 44 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2016 45 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2016 46 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2016 47 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2016 48 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2016 49 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2016 50 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2016 51 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2016 52 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2016 53 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2016 54 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2016 55 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2016 56 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2016 57 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2016 58 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 59 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 60 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 61 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 62 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 63 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 64 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 65 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 66 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 67 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 68 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 69 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 70 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 71 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 72 Wheel Loader LonKing CDM856 2016 73 Wheel Loader LonKing CDM856 2016 74 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 75 Wheel Loader Xia Jin XJ 953 2013 76 Wheel Loader Shantui SL 50W 2013 77 Wheel Loader Shantui SL 50W 2013 78 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 79 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 80 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 81 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 82 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 83 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 84 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 85 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 86 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 87 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 88 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017

207

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 34 Wheel Loader SDLG LG 936 2015 35 Wheel Loader SDLG LG 936 2015 36 Wheel Loader SDLG LG 958 L 2015 37 Wheel Loader SDLG LG 936 2015 38 Wheel Loader SDLG LG 936 2015 39 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2016 40 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2016 41 Wheel Loader SDLG LG 958 L 2015 42 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2016 43 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2016 44 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2016 45 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2016 46 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2016 47 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2016 48 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2016 49 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2016 50 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2016 51 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2016 52 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2016 53 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2016 54 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2016 55 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2016 56 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2016 57 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2016 58 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 59 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 60 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 61 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 62 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 63 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 64 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 65 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 66 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 67 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 68 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 69 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 70 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 71 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 72 Wheel Loader LonKing CDM856 2016 73 Wheel Loader LonKing CDM856 2016 74 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 75 Wheel Loader Xia Jin XJ 953 2013 76 Wheel Loader Shantui SL 50W 2013 77 Wheel Loader Shantui SL 50W 2013 78 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 79 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 80 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 81 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 82 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 83 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 84 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 85 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 86 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 87 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 88 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017

No Jenis Merek Tipe Tahun Perolehan 89 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 90 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 91 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 92 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 93 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 94 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 95 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 96 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 97 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 98 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 99 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 100 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 101 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 102 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 103 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 104 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 105 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 106 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 107 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 108 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 109 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 110 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 111 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 112 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 113 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 114 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 115 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 116 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 117 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 118 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 119 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 120 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 121 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 122 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 123 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 124 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 125 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 126 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 127 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 128 Wheel Loader Liugong CLG 835 C 2017 JUMLAH 128

208

8. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM DAN ENTITAS ASOSIASI

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pihak pengendali Perseroan adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perseroan Fery Hendriyanto KU Haris Gunawan K Abdul Ghofarrozin KI Suhendro Bakri KI Anis Baridwan KI Ir. Jarot Subana DU Antonius Y.T Nugroho D Agus Wantoro DI Munib Lusianto D Yudhi Darmawan D

Keterangan: KU : Komisaris Utama DU : Direktur Utama K : Komisaris D : Direktur KI : Komisaris Independen DI : Direktur Independen Tidak terdapat hubungan kekeluargaan di antara anggota Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dan pemegang saham.

209

8. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM DAN ENTITAS ASOSIASI

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pihak pengendali Perseroan adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perseroan Fery Hendriyanto KU Haris Gunawan K Abdul Ghofarrozin KI Suhendro Bakri KI Anis Baridwan KI Ir. Jarot Subana DU Antonius Y.T Nugroho D Agus Wantoro DI Munib Lusianto D Yudhi Darmawan D

Keterangan: KU : Komisaris Utama DU : Direktur Utama K : Komisaris D : Direktur KI : Komisaris Independen DI : Direktur Independen Tidak terdapat hubungan kekeluargaan di antara anggota Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dan pemegang saham.

9. PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pada tanggal Prospektus ini dikeluarkan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 2 tanggal 3 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Dina Choizie, S.H., Candidat Notaris, berdasark Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 38/MPDN.JAK-SELATAN/CT/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 berdasarkan Berita Acara Sumpah Notaris Pengganti No. W.10-AH.02.01-65 tanggal 28 Juni 2018 pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0226704 tanggal 27 Juli 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0097838.AH.01.11 tahun 2018 tanggal 27 Juli 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Komisaris Utama : Fery Hendriyanto Komisaris : Haris Gunawan Komisaris Independen : Abdul Ghofarrozin Komisaris Independen : Suhendro Bakri Komisaris Independen : Anis Baridwan Direksi Direktur Utama : Jarot Subana Direktur : Antonius Y.T Nugroho Direktur Independen : Agus Wantoro Direktur : Munib Lusianto Direktur : Yudhi Darmawan

Para anggota Direksi dan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan oleh para pemegang saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS. Masa jabatan Direksi adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu. Sedangkan masa jabatan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu. Keterangan singkat mengenai Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Fery Hendriyanto Komisaris Utama Warga Negara Indonesia, umur 52 tahun, Sarjana Teknik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1992. Beliau telah menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 3 Juli 2018. Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun 2018 – Sekarang : Direktur Operasi III PPT Waskita Karya (Persero) Tbk

Tahun 2017 – 2018 : Direktur Utama PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi

Tahun 2016 – 2017

: Direktur II PT Wijaya Karya Beton Tbk

210

Haris Gunawan Komisaris Warga Negara Indonesia, umur 51 tahun, Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Islam Nusantara, Bandung pada tahun 1992 dan Pascasarjana Keuangan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 2010. Beliau telah menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 3 Juli 2018. Sebelum menjabat sebagai Komisaris Perseroan, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun 2018 – Sekarang : Direktur Keuangan PT Waskita Karya

Tahun 2018 – Sekarang : Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk

Tahun 2015 – 2018 : Direktur Keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk

Abdul Ghofarrozin Komisaris Independen Warga Negara Indonesia, umur 42 tahun, Sarjana Agama di bidang Tarbiyah pada tahun 2001. Pada akhir tahun 2004 beliau menyelesaikan Pendidikan pasca sarjananya di Monash University dan mendapatkan gelar M.ed dalam bidang Pendidikan. Beliau telah menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 26 Juli 2017. Saat ini beliau menjabat sebagai:

Tahun 2018 - Sekarang : Bidang Keagamaan dalam Negeri - Staf Khusus Presiden RI

Tahun 2018 – Sekarang : Anggota Pokja Bidang Pemberdaya Masyarakat Kementrian Pertanian

Tahun 2017 – Sekarang : Komisaris Independen PT Waskita Beton Precast Tbk

211

Haris Gunawan Komisaris Warga Negara Indonesia, umur 51 tahun, Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Islam Nusantara, Bandung pada tahun 1992 dan Pascasarjana Keuangan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 2010. Beliau telah menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 3 Juli 2018. Sebelum menjabat sebagai Komisaris Perseroan, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun 2018 – Sekarang : Direktur Keuangan PT Waskita Karya

Tahun 2018 – Sekarang : Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk

Tahun 2015 – 2018 : Direktur Keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk

Abdul Ghofarrozin Komisaris Independen Warga Negara Indonesia, umur 42 tahun, Sarjana Agama di bidang Tarbiyah pada tahun 2001. Pada akhir tahun 2004 beliau menyelesaikan Pendidikan pasca sarjananya di Monash University dan mendapatkan gelar M.ed dalam bidang Pendidikan. Beliau telah menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 26 Juli 2017. Saat ini beliau menjabat sebagai:

Tahun 2018 - Sekarang : Bidang Keagamaan dalam Negeri - Staf Khusus Presiden RI

Tahun 2018 – Sekarang : Anggota Pokja Bidang Pemberdaya Masyarakat Kementrian Pertanian

Tahun 2017 – Sekarang : Komisaris Independen PT Waskita Beton Precast Tbk

Suhendro Bakri Komisaris Independen Warga Negara Indonesia, umur 65 tahun, Sarjana Ekonomi dari Universitas Airlangga (UNAIR) dan gelar Master of Economic Policy dari Boston University, USA di tahun 1988. Beliau telah menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 12 Mei 2016. Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun 2016 - Sekarang : Komisaris Independen PT Waskita Beton Precast Tbk

Tahun 2011 – 2016 : Komisaris PT Timah (Persero) Tbk

Tahun 2001 - 2010 : Komisaris PT Petrokimia Gresik

Anis Baridwan Komisaris Independen Warga Negara Indonesia, umur 63 tahun, Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universita Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1982 dan Master of Business Administration jurusan Accounting & Finance dari Saint Louis University, Amerika Serikat pada tahun 1998. Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Sekarang : Anggota Komite Audit PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Sekarang : Komisaris Independen PT Waskita Beton Precast Tbk

Sekarang : Dosen Magister Mangement Universitas Gadjah Mada

212

DIREKSI

Ir. Jarot Subana Direktur Utama Warga Negara Indonesia, umur 51 tahun, Sarjana Teknik dari jurusan Teknil Sipil dari Universitas Yos Sudarso, Surabaya pada tahun 2000. Beliau telah menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 12 Mei 2016. Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun 2014 – 2016 : Direktur teknik dan Operasional Perseroan

Tahun 2013 – 2014 : Kepala Divisi Precast di PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Antonius Yulianto Tyas Nugroho Direktur Warga Negara Indonesia, umur 52 tahun, Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Keuangan dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Yogyakarta pada tahun 1992, dan Pascasarjana Manajemen Keuangan dari Universitas Jayabaya Jakarta pada tahun 2007). Beliau telah menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 28 Juni 2016. Sebelum menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun 2016 – 2018 : Direktur Pengembangan Bisnis & SDM Perseroan

Tahun 2015 – 2016 : Direktur Keuangan & SDM Perseroan

213

DIREKSI

Ir. Jarot Subana Direktur Utama Warga Negara Indonesia, umur 51 tahun, Sarjana Teknik dari jurusan Teknil Sipil dari Universitas Yos Sudarso, Surabaya pada tahun 2000. Beliau telah menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 12 Mei 2016. Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun 2014 – 2016 : Direktur teknik dan Operasional Perseroan

Tahun 2013 – 2014 : Kepala Divisi Precast di PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Antonius Yulianto Tyas Nugroho Direktur Warga Negara Indonesia, umur 52 tahun, Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Keuangan dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Yogyakarta pada tahun 1992, dan Pascasarjana Manajemen Keuangan dari Universitas Jayabaya Jakarta pada tahun 2007). Beliau telah menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 28 Juni 2016. Sebelum menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun 2016 – 2018 : Direktur Pengembangan Bisnis & SDM Perseroan

Tahun 2015 – 2016 : Direktur Keuangan & SDM Perseroan

Agus Wantoro Direktur Independen Warga Negara Indonesia, umur 50 tahun, Sarjana Teknik jurusan Teknik Sipil dari Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 1993, dan Magister Manajemen dari Universitas Mulawarman, Samarinda pada tahun 2013. Beliau telah menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 3 Juli 2018. Sebelum menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun 2016 – 2018 : Direktur Operasi I Perseroan

Tahun 2015 - 2016 : Wakil Kepala Divisi Regional Timur PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Yudhi Dharmawan Direktur Warga Negara Indonesia, umur 51 tahun, Sarjana Teknik jurusan Teknik Sipil Struktur & Geoteknik dari Institut Teknologi Bandung, Bandung pada tahun 1992, dan Pascasarjana (S2) Teknik Sipil jurusan Manajemen Proyek dari Universitas Indonesia, Depok (2012) Beliau telah menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 3 Juli 2018. Sebelum menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Juli 2018 – November 2018

: Direktur Operasi II Perseroan

Tahun 2015 - 2018 : Direktur Teknik PT Ngawi Kertosono Jaya

214

Munib Lusianto Direktur Warga Negara Indonesia, umur 54 tahun, Sarjana Teknik jurusan Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1988, dan Magister Manajemen dari Prasetya Mulya, Jakarta pada tahun 2004. Beliau telah menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 3 Juli 2018. Sebelum menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun 2017 – 2018 : Kepala Departemen SDM & Umum PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Tahun 2014 – 2017 Kepala Departemen SDM & Sistem PT Waskita Karya (Persero) Tbk

DEWAN KOMISARIS Ketentuan Masa Jabatan Dewan Komisaris Sesuai dengan Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual), Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (ke lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. Uraian Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Nama Jabatan Uraian Tugas Fery Hendriyanto Komisaris Utama Bidang Kebijakan Strategis, Pemasaran, pengembangan

Teknologi dan Mengkoordinasikan tugas-tugas anggota Dewan Komisaris

Haris Gunawan Komisaris Bidang SDM, Pengembangan Usaha, Operasi dan K3LM Anis Baridwan Komisaris Independen Bidang Audit, Sistem, Manajemen Aset dan GCG Suhendro Bakri Komisaris Independen Bidang Manajemen Risiko, TI, Asuransi dan Hukum Abdul Ghofarrozin Komisaris Independen Bidang CSR, Kesekretariatan, dan Organisasi Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan. Rapat Dewan Komisaris Tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Nama Jabatan RAPAT DEWAN KOMISARIS

Jumlah Wajib Rapat

Jumlah Kehadiran

%

Fery Hendriyanto* Komisaris Utama 12 5 41,67 Haris Gunawan* Komisaris 12 3 25,00 Abdul Ghofarrozin Komisaris Independen 12 4 33,33

215

Munib Lusianto Direktur Warga Negara Indonesia, umur 54 tahun, Sarjana Teknik jurusan Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1988, dan Magister Manajemen dari Prasetya Mulya, Jakarta pada tahun 2004. Beliau telah menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 3 Juli 2018. Sebelum menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun 2017 – 2018 : Kepala Departemen SDM & Umum PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Tahun 2014 – 2017 Kepala Departemen SDM & Sistem PT Waskita Karya (Persero) Tbk

DEWAN KOMISARIS Ketentuan Masa Jabatan Dewan Komisaris Sesuai dengan Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual), Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (ke lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. Uraian Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Nama Jabatan Uraian Tugas Fery Hendriyanto Komisaris Utama Bidang Kebijakan Strategis, Pemasaran, pengembangan

Teknologi dan Mengkoordinasikan tugas-tugas anggota Dewan Komisaris

Haris Gunawan Komisaris Bidang SDM, Pengembangan Usaha, Operasi dan K3LM Anis Baridwan Komisaris Independen Bidang Audit, Sistem, Manajemen Aset dan GCG Suhendro Bakri Komisaris Independen Bidang Manajemen Risiko, TI, Asuransi dan Hukum Abdul Ghofarrozin Komisaris Independen Bidang CSR, Kesekretariatan, dan Organisasi Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan. Rapat Dewan Komisaris Tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:


Jumlah Wajib Rapat

Jumlah Kehadiran

%

Fery Hendriyanto* Komisaris Utama 12 5 41,67 Haris Gunawan* Komisaris 12 3 25,00 Abdul Ghofarrozin Komisaris Independen 12 4 33,33


Jumlah Wajib Rapat

Jumlah Kehadiran

%

Suhendro Bakri Komisaris Independen 12 12 100,00 Anis Baridwan* Komisaris Independen 12 8 66,67 *) Fery Hendriyanto, Haris Gunawandan, Anis Baridwan menjabat pada jajaran Dewan Komisaris sejak RUPS Luar Biasa tanggal 3 Juli 2018. DIREKSI Ketentuan dan Masa Jabatan Direksi Para Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para Anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Setelah masa jabatannya berakhir, para Anggota Direksi dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

2. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. Rapat Direksi Tingkat kehadiran rapat Direksi per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Nama Jabatan RAPAT DIREKSI

Jumlah Wajib Rapat

Jumlah Kehadiran

%

Jarot Subana Direktur Utama 14 14 100,00 Antonius Y.T Nugroho Direktur 14 13 92,86 Agus Wantoro Direktur Independen 14 12 85,71 Munib Lusianto* Direktur 9 4 80,00 Yudhi Darmawan* Direktur 5 3 60,00 *) Yudhi Dharmawan dan Munib Lusianto menjabat pada jajaran Direksi sejak RUPS Luar Biasa tanggal 3 Juli 2018.

216

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi Perseroan merancang program untuk memberikan wawasan baru bagi Direksi untuk meningkatkan kapasitas Perseroan dalam lingkungan usaha yang kompetitif, serta memberikan kesempatan untuk menjalin network dalam rangka memberdayakan sumber daya yang ada dalam organisasi sehingga menjadikan Perseroan sebagai organisasi berkinerja tinggi. Peningkatan kapabilitas penting agar Direksi dapat selalu mengikuti perkembangan terbaru tentang industri dimana Perseroan beroperasi dan selalu siap mengantisipasinya bagi keberlangsungan dan kemajuan Perseroan. Berikut adalah Program Peningkatan Kompetensi yang diikuti oleh Direksi Perseroan:

Nama Jabatan SERTIFIKASI DAN PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI

Jarot Subana Direktur Utama Indonesia Best Entrepreneur, oleh Majalah Profil Indonesia (2017), Markeeter of the Year Award, oleh Mark Plus (2016), A2K4, Diklat, Depnaker (2008), Project Management IAMPI, Diklat, Prosys Solution (2006), Pelatihan Manajemen Konstruksi, Diklat, HAMKI (2005), GS Pengairan, Diklat, Pusdiklat PU (2002).

Antonius Y.T Nugroho Direktur

Certificate Business Management (CBM), Prasetya Mulya, Jakarta, Directorship Program, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Jakarta, Developing Positive Mind, MAHADIBYA, Jakarta Program Kesejahteraan Karyawan, INFOMEGAH DILIMAN, Jakarta, Penatausahaan Penyertaan Modal Negara, Departemen Keuangan RI, Jakarta, Sosialisasi Peraturan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta

Agus Wantoro Direktur Independen Workshop Strategi Perseroan, PT Waskita Beton Precast Tbk, Bandung (2018), Agent of Change, Total Quality Indonesia, Jakarta (2017), Prefab, Precast & Modular Buildings, Construction Excellence, Singapore (2016), Innovate to Improve Irrigation Performance Conference, ICID (International Comission on Irrigation and Drainage), Montpeller (2015).

Munib Lusianto Direktur KNPK, Komitmen Nasional dalam Menindaklanjuti Hasil Review Implementasi Konvensi PBB Anti Korupsi (2017), Kementerian BUMN, Keasdepan Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan I Kedeputian Bidang Usaha Konstruksi, Sarana, Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN (2015), Financial Performance Analysis, CBM Prasetiya Mulya (2013), CIMB 7th Annual Indonesia Conference, CIMB (2013), Institutional Investor Day 2013, KPEI, IDX, KSEI (2013), Peran Leadership Dalam Menyiapkan Kader SDM untuk Menjawab Perubahan Customer dan Bisnis Perusahaan, PT PLN & Telkom Indonesia (2012), Forum Konstruksi & Infrastruktur Indonesia, IC (2011), Seminar & Workshop Creating Awareness & Synergy for Human Capital Transformation, FHCI (2011), Kuliah Umum "Tunnelling" (Pembicara), JTS FT UGM (2008), Seminar "Penegakan & Kepastian Hukum untuk Mengamankan Pelaks. Anggaran Infrastruktur 2008", BPP Gapensi (2008), Forum Kajian Manajemen OUTSOURCHING "Plus-Minus Implementasi dan Permasalahan", PPM Manajemen (2008), Examiners Indonesia Quality Award for BUMN 2007, IQA (2007), Indonesia Business - BUMN Forum & Exhibition, Kementerian BUMN, FH BUMN, DEBINDO (2007), Seminar Nasional Bendungan Besar : "Peningkatan SDM dlm Pemb.& Pengelolaan Bend.yg Berkelanjutan", KNIBB-INACOLD (2007), Seminar : "Membangun Cakrawala Infrastruktur dan Perumahan Rakyat di Indonesia", oleh Menpera, Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) (2007), Airport Seminar - Polymer Modified Bitumen, Cariphalte PG 76, Cariphalte Fuelsafe, Shell Bitumen (2007), Examiners Indonesia Quality Award for BUMN 2006, IQA (2006), Seminar "Membangun Kinerja Ekselen Korporasi Indonesia Dalam Persaingan

217

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi Perseroan merancang program untuk memberikan wawasan baru bagi Direksi untuk meningkatkan kapasitas Perseroan dalam lingkungan usaha yang kompetitif, serta memberikan kesempatan untuk menjalin network dalam rangka memberdayakan sumber daya yang ada dalam organisasi sehingga menjadikan Perseroan sebagai organisasi berkinerja tinggi. Peningkatan kapabilitas penting agar Direksi dapat selalu mengikuti perkembangan terbaru tentang industri dimana Perseroan beroperasi dan selalu siap mengantisipasinya bagi keberlangsungan dan kemajuan Perseroan. Berikut adalah Program Peningkatan Kompetensi yang diikuti oleh Direksi Perseroan:

Nama Jabatan SERTIFIKASI DAN PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI

Jarot Subana Direktur Utama Indonesia Best Entrepreneur, oleh Majalah Profil Indonesia (2017), Markeeter of the Year Award, oleh Mark Plus (2016), A2K4, Diklat, Depnaker (2008), Project Management IAMPI, Diklat, Prosys Solution (2006), Pelatihan Manajemen Konstruksi, Diklat, HAMKI (2005), GS Pengairan, Diklat, Pusdiklat PU (2002).

Antonius Y.T Nugroho Direktur

Certificate Business Management (CBM), Prasetya Mulya, Jakarta, Directorship Program, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Jakarta, Developing Positive Mind, MAHADIBYA, Jakarta Program Kesejahteraan Karyawan, INFOMEGAH DILIMAN, Jakarta, Penatausahaan Penyertaan Modal Negara, Departemen Keuangan RI, Jakarta, Sosialisasi Peraturan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta

Agus Wantoro Direktur Independen Workshop Strategi Perseroan, PT Waskita Beton Precast Tbk, Bandung (2018), Agent of Change, Total Quality Indonesia, Jakarta (2017), Prefab, Precast & Modular Buildings, Construction Excellence, Singapore (2016), Innovate to Improve Irrigation Performance Conference, ICID (International Comission on Irrigation and Drainage), Montpeller (2015).

Munib Lusianto Direktur KNPK, Komitmen Nasional dalam Menindaklanjuti Hasil Review Implementasi Konvensi PBB Anti Korupsi (2017), Kementerian BUMN, Keasdepan Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan I Kedeputian Bidang Usaha Konstruksi, Sarana, Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN (2015), Financial Performance Analysis, CBM Prasetiya Mulya (2013), CIMB 7th Annual Indonesia Conference, CIMB (2013), Institutional Investor Day 2013, KPEI, IDX, KSEI (2013), Peran Leadership Dalam Menyiapkan Kader SDM untuk Menjawab Perubahan Customer dan Bisnis Perusahaan, PT PLN & Telkom Indonesia (2012), Forum Konstruksi & Infrastruktur Indonesia, IC (2011), Seminar & Workshop Creating Awareness & Synergy for Human Capital Transformation, FHCI (2011), Kuliah Umum "Tunnelling" (Pembicara), JTS FT UGM (2008), Seminar "Penegakan & Kepastian Hukum untuk Mengamankan Pelaks. Anggaran Infrastruktur 2008", BPP Gapensi (2008), Forum Kajian Manajemen OUTSOURCHING "Plus-Minus Implementasi dan Permasalahan", PPM Manajemen (2008), Examiners Indonesia Quality Award for BUMN 2007, IQA (2007), Indonesia Business - BUMN Forum & Exhibition, Kementerian BUMN, FH BUMN, DEBINDO (2007), Seminar Nasional Bendungan Besar : "Peningkatan SDM dlm Pemb.& Pengelolaan Bend.yg Berkelanjutan", KNIBB-INACOLD (2007), Seminar : "Membangun Cakrawala Infrastruktur dan Perumahan Rakyat di Indonesia", oleh Menpera, Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) (2007), Airport Seminar - Polymer Modified Bitumen, Cariphalte PG 76, Cariphalte Fuelsafe, Shell Bitumen (2007), Examiners Indonesia Quality Award for BUMN 2006, IQA (2006), Seminar "Membangun Kinerja Ekselen Korporasi Indonesia Dalam Persaingan

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Setiap anggota komisaris berhak atas upah, termasuk bulanan dan tunjangan-tunjangan. Mereka juga berhak mendapatkan tantiem berdasarkan kinerja dan pencapaian Perseroan, yang besarannya ditentukan oleh pemegang saham dalam RUPS serta telah melalui kajian oleh Dewan Komisaris melalui pendalaman yang dilakukan oleh pemegang saham. Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2018 sesuai dengan Surat Keputusan No. 15.1/SK/ WSBP/PEN/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada indikator-indikator sebagai berikut:

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan berdasarkan hasil kajian pemegang saham dan Dewan Komisaris yang mengacu pada kinerja Perseroan.

Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp7.135.081.822 dan Rp4.142.326.333. Jumlah remunerasi yang diterima oleh Direksi pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp16.448.923.632 dan Rp11.257.673.667. Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir bagi Dewan Komisaris termasuk komisaris independen dan Direksi.

Global", BUMN Executive Club (BEC) & IQA BUMN (2006), Seminar & Workshop : Indonesia Construction Industry Conference 2006, AKI + PU + UI (2006), Pemantapan Examiners, Indonesian Quality Award (IQA) BUMN (2006), Seminar Nasional Bendungan Besar : "Optimalisasi SDA melalui Bend. Besar", KNIBB-INACOLD (2006) Training for Examiners "Indonesian Quality Award for BUMN", BUMN Executive Club (BEC) & Forum Ekselen BUMN (FEB) (2006), Workshop Penulisan Prosedur, Instruksi Kerja Waskita, Waskita Karya (2006) .

Yudhi Darmawan Direktur Lokakarya Pemasaran, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Jakarta, Mengembangkan Kemampuan Manajer, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Padang, Manajemen Resiko Untuk Industri Jasa, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Jakarta, Lokakarya Pemasaran, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Jakarta, Mengembangkan Kemampuan Manajer, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Pekanbaru, Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Jakarta, Project Management Profesional, Jakarta, Sosialisasi Keputusan Presiden RI No.80, Jakarta, Sosialisasi Pengadaan Jasa Konstruksi, Jakarta, Pelatihan Auditor Mutu Internal, Medan, Pelatihan Coaching & Counseling, Pekanbaru, Pelatihan Pemasaran & Quantity, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Jakarta, Supervisi Efektif, Jakarta, TOT Good Corporate Governance, Jakarta, Value Engineering 2005, Jakarta, Environmnetal Management System (ISO), Jakarta, Pelatihan Sistem Manajemen Mutu ISO, Jakarta, Sosialisasi GCG, Code of Conduct, Jakarta, Mark List of Assessment Test (TOEIC), Jakarta , Bench Marking, Jakarta, Sertifikat Profesi Pelaksana Madya, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Jakarta, Sertifikat Profesi Pelaksana Madya, Bapenas

218

Prosedur pengusulan hingga penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

SEKRETARIS PERUSAHAAN Sesuai dengan Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten dan Perusahan Publik, Perseroan memiliki Sekretaris Perusahaan. Perseroan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 10/SK/WBP/PEN/2016 tanggal 10 Juni 2016 telah mengangkat Ratna Ningrum sebagai Sekretaris Perusahaan. Berikut keterangan singkat mengenai Ratna Ningrum, Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Menyelesaikan Sarjana (S1) Teknik jurusan Teknik Sipil dari Universitas Diponegoro, Semarang (1993), dan Magister Administrasi Bisnis dari Institut Teknologi Bandung (2008) . Memiliki pengalaman menjabat sebagai Kepala Departemen Pengembangan Usaha Perusahaan (2016), Manager Produksi Readymix Perusahaan (2015-2016), Manager Anggaran Perusahaan (2014-2015), dan Manager Pengembangan Produk dan Desain PT Waskita Karya (Persero) Tbk (2013-2014) . Menjabat sebagai Head of Corporate Secretary sejak 10 Juni 2016. Pengangkatan sekertaris perusahaan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/2014 Untuk dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke: Nama : Ratna Ningrum Jabatan : Sekretaris Perusahaan Alamat : Gedung Teraskita, Lt. 3-3A

Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A, RT 11, RW 11 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur 13340, Indonesia

Telepon : (021) 22892999 Email : [email protected]

Dalam menjalankan fungsi dan perannya, Sekretaris Perusahaan mencakup: Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar

modal. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan GCG di lingkup Perseroan yang meliputi:

- Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan; - Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; - Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; - Pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Sebagai penghubung liason officer antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

219

Prosedur pengusulan hingga penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

SEKRETARIS PERUSAHAAN Sesuai dengan Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten dan Perusahan Publik, Perseroan memiliki Sekretaris Perusahaan. Perseroan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 10/SK/WBP/PEN/2016 tanggal 10 Juni 2016 telah mengangkat Ratna Ningrum sebagai Sekretaris Perusahaan. Berikut keterangan singkat mengenai Ratna Ningrum, Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Menyelesaikan Sarjana (S1) Teknik jurusan Teknik Sipil dari Universitas Diponegoro, Semarang (1993), dan Magister Administrasi Bisnis dari Institut Teknologi Bandung (2008) . Memiliki pengalaman menjabat sebagai Kepala Departemen Pengembangan Usaha Perusahaan (2016), Manager Produksi Readymix Perusahaan (2015-2016), Manager Anggaran Perusahaan (2014-2015), dan Manager Pengembangan Produk dan Desain PT Waskita Karya (Persero) Tbk (2013-2014) . Menjabat sebagai Head of Corporate Secretary sejak 10 Juni 2016. Pengangkatan sekertaris perusahaan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/2014 Untuk dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke: Nama : Ratna Ningrum Jabatan : Sekretaris Perusahaan Alamat : Gedung Teraskita, Lt. 3-3A

Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A, RT 11, RW 11 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur 13340, Indonesia

Telepon : (021) 22892999 Email : [email protected]

Dalam menjalankan fungsi dan perannya, Sekretaris Perusahaan mencakup: Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar

modal. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan GCG di lingkup Perseroan yang meliputi:

- Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan; - Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; - Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; - Pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Sebagai penghubung liason officer antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Mengelola dan menyimpan dokumen yang terkait dengan kegiatan Perseroan meliputi dokumen RUPS, risalah rapat Direksi, risalah rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris, dan dokumen Perseroan yang penting lainnya.

Memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.

Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.

Berikut dibawah ini Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan:

Berikut daftar program pelatihan yang telah dijalani oleh Sekretaris Perusahaan : No. Nama Pelatihan Tanggal Penyelenggara

1 Workshop : How To Handle Corporate Action Jakarta, 2018 Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA)

2 Seminar : Effective Social Media To Support Information Disclosure

Jakarta, 27 Februari 2018

Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA)

KOMITE AUDIT Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara (“Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2006”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (”Peraturan OJK No. 55/2015”), Perseroan telah membentuk Komite Audit. Anggota Komite Audit Perseroan diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, tanpa mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Ketentuan terkait pengangkatan kembali Anggota Komite Audit Perseroan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 03/SK/WSBP/DK/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit serta Penetapan Susunan Komite Audit Perseroan. Susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:Melakukan review atas laporan efektifitas pengendalian internal Perseroan. Nama Jabatan Profil Ringkas Anggota Komite Audit Anis Bardiwan Ketua Komite Audit Dapat dilihat di bagian Keterangan Singkat Dewan Komisaris

Sri Yanto Anggota Komite Audit Warga Negara Indonesia, yang berdomisili di Jakarta lahir

pada tanggal 25 Januari 1968, berusia 59 tahun. Beliau memperoleh menjalani Program Diploma III (D3) (1987-1990) dan Diploma IV (D4) (1993-1995), keduanya dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta. Aktif di Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu sebagai Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah (2010-2015), Anggota Dewan Penguji Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah (DP USAS) (2010), Anggota

220

Nama Jabatan Profil Ringkas Anggota Komite Audit Komite Akuntansi Syariah (2009-2010),Direktur Teknis (2003-2009), Wakil Direktur Bidang Standar Profesi dan Riset (2000-2003), Manajer Standar Profesi dan Riset IAI (1998-1999), Manajer Humas dan Publikasi (1996-1998), serta panitia ad hoc dalam kegiatan profesi akuntan IAI. Pernah dipercaya sebagai Ketua Badan Pengawas Perhimpunan Filantrofi Indonesia (2004-2012). Berpengalaman sebagai jurnalis (2004-2012), part-time consultant pada Pranata Management Consulting (1994-1996), dan sebagai Auditor pada BPKP Perwakilan DKI Jakarta (1990-1993).

Inggir Elerida Anggota Komite Audit Warga Negara Indonesia, yang berdomisili di Jakarta lahir pada tanggal 31 Desember 1970, saat ini berusia 48 tahun. Beliau memperoleh gelar sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Sumatera Utara pada tahun 1995. Memulai karirnya di PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai staf ahli bagian akuntansi (2013-2015), kemudian dipercaya untuk menjabat Kepala Bagian Akuntansi pada Departemen Akuntansi dan Perpajakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (2015-sekarang). Sebelumnya bekerja pada Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawardan Rekan (RSM Internasional) (1996-2013). Selama berkarir di Kantor Akuntan Publik, pernah menjabat sebagai Staf Accounting Service(1996-1997), StafAudit (1998),Staf Audit Senior(1999-2003), Assistant Manager Audit (2004-2007) dan Manager Audit (2008-2013) pada Divisi Audit. Selain itu, pada tahun 2007 pernahbekerja sebagai Staf Senior Audit pada RSM Bird Cameron - Canberra Australia (secondment).

Kedudukan, persyaratan, tugas dan tanggung jawab Komite Audit serta hubungan kelembagaan antara Komite Audit dengan SPI, Komite Audit dengan Direksi dan Komite Audit dengan Auditor Eksternal dituangkan dalam Piagam Komite Audit dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris. Piagam Komite Audit Perseroan telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No.31/SK/WSBP/PEN/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Perseroan. Piagam ini mengatur beberapa hal, diantaranya Pedoman Kerja Komite Audit. Sebagaimana telah dituangkan dalam Prosedur Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) PT Waskita Beton Precast Tbk, Lampiran Surat Keputusan Direksi No.40.3/ SK/WSBP/PEN/2015 tanggal 1 Desember 2015 telah sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana disebut dalam Peraturan No.IX.I.5 yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Melakukan review atas laporan efektifitas pengendalian internal Perseroan. Melakukan review atas upaya manajemen dalam menindaklanjuti rekomendasi auditor internal (Satuan Pengawasan

Intern) berkaitan dengan pengendalian internal. Membuat rekomendasi mengenai sistem pengendalian manajemen Perseroan serta pelaksanaannya. Meyakinkan penerapan prinsip-prinsip akuntansi secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan. Meneliti pengumuman pendahuluan, laporan keuangan interim, dan hasil pengujian analis. Meneliti laporan keuangan tahunan dan menyakinkan bahwa laporan telah lengkap dan konsisten dengan laporan

sebelumnya. Meneliti hasil audit laporan keuangan oleh auditor eksternal. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur pengkajian yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan oleh

Perseroan, termasuk laporan-laporan keuangan, proyeksi (forecast) dan informasi keuangan lainnya yang disampaikan baik kepada Pemegang Saham maupun Regulator.

Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yangdilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern.

221

Nama Jabatan Profil Ringkas Anggota Komite Audit Komite Akuntansi Syariah (2009-2010),Direktur Teknis (2003-2009), Wakil Direktur Bidang Standar Profesi dan Riset (2000-2003), Manajer Standar Profesi dan Riset IAI (1998-1999), Manajer Humas dan Publikasi (1996-1998), serta panitia ad hoc dalam kegiatan profesi akuntan IAI. Pernah dipercaya sebagai Ketua Badan Pengawas Perhimpunan Filantrofi Indonesia (2004-2012). Berpengalaman sebagai jurnalis (2004-2012), part-time consultant pada Pranata Management Consulting (1994-1996), dan sebagai Auditor pada BPKP Perwakilan DKI Jakarta (1990-1993).

Inggir Elerida Anggota Komite Audit Warga Negara Indonesia, yang berdomisili di Jakarta lahir pada tanggal 31 Desember 1970, saat ini berusia 48 tahun. Beliau memperoleh gelar sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Sumatera Utara pada tahun 1995. Memulai karirnya di PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai staf ahli bagian akuntansi (2013-2015), kemudian dipercaya untuk menjabat Kepala Bagian Akuntansi pada Departemen Akuntansi dan Perpajakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (2015-sekarang). Sebelumnya bekerja pada Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawardan Rekan (RSM Internasional) (1996-2013). Selama berkarir di Kantor Akuntan Publik, pernah menjabat sebagai Staf Accounting Service(1996-1997), StafAudit (1998),Staf Audit Senior(1999-2003), Assistant Manager Audit (2004-2007) dan Manager Audit (2008-2013) pada Divisi Audit. Selain itu, pada tahun 2007 pernahbekerja sebagai Staf Senior Audit pada RSM Bird Cameron - Canberra Australia (secondment).

Kedudukan, persyaratan, tugas dan tanggung jawab Komite Audit serta hubungan kelembagaan antara Komite Audit dengan SPI, Komite Audit dengan Direksi dan Komite Audit dengan Auditor Eksternal dituangkan dalam Piagam Komite Audit dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris. Piagam Komite Audit Perseroan telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No.31/SK/WSBP/PEN/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Perseroan. Piagam ini mengatur beberapa hal, diantaranya Pedoman Kerja Komite Audit. Sebagaimana telah dituangkan dalam Prosedur Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) PT Waskita Beton Precast Tbk, Lampiran Surat Keputusan Direksi No.40.3/ SK/WSBP/PEN/2015 tanggal 1 Desember 2015 telah sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana disebut dalam Peraturan No.IX.I.5 yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Melakukan review atas laporan efektifitas pengendalian internal Perseroan. Melakukan review atas upaya manajemen dalam menindaklanjuti rekomendasi auditor internal (Satuan Pengawasan

Intern) berkaitan dengan pengendalian internal. Membuat rekomendasi mengenai sistem pengendalian manajemen Perseroan serta pelaksanaannya. Meyakinkan penerapan prinsip-prinsip akuntansi secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan. Meneliti pengumuman pendahuluan, laporan keuangan interim, dan hasil pengujian analis. Meneliti laporan keuangan tahunan dan menyakinkan bahwa laporan telah lengkap dan konsisten dengan laporan

sebelumnya. Meneliti hasil audit laporan keuangan oleh auditor eksternal. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur pengkajian yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan oleh

Perseroan, termasuk laporan-laporan keuangan, proyeksi (forecast) dan informasi keuangan lainnya yang disampaikan baik kepada Pemegang Saham maupun Regulator.

Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yangdilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern.

Tingkat kehadiran rapat Komite Audit per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Nama Jabatan RAPAT Jumlah Total %

Anis Baridwan* Ketua Komite Audit 24 11 45,83 Sri Yanto Anggota Komite Audit 24 20 83,33 Inggir Elrida Anggota Komite Audit 24 10 41,67 *) Anis Baridwan menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak RUPS Luar Biasa tanggal 3 Juli 2018. Sepanjang tahun 2018, Komite Audit telah melaksanakan tugasnya sebagai berikut: o Evaluasi piutang Desari o Analisa pembelian lahan workshop o Rapat Pembahasan RKAP dengan Direksi dan General Manager o Melakukan kunjungan kerja ke Batching Plant Bolomoa, Gringsing dan Petarukan pada bulan Maret 2018 o Melakukan kajian-kajian melalui memo internal terhadap apa yang menjadi persetujuan Dewan Komisaris o Kunjungan kerja ke Plant Prambon dan Proyek KLBM pada bulan Mei 2018 o Permintaan penjelasan atas ERP, Temuan BPK, Gross Margin, dan Rencana Investasi o Laporan kegiatan SPI semester I tahun 2018 o Rapat Internal dengan Dewan Komisaris atas Usulan Perubahan Struktur Organisasi o Pra RKAP 2019 o Persetujuan pinjaman kredit bank o Pembahasan hasil opname persediaan oleh SPI o Kualitatif RKAP 2019 o Pencadangan Dana Pensiun Pegawai FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik (”Peraturan OJK No. 34/2014”), Perseroan telah memiliki fungsi nominasi dan remunerasi yang dijalankan oleh Dewan Komisaris Berdasarkan Board Manual Perseroan yang telah ditandatangani bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 27 November 2017. Fungsi nominasi dan remunerasi yang dijalankan oleh Perseroan sudah sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014. Berdasarkan Board Manual Perseroan yang telah ditandatangani bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 27 November 2017, pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi oleh Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang meliputi proses analisis struktur jabatan, prosedur dan kriteria rekrutmen, seleksi dan promosi.

Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS

Menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi (gaji, honorarium serta tantiem) bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham Utama Perseroan.

KOMITE RISIKO DAN ASURANSI Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris melalui surat No. 02/SK/WSBP/DK/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Risiko dan Asuransi serta Penetapan Susunan Komite Risiko dan Asuransi Perseroan, susunan Komite Risiko dan Asuransi Perseroan adalah sebagai berikut. Nama Jabatan Profil Ringkas Komite Manajemen Risiko dan Sumber Daya

Manusia Suhendro Bakri Ketua Komite Dapat dilihat di bagian Keterangan Singkat Dewan Komisaris

Abdul Ghofarrozin Anggota Komite Dapat dilihat di bagian Keterangan Singkat Dewan Komisaris

Paulus A. Widjaja Anggota Komite Warga Negara Indonesia, yang berdomisili di Jakarta lahir pada

tanggal 20 Juni 1960, saat ini berusia 58 tahun. Beliau memperoleh gelar sarjana Ekonomi, Universitas Tarumanegara Jakarta pada tahun 1986. Memulai karirnya dengan menjabat

222

Nama Jabatan Profil Ringkas Komite Manajemen Risiko dan Sumber Daya Manusia sebagai Direktur Keuangan PT Semesta Marga Raya sampai dengan November 2018, dan pernah dipercaya untuk menjabat sebagai anggota Komite Audit Perusahaan (2016-2017). Berkarir di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dengan jabatan sebagai General Manager Divisi Treasury(2015-2016), Anggota Tim PenerapanTata Kelola Perusahaan yang Baik (2013-2015), dan General Manager Divisi Manajemen Risiko(2009-2015). Sebelumnya pernah berkarir di Badan Penyehatan PerbankanNasional dengan jabatan terakhir sebagai KepalaGrup Verifikasi Data dan Hubungan Bank, DivisiVerifikasi & Konsolidasi, Direktorat SistemProsedur dan Kepatuhan (1999-2004). Beberapa pengalaman profesi lainnya adalah berkarir di Bank Umum Nasional (1989-1998) dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Cabang Induk Tanah Abang Bukit, Staf Direktur Keuangan & Accounting PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk (1988-1989), Manager Keuangan dan Accounting PTSaka Mas Permai (1982-1988), dan Asisten Auditor Kantor Akuntan Publik Andi &Co (1981-1982).

M. Noor Utomo Anggota Komite Warga Negara Indonesia, yang berdomisili di Jakarta lahir pada tanggal 27 Agustus 1959, saat ini berusia 59 tahun. Beliau memperoleh gelar sarjana Teknik Jurusan Teknik Sipil, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1987. Memulai karirnya di PT Waskita Karya (Persero) Tbk sejak tahun 1996, yaitu sebagai Kepala Bagian Jaminan Mutu (1996-1998), Staf Anggaran di kantor Divisi II (2004-2005), Kepala Bagian Penelitian & Pengembangan (2005-2006), Kepala Bagian Pengawasan Sistem (2006-2012), dan Kepala Satuan Pengawasan Intern (2012-2015).

Sebagaimana telah dituangkan dalam Prosedur Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Perseroan, Lampiran Surat Keputusan Direksi No. 39.3/SK/WSBP/PEN/2017 tanggal 27 November 2017, tugas dan tanggung jawab Komite Risiko & Asuransi adalah membantu Dewan Komisaris dalam hal:

Memantau secara berkala dan merekomendasikan perbaikan terhadap manajemen risiko yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh Perseroan.

Membuat rencana kegiatan tahunan Komite Risiko dan Asuransi yang disetujui oleh Komisaris. Melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dan jenis jumlah asuransi

yang ditutup oleh Perseroan dalam hubungan dengan risiko usaha yang meliputi - Menilai pelaksanaan kegiatan manajemen risiko Perseroan, atas kecukupan daftar risiko yang telah disusun

oleh manajemen. Penilaian mencakup sudah memadai atau belum memadai. - Menilai jenis dan jumlah asuransi yang ditutup Perseroan dalam rangka mitigasi risiko Perseroan. Penilaian

mencakup sudah memadai atau belum memadai. - Memberikan laporan dan rekomendasi mengenai penyempurnaan daftar risiko dan kecukupan jenis dan

jumlah asuransi yang ditutup Perseroan kepada Komisaris setiap 6 (enam) bulan. - Memonitor tindak lanjut rekomendasi terhadap daftar risiko. - Memastikan bahwa sudah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap peraturan Perseroan

dibidang manajemen risiko. - Mengidentifikasi terhadap hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris.

223

Nama Jabatan Profil Ringkas Komite Manajemen Risiko dan Sumber Daya Manusia sebagai Direktur Keuangan PT Semesta Marga Raya sampai dengan November 2018, dan pernah dipercaya untuk menjabat sebagai anggota Komite Audit Perusahaan (2016-2017). Berkarir di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dengan jabatan sebagai General Manager Divisi Treasury(2015-2016), Anggota Tim PenerapanTata Kelola Perusahaan yang Baik (2013-2015), dan General Manager Divisi Manajemen Risiko(2009-2015). Sebelumnya pernah berkarir di Badan Penyehatan PerbankanNasional dengan jabatan terakhir sebagai KepalaGrup Verifikasi Data dan Hubungan Bank, DivisiVerifikasi & Konsolidasi, Direktorat SistemProsedur dan Kepatuhan (1999-2004). Beberapa pengalaman profesi lainnya adalah berkarir di Bank Umum Nasional (1989-1998) dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Cabang Induk Tanah Abang Bukit, Staf Direktur Keuangan & Accounting PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk (1988-1989), Manager Keuangan dan Accounting PTSaka Mas Permai (1982-1988), dan Asisten Auditor Kantor Akuntan Publik Andi &Co (1981-1982).

M. Noor Utomo Anggota Komite Warga Negara Indonesia, yang berdomisili di Jakarta lahir pada tanggal 27 Agustus 1959, saat ini berusia 59 tahun. Beliau memperoleh gelar sarjana Teknik Jurusan Teknik Sipil, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1987. Memulai karirnya di PT Waskita Karya (Persero) Tbk sejak tahun 1996, yaitu sebagai Kepala Bagian Jaminan Mutu (1996-1998), Staf Anggaran di kantor Divisi II (2004-2005), Kepala Bagian Penelitian & Pengembangan (2005-2006), Kepala Bagian Pengawasan Sistem (2006-2012), dan Kepala Satuan Pengawasan Intern (2012-2015).

Sebagaimana telah dituangkan dalam Prosedur Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Perseroan, Lampiran Surat Keputusan Direksi No. 39.3/SK/WSBP/PEN/2017 tanggal 27 November 2017, tugas dan tanggung jawab Komite Risiko & Asuransi adalah membantu Dewan Komisaris dalam hal:

Memantau secara berkala dan merekomendasikan perbaikan terhadap manajemen risiko yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh Perseroan.

Membuat rencana kegiatan tahunan Komite Risiko dan Asuransi yang disetujui oleh Komisaris. Melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dan jenis jumlah asuransi

yang ditutup oleh Perseroan dalam hubungan dengan risiko usaha yang meliputi - Menilai pelaksanaan kegiatan manajemen risiko Perseroan, atas kecukupan daftar risiko yang telah disusun

oleh manajemen. Penilaian mencakup sudah memadai atau belum memadai. - Menilai jenis dan jumlah asuransi yang ditutup Perseroan dalam rangka mitigasi risiko Perseroan. Penilaian

mencakup sudah memadai atau belum memadai. - Memberikan laporan dan rekomendasi mengenai penyempurnaan daftar risiko dan kecukupan jenis dan

jumlah asuransi yang ditutup Perseroan kepada Komisaris setiap 6 (enam) bulan. - Memonitor tindak lanjut rekomendasi terhadap daftar risiko. - Memastikan bahwa sudah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap peraturan Perseroan

dibidang manajemen risiko. - Mengidentifikasi terhadap hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris.

Tingkat kehadiran rapat Komite Risiko dan Asuransi per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Nama Jabatan RAPAT

Jumlah Wajib Rapat

Jumlah Kehadiran

%

Suhendro Bakrie Ketua Komite Risiko dan Asuransi 21 20 95,24 Abdul Ghofarrozin Anggota Komite Risiko dan Asuransi 21 8 38,09 Paulus A. Widjaja Anggota Komite Risiko dan Asuransi 21 17 80,95 M. Noor Utomo Anggota Komite Risiko dan Asuransi 21 21 100,00 Sepanjang tahun 2018, Komite Risiko dan Asuransi telah melaksanakan tugasnya sebagai berikut: Evaluasi piutang Desari nalisa pembelian lahan workshop Rapat Pembahasan RKAP dengan Direksi dan General Manager Melakukan kunjungan kerja ke Batching Plant Bolomoa, Gringsing dan Petarukan pada bulan Maret 2018 Melakukan kajian-kajian melalui memo internal terhadap apa yang menjadi persetujuan dekom Kunjungan kerja ke Plant Prambon dan Proyek KLBM pada bulan Mei 2018 Permintaan penjelasan atas ERP, Temuan BPK, Gross Margin, dan Rencana Investasi Laporan kegiatan SPI semester I tahun 2018 Rapat Internal dengan Dewan Komisaris atas Usulan Perubahan Struktur Organisasi Pra RKAP 2019 Persetujuan pinjaman kredit bank Pembahasan hasil opname persediaan oleh SPI Kualitatif RKAP 2019 Pencadangan Dana Pensiun Pegawai AUDIT INTERNAL/SATUAN PENGAWASAN INTERNAL Audit internal adalah proses yang dirancang dan dijalankan oleh Perseroan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kegiatan audit internal di lingkup Perseroan dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern (“SPI”). SPI adalah organ Perseroan yang memastikan (assurance) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif dengan tujuan meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses tata kelola Perseroan. Perseroan telah membentuk Piagam Audit Interal sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi No. 03/SK/WBP/PEN/2016 tanggal 22 Februari 2016. Pada tahun 2018, Kepala Satuan Pengawasan Intern dijabat oleh Slamet yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 02/SK/WSBP/ PEN/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Penetapan Pejabat Struktural Perseroan. Slamet, Warga Negara Indonesia berumumr 52 Tahun. Memperoleh Sarjana (S1) Pendidikan jurusan bidang Pendidikan Dunia Usaha dari IKIP PGRI, Surabaya (1991); dan Magister (S2) Manajemen dari PPM Manajemen, Jakarta (2017). Beliau Mengawali karir di PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Staf Pegawai & Keuangan (PK) Kantor Cabang Kupang, Nusa Tenggara Timur (1992-1999), Staf Ahli Muda Perpajakan Kantor Cabang Nusa Tenggara Barat (1999-2001), Kepala Seksi PK Kantor Cabang Maluku dan Irian Jaya (2001-2002), Staf Akuntansi Kantor Divisi III Jakarta (2002-2004), Staf Akuntansi Biro Keuangan dan SDM Kantor Pusat (2004-2010), Kepala Bagian Keuangan dan SDM Kantor Divisi VII Makassar (2010-2013), Kepala Bagian Keuangan dan SDM Kantor Divisi Precast (2013-2014). Sebelum dipercaya sebagai Kepala SPI Perseroan di tahun 2016, beliau menjabat beberapa posisi di Perseroan, yaitu sebagai Manager SDM, Sistem dan TI (2014-2015), serta Manager Pengembangan Usaha (2015-2016). Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Guna mendukung berjalannya fungsi pengawasan Perseroan, Kepala SPI dibantu oleh Kepala Pemeriksa, merupakan jabatan struktural yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala SPI. Dalam melaksanakan tugas audit, Pemeriksa bertangung jawab kepada Kepala Pemeriksa selaku Ketua Tim yang mekanismenya mengacu pada hirarki organisasi dan prosedur yang ditetapkan. Kedudukan SPI sebagai organ yang membantu Direktur Utama senantiasa ditempatkan dalam struktur organisasi yang setara dengan peran dan tanggung jawabnya, dalam pengungkapan pandangan dan pemikiran yang tidak dapat dipengaruhi ataupun ditekan dari manajemen dan pihak lain.

224

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No. 03/SK/WSBP/PEN/2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) yang disusun sinergi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal. Piagam ini memberikan landasan visi, misi dan tujuan SPI, serta pedoman bagi SPI dalam menjalankan tugasnya. Lingkup penugasan SPI yang berkaitan dengan penilaian dan pemeriksaan sebagai wujud dari pengendalian internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Me-review dan menilai untuk memastikan bahwa sistem dan struktur pengendalian internal Perseroan telah memadai, serta berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran Perseroan secara efisien dan ekonomis serta menjamin kehandalan informasi keuangan dan operasional dalam menjaga dan melindungi aset Perseroan;

Melaksanakan audit operasional dan audit ketaatan terhadap kebijakan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian internal yang ditugaskan oleh Direktur Utama; dan Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko terhadap pedoman dan kebijakan manajemen risiko

yang telah ditetapkan; SPI juga berperan penting atas manajemen risiko Perseroan dengan melaksanakan metodologi audit yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang dihadapi Perseroan telah dikelola secara baik dan efektif. Ruang lingkup pelaksanaan audit berbasis risiko yaitu:

Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang relevan pada kegiatan usaha Perseroan.

Me-review kepatuhan pemilik risiko terhadap penerapan manajemen risiko Melakukan kaji ulang terhadap penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya setiap tahun.

SPI Melakukan penilaian sejauh mana mekanisme pengendalian yang telah ada dan mitigasi yang direncanakan telah dilaksanakan secara efektif oleh para pemilk risiko Perseroan dalam menurunkan level risiko ke level yang dapat diterima oleh Perseroan. SPI Memastikan terbangunnya keselarasan antara sasaran Perseroan, baik yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP), Key Performance Indicators (KPI), maupun sasaran lainnya, dengan risiko-risiko yang teridentifikasi dalam Profil Risiko, serta dengan program kegiatan (mitigasi) yang terimplementasi di lapangan. SPI juga menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya kepada Direksi. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL Pengendalian internal adalah proses yang dirancang dan dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan anggota manajemen lainnya serta seluruh personil Perseroan, yang ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem Pengendalian Intern Perseroan adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Unit Kerja, Unit Produksi, dan Unit Pendukung Perseroan. Kebijakan Sistem Pengendalian Intern ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No:2.1/SK/WSBP/PEN/2018 tanggal 8 Februari tahun 2018. Sistem Perseroan terdiri atas unsur:

a. Lingkungan pengendalian, b. Penilaian risiko: c. Aktivitas pengendalian, d. Informasi dan komunikasi: e. Pemantauan pengendalian intern.

Komponen sistem pengendalian intern di lingkungan Perseroan antara lain terdiri dari:

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) a. Adanya aturan perilaku berisi standar etika dan pedoman perilaku yang berlaku bagi seluruh karyawan

Perseroan, berikut Pakta Integritas untuk mematuhi ketentuan dalam aturan tersebut. b. Telah ada pembagian tugas dan kewenangan yang jelas dengan diberlakukannya Hubungan Kerja c. Dewan Komisaris dan Direksi. d. Penyusunan Struktur Organisasi, Job Description dan Prosedur atas setiap proses bisnis dalam

menciptakan tugas dan kewenangan yang jelas. e. Terdapat mekanisme rekrutmen dan pengembangan pegawai secara berkelanjutan untuk mendukung unit

kerja.

225

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No. 03/SK/WSBP/PEN/2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) yang disusun sinergi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal. Piagam ini memberikan landasan visi, misi dan tujuan SPI, serta pedoman bagi SPI dalam menjalankan tugasnya. Lingkup penugasan SPI yang berkaitan dengan penilaian dan pemeriksaan sebagai wujud dari pengendalian internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Me-review dan menilai untuk memastikan bahwa sistem dan struktur pengendalian internal Perseroan telah memadai, serta berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran Perseroan secara efisien dan ekonomis serta menjamin kehandalan informasi keuangan dan operasional dalam menjaga dan melindungi aset Perseroan;

Melaksanakan audit operasional dan audit ketaatan terhadap kebijakan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian internal yang ditugaskan oleh Direktur Utama; dan Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko terhadap pedoman dan kebijakan manajemen risiko

yang telah ditetapkan; SPI juga berperan penting atas manajemen risiko Perseroan dengan melaksanakan metodologi audit yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang dihadapi Perseroan telah dikelola secara baik dan efektif. Ruang lingkup pelaksanaan audit berbasis risiko yaitu:

Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang relevan pada kegiatan usaha Perseroan.

Me-review kepatuhan pemilik risiko terhadap penerapan manajemen risiko Melakukan kaji ulang terhadap penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya setiap tahun.

SPI Melakukan penilaian sejauh mana mekanisme pengendalian yang telah ada dan mitigasi yang direncanakan telah dilaksanakan secara efektif oleh para pemilk risiko Perseroan dalam menurunkan level risiko ke level yang dapat diterima oleh Perseroan. SPI Memastikan terbangunnya keselarasan antara sasaran Perseroan, baik yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP), Key Performance Indicators (KPI), maupun sasaran lainnya, dengan risiko-risiko yang teridentifikasi dalam Profil Risiko, serta dengan program kegiatan (mitigasi) yang terimplementasi di lapangan. SPI juga menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya kepada Direksi. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL Pengendalian internal adalah proses yang dirancang dan dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan anggota manajemen lainnya serta seluruh personil Perseroan, yang ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem Pengendalian Intern Perseroan adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Unit Kerja, Unit Produksi, dan Unit Pendukung Perseroan. Kebijakan Sistem Pengendalian Intern ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No:2.1/SK/WSBP/PEN/2018 tanggal 8 Februari tahun 2018. Sistem Perseroan terdiri atas unsur:

a. Lingkungan pengendalian, b. Penilaian risiko: c. Aktivitas pengendalian, d. Informasi dan komunikasi: e. Pemantauan pengendalian intern.

Komponen sistem pengendalian intern di lingkungan Perseroan antara lain terdiri dari:

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) a. Adanya aturan perilaku berisi standar etika dan pedoman perilaku yang berlaku bagi seluruh karyawan

Perseroan, berikut Pakta Integritas untuk mematuhi ketentuan dalam aturan tersebut. b. Telah ada pembagian tugas dan kewenangan yang jelas dengan diberlakukannya Hubungan Kerja c. Dewan Komisaris dan Direksi. d. Penyusunan Struktur Organisasi, Job Description dan Prosedur atas setiap proses bisnis dalam

menciptakan tugas dan kewenangan yang jelas. e. Terdapat mekanisme rekrutmen dan pengembangan pegawai secara berkelanjutan untuk mendukung unit

kerja.

2. Kajian Risiko a. Menetapkan tujuan Perseroan seperti Visi dan Misi Perseroan yang tertuang dalam Rencana Jangka

Panjang Perseroan (RJPP) & Rencana Kerja Anggaran Perseroan (RKAP). b. Identifikasi dan Analisis Risiko yang tertulis dalam dokumen Prosedur Manajemen Risiko No. SNJ-03 c. Perseroan telah memiliki ukuran kinerja untuk tingkatan Perseroan dan Direksi yaitu Key Performance

Indicator (KPI). 3. Aktivitas Pengendalian

a. Pengendalian biaya dilakukan oleh Departemen Pengendalian Operasi dan Biaya b. Reviu atas kinerja Perseroan melalui rapat bulanan antar departemen dan Direksi c. Merancang dan memberlakukan Prosedur Good Corporate Governance d. Membangun aplikasi atau system terkait teknologi informasi

4. Sistem Informasi dan Komunikasi a. Mentapkan prosedur tata persuratan baik untuk internal maupun eksternal b. Implementasi ERP (Enterprise Resource Planning) dalam kegiatan bisnis Perseroan c. Perseroan telah memiliki website: www.waskitaprecast.co.id sebagai media saluran komunikasi dengan

pihak eksternal Perseroan d. Terdapat Prosedur Whistleblowing system

5. Pemantauan a. Evaluasi oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) b. Evaluasi oleh Audit Eksternal

Perseroan memiliki sistem pengendalian intern yang sesuai dengan kerangka kerja yang diakui secara internasional, yakni Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Sesuai definisi yang dikembangkan COSO, sistem pengendalian intern merupakan proses yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, serta personil lainnya. Hal ini sejalan dengan sistem pengendalian internal yang diberlakukan di lingkup Perseroan yang terus membangun sistem kontrol organisasi dengan melibatkan seluruh sumber daya yang ada. Sesuai dengan Rencana Program Kerja SPI Tahun 2018, Audit Internal telah melakukan audit operasional di seluruh Unit/Unit Bisnis Perseroan, evaluasi atas penerapan manajemen risiko Perseroan, dan Audit atas Permintaan/Audit Khusus

10. SUMBER DAYA MANUSIA Berdasarkan Status Kepegawaian Keterangan 31 Desember 2018 31 Desember 2017 31 Desember 2016 Tetap 225 149 101 Tidak Tetap 194 147 49 Outsourcing 1.089 1.207 762 Total 1.508 1.503 912 Berdasarkan Usia Keterangan 31 Desember 2018 31 Desember 2017 31 Desember 2016 >55 Tahun 26 18 11 46 – 55 Tahun 86 75 61 36 – 45 Tahun 181 150 99 26 – 35 Tahun 641 467 243 18 - 25 Tahun 571 793 498 Total 1.508 1.503 912 Berdasarkan Jenis Kelamin Keterangan 31 Desember 2018 31 Desember 2017 31 Desember 2016 Pria 1.376 1.363 820 Wanita 132 140 92 Total 1.508 1.503 912 Berdasarkan Lokasi

226

Keterangan 31 Desember 2018 31 Desember 2017 31 Desember 2016 Kantor Pusat

Jakarta 275 243 165 Unit Produksi

Sumatera Utara 10 15 31 Pekanbaru 6 0 0 Sumatera Selatan 126 142 55 Lampung 74 109 15 DKI Jakarta & Jawa Barat 620 526 449 Jawa Tengah 176 286 115 Jawa Timur 174 169 72 Lombok 20 0 0 Kalimantan Timur 16 1 0 Manado 11 12 10

Total 1.508 1.503 912 Berdasarkan Pendidikan Keterangan 31 Desember 2018 31 Desember 2017 31 Desember 2016 Pasca Sarjana 25 17 8 Sarjana 550 471 336 Diploma 153 175 83 <SMA 780 840 485 Total 1.508 1.503 912 Berdasarkan Kompetensi Keterangan 31 Desember 2018 31 Desember 2017 31 Desember 2016 Teknik 1.088 1.118 625 Non Teknik 420 385 260 Total 1.508 1.503 912 Berdasarkan Level Organisasi Keterangan 31 Desember 2018 31 Desember 2017 31 Desember 2016 General Manager 15 12 2 Manager Unit Kerja 34 31 24 Manager Unit Produksi 27 27 22 Manager Area Pemasaran 5 6 5 Ahli Muda/Madya/Utama / 11 4 7 Kepala Proyek 7 3 - Kepala Seksi Proyek 35 38 4 Staf 1.339 1.382 840 Total 1.508 1.503 912 Saat ini Perseroan memiliki 1.508 karyawan pada tahun 2018. Pada tahun 2018, fokus pengembangan kompetensi dilakukan pada bidang K3L dan mutu produk, sejalan dengan concern Perusahaan di awal tahun 2018 untuk meningkatkan safety management dan quality control pada Unit Produksi. Selain di dua bidang tersebut, Departemen Human Capital & Umum tetap menjalankan program-program pengembangan kompetensi pada bidang lain, seperti bidang Perencanaan & Pengendalian, bidang Keuangan, hingga ke level strategic. Tidak terdapat perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

227

Keterangan 31 Desember 2018 31 Desember 2017 31 Desember 2016 Kantor Pusat

Jakarta 275 243 165 Unit Produksi

Sumatera Utara 10 15 31 Pekanbaru 6 0 0 Sumatera Selatan 126 142 55 Lampung 74 109 15 DKI Jakarta & Jawa Barat 620 526 449 Jawa Tengah 176 286 115 Jawa Timur 174 169 72 Lombok 20 0 0 Kalimantan Timur 16 1 0 Manado 11 12 10

Total 1.508 1.503 912 Berdasarkan Pendidikan Keterangan 31 Desember 2018 31 Desember 2017 31 Desember 2016 Pasca Sarjana 25 17 8 Sarjana 550 471 336 Diploma 153 175 83 <SMA 780 840 485 Total 1.508 1.503 912 Berdasarkan Kompetensi Keterangan 31 Desember 2018 31 Desember 2017 31 Desember 2016 Teknik 1.088 1.118 625 Non Teknik 420 385 260 Total 1.508 1.503 912 Berdasarkan Level Organisasi Keterangan 31 Desember 2018 31 Desember 2017 31 Desember 2016 General Manager 15 12 2 Manager Unit Kerja 34 31 24 Manager Unit Produksi 27 27 22 Manager Area Pemasaran 5 6 5 Ahli Muda/Madya/Utama / 11 4 7 Kepala Proyek 7 3 - Kepala Seksi Proyek 35 38 4 Staf 1.339 1.382 840 Total 1.508 1.503 912 Saat ini Perseroan memiliki 1.508 karyawan pada tahun 2018. Pada tahun 2018, fokus pengembangan kompetensi dilakukan pada bidang K3L dan mutu produk, sejalan dengan concern Perusahaan di awal tahun 2018 untuk meningkatkan safety management dan quality control pada Unit Produksi. Selain di dua bidang tersebut, Departemen Human Capital & Umum tetap menjalankan program-program pengembangan kompetensi pada bidang lain, seperti bidang Perencanaan & Pengendalian, bidang Keuangan, hingga ke level strategic. Tidak terdapat perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Perseroan telah memenuhi kewajiban Upah Minimum Propinsi/Upah Minimum Regional bagi seluruh karyawan. Per 31 Desember 2018, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing. Struktur Remunerasi Perseroan Secara tahunan, karyawan berhak mendapatkan remunerasi dengan komponen sebagai berikut:

a. Gaji Pokok b. Tunjangan keahlian; c. Tunjangan keterampilan; d. Tunjangan Hari Raya Keagamaan; e. Jasa produksi; f. Tunjangan jabatan; g. Tunjangan cuti tahunan/besar; h. Pembayaran Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) untuk kesehatan dan ketenagakerjaan; i. Bantuan makan siang;

Dalam menunjang dan kompensasi atas pekerjaan, karyawan juga mendapat beberapa tunjangan, antara lain:

a. Pembayaran kerja lembur; b. Pakaian seragam kerja; c. Perjalanan dinas; d. Tunjangan Fasilitas laptop dan Telepon Seluler.

Adapun Fasilitas lain yang diterima karyawan, antara lain:

a. Medical Check Up; b. Perawatan kesehatan; c. Kacamata, lensa lunak, dan alat bantu pendengaran; d. Bantuan bagi pegawai/keluarga pada saat meninggal dunia; e. Keselamatan & kesehatan kerja dan lingkungan f. Imbalan jasa penulis makalah dan instruktur/pengajar; g. Kegiatan sosial dan olahraga;

Sarana Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi Program Pendidikan dan Pengembangan Kompentensi merupakan program utama pendukung pengembangan eksekutif atau pegawai pada umumnya selain program pengembangan melalui pengalaman langsung. Untuk mengoptimalkan peran pengembangan kompetensi, program akan didasarkan pada analisa kebutuhan diklat (Training Need Analysis) yang baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung program kerja unit terutama program jangka pendek termasuk pembekalan pegawai untuk menghadapi persoalan-persoalan yang timbul, yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelesaian tugas jabatan. Pengembangan Kompetensi yang dilakukan pada Tahun 2018 antar lain : Program Pendidikan untuk General Manager yang meliputi Program pendidikan : Ahli K3 Umum; Bimtek Beton Pracetak dan Prategang untuk Konstruksi Jalan Batch 2; Inovation Strategy; Konferensi Nasional 3 FKPSI; Seminar Forum Komunikasi SPI; Seminar Nasional Internal Audit; Seminar Teknologi Beton oleh Detindo; Training of Trainer - Bidang Jasa Konstruksi; Workshop " Strategi Penyelarasan RKAP & KPI Berbasis KPKU dan GCG"; Kunjungan ke Pabrik BHS Jerman; Kunjungan ke Pabrik Guangzhou Runyi Logistics Co. Ltd di China; Pendidikan S2 Pegawai; Assessment Center. Program Pendidikan untuk Manager yang meliputi Program pendidikan : Bandwidth, Firewall, Checkpoint IT ; Bimtek Beton Pracetak dan Prategang untuk Konstruksi Jalan ; Brief Sharing BIM ; Certified Risk Management Professional ; Comprehensive Project Management ; Diskusi Publik - Merancang Aksi-aksi Nyata Gerakan NasionalKeselamatan Konstruksi ; FINON ; Human Capital Management Sertification : Modul 4 ; Implementasi Keselamatan PCI Girder ; Leading and Motivating with NLP ; Lifting Management System ; Mix Desain Beton ; Public Speaker Motivator CPNS PUP ; Safety Leadership ; Seminar Bangunan Gedung, Jembatan & Jembatan Konstruksi Beton ; Seminar Effective Construction Engineering & Method ; Seminar Nasional - Pendekatan Geokimia Pada Konstruksi ; Seminar Teknologi Beton oleh Detindo ; Supply Chain Management ; TFT - Desain Mix Beton - Pertemuan 2 ; TFT - Teknologi Mutu Beton - Jawa Timur ; TFT - Teknologi Mutu Beton - Palembang ; Training For Trainers - Teknologi Mutu Beton ; Workshop " Strategi Penyelarasan RKAP & KPI Berbasis KPKU dan GCG" ; Workshop BIM ; Workshop Incident & Injury Free ; Workshop Penerapan PMO dalam Proyek Infrastruktur BUMN ; Kunjungan ke Pabrik BHS Jerman ; Kunjungan ke Pabrik Guangzhou Runyi Logistics Co. Ltd di China ; Kunjungan ke Pabrik Jianhua di China .

228

Program Pendidikan untuk Kasi yang meliputi Program pendidikan : Becoming A Great Leadership For Management Trainee & Kepala Seksi ; Bimtek Beton Pracetak dan Prategang untuk Konstruksi Jalan Batch 2 ; Bimtek High Rise Building ; Cost Control & Budgeting ; FINON ; Leading and Motivationg with NLP ; Lifting & Rigging ; Mix Desain Beton ; Safety Leadership ; Seminar Teknologi Beton oleh Detindo ; Sertifikasi Teknik K3 Listrik ; Sharing Knowledge SDM & Humas ; TFT - Desain Mix Beton ; TFT - Teknologi Mutu Beton - Jawa Timur ; TFT - Teknologi Mutu Beton - Palembang ; Training For Trainers - Teknologi Mutu Beton ; Workshop Incident & Injury Free ; Kunjungan ke Pabrik Jianhua di China. Program Pendidikan untuk MT yang meliputi Program pendidikan : Becoming A Great Leadership For Management Trainee; Leadership & Communication Skills for Management Trainee; Inclass Training MT Batch III; OJT Kantor Pusat MT Batch 3; Pembangunan Karakter - MT Batch III; Assessment Center. Program Pendidikan untuk Staf yang meliputi Program pendidikan : Ahli K3 Umum ; Audit Intern Tingkat Dasar 2 ; Bandwidth , Firewall, Checkpoint IT ; Bimtek Beton Pracetak dan Prategang untuk Konstruksi Jalan ; Bimtek High Rise Building ; Brief Sharing BIM ; Comprehensive Project Management ; Cost Control & Budgeting ; Designing Training Program ; Diklat RKAB ; Enteprise Risk Management ; Evaluating Training Program ; FINON ; Implementasi Keselamatan PCI Girder ; Industrial Relations Conflict Resolution ; Inovation Strategy ; K3 Juru Ikat ; K3 Operator Genset ; LAC ISO 14001:2018 : IRCA Pelatihan ; Lead Auditor Course ISO 14001 ; Leading and Motivationg with NLP ; Lifting & Rigging ; Lifting Management System ; Microsoft Excel For Bussiness Users ; Mix Desain Beton ; Mix Desain Beton Lanjutan ; Pelatihan Mutu Beton ; Pelatihan Non - Formal ; Pelatihan UPV Tes ; Pemadam Kebakaran Kelas D ; Perawatan Alat Crane ; Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ; PPL "Penerapan rekomendasi konsultatif auditor internal" ; Product Knowledge Quester ; Remuneration Management ; Risk Based Audit ; Safety Driving ; Safety Driving For Heavy Vehicle ; Safety Leadership ; Seminar Bangunan Gedung, Jembatan & Jembatan Konstruksi Beton ; Seminar Effective Construction Engineering & Method ; Seminar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia ; Seminar Nasional - Pendekatan Geokimia Pada Konstruksi ; Seminar Nasional AAI ; Seminar Psychology At Work ; Seminar Teknologi Beton oleh Detindo ; Seminar Vaksin ; Sertifikasi Ijin Operator ; Sertifikasi K3 Juru Ikat ; Sertifikasi Keahlian Ahli Teknik Jembatan ; Sertifikasi PIA - Audit Operasional ; Sertifikasi Qualified Internal Auditor Tingkat II ; Sertifikasi Teknik K3 Listrik ; Service Excelent For Office Boy ; Sharing Knowledge BP Becakayu ; Sharing Knowledge SDM & Humas ; Short Course " Kepailitan dan PKPU" ; SKT Juru Gambar ; SKT Teknisi Prestressing ; Soil Mechanics & Laboratory Testing ; Sosialisasi Peraturan Kemenaker No. 5 tahun 2018 ; Sosialisasi Prosedur Evakuasi dan Pemakaian Lift ; Supply Chain Management ; TFT - Desain Mix Beton ; TFT - Teknologi Mutu Beton - Jawa Timur ; TFT - Teknologi Mutu Beton - Palembang ; Training For Trainers - Teknologi Mutu Beton ; Workshop "Aspek Legal & Akuntansi Terkait Aset BUMN" ; Workshop BIM ; Workshop CPM PMO ; Workshop Incident & Injury Free ; Workshop Penerapan PMO dalam Proyek Infrastruktur BUMN ; Workshop Temuan Audit ISO 9001 : 2015, 14001 :2015 & OHSAS 18001:2007 ; Writing For Publication ; Kunjungan ke Pabrik Guangzhou Runyi Logistics Co. Ltd di China ; Kunjungan ke Pabrik Jianhua di China ; OJT Bidang K3L ; OJT Bidang Teknik Sipil & JMF OJT Bidang Teknik Sipil & JMF .

229

Program Pendidikan untuk Kasi yang meliputi Program pendidikan : Becoming A Great Leadership For Management Trainee & Kepala Seksi ; Bimtek Beton Pracetak dan Prategang untuk Konstruksi Jalan Batch 2 ; Bimtek High Rise Building ; Cost Control & Budgeting ; FINON ; Leading and Motivationg with NLP ; Lifting & Rigging ; Mix Desain Beton ; Safety Leadership ; Seminar Teknologi Beton oleh Detindo ; Sertifikasi Teknik K3 Listrik ; Sharing Knowledge SDM & Humas ; TFT - Desain Mix Beton ; TFT - Teknologi Mutu Beton - Jawa Timur ; TFT - Teknologi Mutu Beton - Palembang ; Training For Trainers - Teknologi Mutu Beton ; Workshop Incident & Injury Free ; Kunjungan ke Pabrik Jianhua di China. Program Pendidikan untuk MT yang meliputi Program pendidikan : Becoming A Great Leadership For Management Trainee; Leadership & Communication Skills for Management Trainee; Inclass Training MT Batch III; OJT Kantor Pusat MT Batch 3; Pembangunan Karakter - MT Batch III; Assessment Center. Program Pendidikan untuk Staf yang meliputi Program pendidikan : Ahli K3 Umum ; Audit Intern Tingkat Dasar 2 ; Bandwidth , Firewall, Checkpoint IT ; Bimtek Beton Pracetak dan Prategang untuk Konstruksi Jalan ; Bimtek High Rise Building ; Brief Sharing BIM ; Comprehensive Project Management ; Cost Control & Budgeting ; Designing Training Program ; Diklat RKAB ; Enteprise Risk Management ; Evaluating Training Program ; FINON ; Implementasi Keselamatan PCI Girder ; Industrial Relations Conflict Resolution ; Inovation Strategy ; K3 Juru Ikat ; K3 Operator Genset ; LAC ISO 14001:2018 : IRCA Pelatihan ; Lead Auditor Course ISO 14001 ; Leading and Motivationg with NLP ; Lifting & Rigging ; Lifting Management System ; Microsoft Excel For Bussiness Users ; Mix Desain Beton ; Mix Desain Beton Lanjutan ; Pelatihan Mutu Beton ; Pelatihan Non - Formal ; Pelatihan UPV Tes ; Pemadam Kebakaran Kelas D ; Perawatan Alat Crane ; Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ; PPL "Penerapan rekomendasi konsultatif auditor internal" ; Product Knowledge Quester ; Remuneration Management ; Risk Based Audit ; Safety Driving ; Safety Driving For Heavy Vehicle ; Safety Leadership ; Seminar Bangunan Gedung, Jembatan & Jembatan Konstruksi Beton ; Seminar Effective Construction Engineering & Method ; Seminar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia ; Seminar Nasional - Pendekatan Geokimia Pada Konstruksi ; Seminar Nasional AAI ; Seminar Psychology At Work ; Seminar Teknologi Beton oleh Detindo ; Seminar Vaksin ; Sertifikasi Ijin Operator ; Sertifikasi K3 Juru Ikat ; Sertifikasi Keahlian Ahli Teknik Jembatan ; Sertifikasi PIA - Audit Operasional ; Sertifikasi Qualified Internal Auditor Tingkat II ; Sertifikasi Teknik K3 Listrik ; Service Excelent For Office Boy ; Sharing Knowledge BP Becakayu ; Sharing Knowledge SDM & Humas ; Short Course " Kepailitan dan PKPU" ; SKT Juru Gambar ; SKT Teknisi Prestressing ; Soil Mechanics & Laboratory Testing ; Sosialisasi Peraturan Kemenaker No. 5 tahun 2018 ; Sosialisasi Prosedur Evakuasi dan Pemakaian Lift ; Supply Chain Management ; TFT - Desain Mix Beton ; TFT - Teknologi Mutu Beton - Jawa Timur ; TFT - Teknologi Mutu Beton - Palembang ; Training For Trainers - Teknologi Mutu Beton ; Workshop "Aspek Legal & Akuntansi Terkait Aset BUMN" ; Workshop BIM ; Workshop CPM PMO ; Workshop Incident & Injury Free ; Workshop Penerapan PMO dalam Proyek Infrastruktur BUMN ; Workshop Temuan Audit ISO 9001 : 2015, 14001 :2015 & OHSAS 18001:2007 ; Writing For Publication ; Kunjungan ke Pabrik Guangzhou Runyi Logistics Co. Ltd di China ; Kunjungan ke Pabrik Jianhua di China ; OJT Bidang K3L ; OJT Bidang Teknik Sipil & JMF OJT Bidang Teknik Sipil & JMF .

11. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

230

12. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI Hingga Prospektus ini diterbitkan,Perseroan tidak memiliki Perusahaan Anak dan/atau Entitas Asosiasi.

13. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL Hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan.

14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN Perseroan menjadi pihak dalam beberapa perkara yang terdaftar di beberapa badan peradilan dimana Perseroan bertempat kedudukan dan/atau memiliki fasilitas usaha yang mana substansi dari perkaraperkara tersebut tidak menimbulkan dampak material dan tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan dapat mengganggu kelangsungan kegiatan usaha Perseroan. Rincian dari perkaraperkara yang sedang dihadapi Perseroan adalah sebagai berikut:

No. Perkara Kedudukan Perseroan

Nilai Tuntutan Materiil/Perkara

(dalam Rupiah atau ditentukan lain)

Keterangan

1. Perkara Perdata Nomor:439/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst, Gugatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkara antara PT. Dovlen Seventy, (Penggugat I), CV. Padu Karya (Penggugat II), PT. Volgatra Resindo Utama, (Penggugat III), dll, melawan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemprov. DKI Jakarta (Tergugat I), PT Waskita Beton Precast, Tbk (Tergugat XII), dll.

Tergugat XII Kerugian Material sebesar Rp.1.171.000.000, (satu miliar seratus tujuh puluh satu juta Rupiah). Kerugian Immaterial sebesar Rp.14.000.000.000, (empat belas miliar Rupiah)

Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Lelang paket pekerjaan pengadaan barang yang dimenangkan oleh Para Tergugat di Dinas terkait di Pemprov DKI.

Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Perdata No. 439/PDT.G/2016/Pn.Jkt.Pst yang mana amar putusannya menolag tuntutan provisi Para Penggugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

Penggugat mengajukan upaya hukum Banding pada tanggal 26 September 2017. Sampai dengan saat ini, status perkara berdasarkan SIPP Pengadilan Jakarta Pusat adalan pengiriman permohonan banding.

Pada tanggal Prospektus dikeluarkan, Perseroan tidak sedang dalam perkara apapun sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan. 15. KEGIATAN USAHA PERSEROAN Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir disahkan melalui Akta No. 60 tanggal 26 Juli 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Waskita Beton Precast Tbk yang dibuat dihadapan Dina Chozie, S.H. C.N, Notaris pengganti Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0017067.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 21 Agustus 2017, maksud dan tujuan Perusahaan ialah berusaha dalam bidang industri pabrikasi, industri konstruksi jasa, pekerjaan terintegrasi (Engineering, Procurementand/or Construction - EPC), perdagangan, agro industri,jasa penyewaan,

231

transportasi, investasi, pengelolaan kawasan, jasa keagenan, pembangunan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan terbatas. Kegiatan Usaha Utama Perseroan Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: Berdasarkan Anggaran Dasar yang telah ditetapkan, kegiatan usaha Perseroan yang telah dijalankan sampai pada saat prospektus ini dibuat terdiri dari Industri pabrikasi yaitu pekerjaan pelaksanaan konstruksi dan Perdagangan-perdagangan umum, terutama perdagangan beton precast. Penjelasan tentang Kegiatan ini : Industri pabrikasi yaitu pekerjaan pelaksanaan konstruksi, terdiri dari empat kategori yaitu :

1. Pekerjaan sipil dan gedung (seluruh sektor pembangunan), terdiri dari : Penghasil beton atau precast; Jalan, jembatan, landasan dan lokasi pengeboran darat; Jalan dan jembatan kereta api; Drainase dan jaringan pengairan; Gedung, pabrik dan bangunan industry Bangunan pengelolaan air bersih dan limbah; Reklamasi dan pengerukan; Dermaga, penahan gelombang dan tanah(break water dan talud); Perumahan dan pemukiman; Percetakan sawah dan pembukaan lahan; Pembukaan areal/transmigrasi; Bendung, bendungan dan terowongan; Perpipaan termasuk perpipaan air dan limbah; Interior; Pengeboran; Pengupasan termasuk land clearing; Penggalian/penambangan; Pekerjaan pancang; Tambang dan pembangkit; Pertamanan; Pekerjaan sipil dan gedung lainnya.

2. Pekerjaan mekanikan elektrikal termasuk jaringan dan instalasi, terdiri dari :

Kelistrikan dan pembangkit; Tata udara/AC dan pelindung kebakaran; Transmisi dan distribusi kelistrikan; Pemasangan alat angkut; Pemasangan fasilitas produksi; Konstruksi alat angkat dan fasilitas lepas pantai;Lift dan escalator; Industri dan pembangkit; Termal/bertekanan; Minyak/gas/geotermal/energi/air; Kontrol dan instrumentasi; Pekerjaan mekanikal dan elektrikal lainnya.

3. Radio, telekomunikasi dan instrumentasi termasuk jaringan dan instalasi, terdiri dari :

Sinyal dan telekomunikasi kereta api; Sentral telekomunikasi; Telekomunikasi; Pemasangan telekomunikasi; Pemancar radio sarana bantu navigasi udara dan laut.

4. Perbaikan/pemeliharaan/renovasi bangunan;

Pada kegiatan Industri pabrikasi, Perseroan telah melaksanakan pekerjaan konstruksi pada Pekerjaan sipil dan gedung (seluruh sector pembangunan), yang meliputi : Penghasil beton atau precast; Jalan, jembatan, landasan dan lokasi pengeboran darat; Jalan dan jembatan kereta api; Drainase dan jaringan pengairan; Gedung, pabrik dan bangunan industry; Bangunan pengelolaan air bersih dan limbah; Reklamasi dan pengerukan; Pekerjaan pancang. Sedangkan pada Perdagangan-perdagangan umum, Perseroan telah melaksanakan perdagangan umum unutk beton (termasuk precast dan readymix). Didalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan membagi segmen usaha ke dalam 3(tiga) segmen sebagai berikut :

a) Precast Precast adalah beton cetak yang digunakan sebagai material konstruksi. Produk yang dihasilkan Perseroan di antaranya: 1. Girder (Box, PC-T, PC-I, PC-U) 2. Spun Pile dan Square Pile 3. Concrete Barrier 4. U-Gutter, U-Ditch, Box Culvert 5. Diaphragm Wall 6. Pondasi Jaring Laba-laba 7. CCSP dan FCSP 8. Pier Head Precast 9. Full Slab, Half Slab, Deck Slab, Voided Slab 10. Tiang Listrik Tipe 9/350 % Tipe 12/200 11. Bantalan Rel Tipe 1067 & Tipe 1435

232

Seluruh produk di atas dihasilkan melalui Pabrik (Plant) Precast yang dioperasikan Perusahaan. Hingga akhir tahun 2018, Perusahaan telah mengoperasikan 11 Plant Precast yaitu: Plant Cibitung, Plant Palembang, Plant Karawang, Plant Subang, Plant Sadang, Plant Sidoarjo, Plant Kalijati, Plant Bojonegara, Plant Klaten, Plant Gasing dan Plant Legundi. Ke-11 Plant Precast di atas memiliki jumlah kapasitas produksi sebesar 3,5 juta ton untuk tahun 2018, naik 250.000 ton atau 7,14% bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 3,25 juta ton. Adanya kenaikan ini disebabkan penambahan kapasitas di Plant Gasing sebesar 100.000 ton/tahun dan Plant Bojonegara sebesar 150.000 ton/tahun mulai bulan Agustus 2018.

b) Ready Mix

Ready Mix adalah istilah beton yang sudah siap untuk digunakan tanpa perlu lagi pengolahan di lapangan.Lalu metode konvensional biasa kita sebut dengan sitemix, proses pencampurannya dilakukan di lapangan.Penggunaan Ready Mix dapat mempercepat pekerjaan menghemat waktu dengan kualitas beton yang tetap terjaga. Perusahaan memproduksi Beton curah kualitas K100 - K1000. Pada tahun 2018 Perusahaan mengoperasikan 73 Batching Plant yang terdiri dari 18 (delapan belas) Batching Plant di Jabodetabek, 6 (enam) Batching Plant di Sumatera Selatan, 10 (sepuluh) Batching Plant di Lampung, 2 (dua) Batching Plant di Sumatera Utara, 24 (dua puluh empat) Batching Plant di Jawa Tengah, 11 (sebelas) Batching Plant di Jawa Timur, 1 (satu) Batching Plant di Yogyakarta dan 1 (satu) Batching Plant di Sulawesi Utara. Total kapasitas produksi di tahun 2018 mencapai 8,41 juta m3, naik 3,32 juta m3 atau sebesar 39,48% bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 5,09 juta m3. Peningkatan kapasitas produksi ini disebabkan oleh bertambahnya perolehan kontrak baru serta adanya percepatan pada proyek- proyek Perseroan pada tahun 2018.

c) Jasa Konstruksi Selain produk, Perusahaan juga menyediakan jasa pendukung yang terdiri dari engineering, instalasi, jasa pemancang, konstruksi, dan Jasa post-tensioning dalam rangka menunjang kegiatan produksi dan juga penjualan produk Perusahaan. Penjelasan yang lebih detil mengenai jasa Perusahaan adalah sebagai berikut:

Engineering Merupakan kegiatan yang memberikan rekomendasi teknis dan pemilihan struktur yang tepat serta efisien guna membantu para pelanggan. Dalam menunjang kecepatan dan ketepatan perhitungan teknis,Perusahaan menggunakan berbagai teknologi terkini sesuai dengan fungsi yang dibutuhkan;

Instalasi Merupakan kegiatan instalasi produk, seperti pada jembatan layang, jembatan di atas sungai. Dengan layanan ini, diharapkan pelanggan akan mendapatkan manfaat lebih dari sekedar mendapatkan produk;

Jasa pemancangan Jasa ini merupakan kegiatan pemancangan dengan menggunakan alat pancang yang menggunakan metode Inner Bore System dan Pre Bore System.

Konstruksi Merupakan jasa kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan hingga tahapan konstruksi.

Jasa Post-tensioning Merupakan jasa stressing untuk beberapa komponen, di antaranya balok jembatan, bangunan gedung, ground anchor, dan jembatan cable stayed.

Perusahaan memiliki proses bisnis utama yang saling terintegrasi dalam mengoperasikan dan membangun bisnis demi menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Penerapan proses tersebut tergambar dalam skema di bawah ini.

233

Seluruh produk di atas dihasilkan melalui Pabrik (Plant) Precast yang dioperasikan Perusahaan. Hingga akhir tahun 2018, Perusahaan telah mengoperasikan 11 Plant Precast yaitu: Plant Cibitung, Plant Palembang, Plant Karawang, Plant Subang, Plant Sadang, Plant Sidoarjo, Plant Kalijati, Plant Bojonegara, Plant Klaten, Plant Gasing dan Plant Legundi. Ke-11 Plant Precast di atas memiliki jumlah kapasitas produksi sebesar 3,5 juta ton untuk tahun 2018, naik 250.000 ton atau 7,14% bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 3,25 juta ton. Adanya kenaikan ini disebabkan penambahan kapasitas di Plant Gasing sebesar 100.000 ton/tahun dan Plant Bojonegara sebesar 150.000 ton/tahun mulai bulan Agustus 2018.

b) Ready Mix

Ready Mix adalah istilah beton yang sudah siap untuk digunakan tanpa perlu lagi pengolahan di lapangan.Lalu metode konvensional biasa kita sebut dengan sitemix, proses pencampurannya dilakukan di lapangan.Penggunaan Ready Mix dapat mempercepat pekerjaan menghemat waktu dengan kualitas beton yang tetap terjaga. Perusahaan memproduksi Beton curah kualitas K100 - K1000. Pada tahun 2018 Perusahaan mengoperasikan 73 Batching Plant yang terdiri dari 18 (delapan belas) Batching Plant di Jabodetabek, 6 (enam) Batching Plant di Sumatera Selatan, 10 (sepuluh) Batching Plant di Lampung, 2 (dua) Batching Plant di Sumatera Utara, 24 (dua puluh empat) Batching Plant di Jawa Tengah, 11 (sebelas) Batching Plant di Jawa Timur, 1 (satu) Batching Plant di Yogyakarta dan 1 (satu) Batching Plant di Sulawesi Utara. Total kapasitas produksi di tahun 2018 mencapai 8,41 juta m3, naik 3,32 juta m3 atau sebesar 39,48% bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 5,09 juta m3. Peningkatan kapasitas produksi ini disebabkan oleh bertambahnya perolehan kontrak baru serta adanya percepatan pada proyek- proyek Perseroan pada tahun 2018.

c) Jasa Konstruksi Selain produk, Perusahaan juga menyediakan jasa pendukung yang terdiri dari engineering, instalasi, jasa pemancang, konstruksi, dan Jasa post-tensioning dalam rangka menunjang kegiatan produksi dan juga penjualan produk Perusahaan. Penjelasan yang lebih detil mengenai jasa Perusahaan adalah sebagai berikut:

Engineering Merupakan kegiatan yang memberikan rekomendasi teknis dan pemilihan struktur yang tepat serta efisien guna membantu para pelanggan. Dalam menunjang kecepatan dan ketepatan perhitungan teknis,Perusahaan menggunakan berbagai teknologi terkini sesuai dengan fungsi yang dibutuhkan;

Instalasi Merupakan kegiatan instalasi produk, seperti pada jembatan layang, jembatan di atas sungai. Dengan layanan ini, diharapkan pelanggan akan mendapatkan manfaat lebih dari sekedar mendapatkan produk;

Jasa pemancangan Jasa ini merupakan kegiatan pemancangan dengan menggunakan alat pancang yang menggunakan metode Inner Bore System dan Pre Bore System.

