WARTA NASIONAL

E-mail: [email protected] 189/ Tahun XIII / 3 - 17 April 2013 Harga Eceran : Rp 5.000,- ( Luar Jabotabek ditambah ongkos kirim)

Bongkar Suap, Paspor Walikota Resmi Ditarik

>>bersambung halaman 11 >>bersambung halaman 11

>>bersambung halaman 11



PRESIDEN:

Bagikan Buku Secara Gratis Kepada Siswa

INFO HUKUM

Warta NasionalM E N J A G A K E U T U H A N N K R I

SURAT KABAR

LSM Infasi Minta Kejati Periksa Djaya Pranolo

PT.GUCCI RATU TEXTILE INDUSTRY ABAIKAN UU DAN PERDA

BUPATI: DPRD SANDERA UANG RAKYAT RP700 MILIAR

DIDUGA DI KORUPSI BERJAMAH

Pembuangan limbah cair dan limbah mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) yang dilakukan secara by pass oleh PT Ratu Textile Industry ke saluran umum yang berlokasi di RT 09/RW 27, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi sangat merugikan.

DPRD Nias Selatan dituding telah menyandera uang rakyat sebesar Rp 700 miliar. Hal itu terkait belum disahkannya APBD 2013 oleh DPRD. Demikian disampaikan Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi pada acara wisuda mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP).

Pembangunan Gedung dan Sarana (UPTT) Unit Pelaksana Teknis Terpadu Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Kabupaten Serang, di Kecamatan Pontang pada tahun 2012, terkesan kejar target, dan diduga sarat korupsi, permasalahannya pekerjaan yang dilakukan bulan September sampai dengan Desember tahun 2012 lalu, pekerjaan Molor hingga maret 2013 sekarang.

HAL. 3 HAL.9 HAL.10

Masih Trauma

Dana Hibah Banten Diduga Disunat

FACEBOOK Redaksi Warta Nasional

[email protected]

SMS CENTER082125582006

PURWAKARTA, (WN)Ketua Umum LSM

INFASI (Investigasi Fakta Konstitusi), Ian Sihomb-ing, SH meminta Ke-jaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat membong-kar kasus indikasi “kwi-tansi fiktif” atau bodong dil ingkungan Humas Pemerintah Daerah Ka-bupaten Purwakar ta yang melibatkan Djaya Pranolo, selaku Kasu-bang Pemberitaan dan Protokol Humas.

“Kejaksaan Tinggi Jawa Barat harus se-

cepatnya mengungkap kasus kwitansi fiktif dilingkungan humas Purwakarta yang telah ramai diberitakan berbagai media, jika kejaksaan tidak serius melakukan penyidikan dan pemeriksaan akan menimpulkan sorotan buruk terhadap kejaksaan itu sendiri, “ ujar Ian kepada Warta Nasional saat dihubungi melalui telepon selulernya, Senin (1/4/2013)

Menurut Ian, jika benar terbukti apa yang telah diberitakan oleh sejumlah media bahwa banyak kwitansi bodong masuk Hu-mas Pemda tanpa sepengetahuan perusahaan masing-masing, maka pelakunya harus segera diproses sesuai dengan hukum. Hukum itu tidak bisa tebang pilih, semua yang terlibat ditindak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ujar Ian.

Perlu diketahui, yang meminta kasus indikasi kwitansi di-

“Kemarin sudah ada in-struksi dari Wamenkumham untuk diteliti paspornya dan segera dilakukan pencabu-tan paspor. Hasilnya pagi ini resmi paspor walikota Bandung kami cabut,” kata I Wayan.

Wayan mengatakan, pencekalan ini diberlaku-kan selama 6 bulan ke depan sesuai permintaan dari pihak Komisi Pemberantasan Ko-rupsi. “Sehingga yang ber-sangkutan harus mematuhi keputusan ini,” katanya.

Sedangkan Adli, ajudan-nya Dada Rosada sendiri menjalani pemeriksaan di kantor Komisi Pemberan-tasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan penerimaan hadiah terkait dana bantuan sosial pemerin-tah kota (Pemkot) Bandung.

BANDUNG (WN)Imigrasi Kota Bandung melalui Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Jawa Barat resmi menarik paspor Wali Kota Bandung, Dada Rosada. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jabar, I Wayan K Dusak, mengatakan penarikan paspor sudah dilakukan pagi ini, Selasa 2 April 2013.

“Diperiksa sebagai saksi untuk kasus suap Hakim Pengadilan Negeri Band-ung,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha di kantor KPK, Se-lasa (2/4).

Selain Adli, K P K j u g a memeriksa Arie Achmad Rein-sldi, Pegawai Neger i S ip i l (PNS) Pemkot Bandung. Se-lain itu, KPK juga dijadwal-kan memeriksa Didi Sulistiono dan Sofan dari pihak swasta dan Sety-abudi Tejocahyono dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Dar i sekian agenda pemeriksaan, hanya Sety-

abudi yang sudah hadir me-menuhi panggilan KPK.Setyabudi ditangkap setelah menerima uang suap dari pihak swasta yang diketahui bernama Asep di ruang ker-janya di Pengadilan Negeri Bandung.

Selain itu, KPK juga menangkap Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bernama Herry Nurhayat dan Benda-hara Dinas Pendapatan Dae-rah Pemkot Bandung, yaitu Pupung di Kantot Pemkot Bandung.

Dalam peris-t iwa tangkap tangan itu, KPK mengamankan barang bukt i b e r u p a u a n g senilai Rp 150 juta. Selain itu, di dalam mo-bil milik Asep, KPK juga men-emukan uang

yang jumlahnya diduga Rp 350 juta.Suap hakim Pen-gadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono oleh pihak swasta bernama Asep diduga terkait korupsi

bantuan sosial (bansos) di Bandung.

KPK kemudian mene-tapkan empat orang sebagai tersangka. Setyabudi di-sangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau c atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang No.31/1999 tentang Pem-berantasan Tindak Pidana Korupsi. Ihwal peran pihak swasta bernama Toto Huta-galung, ia merupakan orang memerintahkan Asep untuk memberikan uang Rp 150 juta kepada Setyabudi. KPK masih menelusuri apakah Toto menyuruh Asep atas inisitaif sendiri ada suruhan dari pihak lain.

Berdasarkan penelu-suran, Toto merupakan pimpinan ORMAS Gasibu Padjajaran. Toto juga dik-etahui orang dekat Walikota Bandung, Dada Rosada. Dada juga sudah dicegah be-pergian ke luar negeri selama enam bulan oleh KPK.

Setyabudi diketahui merupakan Ketua majelis hakim perkara korupsi ban-sos APBD Kota Bandung. Dalam perkara tersebut se-

Kenapa Kasus Bupati Dedi Mulyadi Dipetieskan ? (1)PURWAKARTA, (WN)

Dalam nomenklatur hukum di negeri ini dike-nal asas persamaan di de-pan hukum, atau equality before the law. Asas terse-but meniscayakan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Dengan asas itu, negara wajib melind-ungi warganya dari segala bentuk diskriminasi, ter-

masuk perlakuan diskrimi-natif dalam proses hukum. Namun, apa yang indah dalam semboyan tidak selamanya menjadi kenyataan.

Justru sikap diskriminatif hukum masih dipertontonkan secara telanjang di depan publik. Hukum sering dikri-tik tajam ke bawah, kepada jelata, tetapi majal ke atas kepada pejabat atau mantan penyelenggara negara. Ham-

pir semua institusi hukum di Republik ini pernah mem-praktikkan sikap membeda-bedakan warga.

Tengoklah rencana Kejak-saan Agung (Kejagung) dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang tak kunjung memeriksa Bupati Purwakarta Dedi Mu-lyadi, padahal oleh terpidana mantan Bupati Purwakarta Lily Hambali Hasan dan man-tan Bendahara Pemda Entin

Kartini telah menyebutkan bahwa Dedi Mulyadi ikut terlibat. Kenapa pihak institus kejaksaan tidak memeriksa Dedi Mulyadi ?, apakah kasus Dedi Mulyadi akan dipe-tieskan ?. Itulah pertanyaan sejumlah kalangan dalam me-nyikapi kasus Dedi Mulyadi yang tak kunjung diperiksa sesuai dengan hasil Putusan PN Purwakarta dengan no-mor PN 65/Pid B/2008/PN

PWK dan putusan MA no 739/Pan.Pid.sus/2154.k/PID.SUS/2008.

Sebelumnya, Kordina-tor aksi, Muhammad Maki mengungkapkan, pihaknya meminta Kejakgung segera memeriksa Dedi Mulyadi. Dia menjelaskan, dalam persidangan kasus korupsi dana Bantuan Bencana Alam


Mantan Wakil Ketua PN Bandung Setyabudi Tejocahyono saat ditangkap KPK, 22 Maret lalu)

BANTEN, (WN)Penyaluran dana hibah

yang digelontorkan oleh Pemerintah Provinsi Banten pada 2012 lalu diduga ber-masalah. Pemilik Pondok Pesantren Daarul Jalal, Ho-lil Jalal, mengaku alokasi dana hibah Rp 200 juta bagi yayasannya hanya diterima Rp 80 juta, sedangkan si-sanya Rp120 juta diduga dipotong oleh oknum ang-gota DPRD Banten.

Menurut Holil Jalal, aki-bat pemotongan dana itu, pembangunan dua unit as-rama di Pondok Pesantren Daarul Jalal, di Kampung Pasir Eurih, RT 02/01, Desa Muara Dua, Kecamatan Ciku-lur, Kabupaten Lebak, yang dimulai sejak September hingga kini belum selesai. “Alokasi hibah sebesar

JAKARTA, WNPresiden Susilo Bam-

bang Yudhoyono (SBY) me-minta jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar pelaksanaan kurikulum 2013 tidak membebankan rakyat. Perubahan kurikulum harus memberikan manfaat bagi rakyat, tanpa harus membebankan atau mem-beratkan rakyat.

“Pada prinsipnya Bapak Presiden memberikan ara-han, kurikulum 2013 tetap jalan Juli nanti untuk 2013-2014. Beliau menyambut baik konsep dasar, metodelo-gi, sampai materinya itu sendiri. Beliau berpesan siapkan dengan matang

ARTIS SEKSI Cyntiara Alona bebas

dari Lembaga Pemasyarakatan Khusus Wanita Tangerang atas kasus pemalsuan paspor. Perasaan sedih dan senang bercampur aduk.

Selama 3 bulan dipenjara, Alona mengaku banyak pelajaran yang didapat seperti pelajaran agama dan pelajaran hidup. Yang pasti selama didalam LP, Alona melakukan aktifitas yang tidak biasa dia

lakukan.“Sedih dan

pastinya bahagia.

Cynthiara Alona

Edisi 189/ Tahun XIII / 3 - 17 April 2013EDITORIAL

2

KEPALA PERWAKILAN/ BIROPOLDA METROJAYA : Rekson JAKARTA PUSAT: JAKARTA BARAT : JAKARTA UTARA: JAKARTA TIMUR : Parlindungan JAWA BARAT: Martua Sirait, Delimar Sitorus, Leonardus, MS, Pantun, Anang Sujatko, CIMAHI : CIANJUR : Nunuh Nugraha SUKABUMI : KOTA BANDUNG : P.Marbun SH, BSC , KABUPATEN BANDUNG : KABUPATEN BANDUNG BARAT : CIAMIS : Eri Supena, INDRAMAYU: Madiki, BANJAR : Ara Sutara, GARUT : Adam Pribadie , Deden Solihin, Iwan Sukmalih, KOTA TASIKMALAYA : KABUPATEN TASIKMALAYA : Andi Fitriandi, SUMEDANG : Yaya Sunarya, CIREBON : SUBANG : U.Samsudin, A.Gunawan, Achmad, PURWAKARTA : Ir.James Gordon, Habel Hendrik, Tambunan, , KARAWANG : Manca Varikson Naibaho, Pariston Purba, Sumuang, KABIRO KOTA/BEKASI : Rademan KOTA BEKASI : Dra.Siti Nurlela, Adam PW, Muhammad Ichsan, Gunawan Mulyawan, Hery Kuswanto KABUPATEN BEKASI : Parlin Mangantar Tua, Gomba Sianipar, BOGOR: Sopriyanto, DEPOK : BANTEN: Achmed Nazip, Eni, Lela Hulaelah, Supriyadi LEBAK : TANGERANG: Asriyanto, SEMARANG: Arief Setiawan, Edi Utomo, Munir, Siswanto, CILACAP : Habetieli Tafonao, Amd, BANYUMAS : Dismo, Sutarso, Bagus Hermono, Wiwit Usman, Sigit, PURBALINGGA: Edward PS PROBOLINGGO: Hermawan, Roni, Lukman Hadi, LUMAJANG: Sudarsono, PASURUAN: Anton RA, SITUBONDO: Totok Hariyanto PEKANBARU: Alwi Zalukhu, SIAK : Awaluddin Butar-Butar, PELALAWAN : Parmahan Pangaribuan.SH, MEDAN: PEKANBARU : BENGKULU: Lidya M, LAMPUNG BARAT: Rokda Wita, JAMBI: Hifni, PALEMBANG : Asmadi, LUBUKLINGGAU : Abu Hasan BANGKA BELITUNG : Edwuard M, KALTIM: Saharuddin, Andi Arham, Zaenal Abidin, Zulfarullah, NTT : Mikael Risdianto, Xaverianus Suban, Y. Prumentius, D.Djong, MANADO : Ibnu Kisman Ngau, Ramdan Maliki, Revi Yandi Syahputra, NIAS : Delisama Ndruru PENASEHAT DAERAH: H.Nana, S.Pd, M.Pd

Kepala Perwakilan/Kepala Biro dan Koresponden di Surat Kabar Warta Nasional di seluruh Indonesia dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.

Bagi yang berminat dapat menghubungi :Hp. 08212 558 2006

ttdRedaksi

DIBUTUHKAN

Wartawan Surat Kabar Warta Nasional dalam tugas liputan dilengkapi dengan identitas dan nama tercantum di Box Redaksi

DUA OPSI BBM BERSUBSIDI

Lutut Pemerintah Bergetar dan Goyah Diancam Demo OLEH : REKSON H PASARIBU Pimpinan Redaksi

DITERBITKAN OLEH YAYASAN KANCA KARYA

AKTA NOTARIS 21JULI 2000 KONSULTAN HUKUM

LBH-LSM CERDAS BANGSALBH-LSM “INFASI”

PENDIRI Nano Proyogo

PEMIMPIN UMUMIr. Jamangalap Simanullang

PEMIMPIN REDAKSIRekson H. Pasaribu

WAKIL PEMIMPIN REDAKSIAde Muksin

DEWAN REDAKSINano Proyogo

Ir. Jamangalap SimanullangRekson H. Pasaribu

Drs. Hiras SimanullangAde Muksin

PIMPINAN PERUSAHAANDrs. Hiras Simanullang,

WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN Martahan Parulian

REDAKTUR PELAKSANAEdward Gultom

REDAKTURJanri Sitorus

SEKRETARIS REDAKSISylvia Hutajulu

LAYOUT/ARTISTIK Azi Rifangga,

PEMBINABudi Santoso, SE

Hj. Zakariani SantosoPanther Roland

PENASEHAT HUKUMMart Lumumba Malau,SH

STAF REDAKSISahat LBN Gaol SE, Endang Suhaedi, M.Wilson

Pasaribu, Edward PS, Sri Umiyati, Budi Setiawan, Edward Hutapea, D.Ferdinand, Sri Umiyati

SH, Nana Nurjana, Herlina, Ramlan Naibaho, Sulistiani, Dede Silvia, Atin AR, Rizki Desiyanti, Rafiqa Zubaida, Wuri Handayani, Abdullah, MM

ALAMAT REDAKSIJl. Pramuka Raya 137 Jakarta Timur

Telp/Fax: (021) 85902275 – HP 082125582006, E-Mail: [email protected]

ALAMAT TATA USAHA/ BISNISJl. Ahmad Yani No 8, RT : 03/01 (Depan

Puskesmas Purwasari), Desa Purwasari – Karawang Telp (0264) 315262, 41373,

E-mail :[email protected], NO REKENING

BANK MANDIRI : 132-00-1348836-7, A/N : Jamangalap Simanullang

ALAMAT PERWAKILAN JAWA BARATPerum Marga Asih,

Blok B-5, No 2, Bandung

ALAMAT PERWAKILAN PEKANBARU : Jl Wonosari Gg, Jalan Kopen. RT 03/Rw 06,

No 39/52, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru –

Provinsi Riau, contak person : 085211170969, Email : [email protected], website :

www.dpgardariau.com

MARKETING :Neneng,

Lina, Widyawati

FOTOGRAFER, Hendri Awanto,

SIRKULASI: Komaludin,

PERCETAKAN PT Temprina Printing

(Isi Diluar Tanggungjawab Percetakan)

Hasil Operasi Bunga Lodaya 2013

Satlantas Gelar Operasi Rutin Penegakan Hukum Berlalu Lintas

BANDUNG, (WN)Dalam rangka melindungi masyarakat dari praktik penyelundupan dan

perdagangan orang, Polda Jabar melaksanakan operasi kewilayahan dengan sandi “Bunga Lodaya-2013”. Operasi ini mengedepankan fungsi kepoli-sian Dit Reskrim Um sebagai pelaksana penegakan hukum yang didukung oleh kegiatan deteksi dini (fungsi Intelkam), Preemtif (Binmas), Preventif (Fungsi Sabhara, Brimob) disertai fungsi kepolisian lainnya sebagai satuan tugas bantuan operasi (Bidang Propam, Dit Lantas, Bid TI Polri, Bid Dokkes, dan Bid Humas) yang dilakukan secara stimulan, terpadu, dan tepat sasaran. Pelaksanaan operasi selama 10 (sepuluh) hari.

Adapun sasaran pelaksanaan Operasi Bunga Lodaya 2013 adalah : 1.

Orang-perseorangan yang berperan sebagai : a. Penghimpun, penyalur, penampung, dan pengirim TKI yang tidak

memiliki SIUP sebagai PPTKIS (Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta).

b. Agen pengirim perempuan dengan kedok misi duta seni-dan atau duta budaya.

c. Biro jodoh yang memfasilitasi perjodohan antar perempuan Indonesia dengan pria Taiwan/China Taipe dll.

d. Pemasangan iklan di media masa/internet yang menawarkan misi per-tukaran pelajar atau misi kunjungan wisata/sosial budaya dengan tarif murah/tanpa biaya.

e. Calo yang bertindak seolah-olah penghulu untuk memfasilitasi kawin kontrak antara pria asing dengan perempuan Indonesia.

f. Pengelola Panti atau Yayasan Sosial yang menghimpun anak-anak namun tanpa ijin dari Depsos.

g. Pengelola rumah bersalin yang melayani persalinan gratis bagi warga kurang mampu (biasanya membujuk orang tua agar mau menjual bay-inya dengan alasan akan diadopsi oleh keluarga kaya di luar negeri).

2. Pelaku. a. Aktor Intelektual. b. Kelompok/jaringan. c. Pemodal.

d. Oknum Aparat. e. Pengelola rumah bordir. f. Pengusaha bisnis hiburan. g. Calon TKI.3. Badan Hukum. a. Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja /PJTKIb. Badan hukum yang terindikasi melakukan penyelundupan / perda-

gangan orang.c. PPTKIS (Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta) yang

melakukan penampungan terhadap CTKI namun fasilitas penampungan tidak sesuai ketentuan atau menampung anak di bawah umur.

Adapun hasil pelaksanaan Operasi Bunga Lodaya tahun 2013 Polda

Jabar dan jajaran adalah sebagai berikut :1. Jumlah pengungkapan kasus, jenis dan TKP : 28 kasus2. Jenis tindak pidana : a. Eksploitasi sex di bawah umur : 6 kasus b. Eksploitasi ekonomi di bawah umur : 4 kasus c. Perdagangan orang : 17 kasus 2. Jumlah tersangka : 67 orang3. Jumlah TKP : 28 TKP4. Jumlah korban : 56 orang5. Barang bukti : a. 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk Suzuki APV. b. 9 (sembilan) buah Handphone. c. Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- d. 2 (dua) lembar Surat Kelahiran dari Rumah Sakit Cideres.

Terhadap para tersangka dikenakan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 12 Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perda-gangan orang dengan ancaman hukuman minimal 3 (tiga) tahun penjara dan maksimal 15 (lima belas) serta denda minimal Rp. 120.000.000,- dan maksimal Rp. 600.000.000,- (BID HUMAS POLDA JABAR)

PROBOLINGGO, (WN)In tensnya ja jaran

Satuan Lalu Lintas Pol-res Probolinggo dalam menggelar operasi pen-ertiban terhadap peng-guna jalan raya, masih terus berlangsung. Dari beberapa gelaran operasi 21 yang diadakan satuan ini, setidaknya dapat men-jaring sejumlah pelang-garan yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor.

Dalam beberapa keg-iatan operasi yang dilaku-kan hampir setiap hari disejumlah titik wilayah Kabupaten Probolinggo, terbukti jajaran ini mem-peroleh hasil gemilang dengan berbagai temuan terkait pelanggaran pen-gendara kendaraan baik roda empat maupun roda

dua. Tercatat satuan yang

berwenang menangani lalu lintas ini dalam giat operasi penertiban yang dilakukan secara berkesimbungan sela-ma tiga bulan sejak Desem-ber 2012 hingga Pebruari 2013, total dapat menjaring sekitar 3000 lebih kenda-raan roda dua yang dari sisi pelanggarannya bermacam-macam. Mulai dari tidak lengkapnya surat kendaraan serta pengemudinya, hingga kelengkapan fisik dari motor yang dikendarainya.

Disamping adanya keg-iatan operasi yang dilakukan secara rutin tersebut, yang terpenting jajaran Satlantas dapat menekan angka ke-celakaan yang terjadi di Ka-bupaten ini. Menurut Kasat-lantas Polres Probolinggo AKP Warih Hutomo SH,

kegiatan ini akan semakin ditingkatkan karena jaja-rannya telah melakukan berbagai upaya termasuk sosialisasi pada masyarakat mengenai cara berkendara yang baik, juga menghimbau agar para pengendara me-lengkapi persyaratan yang telah ditentukan diantaranya STNK.

“Yang jelas inti dari giat operasi rutin ini, seb-agai kelanjutan dari pen-egakan hukum lantas dan lebih mengarahkan pada disiplin berlalu lintas pada masyarakat.”ujar Warih Hutomo yang didampingi Iptu Mala Darlius KRI Lan-tas Polres Probolinggo. Tak heran kalau dalam satu hari, Jumat, jajaran ini dapat me-jaring 50 kendaraan roda dua, 10 mobil di tiga titik daerah operasi.

Satlantas ini tidak lepas dari dukungan oleh semua anggota di satuan tersebut. Dalam setiap giat operasi semua turun termasuk Kasat Lantas AKP Warih Hutomo, Kanit Reg.ident Iptu Mala Darlius, Kanit laka Iptu Heri Iswanto, Kanit Tilang Brigpol Triyanto, Baur Min Aiptu Mudri serta Baur SIM Aiptu Haryono dan dukun-gan penuh dari 25 anggota lantas juga PHL 15 orang..

Dengan makin eksisnya polres melakukan penertiban diruas jalan sepanjang kabu-paten Probolinggo, masyara-kat makin sadar akan ke-wajiban sebagai pengendara. Ini dibuktikan dengan mem-bludaknya para pemohon Surat Ijin Mengemudi (SIM) baik pemohon SIM baru maupun perpanjangan masa berlakunya. Setiap harinya

ratusan orang (pemohon) memenuhi pelataran kan-tor Satlantas setempat guna megurus keperluan menyangkut surat ijin berkendara tersebut.

Dengan prestasi men-jaring sejumlah pelang-gar yang dicapai oleh Satuan Lalu Lintas Polres Probolinggo ini, henda-knya dapat memotivasi pada masyarakat agar leb-ih memperhatikan segala bentuk persyaratan yang direkomendasi oleh Lan-tas dalam berkendara. Se-hingga diharapkan dengan tercapainya target segala bentuk kelengkapan yang dimiliki pengendara, akan berdampak pada kelan-caran serta memberi rasa aman bagi pengendara itu sendiri.

(Fahrul Mozza)

PEMERINTAH ren-cananya akan membatasi pemakaian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Jabodetabek, berlaku mulai Juli 2013. Jika itu terjadi, akan memberikan dampak sosial. Salah satu dampak yang bakal terjadi adalah langkanya BBM jenis tertentu. Masyarakat akan banyak mengantre di pom

bensin. Kebijakan seperti itu tidak tepat dan akan meciptakan distorsi yang besar serta akan sulit dilakukan pengawasannya.

