Warta Kepegawaian

Vol. 3 No. 11, 28 Desember 2007 ISSN 1 8 2 9 - 6 8 1 5

Dari Redaksi

Pergantian tahun adalah sebuahkepastian, seperti halnya bergulirnyawaktu, sebentar lagi kita memasukitahun 2008, dimana harapan danperubahan untuk menuju perbaikan,kebaikan dan keberhasilan adalahcapaian yang akan kita wujudkan.

Dari hasil evaluasi selama tahun2007, Warta kepegawaian masihbanyak kekurangan-kekurangannyadan masih jauh dari sempurna,walaupun Tim WK sudah bekerjasecara maksimal, mudah-mudahandengan adanya dukungan anggaranyang telah disediakan untuk tahun2008 WK akan lebih bervariatif dan

lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.Pada edisi ke-11 ini, informasi yang dapat kami sajikan dalam

laporan mengenai Rakernis Kepegawaian dengan agenda penyerahanlisting honorer daerah TA. 2007 di Bali sekaligus 14th ASEAN Conferenceon Civil Service Matter (ACCSM) serta Tinjauan Reformasi Kepegawaiandi NKRI dan liputam tentang Workshop perhitungan angka kredit bagijabatan fungsional tertentu.

Perbaikan terus menerus merupakan semboyan dari Tim WartaKepegawaian, yang selalu diupayakan untuk memenuhi kebutuhan dantuntutan pembaca. Kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkanuntuk menambah semangat Tim WK.

Tim Warta Kepegawaian mengucapkan Selamat Tahun Baru 2008,dan selamat tinggal tahun 2007, ditahun yang baru kita buka lembaranbaru yang lebih baik.

Selamat membaca.

Penerbit :Humas Kantor Regional IV BKN Makassar

Percetakan :Karya Asrindah, Jl. Tamalate I (Tidung 4 No. 143) Makassar

ISSN : 1829-6819Badan Infokom & PDE Prov. Sulawesi Selatan

Nomor : 315/REK/K.4/BIK/PDE/2004

Pelindung :Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar

Pimpinan Redaksi : Bambang Supardi

Editor :Akhmad Syauki, Suharman

Reporter :Wa Ode Samiun, Andi Anto, Etty Faradilla, Hamuda

Desain Grafis :Nanang Subandi, Anang Widiartho

Bendahara :Jatmiko

Sirkulasi :Halim Firdaus Haneng, Alia Rasyid

Sekretariat :Riswan

Alamat Redaksi :Warta Kepegawaian Kanreg IV BKN Makassar

Jl. Paccerakang No. 3 DayaMakassar 90241 Sulawesi Selatan

Telp. 0411. 512011 Fax. 0411.513708Website : www.bkn.go.id/makasar

e-mail : [email protected] Bank :

BRI Unit Daya Cabang Somba Opu MakassarNo. Rek. 3057.01 -25365.53-2

Vol. 1 No. 131 Mei 2004

Vol. 1 No. 231 Agustus 2004

Vol. 2 No. 331 Januari 2005

Vol. 2 No. 431 Mei 2005

Vol. 2 No. 531 Oktober 2005

Vol. 2 No. 628 Februari 2006

Vol. 3 No. 730 Juni 2006

Vol. 3 No. 831 Desember 2006

Vol. 3 No. 931 Mei 2007

Vol. 3 No. 1027 September 2007

PENGIRIMAN ARTIKEL DAN BERITA DIKETIK DENGAN FONT TIMES NEW ROMAN, 12 POINT, SPASI SINGLE, MAKSIMAL 3 HALAMAN KUARTODITANDATANGANI DISERTAI IDENTITAS DAN PHOTO YANG TERKAIT. DIKIRIM KE REDAKSI WARTA KEPEGAWAIAN BESERTA FILENYA/DISKNYA

Dari Redaksi

POJOK KANTOR

+ Usul Pertimbangan Kenaikan Pangkat FungsionalTertentu (guru) yang baru 2 tahun dalam pangkat,banyak yang di batalkan

- Kerjanya biasa-biasa saja, maunya pangkatyang luar biasa !

+ Patologi Birokrasi Menyebabkan Terhambatnya GoodGovernance dan Aparatur PNS Yang Berkualitas

- obatnya hanya satu "Dosis Remunerasi dinaikkan"

+ Akhir-akhir ini banyak Pegawai Negeri Sipil ikut demo.- Katanya PNS harus Netral !

BAGI ANDA YANG MERASA TIDAK PUAS ATAUMEMPUNYAI MASALAH DALAM HAL PELAYANAN

KEPEGAWAIAN DI KANREG IV BKN MAKASSARDAPAT DI SAMPAIKAN MELALUI

SMS ATAU MENGUBUNGI LANGSUNG KE NOMOR ;

KEPALA KANREG IV BKN MAKASSARBambang Chrisnadi, SH, M.Si

0811442207HUMAS KANREG IV BKN MAKASSAR

Bambang Supardi0811442205

FAX : 0411.513708 ATAUETY FARADILA : 0411.512011

Nanang Subandi : 08124235130e_mail : [email protected]

Kritik dan saran dapat disampaikan melalui fax maupunemail ke alamat redaksiWarta Kepegawaian Kanreg IV BKN MakassarJl. Paccerakang No. 3 DayaTelp. 0411-512011 Fax. 0411.513708email : [email protected]

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

Bravo Warta Kepegawaian, wajahmu semakin menarik danisinya makin berbobot. semoga ke depan makin oke. Sayamau tanya nich sekarang ini kan banyak beredar ijasahpalsu, kalau orang telah menggunakan ijasah palsu dalampeneriman CPNS untuk tenaga honorer dan ada orangmemiliki ijasah palsu tetapi tidak digunakan, bagaimanaWarta Kepegawaian menanggapi hal ini. Terima kasih atasjawabannya.

Dari Andi RasaBKD Kabupaten Maros.

Terima kasih Sdr. Andi Rasa atas atensinya, semoga WartaKepegawaian ke depan makin eksis. Warta Kepegawaiansebagai penyalur aspirasi masyarakat di bidangkepegawaian sangat merespon itu. BKN dalam tugasmenyelenggarakan manajemen kepegawaian tentu akanselalu peduli masalah yang berhubungan dengankepegawaian. Untuk masalah ijasah palsu dapat kamisampaikan bahwa:

a. Dalam Pasal 11 ayat (5) Peraturan Pemerntah Nomor98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2002 disebutkan bahwa ijasah yang dapatdigunakan untuk penetapan golongan ruang danpangkat CPNS adalah ijasah yang diperoleh darisekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau ijasahyang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggiswasta yang telah terakreditasi oleh Menteri yangbertanggung jawab di bidang pendidikan nasional ataupejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenangmenyelenggarakan pendidikan.

WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 3 No. 11 - 3

FORUM PEMBACAFORUM PEMBACAb. Sesuai dengan Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun

2002 tentang Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNSsebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2002, dalam romawi IVhuruf f angka 2 a, antara lain dinyatakan bahwa CPNSdiberhentikan tidak dengan hormat apabila padawaktu melamar dengan sengaja memberikanketerangan atau bukti yang tidak benar.

c. Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga HonorerMenjadi CPNS sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007, antaralain disebutkan bahwa pengangkatan tenaga honorerdi lakukan melalui pemeriksaan kelengkapanadministrasi, terutama pemeriksaan berdasarkanberkas lampiran yang digunakan untuk penetapan NIPCPNS yang berasal dari tenaga honorer daerah.

d. Bagi tenaga honorer yang memiliki dan menggunakanijasah palsu pada saat melamar tidak memenuhi syaratuntuk diangkat menjadi CPNS.

e. Bagi tenaga honorer yang memiliki dan tidakmenggunakan ijasah palsu tetap tidak dapatdipertimbangkan untuk diangkat menjadi CPNS,karena yang bersangkutan tidak menunjukkan perilakudan integritas yang diperlukan untuk menjadi CPNS.

Demikian dan atas perhatianya, diucapkan terima kasih.

Forum Pembaca

2. Dari Redaksi3. Forum Pembaca4. Daftar Isi

6. Mengoptimalkan AparaturPemerintah Untuk KepentinganPublik : Tinjauan ReformasiKepegawaian NKRI

10. 14th ASEAN Conference on CivilService Matter (ACCSM)

Dari Redaksi

Laporan Utama Laporan Khusus

.... Reformasi kepegawaian mencakupkelembagaan, ketatalaksanaan dan Pegawai Negeriyang merupakan publ ic personnel. DibidangKepegawaian haruslah dimulai dari perencanaan,rekrutmen dan seleksi, pendidikan dan latihan,penempatan, mutasi dan promosi, gaji dankesejahteraan sampai jaminan sosial hari tua, yangsemuanya harus terintegrasi dalam satu sistemmanajemen kepegawaian.

4 - WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 3 No. 11Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

16. Rakernis Kepegawaian danPenyerahan Listing Honorer Formasi2007Kenapa di Bali ?Hanya Satu Jawabannya YaituNKRI

20. Orientasi Kebijakan Manajemen PNSDalam Rangka MewujudkanPemahaman Yang Sama Tentang PNS

13. Apa Bisa 2 tahun Naek Pangkat ?

DAFTAR ISIDAFTAR ISI

21. Ujian CPNS Di Propinsi SulawesiSelatan dan Kabupaten Maros

Daftar Isi

55. Struktur Organisasi Kantor RegionalIV BKN Makassar

50. Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia No. 41 Tahun 2007 TentangOrganisasi Perangkat Daerah

41. Reformasi Birokrasi danManajemen PNS Sebagai SyaratDalam Mewujudkan Good Gover-nance

46. Terbayang Pulau Dewata, Bali

48. Perpustakaan Merupakan Wadah Elite

31. Sengketa Kepegawaian PNS

27 & 30 Serba serbi28 & 29 Flash

P e r a t u r a n

Struktur Organisasi

O p i n i

W i s a t a

Lingkaran Kepegawaian

Mitra Kerja

38. Pemimpin Yang Berkualitas

R e l i g i

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 3 No. 11 - 5

22. Interaksi Pemberian Cuti BersamaTerhadap Cuti PNS

24. Penantian Itu Akhirnya Datang Juga(Perjuangan Menjadi Pegawai NegeriSipil)

Link

Bina Kepegawaian

Honorer

54. Jumlah Formasi Tenaga HonorerDaerah TA. 2007 per Prop/Kabupaten/Kota

Serba-serbi & Flash

36. Kebudayaan dan PembangunanDua Sisi Yang Saling Melengkapi

44. PNS dan Partai Politik BenarkahPNS Mengurangi Hak Politiknya???

P e l a y a n a n

26. Pelayanan Baru Ala Kanreg IVBKN MakassarPenggunaan IT dalam PelayananKepegawaianKenapa Tidak ...

Daftar Isi

6 - WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 3 No. 11 Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

Fenomena Kepegawaian di Indonesia

Kondisi birokrasi dan kepegawaian di Indonesiacukup memprihatinkan. Di samping “gemuknya”jumlah aparat di tingkat pusat dan daerah, kemudiantingginya tingkat kebocoran anggaran APBN dan APBDyang notabene banyak dihabiskan untuk sektorbelanja aparatur pemerintahan, serta masihrendahnya tingkat kesejahteraan aparat publik yangberbanding lurus dengan kurangnya profesionalitas

aparatur pemerintahan dalam melakukan pelayananmasyarakat adalah potret s ingkat kondis ikepegawaian di Indonesia.

Di Indonesia, sektor kepegawaian negara yangmerupakan sub-sistem dari birokrasi secarakeseluruhan, belum dijadikan sebagai fokus darireformasi birokrasi. Padahal, kepegawaian negaramerupakan faktor dinamis birokrasi yang memegangperanan penting dalam semua aspek pelayanan publikdan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini,baik buruknya suatu birokrasi negara sangatdipengaruhi oleh kualitas kepegawaian negaranya.

Dapat dikatakan, akar permasalahan buruknyakepegawaian negara di Indonesia pada prinsipnyaterdiri dari dua hal penting: (1) persoalan internalsistem kepegawaian negara itu sendiri, (2) persoalaneksternal yang mempengaruhi fungsi danprofesionalisme kepegawaian negara. Situasiproblematis terkait dengan persoalan internal sistemkepegawaian dapat dianalisis dengan memperhatikansubsistem yang membentuk kepegawaian negara.Subsistem kepegawaian negara terdiri dari: a)rekrutmen, b) penggajian dan reward, c) pengukurankinerja, d) promosi jabatan, e) pengawasan.Kegagalan pemerintah dalam melakukan reformasi—terkait dengan subsistem tersebut—telah melahirkanbirokrat-birokrat bermoral/beretika rendah, jugamelahirkan kesenjangan dalam hal kemampuanmelakukan tugas dan tanggung jawab yangdiembannya.

Mengoptimalkan Aparatur Pemerintahanuntuk Kepentingan Publik :

Tinjauan Reformasi Kepegawaian NKRIOleh:

* Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.ScAnggota Komisi II DPR RI

Laporan Utama


Sebagai ilustrasi terkait persoalan internalsistem kepegawaian di Indonesia, berdasarkan hasilPendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) tahun2003, jumlah PNS berkisar 3.648.005 orang. Dari hasilPUPNS tersebut diperoleh 341.000 orang PNS yangstatus kepegawaiannya tidak jelas, hal inimengambarkan berapa buruknya administrasikepegawaian yang ada, PNS yang sudah pensiun,meninggal atau berhenti data kepegawainya tidakdiperbaharui. Data PNS tidak up-todate, sehinggajumlah PNS tidak diketahui secara pasti, dan datayang ada saling berbeda, pemutakhiran data tidakberjalan sebagaimana mestinya, baik di instansi,maupun Pemerintah daerah. Itu hanyalah segelintirdari berbagai persoalan kepegawaian yangmengemuka, dan perlu mendapat perhatian seriusdari berbagai pihak terkait.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam rangkamewujudkan tata kepemerintahan yang baik, perludiawali dengan “Reformasi Kepegawaian”. Reformasikepegawaian mencakup kelembagaan,ketatalaksanaan dan Pegawai Negeri yang merupakanpublic personnel. Dibidang Kepegawaian haruslahdimulai dari perencanaan, rekrutmen dan seleksi,pendidikan dan latihan, penempatan, mutasi danpromosi, gaji dan kesejahteraan sampai jaminan sosialhari tua, yang semuanya harus terintegrasi dalamsatu sistem manajemen kepegawaian.

Patologi Birokrasi yang MewabahAparatur kita

Pada umumnya, ada lima kelompok patologi(penyakit) birokrasi, yakni (1) Patologi yang timbulkarena persepsi dan gaya manajerial para pejabat dilingkungan birokrasi. (2) Patologi yang disebabkankarena kurangnya atau rendahnya pengetahuan danketerampilan para petugas pelaksana berbagaikegiatan operasional (3) Patologi yang timbul karenatindakan anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undanganyang berlaku (4) Patologi birokrasi yang

dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yangbersifat disfungsional atau negatif (5) Patologi yangmerupakan akibat situasi internal dalam berbagaiinstansi dalam lingkungan pemerintahan.

Penyakit birokrasi inilah yang kemudian secaraterang-terangan merongrong kinerja optimal pegawai,yang mengakibatkan rendahnya tingkat kepercayaanmasyarakat ketika berhadapan dengan birokrasi itusendiri. Pelayanan yang cenderung berbelit-belit, tidaktransparan, high cost, serta bersifat directive yanghanya memperhatikan/ mengutamakan kepentinganpimpinan atau organisasinya saja. Padahal, aparatbirokrasi pemerintahan sebagai lembaga yangbersinggungan secara langsung dengan masyarakatpengguna pelayanan publik dituntut untuk selaludapat memberikan pelayanannya yang optimal danuser-friendly.

Sebagaimana tertera jelas dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahanatas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentangPokok-Pokok Kepegawaian, bahwa Pegawai Negerisebagai aparatur pemerintah bertugas memberikanpelayanan kepada masyarakat secara profesional,

Laporan Utama


Laporan Utama

jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugasnegara, pemerintahan, dan pembangunan. Dalammenjalankan tugasnya tersebut Pegawai Negeriharuslah bersikap netral dari pengaruh semuagolongan dan partai politik serta tidakdiskriminatif dalam memberikan pelayanannyakepada masyarakat.

Dengan tugas mulia tersebut, diharapkan PNSsebagai aparatur negara mampu melaksanakanamanah yang diembannya dengan sebaik-baiknya.Namun sayangnya, berbeda dari kenyataan dilapangan, masih banyak PNS yang melaksanakantugasnya dengan tidak profesional, pilih kasih(diskr iminati f ), dan money oriented dalammemberikan pelayanannya kepada masyarakat luas.Belum lagi adanya praktik-praktik Kolusi, Korupsi danNepotisme (KKN) yang mewarnai kinerja aparaturnegara. Sehingga bila KKN marak dalam suatuinstansi, selain akan mengurangi mutu dan kualitasaparatur dalam pelayanan publik, hal ini juga akanberpengaruh negatif terhadap instansi terkaitkhususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Terkait dengan kualitas dan mutu pelayananpublik, beberapa kajian yang pernah dilakukanlembaga-lembaga riset Internasional dan Nasionalmembuktikan masih rendahnya kualitas dan mutupelayanan publik di Indonesia sebagai berikut;berdasarkan World Investment Report 2003, IndeksForeign Direct Investment periode 1999-2001 dari140 negara, Indonesia berada pada urutan ke-138.Kemudian Human Development Report 2002, UNDP,dinyatakan bahwa dari 173 negara, Indonesiamenempati posisi 110 di bawah Filipina, Cina, danVietnam. Akses sanitasi urutan ke-7 dari 12 negaraAsia, akses jalan urutan ke-8 berdasarkan laporanAndrew Steer dari Bank Dunia.