Konstruksi Merupakan jasa kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan hingga tahapan konstruksi.

Jasa Post-tensioning Merupakan jasa stressing untuk beberapa komponen, di antaranya balok jembatan, bangunan gedung, ground anchor, dan jembatan cable stayed.

Perusahaan memiliki proses bisnis utama yang saling terintegrasi dalam mengoperasikan dan membangun bisnis demi menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Penerapan proses tersebut tergambar dalam skema di bawah ini.

16. PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI Perseroan senantiasa melakukan pengendalian dalam pengendalian mutu dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berikut penghargaan dan sertifikasi yang diperoleh Perseroan dalam 1 tahun terakhir: 1. The Best Precast and Ready Mix- Awarded by Pusat Rekor

Industri Manufaktur Beton Precast dan Ready mix Terbaik Diberikan Oleh Pusat Rekor Indonesia

2. TOP 3 Best Emiten in Sharia Index Stock Indonesia Sharia Finance Award 2018sebagai pemenang in Basic Industry & Chemicals Category Diberikan Oleh Warta Ekonomi

3. 2018 Corporate Image Award in Precast

Corporate Image Award 2018 dalam kategori Precast/Beton Pracetak Diberikan Oleh Tempo Media Group 4. Indonesia Best Public Companies Award 2018

Sebagai Indonesia Fast Growing New Public Company 2018 dalam kategori Basic Industry & Chemical Diberikan Oleh Warta Ekonomi

5. Juara II dalam 7th Anugerah BUMN 2018

Pada kategori Tata Kelola Perusahaan GCG/Good Corporate Governance) Diberikan Oleh Majalah BUMN Track dan PPM Manajemen

6. The Best CEO 2018 Diberikan Oleh Majalah SWA dan Dunamis Organization Service Diberikan Oleh Majalah SWA dan Dunamis Organization Service

234

7. Top Leader on IT Leadership 2018 Diberikan Oleh It Works Magazine

8. Top Digital Transformation Readiness 2018 Diberikan Oleh It Works Magazine

9. Top IT on IT Policy Management 2018. Diberikan Oleh It Works Magazine

17. PEMASARAN, PENJUALAN DAN PELANGGAN

Uraian Revisi RKAP 2018 Realisasi 2018 Pencapaian (%) Lelang yang dimenangkan 6.565.388 6.664.650 101,51% Sepanjang Tahun 2018, Perseroan telah menggencarkan strategi pemasaran untuk meningkatkan kinerja finansial perusahaan, antara lain : Melakukan promosi untuk meningkatkan product dan brand awareness Perseroan kepada eksternal, antara lain:

a. Pihak Pemerintah, seperti Balai Besar Jalan Nasional VIII Surabaya, Dinas PU Sumber Daya Air DKI Jakarta, Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi, Balai Wilayah Sungai Lampung, Jeratunseluna, Dinas PU Bina Marga Padang, dan Dinas PU Bina Marga Semarang.

b. Pihak Badan Usaha Milik Negara seperti Pertamina, Pelindo, Angkasa Pura, dan PLN. c. Pihak Swasta seperti Hyundai, Tripatra, Cyonyda, Samsung, Sumitomo, Shimitzu, Hakaaston, Kapuknaga Inah dan

Modernland. d. Serta berpartisipasi aktif dalam eksebisi dan acara infrastruktur ternama seperti Indonesia Build Tech, Indonesia

Concrete Show, Indonesia Infrastructure Week, dan Pertemuan Anggota Asosiasi Konstruksi Indonesia (AKI). Melakukan koordinasi horizontal untuk pengembangan produk baru sesuai tuntutan pasar, seperti pembuatan sertifikat

uji produk di laboratorium independent BPPT-B2TKS Serpong dan sertifikasi tipe tiang listrik di Puslitbang PLN. Memberikan respon cepat dalam menanggapi keluhan pelanggan dan mempercepat proses tagihan ditahap proyek,

divisi dan keuangan pusat, sehingga realisasi pencairan tahun 2018 sudah melebihi realisasi pencairan 2017. Menjaga Pangsa Pasar (Defensive Market) dengan mendapatkan proyek di Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta

(Lanjutan) dan Proyek Pembangunan Prasarana Kali / Sungai dan Kelengkapannya Sistem Aliran Tengah, Aliran Barat, dan Aliran Timur DKI Jakarta.

Meningkatkan pasar baru di Wilayah Sumatera Utara dan Indonesia Timur Proyek seperti JTTS Pekanbaru - Dumai Seksi 1 s/d 6, merintis proyek Tebing Tinggi Pematang Siantar, CFPP 1 x 800 MW Pembangkit Listrik di Medan, Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi, Jalan Tol Kediri – Kertosono dan Dermaga Teluk Lamong.

Memperkuat posisi pasar Eksternal dengan melibatkan diri mulai dari tahap perencanaan untuk proyek – proyek Swasta Pemerintah dan BUMN.

Mengembangkan sektor pasar konstruksi dengan menggunakan SBU Bangunan Sipil (SI) Klasifikasi B2, serta memaksimalkan penggunaan SBU PL 02, PL 03, PL 04 dengan melanjutkan pekerjaan untuk Proyek RDMP RU V Pertamina (Pekerjaan Tambah) dan Pembangunan Prasarana Kali/Sungai Aliran Tengah, Aliran Barat, dan Timur.

Merealisasikan program Bantalan Kereta Api dengan uji gelar sepanjang 550 meter di Jalur Bandung – Banjar yang kini telah memasuki uji coba Triwulan IV serta proses untuk sertifikasi akhir oleh Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Selain penjelasan tersebut, aktivitas Pemasaran yang telah dicapai selama 2018, antara lain: 1. Pelaksanaan Uji Gelar untuk Produk SPRIG-WP sepanjang 48 m di Ruas Jalan Turunan Tol Margomulyo, Surabaya.

Produk tersebut nanti akan disertifikasi oleh Pusat Jalan dan Jembatan (Pusjatan), Kementerian Pekerjaan Umum, setelah 3 bulan.

2. Telah resmi terdaftar sebagai Anggota Asosiasi Produsen Tiang Beton Pratekan Indonesia (APTI) untuk melebarkan sayap ke pasar PC Poles di Indonesia.

3. Melakukan Upgrade Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi Bangunan Sipil (SBU-SI) ke B2 4. Melakukan sertifikasi keahlian di antaranya:

a. Ahli Teknik Jembatan b. Ahli K3 Konstruksi c. Ahli Teknik Bendungan Besar d. Ahli Teknik Jalan e. Ahli Sistem Manajemen Mutu f. Ahli Sumber Daya Air g. Ahli Teknik Dermaga

235

7. Top Leader on IT Leadership 2018 Diberikan Oleh It Works Magazine

8. Top Digital Transformation Readiness 2018 Diberikan Oleh It Works Magazine

9. Top IT on IT Policy Management 2018. Diberikan Oleh It Works Magazine

17. PEMASARAN, PENJUALAN DAN PELANGGAN

Uraian Revisi RKAP 2018 Realisasi 2018 Pencapaian (%) Lelang yang dimenangkan 6.565.388 6.664.650 101,51% Sepanjang Tahun 2018, Perseroan telah menggencarkan strategi pemasaran untuk meningkatkan kinerja finansial perusahaan, antara lain : Melakukan promosi untuk meningkatkan product dan brand awareness Perseroan kepada eksternal, antara lain:

a. Pihak Pemerintah, seperti Balai Besar Jalan Nasional VIII Surabaya, Dinas PU Sumber Daya Air DKI Jakarta, Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi, Balai Wilayah Sungai Lampung, Jeratunseluna, Dinas PU Bina Marga Padang, dan Dinas PU Bina Marga Semarang.

b. Pihak Badan Usaha Milik Negara seperti Pertamina, Pelindo, Angkasa Pura, dan PLN. c. Pihak Swasta seperti Hyundai, Tripatra, Cyonyda, Samsung, Sumitomo, Shimitzu, Hakaaston, Kapuknaga Inah dan

Modernland. d. Serta berpartisipasi aktif dalam eksebisi dan acara infrastruktur ternama seperti Indonesia Build Tech, Indonesia

Concrete Show, Indonesia Infrastructure Week, dan Pertemuan Anggota Asosiasi Konstruksi Indonesia (AKI). Melakukan koordinasi horizontal untuk pengembangan produk baru sesuai tuntutan pasar, seperti pembuatan sertifikat

uji produk di laboratorium independent BPPT-B2TKS Serpong dan sertifikasi tipe tiang listrik di Puslitbang PLN. Memberikan respon cepat dalam menanggapi keluhan pelanggan dan mempercepat proses tagihan ditahap proyek,

divisi dan keuangan pusat, sehingga realisasi pencairan tahun 2018 sudah melebihi realisasi pencairan 2017. Menjaga Pangsa Pasar (Defensive Market) dengan mendapatkan proyek di Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta

(Lanjutan) dan Proyek Pembangunan Prasarana Kali / Sungai dan Kelengkapannya Sistem Aliran Tengah, Aliran Barat, dan Aliran Timur DKI Jakarta.

Meningkatkan pasar baru di Wilayah Sumatera Utara dan Indonesia Timur Proyek seperti JTTS Pekanbaru - Dumai Seksi 1 s/d 6, merintis proyek Tebing Tinggi Pematang Siantar, CFPP 1 x 800 MW Pembangkit Listrik di Medan, Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi, Jalan Tol Kediri – Kertosono dan Dermaga Teluk Lamong.

Memperkuat posisi pasar Eksternal dengan melibatkan diri mulai dari tahap perencanaan untuk proyek – proyek Swasta Pemerintah dan BUMN.

Mengembangkan sektor pasar konstruksi dengan menggunakan SBU Bangunan Sipil (SI) Klasifikasi B2, serta memaksimalkan penggunaan SBU PL 02, PL 03, PL 04 dengan melanjutkan pekerjaan untuk Proyek RDMP RU V Pertamina (Pekerjaan Tambah) dan Pembangunan Prasarana Kali/Sungai Aliran Tengah, Aliran Barat, dan Timur.

Merealisasikan program Bantalan Kereta Api dengan uji gelar sepanjang 550 meter di Jalur Bandung – Banjar yang kini telah memasuki uji coba Triwulan IV serta proses untuk sertifikasi akhir oleh Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Selain penjelasan tersebut, aktivitas Pemasaran yang telah dicapai selama 2018, antara lain: 1. Pelaksanaan Uji Gelar untuk Produk SPRIG-WP sepanjang 48 m di Ruas Jalan Turunan Tol Margomulyo, Surabaya.

Produk tersebut nanti akan disertifikasi oleh Pusat Jalan dan Jembatan (Pusjatan), Kementerian Pekerjaan Umum, setelah 3 bulan.

2. Telah resmi terdaftar sebagai Anggota Asosiasi Produsen Tiang Beton Pratekan Indonesia (APTI) untuk melebarkan sayap ke pasar PC Poles di Indonesia.

3. Melakukan Upgrade Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi Bangunan Sipil (SBU-SI) ke B2 4. Melakukan sertifikasi keahlian di antaranya:

a. Ahli Teknik Jembatan b. Ahli K3 Konstruksi c. Ahli Teknik Bendungan Besar d. Ahli Teknik Jalan e. Ahli Sistem Manajemen Mutu f. Ahli Sumber Daya Air g. Ahli Teknik Dermaga

h. Ahli Manajemen Proyek i. Ahli Keselamatan Jalan j. Ahli Manajemen Konstruksi k. Ahli Perencana Beton Pracetak untuk Banguan Gedung

5. Mengikuti Proses Tender Proyek Pembangunan Workshop INKA di Banyuwangi dan tender Pembangunan Jalan Luar Lingkar Timur dan Barat, Surabaya.

18. TEKNOLOGI INFORMASI Teknologi Informasi merupakan aspek yang memiliki peranan penting dalam proses penyediaan jasa layanan yang dilakukan oleh Perseroan. Saat ini Perseroan menggunakan Sistem Entreprise Resource Planning yang merupakan software mananajemen terintegrasi secara realtime untuk mengoptimalisasikan proses bisnis yang terhubung dengan seluruh aspek kegiatan didalam Perseroan, yaitu suatu tools IT dan manajemen untuk membantu perusahaan merencanakan dan melakukan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. Selain itu Perseroan mempunya sistem SOP yang disetiap periode di lakukan review oleh pihak independen; Optimalisasi penggunaan system email korporasi @waskitaprecast.co.id; file server; cluster storage server; data recovery planning; pembangunan layanan mobile logistic; LAN; CCTV & Command Center; komunikasi data suara dan video (IP Phone & Vcon); dan Centralized procurement software. Dengan adanya sistem ini, Perseroan akan dapat mengelola perusahaannya dengan baik sehingga seluruh kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan dapat termonitor dan berjalan dengan baik. Demi meningkatkan efisiensi dan produksi, Perseroan akan terus menerus melakukan pengembangan terhadap Teknologi Informasi yang dimilikinya. Teknologi Informasi yang terus berkembang tentunya akan terus memberikan kontribusi nilai tambah seiring dengan berjalannya perusahaan.

Berikut disampaikan rencana serta program kerja tahun 2018 dan bentuk realisasi atas pengembangan sistem TI yang dilakukan oleh Perusahaan.

236

Di tahun 2018, Perseroan telah menyusun rencana pengadaan dan pengembangan sistem atau infrastruktur TI yang telah dianggarkan berdasarkan Capex (capital expenditure) atau belanja modal 2018 dan Opex (Operational Expenses) yang merujuk pada biaya yang dikeluarkan Perseroan secara berkelanjutan untuk memperluas kemampuan serta meningkatkan kinerja Perseroan. Adapun skema investasi pengadaan atau pengembangan sistem maupun infrastruktur TI untuk tahun 2018, adalah sebagai berikut.

237

Di tahun 2018, Perseroan telah menyusun rencana pengadaan dan pengembangan sistem atau infrastruktur TI yang telah dianggarkan berdasarkan Capex (capital expenditure) atau belanja modal 2018 dan Opex (Operational Expenses) yang merujuk pada biaya yang dikeluarkan Perseroan secara berkelanjutan untuk memperluas kemampuan serta meningkatkan kinerja Perseroan. Adapun skema investasi pengadaan atau pengembangan sistem maupun infrastruktur TI untuk tahun 2018, adalah sebagai berikut.

Untuk meningkatkan kapasitas sistem yang ada, Perusahaan melakukan kebijakan dalam kegiatan pengadaan dan pengembangan TI. Kegiatan pengadaan dan pengembangan sistem TI senantiasa diarahkan untuk mendukung setiap perubahan bisnis ke arah yang lebih baik

238

Penerapan Sistem Teknologi Informasi yang Terintegrasi

19. RISET DAN PENGEMBANGAN Inovasi adalah nilai yang mendorong terwujudnya visi. Dengan adanya inovasi Perseroan akan di depan dalam memimpin pengembangan produk di Industri beton precast yang sesuai dengan visi Perseroan sebagai Perusahaan Manufaktur Precast dan Ready mix terdepan di Indonesia. Jenis penelitian yang dikembangkan oleh perseroan adalah :

a. Penelitian Material Beton

Beton adalah suatu material yang terdiri dari campuran semen, air, agregat (kasar dan halus) dan bahan tambahan bila diperlukan seperti aditif dan admixture. Additive berfungsi untuk mengatur sifat mekanis dari beton, misalnya kekuatan, kepadatan, berat beton, dll. Admixture berfungsi untuk mempermudah pengerjaan beton (workability), mengatur setting time dan kehilangan slump (retarder atau accelerator).

239

Penerapan Sistem Teknologi Informasi yang Terintegrasi

19. RISET DAN PENGEMBANGAN Inovasi adalah nilai yang mendorong terwujudnya visi. Dengan adanya inovasi Perseroan akan di depan dalam memimpin pengembangan produk di Industri beton precast yang sesuai dengan visi Perseroan sebagai Perusahaan Manufaktur Precast dan Ready mix terdepan di Indonesia. Jenis penelitian yang dikembangkan oleh perseroan adalah :

a. Penelitian Material Beton

Beton adalah suatu material yang terdiri dari campuran semen, air, agregat (kasar dan halus) dan bahan tambahan bila diperlukan seperti aditif dan admixture. Additive berfungsi untuk mengatur sifat mekanis dari beton, misalnya kekuatan, kepadatan, berat beton, dll. Admixture berfungsi untuk mempermudah pengerjaan beton (workability), mengatur setting time dan kehilangan slump (retarder atau accelerator).

Beberapa penelitian material yang sudah dilakukan adalah: Membuat trial mix di masing masing plant/ batching plant dengan menggunakan bermacam macam jenis semen, material alam dan jenis additive dan admixture untuk mendapatkan komposisi yang optimum. Pemakaian admixture type polimer untuk semua beton precast untuk mempercepat proses produksi dan bisa mengurangi/ menghilangkan pemakaian steam curing (boiler). Mengadakan pengujian untuk semua material beton di laboratorium iIndependen maupun interaln (semen, split, pasir, admixture/ additive dan air secara periodik yaitu internal setiap bulan dan eksternalsetiap 6 bulan). Penelitian yang akan segera dilakukan antara lain: Mengembangkan admixture dalam bentuk bubuk untuk meningkatkan efisiensi biaya Mengembangkan beton ringan dengan menggunakan busa (foam) Pembuatan pasir alam dari penggilingan batu di quarry material alam

b. Pengembangan Produk Baru

Produk/sistem baru yang dikembangkan dengan tujuan menambah daya saing Perseroan. Pengembangan dilakukan berdasarkan permintaan pasar atau rencana kerja Perseroan dengan kajian kelayakan suatu produk, kemudian dilakukan pengujian di lembaga independen.

Beberapa inovasi yang sudah dilakukan oleh Perseroan antara lain adalah :

a) Inovasi pada produk Bantalan Kereta Api b) Inovasi pada produk SprigWP c) Inovasi pada produk Tiang Listrik d) Inovasi pada produk Tiang Pancang Diameter 1200 mm dengan pengujian sambungan CT Connecto e) Inovasi pada produk Jaring Laba – Laba f) Inovasi pada produk RC Pipe g) Inovasi pada produk Precast Untuk Gedung (Façade, Slab, Kolom, & Balok)

Perseroan tidak memiliki kebijakan riset dan pengembangan yang dapat mempengaruhi produksi, penjualan, pendapatan dan laba Perseroan.

20. PERSAINGAN DAN PROSPEK USAHA TINJAUAN INDUSTRI

Perekonomian Global Di tahun 2018, perekonomian global mengalami gejolak di tengah dinamika pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Menguatnya fundamental perekonomian Amerika Serikat AS) di tengah perlambatan pertumbuhan diberbagai Negara Eropa, Jepang dan Tiongkok. Hal ini mendorong The Fed untuk menaikkan suku bunga FFR. Terhitung sepanjang 2018, The Fed telah menaikkan suku bunga sebanyak empat kali dengan masing-masing sebesar 25bps atau total sebesar 1% menjadi 2,25% - 2,50%.Kenaikan suku bunga The Fed mengakibatkan terjadinya capital outflow dari berbagai negara menuju Amerika Serikat dan menguatnya nilai tukar Amerika Serikat terhadap berbagai mata uang negara lainnya. Untuk dapat mepertahankan kondisi perekonomian Indonesia, BI turut menaikan suku bunga acuannya. Terhitung pada 2018, BI telah menaikkan suku bunga acuan BI 7-day Repo Rate sebanyak enam kali dengan total 1,75% menjadi 6,00%. Di sisi lain, perdagangan dunia juga mengalami ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan sejumlah negara.Gejolak perdagangan ini mengakibatkan ketidakpastian ekonomi global yang berdampak pada penurunan pertumbuhan volume perdagangan dunia dan harga komoditas. Hal ini dapat meberikan efek rambat terhadap perdagangan secara global antar negara lain yang berujung pada berlanjutnya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia

Pada 2019 dan 2020, The Fed diperkirakan masih akan menaikkan kembali suku bunga FFR masingmasing sebanyak dua kali yang diiringi dengan proyeksi perlambatan pertumbuhan di Amerika Serikat. Perlambatan perekonomian juga akan berlanjut dialami oleh Eropa, Jepang, India dan Tiongkok.

Perekonomian Nasional dan Industri

Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 berada di kisaran 5,0-5,5% y-y per Agustus 2018. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan terus ditopang oleh belanja pemerintah dan

240

konsumsi rumah tangga, selain itu investasi diperkirakan akan terus tumbuh wataupun cenderung melambat. Namun, tingginya pertumbuhan impor yang jauh lebih tinggi daripada ekspor akan menjadi factor penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018. Ketahanan fundamental perekonomian Indonesia cukup baik selain kondisi neraca perdagangan dan transaksi neraca berjalan yang tercermin dari inflasi yang terjada pada 3,2% y-y pada Agustus 2018, defisit APBN 2018 pada Rp 150 triliun per Agustus 2018 yang jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2017 sebesar Rp 220 triliun, menurunnya jumlah pengurangan cadangan devisa tiap bulannya, nilai tukar Rupiah yang sudah mulai stabil pada level 14,800. Perekonomian Indonesia di sepanjang tahun 2018 terdampak oleh beberapa kebijakan perekonomian global, seperti perang dagang antara AS dan China, fluktuasi kurs, dan volatilitas harga minyak dunia. Namun demikian, Pemerintah tetap fokus untuk menekankan percepatan pembangunan untuk menggenjot laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Fokus yang dilakukan Pemerintah di antaranya melakukan pengembangan sumber daya manusia yang berkompetensi untuk bersaing di kancah internasional, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Indonesia dan pembangunan infrastruktur untuk pemerataan kesejahterahan. Dalam pembangunan infrastruktur, fokus Pemerintah pada pembangunan jalan tol sudah terealisasi. Adapun beberapa target Pemerintah dalam pembangunan pelabuhan, bandara dan perumahan yang masih terus berjalan. Hal ini menjadi satu peluang bagi Perseroan untuk terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan infrastruktur negara Indonesia yang perlu ditingkatkan untuk dapat bersaing secara global. Selain itu, terdapat juga inovasi-inovasi di bidang precast dan readymix yang dapat membantu menyokong berkembangnya sektor konstruksi sehingga dapat menciptakan sebuah keunggulan dari segi biaya, waktu dan kualitas pembangunan infrastruktur. Hal ini dapat membantu pemerataan ekonomi Indonesia, untk membuka akses antar daerah dan antar pulau, serta menurunkan biaya logistik untuk pertumbuhan industri. Pada perusahaan konstruksi BUMN, Pemerintah melalui Kementerian BUMN akan membentuk perusahaan induk (holding) yang akan mengkooridnir perusahaanperusahaan di bawah lingkupnya. Perusahaan induk tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu BUMN Infrastruktur dan BUMN Perumahan. Hal ini akan dapat membuka peluang agar indutsri konstruksi dan infrastruktur dapat lebih fokus sesuai dengan segmentasinya untuk melakukan pekerjaan masing-masing dengan efisien dan sesuai dengan yang telah direncanakan

PROSPEK USAHA Pemerintah masih terus fokus pada pertumbuhan infrastruktur. Alokasi anggaran infrastruktur di tahun 2014 yang hanya sekitar Rp 154,7 triliun dan ditingkatkan menjadi Rp 256,1 triliun di awal Kabinet Kerja pada tahun 2015, dalam RAPBN 2019 diupayakan naik mencapai Rp 420,5 triliun. Pembangunan infrastruktur ini memperkuat konektivitas, menyambungkan berbagai potensi ekonomi di seluruh Indonesia, memeratakan pembangunan, menumbuhkan kegiatan ekonomi baru, serta meningkatkan distribusi barang dan jasa. pembangunan infrastruktur yang digenjot pemerintah ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik mengurangi tingkat kemiskinan, hingga mengurangi tingkat pengangguran. Karena itu, kebutuhan akan beton precast, readymix maupun jasa konstruksi masih besar. Selain itu, Perseroan juga memiliki peluang untuk menigkatkan efisiensi dengan integrasi hulu ke hilir, menguasai sumber bahan baku (quarry pasir, split), dan transporter.

241

konsumsi rumah tangga, selain itu investasi diperkirakan akan terus tumbuh wataupun cenderung melambat. Namun, tingginya pertumbuhan impor yang jauh lebih tinggi daripada ekspor akan menjadi factor penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018. Ketahanan fundamental perekonomian Indonesia cukup baik selain kondisi neraca perdagangan dan transaksi neraca berjalan yang tercermin dari inflasi yang terjada pada 3,2% y-y pada Agustus 2018, defisit APBN 2018 pada Rp 150 triliun per Agustus 2018 yang jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2017 sebesar Rp 220 triliun, menurunnya jumlah pengurangan cadangan devisa tiap bulannya, nilai tukar Rupiah yang sudah mulai stabil pada level 14,800. Perekonomian Indonesia di sepanjang tahun 2018 terdampak oleh beberapa kebijakan perekonomian global, seperti perang dagang antara AS dan China, fluktuasi kurs, dan volatilitas harga minyak dunia. Namun demikian, Pemerintah tetap fokus untuk menekankan percepatan pembangunan untuk menggenjot laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Fokus yang dilakukan Pemerintah di antaranya melakukan pengembangan sumber daya manusia yang berkompetensi untuk bersaing di kancah internasional, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Indonesia dan pembangunan infrastruktur untuk pemerataan kesejahterahan. Dalam pembangunan infrastruktur, fokus Pemerintah pada pembangunan jalan tol sudah terealisasi. Adapun beberapa target Pemerintah dalam pembangunan pelabuhan, bandara dan perumahan yang masih terus berjalan. Hal ini menjadi satu peluang bagi Perseroan untuk terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan infrastruktur negara Indonesia yang perlu ditingkatkan untuk dapat bersaing secara global. Selain itu, terdapat juga inovasi-inovasi di bidang precast dan readymix yang dapat membantu menyokong berkembangnya sektor konstruksi sehingga dapat menciptakan sebuah keunggulan dari segi biaya, waktu dan kualitas pembangunan infrastruktur. Hal ini dapat membantu pemerataan ekonomi Indonesia, untk membuka akses antar daerah dan antar pulau, serta menurunkan biaya logistik untuk pertumbuhan industri. Pada perusahaan konstruksi BUMN, Pemerintah melalui Kementerian BUMN akan membentuk perusahaan induk (holding) yang akan mengkooridnir perusahaanperusahaan di bawah lingkupnya. Perusahaan induk tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu BUMN Infrastruktur dan BUMN Perumahan. Hal ini akan dapat membuka peluang agar indutsri konstruksi dan infrastruktur dapat lebih fokus sesuai dengan segmentasinya untuk melakukan pekerjaan masing-masing dengan efisien dan sesuai dengan yang telah direncanakan

PROSPEK USAHA Pemerintah masih terus fokus pada pertumbuhan infrastruktur. Alokasi anggaran infrastruktur di tahun 2014 yang hanya sekitar Rp 154,7 triliun dan ditingkatkan menjadi Rp 256,1 triliun di awal Kabinet Kerja pada tahun 2015, dalam RAPBN 2019 diupayakan naik mencapai Rp 420,5 triliun. Pembangunan infrastruktur ini memperkuat konektivitas, menyambungkan berbagai potensi ekonomi di seluruh Indonesia, memeratakan pembangunan, menumbuhkan kegiatan ekonomi baru, serta meningkatkan distribusi barang dan jasa. pembangunan infrastruktur yang digenjot pemerintah ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik mengurangi tingkat kemiskinan, hingga mengurangi tingkat pengangguran. Karena itu, kebutuhan akan beton precast, readymix maupun jasa konstruksi masih besar. Selain itu, Perseroan juga memiliki peluang untuk menigkatkan efisiensi dengan integrasi hulu ke hilir, menguasai sumber bahan baku (quarry pasir, split), dan transporter.

*menggunakan data sampai triwulan 3 (tiga) 2018

Sumber : Konstruksi dalam angka 2015-2018, BPS Nilai pekerjaan sektor konstruksi tergantung pada realisasi fisik pekerjaan proyek-proyek yang diselesaikan dalam periode satu triwulan. Indeks triwulan II nilai konstruksi tahun 2017 sebesar 264,77 dan 290,62 pada tahun 2018. Fluktuasi indeks nilai konstruksi yang diselesaikan sektor konstruksi di Indonesia ditunjukkan pada diatas. Kegiatan sektor konstruksi merupakan penggerak dalam sistem pembangunan ekonomi. Penyediaan sarana dan prasarana fisik (infrastruktur) dapat menggiatkan sektor ekonomi lainnya. Namun demikian investasi di sektor konstruksi masih belum menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Selama periode 2017 – 2018 triwulan II, secara umum kondisi dan prospek bisnis mayoritas pengusaha pada kemajuan sektor konstruksi lebih optimis. Ini tercermin dari besaran nilai indeksnya yang lebih besar dari 50, yaitu ditunjukkan dengan nilai indeks kondisi bisnis sebesar 54,61 dan prospek bisnis sebesar 56,26 pada triwulan II tahun 2017 sedangkan pada triwulan II tahun 2018 diperkirakan mencapai 56,28 untuk kondisi bisnis dan prospek bisnis sebesar 57,03.

Sumber : Laporan Tahunan 2018 Perseroan

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2014 2015 2016 2017 2018*

Nilai Konstruksi Nasional di Indonesia tahun 2014-2018*

Nilai Konstruksi

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

2014 2015 2016 2017 2018

Pendapatan Usaha Waskita Beton Tahun 2014-2018

Pendapatan Usaha

242

Sejalan dengan kondisi saat ini dimana pemerintah masih terus berfokus pada pertumbuhan infrastruktur nasional dan pertumbuhan nilai konstruksi nasional Indonesia, pendapatan Perseroan dari tahun 2014 sampai 2018 juga ikut bertumbuh berikut beberapa hal menguntungkan bagi Perseroan yang bergerak dalam industri konstruksi, yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan sektor konstruksi merupakan salah satu penggerak dalam sistem pembangunan ekonomi, karena melalui penyediaan sarana dan prasarana fisik (Infrastruktur) dapat meningkatkan sektor ekonomi lainnya. Untuk itu, belanja sektor konstruksi di tanah air diperkirakan akan meningkat seiring dengan rencana pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia hingga 2019.

2. Kondisi pasar konstruksi di Indonesia saat ini terus mengalami peningkatan. Dengan kondisi seperti ini, Indonesia dinilai akan mampu memenangkan persaingan dalam sektor jasa konstruksi saat terjadi liberasi dengan diberlakukannya MEA.

3. 15-20 tahun terakhir ini, pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat besar. Sepanjang sepuluh tahun terakhir para pelaku konstruksi Indonesia terlihat semakin lama semakin menguasai pasar konstruksi nasional.

4. Beton saat ini menjadi salah satu bahan produk bahan material yang sangar penting dalam pembangunan. Hal ini dikarenakan hampir di setiap struktur bangunan menggunakan beton. Saat ini pula telah terdapat berbagai macam sistem struktur beton pracetak yang telah dikembangan oleh berbagai perusahaan swasta, maupun Badan Usaha Milik Negara yang mendukung sektor konstruksi di Indonesia. Perlunya Pengembangan infrastruktur di tanah air dengan jumlah dana yang sangat besar mengharuskan

5. pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara, serta membuat kebijakn-kebijakan yang dapat membantu pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, khusunya Proyek Strategis Nasional (PSN). Apabila Pemerintah tidak dapat memenuhi target penerimaan negara, maka proyek-proyek infrastruktur tidak akan dapat dilaksanakan.

KEUNGGULAN BERSAING Perseroan memiliki berbagai keunggulan untuk keberlangsungan usaha baik secara stand alone maupun group melalui sinergi dengan WASKITA Group dan Pemerintah Republik Indonesia. Keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseoran di antaranya adalah: Bergerak di sektor yang bertumbuh pesat dan didukung Pemerintah

Industri konstruksi dan infrastruktur diprediksi akan meningkat pesat setiap tahunnya dengan adanya kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan pembangunan pada sektor transportasi dan infrastruktur dan ini akan berimbas baik terhadap industri beton precast dan ready mix. Perseroan berada di posisi yang sangat baik karena memiliki relasi yang kuat dengan pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta dan ini menjadikan Perseroan sebagai salah satu perusahaan yang diprioritaskan oleh berbagai pihak sebagai pemasok beton precast untuk proyek-proyek bernilai tinggi.

Pasar captive yang terjamin dan didukung pertumbuhan bisnis inti Grup

Pasar captive tercipta dari sejumlah proyek berskala besar yang telah diperoleh oleh entitas-entitas usaha dalam grup WASKITA, disertai dengan beberapa potensi proyek di masa depan. Pertumbuhan bisnis Perseroan saat ini didukung oleh beberapa proyek berskala besar yang disalurkan oleh entitas-entitas usaha dalam grup WASKITA, terutama proyek jalan tol WTR. Saat ini, Perseroan mempunyai Rp. 17.345.193.000.000 nilai kontrak. Dengan lebih mengoptimalisasi lagi sinergi antar grup dan memanfaatkan adanya potensi absolute mandate dari proyek-proyek yang bernilai tinggi, Perseroan akan mampu meningkatkan lagi pendapatan yang akan diterima kedepannya.

Pertumbuhan pendapatan dan laba historis yang pesat serta peningkatan level marjin jangka menengah dari

proyek jalan tol Perseroan dapat membukukan pendapatan sebesar Rp. 8.000.149.423.527 pada tahun 2018, naik pesat sebesar 12,61 % dari tahun sebelumnya. Selain itu, Perseroan meraih laba bersih sebesar Rp. 1.103.472.788.182 di tahun 2018, meningkat sebesar 10,31% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini didukung oleh berkembangnya usaha Perseroan baik dalam bidang penjualan beton precast dan ready mix. Kedepannya, pertumbuhan pendapatan dan laba akan didukung oleh proyek-proyek jalan tol yang akan dikerjakan oleh Perseroan.

243

Sejalan dengan kondisi saat ini dimana pemerintah masih terus berfokus pada pertumbuhan infrastruktur nasional dan pertumbuhan nilai konstruksi nasional Indonesia, pendapatan Perseroan dari tahun 2014 sampai 2018 juga ikut bertumbuh berikut beberapa hal menguntungkan bagi Perseroan yang bergerak dalam industri konstruksi, yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan sektor konstruksi merupakan salah satu penggerak dalam sistem pembangunan ekonomi, karena melalui penyediaan sarana dan prasarana fisik (Infrastruktur) dapat meningkatkan sektor ekonomi lainnya. Untuk itu, belanja sektor konstruksi di tanah air diperkirakan akan meningkat seiring dengan rencana pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia hingga 2019.

2. Kondisi pasar konstruksi di Indonesia saat ini terus mengalami peningkatan. Dengan kondisi seperti ini, Indonesia dinilai akan mampu memenangkan persaingan dalam sektor jasa konstruksi saat terjadi liberasi dengan diberlakukannya MEA.

3. 15-20 tahun terakhir ini, pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat besar. Sepanjang sepuluh tahun terakhir para pelaku konstruksi Indonesia terlihat semakin lama semakin menguasai pasar konstruksi nasional.

4. Beton saat ini menjadi salah satu bahan produk bahan material yang sangar penting dalam pembangunan. Hal ini dikarenakan hampir di setiap struktur bangunan menggunakan beton. Saat ini pula telah terdapat berbagai macam sistem struktur beton pracetak yang telah dikembangan oleh berbagai perusahaan swasta, maupun Badan Usaha Milik Negara yang mendukung sektor konstruksi di Indonesia. Perlunya Pengembangan infrastruktur di tanah air dengan jumlah dana yang sangat besar mengharuskan

5. pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara, serta membuat kebijakn-kebijakan yang dapat membantu pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, khusunya Proyek Strategis Nasional (PSN). Apabila Pemerintah tidak dapat memenuhi target penerimaan negara, maka proyek-proyek infrastruktur tidak akan dapat dilaksanakan.

KEUNGGULAN BERSAING Perseroan memiliki berbagai keunggulan untuk keberlangsungan usaha baik secara stand alone maupun group melalui sinergi dengan WASKITA Group dan Pemerintah Republik Indonesia. Keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseoran di antaranya adalah: Bergerak di sektor yang bertumbuh pesat dan didukung Pemerintah

Industri konstruksi dan infrastruktur diprediksi akan meningkat pesat setiap tahunnya dengan adanya kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan pembangunan pada sektor transportasi dan infrastruktur dan ini akan berimbas baik terhadap industri beton precast dan ready mix. Perseroan berada di posisi yang sangat baik karena memiliki relasi yang kuat dengan pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta dan ini menjadikan Perseroan sebagai salah satu perusahaan yang diprioritaskan oleh berbagai pihak sebagai pemasok beton precast untuk proyek-proyek bernilai tinggi.

Pasar captive yang terjamin dan didukung pertumbuhan bisnis inti Grup

Pasar captive tercipta dari sejumlah proyek berskala besar yang telah diperoleh oleh entitas-entitas usaha dalam grup WASKITA, disertai dengan beberapa potensi proyek di masa depan. Pertumbuhan bisnis Perseroan saat ini didukung oleh beberapa proyek berskala besar yang disalurkan oleh entitas-entitas usaha dalam grup WASKITA, terutama proyek jalan tol WTR. Saat ini, Perseroan mempunyai Rp. 17.345.193.000.000 nilai kontrak. Dengan lebih mengoptimalisasi lagi sinergi antar grup dan memanfaatkan adanya potensi absolute mandate dari proyek-proyek yang bernilai tinggi, Perseroan akan mampu meningkatkan lagi pendapatan yang akan diterima kedepannya.

Pertumbuhan pendapatan dan laba historis yang pesat serta peningkatan level marjin jangka menengah dari

proyek jalan tol Perseroan dapat membukukan pendapatan sebesar Rp. 8.000.149.423.527 pada tahun 2018, naik pesat sebesar 12,61 % dari tahun sebelumnya. Selain itu, Perseroan meraih laba bersih sebesar Rp. 1.103.472.788.182 di tahun 2018, meningkat sebesar 10,31% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini didukung oleh berkembangnya usaha Perseroan baik dalam bidang penjualan beton precast dan ready mix. Kedepannya, pertumbuhan pendapatan dan laba akan didukung oleh proyek-proyek jalan tol yang akan dikerjakan oleh Perseroan.

Jaringan pemasaran yang mapan dan wilayah produksi yang tersebar di seluruh Indonesia Per 31 Desember 2018, Perseroan memiliki 11 pabrik precast dan 68 batching plant ready mix yang terletak secara strategis di dekat lokasi proyek-proyek yang dikerjakannya, sehingga dapat mengurangi beban pokok penjualan secara signifikan. Perseroan memiliki wilayah pemasaran dan jaringan informasi yang tersebar luas dan mencakup hampir seluruh provinsi di Indonesia, memberikan kemampuan untuk menangkap peluang bisnis di berbagai daerah.

Reputasi yang baik dan track record yang terbukti Reputasi yang baik tercipta dengan memberikan pelayanan yang komprehensif dan menjalin kepercayaan pelanggan. Perseroan memiliki kemampuan untuk memasok precast dan ready mix untuk berbagai kebutuhan dan jenis proyek, mulai dari jalan tol, apartemen, jembatan, irigasi dan normalisasi kali. Beberapa proyek-proyek landmark yang telah dikerjakan oleh Perseroan adalah Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, Giant Sea Wall Teluk Jakarta dan Light Rail Transit (LRT) Palembang.

Tawaran produk yang beragam, berkualitas dan memiliki nilai tambah Perseroan menjunjung tinggi kualitas produk, terbukti oleh peraihan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 yang berstandar internasional. Kedepannya, Perseroan akan senantiasa berinovasi guna mengembangkan produk-produk baru yang berkualitas dan sejalan dengan permintaan pasar, serta produk-produk customised yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Manajemen dan tenaga kerja ahli yang memiliki pengalaman komprehensif di industri terkait

Perseroan memiliki tim manajemen yang memiliki kapabilitas dan jam terbang yang tinggi, didukung oleh karyawan yang kompeten dan berdedikasi, menghasilkan tim yang handal, profesional dan dapat selalu diandalkan dalam penyelesaian setiap proyek dengan tepat waktu. Seluruh karyawan Perseroan telah melewati proses rekrutmen yang ketat dan mendapatkan program pengembangan dan pelatihan yang komprehensif dan kompetitif.


Perseroan merupakan entitas usaha yang memproduksi dan melakukan penjualan produk beton. Bisnis inti Perseroan didapatkan dari pengembangan dan produksi beton Precast dan Readymix. Per 31 Desember 2018, kapasitas produksi Beton Precast Perseroan telah mencapai 3,5 juta ton/tahun, sedangkan untuk produksi Beton Readymix, kapasitas produksi Perseroan mencapai 8,41 juta m3. Besarnya kapasitas produksi yang dimiliki Perusahaan tak lepas dari permintaan produk beton yang cukup tinggi, terutama dari proyek infrastruktur yang telah menjadi agenda besar Pemerintah Indonesia dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Sejumlah proyek seperti tol trans Jawa untuk ruas Pejagan-Pemalang, tol Krian hingga Manyar, serta tol Solo-Kertosono, merupakan proyek-proyek dimana produk beton Perusahaan digunakan. Agar peluang besar tersebut dapat terserap dengan baik oleh Perusahaan, sejumlah langkah dan kebijakan strategis dilakukan di sepanjang tahun 2018. Penambahan Plant Precast Gasing dengan kapasitas 100.000 ton/tahun dan Plant Precast Bojonegara berkapasitas 150.000 ton/ tahun menjadi salah satu langkah utama Perusahaan dalam meningkatkan kapasitas produksi Perusahaan.








244





sistem rekruitmen yang kompetitif. 12. Pengoptimalisasian dan penguasaan sumber daya alam quary baru split.

Sementara Beberapa langkah strategis Perseroan yang dilakukan di sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut: Peningkatan kapasitas Plant existing; Pengembangan pasar eksternal; Investasi alat produksi dan alat pendukung; Penguasaan Quary batu split; Menjaga sistem operasi fokus pada K3LMP; Meningkatkan sinergi dengan mitra strategis; Implementasi ERP; Pemenuhan kebutuhan SDM yang kompeten; Pengembangan kompetensi SDM; Pemenuhan modal kerja melalui pendanaan dengan bunga rendah; Pembagian deviden kepada Pemegang Saham; Produksi produk baru dan melakukan pengujian produk

Peningkatan Strategi yang Telah Ada

22. IZIN LINGKUNGAN HIDUP Perseroan dalam menjalankan setiap usahanya selalu memperhatikan aspek-aspek dampak lingkungan dan berusaha agar tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan mentaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang lingkungan hidup. Salah satu bentuk tanggung jawab Perseroan terhadap kelestarian lingkungan adalah dengan melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Limbah yang dihasilkan Perseroan adalah air limbah produksi yang berbentuk cair. Limbah tersebut dihasilkan dari proses spinning spun piles, proses pencucian batching plant, dan truck mixer. Standar yang digunakan sebagai pengukuran Ambang Batas Tingkat Pencemaran atas limbah yang adalah PH. Realisasi pengukuran PH dari proses produksi Perseroan rata-rata sebesar 8,62 dimana masih dalam batasan standar yang diatur yaitu sebesar 6 – 9.

245





sistem rekruitmen yang kompetitif. 12. Pengoptimalisasian dan penguasaan sumber daya alam quary baru split.

Sementara Beberapa langkah strategis Perseroan yang dilakukan di sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut: Peningkatan kapasitas Plant existing; Pengembangan pasar eksternal; Investasi alat produksi dan alat pendukung; Penguasaan Quary batu split; Menjaga sistem operasi fokus pada K3LMP; Meningkatkan sinergi dengan mitra strategis; Implementasi ERP; Pemenuhan kebutuhan SDM yang kompeten; Pengembangan kompetensi SDM; Pemenuhan modal kerja melalui pendanaan dengan bunga rendah; Pembagian deviden kepada Pemegang Saham; Produksi produk baru dan melakukan pengujian produk

Peningkatan Strategi yang Telah Ada

22. IZIN LINGKUNGAN HIDUP Perseroan dalam menjalankan setiap usahanya selalu memperhatikan aspek-aspek dampak lingkungan dan berusaha agar tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan mentaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang lingkungan hidup. Salah satu bentuk tanggung jawab Perseroan terhadap kelestarian lingkungan adalah dengan melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Limbah yang dihasilkan Perseroan adalah air limbah produksi yang berbentuk cair. Limbah tersebut dihasilkan dari proses spinning spun piles, proses pencucian batching plant, dan truck mixer. Standar yang digunakan sebagai pengukuran Ambang Batas Tingkat Pencemaran atas limbah yang adalah PH. Realisasi pengukuran PH dari proses produksi Perseroan rata-rata sebesar 8,62 dimana masih dalam batasan standar yang diatur yaitu sebesar 6 – 9.

No Sumber Dampak Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Mobilisasi bahan baku, produk, dan karyawan yang menyebabkan gangguan arus lalu lintas pada Jl. Raya Sadang – Subang

Menempatkan petugas dalam pengaturan lalu lintas kendaraan keluar – masuk lokasi tapak plant dengan prinsip dasar pengaturan tetap mengutamakan kelancaran di ruas jalan

Pemasangan fasilitas perlengkapan rambu-rambu lalu lintas berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta

Mengatur jadwal pengangkutan bahan baku dan bahan penolong serta hasil produksi (produk) di luar jam sibuk

Memperbesar radius tikungan pada tikungan yang berdekatan dengan akses masuk plant

Menghubungi petugas/polisi lalu lintas untuk mengatur keadaan lalu lintas jalan sebagai tindakan darurat

2. Kegiatan proses produksi yang menyebabkan penurunan proses kualitas udara ambien (Gas dan Debu) di ruang produksi

Menggunakan masker bagi karyawan

Membuat sistem sirkulasi udara dengan menggunakan exhaust fan dan ventilasi, dengan jumlah yang memadai

Memasang dust collector

Menghentikan mesin produksi yang menghasilkan gas dan debu untuk sementara waktu hingga mencapai kondisi yang sudah membaik sebagai tindakan darurat

3. Mobilisasi bahan baku, produk, dan karyawan yang menyebabkan penurunan kualitas udara ambien (gas dan debu) di lingkungan plant

Menanam tanaman perdu atau tanaman yang permukaannya berbulu yang ditempatkan di area yang mengalami perkerasan untuk mengurangi kadar debu dan mereduksi gas

Melakukan pemeliharaan tanaman penghijauan yang berfungsi sebagai pereduksi gas/debu

Pengaturan lalu lintas yang baik pada area plant dengan cara dan menyediakan area parker dan bongkar muat yang terkonsentrasi, dan rambu batasan kecepatan kendaraan pada lokasi plant

4. Kegiatan proses produksi yang menyebabkan peningkatan intensitas kebisingan di ruang produksi

Melakukan pemeliharaan mesin-mesin produksi secara berkala

Penggunaan ear plug untuk karyawan yang bekerja sebagai operator alat di ruang produksi

Menghentikan sementara waktu untuk peralatan/ mesin produksi dan genset yang menghasilkan kebisingan

5. Mobilisasi bahan baku, produk, dan karyawan yang menyebabkan peningkatan intensitas kebisingan di luar ruang produksi (lingkungan plant)

Membatasi pergerakan kendaraan karyawan dan tamu yang masuk ke lokasi plant dengan menyediakan lahan parker dan bongkar muat yang terkonsentrasi

Menanam dan memelihara jenis tumbuhan yang mempunyai tajuk tebal dan berdaun rindang dengan berbagai strata kerapatan dan cukup tinggi yang berfungsi sebagai peredam kebisingan di area penghijauan

Menghentikan sementara waktu untuk mobilisasi kendaraan yang keluar masuk plant sebagai tindakan darurat

246


6. Kegiatan proses produksi yang menyebabkan gangguan estetika dan kebersihan lingkungan

Sisa potongan beton disimpan di tempat penampungan sementara

7. Kegiatan proses produksi yang menyebabkan pencemaran limbah B3 berupa oli/ pelumas bekas, sludge IPAL, dan fly ash – bottom ash

Mengumpulkan limbah B3 sesuai jenisnya di dalam TPS Limbah B3 berizin

Mencatat jenis, karakteristik, waktu timbulnya limbah B3, dan pihak ketiga pengelola limbah B3 yang berijin dalam neraca limbah B3 (Log Book)

Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga berijin untuk pengangkutan/ pemanfaatan/ pengolahan / pemusnahan yang dilengkapi dengan manifest limbah B3

8. Kegiatan proses pemotongan beton dan pencucian yang menyebabkan penurunan kualitas air permukaan

Menyalurkan air limbah dari sumbernya ke bak pengendapan dengan saluran pembuangan air limbah yang kedap air untuk mencegah terjadinya rembesan ke tanah dan menyalurkan ke BAP yaitu Sungai Cilandak

9. Kegiatan proses produksi yang menggunakan listrik yang menyebabkan bahaya kebakaran kategori sedang III

Melakukan pemeliharaan sarana dan peralatan listrik secara teratur

Melakukan pergantian sarana kelistrikan ijka telah menunjukkan kerusakan

Penyediaan APAR pada ruang produksi dan penempatannya mudah dijangkau

Membuat jalur evakuasi dan tempat berkumpul (Assembly Point)

Adapun perizinan di bidang lingkungan hidup yang diperoleh Perseroan sebagai berikut:

No. Lokasi Surat Persetujuan Atas Dokumen AMDAL/UPL Dan UKL/DPPL 1. Plant Cibitung Surat No. 660.2.1/239/TL&ADL/BPLH tanggal 9 Juli 2015 Perihal Rekomendasi atas

UKL-UPL Kegiatan Industri Mortar atau Beton Siap Pakai oleh Perseroan di Kabupaten Bekasi.

2. Plant Sadang Surat No. 666/29/VI/BLH/2015 tentang Rekomendasi Pengesahan Dokumen UKL-UPL kegiatan Industri Beton Precast yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta tanggal 11 Juni 2015.

3. Plant Karawang Rekomendasi Persetujuan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) No. 660.1/808/BPLH pada tanggal 29 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.

4. Plant Kalijati Dalam proses pengurusan 5. Plant Sidoarjo Surat No. 660/1175/404.6.3/2015 tanggal 28 April 2015 perihal Rekomendasi UKL-UPL

kegiatan Industri Beton Precast yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo.

6. Plant Palembang Bahwa atas plant Palembang terdapat Izin Lingkungan atas nama PT Waskita Karya (Persero) Tbk. berdasarkan Persetujuan UKL-UPL tanggal 27 Februari 2015 yang dikeluarkan Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Palembang, yang mana Emiten sedang melakukan pengurusan atas perizinan tersebut dan sudah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Kota Palembang berdasarkan Tanda Terima berkas

7. Plant Bojonegara Bahwa atas Plant Bojonegara telah terdapat Izin Lingkungan atas nama PT Arka Jaya Mandiri berdasarkan pada Surat Keputusan No. 666/118/Penceg/BLH/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Serang pada tanggal 30 Desember 2014, yang mana Emiten sedang melakukan pengurusan atas perizinan tersebut berdasarkan Surat Keterangan dari PT Aditya Persada Consult yang dikeluarkan oleh Andry Krishnawan Msi selaku Project Manager pada tanggal 29 Juli 2016, yang mana Izin Lingkungan atas nama Emiten sedang dalam pengurusan dan bahwa berdasarkan pernyataan Emiten Permohonan sudah dimasukkan ke kantor

247


6. Kegiatan proses produksi yang menyebabkan gangguan estetika dan kebersihan lingkungan

Sisa potongan beton disimpan di tempat penampungan sementara

7. Kegiatan proses produksi yang menyebabkan pencemaran limbah B3 berupa oli/ pelumas bekas, sludge IPAL, dan fly ash – bottom ash

Mengumpulkan limbah B3 sesuai jenisnya di dalam TPS Limbah B3 berizin

Mencatat jenis, karakteristik, waktu timbulnya limbah B3, dan pihak ketiga pengelola limbah B3 yang berijin dalam neraca limbah B3 (Log Book)

Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga berijin untuk pengangkutan/ pemanfaatan/ pengolahan / pemusnahan yang dilengkapi dengan manifest limbah B3

8. Kegiatan proses pemotongan beton dan pencucian yang menyebabkan penurunan kualitas air permukaan

Menyalurkan air limbah dari sumbernya ke bak pengendapan dengan saluran pembuangan air limbah yang kedap air untuk mencegah terjadinya rembesan ke tanah dan menyalurkan ke BAP yaitu Sungai Cilandak

9. Kegiatan proses produksi yang menggunakan listrik yang menyebabkan bahaya kebakaran kategori sedang III

Melakukan pemeliharaan sarana dan peralatan listrik secara teratur

Melakukan pergantian sarana kelistrikan ijka telah menunjukkan kerusakan

Penyediaan APAR pada ruang produksi dan penempatannya mudah dijangkau

Membuat jalur evakuasi dan tempat berkumpul (Assembly Point)

Adapun perizinan di bidang lingkungan hidup yang diperoleh Perseroan sebagai berikut:

No. Lokasi Surat Persetujuan Atas Dokumen AMDAL/UPL Dan UKL/DPPL 1. Plant Cibitung Surat No. 660.2.1/239/TL&ADL/BPLH tanggal 9 Juli 2015 Perihal Rekomendasi atas

UKL-UPL Kegiatan Industri Mortar atau Beton Siap Pakai oleh Perseroan di Kabupaten Bekasi.

2. Plant Sadang Surat No. 666/29/VI/BLH/2015 tentang Rekomendasi Pengesahan Dokumen UKL-UPL kegiatan Industri Beton Precast yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta tanggal 11 Juni 2015.

3. Plant Karawang Rekomendasi Persetujuan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) No. 660.1/808/BPLH pada tanggal 29 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.

4. Plant Kalijati Dalam proses pengurusan 5. Plant Sidoarjo Surat No. 660/1175/404.6.3/2015 tanggal 28 April 2015 perihal Rekomendasi UKL-UPL

kegiatan Industri Beton Precast yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo.

6. Plant Palembang Bahwa atas plant Palembang terdapat Izin Lingkungan atas nama PT Waskita Karya (Persero) Tbk. berdasarkan Persetujuan UKL-UPL tanggal 27 Februari 2015 yang dikeluarkan Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Palembang, yang mana Emiten sedang melakukan pengurusan atas perizinan tersebut dan sudah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Kota Palembang berdasarkan Tanda Terima berkas

7. Plant Bojonegara Bahwa atas Plant Bojonegara telah terdapat Izin Lingkungan atas nama PT Arka Jaya Mandiri berdasarkan pada Surat Keputusan No. 666/118/Penceg/BLH/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Serang pada tanggal 30 Desember 2014, yang mana Emiten sedang melakukan pengurusan atas perizinan tersebut berdasarkan Surat Keterangan dari PT Aditya Persada Consult yang dikeluarkan oleh Andry Krishnawan Msi selaku Project Manager pada tanggal 29 Juli 2016, yang mana Izin Lingkungan atas nama Emiten sedang dalam pengurusan dan bahwa berdasarkan pernyataan Emiten Permohonan sudah dimasukkan ke kantor

No. Lokasi Surat Persetujuan Atas Dokumen AMDAL/UPL Dan UKL/DPPL perizinan terpadu Kabupaten Serang untuk selanjutnya diserahkan ke Kantor Perijinan Propinsi Banten, menunggu pengesahan UKL UPL yang sedang diproses balik nama.

8. Plant Subang Izin Lingkungan No. 503/27-IL-DPMPTSP/Xi/2017 tentang Izin Lingkungan Untuk Kegiatan Industri Beton Pracetak kepada Emiten Desa Kaliangsana Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang tanggal 10 November 2017 oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

9. Plant Klaten Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Klaten No. 660.1/61/2018 tentang Pemberian Izin Lingkungan Bagi Kegiatan Industri Batching Plant Oleh Emiten Plant Klaten Di Jalan Karawangwuni-ceper Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabuapten Klaten pada tanggal 24 Oktober 2008, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Klaten Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

10. Plant Gasing Izin Lingkungan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin No. 459/KPTS/BLH/2016 tanggal 30 Mei 2016 Perihal Pemberian Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Pabrik Beton Precast- Readymix Kapasitas 12.000m3/Bulan dan pembanguan Jetty 100x30M dengan luas areal 19,6 Hektar

11. Plant Legundi Izin Lingkungan atas nama Emiten No. 503.6.4/268/437.74/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Oktober 2017 oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabuapaten Gresilk.

23. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY / CSR) Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang tumbuh dan beroperasi di Indonesia, Perseroan berupaya untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat. Baik di sekitar lingkungan Perusahaan beroperasi, maupun di wilayah lain di seluruh Indonesia. Perseroan berkomitmen untuk terus merealisasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara terpadu dalam seluruh kegiatan usaha guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip prinsip praktik usaha yang baik, keadilan sosial, dan keadilan lingkungan. Implementasi CSR pada Perseroan lebih menitikberatkan pada pembangunan berkelanjutan dan memiliki dampak konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. Perseroan peduli dan tanggap dengan lingkungan disekitar kantor dan sarana produksi Perseroan, kegiatan peduli lingkungan sudah dilaksanakan oleh Perseroan dalam bentuk, antara lain:

A. Kemasyarakatan Perseroan telah menyusun program CSR dalam 5 (lima) bidang, yakni bidang sosial kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan, seni budaya dan lingkungan. Melalui program CSR ini, Perseroan berupaya untuk melakukan pembangunan lingkungan dan pemberdayaan sosial yang dapat memberikan efek positif yang berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat. Di sepanjang 2018, Perseroan telah melaksanakan program CSR tersebut, yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan yang harmonis antara Perusahaan dengan lingkungan dan masyarakat. Adapun realisasi serta biaya kegiatan program CSR sepanjang tahun 2018, seperti yang diuraikan sebagai berikut: bidang pengembangan social dan kemasyarakatan; penggunaan tenaga kerja local; pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi usaha; perbaikan sarana dan prasarana social; komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi; pelatihan mengenai anti korupsi; dan beberapa kegiatan lainnya.

B. Kelestarian Lingkungan

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip kehatihatian, praktik-praktik konstruksi yang baik, dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Ketiganya menjadi dasar dalam pelaksanaan operasi Perusahaan di semua area operasional termasuk kepatuhan pada perizinan yang berlaku. Perseroan memiliki mekanisme dalam melakukan penanganan masalah lingkungan di sekitar area proyek yang dijalankan. Mekanisme tersebut telah diuji dari segi pemenuhan standardisasi yang berlaku maupun mutu yang dihasilkan.

Sepanjang tahun 2018, Perusahaan telah melaksanakan program tanggung jawab di bidang lingkungan kemasyarakatan, yang terdiri dari : Penanaman pohon; Pembangunan taman kota; Renovasi MCK/Mandi,Cuci,Kakus; Pembuatan TPS/ Tempat Pembuangan Sementara; Pembangunan saluran air bersih dan lain-lain

248

Komitmen Perseroan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta sebagai upaya pelestarian alam dan lingkungan hidup, dituangkan dalam bentuk kebijakan produksi yang wajib memiliki ketentuan prosedur mengenai Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Limbah yang dihasilkan Perseroan adalah air limbah produksi yang berbentuk cair. Limbah tersebut dihasilkan dari proses spinning spun piles, proses pencucian batching plant, dan truck mixer. Sepanjang tahun 2018, Perseroan sudah mendapatkan sertifikasi terkait di bidang lingkungan.

C. Bidang Kesehatan dan Pendidikan Selain pada bidang kemasyarakatan dan lingkungan hidup, Perseroan juga ikut memperhatikan bidang kesehatan dan pendidikan. Sebagai bentuk tanggung jawab dalam bidang kesehatan beberapa program kesehatan yang dirancang Perseroan sebagai bentuk nyata kepedulian adalah sebagai berikut : melaksanakan program tanggung jawab di bidang kesehatan,dalam bentuk partisipasi Perusahaan pada kegiatan keolahragaan, seperti : Fun Bike; Car Free Day; Turnamen Futsal dan lain-lain. Selanjutnya sebagai bentuk tanggung jawab sosial Perseroan pada bidang pendidikan Perseroan merancang beberapa kegiatan sebagai berikut : Renovasi gedung sekolah; Pembangunan sekolah baru; Pengadaan peralatan sekolah; Bantuan biaya operasional pendidikan dan lain-lain

249

Komitmen Perseroan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta sebagai upaya pelestarian alam dan lingkungan hidup, dituangkan dalam bentuk kebijakan produksi yang wajib memiliki ketentuan prosedur mengenai Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Limbah yang dihasilkan Perseroan adalah air limbah produksi yang berbentuk cair. Limbah tersebut dihasilkan dari proses spinning spun piles, proses pencucian batching plant, dan truck mixer. Sepanjang tahun 2018, Perseroan sudah mendapatkan sertifikasi terkait di bidang lingkungan.

C. Bidang Kesehatan dan Pendidikan Selain pada bidang kemasyarakatan dan lingkungan hidup, Perseroan juga ikut memperhatikan bidang kesehatan dan pendidikan. Sebagai bentuk tanggung jawab dalam bidang kesehatan beberapa program kesehatan yang dirancang Perseroan sebagai bentuk nyata kepedulian adalah sebagai berikut : melaksanakan program tanggung jawab di bidang kesehatan,dalam bentuk partisipasi Perusahaan pada kegiatan keolahragaan, seperti : Fun Bike; Car Free Day; Turnamen Futsal dan lain-lain. Selanjutnya sebagai bentuk tanggung jawab sosial Perseroan pada bidang pendidikan Perseroan merancang beberapa kegiatan sebagai berikut : Renovasi gedung sekolah; Pembangunan sekolah baru; Pengadaan peralatan sekolah; Bantuan biaya operasional pendidikan dan lain-lain

IX. PERPAJAKAN Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi. penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final : a. atas Bunga Obligasi dengan kupon (interest bearing debt securities) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri

dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (holding period) obligasi.

b. atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi. tidak termasuk bunga berjalan (accrued interest).

c. atas diskonto obligasi tanpa bunga (zero coupon bond) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

d. atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar: (i) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan (ii) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak: 1. dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan

2. bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI. Tidak terdapat fasilitas khusus perpajakan yang diperoleh Perseroan. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

250

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 No. 39 tanggal 15 April 2019 juncto Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 No. 26 tanggal 14 Mei 2019 yang seluruhnya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (full commitment) Obligasi sebesar Rp[.],- ([.] Rupiah). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya dan setelah itu tidak ada perjanjian lain yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Susunan dan jumlah porsi full commitment serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Penjamin Emisi Obligasi Total Persentase (%) PT Danareksa Sekuritas [.] [.] PT Bahana Sekuritas [.] [.] PT BNI Sekuritas [.] [.] PT CGS CIMB Sekuritas Indonesia [.] [.] PT Indo Premier Sekuritas [.] [.] PT Mandiri Sekuritas [.] [.] Total [.] [.]

Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan IX.A.7, yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahun 2019 adalah PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan Afiliasi adalah Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang

sama; d. Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau

dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang

sama; atau f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Berdasarkan definisi afiliasi pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal maka PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah pihak yang terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Jumlah Pokok Obligasi dan tingkat suku bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (bookbuilding), kondisi pasar untuk obligasi, benchmark terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri Obligasi), dan risk premium (sesuai dengan peringkat Obligasi).

251

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 No. 39 tanggal 15 April 2019 juncto Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 No. 26 tanggal 14 Mei 2019 yang seluruhnya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (full commitment) Obligasi sebesar Rp[.],- ([.] Rupiah). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya dan setelah itu tidak ada perjanjian lain yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Susunan dan jumlah porsi full commitment serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Penjamin Emisi Obligasi Total Persentase (%) PT Danareksa Sekuritas [.] [.] PT Bahana Sekuritas [.] [.] PT BNI Sekuritas [.] [.] PT CGS CIMB Sekuritas Indonesia [.] [.] PT Indo Premier Sekuritas [.] [.] PT Mandiri Sekuritas [.] [.] Total [.] [.]

Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan IX.A.7, yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahun 2019 adalah PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan Afiliasi adalah Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang

sama; d. Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau

dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang

sama; atau f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Berdasarkan definisi afiliasi pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal maka PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah pihak yang terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Jumlah Pokok Obligasi dan tingkat suku bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (bookbuilding), kondisi pasar untuk obligasi, benchmark terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri Obligasi), dan risk premium (sesuai dengan peringkat Obligasi).

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum : Wardhana Kristanto Lawyers Pulo Mas Office Park Building II Lt.3 Kayu Putih, Pulo Gadung Jakarta 13210, Indonesia Telp : (021) 29378870 Faks : (021) 47867841 Nomor STTD OJK : STTD.KHSTTD.KH-253/PM.223/2018 dan STTD.KH-

166/PM.2/2018 Tanggal STTD OJK : 18 Desember 2018 dan 26 Juni 2018 Surat Perintah Kerja : 4 Maret 2019 Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran

dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005

Nama Partner : Firma Firdaus S.H., dan Teddy A. Wardhana S.H., LL.M. Nama & Nomor Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No.

201828 dan 200126

Tugas Pokok Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan. Pedoman kerja berdasarkan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan meterialitas.

Akuntan Publik : Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Plaza Asia, Lantai 10 Jl. Jend. Sudirman No.59, RT.5/RW.3 Jakarta 12190, Indonesia Telp : (021) 51401340 Faks : (021) 51401350 No STTD : STTD.KAP-00013/PM.22/2017 Tanggal STTD : 10 Agustus 2017 Surat Perintah Kerja : 1440319/RLI/1116/EL tanggal 11 Maret 2019 Nama Partner : Rusli

Tugas Pokok

Tugas pokok Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Pedoman kerja berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Audit (SA).

Notaris : Fathiah Helmi, S.H.,

Graha Irama, Lantai 6, Suite C Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav.1&2 Kuningan Jakarta 12950 – Indonesia Telp : (021) 5290 7304

252

Faks : (021) 526 1136 No STTD : 02/STTD-N/PM/1996 tanggal 12 Februari 1996 Tanggal STTD : 12 Februari 1996 Surat Perintah Kerja : Tanggal 4 Maret 2019 Pedoman Kerja : Undang-undang dan Kode Etik Notaris Nama & Nomor Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958

Tugas Pokok Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Agen Pembayaran dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi serta akta-akta pengubahannya.

Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk Menara Bank Mega, Lantai 16 Jl. Kapten Tendean No. 12 - 14A Jakarta 12790 Telp : (021) 79175000 Faks : (021) 79187100 No STTD : No. 20/STTD-WA/PM/2000 Tanggal STTD : 2 Agustus 2000 Surat Perintah Kerja : No:01/SPK/WSBP/2019 tanggal 6 Maret 2019 Pedoman Kerja : Undang-Undang Pasar Modal

Tugas Pokok : Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman kerja Wali Amanat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat saat ini dan selama menjadi Wali Amanat Obligasi yang diterbitkan Perseroan dilarang: 1. Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah Efek yang bersifat utang

dan/atau Sukuk yang diwaliamanati, dan/atau. 2. Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau

kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

Lembaga Pemeringkat

: PT Fitch Ratings Indonesia (“Fitch”) DBS Bank Tower, 24th Floor, Suite 2403, Jl Prof Dr Satrio kav 3-5, Jakarta 12940

Tugas Pokok Ruang lingkup tugas Fitch sebagai Lembaga Pemeringkat adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi dalam rangka Penawaran Umum yang objektif dan independen berdasarkan informasi yang kebenaran dan kelengkapannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya Perseroan sebagai pihak yang meminta pemeringkatan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi pada Undang-Undang Pasar Modal. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa telah memenuhi ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

253

Faks : (021) 526 1136 No STTD : 02/STTD-N/PM/1996 tanggal 12 Februari 1996 Tanggal STTD : 12 Februari 1996 Surat Perintah Kerja : Tanggal 4 Maret 2019 Pedoman Kerja : Undang-undang dan Kode Etik Notaris Nama & Nomor Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958

Tugas Pokok Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Agen Pembayaran dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi serta akta-akta pengubahannya.

Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk Menara Bank Mega, Lantai 16 Jl. Kapten Tendean No. 12 - 14A Jakarta 12790 Telp : (021) 79175000 Faks : (021) 79187100 No STTD : No. 20/STTD-WA/PM/2000 Tanggal STTD : 2 Agustus 2000 Surat Perintah Kerja : No:01/SPK/WSBP/2019 tanggal 6 Maret 2019 Pedoman Kerja : Undang-Undang Pasar Modal

Tugas Pokok : Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman kerja Wali Amanat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat saat ini dan selama menjadi Wali Amanat Obligasi yang diterbitkan Perseroan dilarang: 1. Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah Efek yang bersifat utang

dan/atau Sukuk yang diwaliamanati, dan/atau. 2. Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau

kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

Lembaga Pemeringkat

: PT Fitch Ratings Indonesia (“Fitch”) DBS Bank Tower, 24th Floor, Suite 2403, Jl Prof Dr Satrio kav 3-5, Jakarta 12940

Tugas Pokok Ruang lingkup tugas Fitch sebagai Lembaga Pemeringkat adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi dalam rangka Penawaran Umum yang objektif dan independen berdasarkan informasi yang kebenaran dan kelengkapannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya Perseroan sebagai pihak yang meminta pemeringkatan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi pada Undang-Undang Pasar Modal. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa telah memenuhi ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk (“Bank Mega”) selaku Wali Amanat. Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah Bank Mega yang telah terdaftar di OJK dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang - Undang No.8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Berdasarkan:

i. Surat pernyataan No. 0835/CAMS-WA/19 tanggal 15 April 2019, Wali Amanat menyatakan saat ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan dan selama menjadi Wali Amanat tidak akan mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.4;

ii. Surat pernyataan No. 0834/CAMS-WA/19 tanggal 15 April 2019, Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat tidak akan: (i) mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah efek bersifat utang yang diwaliamanati, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3; (ii) merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan efek bersifat utang, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3; (iii) menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.4; dan

iii. Surat pernyataan No. 0833/CAMS-WA/19 tanggal 15 April 2019, Wali Amanat menyatakan telah melakukan uji tuntas (due diligence) terhadap Perseroan, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.4. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep- 412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

A. RIWAYAT SINGKAT PT Bank Mega Tbk, didirikan dengan nama PT Bank Karman, berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, keduanya dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menkumham dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Februari 1970 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 13 tanggal 13 Februari 1970, Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan. PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, yang dibuat di hadapan oleh Eddy Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992. Anggaran Dasar PT Mega Bank telah seluruhnya diubah dalam rangka penawaran umum saham perdana dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240/2000. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menkumham tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. Bank Mega memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.3/1/KEP.DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001. Anggaran dasar Bank Mega telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan UUPT, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 3 tanggal 5 Juni 2008, yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari

254

Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490. Anggaran dasar Bank Mega telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 22 tanggal 12 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-nya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum No. AHU-AH.01.03-0116399 tanggal 20 Maret 2018. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 01 Maret 2019 nomor 01, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. B. PERMODALAN Susunan pemegang saham Bank Mega per 31 Desember 2018 berdasarkan laporan bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE kepada Bank Mega adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan Nilai Nominal Rp500,- per saham (%) Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) Modal Dasar 27.000.000.000 13.500.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. PT Mega Corpora 4.040.079.822 2.019.905.061.000 58,02 2. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 2.923.695.384 1.461.982.542.000 41,99 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.963.775.206 3.481.887.603.000 100,00 Saham dalam Portepel 20.036.224.794 10.018.112.397.000

C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN Berdasarkan Akta No. 01 tanggal 01 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mega adalah sebagai berikut: Komisaris Komisaris Utama : Chairul Tanjung Wakil Komisaris Utama : Yungky Setiawan Komisaris Independen : Achjadi Ranuwisastra Komisaris Independen : Lambock V. Nahattands Komisaris Independen : Dr. Aviliani MSi Direksi Direktur Utama : Kostaman Thayib Direktur : Madi Lazuardi Direktur : Martin Mulwanto Direktur : Indivara Erni Direktur : Lay Diza Larentie Direktur : C. Guntur Triyudianto Direktur Independen : Yuni Lastianto

Kegiatan Usaha Selaku bank umum, Bank Mega menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Bank Mega juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan STTD No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000. Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas), Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance), Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI), Mega Visa Card, Debit and ATM Card (MegaPass), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega O, Mega Cash, Mega Ultima, Program Free Talk, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan.

255

Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490. Anggaran dasar Bank Mega telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 22 tanggal 12 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-nya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum No. AHU-AH.01.03-0116399 tanggal 20 Maret 2018. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 01 Maret 2019 nomor 01, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. B. PERMODALAN Susunan pemegang saham Bank Mega per 31 Desember 2018 berdasarkan laporan bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE kepada Bank Mega adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan Nilai Nominal Rp500,- per saham (%) Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) Modal Dasar 27.000.000.000 13.500.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. PT Mega Corpora 4.040.079.822 2.019.905.061.000 58,02 2. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 2.923.695.384 1.461.982.542.000 41,99 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.963.775.206 3.481.887.603.000 100,00 Saham dalam Portepel 20.036.224.794 10.018.112.397.000

C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN Berdasarkan Akta No. 01 tanggal 01 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mega adalah sebagai berikut: Komisaris Komisaris Utama : Chairul Tanjung Wakil Komisaris Utama : Yungky Setiawan Komisaris Independen : Achjadi Ranuwisastra Komisaris Independen : Lambock V. Nahattands Komisaris Independen : Dr. Aviliani MSi Direksi Direktur Utama : Kostaman Thayib Direktur : Madi Lazuardi Direktur : Martin Mulwanto Direktur : Indivara Erni Direktur : Lay Diza Larentie Direktur : C. Guntur Triyudianto Direktur Independen : Yuni Lastianto

Kegiatan Usaha Selaku bank umum, Bank Mega menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Bank Mega juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan STTD No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000. Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas), Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance), Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI), Mega Visa Card, Debit and ATM Card (MegaPass), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega O, Mega Cash, Mega Ultima, Program Free Talk, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, Bank Mega berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank Mega, terus meluas, sehingga pada akhir 31 Desember 2018, Bank Mega telah memiliki Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebanyak 371 cabang. Pengalaman Bank Mega di pasar modal meliputi:

Wali Amanat (Trustee):

• Obligasi PLN VIII Tahun 2006 • Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006 • Obligasi XII Bank BTN Tahun 2006 • Obligasi BCA Finance II Tahun 2007 • Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007 • Obligasi II Bank Victoria Tahun 2007 • Obligasi Subordinasi I Bank Victoria Tahun 2007 • Obligasi I BNI Securities Tahun 2007 • Obligasi I Bank Danamon Indonesia Tahun 2007 • Obligasi Kresna Graha Sekurindo I Tahun 2007 • Obligasi Bank Mayapada II Tahun 2007 • Obligasi Subordinasi Bank Mayapada II Tahun 2007 • Obligasi Panin Sekuritas III Tahun 2007 • Obligasi Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007 • Obligasi I Radiant Utama Interinsco Tahun 2007 • Obligasi IV Adhi Tahun 2007 • Sukuk Mudharabah I Adhi Tahun 2007 • Obligasi Japfa I Tahun 2007 • Obligasi Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007 • Obligasi BFI Finance Indonesia Tahun 2007 • Obligasi II Danareksa Tahun 2007 • Obligasi Bhakti Finance II Tahun 2007 • Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008 • Obligasi Subordinasi II Bank NISP Tahun 2008 • Obligasi V Bank DKI Tahun 2008 • Obligasi Subordinasi I Bank DKI Tahun 2008 • Obligasi Lautan Luas III Tahun 2008 • Obligasi Bhakti Securities I Tahun 2008 • Obligasi III Danareksa Tahun 2008 • Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008 • Obligasi Aneka Gas Industri I Tahun 2008 • Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I Tahun 2008 • Obligasi Matahari Putra Prima III Tahun 2009 • Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009 • Obligasi IV Danareksa Tahun 2009 • Obligasi XIII Bank BTN Tahun 2009 • Obligasi Indofood Sukses Makmur V Tahun 2009 • Obligasi Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009 • Obligasi Apexindo Pratama Duta II Tahun 2009 • Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009 • Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Tahun 2009 • Obligasi VI Bank Jabar Banten Tahun 2009 • Obligasi Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009 • Sukuk Ijarah Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009 • Obligasi Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006 • Obligasi SMS Finance I Tahun 2009 • Obligasi BFI Finance Indonesia II Tahun 2009

256

• Obligasi BCA Finance III Tahun 2010 • Obligasi Subordinasi BCA Finance I Tahun 2010 • Obligasi XI Perum Pegadaian Tahun 2006 • Obligasi XII Perum Pegadaian Tahun 2007 • Obligasi Bank Sulut IV Tahun 2010 • Obligasi Subordinasi Bank Sulut I Tahun 2010 • Obligasi Subordinasi III Bank OCBC NISP Tahun 2010 • Obligasi Wajib Konversi Bank ICB Bumiputera Tahun 2010 • Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010 • Obligasi XIV Jasa Marga Seri JM-10 • Obligasi I Jasa Marga Seri JM-10 Tanpa Bunga • Obligasi V Danareksa Tahun 2010 • Obligasi VII Bank BJB Tahun 2011 • Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011 • Obligasi Indomobil Finance Indonesia IV Tahun 2011 • Obligasi BCA Finance IV Tahun 2011 • Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011 • Obligasi MNC Securities II Tahun 2011 • Obligasi Serasi Autoraya II Tahun 2011 • Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011 • Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap I Tahun 2011 • Obligasi BFI Finance Indonesia III Tahun 2011 • Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap II Tahun 2011 • Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap I Tahun 2011 • Obligasi Clipan Finance Indonesia III Tahun 2011 • Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2011 • Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012 • Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012 • Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012 • Obligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2012 • Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012 • Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012 • Obligasi Medco Energi Internasional III Tahun 2012 • Obligasi Indomobil Wahana Trada I Tahun 2012 • Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 • Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 • Obligasi Serasi Autoraya III Tahun 2012 • Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 • Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012 • Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012 • Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap III Tahun 2012 • Obligasi I CIMB Niaga Auto Finance Tahun 2012 • Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012 • Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 • Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2012 • Obligasi I AKR Corporindo Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap • Obligasi Berkelanjutan I Danareksa Tahap I Tahun 2012 • Obligasi I Bima Multi Finance Tahun 2013 • Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013 • Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013 • Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 • Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 • Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013 • Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013 • Obligasi TPS Food I Tahun 2013 • Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 • Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013

257

• Obligasi BCA Finance III Tahun 2010 • Obligasi Subordinasi BCA Finance I Tahun 2010 • Obligasi XI Perum Pegadaian Tahun 2006 • Obligasi XII Perum Pegadaian Tahun 2007 • Obligasi Bank Sulut IV Tahun 2010 • Obligasi Subordinasi Bank Sulut I Tahun 2010 • Obligasi Subordinasi III Bank OCBC NISP Tahun 2010 • Obligasi Wajib Konversi Bank ICB Bumiputera Tahun 2010 • Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010 • Obligasi XIV Jasa Marga Seri JM-10 • Obligasi I Jasa Marga Seri JM-10 Tanpa Bunga • Obligasi V Danareksa Tahun 2010 • Obligasi VII Bank BJB Tahun 2011 • Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011 • Obligasi Indomobil Finance Indonesia IV Tahun 2011 • Obligasi BCA Finance IV Tahun 2011 • Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011 • Obligasi MNC Securities II Tahun 2011 • Obligasi Serasi Autoraya II Tahun 2011 • Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011 • Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap I Tahun 2011 • Obligasi BFI Finance Indonesia III Tahun 2011 • Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap II Tahun 2011 • Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap I Tahun 2011 • Obligasi Clipan Finance Indonesia III Tahun 2011 • Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2011 • Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012 • Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012 • Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012 • Obligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2012 • Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012 • Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012 • Obligasi Medco Energi Internasional III Tahun 2012 • Obligasi Indomobil Wahana Trada I Tahun 2012 • Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 • Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 • Obligasi Serasi Autoraya III Tahun 2012 • Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 • Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012 • Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012 • Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap III Tahun 2012 • Obligasi I CIMB Niaga Auto Finance Tahun 2012 • Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012 • Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 • Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2012 • Obligasi I AKR Corporindo Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap • Obligasi Berkelanjutan I Danareksa Tahap I Tahun 2012 • Obligasi I Bima Multi Finance Tahun 2013 • Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013 • Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013 • Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 • Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 • Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013 • Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013 • Obligasi TPS Food I Tahun 2013 • Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 • Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013

• Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013 • Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 • Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2013 • Obligasi Berkelanjutan I Lautan Luas Tahap I Tahun 2013 • Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013 • Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III Tahun 2013 • Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013 • Obligasi Batavia Prosperindo Finance I Tahun 2013 • Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2013 • Obligasi II PNM Tahun 2013 • Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S • Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013 • Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap III Tahun 2013 • Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013 • Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 • Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 • Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2014 • Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2014 • Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014 • Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014 • Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014 • Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2014 • Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T • Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014 • Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV Tahun 2014 • Obligasi Subordinasi Bank Capital I Tahun 2014 • Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 • Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap II Tahun 2015 • Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 • Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015 • Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015 • Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015 • Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015 • Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 • Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap I Tahun 2015 • Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 • Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap II Tahun 2015 • Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 • Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015 • Obligasi Subordinasi Bank Capital II Tahun 2015 • Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap III Tahun 2016 • Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2016 • Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016 • Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I Tahun 2016 • Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016 • Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016 • Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2016 • Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016 • Obligasi II Intiland Development Tahun 2016 • Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016 • Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2016 • Obligasi I Indonesia Infrastructure Tahun 2016 • Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016 • Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Th. 2016 • Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016 • Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2016 • Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap Tahun 2016

258

• Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Tahun 2016 • Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016 • Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 • Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 • Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap I Tahun 2016 • Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016 • Obligasi Sinar Mas Multifinance III Tahun 2016 Dengan Tingkat Bunga Tetap • Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2016 • Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016 • Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Th. 2016 • Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016 • Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Th. 2016 • Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap II Th. 2017 • Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Th. 2017 DTBT • Obligasi Indofood Sukses Makmur VIII Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap • Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017 • Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap V Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap I Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap III Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap I Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Th. 2017 • Obligasi I CSUL Finance Th. 2017 • Obligasi Subordinasi Bank Capital III Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap • Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap I Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap II Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap • Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap III Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Th. 2017 • Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Mayapada Tahap I Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Th. 2017 • Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Th. 2017 • Obligasi I Kereta Api Indonesia Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap II Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017 • Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Th. 2017 • Obligasi I Moratelindo Th. 2017 • Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap III Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap • Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2018 • Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Th. 2018 • Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Th. 2018 • Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Th. 2018 • Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Th. 2018 • Obligasi Berkelanjutan II OCBC NISP Tahap IV Tahun 2018

259

• Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Tahun 2016 • Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016 • Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 • Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 • Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap I Tahun 2016 • Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016 • Obligasi Sinar Mas Multifinance III Tahun 2016 Dengan Tingkat Bunga Tetap • Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2016 • Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016 • Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Th. 2016 • Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016 • Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Th. 2016 • Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap II Th. 2017 • Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Th. 2017 DTBT • Obligasi Indofood Sukses Makmur VIII Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap • Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017 • Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap V Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap I Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap III Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap I Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Th. 2017 • Obligasi I CSUL Finance Th. 2017 • Obligasi Subordinasi Bank Capital III Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap • Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap I Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap II Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap • Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap III Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Th. 2017 • Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Mayapada Tahap I Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Th. 2017 • Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Th. 2017 • Obligasi I Kereta Api Indonesia Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap II Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017 • Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Th. 2017 • Obligasi I Moratelindo Th. 2017 • Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap III Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap • Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2018 • Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Th. 2018 • Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Th. 2018 • Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Th. 2018 • Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Th. 2018 • Obligasi Berkelanjutan II OCBC NISP Tahap IV Tahun 2018

• Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018 • Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2018 • Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 • Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 • Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2018 Dengan Tingkat Bunga Tetap • Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018 • Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018 • Obligasi Berkelanjutan III Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2018 Dengan Tingkat Bunga Tetap • Obligasi Subordinasi Bank Mayapada V Tahun 2018 • Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2018 • Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 • Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 • Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2018 • Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahun 2018 • Obligasi I Kapuas Prima Coal Tahun 2018 • Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Th. 2019 • Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Th. 2019 • Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 • Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 Agen Jaminan (Security Agent): • Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003 • Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005 • Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004 • Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002 • Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004 • Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004 • Obligasi Tunas Finance Sarana IV Tahun 2007 • Obligasi Tunas Finance Sarana V Tahun 2008 • Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004 • Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012 • Obligasi TPS Food I Tahun 2013 • Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 • Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013 • Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013 • Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013 • Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015 • Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017 • Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017 • Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017 • Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 • Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 D. TUGAS POKOK WALI AMANAT Sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 No. 37 tanggal 15 April 2019 juncto Addendum I Perwaliamanatan Efek Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 No. 25 tanggal 14 Mei 2019 yang seluruhnya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah: a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian

Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak

menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;

260

c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan

d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

E. PENGGANTIAN WALI AMANAT Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 No. 37 tanggal 15 April 2019 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab, antara lain sebagai berikut: a. Izin usaha bank umum sebagai Wali Amanat dicabut; b. pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di pasar modal; c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau

oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;

e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamantan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasal Modal;

f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

g. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat; h. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3, Lampiran

Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep- 309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan;

i. Atas permintaan para Pemegang Obligasi; j. Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa

Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut kepada Perseroan.

F. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Mega Tbk untuk masing-masing periode di bawah ini. Informasi keuangan diambil dari laporan keuangan PT Bank Mega Tbk tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen PT Bank Mega Tbk sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) dengan rekan penanggung jawab adalah Peter Surja, CPA, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 11 Februari 2019.

PT BANK MEGA Tbk

NERACA Per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam juta Rupiah)

POS - POS 31 Desember 2018 2017

ASET

Kas 998.453 1.037.227 Giro pada Bank Indonesia 3.857.831 4.797.271 Grio pada bank lain

Pihak berelasi 105 5.753 Pihak ketiga 285.032 218.984 Penempatan pada

Bank Indonesia dan bank lain

Pihak berelasi 200.000 67.000 Pihak ketiga 2.689.675 7.102.691 Efek-efek

Pihak berelasi 0 303.963

261

c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan

d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

E. PENGGANTIAN WALI AMANAT Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 No. 37 tanggal 15 April 2019 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab, antara lain sebagai berikut: a. Izin usaha bank umum sebagai Wali Amanat dicabut; b. pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di pasar modal; c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau

oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;

e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamantan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasal Modal;

f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

g. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat; h. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3, Lampiran

Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep- 309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan;

i. Atas permintaan para Pemegang Obligasi; j. Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa

Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut kepada Perseroan.

F. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Mega Tbk untuk masing-masing periode di bawah ini. Informasi keuangan diambil dari laporan keuangan PT Bank Mega Tbk tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen PT Bank Mega Tbk sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) dengan rekan penanggung jawab adalah Peter Surja, CPA, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 11 Februari 2019.