Sebaliknya, jika pemerintah menerapkan opsi memberlaku-kan kenaikan harga BBM dam-paknya akan membebani ma-syarakat miskin. BBM naik itu termudah tapi efeknya itu akan membuat orang yang miskin dan hampir miskin mendapat-kan harga produk pangan dan sebagainya menjadi jauh lebih mahal dan sulit keluar dari kemiskinan.

Jika kedua opsi itu diter-apkan yakni menaikkan BBM subsidi dan membatasi BBM Subsidi, lutut pemerintah dipas-tikan bakal bergetar dan goyah dengan ancaman unjuk rasa mahasiswa dan rakyat. Tubuh pemerintah baru merinding

ketakutan dengan ancaman inflasi yang melonjak gara-gara harga BBM dinaikkan. Fobia inflasi dan unjuk rasa membuat pemerintah konsisten meng-gerogoti APBN untuk subsidi harga BBM yang sesungguhnya lebih banyak dinikmati rakyat berpunya.

Tahun lalu, pemerintah mesti menambah kuota BBM bersubsidi sampai dua kali dari jatah 40 juta kiloliter dalam APBN 2012 menjadi 45,27 juta kiloliter. Untuk APBN 2013, kuota BBM bersubsidi ditetap-kan 46 juta kiloliter dengan besaran subsidi Rp193,8 triliun. Namun, jika tak ada pengenda-lian, konsumsi BBM bersubsidi tahun ini diperkirakan melam-paui 50 juta kiloliter.

Agar dinilai concern dengan penghematan BBM, pemerin-tah mengajukan berbagai opsi pengendalian konsumsi BBM. Dalam tiga tahun terakhir, pub-

lik terus dijejali rencana-rencana program pengendalian BBM bersubsidi, utamanya untuk mobil pribadi. Opsi itu antara lain pembatasan berdasarkan tahun produksi kendaraan atau pembatasan menurut kapasitas mesin. Namun, pemerintah konsisten tidak menjalankan opsi-opsi yang mereka ajukan sendiri.

Pekan lalu pemerintah me-lempar rencana pembatasan versi baru yang, katanya, ber-basis teknologi. Dengan sistem pemantauan dan pengendalian berbasis teknologi, pemerintah akan menjatah pembelian harian BBM bersubsidi untuk setiap kendaraan di SPBU. Rumit? Sudah pasti. Infrastruktur untuk pola-pola pembatasan secara teknis seperti itu mesti betul-betul disiapkan. Bahkan bukan tidak mungkin biaya untuk menyiapkan infrastruktur bakal lebih besar ketimbang penghe-matan yang diinginkan.

Tidak ada jaminan pula pembatasan model baru itu akan mengerem konsumsi BBM bersubsidi sesuai dengan kuota dalam waktu singkat. Artinya, APBN tetap harus siap berdarah-darah menanggung jebolnya kuota subsidi. Setelah

melihat tingkat kerumitan dan tiadanya jaminan kon-sumsi BBM akan terkendali, jangan-jangan pemerintah konsisten tidak menerapkan rencana baru itu?

Yang bisa menjamin konsumsi BBM terkendali ialah menaikkan harga BBM. Namun, apakah tidak sia-sia mendorong penaikan harga BBM kepada pemerintahan yang kuat pendirian dan konsisten menyubsidi harga BBM?.

Sungguhpun di forum ini berulang kali kita mendorong penaikan harga BBM, kita tantang saja dulu pemerin-tah untuk menjalankan usul Komite Ekonomi Nasional yang merekomendasi pemer-intah melarang kendaraan pribadi mengonsumsi BBM subsidi.

Menurut KEN, bila pemerintah menjalankan kebijakan itu, yang bakal pro-tes cuma kalangan menen-gah atas dan inflasi paling tinggi naik 0,5%. Bukankah kebijakan itu cocok untuk pemerintahan yang khawatir dengan unjuk rasa dan inflasi bila menaikkan harga BBM?

(**)

Edisi 189/ Tahun XIII / 3 - 17 April 2013JAWA BARAT

3

PT.Gucci Ratu Textile Industry Abaikan UU dan Perda CIMAHI, (WN) Pembuangan limbah cair dan limbah mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) yang dilakukan secara by pass oleh PT Ratu Textile Industry ke saluran umum yang berlokasi di RT 09/RW 27, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi sangat merugikan warga setempat.

DIBACKUP OKNUM WARTAWAN

Uang Komisi Buku di SMAN 2 Mengiurkan

Oknum Anggota DPRD Tersangka Kasus Suap di DPO

PT Indowira Putra Membuang Limbah B3 ke Saluran WargaCIAMAHI, (WN)

Warga di RT02/RW 09, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan terganggu dan dirugikan bau limbah cair Bahan Beracun Berbahya (B3) milik PT Indowira Putra. Bahkan, limbah telah men-imbulkan penyakit, hal ini sudah berlangsung lama dan warga tidak bisa berbuat apaapa, sementara itu pemerintah nya sendiri tidak mampu menegur dan menindak pihak perusahaan, ujar sejumlah kepada Warta Nasional.

Pihak PT Indowira Putra yang di wakili oleh Pak Kusdian belum bisa memberikan keterangan dan hanya mengumbar janji. Padahal, perusahaan sudah jelas melanggar UU RI No 4 tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No 32 tahun 2009 Limbah Industriharus Diproses Melalui Water Treatman yang lazim disebut Instalansi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

Sebelum dibuang kesaluran umum, PT Indowira Putra dinilai tidak pernah memikirkan dampak lingkungan sekitar,yang ada hanya membuat keresahan bagi warga sekitar, karena itu warga meminta pihak wewenang dan kompetensi bersikap arif dan bi-jaksana agar limbah B3 yang di buang oleh PT Indowira Putra ini secara by pass kesaluran umum bisa ditindak tegas. (Pantun ST)

Bahkan disaat musim penghuijan dampak dari limbah cair PT Ratu Tex-tile Industry sudah pernah menggenangi warga RW 15, Kelurahan Cibeureum, dalam hal ini pihak perusaa-han tidak pernah memikir-kan warga atas Amdal atau analisa masalah dampak lingkungan, kajian yang sangat penting dalam melak-sanakan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang sangat diperlukan dalam proses pengambilan keputu-san tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan.

Disamping itu AMDAL sangat terkait dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Peman-tauan Lingkungan ( UKL ) karena AMDAL selalu dida-hului dengan suatu kegitan pemantauan dan pengelolaan yang tidak berdampak pent-ing terhadap lingkungan hidup.

Ketika hendak dimintai tanggapan dan klarifikasi ter-kait pemberitaan WN edisi 188 yang berjudul PT Guc-

SUBANG (WN)Kendati sudah tiga kali dipanggil Kejari Subang, tersangka

kasus dugaan korupsi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) seni-lai Rp7,3 Milyar, bersumber APBN TA 2011 ,Usep Ukaryana tetap mangkir. Kini Usep yang masih menjadi anggota DPRD Kabupaten Subang dari Kader Partai PKS statusnya menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO), kata Kasi Pidsus Kejari Subang, Willman Ernaldy ketika dihubungi Warta Nasional di ruang kerjanya.

Sebelumnya, lanjut Willman, dua tersangka dalam kasus sama yaitu Theo Iskandarsyah selaku Penyelia Mitra Tani (PMT) pada program PUAP dan Yayan salah seorang pengurus Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI) telah dijebloskan ke terali besi. Usep ditetapkan sebagai tersangka karena diduga keterlibatannya sebagai Ketua PPNSI Kabupaten Subang.

Menurut Willman dengan menggunakan institusi itu, tersangka diduga mengusulkan nama-nama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk mendapatkan kucuran dana PUAP ke Kemen-terian Pertanian, masing-masing Gapoktan memperoleh Rp.100 juta. Penyelidikan kasus korupsi tersebut dilakukan terhadap 43 Gapoktan yang tidak terdaftar secara normative dari 73 Gapok-tan yang menerima bantuan, karena masing-masing Gapoktan mendapat Rp.100 juta, maka bila dikalkulasi besarnya bantuan Rp73 Milyar. “Karena dugaan korupsi terdapat pada 43 Gapoktan yang tidak jelas perijinannya, maka dugaan korupsi bila dikalkulasi mencapai Rp.4,3 milyar,” ujarnya.

Hasil penelusuran dan keterangan berbagai sumber dihimpun Warta Nasional menyebutkan, sejumlah oknum Tim Teknis pro-gram PUAP tingkat Kabupaten dan Kecamatan juga turut kecipratan menikmati hasil jarahan dana program itu. Apalagi PMT berinisial Nor, dia disebut-sebut sebagai actor intlektual pelaku penjarahan, ujar sumber yang wanti-wanti tidak ingin disebut jati dirinya.

Salah seorang pengurus Gapoktan “TM” ketika ditemui Warta Nasional mengaku pihaknya dipalak Rp 30 jutaan oleh oknum yang mengaku orang suruhannya Usep Ukaryana berinisial Wah. Dirinya juga mengaku nyawer pejabat UPTD Pertanian, UPTD BPP, PHP, Camat dan Kades setempat. “Pokoknya ratalah pada kebagian” tandasnya.

Sementara Gapoktan “Rhj” dipalak Rp 40 juta, Gapoktan “TJ” dipalak Rp.21,5 Juta, dan Gapoktan “Tgns” mengaku dipalak Rp 55 Juta, selebihnya digunakan untuk membangun Majlis Ta’lim. Berbagai kalangan meminta, agar oknum yang terlibat segera diseret ke meja hijau untuk dimintai pertanggung jawabannya. Bila terbukti bersalah beri hukuman seberat-beratnya agar ada efek jera (abh/esuh)

SUBANG, (WN)PT Adi Inti Mandiri (AIM),

perusahaan pemenang tender proyek Sistem Pengolahan Data Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara online pada Ke-menterian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenaker-trans), berbiaya Rp 20 milyar lebih dari APBNP TA 2012 tersebar di 8 Kabupaten/Kota dituding melakukan kebohon-gan public.

Pasalnya, PT AIM yang mengklaim sudah melak-sanakan pekerjaan 100 persen

citex Di Duga Membuang Limbah Cair Tanpa Proses Ipal, Bagian Umum yang bernama Juana mengatakan, bahwa setiap wartawan dan LSM yang hendak konfir-masi ke PT Gucci Ratu Tex-tile Industry telah di tangani oleh Louis dan beliau sudah menghendel setiap wartawan yang akan masuk kesini, ujarnya.

Juana meminta Warta Na-sional agar menelepon yang bernama Louis untuk mem-berikan tanggapan seputar pemberitan Warta Nasional edisi sebelumnya dan Juan sendiri menolak untuk menel-epon oknum wartawan terse-but untuk menanyakan apa kapasitas pak Louis di perusa-haan ini. Juana menjawab akh-irnya memberitahukan bahwa Louis adalah wartawan dan LSM yang selalu membekingi perusahaan jika ada wartawan yang mau konfirmasi dan memuat berita.

Sedangkan saat Warta Nasional ingin menemui Manager HRD & GA yang bernama Budi, dihalang-halangi Juana dengan alas

an tidak bisa diganggu. “Pak Budi sedang metting dan tidak bisa di ganggu dan saya tidak punya nomor HP nya jawab JUANA kepada wartawan.

PT Gucci Ratu Textile Industry jelas telah meng-abaikan peraturan perun-dangan lingkungan hidup yang tertuang di dalam UU No 32 tahun 2009 tentang PPLH pada pasal 69 ayat 1, setiap orang dilarang huruf (a),melakukan perbuatan yang mengakibatkan pence-maran dan/atau perusakan lingkungan hidup,huruf (f) ,membuang limbah kemedia lingkungan.

Selain itu, PP No 82 ta-hun 2001 tentang PKA dan

PPA pasal 37 menyebutkan setiap penanggung usaha dan atau kegiatan yang mem-buang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadin-ya pencemaran air dan Perda Provinsi Jabar No 1 tahun 2012 tentang Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan.

Dalam pasal 87 menye-butkan setiap orang dan atau pelaku usaha dila-rang (a),membuang lim-bah B3 kemedia lingkun-gan hidup tanpa melaku-kan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan,huruf (c),membuang limbah ke media lingkunagn hidup tanpa memenuhi baku mutu

lingkungan hidup,huruf (d),membuang limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Tindakan yang dilakukan oleh PT Gucci Ratu Textile Industry sudah melanggar perundangan dan peraturan daerah dan sudah tidak sesuai dengan motto dari BPLHD Provinsi JawaBarat “STOP” (Racuni Sungai Kita Den-gan Keegoisan Kita, Sungai Kita Masa Depan Kita Mari Kita Jaga Bersama).PT Gucci Ratu Textile Industry yang membuang limbah cair telah berdampak berbau tidak sedap dirasakan oleh warga selain pabrik mengeluarkan asap dari pembakaran.

(Martua.ST)

Usut Tender Proyek Rp 20 MiliarPT ADI INTI MANDIRI BOHONGI PUBLIK

dan beroperasi sejak awal Jan-uari 2013 salah satu obyeknya di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Subang, ternyata hingga kini belum bisa diop-erasikan.

Hal itu terungkap, saat War ta Nasional menemui Fungsional Pengantar Kerja Ilham dan Kabid Bina Penta Disnakertrans Kabupaten Sub-ang Tunggul Silaban, di ruang kerjanya. Mereka mengatakan, Perangkat canggih itu dikirim orang pusat (Kemenakertrans/

PT AIM-Red) sekitar Desem-ber 2012.

Namun hingga kini belum bisa dimanfaatkan. “Kami mendapat dropping perangkat itu dari pusat pada Desember lalu, tetapi sampai saat ini belum bisa dioperasikan,” ujarnya seraya menunjukan layar computer berukuran besar yang terpasang di ruang kerjanya.

Ilham mengaku, sebe-lumnya pernah mendapat pelatihan di Bandung, tetapi materinya masih umum, baru

seputar pengenalan perangkat itu belum dibekali bagaimana cara mengoperasikannya se-hingga sampai saat ini belum bisa digunakan. “Katanya, un-tuk mengoperasikan perangkat canggih itu akan dilakukan pelatihan susulan, tetapi entah kapan orang pusat tidak mem-beritahukan waktunya secara pasti,” ujar Ilham.

Keterangan dihimpun War-ta Nasional menyebutkan, pemerintah melalui Kemen-trian Tenaga Kerja dan Trans-migrasi (Kemenaker trans)

telah meluncurkan Sistem Pengolahan Data TKI secara online bukan saja hanya un-tuk memperoleh kemudahan mangakses data bagi TKI, na-mun juga merupakan bagian perlindungan terhadap semua TKI yang kerja di luar negeri.

Proyek ini dibangun un-tuk bisa mengawasi secara langsung dan memantau ber-bagai data yang masuk ke system online. Rencananya akan dibangun di seluruh Kabupaten/Kota se Indone-sia, namun mengingat biaya

terbatas baru sebagai uji coba di bangun di 8 Kabupaten/Kota yaitu, Subang, Indramayu, Cirebon, Sukabumi, Cianjur, Cilacap (Jabar), Ponorogo

(Jateng) dan Lombok (NTB) di tambah di luar negeri di tempatkan KBRI Kualalumpur (Malaysia) dan KBRI Jeddah (Arab Saudi) (abh/esuh)

PURWAKARTA, (WN)Surat edaran, Ke-

pala Disdikpora (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga) Kabu-paten Purwakarta, Jawa Barat, yang ditujukan kepada para kepala seko-lah (Kepsek) ditingkat SMAN, SMKN untuk tidak melakukan bisnis sampingan dari jual beli

buku apapun dilingkungan sekolah dan di toko-toko, rupanya tidak disikapi serius oleh Gaos Suherman, Kepala SMA Negeri 2, Sadang, Pur-wakarta.

Sampai berita ini dimuat, aktifitas jual buku di sekolah itu masih terus berlangsung. Akibatnya, sejumlah orang-tua murid angkat bicara ke-pada media ini, mereka me-

nilai, tindakan itu dilakukan oleh Gaos Suherman adalah semata mata untuk meraup uang komisi yang diberikan oleh percetakan sehingga dia tidak patuh aturan dan melecehkan aturan, ujar sejumlah orangtua murid yang minta namanya tidak disebut.

Bahkan, para orangtua murid meminta kasus komisi uang buku yang diterima pihak sekolah dari kontribusi buku atau pihak percetakan untuk diungkap pihak ke-jaksaan.

“ Sekolah tidak pernah mau transparan kepada orangtua murid soal berapa sih nilai uang komisi buku yang diterima setiap semes-teran, yang ada pihak orang-tua tidak pernah dilibatkan sekolah, oleh karena itu aparat penegak hukum seha-rusnya menyelidikinya biar kita semua tahu, ujarnya.

Kepala Disdikpora ber-janji segera menyelesaikan permasalah yang muncul tersebut. “Masalah pendidi-kan kini menjadi kewenan-gan Disdikpora dan siapapun tidak melakukan intervensi, terhadap dirinya menyang-kut kebijakan tentang pen-didikan di Kabupaten Pur-

wakarta. Apapun informasi yang diterimanya, saya siap membereskan, termasuk banyaknya keluhan tentang penjualan buku dan LKS,” ucap Andrie.

Bahkan, Gaos Suher-man, Kepala SMA Negeri 2 Sadang kepada wartawan pun blakblakan mengaku adanya pemberian persen-tase atau komisi dari hasil penjualan buku-buku yang mencapai 35 persen hingga 60 persen. “Persentase yang diterima dari pengusaha penerbit buku itu dibagi-bagi dengan para guru, itu rejeki guru, karena itu sulit buat saya untuk menyetopkanya,” ujar Gaos Suherman.

Menurut Gaos, jangan sekolah saja yang disalah-kan, seharusnya pengusaha penerbit buku juga harus dis-alahkan. “ Andai pengusaha penerbit buku tidak melaku-kan loby-loby, sekolah tidak akan berani melakukan ker-jasama melalui komite. Kata Gaos melanjutkan, penjualan buku dilakukan tidak lang-sung oleh guru-guru mata pelajaran, melainkan oleh koperasi. “Dan, sifatnya tidak memaksa,” katanya.

Informasi dari sejum-lah murid SMA Negeri 2

menyebutkan, untuk se-luruh buku pelajaran itu di SMA Negeri 2, pal-ing tinggi anak sekolah membayar Rp 320 ribu ke koperasi guru. Selain, itu ada juga buku paket di SMA 2 Sadang yang harganya tergantung kes-anggupan anak membeli, jika semuanya dibeli itu mencapai Rp 300 ribu, ujarnya.

Sementara itu, se-jumlah orangtua murid sangat menyesalkan ke-bijakan Bupati Purwa-karta Dedi Mulyadi yang setengah hati menindak para kepala sekolah se-laku pelaku penerima uang komisi buku untuk kepentingan pribadi. Bu-pati Dedi Mulyadi dinilai tak pernah serius membe-nahi dunia pendidikan. Bahkan tak sedikit orang-tua murid menyikapinya dengan isu politik, “ jalan keluarnya hanya satu, jangan Kepala SMA Neg-eri 2 harus diganti dari dulu saya keberatan den-gan cara beli buku diling-kungan sekolah. Apalagi harga bayarnya sangat tinggi, “ujar Yanto.

(Red)

Gaos Suherman, Kepala SMA Negeri 2

Edisi 189/ Tahun XIII / 3 - 17 April 2013JAWA BARAT

4

Warga Pantura Terima Rasmen Berkualitas Buruk

Kejati Didesak Periksa Mantan Kades dan Kadus SUBANG, (WN)Kejaksaan Negeri Subang didesak periksa mantan KepalaDesa Tangjung Wangi dan Kadus Pangkalan yang terkesan mengabaikan, dengan adanya bahaya longsor yang mengancam masyarakat Kp. Pangkalan Desa Tanjung Wangi Kec. Cijambe Kab. Subang.

Jasa Raharja Purwakarta Sosialisasi Santunan Laka

Disdikpora Karawang Launching Bopf Dihadapan Seluruh Stakeholder Pendidikan

Kepala Sekolah Mendapat Bantuan Motor

Bupati H. Ade Swara Ambil Sumpah Tujuh Pejabat Eselon III Dan IV

DIDUGA MENJUAL TANAH NEGARA

Hal i tu , terkai t ad-anya keterl ibatan pen-jualan tanah negara atau tanah garapan NOP:32J5 051.003.004.0215.0 sel-uas 8.200 M2 atas nama Adin.S dan NOP 32 15. 051. 003.004.0217.0 seluas 22.088 M2 atas nama Sah-rum, Gopar, Bosih, Ilin, Ajo, Urnasih, Kama dan NOP 32.15.003.004.0220.0 sel-uas 44.068 M2 atas nama : Ahyar, Halim, Edah, Wasim, Aderohna, Dulasim, Wacih, Maman, Udin, Endang.

Masyarakat Kp. Pang-kalan Desa Tanjungwangi Kec. Cijambe yang berada di pinggiran Kali Cileuleuy merasa resah setiap malam tidak bisa tidur ujarnya, karena merasa khawatir longsor yang terjadi sema-kin meluas. Tanah Penduduk yang berada di pinggiran kali keadaannya retak- retak, tebing sebagian longsor dan rumah masyarakat tembok nyapun retak- retak aki-bat perubahan posisi tanah, bahkan sudah 4 rumah, 1 tiang listriikambruk akibat longsor dan kini beberapa rumah yang berada diping-giran kali Cileuleuy dan

SUBANG, (WN)Rasmen kini ramai diper-

gunjingkan warga miskin (Ga-kin) di sejumlah Desa, wilayah Kecamatan Pantura Kabupaten Subang. Lantaran bentuknya buruk rupa dan bau apek. Rasmen tentu bukanlah sosok mahluk gaib, tetapi merupakan padanan istilah Raskin (Beras Miskin) yang dipelesetkan men-jadi Rasmen (Beras Bercampur Menir).

Sejak awal tahun 2013 hingga 3 bulan terakhir, kiriman Raskin alias Rasmen yang diterima gakin di sejumlah De-

PURWAKARTA, (WN)Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi

memberikan bantuan sebanyak 355 unit kendaraan motor kepada para Kepala SD se-Kabupaten Purwakarta. Penyerahan tersebut dilakukan secara simbolis langsung Dari Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Dr. Andri di Pendopo

Ditempat terpisah, Ketua PGRI Purwakar ta H. Rasmita ketika dikonfirmasikan mengatakan bahwa bantuan unit motor tersebut diberikan untuk memperlancar tugas – tugas pelayanan kepada masyarakat dalam mengelola pendidikan disekolah

Selanjutnya dikatakan juga dengan diberikannya bantuan unit motor tersebut tidak ada alasan lagi bahwa kepala sekolah datang terlambat dan seligus untuk meningkatkan disiplin kinerja kearah yang lebih baik. (BBL / TBn)

PURWAKARTA, (WN)Jasa Raharja Kantor Per-

wakilan Purwakarta bersama Polres Subang menggelar sosialisasi Pelayanan Santu-nan Bersama di Aula Desa Patimban Kecamatan Pu-sakanegara, Subang, Rabu 927/3/2013). Agenda terse-but dalam rangkaian kegiatan HUT Kemala Bhayangkari ke 33. Hadir pada sosialisasi itu Plt Kepala Perwakilan Purwakarta Cabang Jawa Barat Hadi Saiful Hadi, Ka-

sa-desa di Kecamatan Pantura, seperti Kecamatan Blanakan, Ciasem, Sukasari, Legonkulon dan Pamanukan kualitasnya buruk. Selain berwarna kekun-ingan, bau apek, berkutu, ber-campur menir layaknya pakan hewan ternak bebek dan se-jenisnya.

“KirimanRaskin 3 bulan ke belakang, kami nilai tidak layak dikonsumsi. Tapi yach mau bagaimana lagi, karena kita bu-tuh dibeli saja, ”keluh beberapa penduduk di Desa Sukasari dan Batangsari,Kec.Sukasari. Kelu-han senada diungkapkan Kades

SukasariCecep Juhyar danSek-des Batangsari Raswan selaku Ketua Satgas Raskin Desa saat ditemui Warta Nasional secara terpisah di kantornya.

Menurut Cecep, semula kiriman Raskin itu akan dikem-balikan ke Dolog, namun ke-banyakan warga tidak sabar. Pasalnya didesak kebutuhan perut, maka pihaknya mengu-rungkan niatan itu.“Pengiriman Raskin sejak Januari hingga kinikualitasnya jelek. Kedepan kami minta pihak Dolog mem-perhatikan keluhan warga kami, sehingga berasnya benar-benar

bagus kualitasnya” ujarnya berharap.

Petugas Gudang yang ber-lokasi di Tambakdahan kepada Warta Nasional mengakui, bila kualitas Raskin yang buruk itu bisa saja terjadi, karena saat pendistribusian tidak seluruhnya terkontrol. “Saking banyaknya mendistribusikan raskin dalam setiap harinya, sehingga tidak bisa di cek setiap karungnya.Begini saja kalau beras yang jelek dipisahkan nanti ditukar, asal melalui mekanisme yang sudah diatur”, ujarnya enteng.