Reformasi Sistem Birokrasi Kepegawaian

Secara supra-struktur pemerintahan, koordinasiyang dilakukan antar lembaga departemen yangbersinggungan langsung dengan aspek reformasikepegawaian wajib untuk dilakukan. Perbaikan sistem

kementrian negara dan instansi-instansi di daerahuntuk mendukung peningkatan efektifitas, efisiensikinerja aparatur dan penghematan anggaran APBNdan APBD juga tidak boleh dilakukan sebagai upayabesar mereformasi birokrasi pemerintahan. Selain itupula dapat dilakukan perubahan sistem penggajiandari s istem karir yang desainnya cenderung“militeristik” kepada sistem panggajian berlandaskankinerja dan kualifikasi penempatan yang profesional,seperti yang saya singgung sebelumnya di atas.

Sementara untuk infra-struktur pemerintahan,perbaikan mentalitas pegawai dengan melakukanperubahan paradigma “penguasa” menjadi “pelayan”bagi masyarakat, pembangunan sarana dan prasaranayang lebih adil, manusiawi, dan tidak diskriminatif.Hal ini terkait dengan membangun tingkatkepercayaan dari masyarakat kepada aparatpemerintah. Tentunya kita berharap dengan tingginyakepercayaan yang diberikan masyarakat kepadaaparat pemerintahan secara umum dapatmemperbaiki kondisi umum bangsa Indonesia.

Terkait perbaikan sistem kepegawaian diIndonesia, ada beberapa hal yang dapat dilakukanuntuk meningkatkan kinerja aparat. Pertama, perludirumuskannya kode etik dan code of conduct yangsecara khusus diterapkan kepada aparatpemerintahan. Dengan adanya code of conduct iniaparatur pemerintahan akan mempunyai pedomantentang apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak


Laporan Utama

dapat dilakukan berkaitan dengan posisi aparaturnegara sebagai pelayan publik.

Kedua, penerapan sistem sanksi danpenghargaan kepada aparatur pemerintahan secarategas. Tentu diharapkan dengan adanya pemberiansistem penghargaan dan hukuman ini aparatpemerintahan dapat memperkuat upaya penegakanetika menuju pelayanan yang lebih berkualitas.

Ketiga, pemberlakuan sistem grading secaraketat dan konsekuen kepada aparat pemerintah,berdasarkan kualifikasi, kemampuan/keterampilan,pengalaman, kedisiplinan, kontribusinya terhadapinstansi terkait, serta partisipasi aparatur dalamberbagai kegiatan yang akan menunjang aparat(menjadi pertimbangan) dalam suatu promosijabatan.

Keempat, perlunya penerapan e-governmentdalam rangka efektifitas birokrasi di Indonesia.

Tentunya dengan pemanfaatan teknologi informasiini, mekanisme, sistem dan prosedur pelayananberjalan secara otomatis pada suatu unit kerja/kantorpelayanan publik. Sehingga dapat menghindariterjadinya kontak langsung antara aparatur pelayanandengan masyarakat pemohon.

Terakhir, kita pun harus menyadari reformasimerupakan proses tiada henti yang harus diupayakanterus menerus/ berkesinambungan, menuju birokrasikepegawaian profesional, akuntabel danberkualitas.***

Jakarta, 17 Desember 2007* Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc- Wakil Ketua F-PAN DPR RI- Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Anggota DPR, DPD,

DPRD & Pemilu Presiden/Wapres- Anggota Pansus RUU Kementerian Negara- Ex. Wakil Ketua Pansus RUU Penyelenggara Pemilu- Anggota Badan Legislasi (Baleg)- Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia

Periode 2004-2009


Laporan Utama

Indonesia untuk kedua kalinya sebagai tuanrumah Preparatory Meeting of the 14th ASEANConference on Civil Service Matters (ACCSM)pertemuan konferensi tertinggi di bidang kepegawaianASEAN. Yang pertama pada tahun 1989 yakni padakonferensi ke-5, dan yang ke-14, pertemuan iniberlangsung pada tanggal 29-31 Oktober 2007 di BaliInternasional Convention Centre (BICC) Nusa DuaBali. Dan bertindak sebagai tuan rumah pertemuanini adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN) dansekaligus Indonesia di tunjuk untuk menjadi ketuaACCSM selama periode dua tahun kedepan yaitu2007-2009.

Preparatory Meeting of the 14th ASEANConference on Civil Service Matters (ACCSM) ke-14ini dihadiri oleh sekitar 150 peserta yang terdiri dari10 Delegasi Negara ASEAN yaitu Brunei Darussalam,Colombodia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Laos,

Philippines, Singapore, Thailand, dan Vietnam, danjuga dihadiri oleh para pengamat (observer) yangterdiri dari para Kepala Kantor Regional BKN, GubernurBali, Kepala BKD/Kepala Biro Kepegawaian Propinsidi seluruh Indonesia, dan para pejabat pentinglainnya. Pertemuan ini dibuka secara resmi olehMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI, TaufikEfendi

Dalam sambutannya, Menteri PendayagunaanAparatur Negara RI menyampaikan bahwa ACCSMmemiliki peranan yang semakin penting dalammenghadapi tantangan masa kini maupun tantanganyang akan datang dan ACCSM ini memiliki perananstrategis dalam meningkatkan kualitas SDM sertamenciptakan birokrasi dan pelayanan public yangbersih, akuntabel, efisien dan efektif serta transparan.

14th ASEAN CONFERENCE ON CIVILSERVICE MATTERS ( ACCSM )

14th ASEAN CONFERENCE ON CIVILSERVICE MATTERS ( ACCSM )


Laporan Utama

Setelah acara pembukaan yaitu pada malamharinya, Gubernur Bali selaku tuan rumah melakukanramah tamah dan jamuan makan malam serta taklupa penampilan para penari Bali yang menyuguhkantarian terkenal yaitu tarian Kecak,Barong dll kepadapara peserta dan pengamat yang bertempat di rumahjabatan Gubernur .

Penyelenggaraan konferensi pertama pada bulanJuli 1981 diadakan di Philippines. Pada awalpenyelenggaraannnya ACCSM ini bernama “ASEANConference on Civil Service Reform (ACCSR)”,kemudian namanya berubah menjadi “ASEANConference on Civil Service Matters (ACCSM)”.Perubahan ini terjadi pada pertemuan kelima padatahun 1989, dimana Indonesia menjadi tuan rumah.

ASEAN Conference on Civil Service Matters(ACCSM) ini diselenggarakan setiap dua tahun sekali.Pertemuan sebelumnya tahun 2005 yangdiselenggarakan di Kamboja, dan setelah Indonesia,Laos akan menjadi tuan rumah 15 th ASEANConference on Civil Service

Adapun sasaran ACCSM ini adalah tercapainyakesepakatan dan mencari solusi untuk mengatasiberbagai permasalahan kepegawaian yang dihadapimasing-masing negara anggota dan ASEAN sertaadanya nilai baru tentang arah pengembangan systemmanajemen kepegawaian ASEAN guna mendorongpengembangan sistem manajemen kepegawaian danSDM PNS masing-masing Negara anggota dan ASEAN.

Seperti yang dikutip dalam wawancara denganKepala BKN Drs.Edy Topo Ashari.M.Si setelah acarakonprensi pers dengan para Delegasi yang dilakukanseusai acara penutupan ACCSM ini :

Soal kesepakatan apa saja yang dihasilkandalam pertemuan ACCSM selama 3 hari ini

Mungkin bisa diberi gambaran salah satupermasalahan yang hingga saat ini masihmenjangkiti kami yang hingga saat ini belumselesai terutama masalah korupsi yangmungkin juga dialami dinegara-negara lain,apakah persoalan ini termasuk yang dibahasdalam pertemuan ini dan seperti apa


Laporan Utama

pembahasannya dan kesepakatannya yangakan dicapai ?

Jadi kita tetap sesuai dengan temanya yaitumengembangkan budaya kerja dalam pelayananpublic, jadi tidak ada lagi budaya yang kurang baiktentu didalamya ada Actraction dan itu merupakanbagian dari apa yang dibahas yang sesuai dengantemanya yaitu “Developing Corporate Culture in PublikService towards ASEAN Community”, tetapi BKN tetapfocus utamanya, karena BKN masuk dalam bagianproses pelayanan public dan mereka masing-masingNegara memberikan banyak konstribusi tentangpengalaman mereka terutama terkait dengan temaitu tadi, kemudian kita 10 Negara juga membuat/menyelesaikan work plann untuk 5 tahun kedepan,kemudian ada pemikiran-pemikiran untukmengundang 3 Negara lainnya yang kami sekarangdalam diskusi, yaitu Negara yang bertetangga dengankita di Asia yaitu China,Korea Selatan dan Jepang,karena mereka juga mempunyai masalah yang samadan tetap mendukung dengan tema ini.

Seberapa besar efek dari Work Plann yangsudah disepakati untuk Indonesia sendiri dankemungkinan dari BKN sendiri dan Menpanapakah ada perubahan khusus untukmengurangi birokrasi dan jga korupsi yangselama ini sangat meresahkan masyarakat ?

Jadi banyak sekali manfaat yang kita peroleh,mereka juga sebagian besar juga mempunyai masalahyang sama tapi sebagian besar yang lain juga sudahmempunyai kemajuan yang sangat signifikan, kami

dari Indonesia terutama dari BKN sudah mengirimbeberapa tim ke Philippines untuk belajar banyaktentang Accesment Center, sehingga kita akanmemiliki orang-orang yang tepat untuk jabatan itu,kemudian untuk lead govermant ada beberapacountry suport dari beberapa negara yang setelahkita seleksi, cek ternyata banyak sekali manfaatnya,jadi ini adalah kesempatan yang sangat baik.

Yang ke dua seperti di Singapura, mereka majusangat cepat, Malaysia yang semuanya mencobamenghindari adanya contact person satu sama lain,orang ke orang tetapi oleh system dengan teknologi,dan dengan teknologi itu tidak akan terjadi harapanadanya korupsi dan itu juga akan kita lakukan tetapiini akan berjalan terus-menerus seperti ACCSM yangke-14 ini, nanti yang ke-15 di Laos, dan kita akanterus sharing dan kerja sama, kita akan saling tukarpengalaman untuk bisa mendapatkan yang terbaikdan tenyata manfaatnya besar antara lain untukkepentingan yang saudara sampaikan yaitu korupsidan goverment service yang lebih baik.

Setelah wawancara ini Kepala BKN, para Delegasiserta seluruh rombongan tepat jam 13.00 berangkatmenuju ke Kintamani untuk melihat obyek wisata,dan sebelum melanjutkan untuk makan siang kamidiperkenalkan dengan makan khas orang Bali yaituBebek Bengil dimana para turis yang katanya jugasangat menyukai makanan ini, kemudian kamimelanjutkan perjalanan yang menempuh jarak waktuselama 2 jam, yang semua ini telah dipersiapkan olehpanita Event Organaizer. (Etty Faradila)

apa bisa 2 tahun naek pangkat ?apa bisa 2 tahun naek pangkat ?

Peserta Workshopbang-humas/WK

Laporan Khusus


Tujuan pelaksanaan workshop yaitu untukmeningkatkan pengetahuan dan kemampuanteknis bagi pejabat yang membidangi

pengelolaan atau pengembangan jabatan fungsional,serta untuk menyamakan persepsi atau pemahamandalam Penilaian Angka Kredit (PAK) bagi jabatanfungsional. Dalam penjelasan umumnya Kepala KantorRegional IV BKN, Bambang Chrisnadi, SH, M.Si,mengungkapkan bahwa pada prinsipnyapengangkatan Pegawai Negeri Sipil diangkat dalamjabatan, oleh sebab itu setiap CPNS setelah diangkatmenjadi PNS maka akan menduduki jabatan sesuaikemampuan atau profesionalisme yang dimiliki.

Kantor Regional IV BKN Makassar, mengadakan Workshop , kali ini Bidang Mutasi

Kepangkatan sebagai penyelenggara Workshop Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

bagi Pejabat Fungsional di Hotel Yasmin, Makassar pada tanggal 27-28 Desember

2007. Peserta terdiri dari perwakilan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian,

Bawasda, BPKP, BPK, (yang membidangi angka kredit) dan Badan Kepegawaian Daerah

(sebagai pengelola kepegawaian) serta pengurus PGRI Prop. Sulawesi Selatan.

bang-humas/WK

Laporan Khusus


Berkenaan dengan permasalahan yang dihadapioleh para pemangku jabatan fungsional, terutamaguru yang kenaikan pangkatnya diusulkan setiap duatahun dan dibatalkan, hal ini perlu kita sosialisasikan,karena secara normatif, pejabat fungsional yanghanya melaksanakan tugas pokok sesuai dengan jamkerja efektif dijamin dapat mengumpulkan AngkaKredit untuk kenaikan pangkat dengan masa kerjakepangkatan terakhir 4 tahun.

Hal ini dapat kita hitung, dimana dalam satu tahunsama dengan 365 hari. Dalam 365 hari kalau kitakurangi dengan hari libur minggu, libur nasionalmaupun libur bersama, maka akan diperoleh jumlahhari kerja efektif selama 280 hari.

Secara normatif jam kerja Pegawai Negeri dalamsatu minggu adalah 37,5 jam, sedangkan kalaudihitung efektif bekerja dalam seminggu 26,25 jam,dengan asumsi 30 % waktu digunakan untuk diluarkerja karena keperluan lain, misalnya ijin, ada urusankeluarga dan lain-lainnya. Bagi instansi pemerintahyang masih memberlakukan 6 hari kerja maka, 1(satu) hari waktu kerja efektif 4,37 jam, sedangkanuntuk Instansi pemerintah yang sudahmemberlakukan lima hari kerja maka jam efektifnya1 (satu) hari 5,25 jam.

Kalau ada pejabat fungsional tertentu, yang naikpangkat dua tahun itu merupakan hal yang sangatluarbiasa. Kalau prestasinya biasa-biasa saja makaempat tahun sudah cukup untuk naik pangkat, tetapisemua itu tidak menutup kemungkinan untuk naikpangkat kurang dari empat tahun.

Sebagi bentuk komitmen bagi pejabat fungsionaltertentu, untuk kenaikan pangkat yang dua tahundapat dipertimbangkan apabila;

1. Pejabat fungsional/guru mempunyai kelebihanjam kerja efektif, yang dikuatkan dengan suratpernyataan kelebihan jam mengajar dari kepalasekolah dan disekolah mana kelebihan jammengajar tersebut.

2. Memperoleh ijasah lebih tinggi yang sesuaidengan jabatannya/tugasnya.

3. Memperoleh hasi l dalam melaksanakanpengembangan profesi.

4. Mengikuti diklat kedinasan yang sesuai danmemperoleh STTPL.

5. Mempunyai surat keterangan bertugas didaerahterpencil sesuai dengan SK Bupati/Walikota, danbukti bukti yang mendukung.

Setelah mendengarkan penjelasan umum, paraPeserta workshop mengadakan simulasi dalamPenilaian dan Penetapan Angka Kredit , yang dibagidalam tiga klas sesuai rumpun jabatan fungsionalmasing-masing.

Dari pantau Warta Kepegawaian (WK) padadasarnya peserta terutama dari tim penilai angkakredit baik itu Jabatan Fungsional Guru maupunjabatan fungsional yang lain, memahami hal tersebut,hanya saja dalam pelaksanaannya terutama bagi timpenilai mempunyai tantangan yang sangat besar, halini sebagaimana diungkapkan oleh , Drs. H. Muh.Sale Rugaya, Pengurus PGRI Prop. Sulawesi Selatanyang diwawancarai Tim WK, demikian petikanya:

Menurut penilaian bapak, berkenaandengan banyaknya guru yang tidak dapat naikpangkat dua tahun bagaimana ?

Naik pangkat cepat atau lambat itu tergantungdari prestasi guru itu sendiri. Sedangkan kalau ada

Nara Sumber, dari Kanreg IV BKN Makassar, untuk lebih memfokuskan penjelasan mengenai perhitungan angkakredit dari masing-masing jabatan fungsional tertentu, penjelasan dibagi menjadi 3 kelas, setiap kelas disesuaikan denganjabatan fungsional PNS dari masing-masing instansi pengelola angka kredit

bang-humas/WK


Laporan Khusus

Drs. H. Muh. Sale Rugaya, Pengurus PGRI Prop.Sulawesi Selatan yang diwawancarai Tim WK

bang-humas/WK

guru yang naik pangkat dalam dua tahun, sebenarnyaitu adalah guru yang berprestasi luar biasa, dan itumustahil kalau semua guru seperti itu. Tetapi sangatkita hargai seandainya ada guru yang naik pangkatdua tahun, selama syarat-syarat untuk naik pangkatdicukupi diantaranya, angka kreditnya mencukupi,DP3 dua tahun terakhir baik. Kalau semua sudahdipenuhi tidak bisa di halangi, harus diberikankesempatan naik pangkat, hanya saja proses untukdapat angka kredit harus melalui proses. Tim penilaiangka kredit disini harus jeli, apa bukti fisik memangakurat atau tidak, kalau bukti fisik meragukan atautidak benar maka DUPAK-nya kita tolak.

Berkaitan dengan munculnya PenetapanAngka Kredit (PAK), tanpa melalui Tim Penilai,tindakan atau langkah-langkah apa yangdiambil PGRI dalam hal ini ?

Apabila ada kasus yang demikian, PGRI tidak bisamengambil tindakan atau langkah-langkah, karenadalam hal ini diatur oleh birokrasi. PGRI hanyamenghimbau agar semua PAK terbit berasal dariDUPAK ke Tim Penilai, Tim penilai yang menetapkanPAK. Jadi tidak mungkin ada PAK tidak melalui Tim

Penilai, kalaupun ada seperti itu, maka itulah yangharus diperbaiki.

PGRI sebagai forum/wadah untukmengadu, apa merasa dirugikan kalau duatahun tidak boleh naik pangkat, sedangkandulu-dulunya seakan-akan otomatis dua tahunnaik pangkat ?

Sebenarnya tidak ada yang dirugikan, yang kitainginkan disini bagi guru yang memang berhak naikpangkat dua tahun, silahkan naik pangkat, sepanjangmemenuhi persyaratan, bagi yang tidak memenuhisyarat, saya kira semua memaklumi, kalau belummemenuhi syarat-syarat mau diapa !. Contohnya, adaguru yang sudah 10 tahun belum naik pangkat, tetapitidak keberatan/protes karena merasa tidak bisakesitu, yaitu dari Gol. IVa ke Gol. IVb, yangpersyaratannya membuat karya ilmiah.

