Home > Education > WAWASAN NUSANTARA - PPKN - DJOKO AW

WAWASAN NUSANTARA - PPKN - DJOKO AW

Date post: 27-Jul-2015
Category:
Author: djoko-adi-walujo
View: 99 times
Download: 15 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 16 /16
Materi: WAWASAN NUSANTARA LATAR BELAKANG & DASAR PEMIKIRAN Geografis, Geopolitik dan Geo Stratergik Historis dan Yuridis Formil Kepentingan-kepentingan Nasional TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Mahasiswa memahami sejarah perkembangan konsepsi wawasan nusantara dalam hubungannya dengan pembelaan negara TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS Mahasiswa dapat menjelaskan Hukum international tentang wilayah negara Mahasiswa dapat menjelaskan Perkembangan ketentuan hukum Wawasan Nusantara Mahasiswa dapat dapat Menjelaskan pengertian Azas Archipalego State Mahasiswa dapat Membedakan Azas Archipalego State, dan Res Nullius PENGAMPU : Drs. H. Djoko Adi Walujo.,S.T.,M.M.,DBA
Transcript

1. WAWASAN NUSANTARA Materi: WAWASAN NUSANTARA LATAR BELAKANG & DASAR PEMIKIRAN Geografis, Geopolitik dan Geo Stratergik Historis dan Yuridis Formil Kepentingan-kepentingan Nasional TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Mahasiswa memahami sejarah perkembangan konsepsi wawasan nusantara dalam hubungannya dengan pembelaan negara TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS Mahasiswa dapat menjelaskan Hukum international tentang wilayah negara Mahasiswa dapat menjelaskan Perkembangan ketentuan hukum Wawasan Nusantara Mahasiswa dapat dapat Menjelaskan pengertian Azas Archipalego State Mahasiswa dapat Membedakan Azas Archipalego State, dan Res Nullius PENGAMPU : Drs. H. Djoko Adi Walujo.,S.T.,M.M.,DBA 2. 2 WAWASAN NUSANTARA Pengertian: awasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan idea nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional LATAR BELAKANG DAN DASAR PEMIKIRAN Geopolitik & Geostartegis Geopolitik Sesuai dengan moral Pancasila, maka bangsa Indonesia memberi pengertian geopolitik sebagai pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan konstelasi geografis dari suatu negara, dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan nasional dan penentuan-penentuan kebijaksanaan secara ilmiah berdasarkan realita-realita yang ada dengan cita-cita bangsa. Geostrategi Geo strategi adalah geopolitik dalam pelaksanaan, atau dapat diartikan pula bahwa geostrategi adalah kebijakan pelaksanaan dalam menentukan tujuan, sarana-saran serta cara penggunaan saran-sarana tersebut guna mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi geografis suatu negara. POLA PIKIR YANG MEMPENGARUHI GEOPOLITIK & GEOSTRATEGI Diambil sebagai bahan rujukan untuk menelaah faktor-faktor yang menjadi pengaruh Geopolitik dan geostrategi dari pendapat-pendapat para ahli 1. Friederich Ratzel:[teori ruang], berpendapat : W 3. 3 Negara merupakan organisme yang mengalami daur hidup [lahir-tumbuh & berkembang-mencapai puncaknya-kemudian menyusut untuk selanjutnya mati] DAUR HIDUP NEGARA RATZEL Dalam mempertahankan kelangsungan kehidupan, suatu bangsa tidak lepas dari hukum alam, yaitu yang kuat itu dapat bertahan dan hidup terus, sedang yang lemah mati dalam pertarungan. [hukum the survival of the fittest] Sesuai dengan pandangan proses kehidupan yang demikian itu, maka batas-baatas suatu negara dianggap bersifat sementara, dan bila ruang hidup [lebensraum] negara tersebut dirasa tidak lagi dapat memenuhi keperluan negaranya dapat/berhak memperluas dengan mengubah batas-batas negaranya, baik dengan jalan damai maupun kekerasan. 