Sementara menurut sumber

yang mengetahui seluk beluk proses Raskin,mengendus bila buruknya kualitas raskin itu diduga kuat adanya permainan pat gulipat antara oknum mitra (pengusaha beras) dengan Do-log saat berproses pengiriman stock beras di gudang. Masih kata sumber beras yang dikirm tidak sesuai kriteria, semisal beras oplosan, randemen kadar air tidak sesuai atau penguran-gan timbangan dalam kemasan karung.

“Sehingga jangan heran bila bobot satu karung Raskin, nilainya relative berkurang 1-2

Kg. Pengalaman saya dulu waktu bermitra dengan Dolog, kalau mengisi karung volu-menya sesuai pagu, justru dito-lak khan..aneh. Maka tak usah

berdecak jika beras di gudang itu banyak tikus jejadian yang ikut menggerogoti beras secara berjama’ah” tuturnya kesal.

(abh/esuh)

sebuah Madrasah Ibtidaiyah Al-lnayah terancam ambruk jika longsor semakin meluas.

Ketika Warta Nasional kelokasi, ternyata benar keadaan tanah dan rumah Penduduk sangat mempri-hatinkan dengan keadaan seperti itu.Tim melakukan ivestigasi apa sumber yang menjadi masalah ini, be-berapa tokoh masyarakat di daerah tersebut mengin-formasikan bahwa kejadian dari semua itu akibat dari pe-mindahan aliran kali Cileu-leuy yang tadinya disebelah Barat dipindahkan ke sebe-lah timur sehingga pinggiran tebing kali yang ada disebe-lah timur menjadi terkikis air dan terjadilah erosi sehingga mengakibatkan longsor.

Menurut masyarakat pin-dahnya aliran kali tersebut bukan karena alam tetapi akibat ulah sebuah Yayasan dalam rangka pelaksanaan pembangunan Proyek untuk Universitas.

Tim melakukan inves-tigasi lebih dalam terkait masalah tersebut, banyak kejanggalan yang diterima oleh Tim.Diantaranya tanah-tanah peruntukan pemban-

gunan Universitas tersebut adalah tanah Negara yang dibelidari para penggarap oleh Yayasan Lembaga Pen-didikan Yudhistira dengan harga menurut pengakuan dari pihak Yayasan sebesar Rp. 8.500 (Delapan ribu lima ratus per M2 ) melalui Kadus Atek Endang persetujuan Kepala Desa yang saat itu masih aktif yaitu Sdr, En-dang Sumarna.

Namun menurut para penggarap yang telah dim-inta menjual tanah garapan-nya diantaranya Sdr. Emen, Achyar, Sahno, Ibu Bosih.Sahru, Ibu Wasih dan Bapa Ikin,hanya menerima pem-bayaran melalui Desa dan Kadus sebesar Rp. 2.500.000

s/d Rp.3.000.000. Setelah Warta Nasional menerima pengaduan - pengaduan dari masyarakat penggarap. Wartawan melakukan kon-firmasi THD.Orang terkait seperti halnya kepada Kadus Atek dan mantan Kepala Desa Tanjung Wangi.

Kepala Desa Tanjung-wangi ketika mengatakan bahwa harga per M2 bukan Rp.8.500 tetapi Rp. 5.000 / lima ribu rupiah. Dan men-genai SK garap Kepala Desa menyangkal kalau pihak Desa yang menariknya.Pa-dahal pengakuan masyarakat sebelum pembayaran dilaku-kan, Desa melakukan penari-kan SK garap tsb.Seperti halnya pengakuan Sdr. Adin

bahwa SK garap dia dan orang tuanya di tarik oleh pi-hak Desa setelah melakukan pembayaran sebesar 5 juta untuk 2 garapannya.Seluas 22.088 M2.

Kalau rata - rata para penggarap menggarap tanah seluas 100 bata/atau sekitar 1400 M2 , bahkan ada yang menggarap lebih dari 200 bata ( 2.800 M2) dikali (x) per M2 Rp.5.000 . Sesuai pengakuan Kades Endang S. kemanakah sisa dana tersebut ?padahal menu-rut pengakuan Yayasan untuk membeli tanah ga-rapan tsb Yayasan sudah mengeluarkan dana sekitar Rp.600.000.000 untukseluas 7 Hektar. (Tim)

polres Subang AKBP Chiko Ardwiatto, Muspika Keca-matan Pusakanegara, Kepala Desa Patimban serta para To-koh masyarakat dan ratusan warga setempat.

Kapolres Subang AKBP Chiko Ardwiatto menyam-paikan apresiasi kepada Jasa Raharja yang selalu siap bekerjasama, sekaligus mensosialisasikan tentang Pelayanan Santunan kepada korban kecelakaan lalu lin-tas.Kapolres menambahkan,

hendaknya kegiatan ini dapat dilakukan secara intensif, sehingga informasi yang di-berikan kepada masyarakat tentang keberadaan Jasa Ra-harja benar-benar dirasakan manfaatnya.

Plt Kepala Perwakilan Purwakarta Hadi Saiful Hadi yang didampingi PJ. Tekhnik Heru Kuncoro berserta Eko Soeryonegoro menyampai-kan tentang Jasa Raharja Sebagai BUMN Yang diberi tugas oleh pemerintah un-

tuk membayarkan santunan kepada korban kecelakaan sesuai Ketentuan UU.33 Tahun 1964 tentang dana per-tanggungan wajib kecelakaan penumpang jo PP No.17 Tahun 1965 dan UU No.34 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan PP No.18 Tahun 1965 dengan berbagai penjelasannya. Sementara itu Aisyah (43) salah satu warga setempat mengaku sangat terbantu dengan kegiatan yang digelar Polres Subang

yang bekerjasama dengan Jasa Raharja, “Terima kasih Pak Kapolres Subang dan Pak kepala Jasa Raharja, kalau bisa kegiatan Baksos dan penyuluhan Jasa Raha-rja lebih sering diadakan, mengingat masih rendahnya pengetahuan masyarakat ter-hadap peraturan – peraturan dan tentang Jasa Raharja serta banyaknya masyarakat sekitar Pantura yang menjadi korban kecelakaan,” ujarnya.

(Manullang)

Karawang,WNBupati Karawang, H. Ade Swara mengambil sumpah tujuh

pejabat Eselon III dan IV di Plaza Pemda Karawang, Senin (1/4). Ketujuh pejabat tersebut merupakan bagian dari 309 pejabat eselon II, III, dan IV yang dilantik beberapa waktu lalu. Ketujuh pejabat tersebut berhalangan hadir pada kesempatan tersebut, sehingga dilakukan upacara pengambilan sumpah susulan.

Bupati Karawang, H. Ade Swara dalam kesempatan tersebut mengatakan, pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, diamanatkan pada PP Nomor 100 Tahun 2000 jo PP Nomor 13 Tahun 2002, tersebut terutama pada pasal 4 ayat (2) bahwa PNS yang diangkat dalam jabatan struktural wajib dilantik dan mengucapkan sumpah dihadapan pejabat yang berwenang. Dalam penjelasan pasal tersebut, bahwa pelantikan PNS yang telah diangkat dalam jabatan struktural dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pengangkatannya kemudian.

Pentingnya prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut kembali dijelaskan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 13 tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, PNS yang menduduki jabatan struktural yang ditingkatkan eselonnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak peneta-pan pengangkatannya wajib dilantik dan diambil sumpahnya oleh pejabat yang berwenang.

Di sisi lain, lanjut Bupati, dalam pasal 3 PP Nomor 53 tahun 2010, setiap PNS wajib mengucapkan sumpah/janji jabatan. Kemudian dijelaskan dalam pasal 9 bahwa PNS yang melanggar terhadap kewajiban mengucapkan sumpah/janji jabatan dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah. Hukuman disiplin tingkat sedang tersebut adalah : Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; serta Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Bupati melanjutkan, Pelaksanaan mutasi baik rotasi maupun promosi jabatan merupakan hal yang lumrah dalam dinamisasi roda pemerintahan, karena disamping sebagai tuntutan guna penyegaran, peningkatan etos kerja, peningkatan kapasitas kelembagaan dan bagian dari pola pembinaan karier bagi yang bersangkutan, juga sebagai wujud apresiasi bagi setiap pegawai atas dedikasi dan pengabdiannya kepada negara sebagaimana diatur dalam undang-undang republik indonesia nomor 43 tahun 1999 tentang “perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974” tentang : “Pokok-Pokok Kepegawaian” dan Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2000” tentang : “Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural”, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002tentang :“perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000” tentang“pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural”.

Disisi lain, mutasi pegawai senantiasa dilakukan secara ob-jektif dan normatif berdasarkan ketentuan perundang-undangaan bidang kepegawaian serta atas dasar masukan dan rekomendasi dari baperjakat, dengan dilandasi oleh berbagai pertimbangan yang mencakup daftar urut kepangkatan, latar belakang pendidi-kan formal, serta pengalaman dan prestasi kerja pegawai yang bersangkutan. Bupati juga berharap kepada para pejabat tersebut untuk segera melakukan konsolidasi di lingkungan kerja saudara yang baru, sehingga tidak tercipta kekosongan dalam kinerja pemerintah daerah. (Manulang)

KARAWANG, (WN)Pemerintah Kabupaten

Karawang melalui Dinas Pen-didikan Pemuda dan Olah-raga Kabupaten Karawang ‘Launching’ BOPF (Biaya Operasional Perawatan Fasili-tas) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Negeri/Swasta dan PNFI tahun 2013. Acara ini dipadukan dengan penan-datanganan fakta integritas Kepala Sekolah dan Komite Sekolah pada PPDB (Peneri-maan Peser ta Didik Baru), Sabtu (30/3/2013) siang di aula Husni Hamid, Pemda Karawang.

Se-Jawa Barat, Kabu-paten Karawang merupakan daerah perintis BOPF dan

menjadi perhatian nasional, ini bukti perkembangan Kabupaten Karawang, termasuk perkemban-gan di bidang pendidikan. BOPF ini diluncurkan untuk menjawab lima persoalan pendidikan di Kar-awang, diantaranya infrastrukur sekolah, hasil didik, manajemen yang kurang efektif, mahalnya biaya pendidiakn dan PPDB.

Dijelaskan Kepala Disdikpora Karawang, H. Agus Supriatman, tahun 2012 lalu pihaknya telah melakukan rehab sekolah yang cukup banyak yakni 2.307 lokal dibanding tahun sebelumnya, sehingga daya tampung siswa baru kini dianggap cukup. Se-lain itu, Disdikpora Karawang berupaya meningkatkan pendi-dikan dan melakukan penguatan

KKG (Kelompok Kerja Guru) dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) yakni kualitas kepala sekolah dan guru.

Lebih lanjut Kadisdikpora menjelaskan, kerja sama dengan DBE (Disentralization Basic Edu-cation) selama ini sudah efektif, pihaknya sudah melaksanakan TOT (Training of Trainer) kepada guru. Mengenai permasalahan manajemen pendidikan pihaknya telah melaksanakan rapat daerah dan ‘work shop’ dengan sasaran kepada kepala sekolah sebagai internal SDM (Sumber Daya Manusia) di sekolah agar bisa melaksanakan kontrol sekolah dengan lebih baik.

Soal biaya pendidikan, ada peningkatan jumlah anggaran

yang cukup besar tahun 2013 ini yaitu Rp. 84 Miliar dibanding tahun 2012. Dana sebesar itu, kini dianggap bisa menangani biaya pendidikan dan tak hanya untuk pendidikan formal, juga untuk membiayai pendidikan non formal, dengan kehadiran BOPF ini bisa membebaskan biaya pen-didikan di Kabupaten Karawang.

BOPF ini akan dilaksanakan mulai tahun ajaran 2013, semen-tara tahun ini BOPF diberikan bagi kelas 10, tahun berikutnya 2014 akan diberikan untuk kelas 10 dan 11, kemudian tahun 2015 diberikan untuk kelas 10, 11 dan kelas 12, sehingga semua jenjang pendidikan dari SD hingga SMA Negeri-Swasta bisa gratis total.

“Kita akan berusaha supaya

BOPF terus diberlakukan di Kabupaten Karawang,” Ungkap Kadisdikpora Kab Karawang tersebut. Bupati Karawang, H. Ade Swara mengatakan, bahwa pendidikan merupakan faktor penting untuk mense-jahterakan masyarakat dan pendidikan dianggap utama. Sedangkan, daya tampung pendidikan sekolah negeri harus sesuai dengan jumlah lulusan, karena jika tidak sesuai akan banyak lulusan SD dan SMP yang ‘drop out’. Dengan begitu Pemda Karawang mem-berikan biaya untuk membantu lulusan sekolah, agar tidak ‘drop out’ dan bisa terus seko-lah tanpa dibebankan biaya pendidikan. (manullang)

Edisi 189/ Tahun XIII / 3 - 17 April 2013PENDIDIKAN

5

3.027 Anggota TI Ikuti Ujian Kenaikan TingkatBANDUNG, (WN)Bertempat di Gedung Olah Raga (GOR) Bandung, di Jalan Jakarta No.18 , Bandung, Minggu, Taekwondo Indonesia Cabang Kota Bandung mengadakan Ujian Kenaikan Tingkat periode I Tahun 2013 yang diikuti sebanyak 3.027 peserta dari 107 unit .

TAEKWONDO TERBAIK TINGKAT JAWA BARAT PMPTK Selenggarakan Pelatihan Pustakawan

UPTD Pendidikan Cinaru Tuan Rumah O2SN

Usai Menganiaya, Guru Suap Murid Rp20 Ribu

Ketua Gugus Pungut Uang Dari Sejumlah Kepala SLB

SMPN 6 Tingkatkan Program Pengembangan Diri

Segudang Prestasi Tingkat Nasional di MTs Sirna Miskin

GARUT, ( WN)Seorang Kepala SLB

C di wilayah Kec. Kersa-manah, Garut berinisial L yang juga sebagai Ketua Gugus di wilayahnya telah meminta sejumlah uang ke-pada kepala kepala SLB di Gugusnya dengan dalih pen-gumpulan dana untuk peng-kondisian sejumlah oknum wartawan yang telah men-getahui penyelewengan-penyelewengan dana yang bersumber dari keuangan negara yang dialokasikan sebagai bermacam bantuan bagi sekolah sekolah SLB termasuk peruntukan pem-bangunan fisik dan Bantuan

BANDUNG, (WN)Kepala Madrasah Tsanawi-

yah Sirna Miskin Kota Bandung Drs.H.Ahmad Syaiful Rizal boleh berbangga hati karena pada tahun ajaran 2012/2013 ini, sekolah yang dipimpinnya me-nambah dua (2) prestasi yang cukup membanggakan baik bagi Yayasan, sekolah, siswa maupun orang tua.

Prestasi tersebut adalah menjadi juara kedua Pors-eni antar Madrasah se-Jawa Barat dalam cabang olah raga Bulu Tangkis, perjalanan pan-

BANDUNG, (WN) Sejatinya pendidikan

karakter sangat penting dimulai sejak dini se-buah proses yang harus dilakukan dalam rangka membentuk karakter anak bangsa.Pada usia kanak-kanak atau yang biasa disebut para ahli pisikologi sebagai usia emas (golden age) ter-bukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan poten-sinya.

Has i l pene l i t i an menunjukan bahwa sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak

Ketua Umum Pengurus Cabang Taekwondo Kota Bandung H.Dadang Supri-atna melalui Ketua Harian Yaya Sunarya, mengatakan, dalam sisa masa bakti kepen-gurusan yang tinggal 1 tahun lagi pembangunan olah-raga di Jawa Barat khusus-nya Cabang olahraga Tae-kwondo dihadapkan pada agenda penting diantaranya : Kejuaraan Metro Bandung Open I antar unit se-Jawa Barattingkat super prajunior, pra junior, junior dan senior untuk kategori kyourugi.

Sedangkan untuk poomse sampai dengan tingkat sec-ond master yang akan dilak-sanakan di GOR Bandung tanggal 5-7 April 2013. Ke-juaraan Daerah TI Jawa Barat tahun 2013 tingkat junior dan

GARUT,(WN)UPTD Pendidikan Cibatu menjadi tuan rumah dalam penyeleng-

garaan kegiatan O2SN antar wilayah yang di ikuti oleh Lima UPTD Pendidikan yang meliputi UPTD Kecamatan Malangbong,UPTD Kecamatan Kersamanah,UPTD Kecamatan Sukawening,UPTD Ke-camatan Karangtengah serta Tuan rumah sendiri UPTD Kecamatan Cibatu. Dalam kegiatan O2SN tersebut diperlombakan 3 Cabang olahraga yakni Sepakbola,Sepak Takraw dan Bola Voli Putra putri.

Mu lyana Pan i t i a Penye lenggara keg ia tan O2SN mengatakan,kegiatan ini di ikuti 120 Siswa/Siswi dari Lima UPTD Pendidikan dengan mempertandingkan Tiga Cabang Olahraga ,serta bagi peserta yang dapat menjuarai dalam kegiatan ini akan mewakili kecamatannya untuk di kirim ke Garut dalam O2SN tingkat Kabupaten Garut. Kegiatan yang di laksanakan satu hari itu menghasilkan,untuk juara Sepak Takraw Direbut oleh Siswa dari Kecamatan Cibatu,Sepakbola dan Bolavoli di rebut oleh Siswa Kecamatan Malangbong, dan Bolavoli putrid oleh Siswi dari Kecamatan Karangtengah.

Iwan Setiawan, Kepala UPTD Pendidikan Kec Cibatu berharap dengan kegiatan ini akan muncul bibit – bibit baru olahraga dan siswa siswi berprestasi guna mengharumkan nama daerah tinggalnya serta mengharumkan nama Kabupaten Garut di tingkat Nasional. “Bahkan Kecamatan Cibatu telah mencetak siswa ber-prestasi yakni Rifky Ramdani untuk mewakili Kabupaten Garut di tingkat provinsi”pungkas Iwan.(Dens)

Garut, (WN)PMPTK Kabupaten Garut menyelenggarakan pelatihan

Pustakawan tahun 2013 bagi Guru SMP, SMA dan SMK se Ka-bupaten Garut.Kegiatan di ikuti oleh 80 guru se Kabupaten Garut.

Ocep Sudjadi mengatakan,kegiatan ini bertujuan meningkatkan pelayanan perpustakaan di sekolah,selain itu pelatihan ini guna menciptakan tenaga tenaga ahli dalam mengelola perpustakaan yang sebagian sekolah sudah memiliki perpustakaan sendiri.

Selain itu tambah Ocep,pengelolaan perpustakaan juga dapat menjadikan sarat bagi guru yang dalam kegiatan mengajarnya kurang dari 24 dalam satu Minggunya,”dengan ditambah menjadi pengelola perpustakaan dapat menjadi sarat tambahan bagi serti-fikasi guru”, ujarnya.

Marga Riswanda, Kabid PMPTK, kegiatan pelatihan ini diharap-kan dapat menghasilkan tenaga professional dalam mengelola perpustakaan yang ada di sekolah,adapun yang belum memiliki fasilitas perpustakaan dirinya berharap para kepala sekolah untuk terus berkordinasi baik dengan Kepala Dinas Pendidikan Garut maupun Bidang sarana Pendidikan menengah(DIKMEN) untuk tidak henti hentinya mengajukan bantuan untuk pengadaan perpustakaan sekolah nyapungkasnya (Adam)

jang mendapat peringkat dua tersebut tidak ser ta mer ta datang begitu saja namun dengan bekerja keras yaitu menyisihkan lawan-lawannya baik dalam Porseni ditingkat kecamatan maupun tingkat Kota Bandung dengan menjadi juara I. Ahmad kepada Warta Nasional mengatakan, prestasi lainnya adalah Juara kedua Olimpiade Sains Nasional yang diselenggarakan Kantor Kementerian Kota Bandung Bidang Fisika, pada perlom-baan tersebut ada 4 bidang

yang dilombakan yaitu Fisika, Biologi, Matematika dan PAI.

Sekolah Madarasah yang dipimpinnya mengirimkan dua siswa untuk mengikuti lomba bidang Fisika dan PAI , untuk mata lomba Biologi dan Matematika tidak mengirimkan utusan karena pemberitahuan dari pihak kementerian men-dadak dan siswa Tsanawiyah ketika itu belajar dirumah sebab kelasnya dipakai un-tuk penyelenggaraan Ujian Madrasah Aliyah, hasilnya 1 orang yang mendapat Juara

II bidang lomba fisika adalah siswa kelas 8 bernama Mita. .

Walaupun penerimaan siswa baru tingkat Tsanawiyah belum dibuka karena sekarang baru pertengahan semester ke-2, namun antusias siswa yang ingin bersekolah di Madrasah yang ia pimpin sangat besar terbukti sudah ada sekitar 50 orang siswa kelas VI yang mendaftar, ini menunjukkan kepercayaan yang luar biasa dari masyarakat kepada Yayas-an Tsanawiyah Sirna Miskin, pungkasnya. (Anang / Ade)

senior yang akan dilaksanakan tanggal 1-4 Mei 2013. Kota Bandung telah melakukan pe-musatan latihan cabang untuk menghadapi kejurda tersebut, TI Kota Bandung bertekad mempertahankan gelar juara umum .Prakualifikasi cabor Taekwondo Indonesia Porda XII Jawa Barat yang akan di-laksanakan akhir tahun 2013. Pelaksanaan Pekan Olah Raga Daerah ( Porda ) Jawa Barat Tahun 2014 di Kabupaten Bekasi.

Dadang menambahkan ujian kenaikan tingkat meru-pakan kegiatan rutin dalam program kerja Pengcab TI Kota Bandung yang dilak-sanakan tiga bulan sekali, tujuannya untuk mengevalu-asi kemajuan berlatih anggota taekwondo dari masing-ma-

sing unit latihan. Tolok ukur hasil ujian berupa kelulusan peserta ujian dari materi yang yang diberikan oleh tim penguji. Tim penguji yang

ditugaskan pada pelaksanaan ujian kenaikan tingkat ini didasarkan pada surat kepu-tusan Pengprov TI Jabar No-mor 18 Tahun 2013 tentang

pelaksanaan ujian kenaikan tingkat geup X-II dan tim penguji Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Jawa Barat. (Anang)

Operasional Siswa dan Ban-tuan siswa tidak mampu di SLB masing masing.

Setelah dikonfirmasi oleh sumber kami di lapangan, L mengakui telah memun-gut sejumlah uang dari para kepala sekolah anggota gu-gus yang diketuainya.Akan tetapi ketika ditanyakan siapa oknum wartawan yang meminta, L tidak bisa mem-pertanggungjawabkan per-kataannya.

Dalih dalih pengkondi-sian tersebut memang jelas jelas merugikan nama baik dari para wartawan . S salah satu wartawan di wilayah kerja Kabupaten Garut,

menceritakan bagaimana arogannya oknum kepala sekolah berinisial L tersebut seolah kesalahan-kesala-han dari penyelewengan keuangan negara tersebut dapat diselamatkan oleh perkataannya yang yakin dengan kebohongan telah mengkondisikan oknum ok-num wartawan. Di wilayah Gugus yang diketuai L juga ditemukan salah satu Sekolah SLB yang diduga telah melakukan manipu-lasi jumlah siswa. Sekolah tersebut diduga bertahun tahun telah menerima dan menggunakan uang negara dari selisih jumlah siswa.

Data dari siswa di sekolah SLB tersebut menurut ket-erangan L adalah 30 siswa, tetapi kenyataanya, hanya 16 orang siswa yang ada. Jika kelebihan siswa yang tidak jelas tersebut dihubungkan pada bantuan operasional siswa dan bantuan bantuan lain untuk keperluan siswa, maka indikasi telah merugi-kan keuangan Negara telah terjadi disini, dan pembiaran pembiaran yang dilakukan oleh ketua gugus L dapat dikatakan membantu keja-hatan korupsi.

Sumber dari juru bicara sekolah SLB yang diduga memarkup jumlah siswa

tersebut mengatakan bahwa penyelewengan penyelewen-gan keuangan Negara dari manipulasi jumlah siswa tersebut memang kolektif dan sistemik, juru bicara tersebut mengatakan bahwa memang hal tersebut sudah diketahui oleh ketua gugus dan kantor wilayah provinsi. Jika me-mang demikian maka kepala sekolah, ketua gugus dan pihak oknum kanwil provinsi dapat dikatakan telah bersama sama melakukan kesalahan karena bersama sama dengan direncanakan secara sistemik melakukan korupsi , merugi-kan keuangan Negara selama bertahun tahun. ( team ).

berusia empat tahun dari sini sudah sepatutnya pendidikan karakter dimulai dari dalam keluarga karena anak anak adalah generasi yang akan menentuka nasib sebuah bangsa dikemudian hari.