Langka-langka apa yang diambil PGRIuntuk mecari solusi bagi guru-guru yangsudah mentok di Gol. IV a tidak bisa ke IV b ?

Perlu kita ketahui, sebenarnya untuk naik ke GolIV b diperuntukkan bagi guru yang mampu menyusunkarya ilmiah, bagi yang tidak sanggup yaa… terpaksamentok di Gol. IV a, bagi siapa yang berprestasiyaitu yang maju kedepan. Langka-langka dari PGRIyaitu setiap kongres kita focuskan untuk penulisankarya tulis.

Apa Visi, Misi PGRI itu sendiri khususnyadalam konteks Kepegawaian ?

Forum PGRI itu selalu memperjuangkankesejahteraan Guru, yang dimaksud kesejahteraanbukan hanya materilnya, tetapi termasuk ketenangan,perlindungan hukum, dan penghargaan.

Pertanyaan terakhir, Selama bapak jadi timpenilai angka kredit Propinsi dan sekarangsebagai tim penilai pusat, hambatan apa sajaselama menjalankan tugas sebagai Tim penilaiangka kredit ?

Saya kira Tim penilai tidak mempunyai hambatan,hanya saja Tim penilai mempunyai tantangan,tantangan itu bagaimana bisa secara jitu menganalisabahwa ini bukti fisik benar dan ini bukti fisik yangdibuat-buat. (na²nk/bang-hum)


Laporan Khusus

RAKERNIS KEPEGAWAIAN DAN PENYERAHAN LISTING HONORER FORMASI 2007

Rapat Kerja Teknis Kepegawaian Kantor RegionalIV BKN Makassar yang di adakan di Hotel Jayakarta– Legian – Bali dari tanggal 25 – 27 Desember 2007,selain mengagendakan penyerahan listing pegawaihonorer formasi 2007, juga membahas mengenaipengadaan CPNS dari pelamar umum untuk TA. 2007,pengangkatan Sekdes menjadi PNS, evaluasi danpermasalahan penetapan NIP pegawai honorer TA.2006 juga di isi paparan dari LAN dan PT. Taspen,selain presentasi dari Kepala Kantor Regional IV BKNMakassar dengan judul Perubahan ParadigmaManajemen PNS dan Komitmen Pengembangan PNSdiwilayah kerja Kanreg IV BKN Makassar untuk TA.2008.

Untuk ke-3 kalinya, Kanreg IV BKN Makassarmengadakan rapat kerja di luar wilayah kerjanya yangmeliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, SulawesiTengah, Sulawesi Tenggara dan Prop. Maluku. Rapatkerja pertama yang diadakan di luar wilayah kerjaKanreg IV BKN Makassar adalah di Manado, walaupun

sebelumnya Sulawesi Utara – Manado merupakanwilayah kerja Kanreg IV BKN Makassar dan sekarangmerupakan wilayah kerja Kanreg XI Manado. Keduadi adakan di Batam, selanjutnya yang ke tiga di adakandi Bali.

KENAPA DI BALI ?HANYA SATU JAWABANNYA YAITU NKRI

Pembukaan, Rakernis oleh Kepala BKN Edy Topo Asharibang-humas/WK

Laporan Khusus


Laporan Khusus

Penentuan lokasi-lokasi tersebut tidak terlepasdari saran dan permintaan dari para stakeholder, yangselama ini hanya berinteraksi antara Makassar danJakarta. Mereka menilai dengan diadakannya Rakerdi luar wilayah kerja, sudah tentu wawasan danpengalaman akan bertambah, mulai dari masalahsosial, ekonomi, budaya setempat yang pada akhirnyaakan mengambil dampak positif bagi para pesertauntuk di terapkan di daerah masing-masing dan bagiKanreg IV BKN Makassar sendiri, selama lokasinyamasih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiatidak masalah, negara tercinta ini sangat luas,mungkin banyak di antara peserta yang hanyamengenal lokasi Raker hanya dari media masa, ceritabahkan ada yang belum mengetahui sama sekali.

Kembali ke Rakernis di Bali, Acara yang di bukasecara langsung oleh Kepala BKN Edy Topo Ashari, didampingi oleh Deputi Informasi Kepegawaian Dra.Masni Rani Muchtar, M.Si dan Deputi BidangPengadaan, Kepangkatan Pensiun Dr. Sulardi sertaKepala Kantor Regional IV BKN Makassar BambangChrisnadi, SH, M.Si. Selengkapnya sambutan danarahan Kepala BKN Edy Topo Ashari adalahsebagai berikut ;

Rakernis Kepegawaian semacam ini padadasarnya merupakan salah satu model komunikasiyang efisien dan efektif dalam rangka meningkatkandan mengembangkan akuntabilitas kinerja dari unitkerja yang membidangi manajemen PNS. Rakernisini juga dilandasi oleh pemikiran bahwa norma,standard dan prosedur manajemen PNS merupakankesatuan system yang berlaku bagi PNS Pusat

maupun PNS Daerah, sehingga secara berkala dandinamis diperlukan upaya untuk menyamakan polapikir dan pola tindak dari seluruh jajaranpenyelenggara manajemen PNS khususnya yangberada di wilayah kerja Kanreg IV BKN di Makassar.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 43Tahun 1999 secara filosofis dan normative telah terjadipergeseran paradigma dalam pengelolaan manajemnPNS. Adapun yang dimaksud dengan perubahanparadigma pengelolaan manajemen PNS tersebutadalah bahwa aktivitas pengelolaan manajemen PNSdalam kontek Personal Manajement yaitu aktivitasmanajemen PNS lebih fokus pada aktifitas yangbersifat teknis administratif dan prosedural bergesersecara signifikan kearah aktivitas pengelolaanmanajemen PNS yang tidak sekadar teknis fungsionaldan prosedural tetapi aktivitas manajemen PNS secarakomprehensif dan holistik sebagai kesatuan sistemyang diawali dengan perencanaan sampai denganpemberhentian sesuai lingkup manajemen PNSsebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 angka 8Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 atau aktivitasmanajemen PNS dalam kontek Human ResourcesManagement.

Satu hal penting yang harus kita pahami bersamaadalah bahwa aktivitas manajemen PNS denganpendekatan Personnel Management unsur sumberdaya insani diposisikan sama dengan unsur organisasiyang lain sedangkan dalam Human ResourcesManagement sumber daya insanni (PNS) di pandangsebagai Human Capital atau Human Intelectual

Penyerahan, Listing Honorer Formasi 2007 secara simbolis oleh Kepala BKN Edy Topo Ashari (gambar kiri) danPeserta Rakernis (gambar kanan)

bang-humas/WK


Laporan Khusussekaligus titik sentral dalam mencapai tujuanorganisasi.

Secara jujur kita harus mengakui bahwa dalamaktivitas pengelolaan manajemen PNS selama ini kitabelum dapat memenuhi substansi manajemen PNSyang diamanatkan pasal 1 angka 8 UU Nomor 43Tahun 1999 yang secara garis besarnya pengelolaanmanajemen PNS mencakup 3 tahapan besar yaitumulai mendapatkan, mengelola dan memperhentikandan yang tidak kalah penting adalah bahwa tahapanbesar tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri tetapimerupakan kesatuan sistem yang utuh dan satudengan yang lain tidak dapat dipisahkan dandilaksanakan secara parsial.

Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau kitaharus mengakui meskipun pahit bahwa sebagaipenyelenggara manajemen PNS kita masih disibukandengan aktivitas yang bersifat teknis administratif danprosedural dan belum secara maksimal menghasilkankarya nyata yang secara signifikan menyentuhpengembangan kual i tas SDM (PNS) denganpendekatan human capital/human intelectual yangdiharapkan untuk mampu menempatkan PNS sebagaiunsur aparatur negara yang bertugas memberikanpelayanan kepada masyarakat secara profesional,jujur, adil, dan merata.

Oleh karena itu tidak berlebihan kiranya kalaudalam kesempatan yang baik ini saya mengajakkepada semua jajaran penyelenggara manajemenPNS untuk bersama-sama dalam satu pikiran, dalamsatu langkah, dan dalam satu arah, serta sungguh-sungguh untuk mengembangkan manajemen PNSsecara utuh dalam aktivitas human resources

managament sebagai wujud peran dan sumbangsihkita dalam melakukan reformasi birokrasi.

Secara jujur kita akui bahwa sampai dengan saatsekarang image masyarakat terhadap komunitas PNSmasih negatif dengan berbagai predikat yaitu PNStidak profesional, malas, lamban, tidak disiplin,berperilaku KKN, dan menciptakan biaya tinggi dalamsetiap sektor pelayanan. Oleh karena itu untukmenepis dan memperbaiki image yang negatiptersebut tidak ada jalan lain kecuali harus bekerjasungguh-sungguh, membangun image baru (Newimage building), menjalankan norma, standar, danprosedur manajemen PNS dengan baik dan benar,dan merubah paradigma penyelenggaraanmanajemen PNS dengan pendekatan humanresources management.

Oleh karena itu cakupan penyelenggaraanmanajemen PNS (Humen resources management),antara lain ;1. Pengembangan sistem pengadaan PNS yang

dapat mendapatkan sosok PNS yang benar-benarprofesional dan kompeten.

2. Pengembangan potensi dan kompetensi PNS3. Pengembangan sistem kompensasi berbasis

kompetensi dan kinerja agar PNS dapat menerimagaji secara adil dan dapat hidup layak bersamakeluarga.

4. Pengembangan sistem pemberhentian danpensiun PNS agar menumbuhkan kebanggaan,kepuasan, dan menciptakan rasa bahagia danaman selama menjalani masa pensiunnya.

Bang-humas/wkRaker, juga di hadiri oleh LAN dan PT. Taspen se-wilayah kerja Kanreg IV BKN Makassar serta para Eselon III dariKanreg IV BKN Makassar.

Laporan Khusus


5. Pembangunan budaya kerja yang berorientasipada hasil (Result oriented) dan kepuasanpelanggan (Costumer focus).

6. Pengembangan nilai-nilai organisasi yangterintegrasi dengan nilai individu PNS.

7. Pengembangan dan pemantapan disiplin, jiwakorsa, dan kode etik PNS.

8. Pengembangan sistem penilaian kinerja yangtransparan, terukur, adil dan akuntabel.

9. Pembangunan dan pengembangan sistempengelolaan data atau arsip kepegawaian secaramanual, maupun secara elektronik.

10. Pengembangan metode kerja, prosedur kerja dantata kerja yang efektif dan efisien.Para hadirin rakernis ini telah diserahkan listing

tenaga honorer daerah yang dapat diangkat CPNSdalam tahun anggaran 2007. Dengan penyerahanlisting tersebut saya tidak henti-hentinya untukmengingatkan bahwa listing bukan kata akhir untukpengangkatan sebagai CPNS tetapi listing merupakandaftar dan jumlah nama yang dapat dipertimbangkanuntuk diangkat sebagai CPNS.

Oleh karena itu ada 3 (tiga) kemungkinan yangakan terjadi pada nama yang tercantum dalam listingyaitu :1. Secara nortmatif dan administrasi memenuhi

persyaratan (ACC).

2. Secara normatif memenuhi syarat tetapi secaraadministrasif belum dapat dipertimbangkankarena berkas usul perlu diperbaiki dan/ ataukelengkapan lampiran-lampiran belum lengkap(BTL).

3. Secara normatif dan administratif tidak memenuhisyarat (TMS).Dalam hal demikian maka untuk mempercepat

proses penetapan NIP, kami mengharapkan agarsetiap berkas usul penetapan NIP sebelumdisampaikan kepada Kanreg BKN terlebih dahuludiperiksa dan diteliti secara cermat sesuai denganketentuan yang berlaku sehingga tidak ada berkasyang dinyatakan batal atau TMS. Harapan yang samajuga saya minta dalam kelengkapan berkas bagiSekdes yang akan diangkat menjadi PNS dan berkaspenetapam NIP untuk CPNS yang diangkat daripelamar umum.

Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasihkepada seluruh peserta Rakernis dan undangan yangtelah bersedia memenuhi undangan rakerniskepegawaian ini, mudah mudahan apa yangdiagendakan dapat terlaksana dan berjalan denganlancar serta menghasilkan komitmen bersama dalamrangka mewujudkan sosok PNS yang profesional dansejahtera. (na²nk)

Na²ng/WKPeserta, Raker Berfoto bersama Kepala Kanreg IV BKN Makassar di Bale Wantilan, Hotel Jayakarta - Kuta - Bali

Laporan Khusus


Orientasi Kebijakan Manajemen PNSDalam Rangka Mewujudkan Pemahaman Yang Sama tentang PNS.

Baru pertama kali Kantor Regional IV BKN,Makassar mengadakan Orientasi KebijakanManajemen PNS, yang diikuti oleh berbagai kalangandi luar PNS.

Dalam sambutannya sekaligus membuka acaraOrientasi Kebijakan Manajemen PNS, Kepala KantorRegional IV BKN, Bambang Chrisnadi, SH,M.Si,mengatakan bahwa, peran serta PNS dalampelaksanaan sebagian tugas pemerintah danpembangunan memiliki posisi yang strategis danmenentukan, dalam arti memiliki peran sebagaipemikir, perencana, pelaksana dan sekaligus jugamelakukan evaluasi pelaksanaan tugas-tugaspemerintah dan pembangunan. Namun dipihak lain,masyarakat mengharapkan dan dapat menuntut hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya (pelayanan prima), sekalipun puas menikmatihasil pembangunan secara adil dan merata sertabebas dari pelaksanaan KKN.

Acara Orientasi Kebijakan Manajemen PNStersebut dilaksanakan di Pusat Kajian Pendidikan danPelatian Aparatur (PKP2A) LAN Makassar, padatanggal 6 Desember 2007, dihadiri oleh para pesertaterdiri dari, Komisi I DPRD Prop/Kota Sulsel, Pimpinan/Pengurus Parpol, Pemimpin/Pengurus LSM, Pimpinan/pengurus Organisasi Profesi (PGRI, IDI), Pimpinan/Pengurus BEM, Aliansi Pemantau Kinerja AparaturNegara (APKAN) dan Para pemerhati Birokrasi (PNS).Hakekat dari pelaksanaan Orientasi kebijakanManajemen PNS tidak lain untuk mewujudkanpemahaman yang sama tentang sosok PegawaiNegeri Sipil (PNS) dalam organisasi pemerintah, dandiharapkan pula kalangan non pemerintah untukberperan aktif membantu pemerintah baik pusatmaupun daerah dalam mewujudkan sosok PNS yangProfesional, sekaligus dapat mengawasi perilaku PNSbaik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan.

Sebagai narasumber pada acara tersebut adalahKepala Kantor Regional IV, Bambang Chrisnadi, SH,M.Si, dan Kepala PKP2A LAN Makassar, Drs.Ngadiono, Mpd, dan Prof. DR. Ismail Said, Ketua STIALAN sebagai moderator.

Dalam pemaparannya Kepala Kantor RegionalIV BKN, Bambang Chrisnadi dengan judul Nilai-nilaiDasar Manajemen PNS, mengungkapkan bahwa,kedudukan Pegawai Negeri Sipil merupakan unsuraparatur negara, yang bertugas memberikanpelayanan kepada masyarakat secara profesional,jujur, adil dan merata dalam tugas penyelenggaraannegara dan pembangunan. Oleh karena itu kita haruslupakan pemahaman istilah yang pernah kita dengarmengenai PNS sebagai abdi negara dan abdimasyarakat, kalau ingin menjadi PNS yangprofesional, ungkapnya.

Sedangkan Kepala PKP2A LAN Makassar Drs.Ngadiono dalam materinya mengulas tentangPendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Orientasi Kebijakan Manejemen PNS yangdilaksakan oleh instansi pemerintah ini yaitu BKNRegional IV merupakan hal baik, dimana belumpernah ada pelatihan yang diadakan oleh pemerintahpusat/daerah yang melibatkan berbagai kalangandi luar PNS.

Untuk meningkatkan kulitas PNS kedepan kiranyadapat dihadirkan pula dari unsur eksekutif, sehinggakita dapat mensingkronisasi kebijakan didaerah.sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapapeserta diantaranya dari Ketua Ikatan Guru HonorIndonesia , Muhammad Alikan.

Dalam tanya jawab yang dilakukan, banyak halyang diperoleh, antara lain mempunyai persamaanuntuk mewujudkan Aparatur/PNS yang Profesional,dan siap melayani masyarakat. (bang-hum)


Laporan Khusus

Pelaksanaan Ujian tulis, penerimaan CalonPegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi umum diSulawesi Selatan dilaksanakan serentak, pada tanggal29 Desember 2007.

Penerimaan CPNS dilaksanakan oleh masingmasing daerah, Prop/Kab/kota, hanya sajapelaksanaannya yang bersamaan.

Pemerintah Propinsi kali ini memperoleh formasi24 terdiri dari tenaga kesehatan 4 orang dan tenagateknis sebanyak 20 orang. Pendaftar yang lolosadministrasi sebanyak 2.389, terdiri dari Sarjana (S1)sebanyak 2.262 dan D3 sebayak 127. Sedangkan yangditerima untuk kualifikasi S1 sebanyak 23 orang dankualifikasi D3 hanya 1 orang .

Pelaksanaan ujian tul is untuk Pem.Prop.dilaksanakan di 7 lokasi yaitu, SMA 5, SMP 8, SDNKomp IKIP/IKIP 1, SD Pertiwi, SD Komp. Toddopuli,SD Batua dan SD Inpres Tello Baru.