2. Rudolf Kjellen: [TEORI KEKUATAN] Bahwa didalam memelihara kelangsungan hidup atau mengejar cita-cita, tidak hanya mengikuti hukum ekspansi saja, melainkan dapat juga memanfaatkan kemajuan-kemajuan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi guna memenuhi dan meningkatkan kekuatan bagi kelangsungan hidupnya. Kjellen berpendapat bahwa negara adalah suatu organisme, yang tersusun dalam suatu system yang terdiri dari lima pembidangan yakni geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, sosiopolitik dan kratopolitik. Menurut Kjellen, tujuan pengembangan kekuatan negara adalah: - ke dalam untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang harmonis - ke luar untuk memperoleh batas-batas negara yang lebih baik, jadi terdapat keinginan melakukan pengembangan. Dalam hal pemekaran wilayah ini, Kjellen lebih percaya akan kemampuan kekuatan darat daripada kekuatan maritim. 3. Karl Haushoffer: Karl Haushoffer menerima dan melanjutkan teori-teori yang telah dikembangkan oleh kedua pendahulunya. Menyatakan bahwa, titik berat perhatian pada soal-soal MENUJU KEMATIANTUMBUHLAHIR PUNCAK 4. 4 strategi pembatasan ruang hidup bangsa dan tekanan-tekanan rasial, ekonomi dan sosial sebagai faktor-faktor yang mengharuskan pembagian baru dari kekayaan alam dunia. Buah pikir Haushoffer dijadikan sebuah teori, selanjutnya oleh pemerintahan Nazi Jerman dijadikan sebagai rujukkan. Pemerintahan militeris Jepang di bawah Jenderal Hideki Tojo juga merujuk teori ini, selanjutnya dijadikan alasan untuk menyerang negara yang lain. Teori ini juga menekankan pada: Suatu imperium daratan yang kompak akan mampu mengejar kekuatan imperium maritime, baik daratan maupun lautan Beberapa negara besar di dunia akan timbul, dan akan menguasai benua- benua besar seperti Eropa, Afrika dan Asia Barat. Negara yang diramalkan itu adalah Jerman, Italia dan Jepang. Berikut Viasualisasi pengembangan teori Haushoffer dari teori Ratzel dan/Kjellen: *]. Noodlot = takdir Leer = ajaran Memenuhi kebutuhannya sendiri, bila perlu dengan mengorbankan pihak lain TEORI LEBENSRAUM TEORI AUTARKHI Dunia terbagi dalam 4 kawasan [Politike Noodlot Leer] TEORI PAN REGION 5. 5 TEORI GEOPOLITIK KARL HAUSHOFFER 4. Sir Halford MacKinder [TEORI WAWASAN BENUA] MacKinder menyatakan bahwa dalam menguasai dunia, yang harus ditaklukkan dahulu adalah daerah jantung, yaitu benua besar Eropa dan Asia. Adapun ajarannya sebagai berikut: Siapa yang dapat menguasai daerah jantung akan dapat menguasai pulau dunia, dan barang siapa yang dapat menguasai pulau dunia adalah menguasi dunia. Yang dimaksud dengan pulau dunia adalah benua Eurasia dan Afrika. TEORI GEOPOLITIK SIR HALFORD MACKINDER 5. Sir Walter Releigh dan Alfred Tahar Mahan [TEORI WAWASAN MARITIM] Berdeda dengan MacKinder yang menitik beratkan pada penguasaan benua, Raleigh dan Mahan mengajarkan bahwa cara menguasai dunia ini adalah dengan menguasai Samudera. Alasan Raleigh dan Mahan, bahwa penguasaan samudera identik dengan menguasai perdagangan dunia, dan kosekuensinya menguasai kekayaan dunia 6. William Mitchell, A.Saversky, Giulio Douhet dan John Frederick Charles Fuller. [TEORI WAWASAN DIRGANTARA] Keempat tokoh ini menekankan bahwa cara menguasai dunia bukanlah melalui daratan maupun maritime, numun justru melalui penguasaan udara. Pertimbangannya adalah, melalui udara dapat dilakukan antisipasi terhadap serangan musuh. 7. Nicholas J.Spijkman Menurut Nicholas J.Spijkman mengatakan bahwa siapa yang dapat menguasai daerah pinggir yang disebut dengan rimland dialah yang akan menguasai darat, laut dan udara. Bila ketiganya dikuasai, maka dapat dinyatakan menguasai dunia. DAERAH JANTUNG 6. 