PT BANK MEGA Tbk

NERACA Per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam juta Rupiah)


ASET

Kas 998.453 1.037.227 Giro pada Bank Indonesia 3.857.831 4.797.271 Grio pada bank lain

Pihak berelasi 105 5.753 Pihak ketiga 285.032 218.984 Penempatan pada

Bank Indonesia dan bank lain

Pihak berelasi 200.000 67.000 Pihak ketiga 2.689.675 7.102.691 Efek-efek

Pihak berelasi 0 303.963

(dalam juta Rupiah)


Pihak ketiga 22.805.995 22.251.102 Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Pihak berelasi 0 0 Pihak ketiga 2.002.987 3.523.293 Tagihan derivatif 106.182 16.685 Kredit yang diberikan

Pihak berelasi 320.897 367.357 Pihak ketiga 41.942.807 34.870.457 Pendapatan bunga yang ditangguhkan (11.002) (15.237) Total 42.252.702 35.222.577 Dikurangi:

Cadangan kerugian penurunan nilai (347.043) (474.071) Kredit yang diberikan - neto 41.905.659 34.748.506 Tagihan akseptasi

Pihak berelasi 720 2.378 Pihak ketiga 701.698 604.899 Aset pajak tangguhan 111.284 6.101 Aset tetap 7.276.432 6.908.438 Dikurangi:

Akumulasi penyusutan (1.231.909) (1.412.448) Aset tetap - neto 6.045.532 5.495.990 Aset lain-lain - neto

Pihak berelasi 7.968 7.111 Pihak ketiga 2.042.834 2.108.056 TOTAL ASET 83.761.946 82.297.010 LIABILITAS Liabilitas segera 458.216 666.973 Simpanan dari nasabah Giro

Pihak berelasi 2.258.451 1.928.351 Pihak ketiga 4.459.753 6.004.534 Tabungan

Pihak berelasi 111.576 57.250 Pihak ketiga 11.687.504 10.870.047 Deposito berjangka

Pihak berelasi 860.213 638.808 Pihak ketiga 41.357.301 41.783.881 Simpanan dari bank lain

Pihak berelasi 1.781 3.557 Pihak ketiga 2.799.996 1.999.336 Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali 4.589.369 4.025.569 Liabilitas derivatif 85.530 8.397 Utang pajak penghasilan 29.736 25.153 Utang akseptasi 702.418 607.277 Pinjaman yang diterima 0 135.675 Liabilitas imbalan pasca kerja 274.102 267.070 Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain

Pihak berelasi 3.043 3.968 Pihak ketiga 300.284 206.548 TOTAL LIABILITAS 69.979.273 69.232.394 EKUITAS

Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham

Modal dasar - 27.000.000.000 saham pada tanggal

31 Desember 2015 dan 2014

Modal ditempatkan dan disetor penuh 6.963.775.206 saham

pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 3.481.888 3.481.888

262

(dalam juta Rupiah)


Tambahan modal disetor 2.048.761 2.048.761 Cadangan umum 1.497 1.453 Saldo laba 4.907.921 3.762.476 Penghasilan komprehensif lain 3.342.606 3.770.038 TOTAL EKUITAS 13.782.673 13.064.616 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 83.761.946 82.297.010

PT BANK MEGA Tbk

LAPORAN LABA RUGI Per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam juta Rupiah)


PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

Pendapatan bunga 6.772.448 6.393.586 Beban bunga (3.258.611) (2.884.980) PENDAPATAN BUNGA - NETO 3.513.837 3.508.606 PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Provisi dan komisi 1.917.372 1.675.332 Keuntungan penjualan efek-efek - neto 40.898 454.967 Keuntungan transaksi mata uang asing - neto 48.415 35.607 Lain-lain 11.216 13.240 Total pendapatan operasional lainnya 2.017.901 2.179.146 BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

Kerugian penjualan efek-efek - neto - - Kerugian perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto (998) (2.610) Provisi dan komisi (9.890) (11.888) Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan

aset non keuangan - neto (370.289) (851.106) Beban umum dan administrasi (1.942.515) (2.021.551) Beban gaji dan tunjangan lainnya (1.255.113) (1.196.512) PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO 1.952.933 1.604.085 PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO 49.088 45.074 LABA SEBELUM BEBAN PAJAK 2.002.021 1.649.159 BEBAN PAJAK - NETO (402.674) (349.159) LABA TAHUN BERJALAN 1.599.347 1.300.043 Penghasilan komprehensif lain:

Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:

Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan pasca kerja - neto (32.705) (22.442) Surplus revaluasi aset tetap - neto 595.338 -

Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:

(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas

perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual - neto (793.923) 100.284 TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 1.368.057 1.377.885 LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh) 230 187 Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega Tbk. Menara Bank Mega, Lantai 16

Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14 A Jakarta 12790

Telepon: (021) 7917 5000 Faksimili: (021) 7990 720

Up.: Capital Market Services

263

(dalam juta Rupiah)


Tambahan modal disetor 2.048.761 2.048.761 Cadangan umum 1.497 1.453 Saldo laba 4.907.921 3.762.476 Penghasilan komprehensif lain 3.342.606 3.770.038 TOTAL EKUITAS 13.782.673 13.064.616 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 83.761.946 82.297.010

PT BANK MEGA Tbk

LAPORAN LABA RUGI Per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam juta Rupiah)


PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

Pendapatan bunga 6.772.448 6.393.586 Beban bunga (3.258.611) (2.884.980) PENDAPATAN BUNGA - NETO 3.513.837 3.508.606 PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Provisi dan komisi 1.917.372 1.675.332 Keuntungan penjualan efek-efek - neto 40.898 454.967 Keuntungan transaksi mata uang asing - neto 48.415 35.607 Lain-lain 11.216 13.240 Total pendapatan operasional lainnya 2.017.901 2.179.146 BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

Kerugian penjualan efek-efek - neto - - Kerugian perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto (998) (2.610) Provisi dan komisi (9.890) (11.888) Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan

aset non keuangan - neto (370.289) (851.106) Beban umum dan administrasi (1.942.515) (2.021.551) Beban gaji dan tunjangan lainnya (1.255.113) (1.196.512) PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO 1.952.933 1.604.085 PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO 49.088 45.074 LABA SEBELUM BEBAN PAJAK 2.002.021 1.649.159 BEBAN PAJAK - NETO (402.674) (349.159) LABA TAHUN BERJALAN 1.599.347 1.300.043 Penghasilan komprehensif lain:

Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:

Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan pasca kerja - neto (32.705) (22.442) Surplus revaluasi aset tetap - neto 595.338 -

Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:

(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas

perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual - neto (793.923) 100.284 TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 1.368.057 1.377.885 LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh) 230 187 Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega Tbk. Menara Bank Mega, Lantai 16

Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14 A Jakarta 12790

Telepon: (021) 7917 5000 Faksimili: (021) 7990 720

Up.: Capital Market Services

XIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Beberapa persyaratan yang harus diperhatikan oleh calon investor dalam melakukan pemesanan pembelian Obligasi adalah: 1. PEMESAN YANG BERHAK Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat. 2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini dan pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas. 3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASI Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. 4. MASA PENAWARAN OBLIGASI Masa Penawaran Obligasi akan dimulai pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 09.30 WIB dan ditutup pada tanggal 2 Juli 2019 pukul 16.00 WIB. 5. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja, kepada para Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XIV Prospektus ini pada tempat dimana Pemesan memperoleh Prospektus, FPPO. 6. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI Para Penjamin Emisi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan. 7. PENJATAHAN OBLIGASI Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan maka penjatahan dilaksanakan mengikuti Peraturan No. IX.A.7. Penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dimana akan dilakukan pada tanggal 3 Juli 2019. Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa penawaran Umum.

264

8. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek dan harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya tanggal 4 Juli 2019 (in good funds) dengan melakukan penyetoran pada rekening di bawah ini:

PT Danareksa Sekuritas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Cabang: Sabang No Rekening: 103-0006607739

Atas Nama: PT Danareksa Sekuritas

PT Bahana Sekuritas PT Bank CIMB Niaga Tbk

Cabang: Graha CIMB Niaga No Rekening: 800029698900

Atas Nama: PT. Bahana Sekuritas

PT BNI Sekuritas PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Cabang: Mega Kuningan Jakarta No Rekening: 899-999-8875

Atas Nama: PT BNI Sekuritas

PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia PT Bank CIMB Niaga Tbk

Cabang: Graha Niaga No Rekening: 800043680000

Atas Nama: PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia

PT Indo Premier Sekuritas PT Bank Permata Tbk

Cabang: Sudirman Jakarta No Rekening: 0701528093

Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Cabang: Jakarta Sudirman No Rekening: 102-0005566028

Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi. 9. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 5 Juli 2019, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan. 10. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan: 1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:

a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;

b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2-11; dan

2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling

kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

265

8. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek dan harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya tanggal 4 Juli 2019 (in good funds) dengan melakukan penyetoran pada rekening di bawah ini:

PT Danareksa Sekuritas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Cabang: Sabang No Rekening: 103-0006607739

Atas Nama: PT Danareksa Sekuritas

PT Bahana Sekuritas PT Bank CIMB Niaga Tbk

Cabang: Graha CIMB Niaga No Rekening: 800029698900

Atas Nama: PT. Bahana Sekuritas

PT BNI Sekuritas PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Cabang: Mega Kuningan Jakarta No Rekening: 899-999-8875

Atas Nama: PT BNI Sekuritas

PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia PT Bank CIMB Niaga Tbk

Cabang: Graha Niaga No Rekening: 800043680000

Atas Nama: PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia

PT Indo Premier Sekuritas PT Bank Permata Tbk

Cabang: Sudirman Jakarta No Rekening: 0701528093

Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Cabang: Jakarta Sudirman No Rekening: 102-0005566028

Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi. 9. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 5 Juli 2019, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan. 10. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan: 1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:

a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;

b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2-11; dan

2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling

kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

b. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);

c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum maka: a. Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan

tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

b. Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang pemesanan, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari kelerlambatan sebesar 1% (salu perseratus) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

c. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

d. Jika Pencatatan saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum.

e. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka pihak yang menyebabkan tidak terpenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek yaitu Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu perseratus) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puIuh) hari.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum sebelum Tanggal Pembayaran maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum. Jika Pencatatan saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak batalnya Penawaran Umum. Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1,0% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

266

12. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI, yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan untuk didaftarkan

atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 2019.

b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.

c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.

d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO dan/atau RUPSu serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.

e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.

f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan menyerahkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada hari ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO.

Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

267

12. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI, yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan untuk didaftarkan

atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 2019.

b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.

c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.

d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO dan/atau RUPSu serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.

e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.

f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan menyerahkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada hari ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO.

Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT Danareksa Sekuritas Gedung Danareksa Lantai 1

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Jakarta 10110

Tel.: (021) 350 9777 Fax.: (021) 350 1817

Email : [email protected] Website: www.danareksa.com

PT Bahana Sekuritas Graha Niaga 19th Floor

Jl. Jend. Sudirman No. 58 Jakarta 12190, Indonesia

Tel.: (021) 250 5081 Fax.: (021) 250 5071

Email : [email protected] Website: www.bahana.co.id

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78

Jakarta 12910 Tel.: (021) 2554 3946

Faks.: (021) 5793 6934 Email : [email protected] Website: www.bnisekuritas.co.id

PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 11

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Tel.: (021) 515 4660 Fax.: (021) 515 4661

Website: www.itradecimb.co.id

PT Indo Premier Sekuritas Wisma GKBI 7/F

Suite 718 Jl. Jend. Sudirman No. 28

Jakarta 10219 Tel.: (021) 5193 1168 Fax.: (021) 5793 1167

Website: www.indopremier.com

PT Mandiri Sekuritas Menara Mandiri Tower I, 25th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 - 55 Jakarta 12190Tel.: (021) 526 3445

Fax.: (021) 527 5701 Email : [email protected]

Website: www.mandirisekuritas.co.id

Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dilaksanakan bersamaan dengan dimulainya masa Penawaran Awal sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Awal.

268

Halaman ini sengaja dikosongkan

269

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

270

Ref. No. : 182/WKL/TAW-FF-APS-GP/V/2019 Jakarta, 15 Mei 2019 Kepada Yth, PT Waskita Beton Precast Tbk Gedung Teraskita Lt. 3 Jl. MT Haryono Kav. No. 10 A, Cawang Jakarta Timur 13340 U.p.: Direktur Utama Perihal : PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM OBLIGASI

BERKELANJUTAN TAHAP I TAHUN 2019 OLEH PT WASKITA BETON PRECAST TBK Dengan hormat, Yang bertanda-tangan di bawah ini, Firma Firdaus, S.H. dan Teddy A. Wardhana, S.H., LL.M., rekan (partner) dari Kantor Konsultan Hukum (Law Office) Wardhana Kristanto Lawyers, berkantor di Pulomas Office Park Building II, 3rd Floor Suite #01-02, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2, Jakarta 13210, yang terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum Pasar Modal) pada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) di bawah pendaftaran No. STTD.KH-253/PM.223/2018 tertanggal 18 Desember 2018 dan STTD.KH-166/PM.2/2018 tertanggal 26 Juni 2018 serta terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (”HKHPM”) dengan No. 201828 dan No. 200126, dan telah ditunjuk oleh PT Waskita Beton Precast Tbk, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut sebagai “Emiten”) sesuai dengan surat penunjukan No. 30.1/WBP/HKM/2019 tanggal 4 Maret 2019 untuk melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum (legal due diligence) atas Emiten, dan selanjutnya membuat Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum (legal due diligence report) (untuk selanjutnya disebut sebagai "Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum") dan memberikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai “Pendapat Hukum”) sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Emiten untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dengan target dana Yang Akan Dihimpun Sebanyak-banyaknya Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah).

Pulomas Office Park, Building II, 3rd Floor Suite #01-02 JL. Jend. Ahma d Yani No. 2 Jakarta 13210, Indonesia www.wklfirm.com Phone. (62 21) 29378870 Fax. (62 21) 47867841 Email. [email protected]

271

Ref. No. : 182/WKL/TAW-FF-APS-GP/V/2019 Jakarta, 15 Mei 2019 Kepada Yth, PT Waskita Beton Precast Tbk Gedung Teraskita Lt. 3 Jl. MT Haryono Kav. No. 10 A, Cawang Jakarta Timur 13340 U.p.: Direktur Utama Perihal : PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM OBLIGASI

BERKELANJUTAN TAHAP I TAHUN 2019 OLEH PT WASKITA BETON PRECAST TBK Dengan hormat, Yang bertanda-tangan di bawah ini, Firma Firdaus, S.H. dan Teddy A. Wardhana, S.H., LL.M., rekan (partner) dari Kantor Konsultan Hukum (Law Office) Wardhana Kristanto Lawyers, berkantor di Pulomas Office Park Building II, 3rd Floor Suite #01-02, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2, Jakarta 13210, yang terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum Pasar Modal) pada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) di bawah pendaftaran No. STTD.KH-253/PM.223/2018 tertanggal 18 Desember 2018 dan STTD.KH-166/PM.2/2018 tertanggal 26 Juni 2018 serta terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (”HKHPM”) dengan No. 201828 dan No. 200126, dan telah ditunjuk oleh PT Waskita Beton Precast Tbk, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut sebagai “Emiten”) sesuai dengan surat penunjukan No. 30.1/WBP/HKM/2019 tanggal 4 Maret 2019 untuk melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum (legal due diligence) atas Emiten, dan selanjutnya membuat Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum (legal due diligence report) (untuk selanjutnya disebut sebagai "Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum") dan memberikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai “Pendapat Hukum”) sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Emiten untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dengan target dana Yang Akan Dihimpun Sebanyak-banyaknya Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah).

Pulomas Office Park, Building II, 3rd Floor Suite #01-02 JL. Jend. Ahma d Yani No. 2 Jakarta 13210, Indonesia www.wklfirm.com Phone. (62 21) 29378870 Fax. (62 21) 47867841 Email. [email protected]

Pendapat Hukum PT WASKITA BETON PRECAST Tbk Ref. No. : 182/WKL/TAW-FF-APS-GP/V/2019

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Emiten akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I yang diterbitkan secara bertahap sebagai berikut: A. Untuk Obligasi Berkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun 2019, dengan jumlah pokok sebanyak-

banyaknya Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) berjangka waktu 3 (tiga) tahun (selanjutnya disebut “Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun 2019”);

B. Untuk Obligasi Berkelanjutan I WSBP Tahap I dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) Emiten

akan menerbitkan obligasi dalam jumlah sebesar selisih antara obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun 2019, yang kepastian jumlah setiap tahapnya akan ditentukan kemudian dalam perjanjian perwaliamanatan tahap II dan/atau untuk tahap-tahap berikutnya (jika ada) sesuai dengan perjanjian perwaliamanatan masing-masing tahap.

Sehubungan dengan rencana Emiten melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun 2019, Emiten dan PT Bank Mega Tbk (“Wali Amanat”) telah membuat perjanjian perwaliamanatan yang mengatur secara rinci segala hak dan kewajiban Emiten, Pemegang Obligasi dan Wali Amanat sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun 2019 No. 37 tanggal 15 April 2019 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I No. 25 tanggal 14 Mei 2019 yang seluruhnya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Perjanjian Perwaliamanatan”). Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, Emiten telah menunjuk PT Bank Mega, Tbk untuk melakukan tugas selaku Wali Amanat. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun 2019, Emiten dan PT Bahana Securities, PT BNI Sekuritas, PT CGS CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT Indopremier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas (selanjutnya disebut “Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek Obligasi”) telah menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun 2019 No. 39 tanggal 15 April 2019 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I No. 26 tanggal 14 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi”). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Efek Obligasi sekaligus sebagai Penjamin Emisi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek Obligasi, berjanji dan mengikatkan diri untuk menjamin emisi efek obligasi dengan ketentuan kesanggupan penuh (“full commitment”) dengan tidak mengurangi haknya membentuk sindikasi Penjamin Emisi Efek Obligasi, dengan ketentuan telah tercapai kesepakatan dengan Emiten. Pembentukan Sindikasi Penjamin Emisi Efek Obligasi dilakukan dengan kesanggupan penuh (“full commitment”) sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek Obligasi dan masing-masing Perjamin Emisi Efek Obligasi wajib membeli sendiri obligasi yang tidak habis terjual kepada masyarakat sesuai dengan bagian penjaminan masing-

2

272


masing penjamin emisi efek pada tanggal penutupan masa penawaran obligasi yang tidak dibeli/dibayar oleh masyarakat dengan rincian yang akan tercantum dalam perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek dapat menjadi efektif, Emiten sudah harus menerima pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) mengenai efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek (selanjutnya disebut sebagai “Pernyataan Pendaftaran”) dengan jangka waktu atau lewatnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal diajukannya Pernyataan Pendaftaran tanpa adanya keberatan apapun dari OJK. Sehubungan dengan hal tersebut, Emiten mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK pada tanggal 16 April 2018. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM 1. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia,

sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.

2. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada hasil uji tuntas aspek hukum atas dokumentasi dan fakta berupa anggaran dasar termasuk perubahan terakhir, struktur permodalan dan susunan pemegang saham untuk 2 (dua) tahun terakhir, perijinan dan/atau pendaftaran, harta kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian-perjanjian yang penting dan/atau material yang mengikat Perseroan, dan perkara-perkara yang melibatkan Perseroan (apabila ada), perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun 2019.

3. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami telah meneliti dan memeriksa:

a. ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut ketentuan hukum perusahaan dan penawaran umum melalui Bursa Efek serta pasar modal di Indonesia;

b. dokumen-dokumen Emiten baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain

yang kemudian dicocokkan dengan aslinya, yang mana menurut keterangan dan/atau pernyataan Emiten dokumen-dokumen tersebut ini adalah benar-benar asli maupun apabila dalam bentuk fotocopy adalah benar dan akurat sesuai aslinya, yang diserahkan kepada kami untuk keperluan Uji Tuntas Aspek Hukum.

4. Selanjutnya kami juga telah melakukan pemeriksaan setempat atas beberapa fasilitas-

fasilitas usaha Emiten guna mendapatkan gambaran nyata secara fisik tentang usaha dan kegiatan Emiten. Pemeriksaan demikian, kecuali dinyatakan secara tegas dalam Pendapat

3

273


masing penjamin emisi efek pada tanggal penutupan masa penawaran obligasi yang tidak dibeli/dibayar oleh masyarakat dengan rincian yang akan tercantum dalam perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek dapat menjadi efektif, Emiten sudah harus menerima pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) mengenai efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek (selanjutnya disebut sebagai “Pernyataan Pendaftaran”) dengan jangka waktu atau lewatnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal diajukannya Pernyataan Pendaftaran tanpa adanya keberatan apapun dari OJK. Sehubungan dengan hal tersebut, Emiten mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK pada tanggal 16 April 2018. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM 1. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia,

sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.

2. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada hasil uji tuntas aspek hukum atas dokumentasi dan fakta berupa anggaran dasar termasuk perubahan terakhir, struktur permodalan dan susunan pemegang saham untuk 2 (dua) tahun terakhir, perijinan dan/atau pendaftaran, harta kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian-perjanjian yang penting dan/atau material yang mengikat Perseroan, dan perkara-perkara yang melibatkan Perseroan (apabila ada), perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun 2019.

3. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami telah meneliti dan memeriksa:

a. ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut ketentuan hukum perusahaan dan penawaran umum melalui Bursa Efek serta pasar modal di Indonesia;

b. dokumen-dokumen Emiten baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain

yang kemudian dicocokkan dengan aslinya, yang mana menurut keterangan dan/atau pernyataan Emiten dokumen-dokumen tersebut ini adalah benar-benar asli maupun apabila dalam bentuk fotocopy adalah benar dan akurat sesuai aslinya, yang diserahkan kepada kami untuk keperluan Uji Tuntas Aspek Hukum.

4. Selanjutnya kami juga telah melakukan pemeriksaan setempat atas beberapa fasilitas-

fasilitas usaha Emiten guna mendapatkan gambaran nyata secara fisik tentang usaha dan kegiatan Emiten. Pemeriksaan demikian, kecuali dinyatakan secara tegas dalam Pendapat

3


Hukum ini, tidak berarti bahwa kami memberikan pendapat atau dapat diartikan bahwa Emiten secara hukum memiliki dan/atau menguasai fasilitas usaha tersebut.

5. Pendapat Hukum dibuat dan dilakukan sesuai dengan standar profesi Konsultan Hukum

Pasar Modal sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

ASUMSI

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi sebagai berikut: 1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli dan/atau fotokopi yang

diberikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun 2019 ini adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya.

2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang

diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan uji tuntas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun 2019 ini adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum ini.

PEMBATASAN DAN KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada pembatasan dan kualifikasi sebagai berikut:

1. Bahwa Pendapat Hukum ini didasarkan hanya pada salinan dokumen-dokumen,

pernyataan dan keterangan yang telah diberikan oleh Perseroan kepada kami sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum ini, baik berupa anggaran dasar termasuk perubahan terakhir, struktur permodalan dan susunan pemegang saham untuk 2 (dua) tahun terakhir, perijinan dan/atau pendaftaran, harta kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian-perjanjian yang penting dan/atau material yang mengikat Perseroan, dan perkara-perkara yang melibatkan Perseroan (apabila ada) pada tanggal Pendapat Hukum ini, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun 2019 ini.

4

274


2. Bahwa Pendapat Hukum ini hanya menyangkut aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis material diasumsikan kebenarannya berdasarkan Pernyataan Direksi dan keterangan dari karyawan Perseroan yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis yang telah kami minta untuk keperluan tersebut. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dan/atau kontigenitas finansial dari suatu transaksi dan/atau dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya terkait.

3. Bahwa Pendapat Hukum ini diberikan dengan pembatasan kecuali dinyatakan lain secara

tegas dalam Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum ini meliputi aspek hukum terhitung sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

4. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam

rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun 2019 ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksananya serta peraturan dan kode etik yang berlaku.

PENDAPAT HUKUM Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Emiten dan pihak ketiga kepada kami serta menunjuk pada Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, maka kami berpendapat sebagai berikut: 1. Emiten adalah suatu perseroan terbatas yang berbentuk badan hukum, berkedudukan di

Jakarta Timur yang telah didirikan secara sah dan merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Bahwa Anggaran Dasar Emiten dan perubahannya telah sesuai dengan Undang-undang

No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Nomor IX.J.I tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

3. Bahwa pada tanggal pendapat Hukum ini, sesuai uji tuntas aspek hukum kami, Perseroan

telah menjalankan dan telah melingkupi kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan

5

275


2. Bahwa Pendapat Hukum ini hanya menyangkut aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis material diasumsikan kebenarannya berdasarkan Pernyataan Direksi dan keterangan dari karyawan Perseroan yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis yang telah kami minta untuk keperluan tersebut. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dan/atau kontigenitas finansial dari suatu transaksi dan/atau dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya terkait.

3. Bahwa Pendapat Hukum ini diberikan dengan pembatasan kecuali dinyatakan lain secara

tegas dalam Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum ini meliputi aspek hukum terhitung sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

4. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam

rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun 2019 ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksananya serta peraturan dan kode etik yang berlaku.

PENDAPAT HUKUM Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Emiten dan pihak ketiga kepada kami serta menunjuk pada Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, maka kami berpendapat sebagai berikut: 1. Emiten adalah suatu perseroan terbatas yang berbentuk badan hukum, berkedudukan di

Jakarta Timur yang telah didirikan secara sah dan merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Bahwa Anggaran Dasar Emiten dan perubahannya telah sesuai dengan Undang-undang

No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Nomor IX.J.I tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

3. Bahwa pada tanggal pendapat Hukum ini, sesuai uji tuntas aspek hukum kami, Perseroan

telah menjalankan dan telah melingkupi kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan

5


tujuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan serta tidak menjalankan kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Emiten.

4. Emiten berhak dan dapat menjalankan usaha-usaha sebagaimana tertuang dalam

Anggaran Dasar dan izin-izin operasional yang dimilikinya untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada izin-izin operasional dan/atau perizinan pendukung lainnya yang hingga tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku untuk menjalankan kegiatan usahanya serta telah memenuhi kewajiban terkait perizinan dan/atau pendaftaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, terkecuali atas kewajiban terkait perizinan dan/atau pendaftaran sebagai berikut sebagai berikut:

- Izin Usaha Industri untuk Plant Sidoarjo, Plant Bojonegara, dan Plant Klaten, yang

mana sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang dalam proses pengurusan.

Dengan belum dimilikinya Izin Usaha Industri oleh Perseroan pada plant tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri, Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sampai dengan penutupan sementara.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan dokumen dan keterangan yang diberikan oleh Emiten, tidak terdapat teguran dari instansi yang berwenang atas kewajiban terkait perizinan dan/atau pendaftaran yang belum dipenuhi oleh Emiten sebagaimana disebutkan diatas.

5. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum kami, Emiten

telah memenuhi kewajibannya mengenai ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kecuali: a. Wajib Lapor Ketenagakerjaan pada Plant Cibitung, Plant Karawang, dan Plant Klaten

yang mana sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang dilakukan pengurusan. Bahwa dengan belum dimilikinya Wajib Lapor Ketenagakerjaan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (“UU WLK”), Pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan ketenagakerjaan secara tertulis diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).

b. Lembaga Kerja Sama Bipatrit yang mana sesuai dengan Pasal 190 jo. Pasal 106 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sanksi administratif atas tidak memiliki lembaga kerja sama bipatrit apabila memiliki lebih dari 50 (lima puluh) karyawan adalah berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha,

6

276


pembekuan kegiatan usaha, pemabtalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pencabutan ijin.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan dokumen dan keterangan yang diberikan oleh Emiten, tidak terdapat teguran dari instansi yang berwenang atas kewajiban terkait ketenagakerjaan yang belum dipenuhi oleh Emiten sebagaimana disebutkan diatas.

6. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum kami, Emiten telah

memenuhi kewajibannya terkait perizinan lingkungan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali atas:

- Izin Lingkungan (Amdal atau UKL-UPL) untuk Plant Bojonegara, yang mana sampai

dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang dalam proses pengurusan.

Bahwa dengan belum diperolehnya perizinan-perizinan lingkungan hidup pada plant Palembang, Subang, dan Bojonegara maka berdasarkan Pasal 109 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jika Perseroan melakukan usaha yang dapat memberikan dampak serius terhadap lingkungan, maka Pengurus Perseroan terancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah).

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan dokumen dan keterangan yang diberikan oleh Emiten, tidak terdapat teguran dari instansi yang berwenang atas kewajiban terkait izin lingkungan yang belum dipenuhi oleh Emiten sebagaimana disebutkan diatas.

7.7. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, bahwa atas struktur permodalan Emiten yang terdiri

dari Modal Dasar, Modal Ditempatkan yang telah disetor penuh dan pengalihan-pengalihan saham sejak pendirian adalah benar dan sah serta berkesinambungan, sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta telah sesuai dengan anggaran dasar dan telah berlaku efektif seluruhnya. Seluruh modal yang ditempatkan dan diambil bagian tersebut, telah disetor secara penuh oleh para pemegang saham Emiten.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, kewajiban untuk mencatat setiap perubahan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) telah tersedia.

8. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, kecuali saham-saham dalam Treasury Stock yang dimiliki oleh Emiten, setiap pemilik saham Emiten yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Emiten berhak dan berwenang untuk memperoleh dan melaksanakan semua hak yang melekat pada saham-saham tersebut sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan

7

277


pembekuan kegiatan usaha, pemabtalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pencabutan ijin.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan dokumen dan keterangan yang diberikan oleh Emiten, tidak terdapat teguran dari instansi yang berwenang atas kewajiban terkait ketenagakerjaan yang belum dipenuhi oleh Emiten sebagaimana disebutkan diatas.

6. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum kami, Emiten telah

memenuhi kewajibannya terkait perizinan lingkungan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali atas:

- Izin Lingkungan (Amdal atau UKL-UPL) untuk Plant Bojonegara, yang mana sampai

dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang dalam proses pengurusan.

Bahwa dengan belum diperolehnya perizinan-perizinan lingkungan hidup pada plant Palembang, Subang, dan Bojonegara maka berdasarkan Pasal 109 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jika Perseroan melakukan usaha yang dapat memberikan dampak serius terhadap lingkungan, maka Pengurus Perseroan terancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah).

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan dokumen dan keterangan yang diberikan oleh Emiten, tidak terdapat teguran dari instansi yang berwenang atas kewajiban terkait izin lingkungan yang belum dipenuhi oleh Emiten sebagaimana disebutkan diatas.

7.7. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, bahwa atas struktur permodalan Emiten yang terdiri

dari Modal Dasar, Modal Ditempatkan yang telah disetor penuh dan pengalihan-pengalihan saham sejak pendirian adalah benar dan sah serta berkesinambungan, sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta telah sesuai dengan anggaran dasar dan telah berlaku efektif seluruhnya. Seluruh modal yang ditempatkan dan diambil bagian tersebut, telah disetor secara penuh oleh para pemegang saham Emiten.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, kewajiban untuk mencatat setiap perubahan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) telah tersedia.

8. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, kecuali saham-saham dalam Treasury Stock yang dimiliki oleh Emiten, setiap pemilik saham Emiten yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Emiten berhak dan berwenang untuk memperoleh dan melaksanakan semua hak yang melekat pada saham-saham tersebut sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan

7


ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghadiri rapat-rapat umum pemegang saham Emiten, memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut dan menerima dividen yang dibagikan oleh Emiten sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut, sesuai dengan rasio perbandingan jumlah saham dalam Emiten yang dimilikinya.

9. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Emiten sebagaiamna telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum telah diangkat secara sah oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Emiten dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, masa jabatan masing-masing Direksi dan Komisaris belum berakhir. Bahwa masing-masing anggota Direksi dan Komisaris Emiten telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 14 Desember 2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

SEKRETARIS PERUSAHAAN Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. PIAGAM KOMITE AUDIT DAN KOMITE AUDIT Bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit yang telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Bahwa Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang merupakan Lampiran I dari Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014. PIAGAM AUDIT DAN UNIT AUDIT INTERNAL Bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dengan ditetapkannya Piagam Audit Internal oleh Direksi Perseroan.

Bahwa pengangkatan Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

8

278


Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak membentuk secara khusus Komite Nominasi dan Komite Remunerasi, akan tetapi Dewan Komisaris Perseroan telah menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014.

10. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten tidak memiliki penyertaan kepada anak perusahaan pada perseroan terbatas lain.

11. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum kami,

pemilikan dan/atau penguasaan Emiten atas harta kekayaannya, baik berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor, peralatan serta harta kekayaan lainnya adalah sah dan dilindungi oleh dokumen-dokumen pemilikan dan penguasaan yang sah, kecuali tanah atas

No Bukti Kepemilikan Luas (m²)



49.313 Tercatat atas nama Gesa Falugon yang akan dibalik nama keatas nama WBP



32.234 Tercatat atas nama Haside yang akan

dibalik nama keatas nama WBP


3. Berdasarkan Perikatan Jual Beli dan Kuasa No 28 tanggal 28 November 2014

18.000 Tercatat atas nama Gesa Falugon dan telah dilepaskan

kepada WBP berdasar-kan Pernyataan


9

279


Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak membentuk secara khusus Komite Nominasi dan Komite Remunerasi, akan tetapi Dewan Komisaris Perseroan telah menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014.

10. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten tidak memiliki penyertaan kepada anak perusahaan pada perseroan terbatas lain.

11. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum kami,

pemilikan dan/atau penguasaan Emiten atas harta kekayaannya, baik berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor, peralatan serta harta kekayaan lainnya adalah sah dan dilindungi oleh dokumen-dokumen pemilikan dan penguasaan yang sah, kecuali tanah atas




49.313 Tercatat atas nama Gesa Falugon yang akan dibalik nama keatas nama WBP



32.234 Tercatat atas nama Haside yang akan

dibalik nama keatas nama WBP


3. Berdasarkan Perikatan Jual Beli dan Kuasa No 28 tanggal 28 November 2014

18.000 Tercatat atas nama Gesa Falugon dan telah dilepaskan

kepada WBP berdasar-kan Pernyataan


9




yang dibuat dihadapan Astry Lena Rosa SH., Notaris di Penajam (Sebidang Tanah Perwatasan yang dikuasai oleh Negara)


592.2/1892/PPSDA/IX/2014 tanggal 5

September 2014


6.627 1. Tercatat atas nama Gesa Falugon dan telah dilepas-kan kepada WBP berdasarkan Pernya-taan Melepaskan Hak atas Tanah No 592.2/2110/PPSDA/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 2. Tercatat atas nama Diana Yusnita dan telah dilepas-kan kepada WBP berdasarkan Pernya-taan Melepaskan Hak atas Tanah No 592.2/2111/PPSDA/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014



1.606,25 Tercatat atas nama Diana Yusnita dan

telah dilepaskan kepada WBP berdasar-

kan Pernyataan Melepaskan Hak atas

Tanah No 592.2/2106/PPSDA/X/20

14 tanggal 1 Oktober 2014


10

280





554 Tercatat atas nama Sumitri sesuai dengan

SHM No. 017/Dlimas



2.380 Tercatat atas nama Sutinah sesuai dengan

SHM No. 015/Dlimas



693 Tercatat atas nama Sumitri sesuai dengan SHM No. 01767/Dlimas



2.375 Tercatat atas nama Sumitri sesuai dengan SHM No. 387/Dlimas



1.332 Tercatat atas nama Sudarmi sesuai




554 Tercatat atas nama Satimin Pawiro sesuai



12. Akta Pelepasan Hak No. 10 tanggal 25 Agustus 2016 dibuat dihadapan Azhar

707 Tercatat atas nama Soyo bin Kamin sesuai

dengan SHM No.124/Desa Cibatu

Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten

Purwakarta, Porvinsi Jawa Barat

11

281





554 Tercatat atas nama Sumitri sesuai dengan

SHM No. 017/Dlimas



2.380 Tercatat atas nama Sutinah sesuai dengan

SHM No. 015/Dlimas



693 Tercatat atas nama Sumitri sesuai dengan SHM No. 01767/Dlimas



2.375 Tercatat atas nama Sumitri sesuai dengan SHM No. 387/Dlimas



1.332 Tercatat atas nama Sudarmi sesuai




554 Tercatat atas nama Satimin Pawiro sesuai



12. Akta Pelepasan Hak No. 10 tanggal 25 Agustus 2016 dibuat dihadapan Azhar

707 Tercatat atas nama Soyo bin Kamin sesuai

dengan SHM No.124/Desa Cibatu



11




S.H., Notaris di Kabupaten Purwakarta


7.804 Tercatat atas nama B.Abbas sesuai dengan

SHM No. 41/Cibatu




1.090 Tercatat atas nama Itoh B Satma sesuai

dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi

dan Bangunan No. 32.16.092.001.006-

0003.0.




1.426 Tercatat atas nama Saepudin sesuai dengan SHM No.

00550/Cibatu



4.155 Tercatat atas nama Enung sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan No. 32.16.092.001.006-

0002.0.


12. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, pemilikan dan penguasaan oleh Emiten atas harta kekayaannya berupa tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, peralatan, alat dan kendaraan berat tidak sedang dalam sengketa, selain itu tidak berada dalam status penyitaan dalam bentuk apapun.

13. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, pemilikan dan penguasaan oleh Emiten atas harta kekayaannya berupa tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, peralatan, alat dan kendaraan berat tidak dalam penjaminan kecuali atas beberapa bidang tanah dan bangunan milik Emiten saat ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank CIMB Niaga yang telah diikat dengan perjanjian penjaminan tersendiri;

12

282


Bahwa atas penjaminan yang dilakukan oleh Emiten tersebut tidak melanggar anggaran dasar Emiten dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dalam hal jaminan akan dieksekusi oleh kreditur, sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Emiten, eksekusi jaminan tersebut tidak akan berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

14. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang

kami lakukan, Emiten telah mengasuransikan aset-asetnya yang bernilai material dengan nilai dan jangka waktu asuransi yang cukup dan memadai yang mana atas asuransi yang digunakan Emiten untuk melindungi harta kekayaan dari risiko yang mungkin dihadapi, masih mengikat dan berlaku bagi Emiten.

15. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten berhak untuk membuat, menandatangani dan

melaksanakan perjanjian-perjanjian dimana Emiten menjadi pihak didalamnya. Sesuai dengan uji tuntas aspek hukum kami, pembuatan, keberlakuan, dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Emiten adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya dan tidak melanggar anggaran dasar Emiten, serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Emiten serta tidak saling bertentangan dengan perjanjian-perjanjian lain dimana Emiten menjadi pihak didalamnya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Emiten menjadi pihak didalamnya tersebut. Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun 2019 yang dilakukan Emiten tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut, yang mana sehubungan dengan rencana PUB, Perseroan wajib dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak kreditur sebagai berikut: a. memperoleh persetujuan dari bank BNI sesuai dengan Surat No. BIN/2.2/16 7/R

tanggal 15 April 2019; b. memperoleh persetujuan dari bank BRI sesuai dengan Surat No. B.426-

MNS/NSD/04/2019 tanggal 12 April 2019; c. telah memberitahukan kepada bank BRI Syariah sesuai dengan Surat No.

203/WBP/DIR/2019 tanggal 1 April 2019; d. telah memberitahukan kepada bank BCA Syariah sesuai dengan Surat No.

205/WBP/DIR/2019 tanggal 1 April 2019; dan e. telah memberitahukan kepada bank DBS Indonesia sesuai dengan Surat No.

204/WBP/DIR/2019 tanggal 1 April 2019.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, perjanjian-perjanjian dimana Emiten yang menjadi pihak didalamnya tersebut tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Emiten Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun 2019, serta tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi hak-hak pemegang saham publik dalam Emiten, yang mana pembatasan terkait pembagian dividen pada Bank Permata, Emiten telah memperoleh persetujuan untuk mengesampingkan pembatasan tersebut sesuai dengan Surat No. 239/WBP/DIR/2019 tanggal 15 April 2019.

13

283


Bahwa atas penjaminan yang dilakukan oleh Emiten tersebut tidak melanggar anggaran dasar Emiten dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dalam hal jaminan akan dieksekusi oleh kreditur, sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Emiten, eksekusi jaminan tersebut tidak akan berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

14. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang

kami lakukan, Emiten telah mengasuransikan aset-asetnya yang bernilai material dengan nilai dan jangka waktu asuransi yang cukup dan memadai yang mana atas asuransi yang digunakan Emiten untuk melindungi harta kekayaan dari risiko yang mungkin dihadapi, masih mengikat dan berlaku bagi Emiten.

15. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten berhak untuk membuat, menandatangani dan

melaksanakan perjanjian-perjanjian dimana Emiten menjadi pihak didalamnya. Sesuai dengan uji tuntas aspek hukum kami, pembuatan, keberlakuan, dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Emiten adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya dan tidak melanggar anggaran dasar Emiten, serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Emiten serta tidak saling bertentangan dengan perjanjian-perjanjian lain dimana Emiten menjadi pihak didalamnya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Emiten menjadi pihak didalamnya tersebut. Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun 2019 yang dilakukan Emiten tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut, yang mana sehubungan dengan rencana PUB, Perseroan wajib dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak kreditur sebagai berikut: a. memperoleh persetujuan dari bank BNI sesuai dengan Surat No. BIN/2.2/16 7/R

tanggal 15 April 2019; b. memperoleh persetujuan dari bank BRI sesuai dengan Surat No. B.426-

MNS/NSD/04/2019 tanggal 12 April 2019; c. telah memberitahukan kepada bank BRI Syariah sesuai dengan Surat No.

203/WBP/DIR/2019 tanggal 1 April 2019; d. telah memberitahukan kepada bank BCA Syariah sesuai dengan Surat No.

205/WBP/DIR/2019 tanggal 1 April 2019; dan e. telah memberitahukan kepada bank DBS Indonesia sesuai dengan Surat No.

204/WBP/DIR/2019 tanggal 1 April 2019.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, perjanjian-perjanjian dimana Emiten yang menjadi pihak didalamnya tersebut tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Emiten Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun 2019, serta tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi hak-hak pemegang saham publik dalam Emiten, yang mana pembatasan terkait pembagian dividen pada Bank Permata, Emiten telah memperoleh persetujuan untuk mengesampingkan pembatasan tersebut sesuai dengan Surat No. 239/WBP/DIR/2019 tanggal 15 April 2019.

13


16. Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun 2019

ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan, Emiten telah memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 Tahun 2014 Tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

17. Bahwa untuk Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi I WSBP Tahap I Tahun 2019 yang akan diterbitkan oleh Emiten, Emiten telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi dari PT Fitch Rating Indonesia (“Fitch”) sesuai dengan surat No. 138/DIR/RAT/IV/2019 tanggal 12 April 2019 perihal Peringkat Awal (Initial Rating), dimana Fitch menetapkan:

- Peringkat Nasional Jangka Panjang “BBB+(idn)” untuk Program Obligasi

Berkelanjutan Waskita Beton Precast sejumlah maksimum Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah);

- Peringkat Nasional Jangka Panjang “BBB+(idn)” untuk Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I sejumlah Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu maksimum 3 (tiga) tahun.

18. Bahwa sesuai dengan keterangan Emiten dalam Prospektus, seluruh dana yang diperoleh

dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun 2019, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya untuk: a) Sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan

dalam pekerjaan Konstruksi dan Bangunan Sipil diantaranya pembelian bahan konstruksi, biaya subkontraktor serta upah tenaga kerja; dan

b) Sekitar 60% (enam puluh persen) akan digunakan untuk investasi pembangunan pabrik, yang berlokasi di Penajam, Kalimantan Timur dimuali pada tahun 2018 guna peningkatan kapasitas produksi Emiten. Aset yang dibeli pada pembangunan pabrik ini adalah bangunan dan alat dimana Emiten tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak penjual.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Emiten akan menutupi kekurangannya dari kas internal yang dimilikinya atau melakukan pendanaan eksternal lainnya guna melaksanakan rencana pengembangan sebagaimana disebutkan di atas. Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada OJK sampai dengna seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan yang wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember serta wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2015. Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum

14

284


dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut akan ditempatkan dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid. Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun 2019 akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dengan mengemukakan rencana dan alasan beserta pertimbangan dan perubahan penggunaan dana tersebut. Perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015. Selanjutnya Perseroan melaporkan hasil RUPO kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO. Bahwa transaksi yang timbul pada penggunaan dana atas Obligasi Berkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun 2019 bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan pelaksanaan penggunaan dana tersebut tidak termasuk sebagai transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

19. Bahwa Emiten telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan penawaran umum obligasi Berkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun 2019 sebagai berikut: a. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WSBP

Tahap I Tahun 2019 No. 36 tanggal 15 April 2019 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I No. 24 tanggal 14 Mei 2019 seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta

b. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun 2019 No. 37 tanggal 15 April 2019 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I No. 25 tanggal 14 Mei 2019 yang seluruhnya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

c. Akta Pengakuan Hutang Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi B erkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun 2019 No. 38 tanggal 15 April 2019 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

d. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun 2019 No. 39 tanggal 15 April 2019 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I No. 26 tanggal 14 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

e. Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun 2019 No. 40 tanggal 15 April 2019 yang dibuat di hadapan dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Bahwa untuk penerbitan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun

15

285


dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut akan ditempatkan dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid. Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun 2019 akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dengan mengemukakan rencana dan alasan beserta pertimbangan dan perubahan penggunaan dana tersebut. Perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015. Selanjutnya Perseroan melaporkan hasil RUPO kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO. Bahwa transaksi yang timbul pada penggunaan dana atas Obligasi Berkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun 2019 bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan pelaksanaan penggunaan dana tersebut tidak termasuk sebagai transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

19. Bahwa Emiten telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan penawaran umum obligasi Berkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun 2019 sebagai berikut: a. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WSBP

Tahap I Tahun 2019 No. 36 tanggal 15 April 2019 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I No. 24 tanggal 14 Mei 2019 seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta

b. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun 2019 No. 37 tanggal 15 April 2019 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I No. 25 tanggal 14 Mei 2019 yang seluruhnya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

c. Akta Pengakuan Hutang Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi B erkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun 2019 No. 38 tanggal 15 April 2019 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

d. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun 2019 No. 39 tanggal 15 April 2019 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I No. 26 tanggal 14 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

e. Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun 2019 No. 40 tanggal 15 April 2019 yang dibuat di hadapan dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Bahwa untuk penerbitan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun

15


2019 ini, Emiten telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun 2019 sesuai dengan Surat No. 09.1/WBP/DK/2019 tanggal 8 Maret 2019 perihal Persetujuan Atas Penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I Obligasi Emiten 2019. Perjanjian yang dibuat oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I WSBP Tahap I Tahun 2019 tersebut diatas adalah berlaku secara sah dan mengikat Emiten dan para pihak di dalam perjanjian-perjanjian tersebut, tidak saling bertentangan satu sama lain, serta memuat persyaratan dan ketentuan yang lazim dan wajar untuk perjanjian-perjanjian dalam rangka suatu Penawaran Umum di Indonesia, serta telah sesuai dengan anggaran dasar Emiten serta peraturan perundangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal. Termasuk Perjanjian Perwaliamanatan telah memenuhi ketentuan Perturan No. VI.C.4 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang. Sesuai hasil uji Tuntas Aspek Hukum, Emiten dan Wali Amanat tidak mempunyai hubungan afilliasi dan tidak ada hutang kredit sebagimana dimaksud dalam Peraturan No. VI.C 4 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan Peraturan No. VI.C.3 tentang hubungan Kredit dan Penjaminan antara Walia Amanat dan Emiten.

20. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan pemeriksaan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan terhadap dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan kepada kami, tidak terdapat perkara-perkara perdata, pidana dan hubungan industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”), perkara administrasi dan perpajakan serta perkara-perkara lain, baik yang melibatkan Emiten dan/atau anggota Komisaris dan Direksi Emiten, kecuali atas Perkara Perdata Nomor:439/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst, Gugatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mana Emiten sebagai Tergugat XII.

Bahwa atas perkara-perkara yang melibatkan Perseroan menjadi pihak didalamnya, sesuai dengan uji tuntas terhadap keterangan dan dokumen yang diberikan, perkara-perkara tersebut dapat berpengaruh terhadap kegiatan usaha Emiten, namun tidak memiliki dampak yang material bagi keberlangsungan kegiatan usaha Emiten.

21. Sesuai dengan uji tuntas aspek hukum kami, tidak terdapat pendaftaran atau masalah-masalah yang menyangkut kepailitan dan penundaan pembayaran yang melibatkan Emiten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pengadilan Niaga Jakarta. Sesuai dengan keterangan-keterangan yang diberikan kepada kami, tidak terdapat perkara permohonan pembubaran Emiten dan tidak terdapat pemeriksaan atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

16

286


22. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, aspek-aspek hukum yang diungkapkan dalam prospektus adalah benar dan telah sesuai denga keadaan sebenarnya.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif dan bertanggung jawab sebagai Konsultan Hukum yang mandiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Dengan diterbikannya Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum sebagaimana termaktub dalam surat kami Ref. No. 133/WKL/TAW-FF-APS-GP/IV/2 tanggal 16 April 2019, dengan ini dinyatakan tidak berlaku seluruhnya dan seterusnya. Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini.

Hormat kami, WARDHANA KRISTANTO LAWYERS

Firma Firdaus, S.H. STTD.KH-253/PM.223/2018

Teddy A. Wardhana, SH, LL.M STTD.KH-166/PM.2/2018

17

287


22. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, aspek-aspek hukum yang diungkapkan dalam prospektus adalah benar dan telah sesuai denga keadaan sebenarnya.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif dan bertanggung jawab sebagai Konsultan Hukum yang mandiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Dengan diterbikannya Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum sebagaimana termaktub dalam surat kami Ref. No. 133/WKL/TAW-FF-APS-GP/IV/2 tanggal 16 April 2019, dengan ini dinyatakan tidak berlaku seluruhnya dan seterusnya. Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini.

Hormat kami, WARDHANA KRISTANTO LAWYERS

Firma Firdaus, S.H. STTD.KH-253/PM.223/2018

Teddy A. Wardhana, SH, LL.M STTD.KH-166/PM.2/2018

17

1

XVI. LAPORAN KEUANGAN

288


LAPORAN KEUANGAN/ FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017/ FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018 AND 2017

289


LAPORAN KEUANGAN/ FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017/ FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018 AND 2017

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk PT WASKITA BETON PRECAST Tbk Daftar Isi Halaman/

Pages Table of Contents

Surat Pernyataan Direksi Directors’ Statement Letter Laporan Auditor Independen Independent Auditor’s Report Laporan Keuangan Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Financial Statements For the years ended

December 31, 2018 and 2017 Laporan Posisi Keuangan 1 Statements of Financial Position Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

2 Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Laporan Perubahan Ekuitas 3 Statements of Changes in Equity Laporan Arus Kas 4 Statements of Cash Flows Catatan Atas Laporan Keuangan 5 Notes to the Financial Statements

290

291

292

293

294

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 Desember 2018 dan 2017 (Dalam Rupiah Penuh)

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

December 31, 2018 and 2017 (In Full of Rupiah)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari The accompanying notes form an integral part of these laporan keuangan secara keseluruhan financial statements 1 Paraf:

Catatan/ 2018 2017Notes Rp Rp

ASET ASSETSASET LANCAR CURRENT ASSETSKas dan setara kas 5, 34 1.299.204.217.422 1.028.345.582.018 Cash and cash equivalentsPiutang usaha 6, 34 Account receivables

Pihak berelasi 3.237.304.848.633 6.380.369.297.908 Related partiesPihak ketiga 1.017.170.875.316 246.754.958.926 Third parties

Piutang lain-lain 7, 34 Other receivablesPihak berelasi 419.040.289 -- Related partiesPihak ketiga 20.803.513.577 3.403.163.441 Third parties

Persediaan 8 2.228.092.184.118 858.693.375.039 InventoriesTagihan bruto - pihak berelasi 9, 34 1.242.300.599.349 2.090.744.276.470 Gross amount - related partiesPajak dibayar dimuka 10 792.904.678.169 652.683.008.180 Prepaid taxesUang muka kepada pihak ketiga 11 50.080.360.881 171.077.873.631 Advances to third partiesBiaya dibayar dimuka 12 347.851.838.249 142.873.123.327 Prepaid expenses

JUMLAH ASET LANCAR 10.236.132.156.003 11.574.944.658.940 TOTAL CURRENT ASSETS

ASET TIDAK LANCAR NON CURRENT ASSETSInvestasi pada ventura bersama 13 14.464.881.275 14.464.881.275 Investment in a joint ventureAset tetap 14 4.726.297.844.350 3.148.700.789.918 Property, plant, and equipmentsAset pajak tangguhan 31 -- 41.963.875.696 Deferred tax assetsAset lain-lain 15 245.493.708.186 139.474.467.926 Other assets

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 4.986.256.433.811 3.344.604.014.815 TOTAL NON CURRENT ASSETS

JUMLAH ASET 15.222.388.589.814 14.919.548.673.755 TOTAL ASSETS

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY

LIABILITAS LIABILITIESLIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIESUtang bank jangka pendek 16, 34 Short-term bank loans

Pihak berelasi 2.132.359.467.957 1.345.632.801.838 Related partiesPihak ketiga 3.330.739.742.487 2.193.451.402.278 Third parties

Utang usaha 17, 34 Account payablesPihak berelasi 317.690.790 -- Related partiesPihak ketiga 1.404.603.024.996 2.318.209.734.966 Third parties

Utang lain-lain 18, 34 Other payablesPihak berelasi 208.022.543.176 83.327.434.404 Related partiesPihak ketiga 6.726.780.244 11.397.773.566 Third parties

Utang pajak 19 68.133.382.865 35.133.701.861 Taxes payablesBeban akrual 20 69.870.834.521 70.842.623.220 Accrued expensesUang muka dari pelanggan 21, 34 Advances from customers

Pihak berelasi 86.033.247.364 74.824.145.123 Related partiesPihak ketiga 20.455.885.778 11.687.523.656 Third parties

Utang bank jangka panjang yang 16, 34jatuh tempo dalam satu tahun -- 1.448.924.225.894 Current maturities of long term bank loans

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK 7.327.262.600.178 7.593.431.366.806 TOTAL CURRENT LIABILITIES

LIABILITAS JANGKA PANJANG NON CURRENT LIABILITIESLiabilitas imbalan kerja 33 10.263.807.268 9.461.216.530 Employee benefit liabilitiesLiabilitas pajak tangguhan 31 2.548.991.904 -- Deferred tax liabilities

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG 12.812.799.172 9.461.216.530 TOTAL NON CURRENT LIABILITIESJUMLAH LIABILITAS 7.340.075.399.350 7.602.892.583.336 TOTAL LIABILITIES

EKUITAS EQUITYModal saham - nilai nominal Rp100 per saham Share capital - Rp100 par value per share

Modal Dasar - 63.266.778.136 lembar saham Authorized - 63,266,778,136 shares of stockModal ditempatkan dan disetor penuh Issued and fully paid26.361.157.534 lembar saham 22.a 2.636.115.753.400 2.636.115.753.400 26,361,157,534 Shares as of

Tambahan modal disetor 22.b 3.944.529.408.861 3.944.529.408.861 Additional paid in capitalSaham diperoleh kembali 23 (775.953.722.340) (775.953.722.340) Buyback treasury stockSaldo laba Retained earnings

Telah ditentukan penggunaannya 24 176.692.367.869 126.675.860.344 AppropriatedBelum ditentukan penggunaannya 24 1.593.733.492.319 1.287.711.513.039 Unappropriated

Komponen ekuitas lainnya 307.195.890.355 97.577.277.115 Other component of equityJUMLAH EKUITAS 7.882.313.190.464 7.316.656.090.419 TOTAL EQUITYJUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 15.222.388.589.814 14.919.548.673.755 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Reklasifikasi, Catatan 40 *) Reclassified, Note 40

295

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 (Dalam Rupiah Penuh)

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND

OTHER COMPREHENSIVE INCOME For the years ended

December 31, 2018 and 2017 (In Full of Rupiah)


Catatan/ 2018 2017Notes Rp Rp

Pendapatan usaha 25, 34 8.000.149.423.527 7.104.157.901.230 Revenues

Beban pokok pendapatan 26 (6.153.867.715.706) (5.155.966.777.478) Cost of revenues

Laba bruto 1.846.281.707.821 1.948.191.123.752 Gross profit

Beban penjualan 27 (7.987.878.198) (6.990.531.406) Selling expensesBeban umum dan administrasi 28 (188.491.348.950) (407.523.945.387) General and administrative expensesBeban pajak final 19 (38.587.250.567) -- Final tax expenseKerugian selisih kurs - bersih (1.105.532.031) (145.297.657) Loss on foreign exchange - netPendapatan bunga 29 11.186.002.756 87.893.613.760 Interests incomePendapatan lainnya - bersih 29 65.975.722.829 371.491.224 Others income - net

Laba sebelum beban keuangan Profit before financial charges1.687.271.423.660 1.621.796.454.286 and tax

Beban keuangan 30 (331.723.112.056) (462.208.188.431) Financial charges

Bagian laba ventura bersama 13 -- (3.354.253.842) Equity in net income of a joint venture

Laba sebelum pajak 1.355.548.311.604 1.156.234.012.013 Profit before tax

Beban pajak penghasilan kini 31 (211.680.901.266) (195.445.464.261) Income tax expensesManfaat (biaya) pajak tangguhan 31 (40.394.622.156) 39.541.602.758 Deferred tax benefits (expenses)

Laba bersih tahun berjalan 1.103.472.788.182 1.000.330.150.510 Net profit for the years

Pendapatan komprehensif lain Other Comprehensive Income

Pos-pos yang tidak akan Items that will not be reclassifiedDireklasifikasi Kemudian ke Laba Rugi subsequently to profit or loss

Pengukuran kembali kewajiban Remeasurement of imbalan kerja - bersih 33 2.813.311.505 1.261.064.421 employee benefits - net

Surplus revaluasi aset tetap 209.618.613.240 2.927.318.313 Revaluation surplus of property, plant and equipment

212.431.924.745 4.188.382.734 Pos-pos yang akan direklasifikasi The item that may be subsequently

ke laba rugi reclassified to profit and lossJumlah laba komprehensif Total comprehensive income for

tahun berjalan 1.315.904.712.927 1.004.518.533.244 the years

Laba per saham dasar 32 42,62 38,64 Basic earning per share

296

PT W

ASK

ITA

BET

ON

PR

ECA

ST T

bk

LAPO

RA

N P

ERU

BA

HA

N E

KU

ITA

S

Unt

uk ta

hun-

tahu

n ya

ng b

erak

hir 3

1 D

esem

ber 2

018

dan

2017

(D

alam

Rup

iah

Penu

h)

PT

WA

SKIT

A B

ETO

N P

REC

AST

Tbk

ST

ATE

MEN

TS O

F C

HA

NG

ES IN

EQ

UIT

YY

For t

he y

ears

end

ed D

ecem

ber 3

1, 2

018

and

2017

(In

Ful

l of R

upia

h)

Cat

atan

terla

mpi

r mer

upak

an b

agia

n ya

ng ti

dak

terp

isah

kan

dari

The

acco

mpa

nyin

g no

tes

form

an

inte

gral

par

t of t

hese

la

pora

n ke

uang

an s

ecar

a ke

selu

ruha

n

finan

cial

sta

tem

ents

3 Pa

raf:

Mo

dal D

itemp

atkan

Saha

m Dip

erole

hTa

mbah

anDit

entuk

anBe

lum Di

tentuk

anda

n Dise

tor /

Kemb

ali/

Moda

l Dise

tor/

Peng

guna

anny

a /Pe

nggu

naan

nya /

Juml

ah/

Komp

onen

Ekuit

as La

innya

/Ju

mlah

Ekuit

as /

Issue

d and

Paid

UpTr

easu

ry St

ock

Addit

ional

Appr

opria

tedUn

appr

opria

ted*)

Total

Othe

r Com

pone

nt of

Equit

yTo

tal Eq

uity

Catat

an/

Capit

alPa

id In

Capit

alNo

tesRp

RpRp

RpRp

RpRp

Rp

Saldo

Per 1

Janu

ari 2

017

2.636

.115.7

53.40

0 --

3.944

.529.4

08.86

1 94

.934.8

84.10

0 63

5.271

.036.7

98

730.2

05.92

0.898

94

.649.9

58.80

2 7.4

05.50

1.041

.961

Balan

ce as

of Ja

nuar

y 1, 2

017

Divid

en tu

nai

24--

----

--(3

17.40

9.762

.446)

(317

.409.7

62.44

6)--

(317

.409.7

62.44

6)Ca

sh D

ivide

nds

Saha

m di

pero

leh ke

mba

li23

--(7

75.95

3.722

.340)

----

----

--(7

75.95

3.722

.340)

Buyb

ack t

reas

ury s

tocks

Pem

bentu

kan c

adan

gan u

mum

24

----

--31

.740.9

76.24

4 (3

1.740

.976.2

44)

----

--Ap

prop

riated

to ge

nera

l rese

rves

Laba

bers

ih tah

un be

rjalan

----

----

1.000

.330.1

50.51

0 1.0

00.33

0.150

.510

--1.0

00.33

0.150

.510

Net p

rofit

for th

e yea

rPe

ngha

silan

kom

preh

ensif

lain

33Ot

her C

ompr

ehen

sive I

ncom

e ta

hun b

erjal

an--

----

--1.2

61.06

4.421

1.2

61.06

4.421

2.9

27.31

8.313

4.1

88.38

2.734

Fo

r the Y

ear

Saldo

Per 3

1 Des

embe

r 201

72.6

36.11

5.753

.400

(775.9

53.72

2.340

)3.9

44.52

9.408

.861

126.6

75.86

0.344

1.2

87.71

1.513

.039

1.414

.387.3

73.38

3 97

.577.2

77.11

5 7.3

16.65

6.090

.419

Balan

ce as

of D

ecem

ber 3

1, 20

17

Divid

en tu

nai

24--

----

--(7

50.24

7.612

.882)

(750

.247.6

12.88

2)--

(750

.247.6

12.88

2)Ca

sh di

viden

dsPe

mbe

ntuka

n cad

anga

n um

um

24--

----

50.01

6.507

.525

(50.0

16.50

7.525

)--

----

Appr

opria

ted to

gene

ral re

serve

sLa

ba be

rsih

tahun

berja

lan--

----

--1.1

03.47

2.788

.182

1.103

.472.7

88.18

2 --

1.103

.472.7

88.18

2 Ne

t pro

fit for

the y

ear

Peng

hasil

an ko

mpr

ehen

sif la

in33

Othe

r com

preh

ensiv

e inc

ome

tahu

n ber

jalan

----

----

2.813

.311.5

05

2.813

.311.5

05

209.6

18.61

3.240

21

2.431

.924.7

45

for th

e yea

r

Saldo

Per 3

1 Des

embe

r 201

82.6

36.11

5.753

.400

(775.9

53.72

2.340

)3.9

44.52

9.408

.861

176.6

92.36

7.869

1.5

93.73

3.492

.319

1.770

.425.8

60.18

8 30

7.195

.890.3

55

7.882

.313.1

90.46

4 Ba

lance

as of

Dec

embe

r 31,

2018

Saldo

Laba

/Reta

ined E

arnin

gs

297

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk LAPORAN ARUS KAS Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 (Dalam Rupiah Penuh)

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk STATEMENTS OF CASH FLOWS

For the years ended December 31, 2018 and 2017

(In Full of Rupiah)


Catatan/ 2018 2017

Notes Rp Rp

ARUS KAS DARI CASH FLOWS FROM

AKTIVITAS OPERASI OPERATING ACTIVITIES

Penerimaan dari pelanggan 11,401,174,639,156 4,693,276,446,278 Receipt from customers

Pembayaran kepada pemasok (7,996,351,811,508) (5,976,491,111,444) Payment to suppliers and

dan pihak ketiga third parties

Pembayaran beban pinjaman 28 (536,712,675,803) (469,743,788,352) Payment for finance cost

Pembayaran kepada karyawan 28 (810,222,569,294) (431,922,927,231) Payment to employees

Penerimaan jasa giro Interest income from current accounts

dan deposito berjangka 29 9,308,815,329 87,893,613,760 and time deposits

Pembayaran pajak 31 (472,052,995,679) (316,810,905,504) Payment for Taxes

Penerimaan hasil restitusi PPN 31 222,959,929,385 -- Receipt from VAT restitution

Kas Bersih Diperoleh Dari Net Cash Provided by (Used in)

(Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi 1,818,103,331,586 (2,413,798,672,493) Operating Activities


AKTIVITAS INVESTASI INVESTING ACTIVITIES

Perolehan aset tetap 14 (1,272,087,863,733) (1,302,336,089,771) Acquisition of property, plant and equipment

Kas Bersih Digunakan Untuk Net Cash Used in

Aktivitas Investasi (1,272,087,863,733) (1,302,336,089,771) Investing Activities


AKTIVITAS PENDANAAN FINANCING ACTIVITIES

Penerimaan pinjaman jangka pendek 16 7,918,370,560,037 3,182,023,423,397 Receipt from short-term loan

Pembayaran pinjaman jangka pendek 16 (7,443,279,779,604) (1,550,000,000,000) Payment of short-term loans

Pembayaran dividen 24.b (750,247,612,882) (317,409,762,446) Payment of dividend

Pembayaran untuk pembelian

kembali saham 23 -- (775,953,722,340) Payment to buyback treasury stocks

Kas Bersih Diperoleh Dari Net Cash Provided by (Used in)

(Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan (275,156,832,449) 538,659,938,611 Financing Activities

PENINGKATAN (PENURUNAN) BERSIH NET INCREASE (DECREASE) IN

KAS DAN SETARA KAS 270,858,635,404 (3,177,474,823,653) CASH AND CASH EQUIVALENTS

KAS DAN SETARA KAS PADA CASH AND CASH EQUIVALENTS AT

AWAL TAHUN 1,028,345,582,018 4,205,820,405,671 BEGINNING OF YEAR

KAS DAN SETARA KAS PADA CASH AND CASH EQUIVALENTS AT

AKHIR TAHUN 5 1,299,204,217,422 1,028,345,582,018 END OF YEAR

298

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

DECEMBER 31, 2018 AND 2017 AND FOR THE YEARS

THEN ENDED

5

1. UMUM 1. GENERAL a. Pendirian dan Informasi Umum a. Establishment and General Information

PT Waskita Beton Precast Tbk (Perusahaan) didirikan berdasarkan Akta No. 10 tanggal 7 Oktober 2014 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris publik di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU-29347.40.10.2014 tanggal 14 Oktober 2014 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60221 tanggal 26 Desember 2014, Tambahan No.103.

PT Waskita Beton Precast Tbk (the Company) was established based on notarial deed No. 10 dated October 7, 2014 by Fathiah Helmi, S.H., public notary in Jakarta and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his decision letter No. AHU-29347.40.10.2014 dated October 14, 2014 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 60221 dated December 26, 2014, Supplement No.103.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir sehubungan dengan pembelian kembali saham yang dimiliki oleh publik dengan sejumlah 1.845.281.027 saham dan penambahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha penunjang Perusahaan yaitu menjalankan pengelolaan limbah B3 (Limbah Berbahaya dan Beracun), didasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 60 tanggal 26 Juli 2017. Akta ini telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU0017067.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 21 Agustus 2017.

The Company’s Articles of Association had been amended several times, most recently related to repurchase of the Company’s own equity instruments (treasury shares) of 1,845,281,027 shares and addition to the Company’s purposes, objectives and supporting business activities related with processing of B3 waste (Hazardous and Toxic Waste), based on Notarial Deed of Extraordinary General Shareholders Meeting No. 60 dated July 26, 2017. This deed was approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia through decision letter No. AHU-0017067.AH.01.02. TAHUN 2017 dated August 21, 2017.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama meliputi bidang industri pabrikasi, pekerjaan mekanikal elektrikal, radio, telekomunikasi, instrumentasi, perbaikan, pemeliharaan dan renovasi bangunan.

In accordance with Article 3 of the Company’s Article of Association, the scope of its activities is mainly to engage in manufacturing industry, electrical mechanical works, radio, telecommunications, instrumentation, repair, maintenance and renovation of buildings.

Perusahaan pada mulanya merupakan Divisi Precast dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) yang mulai beroperasi secara komersial pada akhir tahun 2013. Pada tahun 2014, setelah pemisahan, Perusahaan resmi beroperasi sebagai PT Waskita Beton Precast.

The Company initially operated as Precast Division of PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), which started its commercial operations at the end of 2013. In 2014, after its spin-off, the Company started its commercial operations as PT Waskita Beton Precast.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat berlokasi di Gedung Teraskita Lantai 3 dan 3A Jl. MT Haryono Kav. 10A, Jakarta Timur 13340.

The Company is domiciled in Jakarta with head office located at Teraskita Building 3rd and 3rdA Floors, Jl. MT Haryono Kav. 10A, East Jakarta 13340.

299

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT



THEN ENDED

5

1. UMUM 1. GENERAL a. Pendirian dan Informasi Umum a. Establishment and General Information

PT Waskita Beton Precast Tbk (Perusahaan) didirikan berdasarkan Akta No. 10 tanggal 7 Oktober 2014 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris publik di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU-29347.40.10.2014 tanggal 14 Oktober 2014 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60221 tanggal 26 Desember 2014, Tambahan No.103.

PT Waskita Beton Precast Tbk (the Company) was established based on notarial deed No. 10 dated October 7, 2014 by Fathiah Helmi, S.H., public notary in Jakarta and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his decision letter No. AHU-29347.40.10.2014 dated October 14, 2014 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 60221 dated December 26, 2014, Supplement No.103.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir sehubungan dengan pembelian kembali saham yang dimiliki oleh publik dengan sejumlah 1.845.281.027 saham dan penambahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha penunjang Perusahaan yaitu menjalankan pengelolaan limbah B3 (Limbah Berbahaya dan Beracun), didasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 60 tanggal 26 Juli 2017. Akta ini telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU0017067.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 21 Agustus 2017.

The Company’s Articles of Association had been amended several times, most recently related to repurchase of the Company’s own equity instruments (treasury shares) of 1,845,281,027 shares and addition to the Company’s purposes, objectives and supporting business activities related with processing of B3 waste (Hazardous and Toxic Waste), based on Notarial Deed of Extraordinary General Shareholders Meeting No. 60 dated July 26, 2017. This deed was approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia through decision letter No. AHU-0017067.AH.01.02. TAHUN 2017 dated August 21, 2017.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama meliputi bidang industri pabrikasi, pekerjaan mekanikal elektrikal, radio, telekomunikasi, instrumentasi, perbaikan, pemeliharaan dan renovasi bangunan.

In accordance with Article 3 of the Company’s Article of Association, the scope of its activities is mainly to engage in manufacturing industry, electrical mechanical works, radio, telecommunications, instrumentation, repair, maintenance and renovation of buildings.

Perusahaan pada mulanya merupakan Divisi Precast dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) yang mulai beroperasi secara komersial pada akhir tahun 2013. Pada tahun 2014, setelah pemisahan, Perusahaan resmi beroperasi sebagai PT Waskita Beton Precast.

The Company initially operated as Precast Division of PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), which started its commercial operations at the end of 2013. In 2014, after its spin-off, the Company started its commercial operations as PT Waskita Beton Precast.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat berlokasi di Gedung Teraskita Lantai 3 dan 3A Jl. MT Haryono Kav. 10A, Jakarta Timur 13340.

The Company is domiciled in Jakarta with head office located at Teraskita Building 3rd and 3rdA Floors, Jl. MT Haryono Kav. 10A, East Jakarta 13340.

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)



THEN ENDED (Continued)

6

Saat ini Perusahaan mempunyai beberapa pabrik dan proyek antara lain:

Currently, the Company has several plants and projects, among others:

No. Nama Plant/Plant Name Jenis Plant/Plant Type Alamat/Address

1 Plant Cibitung Precast Jl. Imam Bonjol No. 52, Desa Kalijaya, Cikarang Bekasi2 Plant Sadang Precast Kampung Mekarsari, RT.005 RW. 02, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Purwakarta, Jawa Barat3 Plant Palembang Precast/Batching Plant Jl. Soekarno Hatta No. 98, RT. 15 RW. 05, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, 4 Plant Karawang Precast/Batching Plant Jl. Kosambi Curug KM 7 Dusun Krajan 2 Desa Curug Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, Jabar5 Plant Kalijati Batching Plant Jl. Wantilan, Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41272, Indonesia6 Stone Crusher Rumpin Quarry Jl. Desa Cipinang Kampung Joglo, RT. 001 RW. 05, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Rumpin, Bogor7 Batching Plant Depok Antasari Batching Plant Jl. Brigif Raya, RT. 12 RW. 06, Kelurahan Cimpedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan8 Batching Plant Karawaci Batching Plant Jl. Raya Maloko Kampung Babakan, RT. 001/002, Kelurahan Babakan Tengah, Kecamatan Legok, 9 Batching Plant Becakayu Batching Plant Jalan Raya Pondok Kelapa Selatan No.26 RT. 003 RW. 005 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit,

Jakarta Timur 13450Cakung Jalan Raya Cakung Cilincing KM 2.1, Jakarta Timur10 Plant Sidoarjo Precast/Batching Plant Jalan Soenandar Priyo Sudarmo KM.36, Kedungwonokerto, Prambon, Tanggungan Barat, Kedungwonokerto, 11 Batching Plant Solo - Kertosono (Group) Batching Plant Jl. Raya Sragen-Ngawi KM. 14 Dusun Dawe, Desa Banaran STA 56, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen,

Desa Masaran STA 25, Desa Blerejo STA 114, SioHarjo 1 STA 35, Sidoharjo 2 STA 35, Kebun Romo STA 45, DesaGrudo. Kec Ngawi. Kab Ngawi.

BP Masaran Jl. Raya Sragen – Solo Km. 18 Ds. Karangmalang, Kec. Masaran, SragenBP Kebonromo Dsn Bugel RT. 28 RW. 07, Ds. Kebonromo, Kec. Ngrampal, SragenBP Banaran Jl. Raya Timur Km. 14, Dsn. Dawe, Ds. Banaran, Kec. Sambungmacan, SragenBP Walikukun Desa Gendingan, Kec. Widodaren, Kab. NgawiBP Grudo 2 Jl. Ir. Soekarno No. 5, Ds. Grudo, Kab. NgawiBP Baderan Jl. Sugijapranata RT. 06, RW. 02 Dsn. Mlarik, Ds. Baderan, Kec. Geneng, Kab. Ngawi, Jawa TimurBP Balerejo Jl Raya Balerejo Muneng KM 04 Desa Kedung Rejo, Madiun, Jawa TimurBP Grudo 1 Jl. Ir. Soekarno No. 5, Ds. Grudo, Kab. Ngawi

12 Batching Plant Cinere Serpong Cinere-Serpong Jl. R.E. Martadinata Ciputat, Pd Cabe Udik, Pamulang, Tangerang Selatan 13 Stone Crusher Dongowangun Talun 2

QuarryDs. Karangasem, Dusun Sisawah 1 RT 01 RW 01, Jl. Krompeng Batursari, Kec Talun, Kab Pekalongan, Jawa Tengah

14 Batching Plant Bogor - Ciawi - Sukabumi Batching Plant Jl. Kampung Girang Sari, RT.06/RW.08 Kel. Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Bogor - Jawa BaratBocimi 2 Jalan Sukaraja – Sukabumi Gg. Hawai RT/RW 02/08 Desa Watesjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten BogorBocimi 1 Jalan Kampung Girang Sari RT/RW 06/08 Kelurahan Harjasari Kecamatan Bogor Selatan Kota BogorBocimi 3 Jalan Mayjen HR. Edi Sukma KM. 17 RT/RW 05/0 1 Desa Cimande Hilir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor

15 Batching Plant Kuala Tanjung Batching Plant Dusun III Alai, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara16 Batching Plant Lampung Batching Plant Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan17 Plant Kalijati PCI Precast/Batching Plant Jl. Sadang Subang KM 127, RT.04 RW.01, Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Subang - Jabar18 Batching Plant Medan - Kualanamu - Tebing Batching Plant Jl. Lintas Galang, Desa Mangga Dua. Lubuk Pakam, Sumatera Utara19 Batching Plant Cimanggis Cibitung Tollways 2 Batching Plant Jln alternatif Cibubur - Cileungsi, Kp Pasar RT 001 RW 004, Desa Cileungsi, Kec Cileungsi, Kabupaten Bogor20 Stone Crusher Solo Kertosono Stone Crusher Dusun Dukuh, Desa Gerobokan, Kelurahan Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen21 Plant LRT Palembang Batching Plant Jl. Asnawi Mangkualam Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami, Palembang 22 Plant Kalijati II Precast Jl. Kaliangsana, Kalijati, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41271, Indonesia23 Plant Bojonegara Precast Jl. Raya Bojonegara - Salira, Kp. Solor Lor RT/RW 018/008, Ds. Margagiri, Kec. Bojonegara, Kab. Serang Banten24 Batching Plant Balamoa Batching Plant Jl. Raya Kemantran Balamoa, Ds. Karangjati, Kec Tarub, Keb Tegal, Adiwerna dan Warurejo.25 Batching Plant Pasuruan Probolinggo Batching Plant Jl. Raya Sukapura No. 1 Desa Muneng, Kec. Sumberasih, Probolinggo, Jawa Timur

BP Muneng Jalan sukapura no. 1 Desa Muneng, Kec. Sumberasih, Kab. ProbolinggoBP Muneng Jalan sukapura no. 1 Desa Muneng, Kec. Sumberasih, Kab. ProbolinggoBP Tongas Desa Wringinanom, Kecamatan Tongas, Kab. ProbolinggoBP Leces Desa Wringinanom, Kecamatan Tongas, Kab. Probolinggo

26 Plant Gasing Palembang Precast Kenten Laut, Talang Klp., Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan 30961, Indonesia27 Batching Plant Batang - Pemalang Batching Plant Jl. Raya Desa Sirongkong, Kecamatan Patarukan, kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Warung Asem dan Bojong 28 Batching Plant Semarang Batang Batching Plant Desa Krengseng, Kecamatan Grinsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Pengandon, Tragung (Kandeman)

BP Kandeman Jl. Raya Semarang-Batang No. 789 Desa Tegalsari, Kecamatan Kandeman, Kabupaten BatangBP Grinsing Jl. Raya Krengseng, Dk Gendongsari Desa Krengseng, Kecamatan Gringsing, Kabupaten BatangBP Sumberagung Desa Sumber Agung, Kecamatan Weleri, Kabupaten KendalBP Pegandon Jl. Sunan Abinawa, Dk Treman Desa Margomulyo , Kecamatan Pegandon, Kabupaten KendalBP Rejosari Desa Rejosari, Kecamatan Ngampel, Kabupaten KendalBP Ngaliyan Kawasan Industri Candi Blok A1 Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang

29 Plant Klaten Precast Karang Kulon, Dlimas, Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57465, Indonesia30 Batching Plant Manado Bitung Batching Plant Dinamunan, Lingkunagn III, Airmadidi Bawah, Airmadidi, Minahasa Utara - Sulawesi Utara31 Batching Plant Pematang Panggang Kayu Agung Batching Plant Komplek Perkebunan Way Musi Agro, Desa Sedyo Mulyo (g5), Kec Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera 32 Batching Plant Batang - Pemalang (PBTR) Batching Plant

BP Petarukan Jalan Desa Sirangkang, Desa Sirangkang, Kec Petarukan, Kab Pemalang, Jawa TengahBP Bojong Jl. Raya Sirangkang Ds. Sirangkang Kec. Petarukan Kab. PemalangBP Warungasem Jl. Raya Bojong Sragi Rt 13 Rw 03 ds. Sembung Jambu, Bojong- Pekalongan.BP SS Pemalang Dsn.Ciluluk Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem. Kabupaten Batang.BP Candiareng Desa Banjaran, Kelurahan Banjaran, Kec.Taman Kab.Pemalang.BP Muneng Desa Candi Areng, Kelurahan Candi Areng, Kecamatan Warungasem. Kab.Batang.

33 Batchin Plant Pematang Panggang Batching Plant Jl. Letnan A. Sayuti, Kel. Kedaton, Kec Kota Kayu Agung, Ogan Komering Ilir, Sumatera SelaranSedomulyo Desa Sedyo Mulyo, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, SumselKayuagung 1 & 2 Jalan Letnan A. Sayuti, RT 07 Kel. Kedaton, Kec. Kota Kayu Agung, Ogan Komering Ilir, Sumsel

34 Stone Crusher Sambirejo - Solo Quarry Ds. Donowangun, Kec Talun, Kab Pekalongan, Jawa Tengah35 Batching Plant Terbangi Besar - Pematang Batching Plant Dusun 8, Kal. Bandar Agung, Kec. Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah

Wonokerto STA 36 Jl. Tulang Bawang RT/RW 01/04 Desa Wonokerto, Kec Manggala Kota/Kab Tulang Bawang, LampungBujung Dewa STA 53 Desa Bujung Dewa, Kec Pagar Dewa, Kab Tulang BawangGilang Tunggal Makarta STA 55 Desa Gilang Makarta RT 014 RW 003 Kec. Lambu Kibang, Kab. Tulang Bawang Barat Wonorejo STA 76Bumi Harapan STA 79 Desa Bumi Harapan, Kec. Way Serdang, Kab Tulang Bawang BaratSrigedung Mulya STA 92 Desa Sri kulyo, Kec. Way Serdang, Kab. MesujiSimpang Pematang STA 99 Desa Mulyo Agung, Kec Simpang Pematang, Kab. MesujiBandar Agung STA 11 Jalan 45, Desa Bandar Agung , Kec. Terusan Nunyai, Kab Lampung Tengah, LampungGunung Batin STA 27 Jl. Way Abung No. 16 Gn. Batin Udik, Terusan Nunyai, Kab Lampung Tengah, LampungMenggala STA 45 (EX. Majumix Desa Panumangan, Kec Menggala, Kab. Tulang Bawang

300





7

No. Nama Plant/Plant Name Jenis Plant/Plant Type Alamat/Address 36 Proyek Legundi Proyek Jl Raya Tambak Beras, Kabupaten Gresik37 Batching Plant Jakarta Cikampek Batching Plant Jl. Pekayon Raya No. 2A, Bekasi Selatan

Japek 1 & 2 Jalan Raya Pekayon No.1, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17148Japek 3 Jalan Inspeksi Kalimalang, Kp. Warung Sengon. Ds. Sukadanau Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi

38 Batching Plant Salatiga Boyolali Batching Plant Dusun Tiris Rt01 Rw12, Desa Candi, Kec Ampel BoyolaliBP Ampel Dusun Tiris Ds. Candi RT 01, RW 12 Kec. Ampel, Kab. Boyolali , Jawatengah 57352BP Boyolali Dukuh Gumukrejo Desa Ngargosari Kecamatan Ampel Boyolali.BP Tingkir Dusun Karanglo Desa Barukan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.

39 Plant Legundi Plant Jl. Raya Wringinanom No.33, Krajan, Sumengko, Wringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61176, Indonesia40 Batching Plant Legundi (Group) Batching Plant Jl Raya Boboh Rt 07 RW01. Kel. Boboh Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur

BP Legundi Jl. Raya Wringinanom Km 32 Desa Lebani Waras Kec. Wringinanom, Gresik 61176BP Tanjung Jl. Dawarblandong Dusun Sawen Desa Tanjung Kec. Kedamean , Gresik 61175BP Boboh Jl. Raya Boboh RT 07 RW 01 (Depan Kantor Desa Boboh) Kel. Boboh Kec. Meganti, Gresik 61174BP Tebaloan Jl. Raya Gresik-Babat No 84 Duduk Sampeyan Kab. Gresik, 61162

41 Batching Plant PPTR (Group) Batching PlantBP Adiwerna Jl.Raya Ujungrusi Ds.Ujungrusi Kec.Adiwerna Kab.TegalBP Pantura Group - Balamoa 1 Jl.Raya karangjati , Ds. karangjati kec.Tarub Kab.TegalBP Pantura Group - Balamoa 2 Jl.Raya karangjati , Ds. karangjati kec.Tarub Kab.TegalBP Pantura Group - Balamoa 3 Jl.Raya karangjati , Ds. karangjati kec.Tarub Kab.TegalBP Pantura Group - Warureja 1 Jl. Sirangkang Ds.Sirangkang Kec.Petarukan Kab.TegalBP Pantura Group - Warureja 2 Jl. Sirangkang Ds.Sirangkang Kec.Petarukan Kab.TegalBP Pantura Group - Warureja 3 Jl. Sirangkang Ds.Sirangkang Kec.Petarukan Kab.Tegal

42 Becakayu 1A Proyek Proyek Jl. Inspeksi Saluran Tarum Barat, Ujung Kalimalang, Jakarta Timur 1334043 Gudang Besi Gudang Jl. Mersades Benz gg. Pancasila 4, ds. Cicadas, RT02 RW01 Cicadas Bojong kec Gunung Putri Bogor (Ex Pabrik DSS)44 Fullslab PPKA - Produksi Plant BP PPKA - Kayu Agung, Jl. Letnan A. Sayut, Kel Kedaton, Kec Kota Kayu Agung, Kab Ogan Komering Ilir, Provinsi 45 Fullslab PPKA - Pengembangan Pembangunan BP PPKA - Kayu Agung, Jl. Letnan A. Sayut, Kel Kedaton, Kec Kota Kayu Agung, Kab Ogan Komering Ilir, Provinsi 46 Pembangunan Plant Bojonegara Plant Jl. Raya Bojonegara - Salir, Kp. Solor Lor RT/RW 018/008, Ds. Margagiri, Kec Bojonegara, Kab Serang- Banten.47 Stone Crusher Margagiri Bojonegara Quarry Kampung Ketir, Desa Pengarengan, Kecamatan Bojonegara, Serang Banten48 Batching Plant Kunciran Serpong Batching Plant Jl. KH Hasyim Asyari, Komplek Pergudangan DPR Cipondoh, Kenanga, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten

Kunciran-Serpong (Cipondoh) Jalan KH.Hasyim Ashari Kavling DPR Cipondoh Blok,B Kenanga Cipondoh Kota TangerangKunciran-Parigi Jalan Manunggal V 26, Parigi Baru, Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15228

49 Stone Crusher Sambi Boyolali Quarry Jl. Kebonbimo - Tlatar. Kec Boyolali, Kab Boyolali, Jawa Tengah50 Laboratorium Litbang Pembangunan Dusun Krajan 2, Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang 4137151 RDMP RU V Pertamina Proyek Kantor UP Pertamina RU V Balikpapan, jalan yos sudarso no. 1 area 9 pintu 552 Batching Plant Cibitung Cilincing Batching Plant Kp. Buwek RT 002, RW 22, Desa Sumberjaya, Tambun Selatan, Bekasi

Cibitung-Cilincing (Tambun) Kampung Buwek RT 002 RW 22 Desa Sumberjaya Tambun Selatan Bekasi53 Stone Crusher Bojonegara Pembangunan Jl. Raya Bojonegara - Salir, Kp. Solor Lor RT/RW 018/008, Ds. Margagiri, Kec Bojonegara, Kab Serang- Banten.54 Stone Crusher Sambi Boyolali Pembangunan Desa Babatan, Kec. Sambi, Kab Boyolali55 Pembangunan Penajam Pembangunan Jl. Kapao, Kel. Bulumuning, Kec Penajam, Kab. Penaja Paser Utara, Prov. Kalimantan Timur56 Batching Plant Gunung Agung Batching Plant STA 76, Desa Wonorejo Kec. Gunung Agung, Kab Tulangbawang Barat, Lampung57 Batching Plant Katibung Batching Plant Desa Neglasari Kec. Ketibung, Lampung Selatan58 Batching Plant Lambu Kibang Batching Plant STA 55, Ds Tiyuh Gilang Tunggal Makarta Kecamatan Lambukibang, Kab Tulang Bawang Barat, Lampung59 Batching Plant Leces Batching Plant Jl Raya Leces, ds Clarak, Kec Leces, Probolinggo, Jawa Barat60 Batching Plant Parigi Batching Plant Jl Manunggal V 26 Parigi Baru, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 1522861 Batching Plant Tambun Batching Plant Jl. Buwek Monas No. 18 Sumberjaya, Tambun Selatan Bekasi, Jawa Barat 1751062 Batching Plant Tanjung Batching Plant Jl Raya Tanjung, Desa Tanjung RT 001/RW 005, Kec Kedamean, Kab Gresik63 Pembangunan Plant Cikopo Pembangunan Jl. Alternatif Cibatu - Subang, Desa Cikopo, Kecamatan Bungur Sari, Kelurahan Cikopo64 Pembangunan Batching Cinere 2 Pembangunan Jl. RE. Martadinata Ciputat, Ciputat, Tangerang Selatan.65 Pembangunan Batching Plant Banyudono Pembangunan Dusun Karang Kepoh RT5 RW 1, Desa Tanjung Sari. Kec Banyundono. Kab. Boyolali66 Pembangunan Gasing Palembang Pembangunan Jalan Tanjung Api - Api km 14, kec. Talang kelapa, desa gasing, kab. Banyuasin, Sumatera Selatan67 Pembangunan Klaten Pembangunan Karang Kulon, Dlimas, Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57465, Indonesia68 Proyek Tanggul Fase A NCICD - Aliran Timur, Proyek Jl. Sungai Kendal No. 32, RT 003/008, Kel. Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara69 Plant Lombok Plant Jl Raya Praya-Keruak, Dusun Pepekat Daye, Desa Batu Nyala, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara 70 Cibitung Cilincing Seksi IV Proyek Rorotan Kirana Legacy, Jl Norfolk III Blok NF7 No. 23, Kel Rorotan Kec Cilincing Jakarta Utara, Kode pos 1414071 Batching Plant Kulon Progo Batching Plant Jl Raya Wates - Purworejo Km. 15, Temon, Kulonprogo, Yogyakarta

BP Kulonprogo 1 - 3 Jl. Raya Wates - Purworejo KM 15, Temon, Kulonprogo, YogyakartaLalang Dusun Pengajian, Desa Lalang, Kec. Medang Deras, Sumatera Utara

72 Stone Crusher Karangasem Talun 1 Quarry Ds. Musuk, Kec Sambirejo Kab Sragen Jawa Tengah73 Pembangunan Batching Plant CCTW 2 (SETU) Pembangunan Jl. MT Haryono Kp. Burangkeng desa ciledug, Kec. Setu RT 01/Rw 06 Kab. Bekasi74 Pembangunan Batching Plant Kuala Lombok Pembangunan Desa Batu nyala Kec. Praya tengah, kab. Lombok tengah, Nusa Tenggara Barat75 Pembangunan Batching Plant Babelan Pembangunan Kp. Belendung RT 03/ RW 02 desa muara bakti kec. Babelan, Kab. Bekasi76 Pembangunan Batching Plant Penajam Pembangunan Jl Kapao, Kel Gunung Seteleng, Kec Penajam, Kab Penajam Paser Utara, Kaltim77 Pembangunan BP Paspro (BP Leces) Pembangunan Desa jorongan Kec. Leces, Kab. Probolinggo, Jawa Timur (BP Leces)78 Pembangunan BP Paspro (BP Muneng) Pembangunan Desa Muneng kec. Sumber asih, Kab. Probolinggo, Jawa Timur (BP Muneng)79 Pembangunan Litbang Pembangunan Dusun Krajan 2, Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawanf 4137180 Pembangunan Quarry Lumbang Pembangunan Desa Bulukandang Kec. Lumbang, Kab. Pasuruan, Jawa Timur81 Pembangunan BP TBPP (BP STA 76) Pembangunan Desa Wonorejo Kec. Gunung Agung, Kab. Tulang Bawang Barat, Lampung82 Pembangunan BP TBPP (BP STA 55) Pembangunan Gunung sari Kec. Lambu Kibang, Kab. Tulang Bawang Barat, Lampung83 Pembangunan Kuala Tanjung Pembangunan Desa lalang kec. Kuala tanjung, kab. Batu bara, Sumatera Utara84 Pembangunan Quarry Sambi Pembangunan Desa sambi kec. Simo, kab. Boyolali, Jawa Timur85 Batching Plant Jembatan Musi Jakabaring 3 Jalan Gubernur h. Ahmad bastari, kec. Seberang ulu I, kota Palembang

J Musi (Tongkang) Sepanjang Sungai Ogan (liat aja tongkang yang ada bendera WBP)86 Batching Plant PPKA Palembang Batching Plant Jl Letnan A. Sayuti Kel. Kedaton, Kec Kota Kayu Agung, Kab Ogan Komering Ilir, Sumsel

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha (group) WSKT.

The Company incorporated to WSKT group.

301





7

No. Nama Plant/Plant Name Jenis Plant/Plant Type Alamat/Address 36 Proyek Legundi Proyek Jl Raya Tambak Beras, Kabupaten Gresik37 Batching Plant Jakarta Cikampek Batching Plant Jl. Pekayon Raya No. 2A, Bekasi Selatan

Japek 1 & 2 Jalan Raya Pekayon No.1, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17148Japek 3 Jalan Inspeksi Kalimalang, Kp. Warung Sengon. Ds. Sukadanau Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi

38 Batching Plant Salatiga Boyolali Batching Plant Dusun Tiris Rt01 Rw12, Desa Candi, Kec Ampel BoyolaliBP Ampel Dusun Tiris Ds. Candi RT 01, RW 12 Kec. Ampel, Kab. Boyolali , Jawatengah 57352BP Boyolali Dukuh Gumukrejo Desa Ngargosari Kecamatan Ampel Boyolali.BP Tingkir Dusun Karanglo Desa Barukan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.