Wakil Gubernur Sulsel H. Syahrul Yasin Limpo,Sekretaris daerah Prop. Sulsel H. Andi Muallim, SH,M.Si, Kepala BKD Prop. Sul-Sel Drs. Tandeng Tugi,M.Si dan Bosman Sitinjak, SH, MH dari Direktur

UJIAN CPNSDI PROPINSI

SULAWESI SELATANDAN KABUPATEN

MAROS

Pengendalian Kepegawaian BKN Jakarta, serta dariKanreg IV BKN Makassar diwakili Oleh Kepala BidangBimbingan Teknis Kepegawaian Saladin Bunga Batara,SH, M.Si meninjau seleksi penerimaan CPNS umumyang dilaksanakan oleh Pemerintah Prop. SulawesiSelatan di SMA Negeri 5 Makassar.

Sedangkan Pemerintah Kota Makassarmenyiapkan pelaksanaan Ujian CPNS di empat lokasidengan peserta ujian 2.168, yaitu; SD Mangkura, SDSudirman, SD Monginsidi dan SMA Negeri 1 Makassar,merebutkan formasi 31 orang

Pelaksanaan Ujian yang di gelar secara serentakberjalan relatif aman, tidak ada hambatan.

Untuk Kabupaten Maros, pelaksanaan ujian diadakan di 14 Lokasi dengan jumlah pelamar sebanyakkurang lebih 2000 pelamar untuk mengisi formasisebanyak 90 orang yang terdiri dari tenaga guru 35orang, tenaga kesehatan 33 orang serta tenaga teknis22 orang.

Hasil liputin tim Warta Kepegawaian, prosespelaksanaan ujian berjalan tertrib, aman danterkendali baik dari sisi distribusi soal dan lembarjawaban komputer (LJK) yang melibatkan unsurterkait baik dari Kepolisian Resort Maros maupununsur Muspida Maros lainnya. (Bang_humas &na²nk)

Sekretaris Daerah, Prop. Sulawesi Selatan H. AndiMualim (tengah) Meninjau Pelaksanaan Ujian CPNS diSMAN 5 Makasar

bang-humas/WK

LJK, dan Peninjauan pelaksanaan Ujian oleh Bupati Maros H Andi Nadjamuddin Aminullah di SMAN 1 Maros


Bina Kepegawaian

Interaksi Pemberian Cuti Bersamaterhadap Cuti Tahunan PNS

Oleh : Akhmad Syauki

bekerja sekurang-kurangnya 1(satu) tahun secara terus menerusberhak atas cuti tahunan, lalu ayat(2) dinyatakan lamanya cutitahunan adalah 12 (dua belas) harikerja, kemudian ayat (3) Cutitahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yangkurang dari 3 (tiga) hari kerja danayat (4) Untuk mendapatkan cutitahunan Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan mengajukanpermintaan secara tertulis kepadapejabat yang berwenangmemberikan cuti serta ayat (5)Cuti tahunan diberikan secaratertul is oleh pejabat yangberwenang memberikan cuti.

Selain itu pemerintahmengeluarkan suatu public policyatau kebijaksanaan pemerintahtentang Pemberian cuti bersamakepada seluruh Pegawai NegeriSipil. Pemberian cuti bersama inidiberikan dalam rangka efisiensidan efektifitas hari-hari kerja danhari-hari libur nasional sertameningkatkan produktifitas kerja.Proses pengambilankebijaksanaan pemerintah (PublicPolicy Making) dalam pemberiancuti bersama menekankan bahwapemberian cuti bersama akanmengurangi hak cuti tahunanPegawai Negeri Sipil. Misalkan cutibersama Tahun 2007 yang

Bila kita menyimaktentang cuti bersama bagiPegawai Negeri Sipil maka

secara umum kita dapatmenyimak tentang cuti

Pegawai Negeri Sipilsebagaimana telah diatur

pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1974 Jo Undang-UndangNomor 43 Tahun 1999tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian yangmenyatakan bahwa Setiap

Pegawai Negeri Sipilberhak atas cuti.

Selain itu ketentuan cutidiatur pula dalamPeraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1976 yangmenyatakan cuti adalah keadaantidak masuk kerja yang diizinkandalam jangka waktu tertentu.Kemudian di dalam Pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1976 dinyatakan pulabahwa cuti terdiri dari cutitahunan, cuti besar, cuti sakit, cutibersal in, cuti karena alasanpenting, dan cuti di luartanggungan negara.

Sementara itu pada Pasal 4ayat (1) dinyatakan bahwaPegawai Negeri Sipil yang telah

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan WARTA

Bina Kepegawaian

ditetapkan pemerintah sebanyak11 (sebelas hari) yaitu tanggal 18Mei, 12,15,16,17,18,19 Oktober,21,24,26 Desember, 31 Desember,maka hak cuti tahunan PegawaiNegeri Sipil di Tahun 2007 hanya1 (satu) hari. Lalu dengan adanyapemberian cuti bersama sebanyak11 (sebelas) hari tersebutmemberikan dampak bagi PegawaiNegeri Sipil yaitu adanya cutibersama tersebut memberikanwaktu yang banyak bagi PegawaiNegeri Sipil beserta keluarganyauntuk merayakan hari-harikeagamaan / hari-hari libur yangdijalaninya, dan bagi PegawaiNegeri Sipil yang tidak merayakanhari keagamaan tersebut secaratoleransi diminta untuk membinakerukunan umat beragamadengan tetap menjalani cutibersama tersebut. Dampak lainmisalkan Pegawai Negeri Sipil yangmempunyai keperluan danmengajukan cuti Tahun 2007 makasisa cuti tahun 2007 hanya 1 (satu)hari. Apabila Pegawai Negeri Sipiltersebut tidak masuk kerjamisalkan 3 (tiga) hari pada Tahun2007 karena sesuatu keperluanyang penting sehingga tidak dapatmasuk kerja maka jalan yangditempuh adalah munculnyaberbagai alasan pembenarketidakhadirannya misalnyadengan alasan sakit ataumengajukan cuti sakit. Hal inilahyang banyak ditempuh oleh paraPNS karena cuti tahunan yangmerupakan hak Pegawai NegeriSipil telah dikurangi jumlah harinyadengan adanya ketentuan cutibersama. Dari aspek public policypemberian cuti bersama memang

telah benar adanya, namunsebaiknya cuti bersama tersebuttidak mengurangi hak cuti tahunanPegawai Negeri Sipil, sehinggaapabila ada keperluan PNS dankeluarganya yang mendesak dapatmengambil cuti tahunan yangmemang merupakan hak PNS.

Interaksi pemberian cutibersama terhadap cuti tahunanbagi Pegawai Negeri Sipil yangtelah berjalan selama inimendefisinikan cuti bersamasebagai kebijakan publik yangdikeluarkan pemerintah dengankewenangannya dalampembuatan suatu kebijakan yangdigunakan ke dalam perangkatperaturan hukum yang bertujuanuntuk menyerap dinamika sosialdalam masyarakat, yang akandijadikan acuan perumusankebijakan agar tercipta hubungansosial yang harmonis. Kebijakan

publik dapat dikatakan bahwasuatu kebijakan publik dibuat olehpemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, kebijakanpublik harus berorientasi kepadakepentingan publik dan kebijakanpublik adalah tindakan pemilihanalternatif untuk dilaksanakan atautidak di laksanakan olehpemerintah demi kepentinganpublik. Dari definisi tersebut,memungkinkan pemberian cutibersama merupakan public policydari pemerintah, dan untukmemberikan suatu tinjauan hukumpositivisme tentang cuti bersamamaka kebijakan tersebut agartidak mengurangi makna cutitahunan sebagaimana yang diaturdalam Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1976 tentang cutiPegawai Negeri Sipil.

PenulisAkhmad Syauki

Kasubag KepegawaianKanreg IV BKN Makassar


Mitra Kerja

PENANTIAN ITUAKHIRNYA

DATANG JUGA(Perjuangan Menjadi Pegawai Negeri Sipil)

Ferryawan Z. Fahmi S.STP(BKD Kab. Bulukumba)

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satuKabupaten yang terletak kurang lebih 150 km,dari Makassar Ibu Kota Propinsi Sulawesi

Selatan. Wisata bahari merupakan potensi wilayahyang sangat menjanjikan, di samping sumber dayaalam lainya yang sangat butuh pengelolaan secaraserius dari Pemerintah Kabupaten. Mata pencahariansebahagian besar Penduduk Kabupaten Bulukumbaadalah bertani/berladang/berkebun, dan Nelayan,namun di samping itu menjadi Pegawai Negeri Sipil(PNS) sebagai salah satu profesi yang sangat diminitibagi kaum-kaum terpelajar.

Masyarakat masih menganggap menjadi PNSsebagai salah satu profesi yang menjanjikan dan salahsatu cita-cita yang tertanam sejak dibangku sekolah.Hal ini dapat dilihat dari animo masyarakat yang begitubesar pada saat pendaftaran PNS dibuka hampirribuan masyarakat yang rela antri menguruskelengkapan berkas demi menjadi Pegawai NegeriSipil meskipun formasi yang dibutuhkan hanya ratusandan bahkan hanya puluhan orang saja.

Sejak pelaksanaan Otonomi daerah Kabupatendiberikan kewenangan untuk mengatur danmengelolah kebutuhan Pegawai. Diantaranyapengangkatan PNS, Tenaga Honorer LingkupPemerintah Kabupaten/Kota/Propinsi.

Masih banyaknya Tenaga Honorer yangmengabdi bertahun tahun namun belum jugaterangkat menjadi PNS membuka mata PemerintahPusat untuk mengeluarkan suatu kebijakanPengangkatan Tenaga Honorer Menjadi PNS yangdiatur melalui PP 48 tahun 2005.

Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi PNStidaklah mudah karena membutuhkan prosespendataan ulang yang kemudian diinput melaluidatabase Kabupaten, selanjutnya dikirim ke Propinsidan BKN Pusat. Tenaga honorer yang pembiayaanAPBD dan APBN serta SK Pengangkatan TenagaHonorer per tahun 2005 saja lah yang memperolehkesempatan untuk masuk dalam data base. Namundemikian masih ada saja permasalahan yang munculpada saat pendataan tidak hanya di KabupatenBulukumba tapi hampir diseluruh Kabupaten diIndonesia, karena kita belum siap sepenuhnya ataskebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintahpusat dan proses penginputan yang begitu cepatmempengaruhi keakuratan data yang diperoleh.

Jumlah Tenaga Honorer yang terangkat diKabupaten Bulukumba untuk Formasi 2006 berjumlah660 orang yang terbagi atas tenaga Guru, tenaga


Mitra Kerja

Kesehatan, Teknis, dan Administrasi. Betapabahagianya 660 Tenaga Honorer yang telah lamamengabdi masuk dalam daftar nominatif tenagahonorer formasi 2006 yang diumumkan PemerintahKabupaten Bulukumba. Setelah begitu lamamenunggu Penantian itu akhirnya datang juga

Kelengkapan berkas akhirnya dilakukan tenagahonorer dengan penuh semangat Juang 45 satu persatu berkas kelengkapan administrasi dilengkapi mulaidari SKCK, surat keterangan berbadan sehat, kartukuning, absen dan gaji dua tahun terakhir, serta suratpernyataan dan SPMT (surat pernyataanmelaksanakan tugas).

Panitia penerimaan berkas BKD KabupatenBulukumba juga tidak mau kalah semangatmenyeleksi satu persatu berkas yang masuk, kuranglebih 2 (dua) minggu waktu yang digunakan untukmenyelesaikan pemeriksaan berkas CPNSD daritenaga honorer formasi tahun 2006. Setelah berkasterkumpul BKD melanjutkan dengan pengetikanbelangko penetapan NIP yang diselesaikan hanyadalam waktu 3 hari, siang malam tanpa kenal lelahBKD mempersiapkan kelengkapan yang akan dibawake Kantor Regional IV BKN Makassar. dan pada awalSeptember berkas CPNSD Pemerintah KabupatenBulukumba di bawa Ke Makassar.

Selama Kurang Lebih hampir satu bulan prosesverifikasi berkas dilakukan di Kantor Regional IV BKNMakassar, bahkan hampir sebulan penuh Puasaramadhan kami berada di Makassar, kami menunggudan terus menunggu jangan sempat ada berkasCPNSD yang bermasalah atau BTL (berkas tidaklengkap). Hanya saja CPNSD Kabupaten Bulukumbayang tidak menyadari itu bahkan hampir seluruhCPNSD dikabupaten lain tidak menyadari betapaberatnya beban kerja BKD dan Kantor Regional IVBKN Makassar dalam peroses Verifikasi PenetapanNIP. Setelah BKD memperoleh Penetapan NIP barulahsebahagian beban dipundak berkurang namun itutidak membuat senang dan bahagia karena BKD diperhadapkan pada permasalahan yang lain yang samaberatnya.

Akhirnya setelah SK CPNSD di lingkup PemerintahKabupaten Bulukumba dibagikan banyak tenagaHonorer yang tidak menerima karena hampir sebagianbesar masa kerja tenaga honorer terpotong,disamping itu golongan III diturunkan ke golonganII meskipun sarjana. Bahkan hal ini sempat menjadiberita di salah satu koran (surat kabar) lokal. Dimana

salah satu isinya menyatakan BKD KabupatenBulukumba tidak becus.

BKD sempat tidak simpati lagi kepada tenagahonorer, tapi itu wajar karena ada hak-hak yangmereka tuntut akibat kurangnya pemahamansebagian tenaga honorer mengenai proses verifikasipenetapan NIP. BKD telah memberikan alasanmengapa terjadi pemotongan masa kerja karena SKPerpanjangan Tenaga Honorer yang dilampirkanbanyak yang berlaku surut dan tidak lengkap.Mengenai penurunan golongan terjadi karena gelaryang diperoleh (keilmuan) tidak sesuai denganjabatan yang melekat pada tenaga honorer yangbersangkutan. Misalnya Petugas Cek Point di isi olehSarjana Hukum (S-1 Hukum) tidak ada korelasinyadengan Tugas/jabatan yang melekat pada tenagahonorer tersebut, karena petugas cek point bisa diisioleh basic keilmuan S M A atau sederajatnya. BKDtelah memberikan jalan keluar masalah ini, denganadanya aturan PMK (Peninjauan Masa Kerja) yangdilakukan setelah PNS, begitupula Penyesuain Ijazahbagi CPNSD yang turun Golongan yang telah diatursesuai peraturan yang berlaku.

Begitu banyak persoalan yang muncul Studi KasusKabupaten Bulukumba, kami harap kedepanya halsemacam ini tidak akan terjadi. Namun apabila terjadiakan ada pemecahan masalah dan dasar hukum yangjelas bagi kami di BKD Kabupaten Bulukumba untukmemberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepadatenaga honorer. Dan tidak menjadi bumerang bagiBKD Kabupaten / Kota dan bahkan juga Tidak menjadibumerang bagi Kantor Regional IV BKN Makassaryang telah berjuang bersama-sama memunculkanharapan Tenaga Honorer menjadi nyata, sesuaikeinginannya menjadi seorang Pegawai Negeri Sipildengan rangkain kata “ Penantianku akhirnya datangJuga.”.

Status Tenaga honorer kini beralih menjadi CalonPegawai Negeri Sipil yang Insya Allah setahunkemudian akan Beralih menjadi PNS sesuai denganCita-cita dan harapan sejak mengabdikan diri padapemerintah Kabupaten Bulukumba. Karya-karya danpengabdianmu diharapkan mampu mengubah danmembangun Negeri Tercinta Indonesia, yang kelakakan kita wariskan pada anak cucu kita. Janganpernah kita banyak menuntut pada Negara(Pemerintah) Tercinta, tapi tanyalah pada diri kitaapa yang telah kita berikan pada Negara ini.

P e l a y a n a n


Pelayanan Baru Ala Kanreg IV BKN Makassar

Penggunaan IT dalam Pelayanan KepegawaianKenapa Tidak ….

Menyambut tahun 2008, Kanreg IV BKNMakassar berencana merubah total polapelayanan kepegawaian yang selama ini

sudah berjalan secara manual menyebabkanpelayanan masih sangat jauh dari memuaskan baikitu pelayanan pemberian persetujuan teknis kenaikanpangkat, mutasi kepegawaian lainnya dan penetapanpensiun. Salah satu solusi untuk mengatasinya adalahpenerapan IT secara utuh yang secara konseptualtelah diakui kehandalannya dalam membantu,memperlancar dan mempercepat pekerjaan,memperpendek jarak, meminimalis tingkat kesalahandan dapat pula menekan seminimal mungkin beayaoperasional yang akan menjamin kualitas danakuntabilitas pekerjaan.

Keinginan dan harapan ini telah disampaikankepada Sekretaris Daerah Propinsi/Kabupaten/Kotaselaku pembina kepegawaian yang ada di wilayahkerja Kanreg IV BKN Makassar, baik melalui suratmaupun pertemuan-pertemuan dalam bentuk Raker/Rakor Kepegawaian antara lain di Bali yang telahmenghasilkan komitmen dan kesepakatan untukmembangun, mengembangkan dan meningkatkanpelaksanaan manajemen PNS secara lebih baik dankomprehensif. Salah satu komitmen dan kesepakatanyang telah di capai antara lain bersama-samamembangun/mengembangkan sistem informasimanajemen PNS berbasis teknologi komputer yangdalam pelaksanannya Kanreg IV BKN Makassar akanmemfasilitasi dari aspek perangkat keras (hardware),perangkat lunak (software) dan peningkatan SDM(brainware) melalui workshop/bimtek. Sehinggadalam waktu tidak terlalu lama antara BKD denganKanreg IV BKN Makassar dapat melakukan

pengelolaan data kepegawaian secara on line/real online termasuk mempercepat kenaikan pangkat danpensiun serta mutasi kepegawaian lainnya.

Untuk tahap awal, Kanreg IV BKN Makassar akanmempersiapkan pola pelayanan yang berbeda,dimana pola pelayanan dengan pendekatan systemakan mulai di realisasikan, mulai dari penggunaanworkstation sebagai fasilitas bekerja pegawai, dimanadidalamnya sudah dipersiapkan separangkat peralatanuntuk memproses pekerjaan dari awal sampai selesaidalam satu tempat dan dengan waktu yang telahditentukan, dengan pola ini nantinya antara tamu/penghubung/petugas yang datang tidak dapatbertemu secara langsung dengan pegawai yang adadibagian pengelolaan berkas, mereka hanyamenyerahkan berkas atau usulan kepada petugasyang berada di front office.