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang ke-mudian diimplementasikan menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pandidikan (KTSP) merupakan kurikulum yang dirancang untuk memberi-kan peluang seluas luasnya bagi sekolah dan tenaga pendidik untuk melakukan praktek-praktek pendidikan dalam rangka mengembang-kan semua potensi yang dimiliki peserta didik.

Baik melalui proses pem-belajaran dikelas maupun melalui program pengem-bangan diri (Ekstra Kuri-kuler) agar kemampuan atau life skill terutama ke-mampuan personal (per-sonal skill) yang dimiliki bisa terbentuk dengan baik dan mendapat cukup ruang untuk mengeksperesikan diri secara leluasa, supaya menghasilkan generasi yang berkarakter,berbudaya dan bermoral.Inilah sekarang yang saya tingkatkan di SMP Negeri 6 Bandung, ujar Nita Hidawati S.Pd kepada Warta nasional.

Nita Hidawati yang baru menjabat Kepala SMPN 6

baru setahun menjadi sosok yang bisa ditiru atau menjadi telaudan dan idola bagi para guru dan peserta didik dari kepribadian, menjadi cer-min siswa yang merupakan transpormasi,identifikasi yang harus dilaksanakan secara bersama sama oleh semua stakeholder dalam kesatuan yang organis, harmonis,dan dinamis.

Terbukti dari 1085 siswa di SMPN 6 Kota Bandung yang dididik oleh 63 orang tenaga pendidik, dalam ta-hun 2013 ini SMPN 6 sudah manuai prestasi yakni Juara 1 Karate Tingkat Provinsi JawaBarat,juara 1 Tajimalela (silat) Tingkat Provinsi Jaw-

aBarat bahkan sudah disiap-kan untuk Porda dan juara favorit pengibar bendera sebandung raya, hal itu dibenarkan Nita Hidawati. Nita Hidawati menuturkan disamping meningkatkan program Ekstra Kurikuler walaupun baru satu tahun memimpin SMPN 6 sudah terlihat hasilnya, tepai saya belum merasa puas dan masih banyak lagi yang harus diperbuat terutama di bidang sarana prasarana-dan ingin memiliki per-pustakaan digital (sumber pembelajaran secara online) mekanismenya sudah kita jalani, tegas NITA

(Martua)

BOGOR, WNSeorang guru SMK PGRI 3 Kota Bogor menganiaya belasan

muridnya. Tak terima dengan perlakuan guru tersebut, sejumlah orangtua murid pun menggeruduk sekolah.

Belasan pelajar SMK itu, mengaku dipukul di bagian muka dan kepala. Bahkan, sang guru juga menyuap para korban Rp20 ribu untuk meredam kasus tersebut dan tak melaporkannya ke polisi.

“Kami dipukul karena tidak memfoto-copy soal pekerjaan rumah (PR) yang diperintahkan guru Seni dan Kebudayaan,” kata Yoga, seorang siswa, Selasa (2/4/2013).

Sementara itu, Menurut Kepala Sekolah SMK PGRI 3 Kota Bogor, Ujang Abdurohhim, permasalahan itu sedang diselesaikan. “Sekolah sudah menegur guru tersebut dan akan mempertemukan dengan orangtua murid,” katanya.

Ujang mengatakan, oknum guru yang melakukan penganiyaan tersebut telah mengakui perbuatannya dan saat kejadian berlang-sung sang oknum guru dalam keadaan emosi.

“Tapi, hingga saat ini, pihak sekolah belum memberikan sanksi apapun terhadap oknum guru tersebut,” katanya. (Parlin)

LSM Garda Sesalkan Polda Tak Menindaklanjuti Laporan PEKANBARU, (WN) Dewan Pimpinan Pusat LSM Garda Republik Indonesia mendesak Kapolda serius membongkar indikasi korupsi proyek Peningkatan Jalan Arifin Dusun I Mempelas, Desa Tasik Serai Timur, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis dan proyek kegiatan Peningkatan Jalan Sadar Jaya-Bandar Jaya menuju Desa Muara Dua.

Kajatisu Petieskan Kasus Kerugian Rp 5 Miliar “Bencana Mazo”

Kejaksaan Negeri Bekasi Dilempari Kondom

Pengguna Narkoba Divonis Ringan 4 Bulan

Memalukan, Kantor Bupati Bengkalis Jadi Lokasi Pesta Narkoba

DESAK BONGKAR INDIKASI KORUPSI

SIAK,( WN)Sebelumnya proses penegak-

kan hukum terhadap kejahatan penggunaan narkoba di Penga-dilan Negeri Siak, Sri Indrapura tidak ada yang dibawah satu tahun penjara. Namun untuk Mahendra selaku penggunaan Narkoba yang tertangkap tangan polisi dibuat spesial dengan vonis sangat ringan selama 4 bulan penjara.Dakwaan yang sangat ringan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut di Pengadilan Neregi Siak, mengundang keca-man warga pekan ini.

Rizal Tofavi SH, Humas Pen-

Desakan pengungkapan atas kerugian negera telah dibuktikan dari surat laporan resmi LSM Garda ke Polda. Menurut LSM, proyek yang dikerjakan oleh rekanan PT Tujuh Putra Abadi Perdana Aggregat Base 2000 M x 6 M, Siak Kecil, Bengkalis, sumber dana APBD Beng-kalis tahun 2011, senilai Rp 2.983.066.000 hasilnya asal-asalan dan melanggar hukum.

Ketua LSM Garda Re-publik, Alwi Zalukhy men-gatakan, berdasarkan hasil investigasi dilapangan dite-mukan sejumlah kejangga-lan dalam pengerjaan proyek peningkatan jalan yang merugikan keungan negara. Alwi Zalukhy pun langsung mengungkapkan keraguan-nya atas klarifikasi Polda menyatakan tidak menemu-kan unsur kerugian Negara dalam proyek itu.“Hasil

NIAS SELATAN,(WN)Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara (Kejatisu) dituding telah

memetieskan penangganan kasus dugaan korupsi Bencana Mazo sebesar Rp 5 milyar pada APBD Nias Selatan tahun 2011. Pas-alnya, sampai berita ini dimuat belum pernah memeriksa Bupati Nias Selatan yang disebut sebagai otak atau motor penggerak, bahkan sejumlah Kepala SKPD yang terlibat pun belum ditetapkan sebagai tersangka.

“Kami akan terus mendesak Kejatisu, agar secepatnya mene-tapkan tersangka lain dan segera melakukan pemeriksaan terhadap Bupati. Jika Kejatisu tidak serius, kami akan minta Kejasaan Agung yang memeriksa penyidik yang menanggani kasus tersebut, se-hingga kasus ini bisa tuntas terang benderang, ujar Sekretaris DPW LSM GEMPITA Sumut Syaifuddin Lubis SE kepada Warta Nasional.

Menurut Syaifuddin, jika penyidik kurang bukti, silahkan Ke-jaksaan membebaskan Kepala BPBD Nias Selatan, Ar. Mendrofa, kenapa mengorbankan dia saja?.Disini jelas bupati sebagai otaknya, tetapi Kejaksaan tak mau melanjutkan kasus karena ada udang dibalik batu alias persekongkolan jahat, ujarnya.

Ketua DPK FKI-1 Nias Selatan Erwinus Laia S.Sos MM MH juga menyampaikan hal yang sama. “Kenapa Kejatisu tidak memeriksa Bupati ?, Jika kasus ini dipetieskan, maka kami akan terus mendesak Kajati untuk mundur dan mengawal penanganan kasus ini hingga Bupati sebagai otak segera diperiksa. Itu artinya menciderai azas keadilan. Jadi, siapa pun yang terlibat harus di seret ke meja hijau,”tegasnya. Kasi Penkum/Humas Kejatisu, Chandra Purnama mengaku masih menunggu hasil perkembangan dari Tim Penyidik. (Halawa/aL)

BENGKALIS (WN)Tiga orang pecandu nar-

koba, diantaranya SA (34) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan RE pegawai swasta ditangkap aparat kepoli-

gadilan Negeri Siak, Sri Indrapura kepada sejumlah wartawan mem-bantah ada permainan vonis. “Dakwaan kepada Mahendra tersebut sudah sesuai prosedur hukum, karena tututan Jaksa Penuntut Umum hanya 6 bulan, maka ada per timbangan dari pengadilan Negeri, hanya dituntut 4 bulan, katanya.

Rizal beralasan, bahwa hu-kuman sudah sesuai UU No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127, maka itu yang di-jatuhkan terhadap pelaku ini, jelas Rizal. Sebaliknya, berbagai kalangan menilai bahwa hukuman

itu bisa dibuat kongkalingkong.Belakangan ini kinerja Kejakaan dan Pengadilan Negeri Siak Sri

Indrapura sudah tidak becus. Penegakkan Hukum terhadap sejumlah kejahatan yang ditan-

gani oleh jaksa dan Pengadilan disinyalir bisa dibeli dengan uang, ujarnya (Aw/Al)

Alwi Zalukhy, saat melakukan Insvestigasi disalahsatu lokasi Proyek di Kabupaten Bengkalis

Tiga Pelaku Pesta Sabu-Sabu Dikantor Bupati Bengkalis)

audit dan dokumen Polda tidak dilampirkan dalam surat bernomor B/a/1/2013/Reskrimsus yang ditujukan kepada saya,” ujar Alwi.

Menurut Alwi, pihaknya menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan dengan agregat base 2.000 m x 5 m, pembangunan box culvert 3 unit dan pembangunan 2 unit dulker. Anggaran yang berasal dari APBD Beng-kalis tahun 2011 tersebut dikerjakan oleh PT Mitra Mandau Abadi dengan no-mor kontrak NK-61/SPPP/BM.P/X/2011, dengan pagu dana Rp1.696.138.000,- dan konsultan pengawas PT Sin-urta Kertah Sibayak.

“Selama proyek berjalan, konsultan pengawas dari Dinas PU tidak pernah ada di lapangan dan plang proyek juga tidak pernah terpasang dilapangan. Berapa persen

pencampuran properti ag-gregat kelas C. Dalam gam-bar perencanaan dari STA 0+000 – STA 2+000 seha-rusnya aggregat kelas C dan ketebalan jalan mencapai 30 cm. Namun yang dikerjakan di lapangan hanya 20 cm. Kenapa tidak disesuaikan dengan perencanaan,” tanya

Alwi.Selain itu, katanya, total

ketebalan jalan yang diduga disengaja oleh kontraktor yang diperkirakan menca-pai 1.000 M3 mengakibat-kan kerugian Negara sekira Rp450.724.360,-. Dalam pelaksanan Proyek pen-ingkatan Jalan Sadar Jaya

diduga merugikan Keuangan Negara mencapai miliyaran rupiah sesuai hasil yang telah dilampirkan dalam laporan ke Polda Riau.“Jadi, kita harap Kapolda Riau memperhatikan laporan ini.Jika tidak, kita akan laporkan ke Mabes Polri,” tukasnya

.(Tim)

sian saat berpesta narkoba di salah satu ruangan di Kantor Bupati Bengkalis Provinsi Riau pada Sabtu kemarin. “Benar, tadi malam kami berhasil mengamankan

pemakai narkotika, satu diketahui sebagai PNS satu lagi pegawai swasta,” kata Kapolres Bengkalis AKBP Ulung Sampurna Jaya lewat media selular.

Informasi Warta Nasi-onal, ruang staf ahli dikan-tor Bupati Bengkalis yang dijadikan tempat pesta nar-koba terus menuai kecaman berbagai elmen masyarakat, memalukan. Padahal, belum lama kejadian itu, pesta pe-nyerahan presitasi Adlit Pon Riau, mengundang artis ibu-kota Jakarta, dimana oknum pejabat pemerintah berpe-lukkan dengan artis didepan umum. Itu juga terjadi di Kantor Bupati Bengkalis.

Misliyadi, Sekretaris Komisi II DPRD Bengkalis mengungkapkan, Bupati Bengkalis harus bertang-gungjawab sepenuh terhadap kejadian yang terjadi, fasili-tas negara kenapa bisa di-jadian tempat pesta narkoba.Ini sangat memalukan, baru pertama kali di Indonesia terjadi.Saya menilai Bu-pati Bengkalis gagal dalam membina PNS sehingga hal ini bisa terjadi, ungkapnya.

Saya tegaskan dan saya minta Bupati Bengkalis un-tuk segera mengevaluasi dan melakukan penindakan yang tegas terhadap PNS yang telah mempermalukan. Saya juga meminta Bupati

Bengkalis untuk melakukan test urine setiap PNS yang bekerja dilingkungan Pemer-intah Bengkalis, bukan tidak mungkin kalau sudah fasili-tas Negara digunakan seb-agai tempat menggunakan narkoba ada oknum- oknum PNS yang lain bisa terlibat, paparnya.

“Dalam waktu dekat akan mengkonsultasikan kepada teman- teman di dewan untuk melakukan pemanggilan ter-hadap Bupati Bengkalis guna menjelaskan apa yang terjadi, kita sangat mendukung apa yang dilakukan oleh pihak kepolisan dalam member-antas narkoba di Bengkalis, ujarnya. (SAB/Al)

Edisi 189/ Tahun XIII / 3 - 17 April 2013HUKUM & KRIMINAL

6

Bekasi (WN)Kejaksaan Negeri Bekasi, Jawa Barat, dilempari kondom oleh

mahasiswa dari Forum Studi Mahasiswa Kemanusiaan dan De-mokrasi (FSMKD) Kota Bekasi yang menggelar unjuk rasa mendesak penahanan terhadap mantan Kabid Bina Marga Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi, Bagas Subarnowo dan mantan Sekertaris Camat Bantargebang, Wahyu Mulyana.

Kedua mantan pejabat tersebut, sudah divonis bersalah oleh Mahkamah Agung dalam kasus korupsi dana kompensasi tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Bantargebang tahun 2002 lalu, namun hingga kini yang bersangkutan masih bebas.

Dalam proyek itu terdapat 43 paket bantuan dari Pemprov DKI Jakarta yang nilainya antara Rp39 juta hingga Rp473 juta. Karena perbuatan pelaku, negara dirugikan Rp1,3 miliar.

Sejak lima bulan lalu status keduanya sudah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buronan. Kejari Bekasi sudah tiga kali melakukan pemanggilan pasca vonis MA, tapi yang ber-sangkutan tidak pernah datang.

Ketua FMSKD Kota Bekasi Taryo mengatakan pihak Kejari Bekasi terkesan melakukan pembiaran terkait masalah ini. “Keduanya telah divonis 2 tahun penjara oleh Mahkamah Agung sejak April 2012 lalu. Namun hingga setahun ini Kejari Bekasi belum mampu mengeksekusi kedua koruptor Kota Bekasi itu,” katanya, Selasa, 2 April 2013.

Aksi demo berlangsung kondusif, dan beberapa orang massa ditemui pejabat Kejari Bekasi untuk melakukan dialog. Kasie Pidsus Kejari Bekasi, Semeru mengatakan, saat ini sudah dibentuk tim khusus yang terdiri dari Kasi Pidsus, Kasi Intel dan Kasi Datun untuk menangkap keduanya.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan Kejati maupun Kejagung, dan kami sudah melakukan kerjasama dengan aparat Kepolisian untuk mencari dimana keberadaan Bagas Sabarnowo dan Wahyu Mulyana,” terang dia. “Ini dalam upaya menangkap buron agar lebih optimal,” katanya.

Semeru menegaskan, meski pihak Bagas dan Wahyu mengaju-kan Peninjauan Kembali (PK) tidak menghalangi eksekusi putusan Mahkamah Agung (MA). “PK tidak menghalangi eksekusi, karena putusan MA sudah berkekuatan hukum tetap,” katanya.

Kasintel Kejari Bekasi, Waluyo menambahkan bahwa dirinya sudah menginstruksikan intelijen agar bisa bergerak, mencari dan menangkap dua buronan tersebut. (adi)

OFFICE : Komplek Ruko Pulomas Blok VI No.15 Jl. Raya Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur 13260

Phone:(021) 478 68058 Fax:(021) 472 0542Email: [email protected]

Facebook: Lembaga Swadaya Masyarakat Infasi

Ketua Umum : [email protected] Umum : [email protected] Bidang Hukum dan Ham :[email protected]

Edisi 189/ Tahun XIII / 3 - 17 April 2013HUKUM & KRIMINAL

7

KPK Akan MasukanToto Dalam DPO

............

JAKARTA, (WN)Sudah satu minggu ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mencari keberadaan tersangka kasus dugaan suap terhadap Wakil Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Toto Hutagalung.

Proyek Pembangunan Jalan Lukun Kejari Bidik Tersangka Korupsi

Ketua DPRD Trenggalek Menjalani Sidang Perdana

Mantan Kepala Pajak Bogor Divonis 6 Tahun

Kejati Limpahkan Korupsi Baju Koko ke Kejari Bangkinang

Namun Juru Bicara KPK, Johan Budi SP mengatakan, lembaga antikorupsi be-lum akan memasukkan Toto dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). “Jika dicari tidak bertemu juga arahnya bisa ke sana (masuk DPO),” kata Johan Budi di kantor KPK, Jakarta, Senin (1/4).

Wakil Ketua KPK, Bam-bang Widjojanto, sebelum-nya meminta Toto untuk menyerahkan diri. “Kami masih tetap mencari TH. Tetapi, kepada yang ber-sangkutan didorong supaya segera menyerahkan diri,” kata Bambang ditemui usai meninjau robohnya plafon lobby gedung KPK, Jakarta, Senin (1/4).

Menurut Bambang, jika Toto terus bersembunyi maka

MEDAN, (WN)Kejaksaan Tinggi (Ke-

jati) Sumatera Utara telah menetapkan Ketua Dewan Perwakilann Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Selatan, Effendi sebagai ter-sangka dalam kasus dugaan korupsi Proyek Pembangu-nan rumah dinas dan kantor Bupati Nias selatan ,namun sampai saat ini belum di-lakukan penahanan.

Kepala Seksi Peneran-gan Hukum (Kasipenkum), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara Chandra Purnama menyatakan, pene-tapan tersangka itu dilaku-

PEKANBARU, (WN)Pengadilan Negeri

(PN) Tipikor Pekanbaru kembali menggelar per-sidangan enam terdakwa terkait kasus dugaan pe-nyimpangan dan ban-gunan Islamic Centre di Kab. Pelalawan TA. 2007 - 2009.

Keenam terdakwa tersebut, yaitu H.Amrasul Abdullah. ST selaku pe-jabat pembuat komit-

BENGKALIS, (WN)Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis di Selaptanjang tetap

konsisten melanjutkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengerjaan proyek pembangunan Jalan Lukun menuju Desa Sungai Tohor, Rabu.

Proyek jalan yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Kepu-lauan Meranti tahun 2012 tersebut terindikasi merugikan negara sebesar Rp500-an juta. Dan saat ini kasusnya masih bergulir, di mana sejumlah saksi dalam tahap proses pemeriksaan yang kedua kalinya.

Kajari Bengkalis melalui Kacabjari Selatpanjang, Zainur Arifin Syah, SH, menegaskan, kasus dugaan tindak pidana korupsi pengerjaan proyek Jalan Lukun menuju Desa Sungai Tohor, terus berlanjut.

Kendati sampai saat ini Kacabjari Selatpanjang belum mene-tapkan tersangkanya, namun tim penyidik masih melengkapi ber-bagai berkas dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lainya.

“Untuk menetapkan tersangkanya, harus ada dua alat bukti yang kuat. Nah, untuk itu kita sedang melakukan proses pemer-iksaan terhadap sejumlah saksi terkait. Termasuk pihak rekanan kontraktor yang mengerjakan proyek jalan tersebut,” ujar Zainur.

Dijelaskan Zainur, pihaknya sudah dua kali memanggil pihak rekanan, tapi yang bersangkutan tidak mau datang. Apabila yang bersangkutan tidak mau hadir dalam pemanggilan yang ketiga kalinya ini, tim penyidik akan memanggil paksa.

“Tim penyidik terus berupaya mengumpulkan sejumlah bukti-bukti kuat untuk menjerat para tersangka. Kita telah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pihak mulai dari PPTK, KPA, panitia lelang termasuk koordinator lapangan dan pihak konsul-tannya,” tegasnya.

Menurut Zainur, kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Lukun menuju Desa Sungai Tohor, merupakan salah satu kasus yang menjadi prioritas untuk segera dituntaskan. Untuk itu, tim penyidik saat ini tengah bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti kuat membawa kasus ini ke meja hijau. (pd)

RIAU, (WN)Tim Penyidik Pidana Khu-

sus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, serahkan proses penyidikan dugaan kasus ko-rupsi pengadaan baju muslim atau koko di Pemkab Kampar senilai Rp 2 miliar tahun 2012 ke Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkinang.

Sementara itu, menurut Kepala Seksi Penkum dan Hu-mas Kejati Riau Andri Ridwan SH, menjelaskan kasus terse-but awalnya diselidiki pihak

Surabaya, WNKejaksaan mengkonfirmasi sidang perdana Ketua DPRD

Trenggalek, Jawa Timur, Saniman Akbar Abbas dalam kasus dugaan korupsi pemotongan uang perjalanan dinas 44 anggota dewan setempat akan segera disidangkan awal April. “Kami telah menerima pemberitahuan resmi dari Pengadilan Tipikor (tindak pidana korupsi) Surabaya, Rabu kemarin dengan agenda pembacaan surat dakwaan, ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Trenggalek, Adianto, Sabtu.

Adianto memastikan, tim jaksa penuntut umum (JPU) telah siap untuk mengikuti seluruh tahap persidangan, dengan bukti-bukti yang lengkap serta sejumlah saksi pendukung.

Terdakwa Saniman Akbar Abbas yang juga kertua DPC PDIP Trenggalek itu dijerat dengan pasal 12e Undang-undang tindak pidana korupsi (tipikor), karena diduga telah memotong uang saku perjalanan dinas 44 anggota DPRD Trenggalek, sebesar tiga (3) pesen.

Perbuatan melanggar hukum itu menurut keterangan Adianto, dilakukan sejak tahun 2010 hingga pertengahan tahun 2012. “Ketika perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka berkas tidak mungkin ditarik kembali dan harus disidangkan, sehingga jaksa harus siap segalanya,” ujarnya.

Sejak tahap penyidikan, penanganan hukum Akbar Abbas telah banyak menyita perhatian publik di Trenggalek, terutama semenjak Ketua DPRD itu ditangkap secara paksa oleh tim jaksa di salah satu lobby hotel di sekitar Bandara Djuanda, Sidoarjo dan dijebloskan ke rumah tahanan karena dua kali mangkir dari panggilan kejaksaan. (gnr)

BANDUNG, (WN)Mantan Kepala Kantor Pelayanan Pratama (KPP) Bogor,

Anggrah Suryo divonis 6 tahun penjara. Ia rerbukti bersalah menerima suap dari PT Gunung Emas Abadi (GEA) sebesar Rp300 Juta karena menurunkan besaran pajak perusahaan tersebut. Vonis tersebut digelar di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung , Kamis.

“Mengadili, menjatuhkan pidana terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp200 juta dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 bulan,”.

Hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatannya sebagai PNS dan Kepala KPP Bogor mencoreng insitusi pemerintah. dinilai tidak mendukung program pemerintah terkait pemberantasan korupsi.

“Hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum sebelumnya,” jelas dia. Mendengar vonis tersebut, Anggrah tampak tenang. Jaksa serta Pengacara masih pikir-pikir mengenai vonis majelis tersebut.(gnr)

Intelijen Kejati Riau diserahkan proses penyidikan selanjutnya ke Kejari Bangkinang. “Jadi mulai saat ini kedepannya kasus tersebut penyidikannya diproses oleh Kejari Bangki-nang,” ujarnya.

“Karena kasusnya masih dalam proses penyidikan awal, dan kedepan pihak Pidsus Kejari Bangkinang yang akan menentukan siapa saja ter-sangkanya,” tambahnya.

Ditempat terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Kejari

Bangkinang, Eko Baroto SH, juga membenarkan pihaknya telah menerima limpahan kasus korupsi pengadaan baju muslim (koko) di Pemkab Kampar dari Tim Penyidik Pidsus Kejati Riau.

“Sejak pelimpahan itu proses penyidikan selanjutnya kami yang tangani,”ujarnya.

Menurutnya, kasus terse-but penyelidikannya dilaku-kan oleh Intelijen Kejati Riau. Setelah ditemukan cukup bukti, kasusnya dinaikan ke

penyidikan dan diserahkan ke Pidsus Kejati.

“Namun, oleh Jampidus Kejaksaan Agung (Kejagung), memerintahkan Kejati Riau menyerahkan penyidikannya ke Kejari Bangkinang, pasal-nya tempat kejadian perkara korupsi atau locus delictinya, terjadi di Bangkinang,” ung-kapnya.