39 Plant Legundi Plant Jl. Raya Wringinanom No.33, Krajan, Sumengko, Wringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61176, Indonesia40 Batching Plant Legundi (Group) Batching Plant Jl Raya Boboh Rt 07 RW01. Kel. Boboh Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur

BP Legundi Jl. Raya Wringinanom Km 32 Desa Lebani Waras Kec. Wringinanom, Gresik 61176BP Tanjung Jl. Dawarblandong Dusun Sawen Desa Tanjung Kec. Kedamean , Gresik 61175BP Boboh Jl. Raya Boboh RT 07 RW 01 (Depan Kantor Desa Boboh) Kel. Boboh Kec. Meganti, Gresik 61174BP Tebaloan Jl. Raya Gresik-Babat No 84 Duduk Sampeyan Kab. Gresik, 61162

41 Batching Plant PPTR (Group) Batching PlantBP Adiwerna Jl.Raya Ujungrusi Ds.Ujungrusi Kec.Adiwerna Kab.TegalBP Pantura Group - Balamoa 1 Jl.Raya karangjati , Ds. karangjati kec.Tarub Kab.TegalBP Pantura Group - Balamoa 2 Jl.Raya karangjati , Ds. karangjati kec.Tarub Kab.TegalBP Pantura Group - Balamoa 3 Jl.Raya karangjati , Ds. karangjati kec.Tarub Kab.TegalBP Pantura Group - Warureja 1 Jl. Sirangkang Ds.Sirangkang Kec.Petarukan Kab.TegalBP Pantura Group - Warureja 2 Jl. Sirangkang Ds.Sirangkang Kec.Petarukan Kab.TegalBP Pantura Group - Warureja 3 Jl. Sirangkang Ds.Sirangkang Kec.Petarukan Kab.Tegal

42 Becakayu 1A Proyek Proyek Jl. Inspeksi Saluran Tarum Barat, Ujung Kalimalang, Jakarta Timur 1334043 Gudang Besi Gudang Jl. Mersades Benz gg. Pancasila 4, ds. Cicadas, RT02 RW01 Cicadas Bojong kec Gunung Putri Bogor (Ex Pabrik DSS)44 Fullslab PPKA - Produksi Plant BP PPKA - Kayu Agung, Jl. Letnan A. Sayut, Kel Kedaton, Kec Kota Kayu Agung, Kab Ogan Komering Ilir, Provinsi 45 Fullslab PPKA - Pengembangan Pembangunan BP PPKA - Kayu Agung, Jl. Letnan A. Sayut, Kel Kedaton, Kec Kota Kayu Agung, Kab Ogan Komering Ilir, Provinsi 46 Pembangunan Plant Bojonegara Plant Jl. Raya Bojonegara - Salir, Kp. Solor Lor RT/RW 018/008, Ds. Margagiri, Kec Bojonegara, Kab Serang- Banten.47 Stone Crusher Margagiri Bojonegara Quarry Kampung Ketir, Desa Pengarengan, Kecamatan Bojonegara, Serang Banten48 Batching Plant Kunciran Serpong Batching Plant Jl. KH Hasyim Asyari, Komplek Pergudangan DPR Cipondoh, Kenanga, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten

Kunciran-Serpong (Cipondoh) Jalan KH.Hasyim Ashari Kavling DPR Cipondoh Blok,B Kenanga Cipondoh Kota TangerangKunciran-Parigi Jalan Manunggal V 26, Parigi Baru, Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15228

49 Stone Crusher Sambi Boyolali Quarry Jl. Kebonbimo - Tlatar. Kec Boyolali, Kab Boyolali, Jawa Tengah50 Laboratorium Litbang Pembangunan Dusun Krajan 2, Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang 4137151 RDMP RU V Pertamina Proyek Kantor UP Pertamina RU V Balikpapan, jalan yos sudarso no. 1 area 9 pintu 552 Batching Plant Cibitung Cilincing Batching Plant Kp. Buwek RT 002, RW 22, Desa Sumberjaya, Tambun Selatan, Bekasi

Cibitung-Cilincing (Tambun) Kampung Buwek RT 002 RW 22 Desa Sumberjaya Tambun Selatan Bekasi53 Stone Crusher Bojonegara Pembangunan Jl. Raya Bojonegara - Salir, Kp. Solor Lor RT/RW 018/008, Ds. Margagiri, Kec Bojonegara, Kab Serang- Banten.54 Stone Crusher Sambi Boyolali Pembangunan Desa Babatan, Kec. Sambi, Kab Boyolali55 Pembangunan Penajam Pembangunan Jl. Kapao, Kel. Bulumuning, Kec Penajam, Kab. Penaja Paser Utara, Prov. Kalimantan Timur56 Batching Plant Gunung Agung Batching Plant STA 76, Desa Wonorejo Kec. Gunung Agung, Kab Tulangbawang Barat, Lampung57 Batching Plant Katibung Batching Plant Desa Neglasari Kec. Ketibung, Lampung Selatan58 Batching Plant Lambu Kibang Batching Plant STA 55, Ds Tiyuh Gilang Tunggal Makarta Kecamatan Lambukibang, Kab Tulang Bawang Barat, Lampung59 Batching Plant Leces Batching Plant Jl Raya Leces, ds Clarak, Kec Leces, Probolinggo, Jawa Barat60 Batching Plant Parigi Batching Plant Jl Manunggal V 26 Parigi Baru, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 1522861 Batching Plant Tambun Batching Plant Jl. Buwek Monas No. 18 Sumberjaya, Tambun Selatan Bekasi, Jawa Barat 1751062 Batching Plant Tanjung Batching Plant Jl Raya Tanjung, Desa Tanjung RT 001/RW 005, Kec Kedamean, Kab Gresik63 Pembangunan Plant Cikopo Pembangunan Jl. Alternatif Cibatu - Subang, Desa Cikopo, Kecamatan Bungur Sari, Kelurahan Cikopo64 Pembangunan Batching Cinere 2 Pembangunan Jl. RE. Martadinata Ciputat, Ciputat, Tangerang Selatan.65 Pembangunan Batching Plant Banyudono Pembangunan Dusun Karang Kepoh RT5 RW 1, Desa Tanjung Sari. Kec Banyundono. Kab. Boyolali66 Pembangunan Gasing Palembang Pembangunan Jalan Tanjung Api - Api km 14, kec. Talang kelapa, desa gasing, kab. Banyuasin, Sumatera Selatan67 Pembangunan Klaten Pembangunan Karang Kulon, Dlimas, Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57465, Indonesia68 Proyek Tanggul Fase A NCICD - Aliran Timur, Proyek Jl. Sungai Kendal No. 32, RT 003/008, Kel. Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara69 Plant Lombok Plant Jl Raya Praya-Keruak, Dusun Pepekat Daye, Desa Batu Nyala, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara 70 Cibitung Cilincing Seksi IV Proyek Rorotan Kirana Legacy, Jl Norfolk III Blok NF7 No. 23, Kel Rorotan Kec Cilincing Jakarta Utara, Kode pos 1414071 Batching Plant Kulon Progo Batching Plant Jl Raya Wates - Purworejo Km. 15, Temon, Kulonprogo, Yogyakarta

BP Kulonprogo 1 - 3 Jl. Raya Wates - Purworejo KM 15, Temon, Kulonprogo, YogyakartaLalang Dusun Pengajian, Desa Lalang, Kec. Medang Deras, Sumatera Utara

72 Stone Crusher Karangasem Talun 1 Quarry Ds. Musuk, Kec Sambirejo Kab Sragen Jawa Tengah73 Pembangunan Batching Plant CCTW 2 (SETU) Pembangunan Jl. MT Haryono Kp. Burangkeng desa ciledug, Kec. Setu RT 01/Rw 06 Kab. Bekasi74 Pembangunan Batching Plant Kuala Lombok Pembangunan Desa Batu nyala Kec. Praya tengah, kab. Lombok tengah, Nusa Tenggara Barat75 Pembangunan Batching Plant Babelan Pembangunan Kp. Belendung RT 03/ RW 02 desa muara bakti kec. Babelan, Kab. Bekasi76 Pembangunan Batching Plant Penajam Pembangunan Jl Kapao, Kel Gunung Seteleng, Kec Penajam, Kab Penajam Paser Utara, Kaltim77 Pembangunan BP Paspro (BP Leces) Pembangunan Desa jorongan Kec. Leces, Kab. Probolinggo, Jawa Timur (BP Leces)78 Pembangunan BP Paspro (BP Muneng) Pembangunan Desa Muneng kec. Sumber asih, Kab. Probolinggo, Jawa Timur (BP Muneng)79 Pembangunan Litbang Pembangunan Dusun Krajan 2, Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawanf 4137180 Pembangunan Quarry Lumbang Pembangunan Desa Bulukandang Kec. Lumbang, Kab. Pasuruan, Jawa Timur81 Pembangunan BP TBPP (BP STA 76) Pembangunan Desa Wonorejo Kec. Gunung Agung, Kab. Tulang Bawang Barat, Lampung82 Pembangunan BP TBPP (BP STA 55) Pembangunan Gunung sari Kec. Lambu Kibang, Kab. Tulang Bawang Barat, Lampung83 Pembangunan Kuala Tanjung Pembangunan Desa lalang kec. Kuala tanjung, kab. Batu bara, Sumatera Utara84 Pembangunan Quarry Sambi Pembangunan Desa sambi kec. Simo, kab. Boyolali, Jawa Timur85 Batching Plant Jembatan Musi Jakabaring 3 Jalan Gubernur h. Ahmad bastari, kec. Seberang ulu I, kota Palembang

J Musi (Tongkang) Sepanjang Sungai Ogan (liat aja tongkang yang ada bendera WBP)86 Batching Plant PPKA Palembang Batching Plant Jl Letnan A. Sayuti Kel. Kedaton, Kec Kota Kayu Agung, Kab Ogan Komering Ilir, Sumsel

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha (group) WSKT.

The Company incorporated to WSKT group.





8

Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company’s management as of December 31, 2018 and 2017 were as follows:

2018 2017

Dewan Komisaris Board of CommissionersKomisaris Utama Fery Hendriyanto Ir. Tunggul Rajagukguk, M.M. President CommissionerKomisaris Haris Gunaw an Ir. Agus Sugiono, M.M. CommissionerKomisaris Abdul Ghofarrozin Drs. Suhendro Bakri M.A. CommissionerKomisaris Drs. Suhendro Bakri M.A. Abdul Ghofarrozin CommissionerKomisaris Anis Baridw an Commissioner

Direksi DirectorsDirektur Utama Ir. Jarot Subana Ir. Jarot Subana President DirectorDirektur Antonius Y.T Nugroho Antonius Y.T Nugroho DirectorDirektur Independen Agus Wantoro Agus Wantoro Independen DirectorDirektur Munib Lusianto MC. Budi Setyono DirectorDirektur Yudhi Darmaw an Didit Oemar Prihadi Director

Satuan Pengendalian Internal Internal Control SectionSatuan Pengendalian Internal Slamet Slamet Internal Control Section

Komite Audit Audit CommitteeKetua Anis Baridw an Drs. Suhendro Bakri M.A. PresidentAnggota Sri Yanto Sri Yanto MemberAnggota Inggir Elerida L. Toruan Inggir Elerida L. Toruan Member

Komite Risiko dan Asuransi Risk and Insurance CommitteeKetua Drs. Suhendro Bakri M.A. Abdul Ghofarrozin PresidentAnggota Abdul Ghofarrozin M. Noor Utomo MemberAnggota M. Noor Utomo Paulus Alexander Widjaja, S.E. MemberAnggota Paulus Alexander Widjaja, S.E. Member

Sekretaris Perusahaan Ratna Ningrum Ratna Ningrum Corporate Secretary Berdasarkan Akta Notaris No. 02/Ket/Not/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 dari Notaris Dina Chozie, S.H., Perusahaan telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang memutuskan sebagai berikut:

a. Menyetujui pengunduran diri Tuan Didit Oemar Prihadi selaku Direktur Perseroan sejak tanggal 6 April 2018.

b. Menyetujui memberhentikan nama-nama dibawah ini: - Tuan Tunggul Rajagukguk sebagai

Komisaris Utama - Tuan Agus Sugiono sebagai

Komisaris - Tuan MC. Budi Setyono sebagai

Direktur

c. Menyetujui dan mengangkat nama-nama dibawah ini: - Tuan Fery Hendriyanto selaku

Komisaris Utama - Tuan Haris Gunawan sebagai

Komisaris - Tuan Munib Lusianto sebagai

Direktur

Based on Notarial Deed No. 02 /Ket/Not/VII/2018 dated July 3, 2018 of Notary Dina Chozie, S.H., the Company has conducted an Extraordinary General Meeting of Shareholders, which decided as follows:

a. Approved the resignation of Mr. Didit Oemar Prihadi as Director of the Company on April 6, 2018.

b. Agree to dismiss the names below:

- Mr. Tunggul Rajagukguk as President Commissioner

- Mr. Agus Sugiono as Commissioner - Mr. MC. Budi Setyono as Director

c. Approve and appoint the names below: - Mr. Fery Hendriyanto as the President

Commissioner - Mr. Haris Gunawan as Commissioner - Mr. Munib Lusianto as Director

302





9

- Tuan Yudhi Darmawan sebagai Direktur

- Tuan Agus Wantoro sebagai Direktur Independen

- Mr. Yudhi Darmawan as Director. - Mr. Agus Wantoro as Independent

Director Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 02/SK/WBP/DK/2018 tanggal 26 April 2018, telah diputuskan bahwa memindahtugaskan Abdul Ghofarrozin dari semula Ketua Komite Risiko & Asuransi menjadi anggota Komite Risiko & Asuransi dan mengangkat Suhendro Bakri sebagai Ketua Komite Risiko & Asuransi dengan masa penugasan mulai 26 April 2018 sampai dengan 25 April 2021. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 03/SK/WBP/DK/2018 tanggal 26 April 2018, telah diputuskan bahwa Suhendro Bakri diberhentikan sebagai Ketua Komite Audit dan mengangkat Anis Baridwan sebagai Ketua Komite Audit dengan masa penugasan mulai 26 April 2018 sampai dengan 25 April 2021.

Based on the Decree of the Board of Commissioners of the Company No. 02/SK/WBP/DK/2018 dated April 26, 2018, it was decided that the assignment of Abdul Ghofarrozin from the beginning of the Chairman of the Risk & Insurance Committee was a member of the Risk & Insurance Committee and appointed Suhendro Bakti as Chair of the Risk & Insurance Committee with assignments starting April 26, 2018 until April 25, 2021. Based on the Decree of the Board of Commissioners of the Company No. 03/SK/WBP/DK/2018 dated April 26, 2018, it was decided that Suhendro Bakti was dismissed as Chairman of the Audit Committee and appointed Anis Baridwan as Chair of the Audit Committee with the assignment period starting April 26, 2018 until April 25, 2021.

Jumlah karyawan yang dimiliki oleh Perusahaan pada tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

The total number of employees of the Company on 2018 and 2017 consist as follows:

2018 2017

Karyaw an yang diperbantukan dari Employees seconded fromPT Waskita Karya (Persero) Tbk 77 81 PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Karyaw an PT Waskita Beton Precast Tbk 342 296 Employees PT Waskita Beton Precast TbkKaryaw an Tenaga Outsourcing dan PKWT 1.089 1.126 Outsourcing and ContractJumlah 1.508 1.503 Total

b. Penawaran Umum Perdana Saham

Perusahaan b. Initial Public Offering of Shares of

the Company Pada tanggal 20 Mei 2016, Perusahaan memperoleh penetapan efek berupa efek Syariah dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat keputusan No. KCP.22/D.04/2016 untuk melakukan penawaran umum perdana kepada masyarakat atas 10.544.463.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham dengan harga penawaran Rp 490 per saham.

On May 20, 2016, the Company obtained a determination of securities in the form of Islamic securities from the Board of Commissioners of Indonesia Financial Services Authority (OJK) under the decree No. KCP.22/D.04/2016 for its initial public offering of 10,544,463,000 shares with a par value of Rp 100 per share at the offering price of Rp 490 per share.

Pada tanggal 8 September 2016, Perusahaan memperoleh pemberitahuan pernyataan efektif dari OJK dengan suratnya No. S-495/D.06/2016.

On September 8, 2016, the Company obtained the notice of effectivity from OJK in its letter No. S-495/D.06/2016.

303





9

- Tuan Yudhi Darmawan sebagai Direktur

- Tuan Agus Wantoro sebagai Direktur Independen

- Mr. Yudhi Darmawan as Director. - Mr. Agus Wantoro as Independent

Director Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 02/SK/WBP/DK/2018 tanggal 26 April 2018, telah diputuskan bahwa memindahtugaskan Abdul Ghofarrozin dari semula Ketua Komite Risiko & Asuransi menjadi anggota Komite Risiko & Asuransi dan mengangkat Suhendro Bakri sebagai Ketua Komite Risiko & Asuransi dengan masa penugasan mulai 26 April 2018 sampai dengan 25 April 2021. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 03/SK/WBP/DK/2018 tanggal 26 April 2018, telah diputuskan bahwa Suhendro Bakri diberhentikan sebagai Ketua Komite Audit dan mengangkat Anis Baridwan sebagai Ketua Komite Audit dengan masa penugasan mulai 26 April 2018 sampai dengan 25 April 2021.

Based on the Decree of the Board of Commissioners of the Company No. 02/SK/WBP/DK/2018 dated April 26, 2018, it was decided that the assignment of Abdul Ghofarrozin from the beginning of the Chairman of the Risk & Insurance Committee was a member of the Risk & Insurance Committee and appointed Suhendro Bakti as Chair of the Risk & Insurance Committee with assignments starting April 26, 2018 until April 25, 2021. Based on the Decree of the Board of Commissioners of the Company No. 03/SK/WBP/DK/2018 dated April 26, 2018, it was decided that Suhendro Bakti was dismissed as Chairman of the Audit Committee and appointed Anis Baridwan as Chair of the Audit Committee with the assignment period starting April 26, 2018 until April 25, 2021.

Jumlah karyawan yang dimiliki oleh Perusahaan pada tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

The total number of employees of the Company on 2018 and 2017 consist as follows:

2018 2017

Karyaw an yang diperbantukan dari Employees seconded fromPT Waskita Karya (Persero) Tbk 77 81 PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Karyaw an PT Waskita Beton Precast Tbk 342 296 Employees PT Waskita Beton Precast TbkKaryaw an Tenaga Outsourcing dan PKWT 1.089 1.126 Outsourcing and ContractJumlah 1.508 1.503 Total

b. Penawaran Umum Perdana Saham

Perusahaan b. Initial Public Offering of Shares of

the Company Pada tanggal 20 Mei 2016, Perusahaan memperoleh penetapan efek berupa efek Syariah dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat keputusan No. KCP.22/D.04/2016 untuk melakukan penawaran umum perdana kepada masyarakat atas 10.544.463.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham dengan harga penawaran Rp 490 per saham.

On May 20, 2016, the Company obtained a determination of securities in the form of Islamic securities from the Board of Commissioners of Indonesia Financial Services Authority (OJK) under the decree No. KCP.22/D.04/2016 for its initial public offering of 10,544,463,000 shares with a par value of Rp 100 per share at the offering price of Rp 490 per share.

Pada tanggal 8 September 2016, Perusahaan memperoleh pemberitahuan pernyataan efektif dari OJK dengan suratnya No. S-495/D.06/2016.

On September 8, 2016, the Company obtained the notice of effectivity from OJK in its letter No. S-495/D.06/2016.





10

Pada tanggal 20 September 2016, Perusahaan telah mencatatkan 40% atau sebanyak 10.544.463.000 saham baru pada Bursa Efek Indonesia. Seluruh saham yang diterbitkan oleh Perusahaan telah disetor penuh.

On September 20, 2016, the Company has listed 40% or 10,544,463,000 new shares on the Indonesia Stock Exchange. All shares issued by the Company have been fully paid.

Pada tahun 2018 dan 2017, seluruh saham ditempatkan Perusahaan telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (Catatan 22).

On 2018 and 2017, all of the Company's outstanding shares have been listed on the Indonesia Stock Exchange (Note 22).

2. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Revisi (PSAK) dan Intrepretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

2. Adoption of New and Revised Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of PSAK (ISAK)

a. Amandemen / penyesuaian dan

interpretasi standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

a. Amandement / improvements and interpresentations to standart effective in the currents years

Standar baru dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

New standard and amandement to standard effective for periods beginning on or after January 1, 2018, with early application permitted are:

PSAK 2 (amandemen), Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan;

PSAK 13 (amandemen), Properti Investasi tentang Pengalihan Properti Investasi;

PSAK 2 (amendment), Statement of Cash Flows about Disclosure Initiative;

PSAK 13 (amendment), Transfers of Investment Property;

PSAK 15 (penyesuaian), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;

PSAK 15 (improvement), Investments in Associates and Joint Ventures;

PSAK 46 (amandemen), Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi;

PSAK 46 (amendment), Income Tax: Recognition on Deferred Tax Assets for Unrealized Losses;

PSAK 53 (amandemen), Pembayaran Berbasis Saham tentang Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham;

PSAK 53 (amendment), Classification and measurement of Share-based Payment Transactions;

PSAK 67 (penyesuaian), Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain;

PSAK 67 (improvement), Disclosures of Interest in Other Entities;

b. Standar dan interpretasi telah diterbitkan tapi belum diterapkan

b. Standarts and interpretations issued not yet adopted

ISAK 33, Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka.

ISAK 33, Foreign Currency Transactions and Advance Consideration;

ISAK 34 Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan;

PSAK 22 (penyesuaian), Kombinasi Bisnis;

ISAK 34: Uncertainty Over Income Tax Treatments;

PSAK 22 (improvement), Business Combination;

304





11

PSAK 66 (penyesuaian), Pengaturan Bersama;

Amandemen PSAK 24, Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program.

PSAK 66 (improvement), Joint Arrangement;

PSAK 24 (amendment), Plan Amendment, Curtailment or Settlement.

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

Standards and amendments to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2020, with early application permitted are:

PSAK 15 (amandemen), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

PSAK 15 (amendment), Investments in Associates and Joint Ventures: Long Term Interest in Associate and Joint Ventures

PSAK 62 (amandemen), Kontrak Asuransi-Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi

PSAK 62 (amendment), Insurance Contract: Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contracts

PSAK 71, Instrumen Keuangan PSAK 71, Financial Instruments PSAK 71 (amandemen), Instrumen

Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif

PSAK 71 (amendment), Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation

PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

PSAK 72, Revenue from Contracts with Customers

PSAK 73, Sewa Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari standar dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

PSAK 73, Leases As of the issuance date of the financial statements, the effects of adopting these standards, amendments and interpretation on the financial statements is not known nor reasonably estimable by management.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING 3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Pernyataan Kepatuhan a. Statement of Compliance

Laporan keuangan Perusahaan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The financial statements of the Company have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

b. Dasar Penyusunan b. Basis of Preparation

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (historical cost), kecuali untuk akun aset tetap yang telah dinilai kembali (revaluasi) di tahun 2018, investasi dalam efek tertentu yang dicatat sebesar nilai wajarnya atau dicatat menggunakan metode ekuitas, persediaan yang dinyatakan sebesar nilai yang lebih

The basis of measurement in the preparation of these financial statements is historical cost method, except for the revaluation of fixed assets in year 2018, investments in shares of stock which are carried at its fair value or accounted for under the equity method, and inventories which are carried at the lower of cost and net realizable value.

305





11

PSAK 66 (penyesuaian), Pengaturan Bersama;

Amandemen PSAK 24, Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program.

PSAK 66 (improvement), Joint Arrangement;

PSAK 24 (amendment), Plan Amendment, Curtailment or Settlement.

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

Standards and amendments to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2020, with early application permitted are:

PSAK 15 (amandemen), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

PSAK 15 (amendment), Investments in Associates and Joint Ventures: Long Term Interest in Associate and Joint Ventures

PSAK 62 (amandemen), Kontrak Asuransi-Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi

PSAK 62 (amendment), Insurance Contract: Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contracts

PSAK 71, Instrumen Keuangan PSAK 71, Financial Instruments PSAK 71 (amandemen), Instrumen

Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif

PSAK 71 (amendment), Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation

PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

PSAK 72, Revenue from Contracts with Customers

PSAK 73, Sewa Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari standar dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

PSAK 73, Leases As of the issuance date of the financial statements, the effects of adopting these standards, amendments and interpretation on the financial statements is not known nor reasonably estimable by management.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING 3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Pernyataan Kepatuhan a. Statement of Compliance

Laporan keuangan Perusahaan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The financial statements of the Company have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

b. Dasar Penyusunan b. Basis of Preparation

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (historical cost), kecuali untuk akun aset tetap yang telah dinilai kembali (revaluasi) di tahun 2018, investasi dalam efek tertentu yang dicatat sebesar nilai wajarnya atau dicatat menggunakan metode ekuitas, persediaan yang dinyatakan sebesar nilai yang lebih

The basis of measurement in the preparation of these financial statements is historical cost method, except for the revaluation of fixed assets in year 2018, investments in shares of stock which are carried at its fair value or accounted for under the equity method, and inventories which are carried at the lower of cost and net realizable value.





12

rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih (the lower of cost or net realizable value). Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta menggunakan metode akrual kecuali untuk laporan arus kas.

The financial statements are prepared based on going concern using the accrual method, except for the statements of cash flows.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (direct method) dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah (Rp) yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

The presentation currency used in the preparation of the financial statements is Indonesian Rupiah (Rp) which is the functional currency of the Company.

c. Transaksi Dalam Mata Uang Asing c. Foreign Currency Transactions

Laporan keuangan Perusahaan diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan Perusahaan disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian Perusahaan untuk laporan keuangan.

The financial statements of the Company are measured and presented in the currency of the primary economic environment in which it operates (its functional currency). The financial statements of the Company are presented in Indonesian Rupiah, which is its functional currency and the presentation currency for its financial statements.

Dalam penyusunan laporan keuangan, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos nonmoneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos nonmoneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali.

In preparing the financial statements, transactions in currencies other than its functional currency (foreign currencies) are recognised at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date. Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rp dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rp menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah BI pada 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Transactions during the current year in foreign currencies are recorded in Rp by applying to the foreign currency amount the spot exchange rate between Rp and the foreign currency at the date of transactions. At the end of reporting period, foreign currency monetary items are translated to Rupiah using the closing rate, i.e middle rate of BI at December 31, 2018 and 2017 as follows:

306





13

2018 2017

Rp Rp

Dolar Amerika Serikat (USD) 14.481 13.548 U.S Dollar (USD) Selisih kurs atas pos moneter diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya.

- Selisih kurs atas pinjaman valuta

asing yang berkaitan dengan aset dalam konstruksi untuk penggunaan yang produktif di masa depan, termasuk dalam biaya perolehan aset tersebut ketika dianggap sebagai penyesuaian atas biaya bunga atas pinjaman valuta asing.

- Selisih kurs atas transaksi yang ditetapkan untuk tujuan lindung nilai risiko valuta asing tertentu.

- Selisih kurs atas pos moneter piutang atau utang dari kegiatan usaha luar negeri yang penyelesaiannya tidak direncanakan atau tidak mungkin terjadi (membentuk bagian dari investasi bersih dalam kegiatan usaha luar negeri), yang pada awalnya diakui pada penghasilan komprehensif lain dan direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi pada pembayaran kembali pos moneter.

Exchange differences on monetary items are recognised in profit or loss in the period in which they arise. - Exchange differences on foreign

currency borrowings relating to assets under construction for future productive use, which are included in the cost of those assets when they are regarded as an adjustment to interest costs on those foreign currency borrowing.

- Exchange differences on transaction entered into in order to hedge certain foreign currency risks.

- Exchange differences on monetary items receivable from or payable to a foreign operation for which settlement is neither planned nor likely to occur (therefore forming part of the net investment in the foreign operation), which are recognized initially in other comprehensive income and reclassified from equity to profit or loss on repayment of the monetary items.

d. Transaksi dan saldo Pihak-pihak Berelasi

d. Related Party Transactions and Balances

Sesuai dengan PSAK 7, pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor):

As stated at PSAK 7, a related party is a person or entity that is related to the Company (the reporting entity):

a. Orang atau anggota keluarga

terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:

i. memiliki pengendalian atau

pengendalian bersama entitas pelapor;

i. has control or joint control over the reporting entity;

ii. memiliki pengaruh signifikan

entitas pelapor; atau ii. has significant influence over the

reporting entity; or

iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

b. Suatu entitas berelasi entitas pelapor

jika memenuhi salah satu hal berikut: b. An entity is related to the reporting

entity if any of the following conditions applies:

i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok

i. The entity, and the reporting entity are members of the same

307





13

2018 2017

Rp Rp

Dolar Amerika Serikat (USD) 14.481 13.548 U.S Dollar (USD) Selisih kurs atas pos moneter diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya.

- Selisih kurs atas pinjaman valuta

asing yang berkaitan dengan aset dalam konstruksi untuk penggunaan yang produktif di masa depan, termasuk dalam biaya perolehan aset tersebut ketika dianggap sebagai penyesuaian atas biaya bunga atas pinjaman valuta asing.

- Selisih kurs atas transaksi yang ditetapkan untuk tujuan lindung nilai risiko valuta asing tertentu.

- Selisih kurs atas pos moneter piutang atau utang dari kegiatan usaha luar negeri yang penyelesaiannya tidak direncanakan atau tidak mungkin terjadi (membentuk bagian dari investasi bersih dalam kegiatan usaha luar negeri), yang pada awalnya diakui pada penghasilan komprehensif lain dan direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi pada pembayaran kembali pos moneter.

Exchange differences on monetary items are recognised in profit or loss in the period in which they arise. - Exchange differences on foreign

currency borrowings relating to assets under construction for future productive use, which are included in the cost of those assets when they are regarded as an adjustment to interest costs on those foreign currency borrowing.

- Exchange differences on transaction entered into in order to hedge certain foreign currency risks.

- Exchange differences on monetary items receivable from or payable to a foreign operation for which settlement is neither planned nor likely to occur (therefore forming part of the net investment in the foreign operation), which are recognized initially in other comprehensive income and reclassified from equity to profit or loss on repayment of the monetary items.

d. Transaksi dan saldo Pihak-pihak Berelasi

d. Related Party Transactions and Balances

Sesuai dengan PSAK 7, pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor):

As stated at PSAK 7, a related party is a person or entity that is related to the Company (the reporting entity):

a. Orang atau anggota keluarga

terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:

i. memiliki pengendalian atau

pengendalian bersama entitas pelapor;

i. has control or joint control over the reporting entity;

ii. memiliki pengaruh signifikan

entitas pelapor; atau ii. has significant influence over the

reporting entity; or

iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

b. Suatu entitas berelasi entitas pelapor

jika memenuhi salah satu hal berikut: b. An entity is related to the reporting

entity if any of the following conditions applies:

i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok

i. The entity, and the reporting entity are members of the same





14

usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);

group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);

ii. Satu entitas adalah entitas

asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);

ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);

iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;

iii. Both entities are joint ventures of the same third party;

iv. Satu entitas adalah ventura

bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;

iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;

v. Entitas tersebut adalah suatu

program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;

v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;

vi. Entitas yang dikendalikan atau

dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);

vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);

vii. Orang yang diidentifikasi dalam

huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau

vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or

viii. Entitas, atau anggota dari

kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

308





15

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan (Catatan 34).

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the financial statements (Note 34).

e. Aset Keuangan e. Financial Assets

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika ada, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar, sesuai dengan PSAK 55.

All financial assets are recognised and derecognised on trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the timeframe established by the market concerned, and are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as at fair value through profit or loss, if any, which are initially measured at fair value, as stated at PSAK 55.

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

The Company’s financial assets are classified as loans and receivable.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Loans and receivables

Kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan tagihan bruto – pihak berelasi dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai “pinjaman yang diberikan dan piutang”, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Cash and cash equivalents, trade accounts receivable, other accounts receivables and gross amount – related parties that have fixed or determinable payments that are not quoted in an active market are classified as “loans and receivables”. Loans and receivables are measured at amortised cost using the effective interest method less impairment.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang lancar dimana pengakuan bunga tidak material.

Interest is recognised by applying the effective interest method, except for short-term receivables when the recognition of interest would be immaterial.

Metode suku bunga efektif Effective interest method

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan

The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a financial instrument and of allocating interest income or expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts or payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument,

309





15

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan (Catatan 34).

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the financial statements (Note 34).

e. Aset Keuangan e. Financial Assets

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika ada, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar, sesuai dengan PSAK 55.

All financial assets are recognised and derecognised on trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the timeframe established by the market concerned, and are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as at fair value through profit or loss, if any, which are initially measured at fair value, as stated at PSAK 55.

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

The Company’s financial assets are classified as loans and receivable.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Loans and receivables

Kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan tagihan bruto – pihak berelasi dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai “pinjaman yang diberikan dan piutang”, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Cash and cash equivalents, trade accounts receivable, other accounts receivables and gross amount – related parties that have fixed or determinable payments that are not quoted in an active market are classified as “loans and receivables”. Loans and receivables are measured at amortised cost using the effective interest method less impairment.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang lancar dimana pengakuan bunga tidak material.

Interest is recognised by applying the effective interest method, except for short-term receivables when the recognition of interest would be immaterial.

Metode suku bunga efektif Effective interest method

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan

The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a financial instrument and of allocating interest income or expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts or payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument,





16

bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

or, where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk pinjaman yang diberikan dan piutang.

Income is recognised on an effective interest basis for loans and receivables.

Penurunan nilai aset keuangan Impairment of financial assets

Pinjaman yang diberikan dan piutang dinilai terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Pinjaman yang diberikan dan piutang diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Loans and receivables are assessed for indicators of impairment at each reporting date. Loans and receivables are impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the investment have been affected.

Bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

Objective evidence of impairment could include:

kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau

significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or

pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau

breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments; or

terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan; atau

it is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organisation; or

hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties.

Pinjaman yang diberikan dan piutang akan dievaluasi secara individual. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

Loans and receivables are assessed to be impaired individually. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Company’s past experiences of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

310





17

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

For financial assets carried at amortised cost, the amount of the impairment is the difference between the asset’s carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset’s original effective interest rate.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan, jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat imbal hasil yang berlaku di pasar untuk aset keuangan yang serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

For financial assets carried at cost, the amount of the impairment loss is measured as the difference between the asset’s carrying amount and the present value of the estimated future cash flows discounted at the current market rate of return for a similar financial asset. Such impairment loss will not be reversed in subsequent periods.

Jumlah tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang jumlah tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

The carrying amount of loans and receivables is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognised in profit or loss.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibalik melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognised, the previously recognised impairment loss is reversed through profit or loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not exceed what the amortised cost would have been had the impairment not been recognised.

Penghentian pengakuan aset keuangan Derecognition of financial assets

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih

The Company derecognizes a financial asset only if the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company recognises its retained interest in the asset

311





17

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

For financial assets carried at amortised cost, the amount of the impairment is the difference between the asset’s carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset’s original effective interest rate.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan, jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat imbal hasil yang berlaku di pasar untuk aset keuangan yang serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

For financial assets carried at cost, the amount of the impairment loss is measured as the difference between the asset’s carrying amount and the present value of the estimated future cash flows discounted at the current market rate of return for a similar financial asset. Such impairment loss will not be reversed in subsequent periods.

Jumlah tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang jumlah tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

The carrying amount of loans and receivables is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognised in profit or loss.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibalik melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognised, the previously recognised impairment loss is reversed through profit or loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not exceed what the amortised cost would have been had the impairment not been recognised.

Penghentian pengakuan aset keuangan Derecognition of financial assets

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih

The Company derecognizes a financial asset only if the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company recognises its retained interest in the asset





18

mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company continues to recognise the financial asset and also recognise a collateralised borrowing for the proceeds received.

Penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

On derecognition of financial asset in its entirety, the difference between the asset’s carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognised in other comprehensive income and accumulated in equity is recognised in profit or loss.

Penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Perusahaan masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Perusahaan mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

On derecognition of financial asset other than its entirety (e.g., when the Company retains an option to repurchase part of a transferred asset), the Company allocates the previous carrying amount of the financial asset between the part it continues to recognise under continuing involvement, and the part it no longer recognise on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognised and the sum of the consideration received for the part no longer recognised and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognised in other comprehensive income is recognised in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognised in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognised and the part that is no longer recognised on the basis of the relative fair values of those parts.

f. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

f. Financial Liabilities and Equity Instruments

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, yang sesuai, pada pengakuan

Financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial liabilities (other than financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value of the financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to

312





19

awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

the acquisition of financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas Classification as debt or equity

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Financial liabilities and equity instruments issued by the Company are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Instrumen ekuitas Equity instruments

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Company after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Pembelian kembali instrumen ekuitas Perusahaan (saham treasuri) diakui dan dikurangkan secara langsung dari ekuitas. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan atau pembatalan instrumen ekuitas Perusahaan tersebut tidak diakui dalam laba rugi.

Repurchase of the Company’s own equity instruments (treasury shares) is recognized and deducted directly in equity. No gain or loss is recognized in profit or loss on the purchase, sale, issue or cancellation of the Company’s own equity instruments.

Liabilitas keuangan Financial liabilities

Liabilitas keuangan diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi.

Financial liabilities are classified as at amortised cost.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Financial liabilities at amortised cost

Liabilitas keuangan meliputi utang usaha dan utang lainnya, biaya yang masih harus dibayar, pinjaman bank dan pinjaman lainnya pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Financial liabilities, which include trade and other accounts payables, accrued expenses, bank loans and other borrowings are initially measured at fair value, net of transaction costs, and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Derecognition of financial liabilities

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

The Company derecognizes financial liabilities when, and only when, the Company obligations are discharged, cancelled or expire. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognised and the consideration paid and payable is recognised in profit or loss.

313





19

awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

the acquisition of financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas Classification as debt or equity

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Financial liabilities and equity instruments issued by the Company are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Instrumen ekuitas Equity instruments

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Company after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Pembelian kembali instrumen ekuitas Perusahaan (saham treasuri) diakui dan dikurangkan secara langsung dari ekuitas. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan atau pembatalan instrumen ekuitas Perusahaan tersebut tidak diakui dalam laba rugi.

Repurchase of the Company’s own equity instruments (treasury shares) is recognized and deducted directly in equity. No gain or loss is recognized in profit or loss on the purchase, sale, issue or cancellation of the Company’s own equity instruments.

Liabilitas keuangan Financial liabilities

Liabilitas keuangan diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi.

Financial liabilities are classified as at amortised cost.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Financial liabilities at amortised cost

Liabilitas keuangan meliputi utang usaha dan utang lainnya, biaya yang masih harus dibayar, pinjaman bank dan pinjaman lainnya pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Financial liabilities, which include trade and other accounts payables, accrued expenses, bank loans and other borrowings are initially measured at fair value, net of transaction costs, and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Derecognition of financial liabilities

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

The Company derecognizes financial liabilities when, and only when, the Company obligations are discharged, cancelled or expire. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognised and the consideration paid and payable is recognised in profit or loss.





20

g. Saling hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

g. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika Perusahaan tersebut memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus dapat ada pada saat ini dari pada bersifat kontinjen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan, sesuai dengan PSAK 50.

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of financial position when the Company has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously. A right to set-off must be available today rather than being contingent on a future event and must be exercisable by any of the counterparties, both in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy, as stated at PSAK 50.

h. Kas dan Setara Kas h. Cash and Cash Equivalents Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks (demand deposits) and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

i. Piutang Usaha i. Trade Accounts Receivable

Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

If collection is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. If otherwise, they are presented as non-current assets.

Termasuk dalam piutang usaha adalah piutang yang belum ditagihkan karena belum memenuhi persyaratan termin pembayaran atas barang yang sudah dikirimkan.

Included in accounts receivable is all unbilled receivable of goods or services that have been delivered or rendered to customer or buyer but did not meet yet the requirement term of payment of delivered goods.

Piutang usaha diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang (Catatan 3e).

These trade accounts receivable are classified as loans and receivables (Note 3e).

j. Piutang Retensi Piutang retensi merupakan piutang kepada pemberi kerja yang akan dilunasi setelah penyelesaian kontrak atau pemenuhan kondisi yang ditentukan kontrak. Piutang retensi dicatat pada saat

j. Retention Receivables Retention receivable represents receivable from owner of the project which will be paid after completion of the contract or fulfillment of certain condition in the contract. Retention receivable is recorded

314





21

pemotongan sejumlah persentase tertentu dari setiap tagihan termin untuk ditahan oleh pemberi kerja sampai suatu kondisi setelah penyelesaian kontrak dipenuhi.

k. Tagihan Bruto – Pihak Berelasi

when certain percentage deduction is applied in every account receivable’s claim which retained by the owner of project up to certain condition after completion of the contract has been met.

k. Gross Amount – Related Parties Tagihan bruto - pihak berelasi merupakan piutang Perusahaan yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi dengan kerugian yang diakui dan termin.

Gross amount – related parties represents the Company’s receivable originated from construction contract in progress. Gross amount – related parties is presented as the net amount of costs incurred plus recognized profits, less the sum of recognized losses and progress billings.

Tagihan bruto diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode persentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan, dimana faktur belum dapat ditagihkan karena perbedaan antara tanggal berita acara kemajuan (progress) fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Gross amount is recognized as revenue based of the percentage of completion method which is stated on the certificate of work completion, while the invoice is still unbilled due to the difference between the date of physical progress certificates and the submission of billing on the statement of financial position date.

l. Biaya Dibayar Dimuka Biaya dibayar dimuka merupakan biaya yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang, seperti premi asuransi dibayar dimuka, bunga dibayar dimuka, dan sewa dibayar dimuka. Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

m. Ventura Bersama

l. Prepaid Expense Prepaid expenses are costs that have been paid but will be incurred future periods, such as prepaid insurance premiums, prepaid interest and rent paid in advance. Prepaid expenses are amortized over the periods benefit using the straight-line method.

m. Joint Venture Ventura bersama adalah pengaturan bersama di mana para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto dari pengaturan tersebut. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan tentang aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

A joint venture is a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangements have rights to the net assets of the joint arrangement. Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require unanimous consent of the parties sharing control.

315





21

pemotongan sejumlah persentase tertentu dari setiap tagihan termin untuk ditahan oleh pemberi kerja sampai suatu kondisi setelah penyelesaian kontrak dipenuhi.

k. Tagihan Bruto – Pihak Berelasi

when certain percentage deduction is applied in every account receivable’s claim which retained by the owner of project up to certain condition after completion of the contract has been met.

k. Gross Amount – Related Parties Tagihan bruto - pihak berelasi merupakan piutang Perusahaan yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi dengan kerugian yang diakui dan termin.

Gross amount – related parties represents the Company’s receivable originated from construction contract in progress. Gross amount – related parties is presented as the net amount of costs incurred plus recognized profits, less the sum of recognized losses and progress billings.

Tagihan bruto diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode persentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan, dimana faktur belum dapat ditagihkan karena perbedaan antara tanggal berita acara kemajuan (progress) fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Gross amount is recognized as revenue based of the percentage of completion method which is stated on the certificate of work completion, while the invoice is still unbilled due to the difference between the date of physical progress certificates and the submission of billing on the statement of financial position date.

l. Biaya Dibayar Dimuka Biaya dibayar dimuka merupakan biaya yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang, seperti premi asuransi dibayar dimuka, bunga dibayar dimuka, dan sewa dibayar dimuka. Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

m. Ventura Bersama

l. Prepaid Expense Prepaid expenses are costs that have been paid but will be incurred future periods, such as prepaid insurance premiums, prepaid interest and rent paid in advance. Prepaid expenses are amortized over the periods benefit using the straight-line method.

m. Joint Venture Ventura bersama adalah pengaturan bersama di mana para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto dari pengaturan tersebut. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan tentang aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

A joint venture is a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangements have rights to the net assets of the joint arrangement. Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require unanimous consent of the parties sharing control.





22

Penghasilan, aset dan liabilitas dari ventura bersama dicatat dalam laporan keuangan dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai dengan PSAK 58, Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Dengan metode ekuitas, investasi pada ventura bersama diakui di laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari ventura bersama yang terjadi setelah perolehan. Ketika bagian Perusahaan atas kerugian ventura bersama melebihi kepentingan Perusahaan pada ventura bersama (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, yang secara substansi, membentuk bagian dari investasi bersih Perusahaan dalam ventura bersama), Perusahaan menghentikan pengakuan bagiannya atas kerugian selanjutnya. Kerugian selanjutnya diakui hanya apabila Perusahaan mempunyai kewajiban bersifat hukum atau konstruktif atau melakukan pembayaran atas nama ventura bersama.

The results of operations, assets and liabilities of joint ventures are incorporated in these financial statements using the equity method of accounting, except when the investment is classified as held for sale, in which case, it is accounted for in accordance with PSAK 58, Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. Under the equity method, an investment in a joint venture is initially recognised in the statement of financial position at cost and adjusted thereafter to recognise the Company’s share of the profit or loss and other comprehensive income of the joint venture. When the Company’s share of losses of a joint venture exceeds the Company’s interest in that joint venture (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Company’s net investment in the joint venture) the Company discontinues recognizing it’s share of further losses. Additional losses are recognised only to the extent that the Company has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the joint venture.

Investasi pada ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas sejak tanggal saat investee menjadi ventura bersama. Setiap kelebihan biaya perolehan investasi atas bagian Perusahaan atas nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjen dari ventura bersama yang diakui pada tanggal akuisisi, diakui sebagai goodwill. Goodwill termasuk dalam jumlah tercatat investasi, dan diuji penurunan nilainya sebagai bagian dari investasi. Setiap kelebihan kepemilikan Perusahaan dari nilai wajar bersih aset yang teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjen atas biaya perolehan investasi, sesudah pengujian kembali segera diakui di dalam laba rugi pada periode diperolehnya investasinya.

An investment in a joint venture is accounted for using the equity method from the date on which the investee becomes a joint venture. Any excess of the cost of acquisition over the Company’s share of the net fair value of identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of a joint venture recognised at the date of acquisition, is recognised as goodwill, which is included within the carrying amount of the investment. Any excess of the Company’s share of the net fair value of the identifiable assets, liabilities and contingent liabilities over the cost of acquisition, after reassessment, is recognised immediately in profit or loss in the period in which the investment is acquired.

Jumlah tercatat investasi yang tersisa (termasuk goodwill) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48, Penurunan Nilai Aset, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara

When necessary, the entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment in accordance with PSAK 48, Impairment of Assets, as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use

316





23

nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai diakui langsung pada nilai tercatat investasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

and fair value less costs to sell) with its carrying amount. Any impairment loss recognised forms part of the carrying amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognised in accordance with PSAK 48 to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.

Perusahaan menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal saat investasinya berhenti menjadi investasi pada ventura bersama atau ketika investasi diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Ketika Perusahaan mempertahankan kepemilikan dalam entitas yang sebelumnya merupakan ventura bersama dan sisa investasi tersebut merupakan aset keuangan, Perusahaan mengukur setiap sisa investasi pada nilai wajar pada tanggal tersebut dan nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal sesuai dengan PSAK 55. Selanjutnya, Perusahaan mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan ventura bersama tersebut dengan menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika ventura bersama telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas yang terkait.

The Company discontinues the use of the equity method from the date when the investment ceases to be a joint venture, or when the investment is classified as held for sale. When the Company retains an interest in the former joint venture and the retained interest is a financial asset, the Company measures any retained investment at fair value at that date and the fair value is regarded as its fair value on initial recognition in accordance with PSAK 55. In addition, the Company accounts for all amounts previously recognised in other comprehensive income in relation to that joint venture on the same basis as would be required if that joint venture had directly disposed of the related assets or liabilities.

Perusahaan melanjutkan penerapan metode ekuitas jika investasi pada entitas asosiasi menjadi investasi pada ventura bersama atau investasi pada ventura bersama menjadi investasi pada entitas asosiasi. Tidak terdapat pengukuran kembali ke nilai wajar pada saat perubahan kepentingan.

The Company continues to use the equity method when an investment in an associate becomes an investment in a joint venture or an investment in a joint venture becomes an investment in an associate. There is no remeasurement to fair value upon such changes in ownership interests.

Jika Perusahaan mengurangi bagian kepemilikan pada ventura bersama tetapi Perusahaan tetap menerapkan metode ekuitas, Perusahaan mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan pengurangan bagian kepemilikan (jika keuntungan atau kerugian tersebut akan direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas yang terkait).

When the Company reduces its ownership interest in a joint venture but the Company continues to use the equity method, the Company reclassifies to profit or loss the proportion of the gain that had previously been recognised in other comprehensive income relating to that reduction in ownership interest (if that gain or loss would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities).

317





23

nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai diakui langsung pada nilai tercatat investasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

and fair value less costs to sell) with its carrying amount. Any impairment loss recognised forms part of the carrying amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognised in accordance with PSAK 48 to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.

Perusahaan menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal saat investasinya berhenti menjadi investasi pada ventura bersama atau ketika investasi diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Ketika Perusahaan mempertahankan kepemilikan dalam entitas yang sebelumnya merupakan ventura bersama dan sisa investasi tersebut merupakan aset keuangan, Perusahaan mengukur setiap sisa investasi pada nilai wajar pada tanggal tersebut dan nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal sesuai dengan PSAK 55. Selanjutnya, Perusahaan mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan ventura bersama tersebut dengan menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika ventura bersama telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas yang terkait.

The Company discontinues the use of the equity method from the date when the investment ceases to be a joint venture, or when the investment is classified as held for sale. When the Company retains an interest in the former joint venture and the retained interest is a financial asset, the Company measures any retained investment at fair value at that date and the fair value is regarded as its fair value on initial recognition in accordance with PSAK 55. In addition, the Company accounts for all amounts previously recognised in other comprehensive income in relation to that joint venture on the same basis as would be required if that joint venture had directly disposed of the related assets or liabilities.

Perusahaan melanjutkan penerapan metode ekuitas jika investasi pada entitas asosiasi menjadi investasi pada ventura bersama atau investasi pada ventura bersama menjadi investasi pada entitas asosiasi. Tidak terdapat pengukuran kembali ke nilai wajar pada saat perubahan kepentingan.

The Company continues to use the equity method when an investment in an associate becomes an investment in a joint venture or an investment in a joint venture becomes an investment in an associate. There is no remeasurement to fair value upon such changes in ownership interests.

Jika Perusahaan mengurangi bagian kepemilikan pada ventura bersama tetapi Perusahaan tetap menerapkan metode ekuitas, Perusahaan mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan pengurangan bagian kepemilikan (jika keuntungan atau kerugian tersebut akan direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas yang terkait).

When the Company reduces its ownership interest in a joint venture but the Company continues to use the equity method, the Company reclassifies to profit or loss the proportion of the gain that had previously been recognised in other comprehensive income relating to that reduction in ownership interest (if that gain or loss would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities).





24

Ketika Perusahaan melakukan transaksi dengan ventura bersama, keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi dengan ventura bersama diakui dalam laporan keuangan Perusahaan hanya sepanjang kepemilikan dalam ventura bersama yang tidak terkait dengan Perusahaan.

When the Company transacts with a joint venture, profits and losses resulting from the transactions with the joint venture are recognised in the Company’s financial statements only to the extent of its interest in the joint venture that are not related to the Company.

n. Persediaan n. Inventories

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP), sesuai dengan PSAK 14. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi berdasarkan tingkat aktivitas normal. Nilai realisasi bersih merupakan estimasi harga jual dari persediaan dikurangi seluruh biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Inventories are stated at cost or net realisable value, whichever is lower. Cost is determined using the First In First Out (FIFO) Basis, as stated at PSAK 14. The cost of inventories comprises of cost of purchases, cost of conversion, direct labour and attributable production overheads based on normal levels of activity. Net realisable value represents the estimated selling price for inventories less all estimated costs of completion and other costs necessary to make the sale.

Penyisihan penurunan nilai persediaan diakui berdasarkan kondisi dan persediaan yang bergerak lambat dengan mempertimbangkan manfaat masa depan dan nilai realisasi bersih.

Allowance for decline in value of inventory is made for obsolete and slow moving items based on their expected future use and net realisable value.

o. Biaya Dibayar Dimuka o. Prepaid Expenses

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

Prepaid expenses are amortised over the periods benefited using the straight-line method.

p. Aset Tetap p. Property, Plant and Equipment

Aset tetap dipertanggungjawabkan dengan menggunakan model biaya dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan metode saldo menurun ganda dan garis lurus (untuk gedung dan bangunan).

Aset tetap tanah dan bangunan dinyatakan berdasarkan nilai revaluasi yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang memadai untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan.

Property, plant, and equipment are accounted for using cost model and stated at acquisition cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. Fixed assets, except for land, are depreciated using the double-declining and straight-line method (for plants and buildings).

Land and buildings are stated at their revalued amounts, being the fair value at the date of revaluation, less any subsequent accumulated depreciation and subsequent accumulated impairment losses. Revaluation is made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from the amount determined using fair value at the reporting date.

318





25

Kenaikan yang berasal dari revaluasi tanah dan bangunan diakui pada penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi aset tetap, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laporan laba rugi, dalam hal ini kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laporan laba rugi. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi tanah dan bangunan dibebankan dalam laporan laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

Any revaluation increase arising on the revaluation of such land and buildings is recognised in other comprehensive income and accumulated in equity under the heading of revaluation surplus of property, plant, and equipment, except to the extent that it reverses a revaluation decrease, for the same asset which was previously recognised in profit or loss, in which case the increase is credited to profit or loss to the extent of the decrease previously charged. A decrease in carrying amount arising on the revaluation of such land and buildings is charged to profit or loss to the extent that it exceeds the balance, if any.

Surplus revaluasi tanah dan bangunan yang telah disajikan dalam ekuitas dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

The revaluation surplus in respect of land and buildings is directly transferred to retained earnings when the asset is derecognized.

Jika aset revaluasi tidak mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan, aset tersebut direvaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun.

If there is no significant changes in fair value of assets revaluation, those assets will be revaluated every 3 (three) years.

Aset tetap kecuali untuk tanah dan bangunan dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Property, plant and equipment except for land and buildings are stated at cost, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Penyusutan diakui dengan metode garis lurus dan metode saldo menurun berganda setelah memperhitungkan nilai residu berdasarkan taksiran masa aset tetap sebagai berikut:

Depreciation is recognised so as to write-off the cost of assets less residual values using the straight-line method and double declining method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

Tahun/Years Garis lurus Straight-line

Gedung 20 Buildings

Saldo menurun berganda Double declining Perlengkapan kantor 4-8 Office equipment Peralatan 4-8 Equipment Kendaraan 8 Vehicles

Peralatan terdiri dari golongan I dan II. Peralatan golongan I adalah peralatan yang merupakan mebel dan peralatan dibuat dari kayu dan rotan, mesin kantor, dan alat komunikasi, dengan masa manfaat 4 tahun.

Equipment are categorized into category I and II. Equipment under category I consist of equipment that are furniture and equipment which are made of wood and rattan, office machines, and communications tools, with useful lives of 4 years.

Peralatan golongan II adalah peralatan yang merupakan mebel dan peralatan dibuat dari logam, peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truk, crane bulldozer dan alat berat lainnya, dengan masa manfaat 8 tahun.

Equipment under category II consist of equipments under the furniture and equipment which are made of metal, used equipment such as heavy trucks, dump trucks, cranes bulldozers and other heavy equipment, with useful lives 8 years.

319





25

Kenaikan yang berasal dari revaluasi tanah dan bangunan diakui pada penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi aset tetap, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laporan laba rugi, dalam hal ini kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laporan laba rugi. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi tanah dan bangunan dibebankan dalam laporan laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

Any revaluation increase arising on the revaluation of such land and buildings is recognised in other comprehensive income and accumulated in equity under the heading of revaluation surplus of property, plant, and equipment, except to the extent that it reverses a revaluation decrease, for the same asset which was previously recognised in profit or loss, in which case the increase is credited to profit or loss to the extent of the decrease previously charged. A decrease in carrying amount arising on the revaluation of such land and buildings is charged to profit or loss to the extent that it exceeds the balance, if any.

Surplus revaluasi tanah dan bangunan yang telah disajikan dalam ekuitas dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

The revaluation surplus in respect of land and buildings is directly transferred to retained earnings when the asset is derecognized.

Jika aset revaluasi tidak mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan, aset tersebut direvaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun.

If there is no significant changes in fair value of assets revaluation, those assets will be revaluated every 3 (three) years.

Aset tetap kecuali untuk tanah dan bangunan dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Property, plant and equipment except for land and buildings are stated at cost, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Penyusutan diakui dengan metode garis lurus dan metode saldo menurun berganda setelah memperhitungkan nilai residu berdasarkan taksiran masa aset tetap sebagai berikut:

Depreciation is recognised so as to write-off the cost of assets less residual values using the straight-line method and double declining method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

Tahun/Years Garis lurus Straight-line

Gedung 20 Buildings

Saldo menurun berganda Double declining Perlengkapan kantor 4-8 Office equipment Peralatan 4-8 Equipment Kendaraan 8 Vehicles

Peralatan terdiri dari golongan I dan II. Peralatan golongan I adalah peralatan yang merupakan mebel dan peralatan dibuat dari kayu dan rotan, mesin kantor, dan alat komunikasi, dengan masa manfaat 4 tahun.

Equipment are categorized into category I and II. Equipment under category I consist of equipment that are furniture and equipment which are made of wood and rattan, office machines, and communications tools, with useful lives of 4 years.

Peralatan golongan II adalah peralatan yang merupakan mebel dan peralatan dibuat dari logam, peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truk, crane bulldozer dan alat berat lainnya, dengan masa manfaat 8 tahun.

Equipment under category II consist of equipments under the furniture and equipment which are made of metal, used equipment such as heavy trucks, dump trucks, cranes bulldozers and other heavy equipment, with useful lives 8 years.





26

Perlengkapan kantor termasuk dalam golongan I dengan masa manfaat 4 tahun.

Office equipment is included in category I with useful lives of 4 years.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

The cost of maintenance and repairs is charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property, plant and equipment, are recognised as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Aset tetap yang dihentikan pengakuannya atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap kecuali tanah dan bangunan, keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

When assets are retired or otherwise disposed of except for land and building, their carrying amounts are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in profit or loss.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari utang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Construction in progress is stated at cost, which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction. Construction in progress is transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use.

q. Aset Lain-lain q. Other Assets

Akun-akun yang tidak dapat digolongkan dalam aset lancar, investasi, maupun aset tidak berwujud disajikan dalam aset lain-lain.

Accounts that cannot be classified into current assets, investment, or intangible assets are presented as other assets.

Beban tangguhan berupa hak atas tanah dicatat sebesar biaya perolehan hak atau biaya pembaharuan hak. Semua beban tangguhan terkait hak diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis aset tanah, yang mana yang lebih pendek.

Deferred expense such as land right is recorded at cost of acquisition or cost of renewal right. Deferred expense of right is amortized over useful life or economic life of land, whichever is shorter.

r. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan r. Impairment of Non-Financial Assets

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-Keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah

At the end of each reporting period, the Company reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those

320





27

mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-Keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi, kecuali relevan aset tersebut dicatat pada jumlah revaluasian, di mana kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognised immediately against earnings, unless the relevant asset is carried at revaluation amount, in which the impairment loss is treated as revaluation decrease.

Apabila penurunan nilai selanjutnya dipulihkan, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat yang tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang bersangkutan dicatat pada jumlah revaluasian, dalam hal ini pembalikan kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai kenaikan nilai revaluasi (Catatan 3p).

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash-generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash-generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a revaluation increase (Note 3p).

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3e.

Accounting policy for impairment of financial assets is discussed in Note 3e.

s. Utang Bruto kepada Subkontraktor

Utang bruto kepada subkontraktor diakui atas dasar akrual yang merupakan utang prestasi kerja subkontraktor yang belum diberitaacarakan, baik dari subkontraktor

s. Gross Amount Due to Subcontractors Gross amount due to subcontractors is recognised on accrual basis which represents uncertified subcontractor’s working progress, either from subcontractor

321





27

mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-Keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi, kecuali relevan aset tersebut dicatat pada jumlah revaluasian, di mana kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognised immediately against earnings, unless the relevant asset is carried at revaluation amount, in which the impairment loss is treated as revaluation decrease.

Apabila penurunan nilai selanjutnya dipulihkan, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat yang tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang bersangkutan dicatat pada jumlah revaluasian, dalam hal ini pembalikan kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai kenaikan nilai revaluasi (Catatan 3p).

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash-generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash-generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a revaluation increase (Note 3p).

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3e.

Accounting policy for impairment of financial assets is discussed in Note 3e.

s. Utang Bruto kepada Subkontraktor

Utang bruto kepada subkontraktor diakui atas dasar akrual yang merupakan utang prestasi kerja subkontraktor yang belum diberitaacarakan, baik dari subkontraktor

s. Gross Amount Due to Subcontractors Gross amount due to subcontractors is recognised on accrual basis which represents uncertified subcontractor’s working progress, either from subcontractor





28

atau material yang diakui sebagai prestasi karena belum memenuhi syarat pembayaran sesuai kontrak. Utang bruto kepada subkontraktor disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba atau dikurangi kerugian yang diakui.

or materials which are recognized as progress as it has not fulfilled the certain payment condition as stated in the contract. Gross amount due to subcontractor is presented as the differences between costs occurred added by income or deducted by realized loss.

t. Provisi t. Provisions

Provisi diakui bila Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisions are recognised when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Company will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

The amount recognised as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognised as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

u. Pengakuan Pendapatan dan Beban u. Revenue and Expenses Recognition

Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Pendapatan dikurangi dengan estimasi retur pelanggan, rabat dan cadangan lain yang serupa.

Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable. Revenue is reduced for estimated customer returns, rebates and other similar allowances.

Penjualan Barang Sale of Goods

Pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi:

Revenue from sale of goods is recognised when all of the following conditions are satisfied:

Perusahaan telah memindahkan risiko

dan manfaat secara signifikan kepemilikan barang kepada pembeli;

The Company has transferred to the buyer the significant risks and rewards of ownership of the goods;

Perusahaan tidak lagi melanjutkan

pengelolaan yang biasanya terkait The Company retains neither

continuing managerial involvement to

322





29

dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;

the degree usually associated with ownership nor effective control over the goods sold;

Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;

The amount of revenue can be measured reliably;

Kemungkinan besar manfaat ekonomi

yang terkait dengan transaksi akan mengalir kepada Perusahaan tersebut; dan

It is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the Company; and

Biaya yang terjadi atau akan terjadi

sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal.

The cost incurred or to be incurred in respect of the transaction can be measured reliably.

Apabila semua persyaratan tersebut diatas tidak dipenuhi, semua penerimaan uang yang berasal dari pelanggan dicatat sebagai uang muka dari pelanggan dengan menggunakan metode deposit, sampai semua persyaratan dipenuhi.

If all the above requirements are not met, all cash receipts from customers are recorded as advances from customers by using the deposit, until all requirements are met.

Pendapatan Konstruksi dan Beban Konstruksi

Construction Revenues and Construction Cost

Pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian). Persentase penyelesaian konstruksi ditetapkan berdasarkan proporsi biaya kontrak yang terjadi untuk pekerjaan yang dilaksanakan sampai tanggal perhitungan dibandingkan dengan estimasi total biaya kontrak (cost-to-cost method) yang diukur berdasarkan kemajuan fisik pada tanggal akhir periode pelaporan yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan eksternal.

Contract revenue and contract cost associated with the construction contract are recognised as revenue and expense respectively by reference to the stage of completion of the contract activity at the end of the reporting period (percentage of completion method). Construction percentage of completion is determined based on the proportion that contract costs incurred for work performed to date against the estimated total contract costs (cost-to-cost method) measured based on the physical progress at the end of reporting period which is stated on the minutes of external progress of completion works.

Jika kemungkinan besar terjadi seluruh beban kontrak akan melebihi pendapatan kontrak, maka taksiran rugi segera diakui sebagai beban Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur dengan andal. Biaya kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak, biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak secara umum dan dapat

If the most likely to occur the total contract expenses will exceed contract revenue, the estimated loss is recognised immediately as an expense. Contract revenue comprises the initial amount of revenue agreed in the contract and variations in contract work, claims, and incentive payments to the extent that is probable that they will result in revenue and they can be reliably measured. Contract cost comprises costs that relate directly to the specific contract, costs that are attributable to contract activity in general and can be allocated to the contract, and such other costs as

323





29

dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;

the degree usually associated with ownership nor effective control over the goods sold;

Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;

The amount of revenue can be measured reliably;

Kemungkinan besar manfaat ekonomi

yang terkait dengan transaksi akan mengalir kepada Perusahaan tersebut; dan

It is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the Company; and

Biaya yang terjadi atau akan terjadi

sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal.

The cost incurred or to be incurred in respect of the transaction can be measured reliably.

Apabila semua persyaratan tersebut diatas tidak dipenuhi, semua penerimaan uang yang berasal dari pelanggan dicatat sebagai uang muka dari pelanggan dengan menggunakan metode deposit, sampai semua persyaratan dipenuhi.

If all the above requirements are not met, all cash receipts from customers are recorded as advances from customers by using the deposit, until all requirements are met.

Pendapatan Konstruksi dan Beban Konstruksi

Construction Revenues and Construction Cost

Pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian). Persentase penyelesaian konstruksi ditetapkan berdasarkan proporsi biaya kontrak yang terjadi untuk pekerjaan yang dilaksanakan sampai tanggal perhitungan dibandingkan dengan estimasi total biaya kontrak (cost-to-cost method) yang diukur berdasarkan kemajuan fisik pada tanggal akhir periode pelaporan yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan eksternal.

Contract revenue and contract cost associated with the construction contract are recognised as revenue and expense respectively by reference to the stage of completion of the contract activity at the end of the reporting period (percentage of completion method). Construction percentage of completion is determined based on the proportion that contract costs incurred for work performed to date against the estimated total contract costs (cost-to-cost method) measured based on the physical progress at the end of reporting period which is stated on the minutes of external progress of completion works.

Jika kemungkinan besar terjadi seluruh beban kontrak akan melebihi pendapatan kontrak, maka taksiran rugi segera diakui sebagai beban Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur dengan andal. Biaya kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak, biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak secara umum dan dapat

If the most likely to occur the total contract expenses will exceed contract revenue, the estimated loss is recognised immediately as an expense. Contract revenue comprises the initial amount of revenue agreed in the contract and variations in contract work, claims, and incentive payments to the extent that is probable that they will result in revenue and they can be reliably measured. Contract cost comprises costs that relate directly to the specific contract, costs that are attributable to contract activity in general and can be allocated to the contract, and such other costs as





30

dialokasikan pada kontrak, dan biaya lain yang secara spesifik dapat ditagihkan ke pelanggan sesuai isi kontrak.

specifically chargeable to the customer under the terms of the contract.

Beban Expenses Beban diakui pada saat terjadinya.

Expenses are recognised when incurred.

v. Biaya Pinjaman Sesuai dengan PSAK 26, Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman dapat mencakup beban bunga, beban keuangan dalam sewa pembiayaan atau selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga. Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat Perusahaan telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya serta pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai. Konstruksi yang termasuk dalam perolehan aset tertentu adalah proyek-proyek pre-financing yang pembangunannya membutuhkan waktu lebih dari satu tahun.

w. Imbalan Pascakerja

v. Borrowing Costs As stated at PSAK 26, Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset, are capitalized as part of the cost of asset. Other borrowing costs are recognized as an expense when incurred. Borrowing costs may include interest expense, finance charges in respect of finance leases, or exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs.

Capitalization of borrowing costs commences when the Company undertakes activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale and expenditures for the asset and its borrowing costs has been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets for its intended use or sale are complete.

Construction included in acquisition of certain assets is the pre-financing projects whose constructions time is required more than one year.

w. Employee Benefit

Imbalan pascakerja imbalan pasti - Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003

Defined post-employment benefits - Labor Law No. 13/2003

Perusahaan membukukan imbalan pascakerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak ada pencadangan dana untuk imbalan pasca kerja ini.

The Company provides post-employment benefits as required under Labor Law No. 13/2003 (the “Labor Law”). No funding has been made to this defined benefit plan.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode projected unit credit dengan penilaian aktuaria yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali,

The cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Remeasurement,

324





31

terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, perubahan dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin dalam saldo laba. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto, sesuai dengan PSAK 24.

comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling (if applicable) and the return on plan assets (excluding interest), is reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognised in other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurement recognised in other comprehensive income is reflected immediately in retained earnings. Past service cost is recognised in profit or loss in the period of a plan amendment. Net interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the net defined benefit liability or asset, as stated at PSAK 24.

Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

Defined benefit costs are categorised as follows:

Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian).

Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements).

Beban atau pendapatan bunga neto. Net interest expense or income. Pengukuran kembali. Remeasurement.

Perusahaan menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

The Company presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Perusahaan. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomik yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan ke program.

The retirement benefit obligation recognised in the statement of financial position represents the actual deficit or surplus in the Company’s defined benefit plans. Any surplus resulting from this calculation is limited to the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plans or reductions in future contributions to the plans.

Liabilitas untuk pesangon diakui mana yang terjadi lebih dulu ketika entitas tidak dapat lagi menarik tawaran imbalan tersebut dan ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait.

A liability for a termination benefit is recognised at the earlier of when the entity can no longer withdraw the offer of the termination benefit and when the entity recognises any related restructuring costs.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya Other long-term employee benefits Imbalan jangka panjang lain seperti cuti berimbalan jangka panjang diberikan berdasarkan peraturan Perusahaan dan dihitung dengan metode projected unit credit dan didiskontokan ke nilai kini.

Other long-term benefits such as long service leave are granted based on the Company’s regulations and calculated using the projected unit credit and discounted to present value.

325





31

terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, perubahan dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin dalam saldo laba. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto, sesuai dengan PSAK 24.

comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling (if applicable) and the return on plan assets (excluding interest), is reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognised in other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurement recognised in other comprehensive income is reflected immediately in retained earnings. Past service cost is recognised in profit or loss in the period of a plan amendment. Net interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the net defined benefit liability or asset, as stated at PSAK 24.

Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

Defined benefit costs are categorised as follows:

Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian).

Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements).

Beban atau pendapatan bunga neto. Net interest expense or income. Pengukuran kembali. Remeasurement.

Perusahaan menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

The Company presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Perusahaan. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomik yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan ke program.

The retirement benefit obligation recognised in the statement of financial position represents the actual deficit or surplus in the Company’s defined benefit plans. Any surplus resulting from this calculation is limited to the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plans or reductions in future contributions to the plans.

Liabilitas untuk pesangon diakui mana yang terjadi lebih dulu ketika entitas tidak dapat lagi menarik tawaran imbalan tersebut dan ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait.

A liability for a termination benefit is recognised at the earlier of when the entity can no longer withdraw the offer of the termination benefit and when the entity recognises any related restructuring costs.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya Other long-term employee benefits Imbalan jangka panjang lain seperti cuti berimbalan jangka panjang diberikan berdasarkan peraturan Perusahaan dan dihitung dengan metode projected unit credit dan didiskontokan ke nilai kini.

Other long-term benefits such as long service leave are granted based on the Company’s regulations and calculated using the projected unit credit and discounted to present value.





32

x. Pajak Penghasilan x. Income Tax

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak yang terutang dan pajak tangguhan.

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.

Pajak saat terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

The tax currently payable is based on taxable profit to the year. Taxable profit differs from profit before tax as reported in the statement of profit or loss and other comprehensive income because of items of income or expense that are taxable or deductible in other years and items that are never taxable or deductible.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (bukan kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi.

Deferred tax is recognised on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognised for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognised for all deductible temporary differences to the extent that is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognised if the temporary differences arises from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan sesuai dengan PSAK 46.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realised, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period as stated at PSAK 46.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

326





33

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui, di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas).

Current and deferred tax are recognised as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognised outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas Perusahaan yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority on the Company when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

y. Laba per Saham y. Earnings per Share

Sesuai dengan PSAK 56, Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

As stated at PSAK 56, Basic earnings per share is computed by dividing profit attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

Diluted earnings per share is computed by dividing profit attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

Jika jumlah saham biasa atau instrumen keuangan berpotensi saham biasa yang beredar meningkat sebagai akibat dari kapitalisasi, penerbitan saham bonus atau pemecahan saham, atau menurun sebagai akibat dari penggabungan saham, perhitungan laba per saham dasar dan dilusian untuk seluruh periode yang disajikan harus disesuaikan secara retrospektif.

If the number of ordinary or potential ordinary shares outstanding increases as a result of a capitalisation, bonus issue or share split, or decreases as a result of a reverse share split, the calculation of basic and diluted earnings per share for all periods presented shall be adjusted retrospectively.

327





33

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui, di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas).

Current and deferred tax are recognised as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognised outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas Perusahaan yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority on the Company when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

y. Laba per Saham y. Earnings per Share

Sesuai dengan PSAK 56, Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

As stated at PSAK 56, Basic earnings per share is computed by dividing profit attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

Diluted earnings per share is computed by dividing profit attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

Jika jumlah saham biasa atau instrumen keuangan berpotensi saham biasa yang beredar meningkat sebagai akibat dari kapitalisasi, penerbitan saham bonus atau pemecahan saham, atau menurun sebagai akibat dari penggabungan saham, perhitungan laba per saham dasar dan dilusian untuk seluruh periode yang disajikan harus disesuaikan secara retrospektif.

If the number of ordinary or potential ordinary shares outstanding increases as a result of a capitalisation, bonus issue or share split, or decreases as a result of a reverse share split, the calculation of basic and diluted earnings per share for all periods presented shall be adjusted retrospectively.





34

z. Informasi Segmen z. Segment Information Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan yang secara regular direviu oleh “pengambil keputusan operasional” dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Company that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

Sesuai dengan PSAK 5, Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

As stated at PSAK 5, An operating segment is a component of an entity:

a. yang terlibat dalam aktivitas bisnis

yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

a. that engages in business activities from which it may earn revenues and incurred expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);

b. yang hasil operasinya dikaji ulang

secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan

b. whose operating results are reviewed regularly by the entity’s chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and

c. dimana tersedia informasi keuangan

yang dapat dipisahkan. c. for which discrete financial information

is available. Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penillaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of performance is more specifically focused on the category of each product.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN

SUMBER KETIDAKPASTIAN ESTIMASI 4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS

AND SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, yang dijelaskan dalam Catatan 3, Direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

In the application of the Company’s accounting policies, which are described in Note 3, the Directors are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode yang perkiraan tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode itu, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi kedua periode saat ini dan masa depan.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

328





35

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

Selain dari estimasi yang telah diatur di bawah ini, Direksi belum membuat kebijakan kritis apapun dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Apart from those involving estimations described below, the Directors have not made any critical judgement in the process of applying the Company accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognised in the financial statements.

Sumber Ketidakpastian Estimasi Sources of Estimation Uncertainty

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

a. Rugi Penurunan Nilai Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

a. Impairment Loss on Loans and Receivables

Perusahaan menilai penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang ditelaah secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya. Nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang dalam laporan keuangan disajikan dikurangi penurunan nilai. Nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang diungkapkan pada Catatan 6, 7 dan 9.

The Company asseses its loans and receivables for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in the profit or loss, management makes judgment as to whether there is an objective evidence that loss event has occurred. Management also makes judgment as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed regularly to reduce any difference between loss estimate and actual loss. The carrying amounts of the loans and receivables in the financial statements are presented net of impairment. The carrying amount of loans and receivable is disclosed in Notes 6, 7 and 9.

b. Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan b. Allowance for Decline in Value of

Inventories

Perusahaan membuat penyisihan penurunan nilai persediaan berdasarkan estimasi persediaan yang digunakan pada masa mendatang. Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi penyisihan penurunan nilai persediaan telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penyisihan penurunan nilai persediaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil usaha

The Company provides allowance for decline in value of inventories based on estimated future usage of such inventories. While it is believed that the assumptions used in the estimation of the allowance for decline in value of inventories are appropriate and reasonable, significant changes in these assumptions may materially affect the assessment of the allowance for decline in value of inventories, which

329





35

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

Selain dari estimasi yang telah diatur di bawah ini, Direksi belum membuat kebijakan kritis apapun dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Apart from those involving estimations described below, the Directors have not made any critical judgement in the process of applying the Company accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognised in the financial statements.

Sumber Ketidakpastian Estimasi Sources of Estimation Uncertainty

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

a. Rugi Penurunan Nilai Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

a. Impairment Loss on Loans and Receivables

Perusahaan menilai penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang ditelaah secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya. Nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang dalam laporan keuangan disajikan dikurangi penurunan nilai. Nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang diungkapkan pada Catatan 6, 7 dan 9.

The Company asseses its loans and receivables for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in the profit or loss, management makes judgment as to whether there is an objective evidence that loss event has occurred. Management also makes judgment as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed regularly to reduce any difference between loss estimate and actual loss. The carrying amounts of the loans and receivables in the financial statements are presented net of impairment. The carrying amount of loans and receivable is disclosed in Notes 6, 7 and 9.

b. Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan b. Allowance for Decline in Value of

Inventories

Perusahaan membuat penyisihan penurunan nilai persediaan berdasarkan estimasi persediaan yang digunakan pada masa mendatang. Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi penyisihan penurunan nilai persediaan telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penyisihan penurunan nilai persediaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil usaha

The Company provides allowance for decline in value of inventories based on estimated future usage of such inventories. While it is believed that the assumptions used in the estimation of the allowance for decline in value of inventories are appropriate and reasonable, significant changes in these assumptions may materially affect the assessment of the allowance for decline in value of inventories, which





36

Perusahaan. Nilai tercatat persediaan diungkapkan pada Catatan 8.

ultimately will impact the result of the Company’s operations. The carrying amount of inventories is disclosed in Note 8.

c. Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset

Tetap c. Estimated Useful Lives of Property, Plant

and Equipment

Masa manfaat setiap aset tetap Perusahaan ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset ditelaah secara periodik dan disesuaikan apabila perkiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena kerusakan akibat kecelakaan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

The useful life of each item of the Company’s property, plant and equipment, are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tetap. Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 14.

A change in the estimated useful life of any item of property, plant and equipment would affect the recorded depreciation expense and the carrying amounts of property, plant and equipment. The carrying amounts of property, plant and equipment are disclosed in Note 14.

d. Liabilitas Imbalan Pascakerja d. Employee Benefits Obligations

Nilai kini liabilitas pascakerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya bersih imbalan pascakerja mencakup tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Perubahan asumsi - asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pascakerja.

The present value of post-employment liability depends on several factors that are determined by actuarial basis based on several assumptions. Assumptions used to determine the net cost of post-employment benefits include a discount rate and salary increase rate. Changes in these assumptions will affect the carrying amounts of post-employment liabilities.

Tingkat diskonto ditentukan pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasi yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas imbalan pascakerja. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan dan entitas anak

The appropriate discount rate at the end of the reporting period is the interest rate used in determining the present value of estimated future cash outflows expected to settle the post-employment liabilities. In determining the appropriate level of interest rates, the Company considers the interest rates of government bonds

330





37

mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang Rupiah, mata uang yang mana imbalan akan dibayar, dan yang memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas imbalan pascakerja yang terkait.

denominated in Rupiah, the currency in which the benefits will be paid, and which has a similar time period with a period of related post-employment benefits liability.

Asumsi utama yang digunakan untuk penentuan liabilitas imbalan pascakerja lainnya termasuk asumsi kondisi pasar saat ini. Keuntungan dan kerugian aktuarial dicatat pada saldo laba. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 33.

The key assumption used for determining other post-employment liabilities is included current market conditions. Actuarial gain and losses recorded in retained earnings. Additional information is disclosed in Note 33.

e. Pajak Penghasilan e. Income Tax

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Significant judgment is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognise liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

Pajak tangguhan dicatat dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer yang timbul antara aset dan liabilitas berbasis fiskal dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan sebagai laba atau rugi tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Deferred tax is provided using the liability method for all temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying values for financial reporting purposes. Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the end of the reporting period. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates is recognised in the current year’s profit or loss, except to the extent that it relates to items previously charged or credited to equity.

f. Pengakuan Pendapatan dari Kontrak Konstruksi

f. Revenue recognition from construction contracts

Perusahaan mempertimbangkan syarat dan ketentuan kontrak termasuk bagaimana kontrak dinegosiasikan dan elemen struktural yang ditentukan oleh pelanggan saat mengidentifikasi proyek sebagai kontrak konstruksi. Persentase penyelesaian diperkirakan dengan

The Company considers the terms and conditions of the contract including how the contract was negotiated and the structural elements that the customer specifies when identifying individual projects as construction contracts. The percentage of completion is

331





37

mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang Rupiah, mata uang yang mana imbalan akan dibayar, dan yang memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas imbalan pascakerja yang terkait.

denominated in Rupiah, the currency in which the benefits will be paid, and which has a similar time period with a period of related post-employment benefits liability.

Asumsi utama yang digunakan untuk penentuan liabilitas imbalan pascakerja lainnya termasuk asumsi kondisi pasar saat ini. Keuntungan dan kerugian aktuarial dicatat pada saldo laba. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 33.

The key assumption used for determining other post-employment liabilities is included current market conditions. Actuarial gain and losses recorded in retained earnings. Additional information is disclosed in Note 33.

e. Pajak Penghasilan e. Income Tax

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Significant judgment is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognise liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

Pajak tangguhan dicatat dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer yang timbul antara aset dan liabilitas berbasis fiskal dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan sebagai laba atau rugi tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Deferred tax is provided using the liability method for all temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying values for financial reporting purposes. Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the end of the reporting period. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates is recognised in the current year’s profit or loss, except to the extent that it relates to items previously charged or credited to equity.

f. Pengakuan Pendapatan dari Kontrak Konstruksi

f. Revenue recognition from construction contracts

Perusahaan mempertimbangkan syarat dan ketentuan kontrak termasuk bagaimana kontrak dinegosiasikan dan elemen struktural yang ditentukan oleh pelanggan saat mengidentifikasi proyek sebagai kontrak konstruksi. Persentase penyelesaian diperkirakan dengan

The Company considers the terms and conditions of the contract including how the contract was negotiated and the structural elements that the customer specifies when identifying individual projects as construction contracts. The percentage of completion is





38

mengacu pada tahap proyek dan kontrak yang ditentukan berdasarkan laporan kemajuan (progress report) yang ditentukan oleh manajemen dan konsultan pihak ketiga.

estimated by reference to the stage of the projects and contracts determined based on progress report determined by management and third party consultant.

5. KAS DAN SETARA KAS 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

2018 2017Rp Rp

Kas 380.005.409 824.793.415 Cash on handBank Cash in banks

Pihak berelasi (Catatan 34) Related parties (Note 34)Rupiah Rupiah

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 130.629.121.975 70.016.815.375 PT Bank Negara Indonesia (Persero) TbkPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 81.677.647.698 107.022.984.788 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkPT Bank Mandiri (Persero) Tbk 48.070.446.122 31.798.887.439 PT Bank Mandiri (Persero) TbkPT Bank Rakyat Indonesia Syariah 9.088.527.285 22.616.501.459 PT Bank Rakyat Indonesia SyariahPT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 1.945.238.749 262.421.547.000 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Dolar Amerika Serikat United States DollarPT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk(USD761,036 pada 31 Desember 2018 dan (USD761,036 at December 31, 2018 andUSD68,143 pada 31 Desember 2017) 11.023.616.020 920.884.436 USD68,143 at Desember 31, 2017)

Jumlah 282.434.597.849 494.797.620.497 Total

Pihak ketiga Third partiesRupiah Rupiah

PT Bank CIMB Niaga Tbk 352.594.080.575 6.166.127.106 PT Bank CIMB Niaga TbkPT Bank DKI 61.398.438.834 44.366.582.793 PT Bank DKIPT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia 8.421.051.118 1.420.679.511 PT Bank Sumitomo Mitsui IndonesiaPT Bank ICBC Indonesia 7.112.265.845 842.633.982 PT Bank ICBC IndonesiaPT Bank Permata Tbk 4.113.608.885 -- PT Bank Permata TbkPT Bank CTBC Indonesia 3.301.107.451 1.213.268.790 PT Bank CTBC IndonesiaMUFG Bank, Ltd 2.113.145.636 322.817.705 MUFG Bank, LtdPT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk 1.730.054.037 391.064.219 PT Bank Pembangunan Daerah Banten TbkPT Bank BCA Syariah 1.268.600.607 -- PT Bank BCA SyariahPT Bank DBS Indonesia 1.236.897.841 999.994.000 PT Bank DBS IndonesiaPT Bank OCBC NISP Tbk 1.100.363.335 -- PT Bank OCBC NISP TbkJumlah 444.389.614.164 55.723.168.106 Total

Jumlah 726.824.212.013 550.520.788.603 Total

Deposito berjangka Time depositsPihak berelasi Related partiesRupiah Rupiah

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 200.000.000.000 -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkPT Bank Mandiri (Persero) Tbk 65.000.000.000 -- PT Bank Mandiri (Persero) TbkPT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk -- 300.000.000.000 PT Bank Negara Indonesia (Persero) TbkPT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk -- 32.000.000.000 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Jumlah 265.000.000.000 332.000.000.000 TotalPihak ketiga Third partiesRupiah Rupiah

PT Bank CIMB Niaga Tbk 200.000.000.000 -- PT Bank CIMB Niaga TbkPT Bank CTBC Indonesia 57.000.000.000 -- PT Bank CTBC IndonesiaPT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia 50.000.000.000 -- PT Bank Sumitomo Mitsui IndonesiaPT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk -- 100.000.000.000 PT Bank Pembangunan Daerah Banten TbkPT Bank Mega Tbk -- 45.000.000.000 PT Bank Mega Tbk

307.000.000.000 145.000.000.000Jumlah 572.000.000.000 477.000.000.000 Total

Jumlah 1.299.204.217.422 1.028.345.582.018 Total

Tingkat suku bunga deposito berjangka per tahun (%) 5.00% - 7.75% 4.5% - 7.250% Interest rate per annum of time deposits (%)

332





39

6. PIUTANG USAHA 6. ACCOUNTS RECEIVABLE

2018 2017Rp Rp

Pihak berelasi (Catatan 34) Related Parties (Note 34)Piutang usaha dari pihak berelasi 3.247.595.470.943 6.463.149.964.970 Trade accounts receivable from related parties

Dikurangi : Penyisihan kerugian penurunan nilai (10.290.622.310) (82.780.667.062) Less: Allowance for impairment losses

Jumlah piutang usaha dari Total net trade accounts receivablepihak berelasi bersih 3.237.304.848.633 6.380.369.297.908 from related parties

Pihak ketiga Third partiesPiutang usaha dari pihak ketiga 1.036.108.196.831 359.334.397.057 Trade accounts receivable from third parties

Dikurangi : cadangan kerugian penurunan nilai (18.937.321.515) (112.579.438.131) Less: Allowance for impairment losses

Jumlah piutang usaha dari Total trade accounts receivablepihak ketiga- bersih 1.017.170.875.316 246.754.958.926 from third parties -net

Jumlah 4.254.475.723.949 6.627.124.256.834 Total

Rincian saldo piutang usaha kepada pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The details of accounts receivable to related parties are as follows:

2018 2017

Rp RpPihak Berelasi Related Parties

PT Waskita Karya (Persero) Tbk 1.349.915.708.600 2.738.950.048.155 PT Waskita Karya (Persero) TbkPT Waskita Bumi Wira 991.867.039.246 -- PT Waskita Bumi WiraPT Cimanggis Cibitung Tollways 331.154.641.939 725.886.830.628 PT Cimanggis Cib itung TollwaysPT Kresna Kusuma Dyandra Marga 88.899.968.092 2.230.356.781.897 PT Kresna Kusuma Dyandra Marga KSO Waskita - Gorip Nanda Guna 67.973.786.370 196.738.990.795 KSO Waskita - Gorip Nanda GunaKSO Waskita - Acset 18.911.177.500 143.426.414.482 KSO Waskita - Acset Pemprov DKI Jakarta 17.261.909.008 25.438.731.682 Pemprov DKI JakartaKSO Waskita - Adhi 16.583.287.600 97.855.020.000 KSO Waskita - Adhi PT Pembangunan Perumahan (Persero) 16.218.742.359 12.759.363.510 PT Pembangunan Perumahan (Persero)KSO Waskita - Wika 8.984.169.020 44.888.429.652 KSO Waskita - Wika PT Hutama Karya (Persero) 7.509.984.340 31.410.067.220 PT Hutama Karya (Persero)PT Nindya Karya (Persero) 7.481.506.644 19.046.844.000 PT Nindya Karya (Persero)PT Pertamina (Persero) 5.087.663.654 -- PT Pertamina (Persero)KSO Hutama - Waskita -- 41.041.494.577 KSO Hutama - WaskitaWaskita - PP - HK -- 47.580.216.048 Waskita - PP - HKWaskita - Basuki -- 20.262.221.901 Waskita - BasukiPerum Perumnas -- 27.699.945.191 Perum PerumnasDinas Sumber Daya Air -- 36.696.009.613 Dinas Sumber Daya AirLainnya (dibawah Rp5 Miliar) 319.745.886.572 23.112.555.619 Others (below Rp5 Billion)

Jumlah 3.247.595.470.943 6.463.149.964.970 Total

Rincian saldo piutang usaha kepada pihak-pihak ketiga adalah sebagai berikut:

The details of accounts receivable to third parties are as follows:

2018 2017

Rp Rp

Pihak ketiga Third partiesPT Hakaaston 86.038.340.000 -- PT HakaastonKSO Pembangunan Perumahan 22.465.575.000 -- KSO Pembangunan Perumahan KSO Solo Trading Contractor Nusa Raya Cipta 11.844.950.000 -- KSO Solo Trading Contractor Nusa Raya Cipta PT Hyundai Engineering & Construction CO LTD 11.118.136.001 -- PT Hyundai Engineering & Construction CO LTDPT Kapuk Naga Indah 10.608.667.777 26.076.165.015 PT Kapuk Naga IndahKSO Abipraya - Jaya Konstruksi 6.835.008.900 -- KSO Abipraya - Jaya Konstruksi PT PakubumiI Semesta 6.003.575.477 -- PT PakubumiI SemestaLainnya (dibawah Rp 5 Miliar) 881.193.943.676 333.258.232.042 Others (below Rp5 Billion)

Jumlah 1.036.108.196.831 359.334.397.057 Total

333





39

6. PIUTANG USAHA 6. ACCOUNTS RECEIVABLE

2018 2017Rp Rp

Pihak berelasi (Catatan 34) Related Parties (Note 34)Piutang usaha dari pihak berelasi 3.247.595.470.943 6.463.149.964.970 Trade accounts receivable from related parties

Dikurangi : Penyisihan kerugian penurunan nilai (10.290.622.310) (82.780.667.062) Less: Allowance for impairment losses

Jumlah piutang usaha dari Total net trade accounts receivablepihak berelasi bersih 3.237.304.848.633 6.380.369.297.908 from related parties

Pihak ketiga Third partiesPiutang usaha dari pihak ketiga 1.036.108.196.831 359.334.397.057 Trade accounts receivable from third parties

Dikurangi : cadangan kerugian penurunan nilai (18.937.321.515) (112.579.438.131) Less: Allowance for impairment losses

Jumlah piutang usaha dari Total trade accounts receivablepihak ketiga- bersih 1.017.170.875.316 246.754.958.926 from third parties -net

Jumlah 4.254.475.723.949 6.627.124.256.834 Total

Rincian saldo piutang usaha kepada pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The details of accounts receivable to related parties are as follows:

2018 2017

Rp RpPihak Berelasi Related Parties

PT Waskita Karya (Persero) Tbk 1.349.915.708.600 2.738.950.048.155 PT Waskita Karya (Persero) TbkPT Waskita Bumi Wira 991.867.039.246 -- PT Waskita Bumi WiraPT Cimanggis Cibitung Tollways 331.154.641.939 725.886.830.628 PT Cimanggis Cib itung TollwaysPT Kresna Kusuma Dyandra Marga 88.899.968.092 2.230.356.781.897 PT Kresna Kusuma Dyandra Marga KSO Waskita - Gorip Nanda Guna 67.973.786.370 196.738.990.795 KSO Waskita - Gorip Nanda GunaKSO Waskita - Acset 18.911.177.500 143.426.414.482 KSO Waskita - Acset Pemprov DKI Jakarta 17.261.909.008 25.438.731.682 Pemprov DKI JakartaKSO Waskita - Adhi 16.583.287.600 97.855.020.000 KSO Waskita - Adhi PT Pembangunan Perumahan (Persero) 16.218.742.359 12.759.363.510 PT Pembangunan Perumahan (Persero)KSO Waskita - Wika 8.984.169.020 44.888.429.652 KSO Waskita - Wika PT Hutama Karya (Persero) 7.509.984.340 31.410.067.220 PT Hutama Karya (Persero)PT Nindya Karya (Persero) 7.481.506.644 19.046.844.000 PT Nindya Karya (Persero)PT Pertamina (Persero) 5.087.663.654 -- PT Pertamina (Persero)KSO Hutama - Waskita -- 41.041.494.577 KSO Hutama - WaskitaWaskita - PP - HK -- 47.580.216.048 Waskita - PP - HKWaskita - Basuki -- 20.262.221.901 Waskita - BasukiPerum Perumnas -- 27.699.945.191 Perum PerumnasDinas Sumber Daya Air -- 36.696.009.613 Dinas Sumber Daya AirLainnya (dibawah Rp5 Miliar) 319.745.886.572 23.112.555.619 Others (below Rp5 Billion)

Jumlah 3.247.595.470.943 6.463.149.964.970 Total

Rincian saldo piutang usaha kepada pihak-pihak ketiga adalah sebagai berikut:

The details of accounts receivable to third parties are as follows:

2018 2017

Rp Rp

Pihak ketiga Third partiesPT Hakaaston 86.038.340.000 -- PT HakaastonKSO Pembangunan Perumahan 22.465.575.000 -- KSO Pembangunan Perumahan KSO Solo Trading Contractor Nusa Raya Cipta 11.844.950.000 -- KSO Solo Trading Contractor Nusa Raya Cipta PT Hyundai Engineering & Construction CO LTD 11.118.136.001 -- PT Hyundai Engineering & Construction CO LTDPT Kapuk Naga Indah 10.608.667.777 26.076.165.015 PT Kapuk Naga IndahKSO Abipraya - Jaya Konstruksi 6.835.008.900 -- KSO Abipraya - Jaya Konstruksi PT PakubumiI Semesta 6.003.575.477 -- PT PakubumiI SemestaLainnya (dibawah Rp 5 Miliar) 881.193.943.676 333.258.232.042 Others (below Rp5 Billion)

Jumlah 1.036.108.196.831 359.334.397.057 Total





40

Piutang usaha berdasarkan umur Aging of trade accounts receivable

2018 2017Rp Rp

Belum jatuh tempo 1,529,697,008,034 4,355,880,724,606 Not yet dueLewat jatuh tempo Past due

< 6 bulan 2,522,023,296,636 1,700,256,555,048 < 6 Months6 bulan sampai < 12 bulan 155,452,178,005 266,483,518,786 6 months until < 12 Months> 12 bulan 47,303,241,274 304,503,458,394 > 12 Months

Jumlah 4,254,475,723,949 6,627,124,256,834 Total Jangka waktu rata-rata kredit penjualan barang adalah 180 hari. Tidak ada bunga yang dibebankan atas piutang usaha.