Langkah selanjutnya adalah sinkronisasi dataantara pengelola kepegawaian, baik instansi vertikalmaupun daerah, yang akan dijadikan dasar dalamimplementasi aplikasi berbasis online system, dengantujuan data antara BKN dan Daerah akan sama,aplikasi tersebut antara lain aplikasi mutasikepegawaian dan pensiun serta aplikasi peremajaandata, dimana aplikasi tersebut sudah ter-sinkronisasidengan data yang ada di BKN Pusat.

Perubahan pelayanan ini akan berdampak kepadapegawai itu sendiri, perubahan itu menyangkut polapikir (mindset) dan pola tindak pegawai, untuk ituKanreg IV BKN Makassar akan memberikan pelatihanbaik berupa pelatihan tentang teknologi informasiberbasis pelayanan maupun pelaksanaan outbondkepada kepada pegawai dalam menghadapiperubahan pelayanan. (na²nk)

Kepala Kantor Regional IV BKN, Bambang Chrisnadimenghadiri undangan Bupati Bantaeng dalamacara rapat koordinasi manajemen PNS yang

dilaksanakan di gedung Wanita, Bantaeng tanggal20-21 Nopember 2007.

Ketua Korpri Unit Kanreg IV BKN, Saladin BungaBatara, SH, M.Si, menyerahkan daging hewan

kurban kepada kaum duafa. Pada hari raya IdulAdha 1428 H, Kanreg IV BKN menyembelih hewan

kurban sebanyak 4 ekor sapi.

Pada tanggal, 22-23 Nopember 2007, Biro Humasdan Protokol BKN Jakarta, mengadakan Workshop

Kehumasan, Jurnalistik dan Fotografi, tampakpeserta Workshop foto bersama dengan ibu Ulida

L. Toruan, Kabag Humas BKN Jakarta dan Ibu InkeMaris dari inke maris associates

Sekretaris Daerah Kab. Majene Drs. H. Muh. RijalSirajudin, M.Si membuka acara Sosialisasi PP 41

dan PP 38 tahun 2007 yang diadakan oleh PemdaKab. Majene tanggal, 25 Oktober 2007. Sebagainarasumber dalam acara tersebut yaitu Drs. E.

Manggali dari Departemen Dalam Negeri, dan dariBKN Regional IV Makassar diwakili oleh SaladinBunga Batara, SH,M.Si, dan Dwi Bakti Guntoro,

S.Ip.,M.Si,


Serba Serbi

Biar Hujan Shalat Idul Adha di Masjid Al Khidmah Kanreg IV BKN Makassar Jalan Terus"Allahu Akbar"

Suasana Penyembelihan Hewan Kurban sebanyak 4 ekor sapi di Kanreg IV BKN Makassar"Berbagi untuk Sesama"


F l a s h


F l a s h

Dharma Wanita Persatuan di Kanreg IV BKN Makassar"Duh ... Manisnya"

Tour Of Duty ke Pulau Bali "tak terlupakan"


Serba Serbi

Pada tanggal 15 Nopember 2007, Pemerintah Kab.Konawe mengadakan Bimbingan teknis

Kepegawaian yang dibuka secara langsung olehKepala Badan Kepegawaian Daerah Dr H. Lukman

Abunawas. Sebagai narasumber dari Kanreg IVBKN Makassar Suharman, S.Sos, Kepala Seksi

Bimbingan Teknis Kepegawaian I dan Ida BagusOka, S.Sos Kepala Seksi Mutasi I. Tampak dalam

gambar para peserta Bimbingan teknisKepegawaian sedang mendengarkan pengarahan

dari Kepala BKD.

Badan Kepegawaian Negara (BKD) Kab. LuwuUtara bekerjasama dengan Kanreg IV BKN

Makassar menyelenggarakan ujian dinas Tk. IIdan Penyesuaian Ijazah yang bertempat di SMPNegri masamba. Kegiatan tersebut berlangsungselama 1 hari yaitu pada tanggal 11 Nopember

2007 yang diikuti sebanyak 58 PNS dari berbagaiinstansi pemerintah sewilayah kerja Kab. Luwu

Utara. Pelaksanaan ujian tersebut secara langsungdipantau oleh Kepala BKD Kab. Luwu Utara Hj.

Andi Nirwana dan Tim dari Kanreg IV BKNMakassar yang terdiri dari , Paul Alex Wessok.

Andi Muazir, S.sos dan Riswan, S.Sos.

Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar, BambangChrisnadi, SH, M.Si sedang mengikuti acara

evaluasi anggaran tahun 2007 dan pemaparanprogram dan kegiatan T.A 2009 yang diadakan olehBiro Perencanaan dan kerja sama antar lembagaan

pada tanggal 12-14 Desember 2007 di hotelPramesti, Bogor.

Wakil Gubernur Sulsel H. Syahrul Yasin Limpo,Sekretaris daerah Prop. Sulsel H. Andi Muallim, SH,M.Si, Kepala BKD Prop. Sul-Sel Drs. Tandeng Tugi,M.Si dan Bosman Sitinjak, SH, MH dari Direktur

Pengendalian Kepegawaian BKN Jakarta, serta dariKanreg IV BKN Makassar diwakili Oleh KepalaBidang Bimbingan Teknis Kepegawaian Saladin

Bunga Batara, SH, M.Si meninjau seleksipenerimaan CPNS umum yang dilaksanakan olehPemerintah Prop. Sulawesi Selatan di SMA Negeri

5 Makassar.



Oleh: Suharman(bagian I)

Sengketa merupakan sesuatu yangmengganggu masyarakat,mengganggu ketentraman,

mengganggu tata tertib, mengganggukedamaian, sehingga keseimbangan akanterganggu. Kedamaian adalah merupakanidaman setiap orang, kedamaian akanterwujud kalau bermacam kepentinganyang berbeda dari masing-masing orangtidak saling bertentangan. Pertentangankepentingan itulah yang menimbulkanperselisihan/persengketaan dan untukmenghindari gejala tersebut, merekaberusaha mencari jalan untukmenyelesaikan dan mengadakan aturandan tata tertib, yaitu dengan membuatketentuan atau kaedah hukum, yang harusditaati. Dalam kaedah hukum yangditentukan itu, setiap orang diharuskanuntuk patuh, sehingga kepentingananggota lainnya akan terjaga dandilindungi.

Sengketa antara kedua pihak kadangsulit untuk di damaikan tanpa bantuan

dari pihak ketiga, yaitu pihak penengahyang tidak berpihak dan tidak beratsebelah. Menjadi syarat bagi pihak yangbersengketa, mereka harus mempunyaikepercayaan terhadap pengadilan yangmengadili perkaranya, dan putusanpengadilan harus diterima dandilaksanakan secara baik. Apabila kaedahhukum itu dilanggar, maka kepada yangbersangkutan akan dikenakan sanksi atauhukuman. Apabila salah satu pihak tidakmenerima putusan, masih dapat terusmencari keadilan melalui banding.

Menurut ketentuan umum UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPeradilan Tata Usaha Negarasebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 5 Tahundisebutkan bahwa “Sengketa Tata UsahaNegara adalah sengketa yang timbuldalam bidang Tata Usaha Negara antaraorang atau badan hukum perdata denganbadan atau pejabat Tata Usaha Negara,baik di pusat maupun di daerah sebagaiakibat dikeluarkannya keputusan Tata

Usaha Negara, termasuk sengketakepegawaian berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku”.

Istilah sengketa yang dimaksuddalam undang-undang tersebutmempunyai arti khusus sesuai denganfungsi Peradilan Tata Usaha Negara,yaitu menilai perbedaan pendapatmengenai penerapan hukum badan ataupejabat tata usaha negara dalammengambil keputusan pada dasarnyamengemban kepentingan umum danmasyarakat, tetapi dalam hal atau kasustertentu dapat saja keputusan itumengakibatkan kerugian bagi orang ataubadan hukum perdata tertentu. Dalamazas hukum Tata Usaha Negara kepadayang bersangkutan harus diberikankesempatan untuk mengajukan gugatanke pengadilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut,sengketa kepegawaian merupakan bagiandalam pengertian sengketa Tata UsahaNegara. Hal ini berarti sengketa yangterjadi di lingkungan kepegawaian dapat

Sengketa merupakan suatu keadaan yang tidak

dikehendaki oleh setiap orang. Akan tetapi dalam

pergaulan di masyarakat, dimana kita hidup di tengah

orang yang berbeda tabiat dan kepentingan, kita pasti akan

berhadapan dengan sengketa. Suatu sengketa itu muncul

kepermukaan, antara lain disebabkan karena masing-

masing pihak merasa benar, merasa berhak atas apa yang

diperselisihkan. Kalau salah satu pihak dari yang

berselisih merasa bersalah dan tahu tidak berhak atas

sesuatu yang diperselisihkan, maka perselisihan itu tidak

akan muncul atau berakhir pada saat ketidakbenaran itu

disadari.

Sengketa Kepegawaian PNSSengketa Kepegawaian PNS



dimintakan atau mengajukanpenyelesaiannya kepada Badan PeradilanTata Usaha Negara.

Sengketa Tata Usaha Negaramenurut Victor Yaved Neno (2006:44)dapat dibedakan atas dua hal yaitu:1. Sengketa intern, adalah menyangkut

persoalan kewenangan pejabat TataUsaha Negara yang disengketakandalam satu instansi ataukewenangan instansi terhadapinstansi lainnya yang disebabkantumpang tindihnya kewenangansehingga menimbulkan kekaburankewenangan.

2. Sengketa ekstern atau sengketaantara administrasi negara danrakyat, dalam hal ini Pegawai NegeriSipil adalah perkara administrasiyang menimbulkan sengketa antaraadministrasi negara dan aparaturnyasebagai obyek obyek yangberperkara yang ditimbulkan olehunsur dari peradilan administrasimurni yang mensyaratkan minimalada dua pihak dan sekurang-kurangnya satu pihak harusadministrasi negara, baik yangmencakup administrasi negara ditingkat pusat, daerah, maupun pusatyang ada di daerah.Sengketa Tata Usaha Negara adalah

sengketa yang timbul dalam bidang TataUsaha Negara antara orang atau badanhukum perdata dan badan atau pejabatTata Usaha Negara, baik di pusat maupundi daerah sebagai akibat dikeluarkannyakeputusan Tata Usaha Negara, termasuksengketa kepegawaian berdasarkanperaturan perundang undangan yangberlaku. Keputusan Tata Usaha Negaraadalah penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TataUsaha Negara yang berisi tindakanhukum Tata Usaha Negara berdasarkanperaturan perundang-undangan yangberlaku, yang bersifat konkrit, individualdan final yang menimbulkan akibathukum bagi seseorang atau badan hukumperdata.

Konkrit, ar tinya obyek yangdiputuskan dalam keputusan Tata UsahaNegara tidak abstrak tetapi berwujud dandapat ditentukan, seperti keputusanmengenai pemberhentian si A sebagai

Pegawai Negeri Sipil karena melakukanpelanggaran disiplin, dapat dibuktikandengan surat keputusan.

Individual, artinya keputusan TataUsaha Negara tidak ditujukan untukumum, tetapi tiap-tiap orang, badan, ataulembaga, sebagai contoh keputusantentang perbuatan pelanggaran disiplinyang dilakukan oleh si A sepertitercantum dalam surat keputusantersebut.

Final, artinya sudah difinitif dankarenanya dapat menimbulkan akibathukum. Keputusan yang masihmemerlukan persetujuan pimpinan atauinstansi lain belum bersifat final, karenabelum dapat menimbulkan suatu hak ataukewajiban yang bersangkutan, misalnyapengangkatan seorang Pegawai NegeriSipil memerlukan persetujuan kepalaBadan Kepegawaian Negara.

Pembinaan Pegawai NegeriSipil dengan diberlakukannya otonomidaerah memberi keleluasaan penuhkepada pejabat pembina kepegawaiandaerah dalam mengelola kepegawaian.Dalam melakukan tugasnya pejabatsering melampaui batas kewenanganyang diberikan, sehingga dapatmengakibatkan terjadinya sengketakepegawaian. Untuk menyelesaikansengketa kepegawaian tersebutdiperlukan adanya suatu badan peradilan.Upaya yang dilakukan oleh PegawaiNegeri Sipil yang dirugikan haknyaantara lain dapat dilakukan keberatan atasputusan yang dijatuhkan melalui instansitempat Pegawai Negeri Sipil tersebutbekerja, dan dapat dilakukan keberatanmelalui Badan PertimbanganKepegawaian, kemudian langkahbanding melalui Peradilan Tata UsahaNegara, serta dapat dilakukan kasasi keMahkamah Agung.

Dengan berlakunya PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentangWewenang Pengangkatan, Pemindahandan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,gubernur/bupati/ walikota berwenanguntuk memberhentikan baikpemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendir i maupunpemberhentian tidak dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah di

lingkungannya. Namun dalamprakteknya dengan kewenangan tersebutmasih terdapat kekurangan dankekeliruan dalam proses penyelesaiandan penerapan hukuman disiplin kepadapegawai yang dirugikan hak-hakkepegawaiannya.

Permasalahan yang sering munculdalam mengelola kepegawaian di daerahselama ini adalah masih belum adanyakeseragaman dan konsistensi dalammenerapkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian,sehingga sering terjadinya sengketakepegawaian. Keputusan yangdikeluarkan oleh pejabat pembinakepegawaian sering mengakibatkankerugian bagi Pegawai Negeri Sipil.Keputusan yang merugikan bagi PegawaiNegeri Sipil inilah yang menjadi pangkalsengketa yang perlu mendapatpenyelesian hukum yang adil.Permasalahan dalam menyelesaikansengketa kepegawaian diantaranya:1. belum adanya tertib administrasi

dalam penyampaian surat keputusanhukuman disiplin, sehingga banyakmenimbulkan kesulitan dalampenyelesaian keberatan atashukuman disiplin yang dijatuhkankepada Pegawai Negeri Sipil.

2. adanya perbedaan pengertianterhadap Pegawai Negeri Sipil yangsedang mengajukan keberatankepada Badan PertimbanganKepegawaian ataspemberhentiannya, terutama dalamhak-hak kepegawaian antara lainmasalah tenggang waktumengajukan keberatan danpembayaran gajinya.

3. pejabat yang melakukanpemeriksaan dan pembuatan beritaacara pemeriksaan dilakukan bukanoleh pejabat yang berwenang atautanpa perintah dari pejabat yangberwenang menghukum.

Pengertian Pegawai Negeri SipilMenurut pasal 1 Undang Undang

Nomor 43 Tahun 1999 tentang PokokPokok Kepegawaian, pengertian PegawaiNegeri Sipil adalah setiap Warga NegaraRepublik Indonesia yang telah memenuhisyarat yang ditentukan, diangkat oleh



pejabat yang berwenang dan diserahitugas dalam jabatan negeri, atau diserahitugas negara lainnya, dan digajiberdasarkan peraturan perundangan yangberlaku. Pegawai Negeri Sipilmempunyai dua pengertian berbeda,pertama berarti pekerjaan atau profesi,kedua berarti pengabdian. Sebagaipekerjaan atau profesi, harus memilikiprofesionalitas tinggi denganpengetahuan dan ketrampilan sesuaipersyaratan jabatan yang dipangkunya.Sebagai suatu profesi, setiap profesimemiliki persyaratan tertentu sesuaidengan tugas pokok dan fungsinya.Sebagai pengabdian, seseorang harusmendahulukan kepentingan umum,bangsa dan negara dari pada kepentinganpribadi, kelompok atau golongan.

Kedudukan, Tugas dan FungsiPegawai Negeri Sipil

Kedudukan Pegawai Negeri Sipiladalah unsur aparatur Negara, abdiNegara, dan abdi masyarakat yang penuhkesetiaan dan ketaatan kepada Pancasiladan Undang Undang Dasar 1945, Negaradan Pemerintah menyelenggarakan tugaspemerintahan dan pembangunan. Tugaspokok yang dilaksanakan harusmemberikan pelayanan kepadamasyarakat dengan sebaik-baiknya.Sebagai pelayan masyarakat, harusmelayani tanpa membedakan darikelompok mana mereka dilayani.Sedangkan fungsi yang harusdilaksanakan adalah sebagai salah satupengikat dan pemersatu bangsa dalamkerangka Negara Kesatuan RepublikIndonesia. Sikap dan perilaku adil dalampelayanan sebagai tindakan yang tidakmembedakan pelayanan kepada pihak-pihak yang dilayani, baik terhadapperbedaan jenis kelamin, ras, suku,agama, orientasi politik, golongan ataustatus sosial, maupun perbedaan lain yangada di masyarakat, karena dapatmenimbulkan pertentangan kepentinganpada diri sendiri dan institusinya.

Hak Pegawai Negeri SipilSetiap Pegawai Negeri berhak

memperoleh gaji yang adil dan layaksesuai dengan beban pekerjaan dantanggung jawabnya. Gaji yang diterima

oleh Pegawai Negeri harus mampumemacu produktivitas dan menjaminkesejahteraannya. Setiap Pegawai Negeriyang ditimpa oleh suatu kecelakaandalam dan karena menjalankan tugaskewajibannya, berhak memperolehperawatan. Setiap Pegawai Negeri yangmenderita cacad jasmani atau cacadrohani dalam dan karena menjalankantugas kewajibannya yangmengakibatkannya tidak dapat bekerjalagi dalam jabatan apapun juga, berhakmemperoleh tunjangan. Setiap PegawaiNegeri yang tewas, keluarganya berhakmemperoleh uang duka

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil.Sebagai Pegawai Negeri Sipil

kewajiban yang harus dilakukansebagaimana disebutkan dalam pasal 4Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun1980 tentang Peraturan Disiplin PegawaiNegeri Sipil yaitu:1. Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib

setia dan taat kepada Pancasila,Undang Undang Dasar 1945,Negara dan Pemerintah, serta wajibmenjaga persatuan dan kesatuanbangsa dalam Negara KesataunRepublik Indonesia.