6 Catatan: Geopolitik menurut pandangan bangsa Indonesia didasarkan falsafah Pancasila, maka penerapannya tidak boleh mengandung benih benih unsur ekspansionisme maupun kekerasan. Geopolitik dan Geostrategi bagi Indonesia hanya merupakan suatu pembenaran atau justifikasi daripada kepentingan nasional dan perjuangan mencapai cita-cita. Historis dan Yuridis eninjau latar belakang secara Historis dan Yuridis berarti kita akan membicarakan perjuangan bangsa Indonesia dalam mengembangkan dan mempertahankan gagasan Wawasan Nusantara ke dalam dan keluar pada forum internasional. Perjuangan untuk menegakkan gagasan Wawasan nusantara didapatkan pula pada paradigma pemikiran yang sekaligus menjadi ancaman, misalnya pemikiran yang disebut sebagai Res Nollius dan Res Communis Res Nollius Bahwa laut tidak ada pemiliknya oleh karenanya setiap negara berhak mengkalimnya. Res Communis Bahwa laut milik bersama oleh karenanya tidak ada satupun negara yang berhak mengklaimnya. Dalam sejarah juga tercatat antara lain pendapat Grotius dan J. Selden yang selengkapnya sebagai berikut: Grotius ( Bangsa Belanda - 1609 ) Menelorkan prinsip Mare liberum, yang berarti lautan bebas, setiap bangsa mempunyai hak berlayar dan berniaga. J. Selden ( Bangsa Inggris - 1636 ) Menelorkan prinsip Mare Clausum yang berarti lautan tertutup, suatu negara dapat menguasai laut. [The Right and dominion of the sea] Cornelis Van Binkersshoek (1703). Laut territorial negara adalah selebar 3 mil dari pantai [sejauh dapat dijangkau meriam dari daratan] Konsep Archipellago - Pengertian Archipallago = kelompok pulau-pulau ( a group of small islands) M 7. 7 - Konsepsi Coastal Archipellago. Daratan yang sebagian pantainya mempunyai lautan yang ditebari pulau-pulau. Negara Norwegia dan Chilli diakui sebagi Negara Coastal Archipellagic State pada tahun 1957 - Konsepsi Midocean Archipallago. Kelompok pulau-pulau yang mandiri di wilayah lautan Filipina, Fiji, Indonesia. Konsepsi negara Midocean Archuipellago State baru diakui oleh konferensi hukum laut internasional tahun 1982. Konsep Kewilayahan lain yang berhubungan dengan kedaulatan: - Teori Udara bebas [The Air Fredom Theory], udara bersifat bebas, tidak dimiliki oleh negara tersebut. Pengikut teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga : 1. Kebebasan udara tanpa batas: ruang udara dapat digunakan oleh siapapun, tidak ada yang berhak mengklaim itu miliknya. 2. Kebabasan udara dengan hak khusus negara kolong: negara kolong mempumyai hak-hak khusus yang tidak tergantung pada ketinggian, penganut aliran ini memutuskan bahwa negara tidak memupunyai hak apapun pada waktu perang atau damai. Negara kolong hanya dapat mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan hidupnya. 3. Kebebasan ruang udara dengan penetapan wilayah/zone territorial bagi negara kolong untuk melaksanakan haknya. - Teori Kedaulatan Udara [The Air Souvereignity Theory], Negara berdaulat atas ruang udara di atas wilayahnya. Pengikut teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga: 1. Negara kolong berdaulat penuh, hanya dibatasi oleh ketinggi tertentu di ruang udara. 2. Negara kolong berdaulat penuh, tetapi dibatasi oleh hak lintas damai bagi pesawat negara asing. 3. Negara kolong berdaulat penuh tanpa batas ke atas. Perkembangan Hukum Udara Internasional: - Teori Keamanan (1901-1910). Kedaulatan di udara sebatas ketinggian yang dianggap cukup aman bagi negara bersangkutan. - Teori Penguasaan Cooper (1951). Kedaulatan di Udara sebatas kemampuan negara bersangkutan untuk menguasai ruang uada secar fisik dan ilmiah. - Teori udara Schacter. Kedaulatan di udara sebatas ketinggian dimana udara masih mampu mengapungkan balon udara dan pesawat udara Implementasi Hukum Udara Internasional di Indonesia. UU No. 20/1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Hankam Negara pada penjelasan Pasal 30 ayat c. menyatakan bahwa kepentingan nasional di dirgantara mencakup ruang udara dan antariksa termasuk orbit geo stasioner yang jaraknya 36.000 Km. 8. 