WAWASAN NUSANTARA - PPKN - DJOKO AW

WAWASAN NUSANTARA

Materi:

WAWASAN NUSANTARA LATAR BELAKANG & DASAR PEMIKIRAN

Geografis, Geopolitik dan Geo Stratergik

Historis dan Yuridis Formil

Kepentingan-kepentingan Nasional

TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM

Mahasiswa memahami sejarah perkembangan konsepsi wawasan nusantara

dalam hubungannya dengan pembelaan negara

TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS

Mahasiswa dapat menjelaskan Hukum international tentang wilayah

negara

Mahasiswa dapat menjelaskan Perkembangan ketentuan hukum Wawasan

Nusantara

Mahasiswa dapat dapat Menjelaskan pengertian Azas Archipalego State Mahasiswa dapat Membedakan Azas Archipalego State, dan Res Nullius

PENGAMPU : Drs. H. Djoko Adi Walujo.,S.T.,M.M.,DBA

2

WAWASAN NUSANTARA

Pengertian:

awasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan

lingkungannya berdasarkan idea nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan

UUD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka,

berdaulat dan bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya

dalam mencapai tujuan perjuangan nasional

LATAR BELAKANG DAN DASAR PEMIKIRAN

Geopolitik & Geostartegis

Geopolitik

Sesuai dengan moral Pancasila, maka bangsa Indonesia memberi pengertian

geopolitik sebagai pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan

konstelasi geografis dari suatu negara, dengan memanfaatkan keuntungan letak

geografis tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan nasional dan

penentuan-penentuan kebijaksanaan secara ilmiah berdasarkan realita-realita yang

ada dengan cita-cita bangsa.

Geostrategi

Geo strategi adalah geopolitik dalam pelaksanaan, atau dapat diartikan pula

bahwa geostrategi adalah kebijakan pelaksanaan dalam menentukan tujuan,

sarana-saran serta cara penggunaan saran-sarana tersebut guna mencapai tujuan

nasional dengan memanfaatkan konstelasi geografis suatu negara.

POLA PIKIR YANG MEMPENGARUHI GEOPOLITIK &

GEOSTRATEGI Diambil sebagai bahan rujukan untuk menelaah faktor-faktor yang menjadi pengaruh

Geopolitik dan geostrategi dari pendapat-pendapat para ahli

1. Friederich Ratzel:[teori ruang], berpendapat :

W

3

Negara merupakan organisme yang mengalami daur hidup [lahir-tumbuh &

berkembang-mencapai puncaknya-kemudian menyusut untuk selanjutnya mati]

DAUR HIDUP NEGARA RATZEL

Dalam mempertahankan kelangsungan kehidupan, suatu bangsa tidak lepas dari

hukum alam, yaitu yang kuat itu dapat bertahan dan hidup terus, sedang yang

lemah mati dalam pertarungan. [hukum ‘the survival of the fittest’]

Sesuai dengan pandangan proses kehidupan yang demikian itu, maka batas-baatas

suatu negara dianggap bersifat sementara, dan bila ruang hidup [lebensraum]

negara tersebut dirasa tidak lagi dapat memenuhi keperluan negaranya

dapat/berhak memperluas dengan mengubah batas-batas negaranya, baik dengan

jalan damai maupun kekerasan.

2. Rudolf Kjellen: [TEORI KEKUATAN]

Bahwa didalam memelihara kelangsungan hidup atau mengejar cita-cita, tidak

hanya mengikuti hukum ekspansi saja, melainkan dapat juga memanfaatkan

kemajuan-kemajuan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi guna memenuhi

dan meningkatkan kekuatan bagi kelangsungan hidupnya. Kjellen berpendapat

bahwa negara adalah suatu organisme, yang tersusun dalam suatu system yang

terdiri dari lima pembidangan yakni geopolitik, ekonomi politik, demopolitik,

sosiopolitik dan kratopolitik.

Menurut Kjellen, tujuan pengembangan kekuatan negara adalah:

- ke dalam untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang harmonis

- ke luar untuk memperoleh batas-batas negara yang lebih baik, jadi

terdapat keinginan melakukan pengembangan.

Dalam hal pemekaran wilayah ini, Kjellen lebih percaya akan kemampuan kekuatan

darat daripada kekuatan maritim.