The average credit period on sale of goods is 180 days. No interest is charged on trade accounts receivable.

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha diakui berdasarkan jumlah estimasi yang tidak terpulihkan yang ditentukan dengan mengacu pada pengalaman masa lalu pihak lawan dan analisis posisi keuangan kini pihak lawan. Manajemen telah membentuk cadangan penurunan nilai piutang berdasarkan penilaian individual atas masing-masing pelanggan.

Allowance for impairment losses on trade accounts receivable is recognised based on estimated recoverable amounts determined by reference to past default experience of the counterparty and an analysis of the counterparty’s current financial position. The management provided allowance for impairment losses on receivable, based on individual assessment of each customers.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai Movement in the allowance for impairment

losses

2018 2017Rp Rp

Saldo Awal 195.360.105.193 9.378.571.250 Beginning balancePenambahan 14.903.738.417 187.034.710.213 AdditionPemulihan (181.035.899.785) (1.053.176.270) Recovery

Saldo Akhir 29.227.943.825 195.360.105.193 Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha adalah cukup.

Management believes that the allowance for impairment losses from trade accounts receivable is adequate.

Pada 31 Desember 2018, Perusahaan telah melakukan pemulihan piutang sebesar Rp181.035.899.784, dimana pembayaran dilakukan antara lain oleh PT Hutama Karya (Persero) Tbk sebesar Rp12.013.559.178, Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp36.696.009.163, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp25.438.731.682, dan selebihnya kepada pihak lain sebesar Rp106.887.599.761.

As of December 31, 2018, the Company has recovered receivables amounting to Rp181,035,899,784, of which payments were made, among others, by PT Hutama Karya (Persero) Tbk amounted to Rp12,013,559,178, Water Resources Service amounted to Rp36,696,009,163, the Government of the Province of DKI Jakarta amounted to Rp25,438,731,682, and from others amounted to Rp106,887,599,761.

Pada 31 Desember 2018 dan 2017, piutang usaha terkonsentrasi pada pihak berelasi (Catatan 34). Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang usaha dari pihak ketiga.

As of December 31, 2018 and 2017, trade accounts receivable is concentrated to related parties (Note 34). Management also believes that there is no significant risk concentrated in trade accounts receivable from third parties.

334





41

Piutang usaha Perusahaan dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh dari beberapa bank (Catatan 16).

The Company’s trade accounts receivable are used as collateral for the loan facilities obtained from several banks (Note 16).

7. PIUTANG LAIN-LAIN 7. OTHER RECEIVABLE

2018 2017Rp Rp

Pihak berelasi (Catatan 34) Related parties (Note 34)PT Nindya Karya (Persero) 419,040,289 -- PT Nindya Karya (Persero)

Pihak ketiga Third partiesPT Shimizu 17,779,981,740 -- PT ShimizuPT Permata Citra Cemerlang 1,659,452,952 -- PT Permata Citra CemerlangLainnya (dibaw ah Rp 1 Miliar) 1,364,078,885 3,403,163,441 Others (below Rp 1 Billion)

Jumlah pihak ketiga 20,803,513,577 3,403,163,441 Total third parties

Jumlah 21,222,553,866 3,403,163,441 Total

Piutang lain-lain berdasarkan umur Aging of other receivable

2018 2017Rp Rp

Belum jatuh tempo 20,028,334,692 3,403,163,441 Not yet dueLew at jatuh tempo Past due

< 6 bulan 1,189,688,674 -- < 6 Months6 bulan sampai < 12 bulan -- -- 6 months until < 12 Months> 12 bulan 4,530,500 -- > 12 Months

Jumlah 21,222,553,866 3,403,163,441

Tidak diadakan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain karena manajemen berkeyakinan seluruh piutang lain-lain tersebut dapat ditagih.

No allowance for impairment losses was provided on other accounts receivable as management believes that all such other accounts receivable are collectible.

8. PERSEDIAAN 8. INVENTORIES

2018 2017Rp Rp

Barang jadi - beton precast 999.662.254.602 460.190.436.140 Finished goods - precast concreteBahan baku 782.089.731.237 398.502.938.899 Raw materialsPersediaan dalam proses 377.914.195.416 -- Work in ProcessSuku cadang 65.271.636.543 -- SparepartsBahan Penolong 3.154.366.320 -- Supporting Material

Jumlah 2.228.092.184.118 858.693.375.039 Total

Beton precast merupakan persediaan produk beton unit usaha konstruksi dan precast.

The precast concrete represents inventory of concrete products of construction and precast from business unit.

Persediaan bahan baku merupakan persediaan yang akan digunakan dalam proses produksi, seperti semen, pasir, besi, kawat dan lain-lain.

Raw material inventories are supplies that will be used in the production process, such as cement, sand, iron, wire and others.

Persediaan suku cadang merupakan persediaan yang digunakan untuk mengganti suku cadang yang rusak atas peralatan pabrik dan peralatan transportasi.

Sparepart inventories consist of sparepart used for replacement of damaged sparepart of factory equipment and transportation equipment.

Berdasarkan penelaahan atas kondisi persediaan pada akhir tahun, manajemen tidak

Based on the review of the condition of inventories at the end of the year,

335





41

Piutang usaha Perusahaan dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh dari beberapa bank (Catatan 16).

The Company’s trade accounts receivable are used as collateral for the loan facilities obtained from several banks (Note 16).

7. PIUTANG LAIN-LAIN 7. OTHER RECEIVABLE

2018 2017Rp Rp

Pihak berelasi (Catatan 34) Related parties (Note 34)PT Nindya Karya (Persero) 419,040,289 -- PT Nindya Karya (Persero)

Pihak ketiga Third partiesPT Shimizu 17,779,981,740 -- PT ShimizuPT Permata Citra Cemerlang 1,659,452,952 -- PT Permata Citra CemerlangLainnya (dibaw ah Rp 1 Miliar) 1,364,078,885 3,403,163,441 Others (below Rp 1 Billion)

Jumlah pihak ketiga 20,803,513,577 3,403,163,441 Total third parties

Jumlah 21,222,553,866 3,403,163,441 Total

Piutang lain-lain berdasarkan umur Aging of other receivable

2018 2017Rp Rp

Belum jatuh tempo 20,028,334,692 3,403,163,441 Not yet dueLew at jatuh tempo Past due

< 6 bulan 1,189,688,674 -- < 6 Months6 bulan sampai < 12 bulan -- -- 6 months until < 12 Months> 12 bulan 4,530,500 -- > 12 Months

Jumlah 21,222,553,866 3,403,163,441

Tidak diadakan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain karena manajemen berkeyakinan seluruh piutang lain-lain tersebut dapat ditagih.

No allowance for impairment losses was provided on other accounts receivable as management believes that all such other accounts receivable are collectible.

8. PERSEDIAAN 8. INVENTORIES

2018 2017Rp Rp

Barang jadi - beton precast 999.662.254.602 460.190.436.140 Finished goods - precast concreteBahan baku 782.089.731.237 398.502.938.899 Raw materialsPersediaan dalam proses 377.914.195.416 -- Work in ProcessSuku cadang 65.271.636.543 -- SparepartsBahan Penolong 3.154.366.320 -- Supporting Material

Jumlah 2.228.092.184.118 858.693.375.039 Total

Beton precast merupakan persediaan produk beton unit usaha konstruksi dan precast.

The precast concrete represents inventory of concrete products of construction and precast from business unit.

Persediaan bahan baku merupakan persediaan yang akan digunakan dalam proses produksi, seperti semen, pasir, besi, kawat dan lain-lain.

Raw material inventories are supplies that will be used in the production process, such as cement, sand, iron, wire and others.

Persediaan suku cadang merupakan persediaan yang digunakan untuk mengganti suku cadang yang rusak atas peralatan pabrik dan peralatan transportasi.

Sparepart inventories consist of sparepart used for replacement of damaged sparepart of factory equipment and transportation equipment.

Berdasarkan penelaahan atas kondisi persediaan pada akhir tahun, manajemen tidak

Based on the review of the condition of inventories at the end of the year,





42

membentuk cadangan penurunan terhadap nilai persediaan pada 31 Desember 2018 dan 2017.

management did not provide an allowance for impairment of inventory at December 31, 2018 and 2017.

Sebagian persediaan dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman kredit modal kerja yang diperoleh dari BRIS dan Bank DKI (Catatan 16).

Certain inventories are used as collateral for the working capital loan facilities obtained from BRIS and Bank DKI (Note 16).

9. TAGIHAN BRUTO – PIHAK BERELASI 9. GROSS AMOUNT – RELATED PARTIES

2018 2017

Rp Rp

Pihak berelasi (Catatan 34) Related parties (Note 34)PT Waskita Bumi Wira (WBW) 681.245.280.757 1.632.840.201.149 PT Waskita Bumi Wira (WBW)PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCTW) 516.554.740.990 -- PT Cimanggis Cib itung Tollways (CCTW)PT Pertamina (Persero) 44.500.577.602 -- PT Pertamina (Persero)PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM) -- 457.904.075.321 PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM)

Jumlah pihak berelasi 1.242.300.599.349 2.090.744.276.470 Total related parties Rincian progress pekerjaan sampai dengan saat ini sebagai berikut:

The detail progress to date as follows:

2018 2017

Rp Rp

Progres pekerjaan sampai dengan saat ini 6.529.557.247.887 2.140.754.559.556 Progress to datePenagihan sampai saat ini (5.287.256.648.538) (50.010.283.086) Progress billings to date

Tagihan bruto - pihak berelasi 1.242.300.599.349 2.090.744.276.470 Gross amount - related parties Informasi penting lainnya yang berkaitan dengan tagihan bruto – pihak berelasi sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Other important informations regarding to gross amount – related parties as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:

WBW - Proyek Pembangunan Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder - Manyar Pekerjaan Pile Slab

WBW - The Development of Krian – Legundi – Bunder - Manyar Toll Road Pile Slab Project

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan untuk pembangunan Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder -Manyar Pekerjaan Pile Slab No. 10/SPPJK/WBW/2016 pada tanggal 9 Desember 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.047.328.854.507. Kontrak ini telah diadendum dengan No. 06/ADD/SPPJK/WKW/2017 tanggal 14 Desember 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.512.508.676.831. Kontrak ini telah diaddendum dengan No. 04/ADD/SPPJK/WBW/2018 tanggal 26 Nopember 2018 perihal perubahan metode pembayaran yang semula turnkey menjadi termin dengan mekanisme pembayaran yang dilakukan secara bulanan. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak berakhir pada tanggal 9 Desember 2019. Progres dari kontrak pekerjaan ini sudah mencapai 73,81%.

The Company entered into a construction contract for the development of Krian – Legundi – Bunder -Manyar Toll Road Pile Slab Project No. 10/SPPJK/WBW/2016 dated December 9, 2016 with contract value of Rp3,047,328,854,507. This contract has been addendum with No. 06 / ADD / SPPJK / WKW / 2017 dated December 14, 2017 with contract value of Rp3,512,508,676,831. This contract has been addendum with No. 04/ADD/SPPJK/WBW/2018 dated November 26, 2018 regarding changes to payment methods that were originally turnkey into terms with the payment mechanism made on monthly basis. The period of execution of work based on the contract expires on December 9, 2019. The progress of the contract has reached 73.81%.

336





43

KKDM – Proyek Pembangunan Jalan Tol Bekasi - Cawang – Kampung Melayu (BECAKAYU)

KKDM – The Development of Bekasi – Cawang – Kampung Melayu (BECAKAYU) Toll Road Project

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan untuk pembangunan Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu Seksi 1 No. 12/SPP-KKDM/XII/2016 pada tanggal 5 Desember 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp583.308.424.012. Metode pembayaran yang digunakan pada kontak pekerjaan ini adalah dengan metode turnkey. Progres dari kontrak pekerjaan ini sudah selesai 100%.

The Company entered into a construction contract for the development of Bekasi – Cawang – Kampung Melayu Section 1 Toll Road Project No. 12/SPP-KKDM/XII/2016 dated December 5, 2016 with contract value of Rp 583,308,424,012. The payment method in the contract is using turnkey method. The progress of the contract has been 100% completed.

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan untuk pembangunan Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu Seksi 2D.1 dengan No. 25/SP/KKDM/VIII/2017 pada tanggal 9 Agustus 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp664.212.410.997. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak berakhir pada tanggal 31 Januari 2019. Metode pembayaran yang digunakan pada kontrak pekerjaan ini adalah dengan metode termin. Progres dari kontrak pekerjaan ini per 31 Desember 2018 sudah mencapai 19,62%. Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan untuk Koneksi Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu dengan Tol Wiyoto Wiyono No. 36/SP/KKDM/XIII/2017 pada tanggal 5 Desember 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp176.983.839.605. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak berakhir pada tanggal 29 Mei 2019. Metode pembayaran yang digunakan pada kontrak pekerjaan ini adalah dengan metode termin. Progres dari kontrak pekerjaan ini per 31 Desember 2018 sudah mencapai 2,53%.

The Company entered into a construction contract for the development of Bekasi – Cawang – Kampung Melayu Section 2D.1 Toll Road Project No. 25/SP/KKDM/VIII/2017 dated August 9, 2017 with contract value of Rp664,212,410,997. The period of execution of work based on the contract expires on January 31, 2019. The payment method in the contract is using terms method. The progress of the contract has been reached 19.62% as of December 31, 2018. The Company entered into a construction contract for the connection of Bekasi – Cawang – Kampung Melayu to Toll Wiyoto Wiyono Toll Road Project No. 36/SP/KKDM/XIII/2017 dated December 5, 2017 with contract value of Rp176,983,839,605. The period of execution of work based on the contract expires on May 29, 2019. The payment method in the contract is using terms method. The progress of the contract has been reached 2.53% as of December 31, 2018.

CCTW – Proyek Pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung. Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan untuk pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 1A No. 01/KJBP/CCT/2015 pada tanggal 29 September 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp368.537.696.869. Kontrak ini telah 3 kali diadendum terakhir dengan No. 01/KJBP/ADD III/CCT/2016 tanggal 28 Juli 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp368.581.064.550. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Metode pembayaran yang digunakan pada kontrak pekerjaan ini adalah dengan metode termin. Progres dari kontrak pekerjaan ini per 31 Desember 2018 sudah mencapai 92,91%.

CCTW – Cimanggis Cibitung Toll Road Construction Project. The Company obtained a work contract for the construction of Cimanggis Cibitung Toll Road Section 1A No 01/KJBP/CCT/2015 on September 29, 2015 with a contract value of Rp. 368,537,696,869. This contract has been addendum in three times with No. 01/KJBP/ADDIII/CCT/2016 dated July 28, 2017 with a contract value of Rp368,581,064,550. The period of execution of work based on the contract expires on June 30, 2019. The payment method in the contract is using terms method. The progress of the contract has been reached 92.91% as of December 31, 2018.

CCTW – The Development of Cimanggis Cibitung Toll Road Project The Company entered into a construction contract for the development of Cimanggis Cibitung Section 1A Toll Road Project No. 01/KJBP/CCT/2015 dated September 29, 2015 with contract value of Rp368,537,696,869. This contract has been approved with 3 times and the last time No. 01/KJBP/ADD III/CCT/2016 dated July 28, 2017 with contract amount of Rp368,537,696,869. The Company entered into a construction contract for the Cimanggis Cibitung Section 2 Toll Road Project No. 02/KJBP/CCT/2016

337





43

KKDM – Proyek Pembangunan Jalan Tol Bekasi - Cawang – Kampung Melayu (BECAKAYU)

KKDM – The Development of Bekasi – Cawang – Kampung Melayu (BECAKAYU) Toll Road Project

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan untuk pembangunan Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu Seksi 1 No. 12/SPP-KKDM/XII/2016 pada tanggal 5 Desember 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp583.308.424.012. Metode pembayaran yang digunakan pada kontak pekerjaan ini adalah dengan metode turnkey. Progres dari kontrak pekerjaan ini sudah selesai 100%.

The Company entered into a construction contract for the development of Bekasi – Cawang – Kampung Melayu Section 1 Toll Road Project No. 12/SPP-KKDM/XII/2016 dated December 5, 2016 with contract value of Rp 583,308,424,012. The payment method in the contract is using turnkey method. The progress of the contract has been 100% completed.

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan untuk pembangunan Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu Seksi 2D.1 dengan No. 25/SP/KKDM/VIII/2017 pada tanggal 9 Agustus 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp664.212.410.997. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak berakhir pada tanggal 31 Januari 2019. Metode pembayaran yang digunakan pada kontrak pekerjaan ini adalah dengan metode termin. Progres dari kontrak pekerjaan ini per 31 Desember 2018 sudah mencapai 19,62%. Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan untuk Koneksi Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu dengan Tol Wiyoto Wiyono No. 36/SP/KKDM/XIII/2017 pada tanggal 5 Desember 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp176.983.839.605. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak berakhir pada tanggal 29 Mei 2019. Metode pembayaran yang digunakan pada kontrak pekerjaan ini adalah dengan metode termin. Progres dari kontrak pekerjaan ini per 31 Desember 2018 sudah mencapai 2,53%.

The Company entered into a construction contract for the development of Bekasi – Cawang – Kampung Melayu Section 2D.1 Toll Road Project No. 25/SP/KKDM/VIII/2017 dated August 9, 2017 with contract value of Rp664,212,410,997. The period of execution of work based on the contract expires on January 31, 2019. The payment method in the contract is using terms method. The progress of the contract has been reached 19.62% as of December 31, 2018. The Company entered into a construction contract for the connection of Bekasi – Cawang – Kampung Melayu to Toll Wiyoto Wiyono Toll Road Project No. 36/SP/KKDM/XIII/2017 dated December 5, 2017 with contract value of Rp176,983,839,605. The period of execution of work based on the contract expires on May 29, 2019. The payment method in the contract is using terms method. The progress of the contract has been reached 2.53% as of December 31, 2018.

CCTW – Proyek Pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung. Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan untuk pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 1A No. 01/KJBP/CCT/2015 pada tanggal 29 September 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp368.537.696.869. Kontrak ini telah 3 kali diadendum terakhir dengan No. 01/KJBP/ADD III/CCT/2016 tanggal 28 Juli 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp368.581.064.550. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Metode pembayaran yang digunakan pada kontrak pekerjaan ini adalah dengan metode termin. Progres dari kontrak pekerjaan ini per 31 Desember 2018 sudah mencapai 92,91%.

CCTW – Cimanggis Cibitung Toll Road Construction Project. The Company obtained a work contract for the construction of Cimanggis Cibitung Toll Road Section 1A No 01/KJBP/CCT/2015 on September 29, 2015 with a contract value of Rp. 368,537,696,869. This contract has been addendum in three times with No. 01/KJBP/ADDIII/CCT/2016 dated July 28, 2017 with a contract value of Rp368,581,064,550. The period of execution of work based on the contract expires on June 30, 2019. The payment method in the contract is using terms method. The progress of the contract has been reached 92.91% as of December 31, 2018.

CCTW – The Development of Cimanggis Cibitung Toll Road Project The Company entered into a construction contract for the development of Cimanggis Cibitung Section 1A Toll Road Project No. 01/KJBP/CCT/2015 dated September 29, 2015 with contract value of Rp368,537,696,869. This contract has been approved with 3 times and the last time No. 01/KJBP/ADD III/CCT/2016 dated July 28, 2017 with contract amount of Rp368,537,696,869. The Company entered into a construction contract for the Cimanggis Cibitung Section 2 Toll Road Project No. 02/KJBP/CCT/2016





44

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan untuk pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 No. 02/KJBP/CCT/2016 pada tanggal 29 Juni 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.230.241.128.634. Kontrak ini telah beberapa kali diaddendum terakhir dengan No. 02/SPPJK/ADDIII/CCT/2018 tanggal 15 Oktober 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.099.681.401.394. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Metode pembayaran yang digunakan pada kontrak pekerjaan ini adalah dengan metode termin Progres dari kontrak pekerjaan ini per 31 Desember 2018 sudah mencapai 29,44%. PT Pertamina (Persero) – Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction and Instalation RDMP RU-V Balikpapan. Perusahaan memperoleh kontrak pembuatan CCSP dengan kontrak No 010/V200000/2017-S0 tanggal 23 Nopember 2017 senilai Rp71.400.000.000. Kontrak ini telah diperpanjang 3 kali dengan addendum terakhir No 010/V200000/2017-S0 tanggal 17 Oktober 2018 dengan perubahan nilai kontrak terakhir senilai Rp113.776.718.015. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak berakhir pada tanggal 14 Maret 2019. Metode pembayaran yang digunakan pada kontrak pekerjaan ini adalah dengan metode termin Progres dari kontrak pekerjaan ini per 31 Desember 2018 sudah mencapai 87,10%. Tidak diadakan cadangan kerugian penurunan nilai atas tagihan bruto - pihak berelasi karena manajemen berpendapat seluruh tagihan bruto tersebut dapat ditagih.

The Company obtained a work contract for the construction of Cimanggis Cibitung Toll Road Section 2 No 02/KJBP/CCT/2016 on June 29, 2016 with a contract value of Rp2,230,241,128,634. This contract has been addendum in several times with No. 02/SPPJK/ADDIII/CCT/2018 dated October 15, 2018 with a contract value of Rp2,099,681,401,394. The period of execution of work based on the contract expires on December 31, 2019. The payment method in the contract is using terms method. The progress of the contract has been reached 29.44% as of December 31, 2018.

PT Pertamina (Persero) –Engineering Work, Procurement, Construction and Instalation RDMP RU-V Balikpapan. The Company obtained a contract for making CCSP with a contract No 010/V200000/ 2017-S0 dated November 23, 2017 amounted to Rp71,400,000,000. This contract has been extended 3 times with the last addendum No 010/V200000/201-S0 dated October 17, 2018 with the change in the final contract value amounted to Rp113,776,718,015. The period of execution of work based on the contract expires on March 14, 2019. The payment method in the contract is using terms method. The progress of the contract has been reached 87.10% as of December 31, 2018. There is no reserve of impairment losses on gross claims to service users - related parties because management believes that all gross claims can be collected.

dated June 29, 2016 with contract value of Rp2,230,241,128,634. No allowance for impairment losses was provided on gross amount due from customers - related parties as management believes that all such gross amount are collectible.

10. PAJAK DIBAYAR DIMUKA 10. PREPAID TAXES

2018 2017Rp Rp

Pajak pertambahan nilai 635.863.915.785 652.683.008.180 Value added taxPajak penghasilan pasal 28A 109.406.737.997 -- Income tax article 28APajak penghasilan pasal 22 47.634.024.387 -- Income tax article 22

Jumlah 792.904.678.169 652.683.008.180 Total

11. UANG MUKA KEPADA PIHAK KETIGA 11. ADVANCES TO THIRD PARTIES Uang muka kepada pihak ketiga merupakan uang muka kepada sub kontraktor pihak ketiga yang bekerja pada proyek Perusahaan. Jumlah uang muka pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp50.080.360.881 dan Rp171.077.873.631.

Advances to third parties represent advances paid to third party sub-contractors working for the Company’s projects. Total advances to third parties as of December 31, 2018 and 2017 amounted to Rp50,080,360,881, and Rp171,077,873,631, respectively.

338





45

Uang muka kepada pihak ketiga pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Advances to third parties as of December 31, 2018, as follows:

Nama Vendor/ Saldo/ Rencana dimulai proyek/Vendor Name Balance Project plans start

Rp Tahun/ Year

PT SBS Indonesia 30,000,000,000 2019PT Misi Mulia Metrical 13,894,913,042 2019PT Artha Mega Serindo 4,059,793,500 2019Lain-lain/ Others (dibawah/under Rp4 Miliar/billions ) 2,125,654,344 2019

50,080,360,886

12. BIAYA DIBAYAR DIMUKA 12. PREPAID EXPENSES

2018 2017Rp Rp

PPN keluaran yang belum diterima 315.455.382.014 -- VAT out not yet receivedPembangunan pabrik 22.075.444.566 131.068.044.815 Plant constructionSewa jangka pendek 5.412.393.919 9.520.598.105 Short-term rentAsuransi dibayar dimuka 4.908.617.750 2.284.480.407 Prepaid insurance

Jumlah 347.851.838.249 142.873.123.327 Total

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran yang belum diterima merupakan pengakuan PPN Keluaran atas termin yang telah ditagihkan, namun belum dibayar oleh pemberi kerja.

Value Added Tax (VAT) out which are not yet received represent recognition of VAT out on receivable, but the owner has not paid yet.

Pembangunan pabrik pada umumnya adalah sewa dibayar dimuka atas tanah dan biaya yang dibayarkan untuk mendirikan pabrik di atas tanah yang disewa.

Plant construction mainly represents prepaid rent on land and costs to set up a plant on such rented land.

Sewa jangka pendek akan diamortisasi dan dibebankan kepada masing-masing pabrik sesuai dengan jangka waktu sewa tanah.

Short-term rent are amortised and charged to each plant according to the term rent of the land.

13. INVESTASI PADA VENTURA BERSAMA 13. INVESTMENT IN A JOINT VENTURE

Nama ventura Aktivitasbersama/ utama/ TempatName of Principal kedudukan/

Joint Venture Acitvity Domicile2018 2017

Waskita Beton Precast - Konstruksi/Construction Jakarta 60% 60% Jaya Konstruksi

held by the Company (%)

Kepemilikan dan haksuara yang dimiliki Perusahaan %/

Ownership interestand voting rights

339





45

Uang muka kepada pihak ketiga pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Advances to third parties as of December 31, 2018, as follows:

Nama Vendor/ Saldo/ Rencana dimulai proyek/Vendor Name Balance Project plans start

Rp Tahun/ Year

PT SBS Indonesia 30,000,000,000 2019PT Misi Mulia Metrical 13,894,913,042 2019PT Artha Mega Serindo 4,059,793,500 2019Lain-lain/ Others (dibawah/under Rp4 Miliar/billions ) 2,125,654,344 2019

50,080,360,886

12. BIAYA DIBAYAR DIMUKA 12. PREPAID EXPENSES

2018 2017Rp Rp

PPN keluaran yang belum diterima 315.455.382.014 -- VAT out not yet receivedPembangunan pabrik 22.075.444.566 131.068.044.815 Plant constructionSewa jangka pendek 5.412.393.919 9.520.598.105 Short-term rentAsuransi dibayar dimuka 4.908.617.750 2.284.480.407 Prepaid insurance

Jumlah 347.851.838.249 142.873.123.327 Total

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran yang belum diterima merupakan pengakuan PPN Keluaran atas termin yang telah ditagihkan, namun belum dibayar oleh pemberi kerja.

Value Added Tax (VAT) out which are not yet received represent recognition of VAT out on receivable, but the owner has not paid yet.

Pembangunan pabrik pada umumnya adalah sewa dibayar dimuka atas tanah dan biaya yang dibayarkan untuk mendirikan pabrik di atas tanah yang disewa.

Plant construction mainly represents prepaid rent on land and costs to set up a plant on such rented land.

Sewa jangka pendek akan diamortisasi dan dibebankan kepada masing-masing pabrik sesuai dengan jangka waktu sewa tanah.

Short-term rent are amortised and charged to each plant according to the term rent of the land.

13. INVESTASI PADA VENTURA BERSAMA 13. INVESTMENT IN A JOINT VENTURE

Nama ventura Aktivitasbersama/ utama/ TempatName of Principal kedudukan/

Joint Venture Acitvity Domicile2018 2017

Waskita Beton Precast - Konstruksi/Construction Jakarta 60% 60% Jaya Konstruksi

held by the Company (%)

Kepemilikan dan haksuara yang dimiliki Perusahaan %/

Ownership interestand voting rights





46

Perusahaan dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk (JKMP) telah membentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi normalisasi dan peningkatan turap kali dan saluran penghubung di Provinsi DKI Jakarta dengan nama KSO WSBP JAKON (Waskita Beton Precast - Jaya Konstruksi berdasarkan perjanjian kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) tanggal 28 April 2016.

The Company and PT Jaya Construction Manggala Pratama, Tbk (JKMP) has formed a Joint Operation (JO) for the implementation of normalization of construction works and improvement of plaster times and a conduit in Jakarta under the name of KSO WSBP JAKON (Waskita Beton Precast - Jaya Konstruksi based on a Joint Operation Agreement (JO) dated April 28, 2016.

Informasi dari ventura bersama adalah sebagai berikut:

Information of the joint venture are as follows:

2018 2017

Rp Rp

Saldo awal 14.464.881.275 17.819.135.117 Beginning balanceBagian laba -- (3.354.253.842) Equity in net income

Saldo akhir 14.464.881.275 14.464.881.275 Ending balance

14. ASET TETAP 14. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

Saldo Awal/ Penambahan/ Pengurangan dan Koreksi/ Penilaian Aset Tetap/ Reklasifikasi/ Saldo AkhirBeginning Balance Additions Deductions and Correction Revaluation of Fixed Asset Reclasification Ending Balance

Rp Rp Rp Rp Rp RpKepemilikan Langsung Acquisition Cost

Tanah 699.880.567.691 79.577.354.927 -- 200.077.188.409 35.670.588.973 1.015.205.700.000 LandGedung dan Pabrik 827.937.349.004 -- 216.170.311.769 12.721.899.774 139.426.456.619 763.915.393.628 Building and PlantPerlengkapan Kantor 21.530.997.673 6.690.242.062 -- -- -- 28.221.239.735 Office EquipmentPeralatan 1.971.761.323.983 533.136.191.044 -- -- (5.223.768.544) 2.499.673.746.483 EquipmentKendaraan 11.447.969.236 -- -- -- (11.015.405.456) 432.563.780 Vehicles

Jumlah 3.532.558.207.587 619.403.788.033 216.170.311.769 212.799.088.183 158.857.871.592 4.307.448.643.626 Total

Aset Tetap Dalam Pembangunan Construction in ProgressGedung dan Pabrik 191.146.232.951 1.080.556.827.907 -- -- (175.097.045.592) 1.096.606.015.266 Building and PlantPerlengkapan Kantor -- -- -- -- -- -- Office EquipmentPeralatan 11.605.000.000 269.551.803.398 -- -- 16.239.174.000 297.395.977.398 Equipment

Jumlah 202.751.232.951 1.350.108.631.305 -- -- (158.857.871.592) 1.394.001.992.664 TotalAkumulasi Penyusutan : Accumulated Depreciation

Gedung dan Pabrik 27.692.709.760 26.961.812.287 -- -- -- 54.654.522.047 Building and PlantPerlengkapan Kantor 6.581.865.276 9.068.085.844 -- -- -- 15.649.951.120 Office EquipmentPeralatan 549.344.717.530 352.338.030.500 -- -- 2.981.687.900 904.664.435.930 EquipmentKendaraan 2.989.358.054 176.212.689 -- -- (2.981.687.900) 183.882.843 VehiclesJumlah 586.608.650.620 388.544.141.320 -- -- -- 975.152.791.940 Total

Nilai Tercatat 3.148.700.789.918 4.726.297.844.350 Net Carrying Value

2018

Saldo Awal Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ Saldo AkhirBeginning Balance Additions Deductions Reclasification Ending Balance

Rp Rp Rp Rp RpKepemilikan Langsung Acquisition Cost

Tanah 553.348.279.247 146.532.288.444 -- -- 699.880.567.691 LandGedung dan Pabrik 210.525.900.147 208.643.034.497 -- 408.768.414.360 827.937.349.004 Building and PlantPerlengkapan Kantor 5.560.508.265 2.990.688.779 -- 12.979.800.629 21.530.997.673 Office EquipmentPeralatan 760.899.453.205 518.529.081.019 -- 692.332.789.759 1.971.761.323.983 EquipmentKendaraan 10.741.654.690 706.314.546 -- -- 11.447.969.236 Vehicles

Jumlah 1.541.075.795.554 877.401.407.285 -- 1.114.081.004.748 3.532.558.207.587 Total

Aset Tetap Dalam Pembangunan Construction in ProgressGedung dan Pabrik 306.022.901.116 293.891.746.195 -- (408.768.414.360) 191.146.232.951 Building and PlantPerlengkapan Kantor 5.125.772.720 7.854.027.909 -- (12.979.800.629) -- Office EquipmentPeralatan 292.432.413.308 411.505.376.451 -- (692.332.789.759) 11.605.000.000 Equipment

Jumlah 603.581.087.144 713.251.150.555 -- (1.114.081.004.748) 202.751.232.951 Total

Akumulasi Penyusutan : Accumulated DepreciationGedung dan Pabrik 6.865.721.252 20.826.988.508 -- -- 27.692.709.760 Building and PlantPerlengkapan Kantor 2.418.689.484 4.163.175.792 -- -- 6.581.865.276 Office EquipmentPeralatan 202.291.529.684 347.053.187.846 -- -- 549.344.717.530 EquipmentKendaraan 228.780.697 2.760.577.357 -- -- 2.989.358.054 Vehicles

Jumlah 211.804.721.117 374.803.929.503 -- -- 586.608.650.620 Total

Nilai Tercatat 1.932.852.161.581 3.148.700.789.918 Net Carrying Value

2017

340





47

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expenses was allocated as follows:

2018 2017Rp Rp

Beban pokok pendapatan (Catatan 26) 379.299.842.788 367.880.176.349 Cost of revenue (Note 26)Beban umum dan General and administrative

administrasi (Catatan 28) 9.244.298.532 6.923.753.154 expenses (Note 28)

Jumlah beban penyusutan 388.544.141.320 374.803.929.503 Total depreciation expenses Perusahaan telah memperoleh beberapa hak atas tanah atau hak guna bangunan (HGB) seluas 24 hektar di Bojonegara, Cibitung, Kalijati, Sadang dan Subang selama 35 tahun hingga 2046 dari Badan Pertanahan Nasional, yang terdiri dari seluas 6,16 hektar di Bojonegara, 1,66 hektar di Cibitung, 1,19 hektar di Kalijati, 7,01 hektar di Sadang, dan 15,09 hektar di Subang.

The Company has obtained land rights title or building use rights covering an area of 24 hectares in Bojonegara, Cibitung, Kalijati, Sadang and Subang for 35 years until 2046 from the National Land Affairs Agency (Badan Pertanahan Nasional), which consist of over 6.16 hectares in Bojonegara, 1.66 hectares in Cibitung, 1.19 hectares in Kalijati, 7.01 hectares in Sadang, and 15.09 hectares in Subang.

Manajemen berpendapat bahwa tidak akan ada kesulitan dalam proses perpanjangan hak atas tanah karena semua tanah diperoleh secara legal dan didukung oleh dokumen kepemilikan yang memadai.

Management believes that there will be no difficulty in obtaining extension of land rights since all land were acquired legally and supported by sufficient evidence of ownership.

Tanah dan bangunan dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh dari BNI, BRI dan CIMB Niaga (Catatan 16).

Land and building are used as collateral for the loan facility obtained from BNI, BRI and CIMB Niaga (Note 16).

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, aset gedung dan pabrik, serta peralatan diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp3.641.471.563.830 dan Rp5.192.989.854 terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya kepada PT Asuransi Ramayana Tbk (Ramayana) dan PT Asuransi Jasindo (Persero) (Jasindo) untuk jenis pertanggungan kerusakan properti, gempa bumi dan kebakaran.

As of December 31, 2018 and 2017, building and plant, and equipment of precast plant were insured with a sum insured with of Rp3,641,471,563,830 and Rp5,192,989,854 against fire and other risks with PT Asuransi Ramayana Tbk (Ramayana) and with PT Asuransi Jasindo (Persero) (Jasindo) for all types of property risk, earthquakes and fire.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan atas aset tetap yang diasuransikan adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi.

Management believes that the insurance coverage on the property, plant and equipment is sufficient to cover possible losses.

Perusahaan menerapkan metode revaluasian untuk aset tanah dan bangunan (Catatan 3p). Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan melakukan penilaian aset tetap tanah dan bangunan berdasarkan laporan penilai independen oleh KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan No.00002/2.0014-00/PI/03/0079/1/I/2019 tanggal 14 Januari 2019, nilai wajar dari tanah dan bangunan adalah sebesar Rp1.712.037.000.000, sehingga terdapat surplus revaluasi sebesar Rp212.799.088.183.

The Company applies revaluation method for land and building (Note 3p). In 2018, the Company assessed the fixed assets of land and buildings based on assets revaluation report by KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan No.00002/2.0014-00/PI/03/0079/1/I/2019 dated January 14, 2019, the fair value of land and buildings amounted to Rp1,712,037,000,000, so there was a revaluation surplus amounted Rp212,799,088,183.

341





47

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expenses was allocated as follows:

2018 2017Rp Rp

Beban pokok pendapatan (Catatan 26) 379.299.842.788 367.880.176.349 Cost of revenue (Note 26)Beban umum dan General and administrative

administrasi (Catatan 28) 9.244.298.532 6.923.753.154 expenses (Note 28)

Jumlah beban penyusutan 388.544.141.320 374.803.929.503 Total depreciation expenses Perusahaan telah memperoleh beberapa hak atas tanah atau hak guna bangunan (HGB) seluas 24 hektar di Bojonegara, Cibitung, Kalijati, Sadang dan Subang selama 35 tahun hingga 2046 dari Badan Pertanahan Nasional, yang terdiri dari seluas 6,16 hektar di Bojonegara, 1,66 hektar di Cibitung, 1,19 hektar di Kalijati, 7,01 hektar di Sadang, dan 15,09 hektar di Subang.

The Company has obtained land rights title or building use rights covering an area of 24 hectares in Bojonegara, Cibitung, Kalijati, Sadang and Subang for 35 years until 2046 from the National Land Affairs Agency (Badan Pertanahan Nasional), which consist of over 6.16 hectares in Bojonegara, 1.66 hectares in Cibitung, 1.19 hectares in Kalijati, 7.01 hectares in Sadang, and 15.09 hectares in Subang.

Manajemen berpendapat bahwa tidak akan ada kesulitan dalam proses perpanjangan hak atas tanah karena semua tanah diperoleh secara legal dan didukung oleh dokumen kepemilikan yang memadai.

Management believes that there will be no difficulty in obtaining extension of land rights since all land were acquired legally and supported by sufficient evidence of ownership.

Tanah dan bangunan dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh dari BNI, BRI dan CIMB Niaga (Catatan 16).

Land and building are used as collateral for the loan facility obtained from BNI, BRI and CIMB Niaga (Note 16).

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, aset gedung dan pabrik, serta peralatan diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp3.641.471.563.830 dan Rp5.192.989.854 terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya kepada PT Asuransi Ramayana Tbk (Ramayana) dan PT Asuransi Jasindo (Persero) (Jasindo) untuk jenis pertanggungan kerusakan properti, gempa bumi dan kebakaran.

As of December 31, 2018 and 2017, building and plant, and equipment of precast plant were insured with a sum insured with of Rp3,641,471,563,830 and Rp5,192,989,854 against fire and other risks with PT Asuransi Ramayana Tbk (Ramayana) and with PT Asuransi Jasindo (Persero) (Jasindo) for all types of property risk, earthquakes and fire.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan atas aset tetap yang diasuransikan adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi.

Management believes that the insurance coverage on the property, plant and equipment is sufficient to cover possible losses.

Perusahaan menerapkan metode revaluasian untuk aset tanah dan bangunan (Catatan 3p). Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan melakukan penilaian aset tetap tanah dan bangunan berdasarkan laporan penilai independen oleh KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan No.00002/2.0014-00/PI/03/0079/1/I/2019 tanggal 14 Januari 2019, nilai wajar dari tanah dan bangunan adalah sebesar Rp1.712.037.000.000, sehingga terdapat surplus revaluasi sebesar Rp212.799.088.183.

The Company applies revaluation method for land and building (Note 3p). In 2018, the Company assessed the fixed assets of land and buildings based on assets revaluation report by KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan No.00002/2.0014-00/PI/03/0079/1/I/2019 dated January 14, 2019, the fair value of land and buildings amounted to Rp1,712,037,000,000, so there was a revaluation surplus amounted Rp212,799,088,183.





48

Pendekatan dan metode yang digunakan dalam penentuan nilai wajar tanah adalah Pendekatan Pasar dengan Metode Perbandingan Data Pasar dan Pendekatan Pendapatan dengan Metode Pengembangan Lahan. Sedangkan pendekatan dan metode yang digunakan dalam penentuan nilai wajar bangunan adalah Pendekatan Biaya dengan Metode Depresiasi Reproduksi/ Pengganti Baru.

The approach and method used to determine the fair value of land is Market Approach with Comparative Market Data Method and Revenue Approach with Land Development Method. While the approach and method used to determine the fair value of buildings is Cost Approach with Depreciation Reproduction Method/ Replacement Cost.

Pada tanggal 31 Desember 2018, estimasi persentase penyelesaian aset dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2018, the estimated percentages of completion of the Company’s construction in progress were as follows:

Persentase dalam

Penyelesaian/ Percentage of completion

%

Plant Bojonegara 95%Plant Gasing 88%Plant Klaten 95%Stone Crusher Karangasem Talun 1 60%Quarry Bojonegara 25%Litbang 95%

Nama Proyek/ Project Name

15. ASET LAIN-LAIN 15. OTHER ASSETS

2018 2017Rp Rp

Beban kontrak ditangguhkan 183.434.811.790 -- Deferred chargesSewa jangka panjang 49.009.574.538 128.026.215.451 Long-term rentPerangkat lunak 7.501.599.858 12.704.090.601 SoftwareAset yang diambil alih 5.424.000.000 -- Asset forecloseLain-lain 123.722.000 143.722.000 Others

Jumlah 245.493.708.186 139.474.467.926 Total

Beban kontrak ditangguhkan merupakan beban yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan atas pekerjaan konstruksi yang belum dapat diakui sebagai pendapatan, karena addendum kontrak belum selesai di tandatangani.

Deferred charge is the expenses that paid by the Company for all of the construction contract that not yet been recognized as revenue, because of the addendum not yet signed.

Sewa jangka panjang merupakan biaya sewa tanah dengan jangka waktu 2 sampai dengan 5 tahun.

Long-term rent represents land rent with a period of 2 to 5 years.

Aset yang diambil alih merupakan aset yang diperoleh sebagai kompensasi atas pembayaran piutang usaha dari PT Permata Citra Cemerlang. PT Permata Citra Cemerlang telah membayar piutang usaha kepada Perusahaan sebesar Rp5.424.000.000 yang dikompensasi atau diselesaikan dengan cara menyerahkan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 1772 seluas 65m2 yang terletak di Kelurahan Ilir,

Foreclosed assets are the assets obtained as compensation for payment of trade accounts receivable from PT Permata Citra Cemerlang. PT Permata Citra Cemerlang has paid the receivable to the Company amounting to Rp5,424,000,000 that compensated by transferring a plot of land with property right certificate No. 1772, covering an area of 65 sqm, located at Ilir Village, Bukit Kecil District,

342





49

Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan. Penyerahan aset termasuk dengan segala sesuatu yang sekarang telah dan/atau nanti dikemudian hari akan ada

Palembang City, Province of South Sumatera. The transfer of the assets consist of all of the related things exist, and/ or to will be exist there.

16. UTANG BANK 16. BANK LOANS

2018 2017Rp Rp

Utang bank jangka pendek Short-term bank loansKredit Modal Kerja Working capital loan

Pihak berelasi (Catatan 34) Related parties (Note 34)PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 670,359,467,938 945,632,801,838 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkPT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 600,000,000,000 -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) TbkPT Bank BRISyariah Tbk 512,000,000,000 400,000,000,000 PT Bank BRISyariah TbkPT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 350,000,000,019 -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Jumlah pihak berelasi 2,132,359,467,957 1,345,632,801,838 Total related parties

Pihak ketiga Third partiesPT Bank ICBC Indonesia 700,000,000,000 700,000,000,000 PT Bank ICBC IndonesiaPT Bank DKI 644,200,000,000 298,400,000,000 PT Bank DKIPT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia 486,714,847,275 490,760,795,525 PT Bank Sumitomo Mitsui IndonesiaMUFG Bank, LtdPT Bank of Tokyo Mitsubishi UFG 450,000,000,000 205,000,000,000 PT Bank of Tokyo Mitsubishi UFGPT Bank Permata Tbk 300,000,000,000 -- PT Bank Permata TbkPT Bank CTBC Indonesia 300,000,000,000 300,000,000,000 PT Bank CTBC IndonesiaPT Bank CIMB Niaga Tbk 299,824,895,212 199,290,606,753 PT Bank CIMB Niaga TbkPT Bank BCA Syariah 100,000,000,000 -- PT Bank BCA SyariahPT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk 50,000,000,000 -- PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk

Jumlah pihak ketiga 3,330,739,742,487 2,193,451,402,278 Total third partiesJumlah 5,463,099,210,444 3,539,084,204,116 Total

Utang bank jangka panjang Long-term bank loansKredit Sindikasi Syndicated loan

Pihak berelasi (Catatan 34) Related parties (Note 34)PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk -- 724,462,112,947 PT Bank Negara Indonesia (Persero) TbkPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk -- 724,462,112,947 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Jumlah -- 1,448,924,225,894 Total

Jatuh tempo dalam waktu Current maturities of long-term satu tahun bank loans

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk -- 724,462,112,947 PT Bank Negara Indonesia (Persero) TbkPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk -- 724,462,112,947 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Jumlah -- 1,448,924,225,894 Total

Bunga yang masih harusdibayar (Catatan 20) -- 12,272,039,945 Accrued interest (Note 20)

Jumlah 5,463,099,210,444 5,000,280,469,955 Total

Tingkat suku bunga per tahun: Interest rate per annum:

2018 2017

Tingkat suku bunga/Nisbah/Bagi hasil Interest rate/Profit sharingKredit modal kerja Working capital loans

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 9,25% 10% PT Bank Negara Indonesia (Persero) TbkPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 9,75% 10% PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkPT Bank BRISyariah Tbk *) 9,00% 10% PT Bank BRISyariah Tbk *)PT Bank ICBC Indonesia 9,00% - 9,25% 9,75% - 10,00% PT Bank ICBC IndonesiaPT Bank SMBC Indonesia 8,80% - 9,55% 8.8000000% PT Bank SMBC IndonesiaPT Bank CTBC Indonesia JIBOR + 2,50% JIBOR + 2,25% PT Bank CTBC IndonesiaPT Bank DKI 9,25% 9,25% - 9,50% PT Bank DKIPT Bank of Tokyo Mitsubishi UFG JIBOR + 2,50% JIBOR + 2,50% PT Bank of Tokyo Mitsubishi UFGPT Bank CIMB Niaga Tbk 9,60% 9% PT Bank CIMB Niaga TbkPT BPD Banten Tbk 9,50% 9,50% PT BPD Banten TbkPT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 9,00% -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) TbkPT Bank BCA Syariah *) 9,00% -- PT Bank BCA Syariah *)PT Bank Permata Tbk 9.50% -- PT Bank Permata Tbk

Kredit sindikasi Syndicated loanPT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk -- 9,25% PT Bank Negara Indonesia (Persero) TbkPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk -- 9,25% PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

*) Nisbah/Bagi hasil Profit sharing

343





49

Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan. Penyerahan aset termasuk dengan segala sesuatu yang sekarang telah dan/atau nanti dikemudian hari akan ada

Palembang City, Province of South Sumatera. The transfer of the assets consist of all of the related things exist, and/ or to will be exist there.

16. UTANG BANK 16. BANK LOANS

2018 2017Rp Rp

Utang bank jangka pendek Short-term bank loansKredit Modal Kerja Working capital loan

Pihak berelasi (Catatan 34) Related parties (Note 34)PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 670,359,467,938 945,632,801,838 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkPT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 600,000,000,000 -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) TbkPT Bank BRISyariah Tbk 512,000,000,000 400,000,000,000 PT Bank BRISyariah TbkPT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 350,000,000,019 -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Jumlah pihak berelasi 2,132,359,467,957 1,345,632,801,838 Total related parties

Pihak ketiga Third partiesPT Bank ICBC Indonesia 700,000,000,000 700,000,000,000 PT Bank ICBC IndonesiaPT Bank DKI 644,200,000,000 298,400,000,000 PT Bank DKIPT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia 486,714,847,275 490,760,795,525 PT Bank Sumitomo Mitsui IndonesiaMUFG Bank, LtdPT Bank of Tokyo Mitsubishi UFG 450,000,000,000 205,000,000,000 PT Bank of Tokyo Mitsubishi UFGPT Bank Permata Tbk 300,000,000,000 -- PT Bank Permata TbkPT Bank CTBC Indonesia 300,000,000,000 300,000,000,000 PT Bank CTBC IndonesiaPT Bank CIMB Niaga Tbk 299,824,895,212 199,290,606,753 PT Bank CIMB Niaga TbkPT Bank BCA Syariah 100,000,000,000 -- PT Bank BCA SyariahPT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk 50,000,000,000 -- PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk

Jumlah pihak ketiga 3,330,739,742,487 2,193,451,402,278 Total third partiesJumlah 5,463,099,210,444 3,539,084,204,116 Total

Utang bank jangka panjang Long-term bank loansKredit Sindikasi Syndicated loan

Pihak berelasi (Catatan 34) Related parties (Note 34)PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk -- 724,462,112,947 PT Bank Negara Indonesia (Persero) TbkPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk -- 724,462,112,947 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Jumlah -- 1,448,924,225,894 Total

Jatuh tempo dalam waktu Current maturities of long-term satu tahun bank loans

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk -- 724,462,112,947 PT Bank Negara Indonesia (Persero) TbkPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk -- 724,462,112,947 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Jumlah -- 1,448,924,225,894 Total

Bunga yang masih harusdibayar (Catatan 20) -- 12,272,039,945 Accrued interest (Note 20)

Jumlah 5,463,099,210,444 5,000,280,469,955 Total

Tingkat suku bunga per tahun: Interest rate per annum:

2018 2017

Tingkat suku bunga/Nisbah/Bagi hasil Interest rate/Profit sharingKredit modal kerja Working capital loans

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 9,25% 10% PT Bank Negara Indonesia (Persero) TbkPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 9,75% 10% PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkPT Bank BRISyariah Tbk *) 9,00% 10% PT Bank BRISyariah Tbk *)PT Bank ICBC Indonesia 9,00% - 9,25% 9,75% - 10,00% PT Bank ICBC IndonesiaPT Bank SMBC Indonesia 8,80% - 9,55% 8.8000000% PT Bank SMBC IndonesiaPT Bank CTBC Indonesia JIBOR + 2,50% JIBOR + 2,25% PT Bank CTBC IndonesiaPT Bank DKI 9,25% 9,25% - 9,50% PT Bank DKIPT Bank of Tokyo Mitsubishi UFG JIBOR + 2,50% JIBOR + 2,50% PT Bank of Tokyo Mitsubishi UFGPT Bank CIMB Niaga Tbk 9,60% 9% PT Bank CIMB Niaga TbkPT BPD Banten Tbk 9,50% 9,50% PT BPD Banten TbkPT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 9,00% -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) TbkPT Bank BCA Syariah *) 9,00% -- PT Bank BCA Syariah *)PT Bank Permata Tbk 9.50% -- PT Bank Permata Tbk

Kredit sindikasi Syndicated loanPT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk -- 9,25% PT Bank Negara Indonesia (Persero) TbkPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk -- 9,25% PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

*) Nisbah/Bagi hasil Profit sharing





50

Beban bunga yang dibebankan ke laba rugi adalah sebagai berikut:

Interest expense charges to profit or loss were as follows:

2018 2017Rp Rp

Kredit modal kerja Working capital loansPihak berelasi Related parties

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 79,164,414,276 94,694,637,372 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkPT Bank BRISyariah Tbk *) 47,312,509,997 40,559,206,285 PT Bank BRISyariah Tbk *)PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 29,400,000,000 - PT Bank Tabungan Negara (Persero) TbkPT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 26,964,891,267 59,506,149,899 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Jumlah 182,841,815,540 194,759,993,556 Total

Pihak ketiga Third partiesPT Bank ICBC Indonesia 56,590,197,764 61,385,530,739 PT Bank ICBC IndonesiaPT Bank DKI 45,985,597,286 10,612,688,889 PT Bank DKIPT Bank of Tokyo Mitsubishi UFG 43,139,680,544 17,332,484,884 PT Bank of Tokyo Mitsubishi UFGPT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia 40,871,052,024 6,395,704,112 PT Bank Sumitomo Mitsui IndonesiaPT Bank CIMB Niaga Tbk 36,766,342,503 1,594,324,854 PT Bank CIMB Niaga TbkPT Bank CTBC Indonesia 25,309,840,827 7,196,206,333 PT Bank CTBC IndonesiaPT Bank Permata Tbk 9,250,000,000 - PT Bank Permata TbkPT BPD Banten Tbk 5,694,722,218 5,700,000,000 PT BPD Banten TbkPT Bank BCA Syariah *) 4,485,886,310 - PT Bank BCA Syariah *)

Jumlah 268,093,319,476 110,216,939,811 Total

Jumlah 450,935,135,016 304,976,933,367 Total

Kredit sindikasi Syndicated loanPihak berelasi Related parties

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 5,282,536,242 67,757,331,508 PT Bank Negara Indonesia (Persero) TbkPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 5,282,536,242 67,757,331,508 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Jumlah 10,565,072,484 135,514,663,016 Total

Bunga SCF 32,165,144,313 - SCF Interest

Jumlah beban bunga 493,665,351,813 440,491,596,383 Interest loan

*) Nisbah/bagi hasil Profit sharing

Kredit Modal Kerja Working Capital Loans 1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

(BRI) 1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk (BRI)

Berdasarkan perjanjian kredit No. 116 tanggal 30 Mei 2016 dan fasilitas ini telah diperpanjang berdasarkan perjanjian kredit modal kerja konstruksi No. 118 tanggal 23 Juli 2018. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari BRI berupa kredit modal kerja konstruksi sebesar Rp 1.000.000.000.000, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019, dengan suku bunga 9,50% per tahun.

Based on credit agreement No.116 dated May 30, 2016 and this facility has recently been extended based on loan extension approval letter of construction working capital loan No. 118 dated Juy 23, 2018. The Company obtained a credit facility from BRI in the form of construction working capital loan of Rp 1,000,000,000,000, with the term of 12 months from May 30, 2018 until May 30, 2019, with an interest rate of 9.50% per annum.

Fasilitas pinjaman ini dijaminkan dengan:

This loan facility is collateralized by:

a. Tagihan atas Proyek Tol Solo-Kertosono yang akan diikat dengan cessie sebesar Rp.690.669.000.000

a. Bill from the Solo-Kertosono toll road project with cessie amounting to Rp690,669,000,000.

b. Tagihan atas Proyek Light Rapid Transit yang akan diikat dengan cessie sebesar Rp.301.209.000.000

b. Bill from the Light Rapid Transit project with cessie amounting to Rp301,209,000,000.

344





51

c. Tagihan atas Proyek Pengamanan Pantai yang akan diikat dengan cessie sebesar Rp.108.578.000.000

c. Bill from the beach barrier project with cessie amounting to Rp108,578,000,000.

d. Tagihan atas Proyek Tol Manado-Bitung yang akan diikat dengan cessie sebesar Rp. 122.352.000.000

d. Bill from the Manado-Bitung toll road project with cessie amounting to Rp122,352,000,000.

e. Tagihan atas Pejagan-Pemalang Tol Road yang akan diikat dengan cessie sebesar Rp. 180.442.000.00

e. Bill from the Pejagan-Pemalang toll road project with cessie amounting to Rp180,442,000,000.

f. Tagihan atas proyek Pemalang-Batang yang akan diikat dengan cessie sebesar Rp.481.162.000.00

f. Bill from the Pemalang-Batang toll road project with cessie amounting to Rp481,162,000,000.

g. Proyek-proyek Perusahaan yang akan dibiayai oleh Bank minimal mencover 120%.

g. The projects of the Company that will funded by the Bank, should covered at least 120%.

h. Tanah di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera Selatan, yang telah diikat Hak Tanggungan dengan Nomor 1249/2017 senilai Rp41.651.000.000 atas sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 324/Gasing, 326/Gasing, 327/Gasing, 328/Gasing, 329/Gasing, 331/Gasing, 342/Gasing, 343/Gasng, 334/Gasing, dan 325/Gasing

h. Land located in Gasing Village, Talang Kelapa District, Banyuasin, South Sumatera, has been tied by Mortagage Right No. 1249/2017 amounting to Rp41,651,000,000 (Note 14) with Building Use Right (SHGB) No. 324/Gasing, 326/Gasing, 327/Gasing, 328/Gasing, 329/Gasing, 331/Gasing, 342/Gasing, 343/Gasng, 334/Gasing, and 325/Gasing.

Pembatasan:

1. Mengikatkan diri sebagai penjamin

terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan kekayaan Perusahaan kepada pihak lain, kecuali yang sudah ada saat ini;

Negative covenants:

1. Binds itself as surety against the other party and / or pledging of the Company wealth to other parties, except those already existing;

2. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Perusahaan sendiri;

2. Filing for bankruptcy declaration to the Commercial Court to declare it self insolvent Company;

3. Menyewakan aset yang dijaminkan di

Bank atau lembaga keuangan lainnya;

3. Rent the tangible assets in banks or other financial institutions;

4. Melunasi/membayar utang kepada

pemegang saham / utang Perusahaan sebelum utang di bank dilunasi terlebih dahulu;

4. Refinance / repay the debt to shareholders/ the Company's debt in advance before the bank loan is repaid;

5. Melakukan tindakan merger, akuisisi, go public dan penjualan aset Perusahaan;

5. Perform Corporate action such as mergers, acquisitions, go public and sell the Company’s assets;

6. Menerima Pinjaman/pembiayaan baru

dari BRI atau lembaga keuangan lainnya.

6. Receive new loans / financing from BRI or other financial institutions.

345





51

c. Tagihan atas Proyek Pengamanan Pantai yang akan diikat dengan cessie sebesar Rp.108.578.000.000

c. Bill from the beach barrier project with cessie amounting to Rp108,578,000,000.

d. Tagihan atas Proyek Tol Manado-Bitung yang akan diikat dengan cessie sebesar Rp. 122.352.000.000

d. Bill from the Manado-Bitung toll road project with cessie amounting to Rp122,352,000,000.

e. Tagihan atas Pejagan-Pemalang Tol Road yang akan diikat dengan cessie sebesar Rp. 180.442.000.00

e. Bill from the Pejagan-Pemalang toll road project with cessie amounting to Rp180,442,000,000.

f. Tagihan atas proyek Pemalang-Batang yang akan diikat dengan cessie sebesar Rp.481.162.000.00

f. Bill from the Pemalang-Batang toll road project with cessie amounting to Rp481,162,000,000.

g. Proyek-proyek Perusahaan yang akan dibiayai oleh Bank minimal mencover 120%.

g. The projects of the Company that will funded by the Bank, should covered at least 120%.

h. Tanah di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera Selatan, yang telah diikat Hak Tanggungan dengan Nomor 1249/2017 senilai Rp41.651.000.000 atas sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 324/Gasing, 326/Gasing, 327/Gasing, 328/Gasing, 329/Gasing, 331/Gasing, 342/Gasing, 343/Gasng, 334/Gasing, dan 325/Gasing

h. Land located in Gasing Village, Talang Kelapa District, Banyuasin, South Sumatera, has been tied by Mortagage Right No. 1249/2017 amounting to Rp41,651,000,000 (Note 14) with Building Use Right (SHGB) No. 324/Gasing, 326/Gasing, 327/Gasing, 328/Gasing, 329/Gasing, 331/Gasing, 342/Gasing, 343/Gasng, 334/Gasing, and 325/Gasing.

Pembatasan:


terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan kekayaan Perusahaan kepada pihak lain, kecuali yang sudah ada saat ini;

Negative covenants:

1. Binds itself as surety against the other party and / or pledging of the Company wealth to other parties, except those already existing;

2. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Perusahaan sendiri;

2. Filing for bankruptcy declaration to the Commercial Court to declare it self insolvent Company;

3. Menyewakan aset yang dijaminkan di

Bank atau lembaga keuangan lainnya;

3. Rent the tangible assets in banks or other financial institutions;

4. Melunasi/membayar utang kepada

pemegang saham / utang Perusahaan sebelum utang di bank dilunasi terlebih dahulu;

4. Refinance / repay the debt to shareholders/ the Company's debt in advance before the bank loan is repaid;

5. Melakukan tindakan merger, akuisisi, go public dan penjualan aset Perusahaan;

5. Perform Corporate action such as mergers, acquisitions, go public and sell the Company’s assets;

6. Menerima Pinjaman/pembiayaan baru

dari BRI atau lembaga keuangan lainnya.

6. Receive new loans / financing from BRI or other financial institutions.





52

Berdasarkan perjanjian kredit No. 116 tanggal 30 Mei 2016 dan fasilitas ini telah diperpanjang berdasarkan perjanjian kredit modal kerja konstruksi No. 118 tanggal 23 Juli 2018. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari BRI berupa kredit modal kerja konstruksi sebesar Rp 1.000.000.000.000, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019, dengan suku bunga 9,50% per tahun.

Based on credit agreement No.116 dated May 30, 2016 and this facility has recently been extended based on loan extension approval letter of construction working capital loan No. 118 dated Juy 23, 2018. The Company obtained a credit facility from BRI in the form of construction working capital loan of Rp 1,000,000,000,000, with the term of 12 months from May 30, 2018 until May 30, 2019, with an interest rate of 9.50% per annum.

2. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

(BTN) 2. PT Bank Tabungan Negara (Persero)

Tbk (BTN)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama No. 53, 57 dan 61 tanggal 25 Mei 2018 dengan BTN, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari BTN berupa kredit modal kerja kontraktor, yang masing-masing peruntukannya adalah sebagai modal kerja pengadaan material precast & readymix proyek Tol Cibitung – Cilincing STA 0+440 – STA 29+825 sebesar Rp400.000.000.000, dengan jangka waktu pinjaman selama 18 bulan sejak penandatanganan perjanjian, sebagai modal kerja pengadaan material precast & readymix proyek Tol Cinere – Serpong SAT 51+200 – STA 62+520 sebesar Rp200.000.000.000, dengan jangka waktu pinjaman selama 8 bulan sejak penandatanganan perjanjian, SKBDN untuk pembelian bahan baku/ perlengkapan kebutuhan material yang berhubungan dengan kegiatan bisnis perusahaan dan pembayaran termin kepada subkontraktor/supplier sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 27 April 2019.

Based on the Deed of Cooperation Agreement No. 53, 57 and 61 dated May 25, 2018 with BTN, the Company obtained a credit facility from BTN in the form of contractor working capital loans, each of which is used as working capital for purchasing of precast & readymix materials for Cibitung - Cilincing Toll Project STA 0 + 440 - STA 29 + 825 of Rp400,000,000,000, with a loan period of 18 months from the signing of the agreement , as working capital for the procurement of precast & readymix materials for the Cinere - Serpong SAT Toll project 51 + 200 - STA 62 + 520 totaling Rp200,000,000,000, with a loan period of 8 months from the signing of the agreement, SKBDN for the purchase of raw materials / equipment related to the business activities of the company and the payment of terminology to subcontractors/ suppliers amounting to Rp100,000,000,000 with a period of up to April 27, 2019.

Masing-masing fasilitas ini dijaminkan dengan Cassie atas tagihan termin/ pembayaran berdasarkan SPPM No. 10/SPPM/WK/DVII/2017 tanggal 28 September 2017, Cassie atas tagihan/ termin/ pembayaran berdasarkan SPM No. 09/SPPM/WK/DVII/2017 tanggal 25 September 2017.

Each of these facilities is guaranteed by Cassie for term bill / payment based on SPPM No. 10/SPPM/WK/DVII/2017 dated September 28, 2017, Cassie for invoices / terms / payments based on SPM No. 09 / SPPM/WKDVII/2017 dated September 25, 2017.

Pembatasan: 1. Memperoleh fasilitas kredit dari pihak

lain sehubungan dengan proyek tersebut kecuali pinjaman dari pemegang saham dan transaksi yang lazim;

2. Mengikat diri sebagai penjamin dan atau

menjamin harta;

3. Melakukan merger dan akuisisi;

Negative covenants: 1. Obtained a credit facility from others

related to the project except the credit facility from the shareholders and common transactions;

2. Binds itself as surety and/ or pledging the Company’s assets;

3. Hold a merger and acquisition;

346





53

4. Melunasi hutang kepada pemegang saham;

5. Membubarkan Perusahaan atau

meminta dinyatakan pailit;

6. Memindahtangankan dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga.

Memberitahu secara tertulis kepada Bank mengenai maksudnya untuk mengeluarkan saham baru dan menjual saham-saham yang telah ada.

4. Pay of the loan from the shareholders;

5. Liquidation of corporate or propose

file bankruptcy;

6. Transferring in any the form to a third party;

The Company must provide written notification to the Bank regarding the issuance of the new shares and selling the existing shares.

3. PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS) 3. PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS)

Berdasarkan perjanjian pemberian line facility Musyarakah No. 13 tanggal 17 Oktober 2016 dan fasilitas ini telah diperpanjang berdasarkan surat persetujuan perpanjangan pembiayaan No. B.101/OL/CBG/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018, dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut:

Based Musyarakah facility agreement No. 13 dated October 17, 2016, and this facility has recently been extended based on the loan extension approval letter No. B.101OL/CBG/VIII/2018 dated August 23, 2018, with the following conditions:

Plafon Rp 600.000.000.000; Plafon perpanjangan

Rp 495.000.000.000; Jangka waktu fasilitas maksimal 18

bulan sejak penandatanganan perpanjangan atau maksimal sampai dengan Februari 2020;

Nisbah bagi hasil akan ditentukan kemudian saat pencairan dengan indikasi expense yield Bank saat ini sebesar 9% efektif per tahun.

Selama masa pembiayaan di BRIS berlangsung maka nasabah tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan dibawah ini tanpa persetujuan tertulis dari BRIS: 1. Mengadakan merger dengan

Perusahaan lain; 2. Membayar/melunasi sebagian atau

seluruh pinjaman dari pemegang saham;

3. Mengubah bentuk atau status badan hukum perseroan, merubah anggaran dasar Perusahaan, memindahtangankan penerima atau saham baik antar pemegang saham maupun pihak lain;

4. Mengagunkan, menyewakan dan mengalihkan aset yang dijaminkan kepada kreditur atau pihak lainnya;

Initial ceiling of Rp 600,000,000,000; Extension ceiling of

Rp 495,000,000,000; Facility period is a maximum of 18

months from the signing of the extension or up to February 2020;

The profit sharing ratio will be determined later when disbursing with an indication that the current bank yield is 9% effective per year.

During the financing period at BRIS, customers are not permitted to carry out the following actions without written consent from BRIS: 1. Hold a merger with another company;

2. Pay / pay off part or all of the loan

from the shareholders;

3. Change the form or status of the legal entity of the company, amending the Company's articles of association, transferring recipients or shares both among shareholders and other parties;

4. Appoint, lease and transfer assets guaranteed to creditors or other parties;

347





53

4. Melunasi hutang kepada pemegang saham;

5. Membubarkan Perusahaan atau

meminta dinyatakan pailit;

6. Memindahtangankan dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga.

Memberitahu secara tertulis kepada Bank mengenai maksudnya untuk mengeluarkan saham baru dan menjual saham-saham yang telah ada.

4. Pay of the loan from the shareholders;

5. Liquidation of corporate or propose

file bankruptcy;

6. Transferring in any the form to a third party;

The Company must provide written notification to the Bank regarding the issuance of the new shares and selling the existing shares.

3. PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS) 3. PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS)



Plafon Rp 600.000.000.000; Plafon perpanjangan

Rp 495.000.000.000; Jangka waktu fasilitas maksimal 18

bulan sejak penandatanganan perpanjangan atau maksimal sampai dengan Februari 2020;

Nisbah bagi hasil akan ditentukan kemudian saat pencairan dengan indikasi expense yield Bank saat ini sebesar 9% efektif per tahun.

Selama masa pembiayaan di BRIS berlangsung maka nasabah tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan dibawah ini tanpa persetujuan tertulis dari BRIS: 1. Mengadakan merger dengan

Perusahaan lain; 2. Membayar/melunasi sebagian atau

seluruh pinjaman dari pemegang saham;

3. Mengubah bentuk atau status badan hukum perseroan, merubah anggaran dasar Perusahaan, memindahtangankan penerima atau saham baik antar pemegang saham maupun pihak lain;

4. Mengagunkan, menyewakan dan mengalihkan aset yang dijaminkan kepada kreditur atau pihak lainnya;

Initial ceiling of Rp 600,000,000,000; Extension ceiling of

Rp 495,000,000,000; Facility period is a maximum of 18

months from the signing of the extension or up to February 2020;

The profit sharing ratio will be determined later when disbursing with an indication that the current bank yield is 9% effective per year.

During the financing period at BRIS, customers are not permitted to carry out the following actions without written consent from BRIS: 1. Hold a merger with another company;

2. Pay / pay off part or all of the loan

from the shareholders;

3. Change the form or status of the legal entity of the company, amending the Company's articles of association, transferring recipients or shares both among shareholders and other parties;

4. Appoint, lease and transfer assets guaranteed to creditors or other parties;





54

5. Melakukan investasi baru pada bidang usaha yang tidak secara langsung berkaitan dengan bisnis inti nasabah;

6. Menjual sebagian atau seluruh aset Perusahaan, diluar kegiatan operasional Perusahaan.

Selama masa pembiayaan di BRIS berlangsung maka nasabah wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada BRIS sebelum melakukan tindakan-tindakan dibawah ini: 1. Memperoleh atau menambah pinjaman

dari Bank atau institusi Keuangan lain 2. Mengubah susunan pengurus

Perusahaan 3. Melakukan investasi (capital

expenditure) sama dengan atau lebih besar dari persentase aset Perusahaan.

5. Make new investments in business fields that are not directly related to the customer's core business;

6. Sells part or all of the Company's assets, excluding the Company's operational activities.

During the financing period at BRIS, the customer must provide written notification to BRIS before taking the following actions: 1. Obtain or add a loan from a bank or

other financial institution 2. Change the management of

the Company 3. Make an investment (capital

expenditure) equal to or greater than percentage of the Company's assets.

Fasilitas pinjaman ini dijaminkan dengan:

1. Jumlah piutang dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan/atau tagihan kepada Non PT Waskita Karya (Persero) Tbk (dengan persetujuan BRIS), sebagai pemilik atas kontrak pekerjaan yang menjadi underlying pencairan di BRIS (Catatan 6).

2. Persediaan bahan baku yang dibeli dengan pembiayaan BRIS melalui skema pre-project financing (Catatan 8).


1. Total receivable from PT Waskita Karya (Persero) Tbk and/or Non PT Waskita Karya (Persero) Tbk (with approval from BRIS), as owner of contract agreement as underlying for drawdown in BRIS (Note 6).

2. Raw material inventories bought with funds from BRIS with pre-project financing scheme (Note 8).

Nilai fidusia atas jaminan piutang dan persediaan adalah minimal 125% dari plafon fasilitas atau Rp750.000.000.000 (Catatan 6 dan 8).

Fiduciary value of receivables and inventories provided as collaterals is at least 125% of the facility limit or equivalent to Rp 750,000,000,000 (Note 6 and 8).



4. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

(BNI) 4. PT Bank Negara Indonesia (Persero)

Tbk (BNI)

Berdasarkan perjanjian kredit No. 150 tanggal 23 Juni 2015 dan fasilitas ini telah diperpanjang berdasarkan persetujuan perubahan perjanjian kredit No. (3) 150 tanggal 19 Juli 2018, dengan jangka waktu sampai dengan 22 Juni 2019 dan suku bunga sebesar 9,25%.

Based on letter No. BIN/2.2/094/R dated June 10, 2015 and this facility has recently been extended based on the loan extension approval letter No. (3) 150 dated July 19, 2018, with a term until June 22, 2019 and interest rate 9.25%.

348





55

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari BNI sebagai berikut

The Company obtained credit facilities from BNI as follows:

Kredit modal kerja revolving sebesar Rp 50.000.000.000, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016. Kredit modal kerja revolving tersebut telah diaktanotariskan berdasarkan perjanjian kredit No. 150 tanggal 23 Juni 2015.

Revolving working capital loan amounting to Rp 50,000,000,000, with a term of 12 months from June 23, 2015 until June 23, 2016. Revolving working capital loan has been notarized based on loan agreement No. 150 dated June 23, 2015.

Kredit modal transaksional sebesar Rp 300.000.000.000, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016. Kredit modal transaksional tersebut telah diaktanotariskan berdasarkan perjanjian kredit No. 151 tanggal 23 Juni 2015.

Transactional working capital loan amounting to Rp 300,000,000,000, with a term of 12 months from June 23, 2015 until June 23, 2016. Transactional working capital loan has been notarized based on loan agreement No. 151 dated June 23, 2015.

Kredit modal kerja Supply Chain Financing (SCF), bank garansi (Catatan 36) dan Letter of Credit (L/C) atau SKBDN sebesar Rp 300.000.000.000, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016. Kredit modal kerja SCF tersebut telah diaktanotariskan berdasarkan perjanjian kredit No. 152 tanggal 23 Juni 2015.

Working capital Supply Chain Financing (SCF), bank guarantee (Note 36) and Letter of Credit (L/C) or SKBDN amounting to Rp 300,000,000,000, with the term of 12 months from June 23, 2015 until June 23, 2016. SCF has been notarized based on loan agreement No. 152 dated June 23, 2015.

Pada tanggal pelaporan, penggunaan fasilitas SCF masih tercatat dalam utang usaha (Catatan 17).

As of reporting date, the total amount of SCF facility utilized is recognized in trade accounts payable (Note 17).

Seluruh fasilitas BNI diatas telah diperpanjang berdasarkan surat persetujuan perpanjangan fasilitas kredit No. BIN/2.2/445/R tanggal 21 Juni 2017, dengan jangka waktu selama 12 bulan sampai dengan tanggal 22 Juni 2018.

All of the aforementioned facilities with BNI have been extended based on loan extension approval letter No. BIN/2.2/445/R dated June 21, 2017, with the term of loan for 12 months until June 22, 2018.

Seluruh fasilitas telah diperpanjang sampai dengan 22 Juni 2019, dengan suku bunga efektif sebesar 9,25%, berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (3) 150 maksimum Rp50.000.000.000; berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (3) 151 maksimum Rp300.000.000.000; dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Tidak Langsung Nomor (3) 152 maksimum Rp300.000.000.000.

All facilities have been extended up to June 22, 2019, with an effective interest rate of 9.25%, based on the Agreement to Amend the Credit Agreement Number (3) 150 maximum of Rp50,000,000,000; based on the Agreement to Amend the Credit Agreement Number (3) 151 to a maximum of Rp300,000,000,000; and Approval of Amendment to the Number (3) 152 Award of Indirect Credit Facility for a maximum of Rp300,000,000,000.

349





55

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari BNI sebagai berikut

The Company obtained credit facilities from BNI as follows:

Kredit modal kerja revolving sebesar Rp 50.000.000.000, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016. Kredit modal kerja revolving tersebut telah diaktanotariskan berdasarkan perjanjian kredit No. 150 tanggal 23 Juni 2015.

Revolving working capital loan amounting to Rp 50,000,000,000, with a term of 12 months from June 23, 2015 until June 23, 2016. Revolving working capital loan has been notarized based on loan agreement No. 150 dated June 23, 2015.

Kredit modal transaksional sebesar Rp 300.000.000.000, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016. Kredit modal transaksional tersebut telah diaktanotariskan berdasarkan perjanjian kredit No. 151 tanggal 23 Juni 2015.

Transactional working capital loan amounting to Rp 300,000,000,000, with a term of 12 months from June 23, 2015 until June 23, 2016. Transactional working capital loan has been notarized based on loan agreement No. 151 dated June 23, 2015.

Kredit modal kerja Supply Chain Financing (SCF), bank garansi (Catatan 36) dan Letter of Credit (L/C) atau SKBDN sebesar Rp 300.000.000.000, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016. Kredit modal kerja SCF tersebut telah diaktanotariskan berdasarkan perjanjian kredit No. 152 tanggal 23 Juni 2015.

Working capital Supply Chain Financing (SCF), bank guarantee (Note 36) and Letter of Credit (L/C) or SKBDN amounting to Rp 300,000,000,000, with the term of 12 months from June 23, 2015 until June 23, 2016. SCF has been notarized based on loan agreement No. 152 dated June 23, 2015.

Pada tanggal pelaporan, penggunaan fasilitas SCF masih tercatat dalam utang usaha (Catatan 17).

As of reporting date, the total amount of SCF facility utilized is recognized in trade accounts payable (Note 17).

Seluruh fasilitas BNI diatas telah diperpanjang berdasarkan surat persetujuan perpanjangan fasilitas kredit No. BIN/2.2/445/R tanggal 21 Juni 2017, dengan jangka waktu selama 12 bulan sampai dengan tanggal 22 Juni 2018.

All of the aforementioned facilities with BNI have been extended based on loan extension approval letter No. BIN/2.2/445/R dated June 21, 2017, with the term of loan for 12 months until June 22, 2018.

Seluruh fasilitas telah diperpanjang sampai dengan 22 Juni 2019, dengan suku bunga efektif sebesar 9,25%, berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (3) 150 maksimum Rp50.000.000.000; berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (3) 151 maksimum Rp300.000.000.000; dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Tidak Langsung Nomor (3) 152 maksimum Rp300.000.000.000.

All facilities have been extended up to June 22, 2019, with an effective interest rate of 9.25%, based on the Agreement to Amend the Credit Agreement Number (3) 150 maximum of Rp50,000,000,000; based on the Agreement to Amend the Credit Agreement Number (3) 151 to a maximum of Rp300,000,000,000; and Approval of Amendment to the Number (3) 152 Award of Indirect Credit Facility for a maximum of Rp300,000,000,000.





56

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan: The loan facilities are collaterized by:

Satu bidang tanah dan bangunan seluas 40.196 m2, terletak di Desa Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp66.038.444.437 sesuai dengan Laporan Konsultan KJPP Piesta No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 (Catatan 14) sudah diikat Hak Tanggungan (HT).

A plot of land and building, covering an area of 40,196 sqm, located at Kedungwonokerto Village, Prambon District, Sidoarjo Regency, East Jawa under the name of the Company amounting to Rp66,038,444,437 according to Consultant KJPP Piesta Report No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 dated February 24, 2015 (Note 14) has been tied by Mortgage Right.

Satu bidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 0032 berlaku sejak tanggal 22 Januari 2015 dengan luas 70.099 m2, terletak di Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, senilai Rp 88.340.004.000 (Catatan 14) sudah diikat HT.

A plot of Land and Building with Building Use Right (SHGB) No. 0032 dated January 22, 2015 which covering an area of 70,099 sqm, located at Cibatu Village, Cibatu District, Purwakarta Regency, West Jawa, amounting to Rp 88,340,004,000 (Note 14) has been tied by Mortgage Right.

Peralatan, mesin, dan alat berat di Pabrik Karawang, Desa Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, senilai Rp 299.866.478.836 sesuai Laporan Konsultan KJPP Piesta No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 (Catatan 14) sudah diikat secara fidusia.

Equipment, machine, and heavy equipment at Karawang Plant, Klari Village, Karawang Regency, West Jawa amounting to Rp299,866,478,836 based on Consultant KJPP Piesta Report No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 dated February 24, 2015 (Note 14) has been tied by fiduciary.

Satu bidang tanah dan bangunan seluas 130.296 m2, terletak di Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, atas nama Perusahaan senilai Rp137.721.233.566 sesuai dengan Laporan Konsultan KJPP Piesta No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 (Catatan 14) sudah diikat HT.

A plot of land and building, covering an area of 130,296 sqm, located at Curug Village, Klari District, Karawang Regency, West Jawa under the name of the Company amounting to Rp137,721,233,566 according to Consultant KJPP Piesta Report No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 dated February 24, 2015 (Note 14) has been tied by Mortgage Right.

Satu bidang tanah dan bangunan dengan SHGB No. 02 berlaku sejak tanggal 16 Pebruari 1988 yang berakhir pada tanggal 16 Pebruari 2018, dengan luas 16.620 m2, terletak di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, atas nama Perusahaan (dahulu atas nama WSKT) senilai Rp 58.218.498.201 (Catatan 14) sudah diikat HT.

A plot of Land and Building with Building Use Right (SHGB) No. 02 dated February 16, 1988 which will expire on February 16, 2018, covering an area of 16,620 sqm, located at Kalijaya Village, West Cikarang District, Bekasi Regency, West Jawa, under the name of the Company (formerly under the name WSKT) amounting to Rp 58,218,498,201 (Note 14) has been tied by Mortgage Right.

Peralatan, mesin dan alat berat di Pabrik Sidoarjo, Desa Kedungwonokerto, Jawa Timur, senilai Rp175.490.704.294 sesuai Laporan

Equipment, machine and heavy equipment at Sidoarjo Plant, Kedungwonokerto Village, East Jawa amounting to Rp175,490,704,294

350





57

Konsultan KJPP Piesta No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 (Catatan 14) sudah diikat secara fidusia.

according to Consultant KJPP Piesta Report No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 dated February 24, 2015 (Note 14) has been tied by fiduciary.

Piutang usaha Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp240.461.410.753 (Catatan 6) sudah diikat secara fidusia.

Trade accounts receivable of the Company as of December 31, 2015 amounting to Rp240,461,410,753 (Note 6) has been tied by fiduciary.

Pembatasan:

Negative covenants:

1. Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar yang dapat mengurangi kemampuan Perusahaan melunasi fasilitas kredit;

1. Change the business activities as stated in the Articles of Association that can reduce the Company’s ability to pay off the credit facility;

2. Menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan/ aset dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi kecuali:

2. Sell or transfer all of the assets of the Company in a single transaction or in multiple transaction, except:

Menjual atau mengalihkan aset dengan ketentuan yang bersifat arm’s length dan dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;

Menjual atau dengan cara lain mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe, sifat dan kualitasnya;

Menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorgarnisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material; dan

Menjual atau mengalihkan aset yang sudah tidak berguna atau tidak dipakai lagi dengan ketentuan yang bersifat arm’s length.

Selling or transferring assets under arragement that are at arm’s length and in order to run the daily business activities;

Selling or transferring assets as a replacement or to be replaced with another comparable assets or better in type, nature, and quality;

Selling or transferring assets for

the purpose of government reorganization of Republic Indonesia as long as the sale of assets did not have a material result; and

Selling or transferring assets that are not useful or not used with the requirements of arm’s length.

3. Mengubah usaha yang sekarang

dijalankan/ diusahakan yang dapat menimbulkan akibat material, kecuali dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

3. Change the operation of current business that may cause material impact unless required by applicable law.

4. Melakukan peleburan, penggabungan, pemisahan, pembubaran perseroan maupun rekonstruksi (tindakan korporasi), kecuali:

4. Merger, business combination, separation, liquidation or corporate reorganization, except:

Reorganisasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang memiliki akibat tidak material;

Tindakan korporasi dengan anggota

Reorganization can be done by the Government of Republic Indonesia as long as the impact is not material;

The corporate actions with other

351





57

Konsultan KJPP Piesta No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 (Catatan 14) sudah diikat secara fidusia.

according to Consultant KJPP Piesta Report No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 dated February 24, 2015 (Note 14) has been tied by fiduciary.

Piutang usaha Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp240.461.410.753 (Catatan 6) sudah diikat secara fidusia.

Trade accounts receivable of the Company as of December 31, 2015 amounting to Rp240,461,410,753 (Note 6) has been tied by fiduciary.

Pembatasan:

Negative covenants:

1. Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar yang dapat mengurangi kemampuan Perusahaan melunasi fasilitas kredit;

1. Change the business activities as stated in the Articles of Association that can reduce the Company’s ability to pay off the credit facility;

2. Menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan/ aset dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi kecuali:

2. Sell or transfer all of the assets of the Company in a single transaction or in multiple transaction, except:

Menjual atau mengalihkan aset dengan ketentuan yang bersifat arm’s length dan dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;

Menjual atau dengan cara lain mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe, sifat dan kualitasnya;

Menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorgarnisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material; dan

Menjual atau mengalihkan aset yang sudah tidak berguna atau tidak dipakai lagi dengan ketentuan yang bersifat arm’s length.

Selling or transferring assets under arragement that are at arm’s length and in order to run the daily business activities;

Selling or transferring assets as a replacement or to be replaced with another comparable assets or better in type, nature, and quality;

Selling or transferring assets for

the purpose of government reorganization of Republic Indonesia as long as the sale of assets did not have a material result; and

Selling or transferring assets that are not useful or not used with the requirements of arm’s length.

3. Mengubah usaha yang sekarang

dijalankan/ diusahakan yang dapat menimbulkan akibat material, kecuali dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

3. Change the operation of current business that may cause material impact unless required by applicable law.

4. Melakukan peleburan, penggabungan, pemisahan, pembubaran perseroan maupun rekonstruksi (tindakan korporasi), kecuali:

4. Merger, business combination, separation, liquidation or corporate reorganization, except:

Reorganisasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang memiliki akibat tidak material;

Tindakan korporasi dengan anggota

Reorganization can be done by the Government of Republic Indonesia as long as the impact is not material;






58

lain dalam grup dengan ketentuan bahwa tindakan korporasi tersebut dilakukan;

members in the group with the provision following the requirements;

Tindakan korporasi yang

dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

The Company will be the resurviving legal entity and will have the legal status after the corporate action; and

Pemisahan dimana Perusahaan menjadi pemegang saham mayoritas.

Separation in which the Company will be the majority shareholder.

5. Melakukan perubahan Anggaran Dasar

yang dapat menimbulkan akibat material; dan

5. Changes in the Articles of Association that can lead to a material impact; and

6. Mengajukan permohonan pailit atau

permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada instansi yang berwenang.

6. Propose file bankruptcy or postponement of debt payment to authorized parties.

7. Memperoleh pinjaman dari bank atau

lembaga keuangan lain. 7. Obtain or add a loan from a bank or

other financial institution.

Berdasarkan surat No. BIN/2.2/391/R tanggal 7 Juni 2016, BNI memberikan persetujuan waiver atas pembatasan melakukan perubahan Anggaran Dasar yang dapat menimbulkan akibat material terkait rencana Perusahaan untuk melakukan proses penawaran umum perdana saham (Catatan 1b). Berdasarkan surat No.BIN/2.2/167/R tanggal 7 April 2019, BNI memberikan persetujuan waiver atas pembatasan memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain.

Based on the letter No. BIN/2.2/391/R dated June 7, 2016, BNI approved to waive restriction concerning changes in the Articles of Association that can lead to a material impact in relation to the Company’s initial public offering of shares (Note 1b).

Based on the letter No. BIN/2.2/167/R dated April 7, 2019, BNI approved to waive restriction concerning obtain or add a loan from a bank or other financial institution.

5. PT Bank ICBC Indonesia (ICBC)

5. PT Bank ICBC Indonesia (ICBC)

Berdasarkan perjanjian kredit No.38 tanggal 20 Desember 2016, Perusahaan memperoleh kredit modal kerja dari ICBC sebesar Rp400.000.000.000 yang terbagi atas 2 tranche. Tranche A sebesar Rp200.000.000.000 merupakan committed line dan tranche B sebesar Rp200.000.000.000 merupakan uncommitted line, dengan jangka waktu satu (1) tahun sejak penandatanganan perjanjian dengan suku bunga tranche A 9,25% per tahun dan tranche B 9,00% per tahun.

Based on credit agreement No. 38 dated December 20, 2016, the Company obtained working capital loan from ICBC amounting to Rp400,000,000,000 divided in 2 tranches. Tranche A amounting to Rp200,000,000,000 is a committed line and tranche B amounting to Rp200,000,000,000 is an uncommitted line, with the term of one (1) year from the signing of the agreement with an interest rate on tranche A of 9.25% per annum and tranche B of 9.00% per annum.

352





59

Berdasarkan Surat Penawaran Kredit No. 052/CBIII/ICBC/III/2017 tanggal 22 Maret 2017, Perusahaan mendapatkan tambahan kredit modal kerja dari ICBC dengan jumlah fasilitas Rp300.000.000.000 yang terbagi atas dua (2) tranche. Tranche A sebesar Rp150.000.000.000 merupakan committed line dan tranche B sebesar Rp150.000.000.000 merupakan uncommitted line, dengan jangka waktu satu (1) tahun sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017 dengan suku bunga tranche A 10% per tahun dan tranche B 9,75% per tahun.