2. Mentaati peraturan perundang-undangan tugas kedinasan yangdipercayakan kepadanya denganpenuh pengabdian, kesadaran,tanggung jawab.

3. Setiap Pegawai Negeri Sipil wajibmenyimpan rahasia jabatan.

Larangan Pegawai Negeri Sipil.Larangan yang harus ditaati yaitu

melakukan hal-hal yang dapatmenurunkan kehormatan atau martabatNegara, Pemerintah, atau Pegawai NegeriSipil. Pegawai Negeri SIpil yangmelakukan pelanggaran disiplin dapatdikenakan sanksi ganda, yaitu PegawaiNegeri Sipil dapat dijatuhi sanksi pidanapenjara karena terbukti melakukan tindakpidana berat selain mendapat hukumanpidana kurungan, juga diberhentikantidak dengan hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil dengan menarik/mencabutkeputusan tentang statuskepegawaiannya.

Hukuman disiplin diatur melaluiPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun1980 tentang Peraturan Disiplin PegawaiNegeri Sipil. Hukuman disiplin dibagiatas beberapa tingkat dan jenisnya yaitu:

Menurut tingkat hukuman disiplinterdiri dari:1. hukuman disiplin ringan2. hukuman disiplin sedang dan3. hukuman disiplin berat.

Menurut jenisnya hukuman disiplindibagi menjadi:1. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri

dari:a. tegoran lisanb. tegoran tertulisc. pernyataan tidak puas secara

tertulis 2. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri

dari:a. penundaan kenaikan gaji

berkala.b. penurunan gaji berkala.c. enundaan kenaikan pangkat

3. Jenis hukuman disiplin berat terdiri:a. penurunan pangkatb. pembebasan dari jabatanc. pemberhentian dengan hormat

tidak atas permintaan sendirid. pemberhentian tidak dengan

hormat sebagai PNS

Bentuk pelanggaran disiplin PegawaiNegeri Sipil.

Merupakan suatu pelanggaranapabila seseorang Pegawai Negeri Sipiltidak berbuat sesuatu, sedangkan ia tahuperbuatan itu harus dicegah. Denganberbuat sesuatu sebagaimana dimaksuddalam pasal 4 Peraturan PemerintahNomor 30 Tahun 1980 tentang PeraturanDisiplin PNS yaitu, Setiap ucapan, tulisanatau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yangmelanggar ketentuan dimaksud dalampasal 2 dan 3. Melarang Pegawai NegeriSipil menerima hadiah atau sesuatupemberian berupa apa saja dari siapapunjuga yang diketahui atau patut dapatdiduga bahwa pemberian itubersangkutan atau mungkin bersangkutandengan jabatan atau pekerjaan PegawaiNegeri Sipil yang bersangkutan.Perbuatan tersebut selain melanggarperaturan disiplin juga melanggar pasal418 KUHP yang diancam dengan



hukuman pidana selama-lamanya 6 bulanpenjara. Sanksi apabila kewajiban tidakditaati atau larangan dilanggar, sesuaidengan pasal 5 Peraturan PemerintahNomor 30 Tahun 1980 disebutkan bahwa“Dengan tidak mengurangi ketentuandalam peraturan perundang-undanganpidana, Pegawai Negeri Sipil yangmelakukan pelanggaran disiplin dijatuhihukuman disiplin oleh pejabat yangberwenang menghukum” dapat dijatuhihukuman pidana atau hukuman disiplin.

Pegawai Negeri Sipil yangmelanggar peraturan disiplin PegawaiNegeri Sipil dijatuhi hukuman disiplinberat berupa pemberhentian denganhormat tidak atas permintaan sendiri danpemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS dapat mengajukankeberatan kepada Badan PertimbanganKepegawaian, karena:a. melakukan pelanggaran disiplin

tingkat berat berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 30 Tahun 1980tentang Peraturan Disiplin PegawaiNegeri Sipil sebagai hukumandisiplin tingkat berat dihukumpenjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatanyang ancaman hukumannya 4(empat) tahun atau lebih.

b. melanggar sumpah/janji PegawaiNegeri Sipil dan sumpah/janjijabatan karena tidak setia kepadaPancasila, Undang Undang Dasar1945, Negara, dan Pemerintah.

c. melakukan penyelewengan terhadapidiologi Negara, Pancasila, UndangUndang Dasar 1945 atau terlibatdalam kegiatan yang menentangNegara dan Pemerintah.

d. dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatanyang tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan.

Pegawai Negeri Sipil yangdiberhentikan dengan hormat atau tidakdengan hormat sebagai Pegawai NegeriSipil karena melanggar PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990

perubahan dari Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 tentang IjinPerkawinan dan Perceraian PegawaiNegeri Sipil dapat mengajukan keberatankepada Peradilan Tata Usaha Negara,karena:a. tidak melaporkan perceraiannya

dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitungmulai terjadinya perceraian dantidak melaporkan perkawinannyayang kedua/ketiga/keempat dalamjangka waktu selambat-lambatnyasatu tahun terhitung sejakperkawinan tersebut dilangsungkan

b. Pegawai Negeri Sipil wanita yangmelanggar ketentuan pasal 4Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian dapatdijatuhi hukuman disiplin berupapemberhentian tidak dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil.

c. pemberhentian berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor. 11Tahun 2002 tentang PengadaanPegawai Negeri Sipil dan KeputusanKepala Badan Kepegawaian NegaraNomor 11 Tahun 2002 tentangKetentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2002

Pemeriksaan Pelanggaran DisiplinPNS

Pemeriksaan adalah serangkaiankegiatan memeriksa menurut cara yangdiatur dalam Peraturan PemerintahNomor 30 Tahun 1980 dengan maksuduntuk mencari, mengumpulkan buktiserta mengajukan pertanyaan kepadaorang yang disangka melakukanpelanggaran disiplin. Pejabat yangberwenang dapat melakukanpemeriksaan sendir i atau dapatmemerintahkan pejabat bawahan untukmelakukan pemeriksaan secara lisan atautertulis dalam ruang tertutup.Pemeriksaan secara lisan dilakukanapabila Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan akan dijatuhi salah satujenis hukuman disiplin r ingan.Sedangkan pemeriksaan secara tertulisdilakukan apabila Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan akan dijatuhi salah

satu jenis hukuman disiplin sedang atauberat.

Dalam pemeriksaan, pejabat ataupemeriksa harus memenuhi syarat-syaratpemeriksaan yaitu:1. pemeriksa hanya dapat dilakukan

oleh Pegawai Negeri Sipil yangberkedudukan sebagai pejabat(struktural/fungsional).

2. pangkat/jabatan tidak boleh lebihrendah dari Pegawai Negeri Sipilyang akan diperiksa.

3. pemeriksa tidak mempunyaihubungan keluarga dengan PegawaiNegeri Sipil yang diperiksa dantidak mempunyai kaitan langsungatau tidak langsung denganpelanggaran yang sedang diproses.

4. Pegawai Negeri Sipil yang diperiksawajib menjawab segala pertanyaanyang diajukan oleh pemeriksa(apabila tidak mau menjawabdianggap mengakui pelanggarandisiplin yang disangkakankepadanya).Dalam pemeriksaan yang dilakukan

harus sesuai dengan Keputusan KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor 88/KEP/2002 tentang Pedoman PengawasanKepegawaian dan Teknik PemeriksaanKepegawaian, yaitu untuk mengetahuiapakah Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan benar atau tidak melakukanpelanggaran disiplin, serta mengetahuifaktor-faktor yang mendorong ataumenyebabkan Pegawai Negeri Sipilmelakukan pelanggaran disiplin.Pemeriksaan harus dilakukan denganteliti dan obyektif, sehingga pejabat yangberwenang menghukum dapatmempertimbangkan dengan seksamatentang jenis hukuman disiplin yang akandijatuhkan setimpal dengan pelanggarandisiplin yang dilakukan Pegawai NegeriSipil bersangkutan.

Tatacara pemeriksaan dilakukandengan pemanggilan Pegawai NegeriSipil yang disangka melakukanpelanggaran disiplin untuk diperiksa.Panggilan dapat dilakukan dengan lisanataupun tertulis, sebaiknya dilakukandengan cara tertulis untuk kepentinganpembuktian. Panggilan harus dilakukandengan secara patut, yaitu PegawaiNegeri Sipil yang bersangkutan dapat



mengetahui adanya panggilan ataumenerima surat panggilan dari pejabatyang berwenang dan dapat dibuktikandengan adanya tanda terima lengkapdengan tanda tangan Pegawai NegeriSipil yang bersangkutan dari tanggalmenerima panggilan, untuk bahanpembuktian dalam pemerikasaan.Apabila Pegawai Negeri Sipil tidakmemenuhi panggilan pertama, makadibuat panggilan kedua denganmempertimbangkan waktu yangdiperlukan untuk menyampaikan suratpanggilan. Pegawai Negeri Sipil yangbeberapa kali dipanggil, tetapi tidakmemenuhi panggilan tersebut, maka halitu dapat menghalangi pejabat yangberwenang untuk menjatuhkan hukumandisiplin kepada Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan.

Pemeriksaan, harus dilakukan olehpejabat yang berwenang menghukum,untuk mempercepat pemeriksaan, makapejabat yang berwenang menghukumdapat memerintahkan pejabatbawahannya dalam lingkungankekuasaannya untuk melakukanpemeriksaan terhadap Pegawai NegeriSipil yang disangka melakukanpelanggaran disiplin. Pejabat yangdiperintahkan untuk melakukanpemeriksaan, tidak boleh berpangkat ataumemangku jabatan yang lebih rendahdari Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.Pejabat yang melakukan pemeriksaanadalah pejabat struktural dalamlingkungan instansinya, yaitu pejabateselon I, II, III dan IV atau pejabatfungsional, tidak boleh berpangkat ataumemangku jabatan lebih rendah dariPegawai Negeri Sipil yang diperiksa.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan,selain Pegawai Negeri Sipil yangdiperiksa dapat dijatuhi hukuman disiplinjuga harus dilakukan pembinaan untuktidak lagi mengulangi perbuatan dantindakan yang bertentangan denganPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun1980. Selain penindakan secara hukum,juga harus dilakukan pendekatan dengannorma-norma agama, maka unsur agamaserta pendidikan budi pekerti sangat besarperanannya dalam rangka pengawasan.

Penyampaian hukuman disiplindilakukan dalam suatu ruangan dan dapat

dihadiri oleh pejabat yang diserahi tugasurusan kepegawaian serta dapat puladihadiri oleh pejabat lain yang dipandangperlu, pangkat atau jabatannya tidak lebihrendah dari Pegawai Negeri Sipil yangdijatuhi hukumamn disiplin.

Keberatan Atas Penjatuhan HukumanDisiplin

Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhisalah satu jenis hukuman disiplin tingkatsedang dan berat dapat mengajukankeberatan kepada atasan yang berwenangmenghukum dalam jangka waktu 14(empat belas) hari terhitung mulai tanggalia menerima keputusan hukuman disiplintersebut. Keberatan tersebut harus sudahdiajukan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari terhitung mulai tanggal iamenerima keputusan hukuman disiplintersebut. Keberatan yang diajukanmelebihi 14 (empat belas) hari tidak dapatdipertimbangkan. Keberatan tersebutdiajukan secara tertulis melalui saluranhirarki, yaitu melalui pejabat yangberwenang menghukum dan setiapkeberatan harus memuat alasan-alasandan keberatan yang diajukan itu.

Setiap pejabat yang menerima suratkeberatan atas penjatuhan hukumandisiplin, wajib menyampaikan kepadaatasan pejabat yang berwenangmenghukum melalui saluran hirarkidalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerjaterhitung mulai tanggal ia menerima suratkeberatan itu. Terhadap keberatan dariPegawai Negeri Sipil yang dijatuhihukuman disiplin, maka pejabat yangberwenang menghukum yangbersangkutan wajib memberikantanggapan yang diajukan oleh PegwaiNegeri Sipil yang bersangkutan.

Atasan pejabat yang berwenangmenghukum yang menerima suratkeberatan tentang penjatuhan hukumandisiplin, wajib mengambil keputusn ataskeberatan yang diajukan oleh PegawaiNegeri Sipil yang bersangkutan dalamjangka waktu 1 (satu) bulan terhitungmulai tanggal ia menerima suratkeberatan itu.

Apabila dipandang perlu, atasanpejabat yang berwenang menghukumdapat memanggil dan mendengarketerangan pejabat yang berwenang

menghukum yang bersangkutan, PegwaiNegeri Sipil yang dijatuhi hukumandisiplin, dan atau orang lain yangdianggap perlu. Terhadap keberatan yangdiajukan itu, atasan pejabat yangberwenang menghukum dapatmemperkuat atau mengubah hukumandisiplin yang dijatuhkan oleh pejabatyang berwenang menghukum. Penguatanatau perubahan hukuman disiplinditetapkan dengan surat keputusan atasanpejabat yang berwenang menghukum.Apabila atasan pejabat yang berwenangmenghukum mempunyai alasan-alasanyang cukup, maka ia dapat mengadakanperubahan terhadap keputusan disiplinyang telah ditetapkan oleh pejabat yangberwenang menghukum baik dalam artimemperingan, memperberat, ataumembatalkan hukuman disiplin tersebut.Terhadap keputusan atasan yangberwenang menghukum, apabila belumpuas dapat diajukan keberatan. Keberatanatas keputusan pejabat yang berwenangdapat mengajukan keberatan ke tingkatyang lebih tinggi, dilanjutkan padapenulisan bagian II, PenyelesaianSengketa Kepegawaian PNS.

Suharman, S.Sos(penulis sebagai Kepala Seksi

Bimbingan Teknis KepegawaianKanreg IV BKN Makassar)



KEBUDAYAAN DAN PEMBANGUNANDUA SISI YANG SALING MELENGKAPI

OLEH : Drs. SUHARNO

Kebudayaan dan pembangunan adalah dua konsep yangbisa dilihat saling berkaitan hubungan fungsionalnya relevan,dan bisa juga hubungan kaitan fungsional diantara keduanyadalam kehidupan nyata sebagai yang tidak relevan.

Relevan atau tidaknya tergantung pada caramendefinisikannya,kalau kebudayaan dilihat dari sebuah sistemyang terdiri atas ide-ide atau gagasan, kelakuan sosial, danbenda-benda kebudayaan lainnya,maka kaitan hubunganfungsional antara kebudayaan dan pembangunan menjadi tidakrelevan.

Dalam kaitannya dengan usaha-usaha operasional untukmengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah yangdihadapi berkenaan dengan perubahan –perubahan yang terjadidan direncanakan sesuai dengan program pembangunan yangakan dilaksanakan. Karena itu kaitan hubungan antarakebudayaan dan pembangunan selalu dilihat sebagaipermasalahan mental manusia atau orientasi nilai yang secarakonseptual banyak kelemahan-kelemahannya.karena manusiaitu sendiri.

Kenyataan yang ada di masyarakat ada beberapa tipemasyarakat yang memandang perubahan sebagai sesuatu yangakan menghilangkan tradisi yang sudahberjalan secara turun temurun dandianggap sebagai warisan yang tidakboleh berubah,karena kapan adaperubahan pasti akan menghilangkankemurniaannya,sehingga kelompokmasyarakat ini sulit untuk berubah. Adakelompok masyarakat yang inginberubah akan tetap tidak mengerti apayang harus dilakukan karena terbatasnyapengetahuan,ketrampilan dan semangatuntuk berubah,bahkan ada perubahanmembuat kelompok masyarakat inimenjadi bingung apa yang harusdilakukan.

Untuk itu dalam tulisan ini saya melihat kebudayaansebagai pengetahuan, manusia sebagai mahluk sosial,yangisinya adalah perangkat-perangkat dan model-modelpengetahuan yang secara selektif digunakan oleh parapendukung/ pelakunya untuk menginterpretasi dan memahamilingkungan yang dihadapi serta digunakan sebagai refrensi ataupedoman untuk bertindak dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.

Dengan demikian, maka kaitan hubungan fungsionalantara kebudayaan dan pembangunan dalam usaha-usahapemenuhan kebutuhan manusia yang universal untuk dapattetap melangsungkan kehidupan dan meningkatkankesejahteraan hidupnya dapat dinilai dan dikaji.

Hasil-hasil pengkajian secara konseptual maupun secaraempiris, akan dapat mengungkapkan peranan faktorkebudayaan dalam turut menyukseskan suatu programpembangunan yang dilaksanakan pada tingkat masyarakatlokal. Dengan demikian maka masalah-masalah yang munculdari adanya program pembangunan itu dapat dihindari atausetidak-tidaknya dapat dibatasi kualitas maupun kuantitasnyayang merugikan.

Apabila kita berbicarakebudayaan dan pembangunan,makatidak terlepas kaitan antarakebudayaan dan pemenuhankebutuhan manusia,sebab pengertiankebudayaan secara umum adalahkeseluruhan pengetahuan yangdipunyai manusia sebagai mahluksosial yang berisi tentang perangkat-perangkat, model pengetahuan secaraselektif dapat digunakan untukmemahami dan menginterprestasilingkungan yang dihadapi serta untukmendorong dan menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukan. dengan



menggunakan pendefinisian seperti tersebut diatas, makakonsep kebudayaan menjadi relevan dalam kaitannya denganusaha untuk memahami tindakan –tindakan para wargamasyarakat yang menjadi pendukung kebudayaan tersebut.

Sebuah kebudayaan tindaklah diwariskan secara genetikatetapi diperoleh manusia setelah kelahirannya melalui prosesbelajar. Manusia dapat mempelajari sesuatu karena mempunyaikesanggupan untuk membuat dan memahami ide-ide yangabstrak, serta mewujudkan kelakuan simbolik. Landasanterutama dari adanya kesanggupan tersebut adalah karenamanusia mempunyai bahasa.