3. Karl Haushoffer:

Karl Haushoffer menerima dan melanjutkan teori-teori yang telah dikembangkan

oleh kedua pendahulunya. Menyatakan bahwa, titik berat perhatian pada soal-soal

MENUJU KEMATIAN TUMBUH LAHIR PUNCAK

4

strategi pembatasan ruang hidup bangsa dan tekanan-tekanan rasial, ekonomi dan

sosial sebagai faktor-faktor yang mengharuskan pembagian baru dari kekayaan

alam dunia.

Buah pikir Haushoffer dijadikan sebuah teori, selanjutnya oleh pemerintahan Nazi

Jerman dijadikan sebagai rujukkan. Pemerintahan militeris Jepang di bawah

Jenderal Hideki Tojo juga merujuk teori ini, selanjutnya dijadikan alasan untuk

menyerang negara yang lain. Teori ini juga menekankan pada:

Suatu imperium daratan yang kompak akan mampu mengejar kekuatan

imperium maritime, baik daratan maupun lautan

Beberapa negara besar di dunia akan timbul, dan akan menguasai benua-

benua besar seperti Eropa, Afrika dan Asia Barat. Negara yang diramalkan

itu adalah Jerman, Italia dan Jepang.

Berikut Viasualisasi pengembangan teori Haushoffer dari teori Ratzel dan/Kjellen:

*]. Noodlot = takdir

Leer = ajaran

Memenuhi kebutuhannya sendiri, bila perlu dengan

mengorbankan pihak lain

TEORI LEBENSRAUM

TEORI AUTARKHI

Dunia terbagi dalam 4 kawasan [Politike Noodlot Leer]

TEORI PAN REGION

5

TEORI GEOPOLITIK KARL HAUSHOFFER

4. Sir Halford MacKinder [TEORI WAWASAN BENUA]

MacKinder menyatakan bahwa dalam menguasai dunia, yang harus ditaklukkan

dahulu adalah daerah jantung, yaitu benua besar Eropa dan Asia. Adapun

ajarannya sebagai berikut: “Siapa yang dapat menguasai daerah jantung akan dapat

menguasai pulau dunia, dan barang siapa yang dapat menguasai pulau dunia

adalah menguasi dunia. Yang dimaksud dengan pulau dunia adalah benua Eurasia

dan Afrika.

TEORI GEOPOLITIK SIR HALFORD MACKINDER

5. Sir Walter Releigh dan Alfred Tahar Mahan [TEORI WAWASAN MARITIM]

Berdeda dengan MacKinder yang menitik beratkan pada penguasaan benua,

Raleigh dan Mahan mengajarkan bahwa cara menguasai dunia ini adalah dengan

menguasai Samudera.

Alasan Raleigh dan Mahan, bahwa penguasaan samudera identik dengan

menguasai perdagangan dunia, dan kosekuensinya menguasai kekayaan dunia

6. William Mitchell, A.Saversky, Giulio Douhet dan John Frederick Charles

Fuller. [TEORI WAWASAN DIRGANTARA]

Keempat tokoh ini menekankan bahwa cara menguasai dunia bukanlah melalui

daratan maupun maritime, numun justru melalui penguasaan udara.

Pertimbangannya adalah, melalui udara dapat dilakukan antisipasi terhadap

serangan musuh.

7. Nicholas J.Spijkman

Menurut Nicholas J.Spijkman mengatakan bahwa siapa yang dapat menguasai

daerah pinggir yang disebut dengan “rimland” dialah yang akan menguasai darat,

laut dan udara. Bila ketiganya dikuasai, maka dapat dinyatakan menguasai dunia.

DAERAH

JANTUNG

6

Catatan:

Geopolitik menurut pandangan bangsa Indonesia didasarkan falsafah

Pancasila, maka penerapannya tidak boleh mengandung benih benih unsur

ekspansionisme maupun kekerasan. Geopolitik dan Geostrategi bagi Indonesia hanya

merupakan suatu pembenaran atau justifikasi daripada kepentingan nasional dan

perjuangan mencapai cita-cita.

Historis dan Yuridis

eninjau latar belakang secara Historis dan Yuridis berarti kita akan

membicarakan perjuangan bangsa Indonesia dalam mengembangkan dan

mempertahankan gagasan Wawasan Nusantara ke dalam dan keluar pada forum

internasional.

Perjuangan untuk menegakkan gagasan Wawasan nusantara didapatkan pula pada

paradigma pemikiran yang sekaligus menjadi ancaman, misalnya pemikiran yang

disebut sebagai “Res Nollius dan Res Communis”

Res Nollius

Bahwa laut tidak ada pemiliknya oleh karenanya setiap negara berhak

mengkalimnya.