Based on Credit Offering Letter No. 052/CBIII/ICBC/III/2017 dated March 22, 2017, the Company obtained additional working capital loan from ICBC for a total facility amount of Rp300,000,000,000 divided into two (2) tranches. Tranche A amounting to Rp150,000,000,000 is a committed line while Tranche B amounting to Rp150,000,000,000 is an uncommited line, with a term of one (1) year from December 20, 2016 until December 20, 2017. The interest rate on tranche A is at 10% per annum while for tranche B is at 9.75% per annum.

Fasilitas ini telah diperpanjang berdasarkan surat persetujuan perpanjangan fasilitas kredit No. 244/CBIII/ICBC/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017, dengan jangka waktu dua (2) bulan sampai dengan tanggal 20 Februari 2018, dengan adendum suku bunga tranche A 9.25% per tahun dan tranche B 9% per tahun.

This facility has been extended based on loan extension approval letter No. 244/CBIII/ICBC/XII/2017 dated December 15, 2017, extending the term of loan for two (2) months until February 20, 2018 and amending the interest rate on tranche A to 9.25% per annum and tranche B to 9% per annum.

Fasilitas ini telah diperpanjang berdasarkan surat persetujuan perpanjangan fasilitas kredit No. 018/CBIII/ICBC/I/2018 tanggal 29 Januari 2017, dengan jangka waktu sebelas (11) bulan sampai dengan tanggal 20 Desember 2018, dengan adendum suku bunga tranche A 9.25% per tahun dan tranche B 9.00% per tahun.

This facility has been extended based on loan extension approval letter No. 018/CBIII/ICBC/I/2018 dated January 29, 2018, extending the term of loan for eleven (11) months until December 20, 2018 and amending the interest rate on tranche A to 9.25% per annum and tranche B to 9.00% per annum.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:

1. Piutang usaha Perusahaan yang diikat secara fidusia, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 39 tanggal 20 Desember 2016, senilai Rp 500.000.000.000 (Catatan 6).

2. Sisa nilai atau omzet kontrak Perusahaan - kontraktor harus dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.


1. Trade accounts receivable of the Company bound under fiduciary, based on Fiduciary Security Deed No.39 dated December 20, 2016, amounting to Rp 500,000,000,000 (Note 6).

2. Future receivables value or turnover of the Company - contractors must by PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

6. PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia


Berdasarkan perjanjian fasilitas No. SMBCI/NS/0494 tanggal 18 Oktober 2017 dan telah diperpanjang pada tanggal 31 Oktober 2018. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari SMBC sebagai berikut: Loan on note 1 untuk tujuan modal kerja

sebesar Rp200.000.000.000, dengan jangka waktu sampai dengan 31 Oktober 2019 dan suku bunga 9% per tahun.

Based on credit agreement No. SMBCI/NS/0494 dated October 18, 2017, and the facility has been extended dated October 31, 2018. The Company obtained credit facilities from SMBC as follows: Loan on note 1 for working capital

purposes amounting to Rp200,000,000,000, with a term until October 31, 2019 and an interest rate of 9% per annum.

353





59

Berdasarkan Surat Penawaran Kredit No. 052/CBIII/ICBC/III/2017 tanggal 22 Maret 2017, Perusahaan mendapatkan tambahan kredit modal kerja dari ICBC dengan jumlah fasilitas Rp300.000.000.000 yang terbagi atas dua (2) tranche. Tranche A sebesar Rp150.000.000.000 merupakan committed line dan tranche B sebesar Rp150.000.000.000 merupakan uncommitted line, dengan jangka waktu satu (1) tahun sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017 dengan suku bunga tranche A 10% per tahun dan tranche B 9,75% per tahun.

Based on Credit Offering Letter No. 052/CBIII/ICBC/III/2017 dated March 22, 2017, the Company obtained additional working capital loan from ICBC for a total facility amount of Rp300,000,000,000 divided into two (2) tranches. Tranche A amounting to Rp150,000,000,000 is a committed line while Tranche B amounting to Rp150,000,000,000 is an uncommited line, with a term of one (1) year from December 20, 2016 until December 20, 2017. The interest rate on tranche A is at 10% per annum while for tranche B is at 9.75% per annum.

Fasilitas ini telah diperpanjang berdasarkan surat persetujuan perpanjangan fasilitas kredit No. 244/CBIII/ICBC/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017, dengan jangka waktu dua (2) bulan sampai dengan tanggal 20 Februari 2018, dengan adendum suku bunga tranche A 9.25% per tahun dan tranche B 9% per tahun.

This facility has been extended based on loan extension approval letter No. 244/CBIII/ICBC/XII/2017 dated December 15, 2017, extending the term of loan for two (2) months until February 20, 2018 and amending the interest rate on tranche A to 9.25% per annum and tranche B to 9% per annum.

Fasilitas ini telah diperpanjang berdasarkan surat persetujuan perpanjangan fasilitas kredit No. 018/CBIII/ICBC/I/2018 tanggal 29 Januari 2017, dengan jangka waktu sebelas (11) bulan sampai dengan tanggal 20 Desember 2018, dengan adendum suku bunga tranche A 9.25% per tahun dan tranche B 9.00% per tahun.

This facility has been extended based on loan extension approval letter No. 018/CBIII/ICBC/I/2018 dated January 29, 2018, extending the term of loan for eleven (11) months until December 20, 2018 and amending the interest rate on tranche A to 9.25% per annum and tranche B to 9.00% per annum.


1. Piutang usaha Perusahaan yang diikat secara fidusia, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 39 tanggal 20 Desember 2016, senilai Rp 500.000.000.000 (Catatan 6).

2. Sisa nilai atau omzet kontrak Perusahaan - kontraktor harus dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.


1. Trade accounts receivable of the Company bound under fiduciary, based on Fiduciary Security Deed No.39 dated December 20, 2016, amounting to Rp 500,000,000,000 (Note 6).

2. Future receivables value or turnover of the Company - contractors must by PT Waskita Karya (Persero) Tbk.



Berdasarkan perjanjian fasilitas No. SMBCI/NS/0494 tanggal 18 Oktober 2017 dan telah diperpanjang pada tanggal 31 Oktober 2018. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari SMBC sebagai berikut: Loan on note 1 untuk tujuan modal kerja

sebesar Rp200.000.000.000, dengan jangka waktu sampai dengan 31 Oktober 2019 dan suku bunga 9% per tahun.

Based on credit agreement No. SMBCI/NS/0494 dated October 18, 2017, and the facility has been extended dated October 31, 2018. The Company obtained credit facilities from SMBC as follows: Loan on note 1 for working capital

purposes amounting to Rp200,000,000,000, with a term until October 31, 2019 and an interest rate of 9% per annum.





60

Commercial LC untuk tujuan impor atau pembelian lokal atas bahan baku atau peralatan untuk kegiatan bisnis Perusahaan melalui penerbitan LC dan LC Usance Local, Sight, LC Usance, Payable at Sight (LC UPAS), LC Usance Payable at Usance (LC UPAU) sebesar Rp500.000.000.000, dengan jangka waktu sampai dengan 31 Oktober 2019.

Acceptance untuk tujuan akseptasi LC usance ataupun LC lokal sebesar Rp500.000.000.000, jangka waktu sampai dengan 31 Oktober 2019.

Loan on note trust receipt untuk tujuan pembayaran LC ataupun LC lokal sebesar Rp500.000.000.000, dengan jangka waktu sampai dengan 31 Oktober 2019, dan suku bunga 9% per tahun.

Guarantee untuk tujuan penerbitan bank garansi dalam bentuk payment bond, bid bond, performance bond, dan maintenance bond, sehubungan dengan bisnis peminjam, sebesar Rp500.000.000.000, dengan jangka waktu sampai dengan 31 Oktober 2019.

Loan on note account payable financing untuk tujuan pembiayaan terkait dengan pembayaran kepada supplier peminjam sebesar Rp500.000.000.000, dengan jangka waktu sampai dengan 31 Oktober 2019 dan bersifat non-rolloverable, dengan suku bunga 8,8% per tahun.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha saat ini atau akan datang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp625.000.000.000 atau 125% dari limit gabungan (Catatan 6) yang sudah diikat secara fidusia.

Commercial LC for purposes of importing or local purchasing of raw materials or equipment for Company business activities through the issuance of LC and LC local usance, sight, LC Usance, Payable at Sight (LC UPAS), LC Usance Payable at Usance (LC UPAU) amounting to Rp500,000,000,000, with a term until October 31, 2019.

Acceptance for acceptance purposes of LC usance or local LC of Rp500,000,000,000, with a term until October 31, 2019.

Loan on note trust receipt for payment of LC or local LC of Rp500,000,000,000, with a term until October 31, 2019 and interest rate of 9% per annum.

Guarantee for purpose of issuance of

bank guarantee in the form of payment bond, bid bond, performance bond, and maintenance bond, in connection with the borrower's business amounting to Rp500,000,000,000, with a term until October 31, 2019.

Loan on note account payable

financing for financing purposes related to payments to the borrower's suppliers of Rp500,000,000,000, with a term until October 31, 2019 and interest rate 8.8% per annum.

These loan facilites are collaterized by all current or future trade accounts receivable with minimum collateral value amounting to Rp625,000,000,000 or 125% of the combined limit (Note 6) and which has been tied by fiduciary.

Pembatasan:

Negative covenants:

1. Memasang atau mengizinkan adanya atau dipasangnya Hak Jaminan atas aset-asetnya;

2. Menjual, mengalihkan, atau melepaskan aset-asetnya dengan ketentuan-ketentuan dimana aset-aset tersebut dapat disewakan atau dibeli kembali oleh Peminjam;

1. Installing or permitting the presence or installation of security rights over its assets;

2. Sell, transfer, or otherwise dispose of its assets with the provisions in which these assets can be leased or bought back by the Borrower;

354





61

3. Menjual, mengalihkan, atau melepaskan piutangnya dengan hak regres;

4. Mengadakan pengaturan apapun dimana uang atau manfaat bank atau rekening lain dapat digunakan untuk pembayaran, dilakukan kompensasi (set off) atau dimungkinkannya penggabungan beberapa rekening; atau

5. Mengadakan pengaturan prioritas penerimaan pembayaran yang memiliki dampak yang sama.

3. Sell, transfer, or dispose of its receivables with resource;

4. Entered into any arrangement where

the money or the benefits of a bank or other account may be used for payments, made compensation (set off) or the possibility of combining multiple accounts;

5. Hold priority setting receipts have the

same effect.

7. PT Bank CTBC Indonesia (CTBC) 7. PT Bank CTBC Indonesia (CTBC)

Berdasarkan surat No. MKT/EXT/138/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari CTBC berupa kredit modal kerja sebesar Rp300.000.000.000, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018 dengan suku bunga JIBOR+2.0% per tahun. Berdasarkan Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 132/AMEND/IX/2018 tanggal 4 September 2018, telah disetujui Fasilitas Omnibus Line berupa Pinjaman Jangka Pendek, Surat Kredit Berdokumen atas Unjuk, Surat Kredit Berdokumentasi Berjangka, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri atas Unjuk, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Berjangka dan Usance Payable at Sight dengan masing-masing limit sebesar Rp300.000.000.000, dengan jangka waktu sampai dengan 15 Agustus 2019. Suku Bunga untuk pinjaman jangka pendek sebesar JIBOR ditambah 2,25% per tahun sedangkan untuk Usanse Payable at Sight sebesar LIBOR 6 bulan atau sesuai jangka waktu pencairan ditambah 2% per tahun.

Based on letter No. MKT/EXT/138/VII/2017 dated July 12, 2017, the Company obtained credit facility from CTBC in the form of working capital loan amounting to Rp300,000,000,000, with the term of 12 months from July 12, 2017 until July 12, 2018 with an interest rate of JIBOR+2.0% per annum.

Based on Amendments to Credit Facility Agreement No. 132/AMEND/IX/2018 dated September 4, 2018, have been approved Omnibus Line Facilities in the form of Short-Term Loans, Documented Credit Letters for Futures, Letters of Futures Documented Loans, Domestic Letters of Credit Letter for Performance, Domestic Lending Documents and Usance Payable at Sight with each limit of Rp300,000,000,000, with a term of up to August 15, 2019. Interest rates for short-term loans are JIBOR plus 2.25% per annum while Usanse Payable at Sight is 6 months LIBOR or according to disbursement period plus 2% per annum.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha dari proyek WSKT untuk proyek Pemerintah minimal 100% dari pinjaman yang beredar saat ini yang sudah diikat secara fidusia. Daftar piutang usaha akan diperbaharui setiap 6 bulan (Catatan 6).

This loan facility is colaterallized by trade accounts receivable from WSKT project for Government project for a minimum of 100% of current outstanding loan which ties by fiduciary. The list of trade accounts receivable will be updated every 6 months (Note 6).

Negative covenants:

1. Mengubah kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar yang dapat mengurangi kemampuan melunasi fasilitas kredit.

Negative covenants:

1. Change the business activities as stated in the Company’s article of association that could reduce the ability to pay off the credit facility.

355





61

3. Menjual, mengalihkan, atau melepaskan piutangnya dengan hak regres;

4. Mengadakan pengaturan apapun dimana uang atau manfaat bank atau rekening lain dapat digunakan untuk pembayaran, dilakukan kompensasi (set off) atau dimungkinkannya penggabungan beberapa rekening; atau

5. Mengadakan pengaturan prioritas penerimaan pembayaran yang memiliki dampak yang sama.

3. Sell, transfer, or dispose of its receivables with resource;

4. Entered into any arrangement where

the money or the benefits of a bank or other account may be used for payments, made compensation (set off) or the possibility of combining multiple accounts;

5. Hold priority setting receipts have the

same effect.

7. PT Bank CTBC Indonesia (CTBC) 7. PT Bank CTBC Indonesia (CTBC)

Berdasarkan surat No. MKT/EXT/138/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari CTBC berupa kredit modal kerja sebesar Rp300.000.000.000, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018 dengan suku bunga JIBOR+2.0% per tahun. Berdasarkan Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 132/AMEND/IX/2018 tanggal 4 September 2018, telah disetujui Fasilitas Omnibus Line berupa Pinjaman Jangka Pendek, Surat Kredit Berdokumen atas Unjuk, Surat Kredit Berdokumentasi Berjangka, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri atas Unjuk, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Berjangka dan Usance Payable at Sight dengan masing-masing limit sebesar Rp300.000.000.000, dengan jangka waktu sampai dengan 15 Agustus 2019. Suku Bunga untuk pinjaman jangka pendek sebesar JIBOR ditambah 2,25% per tahun sedangkan untuk Usanse Payable at Sight sebesar LIBOR 6 bulan atau sesuai jangka waktu pencairan ditambah 2% per tahun.

Based on letter No. MKT/EXT/138/VII/2017 dated July 12, 2017, the Company obtained credit facility from CTBC in the form of working capital loan amounting to Rp300,000,000,000, with the term of 12 months from July 12, 2017 until July 12, 2018 with an interest rate of JIBOR+2.0% per annum.

Based on Amendments to Credit Facility Agreement No. 132/AMEND/IX/2018 dated September 4, 2018, have been approved Omnibus Line Facilities in the form of Short-Term Loans, Documented Credit Letters for Futures, Letters of Futures Documented Loans, Domestic Letters of Credit Letter for Performance, Domestic Lending Documents and Usance Payable at Sight with each limit of Rp300,000,000,000, with a term of up to August 15, 2019. Interest rates for short-term loans are JIBOR plus 2.25% per annum while Usanse Payable at Sight is 6 months LIBOR or according to disbursement period plus 2% per annum.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha dari proyek WSKT untuk proyek Pemerintah minimal 100% dari pinjaman yang beredar saat ini yang sudah diikat secara fidusia. Daftar piutang usaha akan diperbaharui setiap 6 bulan (Catatan 6).

This loan facility is colaterallized by trade accounts receivable from WSKT project for Government project for a minimum of 100% of current outstanding loan which ties by fiduciary. The list of trade accounts receivable will be updated every 6 months (Note 6).

Negative covenants:

1. Mengubah kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar yang dapat mengurangi kemampuan melunasi fasilitas kredit.

Negative covenants:

1. Change the business activities as stated in the Company’s article of association that could reduce the ability to pay off the credit facility.





62

2. Menjual atau mengalihkan seluruh aset Perusahaan dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi, kecuali:

2. Sell or transfer all of assets of the Company in a single transaction or in multiple transactions, except:

Menjual atau mentransfer aset dibawah ketentuan arm’s length dan dengan tujuan melakukan kegiatan usaha;

Menjual atau mentransfer aset sebagai pengganti atau diganti dengan aset lain yang sebanding atau lebih baik menurut jenis, sifat, kualitas;

Menjual atau mengalihkan aset

untuk keperluan reorganisasi pemerintah Republik Indonesia selama penjualan aset tidak memiliki hasil material;

Selling or transferring assets under arrangement that are at arm's length and in order to run the daily business activities;

Selling or transferring assets as a replace or to be replaced with another comparable assets or better in type, nature, quality;

Selling or transferring assets for the purpose of government reorganization of Republic Indonesia as long as the sale of assets did not have a material result;

Menjual atau mentransfer aset yang tidak berguna atau tidak digunakan dengan persyaratan arm’s length; dan

Penjualan pengalihan aset per tahun tidak melebihi Rp500.000.000.000.

Selling or transferring assets that are not useful or not used with the requirements of arm's length; and

Selling of transferring assets per

year not exceeding of Rp500,000,000,000.

3. Mengubah operasional bisnis saat ini

yang dapat menyebabkan hasil material kecuali diwajibkan oleh hukum yang berlaku;

3. Change the operation of current business that may cause material impact unless required by applicable law;

4. Penggabungan, kombinasi bisnis,

pemisahan, likuidasi atau rekonstruksi perusahaan kecuali persyaratan berikut:

4. Merger, business combination, separation, liquidation or corporate reorganization except the following requirements:

Reorganisasi dapat dilakukan oleh

Pemerintah Republik Indonesia selama tidak memiliki dampak yang material;

Tindakan perusahaan dengan

anggota lain dalam kelompok dengan ketentuan mengikuti persyaratan;

Perusahaan akan bertahan sebagai

badan hukum dan akan memiliki status hukum setelah tindakan korporasi; dan

Pemisahan dimana Perusahaan

menjadi pemegang saham terbesar.

Reorganization can be done by the Government of the Republic Indonesia as long as the impact is not material;


members in the group with the provision following the requirements;

The Company will be survived as

legal entity and will have the legal status after the corporate action; and

Separation which the Company

become the mayor shareholder.

356





63

5. Perubahan Anggaran Dasar yang

dapat menimbulkan akibat material;

5. Changes in the Articles of Association that can lead to material impact;

6. Mengikat dirinya sendiri sebagai jaminan terhadap pihak lain dan/ atau menjamin kekayaan Perusahaan kepada pihak lain, kecuali yang sudah ada;

6. Binds itself as surety againts the other party and/ or pledging the Company’s assets to other parties, except those that are already existing;

7. Usulkan berkas kebangkrutan atau

penundaan pembayaran utang kepada pihak yang berwenang: dan

7. Propose file of bankruptcy or postponement of debt payment to authorized parties; and

8. Melunasi utang kepada pemegang

saham/ utang perusahaan terbatas sebelum bank melunasi utangnya terlebih dahulu.

8. Refinance / repay the debt to shareholders/ limited company's debt before the bank repaid the debt in advance.

8. PT Bank DKI 8. PT Bank DKI Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja Sublimit Fasilitas Non Cash Loan No. 30 tanggal 15 Juni 2017. Perjanjian ini telah diperpanjang dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No. 0910/GKK/V/2018 tanggal 25 Mei 2018, dengan jangka waktu dua belas (12) bulan sampai dengan 16 Juni 2019. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal Kerja dari PT Bank DKI sebagai berikut:

Based on Aggreement of Working Capital Credit, with sublimit of the facility of Non Cash Loan No. 30 dated June 15, 2017.This facility has recently been extended based on loan extention approval No. 0910/GKK/V/2018 dated May 25, 2018, with a term of 12 months until June 16, 2019.The Company obtained working capital loan from PT Bank DKI as follows:

1 Kredit modal kerja konstruksi sebesar

Rp100.000.000.000 untuk pengadaan bahan precast dan readymix proyek Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Elevated, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak 15 Juni 2018 sampai dengan 15 Juni 2019.

1. Working capital loan construction of Rp100,000,000,000 for precast and readymix material procurement for Jakarta – Cikampek II Elevated Highways project, with the term of 12 months from June 15, 2018 until June 15, 2019.

2. Kredit modal kerja pinjaman tetap berjangka sublimit non cash loan sebesar Rp600.000.000.000, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak 15 Juni 2018 sampai dengan 15 Juni 2019.

2. Working capital sublimit non cash loan amounted to Rp600,000,000,000 with the term of 12 months from June 15, 2018 until June 15, 2019.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan: 1. Piutang usaha Perusahaan yang diikat

secara fidusia, sebesar minimal Rp750.000.000.000 (Catatan 6 dan 8).

2. Piutang usaha atas proyek senilai kontrak yang dibiayai PT Bank DKI (Catatan 6).

These loan facilities are collateralized by: 1. Trade accounts receivable of the

Company bound under fiduciary, amounting to Rp750,000,000,000 (Notes 6 and 8).

2. Trade accounts receivable amounting to the contract value of the project financed by PT Bank DKI (Note 6).

357





63

5. Perubahan Anggaran Dasar yang

dapat menimbulkan akibat material;

5. Changes in the Articles of Association that can lead to material impact;

6. Mengikat dirinya sendiri sebagai jaminan terhadap pihak lain dan/ atau menjamin kekayaan Perusahaan kepada pihak lain, kecuali yang sudah ada;

6. Binds itself as surety againts the other party and/ or pledging the Company’s assets to other parties, except those that are already existing;

7. Usulkan berkas kebangkrutan atau

penundaan pembayaran utang kepada pihak yang berwenang: dan

7. Propose file of bankruptcy or postponement of debt payment to authorized parties; and

8. Melunasi utang kepada pemegang

saham/ utang perusahaan terbatas sebelum bank melunasi utangnya terlebih dahulu.

8. Refinance / repay the debt to shareholders/ limited company's debt before the bank repaid the debt in advance.

8. PT Bank DKI 8. PT Bank DKI Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja Sublimit Fasilitas Non Cash Loan No. 30 tanggal 15 Juni 2017. Perjanjian ini telah diperpanjang dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No. 0910/GKK/V/2018 tanggal 25 Mei 2018, dengan jangka waktu dua belas (12) bulan sampai dengan 16 Juni 2019. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal Kerja dari PT Bank DKI sebagai berikut:


1 Kredit modal kerja konstruksi sebesar

Rp100.000.000.000 untuk pengadaan bahan precast dan readymix proyek Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Elevated, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak 15 Juni 2018 sampai dengan 15 Juni 2019.

1. Working capital loan construction of Rp100,000,000,000 for precast and readymix material procurement for Jakarta – Cikampek II Elevated Highways project, with the term of 12 months from June 15, 2018 until June 15, 2019.

2. Kredit modal kerja pinjaman tetap berjangka sublimit non cash loan sebesar Rp600.000.000.000, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak 15 Juni 2018 sampai dengan 15 Juni 2019.

2. Working capital sublimit non cash loan amounted to Rp600,000,000,000 with the term of 12 months from June 15, 2018 until June 15, 2019.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan: 1. Piutang usaha Perusahaan yang diikat

secara fidusia, sebesar minimal Rp750.000.000.000 (Catatan 6 dan 8).

2. Piutang usaha atas proyek senilai kontrak yang dibiayai PT Bank DKI (Catatan 6).

These loan facilities are collateralized by: 1. Trade accounts receivable of the

Company bound under fiduciary, amounting to Rp750,000,000,000 (Notes 6 and 8).

2. Trade accounts receivable amounting to the contract value of the project financed by PT Bank DKI (Note 6).





64

Kredit modal kerja pinjaman berjangka ini telah dilunasi pada bulan Desember 2017, namun dapat ditarik kembali.

This working capital loan is fully repaid in December 2017, however can be withdrawn.

Pembatasan:

Negative Covenant:

1. Melakukan Adendum Kontrak pengadaan material precast dan readymix dalam pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Elevated.

1. Conduct Addendum Contract for the procurement of precast and readymix materials in the construction of the Jakarta - Cikampek II Elevated Toll Road.

2. Mengalihkan hak atas agunan yang

sudah dijaminkan ke Bank DKI kepada pihak lain.

2. Transferring the right to collateral that has been pledged to Bank DKI to another party


hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang sudah dijaminkan ke Bank DKI kepada pihak lain.

3. Binding themselves as guarantor of debt or pledging the Company's assets that have been pledged to Bank DKI to other parties

4. Mengalihkan/menyerahkan kepada

pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit Debitur di Bank DKI.

4. Transferring / surrendering to other parties, in part or in whole for rights and obligations arising in connection with Debtor credit facilities at Bank DKI.

Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja Sublimit Fasilitas Non Cash Loan No. 30 tanggal 15 Juni 2017. Perjanjian ini telah diperpanjang dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No. 0910/GKK/V/2018 tanggal 25 Mei 2018, dengan jangka waktu dua belas (12) bulan sampai dengan 16 Juni 2019. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal Kerja dari PT Bank DKI sebagai berikut:


9. PT Bank of Tokyo Mitsubishi UFG (MUFG)

9. PT Bank of Tokyo Mitsubishi UFG (MUFG)

Berdasarkan perjanjian kredit No. 17-0164LN tanggal 26 Juli 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari MUFG Bank berupa kredit modal kerja sebesar Rp500.000.000.000 atau jumlah yang setara dengan mata uang Dolar Amerika Serikat (US$), dengan sub limit fasilitas impor/ LC lokal (sight/usance) sebesar Rp150.000.000.000, dengan jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018 dengan suku bunga Intercontinental Exchange London Interbank Offered Rate (ICE LIBOR) untuk

Based on credit agreement No. 17-0164LN dated July 26, 2017, the Company obtained credit facilities from MUFG Bank in the form of working capital credit amounting to Rp500,000,000,000 or its equivalent in United States Dollar currency (US$), with sub limit of import/local LC (sight/usance) amounting to Rp150,000,000,000, with the term of 12 months since July 26, 2017 until July 26, 2018 with an interest rate based on Intercontinental Exchange London Interbank Offered Rate (ICE

358





65

jangka waktu bunga yang bersangkutan ditambah dengan marjin yang berlaku untuk pinjaman dalam US$ dan Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) untuk jangka waktu bunga yang bersangkutan ditambah dengan marjin yang berlaku untuk pinjaman dalam Rupiah. Marjin yang berlaku baik untuk US$ maupun Rupiah sebesar 2,50% per tahun.

LIBOR) for relevant interest period plus applicable margin for loan in US$ and Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) for relevant interest period plus applicable margin for loan in IDR. Applicable margin in US$ or IDR is amounting to 2,50% per annum.

Ketentuan pinjaman berdasarkan addendum mengenai ketentuan komersial yang berlaku terhadap fasilitas SCF sebagai berikut: 1. Jenis fasilitas adalah fasilitas

pembiayaan pemasok.

2. Batas fasilitas sebesar Rp100.000.000.000.

3. Tujuan fasilitas untuk membiayai

kebutuhan modal kerja pemasok atau sub kontraktor dari obligor berdasarkan program pembiayaan pemasok.

4. Periode ketersediaan adalah 26 Juli

2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018.

5. Ongkos pendanaan +1.1% per tahun.

The terms of the loan based on addendum regarding the prevailing commercial provisions on the SCF facility are as follows: 1. Type of facility is supplier financing

facility.

2. Facility limit of Rp100,000,000,000.

3. Purpose of the facility is to finance the working capital needs of suppliers or sub contractors from obligor under supplier financing program.

4. Availability period is from July 26,

2017 until July 26, 2018.

5. Funding Fee of +1.1% per annum.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha Perusahaan dengan nilai penjaminan 125% dari limit gabungan yang diikat secara fidusia (Catatan 6).

Berdasarkan konfirmasi fasilitas No. 018/CF/CDU-NJ/RAD/18 tanggal 26 Juli 2018, jangka waktu pinjaman selama 12 bulan sejak 26 Juli 2018 sampai dengan 26 Juli 2019 dan terdapat 2 fasilitas: 1. Fasilitas Perdagangan Tanpa Komitmen

Impor/Lokal LC dengan limit sebesar Rp150.000.000.000, jatuh tempo tanggal 26 Januari 2020.

2. Foreign Exchange Forward/SWAP dengan limit sebesar USD500,000, jatuh tempo tanggal 26 Januari 2020.

These loan facilities are collateralized by trade accounts receivable with minimum collateral value 125% of the combined limit of the Company bound under fiduciary (Note 6). Based on facility confirmation No. 018/CF/CDU-NJ/RAD/ 18 dated July 26, 2018, the term of bank loan are 12 months from July 16, 2018 until July 16, 2019 and there are 2 facilities: 1. Trading Facility without Import

Commitment / Local LC with a limit of Rp150,000,000,000, due on January 26, 2020.

2. Foreign Exchange Forward / SWAP with a limit of USD500,000, due on January 26, 2020

359





65

jangka waktu bunga yang bersangkutan ditambah dengan marjin yang berlaku untuk pinjaman dalam US$ dan Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) untuk jangka waktu bunga yang bersangkutan ditambah dengan marjin yang berlaku untuk pinjaman dalam Rupiah. Marjin yang berlaku baik untuk US$ maupun Rupiah sebesar 2,50% per tahun.

LIBOR) for relevant interest period plus applicable margin for loan in US$ and Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) for relevant interest period plus applicable margin for loan in IDR. Applicable margin in US$ or IDR is amounting to 2,50% per annum.

Ketentuan pinjaman berdasarkan addendum mengenai ketentuan komersial yang berlaku terhadap fasilitas SCF sebagai berikut: 1. Jenis fasilitas adalah fasilitas

pembiayaan pemasok.

2. Batas fasilitas sebesar Rp100.000.000.000.

3. Tujuan fasilitas untuk membiayai

kebutuhan modal kerja pemasok atau sub kontraktor dari obligor berdasarkan program pembiayaan pemasok.

4. Periode ketersediaan adalah 26 Juli

2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018.

5. Ongkos pendanaan +1.1% per tahun.

The terms of the loan based on addendum regarding the prevailing commercial provisions on the SCF facility are as follows: 1. Type of facility is supplier financing

facility.

2. Facility limit of Rp100,000,000,000.

3. Purpose of the facility is to finance the working capital needs of suppliers or sub contractors from obligor under supplier financing program.

4. Availability period is from July 26,

2017 until July 26, 2018.

5. Funding Fee of +1.1% per annum.


Berdasarkan konfirmasi fasilitas No. 018/CF/CDU-NJ/RAD/18 tanggal 26 Juli 2018, jangka waktu pinjaman selama 12 bulan sejak 26 Juli 2018 sampai dengan 26 Juli 2019 dan terdapat 2 fasilitas: 1. Fasilitas Perdagangan Tanpa Komitmen

Impor/Lokal LC dengan limit sebesar Rp150.000.000.000, jatuh tempo tanggal 26 Januari 2020.

2. Foreign Exchange Forward/SWAP dengan limit sebesar USD500,000, jatuh tempo tanggal 26 Januari 2020.

These loan facilities are collateralized by trade accounts receivable with minimum collateral value 125% of the combined limit of the Company bound under fiduciary (Note 6). Based on facility confirmation No. 018/CF/CDU-NJ/RAD/ 18 dated July 26, 2018, the term of bank loan are 12 months from July 16, 2018 until July 16, 2019 and there are 2 facilities: 1. Trading Facility without Import

Commitment / Local LC with a limit of Rp150,000,000,000, due on January 26, 2020.

2. Foreign Exchange Forward / SWAP with a limit of USD500,000, due on January 26, 2020





66

10. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) 10. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga)

Berdasarkan surat perjanjian No. 049/PP/CB/JKT/2018 tanggal 15 Agustus 2018 dengan CIMB Niaga, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan transaksi khusus Murabahah, On Revolving Basis, Uncommitted untuk pembelian berupa bahan baku dan/atau bahan pendukung produksi beton dengan jumlah fasilitas sebesar Rp77.695.194.234 dalam jangka waktu tiga (3) bulan sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018 dan dengan margin Bank sebesar Rp1.836.628.064.

Based on letter of contract No. 049/PP/CB/JKT/2018 dated August 15, 2018 with CIMB Niaga, the Company obtained a Murabahah, On Revolving Base, and Uncommitted transaction spesific financing facility for purchases in the form of raw materials and/or concrete production supporting materials with a total facility of Rp.77,695,194,234 in three (3) months from August 16, 2018 until November 16, 2018 and with a bank margin of Rp1,836,628,064.

Berdasarkan perjanjian kredit No. 078CB/JKT/ 2017 tanggal 16 Agustus 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari CIMB Niaga sebagai berikut:

Based on credit agreement No. 078/CB/JKT/ 2017 dated August 16, 2017, the Company obtained credit facilities from CIMB Niaga as follows:

Fasilitas-fasilitas ini telah diperpanjang berdasarkan surat persetujuan perpanjangan fasilitas kredit No. 231/OL/CBGIII/XI/18 tanggal 14 November 2018, dengan jangka waktu sembilan (9) bulan sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019.

These facility has been extended based on loan extension approval letter No. 0910/GKK/V/2018 dated November 14, 2018, extending the term of loan for nine (9) months until August 16, 2019.

Berikut rincian fasilitas kredit yang diberikan:

Following are the details of the credit facilities provided:

Fasilitas commercial credit lines, revolving, uncommitted, sebesar Rp300.000.000.000 dengan jangka waktu selama Sembilan (9) bulan sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019 dan dengan suku bunga 9,5% per tahun.

Commercial credit lines facility, revolving, uncommitted, amounted to Rp300,000,000,000, with a term of nine (9) months from November 14, 2018 until August 16, 2019 and with an interest rate of 9.5% per annum.

Fasilitas trust receipt, revolving,

uncommitted, sebesar Rp200.000.000.000 dengan jangka waktu selama Sembilan (9) bulan sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019.

Trust receipt facility, revolving, uncommitted, amounted to Rp200,000,000,000, with a term of nine (9) months from November 14, 2018 until August 16, 2019.

Fasilitas bank garansi, revolving,

uncommitted, sebesar Rp200.000.000.000 dengan jangka waktu selama Sembilan (9) bulan sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019 dan dengan suku bunga 9,5% per tahun.

Bank guarantee facility, revolving, uncommitted, amounted to Rp200,000,000,000, with a term of nine (9) months from November 14, 2018 until August 16, 2019 and with an interest rate of 9.5% per annum.

360





67

Fasilitas pinjaman transaksi khusus Musyarakah, revolving, uncommited, sebesar Rp300.000.000.000 dengan jangka waktu selama Sembilan (9) bulan sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019 dan dengan suku bunga 9,6% per tahun.

Musyarakah Special transaction facility, revolving, uncommitted, amounted to Rp300,000,000,000, with a term of nine (9) months from November 14, 2018 until August 16, 2019 and with an interest rate of 9.6% per annum.

Fasilitas pinjaman ini dijaminkan dengan: 1. Hak Guna Bangunan (SHGB)

No. 28 / Kaliangsana meliputi seluas 147 m2 yang terletak di Desa Kaliangsana, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Jawa Barat atas nama Perusahaan sebesar Rp131.186.250.000 (Catatan 14).

These loan facilities are collateralized by: 1. Building use right (SHGB) No. 28/

Kaliangsana covering an area of 147 sqm located in the Kaliangsana Village, Kalijati Sub District, Subang Regency, West Java under the name of the Company amounting to Rp131,186,250,000 (Note 14).

2. Fidusia atas piutang usaha Perusahaan

dengan nilai penjaminan minimal sebesar Rp500.000.000.000 (Catatan 6).

2. Fiduciary on the Company’s trade accounts receivable with minimum collateral value amounting to Rp500,000,000,000 (Note 6).

11. PT BPD Banten Tbk 11. PT BPD Banten Tbk

Berdasarkan surat No. 064/Krd.Komersial/BB/IV/2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari BPD Banten berupa kredit modal kerja sebesar Rp90.000.000.000, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 21 April 2017 dengan suku bunga 9,5% per tahun.

Berdasarkan surat No. 027/KMR-BB/OL/VII/2018, Perusahaan memperoleh kredit modal kerja transaksional sebesar Rp70.000.000.000 dengan bunga 9.5% p.a dan berjangka waktu 9 bulan sampai dengan 25 April 2019.

Based on letter No. 064/Krd.Komersial/BB/IV/2017, the Company obtained credit facility from BPD Banten in the form of working capital loan of Rp90,000,000,000, with a term of 12 months from April 21, 2017 and with an interest rate of 9.5% p.a. Based on letter No. 027/KMR-BB/OL/VII/2018, the Company obtained transactional working capital loan amounted to Rp70,000,000,000 with the term of 9 months until April 25, 2019 and an interest rate of 9.5% per annum.

12. Kredit Sindikasi

Berdasarkan surat No. LMC1/2/442/R dari Akta Perjanjian Kredit No.66 tanggal 30 Oktober 2015 oleh Aryani L. Rachim, S.H., notaris publik di Jakarta, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dengan perjanjian sindikasi dari BNI dan BRI untuk proyek Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Tahap I sebesar Rp1.705.720.000.000, dengan jangka waktu selama 3 tahun sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018 dan tidak diperpanjang lagi. Fasilitas pinjaman ini terdiri dari:

1/2

12. Syndicated Loan

Based on letter No. LMC1/2/442/R from Credit Agreement Deed No. 66 dated October 30, 2015 of Aryani L. Rachim, S.H., public notary in Jakarta, the Company obtained working capital credit with sindicate agreement facilities from BNI and BRI for Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Highways Section I project amounting to Rp1,705,720,000,000, with a term of 3 years from October 30, 2015 until August 10, 2018 and not extended anymore. The loan facilities consist of:

a. BNI sebesar Rp852.860.000.000.

a. BNI facility amounting to Rp852,860,000,000.

361





67

Fasilitas pinjaman transaksi khusus Musyarakah, revolving, uncommited, sebesar Rp300.000.000.000 dengan jangka waktu selama Sembilan (9) bulan sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019 dan dengan suku bunga 9,6% per tahun.

Musyarakah Special transaction facility, revolving, uncommitted, amounted to Rp300,000,000,000, with a term of nine (9) months from November 14, 2018 until August 16, 2019 and with an interest rate of 9.6% per annum.

Fasilitas pinjaman ini dijaminkan dengan: 1. Hak Guna Bangunan (SHGB)

No. 28 / Kaliangsana meliputi seluas 147 m2 yang terletak di Desa Kaliangsana, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Jawa Barat atas nama Perusahaan sebesar Rp131.186.250.000 (Catatan 14).

These loan facilities are collateralized by: 1. Building use right (SHGB) No. 28/

Kaliangsana covering an area of 147 sqm located in the Kaliangsana Village, Kalijati Sub District, Subang Regency, West Java under the name of the Company amounting to Rp131,186,250,000 (Note 14).

2. Fidusia atas piutang usaha Perusahaan

dengan nilai penjaminan minimal sebesar Rp500.000.000.000 (Catatan 6).

2. Fiduciary on the Company’s trade accounts receivable with minimum collateral value amounting to Rp500,000,000,000 (Note 6).

11. PT BPD Banten Tbk 11. PT BPD Banten Tbk

Berdasarkan surat No. 064/Krd.Komersial/BB/IV/2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari BPD Banten berupa kredit modal kerja sebesar Rp90.000.000.000, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 21 April 2017 dengan suku bunga 9,5% per tahun.

Berdasarkan surat No. 027/KMR-BB/OL/VII/2018, Perusahaan memperoleh kredit modal kerja transaksional sebesar Rp70.000.000.000 dengan bunga 9.5% p.a dan berjangka waktu 9 bulan sampai dengan 25 April 2019.

Based on letter No. 064/Krd.Komersial/BB/IV/2017, the Company obtained credit facility from BPD Banten in the form of working capital loan of Rp90,000,000,000, with a term of 12 months from April 21, 2017 and with an interest rate of 9.5% p.a. Based on letter No. 027/KMR-BB/OL/VII/2018, the Company obtained transactional working capital loan amounted to Rp70,000,000,000 with the term of 9 months until April 25, 2019 and an interest rate of 9.5% per annum.

12. Kredit Sindikasi

Berdasarkan surat No. LMC1/2/442/R dari Akta Perjanjian Kredit No.66 tanggal 30 Oktober 2015 oleh Aryani L. Rachim, S.H., notaris publik di Jakarta, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dengan perjanjian sindikasi dari BNI dan BRI untuk proyek Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Tahap I sebesar Rp1.705.720.000.000, dengan jangka waktu selama 3 tahun sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018 dan tidak diperpanjang lagi. Fasilitas pinjaman ini terdiri dari:

1/2

12. Syndicated Loan

Based on letter No. LMC1/2/442/R from Credit Agreement Deed No. 66 dated October 30, 2015 of Aryani L. Rachim, S.H., public notary in Jakarta, the Company obtained working capital credit with sindicate agreement facilities from BNI and BRI for Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Highways Section I project amounting to Rp1,705,720,000,000, with a term of 3 years from October 30, 2015 until August 10, 2018 and not extended anymore. The loan facilities consist of:

a. BNI sebesar Rp852.860.000.000.

a. BNI facility amounting to Rp852,860,000,000.





68

b. BRI sebesar Rp852.860.000.000. b. BRI facility amounting to Rp852,860,000,000.


These loan facilities are collateralized by:

a. Tagihan/ piutang proyek yang dibiayai

diikat fidusia sebesar 100% dari nilai kontrak (Catatan 6).

a. Receivables of project financed and bonded by fiduciary at 100% of the contract value (Note 6).

b. Kepemilikan 60% saham PT Kresna Kusuma Dyandra Marga KKDM oleh PT Waskita Toll Road (WTR).

b. Ownership of 60% shares in PT Kresna Kusuma Dyandra Marga KKDM by PT Waskita Toll Road (WTR).

c. Hak Konsesi Pengusahaan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (cessie), termasuk hak untuk mengalihkan Hak Penguasaan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu kepada pihak ketiga dan/atau menunjuk pihak ketiga sebagai Operator Jalan Tol, sebagai pelaksanaan dari ketentuan Akta Hak Pengelolaan Jalan Tol (cessie).

c. Toll Road Concession Right of Bekasi-Cawang-Kampung Melayu based on Toll Road Concession Agreement (cessie), including the right to transfer Tenure Toll Road Bekasi-Cawang-Kampung Melayu to third parties and / or appoint a third party Operator Toll Road, as the implementation of Management Rights Act of provisions Toll Road (cessie).

d. Tagihan atas klaim asuransi proyek yang dibiayai diikat secara fidusia sebesar 100% dari nilai pertanggungan.

d. The bill on insurance claims of projects financed and bonded fiduciary equal to 100% of the insured amount.

Negative covenants:

a. Mengalihkan/ menyerahkan kepada

pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit;

Negative covenants:

a. Hand over to other parties, partially or entirely on the rights and obligations arising in connection with the credit facility;

b. Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perusahaan yang dapat mengurangi kemampuan Perusahaan melunasi fasilitas kredit;

b. Making changes to the business activities as listed in the basic budget of the Company that may reduce the ability of the Company to pay off the credit facility;

c. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada instansi yang berwenang;

c. File for bankruptcy or a request for a delay in debt obligations to the relevant authorities;

d. Mengikat diri sebagai penanggung atau penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain yang terkait dengan aset tertentu yang dijaminkan kepada debitur sindikasi;

d. Act as a guarantor of debt or pledge the assets to other parties related to certain assets as collateral to the debtor syndication;

e. Melakukan perubahan atas perjanjian jual beli bersyarat dengan hak untuk membeli kembali atas saham KKDM No. 24 tanggal 17 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH M.Kn, Notaris di Jakarta;

e. Make changes to the conditional sale and purchase agreement with the right to repurchase the shares of KKDM No. 24 dated October 17, 2014 made in presence of Jose Dima Satria, SH M.Kn, Notary in Jakarta;

362





69

f. Menyewakan aset yang dijaminkan di kreditur sindikasi kepada pihak lain; dan

f. Rent the assets pledged in syndicated creditors to other parties; and

g. Penjualan aset tetap per tahun tidak melebihi nilai Rp500.000.000.000.

g. Sales of property, plant and equipment per year not exceeding the value of Rp500,000,000,000.

13. PT Bank BCA Syariah 13. PT Bank BCA Syariah

Berdasarkan Akad Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) No. 4 tanggal 6 Juni 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan dari BCA Syariah berupa PMK Musyarakah (Revolving) sebesar Rp100.000.000.000, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 6 Juni 2019.

Agunan dari pembiayaan ini adalah piutang usaha kepada PT Waskita Karya Tbk dan grup usaha senilai Rp120.000.000.000.

Pembatasan:

Nasabah sebelum atau sesudah pinjaman diberikan oleh bank, juga mempunyai utang kepada pihak ketiga dan hal yang demikian tidak diberitahukan kepada bank.

Berdasarkan surat No. 205/WBP/DIR/2019 tanggal 1 April 2019, Bank BCA Syariah memberikan persetujuan waiver atas pembatasan memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain.

Based on Line Facility Agreement No. 4 dated June 6, 2018, the Company obtained a financing facility from BCA Syariah in the form of PMK Musyarakah (Revolving) amounting to Rp100,000,000,000, with a period of 12 months from June 6, 2019.

The collateral from these financing is trade receivables to PT Waskita Karya Tbk and a business group valued at Rp120,000,000,000.

Negative Covenant: The Customer before or after the facility provided by the bank, having loan to the third party that not inform to the bank.

Based on the letter No. 205/WBP/DIR/2019 dated April 1, 2019, Bank BCA Syariah approved to waive restriction concerning obtain or add a loan from a bank or other financial institution.

14. PT Bank Permata Tbk


Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah No. 18 tanggal 26 Juli 2018 pihak bank telah memberikan pinjaman kepada Perusahaan berupa Revolving Financing iB (Baru) dengan limit Rp300.000.000.000, jangka waktu 1 tahun sejak ditandatangani, dengan bagi hasil sebesar 9,25%p.a. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha Perusahaan dengan nilai penjaminan 125% dari limit gabungan yang diikat secara fidusia (Catatan 6).

Based on the Agreement of finance method of Musyarakah Mutanaqisah No. 18 dated July 26, 2018, the bank has provided loans to the Company in the form of Revolving Financing iB (New) with a limit of Rp300,000,000,000, a period of 1 year from signing, with profit sharing equal to 9.25% pa. These loan facilities are collateralized by trade accounts receivable with minimum collateral value 125% of the combined limit of the Company bound under fiduciary (Note 6).

363





69

f. Menyewakan aset yang dijaminkan di kreditur sindikasi kepada pihak lain; dan

f. Rent the assets pledged in syndicated creditors to other parties; and

g. Penjualan aset tetap per tahun tidak melebihi nilai Rp500.000.000.000.

g. Sales of property, plant and equipment per year not exceeding the value of Rp500,000,000,000.

13. PT Bank BCA Syariah 13. PT Bank BCA Syariah

Berdasarkan Akad Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) No. 4 tanggal 6 Juni 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan dari BCA Syariah berupa PMK Musyarakah (Revolving) sebesar Rp100.000.000.000, dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 6 Juni 2019.

Agunan dari pembiayaan ini adalah piutang usaha kepada PT Waskita Karya Tbk dan grup usaha senilai Rp120.000.000.000.

Pembatasan:

Nasabah sebelum atau sesudah pinjaman diberikan oleh bank, juga mempunyai utang kepada pihak ketiga dan hal yang demikian tidak diberitahukan kepada bank.

Berdasarkan surat No. 205/WBP/DIR/2019 tanggal 1 April 2019, Bank BCA Syariah memberikan persetujuan waiver atas pembatasan memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain.

Based on Line Facility Agreement No. 4 dated June 6, 2018, the Company obtained a financing facility from BCA Syariah in the form of PMK Musyarakah (Revolving) amounting to Rp100,000,000,000, with a period of 12 months from June 6, 2019.

The collateral from these financing is trade receivables to PT Waskita Karya Tbk and a business group valued at Rp120,000,000,000.

Negative Covenant: The Customer before or after the facility provided by the bank, having loan to the third party that not inform to the bank.

Based on the letter No. 205/WBP/DIR/2019 dated April 1, 2019, Bank BCA Syariah approved to waive restriction concerning obtain or add a loan from a bank or other financial institution.



Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah No. 18 tanggal 26 Juli 2018 pihak bank telah memberikan pinjaman kepada Perusahaan berupa Revolving Financing iB (Baru) dengan limit Rp300.000.000.000, jangka waktu 1 tahun sejak ditandatangani, dengan bagi hasil sebesar 9,25%p.a. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha Perusahaan dengan nilai penjaminan 125% dari limit gabungan yang diikat secara fidusia (Catatan 6).

Based on the Agreement of finance method of Musyarakah Mutanaqisah No. 18 dated July 26, 2018, the bank has provided loans to the Company in the form of Revolving Financing iB (New) with a limit of Rp300,000,000,000, a period of 1 year from signing, with profit sharing equal to 9.25% pa. These loan facilities are collateralized by trade accounts receivable with minimum collateral value 125% of the combined limit of the Company bound under fiduciary (Note 6).





70

Pembatasan: 1. Bertindak sebagai penjamin terhadap

hutang pihak lain, kecuali hutang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;

2. Mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan usaha diluar kegiatan usahanya sehari-hari;

3. Menjaminkan, mengalihkan,

menyewakan, menyerahkan kepada pihak lain atas barang jaminan.

4. Memberikan pinjaman maupun

fasilitas keuangan kepada atau dari pihak lain kecuali dalam jangka pendek dan dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari;

5. Melakukan penyertaan yang

berpengaruh terhadap kemampuan membayar;

6. Melakukan tindakan lainnya yang

dapat menyebabkan atau terganggunya kewajiban yang terhutang kepada bank;

7. Melakukan pembubaran,

penggabungan usaha dan/ atau peleburan dengan Perusahaan lain atau memperoleh sebagian besar dari aset dari Perusahaan lain atau bentuk perubahan usaha lainnya;

8. Mengubah susunan dan jumlah

kepemilikan pemegang saham tertutup dan/ atau pemegang saham pengendali Perusahaan terbuka (kecuali BUMN), membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham yang dikeluarkan;

9. Membayar kembali tagihan atau

piutang berupa apapun juga yang sekarang telah dan/ atau dikemudian hari akan diberikan oleh pemegang saham.

Berdasarkan surat No. 0050/SK/CB3/WB/4/2019 tanggal 18 April 2019, Bank Permata memberikan persetujuan waiver atas pembayaran dividen tahun 2019.

Negative Covenant:

1. Binds itself as surety against the other party, except in order to perform daily business activites;

2. Change the business activities or run the new business opening other than an existing business;

3. Mortgaging, transferring, leasing, submitting collateral to the other party;

4. Provide loans or other financial facility to or from the other party except for short-term and in order to drive the daily business activities;

5. Make new investments that could affect to the payment quality;

6. Taking actions that could affect the obligation to the bank;

7. Liquidation of corporate, business combination, and/ or merger with other Company or obtain the part of other Company’s assets or other business changes;

8. Change the form and quantities of the shareholder (except Stated Owned Enterprise), pay or declare of dividend or distribute the gain in any form of shares issued;

9. Repay the bills or receivables that will given now and/ or later from shareholders.

Based on the letter No. 0050/SK/CB3/WB/4/2019 dated April 18, 2019, Bank Permata approved to waive restriction concerning payment of dividends in 2019.

364





71

Berdasarkan surat No. 239/WBP/DIR/2019 tanggal 15 April 2019, Bank Permata memberikan persetujuan waiver atas pembatasan memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain.Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah No. 18 tanggal 26 Juli 2018 pihak bank telah memberikan pinjaman kepada Perusahaan berupa Revolving Financing iB (Baru) dengan limit Rp300.000.000.000, jangka waktu 1 tahun sejak ditandatangani, dengan bagi hasil sebesar 9,25%p.a.

Based on the letter No. 239/WBP/DIR/2019 dated April 15, 2019, Bank Permata approved to waive restriction concerning obtain or add a loan from a bank or other financial institution.Based on Letter No. 192/BP/CRC-WB/V2018 dated May 25, 2018, concerning the letter of offer of banking facilities, the Bank has provided loans to the Company in the form of Revolving Financing iB (New) with a limit of Rp300,000,000,000, a period of 1 year from signing, with profit sharing equal to 9.25% pa Guarantees provided by the Company are New Receivables.


As of December 31, 2018 and 2017, the Company is in compliance with the terms and conditions of all loans.

17. UTANG USAHA

17. ACCOUNTS PAYABLE

a. Rincian utang usaha per pihak a. The detail of accounts payable per parties

2018 2017Rp Rp

Pihak berelasi (Catatan 34) Related parties (Note 34)Koperasi Waskita 317.690.790 -- Koperasi Waskita

Pihak ketiga Third partiesPT Mitra Usaha Rakyat 125.862.429.077 -- PT Mitra Usaha RakyatPT Multi Welindo 110.248.511.028 113.013.088.005 PT Multi WelindoPT Sinar Indahjaya Kencana 79.561.565.419 94.599.476.762 PT Sinar Indahjaya KencanaPT Tiga Sekawan Serasi 76.305.403.408 121.254.364.236 PT Tiga Sekawan SerasiPT Sumiden Serasi Wire Products 68.653.492.321 28.695.135.920 PT Sumiden Serasi Wire ProductsPT Intiroda Makmur 49.737.896.266 54.417.381.321 PT Intiroda MakmurPT Citra Baru Steel 37.877.660.568 317.324.376.474 PT Citra Baru SteelPT Intiniaga Sukses Abadi 36.798.122.260 116.676.622.522 PT Intiniaga Sukses AbadiPT Kingdom Indah 35.896.194.765 26.508.827.400 PT Kingdom IndahPT Janti Sarana Material Beton 28.741.536.263 184.990.491.893 PT Janti Sarana Material BetonPT Wirya Krenindo Perkasa 28.564.026.884 52.203.091.817 PT Wirya Krenindo PerkasaCV Djasa Autotruck 27.843.671.101 -- CV Djasa AutotruckPT Sarana Mitra Beton 23.526.885.854 -- PT Sarana Mitra BetonPT Subur Buana Raya 23.401.985.241 -- PT Subur Buana RayaPT United Tractor 22.440.000.000 -- PT United TractorPT Artha Mega Serindo Konstruksi 16.851.787.137 -- PT Artha Mega Serindo KonstruksiPT SBS Indonesia 13.673.919.710 -- PT SBS IndonesiaPT Rutraindo Perkasa Industri 12.239.000.000 -- PT Rutraindo Perkasa IndustriPT Intim Putra Perkasa 12.198.530.494 -- PT Intim Putra PerkasaPT Multicrane Perkasa 11.990.000.000 -- PT Multicrane PerkasaPT Muara Dua 11.201.081.500 -- PT Muara DuaPT Matra Agung Persada 10.338.324.120 -- PT Matra Agung PersadaPT Beton Prima Inti -- 12.436.215.000 PT Beton Prima IntiPT Terapan Nilaiosilasi Indonesia -- 128.379.794.745 PT Terapan Nilaiosilasi IndonesiaPT Detede -- 26.956.503.919 PT DetedePT Semen Indogreen Sentosa -- 13.091.760.550 PT Semen Indogreen SentosaPT Existama Putranindo -- 12.947.960.366 PT Existama PutranindoPT Nexco Indonesia -- 11.216.700.000 PT Nexco IndonesiaPT Sinar Musi Jaya -- 11.143.452.754 PT Sinar Musi JayaPT Liuzhou Vlm Prestressing -- 10.004.939.484 PT Liuzhou Vlm PrestressingPT Indomobil Prima Niaga -- 74.006.899.255 PT Indomobil Prima NiagaPT Sinar Indah Perkasa -- 43.860.893.979 PT Sinar Indah PerkasaPT Sarana Armada Prima -- 39.206.464.122 PT Sarana Armada PrimaPT Bagja Mandiri -- 14.326.950.000 PT Bagja MandiriPT Maju Mix Bersama Abadi -- 14.976.092.639 PT Maju Mix Bersama AbadiPT Wisisco Baja Putra -- 22.348.087.057 PT Wisisco Baja PutraCV Serasan Sekundang Mandiri -- 25.655.446.180 CV Serasan Sekundang MandiriPT Kyokuto Indomobil Distributor Indonesia -- 23.010.000.000 PT Kyokuto Indomobil Distributor IndonesiaPT Hanil Jaya Steel -- 180.735.489.281 PT Hanil Jaya SteelLainnya (dibawah Rp10 miliar) 540.651.001.580 544.223.229.285 Others (below Rp10 Billion)

Jumlah pihak ketiga 1.404.603.024.996 2.318.209.734.966 Total third partiesJumlah 1.404.920.715.786 2.318.209.734.966 Total

365





71

Berdasarkan surat No. 239/WBP/DIR/2019 tanggal 15 April 2019, Bank Permata memberikan persetujuan waiver atas pembatasan memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain.Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah No. 18 tanggal 26 Juli 2018 pihak bank telah memberikan pinjaman kepada Perusahaan berupa Revolving Financing iB (Baru) dengan limit Rp300.000.000.000, jangka waktu 1 tahun sejak ditandatangani, dengan bagi hasil sebesar 9,25%p.a.

Based on the letter No. 239/WBP/DIR/2019 dated April 15, 2019, Bank Permata approved to waive restriction concerning obtain or add a loan from a bank or other financial institution.Based on Letter No. 192/BP/CRC-WB/V2018 dated May 25, 2018, concerning the letter of offer of banking facilities, the Bank has provided loans to the Company in the form of Revolving Financing iB (New) with a limit of Rp300,000,000,000, a period of 1 year from signing, with profit sharing equal to 9.25% pa Guarantees provided by the Company are New Receivables.


As of December 31, 2018 and 2017, the Company is in compliance with the terms and conditions of all loans.

17. UTANG USAHA

17. ACCOUNTS PAYABLE

a. Rincian utang usaha per pihak a. The detail of accounts payable per parties

2018 2017Rp Rp

Pihak berelasi (Catatan 34) Related parties (Note 34)Koperasi Waskita 317.690.790 -- Koperasi Waskita

Pihak ketiga Third partiesPT Mitra Usaha Rakyat 125.862.429.077 -- PT Mitra Usaha RakyatPT Multi Welindo 110.248.511.028 113.013.088.005 PT Multi WelindoPT Sinar Indahjaya Kencana 79.561.565.419 94.599.476.762 PT Sinar Indahjaya KencanaPT Tiga Sekawan Serasi 76.305.403.408 121.254.364.236 PT Tiga Sekawan SerasiPT Sumiden Serasi Wire Products 68.653.492.321 28.695.135.920 PT Sumiden Serasi Wire ProductsPT Intiroda Makmur 49.737.896.266 54.417.381.321 PT Intiroda MakmurPT Citra Baru Steel 37.877.660.568 317.324.376.474 PT Citra Baru SteelPT Intiniaga Sukses Abadi 36.798.122.260 116.676.622.522 PT Intiniaga Sukses AbadiPT Kingdom Indah 35.896.194.765 26.508.827.400 PT Kingdom IndahPT Janti Sarana Material Beton 28.741.536.263 184.990.491.893 PT Janti Sarana Material BetonPT Wirya Krenindo Perkasa 28.564.026.884 52.203.091.817 PT Wirya Krenindo PerkasaCV Djasa Autotruck 27.843.671.101 -- CV Djasa AutotruckPT Sarana Mitra Beton 23.526.885.854 -- PT Sarana Mitra BetonPT Subur Buana Raya 23.401.985.241 -- PT Subur Buana RayaPT United Tractor 22.440.000.000 -- PT United TractorPT Artha Mega Serindo Konstruksi 16.851.787.137 -- PT Artha Mega Serindo KonstruksiPT SBS Indonesia 13.673.919.710 -- PT SBS IndonesiaPT Rutraindo Perkasa Industri 12.239.000.000 -- PT Rutraindo Perkasa IndustriPT Intim Putra Perkasa 12.198.530.494 -- PT Intim Putra PerkasaPT Multicrane Perkasa 11.990.000.000 -- PT Multicrane PerkasaPT Muara Dua 11.201.081.500 -- PT Muara DuaPT Matra Agung Persada 10.338.324.120 -- PT Matra Agung PersadaPT Beton Prima Inti -- 12.436.215.000 PT Beton Prima IntiPT Terapan Nilaiosilasi Indonesia -- 128.379.794.745 PT Terapan Nilaiosilasi IndonesiaPT Detede -- 26.956.503.919 PT DetedePT Semen Indogreen Sentosa -- 13.091.760.550 PT Semen Indogreen SentosaPT Existama Putranindo -- 12.947.960.366 PT Existama PutranindoPT Nexco Indonesia -- 11.216.700.000 PT Nexco IndonesiaPT Sinar Musi Jaya -- 11.143.452.754 PT Sinar Musi JayaPT Liuzhou Vlm Prestressing -- 10.004.939.484 PT Liuzhou Vlm PrestressingPT Indomobil Prima Niaga -- 74.006.899.255 PT Indomobil Prima NiagaPT Sinar Indah Perkasa -- 43.860.893.979 PT Sinar Indah PerkasaPT Sarana Armada Prima -- 39.206.464.122 PT Sarana Armada PrimaPT Bagja Mandiri -- 14.326.950.000 PT Bagja MandiriPT Maju Mix Bersama Abadi -- 14.976.092.639 PT Maju Mix Bersama AbadiPT Wisisco Baja Putra -- 22.348.087.057 PT Wisisco Baja PutraCV Serasan Sekundang Mandiri -- 25.655.446.180 CV Serasan Sekundang MandiriPT Kyokuto Indomobil Distributor Indonesia -- 23.010.000.000 PT Kyokuto Indomobil Distributor IndonesiaPT Hanil Jaya Steel -- 180.735.489.281 PT Hanil Jaya SteelLainnya (dibawah Rp10 miliar) 540.651.001.580 544.223.229.285 Others (below Rp10 Billion)






72

b. Rincian berdasarkan fungsi b. The detail by function

2018 2017Rp Rp

Pihak berelasi (Catatan 34) Related parties (Note 34)Pemasok 317.690.790 -- Supplier

Jumlah pihak berelasi 317.690.790 -- Total related parties

Pihak ketiga Third partiesPemasok 1.329.894.371.535 2.141.872.288.274 SuppliersSewa Alat 51.196.821.226 143.760.248.291 Rental EquipmentSubkontraktor 23.418.458.699 32.044.837.826 SubcontractorsMandor 93.373.536 532.360.575 Foreman


18. UTANG LAIN-LAIN 18. OTHER PAYABLES

2018 2017Rp Rp

Pihak berelasi (Catatan 34) Related parties (Note 34)KSO Waskita Acset 119.300.826.705 -- Waskita Acset KSOPT Waskita Karya (Persero) Tbk 88.721.716.471 83.327.434.404 PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Jumlah 208.022.543.176 83.327.434.404 Total

Pihak ketiga Third partiesJamsostek 1.132.369.605 3.380.495.918 JamsostekDPLK 112.240.543 437.937.486 DPLKLain-lain 5.482.170.096 7.579.340.162 Others

Jumlah 6.726.780.244 11.397.773.566 Total

Utang lain-lain kepada WSKT merupakan tagihan-tagihan operasional Perusahaan yang dibayar oleh WSKT atas nama Perusahaan dan beberapa transaksi pengembalian lainnya.

Other accounts payable to WSKT relate to operational expenses of the Company which been paid by WSKT on behalf of the Company and other reimbursement transactions.

19. UTANG PAJAK 19. TAXES PAYABLE

2018 2017Rp Rp

Pajak penghasilan badan (Catatan 31) Corporate income tax (Note 31)2017 -- 16.802.691.840 2017

Pajak atas jasa konstruksi 38.587.250.567 -- Construction tax payablePajak penghasilan Income taxes

Pasal 25 24.390.015.433 14.776.164.243 Article 25Pasal 21 2.460.400.526 1.352.122.942 Article 21Pasal 4 (2) - final 1.549.814.448 938.027.732 Article 4 (2) - finalPasal 23 1.145.901.891 1.264.695.104 Article 23

Jumlah 68.133.382.865 35.133.701.861 Total

20. BEBAN AKRUAL 20. ACCRUED EXPENSES

2018 2017Rp Rp

Tantiem 22.000.000.000 24.230.000.000 TantiemBeban Umum 18.131.855.301 258.103.600 General ExpensesJasa Produksi/ Bonus 16.000.000.000 18.120.000.000 Production BenefitBeban Kantor 7.860.313.351 8.144.343.136 Office ExpancesBeban Pegawai 5.878.665.869 7.818.136.539 Employee ExpensesBeban Bunga -- 12.272.039.945 Interest Expenses

Jumlah 69.870.834.521 70.842.623.220 Total

366





73

Berdasarkan Rencana dan Kerja Anggaran Perusahaan, tantiem dan jasa produksi pada tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp38.000.000.000 dan Rp 42.350.000.000.

Based on the Company’s Operational Budget Plan, tantiem and the production benefits on 2018 and 2017 amounted to Rp38,000,000,000 and Rp42,350,000,000, respectively.

21. UANG MUKA DARI PELANGGAN 21. ADVANCES FROM CUSTOMERS

2018 2017Rp Rp

Pihak berelasi (Catatan 34) Related parties (Note 34)PT Kresna Kusuma Dyandra Marga 74.241.850.867 -- PT Kresna Kusuma Dyandra MargaPT Waskita Karya (Persero) Tbk 11.599.268.031 43.269.694.304 PT Waskita Karya (Persero) TbkKSO Waskita - Hutama Karya -- 8.334.145.061 KSO Waskita - Hutama KaryaKSO Waskita Karya - Ricky KSM -- 5.304.736.500 KSO Waskita Karya - Ricky KSMKSO Waskita Karya - Basuki -- 3.148.605.687 KSO Waskita Karya - BasukiPT Hutama Karya (Persero) Tbk -- 1.679.211.600 PT Hutama Karya (Persero) TbkKSO Wika-Waskita -- 1.090.890.000 KSO Wika-WaskitaLainnya (di bawah Rp 1 Miliar) 192.128.466 11.996.861.971 Others (below Rp 1 Billion)

Jumlah pihak berelasi 86.033.247.364 74.824.145.123 Total related parties

Pihak ketiga Third partiesShimizu PP BCK Joint Venture 16.531.634.340 -- Shimizu PP BCK Joint Venture PT Sintesis Kreasi Bersama 1.578.035.400 -- PT Sintesis Kreasi BersamaPT Mandiri Sukses Sejahtera -- 3.732.276.000 PT Mandiri Sukses SejahteraPT Karya Bangun Semesta -- 1.890.300.000 PT Karya Bangun SemestaPT KG- NRC ( Bumi Karsa) -- 1.278.777.000 PT KG- NRC ( Bumi Karsa)Lainnya (di bawah Rp1 Miliar) 2.346.216.038 4.786.170.656 Others (below Rp1 Billion)

Jumlah pihak ketiga 20.455.885.778 11.687.523.656 Total third partiesJumlah 106.489.133.142 86.511.668.779 Total

22. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL

DISETOR

22. CAPITAL STOCK AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

a. Modal Saham a. Capital Stock

Jumlah saham Persentase Jumlah modalyang beredar/ Kepemilikan/ saham/

Number of Percentage Total Paid-UpShares of ownership Capital

% Rp

PT Waskita Karya (Persero) Tbk 15.816.680.599 59,99 1.581.668.059.900 PT Waskita Karya (Persero) TbkMasyarakat 10.544.463.000 40,00 1.054.446.300.000 PublicKoperasi Waskita 13.935 0,01 1.393.500 Koperasi WaskitaJumlah 26.361.157.534 100 2.636.115.753.400 Total

31 Desember/December 31 , 2018 dan/and 2017

Nama Pemegang Saham Name of Stockholders

Berdasarkan Akta keputusan sirkuler sebagai pengganti RUPS No. 7 tanggal 10 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Yusdim Fahim, S.H, pemegang saham setuju untuk melakukan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari Rp835.056.000.000 menjadi Rp1.135.056.000.000 atau 1.135.056 lembar saham.

Based on the Deed of Circular Resolution of the Shareholders in lieu of GMS No. 7 dated February 10, 2016 as notarized by Notary Yusdin Fahim, S.H, the shareholders of the Company agreed to increase the Company's subscribed and paid up capital from Rp835,056,000,000 to Rp1,135,056,000,000 or 1,135,056 shares.

Berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) No. 23 tanggal 8 Juni 2016, pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp2.470.288.000.000 yang terdiri dari 2.470.288 lembar saham dengan nilai nominal

Based on Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) No. 23 dated June 8, 2016, the shareholders approved to increase the Company’s authorized capital from Rp2,470,288,000,000 consisting of

367





73

Berdasarkan Rencana dan Kerja Anggaran Perusahaan, tantiem dan jasa produksi pada tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp38.000.000.000 dan Rp 42.350.000.000.

Based on the Company’s Operational Budget Plan, tantiem and the production benefits on 2018 and 2017 amounted to Rp38,000,000,000 and Rp42,350,000,000, respectively.

21. UANG MUKA DARI PELANGGAN 21. ADVANCES FROM CUSTOMERS

2018 2017Rp Rp

Pihak berelasi (Catatan 34) Related parties (Note 34)PT Kresna Kusuma Dyandra Marga 74.241.850.867 -- PT Kresna Kusuma Dyandra MargaPT Waskita Karya (Persero) Tbk 11.599.268.031 43.269.694.304 PT Waskita Karya (Persero) TbkKSO Waskita - Hutama Karya -- 8.334.145.061 KSO Waskita - Hutama KaryaKSO Waskita Karya - Ricky KSM -- 5.304.736.500 KSO Waskita Karya - Ricky KSMKSO Waskita Karya - Basuki -- 3.148.605.687 KSO Waskita Karya - BasukiPT Hutama Karya (Persero) Tbk -- 1.679.211.600 PT Hutama Karya (Persero) TbkKSO Wika-Waskita -- 1.090.890.000 KSO Wika-WaskitaLainnya (di bawah Rp 1 Miliar) 192.128.466 11.996.861.971 Others (below Rp 1 Billion)

Jumlah pihak berelasi 86.033.247.364 74.824.145.123 Total related parties

Pihak ketiga Third partiesShimizu PP BCK Joint Venture 16.531.634.340 -- Shimizu PP BCK Joint Venture PT Sintesis Kreasi Bersama 1.578.035.400 -- PT Sintesis Kreasi BersamaPT Mandiri Sukses Sejahtera -- 3.732.276.000 PT Mandiri Sukses SejahteraPT Karya Bangun Semesta -- 1.890.300.000 PT Karya Bangun SemestaPT KG- NRC ( Bumi Karsa) -- 1.278.777.000 PT KG- NRC ( Bumi Karsa)Lainnya (di bawah Rp1 Miliar) 2.346.216.038 4.786.170.656 Others (below Rp1 Billion)

Jumlah pihak ketiga 20.455.885.778 11.687.523.656 Total third partiesJumlah 106.489.133.142 86.511.668.779 Total

22. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL

DISETOR

22. CAPITAL STOCK AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

a. Modal Saham a. Capital Stock

Jumlah saham Persentase Jumlah modalyang beredar/ Kepemilikan/ saham/

Number of Percentage Total Paid-UpShares of ownership Capital

% Rp

PT Waskita Karya (Persero) Tbk 15.816.680.599 59,99 1.581.668.059.900 PT Waskita Karya (Persero) TbkMasyarakat 10.544.463.000 40,00 1.054.446.300.000 PublicKoperasi Waskita 13.935 0,01 1.393.500 Koperasi WaskitaJumlah 26.361.157.534 100 2.636.115.753.400 Total

31 Desember/December 31 , 2018 dan/and 2017

Nama Pemegang Saham Name of Stockholders

Berdasarkan Akta keputusan sirkuler sebagai pengganti RUPS No. 7 tanggal 10 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Yusdim Fahim, S.H, pemegang saham setuju untuk melakukan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari Rp835.056.000.000 menjadi Rp1.135.056.000.000 atau 1.135.056 lembar saham.

Based on the Deed of Circular Resolution of the Shareholders in lieu of GMS No. 7 dated February 10, 2016 as notarized by Notary Yusdin Fahim, S.H, the shareholders of the Company agreed to increase the Company's subscribed and paid up capital from Rp835,056,000,000 to Rp1,135,056,000,000 or 1,135,056 shares.

Berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) No. 23 tanggal 8 Juni 2016, pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp2.470.288.000.000 yang terdiri dari 2.470.288 lembar saham dengan nilai nominal

Based on Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) No. 23 dated June 8, 2016, the shareholders approved to increase the Company’s authorized capital from Rp2,470,288,000,000 consisting of





74

per lembar saham Rp1.000.000, menjadi Rp6.326.677.813.600 yang terdiri dari 63.266.778.136 lembar saham dengan nilai nominal per lembar Rp100.

2,470,288 shares with par value per share of Rp1,000,000 to become Rp6,326,677,813,600 consisting of 63,266,778,136 shares with par value of Rp100 per share.

Berdasarkan Akta RUPSLB No. 55 tanggal 21 Desember 2016, pemegang saham Perusahaan meningkatkan dan melakukan pemecahan saham untuk modal ditempatkan dan disetor penuh dari semula 1.135.056 saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp1.000.000 (jumlah nilai nominal sebesar Rp1.135.056.000.000) menjadi 26.361.157.534 saham dengan nilai nominal Rp 100 dengan (jumlah nilai nominal sebesar Rp 2.636.115.753.400). Akta ini telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0110448 tanggal 21 Desember 2016.

Based on Deed of EGMS No. 55 dated December 21, 2016 the shareholders increased and performed stock split of their subscribed and paid-in capital from 1,135,056 shares with par value per share of Rp 1,000,000 (nominal value Rp 1,135,056,000,000) to 26,361,157,534 shares with par value per share of Rp100 (nominal value Rp2,636,115,753,400). This deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under No. AHU-AH.01.03-0110448 dated December 21, 2016.

Ringkasan setoran modal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

A summary of capital contribution made are as follows:

2018 2017Rp Rp

Modal Saham SharesModal Dasar - 63.266.778.136 saham, Authorized Capital - 63,266,778,136 shares, nilai nominal Rp100 per saham each share par value of Rp100 as of pada 31 Desember 2018 dan 2017 6.326.677.813.600 6.326.677.813.600 December 31, 2018 and 2017

Penyertaan Modal Paid-up CapitalPT Waskita Karya (Persero) Tbk PT Waskita Karya (Persero) TbkModal Disetor dan Ditempatkan 1.260.457.453.403 1.260.457.453.403 Paid-up CapitalInbreng Aset Tetap Inbreng Property, Plant and Equipment

dan Persediaan Tahap I : and Inventories Phase I :Persediaan 30.702.000.000 30.702.000.000 Inventories

Aset Tetap : Property, Plant and EquipmentTanah 46.074.000.000 46.074.000.000 LandBangunan dan Gedung 9.227.000.000 9.227.000.000 BuildingPeralatan Proyek Golongan I dan II 152.724.000.000 152.724.000.000 Project Equipment I and II

Jumlah 1.499.184.453.403 1.499.184.453.403 Total

Inbreng Aset Tetap Inbreng Property, Plant and Equipmentdan Persediaan Tahap II : and Inventories Phase II :

Tanah 33.670.000.000 33.670.000.000 LandBangunan dan Gedung 37.021.000.000 37.021.000.000 BuildingPeralatan Proyek Golongan I dan II 11.793.000.000 11.793.000.000 Project Equipment I and IIJumlah 82.484.000.000 82.484.000.000 TotalJumlah Penyertaan Modal Total Paid-up Capital of PT Waskita Karya (Persero) Tbk 1.581.668.453.403 1.581.668.453.403 PT Waskita Karya (Persero) TbkMasyarakat (<5%) 1.054.447.299.997 1.054.447.299.997 Public (<5%)

Jumlah 2.636.115.753.400 2.636.115.753.400 Total

b. Tambahan Modal Disetor b. Additional Paid-in Capital

2018 2017Rp Rp

Jumlah Saham yang Dikeluarkan 10.544.463.000 10.544.463.000 Number of shares issuedNilai Jual Perdana per Saham 490 490 Initial sale value per shareNilai Nominal per Saham 100 100 Par valueAgio per Saham 390 390 Agio per sharesJumlah Agio Saham 4.112.340.570.000 4.112.340.570.000 Total Paid in CapitalBiaya Emisi Saham (94.256.955.187) (94.256.955.187) Share issuance costsJumlah 4.018.083.614.813 4.018.083.614.813 TotalPenyesuaian atas transaksi Adjustment from restructuring transaction

restrukturisasi entitas pengendali (73.554.205.952) (73.554.205.952) of entities under common controlJumlah 3.944.529.408.861 3.944.529.408.861 Total

368





75

Biaya emisi saham merupakan biaya yang berkaitan dengan penerbitan efek ekuitas emiten atau perusahaan publik. Biaya ini mencakup fee dan komisi yang dibayarkan kepada penjamin emisi, lembaga dan profesi penunjang pasar modal, dan biaya pencetakan dokumen pernyataan pendaftaran, biaya pencatatan efek ekuitas dibursa efek, serta biaya promosi sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pasar Modal No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012, peraturan No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan. Biaya emisi efek ekuitas berasal dari penawaran perdana tahun 2016.

Share issuance costs are costs related to the issuance of equity securities. These costs include fees and commissions paid to the underwriter, supporting institutions and professionals in capital markets, and the registration document printing costs, cost of equity securities listing on the stock exchange, as well as promotional cost in accordance with the Decision of the Chairman of the Capital Market Board No. Kep-347/BL/2012 dated June 25, 2012, regulation number VIII.G.7 of guidelines for the preparation of financial statements. Share issuance costs originated from the initial public offering in 2016.

Pada tahun 2014 dan 2015, Perusahaan menerima setoran modal non-Kas (inbreng) dari entitas induk (WSKT). Transaksi ini merupakan kombinasi bisnis entitas sepengendali. Perusahaan mencatat selisih antara nilai wajar aset tetap dan persediaan yang dialihkan dengan nilai tercatatnya pada pos tambahan modal disetor dengan rincian pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

In 2014 and 2015, the non-cash assets of a division of its parent company (WSKT) was transferred to the Company. These transactions constitute a business combination involving entities under common control. The Company recorded the difference between the fair value of assets of the division transferred and their carrying amount as part of additional paid in capital with details as of December 31, 2018 and 2017 as follows:

Nilai Tercatat/ Nilai Wajar/ Selisih/Carrying Amount Fair Value Difference

Rp Rp Rp

Tanah 18.336.222.851 79.744.000.000 (61.407.777.149) LandGedung 45.827.683.787 46.248.000.000 (420.316.213) BulidingPeralatan 154.409.555.664 164.404.000.000 (9.994.444.336) EquipmentKendaraan 9.654.687 113.000.000 (103.345.313) VehiclesPersediaan 29.073.677.059 30.702.000.000 (1.628.322.941) InventoriesJumlah 247.656.794.048 321.211.000.000 (73.554.205.952) Total

23. MODAL SAHAM DIPEROLEH KEMBALI 23. BUYBACK TREASURY STOCKS Berdasarkan Akta (RUPSLB) No. 59 tanggal 26 Juli 2017, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas Pasal 37 (“UU No. 40 Tahun 2007”) dan lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-105/BL/2010 Peraturan XI.B.2: Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Perusahaan memutuskan untuk melaksanakan pembelian kembali saham (buyback) maksimum sebesar 7% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh atau sebesar 1.845.281.027 saham dengan periode buyback selama 18 bulan sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019.

Based on Deed (EGMS) No. 59 dated July 26, 2017, Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company Article 37 (“Law No. 40 Year 2007”) and Attachment of Decree of Chairman of Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution No. KEP-105/BL/2010 of Regulation XI.B.2: Repurchase of Shares Issued by Issuers or Public Companies, the Company decided to conduct shares buyback up to a maximum of 7% of subscribed and paid-up shares or 1,845,281,027 shares and with a buyback period of 18 months from July 27, 2017 until January 27, 2019.

Saham yang diperoleh kembali tersebut dicatat pada biaya perolehan dan disajikan sebagai pengurang akun sebagai berikut:

Reacquired shares are recorded at cost and are presented as deduction of account with the following details:

369





75

Biaya emisi saham merupakan biaya yang berkaitan dengan penerbitan efek ekuitas emiten atau perusahaan publik. Biaya ini mencakup fee dan komisi yang dibayarkan kepada penjamin emisi, lembaga dan profesi penunjang pasar modal, dan biaya pencetakan dokumen pernyataan pendaftaran, biaya pencatatan efek ekuitas dibursa efek, serta biaya promosi sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pasar Modal No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012, peraturan No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan. Biaya emisi efek ekuitas berasal dari penawaran perdana tahun 2016.

Share issuance costs are costs related to the issuance of equity securities. These costs include fees and commissions paid to the underwriter, supporting institutions and professionals in capital markets, and the registration document printing costs, cost of equity securities listing on the stock exchange, as well as promotional cost in accordance with the Decision of the Chairman of the Capital Market Board No. Kep-347/BL/2012 dated June 25, 2012, regulation number VIII.G.7 of guidelines for the preparation of financial statements. Share issuance costs originated from the initial public offering in 2016.

Pada tahun 2014 dan 2015, Perusahaan menerima setoran modal non-Kas (inbreng) dari entitas induk (WSKT). Transaksi ini merupakan kombinasi bisnis entitas sepengendali. Perusahaan mencatat selisih antara nilai wajar aset tetap dan persediaan yang dialihkan dengan nilai tercatatnya pada pos tambahan modal disetor dengan rincian pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

In 2014 and 2015, the non-cash assets of a division of its parent company (WSKT) was transferred to the Company. These transactions constitute a business combination involving entities under common control. The Company recorded the difference between the fair value of assets of the division transferred and their carrying amount as part of additional paid in capital with details as of December 31, 2018 and 2017 as follows:

Nilai Tercatat/ Nilai Wajar/ Selisih/Carrying Amount Fair Value Difference

Rp Rp Rp

Tanah 18.336.222.851 79.744.000.000 (61.407.777.149) LandGedung 45.827.683.787 46.248.000.000 (420.316.213) BulidingPeralatan 154.409.555.664 164.404.000.000 (9.994.444.336) EquipmentKendaraan 9.654.687 113.000.000 (103.345.313) VehiclesPersediaan 29.073.677.059 30.702.000.000 (1.628.322.941) InventoriesJumlah 247.656.794.048 321.211.000.000 (73.554.205.952) Total

23. MODAL SAHAM DIPEROLEH KEMBALI 23. BUYBACK TREASURY STOCKS Berdasarkan Akta (RUPSLB) No. 59 tanggal 26 Juli 2017, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas Pasal 37 (“UU No. 40 Tahun 2007”) dan lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-105/BL/2010 Peraturan XI.B.2: Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Perusahaan memutuskan untuk melaksanakan pembelian kembali saham (buyback) maksimum sebesar 7% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh atau sebesar 1.845.281.027 saham dengan periode buyback selama 18 bulan sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019.

Based on Deed (EGMS) No. 59 dated July 26, 2017, Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company Article 37 (“Law No. 40 Year 2007”) and Attachment of Decree of Chairman of Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution No. KEP-105/BL/2010 of Regulation XI.B.2: Repurchase of Shares Issued by Issuers or Public Companies, the Company decided to conduct shares buyback up to a maximum of 7% of subscribed and paid-up shares or 1,845,281,027 shares and with a buyback period of 18 months from July 27, 2017 until January 27, 2019.

Saham yang diperoleh kembali tersebut dicatat pada biaya perolehan dan disajikan sebagai pengurang akun sebagai berikut:

Reacquired shares are recorded at cost and are presented as deduction of account with the following details:





76

Jumlah saham/ Nilai perolehanNumber of kembali/

shares Buyback value

Periode buyback saham Perusahaan The Company's buyback periodterhitung sejak tanggal 27 Juli 2017 from July 27, 2017 untilsampai dengan tanggal 31 Desember 2018 1.845.281.000 775.953.722.340 December 31, 2018

Uraian Description

24. SALDO LABA 24. RETAINED EARNINGS

a. Pembentukan Cadangan Umum b. a. Appropriation for General Reserve

Perusahaan membuat penyisihan untuk cadangan umum sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perusahaan Terbatas. Undang-Undang tersebut mengharuskan Perusahaan di Indonesia untuk membuat penyisihan cadangan umum minimum 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Berdasarkan risalah RUPS tanggal 5 April 2018, pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk membentuk cadangan umum atas penggunaan laba Perusahaan tahun 2017 sebesar Rp50.016.507.525.

The Company has established provision for general reserve in accordance with the Law No. 40 year 2007 concerning Limited Liability Company. Such Law requires companies in Indonesia to provide a general reserve of at least 20% of the issued and fully paid capital. Based on the Minutes of GMS dated April 5, 2018, the shareholders of the Company agreed to establish the general reserve for the use of the Company's profits in 2017 amounting to Rp50,016,507,525.

Berdasarkan risalah RUPS tanggal 14 Maret 2017, pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk membentuk cadangan umum atas penggunaan laba Perusahaan tahun 2016 sebesar Rp31.740.976.244.

Based on the Minutes of GMS dated March 14, 2017, the shareholders of the Company agreed to establish the general reserve for the use of the Company's profits in 2016 amounting to Rp31,740,976,244.

b. Dividen c. b. Dividends

Berdasarkan akta notaris No. 7 tanggal 5 April 2018 dari Fathial Helmi, S.H., notaris publik di Jakarta, pemegang saham Perusahaan mengumumkan pembagian dividen tunai untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 kepada pemegang saham Perusahaan sebesar Rp750.247.612.882. Berdasarkan akta notaris No. 31 tanggal 14 Maret 2017 dari Fathial Helmi, S.H, notaris publik di Jakarta, pemegang saham Perusahaan mengumumkan pembagian dividen tunai untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 kepada pemegang saham Perusahaan sebesar Rp317.409.762.446 atau sebesar Rp300.812.836.987 setelah dikurangi pajak.

Based on notarial deed No. 7, dated April 5, 2018 of Fathiah Helmi, S.H, public notary in Jakarta, the Shareholders of the Company declared the distribution of cash dividends in respect for the year ended December 31, 2017 to the Shareholders for the Company, amounting to Rp750,247,612,882. Based on notarial deed No. 31, dated March 14, 2017 of Fathiah Helmi, S.H, public notary in Jakarta, the Shareholders of the Company declared the distribution of cash dividends in respect for the year ended December 31, 2016 to the Shareholders of the Company, amounting to Rp317,409,762,44 6 or amounting to Rp300,812,836,987 net of tax.