Kebudayaan diperoleh manusia melalui pendidikan baiksecara formal maupun secara informal; dengan kelakuan,peniruan-peniruan kedalam pengetahuan mereka, baik secarasadar maupun tidak sadar. Proses ini bersifat menyerap sertamencakup aspek kehidupan manusia dalam kaitannya denganpemenuhan kebutuhannya yang penerapan nya berlangsungsecara samar-samar dan lambat tetapi pasti dan tetap, sehinggamempengaruhi bentuk-bentuk dan corak-corak kelakuan,sikapdan keyakinan –keyakinan yang amat terperinci. Penerapan ataupenerimaan kebudayaan juga bersifat mendalam danmenyeluruh terhadap pribadi-pribadi pendukungnyasebagaimana terwujud dalam cara berpikir, merasakan,berbicara,dan bertindak.

Kebudayaan adalah milik seorang individu dengan katalain individu-individu yang menjadi warga masyarakat adalahpara pemilik dan pendukung kebudayaan masyarakat tersebut.

Adapun kebutuhan –kebutuhan yang universal yang harusdipenuhi manusia untuk dapat melangsungkan kehidupannyadapat digolongkan:

Menjadi 3 (tiga) bagian :1. kebutuhan utama atau kebutuhan primer, yang

kemunculannya bersumber pada aspek-aspek biologis/organisme tubuh manusia.

2. kebutuhan sosial dan kebutuhan sekunder yang terwujudsebagai hasil dari usaha-usaha untuk dapat memenuhikebutuhan yang tergolong sebagai kebutuhan primer yangharus dipenuhinya dengan cara melibatkan orang/sejumlahorang lain.

3. kebutuhan integratif yang muncul dan terpancar darihakekatnya manusia sebagai mahluk berfikir dan bermoralyang membedakan dari jenis-jenisnya mahluk lain yangfungsinya adalah mengintegrasikan berbagai kebutuhandan kebudayaan menjadi satu kesatuan sistem yang bulat,menyeluruh serta masuk akal dari para pendukungkebudayaan yang ada.

Sedangkan pembangunan secara sederhana dapat dilihatsebagai usaha terencana untuk meningkatkan tarafkesejahteraan kehidupan para warga masyarakat dan merubahkebudayaan yang menjadi pedoman kehidupan yangmenyeluruh untuk penemuan-penemuan kebutuhan-kebutuhanmanusia dari suatu masyarakat yang semula kurang efektif dankurang efisien, untuk mengeksploitasi dan memanfaatkansumber-sumber daya/energi yang ada dalam peningkatankesejahteraan kehidupan manusia.

Dengan menggunakan kerangka berfikir seperti tersebutdiatas, maka sasaran pembangunan pada dasarnya adalahusaha-usaha terencana,untuk meningkatkan macam, kualitasyang harus dipenuhi oleh masyarakat dalam rangka pemenuhankebutuhan-kebutuhan utama atau primer dalam usaha-usahauntuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, unsur-unsur kebudayaan yang sangat penting kegunaanya adalahunsur-unsur ekonomi dan teknologi yang ada dalam kebudayaantersebut, sehingga langsung atau tidak langsung sasaran yangutama harus dirubah dan disesuaikan dengan usahapeningkatan tarap kesejahteraaan kehidupan masyarakat yangbersangkutan.

Karena sasarannya adalah perubahan pada kebutuhan-kebutuhan utama atau primer maka juga akan melibatkanperubahan –perubahan pola tingkat kebutuhan sosial dankebutuhan integratif dalam rangka kehidupan berbangsa danbernegara. Sumber daya manusia aparatur yang berkualitasterlahir dari pegawai negeri sipil yang memahami hakekatkebudayaan dan pembangunan secara baik dan mendalam dandari pemahaman ini akan mendorong percepatan pembangunankhususnya dibidang kepegawaian melalui kompetensi,kemampuan dan keahliannya.

Kesimpulan yang bisa kita tarik dari rangkaian uraian diatasadalah merupakan dua sisi yang satu dengan yang lain salingmengisi dan saling melengkapi, karena tidak akan adapembangunan tanpa adanya kebudayaan dan kebudayaan akanbermakna apabila diterapkan kedalam pola pembangunan yangdiolah secara terencana yang pada akhirnya dengankebudayaan yang didukung oleh pembangunan yang baik akanmelahirkan manusia –manusia yang berkualitas dan bangsayang didukung oleh manusia-manusia yang memiliki kualitasatau keterampilan yang tinggi dari berbagai aspek kehidupanakan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasionaldan tujuan pembangunan nasional pada hakekatnya adalahidentik dengan tujuan negara yaitu masyarakat adil dan makmurbaik materiil maupun spiritual.


R e l i g i

PEMIMPINYANG

BERKUALITAS

Era sekarang, dimana seorangpemimpin telah dipilihlangsung oleh rakyatnya

mengharuskan kita untuk bekerjaekstra memperbaiki kualitasmasyarakat kita dalam segala segi,walaupun kita akui bahwasanyaperanan akhlak dan moral tentunyalebih dominan dalam menentukanbaik buruknya segala sesuatutermasuk pemimpin itu sendiri. Olehkarena itu masyarakat yangberkualitas tentu akan dipimpin olehpemimpin yang berkualitas dandemikian pula sebaliknya, ataumasyarakat yang berakhlak dengansendirinya akan dipimpin olehpemimpin yang berakhlak.

Ciri-ciri Masyarakat yangberkualitas

Masyarakat yang berkualitasadalah masyarakat yang mampumenyeimbangkan kemajuan duniadan akhiratnya atau menyeimbangkanantara ilmu dan amalnya serta imandan takwanya. Pengabaian salah satudiantara keduanya dapatmengakibatkan terjadinyakepincangan pembangunan.

Masyarakat Barat, dalam hal iniAmerika dan Eropa adalah contohkongkrit masyarakat yang pincang.Kemajuan dunia yang telah merekacapai melaju dengan pesat tidakseimbang dengan kemajuan moralrakyatnya sehingga tekhnologi yangmereka ciptakan pun tidak mampumemberikan kebahagiaan hakiki bagimereka. Alih-alih ingin merasakan

kebahagiaan justru kegersangan jiwayang mereka dapatkan.

Kita tidak ingin mengulangkesalahan Barat, dalam hal inikesalahan mereka dalam prioritaspembangunan. Yang kita inginkanadalah pembangunan masyarakat kitabenar-benar mampu mewujudkan cita-cita Bangsa yaitu mewujudkanmasyarakat yang adil dan makmurdalam naungan ridha Allah.

Adapun ciri-ciri masyarakat yangberkualitas antara lain :

1. Masyarakat yang Sadar IlmuMasyarakat yang sadar ilmu

adalah masyarakat yang mencintaiilmu pengetahuan. Kecintaanterhadap ilmu pengetahuan akanmendorong mereka senantiasa

ABU KHUZAIFAH

Pemimpin yang dalambahasa Arab disebut rais,

memiliki peranan yang sangatkrusial dalam proses

akselerasi pembangunan disegala bidang menuju

terciptanya masyarakat yangberkeadilan sosial, aman dan

makmur dalam naungan ridhaAllah. Memilih pemimpin yang

baik termasuk kewajibanyang harus kita tunaikan

bersama demi mewujudkancita-cita yang mulia di atas.

Dan yang paling patut untukdiingat adalah bahwasanya

kwalitas pemimpin itu sangatditentukan oleh kwalitas

orang atau rakyat ataumasyarakat yang akan

dipimpin.


R e l i g iberusaha dan terus berusaha secaratulus dan ikhlas untuk mencari danmenimba ilmu sebanyak-banyaknya.Materi bagi mereka bukanlahpenghalang utama untuk meraih ilmukarena ilmu yang bermanfaat itu tidakterbatas dan dibatasi oleh pendidikanformal semata-mata.

Masyarakat yang sadar ilmu jugaadalah masyarakat yang menjadikanilmu sebagai corong utama kemajuanbangsanya, bukan ekonomi atauapapun selainnya. Mereka yakindengan ilmu yang telah mereka raihdengan sendirinya akan memajukanbidang-bidang yang lain.

Masyarakat yang sadar ilmu jugaadalah masyarakat yang menjadikanilmu ibarat matahari yang menerangialam semesta yang senantiasamemberi manfaat walau tak diberi,yang senantiasa memberi petunjukjalan bagi orang-orang yangmembutuhkan petunjuk.

2. Masyarakat yang berakhlakBangsa yang berkualitas

ditunjukkan dengan moral rakyatnya.Semakin baik moral masyarakat suatuBangsa, maka semakin berkualitasBangsa itu. Kualitas moral anakbangsa hanya dapat tertanam kokohdan tumbuh dengan baik jika setiaporang sadar akan tanggung jawabnyadalam memelihara dan menumbuhkanbibit-bibit akhlak yang telah ada padadiri mereka masing-masing, disampingtentu saja juga peduli dengan nasibsaudara-saudaranya yang lain.

Setiap agama yang adamengajarkan ummatnya agarsenantiasa komitmen dengan ajaranakhlak agama yang dianutnya. Akhlakummat suatu agama adalah wajah dariagama tersebut dan akhlak rakyatadalah wajah dari suatu Negara. Baik

buruknya suatu Negara sangatdipengaruhi oleh baik atau buruknyaakhlak rakyatnya.

Setiap orang harus menjadikanajaran agama yang diyakininyasebagai petunjuk untuk mencapaipribadi yang berakhlak. Islam sebagaiagama yang dianut oleh mayoritasmasyarakat di Negara ini sangatmenekankan pentingnya penjabarannilai-nilai akhlak dalam kehidupanummatnya, bahkan kualitas imansetiap individu muslim sangatditentukan oleh sejauh mana merekatelah merealisasikan ajaran-ajaranakhlak dalam kehidupan mereka.Rasulullah Muhammad SAW sebagaisuri tauladan ummat Islam pernahmengatakan : “Sesungguhnya orangberiman yang paling sempurnakeimanannya adalah yang paling baikakhlaknya”. ( Al-Hadits )

Ciri-ciri Pemimpin Yang BaikPemimpin menempati posisi yang

paling strategis dalam satu komunitasmasyarakat Bangsa dan Negara.Pemimpin yang baik adalah idamansetiap anak bangsa. Oleh karena itusetiap orang yang mendapatkankesempatan untuk menjadi pemimpin,maka hendaknya berusaha untukmenjadi qudwah atau teladan dalamkebaikan. Pemimpin seperti ini akanselalu mendapat simpati dan dicintaioleh rakyatnya. Beberapa ciripemimpin yang baik adalah :

1. Menjadi pelopor pembangunanyang bermoralPembangunan disegala bidang

harus selalu memperhatikan dampakyang ditimbulkannya, baik maupunburuk. Jika pembangunan itu diyakinibenar dapat mendatangkan maslahatbagi rakyat, maka mari kita dukung

atau bahkan terlibat di dalamnya.Namun sebaliknya jika pembangunanyang dilaksanakan itu dapatmenimbulkan mudharat yang besarkhususnya terhadap perubahanperilaku atau akhlak masyarakat makasetiap orang harus berupaya memberimasukan atau nasehat kepadapemimpin yang memegang otoritasagar segera menghentikan ataumengalihkan dana pembangunan kebidang lain yang lebih jelasmaslahatnya.

Seorang pemimpin memegangperanan yang sangat vital dalammenentukan satu jenis usahapembangunan, karenanya pemimpinseharusnya tidak hanyamempokuskan sasaran pembangunandari sisi besaran materi yangdihasilkan, akan tetapi juga hendaknyadapat memperhatikan dampak burukdari pembangunan tersebut.Membangun akhlak masyarakathendaknya juga menjadi focuspembangunan karena masyarakat itusendiri adalah subjek pembangunan.Jika subjek pembangunan itu baikniscaya perilaku pembangunan akanbaik. Penyimpangan yang kerapterjadi dalam satu usahapembangunan banyak disebabkankarena pelaku atau subjekpembangunan itu kurang bermoral,meskipun Undang-Undang, aturanatau sumpah jabatan telahmengaturnya untuk tidak berbuatpenyimpangan. Ini disebabkankarena kurangnya pemahamanterhadap agama

2. Memperhatikan kondisirakyatnyaPemimpin yang baik adalah

pemimpin yang senantiasa berusahamendahulukan kepentingan rakyatnya


R e l i g ibukan sebaliknya malahmengeksploitasi rakyat untukkepentingan pribadinya ataukelompoknya. Dengan demikianpemimpin yang baik itu adalahpemimpin yang selalu berusahamengetahui atau mencari tahukeadaan kongkrit rakyatnya bukanpemimpin yang menutup mata dariberagam permasalahan yang dihadapioleh rakyatnya atau hanya sekedarmendengar laporan dari parabawahannya.

Umar bin Khattab adalah contohtipe pemimpin yang kita idam-idamkanbersama. Dia adalah qudwah (tauladan ) bagi para pemimpin yangdatang setelahnya. Beliau adalahpemimpin yang selalu berusahamencari tahu keadaan rakyatnyamelalui interaksi langsung denganmereka. Dikisahkan “suatu ketikabeliau menyamar sebagai manusiajelata dan berbaur dengan rakyatnyaagar bisa mengetahui keadaanmereka. Tibalah beliau pada suaturumah dimana penghuninya adalahseorang ibu dan beberapa oranganaknya. Si ibu berusahamenenangkan tangisan anak-anaknyayang sudah kelaparan denganmerebus beberapa biji batu hinggaanak-anak tersebut tertidur. Umar lalubertanya kepada ibu tersebut tentangkeadaan keluarganya dan keadaanmasakannya. Tatkala mengetahuibahwa yang dimasak oleh ibu ituadalah batu, maka tercenganlah dia.Hati Umar senantiasa diliputi perasaansalah dan dosa karena telahmenelantarkan rakyatnya. Seketika Iakembali lalu mengambil sekarungbahan makanan dan dipikulnya sendirihingga tiba di rumah wanita tersebut.Tidak hanya sampai disitu, bahkan Iajuga yang memasak langsung bahan

makanan itu dan menyiapkannyauntuk keluarga tersebut”. Timbulpertanyaan adakah pemimpin dizaman sekarang ini yang mendekatitipe memimpin Beliau ? kita berdoasemoga ada pemimpin yang bisa kitajadikan qudwah.

3. Dekat dengan para ulamaPemimpin yang baik adalah

pemimpin yang menghormatikedudukan para ulama, memuliakanmereka dan menjadikan merekasebagai partner kerja dalam setiapusaha pembangunan. Ulama adalahorang yang memiliki pengetahuanyang luas khususnya dalam masalahspiritual. Ulama memiliki sensitifitasterhadap berbagai persoalan socialyang timbul di tengah masyarakatkarena ulama sangat dekat denganmereka. Ulama memiliki kharismayang dengannya mereka mampumenyihir masyarakat dengan lontarankata-kata yang keluar dari mulutmereka.

Pemimpin yang cerdas adalahpemimpin yang mampu melibatkanulama dalam setiap usahapembangunan. Nasehat dan masukanyang datang dari ulama hendaknyaselalu didengar dan dipatuhi karenamereka adalah para pewaris Nabi.

Seorang pemimpin hendaknyadapat memilah dan memilih antaraulama yang baik ( ulama rabbaaniy )dengan ulama yang buruk ( ulama suu’). Ulama yang baik adalah merekayang berusaha memberi masukan,nasehat dan arahan sesuai dengantuntunan ajaran agama. Sedangkanulama yang buruk adalah ulama yangsuka menjilat penguasa, tidakmemberi nasehat dengan semestinyatetapi hanya sekedar menyenangkansang penguasa.

Hal yang tidak boleh dilupakanoleh para pemimpin bahwa jabatanyang diembannya adalah amanahyang harus ditunaikan sebaik-baiknya.

Rasulullah Salallahu Alaihi waSalla telah bersabda,

“Setiap kalian adalah pemimpindan akan dimintai pertanggungjawabannya tentang apa yangdipimpinnya. Seorang amir yangmemimpin manusia, ia memimpinmereka dan akan dimintaipertanggung jawabannya tentangmereka, seorang laki-laki pemimpinatas keluarganya dan ia akan dimintaipertanggung jawabannya tentangmereka, dan seorang wanita adalahpemimpin atas rumah suami dananaknya, dan akan dimintaipertanggung jawabannya tentangmereka, dan seorang budak pemimpinatas harta tuannya dan dia akandimintai pertanggung jawabannyaterhadapnya, ketahuilah setiap kalianadalah pemimpin dan setiap kalianakan dimintai pertanggung jawabanterhadapnya (HR. Al-Bukhari danMuslim)

Hadist diatas menyebutkanbahwa setiap pemimpin akan dimintaipertanggung jawaban, apakahamanah yang kita emban sudah kitalaksanakan dengan baik ataukahhanya untuk kepentingan diri kitasendiri Mungkin kita bisa lolos daripemeriksaan yang dilakukan olehpemeriksa di dunia dari apa yangselama ini kita lakukan sebagaipemimpin, tetapi pemeriksaan yangdilakukan nanti diakhirat tidak mungkinakan lolos karena pemeriksa diakhirattidak mengenal kompromi dan tidakakan menerima suap atau uangsogokan.


O p i n i

REFORMASIBIROKRASI DAN

MANAJEMEN PNSSEBAGAI

SYARAT DALAMMEWUJUDKAN GOOD

GOVERNANCEOleh : Abdul Salam Gassing

A. PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan tatananmasyarakat madani yang adil dansejahtera sebagaimana dicita-citakanoleh para pendiri bangsa tidak adajalan lain seluruh komponen bangsaharus mempunyai komitmen dantekad yang sama bagaimana cita-citaluhur tersebut dapat diwujudkan.

Di dalam era persaingan globalyang sangat ketat di mana seluruhbangsa-bangsa di dunia dengansemangat nat ion building(membangun bangsa) berlombauntuk dapat bersaing dengan segalakeunggulan-keunggulan kompetitifbaik keunggulan teknologi,keunggulan manajemen pelayananpublik, serta keunggulan-keunggulanlainnya yang mempunyai ni laiinvestasi.