8 HISTORIS : Secara historis penetapan batas-batas laut teritorial Indonesia yang diwarisi dari pemerintahan kolonial Belanda, seperti termaktub dalam Teritoriale Zee Mareiteme Kringen Ordonnantie 1939 pasal 1 ayat (1), sudah tidak sesuai lagi dengan kepentingan bangsa Indoensia. Karena menurut Ordonnantie 1939 batas laut adalah 3 mil diukur dari garis air rendah di pantai masing-masing pulau Indonesia. Berpangkal dari realitas ini maka diperlukan redifinisi agar kepentingan Bangsa Indonesia terakses, oleh karenanya diperlukan suatu tata aturan yang meninjau ulang terhadap Ordonanntie 1939. YURIDIS : DEKLARASI JUANDA [13 Desember 1957] Melihat kepentingan bangsa maka pemerintah Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957 mengumumkan --Deklarasi Juanda yang menyatakan bahwa batas laut Indonesia dijadikan 12 mil, lebar laut tersebut diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau-pulau Indonesia yang terluar. (point to point theory). Untuk mengkokohkan Deklarasi tersebut pemerintah mengeluarkan pengumuman sebagai pengganti Undang-undang No. 04/1960 tanggal 18 Pebruari 1960, yang isinya menjamin adanya hak lintas laut damai [innoncent passager] PETA WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENURUT AZAS NUSANTARA Pengumuman Pemerintah Tanggal 17 Pebruari 1969 [landasan kontinental] Tanggal 17 Pebruari 1969 Pemerintah Indoensia mengeluarkan lagi pengumuman, yang menjelaskan tentantang landasan wilayah negara Republik Indonesia, sebagai usaha meningkatkan perjuangan untuk pengakuan gagasan pengakuan (legitimasi) Wawasan Nusantara. Pengumuman ini memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut: Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landasan kontinen Indonesia, adalah milik exclusif negara Republik Indonesia Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas landas kontinen dengan negara tetangga melalui perlindungan. Jika tidak ada perjanjian garis batas, maka batas landasan kontinen Indonesia adalah 9. 9 suatu garis yang ditarik di tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dengan titik terluar negara tetangga Klaim di atas tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan diatas landasan kontinen Indonesia, maupun ruang udara diatasnya. Pada tahun 1980 diumumkan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berintikan: - Lebar Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia - Hak berdaulat untuk menguasai kekayaan sumber alam - Lautan di ZEE tetap merupakan lautan bebas untuk pelayan internasional ZEE Indonesia diterima oleh hampir seluruh peserta Konferensi Hukum Laut Internasional di Jamaica 1982 dan dikukuhkan oeleh Pemerintah RI dengan UU No. 5/1983. KEPENTINGAN NASIONAL Wawasan Nusantara dalam wujudnya akan merupakan seuatu gejala sosial yang dinamik dalam menyelenggarakan dan menjamin kelangsungan hidup seluruh bangsa dan negara Indonesia. Ditinjau dari kepentingan bangsa maka Wawasan Nusantara diarahkan kepada perwujudan TUJUAN NASIONAL. Tujuan Wawasan Nusantara.: Pada hakikatnya tujuan Wawasana Nusantara adalah mewujudkan kesejahteraan dan keamanan bagi warga bangsa Indonesia dan untuk kebahagian serta perdamain dunia. Sebagai wawasan nasional, wawasan nusantara memilki keharusan sebagai berikut : - Harus merupakan keserasian dan keseimbanagn antara wawasan benua, bahari dan dirgantara. - Harus menitik beratkan pembinaan dan penggunaan diantara wawasan tersebut - Harus mampu menjawab tantangan, ancaman terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Tujuan Kedalam : Mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan baik asapek alamiah [natural aspect], maupun aspek social [social aspect]. 1. ASPEK ALAMIAH Trigatra - Kondisi geografis - Kekayaan alam - Kemampuan penduduk 10. 