Res Communis

Bahwa laut milik bersama oleh karenanya tidak ada satupun negara yang berhak

mengklaimnya.

Dalam sejarah juga tercatat antara lain pendapat Grotius dan J. Selden yang

selengkapnya sebagai berikut:

Grotius ( Bangsa Belanda - 1609 )

Menelorkan prinsip “Mare liberum“, yang berarti lautan bebas, setiap bangsa

mempunyai hak berlayar dan berniaga.

J. Selden ( Bangsa Inggris - 1636 )

Menelorkan prinsip “Mare Clausum“ yang berarti lautan tertutup,

suatu negara dapat menguasai laut. [The Right and dominion of

the sea]

Cornelis Van Binkersshoek (1703).

Laut territorial negara adalah selebar 3 mil dari pantai [sejauh

dapat dijangkau meriam dari daratan]

Konsep Archipellago

- Pengertian Archipallago = kelompok pulau-pulau ( a group of small

islands)

M

7

- Konsepsi Coastal Archipellago. Daratan yang sebagian pantainya

mempunyai lautan yang ditebari pulau-pulau. Negara Norwegia dan

Chilli diakui sebagi Negara Coastal Archipellagic State pada tahun 1957

- Konsepsi Midocean Archipallago. Kelompok pulau-pulau yang mandiri di

wilayah lautan Filipina, Fiji, Indonesia. Konsepsi negara Midocean

Archuipellago State baru diakui oleh konferensi hukum laut internasional

tahun 1982.

Konsep Kewilayahan lain yang berhubungan dengan kedaulatan:

- Teori Udara bebas [The Air Fredom Theory], udara bersifat bebas, tidak

dimiliki oleh negara tersebut. Pengikut teori ini dapat dikelompokkan

menjadi tiga :

1. Kebebasan udara tanpa batas: ruang udara dapat digunakan oleh siapapun,

tidak ada yang berhak mengklaim itu miliknya.

2. Kebabasan udara dengan hak khusus negara kolong: negara kolong

mempumyai hak-hak khusus yang tidak tergantung pada ketinggian,

penganut aliran ini memutuskan bahwa negara tidak memupunyai hak

apapun pada waktu perang atau damai. Negara kolong hanya dapat

mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan

hidupnya.

3. Kebebasan ruang udara dengan penetapan wilayah/zone territorial bagi

negara kolong untuk melaksanakan haknya.

- Teori Kedaulatan Udara [The Air Souvereignity Theory], Negara

berdaulat atas ruang udara di atas wilayahnya. Pengikut teori ini dapat

dikelompokkan menjadi tiga:

1. Negara kolong berdaulat penuh, hanya dibatasi oleh ketinggi tertentu di

ruang udara.

2. Negara kolong berdaulat penuh, tetapi dibatasi oleh hak lintas damai bagi

pesawat negara asing.

3. Negara kolong berdaulat penuh tanpa batas ke atas.

Perkembangan Hukum Udara Internasional:

- Teori Keamanan (1901-1910). Kedaulatan di udara sebatas ketinggian

yang dianggap cukup aman bagi negara bersangkutan.

- Teori Penguasaan Cooper (1951). Kedaulatan di Udara sebatas

kemampuan negara bersangkutan untuk menguasai ruang uada secar fisik

dan ilmiah.

- Teori udara “Schacter”. Kedaulatan di udara sebatas ketinggian dimana

udara masih mampu mengapungkan balon udara dan pesawat udara

Implementasi Hukum Udara Internasional di Indonesia.

UU No. 20/1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Hankam Negara pada

penjelasan Pasal 30 ayat c. menyatakan bahwa kepentingan nasional di dirgantara

mencakup ruang udara dan antariksa termasuk orbit geo stasioner yang jaraknya

36.000 Km.

8

HISTORIS :

Secara historis penetapan batas-batas laut teritorial Indonesia yang diwarisi dari

pemerintahan kolonial Belanda, seperti termaktub dalam “ Teritoriale Zee Mareiteme

Kringen Ordonnantie 1939“ pasal 1 ayat (1), sudah tidak sesuai lagi dengan

kepentingan bangsa Indoensia.

Karena menurut Ordonnantie 1939 batas laut adalah 3 mil diukur dari garis air rendah

di pantai masing-masing pulau Indonesia.