370





77

25. PENDAPATAN BERSIH 25. REVENUES

2018 2017Rp Rp

a. Berdasarkan produk a. By productPrecast 2.330.274.469.813 2.808.942.200.495 PrecastReadymix 4.459.022.103.617 2.738.188.740.424 ReadymixJasa konstruksi 1.210.852.850.097 1.557.026.960.311 Construction

Pendapatan usaha - bersih 8.000.149.423.527 7.104.157.901.230 Net revenue

2018 2017Rp Rp

b. Berdasarkan pelanggan b. By customersPihak berelasi (Catatan 34) Related parties (Note 34)

PT Waskita Karya (Persero) Tbk 5.552.590.468.376 4.640.646.503.647 PT Waskita Karya (Persero) TbkPT Waskita Bumi Wira 884.511.546.124 1.452.837.861.155 PT Waskita Bumi WiraPT Cimanggis Cibitung Tollways 273.049.034.819 120.422.233.697 PT Cimanggis Cib itung TollwaysWaskita - Acset 186.848.253.720 206.005.599.281 Waskita - AcsetPertamina 99.102.246.409 -- PertaminaPT Kresna Kusuma Dyandra Marga 84.093.559.142 119.625.554.808 PT Kresna Kusuma Dyandra MargaDSDA PU DKI Jakarta 74.518.747.088 47.677.918.099 DSDA PU DKI JakartaPemerintah Provinsi DKI Jakarta 73.648.744.545 -- Pemerintah Provinsi DKI JakartaWaskita- Gorip Nanda Guna 51.334.785.640 182.638.770.272 Waskita- Gorip Nanda GunaWaskita-Wika KSO 38.273.623.750 42.719.394.400 KSO Waskita-WikaPT Pembangunan Perumahan (Persero) 20.099.267.800 -- PT Pembangunan Perumahan (Persero)PT Nindya Karya (Persero) 19.599.307.000 -- PT Nindya Karya (Persero)Waskita Surya Bakti 17.736.000.000 -- Waskita Surya BaktiHutama Karya (Persero) 7.834.988.845 -- Hutama Karya (Persero)Brantas Abipraya 3.019.959.360 -- Brantas AbiprayaLain-lain (Dibawah Rp1 Milyar) 412.686.864 54.590.787.296 Others (Below Rp1 Billion)

Jumlah pihak berelasi 7.386.673.219.482 6.867.164.622.655 Total related parties Pihak ketiga Third parties

Kapuk Niaga Indah 40.693.676.674 -- Kapuk Niaga IndahGirder Indonesia 25.964.861.750 28.691.568.753 Girder IndonesiaSinthesis Kreasi Bersama 17.876.893.075 -- Sinthesis Kreasi BersamaPT Mandiri Sukses Sejahtera 15.409.102.000 -- PT Mandiri Sukses SejahteraPT Alexindo 11.060.090.200 -- PT AlexindoAbipraya - Jaya Konstruksi, KSO 11.052.000.000 -- Abipraya - Jaya Konstruksi, KSOPT Bumi Karsa 10.198.178.250 -- PT Bumi KarsaSurya Internusa Timur, PT 9.319.830.000 18.839.144.000 Surya Internusa Timur, PTPakubumi Semesta 8.584.304.300 12.923.413.655 Pakubumi SemestaBumi Karsa - Basuki Rahmanta, KSO 8.130.818.750 6.464.870.915 Bumi Karsa - Basuki Rahmanta, KSOPT Modernland Realty, Tbk 7.667.333.500 16.795.932.750 PT Modernland Realty, TbkPT Takenaka Indonesia 7.564.272.000 6.791.806.000 PT Takenaka IndonesiaPT Setiawan Dwi Tunggal 5.476.276.000 -- PT Setiawan Dwi TunggalHarmoni Jaya Sejahtera 3.000.498.000 -- Harmoni Jaya SejahteraAbipraya - Aremix (KSO) 2.620.535.400 -- Abipraya - Aremix (KSO)HK Realtindo - HK Realtindo -

Menara Property Development, KSO 2.573.587.040 -- Menara Property Development, KSOPT Indonesia Pondasi Raya 2.209.562.500 -- PT Indonesia Pondasi RayaPT Cahaya Nusa Perkasa 1.981.206.000 -- PT Cahaya Nusa PerkasaParama Nusantara Indah 1.882.120.500 -- Parama Nusantara IndahDuta Pratama Indah 1.880.620.000 -- Duta Pratama IndahAdhi Persada Gedung 1.459.542.500 -- Adhi Persada GedungBakomindo Utama 1.350.935.750 -- Bakomindo UtamaTatamulia Nusantara Indah 1.203.040.000 -- Tatamulia Nusantara IndahPT Cengkareng Business Centre 1.137.637.582 -- PT Cengkareng Business CentrePT Karta Santosa Unggul -- 9.663.544.295 PT Karta Santosa UnggulPT Huni Persada Citra Nusa -- 9.887.467.882 PT Huni Persada Citra NusaPT Ikagriya Darmapersada -- 14.814.891.240 PT Ikagriya DarmapersadaApical Kao Chemical -- 36.517.264.880 Apical Kao ChemicalPT Karya Cipta Bangun Mandiri -- 13.517.759.027 PT Karya Cipta Bangun MandiriLainnya (di bawah Rp 1 Miliar) 413.179.282.274 62.085.615.178 Others (below Rp1 Billion)

Jumlah pihak ketiga 613.476.204.045 236.993.278.575 Total third partiesJumlah 8.000.149.423.527 7.104.157.901.230 Total

371





77

25. PENDAPATAN BERSIH 25. REVENUES

2018 2017Rp Rp

a. Berdasarkan produk a. By productPrecast 2.330.274.469.813 2.808.942.200.495 PrecastReadymix 4.459.022.103.617 2.738.188.740.424 ReadymixJasa konstruksi 1.210.852.850.097 1.557.026.960.311 Construction

Pendapatan usaha - bersih 8.000.149.423.527 7.104.157.901.230 Net revenue

2018 2017Rp Rp

b. Berdasarkan pelanggan b. By customersPihak berelasi (Catatan 34) Related parties (Note 34)

PT Waskita Karya (Persero) Tbk 5.552.590.468.376 4.640.646.503.647 PT Waskita Karya (Persero) TbkPT Waskita Bumi Wira 884.511.546.124 1.452.837.861.155 PT Waskita Bumi WiraPT Cimanggis Cibitung Tollways 273.049.034.819 120.422.233.697 PT Cimanggis Cib itung TollwaysWaskita - Acset 186.848.253.720 206.005.599.281 Waskita - AcsetPertamina 99.102.246.409 -- PertaminaPT Kresna Kusuma Dyandra Marga 84.093.559.142 119.625.554.808 PT Kresna Kusuma Dyandra MargaDSDA PU DKI Jakarta 74.518.747.088 47.677.918.099 DSDA PU DKI JakartaPemerintah Provinsi DKI Jakarta 73.648.744.545 -- Pemerintah Provinsi DKI JakartaWaskita- Gorip Nanda Guna 51.334.785.640 182.638.770.272 Waskita- Gorip Nanda GunaWaskita-Wika KSO 38.273.623.750 42.719.394.400 KSO Waskita-WikaPT Pembangunan Perumahan (Persero) 20.099.267.800 -- PT Pembangunan Perumahan (Persero)PT Nindya Karya (Persero) 19.599.307.000 -- PT Nindya Karya (Persero)Waskita Surya Bakti 17.736.000.000 -- Waskita Surya BaktiHutama Karya (Persero) 7.834.988.845 -- Hutama Karya (Persero)Brantas Abipraya 3.019.959.360 -- Brantas AbiprayaLain-lain (Dibawah Rp1 Milyar) 412.686.864 54.590.787.296 Others (Below Rp1 Billion)

Jumlah pihak berelasi 7.386.673.219.482 6.867.164.622.655 Total related parties Pihak ketiga Third parties

Kapuk Niaga Indah 40.693.676.674 -- Kapuk Niaga IndahGirder Indonesia 25.964.861.750 28.691.568.753 Girder IndonesiaSinthesis Kreasi Bersama 17.876.893.075 -- Sinthesis Kreasi BersamaPT Mandiri Sukses Sejahtera 15.409.102.000 -- PT Mandiri Sukses SejahteraPT Alexindo 11.060.090.200 -- PT AlexindoAbipraya - Jaya Konstruksi, KSO 11.052.000.000 -- Abipraya - Jaya Konstruksi, KSOPT Bumi Karsa 10.198.178.250 -- PT Bumi KarsaSurya Internusa Timur, PT 9.319.830.000 18.839.144.000 Surya Internusa Timur, PTPakubumi Semesta 8.584.304.300 12.923.413.655 Pakubumi SemestaBumi Karsa - Basuki Rahmanta, KSO 8.130.818.750 6.464.870.915 Bumi Karsa - Basuki Rahmanta, KSOPT Modernland Realty, Tbk 7.667.333.500 16.795.932.750 PT Modernland Realty, TbkPT Takenaka Indonesia 7.564.272.000 6.791.806.000 PT Takenaka IndonesiaPT Setiawan Dwi Tunggal 5.476.276.000 -- PT Setiawan Dwi TunggalHarmoni Jaya Sejahtera 3.000.498.000 -- Harmoni Jaya SejahteraAbipraya - Aremix (KSO) 2.620.535.400 -- Abipraya - Aremix (KSO)HK Realtindo - HK Realtindo -

Menara Property Development, KSO 2.573.587.040 -- Menara Property Development, KSOPT Indonesia Pondasi Raya 2.209.562.500 -- PT Indonesia Pondasi RayaPT Cahaya Nusa Perkasa 1.981.206.000 -- PT Cahaya Nusa PerkasaParama Nusantara Indah 1.882.120.500 -- Parama Nusantara IndahDuta Pratama Indah 1.880.620.000 -- Duta Pratama IndahAdhi Persada Gedung 1.459.542.500 -- Adhi Persada GedungBakomindo Utama 1.350.935.750 -- Bakomindo UtamaTatamulia Nusantara Indah 1.203.040.000 -- Tatamulia Nusantara IndahPT Cengkareng Business Centre 1.137.637.582 -- PT Cengkareng Business CentrePT Karta Santosa Unggul -- 9.663.544.295 PT Karta Santosa UnggulPT Huni Persada Citra Nusa -- 9.887.467.882 PT Huni Persada Citra NusaPT Ikagriya Darmapersada -- 14.814.891.240 PT Ikagriya DarmapersadaApical Kao Chemical -- 36.517.264.880 Apical Kao ChemicalPT Karya Cipta Bangun Mandiri -- 13.517.759.027 PT Karya Cipta Bangun MandiriLainnya (di bawah Rp 1 Miliar) 413.179.282.274 62.085.615.178 Others (below Rp1 Billion)

Jumlah pihak ketiga 613.476.204.045 236.993.278.575 Total third partiesJumlah 8.000.149.423.527 7.104.157.901.230 Total





78

Rincian pelanggan dengan nilai kontribusi pendapatan usaha yang melebihi 10% dari pendapatan usaha Perusahaan untuk tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

The details of customers with value exceeding 10% of the Company’s revenues as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:

2018 2017

Rp Rp

PT Waskita Karya (Persero) Tbk 5.552.590.468.376 4.640.646.503.647 PT Waskita Karya (Persero) TbkPT Waskita Bumi Wira 884.511.546.124 1.452.837.861.155 PT Waskita Bumi Wira

Jumlah 6.437.102.014.500 6.093.484.364.802 Total

26. BEBAN POKOK PENDAPATAN 26. COST OF REVENUES

2018 2017Rp Rp

Produk beton dan readymix Concrete products and readymixBahan Baku Raw materials

Persediaan Awal 398.502.938.899 228.122.183.589 Beginning inventoriesPembelian 4.640.978.077.166 3.666.399.514.780 Purchases

Tersedia untuk digunakan 5.039.481.016.065 3.894.521.698.369 Availab le for usePersediaan Akhir (Catatan 8) (782.089.731.237) (398.502.938.899) Ending inventories (Note 8)

Bahan Baku yang digunakan 4.257.391.284.828 3.496.018.759.470 Raw materials usedUpah Langsung 540.618.329.242 194.731.097.583 Direct labourPenyusutan (Catatan 14) 379.299.842.788 367.880.176.349 Depreciation (Note 14)Overhead 1.948.914.145.449 311.905.611.967 OverheadSub Jumlah 7.126.223.602.307 4.370.535.645.369 Sub totalPersediaan Akhir Ending inventories

Barang jadi - beton precast (Catatan 8) (999.662.254.602) (460.190.436.140) Finished goods - precast concrete (Note 8)Persediaan dalam proses (377.914.195.416) -- Work in ProcessJumlah Persediaan (1.377.576.450.018) (460.190.436.140) Total Inventories

Jumlah beban precast dan readymix 5.748.647.152.289 3.910.345.209.229 Total cost of precast and readymixBeban atas jasa konstruksi 405.220.563.417 1.245.621.568.249 Cost of construction services

Jumlah beban pokok pendapatan 6.153.867.715.706 5.155.966.777.478 Total cost of revenues

27. BEBAN PENJUALAN 27. SELLING EXPENSES

2018 2017Rp Rp

Beban Pemasaran 7.188.096.749 6.157.799.797 Marketing ExpenseBeban Iklan 799.781.449 792.731.609 Advertising ExpenseBeban Lainnya -- 40.000.000 Other ExpenseJumlah 7.987.878.198 6.990.531.406 Total

28. BEBAN UMUM DAN ADMINSTRASI 28. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

2018 2017

Rp Rp

Beban Kantor 61.950.758.266 64.005.649.500 Office ExpenseBeban Pegawai 51.679.865.220 97.363.943.438 Employee ExpenseBeban Umum 20.916.693.616 29.154.599.416 General ExpenseBeban Perjalanan/Kendaraan 15.320.660.805 10.451.439.210 Travel/Vehicle ExpenseBeban Gedung 14.006.889.011 12.492.825.304 Building ExpenseBeban Penyusutan (Catatan 14) 9.244.298.532 6.923.753.154 Depreciation Expense (Note 14)Beban Penyisihan Piutang 14.903.738.417 185.981.533.943 Bad Debt ExpenseBeban Lainnya 468.445.083 1.150.201.422 Others Expense

Jumlah 188.491.348.950 407.523.945.387 Total

372





79

29. PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

29. INTEREST INCOME AND OTHER INCOME (EXPENSE)

2018 2017Rp Rp

Pendapatan bunga Interest income

Jasa giro 10.012.986.373 13.716.609.602 Current accountsDeposito berjangka 1.173.016.383 74.177.004.158 Time deposits

Jumlah 11.186.002.756 87.893.613.760 TotalPendapatan (beban) lainnya Others income (expense)

Beban Pajak -- -- Tax ExpensesKlaim asuransi -- 704.578.279 Insurance claimLain-lain 65.975.722.829 (333.087.055) Others

Jumlah 65.975.722.829 371.491.224 Total

30. BEBAN KEUANGAN

30. FINANCIAL CHARGES

Merupakan beban bunga atas kredit bank, beban provisi dan beban administrasi bank yang terkait dengan perolehan pinjaman selama periode berjalan termasuk biaya bunga yang secara langsung dapat didistribusikan dengan biaya perolehan suatu proyek tertentu yang memenuhi syarat. Jumlah beban keuangan pada selama tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp331.723.112.056 dan Rp462.208.188.431.

Represent interest expenses of bank loans, fee and administrative expenses related to the acquisition of bank loans during the current period including the interest costs which are directly attributable to the cost a qualifying project. Total financial charges for the year of 2018 and 2017 amounted to Rp331,723,112,056, and Rp462,208,188,431, respectively.

31. PAJAK PENGHASILAN 31. INCOME TAX Beban pajak Perusahaan terdiri dari:

Tax expenses of the Company consists of the following:

2018 2017Rp Rp

Beban pajak penghasilan kini 211.680.901.266 195.445.464.261 Income tax expensesManfaat (biaya) pajak tangguhan 40.394.622.156 (39.541.602.758) Deferred tax benefits (expense)

Jumlah 252.075.523.422 155.903.861.503 Total

Pajak Kini Current Tax Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

Reconciliation between profit before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income is as follows:

373





79

29. PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

29. INTEREST INCOME AND OTHER INCOME (EXPENSE)

2018 2017Rp Rp

Pendapatan bunga Interest income

Jasa giro 10.012.986.373 13.716.609.602 Current accountsDeposito berjangka 1.173.016.383 74.177.004.158 Time deposits

Jumlah 11.186.002.756 87.893.613.760 TotalPendapatan (beban) lainnya Others income (expense)

Beban Pajak -- -- Tax ExpensesKlaim asuransi -- 704.578.279 Insurance claimLain-lain 65.975.722.829 (333.087.055) Others

Jumlah 65.975.722.829 371.491.224 Total

30. BEBAN KEUANGAN

30. FINANCIAL CHARGES

Merupakan beban bunga atas kredit bank, beban provisi dan beban administrasi bank yang terkait dengan perolehan pinjaman selama periode berjalan termasuk biaya bunga yang secara langsung dapat didistribusikan dengan biaya perolehan suatu proyek tertentu yang memenuhi syarat. Jumlah beban keuangan pada selama tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp331.723.112.056 dan Rp462.208.188.431.

Represent interest expenses of bank loans, fee and administrative expenses related to the acquisition of bank loans during the current period including the interest costs which are directly attributable to the cost a qualifying project. Total financial charges for the year of 2018 and 2017 amounted to Rp331,723,112,056, and Rp462,208,188,431, respectively.

31. PAJAK PENGHASILAN 31. INCOME TAX Beban pajak Perusahaan terdiri dari:

Tax expenses of the Company consists of the following:

2018 2017Rp Rp

Beban pajak penghasilan kini 211.680.901.266 195.445.464.261 Income tax expensesManfaat (biaya) pajak tangguhan 40.394.622.156 (39.541.602.758) Deferred tax benefits (expense)

Jumlah 252.075.523.422 155.903.861.503 Total

Pajak Kini Current Tax Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

Reconciliation between profit before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income is as follows:





80

2018 2017Rp Rp

Laba Sebelum Pajak 1.355.548.311.604 1.156.234.012.013 Income Before Tax

Perbedaan Waktu: Timing Differences:Beban depresiasi aset tetap -- (36.965.818.941) Depreciation expenses of fixed assetsPenyisihan kerugian piutang usaha (166.132.161.369) 185.981.533.943 Allowance for doubtful accountsLiabilitas imbalan kerja 4.553.672.744 9.150.696.026 Employee benefit

Jumlah (161.578.488.625) 158.166.411.028 Total

Perbedaan Tetap Permanent DifferencesGaji dan tunjangan 43.261.793.172 21.984.663.438 Employee ExpensesBeban Kantor 24.664.329.621 19.986.187.711 Office ExpensesPendapatan bunga (9.308.815.329) -- Interest IncomeBeban Representasi 5.278.644.327 4.441.708.580 Representation ExpenseSumbangan 8.599.179.648 1.074.349.103 Donation ExpensesBagian rugi ventura bersama -- 3.354.253.842 Equity in net loss of joint ventureBeban Perjalanan/Kendaraan 1.516.554.324 2.798.500.853 Transport/Vehicles ExpensesPajak atas Bunga Bank/Jasa Giro -- (87.893.613.760) Tax of Interest bank loanPendapatan Jasa Konstruksi - bersih (533.719.026.548) (311.405.392.062) Construction Income - netPendapatan (Beban) Lain-lain 112.461.122.871 8.486.240.558 Oher Expense

Jumlah (347.246.217.915) (337.173.101.737) Total

Laba Kena Pajak 846.723.605.064 977.227.321.304 Taxable IncomeBeban Pajak Kini Current Tax Expenses

2018 : 25% x Rp846.723.605.064 211.680.901.266 -- 2018 : 25% x Rp846.723.605.064 2017 : 20% x Rp977.227.321.304 -- 195.445.464.261 2017 : 20% x Rp977,227,321,304

Pajak Kini 211.680.901.266 195.445.464.261 Current Tax

Dikurangi: Deducting:Pajak dibayar dimuka Prepaid taxes

Pajak Penghasilan pasal 22 85.860.714.839 14.771.032.347 Income Tax Article 22 Pajak Penghasilan pasal 25 235.226.924.424 163.871.740.074 Income Tax Article 25Jumlah pajak dibayar dimuka 321.087.639.263 178.642.772.421 Total Prepaid Tax

Pajak Lebih (Kurang) Bayar 109.406.737.997 (16.802.691.840) Over (Under) Tax Payment Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan.

The taxable income resulting from reconciliation is the basis for filling in the Annual Corporate Income Tax Return.

Berdasarkan Undang–Undang Pajak Penghasilan No. 238/PMK.03/2008, Perusahaan dapat memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif pajak penghasilan tertinggi apabila jumlah kepemilikan saham publik 40% (empat puluh persen) atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak, dimana masing – masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor, minimal enam (6) bulan atau seratus delapan puluh tiga (183) hari kalender dalam jangka waktu satu (1) tahun pajak. Pada tahun 2017, Perusahaan sudah memenuhi syarat penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 5%.

Based on the Income Tax Law no. 238/PMK.03/2008, the Company may be subject to a 5% (five percent) reduction in income tax rate lower than the highest rate of income tax if the amount of public share ownership is 40% (forty percent) or more of the total paid-up shares and shares is owned by at least 300 (three hundred) parties, in which each party may own only less than 5% (five percent) of the total paid up shares of a minimum of six (6) months or one hundred and eighty three (183) calendar days within a period of one (1) tax year. In 2017, the Company is eligible for a 5% reduction in income tax rate.

Pada tanggal 27 Maret 2017, Perusahaan mengajukan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak (SPHPP) sebesar Rp1.008.017.938 kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan membayar uang tebusan. Pada tanggal 31 Maret 2017, Perusahaan menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-276/ PP/WPJ.9/2017 dari DJP.

On March 27, 2017, the Company filed an Asset Declaration Letter for Tax Amnesty (SPHPP) amounting to Rp 1,008,017,938 to the Directorate General of Taxes (DGT) and paid redemption money. On March 31, 2017, the Company received Tax Amnesty Letter No. KET-276/ PP/WPJ.9 / 2017 from the DGT.

374





81

Berdasarkan peraturan No.191/PMK.010/2015 yang sebagaimana telah diubah dengan peraturan No. 29/PMK.03/2016 ("PMK-191") yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, wajib pajak diperbolehkan untuk melaksanakan revaluasi aset tetap yang berada di Indonesia untuk tujuan perpajakan. Perbedaan antara nilai revaluasi dan nilai tercatat bersih dari aset tetap untuk tujuan pajak akan dikenakan pajak final. Pada tahun 2016, Perusahaan telah mengajukan PMK 191 ini dan telah membayar pajak dibayar dimuka pajak final sebesar Rp 3.903.091.085 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yang disajikan sebagai pajak dibayar dimuka atas revaluasi aset tetap di atas.

Based on regulation No.191/PMK.010/2015 as amended by Regulation No. 29/PMK.03/2016 (“PMK-191”) issued by the Minister of Finance (MOF) of the Republic of Indonesia, taxpayers are allowed to carry out revaluation of their property and equipment located in Indonesia for tax purpose. The difference between the revaluation amount and the net carrying amount of property and equipment for tax purposes will be subjected to a final tax. In 2016, the Company has applied for this PMK 191 and has paid in advance the final tax of Rp 3,903,091,085 to Tax Service Office (TSO), which is presented as prepaid tax from revaluation of property and equipment above.

Perusahaan mengajukan surat permohonan awal untuk revaluasi aset kepada petugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak pada 27 Juni 2016. Pada tanggal 10 Juli 2017, Perusahaan telah mendapatkan persetujuan dari KPP.

The Company submitted the initial application letter for asset revaluation to the Regional Office of Direcorate of Tax Service on June 27, 2016. At July 10, 2017, the Company has received the approval from TSO.

Pajak Tangguhan Deferred Tax Rincian dari aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

Details of deferred tax assets (liabilities) are as follows:

Dikreditkan Dibebankan Dikreditkan Dibebankan

(dibebankan) ke rugi (dibebankan) ke rugike laba rugi/ komprehensif lain/ ke laba rugi/ komprehensif lain/

Credited Charged to other Credited Charged to other1 Januari/ (Charged) comprehensive 31 Desember/ (Charged) comprehensive 31 Desember/January 1, to loss loss December 31, to loss loss December 31,

2017 for the year (Catatan 33/ Note 33 ) 2017 for the year (Catatan 33/ Note 33 ) 2018Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Aset (liabilitas) pajak tangguhan Deferred tax asset (liabilities)Liabilitas Imbalan pasca kerja 497.984.933 2.287.674.007 (420.354.807) 2.365.304.133 1.138.418.186 (937.770.501) 2.565.951.818 Employee benefit liabilities

Depreciation of Penyusutan aset tetap -- (9.241.454.735) -- (9.241.454.735) -- -- (9.241.454.735) property, plant and equipment

Revaluation surplus of Surplus revaluasi aset tetap -- -- -- -- -- (3.180.474.943) (3.180.474.943) property, plant and equipment

Allowance for impairment losses Cadangan kerugian penurunan nilai piutang 2.344.642.812 46.495.383.486 -- 48.840.026.298 (41.533.040.342) -- 7.306.985.956 of accounts receivable

Total Aset (liabilitas) pajak tangguhan 2.842.627.745 39.541.602.758 (420.354.807) 41.963.875.696 (40.394.622.156) (4.118.245.444) (2.548.991.904) Total deferred tax assets (liabilities)

32. LABA PER SAHAM 32. EARNINGS PER SHARE

Berikut adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar:

Data used for calculation of basic earnings per share are as follows:

2018 2017Rp Rp

Laba Bersih Tahun Berjalan 1.103.472.788.182 1.000.330.150.510 Profit For The YearRata-rata tertimbang Jumlah Weighted Average Number of

Saham Biasa yang beredar Outstanding Common ShareSetelah Mempertimbangkan After Considering the Effect of Stock SplitsPengaruh Retrospektif pemecahan nominal saham And Distribution of Stock Dividendsdan pembagian dividen saham 25.891.388.278 25.891.388.278 which were applied restrospectively

Laba Per Saham 42,62 38,64 Earning Per Share

375





81

Berdasarkan peraturan No.191/PMK.010/2015 yang sebagaimana telah diubah dengan peraturan No. 29/PMK.03/2016 ("PMK-191") yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, wajib pajak diperbolehkan untuk melaksanakan revaluasi aset tetap yang berada di Indonesia untuk tujuan perpajakan. Perbedaan antara nilai revaluasi dan nilai tercatat bersih dari aset tetap untuk tujuan pajak akan dikenakan pajak final. Pada tahun 2016, Perusahaan telah mengajukan PMK 191 ini dan telah membayar pajak dibayar dimuka pajak final sebesar Rp 3.903.091.085 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yang disajikan sebagai pajak dibayar dimuka atas revaluasi aset tetap di atas.

Based on regulation No.191/PMK.010/2015 as amended by Regulation No. 29/PMK.03/2016 (“PMK-191”) issued by the Minister of Finance (MOF) of the Republic of Indonesia, taxpayers are allowed to carry out revaluation of their property and equipment located in Indonesia for tax purpose. The difference between the revaluation amount and the net carrying amount of property and equipment for tax purposes will be subjected to a final tax. In 2016, the Company has applied for this PMK 191 and has paid in advance the final tax of Rp 3,903,091,085 to Tax Service Office (TSO), which is presented as prepaid tax from revaluation of property and equipment above.

Perusahaan mengajukan surat permohonan awal untuk revaluasi aset kepada petugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak pada 27 Juni 2016. Pada tanggal 10 Juli 2017, Perusahaan telah mendapatkan persetujuan dari KPP.

The Company submitted the initial application letter for asset revaluation to the Regional Office of Direcorate of Tax Service on June 27, 2016. At July 10, 2017, the Company has received the approval from TSO.

Pajak Tangguhan Deferred Tax Rincian dari aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

Details of deferred tax assets (liabilities) are as follows:

Dikreditkan Dibebankan Dikreditkan Dibebankan

(dibebankan) ke rugi (dibebankan) ke rugike laba rugi/ komprehensif lain/ ke laba rugi/ komprehensif lain/

Credited Charged to other Credited Charged to other1 Januari/ (Charged) comprehensive 31 Desember/ (Charged) comprehensive 31 Desember/January 1, to loss loss December 31, to loss loss December 31,

2017 for the year (Catatan 33/ Note 33 ) 2017 for the year (Catatan 33/ Note 33 ) 2018Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Aset (liabilitas) pajak tangguhan Deferred tax asset (liabilities)Liabilitas Imbalan pasca kerja 497.984.933 2.287.674.007 (420.354.807) 2.365.304.133 1.138.418.186 (937.770.501) 2.565.951.818 Employee benefit liabilities

Depreciation of Penyusutan aset tetap -- (9.241.454.735) -- (9.241.454.735) -- -- (9.241.454.735) property, plant and equipment

Revaluation surplus of Surplus revaluasi aset tetap -- -- -- -- -- (3.180.474.943) (3.180.474.943) property, plant and equipment

Allowance for impairment losses Cadangan kerugian penurunan nilai piutang 2.344.642.812 46.495.383.486 -- 48.840.026.298 (41.533.040.342) -- 7.306.985.956 of accounts receivable

Total Aset (liabilitas) pajak tangguhan 2.842.627.745 39.541.602.758 (420.354.807) 41.963.875.696 (40.394.622.156) (4.118.245.444) (2.548.991.904) Total deferred tax assets (liabilities)

32. LABA PER SAHAM 32. EARNINGS PER SHARE

Berikut adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar:

Data used for calculation of basic earnings per share are as follows:

2018 2017Rp Rp

Laba Bersih Tahun Berjalan 1.103.472.788.182 1.000.330.150.510 Profit For The YearRata-rata tertimbang Jumlah Weighted Average Number of

Saham Biasa yang beredar Outstanding Common ShareSetelah Mempertimbangkan After Considering the Effect of Stock SplitsPengaruh Retrospektif pemecahan nominal saham And Distribution of Stock Dividendsdan pembagian dividen saham 25.891.388.278 25.891.388.278 which were applied restrospectively

Laba Per Saham 42,62 38,64 Earning Per Share





82

Perusahaan tidak menghitung laba per saham dilusian karena Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa bersifat dilutive untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

The Company did not compute the diluted earnings per share as there were no dilutive potential ordinary shares for the year ended December 31, 2018 and 2017.

33. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA 33. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATIONS

Perusahaan memberikan imbalan pascakerja untuk karyawannya Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 tahun 2003.

The Company provides post-employment benefits for its qualifying employees in accordance with Labor Law No.13 year 2003.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Perusahaan terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup dan risiko gaji.

The defined benefit pension plan typically exposes the Company to actuarial risks such as interest rate risk, longevity risk and salary risk.

Risiko Tingkat Bunga Interest risk Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability.

Risiko Harapan Hidup Longevity risk Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the best estimate of the mortality of plan participants both during and after their employment. An increase in the life expectancy of the plan participants will increase the plan’s liability.

Risiko Gaji Salary risk Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan’s liability.

Penilaian aktuaris atas estimasi manfaat karyawan dan pasca kerja tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuaria PT Praptasentosa Gunajasa, berdasarkan Laporan Aktuaris No. 270/LV/PSGJ/I/2018 tanggal 18 Januari 2019. Asumsi aktuarial pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Actuarial valuation of post employment employee benefits as of December 31, 2018 and 2017 was conducted by the actuarial consulting firm of PT Praptasentosa Gunajasa, based on Actuary Report No. 270/LV/PSGJ/I/2018 dated January 18, 2019. Actuarial assumption as of December 31, 2018 and 2017 were as follows:

2018 2017

Tingkat kematian TMI 2011 TMI 2011 Mortality RateTingkat Kenaikan Gaji - per Tahun 8% 8% Salary increment per annumTingkat diskonto 8,50% 7% Discount RateUmur pensiun normal (tahun) 56 56 Normal pension age (years)Tingkat cacat per tahun 0% dari TMI 2011 0% dari TMI 2011 Disability rate per annumTingkat pengunduran diri Future pension increment rate 20 tahun dan menurun secara linier 20 year and declining linearly sampai dengan usia 50 tahun 2% 2% until age 50 years

376





83

Beban imbalan pasca kerja yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah:

Amounts recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income in respect of these employee benefits are as follows:

2018 2017

Rp Rp

Biaya jasa kini 4.546.235.473 4.727.418.408 Current service costBiaya jasa lalu dan kerugian (keuntungan) Past service cost and (gain) loss

atas kurtailment (642.137.355) 4.263.922.440 from curtailmentBiaya bunga 649.574.626 159.355.178 Interest costKomponen dari biaya imbalan pasti yang Components of defined benefits cost

diakui dalam laba rugi 4.553.672.744 9.150.696.026 recognised in profit or loss

Keuntungan aktuarial yang timbul Actuarial gains arising from experiencedari penyesuaian atas pengalaman (3.751.082.006) (1.705.343.573) adjustment

Keuntungan dan kerugian aktuarial Actuarial gains and losses arising fromyang timbul dari perubahan asumsi changes in financial assumptionskeuangan -- 23.924.345

Komponen biaya imbalan pasti Components of defined benefits costyang diakui dalam penghasilan recognised in other comprehensivekomprehensif lain (3.751.082.006) (1.681.419.228) income

Pajak tangguhan dari pengukuran kembali Deferred tax from remeasurementkewajiban imbalan pasti (Catatan 31) 937.770.501 420.354.807 of defined benefit ob ligation (Note 31)

Jumlah (2.813.311.505) (1.261.064.421) Total

Semua biaya tahun berjalan, termasuk dalam beban umum dan administrasi tahun 2018 dan 2017.

All of the expense for the years were included in general and administrative expenses in 2018 and 2017, respectively.

Liabilitas imbalan pasca kerja yang termasuk pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The amounts included in the statements of financial position are as follows:

2018 2017Rp Rp

Present value of the employeeNilai kini kewajiban imbalan pasti 10.263.807.268 9.461.216.530 benefits obligation

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasti yang tidak didanai adalah sebagai berikut:

Movements in the present value of employee benefits obligations were as follows:

2018 2017Rp Rp

Kewajiban imbalan pasti - awal 9.461.216.530 1.991.939.732 Opening employee benefits obligationsBiaya jasa kini 4.546.235.473 4.727.418.408 Current service costsBiaya bunga 649.574.626 159.355.178 Interest costsBiaya jasa lalu dan (keuntungan) kerugian Past services cost and loss (gain)

atas kurtailment (642.137.355) 4.263.922.440 from curtailmentPengukuran kembali (keuntungan/kerugian): Remeasurement (gains) losses:

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang Actuarial gains and losses arising from timbul dari penyesuaian atas pengalaman (3.751.082.006) (1.705.343.573) expenrience adjustments Keuntungan dan kerugian aktuarial yang Actuarial gains and losses arising from timbul dari perubahan asumsi keuangan -- 23.924.345 changes in financial assumptions

Kewajiban imbalan pasti akhir 10.263.807.268 9.461.216.530 Closing employee benefits obligation

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas. Sensitivitas analisis di bawah ini

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rate, expected salary increase and mortality. The sensitivity analyses below have

377





83

Beban imbalan pasca kerja yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah:

Amounts recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income in respect of these employee benefits are as follows:

2018 2017

Rp Rp

Biaya jasa kini 4.546.235.473 4.727.418.408 Current service costBiaya jasa lalu dan kerugian (keuntungan) Past service cost and (gain) loss

atas kurtailment (642.137.355) 4.263.922.440 from curtailmentBiaya bunga 649.574.626 159.355.178 Interest costKomponen dari biaya imbalan pasti yang Components of defined benefits cost

diakui dalam laba rugi 4.553.672.744 9.150.696.026 recognised in profit or loss

Keuntungan aktuarial yang timbul Actuarial gains arising from experiencedari penyesuaian atas pengalaman (3.751.082.006) (1.705.343.573) adjustment

Keuntungan dan kerugian aktuarial Actuarial gains and losses arising fromyang timbul dari perubahan asumsi changes in financial assumptionskeuangan -- 23.924.345

Komponen biaya imbalan pasti Components of defined benefits costyang diakui dalam penghasilan recognised in other comprehensivekomprehensif lain (3.751.082.006) (1.681.419.228) income

Pajak tangguhan dari pengukuran kembali Deferred tax from remeasurementkewajiban imbalan pasti (Catatan 31) 937.770.501 420.354.807 of defined benefit ob ligation (Note 31)

Jumlah (2.813.311.505) (1.261.064.421) Total

Semua biaya tahun berjalan, termasuk dalam beban umum dan administrasi tahun 2018 dan 2017.

All of the expense for the years were included in general and administrative expenses in 2018 and 2017, respectively.

Liabilitas imbalan pasca kerja yang termasuk pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The amounts included in the statements of financial position are as follows:

2018 2017Rp Rp

Present value of the employeeNilai kini kewajiban imbalan pasti 10.263.807.268 9.461.216.530 benefits obligation

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasti yang tidak didanai adalah sebagai berikut:

Movements in the present value of employee benefits obligations were as follows:

2018 2017Rp Rp

Kewajiban imbalan pasti - awal 9.461.216.530 1.991.939.732 Opening employee benefits obligationsBiaya jasa kini 4.546.235.473 4.727.418.408 Current service costsBiaya bunga 649.574.626 159.355.178 Interest costsBiaya jasa lalu dan (keuntungan) kerugian Past services cost and loss (gain)

atas kurtailment (642.137.355) 4.263.922.440 from curtailmentPengukuran kembali (keuntungan/kerugian): Remeasurement (gains) losses:

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang Actuarial gains and losses arising from timbul dari penyesuaian atas pengalaman (3.751.082.006) (1.705.343.573) expenrience adjustments Keuntungan dan kerugian aktuarial yang Actuarial gains and losses arising from timbul dari perubahan asumsi keuangan -- 23.924.345 changes in financial assumptions

Kewajiban imbalan pasti akhir 10.263.807.268 9.461.216.530 Closing employee benefits obligation

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas. Sensitivitas analisis di bawah ini

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rate, expected salary increase and mortality. The sensitivity analyses below have





84

ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih

rendah) 100 basis poin, kewajiban imbalan pasti akan berkurang sebesar Rp1.279.052.811 (meningkat sebesar Rp1.593.212.315).

If the discount rate is 100 basis points higher (lower), the defined benefit obligation would decrease by Rp1,279,052,811 (increase by Rp1,593,212,315).

Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan naik (turun) sebesar 1%, kewajiban imbalan pasti akan naik sebesar Rp1.560.268.766 (turun sebesar Rp1.278.751.006).

If the expected salary growth increases (decreases) by 1%, the defined benefit obligation would increase by Rp1,560,268,766 (decrease by Rp1,278,751,006).

Jika harapan hidup meningkat (turun)

dalam satu tahun untuk pria dan wanita, kewajiban imbalan pasti akan meningkat Rp1.508.575 (turun sebesar Rp1.509.560).

If the life expectancy increases (decreases) by one year for both men and women, the defined benefit obligation would increase by Rp1,508,575 (decrease by Rp1,509,560).

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefits obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode projected unit credit pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung kewajiban imbalan pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefits obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefits obligation recognised in the statements of financial position.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years.

34. PERKARA HUKUM 34. LEGAL CASES Pada tanggal 22 Agustus 2016, PT Dovlen Seventy, Dkk mengajukan gugatan No. 439/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST terhadap Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemprov DKI, Perusahan sebagai tergugat XII terkait pelaksanaan dan hasil lelang konsolidasi Proyek Paket Normalisasi serta Peningkatan Turap Kali dan Saluran PHB di Propinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini Perusahaan ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan Kode Lelang: 31039127, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 8906/.1.793.2 tanggal 22 Juni 2016.

On August 22, 2016, PT Dovlen Seventy, Dkk filed a lawsuit No. 439/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST against Head of Jakarta Provincial Government Procurement Service Agency, the Company as Defendant XII related to the implementation and result of the consolidation auction of Normalization and Improvement of Turap Kali and PHB Canal Project DKI Jakarta Province. In this case the Company is designated as auction winner by Auction Code: 31039127, based on Letter of Appointment of Goods/Service Provider (SPPBJ)no. 8906/.1.793.2 dated

378





85

June 22, 2016. Pada tanggal 12 September 2017, Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Putusan yang mendukung Perusahaan.

On September 12, 2017, the Panel of Judges of the Central Jakarta District Court issued a Decision in favor of the Company.

Para penggugat telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sampai dengan penerbitan laporan keuangan, Perusahaan belum mendapatkan hasil putusan banding dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

The plaintiffs have filed an appeal lawsuit against the Central Jakarta District Court Decision to the DKI Jakarta High Court. Up to the issuance of the financial statements, the Company has not yet received the result of the appeal decision from the Jakarta High Court.

Perkara masih berlanjut ke proses banding di Pengadilan Tinggi. Berdasarkan informasi yang termuat dalam website Sistem Penelusuran Penanganan Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat tertanggal 6 Mei 2019 terhadap Perkara Perdata Nomor : 141/SRT.PDT.BDG/2017/PN.JKT.PST.Jo.No.439/PDT.G/2016/PN.JKT.PST saat ini dalam proses penetapan hari sidang oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.

The case continues to the appeal process in the High Court, based on the information contained in the website of the Central Jakarta PN Handling Search System (SIPP) dated May 6, 2019 against Civil Cases Number: 141 / SRT.PDT.BDG / 2017 / PN.JKT.PST .Jo.No.439 / PDT.G / 2016 / PN.JKT.PST is currently in the process of establishing the session day by the Jakarta High Court.

35. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI 35. NATURE OF RELATIONSHIPS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Sifat Pihak Berelasi: Nature of Relationship: a. Pemerintah Republik Indonesia adalah

pengendali utama Perusahaan.

b. WSKT adalah entitas induk dan pemegang saham mayoritas Perusahaan.

a. The Government of Indonesia is the ultimate controlling party of the Company.

b. WSKT is the parent and majority shareholder of the Company.

c. Koperasi Waskita adalah pemegang saham minoritas Perusahaan.

c. Koperasi Waskita is the minority shareholder of the Company.

d. Pihak yang pengendali utamanya sama dengan Perusahaan adalah BTN, BRI, BNI, Mandiri, BRIS, KKDM, WBW, CCT, KSO Waskita - Gorip Nanda Guna, KSO Waskita - Acset, KSO Waskita - Adhi Karya, KSO Waskita - PP - HK, KSO Waskita - Wika, Perum Perumnas, PT Hutama Karya (Persero) Tbk, KSO Hutama Karya - Waskita, KSO Hutama - Waskita, KSO Waskita - Basuki, PT Nindya Karya (Persero), PT PP (Persero) Tbk, PT Waskita - Hutama Karya, PT Hutama Karya Infrastruktur, KSO Waskita Karya - Ricky KSM, KSO Wika - Waskita, dan KSO Pers Bap - Waskita - Wika.

d. Parties which have the same ultimate controlling party as the Company are BTN, BRI, BNI, Mandiri, BRIS, KKDM, WBW, CCT, KSO Waskita - Gorip Nanda Guna, KSO Waskita - Acset, KSO Waskita - Adhi Karya, KSO Waskita - PP - HK, KSO Waskita - Wika, Perum Perumnas, PT Hutama Karya (Persero) Tbk, KSO Hutama Karya - Waskita, KSO Hutama - Waskita, KSO Waskita - Basuki, PT Nindya Karya (Persero), PT PP (Persero) Tbk, PT Waskita - Hutama Karya, PT Hutama Karya Infrastruktur, KSO Waskita Karya - Ricky KSM, KSO Wika - Waskita and KSO Pers Bap – Waskita - Wika

379





85

June 22, 2016. Pada tanggal 12 September 2017, Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Putusan yang mendukung Perusahaan.

On September 12, 2017, the Panel of Judges of the Central Jakarta District Court issued a Decision in favor of the Company.

Para penggugat telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sampai dengan penerbitan laporan keuangan, Perusahaan belum mendapatkan hasil putusan banding dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

The plaintiffs have filed an appeal lawsuit against the Central Jakarta District Court Decision to the DKI Jakarta High Court. Up to the issuance of the financial statements, the Company has not yet received the result of the appeal decision from the Jakarta High Court.

Perkara masih berlanjut ke proses banding di Pengadilan Tinggi. Berdasarkan informasi yang termuat dalam website Sistem Penelusuran Penanganan Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat tertanggal 6 Mei 2019 terhadap Perkara Perdata Nomor : 141/SRT.PDT.BDG/2017/PN.JKT.PST.Jo.No.439/PDT.G/2016/PN.JKT.PST saat ini dalam proses penetapan hari sidang oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.

The case continues to the appeal process in the High Court, based on the information contained in the website of the Central Jakarta PN Handling Search System (SIPP) dated May 6, 2019 against Civil Cases Number: 141 / SRT.PDT.BDG / 2017 / PN.JKT.PST .Jo.No.439 / PDT.G / 2016 / PN.JKT.PST is currently in the process of establishing the session day by the Jakarta High Court.

35. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI 35. NATURE OF RELATIONSHIPS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Sifat Pihak Berelasi: Nature of Relationship: a. Pemerintah Republik Indonesia adalah

pengendali utama Perusahaan.

b. WSKT adalah entitas induk dan pemegang saham mayoritas Perusahaan.

a. The Government of Indonesia is the ultimate controlling party of the Company.

b. WSKT is the parent and majority shareholder of the Company.

c. Koperasi Waskita adalah pemegang saham minoritas Perusahaan.

c. Koperasi Waskita is the minority shareholder of the Company.

d. Pihak yang pengendali utamanya sama dengan Perusahaan adalah BTN, BRI, BNI, Mandiri, BRIS, KKDM, WBW, CCT, KSO Waskita - Gorip Nanda Guna, KSO Waskita - Acset, KSO Waskita - Adhi Karya, KSO Waskita - PP - HK, KSO Waskita - Wika, Perum Perumnas, PT Hutama Karya (Persero) Tbk, KSO Hutama Karya - Waskita, KSO Hutama - Waskita, KSO Waskita - Basuki, PT Nindya Karya (Persero), PT PP (Persero) Tbk, PT Waskita - Hutama Karya, PT Hutama Karya Infrastruktur, KSO Waskita Karya - Ricky KSM, KSO Wika - Waskita, dan KSO Pers Bap - Waskita - Wika.

d. Parties which have the same ultimate controlling party as the Company are BTN, BRI, BNI, Mandiri, BRIS, KKDM, WBW, CCT, KSO Waskita - Gorip Nanda Guna, KSO Waskita - Acset, KSO Waskita - Adhi Karya, KSO Waskita - PP - HK, KSO Waskita - Wika, Perum Perumnas, PT Hutama Karya (Persero) Tbk, KSO Hutama Karya - Waskita, KSO Hutama - Waskita, KSO Waskita - Basuki, PT Nindya Karya (Persero), PT PP (Persero) Tbk, PT Waskita - Hutama Karya, PT Hutama Karya Infrastruktur, KSO Waskita Karya - Ricky KSM, KSO Wika - Waskita and KSO Pers Bap – Waskita - Wika





86

. Transaksi-transaksi Pihak Berelasi Transactions with Related Parties Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi, yang meliputi antara lain:

In the normal course of business, the Company entered into certain transactions with related parties, including the following:

a. Perusahaan menyediakan manfaat pada

Komisaris dan Direktur Perusahaan.

Jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp7.135.081.822 dan Rp4.142.326.333.

Jumlah remunerasi yang diterima oleh Direksi pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp16.448.923.632 dan Rp11.257.673.667.

a. The Company provides benefits to the Commissioners and Directors of the Company.

The total remuneration received by Board of Commissioners for December 31, 2018 and 2017 were amounting to Rp7,135,081,822 and Rp4,142,326,333, respectively. The total remuneration received by Directors for December 31, 2018 and 2017 amounted to Rp16,448,923,632 and Rp11,257,673,667, respectively.

b. 98% dari jumlah pendapatan masing-

masing pada tahun 2018 dan 2017, merupakan penjualan kepada pihak berelasi (Catatan 25). Pada tanggal pelaporan, piutang atas pendapatan tersebut dicatat sebagai bagian dari piutang usaha dan piutang bruto, yang meliputi 57% dan 43% dari jumlah aset masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (Catatan 6 dan 9).

b. Total revenues to related parties constituted 98% in 2018 and 2017, respectively of the total net revenues (Note 25). At reporting date, the receivables from these revenues were presented as trade accounts receivable and gross amount due from customers, which constituted 57% and 43%, respectively, of the total assets as of December 31, 2018 and 2017 (Note 6 and 9).

c. Perusahaan mempunyai investasi dalam ventura bersama yang telah diungkapkan (Catatan 13).

c. The Company has investment in joint venture as described (Note 13).

d. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dan sindikasi dari BRI, BRIS dan BNI, yang telah diungkapkan (Catatan 16).

d. The Company entered into the working capital loan and syndicated facilities from BRI, BRIS and BNI, as described (Note 16).

e. Perusahaan mempunyai deposito berjangka

pada BNI, BTN, BRI dan Mandiri, yang telah diungkapkan (Catatan 5).

e. The Company has time deposit in BNI, BTN, BRI and Mandiri as described (Note 5).

f. Perusahaan juga mempunyai transaksi diluar usaha dengan pihak berelasi seperti yang telah diungkapkan (Catatan 7 dan 18).

g. Manajemen kunci yang meliputi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

f. The Company also entered into non-trade transactions with related parties as disclosed (Note 7 and 18).

g. Key management personnel includes Commissioners and Directors of the Company.

Rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Details of outstanding account balances and transactions with related parties are as follows:

380





87

Rp % Rp %

Aset Assets

Kas dan setara kas 547.434.597.849 3,60% 826.797.620.497 5,54%Piutang usaha 3.237.304.848.633 21,27% 6.380.369.297.908 42,77%Piutang lain-lain 419.040.289 0,00% -- 0,00%Tagihan bruto - pihak berelasi 1.242.300.599.349 8,16% 2.090.744.276.470 14,01%Jumlah 5.027.459.086.120 33,03% 9.297.911.194.875 62,32%

Liabilitas Liabilities

Utang usaha 317.690.790 0,00% -- 0,00%Utang bank jangka pendek 2.132.359.467.957 29,05% 1.345.632.801.838 17,70%Utang lain-lain 208.022.543.176 2,83% 83.327.434.404 1,10%Uang muka dari pelanggan 86.033.247.364 1,17% 74.824.145.123 0,98%Utang bank jangka panjang yang 0,00% jatuh tempo dalam satu tahun -- 0,00% 1.448.924.225.894 19,06% bank loansJumlah 2.426.732.949.287 33,05% 2.952.708.607.259 38,84%

Pendapatan Usaha Revenues

Pendapatan Usaha 7.386.673.219.482 92,33% 6.867.164.622.655 96,66% Revenues

2018 2017

Total

Cash and cash equivalent

Other accounts receivableTrade accounts receivable

Gross amount - related partiesTotal

Trade accounts payableShort-term bank loans

Other accounts payableAdvances from customers

Current maturities of long term

36. SEGMEN OPERASI 36. OPERATING SEGMENT Perusahaan melaporkan segmen - segmen berdasarkan divisi - divisi operasi berikut: 1. Precast 2. Readymix 3. Jasa konstruksi

The Companys’s reportable segments are based on the following operating divisions: 1. Precast 2. Readymix 3. Construction service

Segmen precast, readymix dan jasa konstruksi dianggap sebagai segmen operasi terpisah oleh pengambil keputusan operasional. Untuk tujuan penyajian laporan keuangan, segmen - segmen operasi tersebut telah digabungkan ke dalam satu segmen operasi tunggal dengan mempertimbangkan faktor - faktor berikut:

The manufacture precast, readymix and construction service is considered as a separate operating segment by the chief operating decision maker. For financial statements presentation purposes, these individual operating segments have been aggregated into a single operating segment taking into account the following factors:

Segmen operasi memiliki margin laba kotor jangka panjang yang mirip;

Sifat dari produk dan proses produksi yang sama; dan

Metode yang digunakan untuk mendistribusikan produk kepada pelanggan adalah sama.

These operating segments have similar long-term gross profit margins;

The nature of the products and the production processes are similar; and

The methods used to distribute the products to the customers are the same.

a. Informasi berdasarkan Produksi dan Jasa a. Information by Product and Services

Precast/ Readymix/ Konstruksi/ Jumlah/Precast Readymix Construction Total

Rp Rp Rp Rp

Pendapatan Usaha 2.330.274.469.813 4.459.022.103.617 1.210.852.850.097 8.000.149.423.527 RevenuesBeban Pokok Pendapatan (1.852.304.833.789) (3.896.160.995.488) (405.401.886.429) (6.153.867.715.706) Cost of Goods SalesLaba Bruto 477.969.636.024 562.861.108.129 805.450.963.668 1.846.281.707.821 Gross ProfitBeban Usaha -- -- -- (196.479.227.148) Operating ExpensesBeban Pajak Final -- -- -- (38.587.250.567)Penghasilan (Beban) Lain-lain Bersih -- -- -- 76.056.193.554 Others IncomeLaba Sebelum Pajak dan Beban Keuangan -- -- -- 1.687.271.423.660 Proft Before TaxesBeban Keuangan -- -- -- (331.723.112.056) Income ExpensesBagian Laba Ventura Bersama -- -- -- -- Equity in Net Expense of Joint VentureLaba Sebelum Pajak -- -- -- 1.355.548.311.604 Profit for the YearBeban Pajak Penghasilan -- -- -- (252.075.523.422) Income TaxLaba Bersih Tahun Berjalan 1.103.472.788.182 Profit for the Year

2018

381





87

Rp % Rp %

Aset Assets

Kas dan setara kas 547.434.597.849 3,60% 826.797.620.497 5,54%Piutang usaha 3.237.304.848.633 21,27% 6.380.369.297.908 42,77%Piutang lain-lain 419.040.289 0,00% -- 0,00%Tagihan bruto - pihak berelasi 1.242.300.599.349 8,16% 2.090.744.276.470 14,01%Jumlah 5.027.459.086.120 33,03% 9.297.911.194.875 62,32%

Liabilitas Liabilities

Utang usaha 317.690.790 0,00% -- 0,00%Utang bank jangka pendek 2.132.359.467.957 29,05% 1.345.632.801.838 17,70%Utang lain-lain 208.022.543.176 2,83% 83.327.434.404 1,10%Uang muka dari pelanggan 86.033.247.364 1,17% 74.824.145.123 0,98%Utang bank jangka panjang yang 0,00% jatuh tempo dalam satu tahun -- 0,00% 1.448.924.225.894 19,06% bank loansJumlah 2.426.732.949.287 33,05% 2.952.708.607.259 38,84%

Pendapatan Usaha Revenues

Pendapatan Usaha 7.386.673.219.482 92,33% 6.867.164.622.655 96,66% Revenues

2018 2017

Total

Cash and cash equivalent

Other accounts receivableTrade accounts receivable

Gross amount - related partiesTotal

Trade accounts payableShort-term bank loans

Other accounts payableAdvances from customers

Current maturities of long term

36. SEGMEN OPERASI 36. OPERATING SEGMENT Perusahaan melaporkan segmen - segmen berdasarkan divisi - divisi operasi berikut: 1. Precast 2. Readymix 3. Jasa konstruksi

The Companys’s reportable segments are based on the following operating divisions: 1. Precast 2. Readymix 3. Construction service

Segmen precast, readymix dan jasa konstruksi dianggap sebagai segmen operasi terpisah oleh pengambil keputusan operasional. Untuk tujuan penyajian laporan keuangan, segmen - segmen operasi tersebut telah digabungkan ke dalam satu segmen operasi tunggal dengan mempertimbangkan faktor - faktor berikut:

The manufacture precast, readymix and construction service is considered as a separate operating segment by the chief operating decision maker. For financial statements presentation purposes, these individual operating segments have been aggregated into a single operating segment taking into account the following factors:

Segmen operasi memiliki margin laba kotor jangka panjang yang mirip;

Sifat dari produk dan proses produksi yang sama; dan

Metode yang digunakan untuk mendistribusikan produk kepada pelanggan adalah sama.

These operating segments have similar long-term gross profit margins;

The nature of the products and the production processes are similar; and

The methods used to distribute the products to the customers are the same.

a. Informasi berdasarkan Produksi dan Jasa a. Information by Product and Services


Rp Rp Rp Rp

Pendapatan Usaha 2.330.274.469.813 4.459.022.103.617 1.210.852.850.097 8.000.149.423.527 RevenuesBeban Pokok Pendapatan (1.852.304.833.789) (3.896.160.995.488) (405.401.886.429) (6.153.867.715.706) Cost of Goods SalesLaba Bruto 477.969.636.024 562.861.108.129 805.450.963.668 1.846.281.707.821 Gross ProfitBeban Usaha -- -- -- (196.479.227.148) Operating ExpensesBeban Pajak Final -- -- -- (38.587.250.567)Penghasilan (Beban) Lain-lain Bersih -- -- -- 76.056.193.554 Others IncomeLaba Sebelum Pajak dan Beban Keuangan -- -- -- 1.687.271.423.660 Proft Before TaxesBeban Keuangan -- -- -- (331.723.112.056) Income ExpensesBagian Laba Ventura Bersama -- -- -- -- Equity in Net Expense of Joint VentureLaba Sebelum Pajak -- -- -- 1.355.548.311.604 Profit for the YearBeban Pajak Penghasilan -- -- -- (252.075.523.422) Income TaxLaba Bersih Tahun Berjalan 1.103.472.788.182 Profit for the Year

2018





88


Rp Rp Rp Rp

Pendapatan Usaha 2.808.942.200.495 2.738.188.740.424 1.557.026.960.311 7.104.157.901.230 RevenuesBeban Pokok Pendapatan (1.980.110.762.427) (1.930.234.446.802) (1.245.621.568.249) (5.155.966.777.478) Cost of Goods SoldLaba Bruto 828.831.438.068 807.954.293.622 311.405.392.062 1.948.191.123.752 Gross ProfitBeban Usaha -- -- -- (414.514.476.793) Operating ExpensesPenghasilan (Beban) Lain-lain Bersih -- -- -- 88.119.807.327 Others IncomeLaba Sebelum Pajak dan Beban Keuangan -- -- -- 1.621.796.454.286 Proft Before Taxes

-- -- -- (462.208.188.431) Financial ChargesBagian Laba Ventura Bersama -- -- -- (3.354.253.842) Equity in Net Expense of Joint VentureLaba Sebelum Pajak -- -- -- 1.156.234.012.013 Profit for the YearBeban Pajak Penghasilan -- -- -- (155.903.861.503) Income TaxLaba Bersih Tahun Berjalan 1.000.330.150.510 Profit for the Year

2017

Beban Keuangan


Rp Rp Rp Rp

Aset AssetsPiutang usaha Trade accounts receivable

Pihak berlasi 934.155.544.536 1.787.523.433.512 515.625.870.585 3.237.304.848.633 Related partiesPihak ketiga 293.514.468.777 561.645.214.315 162.011.192.224 1.017.170.875.316 Third parties

Tagihan bruto Gross amount -Pihak berlasi -- -- 1.242.300.599.349 1.242.300.599.349 related parties

Persediaan 642.937.494.258 1.230.272.457.295 354.882.232.566 2.228.092.184.118 InventoriesProperty, plant, and

Aset tetap - bersih 1.363.818.837.851 2.609.691.871.957 752.787.134.543 4.726.297.844.350 equipment - netAset yang tidak dapat dialokasikan 2.771.222.238.047 Unallocated Assets

Jumlah Aset 15.222.388.589.814 Total Assets

Liabilitas LiabilitiesLiabilitas yang Tidak Dapat Dialokasikan -- -- -- 7.340.075.399.350 Unallocated Liabilities

Jumlah Liabilitas 7.340.075.399.350 Total Liabilities

31 Desember/December 31 , 2018


Rp Rp Rp RpAset Assets

Piutang usaha Trade accounts receivablePihak berlasi 3.253.988.341.933 3.126.380.955.975 -- 6.380.369.297.908 Related partiesPihak ketiga 125.845.029.052 120.909.929.874 -- 246.754.958.926 Third parties

Gross amount dueTagihan bruto from customers -

Pihak berlasi -- -- 2.090.744.276.470 2.090.744.276.470 related partiesAset tetap - bersih 498.835.149.154 196.363.408.420 163.494.817.465 858.693.375.039 InventoriesAset yang tidak dapat dialokasikan Property, plant, and

1.244.977.750.847 1.213.618.442.859 690.104.596.212 3.148.700.789.918 equipment - netJumlah Aset 2.194.285.975.494 Unallocated Assets

Liabilitas 14.919.548.673.755 Total Assets

Liabilitas yang Tidak Dapat Dialokasikan LiabilitiesJumlah Liabilitas -- -- -- 7.602.892.583.336 Unallocated Liabilities

Jumlah Liabilitas 7.602.892.583.336 Total Liabilities

31 Desember 2017/December 31 , 2017

b. Informasi berdasarkan wilayah geografis b. Information by geographical location

2018 2017Rp Rp

Aset AssetsLuar Pulau Jawa 2.541.861.331.685 934.935.144.237 Outside Java IslandsPulau Jawa 16.369.174.171.993 15.149.939.365.544 Java Islands

Jumlah 18.911.035.503.678 16.084.874.509.781 TotalEliminasi 3.688.646.913.864 1.165.325.836.026 Elimination

Jumlah Setelah Eliminasi 15.222.388.589.814 14.919.548.673.755 Total After Elimination

382





89

2018 2017Rp Rp

Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and EquityLuar Pulau Jawa 617.691.512.377 934.935.144.237 Outside Java IslandsPulau Jawa 15.026.825.169.324 15.149.939.365.544 Java IslandsJumlah Sebelum Eliminasi 15.644.516.681.701 16.084.874.509.781 Total Before EliminationEliminasi 422.128.091.887 1.165.325.836.026 Elimination


2018 2017Rp Rp

Pendapatan Usaha RevenuesLuar Pulau Jawa 1.539.871.381.207 1.070.782.846.891 Outside Java IslandsPulau Jawa 6.460.278.042.320 6.033.375.054.339 Java Islands


37. BANK GARANSI 37. BANK GUARANTEE

Perusahaan memiliki fasilitas bank garansi dari BNI, MUFG, DBS, dan BTN (Catatan 16).

The Company obtained bank guarantees facilities from BNI, MUFG, DBS and BTN (Note 16).

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan telah memperoleh dan menggunakan bank garansi sebagai berikut:

As of December 31, 2018, the Company had receipt and used related bank guarantees as follows:

Plafon/Plafond Penggunaan/Use of FacilitiesRp Rp

BNI 250.000.000.000 244.572.426.577 MUFG 100.000.000.000 99.811.883.056 DBS 300.000.000.000 234.404.074.246 BTN 100.000.000.000 99.659.111.393 Jumlah/ Total 750.000.000.000 678.447.495.272

Bank

38. IKATAN 38. COMMITMENTS

No Nama Proyek/Projects Name Pemberi Kerja/The Owner Nilai Kontrak Awal/ Initial

Contract Value

Nilai Kontrak Addendum/

Addendum Contract Value

Periode Perjanjian

\ 1 Tol Becakayu PT Kresna Kusuma Dyandra Marga 3.045.930.766.990 3.045.930.897.150 10 Desember/ December 2014

sampai dengan/ due to10 Desember/ December 2017

2 Tol Pejagan - Pemalang Seksi I PT Waskita Karya (Persero) Tbk 234.212.562.789 250.774.606.826 1 November/ November 2014 - Divisi Infrastruktur/ Addendum II sampai dengan/ due to

Jadwal Proyek Berakhir/ End of Project Schedule

3 Tol Pejagan - Pemalang Seksi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk 207.527.794.936 200.491.724.859 19 Pebruari/ February 2016 - Divisi Infrastruktur/ Addendum I sampai dengan/ due to

31 Desember/ December 2017

4 Tol Pejagan - Pemalang Seksi IV PT Waskita Karya (Persero) Tbk 368.054.096.042 - 25 Pebruari/ February 2016 - Divisi Infrastruktur sampai dengan/ due to


5 Tol Solo - Kertosono SNJ-1 B PT Waskita Karya (Persero) Tbk 213.578.345.324 - 7 Januari/ January 2015 - Divisi Infrastruktur sampai dengan/ due to




7 Tol Kuala Tanjung PT Waskita Karya (Persero) Tbk 182.355.351.623 - 18 Mei/ May2015 - Divisi Infrastruktur sampai dengan/ due to

18 Juni/ June2017

8 PT. PAL Submarine Facilities Surabaya PT Waskita Karya (Persero) Tbk 22.088.772.298 17.789.735.535 10 April/ April 2015 - Divisi Regional Barat/ Addendum I sampai dengan/ due to


9 Tol Kanci Pejagan PT Waskita Karya (Persero) Tbk 17.381.665.812 - 5 Mei/ May 2015 - Divisi Infrastruktur sampai dengan/ due to


10 Light Rail Transit (LRT) Palembang PT Waskita Karya (Persero) Tbk 326.133.557.000 - 30 Maret/ March 2015 - Divisi Regional Timur/ Addendum I sampai dengan/ due to

16 Maret/ March 2017

383





89

2018 2017Rp Rp

Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and EquityLuar Pulau Jawa 617.691.512.377 934.935.144.237 Outside Java IslandsPulau Jawa 15.026.825.169.324 15.149.939.365.544 Java IslandsJumlah Sebelum Eliminasi 15.644.516.681.701 16.084.874.509.781 Total Before EliminationEliminasi 422.128.091.887 1.165.325.836.026 Elimination


2018 2017Rp Rp

Pendapatan Usaha RevenuesLuar Pulau Jawa 1.539.871.381.207 1.070.782.846.891 Outside Java IslandsPulau Jawa 6.460.278.042.320 6.033.375.054.339 Java Islands


37. BANK GARANSI 37. BANK GUARANTEE

Perusahaan memiliki fasilitas bank garansi dari BNI, MUFG, DBS, dan BTN (Catatan 16).

The Company obtained bank guarantees facilities from BNI, MUFG, DBS and BTN (Note 16).

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan telah memperoleh dan menggunakan bank garansi sebagai berikut:

As of December 31, 2018, the Company had receipt and used related bank guarantees as follows:

Plafon/Plafond Penggunaan/Use of FacilitiesRp Rp

BNI 250.000.000.000 244.572.426.577 MUFG 100.000.000.000 99.811.883.056 DBS 300.000.000.000 234.404.074.246 BTN 100.000.000.000 99.659.111.393 Jumlah/ Total 750.000.000.000 678.447.495.272

Bank

38. IKATAN 38. COMMITMENTS

No Nama Proyek/Projects Name Pemberi Kerja/The Owner Nilai Kontrak Awal/ Initial

Contract Value



Periode Perjanjian

\ 1 Tol Becakayu PT Kresna Kusuma Dyandra Marga 3.045.930.766.990 3.045.930.897.150 10 Desember/ December 2014

sampai dengan/ due to10 Desember/ December 2017

2 Tol Pejagan - Pemalang Seksi I PT Waskita Karya (Persero) Tbk 234.212.562.789 250.774.606.826 1 November/ November 2014 - Divisi Infrastruktur/ Addendum II sampai dengan/ due to


3 Tol Pejagan - Pemalang Seksi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk 207.527.794.936 200.491.724.859 19 Pebruari/ February 2016 - Divisi Infrastruktur/ Addendum I sampai dengan/ due to


4 Tol Pejagan - Pemalang Seksi IV PT Waskita Karya (Persero) Tbk 368.054.096.042 - 25 Pebruari/ February 2016 - Divisi Infrastruktur sampai dengan/ due to






7 Tol Kuala Tanjung PT Waskita Karya (Persero) Tbk 182.355.351.623 - 18 Mei/ May2015 - Divisi Infrastruktur sampai dengan/ due to

18 Juni/ June2017

8 PT. PAL Submarine Facilities Surabaya PT Waskita Karya (Persero) Tbk 22.088.772.298 17.789.735.535 10 April/ April 2015 - Divisi Regional Barat/ Addendum I sampai dengan/ due to


9 Tol Kanci Pejagan PT Waskita Karya (Persero) Tbk 17.381.665.812 - 5 Mei/ May 2015 - Divisi Infrastruktur sampai dengan/ due to


10 Light Rail Transit (LRT) Palembang PT Waskita Karya (Persero) Tbk 326.133.557.000 - 30 Maret/ March 2015 - Divisi Regional Timur/ Addendum I sampai dengan/ due to

16 Maret/ March 2017





90

11 Light Rail Transit (LRT) Palembang PT Waskita Karya (Persero) Tbk 146.786.400.000 47.294.360.000 15 Juni/ June 2016 - Divisi Regional Timur/ Addendum I sampai dengan/ due to

30 September/ September 201612 Pembangunan Jalan Layang Kapten Tendean - Blok M - PT. Waskita Karya (Sipil) 36.690.652.220 26.982.483.430 7 April 2015/April 7, 2015

Ciledug Paket Adam Malik sampai dengan/ due to31 Desember 2016/December 31, 2016

13 PT. PAL Submarines Facilities PT. Waskita Karya (Sipil) 22.088.772.298 17.789.735.535 10 April 2015/April 10, 2015sampai dengan/ due to

Sesuai schedule lapangan/Based on schedules14 Kuala Tanjung PT. Waskita Karya (EPC) 182.355.379.565 - 18 Mei 2015/ May 18, 2015

sampai dengan/ due to15 Juni 2017/ June 15, 2017

15 Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) Waskita - Wika KSO 37.028.170.000 - 5 Juni 2015/ June 15, 2015sampai dengan/ due to

31 Desember 2016/December 31, 201616 Aksesibilitas & Ducting Utility Bandara Soetta Waskita - Wika KSO 17.361.812.000 114.212.149.000 10 April 2015/April 10, 2015

sampai dengan/ due toSelesainya proyek/ Until Project Finish

17 Superblok K2 Park Tangerang PT. Prioritas Land Indonesia 68.536.218.040 - 12 November 2015/November 12, 2015sampai dengan/ due to

11 Oktober 2018/October 11, 201818 Jalur Kereta Api Bandara Soekarno Hatta PT. Waskita Karya (Barat) 61.190.723.000 - 18 Desember 2015/December 15, 2015

sampai dengan/ due to30 Desember 2016/December 30, 2016

19 Tol Manado - Bitung PT. Waskita Karya (Timur) 79.495.542.000 - 28 Maret 2016/March 26, 2016sampai dengan/ due to

31 Agustus 2017/ August 31, 201720 Tol Cimanggis - Cibitung Sek. IA PT. CCT 368.537.696.869 368.581.064.550 15 September 2015/September 15, 2015


21 Tol Trans Sumatera PT. Waskita Karya (Barat) 36.167.347.000 36.167.347.000 1 September 2015/September 1, 2015sampai dengan/ due to

30 Januari 2016/January 30, 201622 Pembangunan Pengaman Pantai Tahap 2 Paket 1 (Giant Sea Wall) PT. Waskita Karya - PT. Adhi Karya, KSO 120.643.200.000 - 11 Maret 2016/March 11, 2016

sampai dengan/ due to11 September 2016/September 11, 2016

23 Tol Manado - Bitung PT. Waskita Karya (Timur) 63.401.783.310 - 3 Mei 2016/May 13, 2016sampai dengan/ due to

15 Desember 2016/December 15, 201624 Rumah Susun Umum Jakabaring Palembang PU Perum Perumnas 32.795.197.000 - 27 Mei 2016/May 27, 2016

sampai dengan/ due to24 September 2016/September 24, 2016

25 Tol Cimanggis - Cibitung Sek. II PT. CCT 2.230.241.128.634 - 29 Juni 2015/June 29, 2017sampai dengan/ due to

29 Juni 2018/June 18, 201826 Pembangunan Gedung Utility RSJPD Harapan Kita PT. Waskita Karya (Barat) 4.382.091.920 - 8 Juni 2016/ June 8, 2016

sampai dengan/ due to19 November 2016/ November 19, 2016

27 Pembangunan Lantai Gudang Pabrik PT. LNK Mojosari PT. COGRI 2.415.000.000 - 19 Juli 2016/July 19, 2016sampai dengan/ due to

31 Agustus 2016/ August 31, 201628 Tol Batang - Semarang PT. Waskita Karya (Div I. Infra) 1.509.762.658.549 - 27 Juli 2016/July 27, 2016

sampai dengan/ due to11 Agustus 2017/August 11, 2017

29 Tol Pemalang - Batang PT. Waskita Karya (Div I. Infra) 481.162.273.797 - 19 Juli 2016/ July 19, 2016sampai dengan/ due to

31 Agustus 2016/ August 31, 201630 Wisma Atlet Kemayoran PT. Waskita Karya (Div II. Gedung) 39.443.471.000 - 29 April 2016/April 29, 2016

sampai dengan/ due to9 April 2017/ April 9, 2017

31 Synthesis Residence Kemang PT. Sintesis Kreasi Bersama 39.246.069.080 - 1 Agustus 2016/August 1, 2016sampai dengan/ due to

31 Mei 2018/May 31, 201832 Norm. Sungai/Kali/Waduk di Prov. DKI Jakarta Aliran Barat Dinas Tata Air DKI Jakarta, Bidang Sungai dan Pantai Sistem Aliran Barat96.282.274.000 - 24 Juni 2016/June 24, 2016


33 Peningkatan Turap Kali dan Saluran Penghubung Wilayah Jakarta Pusat Suku Dinas Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat 83.215.904.000 - 24 Juni 2016/ June 24, 2016sampai dengan/ due to

20 Desember 2016/December 20, 201634 Pembangunan Sheet Pile Kali Duri (Tahap II) Suku Dinas Tata Air Kota Administrasi Jakarta Barat 12.695.662.000 - 24 Juni 2016/June 24, 2016


35 Pembangunan Sheet Pile PHB BCT (Tahap II) Suku Dinas Tata Air Kota Administrasi Jakarta Barat 18.778.594.000 - 24 Juni 2016/June 24, 2016sampai dengan/ due to

20 Desember 2016/December 20, 201636 Pembangunan Sheet Pile PHB Taman Ratu (Tahap II) Suku Dinas Tata Air Kota Administrasi Jakarta Barat 44.381.786.000 - 24 Juni 2016/ June 24, 2016


37 Peningkatan Turap Saluran dengan Sheet Pile Suku Dinas Tata Air Kota Administrasi Jakarta Utara 4.320.469.000 - 24 Juni 2016/June 24, 2016Saluran Penghubung Cilincing Raya sampai dengan/ due to

20 Desember 2016/December 20, 201638 Peningkatan Turap Saluran dengan Sheet Pile Suku Dinas Tata Air Kota Administrasi Jakarta Utara 9.414.613.000 - 24 Juni 2016/June 24, 2016

Kali Gendong Cakung Drain sampai dengan/ due to20 Desember 2016/December 20, 2016

39 Peningkatan Turap Saluran dengan Sheet Pile Suku Dinas Tata Air Kota Administrasi Jakarta Utara 10.850.010.000 - 24 Juni 2016/June 24, 2016Saluran Penghubung Karang Kendal sampai dengan/ due to

20 Desember 2016/December 20, 201640 Peningkatan Turap Saluran dengan Sheet Pile Suku Dinas Tata Air Kota Administrasi Jakarta Utara 9.434.362.000 - 24 Juni 2016/June 24, 2016

Saluran Penghubung Warakas Raya sampai dengan/ due to20 Desember 2016/December 20, 2016

41 Cengkareng Business City (CBC) PT. Cengkareng Business Centre 11.112.727.273 - 29 Agustus 2016/August 29, 2016sampai dengan/ due to

4 Maret 2017/March 4, 201742 Perbaikan & Pemeliharaan Jalur Busway (Pekerjaan Concrete Barrier) Dinas Bina Marga DKI Jakarta 17.030.921.818 16 Juni 2016/June 16, 2016

sampai dengan/due to27 September 2016/September 27, 2016

43 Transmart PCC Mall Palembang PT. Permata Citra Cemerlang 4.823.080.000 13 September 2016/September 13, 2016sampai dengan/ due to

15 Oktober 2016/October 15, 201644 Bintaro Plaza Residence PT. Jaya Property 1.633.065.000 1 Agustus 2016/ August 1, 2016

sampai dengan/due to29 Desember 2016/December 29, 2016

45 Sentraland Parung Panjang II PT. Harmoni Langgeng Megahgemilang 1.466.000.000 16 Juni 2016/June 16, 2016sampai dengan/due to

31 Desember 2016/December 31, 2016

No Nama Proyek/Projects Name Pemberi Kerja/The Owner Nilai Kontrak Awal/ Initial Contract Value



Periode Perjanjian

384





91




Periode Perjanjian

46 Sentraland Parung Panjang II PT. Harmoni Langgeng Megahgemilang 1.466.000.000 8 September 2016/September 8, 2016


47 Jalur Kereta Api Bandara Soekarno Hatta PT. Waskita Karya (Barat) 4.980.339.267 20 April 2016/April 20, 2016sampai dengan/due to

31 Desember 2016/December 31, 201648 Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Paket 1 Waskita - Wika KSO 27.478.620.000 24 Juni 2016/June 24, 2016

sampai dengan/due to31 Juli 2017/July 31, 2017

49 PLTU Lontar Tangerang PT. Hasta Prajatama 1.039.625.000 9 Nopember 2015/November 9, 2015sampai dengan/due to

31 Desember 2017/December 31, 201750 Rehab Total Sekolah Wil. Jakarta Utara Wikon - Hana - Bika KSO 1.056.000.000 26 September 2016/September 26, 2016

sampai dengan/due to31 Oktober 2016/October 31, 2016

51 Kawanishi New Warehouse Bekasi PT. Muri Agung Abadi 1.593.382.000 25 Agustus 2016/August 25, 2016sampai dengan/due to

31 Desember 2016/December 31, 201652 Jalur Kereta Api Bandara Soekarno Hatta PT. Waskita Karya (Barat) 10.019.780.000 16 Juni 2016/June 16, 2016


53 Jembatan Margoutomo Kota Pasuruan PT. Brahmakerta Adiwira 613.480.000 4 Oktober 2016/October 4, 2016sampai dengan/due to

15 Nopember 2016/November 15, 201654 Pembangunan Fasilitas Kapal Selam (Submarine Building Facilities) PT. Waskita Karya (Barat) 10.373.000.000 15 Juli 2016/July 15, 2016

sampai dengan/due to30 Nopember 2016/November 30, 2016

55 Cipulir PT. Garis Lini 408.000.000 20 Oktober 2016/October 20, 2016sampai dengan/due to

31 Desember 2016/December 31, 201656 Tol Manado - Bitung (Simpang Susun Airmadidi) Hutama - Waskita KSO 49.914.079.000 30 Juni 2016/June 30, 2016

sampai dengan/due to31 Agustus 2017/August 31, 2017

57 Tol Ciawi - Sukabumi (Sek. II Cigombong/Lido - Cibadak) PT. Waskita Karya (Divisi I. Infra) 306.911.743.390 19 September 2016/September 19, 2016sampai dengan/due to



59 Yukata Alam Sutera Tangerang PT. Pakubumi Semesta 1.253.000.000 15 Agustus 2016/August 15, 2016sampai dengan/due to

31 Desember 2016/December 31, 201660 Synthesis Kemang Residence PT. Pakubumi Semesta 654.000.000 9 Agustus 2016/August 9, 2016


61 Cinere Resort Apartment PT. Adhi Persada Gedung 13.488.292.000 3 Nopember 2016/November 3, 2016sampai dengan/due to

31 Juni 2017/July 31, 201762 Perluasan Gedung Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta KAWAHAPEJAYA KSO 2.394.000.000 26 September 2016/September 26, 2016


63 Jembatan Tol Kapal Betung Seksi: Ogan Palembang PT. Waskita Karya (Divisi I) 69.788.039.600 22 Nopember 2016/November 22, 2016sampai dengan/due to

31 Maret 2017/March 31, 201764 Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Seksi-1: PT. Waskita Karya (Divisi I) 69.550.844.065 25 Nopember 2016/November 25, 2016

Paket 2.1 (Sta. 4+850 - Sta. 7+245) sampai dengan/due to31 Desember 2017/December 31, 2017

65 Transmart PCC Mall Palembang Tahap II (Add-I) PT. Permata Citra Cemerlang 3.568.795.000 26 Nopember 2016/November 26, 2016sampai dengan/due to

30 Juni 2017/June 30, 201766 Pabrik Thinner (ADD-I) PT. Mitra Parvez Persada 909.160.000 6 Desember 2016/December 6, 2016

sampai dengan/due to31 Mei 2017/May 31, 2017

67 Kuala Tanjung PT. Waskita Karya (Divisi I) 19.622.400.000 28 November 2016/November 28, 2016sampai dengan/due to

22 Januari 2017/January 22, 201768 Light Rail Transit (LRT) Palembang PT. Waskita Karya (Divisi II) 40.448.000.000 25 November 2016/November 25, 2016


69 Tol Pasuruan - Probolinggo (Add-I) PT. Waskita Karya (Timur) 71.202.665.740 29 Juli 2016/July 29, 2016sampai dengan/due to

28 Pebruari 2018/February 28, 201870 Tol Pasuruan - Probolinggo (Add-I) PT. Waskita Karya (Timur) 389.286.488.680 29 Juli 2016/July 29, 2016


71 Tol Salatiga - Boyolali Paket 4.1-4.2 PT. Waskita Karya (Barat) 198.235.711.803 14 Desember 2016/December 14, 2016sampai dengan/due to

28 April 2018/April 28, 201872 Tol Salatiga - Kartasura Paket 4.3 PT. Waskita Karya (Barat) 62.275.078.936 14 Desember 2016/December 14, 2016

sampai dengan/due to28 April 2018/April 28, 2018

73 Tol Kapal Betung Jembatan Kramasan PT. Waskita Karya (Divisi I) 169.152.121.930 14 November 2016/November 14, 2016sampai dengan/due to

31 Maret 2019/March 31, 201974 Tol Kapal Betung Jembatan Musi PT. Waskita Karya (Divisi I) 230.303.894.010 14 November 2016/November 14, 2016

sampai dengan/due to31 Maret 2019/March 31, 2019

75 Tol Kapal Betung Jembatan Ogan PT. Waskita Karya (Divisi I) 235.520.795.860 14 November 2016/November 14, 2016sampai dengan/due to

31 Maret 2019/March 31, 201976 Tol Bocimi Sek. 1 Paket 3.2 PT. Waskita Karya (Barat) 75.400.766.200 26 Oktober 2016/October 26, 2016


77 Jalan Tol Depok - Antasari PT. Girder Indonesia 3.262.150.000 13 Desember 2016/December 13, 2016sampai dengan/due to

12 Desember 2017/December 12, 201778 Rusun Pulogebang PT. Hutama Karya 7.909.671.000 16 Desember 2016/December 16, 2016


79 Wisma Atlet Kemayoran PT. Waskita Karya (Div II. Gedung) 39.443.471.000 29 April 2016/April 29, 2016sampai dengan/due to

9 April 2017/April 9, 201780 Tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi (MKTT) Seksi 4A (Add-I) PT. Waskita Karya (Divisi VI) 18.058.885.350 3 Januari 2017/January 3, 2017


385





91




Periode Perjanjian

46 Sentraland Parung Panjang II PT. Harmoni Langgeng Megahgemilang 1.466.000.000 8 September 2016/September 8, 2016


47 Jalur Kereta Api Bandara Soekarno Hatta PT. Waskita Karya (Barat) 4.980.339.267 20 April 2016/April 20, 2016sampai dengan/due to



49 PLTU Lontar Tangerang PT. Hasta Prajatama 1.039.625.000 9 Nopember 2015/November 9, 2015sampai dengan/due to

31 Desember 2017/December 31, 201750 Rehab Total Sekolah Wil. Jakarta Utara Wikon - Hana - Bika KSO 1.056.000.000 26 September 2016/September 26, 2016


51 Kawanishi New Warehouse Bekasi PT. Muri Agung Abadi 1.593.382.000 25 Agustus 2016/August 25, 2016sampai dengan/due to

31 Desember 2016/December 31, 201652 Jalur Kereta Api Bandara Soekarno Hatta PT. Waskita Karya (Barat) 10.019.780.000 16 Juni 2016/June 16, 2016


53 Jembatan Margoutomo Kota Pasuruan PT. Brahmakerta Adiwira 613.480.000 4 Oktober 2016/October 4, 2016sampai dengan/due to

15 Nopember 2016/November 15, 201654 Pembangunan Fasilitas Kapal Selam (Submarine Building Facilities) PT. Waskita Karya (Barat) 10.373.000.000 15 Juli 2016/July 15, 2016


55 Cipulir PT. Garis Lini 408.000.000 20 Oktober 2016/October 20, 2016sampai dengan/due to

31 Desember 2016/December 31, 201656 Tol Manado - Bitung (Simpang Susun Airmadidi) Hutama - Waskita KSO 49.914.079.000 30 Juni 2016/June 30, 2016


57 Tol Ciawi - Sukabumi (Sek. II Cigombong/Lido - Cibadak) PT. Waskita Karya (Divisi I. Infra) 306.911.743.390 19 September 2016/September 19, 2016sampai dengan/due to



59 Yukata Alam Sutera Tangerang PT. Pakubumi Semesta 1.253.000.000 15 Agustus 2016/August 15, 2016sampai dengan/due to

31 Desember 2016/December 31, 201660 Synthesis Kemang Residence PT. Pakubumi Semesta 654.000.000 9 Agustus 2016/August 9, 2016


61 Cinere Resort Apartment PT. Adhi Persada Gedung 13.488.292.000 3 Nopember 2016/November 3, 2016sampai dengan/due to

31 Juni 2017/July 31, 201762 Perluasan Gedung Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta KAWAHAPEJAYA KSO 2.394.000.000 26 September 2016/September 26, 2016


63 Jembatan Tol Kapal Betung Seksi: Ogan Palembang PT. Waskita Karya (Divisi I) 69.788.039.600 22 Nopember 2016/November 22, 2016sampai dengan/due to

31 Maret 2017/March 31, 201764 Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Seksi-1: PT. Waskita Karya (Divisi I) 69.550.844.065 25 Nopember 2016/November 25, 2016

Paket 2.1 (Sta. 4+850 - Sta. 7+245) sampai dengan/due to31 Desember 2017/December 31, 2017

65 Transmart PCC Mall Palembang Tahap II (Add-I) PT. Permata Citra Cemerlang 3.568.795.000 26 Nopember 2016/November 26, 2016sampai dengan/due to

30 Juni 2017/June 30, 201766 Pabrik Thinner (ADD-I) PT. Mitra Parvez Persada 909.160.000 6 Desember 2016/December 6, 2016


67 Kuala Tanjung PT. Waskita Karya (Divisi I) 19.622.400.000 28 November 2016/November 28, 2016sampai dengan/due to

22 Januari 2017/January 22, 201768 Light Rail Transit (LRT) Palembang PT. Waskita Karya (Divisi II) 40.448.000.000 25 November 2016/November 25, 2016


69 Tol Pasuruan - Probolinggo (Add-I) PT. Waskita Karya (Timur) 71.202.665.740 29 Juli 2016/July 29, 2016sampai dengan/due to

28 Pebruari 2018/February 28, 201870 Tol Pasuruan - Probolinggo (Add-I) PT. Waskita Karya (Timur) 389.286.488.680 29 Juli 2016/July 29, 2016


71 Tol Salatiga - Boyolali Paket 4.1-4.2 PT. Waskita Karya (Barat) 198.235.711.803 14 Desember 2016/December 14, 2016sampai dengan/due to

28 April 2018/April 28, 201872 Tol Salatiga - Kartasura Paket 4.3 PT. Waskita Karya (Barat) 62.275.078.936 14 Desember 2016/December 14, 2016


73 Tol Kapal Betung Jembatan Kramasan PT. Waskita Karya (Divisi I) 169.152.121.930 14 November 2016/November 14, 2016sampai dengan/due to

31 Maret 2019/March 31, 201974 Tol Kapal Betung Jembatan Musi PT. Waskita Karya (Divisi I) 230.303.894.010 14 November 2016/November 14, 2016


75 Tol Kapal Betung Jembatan Ogan PT. Waskita Karya (Divisi I) 235.520.795.860 14 November 2016/November 14, 2016sampai dengan/due to

31 Maret 2019/March 31, 201976 Tol Bocimi Sek. 1 Paket 3.2 PT. Waskita Karya (Barat) 75.400.766.200 26 Oktober 2016/October 26, 2016


77 Jalan Tol Depok - Antasari PT. Girder Indonesia 3.262.150.000 13 Desember 2016/December 13, 2016sampai dengan/due to

12 Desember 2017/December 12, 201778 Rusun Pulogebang PT. Hutama Karya 7.909.671.000 16 Desember 2016/December 16, 2016


79 Wisma Atlet Kemayoran PT. Waskita Karya (Div II. Gedung) 39.443.471.000 29 April 2016/April 29, 2016sampai dengan/due to

9 April 2017/April 9, 201780 Tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi (MKTT) Seksi 4A (Add-I) PT. Waskita Karya (Divisi VI) 18.058.885.350 3 Januari 2017/January 3, 2017






92




Periode Perjanjian

81 City Terrace Apartment PT Sari Jati Adhitama 847.000.000 28 November 2016/November 28, 2016

sampai dengan/due to30 Juni 2017/Juni 30, 2017

82 Jalan Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung Ruas Terbanggi Besar - Mesuji (STA. 3+650 - STA. 28+650), 25 km (ADD-I)PT. Waskita Karya (Divisi V) 154.376.061.500 3 Januari 2017/January 3, 2017sampai dengan/due to

31 Desember 2017/December 31, 201783 Jalan Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung Ruas Terbanggi Besar - Mesuji (STA. 0+000 s/d 3+650 dan STA. 73+650 s/d 99+855) ADD-IPT. Waskita Karya (Barat) 314.248.027.000 3 Januari 2017/January 3, 2017


84 Jalan Toll Kanci - Pejagan PT. Waskita Karya (Divisi I) 2.884.132.368 8 Desember 2016/December 8, 2016sampai dengan/due to

7 Januari 2017/January 7, 201785 Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar PT Waskita Bumi Wira 2.669.838.890.431 9Desember 2016/December 9, 2016


86 Orange County Cikarang Add I PT. Kajima Indonesia 1.007.200.000 16 November 2016/November 16, 2016sampai dengan/due to

30 April 2017/April 30, 201787 Dermaga CPO Ketapang Pelabuhan Pangkal Balam Pangkal Pinang PT. Barito Rajawali Permai 1.166.220.000 3 Januari 2017/January 3, 2017

sampai dengan/due to28 Pebruari 2017/February 28, 2017

88 Parapet LRT Palembang PT. Waskita Karya (Divisi I) 43.356.000.000 5 Januari 2017/January 5, 2017sampai dengan/due to

31 Agustus 2017/August 31, 201789 Rumah Susun Penggilingan Jakarta Timur Abipraya - Natabama 553.735.000 12 Januari 2017/January 12, 2017


90 The Reiz Condo Residential PT. Waskita Karya (Divisi I) 2.025.900.000 14 Januari 2017/January 14, 2017sampai dengan/due to

28 Pebruari 2017/February 28, 201791 Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung Zona KLB PT. Waskita Karya (Divisi V) 260.371.448.000 24 Januari 2017/January 24, 2017


92 Jembatan LRT Seksi 4B PT. Waskita Karya (Divisi III) 20.626.966.580 30 Januari 2017/Januari 30, 2017sampai dengan/due to

31 Desember 2017/December 31, 201793 Proyek PT. Korindo Heavy Industri PT. The Far East 163.432.000 6 Pebuari 2017/February 6, 2017


94 Cisundawu Phase 2 PT. Waskita Karya (Divisi III) 5.220.000.000 16 Pebruari 2017/February 16, 2017sampai dengan/due to

30 Juni 2017/June 30, 201795 Proyek Pembangunan Infrastruktur Danau Dayung Jakabaring Sport City PT. Nindya Karya 4.836.696.000 13 Pebruari 2017/February 13, 2017


96 Cisundawu Phase 2 PT. Waskita Karya (Divisi III) 5.220.000.000 13 Pebruari 2017/February 13, 2017sampai dengan/due to

15 April 2017/April 15, 201797 Proyek Pembangunan Jalan Tol Depok - Antasari Paket 1 PT Girder Indonesia 30.702.250.000 16 Pebruari 2017/February 16, 2017

sampai dengan/due to30 Juni 2017/June 30, 2017

98 Pembangunan Rumah Sakit Bunda Jakabaring PT. Bunda Medika Jakabaring 992.460.000 23 Pebruari 2017/February 23, 2017sampai dengan/due to

30 Juni 2017/June 30, 201799 Jakarta Garden City PT. ModernLand Realty Tbk 53.107.000.000 28 Pebruari 2017/February 28, 2017


100 Proyek Unilever Banjarmasin PT. Surya Internusa Timur 3.192.990.000 6 Maret 2017/March 6, 2017sampai dengan/due to6 Mei 2017/May 6, 2017

101 Kayu Agung - Palembang - Betung At Grade PT. Waskita Karya (Divisi VI) 386.926.647.499 6 Maret 2017/March 6, 2017sampai dengan/due to

31 Maret 2019/March 31, 2019102 Pemalang - Batang Paket I ( PBTR I ) PT. Waskita Karya Div. III 354.180.402.449 13 Maret 2017/March 13, 2017


103 Pemalang - Batang Paket II ( PBTR II ) PT. Waskita Karya Div. III 103.342.341.194 13 Maret 2017/March 13, 2017sampai dengan/due to

31 Desember 2017/December 31, 2017104 Pemalang - Batang Paket IV ( PBTR IV ) PT. Waskita Karya Div. III 164.942.251.662 13 Maret 2017/March 13, 2017


105 Apartemen Satoria Surabaya (ADD-I) PT. Mitra Agung Surabaya 3.221.440.000 14 Maret 2017/March 14, 2017sampai dengan/due to

31 Juli 2017/July 31, 2017106 Jakarta - Cikampek II Elevated PT. Waskita Karya - Acset 563.917.302.050 29 Maret 2017/March 29, 2017


107 Sub Gardu Induk BSH AP II PT. Waskita Karya Div. I 743.316.000 11 April 2017/April 11, 2017sampai dengan/due to8 Mei 2017/May 8, 2017

108 Proyek Unilever Banjarmasin (Tahap 2) PT. Surya Internusa Timur 6.126.840.000 8 April 2017/April 8, 2017sampai dengan/due to

31 Mei 2017/May 31, 2017109 Normalisasi Kali Cisadane Bumi Karsa - Basuki Rahmanta Putra, KSO 7.247.687.500 27 Mei 2017/May 27, 2017


110 Rumah Susun (Rusun) Rawa Buaya PT. PP 3.395.700.000 20 April 2017/April 20, 2017sampai dengan/due to

30 Juli 2017/July 30, 2017

386





93




Periode Perjanjian

111 JM Lemabang Tahap 2 Palembang PT. Caturpile Perkasa 3.863.736.080 1 Maret 2017/March 1, 2017


112 Rusun Tingkat Tinggi Pasar Rumput (ADD-I) PT. Waskita Karya Div. I 53.353.010.110 14 Juni 2017/June 14, 2017sampai dengan/due to

31 Januari 2018/January 31, 2018113 Tol Jorr II Paket I Kunciran - Parigi PT. Waskita Karya Div. VII 174.438.988.973 13 Juni 2017/June 13, 2017


114 Tol Salatiga - Kertasura (General) PT. Waskita Karya Div. IV 112.326.310.500 17 April 2017/April 17, 2017sampai dengan/due to

28 April 2018/April 28, 2018115 Tol Salatiga - Kertasura (Seksi Jembatan) PT. Waskita Karya Div. IV 64.328.487.156 17 April 2017/April 17, 2017