Dalam proses penyelidikan pihak Intelijen Kejati Riau, telah memeriksa belasan camat di Bangkinang, dan termasuk

beberapa pejabat di Pemerin-tahan Kabupaten Kampar yang mengetahui terjadinya kasus tersebut sejak awal.

Informasi yang dirang-kum, proyek tersebut menelan anggaran sebesar Rp 2,4 miliar. Agar tidak ditenderkan, proyek ini dipecah ke semua camat dengan cara Penujukan Langsung (PL). Setiap camat mendapat jatah berbeda, ada yang Rp 80 juta hingga Rp 200 juta.

(pd)

akan menyulitkan yang ber-sangkutan. Sehingga, di-imbau untuk menyerahkan diri. Seperti diketahui, tim KPK tidak berhasil men-jemput Toto Hutagalung dalam peristiwa tangkap tangan terkait penanganan kasus dugaan korupsi pe-nyelewengan dana bantuan sosial (bansos), pada Jumat (22/3) siang.

Ketika itu, tim KPK menangkap lima orang, yaitu hakim Setyabudi Tejoca-hyono, Asep Triana (AT) dari swasta, Herry Nurhayat (HT) dan (PPG) Pupung yang merupakan pegawai di Pemkot Bandung dan seorang petugas keamanan di PN Bandung. Bersama penangkapan tersebut, juga ditemukan uang Rp 150 juta

di ruangan kerja Setyabudi dan Rp 350 juta di mobil Asep.

Tetapi sayangnya, Toto yang diduga berada di suatu tempat, ketika hendak akan dijemput sudah tidak berada di tempat yang dimaksud. Kemudian, setelah dilaku-kan pemeriksaan intensif, KPK menetapkan empat orang tersangka, pada Sabtu

(23/3). Keempatnya adalah, Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Sety-abudi, Herry Nurhayat, Asep Triana dan Toto Hutagalung.

Toto merupakan tokoh masyarakat Bandung yang memimpin organisasi ma-syarakat Gasibu Pajajaran dan disebut-sebut orang ke-percayaan Wali Kota Band-ung, Dada Rosada untuk

mengurus kasus Bansos di PN Bandung agar putusan para terdakwa rendah. Serta, agar kasus tersebut tidak menyentuh pihak lainnya. Selain itu, Toto juga meru-pakan pemilik CV Jodam kerap dilibatkan oleh Dada untuk menjembatani dir-inya dengan masyarakat Bandung.

(SP)

Kejati Tetapkan Ketua DPRD Nias Selatan Tersangka

Sidang Islamic Centre Pelalawan Mendikbud Jamin Siswi Hamil Tetap Bisa Ikut UN

kan sejak tanggal 26 Maret 2013 lalu,, namun proses hukumnya masih akan ber-lanjut.

Chandra menambahkan “sudah ditetapkan tersangka, dan saat ini proses hukum-nya masih berjalan, masih ada pemeriksaan saksi-saksi, maupun dokumen dan pena-hanan masih belum dilaku-kan, hal ini akan bergantung kepada proses penyidikan yang tengah dilakukan tim Jaksa yang manangani kasus tersebut”.

Effendi yang juga Ketua Partai Demokrat Kabupaten

Nias selatan, dijadikan ter-sangka terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangu-nan rumah dinas dan kan-tor Bupati Nias Selatan, serta pembebasan tanah yang diduga fiktif, dana yang dikorupsi berasal dari Ang-garan Pendapatan dan Be-lanja Daerah (APBD) Nias Selatan tahun anggaran 2007 hingga 2010 dengan total sebesar Rp. 4,4 miliar.

Effendi dijadikan ter-sangka dalam kapasitasnya selaku Direktur CV Se-latan Jaya, Perusahaan yang menangani kontrak pemban-gunan tersebut.(Yus).

ment, H. Zakri selaku Dir. PT.Langam Sentosa, Ir. H.Syahril selaku pengguna anggaran, Ir. Tasman selaku PLT Kasubdin Cipta Karya Dinas Kompraswil Pelala-wan, Ir. T Fahran Redwan MT selaku Kasubdin Cipta Karya Dinas Kompraswil Kab. Pelalawan, dan Ir. Rah-man Saragih sebagai Super-visor Enginering Konsultan Pengawas PT. Wisatama Arsitek. Demikian dikatakan

oleh Kasi Penkum Ke-jati Riau, Andri Ridwan, Senin (1/4).

“Sidang tersebut men-gagendakan pemeriksaan 2 saksi ,yaitu Prof. DR.Ing Joko dari UGM dan Hari Hariri Bahri selaku Dir. PT. RIMAS IADA yang melaksanakan Pekerjaan Perencanaan (Konsultan Perencana),“tambahnya.

Sekedar informasi, PN Tipikor menggelar per-sidangan kasus dugaan penyimpangan dan ban-gunan Islamic Centre di Kab. Pelalawan berdasar-kan SPRINT-Dik No. 01/N.4.5/F.d.1/05/2012 tgl 28 Mei 2012. Persidan-gan tersebut dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Riau, Rully Afandy, SH dan Kasi Pidsus (Kasi Pidsus) Ke-jaksaan Negeri Kerinci, Robby, SH (pd/rn)

JAKARTA, WNMenteri Pendidikan dan

Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh menegas-kan bahwa siswi sekolah menengah yang tengah hamil tetap berhak mengikuti Ujian Nasional (UN). Alasannya, hak seorang siswi untuk mengikuti UN tidak boleh dibatasi oleh sekolah.

“Tolong dipikirkan lagi apa sih ruginya arek-arek meteng (hamil, red), arek-arek hamil itu sekolah? Seka-rang yang hamil enggak boleh sekolah, lalu yang menghamili? Sudahlah yang gitu-gitu, enggak usah. Yang penting sekolah,” tegas Nuh di kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

Hal ini diungkapkan Nuh menyusul adanya informasi yang beredar bahwa sekitar 22 pelajar di Indonesia ter-ancam tidak dapat mengikuti

UN tingkat SMP dan SMA. 22 Siswa yang dilarang mengikuti UN karena telah melakukan pelanggaran tata tertib sekolah seperti hamil, menikah dini, terjerat nar-koba dan kasus lainnya.

“Pendapat saya, pendidi-kan itu hak setiap orang, edu-cation for all. Oleh karena itu jangan dibatasi untuk mem-peroleh pendidikan karena persoalan status, entah status menikah atau belum me-nikah, status kaya miskin, jangan itu menjadi hambatan untuk mendapatkan hak sekolah,” ujarnya. Karenanya Nuh meminta pihak sekolah tidak menghakimi para siswa yang tersandung masalah. “Kita ingatkan kepala dinas-nya, sekolah itu hak dasar, jangan sampai gara-gara hamil, apalagi ono bojone (punya suami, red,” pungkas Nuh. (parlin/Wilson)

Edisi 189/ Tahun XIII / 3 - 17 April 2013NUSANTARA

8

Ratusan Petani & Buruh Tembakau “Ngluruk” Pemkab

TOLAK PP NO.109/2012

LUMAJANG, (WN)Ratusan petani dan buruh tembakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dan Koalisi Nasional Penyelamat Kretek (KNPK) nglurug kantor Pemkab Lumajang, Kamis, untuk meminta dukungan kepada pemerintah Lumajang agar nasib petani dan buruh tembakau di lumajang.

Pertukaran Pemuda Indonesia Kanada Dilepas

Sosialisasi KBS

PROBOLINGGO, (WN)Perhatian masyarakat terha-

dap nilai-nilai agamis yang telah mendarah daging seakan tak pernah pupus ditelan kemajuan jaman.Hal terseut yang terpatri dalam nurani warga dijalan Cang-kring Kelurahan Kanigaran yang memupuk keislaman mereka dalam satu kegiatan pengajian.

Seperti yang terlihat saat mer-eka menggelar Pengajan umum yang bertajuk Sholawat kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW.Ratusan warga jalan tersebut berbondong-bondong menghadiri pengajian yang ditempatkan di-

GARUT, (WN)Program Petukaran Pemuda Indonesia Kanada (PPIK) di

Kabupaten Garut resmi di lepas oleh Pemerintahan Kabupaten Garut yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan H.Mahmud yang bertempat di AULA Dinas pPendidikan Jalan.

Mahmud mengatakan,kegiatan ini dapat menjadikan momen-tum yang lebih baik bagi perkembangan masyarakat Pemuda pedesaan khususnya bagi desa – desa yang selama ini menjadi tuan rumah bagi peserta pertukaran Indonesia Kanada ini.

Mahmud menambahkan,atas nama Pemerintahan Garut menyampaikan permohonan maaf kepada para peserta PPIK apabila selama 3 Bulan berada di Kabupaten Garut ada yang kurang berkenan bagi para peserta,”apabila ada menemukan hal hal yang positif beritahukan teman,namun ababila hal yang kurang berkenan beritahu kami agar bisa memperbaikinya”ujar Mahmud.

Kegiatan Pertukaran Pemuda Indonesia Kanada sendiri ber-langsung selama Tiga Bulan Di Desa.Depok Kecamatan Cisompet serta Desa Kondang Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut.(Iwan

Warga Kanigaran Gelar Pengajian Umumrumah Faisol, salah satu warga setempat. Ketua panitia penga-jian umum mengatakan, adanya kegiatan pengajian dilingkungan warga cangkring ini merupakan rutinitas yang selalu dilaksanakan oleh warga setempat.Ini bentuk perhatian yang sangat dalam terhadap nilai agamis pada warga cangkring.Disamping itu warga disini secar kompak bahu mem-bahu menyelenggaran acar yang sifatnya keagamaan.”ujar Natu.

Bisa jadi penjelasan panitia ini sangat terasa, saat pengajian ini digelar dirumah Faisol yang selama ini tercatat sebagai salah

satu pengurus Partai di DPC kota Probolinggo. “Yang terpenting dari digelarnya pengajian umum ini dapat menambah wawasan keislaman bagi warga sekitar jalan cangkring.”ungkap Faisol.

Dalam kesempatan penga-jian ini, menghadirkan muba-ligh KH.Abdullah Sattar yang berasal dari Lumjang. Tauziah kayai kharismatik yang sesekali diselingi dengan humor ini, seakan menghipnotis jamaah undangan pengajian, sehingga apa yang disampaikan oleh Kyai Sattar, warga jalan tersebut mengikuti-nya secara seksama. Nampak

hadir dalam deretan undangan di Pengajian umum ini, H.Suhadak pengusaha yang cukup sukses dikota Probolinggo yang sekal-igus calon walikota dalam bursa Pilkada mendatang.Begitiu juga dengan hadirnya beberapa ulama dan tokoh masyarakat disekitar tergelarnya acara pengajian ini. Lain halnya dengan Faisol sebagai tuan rumah dari agenda tersebut yang berharap kegiatan semacam ini, akan trus dilaksanakan se-cara berkesinambungan sehingga ukhuwah islamiah dikalangan warga jalan cangring dan seki-tarnya akan terus terjalin. (sh)

APTI menentang kebi-jakan yang tidak adil dan berimbang terhadap perta-nian tembakau. Panel Barus selaku pengurus pusat ko-alisi nasional penyelamat kretek melalui rilisnya di-hadapan sejumlah wartawan mengatakan, dalam kaitan ini, petani dan buruh tem-bakau lumajang mengimbau pemerintah lumajang untuk lebih mendengar suara hati para petani tembakau, seb-agai warga negara Indonesia. “Itu lebih baik, daripada me-nerima kebijakan pertanian yang tidak komprehensif dan merupakan dorongan pihak lain yang tidak paham akan situasi yang sesungguhnya,” ujar Panel Barus Ketua Ko-alisi Nasional Penyelamatan Kretek.

Dia menambahkan,di

Gerak Cepat BPBD Lumajang Tangani Bencana Alam

Perubahan Kurikulum Tak Mengada-Ada

Lumajang ini, tembakau merupakan sumber peng-hidupan bagi 21 ribu jiwa keluarga petani dan 15 ribu buruh dari pekerja indus-tri tembakau. Menurutnya, dengan terbitnya PP anti tembakau ini, 36 ribu rakyat kabupaten lumajang sedang terancam. “ Oleh karena itu, Koalisi Nasional Peny-elamatan Kretek terfokus pada pencabutan PP - anti tembakau dan mendorong munculnya UU baru yang secara komprehensif melind-ungi tembakau,” imbuhnya.

Masih menurut Panel Barus, aksi demo damai kali ini berharap Bupati Lumajang berpihak pada petani tembakau. “ Petani tembakau Lumajang akan meminta pernyataan sikap kepada Bupati Lumajang

secara tertulis, bahwa Bupati Lumajang mendukung per-juangan petani tembakau,” ujar panel Barus.

Seperti diketahui, aksi damai yang digelar didepan kantor Pemkab Lumajang ini berjalan damai. Dan aksi demo damai ini memin-ta dukungan pemerintah lumajang untuk menentang usaha para petinggi organ-isasi kesehatan dunia yang ingin mengambil hak-hak mereka sebagai petani tem-

bakau, Pada intinya aksi demo damai ini meminta agar pemerintah mencabut PP No.109/2012 Tentang pengamanan Bahan yang mengandung Zat Aditiv dan dikeluarkannya PP No 109/2012 itu dinilai sebagai Penindas petani tembakau.

Dalam aksi itu, Bupati Lumajang Dr. Sjahrazad Masdar langsung menemui para pendemo dengan me-naiki truk dan langsung melakukan dialog dengan

massa. Dalam pidatonya dihadapan para pendemo, Bupati Lumajang Dr. Sjaraz-ad Masdar mengatakan, kedatangan massa ini bukan untuk demo tetapi silatur-ahmi. apalagi dirinya sudah menghubungi Gubernur Ja-tim Soekarwo terkait den-gan kedatangan pendemo. “ Saya menemui pendemo, dan ini bersifat silaturahmi, dan saya sangat mendukung aksi damai ini,,” ujarnya Sjarajad. (Fh/Nzr*)

LUMAJANG, (WN)Bencana memang tidak

bisa disangka datangnya, seperti angin puting-bel-iung yang tiba-tiba men-erjang wilayah Kabupaten Lumajang, tepatnya di dua wilayah Kecamatan berbeda, di wilayah Kecamatan Sen-duro dan Rowokangkung. Angin berkecepatan tinggi menerjang puluhan rumah warga hingga berantakan dan mengalami kerusakan den-gan kategori berat dan ringan.

Rochani,S.Sos Kepala Badan Penanggulangan Ben-cana Daerah (BPBD) Ka-bupaten Lumajang ketika dikonfirmasi menyatakan bahwa bencana angin puting-beliung itu terjadi selama 2 hari berturut-turut di dua wilayah Kecamatan, ma-sing-masing Senduro dan Rowokangkung. Akibatnya, puluhan rumah mengalami kerusakan. ”Dari inventari-sasi yang kami lakukan, ben-cana angin puting-beliung yang menerjang Desa Argo-sari kecamatan Senduro yang berada di lereng Gunung Se-

meru dan dihuni oleh warga Suku Tengger. 3 Dusun yang berantakan yakni Dusun Ge-dok, Dusun Argosari dan Dusun Pusung Duwur,” kata Drs Rochani.

Menurut Kepala BPBD Kabupaten Lumajang ini, bencana angin puting-beliung ini menyebabkan sekitar 23 rumah yang dilaporkan rusak berat dan ringan. ”Rata-rata atap rumah warga yang ke-banyakan sederhana karena dibangun semi permanen mengalami kerusakan dan tidak bisa ditinggali lagi. Kerugian warga suku Teng-ger ini bervariasi dan total-nya mencapai puluhan juta rupiah,” kata Rochani.

Selain itu, untuk bencana yang sama dan menerjang di wilayah Kecamatan Rowo-kangkung, dilaporkan men-gakibatkan sebuah rumah roboh. Kejadian itu men-impa Matoha, warga Dusun Legong RT-03/RW-01, Desa Dawuhan Wetan, Kecamatan Rowokangkung. Dimana, bagian dapur rumahnya yang dibangun semi permanen,

ambruk diterjang puting-beliung dan diperkirakan mengakibatkan kerugian Rp. 3,5 juta. Dengan kejadian itu, BPBD Kabupaten Lumajang langsung menerjunkan per-sonil untuk melakukan pen-anganan dan inventarisasi di lapangan setelah mendapat-kan informasi peristiwanya. Hasilnya, rumah warga di dua Kecamatan ini terpantau berantakan dan mengakibat-kan para penghuninya harus pindah tinggal sementara waktu.

“Ini untuk rumah warga yang rusak parah. Namun, untuk yang rumahnya rusak ringan, tapi atapnya beran-takan ketika hujan turun, rumahnya tiak bisa ditinggali lagi karena tanpa atap,” jelas Kepala BPBD Kabupaten Lumajang ini. Melihat pen-deritaan warga terdampak bencana angin puting-beliung ini, BPBD Kabupaten Luma-jang pun mengajukan ang-garan bantuan dan santunan kepada Bupati Lumajang melalui Pos Biaya Tidak Terduga untuk meringankan

penderitaan mereka. ”Pengajuan sudah kami

ajukan kepada Bupati, dan melihat masyarakat yang menderita ini rata-ratra warga kurang mampu, terutama yang di Desa Argosari le-reng Gunung Semeru, maka bantuan ini akan segera dis-alurkan. Rencananya, se-cepatnya Bupati Lumajang sendiri yang akan meny-alurkan bantuan ke lokasi untuk meringankan pend-eritaan masyarakat terdam-pak bencana ini,” Rochani, S.Sos. Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPBD Kabupaten Lumajang juga mengimbau kepada warga, untuk tanggap ketika mema-suki musim bencana seperti yang terjadi saat ini. “Kami juga mengimbau warga untuk menebang sendiri kayu yang berusia tua dan besar serta kondisinya lapuk karena ber-potensi roboh ketika terjadi tiupan angin kencang seperti puting-beliung ini. Sebab po-tensi bencana angin puting beliung ini, bisa terjadi di 10 wilayah Kecamatan yang

berbeda dan rawan bencana,” bebernya.

Diantara wilayah Ke-camatan Kota Lumajang yangrawan diserang angin puting beliung yakni Tekung, Padang, Tempeh, Gucialit, Sukodono, Randuagung, Yo-sowilangun dan sejumlah Ke-camatan lainnya. Untuk itu, kewaspadaan yang disam-paikan melalui imbauan ke-pada warga, kerap dilakukan agar potensi bencana yang membahayakan keselamatan warga bisa diantisipasi.

Tidak hanya itu saja, Ro-chani juga mewanti-wanti, bahwa potensi terjangan ben-cana angin puting-beliung se-bagai dampak cuaca ekstrem ini, sangat perlu diwaspadai masyarakat. “Kesiap-siagaan dan tanggap darurat untuk po-tensi bencana puting-beliung telah kami lakukan. Karena, potensi bencana ini menjadi musim tertentu yang harus kami sikapi secara serius di wilayah Kabupaten Luma-jang yang merupakan wilayah rawan bencana,” demikian pungkasnya. (FH.sf)

KOTA BEKASI, (WN)Dalam rangka menindaklanjuti salah satu program 120 hari

kerja Walikota dan Wakil Walikota Bekasi yaitu launching Kartu Bekasi Sehat (KBS) yang dijadwalkan pada tanggal 20 Mei 2013, Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial menyelenggarakan sosialisasi KBS, Selasa, 2 April 2013.

Dihadiri oleh camat dan lurah se-Kota Bekasi, sosialisasi KBS tersebut berlangsung di Ruang Rapat Walikota Bekasi lantai 1.

Wakil Walikota Bekasi H.Ahmad Syaikhu memimpin langsung acara sosialisasi KBS ini. Ikut mendampingi, Asda 1 Setda Kota Bekasi Jumhana Luthfi, S.Sos, MSi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi drg.Anne Nur Candrani Handayani, MARS dan Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi Drs.Alexander Zulkarnain, MSi.

“Penerima KBS harus tepat sasaran dan berdasarkan hasil evaluasi di lapangan. Para camat dan lurah memvalidasi 120 ribu data yang sudah ada di dinas kesehatan pada range waktu 2 – 17 April 2012”, ujar Wakil Walikota Bekasi.

Selanjutnya, H.Ahmad Syaikhu mengatakan range waktu ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kalau data yang ada sudah pas dengan kondisi di lapangan tidak perlu diubah dan kami akan berikan soft copy datanya supaya bisa langsung diteliti dan dicocokkan di lapangan.

Harapan saya, supaya tidak mudur dari jadwal yang ditetap-kan, selama 2 hari (18-19 April 2013) adalah waktu untuk camat menyerahkan data ke dinas kesehatan, data yang akan diserahkan tersebut diterima dari lurah berdasarkan evaluasi di lapangan yang dikoordinatori oleh masing-masing RW dan RT setempat, kemudian dinas kesehatan melakukan input update data, mana yang masih tetap dan mana yang ada perubahan. Semua jajaran terkait dapat menepati jadwal sehingga tidak berdampak pada perubahan tanggal launcing KBS ini.

Ditambahan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, sebanyak 383.473 jiwa penduduk Kota Bekasi sudah mendapatkan jamkes-mas. 120 ribu data yang akan menerima KBS itu disandingkan dengan data yang sudah ada di jamkesmas agar ketika ada du-plikasi data dapat kita hapus dan kemudian diverifikasi kembali oleh dinas sosial apakah sesuai dengan kriteria penduduk miskin Kota Bekasi.

Ada 12 kriteria penduduk miskin Kota Bekasi dan telah dis-epakati tidak harus semua kriteria itu dipenuhi, cukup 5 saja sudah bisa sebagai penerima KBS, dan yang terpenting camat dan lurah paham akan kriteria ini supaya dapat mensosialisasikannya ke koordinator di lapangan yakni RW dan RT di lingkungan masing-masing, jelas Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi. (red)

JAKARTA, (WN)Pres iden Sus i lo

Bambang Yudhoyono menegaskan pemerin-tah tidak mengada-ada dalam menyempurnakan kurikulum pendidikan, namun berangkat dari upaya menyesuaikan dengan perkembangan

kehidupan nasional dan era globalisasi.

“Pendidikan itu dinamis, termasuk kurikulumnya se-hingga tidak bisa dikatakan mengada-ada kebijakan pengembangan kurikulum. Kita sesuaikan dengan perkembangan situasi,” ka-tanya saat membuka rapat

kabinet terbatas bidang pen-didikan di Kantor Presiden Jakarta, Selasa.

Meski demikian, kata Yudhoyono, perubahan kuri-kulum oleh pemerintah juga harus memiliki urgensi dan tujuan yang tepat dan benar.

Dia juga meminta pan-dangan masyarakat, kalan-

gan legislatif dan praktisi pendidikan mesti diperha-tikan.

“Di antara pandangan yang disampaikan adalah pandangan jangan sampai perubahan ini karena ganti menteri atau memberikan beban pada orang tua yang kurang mampu untuk siap-

kan teks buku pelajaran yang baru. Pandangan itu patut didengar,” katanya.

Sembari mengutip lapo-ran Wakil Presiden, Yud-hoyono mengatakan kuri-kulum ini perlu dibahas lagi di tingkat kabinet agar bisa nanti diimplementasikan dengan baik. (son)


9

Bupati: DPRD Sandera Uang Rakyat Rp700 Miliar

APBD 2013 NIAS SELATAN

NIAS SELATAN, (WN)DPRD Nias Selatan dituding telah menyandera uang rakyat sebesar Rp 700 miliar. Hal itu terkait belum disahkannya APBD 2013 oleh DPRD. Demikian disampaikan Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi pada acara wisuda mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nias Selatan, Kamis.

Di Bengkalis Anggaran Proyek Jalan Disunat

Proyek Jalan Poros Sekodi Teluk Lancar Bau Korupsi

Proyek Jaringan Listrik Tenaga Surya Dibuat Siluman

Usut Proyek di Desa Tajung Harapan KAMPAR KIRI, (WN)

Proyek Pembangunan in-fastruktur penghubungkan Desa Tajung Harapan, Kecamatan Kampar Kiri sangat mempriha-tikan. Pasalnya, proyek jalan tersebut yang dibiayai dari dana PMPN Mandiri mulai tahun 2010 sampai tahun 2012 telah mey-alahi perencanaan. Itu terlihat dari bangunan drainase di Dusun III Rawa Makmur, Desa Tajung Harapan.

Mantan LPM menjelaskan, saat melakukan investigasi peren-

NIAS BARAT,( WN)Proyek Listrik Tenaga Surya di Pulau Hinako, Nias Barat dari APBN/

Kementria Pemerdayaan Daerah Tertinggal (KPDT) senilai Rp 2,4 miliar telah terindikasi korupsi. Pasalnya, dalam pengerjaannya dibuat siluman karena tanpa mencantumkan papan plang proyek. Duduh, Kepala Kerja Teknis menyatakan, bahwa perusahaan pelaksanaan atau pemenang tender proyek tersebut, adalah PT Fokus Indo Laitin, yang berdomisili Kantor Kota Ancol Pademangan. A.Nila Waruwu mengatakan, sampai saat ini mereka tidak mengetahui darimana asal usul dana proyek. Proyek itu adalah proyek siluman tanpa papan plang.Adanya listrik tersebut, hanya 90 kepala keluarga yang kedapatan sedangkan warga yang berada dipulau tidak kedapatan.