Berpangkal dari realitas ini maka diperlukan redifinisi agar kepentingan Bangsa

Indonesia terakses, oleh karenanya diperlukan suatu tata aturan yang meninjau ulang

terhadap Ordonanntie 1939.

YURIDIS :

DEKLARASI JUANDA [13 Desember 1957]

Melihat kepentingan bangsa maka pemerintah Indonesia pada tanggal 13 Desember

1957 mengumumkan --Deklarasi Juanda yang menyatakan bahwa batas laut Indonesia

dijadikan 12 mil, lebar laut tersebut diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik

terluar dari pulau-pulau Indonesia yang terluar. (point to point theory).

Untuk mengkokohkan Deklarasi tersebut pemerintah mengeluarkan pengumuman

sebagai pengganti Undang-undang No. 04/1960 tanggal 18 Pebruari 1960, yang isinya

menjamin adanya hak lintas laut damai [innoncent passager]

PETA WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENURUT AZAS NUSANTARA

Pengumuman Pemerintah Tanggal 17 Pebruari 1969 [landasan kontinental]

Tanggal 17 Pebruari 1969 Pemerintah Indoensia mengeluarkan lagi pengumuman,

yang menjelaskan tentantang landasan wilayah negara Republik Indonesia, sebagai

usaha meningkatkan perjuangan untuk pengakuan gagasan pengakuan (legitimasi)

Wawasan Nusantara.

Pengumuman ini memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landasan kontinen Indonesia,

adalah milik exclusif negara Republik Indonesia

Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas landas kontinen

dengan negara tetangga melalui perlindungan.

Jika tidak ada perjanjian garis batas, maka batas landasan kontinen Indonesia

adalah

9

suatu garis yang ditarik di tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dengan

titik

terluar negara tetangga

Klaim di atas tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan diatas landasan

kontinen Indonesia, maupun ruang udara diatasnya.

Pada tahun 1980 diumumkan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berintikan:

- Lebar Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia 200 mil laut diukur dari garis

pangkal laut wilayah Indonesia

- Hak berdaulat untuk menguasai kekayaan sumber alam

- Lautan di ZEE tetap merupakan lautan bebas untuk pelayan internasional

ZEE Indonesia diterima oleh hampir seluruh peserta Konferensi Hukum Laut

Internasional di Jamaica 1982 dan dikukuhkan oeleh Pemerintah RI dengan UU No.

5/1983.

KEPENTINGAN NASIONAL

Wawasan Nusantara dalam wujudnya akan merupakan seuatu gejala sosial yang

dinamik dalam menyelenggarakan dan menjamin kelangsungan hidup seluruh bangsa

dan negara Indonesia.

Ditinjau dari kepentingan bangsa maka Wawasan Nusantara diarahkan kepada

perwujudan TUJUAN NASIONAL.

Tujuan Wawasan Nusantara.:

Pada hakikatnya tujuan Wawasana Nusantara adalah mewujudkan kesejahteraan dan

keamanan bagi warga bangsa Indonesia dan untuk kebahagian serta perdamain dunia.

Sebagai wawasan nasional, wawasan nusantara memilki keharusan sebagai berikut :

- Harus merupakan keserasian dan keseimbanagn antara wawasan benua,

bahari dan dirgantara.

- Harus menitik beratkan pembinaan dan penggunaan diantara wawasan

tersebut

- Harus mampu menjawab tantangan, ancaman terhadap perjuangan bangsa

Indonesia.

Tujuan Kedalam :

Mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan baik asapek alamiah [natural

aspect], maupun aspek social [social aspect].

1. ASPEK ALAMIAH Trigatra

- Kondisi geografis

- Kekayaan alam

- Kemampuan penduduk

10

2. ASPEK SOSIAL Panca Gatra

- Gatra ideology

- Gatra politik

- Gatra ekonomi

- Gatra sosial budaya

- Gatra Hankam

Tujuan ke luar:

Mewujudkan kebahagian, keteriban dan perdamaian seluruh umat manusia.

Unsur dasar wawasan nusantara

awasan Nusantara sebagai fenomena atau gejala sosial haruslah dipandang

sebagai gejala dinamik, dalam mencermati harus selalu diupayakan kepada

terciptanya persatuan dan kesatuan. Persatuan secara utuh merupakan gambaran

yang menunjukkan proses, yakni suatu proses yang mengarah kepada keinginan untuk

bersatu dan menjadikan wilayah nusantara sebagai kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan.