10 2. ASPEK SOSIAL Panca Gatra - Gatra ideology - Gatra politik - Gatra ekonomi - Gatra sosial budaya - Gatra Hankam Tujuan ke luar: Mewujudkan kebahagian, keteriban dan perdamaian seluruh umat manusia. Unsur dasar wawasan nusantara awasan Nusantara sebagai fenomena atau gejala sosial haruslah dipandang sebagai gejala dinamik, dalam mencermati harus selalu diupayakan kepada terciptanya persatuan dan kesatuan. Persatuan secara utuh merupakan gambaran yang menunjukkan proses, yakni suatu proses yang mengarah kepada keinginan untuk bersatu dan menjadikan wilayah nusantara sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena merupakan gejala yang dinamik, maka wawasan nusantara selalu berkembang terus namun tetap konsisten dengan tiga pilar utamanya sebagai unsur penyangga. Yakni yang disebut dengan: Unsur wadah Isi Tata Laku Tiga unsur diatas dibedakan menjadi dua kelompok. Unsur, wadah dan isi merupakan konsepsi dasar dan unsur tata laku merupakan konsepsi pelaksana. W 11. 11 WADAH Azas yang dianut oleh Indonesia adalah Azas Archipalego State (Archi = penting; Pelagus = teritorial lautan) Archipelago bukan diiartikan sebagai suatu kumpulan pulau-pulau berantai (a chain of island) Archipelago diartikan suatu lautan yang diseraki pulau-pulau (a sea studded with islands), yang diartikan bahwa unsur laut lebih besar dari unsur daratan. Tinjauan Arti Wasantara: Arti Nusantara kedalam. Nusantara lebih menempatkan sifat dan ciri sebagai kesatuan wilayah laut dengan pulau-pulau dan gugusan-gugusan pulau di dalamnya yang meruakan kesatuan utuh dengan segenap unusr-unsurnya yang manunggal. Arti Nusantara keda luar Nusantara memperlihatkan sifat dan ciri serta kepribadiannya sendiri sebagai suatu negara yang terletak diantara 2 samudera dan 2 benua yaitu Posisi-Silang Dunia. I S I T A T A L A K U TATA INTI ORGANISASI TATA KELENGKAPAN ORGANISASI CITA-CITA SIFAT/CIRI-CIRI CARA KERJA TATA LAKU BATHINIAH TATA LAKU LAHIRIAH Bentuk Kedaulatan Kekuasaan Pemerintah Sistem Pemerintahan Sistem Perwakilan Aparatur Negara Kesadarn Politik Masyarakat Media/Pers Partispasi Pembukaan UUD 1945 ( Alinea 2 dan 4) Manunggal Utuh Menyeluruh Pedoman Mawas Diri Olah Budi Landasan Filsafat Sikap Mental Bangsa Tata Perencanaan Tata Pelaksanaan Tata Pengawasan W A D A H 12. 12 BENTUK WUJUD Nusantara manunggal utuh menyeluruh Integralistik dan Comprehensive Manunggal bidang wilayah Manunggal bidang sosial Manunggal bidang ideologi Manunggal bidang politik Manunggal bidang ekonomi Manunggal bidang budaya Manunggal bidang hankam Manunggal bidang psichologi Dengan mengarahkan kepada pola keseimbangan materiil dan spirituiil individu dan masyarakat nasional dan internasional perikehidupan darat, laut dan udara. TATA INTI ORGANISASI 1. Bentuk dan kedaulatan: Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk Republik [Bab I. Pasal 1 (1)] Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD [Bab I. Pasal 1 (2)] Negara Indonesia adalah negara hukum [Bab I. Pasal 1 (3)] 2. Bentuk Pemerintahan Negara Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar. [Bab III. Pasal 4 (1)] Dua Benua Besar (AUSTRALIA DAN ASIA) Dua Samudra (PASIFIC DAN HINDIA) 13. 13 Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden Undang Undang Dasar. [Bab III. Pasal 4 (2)] Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. [Bab III. Pasal 5 (1)] Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya [Bab III. Pasal 5 (2)] 3. Sistem Pemerintahan (Penjelasan UUD 1945). Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum [rechts staat] dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka [machts staat] Pemerintah berdasarkan atas hukum system konstitusi [hukum dasar] dan tidak bersifat absolutisme [kekuasaan yang tidak terbatas] Kekuasan Negara yang tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat [Die Gezamte Staatgewalt liegiallein bei der Majelis] Menteri Negara adalah pembantu Presiden, Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR Kekuasaan Kepala Negara tidak takterbatas Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat 4. Sistem Perwakilan Bab III Pasal 19, 20-20A 22B - 22C - 22D UUD 1945 dan