Kepala Desa Edakristian Marunduri juga sangat kecewa dengan proyek tersebut, sejak ada, pengerjaannya tidak transparan, lihat saja papan plang proyek tidak terlihat, selain itu, bestek yang digunakan dilapangan bukan bestek perencanaan yang disahkan oleh Kemetrian KPDT, ujarnya.

Saya berharap, proyek tersebut harus diusut pihak penegak hu-kum, agar dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga proyek proyek lainnya memasang papan plang, apalagi proyek itu sampau bulan Maret ini belum selesai dikerjakan, (Alw)

BENGKALIS, (WN)Disejumlah lokasi pem-

bangunan proyek PU, Bidang Binamarga dan Pengairan diKabupaten Bengkalis ban-yak fisik proyek terbengkalai, bahkan terjadi pemutusan kontrak kepada perusahaan rekanan, pencairan pem-bayaranya tidak sesuai pers-en fisik dilapangan dengan

“Bapak-ibu tahu, seka-rang APBD Kabupaten Nias Selatan hampir menem-bus Rp 700 miliar, tetapi sekarang di DPRD, seper-tinya kami disandera.Sam-pai sekarang hasil evaluasi dari pemerintah provinsi ti-dak dibahas oleh pimpinan DPRD,” ujarnya.

“Saya mau katakan, hai kita pejabat, jangan me-nyandera uang rakyat.Jangan karena kepentingan pribadi atau tidak senang dengan bu-pati, uang rakyat yang ham-pir Rp 700 miliar itu, tidak dibahas bahkan disandera.Ini saya laporkan kepada mahasiswa, saya laporkan kepada rakyat karena uang yang akan disandera itu adalah uang bapak ibu seka-lian bukan uang saya.”

Bupati Idealisman Dachi juga mengatakan, apabila pimpinan DPRD tidak mau

BENGKALIS, (WN)Sejumlah proyek pen-

ingkatan jalan di Kabupaten Bengkalis yang dibiaya me-lalui APBD 2012 melalui SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis berbau korupsi. Salah satunya peker-jaan peningkatan jalan Sekodi teluk lancar yang dikerjakan oleh rekanan PT.Tri Bina Insani dengan nilai kontrak Rp.4,890,382,000 di bawah pengawasan PT. Sinurta Kar-tah Sibayak (SKS) sebagai konsultan pngawas, dilapan-gan pelaksanaan.

H a s i l p e m a n t a u a n wartawan, terlihat pelaksa-naan pekerjaan sudah tidak

canaan awal salah satu drainase volume pajang kurang lebuh 250 meter dengan kedalamnya 50 cm lebar atas parit 70 cm pondasi bawah lebar 50 cm den-gan ketebalan dinding beton 15 cm. Sedangkan yang dikerjakan dengan pajang kurang lebih 200 meter dengan lebar atas parit 40 cm dengan lebar pondasi lantai 20 – 30 cm dengan ketebalan dinding beton 10 cm dengan kedalam 40 cm.

Menurutnya, peyimpangan dalam pelaksanaan proyek di-

harapkan untuk segera dibe-nahi oleh Pemerintak Kabupaten Kampar dan aparat penegak hukum.Sudah seharusnya Ketua Pelaksanaan Proyek dan Kepala Desa Tajung Harapan diperiksa untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang disunat tersebut, ujarnya. Ia menambahkan bahwa buka hanya itu saja yang di duga terjadinya peyimpangan dalam pelaksanaan proyek di desa Tajung Harapan. Ada juga pem-bangunnan bloggren di depan halaman Kantor desa Tajung

Harapan melalui anggaran dana TA 2012 yang seharusnya pem-bangunan bonggren tersebut jalan semenisasi dengan pajang 80 meter dengan lebar x2 meter ketebalanya 15 cm yang di biayai anggaran sebesar Rp 130 juta.

Sedangkan yang di kerjakan paling pajang 40 meter lebih dengan lebar x 2 meter ketebalan 10 cm. Disini juga sudah terjadi peyimpangan akibat kelalaian pengawasan dari Desa setempat dan di harapkan semua proyek dapat diusut peneggak Hukum,

tegasnya. Informasi War ta Nasion-

al, dalam pelaksanaan proyek tersebut mulai dari pembangu-nan insfastruktur penghubung antara Kecamatan Desa dan penghubung antara RT telah ter-jadi pentimpangan uang negera, sehingga hasilnya jalan sangat sulit dilalui kendaraan roda dua. Kepala desa Tajung Harapan dengan rekan proyek ada kong-kalikong, sehinga mutunya tidak dapat di nikmati oleh masyarakat setempat. (Alw)

membahas dan mensahkan APBD 2013, dia akan mel-aporkan hal tersebut kepada rakyat Nias Selatan. “Kalau nanti pimpinan DPRD tidak mau bahas, tidak mau sah-kan, apa lagi dengan soal gratis uang kuliah, nanti saya lapor kepada rakyat.

N a n t i k a l a u t i d a k dibayarkan uang kuliah, ka-lau nanti terlambat, mohon maaf.Bukan karena pemer-intah, tetapi ada sekelompok kecil di DPRD, termasuk unsur pimpinan DPRD me-nyandera uang rakyat.Saya tidak takut menyampaikan ini kepada rakyat karena setiap tindak tanduk saya, saya laporkan kepada rakyat bukan kepada DPRD, karena rakyat yang memilih saya,” ujarnya.

Menurut Idealisman, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan akan selalu siap dan

komitmen untuk memban-gun dunia pendidikan. Apa yang menjadi nota kesepaka-tan antara pimpinan yayasan dan pemerintah daerah akan tetap dilanjutkan sampai 5 tahun masa pemerintahan-nya.

DPRD BANTAHSementara itu, terkait

hal itu, DPRD Nias Selatan, Sabtu, sedang membahas APBD 2013.Pihak DPRD

membantah bila menyan-dera uang rakyat seperti yang dituding oleh Bupati Idealisman.

“Ini karena keterlam-batan hasil evaluasi dari provinsi sampai ke kami sehingga pembahasannya se-dikit terhambat,” ujar Ketua DPRD Nias Selatan Effendi.

Informasi yang dikum-pulkan Sadarionline, pihak DPRD juga harus mengore-ksi beberapa mata anggaran

yang sudah diusulkan. Se-bab, beberapa anggaran yang sudah dicoret saat diusulkan, tetapi pada hasil evaluasi yang sampai ke DPRD ang-garan yang dicoret tersebut masih ada, temasuk ang-garan untuk alat transpor-tasi berupa mobil Bupati Nias Selatan seharga Rp 1,2 miliar. Menurut DPRD, ang-garan itu tak perlu ada dan mereka telah coret.

(Delis Ndruru/Al)

harga yang dicairkan kepada rekanan.

Salah satu proyek pen-ingkatan jalan Sekodi Te-luk Lancar, yang dikerjakan rekanan PT Usaha Kita Abadi. Pihak Dinas PU Binamarga, telah mencairkan Anggaran 85 persen, sedangkan fisik yang telah selesai dilapangan, diperkirakan, kurang lebih

40 persen, anggaran, yang di Alokasikan dalam pemban-gunan tersebut, sebesar Rp 4,3 miliyar.

Pantua Warta Nasional, terlihat sejumlah geotek alas timbunan tanah dan Bec, su-dah terburaik diatas, sehingga ketebalan Bec, yang ada dilo-kasi kurang lebih 7-10 Cm, sedangkan dalam perencaan tanah timbunan kurang lebih 30 Cm, dan ketenalan Bec 25-30 Cm, dengan folumen kurang lebih 2 000 meter.

Dan begitu juga proyek peningkatan jalan Teluk Lan-car Sekodi, yang dikerjakan oleh PT Dafu Putra Silahindo, telah dicairkan dana sebesar, 65,78 persen, dari nilai awal, sebesar Rp 4,9 miliyar. Fisik yang ada dilapangan tidak sesuai dengan tidak menca-pai 30 persen, dan diduga rata-rata mengalami kelebihan

pembayaran kepada Rekanan mencapai miliaran rupiah.

Ket ika has i l temuan w a r t a w a n d i l a p a n g a n , mencoba konfirmasi kepada dinas PU Binamarga Beng-kalis, namun disayangkan jajaran Dinas PU Bidang Binamarga Bengkalis tidak bisa dijumpai. Kepala Dinas Binamarga yang lama, Ir. Muhamad Amin, M,Eng telah pindah Dinas , di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, Bengkalis. Sedangkan KPA, H.Ngawidi, ST.MT, telah pindah di Dinas yang sama, Tarcip.

“Ermi Faisal, ST PPTK, telah aling fungsi tugas menjadi, mejabat, sebagai Kepala Bidang Binamarga, Bengkalis, kedua Pejabat yang seharusnya bertanggung jawab dalam pengguna Anggaran tersebut, diduga Bupati

Herliyan Saleh, melindungi, sehingga sampai sekarang tidak tersentu Hukum.

Saat wartawan mencoba konfirmasi melalui Ermi Faisal, ST, yang pada saat itu, sebagai PPTK, ternyata Ermi Faisal, tidak bisa dijumpai diruanganya, saat wartawan meminta izin kepada stafnya, ia menyatakan, Bos tidak bisa ditemui, lagi sibuk. “ kata Stafnya,”

H a l i n i , m e m b u a t pertanyaan ditengah –tengah Masyarakat, saat dijumpai wartawan, dilokasi proyek, Andi selaku pemuda Desa sekodi , menyatakan, ia sangat menyangkan kucuran Anggaran pembanguna jalan tersebut, sudah duakali di Anggarankan namun apa yang terjadi hanya menghambur-hamburkan uang rakyat saja.

(Alwi)

Ketua DPRD Adukan Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah ke KPKNIAS SELATAN (WN)

Ketua DPRD Nias Selatan, Ef-fendi meminta Komisi Pemberan-tasan Korupsi (KPK) menangani kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Pemerinta Kabupaten Nias Selatan, hal ini, effendi disampaikan kepada wartawan saat ditemui di kediamanya di jl A Yani no 78 Teluk Dalam.

Ketua DPRD menuturkan bahwa pihaknya telah membuat laporan ke KPK pada tanggal (3/1). Laporan itu atas dugaan korupsi pengadaan tanah pembangunan RSUD Nias Selatan dan pembangunan Kantor Pemerintah Nias Selatan dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp 30,9 miliar.

KPK sendiri telah menangapi aduan Ketua DPRD Nisel Effendi melalui surat nomor: R-300/40-43/01/2013 perihal pengaduan ma-syarakat tertanggal 3 Januari 2013. Dalam suratnya, ke KPK me-nyampaikan, pengaduan Ketua DPRD tersebut telah ditelaah dan kini sedang diproses lebih lanjut.

Ketua DPRD Nisel Effendi mengatakan, telah menerima surat tang-gapan tersebut dari KPK pada akhir pekan lalu. Isinya menjelaskan, KPK telah menelaah dan sedang mendalami lebih lanjut pengaduan kami terkait dugaan korupsi di Nias Selatan, ujar Effendi.

Bupati Nisel, Idealisman Dakhi saat dikonfirmasih menyalahkan ketua DPRD. “Selaku ketua DPRD bukan begitu kelakuanya, saya maklumi mereka itu, karena tidak mempunyai pendidikan, karena tamatan hanya izasah paket C, kata Idealisman kepada wartawan.

Bupati mengatakan keputusan melalui Rapat paripurna DPRD sudah disetujui Anggaran untuk pengadaan tanah tersebut, dan itu tidak bisa diubah-ubah, menurutnya ia selaku Kepala daerah menagapi kelakuan DPRD tersebut, mungkin karena tanah dia belum dibelih, ujarnya bupati. Bupati memamparkan pada tahun 2011, tanah ketua DPRD Nias selatan di ganti rugi oleh Pemerintah Nisel, sebesar Rp 150.000/meter. Jika ketua DPRD melakukan hal seperti yang saya dengar ini, maka pihaknya tidak gementar sedikitpun, akan ditung-gunya, karena pengguna Anggaran sudah sesuai proses peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tak mungkin Anak merubah keputusan Bapaknya, kata bupati (Al)

sesuai dengan perncanaan, yang seharusnya pekerjanya tersebut sudah habis masa kontraknya, sedangkan saat tim wartwan turun kelapangan pada (13/3) terlihat bahwa proyek tersebut masih dalam pekerjaan.

Beberapa unit mobil dan truk yang sedang melansir tanah timbunan selain itu, satu unit alat berat. Ironisnya, bahwa penikatan jalan tersebut sudah tiga kali di Anggarkan dari TA 2010-2011 -2012, jumlah Anggaran menca-pai Rp 14 miliar rupiah.

Namun sampai saat ini proyek tersebut tidak siap-siap, sedangkan volume target hanya 2 000 M. penjelasan Anggaran yang disalurkan pada TA 2010 Rp 1,7, Miliyar namun tidak

terlaksana pekerjaan dilapangan, pada TA 2011 menikat Anggaran Rp 9,3, Miliyar Rupiah namun disinyalir bahwa terindikasi ko-rupsi yang merugikan keuangan Negara mencapai Rp 3,2 Miliyar Rupiah.

TA 2012 disalurkan Angga-ran untuk biaya lanjutan pemban-gunan jalan tersebut, senilai Rp .4,890,382,000 dan disayangkan dalam tiga kali Anggaran untuk pembangunan Proyek tersebut ti-dak selesai, dan disinyalir bahwa diduga ada terkaitan korupsi berjemaat dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Kepala Dinas , M.Nasir ST.MT M.Nasir menyarankan wartawan untuk konfirmasi Ermi Faisal.ST sebagai Kabid Bina

Marga Bengkalis. Saat Wartawan konfirmasi Ermi Faisal, ia menye-butkan bahwa proyek tersebut telah dicairkan kepada rekanan sebesar 55% persen dan soal pelaksanaan teknis Ermi menu-turkan ketebalan Bese B 15-20 Cm, dan kontrak telah diputus pada akhir bulan Desember 2012 lajutnya tanyakan langsung ke-pada PPTK kata Ermi Faisal.

Ketika wartawan konfirmasi PPTK, Agus Tazia (Tizen ) ST, “ Agus Tazia.” Menjawab, bahwa proyek tersebut telah diputus kontrak pada 31 Desember 2012, soal pekerjaan yang masih dilak-sanakan oleh rekan itu, pihaknya tidak mengetahui, dan pihaknya tidak pernah kelapangan.

Selain itu, Agus Tazia men-

egaskan, bahwa ketebalan yang direncanakan dari awal, 15-20 cm, penimbunan tanah, selain itu, ketebalan Bese B, 15-20 Cm, lebar 6-7 m. pajang target 1,500 M. penimbunan tanah, dan Bese B, sedangkan yang dilaksanakan dilapangan tidak mencapai tar-get yang dituturkan Agus Tizia, selain itu, perbedaan persetasen pembayaran dari pernyataan Ermi Faisal, Agus menyatakan hanya 40 % dan dalam waktu 1 menit berubah menjadi 45 % keterangan Agus Tizin kepada wartawan

Kejadian ini, Alwi Zalukhy Ketua LSM Garda Republik DPD Riau dan M,Rafi Ketua DPC Garda Republik Kabupaten Bengkalis, menagapi serius , Alwi meminta Komisi Pemberantas

Korupsi ( KPK ) supaya turun-tanya menangani kasus korupsi dibengkalis, karena penegak Hu-kum lain yang ada diwilayah Riau sudah tutup mata atau mandul. Kata Alwi dalam waktu dekat

pihaknya segera melaporkan ke KPK pasalnya bukti sejumlah proyek yang merugikan Uang Rakyat dibengkalis telah ada ditanganya, tegas Alwi.

( Tim)


10

Perawatan Gedung DPRD Banten Diduga Fiktif

Diduga di Korupsi BerjamahKEGIATAN BELUM RAMPUNG GEDUNG UPTT DKP

SERANG, (WN)Pembangunan Gedung dan Sarana (UPTT) Unit Pelaksana Teknis Terpadu Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Kabupaten Serang, di Kecamatan Pontang pada tahun 2012, terkesan kejar target, dan diduga sarat korupsi, permasalahannya pekerjaan yang dilakukan bulan September sampai dengan Desember tahun 2012 lalu, pekerjaan Molor hingga maret 2013 sekarang.

Diduga Kerugian Pembebasan Lahan Puspemkab Rp80 Miliar

Mau Dikorupsi, PJU Dibangun Tembok Penahan Tanah

Dari pantauan Tim In-vestigasi Warta Nasional, beberapa hari yang lalu, peroyek gedung UPTT yang menelan anggaran sebesar 4,7 miliyar, sangatlah iro-nis dan memperhatinkan, masalahnya kegiatan yang seharusnya selesai desember 2012 lalu, hingga kini masih dalam pekerjakan dan nam-pak pegawai bangunan yang sedang memasang paving block, dan gedung sangatlah kumuh dan semerawut, sep-erti kotoran hewan ternak, sampah,dan hewan wereng berserakan di luar dan dalam gedung, hingga tembok ge-dung sangatlah kotor.

Ada beberapa lagi dari hasil pantauan tim war-

SERANG, (WN)Sangat ironis gedung DPRD

Provinsi Banten yang sangat megah ini terkesan jorokdan kumuh, padahal perawatan dan pemeliharaan setiap tahun menelan ratusan juta hingga miliaran rupiah, yang seharus-nya gedung tersebut terawat kebersihannya dan terpelihara sarana gedung di dalamnya.

Tetapi sebaliknya hampir

BANTEN, (WN)Banyaknya pembangunan gedung tak memiliki papan plang

proyek dan dikerjakan kejar target yang terkesan asal jadi hingga menimbulkan evek negatif, contohnya gedung Center di Kawasan KP3b ini yang menelan biaya 5 miliyar sangat terkesan tertutup untuk publik bahkan wartawan.

Bangunan ini dikerjakan pada tanggal 22 maret 2012 dan di perkirakan selesai Juli 2012 atau selama 180 hari kalender, tetapi pekerjaan molor hingga February 2013 masih dalam pekerjaan, beberapa hari lalu tim investigasi Warta Nasioanal menyambangi lokasi proyek gedung tersebut di kawasan KP3B.

Dari hasil, banyak hal dugaan korupsi di pembangunan ge-dung ini, terbukti dari fisik gedung dan Fasos Fasumnya bahkan PJU tidak ada dan langit-langit/flavon gedung banyak yang tidak dikerjakan bahkan lantai 2 dan 3 sama sekali tidak dikerjakan,serta jalan, taman, dan pavlingblock tidak ada.

Kalau data DPA dan speck yang kami miliki seharusnya ada Penerangan Jalan Umum (PJU) Seputar Gedung, tetapi TPT atau tembok penahan tanah yang tidak ada, dan ini sebaliknya, yang kami lihat ada TPT di belakang Gedung tersebut bahkan PJU yang tidak ada.

Warta Nasional beberapa kali hendak konfirmasi kepada Mantan Kepala Satker Mukodas Suhada sangat sulit untuk di hubungi,, disisi lain Bima selaku PPTk dan Kepala Satker, saat di konfirmasi warta nasioanal, bahwa gedung tersebut akan dilanjutkan tahun ini,” (zip)

SERANG, (WN)Ketua Ormas Forpek Nusantara PAC Keragilan,Markani Lubis,

mengoreksi nilai kerugian APBD Pemkab Serang akibat digunakan untuk membayar ganti rugi lahan seluas 40 hektare di Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, besarnya kuranglebih Rp80 miliar.“Lahan 40 hektare itu dijual pemiliknya, Haryanto, seorang Taipan, seharga Rp40 ribu permeter ke calo.Calonya dari grup penguasa Banten.Dari calo, dijual lagi ke Pemkab Serang seharga Rp250 ribu per meter. Berarti kerugiannya jika dipaskan Rp200 ribu per meter. Dikali 40 hektare kan Rp80 miliar,” ungkap Markani Lubis saat RakornasiOrmas Forpek Nusantara di Sekre-tariat DPC. Kabupaten Serang kemarin sore.

Markani Lubis menjelaskan Ada seorang bos besar dengan inisial “W” yang berhubungan langsung dengan pentolan anggota DPRD Kabupaten Serang dari Partai Golkar berinisial “F” terkait pemberian fee. Inisial “W” inilah yang diyakini Markani sebagai dalang pat gulipat pembebasan lahan aset pemda yang terjadi selama ini di Banten. “W” juga kader Golkar.

Seperti diketahui, kantor administratif Pemerintah Kabupaten Serang yang berada di wilayah administratif Kota Serang harus segera direlokasi ke wilayah kabupaten. Panitia Sembilan men-gajukan lahan satu hamparan seluas 60 hektare yang lokasi berada di dua kecamatan: 20 hektare di Desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas dan 40 Hektare di Desa Cisait, Kecamatan Kragilan.

Pansus DPRD kemudian menyetujui, termasuk pagu harga per meternya.“kami yakin penentuan titik lokasi itu juga atas usul grup calo tanah yang selama ini jadi mafia APBD. Sumber di Banten dan dari Jakarta menguatkan informasi yang saya kumpulkan,” tangkas Markani Lubis, Ketua PAC Forpek Nusantara Kecamatan Keragilan Kab.Serang.(zip)

PROBOLINGGO, (WN)Insti tusi Pengadilan

Negeri Kota Probolinggo mendapat sorotan dari pe-giat Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK).Pasal-nya instansi ini mengang-gap keberadaan LPK yang mendampingi salah seorang yang dirugikan, ternyata dimentahkan oleh lembaga peradilan tersebut. PN kota Probolinggo dalam sebuah sidang yang menggelar ka-sus perampasan sebuah mo-

semua titik gedung, dan fasilitas gedung tidak terawat bahkan rusak parah, seper ti sarana parkir kendaraan tamu dan pe-jabat DPRD, semua pintu masuk gedung yang kotor dan semer-awut, anak tangga dan tembok gedung yang kotor, fasilitas musola tak terawat dan hampir semua toilet yang terkesan tak diurus bahkan lampu peneran-gan toilet banyak yang mati, dan

ada beberapa lampu yang tidak terpasang, dan bau pesing yang menyengat, sedangkan ban-yaknya flavon yang jebol hampir 1 tahun tidak di perbaiki, hal ini terkesan adanya dugaan peny-impangan anggaran perawatan dan pemeliharaan gedung bah-kan terkesan Fiktif. Ipud selaku Kepala Seksie Pemeliharaan dan Perawatan Gedung, saat dim-intai keterangan seputar peme-

liharaan gedung DPRD Provinsi Banten mengatakan, kami tidak terlalu banyak mengetahui soal perawatan gedung ini dan sudah begini keadaannya, kami orang baru di sini, untuk tahun ini kami bekerjasama dengan kounsultan interior gedung agar semua kerusakan semi permanen di gedung ini bisa ditanggani secara professional,’” pung-kasnya. (zip)

TAK AKUI KEABSAHAN LPK

Pengadilan Probolinggo Tak Profesional

ta nasional di lapangan, seperti pembuatan pagar yang menelan biaya Rp. 800.000.000,- terkesan asal-asalan dan diduga di korupsi Bahan Matrial, permasala-hannya pagar banyak yang hancur dan besi PRC, yang terpasang rusak. Dan tembok pagar hampir rata rusak total, selain itu pemasangan pav-ingblock terkesan sangat ti-dak professional,masalahnya pemasangan sangat semer-awut tak terlihat garis Nat pavingblock, padahal ang-garan pavingblock senilai Rp. 100.000.000,-, bahkan tiang lampu penerangan-pun tidak berfungsi.

Yang kami heran pega-wai dan mandor lapangan

sangat tertutup saat di pintai keterangan seputar kegiatan pembangunan gedung, disisi lain saat warta Nasional me-nyambangi kantor DKP, Yosi selaku PPTK saat akan di pin-tai keterangan soal kegiatan tidak pernah ada di kantor, dan telepon cellular-pun mati, hingga berita ini kami angkat. Di tempat terpisah Andre Rakes Selaku ketua Ormas Forpek Nusantara DPC.Kab.

Serang, angkat komentar terkait pembangunan UPTT DKP, kami sedang mendala-mi dan membuat Kajian soal banyaknya dugaan-dugaan Mar-up di Kegiatan Proyek Megah gedung UPTT dan pemagaran serta pemasangan Pavingblock yang nilainya wahh, masalahnya anggaran pembuatan gedung senilai 4,7 milyar, Anggaran pemagaran Gedung Senilai 800 juta dan

Pemasangan Pavingblock 100 juta sangat lah besar, tidak sesuai kenyataan la-pangan , dan kami pun,,akan segera berkordinasi dengan Wakil bupati dan BPK RI Banten Serta pihak Hukum Lainnya agar segera laku-kan kajian ulang.’ Pungkas-nya saat di temui di Kantor Sekertariat Ormas Forpek Nusantara Dpc. Kab. Serang di Serang.(Zip)

bil antara Rubiatun dengan Sinar Mas Finance di pen-gadilan tersebut.