Karena merupakan gejala yang dinamik, maka wawasan nusantara selalu

berkembang terus namun tetap konsisten dengan tiga pilar utamanya sebagai unsur

penyangga. Yakni yang disebut dengan:

Unsur wadah

Isi

Tata Laku

Tiga unsur diatas dibedakan menjadi dua kelompok. Unsur, wadah dan isi

merupakan konsepsi dasar dan unsur tata laku merupakan konsepsi pelaksana.

W

11

WADAH

Azas yang dianut oleh Indonesia adalah Azas Archipalego State (Archi = penting;

Pelagus = teritorial lautan)

Archipelago bukan diiartikan sebagai suatu kumpulan pulau-pulau berantai (“a

chain of island”)

Archipelago diartikan suatu lautan yang diseraki pulau-pulau (“a sea studded

with islands”), yang diartikan bahwa unsur laut lebih besar dari unsur daratan.

Tinjauan Arti Wasantara: Arti Nusantara kedalam.

Nusantara lebih menempatkan sifat dan ciri sebagai kesatuan wilayah laut dengan

pulau-pulau dan gugusan-gugusan pulau di dalamnya yang meruakan kesatuan utuh

dengan segenap unusr-unsurnya yang manunggal.

Arti Nusantara keda luar

Nusantara memperlihatkan sifat dan ciri serta kepribadiannya sendiri sebagai

suatu negara yang terletak diantara 2 samudera dan 2 benua yaitu Posisi-Silang Dunia.

I

S

I

T

A

T

A

L

A

K

U

TATA INTI

ORGANISASI

TATA

KELENGKAPAN

ORGANISASI

CITA-CITA

SIFAT/CIRI-CIRI

CARA KERJA

TATA LAKU

BATHINIAH

TATA LAKU

LAHIRIAH

Bentuk Kedaulatan

Kekuasaan Pemerintah

Sistem Pemerintahan

Sistem Perwakilan

Aparatur Negara

Kesadarn Politik Masyarakat

Media/Pers

Partispasi

Pembukaan UUD 1945 ( Alinea 2 dan 4)

Manunggal Utuh Menyeluruh

Pedoman Mawas Diri Olah Budi

Landasan Filsafat

Sikap Mental Bangsa

Tata Perencanaan

Tata Pelaksanaan

Tata Pengawasan

W

A

D

A

H

12

BENTUK WUJUD

Nusantara “manunggal utuh menyeluruh” Integralistik dan Comprehensive

Manunggal bidang wilayah

Manunggal bidang sosial

Manunggal bidang ideologi

Manunggal bidang politik

Manunggal bidang ekonomi

Manunggal bidang budaya

Manunggal bidang hankam

Manunggal bidang psichologi

Dengan mengarahkan kepada “pola keseimbangan“

materiil dan spirituiil

individu dan masyarakat

nasional dan internasional

perikehidupan darat, laut dan udara.

TATA INTI ORGANISASI

1. Bentuk dan kedaulatan:

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk Republik

[Bab I. Pasal 1 (1)]

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD

[Bab I. Pasal 1 (2)]

Negara Indonesia adalah negara hukum

[Bab I. Pasal 1 (3)]

2. Bentuk Pemerintahan Negara

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut

Undang Undang Dasar. [Bab III. Pasal 4 (1)]

Dua Benua Besar

(AUSTRALIA DAN ASIA)

Dua Samudra

(PASIFIC DAN HINDIA)

13

Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil

Presiden

Undang Undang Dasar. [Bab III. Pasal 4 (2)]

Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan

Perwakilan Rakyat. [Bab III. Pasal 5 (1)]

Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang

sebagaimana mestinya [Bab III. Pasal 5 (2)]

3. Sistem Pemerintahan

(Penjelasan UUD 1945).

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum [rechts staat] dan tidak

berdasarkan kekuasaan belaka [machts staat]

Pemerintah berdasarkan atas hukum system konstitusi [hukum dasar] dan tidak

bersifat absolutisme [kekuasaan yang tidak terbatas]

Kekuasan Negara yang tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat [Die

Gezamte Staatgewalt liegiallein bei der Majelis]

Menteri Negara adalah pembantu Presiden, Menteri Negara tidak bertanggungjawab

kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR

Kekuasaan Kepala Negara tidak takterbatas

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat

4. Sistem Perwakilan

Bab III Pasal 19, 20-20A – 22B - 22C - 22D UUD 1945 dan Penjelasan UUD

1945.