Penjelasan UUD 1945. Kedudukan DPR kuat, tak dapat dibubarkan Presiden Anggota DPR merangkap anggota MPR DPR sdapat mengundang Sidang Istimewa Jika menganggap Presiden sunguh- sungguh melanggar Negara yang ditetapkan UUD TATA KELENGKAPAN ORGANISASI 1. Apartur Negara Diupayakan untuk mendorong usaha-usaha pembangunan dan menciptakan kondisi stabilitas keamanan 2. Kesadaran Politik Diarahkan kepada suatu kemampuan rakyak untuk memahami kehidupan politik yang bernuansa demokrasi yang dilandasi Pancasila 3. Pers Pers yang bebas dan bertanggung jawab, jujur, edukatip, efektif dan tiudak provokatif, dan merupakan penyalur suara masyarakat, dan juga berfungsi sebagai kontrol sosial. 14. 14 4. Partisipasi Rakyat. Rakyat harus ditempatkan sebagai subyek pembangunan dan bukan sebaliknya ISI 1. Cita-Cita Tersurat pada alinea IV Pembukaan UUD 1945: - Membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia; - Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa - Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadaan social. 2. Sifat atau Ciri - Manunggal (keseimbangan aspek alamiah dan aspek sosial) - Utuh menyeluruh (Nusantara dan rakyatnya merupakan satu kesatuan yang utuh, bulat dan tidak dapat dipecahkan oleh kekuatan apapun). 3. Cara Kerja. - Pedoman, cara kerja dalam Wawasan Nusantara berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945. Secara obyektif dalam pelaksanannya falsafah negara dipergunakan sebagai sumber hukum dan mendasari segenap penyelenggaraan kenegaraan. Palaksanaan subyektif falsafah negara digunakan sebagai penuntun sikap warga negara dalam berpikir dan bertindak. - Mawas diri dan olah budi, difungsikan untuk melawan kekalutan dan kekacauan pikiran, kemampuan mawas diri dan oleh budi harus dilandaskan pada Pancasila. Dalam aplikasinya keadaan ini harus selalu dipelihara, sehingga dapat menimbulkan kemampuan asasi untuk menghadapi berbagai macam masalah hidup berbangsa dan bernegara. - TATA LAKU Tata Laku Bathiniah: Dilandaskan pada falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang memiliki kekuatan batin. Dalam kontek tata laku batiniah, wawasan nusantara berlandaskan pada falsafah Pancasila untuk membentuk sikap mental bangsa yang meliputi cipta, rasa dan karsa secara terpadu Tata Laku Lahiriah: Merupakan kekuatan yang utuh, dalam arti kemanunggalan kata dan krida atau karya, keterpaduan pola pikir, pola laku atau pola tindak. Dalam kontek tata laku lahiriah, wawasan nusantara diwujudkan dalam satu sistem organisasi yang meliputi: Perencanaan Pelaksanaan 15. 15 Pengendalian Pengawasan PENERAPAN WAWASAN NUSANTARA - Kemanunggalan dalam falsafah dan ideologi negara - Kesatuan wilayah yang berakibat makin bertambahnya sumber kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara - Pemerataan pengembangan dan pembagian hasil pembangunan nasional - Kesatuan dalam pertumbuhan rasa kebangsaan dan budaya - Dalam bidang hankam, yakni Sistem Hankamrata. HUBUNGAN WAWASAN NUSANTARA--KETAHANAN NASIONAL 1. Untuk memperjuangkan hak hidup suatu bangsa dan untuk mencapai tujuan nasional, mutlak diperlukan ketahanan nasional yang mantap, dibina dan ditingkatkan 2. Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional bangsa Indonesia yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional dapat tercapai secara tepat, cepat dan akurat. Keadaan ini akan tercapai apabila konsepsi ketahanan nasional selaras dan serasi dengan karakteristik bangsa Indonesia, termasuk wawasan wilayahnya, yakni wawasan nusantara. 3. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional pada hakikatnya adalah dua dimensi konsepsi yang saling mendukung sebagai pedoman penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju kejayaan bangsa [di benahi 11 Mei 2014] KETAHANAN NASIONAL USAHA MEMPERJUANGKAN HIDUP TUJUAN NASIONAL 16. 16


Recommended