Seperti diketahui, kasus yang menyeret pelapor dan terlapor hingga ke penga-dilan setempat bermula ke-tika Rubiatun, warga kota Probolinggo yang mengam-bila kredit sebuah mobil jenis Avanza melalui Sinar Mas Finance. Entah apa yang menjadi pemikiran pihak leasing sehingga tahu-tahu mobil tersebut dirampas

secara sepihak. Kalaupun ada indikasi nasabah (Ru-biatun) mengalami tersendat dalam pembayaran cicilan mobil tersebut, seharusnya leasing menggunakan cara yang sesuai prosedural semi-sal memberi surat teguran yang hingga tiga kali pada nasabah. Namun hal itu sepertinya tidak pernah ada, sehingga Rubiatun mera-sa keberatan atas tindakan Sinar Mas Finance yang merampas mobil miliknya. Padahal upaya nasabah un-tuk melakukan kewajiban membayar telah ada saat itu, akan tetapi leasing betindak terlalu gegabah merampah kendaraan itu hingga na-sabah merasa dirugikan.

Untuk itu Rubiatun men-gadukan perlakuan pihak leasing ini ke Lembaga Per-lindungan Konsumen (LPK) perwakilan Probolinggo. Se-cara periodik LPK melaku-kan pendampingan dalam persidangan terhadap warga kota tersebut hingga kasus ini berujung pada putusan

yang dikeluarkan oleh Pen-gadilan Negeri kota yang menuding keberadaan LPK dalam mendampingi ko-rban dianggap ilegal. PN menilai LPK tidak mempu-nyai ijin untuk melakukan pendampingan.Hal ini yang membuat pegiat LPK merasa keberatan dan terusik atas statemen hakim yang memo-jokkan LPK.

“Ini sidah keterlauan.Sebagai seorang hakim yang mempunyai intelektual leb-ih, seharusnya lebih tahu tentang LPK. Kami telah melakukan pendampingan disejumlah daerah dan ban-yak yang hingga ke PN, namun didaerah lain tidak ada yang namanya keberatan atas kehadiran LPK karena mereka sudah paham ten-tang LPK yang bermarkas di Jakarta.”ujar Anton Su-lisriyanto SH, salah seorang pegiat LPK Probolinggo.

Yang jelas menurut An-ton, kasus ini akan terus dikawal termasuk kami akan meminta klarifikasi dari

Pengadilan kota Proboling-go terkait pernyataan ha-kim dalam sidang tersebut. “Klien kami merasa dirugi-kan atas perampasan mobil miliknya.Ini yang harus menjadi kebijakan dari ha-kim agar leasing tidak seena-knya melakukan tindakan yang jelas-jelas menabrak koridor hukum.”ungkap Ab-durrahman anggota LPK.

Sidang antara Rubiyatun dengan Sinar Mas Finance di PN kota Probolinggo hingga saat ini masih dalam proses. Dari sejumlah persi-dangan yang mengarah pada perbuatan yang merugikan pihak lain sangat jelas kalau leasing Sinar Mas bertindak tidak sesuai aturan dalam akad kredit. Yang jelas ini preseden buruk bagi lem-baga sekelas PN, mengingat diduga lembaga ini telah ma-suk angin dalam menangani kasus tersebut, meski LPK NI nanti akan mengajukan banding menurut LPK NI Pusat Nanang Nelson, SH, MH. Bersambung.. (team)

KOTA BEKASI, (WN)Hukum Publikasi dan

Informasi pada Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Kota Bekasi mengatakan, pada awal tahun 2013 RSUD Kota Bekasi Mendapatkan Penghargaan Hosiptal Win-ner 2013 “Best Of The Best Award” dalam katagori “As The Best Hospital In Service Excellent Of The Year” dari International Entrepreneur

RSUD Raih Penghargaan Hospital Winner 2013Achievement Association dan Rajasa Event Organizer di Le Meridien Hotel Jakarta, belum lama ini. Hal tersebut dikemuka-kan, Usep, selaku Kasubag HPI diruang kerjanya, Selasa (2/4).

Usep menjelaskan, peng-hargaan yang ditandatangani Menteri Kesejahteraan Raky-at Dr.H.R.Agung Laksono dan Menteri Perekonomian Ir.M.Hatta Rajasa ini dinilai dari Visi Misi, Kreatifitas dan Ino-

vasi. Penilaian dilakukan secara tersembunyi dan mengacu pada rekumendasi Arsada, Depdagri dan pihak terkait lainnya.

Direktur RSUD Kota Beka-si Dr.dr.Titi Masrifahati,MKM dalam apel pagi mengumumkan perolehan penghargaan untuk RSUD ini. Beliau menyam-paikan rasa bangganya bisa memenangkan penghargaan tersebut. “Waktu saya mendapat pemberitahuan tentang peng-

hargaan tersebut saya langsung melakukan kroscek terlebih dahulu, apakah penghargaan itu benar-benar bernilai atau hanya penghargaan kosong semata, ternyata penghargaan ini adalah penghargaan ditahun ke dua yang diselenggarakan Rajasa”. Kata dokter Titi. “Penghargaan yang kita peroleh adalah peng-hargaan tentang Pengelolaan Rumah Sakit BLUD” ungkap-nya. (Rekson)

Edisi 189/ Tahun XIII / 3 - 17 April 2013SAMBUNGAN

11

Kenapa Kasus Bupati Dedi Mulyadi Dipetieskan ? (1) .......................

Dana Hibah Banten Diduga Disunat .......................

Bongkar Suap, Paspor Walikota Resmi Ditarik ......................

dari hal. 1

dari hal. 1

dari hal. 1

Bagikan Buku ...

LSM Infasi Minta.......

Cynthiara Alona .......

dari hal. 1

dari hal. 1

dari hal. 1

jumlah pejabat pemerintah kota Bandung dimejahijau-kan. Mereka adalah Mantan Bendahara Pengeluaran Sek-retaris Daerah Kota Bandung Rochman, Kepala Bagian Tata Usaha Uus R, ajudan Wali Kota Bandung Yanos Septadi, ajudan Sekretaris Daerah Luthfan Barkah, staf keuangan Firman Himawan, dan kuasa bendahara umum Havid Kurnia dan Ahmad Mulyana.

dibuka hingga terang benderang oleh penegak bukan saja datang dari LSM Infasi, tetapi datang juga dari para wartawan yang biasa meliput dilingkungan humas Purwakarta. Sebelumnya, kasus indikasi kwitansi fiktif atau bodong telah dimuat beberapa media, termasuk koran ini. Media memberitakan kwitansi fiktif atas pem-bayaran sejumlah media cetak, dana publikasi, anggaran kliping surat kabar, majalah, tabloid dan proposal.

“Sejak kasus ini bergulir, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi terkesan ada dibalik Djaya Pranolo karena sampai berita ini pun dimuat yang bersangkutan tidak diberikan sanksi, dan belum ada pembenahan atas sistem pembayaran melalui humas purwakarta, itu dapat dilihat saat pelantikan bupati Purwakarta beberapa minggu kemarin, banyak kwitansi fiktik masuk humas. Hal itu disesalkan oleh sejumlah wartawan atas tindakan Djaya Pranolo yang melayani pembayaran melalui kwitansi tanpa sepengetahuan perusahaan media masing masing.

Tidak mungkin Bupati mau memberikan sanksi disiplin kepada Djaya Pranolo, karena Djaya Pranolo adalah orang kepercayaan Bupati. Karena itu kami masih berharap kepada penegak hukum untuk melakukan proses audit terhadap anggaran yang diduga mencurigakan atas pembayaran fiktif, jika terbukti, dia harus di-tangkap untuk menemani Ibu Entin ( Mantan Bendahara) di hotel Prodeo, ” ujar sejumlah wartawan saat diminta komentarnya oleh koran ini.

Perlu diketahui, bahwa kasus kwitansi fiktif dilingkungan Hu-mas Purwakarta bukan berita baru lagi, sebelumnya sudah dua orang PNS yang telah mendekam menjadi pesakitan di penjara, yaitu mantan Bendahara Entin Kartini divonis 8 tahun penjara oleh Pengeadilan Negeri (PN) Purwakarta terkait kwitansi fiktif. Entin terbukti terlibat membuat kwitansi fiktif pencairan anggaran makan minum sebesar Rp 11,86 miliar (sesuai hasil audit BPK) atas nama Yulia Catering.

Djaya Paranolo, Kasubang Pemberitaan dan Protokol Humas pernah ditemui wartawan dan dia terkesan arogan dalam me-layani wartawan. Djaya Paranolo akan melayani media tertentu saja yang bisa diajak kompromi, itulah awalnya kasus kwitansi fiktif semakin ramai diberitakan ramai-ramai di media. Sejumlah wartawan akhirnya, kompak membuat gebrakan membeberkan kasus tersebut dan berharap diusut sampai tuntas siapa-siapa saja yang terlibat. (rekson)

aku jadi mengenal dunia penjara seperti apa. Jadi susah banget diungkapkan. Karena aku di sini nggak lama. Aku cuma dapat aktivitas pembelajaran iman, agama itu yang paling penting mereka terapkan. Nyapu, nyabut rumput kalau di sini beda dengan yang di pondok bambu,” tuturnya di LP Tangerang, Banten.

Akibat kasus yang dialaminya itu, Alona mulai berhati-hati jika berurusan dengan orang lain, sebab rasa trauma masih dirasakannya hingga sekarang. Dan dirinya tidak ingin mengingat-ingat lagi peristiwa itu.

“Ke depannya aku harus lebih hati-hati lagi. Karena aku gampang percaya dengan orang yang baru dikenal. Karena trauma itu masih ada di diri aku. Aku nggak mau mengenang itu lagi karena traumatiknya bener-benar masih melekat di saya,” katanya. Cyntiara Alona divonis bersalah dan dihukum 3 bulan penjara, karena telah menggunakan paspor palsu dengan nama ‘Sythiara Alona’. Alona ditangkap pihak imigrasi di bandar udara Soekarno-Hatta sekembalinya dari Singapura, tapi dirinya dilepas dan kembali diciduk oleh imigrasi di kawasan Tangerang. (tim)

mulai dari urusan pelatihan guru, penyiapan buku, monitoring dan evaluasi dan pastikan pelaksanaan ini tidak membebani masyara-kat,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhamad Nuh usai mengikuti rapat terbatas (Ratas) yang khusus membahas masalah perubahan kurikulum di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (2/4).

Ratas dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dihadiri para menteri terkait.

Nuh menjelaskan, arahan presiden agar kurikulum baru tidak membebankan rakyat berupa pembagian buku pelajaran secara gratis kepada siswa.

Sekolah-sekolah yang melaksankan kurikulum baru itu tidak boleh memungut biaya kepada siswa terkait buku-buku pelajaran. “Buku dibagikan secara cuma-cuma atau gratis kepada siswa,” ujarnya. Menurutnya, implementasi kurikulum baru secara ber-tahap dan terbatas. Bertahap artinya tidak semua SD dari kelas 1-6 menggunakan kurikulum baru. SMP dan SMK juga semuanya menggunakan kurikulum tersebut.

Untuk SD hanya diberlakukan kelas 1 dan 4. Sementara SMP dan SMA hanya kelas 1.

Sementara terbatas artinya tidak semua kelas 1, baik SD, SMP dan SMA menggunakan kurikulum baru. Yang menggunakan adalah yang benar-benar siap.

“Beliau meminta untuk menghitung berapa yang paling siap untuk guru, karena untuk buku 1.000 atau 10.000 itu sama saja cetaknya. Makanya Beliau meminta berapa pelatihan untuk guru itu. SD saja itu 148.000 sehingga 10 persen saja sudah 15.000. Kita harus cermat mempersiapkan ini semua,” tuturnya. [R-14]

Rp200 juta yang bersumber dari APBD Banten 2012 yang diperuntukkan bagi yayasannya tidak diterima utuh,” kata Holil Jalal, Selasa, 19 Maret 2013.

Menurut Holil, setelah dicair-kan, ponpes hanya bisa meman-faatkan Rp80 juta saja, sisanya sebesar Rp120 juta diberikan kepada seseorang berinisial IS, sebagai orang yang memberi-tahu ada dana hibah dari Provinsi Banten. “Uang itu dipotong, kat-anya untuk wartawan, LSM dan anggota DPRD Banten, dari Fraksi PPP TH,” ujarnya.

Koordinator Aliansi Indepen-den Peduli Publik (Alip) Uday Syuhada meminta aparat penegak

(DBBA) dan Gedung Islamic Center (GIC) di Ka-bupaten Purwakarta, nama Dedi disebut terlibat dalam kasus itu oleh saksi yang di-hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kendati demikian, dia mengatakan, dari persidan-gan sampai dengan terbitnya putusan MA no 739/Pan.Pid.sus/2154.k/PID.SUS/2008, keterlibatan Dedi Mulyadi tidak pernah didalami lagi.” Dia menduga ada inter-vensi dari Dede Mulyadi, sehingga kasusnya tidak diproses. “Saat ini tidak dipanggil, apa perlu kita eksekusi sendiri, dia telah menggadaikan tanah di Pur-warkarta, penegakan hu-kum jangan hanya tajam ke bawah, namun ke atas tum-pul,” ujarnya. Menurutnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah turut serta menciptakan Dedi sebagai raja kecil yang tersentuh hukum.

Diberitakan sebelumnya, Dedi Mulyadi, diduga telah mengeluarkan dana miliaran rupiah, kepada tim penyidik gabungan tindak pidana ko-rupsi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Purwakarta. Lembaga hu-kum itu kini sedang genjar menangani kasus korupsi BBA dan GIC Kabupaten Purwakarta senilai Rp 3,793 miliar.

Dari sumber yang identi-tasnya tidak mau disebutkan, penggelontoran dana itu untuk ‘mengamankan’ Dedi dari jeratan hukum. Menurut dia, dana itu diberikan dalam dua tahap. Tahap pertama, ketika akan berlangsungnya pilkada Purwakarta, pada

Januari lalu. ”Nilainya sebe-sar Rp 600 juta,” ujarnya, kepada Republika, Rabu (23/4). Sedangkan tahap kedua, menjelang penahanan Lily Hambali Hasan mantan Bupati Purwakarta, pada Maret sebesar Rp 750 juta.

D i s e b u t k a n d i a , menjelang pilkada Purwa-karta, Dedi yang saat itu ma-sih menjabat sebagai wakil bupati, disinyalir ketakutan terkait dengan pemeriksaan dari tim penyidik ini. Saat itu, Dedi maju dalam pencalonan bupati pada pilkada. ”Ter-bukti, akhirnya Dedi aman. Dan dia bisa mencalonkan bupati secara aman, yang dii-kuti dengan kemenangannya mengalahkan dua rivalnya pada pilkada Januari lalu,” katanya. Dikatakan dia, penggelontoran tahap kedua, dilakukan setelah ada kabar bahwa Dedi akan diperiksa oleh tim penyidik. Padahal, lanjutnya, saat itu Dedi baru beberapa hari menjabat seb-agai bupati. Namun, karena Dedi menyerahkan uang yang jumlahnya Rp 750 juta, maka dia kembali aman. ”Setelah itu, tim penyidik menetapkan Lily Hambali sebagai tersangka, yang dilanjutkan pada penahanan oleh penyidik pada 25 Maret yang lalu,” katanya men-egaskan. Aktivis GMMP, Iwan Kurniawan, mengaku telah mendengar kabar peng-gelontoran dana dari Dedi Mulyadi ke tim penyidik Kejaksaan itu. Menurutnya, rumor tersebut sudah men-jadi rahasia publik. ”Publik juga sudah tahu semua,” kata Iwan.

Disebutkan Iwan, in-

dikasi nyata dari adanya pemberian uang dari Dedi ke tim penyidik itu, sampai saat ini Dedi Mulyadi be-lum diperiksa sama sekali. Padahal, kata dia, berkas hasil pemeriksaan tim Badan Pengawas Daerah Kabupat-en Purwakarta yang dimil-ikinya, menyebutkan bahwa Dedi Mulyadi memakai dana hasil korupsi itu sebesar Rp 1,8 miliar.

Bahkan oleh sejumlah media juga memberitakan bahwa Dedi Mulyadi juga terlibat sejumlah kasus dugaan korupsi. Namun, Dedi Mulyadi tak tersen-tuh oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Padahal, keter-libatan Dedi Mulyadi telah disampaikan banyak saksi, termasuk mantan Bendahara Entin Kartini divonis 8 tahun oleh Pengadilan Negeri (PN) Purwakarta pada 2009 lalu karena dinyatakan bersalah atas kasus sebesar Rp 11,86 miliar.

Bahkan, Wakil Bupati Purwakarta Dudung B Su-pardi juga terang-terangan membenarkan keterlibatan Dedi Mulydi atas semua ka-sus tersebut. Hal yang sama disampaikan oleh sejumlah aktivis antikorupsi, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh di Purwakarta, yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Purwakarta telah be-rangkat ke Bandung, mereka mendatangi kantor Kejak-saan Tinggi Jawa Barat, meminta supaya Bupati Dedi Mulyadi diperiksa.

Mereka antara lain dari Laskar Antikorupsi Indo-nesia (LAKI), Gerakan Moral Masyarakat Purwa-

karta (GMMP), dan sejum-lah elemen yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Purwakarta. Beberapa kasus yang mereka pertanyakan antara lain dugaan korupsi pembangunan Jembatan Ci-kao, kasus bantuan bencana alam, pembangunan islamic centre, kasus korupsi dana makan minum senilai Rp 12,4 miliar, serta pengelu-aran fiktif 27 mata anggaran.

Keterlibatan Bupati Dedi Mulaydi telah disampaikan aktifis antikorupsi ke KPK. Surat yang masuk ke KPK adalah pengaduan nomor : 06/GMMP.KOR/08 tanggal 5 Agustus 2008 dan surat KPK RI Nomor : R-91/40/I/2009 tanggal 9 Januari 2009. Serta pengaduan dari DPC LAKI Purwakarta tertanggal 18 April 2011 Nomor : A.111/RHS/ DPC-LAKI-PWK/ IV/ 2011 (Tanda bukti pe-nerimaan laporan no : 2011-04-00347) tentang dugaan TPK proyek Pembangunan Jembatan Cikao dan temuan dugaan penyalahgunaan APBD 2009 – 2010 sesuai LHP BPK No. : 10 / LHP / XVIII.BDG / 01 / 2011 tang-gal 28 Januari 2011.

“LSM LAKI telah mel-aporkan sejumlah dugaan kasus korupsi ke KPK. Dia pun lalu menunjukkan Surat Jawaban dari KPK Tanggal 8 Juni 2011, Nomor R – 2221 / 40-43/ 06 / 2011 tentang tanggapan atas pengaduan masyarakat (LSM LAKI). Selain itu, terkait dugaan korupsi Dana Islamic Centre sebesar Rp 12.441.022.725 yang diduga Wakil Bupati Dedi Mulyadi (sekarang Bupati) terlibat dalam peng-

gunaan dana tersebut, ”ujar Sofyan Ketua LAKI kepada sejumlah wartawan. “Juga, dugaan tindak pidana ko-rupsi penyimpangan / pe-nyalahgunaan wewenang dalam penunjukan langsung Pembangunan Jembatan Cikao dan proyek pemban-gunan dalam APBD 2009 – 2010 yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 9.636.386.497,83.

LSM LAKI sampai-kan dan laporkan ke KPK berdasarkan Hasil LHP BPK RI Nomor : 10/LHP/XVIII.BDG/01/2011 tang-gal 28 Januari 2011, yang diperkuat oleh keputusan DPRD Purwakarta No : 903/Kep. 07-DPRD/2011 dan ditambah hasil Novum LHP BPK No : 20/LHP/XVIII.BDG/06/2011 Tanggal 23 Juni 2011,”tegas Sofyan.

Adapun, terkait temuan dugaan penyimpangan pem-bangunan Jembatan Cikao, menurut Sofyan, merujuk dari Laporan Hasil Pemer-iksaan BPK-RI yang ditin-daklanjuti dan diperkuat oleh Keputusan DPRD Tk II Ka-bupaten Purwakarta dengan potensi kerugian sebesar Rp 4.038.446.087.

Sementara pihak Ke-jaksaan Tinggi Jawa Barat sangat berhati-hati mene-tapkan kasus dugaan korupsi makan-minum alias Mamin Gate Kabupaten Purwa-karta yang melibatkan Bu-pati Dedi Mulaydi. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jabar Fadil Zumhan-na mengatakan, penetapan suatu tersangka harus diten-tukan oleh alat bukti.

(Red/ rekson)

hukum untuk segera menyelidiki dugaan potongan alokasi dana hibah yang diduga dilakukan ok-num anggota DPRD Banten dari Fraksi PPP.

Alip menduga, kasus yang menimpa salah satu ponpes di Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, yang dana hibahnya dipo-tong salah seorang anggota Fraksi PPP DPRD Banten, justru menjadi praktek yang dianggap lazim dan dilakukan seluruh wakil rakyat. “Jadi kasus ini bisa menjadi pintu masuk aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan,” kata Suhada.

Anggota Fraksi PPP DPRD Banten Tati Hartati, membantah

dirinya telah menerima uang dari potongan dana hibah tersebut. Karena dia tidak pernah me-minta dalam bentuk apapun dan tidak pernah menerima uang atau bentuk lain sebagai imbalan dari KH Holil, baik secara langsung maupun via transfer ke rekening di bank. Tati malah mendesak KH Holil meminta maaf dan mencabut perkataannya karena tuduhan tersebut tidak benar dan dianggap fitnah. “Sampai saat ini saya tidak pernah bertemu serta berkomu-nikasi dan sama sekali tidak kenal dengan Ki Holil,” ujarnya.

Tati mengakui adanya bebera-pa proposal yang masuk dan me-minta rekomendasi agar dibantu

untuk memperoleh alokasi dana hibah dari pemprov. “Selaku wakil rakyat, saya jalankan kewajiban itu. Kemungkinan salah satunya ponpes Darul Jalal itu,” ujar Tati.

Sementara itu, Kepala Biro Kesra Provinsi Banten Mashuri mengatakan, dana hibah untuk masyarakat di Provinsi Banten pada 2012 ini sebesar Rp400 miliar. Dana hibah diperuntukan bagi 1800 penerima dan telah disalurkan sesuai mekanisme. “Penyaluran dana hibah dilakukan langsung melalui rekening pe-nerima,” kata Mashuri.

Mashuri mengakui banyak pintu pengajuan untuk mendapat-kan dana hibah, bisa melalui DPRD

Banten, Gubernur Banten dan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Jadi jika terdapat adanya pemotongan anggaran, itu diduga dilakukan oleh oknum dan harus dilaporkan kepada penegak hukum,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dilaporkan sejumlah penggiat anti korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga telah mengkorupsi dana hibah bantuan sosial Rp 340 miliar pada APBD 2011. Kerugian negara mencapai Rp 34,9 miliar. “Ratu Atut Chosiyah ini yang diduga melakukan korupsi dan kami laporkan ke KPK,” kata Uday Syuhada. (zip)

Tersangka kasus suap hakim PN Bandung, Toto, dikabarkan hilang jejaknya. K P K s u d a h m e n c o b a melakukan pemanggilan pada Toto, tapi tak ada kabar. Polda Jawa Barat (Jabar) pun siap membantu KPK untuk mencari dan mengamankan Toto. “Ya kita siap,” jelas Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Martinus Si-tompul saat berbincang, Se-lasa (2/4/2013). Martinus

menjelaskan, sejauh ini be-lum ada permintaan pencar-ian pada Toto dari KPK. “Tidak ada,” imbuhnya.

Jadi, lanjut Martinus, Pol-da Jabar baru akan bergerak bila ada permohonan atau permintaan bantuan personel untuk melakukan pelacakan. Polisi baru bergerak bila sudah ada surat resmi. “Jadi kita bukan mencari sendiri,” tuturnya.

Wakil Ketua KPK Bam-

bang Widjojanto, mengim-bau kepada tersangka Toto segera keluar dari persembu-nyian. Menurut dia, jika terus bersembunyi seperti saat ini, tentu bakal menyulitkannya. “Kami masih tetap mencari Toto, kata Bambang kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (1/4).

Juru bicara KPK Johan Budi mengamini bahwa ter-sangka kasus suap itu masih dicari. “Belum (jadi DPO).

Ya kalo dicari nggak ketemu, ya arahnya kesana,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (1/4).