Kedudukan DPR kuat, tak dapat dibubarkan Presiden

Anggota DPR merangkap anggota MPR

DPR sdapat mengundang “Sidang Istimewa” Jika menganggap Presiden sunguh-

sungguh melanggar Negara yang ditetapkan UUD

TATA KELENGKAPAN ORGANISASI

1. Apartur Negara

Diupayakan untuk mendorong usaha-usaha pembangunan dan menciptakan

kondisi stabilitas keamanan

2. Kesadaran Politik

Diarahkan kepada suatu kemampuan rakyak untuk memahami kehidupan politik

yang bernuansa “demokrasi yang dilandasi Pancasila”

3. Pers

Pers yang bebas dan bertanggung jawab, jujur, edukatip, efektif dan tiudak

provokatif, dan merupakan penyalur suara masyarakat, dan juga berfungsi sebagai

kontrol sosial.

14

4. Partisipasi Rakyat.

Rakyat harus ditempatkan sebagai subyek pembangunan dan bukan sebaliknya

ISI

1. Cita-Cita

Tersurat pada alinea IV Pembukaan UUD 1945:

- Membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan

tumpah darah Indonesia;

- Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

- Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadaan social.

2. Sifat atau Ciri

- Manunggal (keseimbangan aspek alamiah dan aspek sosial)

- Utuh menyeluruh (Nusantara dan rakyatnya merupakan satu kesatuan yang utuh,

bulat dan tidak dapat dipecahkan oleh kekuatan apapun).

3. Cara Kerja.

- Pedoman, cara kerja dalam Wawasan Nusantara berpedoman pada

Pancasila dan UUD 1945. Secara obyektif dalam pelaksanannya falsafah

negara dipergunakan sebagai sumber hukum dan mendasari segenap

penyelenggaraan kenegaraan. Palaksanaan subyektif falsafah negara

digunakan sebagai penuntun sikap warga negara dalam berpikir dan

bertindak.

- Mawas diri dan olah budi, difungsikan untuk melawan kekalutan dan

kekacauan pikiran, kemampuan mawas diri dan oleh budi harus

dilandaskan pada Pancasila. Dalam aplikasinya keadaan ini harus selalu

dipelihara, sehingga dapat menimbulkan kemampuan asasi untuk

menghadapi berbagai macam masalah hidup berbangsa dan bernegara.

-

TATA LAKU

Tata Laku Bathiniah:

Dilandaskan pada falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang

memiliki kekuatan batin. Dalam kontek tata laku batiniah, wawasan nusantara

berlandaskan pada falsafah Pancasila untuk membentuk sikap mental bangsa yang

meliputi cipta, rasa dan karsa secara terpadu

Tata Laku Lahiriah:

Merupakan kekuatan yang utuh, dalam arti kemanunggalan kata dan krida atau karya,

keterpaduan pola pikir, pola laku atau pola tindak. Dalam kontek tata laku lahiriah,

wawasan nusantara diwujudkan dalam satu sistem organisasi yang meliputi:

Perencanaan

Pelaksanaan

15

Pengendalian

Pengawasan

PENERAPAN WAWASAN NUSANTARA

- Kemanunggalan dalam falsafah dan ideologi negara

- Kesatuan wilayah yang berakibat makin bertambahnya sumber kekayaan

alam yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara

- Pemerataan pengembangan dan pembagian hasil pembangunan nasional

- Kesatuan dalam pertumbuhan rasa kebangsaan dan budaya

- Dalam bidang hankam, yakni Sistem Hankamrata.

HUBUNGAN WAWASAN NUSANTARA--KETAHANAN

NASIONAL

1. Untuk memperjuangkan hak hidup suatu bangsa dan untuk mencapai tujuan

nasional, mutlak diperlukan ketahanan nasional yang mantap, dibina dan

ditingkatkan

2. Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional bangsa Indonesia yang

merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan

nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar

proses pencapaian tujuan nasional dapat tercapai secara tepat, cepat dan

akurat. Keadaan ini akan tercapai apabila konsepsi ketahanan nasional selaras

dan serasi dengan karakteristik bangsa Indonesia, termasuk wawasan

wilayahnya, yakni wawasan nusantara.

3. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional pada hakikatnya adalah dua

dimensi konsepsi yang saling mendukung sebagai pedoman penyelenggaraan

kehidupan berbangsa dan bernegara menuju kejayaan bangsa

[di benahi 11 Mei 2014]

KETAHANAN

NASIONAL

USAHA

MEMPERJUANGKAN

HIDUP

TUJUAN

NASIONAL

16