116 Tol Salatiga - Kertasura (Seksi 4.4) PT. Waskita Karya Div. IV 27.680.237.300 17 April 2017/April 17, 2017sampai dengan/due to

28 April 2018/April 28, 2018117 Tol Salatiga - Kertasura (Seksi 5) PT. Waskita Karya Div. IV 23.884.937.600 17 April 2017/April 17, 2017


118 Jembatan Penghubung 2B Kosambi PT. Waskita Karya Div. III 3.243.960.000 11 Juli 2017/July 11, 2017sampai dengan/due to

29 September 2018/September 29, 2018119 Krian - Legundi - Bunder Manyar (Seksi 2) PT. Waskita Karya Div. IV 87.090.616.100 9 Juni 2017/June 9, 2017


120 Krian - Legundi - Bunder Manyar (Seksi 2) PT. Waskita Karya Div. IV 269.794.212.850 9 Juni 2017/June 9, 2017sampai dengan/due to

22 Juli 2018/July 22, 2018121 Tol Jakarta - Cikampek Km 33-34 (A) PT. Sarana Abadi Jaya Raya 3.000.042.500 9 Mei 2017/May 9, 2017


122 Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Seksi-1: Paket 2.1 (Sta. 4+850 - Sta. 7+245)PT. Waskita Karya (Divisi VII) 1.560.000.000 15 Mei 2017/May 15, 2017sampai dengan/due to

15 Agustus 2017/August 15, 2017123 Kayu Agung - Palembang - Betung At Grade PT. Waskita Karya (Divisi VI) 110.412.376.890 24 Januari 2017/January 24, 2017


124 Tol Pematang Panggang - Kayu Agung STA 108 + 600 - STA 185 + 600 PT. Waskita Karya (Divisi VI) 556.589.836.440 24 Januari 2017/January 24, 2017sampai dengan/due to

30 Juni 2018/JUne 30, 2018125 Tol Batang - Semarang Seksi 1 - 2 (ADD-II) PT. Waskita Karya Div. III 638.107.377.279 15 September 2017/September 15, 2017


126 Tol Batang - Semarang Seksi 3 PT. Waskita Karya Div. III 336.016.493.344 29 Maret 2017/March 29, 2017sampai dengan/due to

2 Oktober 2017/October 2, 2017127 Tol Batang - Semarang Seksi 4 - 5 PT. Waskita Karya Div. III 449.928.529.664 29 Maret 2017/March 29, 2017


128 Tol Salatiga - Kartasura (General) PT. Waskita Karya Div. IV 112.326.310.500 17 April 2017/April 17, 2017sampai dengan/due to

28 April 2018/April 28, 2018129 Tol Salatiga - Kartasura (Ruas Colomadu - Karanganyar) PT. Waskita Karya Div. IV 57.629.364.000 21 Juli 2017/July 21, 2017


130 Light Rail Transit (LRT) Palembang (ADD-II) PT. Waskita Karya Div. I 13.281.828.000 15 September 2017/September 15, 2017sampai dengan/due to

30 September 2017/September 30, 2017131 Bandara Ahmad Yani Semarang PT. Waskita Karya Div. I 22.210.722.000 4 Juli 2017/July 4, 2017


132 Tol Ciawi - Sukabumi Paket 1 Waskita-Wika KSO 159.859.000 15 November 2016/November 15, 2016sampai dengan/due to

30 Juni 2017/June 30, 2017133 Saumata PT. Sutera Agung Properti 3.071.745.000 8 September 2017/September 8, 2017


134 Jalur Ganda Jalan KA Jombang - Madiun (Paket JGJM-18) PT. Waskita Karya Div. I 2.469.654.000 5 September 2017/September 5, 2017sampai dengan/due to

10 Oktober 2018/October 10, 2018135 Tol Ciawi-Sukabuwi (Bocimi) Waskita-Wika KSO 33.972.086.000 13 September 2017/September 13, 2017


136 Politeknik Pariwisata Palembang PT. Nindya Karya 5.567.760.000 20 Juni 2017/June 20, 2017sampai dengan/due to

20 Agustus 2017/August 20, 2017137 Politeknik Pariwisata Palembang II PT. Nindya Karya 357.900.000 24 Agustus 2017/August 24, 2017


138 RS Hermina Jakabaring Palembang (ADD-I) PT. Sekawan Kontrindo 1.751.471.680 31 Juli 2017/July 31, 2017sampai dengan/due to

31 Desember 2017/December 31, 2017139 Renovasi Kolam Renang Aquatic Gelora Bung Karno PT. Waskita Karya Div. II 850.700.000 21 Desember 2016/December 21, 2016


140 LRT palembang Depo Zona 5 PT. Waskita Karya Div. I 2.592.020.000 26 September 2017/September 26, 2017sampai dengan/due to


387





93




Periode Perjanjian

111 JM Lemabang Tahap 2 Palembang PT. Caturpile Perkasa 3.863.736.080 1 Maret 2017/March 1, 2017


112 Rusun Tingkat Tinggi Pasar Rumput (ADD-I) PT. Waskita Karya Div. I 53.353.010.110 14 Juni 2017/June 14, 2017sampai dengan/due to

31 Januari 2018/January 31, 2018113 Tol Jorr II Paket I Kunciran - Parigi PT. Waskita Karya Div. VII 174.438.988.973 13 Juni 2017/June 13, 2017


114 Tol Salatiga - Kertasura (General) PT. Waskita Karya Div. IV 112.326.310.500 17 April 2017/April 17, 2017sampai dengan/due to

28 April 2018/April 28, 2018115 Tol Salatiga - Kertasura (Seksi Jembatan) PT. Waskita Karya Div. IV 64.328.487.156 17 April 2017/April 17, 2017


116 Tol Salatiga - Kertasura (Seksi 4.4) PT. Waskita Karya Div. IV 27.680.237.300 17 April 2017/April 17, 2017sampai dengan/due to

28 April 2018/April 28, 2018117 Tol Salatiga - Kertasura (Seksi 5) PT. Waskita Karya Div. IV 23.884.937.600 17 April 2017/April 17, 2017


118 Jembatan Penghubung 2B Kosambi PT. Waskita Karya Div. III 3.243.960.000 11 Juli 2017/July 11, 2017sampai dengan/due to

29 September 2018/September 29, 2018119 Krian - Legundi - Bunder Manyar (Seksi 2) PT. Waskita Karya Div. IV 87.090.616.100 9 Juni 2017/June 9, 2017


120 Krian - Legundi - Bunder Manyar (Seksi 2) PT. Waskita Karya Div. IV 269.794.212.850 9 Juni 2017/June 9, 2017sampai dengan/due to

22 Juli 2018/July 22, 2018121 Tol Jakarta - Cikampek Km 33-34 (A) PT. Sarana Abadi Jaya Raya 3.000.042.500 9 Mei 2017/May 9, 2017


122 Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Seksi-1: Paket 2.1 (Sta. 4+850 - Sta. 7+245)PT. Waskita Karya (Divisi VII) 1.560.000.000 15 Mei 2017/May 15, 2017sampai dengan/due to

15 Agustus 2017/August 15, 2017123 Kayu Agung - Palembang - Betung At Grade PT. Waskita Karya (Divisi VI) 110.412.376.890 24 Januari 2017/January 24, 2017


124 Tol Pematang Panggang - Kayu Agung STA 108 + 600 - STA 185 + 600 PT. Waskita Karya (Divisi VI) 556.589.836.440 24 Januari 2017/January 24, 2017sampai dengan/due to

30 Juni 2018/JUne 30, 2018125 Tol Batang - Semarang Seksi 1 - 2 (ADD-II) PT. Waskita Karya Div. III 638.107.377.279 15 September 2017/September 15, 2017


126 Tol Batang - Semarang Seksi 3 PT. Waskita Karya Div. III 336.016.493.344 29 Maret 2017/March 29, 2017sampai dengan/due to

2 Oktober 2017/October 2, 2017127 Tol Batang - Semarang Seksi 4 - 5 PT. Waskita Karya Div. III 449.928.529.664 29 Maret 2017/March 29, 2017


128 Tol Salatiga - Kartasura (General) PT. Waskita Karya Div. IV 112.326.310.500 17 April 2017/April 17, 2017sampai dengan/due to

28 April 2018/April 28, 2018129 Tol Salatiga - Kartasura (Ruas Colomadu - Karanganyar) PT. Waskita Karya Div. IV 57.629.364.000 21 Juli 2017/July 21, 2017


130 Light Rail Transit (LRT) Palembang (ADD-II) PT. Waskita Karya Div. I 13.281.828.000 15 September 2017/September 15, 2017sampai dengan/due to

30 September 2017/September 30, 2017131 Bandara Ahmad Yani Semarang PT. Waskita Karya Div. I 22.210.722.000 4 Juli 2017/July 4, 2017


132 Tol Ciawi - Sukabumi Paket 1 Waskita-Wika KSO 159.859.000 15 November 2016/November 15, 2016sampai dengan/due to

30 Juni 2017/June 30, 2017133 Saumata PT. Sutera Agung Properti 3.071.745.000 8 September 2017/September 8, 2017


134 Jalur Ganda Jalan KA Jombang - Madiun (Paket JGJM-18) PT. Waskita Karya Div. I 2.469.654.000 5 September 2017/September 5, 2017sampai dengan/due to

10 Oktober 2018/October 10, 2018135 Tol Ciawi-Sukabuwi (Bocimi) Waskita-Wika KSO 33.972.086.000 13 September 2017/September 13, 2017


136 Politeknik Pariwisata Palembang PT. Nindya Karya 5.567.760.000 20 Juni 2017/June 20, 2017sampai dengan/due to

20 Agustus 2017/August 20, 2017137 Politeknik Pariwisata Palembang II PT. Nindya Karya 357.900.000 24 Agustus 2017/August 24, 2017


138 RS Hermina Jakabaring Palembang (ADD-I) PT. Sekawan Kontrindo 1.751.471.680 31 Juli 2017/July 31, 2017sampai dengan/due to

31 Desember 2017/December 31, 2017139 Renovasi Kolam Renang Aquatic Gelora Bung Karno PT. Waskita Karya Div. II 850.700.000 21 Desember 2016/December 21, 2016


140 LRT palembang Depo Zona 5 PT. Waskita Karya Div. I 2.592.020.000 26 September 2017/September 26, 2017sampai dengan/due to






94




Periode Perjanjian

141 Apartemen Yukata Suites (ADD-I) PT. Waskita Karya Div. I 5.221.935.000 12 September 2017/September 12, 2017

sampai dengan/due to30 November 2018/November 30, 2018

142 Tol Cibitung - Cilincing PT. Waskita Karya Div. VII 717.500.000 16 Agustus 2017/August 16, 2017sampai dengan/due to

30 Desember 2017/December 30, 2017143 Tol Pematang Panggang - Kayu Agung STA 108 + 600 - STA 185 + 600 PT. Waskita Karya Div. VI 231.856.128.000 30 Agustus 2017/August 30, 2017


144 Tol Cisumdawu Phase-2 Sumedang PT. Waskita Karya Div. I 725.541.300 25 September 2017/September 25, 2017sampai dengan/due to

31 Oktober 2017/October 31, 2017145 Tol Jakarta - Cikampek (Japek Elevated-II) Waskita-Acset KSO 26.825.000.000 20 September 2017/September 20, 2017


146 Tol Ciawi Sukabumi Seksi 1, Paket 2.1 PT. Waskita Karya Div. VII 390.000.000 25 September 2017/September 25, 2017sampai dengan/due to

20 Oktober 2017/October 20, 2017147 Tol Gempol - Porong Paket 2 (ADD-I) Waskita - Gorip KSO 12.582.430.000 12 September 2017/September 12, 2017


148 Tol Cibitung - Cilincing PT. Waskita Karya Div. VII 1.025.000.000 2.050.000.000 20 September 2017/September 20, 2017sampai dengan/due to

30 Desember 2017/December 30, 2017149 Tol Trans Sumatera bakauheni - Terbanggi Besar PT. Waskita Karya Div. V 35.351.208.000 27 Oktober 2017/October 27, 2017


150 Infrastruktur Lido Bogor KSO STC - NRC 18.426.039.000 29 September 2017/September 29, 2017sampai dengan/due to

31 Desember 2018/December 31, 2018151 Tol Ciawi-Sukabuwi (Bocimi) Seksi 1, Paket 2.1 PT. Waskita Karya Div. VII 443.475.000 19 Oktober 2017/October 19, 2017


152 Rumah Susun Penggilingan Jakarta Timur Abipraya - Natabama 845.534.000 11 Juni 2017/June 11, 2017sampai dengan/due to

30 Desember 2017/December 30, 2017153 Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu) Seksi 2D.1 PT. KKDM 664.212.410.997 9 Agustus 2017/August 9, 2017

sampai dengan/due to31 Januari 2019/January 31, 2019

154 H Residence Soetta PT. HK Realtindo 8.660.038.120 18 September 2017/September 18, 2017sampai dengan/due to

25 Desember 2017/December 25, 2017154 Rumah Susun Penggilingan Jakarta Timur Abipraya - Natabama 782.033.500 18 Mei 2017/May 18, 2017


155 Saumata Suites PT. Pakubumi Semesta 3.071.745.000 1 November 2017/November 1, 2017sampai dengan/due to

30 April 2018/April 30, 2018156 Tol Cibitung-Cilincing PT. Waskita Karya Div. VII 641.069.093.630 28 September 2017/September 28, 2017


157 Tol Cinere-Serpong PT. Waskita Karya Div. VII 345.518.127.494 25 September 2017/September 25, 2017sampai dengan/due to

30 Desember 2018/December 30, 2018158 Golf Island PIK KNI PT. Kapuknaga Indah 7.924.810.000 8 November 2017/November 8, 2017

sampai dengan/due to6 Februari 2018/February 6, 2018

159 Golf Island PIK KNI (ADD-I) PT. Kapuknaga Indah 3.087.552.000 8 November 2017/November 8, 2017sampai dengan/due to

20 Maret 2018/March 20, 2018160 Pembangunan Tanggul Fase A NCICD Dinas Tata Air DKI Jakarta, Bidang Sungai dan Pantai Sistem Aliran Barat19.674.845.000 6 Juli 2017/July 6, 2017

Aliran Barat Provinsi DKI Jakarta sampai dengan/due to2 Desember 2017/December 2, 2017

161 Pembangunan Tanggul Fase A NCICD Dinas Tata Air DKI Jakarta, Bidang Sungai dan Pantai Sistem Aliran Barat15.279.977.000 30 November 2017/November 30, 2017Aliran Barat Provinsi DKI Jakarta (ADD-I) sampai dengan/due to

11 Desember 2017/December 11, 2017162 Pembangunan Tanggul Fase A NCICD Dinas Tata Air DKI Jakarta, Bidang Sungai dan Pantai Sistem Aliran Timur49.001.598.000 6 Juli 2017/July 6, 2017

Aliran Timur Provinsi DKI Jakarta sampai dengan/due to2 Desember 2017/December 2, 2017

163 Pembangunan Tanggul Fase A NCICD Dinas Tata Air DKI Jakarta, Bidang Sungai dan Pantai Sistem Aliran Timur32.018.935.000 17 November 2017/November 17, 2017Aliran Timur Provinsi DKI Jakarta (ADD-I) sampai dengan/due to

2 Desember 2017/December 2, 2017164 Tol Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 1 Paket 2.1 PT. Waskita Karya Div. VII 13.436.057.352 16 November 2017/November 16, 2017


165 Tol Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 1 Paket 2.1 (ADD-I) PT. Waskita Karya Div. VII 12.946.953.972 11 Desember 2017/December 11, 2017sampai dengan/due to

28 Februari 2018/February 28, 2018166 Pesona Square Depok, South Side Apartment Marrakech Suite PT. Tatamulia Nusantara Indah 5.062.500.000 5 Desember 2017/December 5, 2017


167 Pesona Square Depok, South Side Apartment Marrakech Suite (ADD-I) PT. Tatamulia Nusantara Indah 5.229.062.500 22 Februari 2018/February 22, 2018sampai dengan/due to

31 Mei 2018/May 31, 2018168 Fatmawati City Center PT. Indonesia Pondasi Raya Tbk 10.483.500.000 7 Agustus 2017/August 7, 2017


169 Jembatan Penghubung 2B Kosambi PT. Waskita Karya Div. III 29.545.670.000 4 Oktober 2017/October 4, 2017sampai dengan/due to

16 Februari 2018/February 16, 2018170 Jembatan Penghubung 2B Kosambi (ADD-I) PT. Waskita Karya Div. III 29.545.670.000 4 Oktober 2017/October 4, 2017


388





95




Periode Perjanjian

171 Tol JORR II Ruas Kunciran-Serpong Paket 1 PT. Waskita Karya Div. VII 512.500.000 12 Juni 2017/June 12, 2017

(Kunciran-Parigi Sta.39+789 sd. 46+500) sampai dengan/due to30 Desember 2017/December 30, 2017

172 Tol JORR II Ruas Kunciran-Serpong Paket 1 PT. Waskita Karya Div. VII 512.500.000 12 Juni 2017/June 12, 2017(Kunciran-Parigi Sta.39+789 sd. 46+500) ADD-I perubahan penandatanganan sampai dengan/due to

30 Desember 2017/December 30, 2017173 Thamrin District Pekayon Bekasi PT. Pakubumi Semesta 1.800.000.000 6 November 2017/November 6, 2017


174 Tol Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 1, Paket 2.1 PT. Waskita Karya Div. VII 57.000.000 27 November 2017/November 27, 2017sampai dengan/due to

31 Desember 2017/December 31, 2017175 Tol Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 1, Paket 2.1 (ADD-I) PT. Waskita Karya Div. VII 57.000.000 22 Desember 2017/December 22, 2017


176 Scan Kontrak CCSP Tol Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 1, Paket 3.2 680 PT. Waskita Karya Div. VII 644.355.000 30 Oktober 2017/October 30, 2017sampai dengan/due to

30 Desember 2017/December 30, 2017177 Scan Kontrak CCSP Tol Ciawi-Sukabumi PT. Waskita Karya Div. VII 644.355.000 20 Desember 2017/December 20, 2017

(Bocimi) Seksi 1, Paket 3.2 680 (ADD-I) sampai dengan/due to8 Februari 2018/February 8, 2018

178 Scan Kontrak CCSP Tol Ciawi-Sukabumi PT. Waskita Karya Div. VII 649.350.000 3 Januari 2018/January 3, 2018(Bocimi) Seksi 1, Paket 3.2 680 (ADD-II) sampai dengan/due to

8 Februari 2018/February 8, 2018179 Scan Kontrak CCSP Tol Ciawi-Sukabumi PT. Waskita Karya Div. VII 644.355.000 30 Oktober 2017/October 30, 2017

(Bocimi) Seksi 1, Paket 3.2 681 sampai dengan/due to30 Desember 2017/December 30, 2017

180 Scan Kontrak CCSP Tol Ciawi-Sukabumi PT. Waskita Karya Div. VII 644.355.000 20 Desember 2017/December 20, 2017(Bocimi) Seksi 1, Paket 3.2 681 (ADD-I) sampai dengan/due to

8 Februari 2018/February 8, 2018181 Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapal Betung) Seksi 1 PT. Waskita Karya Div. VI 19.158.958.000 11 Desember 2017/December 11, 2017


182 Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapal Betung) Seksi 1 (ADD-I) PT. Waskita Karya Div. VI 7.727.784.000 18 Januari 2018/January 18, 2018sampai dengan/due to

28 Februari 2018/February 28, 2018183 Tol TBPP Sta 00+000 sd 71+650 PT. Waskita Karya Div. V 32.457.435.000 12 September 2017/September 12, 2017


184 Tol TBPP Sta 00+000 sd 71+650 (ADD-I) PT. Waskita Karya Div. V 43.558.017.350 14 Desember 2017/DEcember 14, 2017sampai dengan/due to

31 Desember 2017/December 31, 2017185 Tol TBPP Sta 71+650 sd 112+200 PT. Waskita Karya Div. V 33.302.058.700 12 September 2017/September 12, 2017



31 Desember 2017/December 31, 2017187 LRT palembang Depo Zona 5 PT. Waskita Karya Div. I 3.916.800.000 17 Januari 2018/January 17, 2018


188 LRT palembang Depo Zona 5 (ADD-I) PT. Waskita Karya Div. I 3.916.800.000 8 November 2017/November 8, 2017sampai dengan/due to

30 Juni 2018/June 30, 2018189 Ruko Southcity Square Pondok Cabe PT. Setiawan Dwi Tunggal 5.879.848.000 18 Januari 2018/January 18, 2018


190 Apartemen Bess Mansion Surabaya PT. Mandiri Sukses Sejahtera 18.661.380.000 22 Juni 2017/June 22, 2017sampai dengan/due to

8 April 2018/April 8, 2018191 Apartemen Bess Mansion Surabaya (ADD-I) PT. Mandiri Sukses Sejahtera 19.364.280.000 11 Januari 2018/January 11, 2018


192 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gondang Lamongan PT. Hutama Karya, PT. Bina Mitra Indosejahtera (KSO)12.763.300.500 4 September 2017/September 4, 2017sampai dengan/due to

31 Desember 2017/December 31, 2017193 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gondang Lamongan (ADD-I) PT. Hutama Karya, PT. Bina Mitra Indosejahtera (KSO) 4.410.353.100 14 Desember 2017/December 14, 2017


194 Alexindo Dawuan PT. Alexindo 6.557.200.000 24 November 2017/November 24, 2017sampai dengan/due to

14 Februari 2018/February 14, 2018195 Alexindo Dawuan (ADD-I) PT. Alexindo 6.557.200.000 1 Maret 2018/March 1, 2018


196 Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung (Sta. 100+200 sd 112+200) Waskita - Acset KSO 6.808.806.650 24 Januari 2018/January 24, 2018sampai dengan/due to

22 Februari 2018/February 22, 2018197 Tol TBKA Zona KLB2 & TBPP (HK-4) Jembatan Sodong PT. Waskita Karya Div. V 6.262.419.206 24 Januari 2018/January 24, 2018


198 Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung (Sta. 100+200 sd 112+200) Waskita - Acset KSO 84.735.839.050 16 Juni 2017/June 16, 2017sampai dengan/due to

31 Mei 2018/May 31, 2018199 Koneksi Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu PT. KKDM 176.983.839.605 5 Desember 2017/December 5, 2017

(Becakayu) dengan Tol Wiyoto Wiyono sampai dengan/due to29 Mei 2019/May 29, 2019

200 Tol Kapal Betung Jembatan Kramasan PT. Waskita Karya (Divisi II) 5.433.821.400 20 Desember 2017/December 20, 2017sampai dengan/due to

18 Februari 2018/February 18, 2018

389





95




Periode Perjanjian

171 Tol JORR II Ruas Kunciran-Serpong Paket 1 PT. Waskita Karya Div. VII 512.500.000 12 Juni 2017/June 12, 2017

(Kunciran-Parigi Sta.39+789 sd. 46+500) sampai dengan/due to30 Desember 2017/December 30, 2017

172 Tol JORR II Ruas Kunciran-Serpong Paket 1 PT. Waskita Karya Div. VII 512.500.000 12 Juni 2017/June 12, 2017(Kunciran-Parigi Sta.39+789 sd. 46+500) ADD-I perubahan penandatanganan sampai dengan/due to

30 Desember 2017/December 30, 2017173 Thamrin District Pekayon Bekasi PT. Pakubumi Semesta 1.800.000.000 6 November 2017/November 6, 2017


174 Tol Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 1, Paket 2.1 PT. Waskita Karya Div. VII 57.000.000 27 November 2017/November 27, 2017sampai dengan/due to

31 Desember 2017/December 31, 2017175 Tol Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 1, Paket 2.1 (ADD-I) PT. Waskita Karya Div. VII 57.000.000 22 Desember 2017/December 22, 2017


176 Scan Kontrak CCSP Tol Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 1, Paket 3.2 680 PT. Waskita Karya Div. VII 644.355.000 30 Oktober 2017/October 30, 2017sampai dengan/due to

30 Desember 2017/December 30, 2017177 Scan Kontrak CCSP Tol Ciawi-Sukabumi PT. Waskita Karya Div. VII 644.355.000 20 Desember 2017/December 20, 2017

(Bocimi) Seksi 1, Paket 3.2 680 (ADD-I) sampai dengan/due to8 Februari 2018/February 8, 2018

178 Scan Kontrak CCSP Tol Ciawi-Sukabumi PT. Waskita Karya Div. VII 649.350.000 3 Januari 2018/January 3, 2018(Bocimi) Seksi 1, Paket 3.2 680 (ADD-II) sampai dengan/due to

8 Februari 2018/February 8, 2018179 Scan Kontrak CCSP Tol Ciawi-Sukabumi PT. Waskita Karya Div. VII 644.355.000 30 Oktober 2017/October 30, 2017

(Bocimi) Seksi 1, Paket 3.2 681 sampai dengan/due to30 Desember 2017/December 30, 2017

180 Scan Kontrak CCSP Tol Ciawi-Sukabumi PT. Waskita Karya Div. VII 644.355.000 20 Desember 2017/December 20, 2017(Bocimi) Seksi 1, Paket 3.2 681 (ADD-I) sampai dengan/due to

8 Februari 2018/February 8, 2018181 Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapal Betung) Seksi 1 PT. Waskita Karya Div. VI 19.158.958.000 11 Desember 2017/December 11, 2017


182 Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapal Betung) Seksi 1 (ADD-I) PT. Waskita Karya Div. VI 7.727.784.000 18 Januari 2018/January 18, 2018sampai dengan/due to

28 Februari 2018/February 28, 2018183 Tol TBPP Sta 00+000 sd 71+650 PT. Waskita Karya Div. V 32.457.435.000 12 September 2017/September 12, 2017



31 Desember 2017/December 31, 2017185 Tol TBPP Sta 71+650 sd 112+200 PT. Waskita Karya Div. V 33.302.058.700 12 September 2017/September 12, 2017



31 Desember 2017/December 31, 2017187 LRT palembang Depo Zona 5 PT. Waskita Karya Div. I 3.916.800.000 17 Januari 2018/January 17, 2018


188 LRT palembang Depo Zona 5 (ADD-I) PT. Waskita Karya Div. I 3.916.800.000 8 November 2017/November 8, 2017sampai dengan/due to

30 Juni 2018/June 30, 2018189 Ruko Southcity Square Pondok Cabe PT. Setiawan Dwi Tunggal 5.879.848.000 18 Januari 2018/January 18, 2018


190 Apartemen Bess Mansion Surabaya PT. Mandiri Sukses Sejahtera 18.661.380.000 22 Juni 2017/June 22, 2017sampai dengan/due to

8 April 2018/April 8, 2018191 Apartemen Bess Mansion Surabaya (ADD-I) PT. Mandiri Sukses Sejahtera 19.364.280.000 11 Januari 2018/January 11, 2018


192 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gondang Lamongan PT. Hutama Karya, PT. Bina Mitra Indosejahtera (KSO)12.763.300.500 4 September 2017/September 4, 2017sampai dengan/due to

31 Desember 2017/December 31, 2017193 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gondang Lamongan (ADD-I) PT. Hutama Karya, PT. Bina Mitra Indosejahtera (KSO) 4.410.353.100 14 Desember 2017/December 14, 2017


194 Alexindo Dawuan PT. Alexindo 6.557.200.000 24 November 2017/November 24, 2017sampai dengan/due to

14 Februari 2018/February 14, 2018195 Alexindo Dawuan (ADD-I) PT. Alexindo 6.557.200.000 1 Maret 2018/March 1, 2018


196 Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung (Sta. 100+200 sd 112+200) Waskita - Acset KSO 6.808.806.650 24 Januari 2018/January 24, 2018sampai dengan/due to

22 Februari 2018/February 22, 2018197 Tol TBKA Zona KLB2 & TBPP (HK-4) Jembatan Sodong PT. Waskita Karya Div. V 6.262.419.206 24 Januari 2018/January 24, 2018


198 Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung (Sta. 100+200 sd 112+200) Waskita - Acset KSO 84.735.839.050 16 Juni 2017/June 16, 2017sampai dengan/due to

31 Mei 2018/May 31, 2018199 Koneksi Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu PT. KKDM 176.983.839.605 5 Desember 2017/December 5, 2017

(Becakayu) dengan Tol Wiyoto Wiyono sampai dengan/due to29 Mei 2019/May 29, 2019

200 Tol Kapal Betung Jembatan Kramasan PT. Waskita Karya (Divisi II) 5.433.821.400 20 Desember 2017/December 20, 2017sampai dengan/due to

18 Februari 2018/February 18, 2018





96




Periode Perjanjian

201 Tol Salatiga - Kertasura (Seksi Jembatan) PT. Waskita Karya Div. IV 58.773.680.168 2 Oktober 2017/October 2, 2017


202 Tol Cibitung - Cilincing STA 0+440 - STA 29+825 PT. Waskita Karya Div. VII 36.046.000.000 30 November 2017/November 30, 2017sampai dengan/due to

29 Maret 2018/March 29, 2018203 Tol Cibitung - Cilincing STA 0+440 - STA 29+825 (ADD-I) PT. Waskita Karya Div. VII 36.046.000.000 9 April 2018/April 9, 2018


204 Tol Cibitung - Cilincing STA 0+440 - STA 29+825 (ADD-II) PT. Waskita Karya Div. VII 23.144.225.000 25 April 2018/April 25, 2018sampai dengan/due to

30 Juli 2019/July 30, 2019205 Rehabilitasi Saluran Induk dan Sekunder PT. Bumi Karsa 8.220.000.000 1 November 2017/November 1, 2017

Cisadane Barat D.I. Cisadane, Tangerang sampai dengan/due to31 Desember 2018/December 31, 2018

206 Normalisasi Kali Ciliwung Paket 2 PT. Waskita Karya - Hutama KSO 54.535.138.000 23 Desember 2013/December 23, 2013sampai dengan/due to

31 Desember 2016/December 31, 2016207 Normalisasi Kali Ciliwung Paket 2 (ADD-I) PT. Waskita Karya - Hutama KSO 54.535.138.000 23 Desember 2013/December 23, 2013


208 Normalisasi Kali Ciliwung Paket 2 (ADD-II) PT. Waskita Karya - Hutama KSO 41.284.230.000 17 Januari 2017/January 17, 2017sampai dengan/due to

16 Mei 2017/May 16, 2017209 Normalisasi Kali Ciliwung Paket 2 (ADD-III) PT. Waskita Karya - Hutama KSO 41.423.808.000 12 Mei 2017/May 12, 2017


210 The Smith Office Soho Residence PT. Indonesia Pondasi Raya Tbk 4.004.000.000 8 Desember 2017/December 8, 2017sampai dengan/due to

8 Juni 2018/June 8, 2018211 Tol Cibitung - Cilincing PT. Waskita Karya Div. VII 937.250.000 6 November 2017/November 6, 2017

sampai dengan/due to11 Desembr 2018/December 11, 2018

212 Tol Cibitung - Cilincing PT. Waskita Karya Div. VII 1.025.000.000 29 Januari 2018/January 29, 2018sampai dengan/due to

30 April 2018/April 30, 2018213 Pembangunan Venue Jetski dan Layar di DKI Jakarta PT Nindya Karya (Persero) 2.427.075.000 2 Januari 2018/January 2, 2018

dalam Rangka Asian Games XVIII sampai dengan/due to1 Juni 2018/June 1, 2018

214 Rehabilitasi Saluran Induk dan Sekunder PT. Bumi Karsa 6.275.000.000 9 Februari 2018/February 9, 2018Cisadane Barat D.I. Cisadane, Tangerang sampai dengan/due to

31 Desember 2018/December 31, 2018215 Rehabilitasi Saluran Induk dan Sekunder PT. Bumi Karsa 9.769.704.000 14 Maret 2018/March 14, 2018

Cisadane Barat D.I. Cisadane, Tangerang (ADD-I) sampai dengan/due to31 Desember 2018/December 31, 2018

216 Tol Cimanggis Cibitung Seksi 1A PT. Waskita Karya Div. VII 1.755.942.650 25 Agustus 2017/August 25, 2017sampai dengan/due to

30 Juni 2018/June 30, 2018217 Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 PT. Waskita Karya Div. VII 2.649.272.150 2 Januari 2018/January 2, 2018


218 Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 PT. Waskita Karya Div. VII 2.562.651.000 1 Januari 2017/January 1, 2017sampai dengan/due to

31 Desember 2017/December 31, 2017219 Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 PT. Waskita Karya Div. VII 512.500.000 17 Juli 2017/July 8, 2017


220 Tol JORR II Kunciran - Parigi Paket 1 PT. Waskita Karya Div. VII 784.134.000 25 Januari 2018/January 25, 2018 sampai dengan/due to

31 Maret 2018/March 31, 2018221 Tol JORR II Kunciran - Parigi Paket 1 PT. Waskita Karya Div. VII 430.000.000 25 Januari 2018/January 25, 2018


222 Tol JORR II Kunciran - Parigi Paket 1 (ADD-I) PT. Waskita Karya Div. VII 430.000.000 27 Februari 2018/February 27, 2018sampai dengan/due to

28 Mei 2018/May 28, 2018223 Jalan Pendekat Jembatan Mahakam IV PT. Waskita - Surya Bakti, KSO 17.736.000.000 8 Februari 2018/February 8, 2018

Sisi Samarinda Kota (502,40 Meter) MYC sampai dengan/due to20 Juli 2018/July 20, 2018

224 Normalisasi Kali Cisadane Bumi Karsa - Basuki Rahmanta Putra, KSO 4.185.375.000 5 Februari 2018/February 5, 2018sampai dengan/due to

31 Desember 2018/December 31, 2018225 Tol Ciawi - Sukabumi, Seksi-1: Paket 3.2 STA. 12+600 - STA. 14+600 PT. Waskita Karya Div. VII 680.400.000 5 Februari 2018/February 5, 2018


226 Bangungan Penunjang Pengembangan Abipraya - Jaya Konstruksi (KSO) 4.108.740.000 2 Maret 2018/March 2, 2018Bandara Ahmad Yani Semarang Paket 4 sampai dengan/due to

15 April 2018/April 15, 2018227 Terminal Executive Merak PT. Pembangunan Perumahan (Persero) 2.365.200.000 16 Maret 2018/March 16, 2018


228 Tol Cisumdawu Phase 2 MCC - Wika - Nindya - Waskita, JO 267.578.604 25 Januari 2018/January 25, 2018sampai dengan/due to

18 Februari 2018/February 18, 2018229 Tol Ciawi - Sukabumi Seksi-1: Paket 3.2 STA. 12+600 - STA.14+600 PT. Waskita Karya Div. VII 204.000.000 10 April 2018/April 10, 2018


230 Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction and Instalation PT. Petamina (Persero) 71.400.000.000 23 November 2017/November 23, 2017RDMP RU-V Balikpapan (Pertamina) sampai dengan/due to

23 Maret 2018/March 23, 2018

390





97




Periode Perjanjian

231 Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction PT. Petamina (Persero) 71.400.000.000 28 Maret 2018/March 28, 2018

and Instalation RDMP RU-V Balikpapan (Pertamina) (ADD-I) sampai dengan/due to31 Agustus 2018/August 31, 2018

232 Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction and Instalation PT. Petamina (Persero) 79.086.530.807 6 Juni 2018/June 6, 2018RDMP RU-V Balikpapan (Pertamina) (ADD-II) sampai dengan/due to

31 Agustus 2018/August 31, 2018233 Jakarta Garden City PT. ModernLand Realty Tbk 61.570.600.000 29 Maret 2018/March 29, 2018


234 Pembangunan Tanggul NCICD Aliran Tengah Provinsi DKI Jakarta Dinas Tata Air DKI Jakarta, Bidang Sungai dan Pantai Sistem Aliran Barat47.281.845.818 7 Mei 2018/May 7, 2018sampai dengan/due to

2 Desember 2018/December 2, 2018235 Synthesis Residence Kemang PT. Sintesis Kreasi Bersama 30.942.725.500 20 Oktober 2017/October 20, 2017


236 Pembangunan Tanggul NCICD Aliran Barat Provinsi DKI Jakarta Dinas Tata Air DKI Jakarta, Bidang Sungai dan Pantai Sistem Aliran Barat24.510.465.455 14 Mei 2018/May 14, 2018sampai dengan/due to

14 November 2018/November 14, 2018237 Oleo Chemical Plant Project PT. APICAL KAO CHEMICALS 22.482.825.000 30 Maret 2017/March 30, 2017


238 Jalur Kereta Api Bandar Tinggi - Kuala Tanjung PT. Duta Pratama Indah 4.900.000.000 21 November 2017/November 21, 2017sampai dengan/due to

31 Mei 2018/May 31, 2018239 RSUD Gunung Sitoli PT. Citra Agung Utama 3.144.294.000 10 April 2017/April 10, 2017


240 Jalur Kereta Api Bandar Tinggi - Kuala Tanjung PT. Pembangunan Perumahan (Persero) 4.534.900.000 10 November 2017/November 10, 2017sampai dengan/due to

10 November 2018/November 10, 2018241 Jalur Kereta Api Bandar Tinggi - Kuala Tanjung (ADD-I) PT. Pembangunan Perumahan (Persero) 4.523.267.500 1 Maret 2018/March 1, 2018


242 Jalur Kereta Api Bandar Tinggi - Kuala Tanjung (ADD-II) PT. Pembangunan Perumahan (Persero) 6.728.662.500 24 April 2018/April 24, 2018sampai dengan/due to

10 November 2018/November 10, 2018243 Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Seksi 1, Paket 2.1 STA 4+850 - STA 7+245 PT. Waskita Karya (Persero) Tbk 2.449.009.000 24 April 2018/April 24, 2018


244 Jalan Tol Cibitung - Cilincing PT. Waskita Karya Div. VII 768.750.000 25 April 2018/April 25, 2018sampai dengan/due to

26 Mei 2018/May 26, 2018245 Jalan dan Jembatan Kota Oucusse Paket 1 PT. Waskita Karya (Persero) Tbk 3.470.412.000 14 Juli 2018/July 14, 2018


246 Jalan dan Jembatan Kota Oucusse Paket 1 (ADD-I) PT. Waskita Karya (Persero) Tbk 1.121.340.000 30 Oktober 2017/October 30, 2017sampai dengan/due to

16 April 2018/April 16, 2018247 Pekerjaan Penambahan Lajur Ruas Waru - Sidoarjo ABIPRAYA - AREMIX KSO 5.517.890.688 11 Mei 2018/May 11, 2018

pada Jalan Tol Surabaya - Gempol sampai dengan/due to9 Agustus 2018/August 9, 2018

248 Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Seksi 1, Paket 2.1 STA 4+850 - STA 7+245 PT. Waskita Karya (Persero) Tbk 492.750.000 7 Mei 2018/May 7, 2018sampai dengan/due to

30 Juni 2018/June 30, 2018249 Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Paket 1 Waskita - Wika KSO 160.230.000 14 Mei 2017/November 8, 2017


250 Golf Island Tahap 2 PT. Kapuk Naga Indah 98.602.814.500 30 April 2018/April 30, 2018sampai dengan/due to

31 Desember 2018/December 31, 2018251 Bandara Ahmad Yani Semarang Paket 4 Abipraya - Jaya Konstruksi (KSO) 4.146.660.000 20 Februari 2018/February 20, 2018


252 Logos Metrolink Logistic HUB CNQC - MTRA JO 6.209.280.000 4 Juni 2018/June 4, 2018sampai dengan/due to

21 Juli 2018/July 21, 2018253 Logos Metrolink Logistic HUB (ADD-I) CNQC - MTRA JO 8.558.340.000 25 Juli 2018/July 25, 2018


254 Jembatan Sedompyong PT. Satriamas Karyatama 841.140.000 11 Juni 2018/June 11, 2018sampai dengan/due to

20 Juli 2018/July 20, 2018255 Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo (Probolinggo Kraksaan) PT. Waskita Karya (Persero) Divisi IV 129.544.020.198 16 Mei 2018/May 16, 2018


256 Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo (Probolinggo Kraksaan) PT. Waskita Karya (Persero) Divisi IV 82.555.803.034 16 Mei 2018/May 16, 2018sampai dengan/due to

30 November 2018/November 30, 2018257 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cibitung - PT. Cibitung Tanjung Priok Port Tollways 577.430.710.694 21 Desember 2017/December 21, 2017

Cilincing STA 30+200 - STA 32+800 sampai dengan/due to21 Desember 2019/December 21, 2019

258 Sungai Kali Prancis PT. Kukuh Mandiri Lestari 8.093.250.000 24 Mei 2018/May 24, 2018sampai dengan/due to

15 September 2018/September 15, 2018259 JTTS Pekanbaru - Dumai Seksi 1 sd 6 PT. HAKAASTON 241.607.360.000 8 Juli 2018/July 8, 2018


260 Tol Jakarta - Cikampek II Elevated Waskita Karya - Acset 4.332.000.000 30 April 2018/April 30, 2018sampai dengan/due to

15 Juli 2018/July 15, 2018

391





97




Periode Perjanjian

231 Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction PT. Petamina (Persero) 71.400.000.000 28 Maret 2018/March 28, 2018

and Instalation RDMP RU-V Balikpapan (Pertamina) (ADD-I) sampai dengan/due to31 Agustus 2018/August 31, 2018

232 Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction and Instalation PT. Petamina (Persero) 79.086.530.807 6 Juni 2018/June 6, 2018RDMP RU-V Balikpapan (Pertamina) (ADD-II) sampai dengan/due to

31 Agustus 2018/August 31, 2018233 Jakarta Garden City PT. ModernLand Realty Tbk 61.570.600.000 29 Maret 2018/March 29, 2018


234 Pembangunan Tanggul NCICD Aliran Tengah Provinsi DKI Jakarta Dinas Tata Air DKI Jakarta, Bidang Sungai dan Pantai Sistem Aliran Barat47.281.845.818 7 Mei 2018/May 7, 2018sampai dengan/due to

2 Desember 2018/December 2, 2018235 Synthesis Residence Kemang PT. Sintesis Kreasi Bersama 30.942.725.500 20 Oktober 2017/October 20, 2017


236 Pembangunan Tanggul NCICD Aliran Barat Provinsi DKI Jakarta Dinas Tata Air DKI Jakarta, Bidang Sungai dan Pantai Sistem Aliran Barat24.510.465.455 14 Mei 2018/May 14, 2018sampai dengan/due to

14 November 2018/November 14, 2018237 Oleo Chemical Plant Project PT. APICAL KAO CHEMICALS 22.482.825.000 30 Maret 2017/March 30, 2017


238 Jalur Kereta Api Bandar Tinggi - Kuala Tanjung PT. Duta Pratama Indah 4.900.000.000 21 November 2017/November 21, 2017sampai dengan/due to

31 Mei 2018/May 31, 2018239 RSUD Gunung Sitoli PT. Citra Agung Utama 3.144.294.000 10 April 2017/April 10, 2017


240 Jalur Kereta Api Bandar Tinggi - Kuala Tanjung PT. Pembangunan Perumahan (Persero) 4.534.900.000 10 November 2017/November 10, 2017sampai dengan/due to

10 November 2018/November 10, 2018241 Jalur Kereta Api Bandar Tinggi - Kuala Tanjung (ADD-I) PT. Pembangunan Perumahan (Persero) 4.523.267.500 1 Maret 2018/March 1, 2018


242 Jalur Kereta Api Bandar Tinggi - Kuala Tanjung (ADD-II) PT. Pembangunan Perumahan (Persero) 6.728.662.500 24 April 2018/April 24, 2018sampai dengan/due to

10 November 2018/November 10, 2018243 Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Seksi 1, Paket 2.1 STA 4+850 - STA 7+245 PT. Waskita Karya (Persero) Tbk 2.449.009.000 24 April 2018/April 24, 2018


244 Jalan Tol Cibitung - Cilincing PT. Waskita Karya Div. VII 768.750.000 25 April 2018/April 25, 2018sampai dengan/due to

26 Mei 2018/May 26, 2018245 Jalan dan Jembatan Kota Oucusse Paket 1 PT. Waskita Karya (Persero) Tbk 3.470.412.000 14 Juli 2018/July 14, 2018


246 Jalan dan Jembatan Kota Oucusse Paket 1 (ADD-I) PT. Waskita Karya (Persero) Tbk 1.121.340.000 30 Oktober 2017/October 30, 2017sampai dengan/due to

16 April 2018/April 16, 2018247 Pekerjaan Penambahan Lajur Ruas Waru - Sidoarjo ABIPRAYA - AREMIX KSO 5.517.890.688 11 Mei 2018/May 11, 2018

pada Jalan Tol Surabaya - Gempol sampai dengan/due to9 Agustus 2018/August 9, 2018

248 Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Seksi 1, Paket 2.1 STA 4+850 - STA 7+245 PT. Waskita Karya (Persero) Tbk 492.750.000 7 Mei 2018/May 7, 2018sampai dengan/due to

30 Juni 2018/June 30, 2018249 Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Paket 1 Waskita - Wika KSO 160.230.000 14 Mei 2017/November 8, 2017


250 Golf Island Tahap 2 PT. Kapuk Naga Indah 98.602.814.500 30 April 2018/April 30, 2018sampai dengan/due to

31 Desember 2018/December 31, 2018251 Bandara Ahmad Yani Semarang Paket 4 Abipraya - Jaya Konstruksi (KSO) 4.146.660.000 20 Februari 2018/February 20, 2018


252 Logos Metrolink Logistic HUB CNQC - MTRA JO 6.209.280.000 4 Juni 2018/June 4, 2018sampai dengan/due to

21 Juli 2018/July 21, 2018253 Logos Metrolink Logistic HUB (ADD-I) CNQC - MTRA JO 8.558.340.000 25 Juli 2018/July 25, 2018


254 Jembatan Sedompyong PT. Satriamas Karyatama 841.140.000 11 Juni 2018/June 11, 2018sampai dengan/due to

20 Juli 2018/July 20, 2018255 Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo (Probolinggo Kraksaan) PT. Waskita Karya (Persero) Divisi IV 129.544.020.198 16 Mei 2018/May 16, 2018


256 Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo (Probolinggo Kraksaan) PT. Waskita Karya (Persero) Divisi IV 82.555.803.034 16 Mei 2018/May 16, 2018sampai dengan/due to

30 November 2018/November 30, 2018257 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cibitung - PT. Cibitung Tanjung Priok Port Tollways 577.430.710.694 21 Desember 2017/December 21, 2017

Cilincing STA 30+200 - STA 32+800 sampai dengan/due to21 Desember 2019/December 21, 2019

258 Sungai Kali Prancis PT. Kukuh Mandiri Lestari 8.093.250.000 24 Mei 2018/May 24, 2018sampai dengan/due to

15 September 2018/September 15, 2018259 JTTS Pekanbaru - Dumai Seksi 1 sd 6 PT. HAKAASTON 241.607.360.000 8 Juli 2018/July 8, 2018


260 Tol Jakarta - Cikampek II Elevated Waskita Karya - Acset 4.332.000.000 30 April 2018/April 30, 2018sampai dengan/due to

15 Juli 2018/July 15, 2018





98

No Nama Proyek/Projects Name Pemberi Kerja/The Owner Nilai Kontrak Awal/

Initial Contract Value



Periode Perjanjian

261 Tol Jakarta - Cikampek II Elevated Waskita Karya - Acset 1.130.000.000 30 April 2018/April 30, 2018


262 Tol Kayu Agung Palembang Betung STA 0+000 - 40+000 PT. Waskita Karya (Persero) Divisi VI 23.105.617.600 30 April 2018/April 30, 2018sampai dengan/due to

31 Desember 2018/December 31, 2018263 Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar (Seksi 1) PT. Waskita Karya (Persero) Divisi IV 700.934.400 25 Juli 2018/July 25, 2018


264 Apartemen Yukata Suites PT. Waskita Karya (Persero) Divisi I 47.495.000 3 Agustus 2018/August 3, 2018sampai dengan/due to

30 Desember 2018/December 30, 2018265 Apartemen Yukata Suites (ADD-I) PT. Waskita Karya (Persero) Divisi I 127.795.000 24 Agustus 2018/August 24, 2018


266 Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Paket 1 Waskita - Wika KSO 1.774.000.000 28 Juli 2018/July 28, 2018sampai dengan/due to

30 September 2018/September 30, 2018267 Pembangunan Rumah Sakit OSO PT Citra Putra Realty 11.200.000.000 16 Juli 2018/July 16, 2018


268 Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Seksi 1, Paket 2.1 STA 4+850 - STA 7+245 PT. Waskita Karya (Persero) Divisi VII 221.395.000 23 Juli 2018/July 23, 2018sampai dengan/due to

30 September 2018/September 30, 2018269 Pembangunan Fasilitas Jalan Tol pada Jalan Tol Ciawi - PT Waskita Karya (Persero) Divisi VII 436.174.200 30 Juli 2018/July 30, 2018

Sukabumi Seksi 1 ( Ciawi - Cigombong) sampai dengan/due to30 September 2019/September 30, 2019

270 Rumah Susun Kelapa Village Jakarta Timur PT Totalindo Eka Persada, Tbk 3.009.050.000 6 Agustus 2018/August 6, 2018sampai dengan/due to

28 Februari 2019/February 28, 2019271 Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 1A PT Waskita Karya (Persero) Divisi VII 3.882.046.000 25 Oktober 2017/October 25, 2017


272 Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 PT Waskita Karya (Persero) Divisi VII 1.625.046.150 2 Juli 2018/July 2, 2018sampai dengan/due to

30 Desember 2018/December 30, 2018273 Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 PT Waskita Karya (Persero) Divisi VII 1.774.403.750 21 Mei 2018/May 21, 2018


274 Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 PT Waskita Karya (Persero) Divisi VII 1.774.403.750 26 Maret 2018/March 26, 2018sampai dengan/due to

30 Juni 2018/June 30, 2018275 Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo Seksi 2 PT Waskita Karya (Persero) Divisi IV 7.617.813.373 26 Desember 2017/December 26, 2017


276 JTTS Pekanbaru - Dumai Seksi 1 sd 6 (Kontrak Ke-II) PT. HAKAASTON 68.400.000.000 29 Agustus 2018/August 29, 2018sampai dengan/due to

31 Desember 2018/December 31, 2018277 Bandara Ahmad Yani Semarang Paket 4 Abipraya - Jaya Konstruksi (KSO) 112.320.000 26 Februari 2018/Februari 26, 2018


278 Bandara Baru di Kulonprogo PP KSO 75.450.000.000 3 September 2018/September 3, 2018sampai dengan/due to

31 Maret 2019/March 31, 2019279 Jalan Tol Ruas Ciawi - Sukabumi Seksi 1, PT Waskita Karya (Persero) Divisi VII 957.540.000 30 Juni 2018/June 30, 2018

Paket 3.2 STA 12+600 - STA 14+600 sampai dengan/due to31 Agustus 2018/August 30, 2018

280 Kohler Delta Mas - Cikarang (1695) PT. Pakubumi Semesta 3.137.600.000 3 September 2018/September 3, 2018sampai dengan/due to

31 Desember 2018/December 31, 2018281 Politeknik Pariwisata Palembang Tahap 2 PT. Nindya Karya (Persero) 3.364.416.000 9 Agustus 2018/August 9, 2018


282 Politeknik Pariwisata Palembang Tahap 2 (ADD-I) PT. Nindya Karya (Persero) 3.364.416.000 28 Agustus 2018/August 28, 2018sampai dengan/due to

25 September 2018/September 25, 2018283 Tol Cinere - Serpong STA 51+200 - STA 62+520 PT Waskita Karya (Persero) Divisi VII 6.362.832.344 30 April 2018/April 30, 2018


284 Jalan Hambatan Mando - Bitung PA1 PT Waskita Karya (Persero) Divisi VI 38.087.379.000 5 Maret 2018/March 5, 2018sampai dengan/due to

31 Desember 2018/December 31, 2018285 Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang ( Zona VGF Jawa 2) PT Waskita Karya (Persero) Divisi V 2.459.688.000 14 Februari 2018/February 14, 2018


286 ISTW 2 Extension Factory PT. Penta Ocean Construction 1.499.400.000 6 September 2018/September 6, 2018sampai dengan/due to

31 Oktober 2018/October 31, 2018287 Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Paket 1 Waskita - Wika KSO 1.150.000.000 17 Juli 2018/Juli 17, 2018


288 PGN Palembang PT Waskita Karya (Persero) Divisi Regional I 4.922.340.000 9 Juni 2018/June 9, 2018sampai dengan/due to

31 Desember 2018/December 31, 2018289 PGN Palembang (ADD-I) PT Waskita Karya (Persero) Divisi Regional I 2.090.006.700 29 Oktober 2018/October 29, 2018


290 Jembatan Sedayu City 2 Kelapa gading - Jakarta PT. Citra Abadi Mandiri 64.878.000 3 Agustus 2018/August 3, 2018sampai dengan/due to

10 Agustus 2018/August 10, 2018

392





99




Periode Perjanjian

291 Quarry Sambirejo Sragen PT Pancadarma Puspawira 129.546.000 29 Agustus 2018/August 29, 2018


292 Quarry Sambirejo Sragen PT Pancadarma Puspawira 129.546.000 16 September 2018/September 16, 2018sampai dengan/due to

25 September 2018/September 25, 2018293 Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Seksi 1, Paket 2.1 STA 4+850 - STA 7+245 PT Waskita Karya (Divisi VII) 29.565.000 8 September 2018/September 8, 2018


294 Pembangunan Fasilitas Jalan Tol pada Jalan Tol Ciawi - PT Waskita Karya (Divisi VII) 369.467.006 5 September 2018/September 5, 2018Sukabumi Seksi 1 ( Ciawi - Cigombong) sampai dengan/due to

30 Oktober 2018/October 30, 2018295 Pembangunan Fasilitas Jalan Tol pada Jalan Tol Ciawi - PT Waskita Karya (Divisi VII) 221.727.240 21 September 2018/September 21, 2018

Sukabumi Seksi 1 ( Ciawi - Cigombong) sampai dengan/due to30 Oktober 2018/October 30, 2018

296 Jembatan Sungai Putting, Kalimantan Selatan PT Trisakti Cipta Nusantara 6.794.360.000 25 Mei 2018/May 25, 2018sampai dengan/due to

23 Agustus 2018/August 23, 2018297 Jembatan Sungai Putting, Kalimantan Selatan (ADD-I) PT Trisakti Cipta Nusantara 6.144.360.000 30 Juli 2018/July 30, 2018


298 Jembatan Sungai Putting, Kalimantan Selatan (ADD-II) PT Trisakti Cipta Nusantara 6.299.880.000 20 Agustus 2018/August 20, 2018sampai dengan/due to

21 Desember 2018/December 21, 2018299 Jalan Tol Pejagan - Pemalang Seksi III PT Waskita Karya (Divisi III) 573.725.256 6 September 2018/September 6, 2018


300 Jalan Tol Pejagan - Pemalang Seksi III (ADD-I) PT Waskita Karya (Divisi III) 976.883.544 25 September 2018/September 25, 2018sampai dengan/due to

15 Oktober 2018/October 15, 2018301 Jalan Tol JORR II Kunciran - Parigi Paket I PT Waskita Karya (Divisi VII) 2.666.000.000 9 Agustus 2018/August 9, 2018


302 Jalan Tol JORR II Kunciran - Parigi Paket I PT Waskita Karya (Divisi VII) 2.666.000.000 29 Agustus 2018/August 29, 2018sampai dengan/due to

30 September 2018/September 30, 2018303 Perumahan Martadinata Residence PT Bumi Raya 7.424.975.000 29 Agustus 2018/August 29, 2018


304 Tol Pematang Panggang - Kayu Agung Seksi 3 PT Waskita Karya (Divisi VI) 2.562.000.000 2 Oktober 2018/October 2, 2018sampai dengan/due to

30 Nopember 2018/November 30, 2018305 Tol Pematang Panggang - Kayu Agung Seksi 4 PT Waskita Karya (Divisi VI) 1.190.000.000 2 Oktober 2018/October 2, 2018


306 Tol Pematang Panggang - Kayu Agung Seksi 4A PT Waskita Karya (Divisi VI) 4.875.000.000 2 Oktober 2018/October 2, 2018sampai dengan/due to

30 Nopember 2018/November 30, 2018307 Jalan Tol Cibitung - Cilincing PT Waskita Karya (Divisi VII) 871.250.000 15 Agustus 2018/August 15, 2018


308 Jalan Tol Cibitung - Cilincing PT Waskita Karya (Divisi VII) 768.750.000 3 Juli 2018/July 3, 2018sampai dengan/due to

31 Juli 2018/July 31, 2018309 Jalan Tol Pasuruan Probolinggo General PT Waskita Karya (Divisi IV) 2.771.970.000 15 Pebruari 2018/February 15, 2018


310 Jalan Tol Pasuruan Probolinggo General (ADD-I) PT Waskita Karya (Divisi IV) 2.771.970.000 5 April 2018/April 5, 2018sampai dengan/due to

30 Desember 2018/December 30, 2018311 Jalan Tol Pasuruan Probolinggo General (ADD-II) PT Waskita Karya (Divisi IV) 9.239.900.000 5 September 2018/September 5, 2018


312 Jalan Tol Pasuruan Probolinggo General (ADD-III) PT Waskita Karya (Divisi IV) 18.479.800.000 16 Oktober 2018/October 16, 2018sampai dengan/due to

30 Desember 2018/December 30, 2018313 Jalan Tol Pasuruan Probolinggo Seksi 3 PT Waskita Karya (Divisi IV) 446.113.508 10 April 2018/Apil 10, 2018


314 Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo Seksi 1 PT Waskita Karya (Divisi IV) 9.376.150.789 26 Desember 2017/December 26, 2018sampai dengan/due to

30 Desember 2018/December 30, 2018315 Jalan Tol Ciawi – Sukabumi Seksi 1 Paket 2.1 PT Waskita Karya (Divisi VII) 286.000.000 24 April 2018/April 24, 2018


316 Perluasan Rumah Sakit Hermina Palembang CV. Pilar Utama 688.000.000 10 Oktober 2018/October 10, 2018sampai dengan/due to

30 Nopember 2018/November 30, 2018317 Jalan Tol JORR II Kunciran - Parigi Paket I PT Waskita Karya (Divisi VII) 2.666.000.000 17 September 2018/September 17, 2018


318 Jalan Tol JORR II Kunciran - Parigi Paket I PT Waskita Karya (Divisi VII) 326.449.600 16 Oktober 2018/October 16, 2018sampai dengan/due to



320 Access Road Work Under Pattimban Port Develompent Project SHIMIZU -PP-BCK Joint Venture 177.799.817.400 1 Oktober 2018/October 1, 2018sampai dengan/due to

24 Maret 2020/March 24, 2020

393





99




Periode Perjanjian

291 Quarry Sambirejo Sragen PT Pancadarma Puspawira 129.546.000 29 Agustus 2018/August 29, 2018


292 Quarry Sambirejo Sragen PT Pancadarma Puspawira 129.546.000 16 September 2018/September 16, 2018sampai dengan/due to

25 September 2018/September 25, 2018293 Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Seksi 1, Paket 2.1 STA 4+850 - STA 7+245 PT Waskita Karya (Divisi VII) 29.565.000 8 September 2018/September 8, 2018


294 Pembangunan Fasilitas Jalan Tol pada Jalan Tol Ciawi - PT Waskita Karya (Divisi VII) 369.467.006 5 September 2018/September 5, 2018Sukabumi Seksi 1 ( Ciawi - Cigombong) sampai dengan/due to

30 Oktober 2018/October 30, 2018295 Pembangunan Fasilitas Jalan Tol pada Jalan Tol Ciawi - PT Waskita Karya (Divisi VII) 221.727.240 21 September 2018/September 21, 2018

Sukabumi Seksi 1 ( Ciawi - Cigombong) sampai dengan/due to30 Oktober 2018/October 30, 2018

296 Jembatan Sungai Putting, Kalimantan Selatan PT Trisakti Cipta Nusantara 6.794.360.000 25 Mei 2018/May 25, 2018sampai dengan/due to

23 Agustus 2018/August 23, 2018297 Jembatan Sungai Putting, Kalimantan Selatan (ADD-I) PT Trisakti Cipta Nusantara 6.144.360.000 30 Juli 2018/July 30, 2018


298 Jembatan Sungai Putting, Kalimantan Selatan (ADD-II) PT Trisakti Cipta Nusantara 6.299.880.000 20 Agustus 2018/August 20, 2018sampai dengan/due to

21 Desember 2018/December 21, 2018299 Jalan Tol Pejagan - Pemalang Seksi III PT Waskita Karya (Divisi III) 573.725.256 6 September 2018/September 6, 2018


300 Jalan Tol Pejagan - Pemalang Seksi III (ADD-I) PT Waskita Karya (Divisi III) 976.883.544 25 September 2018/September 25, 2018sampai dengan/due to



302 Jalan Tol JORR II Kunciran - Parigi Paket I PT Waskita Karya (Divisi VII) 2.666.000.000 29 Agustus 2018/August 29, 2018sampai dengan/due to

30 September 2018/September 30, 2018303 Perumahan Martadinata Residence PT Bumi Raya 7.424.975.000 29 Agustus 2018/August 29, 2018


304 Tol Pematang Panggang - Kayu Agung Seksi 3 PT Waskita Karya (Divisi VI) 2.562.000.000 2 Oktober 2018/October 2, 2018sampai dengan/due to

30 Nopember 2018/November 30, 2018305 Tol Pematang Panggang - Kayu Agung Seksi 4 PT Waskita Karya (Divisi VI) 1.190.000.000 2 Oktober 2018/October 2, 2018


306 Tol Pematang Panggang - Kayu Agung Seksi 4A PT Waskita Karya (Divisi VI) 4.875.000.000 2 Oktober 2018/October 2, 2018sampai dengan/due to

30 Nopember 2018/November 30, 2018307 Jalan Tol Cibitung - Cilincing PT Waskita Karya (Divisi VII) 871.250.000 15 Agustus 2018/August 15, 2018


308 Jalan Tol Cibitung - Cilincing PT Waskita Karya (Divisi VII) 768.750.000 3 Juli 2018/July 3, 2018sampai dengan/due to

31 Juli 2018/July 31, 2018309 Jalan Tol Pasuruan Probolinggo General PT Waskita Karya (Divisi IV) 2.771.970.000 15 Pebruari 2018/February 15, 2018


310 Jalan Tol Pasuruan Probolinggo General (ADD-I) PT Waskita Karya (Divisi IV) 2.771.970.000 5 April 2018/April 5, 2018sampai dengan/due to

30 Desember 2018/December 30, 2018311 Jalan Tol Pasuruan Probolinggo General (ADD-II) PT Waskita Karya (Divisi IV) 9.239.900.000 5 September 2018/September 5, 2018


312 Jalan Tol Pasuruan Probolinggo General (ADD-III) PT Waskita Karya (Divisi IV) 18.479.800.000 16 Oktober 2018/October 16, 2018sampai dengan/due to

30 Desember 2018/December 30, 2018313 Jalan Tol Pasuruan Probolinggo Seksi 3 PT Waskita Karya (Divisi IV) 446.113.508 10 April 2018/Apil 10, 2018


314 Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo Seksi 1 PT Waskita Karya (Divisi IV) 9.376.150.789 26 Desember 2017/December 26, 2018sampai dengan/due to

30 Desember 2018/December 30, 2018315 Jalan Tol Ciawi – Sukabumi Seksi 1 Paket 2.1 PT Waskita Karya (Divisi VII) 286.000.000 24 April 2018/April 24, 2018


316 Perluasan Rumah Sakit Hermina Palembang CV. Pilar Utama 688.000.000 10 Oktober 2018/October 10, 2018sampai dengan/due to

30 Nopember 2018/November 30, 2018317 Jalan Tol JORR II Kunciran - Parigi Paket I PT Waskita Karya (Divisi VII) 2.666.000.000 17 September 2018/September 17, 2018


318 Jalan Tol JORR II Kunciran - Parigi Paket I PT Waskita Karya (Divisi VII) 326.449.600 16 Oktober 2018/October 16, 2018sampai dengan/due to



320 Access Road Work Under Pattimban Port Develompent Project SHIMIZU -PP-BCK Joint Venture 177.799.817.400 1 Oktober 2018/October 1, 2018sampai dengan/due to

24 Maret 2020/March 24, 2020





100




Periode Perjanjian

321 Access Road Work Under Pattimban Port Develompent Project SHIMIZU -PP-BCK Joint Venture 1.736.340.000 17 Oktober 2018/October 17, 2018


322 Pembangunan Fasilitas Jalan Tol pada Jalan Tol Ciawi - PT Waskita Karya (Divisi VII) 422.550.000 13 Oktober 2018/October 13, 2018Sukabumi Seksi 1 ( Ciawi - Cigombong) sampai dengan/due to

5 Nopember 2018/November 5, 2018323 Pembangunan Fasilitas Jalan Tol pada Jalan Tol Ciawi - PT Waskita Karya (Divisi VII) 410.606.000 13 Oktober 2018/October 13, 2018


324 Pembangunan Fasilitas Jalan Tol pada Jalan Tol Ciawi - PT Waskita Karya (Divisi VII) 438.040.685 13 Oktober 2018/October 13, 2018Sukabumi Seksi 1 ( Ciawi - Cigombong) sampai dengan/due to

31 Oktober 2018/October 31, 2018325 Pembangunan Fasilitas Jalan Tol pada Jalan Tol Ciawi - PT Waskita Karya (Divisi VII) 451.876.000 19 Oktober 2018/October 19, 2018

Sukabumi Seksi 1 ( Ciawi - Cigombong) sampai dengan/due to15 Nopember 2018/November 15, 2018

326 Jalan Tol JORR II Kunciran - Parigi Paket I PT Waskita Karya (Divisi VII) 2.666.000.000 1 Oktober 2018/October 1, 2018sampai dengan/due to

15 Oktober 2018/October 15, 2018327 Jalan Tol JORR II Kunciran - Parigi Paket I PT Waskita Karya (Divisi VII) 2.666.000.000 15 Oktober 2018/October 15, 2018


328 Jalan Tol JORR II Kunciran - Parigi Paket I PT Waskita Karya (Divisi VII) 2.666.000.000 23 Oktober 2018/October 23, 2018sampai dengan/due to

31 Oktober 2018/October 31, 2018329 Tol Salatiga - Kertasura (Seksi 4.4) PT. Waskita Karya Div. IV 1.282.840.000 26 Nopember 2018/November 26, 2018


330 Rumah Contoh RISHA dan RUSPIN Bencana Alam Lombok PT. Waskita Karya Div. IV 893.978.100 2 Nopember 2018/November 2, 2018sampai dengan/due to

30 Nopember 2018/November 30, 2018331 Rumah Contoh RISHA dan RUSPIN Bencana Alam Lombok PT. Waskita Karya Div. IV 2.027.503.000 2 Nopember 2018/November 2, 2018


332 Jalan Tol Tebing Tinggi - Parapat Tahap 1 PT. Waskita Karya Divisi V 269.408.140.000 31 Oktober 2018/October 31, 2018(Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4) sampai dengan/due to

28 Juni 2019/June 28, 2019333 Jalan Tol Kuala Tanjung - Inderapura (Zona 1 & Zona 2) PT. Waskita Karya Divisi V 199.015.960.000 31 Oktober 2018/October 31, 2018


39. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN

39. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

The table below details changes in the liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the statement of cash flows as cash flows from financing activities.

Penambahan/ Pembayaran/ Biaya Emisi/ Amortisasi/ Utang Bank/ Sewa Pembiayaan/2017 Additional Payment Issuance cost Amortization Bank Loan Finance Lease 2018Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Utang Bank Jangka Pendek 4.988.008.430.010 7.918.370.560.037 (7.443.279.779.603) -- -- -- -- 5.463.099.210.444 Short Term Bank Loans

Arus Kas dari Aktivitas PendanaanFinancing Cash Flows Perubahan Transaksi non Kas/ Non-cash Changes

394





101

Pada tahun 2018 dan 2017, Perusahaan mempunyai transaksi investasi yang tidak mempengaruhi kas dan setara kas dan tidak termasuk dalam laporan arus kas dengan rincian sebagai berikut:

On 2018 and 2017, the Company has investing transactions that did not affect cash and cash equivalents, hence, were not included in the statements of cash flows with details as follows:

2018 2017

Rp Rp

Penambahan Aset Tetap Melalui Additional of Property, Plant and Utang Usaha 697.424.555.605 1.193.604.711.656 Equipment Through Accounts Payables

40. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MODAL

40. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL MANAGEMENT

a. Kategori dan Kelas Instrumen

Keuangan a. Categories and Classes of Financial

Instruments

2018 2017Rp Rp

Pinjaman yang diberikan dan piutang Loans and receivablesAset keuangan lancar Current financial assets

Kas dan setara kas 1.299.204.217.422 1.028.345.582.018 Cash and cash equivalentsPiutang Usaha Trade accounts receivable


Piutang Lain-lain Others ReceivablePihak berelasi 419.040.289 -- Related partiesPihak ketiga 20.803.513.577 3.403.163.441 Third parties

Tagihan bruto - pihak berelasi 1.242.300.599.349 2.090.744.276.470 Gross amount - related parties

Jumlah Aset 6.817.203.094.586 9.749.617.278.763 Total Assets

Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi Liabilities at amortized costUtang bank Current financial liab ilities


Utang usaha Trade accounts payablesPihak berelasi 317.690.790 -- Related partiesPihak ketiga 1.404.603.024.996 2.318.209.734.966 Third parties

Utang lain-lain Other accounts payablesPihak berelasi 208.022.543.176 83.327.434.404 Related partiesPihak ketiga 6.726.780.244 11.397.773.566 Third parties

Beban akrual 69.870.834.521 70.842.623.220 Accrued expensesUtang bank jangka panjang yang Current maturities of long-term

jatuh tempo dalam satu tahun -- 1.448.924.225.894 bank loans

Jumlah Liabilitas 7.152.640.084.171 7.471.785.996.166 Total Liabilities

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

b. Financial risk management objectives and policies

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko mata uang asing, tingkat bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

The Company’s overall financial risk management and policies seek to ensure that adequate financial resources are available for operation and development of its business, while managing its exposure to foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk and liquidity risk. The following are the Company’s financial risk management objectives and policies:

395





101

Pada tahun 2018 dan 2017, Perusahaan mempunyai transaksi investasi yang tidak mempengaruhi kas dan setara kas dan tidak termasuk dalam laporan arus kas dengan rincian sebagai berikut:

On 2018 and 2017, the Company has investing transactions that did not affect cash and cash equivalents, hence, were not included in the statements of cash flows with details as follows:

2018 2017

Rp Rp

Penambahan Aset Tetap Melalui Additional of Property, Plant and Utang Usaha 697.424.555.605 1.193.604.711.656 Equipment Through Accounts Payables

40. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MODAL

40. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL MANAGEMENT

a. Kategori dan Kelas Instrumen

Keuangan a. Categories and Classes of Financial

Instruments

2018 2017Rp Rp

Pinjaman yang diberikan dan piutang Loans and receivablesAset keuangan lancar Current financial assets

Kas dan setara kas 1.299.204.217.422 1.028.345.582.018 Cash and cash equivalentsPiutang Usaha Trade accounts receivable


Piutang Lain-lain Others ReceivablePihak berelasi 419.040.289 -- Related partiesPihak ketiga 20.803.513.577 3.403.163.441 Third parties

Tagihan bruto - pihak berelasi 1.242.300.599.349 2.090.744.276.470 Gross amount - related parties

Jumlah Aset 6.817.203.094.586 9.749.617.278.763 Total Assets

Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi Liabilities at amortized costUtang bank Current financial liab ilities


Utang usaha Trade accounts payablesPihak berelasi 317.690.790 -- Related partiesPihak ketiga 1.404.603.024.996 2.318.209.734.966 Third parties

Utang lain-lain Other accounts payablesPihak berelasi 208.022.543.176 83.327.434.404 Related partiesPihak ketiga 6.726.780.244 11.397.773.566 Third parties

Beban akrual 69.870.834.521 70.842.623.220 Accrued expensesUtang bank jangka panjang yang Current maturities of long-term

jatuh tempo dalam satu tahun -- 1.448.924.225.894 bank loans

Jumlah Liabilitas 7.152.640.084.171 7.471.785.996.166 Total Liabilities

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

b. Financial risk management objectives and policies

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko mata uang asing, tingkat bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

The Company’s overall financial risk management and policies seek to ensure that adequate financial resources are available for operation and development of its business, while managing its exposure to foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk and liquidity risk. The following are the Company’s financial risk management objectives and policies:





102

i. Manajemen risiko mata uang asing i. Foreign exchange risk management

Perusahaan tidak terekspos secara signifikan terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing dikarenakan hampir semua transaksi dilakukan dalam mata uang Rupiah.

The Company is not significantly exposed to the effect of foreign exchange rate fluctuation because most of its transactions are denominated in Rupiah.

ii. Manajemen risiko tingkat suku

bunga ii. Interest rate risk management

Risiko suku bunga merujuk kepada risiko dimana nilai wajar atau aliran kas mendatang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Risiko suku bunga timbul dari instrumen keuangan yang menghasilkan bunga yang diakui pada laporan perubahan posisi keuangan (contohnya: instrumen utang yang diperoleh atau diterbitkan), dan beberapa instrumen keuangan yang tidak diakui dalam laporan posisi keuangan (contohnya: beberapa perjanjian pinjaman).

Interest rate risk refers to the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rate. Interest rate risk arises on interest-bearing financial instruments that are recognised in the statements of financial position (e.g. debt instruments acquired or issued), and some financial instruments that are not recognised in the statements of financial position (e.g. some loan commitments).

Perusahaan menganggap eksposur minimal terhadap risiko suku bunga karena sebagian besar pinjaman bank merupakan kredit modal kerja jangka pendek dengan suku bunga tetap. Kebijakan Perusahaan adalah untuk memperoleh tingkat bunga yang paling menguntungkan yang tersedia di pasar. Manajemen berpendapat bahwa risiko terhadap nilai wajar dapat dikelola dengan baik.

The Company considers a minimum exposure to interest rate risk mainly because most of its bank borrowings for working capital loan are short-term which carry fixed interest rates. The Company’s policy to obtain most favourable interest rate available in the market. Management believes that the interest rate risk pertaining to fair value is manageable.

Eksposur risiko tingkat bunga pada aset keuangan dan liabilitas keuangan dijelaskan dalam tabel risiko likuiditas dibawah ini.

Financial instruments that are exposed to interest rate risk on financial are included in the liquidity risk table in section below.

iii. Manajemen risiko kredit iii. Credit risk management Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan.

Credit risk refers to the risk that counterparty will default on its contractual obligation resulting in a loss to the Company.

Risiko kredit Perusahaan terutama melekat pada rekening Bank, piutang usaha dan piutang lain-lain. Perusahaan menempatkan saldo Bank pada institusi keuangan yang layak serta terpercaya. Piutang usaha dan piutang lain – lain dilakukan dengan

The Company’s credit risk is primarily attributable to its cash in banks, trade accounts receivable and other accounts receivable. The Company places its bank balances with credit worthy financial institutions. Trade accounts receivable and other

396





103

pihak ketiga yang terpercaya dan pihak berelasi. Eksposur Perusahaan dan counterparties dimonitor secara terus menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar di antara counterparties yang telah disetujui.

accounts receivable are entered with respected and credit worthy third parties and related parties. The Company’s exposures and its counterparties are continuously monitored and the aggregate value of transactions concluded is spread amongst approved counterparties.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit.

The carrying amount of financial assets recorded in the financial statements, net of any allowance for losses represents the Company’s exposure to credit risk.

Piutang usaha merupakan pendapatan precast dan readymix kepada WSKT (entitas induk) dan pendapatan usaha precast dan jasa konstruksi kepada KKDM (pihak berelasi di bawah WTR Grup) (Catatan 6 dan 25). Evaluasi kredit berjalan dilakukan terhadap kondisi keuangan Perusahaan dan bila memungkinkan, penjualan atau pendapatan kredit harus dijamin dengan asuransi penjaminan atau dengan letter credit dan Bank garansi serta dengan meminta pembayaran uang muka dari pelanggan (Catatan 21).

Trade accounts receivable includes revenues of precast and readymix from WSKT (the parent of the Company) and revenues of precast and construction services from KKDM (related party under WTR Group) (Notes 6 and 25). Ongoing credit evaluation is performed on the financial condition of the Company, where appropriate, sales on credit should be covered by guarantee insurance or by letter credit and bank gurantee and also require payment of advances from customers (Note 21).

Meskipun WSKT, WBW dan KKDM merupakan pelanggan utama Perusahaan (Catatan 25), Perusahaan masih dapat mengelola eksposure atas konsentrasi risiko kreditnya karena Perusahaan akan dapat dengan mudah untuk mencari pelanggan baru atau melakukan penjualan ke pihak berelasi antara lain perusahaan lain dalam WTR Grup dan Perusahaan konstruksi BUMN lainnya serta perusahaan konstruksi pihak ketiga lainnya. Meskipun konsentrasi risiko kredit terkait dengan piutang usaha dari WSKT dan KKDM yang melebihi 10% dari jumlah piutang usaha, risiko ini masih dapat dikelola karena piutang ini terkait dengan proyek – proyek infrastruktur Pemerintah dan berdasarkan pengalaman belum ada piutang usaha yang lewat jatuh tempo.

Although WSKT, WBW and KKDM are the main customers of the Company (Note 25), the Company is able to manage the concentration of credit risk, since the Company is able to get new customers or generate new sales to related parties such as other companies under WTR Group and also other state-owned construction companies and also from other third party construction companies. Although concentration of credit risk from trade accounts receivable from WSKT and KKDM which accounts to more than 10% of its total receivables, the risk is still manageable since its related to infrastructure project with the Government and based on experience, there is no past due receivable.

iv. Manajemen risiko likuiditas iv. Liquidity risk management Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Dewan Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan

The ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the Board of Directors, which has built an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Company’s short, medium and

397





103

pihak ketiga yang terpercaya dan pihak berelasi. Eksposur Perusahaan dan counterparties dimonitor secara terus menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar di antara counterparties yang telah disetujui.

accounts receivable are entered with respected and credit worthy third parties and related parties. The Company’s exposures and its counterparties are continuously monitored and the aggregate value of transactions concluded is spread amongst approved counterparties.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit.

The carrying amount of financial assets recorded in the financial statements, net of any allowance for losses represents the Company’s exposure to credit risk.

Piutang usaha merupakan pendapatan precast dan readymix kepada WSKT (entitas induk) dan pendapatan usaha precast dan jasa konstruksi kepada KKDM (pihak berelasi di bawah WTR Grup) (Catatan 6 dan 25). Evaluasi kredit berjalan dilakukan terhadap kondisi keuangan Perusahaan dan bila memungkinkan, penjualan atau pendapatan kredit harus dijamin dengan asuransi penjaminan atau dengan letter credit dan Bank garansi serta dengan meminta pembayaran uang muka dari pelanggan (Catatan 21).

Trade accounts receivable includes revenues of precast and readymix from WSKT (the parent of the Company) and revenues of precast and construction services from KKDM (related party under WTR Group) (Notes 6 and 25). Ongoing credit evaluation is performed on the financial condition of the Company, where appropriate, sales on credit should be covered by guarantee insurance or by letter credit and bank gurantee and also require payment of advances from customers (Note 21).

Meskipun WSKT, WBW dan KKDM merupakan pelanggan utama Perusahaan (Catatan 25), Perusahaan masih dapat mengelola eksposure atas konsentrasi risiko kreditnya karena Perusahaan akan dapat dengan mudah untuk mencari pelanggan baru atau melakukan penjualan ke pihak berelasi antara lain perusahaan lain dalam WTR Grup dan Perusahaan konstruksi BUMN lainnya serta perusahaan konstruksi pihak ketiga lainnya. Meskipun konsentrasi risiko kredit terkait dengan piutang usaha dari WSKT dan KKDM yang melebihi 10% dari jumlah piutang usaha, risiko ini masih dapat dikelola karena piutang ini terkait dengan proyek – proyek infrastruktur Pemerintah dan berdasarkan pengalaman belum ada piutang usaha yang lewat jatuh tempo.

Although WSKT, WBW and KKDM are the main customers of the Company (Note 25), the Company is able to manage the concentration of credit risk, since the Company is able to get new customers or generate new sales to related parties such as other companies under WTR Group and also other state-owned construction companies and also from other third party construction companies. Although concentration of credit risk from trade accounts receivable from WSKT and KKDM which accounts to more than 10% of its total receivables, the risk is still manageable since its related to infrastructure project with the Government and based on experience, there is no past due receivable.

iv. Manajemen risiko likuiditas iv. Liquidity risk management Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Dewan Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan

The ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the Board of Directors, which has built an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Company’s short, medium and





104

jangka pendek, menengah dan jangka panjang Perusahaan. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan simpanan, fasilitas bank dan fasilitas simpan pinjam dengan terus menerus memonitor perkiraan dan arus kas aktual dan mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

long-term funding and liquidity management requirements. The Company manages liquidity risk by maintaining adequate reserves, banking facilities and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

Perusahaan memelihara kecukupan dana untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang berkelangsungan.

The Company maintains sufficient funds to finance its ongoing working capital requirements.

c. Manajemen risiko modal c. Capital risk management

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Struktur modal Perusahaan terdiri dari pinjaman jangka pendek (Catatan 16) diimbangi dengan kas dan setara kas (Catatan 5), dan ekuitas yang terdiri dari modal yang ditempatkan dan disetor (Catatan 22) dan saldo laba (Catatan 24).

The Company manages capital risk to ensure that it will be able to continue as going concern, in addition to maximizing the profits of the shareholders through the optimization of the balance of debt and equity. The Company's capital structure consisted of short term loans (Note 16) offset by cash and cash equivalents (Note 5), equity consisting of paid-up capital stock (Note 22) and retained earnings (Note 24).

Dewan Direksi Perusahaan secara berkala melakukan telaah struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari telaah ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

The Board of Directors of the Company periodically reviews the Company's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risk.

Gearing ratio pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

The gearing ratio as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:

2018 2017

Rp Rp

Total Liabilitas 7.340.075.399.350 7.602.892.583.336 Total LiabilitiesDikurangi : Kas dan Setara kas 1.299.204.217.422 1.028.345.582.018 Deduct: Cash and Cash EquivalentsLiabilitas Bersih 6.040.871.181.928 6.574.547.001.318 Net Liabilities

Total Ekuitas 7.882.313.190.464 7.316.656.090.419 Total EquityRasio Utang terhadap Modal 76,64 89,86 Net Payables to Equity Ratio

d. Pengukuran Nilai Wajar d. Fair Value Measurements

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek atau menggunakan suku bunga pasar.

Management considers the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recorded at amortised cost in the financial statements approximate their fair values either because of their short-term maturities or they carry market rates of interest.

398





105

41. REKLASIFIKASI AKUN 41. RECLASSIFICATION OF ACCOUNT

Sebelum Reklasifikasi/ Reklasifikasi/ Setelah Reklasifikasi/Before Reclassification Reclassification After Reclassification

Rp Rp Rp

Liabilitas LiabilitiesUtang lain-lain 125.677.434.404 (42.350.000.000) 83.327.434.404 Other Accounts PayableBeban Akrual 28.492.623.220 42.350.000.000 70.842.623.220 Accrued ExpensesJumlah 154.170.057.624 -- 154.170.057.624 Total


Beberapa akun dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 untuk tujuan perbandingan.

Certain accounts in the financial statements for the years ended December 31, 2017 have been reclassified to conform with the presentation of the financial statements for the years ended December 31, 2018 for comparative purposes.

42. PERISTIWA SETELAH TANGGAL

PELAPORAN 42. EVENTS AFTER REPORTING DATE

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 24 Maret 2019, Pemegang saham Perusahaan mengumumkan pembagian dividen tunai untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 kepada pemegang saham Perusahaan dan menyetujui pembentukan cadangan umum atas penggunaan laba Perusahaan tahun 2018 masing-masing sebesar Rp551.607.222.015 dan Rp55.173.639.409.

Based on annual general meeting of shareholders dated March 24, 2019, the Shareholders of the Company declared the distribution of cash dividends in respect for the year ended December 31, 2018, to the Shareholders of the Company and agree to establish the general reserve for the use of the Company’s profits in 2018 amounting to Rp551,607,222,015 and Rp55,173,639,409, respectively.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua tanggal 10 Mei 2019, Pemegang saham Perusahaan menyetujui penjaminan utang atas kekayaan Perusahaan dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perusahaan dari lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran umum) dengan ketentuan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama atau merupakan transaksi dengan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan tertentu.

Based on the second annual General Meeting of Shareholders dated May 10, 2019, the Company's Shareholders agree to pledge the Company’s debt for the framework that will be received by the Company from Bank Financial institutions, Non-Bank Financial Institutions and Communities (through Securities other than Equity Securities through public offering) with guarantee provisions related to Bapepam-LK Regulation IX.E.2 concerning Material transactions and Changes in the Main Business Activities or are transactions with affiliated parties that are required in the Bapepam-LK Regulation No.IX.E.1 concerning certain Affiliated Transactions and Conflicts of Interest.

43. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN

KEUANGAN 43. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENT

Dalam rangka rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum obligasi berkelanjutan I, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran.

With respect to the Company’s plan to conduct public offering of sustainable bonds I, the Company has reissued its financial statements for the year ended December 31, 2018 for inclusion in the offering documents.

399





105

41. REKLASIFIKASI AKUN 41. RECLASSIFICATION OF ACCOUNT

Sebelum Reklasifikasi/ Reklasifikasi/ Setelah Reklasifikasi/Before Reclassification Reclassification After Reclassification

Rp Rp Rp

Liabilitas LiabilitiesUtang lain-lain 125.677.434.404 (42.350.000.000) 83.327.434.404 Other Accounts PayableBeban Akrual 28.492.623.220 42.350.000.000 70.842.623.220 Accrued ExpensesJumlah 154.170.057.624 -- 154.170.057.624 Total


Beberapa akun dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 untuk tujuan perbandingan.

Certain accounts in the financial statements for the years ended December 31, 2017 have been reclassified to conform with the presentation of the financial statements for the years ended December 31, 2018 for comparative purposes.

42. PERISTIWA SETELAH TANGGAL

PELAPORAN 42. EVENTS AFTER REPORTING DATE

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 24 Maret 2019, Pemegang saham Perusahaan mengumumkan pembagian dividen tunai untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 kepada pemegang saham Perusahaan dan menyetujui pembentukan cadangan umum atas penggunaan laba Perusahaan tahun 2018 masing-masing sebesar Rp551.607.222.015 dan Rp55.173.639.409.

Based on annual general meeting of shareholders dated March 24, 2019, the Shareholders of the Company declared the distribution of cash dividends in respect for the year ended December 31, 2018, to the Shareholders of the Company and agree to establish the general reserve for the use of the Company’s profits in 2018 amounting to Rp551,607,222,015 and Rp55,173,639,409, respectively.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua tanggal 10 Mei 2019, Pemegang saham Perusahaan menyetujui penjaminan utang atas kekayaan Perusahaan dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perusahaan dari lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran umum) dengan ketentuan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama atau merupakan transaksi dengan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan tertentu.

Based on the second annual General Meeting of Shareholders dated May 10, 2019, the Company's Shareholders agree to pledge the Company’s debt for the framework that will be received by the Company from Bank Financial institutions, Non-Bank Financial Institutions and Communities (through Securities other than Equity Securities through public offering) with guarantee provisions related to Bapepam-LK Regulation IX.E.2 concerning Material transactions and Changes in the Main Business Activities or are transactions with affiliated parties that are required in the Bapepam-LK Regulation No.IX.E.1 concerning certain Affiliated Transactions and Conflicts of Interest.

43. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN

KEUANGAN 43. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENT

Dalam rangka rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum obligasi berkelanjutan I, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran.

With respect to the Company’s plan to conduct public offering of sustainable bonds I, the Company has reissued its financial statements for the year ended December 31, 2018 for inclusion in the offering documents.





106

Tambahan penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan Perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

Additional presentation and disclosures in the financial statements of the Company are as follows:

- Catatan 1: Umum - Note 1: General - Catatan 7: Piutang Lain-Lain - Note 7: Other Receivable - Catatan 9: Tagihan Bruto – Pihak Berelasi - Note 9: Gross Amount – Related Parties - Catatan 11: Uang Muka Kepada Pihak

Ketiga - Note 11: Advances to Third Parties

- Catatan 14: Aset Tetap - Note 14: Property, Plant and Equipment - Catatan 15: Aset Lain-Lain - Note 15: Other Assets - Catatan 16: Utang Bank - Note 16: Bank Loans - Catatan 31: Pajak Penghasilan - Note 31: Income Tax - Catatan 33: Liabilitas Imbalan Pascakerja - Note 33: Employee Benefits Obligations - Catatan 34: Perkara Hukum - Note 34: Legal Cases - Catatan 35: Sifat dan Transaksi Pihak

Berelasi - Note 35: Nature of Relationships and

Transactions with Related Parties - Catatan 39: Rekonsiliasi Liabilitas Yang

Timbul dari Aktivitas Pendanaan. - Note 39: Reconciliation of Liabilities

Arising from Financing Activities - Catatan 42: Peristiwa Setelah Tanggal

Pelaporan - Note 42: Events After Reporting Date

44. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

44. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan dari halaman 1 sampai 106 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direktur untuk diterbitkan pada tanggal 13 Mei 2019.

The preparation and fair presentation of the financial statements on pages 1 to 106 were the responsibilities of the management, and were approved by the Directors and authorized for issue on May 13, 2019.

Masa Penawaran Awal : 29 Mei - 18 Juni 2019

Perkiraan Tanggal Efektif : 27 Juni 2019

Perkiraan Masa Penawaran Umum : 1 - 2 Juli 2019

Perkiraan Tanggal Penjatahan : 3 Juli 2019

Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 5 Juli 2019

Perkiraan Tanggal Pencatatan Obligasi pada PT Bursa Efek Indonesia : 8 Juli 2019

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT WASKITA BETON PRECAST TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.


Kegiatan Usaha:Bergerak dalam industri manufaktur beton precast dan ready mix







(”OBLIGASI BERKELANJUTAN I”)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I WASKITA BETON PRECAST TAHAP I TAHUN 2019DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

(”OBLIGASI”)Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi, dengan Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp[.] ([.] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [.]% ([.] persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2019 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 5 Juli 2022. Obligasi ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKANOBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAKHAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI INI 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMASARAN. KETERANGAN MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA (“FITCH”):

BBB+idn (Triple B Plus)HASIL PEMERINGKATAN DI ATAS BERLAKU UNTUK 12 April 2019 SAMPAI DENGAN 12 April 2022 KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN

TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT Danareksa Sekuritas(Terafiliasi)

PT Bahana Sekuritas(Terafiliasi)

PT BNI Sekuritas(Terafiliasi)

PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia

PT Indo Premier Sekuritas PT Mandiri Sekuritas(Terafiliasi)

PENJAMIN EMISI OBLIGASI(akan ditentukan kemudian)

WALI AMANATPT Bank Mega Tbk

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek IndonesiaPenawaran Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)

Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta tanggal 29 Mei 2019





PROS

PEKT

US A

WAL

OBL

IGAS

I BER

KELA

NJUT

AN I W

ASKI

TA B

ETON

PRE

CAST

TAHA

P I T

AHUN

201

9

PR

OS

PE

KT

US

AW

AL