Menurut Johan, hing-ga hari ini tim KPK terus melakukan pengejaran terha-dap Toto. KPK memastikan belum tertangkapnya Toto, tak akan mempengaruhi proses pemeriksaan saksi-saksi lainnya.

(Red/rekson/Tim)

Jakarta, (WN)Badan Pemeriksa Keuan-

gan (BPK) menemukan sistem penetapan formasi dan pengadaan pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun 2009 dan 2010 belum berjalan efektif dan memiliki banyak kelemahan. “Hasil pemerik-saan kinerja atas penetapan formasi dan pengadaan Pega-wai Negeri Sipil tahun 2009 dan 2010 menunjukkan ad-anya kelemahan,” ujar Ketua BPK RI Hadi Poernomo saat menyampaikan sambutan terkait penyerahan Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2012 di Jakarta, Selasa.

Hadi mengatakan hasil pemeriksaan menyatakan adanya pengajuan usulan tambahan pegawai negeri sipil oleh instansi pusat dan

BPK Temukan Formasi PNS 2009-2010 Belum Efektif LPSE Badung terbaik di Indonesia

daerah yang belum sepenuh-nya didasarkan pada analisa kebutuhan dan analisa beban kerja.”Pengajuan tersebut juga tidak didukung dengan data serta informasi kepegawaian yang akurat,” ujarnya.

Selain itu, pertimbangan Badan Kepegawaian Nega-ra yang disampaikan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Refor-masi Birokrasi masih berupa pertimbangan parsial terhadap tambahan formasi pegawai neg-eri sipil pada instansi pusat dan daerah.”Badan Kepegawaian Nasional belum memberikan pertimbangan atau kajian men-genai tambahan formasi pega-wai negeri sipil secara nasional,” kata Hadi.

BPK juga menemukan pem-berian pendapat Menteri Keuan-gan atas ketersediaan anggaran

untuk membiayai tambahan formasi pegawai negeri sipil secara nasional belum dilakukan karena ketersediaan anggaran hanya untuk tambahan for-masi di tingkat pusat.”Padahal semua penambahan formasi di tingkat pusat maupun daerah akan membebani APBN/APBD dalam bentuk belanja pega-wai dan dana alokasi umum,” kata Hadi. Hadi mengatakan ketidakefektifan dalam pen-gadaan pegawai negeri sipil juga terjadi karena terdapat pelamar yang tidak memenuhi batas usia maksimal namun dapat mengikuti ujian dan din-yatakan lulus.”Selain itu, seba-gian pelaksanaan penyaringan calon pegawai negeri sipil belum dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan,” katanya.

P e m e r i k s a a n B P K dilakukan karena belanja

p e g a w a i c e n d e r u n g meningkat setiap tahunnya. Tercatat pada 2007, belanja pegawai pemerintah pusat sebesar Rp90,42 triliun telah meningkat menjadi Rp180,62 triliun pada 2011. Sedangkan di tingkat pemerintah daerah, pada 2007, belanja pegawai tercatat Rp119,25 triliun dan meningkat hingga mencapai angka Rp226,54 triliun pada 2011. Sementara, selama periode 2007-2011, jumlah pegawai negeri sipil rata-rata meningkat sebesar 12,38 persen per tahun. Pada 2007, jumlah pegawai negeri sipil mencapai 4.067.201 orang dan empat tahun kemudian, mencapai 4.570.818 orang atau meningkat 503.617 orang. (son)

MANGUPURA, (WN) Layanan pengadaan ba-

rang dan jasa pemerintah secara elektronik (LPSE) Kabupaten Badung, Bali, berhasil menjadi LPSE ter-baik dari 550 LPSE yang ada di Indonesia.

“Atas prestasi yang di-raih itu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) memilih Kabupaten Badung sebagai tuan rumah penyelengga-raan Management Train-ing Advance LPSE,” kata Sekretaris Daerah Kabu-paten Badung, Kompyang R. Swandika, ketika membuka kegiatan tersebut di Mangu-praja Sempidi, Selasa.

Kompyang menam-bahkan, LPSE Kabupaten Badung tahun 2012 telah memfasilitasi pengadaan barang dan jasa pemerintah sebanyak 532 paket den-gan pagu anggaran sebesar

Rp752 miliar dan terjadi efisensi sebesar Rp63 miliar.

Sementara selama tiga bulan periode Januari-Maret

2013 terdapat 160 paket yang dilelangkan dan 47 pa-ket telah selesai tender.

(Marbun)

JEJAK PERJALANAN SEJARAH

Komandan Harimau Mengganas Tapanuli yang Terabaikan

pejabat Kepala Kampung Hutago-dang. Sehingga Kapten Bongsu yang dikenal sangat pintar, berkepribadian pemimpin dan memiliki bakat, mem-buat di sekolahnya selalu terdepan. Kepintarannya Kapten Bongsu juga telah dibuktikan dengan tamat sekolah dari H.I.S Sibolga untuk melanjutkan.

Dari H.I.S. Kapten Bongsu masuk sekolah jenjang lebih tinggi pada Quick Shcool di Tarutung (Ta-panuli Utara) dan dari Quick Shcool beliau juga tamat sekolah. Setelah mendapat persetujuan kakaknya Raja Johannes, beliau merantau ke kota kembang Bandung (Jawa Barat) untuk sekolah tentara disana. Di Bandung beliau ternyata juga mampu masuk ke Kadester Shcool, hingga bisa tamat. Selanjutnya, setelah penjajah tentara Jepang masuk ke tanah air Indonesia. Oleh sang kakak, Kapten Bongsu disuruh untuk pulang kekampung halaman di Hutagodang (Sibolga). Di Sibolga, tentara Jepang sangat memerlukan tenaga prajurit yang berpengalaman tentara untuk membantu. Maka saat itu Kapten Bongsu terpilih dan oleh tentara Jepang dia dilatih menjadi tentara Gygun dan hingga mulai me-nyandang pangkat sebagai Gyiusoi (Opsir). Singkat cerita berakhir pen-jajahan Jepang di negara Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta melalui Presiden Soekarno Hatta menyatakan kemerdekanya yang jatuh pada Tanggal 17 Agustus Tahun 1945.

Kapten Bongsu kembali aktif lagi berjuang yaitu pada bulan Nopember Tahun 1945, beliau membentuk Angkatan Pemuda se-kota Sibolga dan dibawah kepe-mimpinanya.

Saat itu Kapten Bongsu terpilih menjadi pejabat Komandan Kom-pani 1 (satu) atau Komandan Kes-atuan Harimau Mengganas Tapanuli yang namanya saat itu adalah T.K.R (Tentara Keamanan Rakyat). Sekitar waktu satu tahun berjalan yaitu pada Tahun 1946, T.K.R berubah nama (dilebur) menjadi namanya adalah T.R.I (Tentara Republik Indonesia) dan Kapten Bongsu dipercaya men-jadi menjabat sebagai Komandan Batalyon II (dua). Hingga akhirnya jabatan Komandan Batalyon II itu diserahterima kepada bernama Mar-hasam Hutagalung. Sementara itu Kapten Bongsu dipercayakan men-jabat sebagai pejabat Staf Resimen III dengan Komandan Pandapotan Sitompul.

Pada zaman itu. Di daerah selu-ruh Tapanuli telah dijadikan menjadi satu Gubernur yang dipimpin oleh Gubernur Militer bernama Dr. Fer-dinan Lumban Tobing.

Sementara untuk pengamanan daerah – daerah keseluruhan Tapan-uli, itu dibagi atas berbagai Sektor pertahanan. Puncuk pimpinan atau Komandan Sektor I itu dipegang oleh bernama Bejo, meliputi kekua-saan didaerah Padang Sidempuan (Tapanuli Selatan) wilayah di Muara Sipongi.

Sementara, Komandan Sektor II dipegang bernama Belprit Malau meliputi kekuasaan didaerah Taru-tung (Tapanuli Utara), Komandan Sektor III dipegang bernama Slamat Ginting meliputi kekuasaan didae-rah Sidingkalang (Tanah Karo), Komanda Sektor IV dipegang ber-

nama Maraden Panggabean meliputi kekuasaan di daerah Sibolga /Aek Raisan, ( Purn. Jenderal masa orde baru), Komandan Sektor S dipegang bernama Simanjuntak dan MA Ari-tonang meliputi kekuasaan didaerah Sibolga, dan – Mobil Brigade ber-nama Sabar Gultom meliputi daerah Poriaha. Angresi Ke II Belanda Pada tahun 1947, Negara Belanda kembali melancarkan Agresi yang ke II di tanah air diseluruh pelosok Indone-sia. Untuk masuk ke daerah daerah termasuk menjajah Kota Sibolga.

Pejabat tertinggi di Tapanuli waktu itu adalah Gubernur Militer Tapanuli bernama Dr.Ferdinan Lum-ban Tobing. Dr. Ferdinan Lumban Tobing bersama Komandan Sektor IV bernama Maraden Panggabean (yang sekarang Purn. Jenderal di orde baru) langsung mengistruksikan ke-pada semua Komandan Raund untuk mengatur pengamanan didaerahnya masing masing. Komandan Sek-tor IV Maraden Panggabean telah membagi Sektor IV Tapanuli yang dipimpinnya. Maka Kapten Bongsu Pasaribu yang menjadi satu satunya seorang kepercayaan terpanggil dan menjadi Komandan Raund I (kes-atuan Harimau Mengganas) untuk daerah kekuasaan di Sorkam dan Barus (Sibolga). Sementara Sinta Pohan ditunjuk sebagai Komandan

pertahanan Hubangan, oleh Ko-mandan Kapten Bongsu kembali mengatur semua pasukannya yang mana nama pasukannya itu adalah Kesatuan Harimau Mengganas atau disebut Raund I, Sektor IV. Selanjutnya mereka menuju daerah Sorkam (kecamatan). Karena disana beliau sudah mengetahui bahwa ada keberadaan tentara Belanda. Adapun diantara anggota-anggota kesatuan Hariamau Mengganas adalah ber-nama, Majit Simanjuntak sebagai wakil, Humehe Rambe (Pengatur Pertahanan). Bernama Gontar Lubis sebagai ajudan dan Staff, Kanor Samosir, Hombar Tambunan, Padet, Jaimi, Tanjung, Mian Tambunan, Mauli Panggabean,

Bili Matondang, Ayat Tarihoran, Panemet Pasaribu, Masin Pang-gabean, Fliang, Kadi HT, Uruk, Mancur, Mancit, Krisman Marbun, Mahasan Aritonang, Usia Pane, Salmon Nainggolan dan Kartolo Pasaribu. Sementara untuk Seksi Perbekalan diantaranya bernama, Dior Nainggolan, Raja Johanis Pas-aribu, Freodolin Purba dan Amit Si-matupang yang ada di pasar Sorkam.

Sementara pasukan tentara Be-landa yang dipimpin Komandan Van Hali datang dengan membawa tentara Nepis termasuk Simurai dari Kota Sibolga dengan konvoi

hidup yang segaja bersembunyi disatu kubangan bekas Kerbau. Dari kubangan kedua tentara Belanda itu ditemani Tajim Si-tanggang (mata mata) Belanda.

Melihat posisi Komandan Kapten Bongsu yang sedang berjalan kaki saat itulah tentara belanda yang sembunyi di ku-bangan langsung melepaskan tembakan kearah Komandan Kapten Bongsu. Peluru senjata api yang dimuntahkan, dengan tembakan bertubi tubi tersebut. Satu peluru akhirnya menge-nai kaki Komandan Kapten Bongsu. Baliau langsung ter-sungkur ke tanah bersimbah darah. Tak puas dengan sampai disitu, kedua tentara musuh kembali memuntahkan peluruh dari senjatanya tepat mengenai kakinya lagi. Komandan Kapten Bongsu masih sempat mengada-kan perlawanan dengan memba-las menembak dari senjatanya. Akhirnya Kapten Bongsu tidak bisa berkutik lagi. Melihat itu, salah seorang Tentara Belanda terus menembakin.

Tajim (mata mata) kembali memberitahukan kepada kedua tentara Belanda itu, bahwa yang mereka tertembak itu tidak lain adalah Komandan Kesatuan

Moment dalam mengisi Ke-merdekaan Indonesia di tanah Tapanuli Tengah (Sibolga), Su-matera Utara, yang jatuh pada tanggal 17 Agustus, sebagian keluarga anak – cucu veteran menyempatkan diri mendatangi tempat makam Kapten Bongsu Pasaribu, Pahlawan Nasional asal Tapanuli Tengah di Makam Pahlawan Sibolga untuk menabur bunga.

Sementara ditempat kelahiran sang pahlawan dilahirkan, warga desa setempat pada tanggal itu merayakannya dengan membuat acara drama “Sidos” yang dip-rankan oleh anak-anak muda di rumah para veteran. Suasanya terlihat seperti nyata meniru-kan perjalanan sejarah dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Untuk setiap tanggal 17 Agus-tus, para tentara veteran, LVRI, bahkan pencari jejak sejarah perjuangan Komandan Harimau Mengganas Tapanuli pun masih terus mencari, mengumpulkan bukti bukti otentik sejarah sepak terjang sang pahlawan yang su-dah terabaikan oleh pemerintah, untuk diangkat kembali untuk dibukukan.

Sebelumnya, ratusan rom-bongan dipimpin langsung Bu-pati Tapanuli Tengah, Drs Tuani L.Tobing, LVRI Tapteng, Dandim 0211/TT Letkol Kav Albiner Si-tompul juga didampingi Panitia Bedah Buku ‘Gugurnya Kapten Bongsu Pasaribu’ yang di Ketua i Raja Johan Sitompul, tokoh ma-syarakat serta sejumlah wartawan cetak dan elektronik mendatangi kampung halaman sang pahlawan di Desa Hutagodang, Kecamatan Sorkam, Tapanuli Tengah.

Rombongan ini dalam peny-elusurannya mengunjungi tempat makam sang pahlawan, dimulai dari Makam Pahlawan Sibolga, diteruskan ke tempat Tugu Monu-men Perjuangan di Kecamatan Sorkam hingga ke rumah keluarga dan rumah para veteran di Desa Hutagodang. “Di desa kelahiran sang komandan, rombongan me-nyaksikan rumah dan desa tempat kelahiran sang pejuang, serta jembatan dan monumen untuk mengenang perjuangan sang kom-andan. Bersama rombongan, turut serta penulis buku ‘Gugurnya Kapten Bongsu Pasaribu’, yakni Dr Sudung Parlindungan Lum-bantobing.

SANG PAHLAWAN DI-PENGGAL BELANDA

Komandan Harimau Meng-ganas Tapanuli, Kapten Bongsu Pasaribu gugur di medan perang, Harakka, tanggal 3 Maret 1949 secara tidak manusiawi oleh ke-biadaban Tentara Belanda dengan memenggal leher hingga putus. Potongan Kepala ditinggalkan di penjara Barus, dan potongan tu-buh lainnya di tanah kelahirannya, Desa Hutagodang yang sekarang telah di pindahkan ke Makam Pahlawan Sibolga.

Riwayatnya demikian. Pasan-gan suami – istri Raja Pandapotan Pasaribu dan Barita Mopul br. L mempunyai dua anak laki laki yakni Raja Johannes Pasaribu (Yang Saat Sebelum Dibunuh

Masih Menjabat Kepala Kampung) dan Bongsu Pasaribu (Yang Saat Sebelum Dibunuh Masih Koman-dan Harimau Mengganas Tapanuli Berpangkat Kapten) yang lahir pada tanggal 15 Juni 1923, di Desa Hutagodang.

Kedua kakak adik kandung itu gugur di medan perang untuk mem-pertahankan Kemerdekaan Indone-sia. Setelah Kapten Bongsu Pasaribu tewas di penggal, besoknya giliran abangnya, Raja Johannes Pasaribu tewas ditembak persis di kepalanya, setelah ditangkap dan diintrogasi oleh tentara belanda. Mayatnya di makamkan di halaman rumahnya, di Desa Hutagodang hingga sekarang.

Setelah Indonesia merdeka, say-angnya keluarga yang ditinggal pergi oleh kedua kakak adik pahlawan Kemerdekaan itu tidak mendapat-kan perhatian dari pemerintah dan bahkan sejarah kedua pahlawan diabaikan. Karena itulah keluarga yang ditinggalkan, anak, Cucu terus berharap agar ada perhatian dari Pemerintah Pusat dan Daerah agar menepati janjinya membuatkan Tugu Perjuangan ditempat kelahiran sebagai tanda jasa atas kepahlawa-nan kedua kakak-adik.

Bukti sejarah adalah, kalau men-genal Maraden Panggabean (Purn. Jenderal, yang juga mantan Pangab di orde baru), beliau adalah seper-juangan Kapten Bongsu Pasaribu pada zaman penjajahan Belanda, satu kesatuan di Kesatuan Harimau Mengganas yaitu sebagai Komandan Sektor IV. Sementara dr. Ferdinand Lumban Tobing menjabat sebagai Gubernur Militer Tapanuli.

Jabatan Kapten Bongsu Pasaribu lainnya sebelum agresi Belanda Ke II, yaitu pada zaman penjajahan Jepang. Beliau telah membentuk Angkatan Pemuda dan beliau men-jabat sebagai Komandan Kompani hingga berubah namanya saat itu menjadi T.K.R (Tentara Keamanan Rakyat), dengan nama kesatuan sebagai Komandan Harimau Meng-ganas Tapanuli. Sekitar waktu satu tahun berjalan yaitu pada Tahun 1946, T.K.R berubah nama (dile-bur) menjadi namanya adalah T.R.I (Tentara Republik Indonesia) hingga akhirnya TNI.(Tentara Nasional Indonesia).

Pada zaman penjajahan Kolonial Belanda, sangat jarang ada pen-duduk pribumi yang dapat duduk dibangku sekolah. Bisa dikatakan hanya orang-orang tertentu saja atau anak Kapala Nagari dan para peda-gang rempah-rempah. Apalagi untuk bisa mengenyam kejenjang sekolah H.I.S (Hindia Indhise School) kota Sibolga. Rasanya tidak mungkin.

Tetapi beruntunglah Kapten Bongsu pada zaman itu karena memiliki kakak yang bernama Raja Johannes Pasaribu yang baik hati dan tidak mengenal menyerah dalam memperjuangkan adiknya kandung-nya itu agar menjadi manusia yang terpandang di masyarakat karena masuk sekolah H.I.S.

Jika hanya berharap dari peker-jaan orangtua yang sebagai petani rasanya tidak tercapai. Selain fisik. Beliau didukung pula dari mate-riil yang mana kedudukan Raja Johannes Pasaribu pada zaman itu (tanggal 3 Maret Tahun 1932), telah dipilih rakyat Hutagodang sampai kepengangkatan diangkat menjadi

besar yang hendak mau ke Sorkam untuk bermarkas. Itu setelah mereka berhasil menguasai Sibolga. Sesam-painya tentara Belanda dikampung Gontingmahe atau sampai ditengah pertengahan jalan. Pasukan Kom-andan Kapten Bongsu menghadang atau menghadapi perang dan ter-jadilah pertempuran I (satu) yang sengit berbuntut menyebar sampai ke perkampungan Parlimatohan. Tetapi disebabkan oleh kurangnya alat persenjataan dan sebaliknya ten-tara Belanda memiliki senjata yang serba lengkap pasukan Komandan Kapten Bongsu banyak yang gugur.

Di kampung Harakka oleh pa-sukan Komandan Kapten Bongsu terus melakukan pengejaran hingga terjadilah pertempuran yang dimulai sejak pagi hari sekira Jam 9 sampai siang jam 12. Dapat dikatakan pa-sukan musuh banyak sekali yang tewas. Bahkan musuh tidak berkutik sama sekali yang akhirnya mereka sebagian terus melarikan diri me-nyelamatkan nyawa masing masing karena tidak mempunyai daya lagi disebabkan kekurangan perbekalan maupun peluru senjata. Peperangan itu sudah selesai dan tidak ada lagi suara tembakan baik dari Komandan Bongsu, maupun Belanda.

Oleh Komanda Kapten Bongsu mengirah semua tentara musuh su-dah gugur dan tidak ada lagi yang hidup kecuali yang melarikan diri. Maka Komandan Kapten Bongsu beserta dua orang prajuritnya me-mutuskan untuk melihat para mayat yang bergelimpangan. Beliau turun mengadakan operasi pembersihan yaitu memeriksa satu persatu mayat tentara musuh akibat dari pertem-puran yang hebat itu. Setibanya mereka disana, masih ada dua orang lagi dari tentara Belanda yang masih

Harimau Mengganas, Kapten Bongsu Pasaribu. Selanjutnya tidak berapa lama tentara Be-landa menghampirinya. Tentara itu mengakhiri hidup Komandan Kapten Bongsu dengan cara yang sadis dan tidak manusiawi yaitu dengan memenggal lehernya sam-pai putus dimana waktu itu pada tanggal 3 Maret 1947. Kepala beliau terpisah dengan badan, lalu diangkat dibawa pergi ke Pasar Barus dipertontonkan kepada rakyat Indonesia. Badannya yang masih tergeletak ditanah sengaja ditinggal tergeletak begitu saja tempat asal dibunuh. Setelah Belanda pergi ke Barus, potongan badan yang lainya yaitu potongan mulai dari leher ke kaki yang masih tergeletak dihutan dijemput oleh pasukan beliau dan dibawah ke kampung Sijungkang, disana potongan badan itu dikuburkan.

Sementara tentara Belanda yang bermarkas di Barus masih terus mempertontonkan potongan kepala Komandan Kapten Bongsu kapada para rakyat dan kepada para tahanan. Yang maksud untuk melemahkan perjuangan pasukan Indonesia di Pasar Barus agar girilyanya melemah. Potongan kepala ditenteng dalam karung itu dimulai markas di Harakka sampai ke Kota Barus.

Pada hari yang ketiga, po-tongan beliau dikuburkanlah di Komplek penjara Barus. Setelah Bongsu Pasaribu gugur pada tang-gal 3 Maret 1949. Maka puncuk pimpinan sebagai Komandan Round akhirnya dipegang se-mentara oleh Humahe Rambe dan kemudian diganti kepada Muliater Simatupang.

Bersambung …..

Raund II untuk wilayah kekuasaan diderah Bonandolok, Komandan Raund III bernama Bangun Siregar untuk kekuasaan diwilayah daerah Sibolga beserta S.M Simarangkir.

Komandan Raund IV bernama Parlindungan Hutagalung ditunjuk didaerah Jalan Tarutung, Komandan Raund V bernama Agus Marpaung untuk kekuasaan diwilayah daerah Poriaha, Komandan Raund VI ber-nama Henneri Siregar untuk wilayah daerah Jalan Tarutung, Komandan Raund VII bernama Paul Lumban Tobing untuk wilayah daerah Si-bolga, Komandan Raund A sebagai pengawal Sektor IV oleh P. Hasibuan , dan Komandan Sektor S, Majit Si-manjuntak dan M.A Aritonang untuk wilayah daerah Sibolga dan Barus Keberadaan tentara Belanda pada zaman angresi ke II di kota Sibolga, itu bermula ketika mereka terlebih dahulu melakukan penembakan – penembakan dari jarak jauh melalui pantai lautan Sibolga dengan Kapal Y.T.I Belanda.

Perlawanan sengitpun pecah dengan pasukan tentara pejuang In-donesia hingga berminggu-minggu lamanya. Namun karena alat per-senjataan pasukan yang pimpinan Maraden Panggabean terbatas. Pasukan itu terpaksa bersembu-nyi di hutan untuk menyelamatkan nyawa masing-masing. Akhirnya tentara Kolonial Belanda dapat memenangkan peperangan di Kota Sibolga dan memasuki sudut-sudut kota melalui laut yaitu pada tanggal 24 Desember 1948, itu setelah mer-eka memukul mundur para pasukan pejuang kemerdekaan Indonesia. Kapten Bongsu Pasaribu dengan pasukannya langsung ditugaskan oleh Komandan Maraden Pang-gabean zaman itu untuk bergerak menjaga wilayah Barus dan Sorkam sekitarnya. Beliau beserta pasu-kan berangkatlah menuju daerah Sorkam melalui bukit-bukit hutan hingga meneruskan perjalannya sampai ke Kampung Hutagodang di Kecamatan Sorkam. Kedatangan Komandan Kapten Bongsu dan pasukanya disambut gembira oleh rakyat Hutagodang. Beliau juga menyempatkan diri mengunjungi rumah orangtuanya untuk meminta doa restu dari ibunya.

Disana pasukan beliau mem-buat satu markas pertahanan yang bernama Hubangan. Dari tempat

Tugu Perjuangan

Kapten Bongsu Pasaribu (kanan), Raja Johanes - Kepala Kampung (dua dari kanan) dan para pejuang kemerdekaan RI

Cucu, cicit dari Kapten Bongsu Pasaribu

WARTA NASIONAL

Documents