Dari segi manajemen birokrasipelayanan publik kita masih sangattertinggal jika dibandingkan dengannegara-negara asia tenggara lainnyasemisal Malaysia, singapura,Thailand, dan yang terakhir Vietnam,indikatornya adalah bahwamanajemen pelayanan publik yangsangat profesional sangat jauh darihal-hal yang cenderung bersifatbirokratisasi (berbelit-belit), bebasKKN, akuntabil i tasnya dapatdipertanggungjawabkan sehinggamampu menciptakan kepuasan bagipelanggang (publik), hasilnya incomeperkapita penduduk berkembangsangat signifikan, begitu pula dengannilai investasi yang sangat tinggi

berbanding terbalik dengan kondisi dinegara kita.

Untuk mengejar ketertinggalantersebut maka diperlukan tekad dankomitmen bersama semua komponenbangsa khususnya kepada parapemimpin negeri ini, elit-elit politik,profesional, pelaku ekonomi, aparatbirokrasi (PNS) untuk menciptakangood govermenance denganmanajemen pelayanan publik yangprofesional, bebas KKN, jujur, adil,dan akuntabel. .

Good governance sebagai syaratmemasuki era persaingan globalmasih mengalami tantangan untukmewujudkannya namun bukan berartitidak dapat kita wujudkan untuk itureformasi birokrasi dan reformasimanajemen PNS harus diwujudkan.

B. REFORMASI BIROKRASIPELAYANAN PUBLIK

Untuk mewujudkan goodgov ernance maka salah satusyaratnya adalah bagaimanamewujudkan birokrasi pemerintahanyang efisien, efektif sehingga mampumenciptakan sitem pelayaan publikyang betul-betul mampu memberikankepuasan baik itu dari segi kepuasanindividu maupun kelompok/lembaga.

Kondisi birokrasipemerintahan saat inisebagaimana disebutkan di atasmempunyai pengaruh yang sangatmendasar dalam menciptakan goodgovernance sehingga daya saingbangsa dalam kancah persaingan

global sangat terbatas, untuk itudiperlukan komitmen dari parapemegang otoritas kewenanganuntuk melakukan reformasibirokrasi pelayanan publik secarakomprehensif.

Reformasi birokrasi pelayananpublik sebagai salah satu syaratterwujudnya good governance telahdilakukan baik dari segi kelembagaan(organisasi pemerintahan) maupundari segi tata laksana (reformasi sitemadministrasi pelayanan). Dari segireformasi kelembagaan (organisasipemerintahan) telah dilaksanakanmulai dari tingkat kelembagaanpemerintah pusat sampai kepadatingkat pemerintahan daerah.

Berdasarkan PP.Nomor 84 tahun2000 sebagaimana telah diubahdengan PP. Nomor 8 Tahun 2003terakhir dengan PP.Nomor 41 Tahun2007 tentang Organisasi PerangkatDaerah merupakan salah satu upayapemerintah untuk mereformasistruktur lembaga birokrasi di daerahyang cenderung sangat tidak efisiendan efektif menjadi lebih ramping,miskin struktur kaya fungsi.

Dengan regulasi ini diharapkanpara kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) punya komitmen, good willserta poli t ical wi l l untukmengimplementasikannya denganmengesampingkan kepentingan-kepentingan tertentu (egoismesektoral , kepentinganindividu,kelompok) yang lebih bersifatjangka pendek denganmengedepankan kepentingangn-

O p i n i


kepentingan yang lebih paripurnaserta berorientasi bagaimanamenciptakan struktur birokrasi yangdapat mendorong terwujudnya goodgovernance dalam melaksanakanpemerintahan dan pembangunansehingga kesejahteraan masyarakatdapat diwujudkan.

Dalam rangka menciptakan dayasaing setiap daerah khususnya dalammewujudkan manajemen birokrasiyang baik, maka tidak ada jalan lainreformasi struktur kelembagaan yangbetul-betul efisien, efektif, dengansistem pelayanan publ ik yangprofesional, bebas KKN, jujur, adil,serta akuntabel dengan ditunjang olehsatu struktur PNS yang profesionalharus diwujudkan sehingga tantangandinamika kehidupan masyarakat yangkian cepat, tantangan persainganregional (antar daerah), danpersaingan global dapat terjawab.

Reformasi sistem manajemenadministrasi pelayanan publik.

Reformasi sistem manajemenadministrasi pelayanan publik padatingkat pusat telah digulirkan denganpenetapan beberapa instansi sebagaimodel pelayanan publik (publicservice) yang berbasis kinerja dengansistem manajemen pelayanan yangefisien, efektif, murah, tepat waktu,dan tepat pada orangnya, sertaakuntabel dan yang terpenting bebasKKN seperti pada DepartemenKeuangan, Direktorat Imigrasi danselanjutnya semua instansipemerintah pusat akan berorientasikepada manajemen pelayanan publikberbasis kinerja dan bebas KKN.

Dibeberapa daerah telahmelakukan reformasi sistemadministrasi pelayanan publik yanglebih mengedepankan transparancy,kecepatan pelayanan, akuntabilitas,bebas KKN, serta dengan kepastianhukum yang terjamin seperti padaKota Pare-Pare dengan SistimPelayanan Satu Atap atau SINTAP(one gate serv ice), KabupatenSidoarjo,Kabupaten Jembrana,Provinsi Gorongtalo, serta beberapadaerah di Indonesia serta akan terusdikembangkan dan disesuaikandengan penerapan prinsip-prinsiplayanan publik sesuai KeputusanMenpan No.63/Kep/M.PAN/7/2003yaitu : Kesediaan, kejelasan,kepastian waktu, akurasi, keamanan,

tanggung jawab, kelengkapan saranaprasarana, kemudahan akses,kedisipl inan, kesopanan dankeramahan serta kenyamanan.

C. REFORMASI MANAJEMENPNS.

Pegawai Negeri Sipi l (PNS)sebagai unsur aparatur negaramenjadi indikator keberhasi lanreformasi birokrasi dan reformasimanajemen administrasi pelayananpublik atau sebaliknya, untuk ituperubahan paradigma manajemenPNS perlu dilakukan dalam bentukreformasi manajemen PNS.

Untuk mewujudkan pelayananpublik yang berbasis kinerja makaperubahan paradigma harus berubahdengan cepat, paradigama pelayananyang berorientasi pada organisasimenjadi paradigma pelayanan yangberorientasi pada masyarakat (publik)harus dilaksanakan secara gradual,terukur dan bertahap sehinggaperubahan pola pikir (mindsed), danpola tindak bagi setiap PNS sebagaiunrur aparatur negara denganberbasis pada kemampuan SDMaparatur serta kompetensi yangmemadai dapat terwujud.

Dalam rangka reformasimanajemen PNS terdapat beberapavariabel yang dapat menjadi indikatorberhasil t idaknya reformasimanajemen PNS dilaksanakan :

1. Sistem Pengembangan KarierPNS.Dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1974 sebagaimana telah ubahdengan Undang-Undang Nomor 43Tahun 1999 tentang Pokok-PokokKepegawaian dijelaskan bahwa sistimpengembangan karier PNSdilaksanakan berdasarkan sitemprestasi kerja dan sistem karierdengan titik berat pada prestasi kerja.Hal ini mengandung pengertianbahwa pengembangan karier PNSdisamping di lakukan denganmengacu pada merit (prestasi dankompetensi) juga berdasarkan padapola karier yang berorientasi padasenioritas, serta indikator lainnyayang cenderung bersifat subyektif.

Sehubungan dengan pernyataantersebut di atas terjadi dualismeoerientasi pengembangan karier PNSapakah menggunakan merit atau

karier, tentunya hal ini menimbulkanambivalensi kebijakan dikalanganPPK, maka dalam rangkaimplementasi reformasi manajemenPNS, UU.Nomor 8 Tahun 1974 JoUU.Nomor 43 Tahun 1999 perludirevisi khususnya hal yang mengaturtentang pengembangan karier PNS disamping perlunya ditetapkan regulasiyang mengatur secara tegas tentangsistim pengembangan karier PNSmenggunakan sistim merit (prestasikerja/kompetensi).

Dengan sistim pengembangankerier yang tegas (merit) makaberdampak luas pada upayapengembangan SDM aparatur baikitu dilakukan berdasarkan padakebutuhan organisasi maupunberdasarkan kebutuhan individu PNSitu sendiri.

2. Pengangkatan dalam JabatanProses pengangkatan dalam

jabatan baik itu struktural maupunfungsional sebagai bagian dari prosesmanajemen PNS hingga saat inimasih mengalami deviasi dalamimplementasinya. Hampir disetiapdaerah proses pengangkatan dalamjabatan khususnya jabatan struktural(eselon) selalu menyisakan persoalanberupa ketidak puasan di kalangansebagian PNS.

Gubernur/Bupati/Walikota sejakberlakunya UU Otonomi Daerah (UUNomor 32 Tahun 2004) yang terpilihdalam pilkada merupakanimplementasi dari kekuasaan rakyatdi daerah yang bersangkutan yangmempunyai legitimasi yang sangatkuat, berkedudukan sebagai kepaladaerah dan kepala pemerintahan,juga berkedudukan sebagai PejabatPembina Kepegawaian di daerahnya.

Akibat kewenangan sertakedudukan Gubernur/Bupati/Walikotasebagai Kepala Daerah (JabatanPolitik) sekaligus Pejabat PembinaKepegawaian (amanat UU di BidangKepegawaian) di dalammelaksanakan fungsinya banyakterjadi deviasi kebijakan dan komplikkepentingan yang terkadangmengabaikan pr insif -prinsifprofesionalisme, obyet if i tas,transparansi, norma serta standar,dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam peraturanperundang-undangan di bidangkepegawaian.

O p i n i


Kasus pengangkatan PNS dalamjabatan struktural di beberapa daerahyang cenderung tidak lagi menjadikannorma dan standar serta syarat-syarat obyekti f sebagaimanaditentukan dalam peraturanperundang-undangan yang berlaku dibidang kepegawaian (UU.Nomor 8Tahun 1974 tentang Pokok-PokokKepegawaian sebagimana telahdiubah dengan UU.Nomor 43 Tahun1999, PP.No.13 Tahun 2002 tentangPengangkatan PNS dalam JabatanStruktural dan Keputusan KepalaBKN No. 46A tentang PenyusunanStandar Kompetensi JabatanStruktural PNS) namun lebihberorientasi pada kekuasaan, sukatidak suka, faktor kedekatan, dannefotisme menimbulkan ketidakpuasan, kekecewaan, ketidakadilan,dan rasa frustasi dikalangan PNSyang pada gilirannya akan berakibatpada rendahnya partisipasi, kreasi,inovasi, kinerja individu PNS yangakhirnya akan terakumulasi padarendahnya kinerja organisasi sertakurang maksimalnya kuali taspelayanan kepada masyarakat,sekaligus sebagai wujud kegagalanPPK dalam mengelola manajemenPNS.

Untuk meminimalisir damfaknegatif dari kewenangan dibidangmanajemen PNS diperlukankomitmen dan good will serta politicalwill dari para PPK baik pusat dandaerah untuk dapat melaksanakanfungsi pengelolaan manajemen PNSsecara profesional, berdasarkan padanorma dan standar, obyekt if ,transparan, serta akuntabilatas yangdapat dipertanggungjawabkan danyang paling penting bahwa dalamrangka pengelolaan manajemen PNSharus senantiasa mengacu padaperaturan perundang-undangan dibidang kepegawaian, harus ada batasdemargasi antara kekuasaan politikdengan kedudukan sebagai PPKsebagai suatu jabatan yangberorientasi pada kebijakan publik(masyarakat PNS) sehinggamanajemen PNS dapat berjalandengan baik, jauh dari kepentingan-kepentingan tertentu yang padaakhirnya PNS yang profesional,netral, adil, dan sejahtera dapatterwujud.

3. Sistim Penggajian

Dengan sistim pengembangankarier yang berorientasi pada meritserta dengan pola pengangkatan PNSdalam jabatan struktural maupunfungsional dilaksanakan denganobyektif, tranparan, serta berorientasipada kompetensi (kompetensi dasardan kompetensi bidang) tentunya polarekruitmen yang disesuikan dengankebutuhan jabatan dan organisasimaka reformasi manajemen PNSakan berlamngsung dengan baik dansukses yang pada gilirannya PNSyang profesional dapat diwujudkan.

Apabila kondisi tersebut di atasdapat diimplementasikan maka sistimpenggajian sebaiknya tidak lagimenggunakan sistim skala gabungan(sistim skala ganda dan sistim skalatungal) akan tetapi menggunakansistim penggajian yang berbasiskinerja.

Dengan sistim penggajian yangberbasis kinerja maka tingkatkesejahteraan PNS akan dapatmeningkat dan layak sehingga PNSdapat lebih meningkatkan mutu dankualitas pelayanannya kepadamasyarakat.

D. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat diambilbeberapa kesimpulan bahwa:1. Untuk mewujudkan good

goverment (pemerintahan yangbaik) maka reformasi birokrasidan reformasi manajemen PNSharus diimplementasikan sertaberlangsung secarakomprehensif.

2. Diperlukan komitmen yang kuat,good will, dan political will daripara PPK Pusat dan Daerahuntuk menata manajemen PNSdengan prinsif profesionalisme,obyektif , transparan, danakuntabel sesuai dengan normadan standar sebagaimanaditentukan di dalam peraturanpeundang-undangan yangberlaku di bidang kepegawaian.

3. Diperlukan regulasi yangmengatur tentang bataskewenangan PPK Daerah(Gubernur/Bupat i/W alikota)dalam mengimplementasikankewenangan dalam mengelolamanajemen PNS di daerah, PPKsebaiknya hanya dalam bentukkebijakan ( norma dan standar ),

sedangkan untuk implementasipelaksanaannya didelegasikankepada Sekretaris Daerahsehingga kebijakan manajemenPNS dapat di jauhkan darikepentingan-kepentingan politiktertentu, praktek KKN, sertapri laku-pri laku yang tidakprofessional yang merugikankepentingan PNS secara umum,dan yang lebih penting bahwagood governance dapat terwujud.

4. Diperlukan regulasi baru tentangsistim pengembangan karierPNS yang berorientasi padamerit serta pola rekruitmen PNSdalam hal pengangkatan dalamjabatan struktural dan fungsionalyang berorientasi padakompetensi (kompetensi dasardan kompetensi bidang) denganpola rekruitmen yang tranparan,obyektif , akuntabel, sertadisesuikan dengan kebutuhanjabatan dan organisasi.

E. DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. UU No. 43 Tahun 1999Perubahan atas UU No. 8 Tahun1974 tentang Pokok-PokokKepegawaian;

2. UU No. 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah;

3. PP No. 12 Tahun 2002 tentangKenaikan Pangkat PNS;

4. PP No.13 Tahun 2002 tengangPengangkatan Pegawai NegeriSipil dalam Jabatan Struktural;

5. PP No. 9 Tahun 2003 tentangWewenang Pengangkatan,Pemindahan, danPemberhentian PNS.

6. Reformasi Pelayanan PublikDalam Pengurusan PerijinanInvestasi Dikabupaten Sidoarjo(Makalah Sekretaris DaerahKabupaten Sidoarjo, Drs.Moch.Rochani , M.Si padaRakorpannas Tahun 2004)


O p i n i

NETRALITAS PNSBENARKAH PNS DIKURANGI

HAK POLITIKNYA ???Oleh : Riswan

Sekarang ini masyarakat dan bangsaIndonesia diwarnai oleh kehendakmengadakan perubahan secara

besar besaran dalam segala dimensikehidupan politik, apa yang sangatpopular disebut sebagai “ reformasi”

Reformasi tentu saja dikaitkandengan usaha untuk melakukanperubahan menuju kehidupan politikyang lebih demokratis guna menciptakansebuah pemerintahan yang baikberwibawa bersih, sebagai wujudmenciptakan pemerintahan yang bersihdan berwibawa tersebut maka PNS harusnetral terhadap semua pengaruh darisemua golongan dan partai politik.

Dalam Undan Undang No 43 tahun1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentangPokok-pokok Kepegawaian. pasal 3 ayat2 dan 3 menyebutkan : “ PegawaiNegeri Sipil harus netral dari pengaruhsemua golongan dan partai politik sertatidak diskriminatif dalam memberikanpalayanan Kepada masyarakat danuntuk menjamin netralitas PegawaiNegeri Sipil sebagaimana dalam ayat (2)Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadianggota dan / atau pengurus partaipolitik.”

Tentu saja, pengaturan danketentuan seperti ini menimbulkanpertanyaan mengapa PNS harus diaturseperti itu ? jawabannya sangatsederhana, sebagai berikut :

a. PNS dilihat dari segi fungsi dankedudukannyaHarus dikembalikan kepada fungsi

dan kedudukannya yang sebenarnya,yaitu sebagai instansi yang memberikan

palayanan dan pengayom kepadamasyarakat, untuk itu diperlukan sebuahinstansi PNS yang netral yang tidakmerupakan alat politik dari kekuatanpolitik apapun. Kalau PNS menjadi alatkekuatan politik dari partai politiktertentu, maka dalam menjalangkan tugasdan fungsinya, PNS akan barsipat persial,tidak akan menjadi netral.

b. Tuntutan kualitas pelayananMeningkatnya pendidikan

masyarakat secara umum dan semakinterbukanya saluran dan akses informasikepada masyarakat telah meningkatkanpengetahuan, pemahaman, sertakesadaran masyarakat akan hak-haknya.Diantara berbagai dampak langsung yangtampak nyata dari kesadaran tersebutadalah tuntutan masyarakat terhadapkualitas pelayanan yang diberikan olehinstansi atau lembaga pemerintah sebagaisalah satu unsur dalam birokrasi. Sebagaiwarga negara, masyarakat berhak untukmendapatkan pelayanan sebaik-baiknyadari penyelenggaraan negara dituntutuntuk bisa memberikan pelayanan yangberkualitas, sesuai harapan masyarakat.

Maka dalam Undang-undang 43tahun 1999 menyebutkan : “ PegawaiNegeri berkedudukan sebagai unsuraparatur Negara yang bertugasmenberikan pelayanan kepadamasyarakat secara profesional, jujur,adil dan merata dalam penyelenggaraantugas , pemerintahan dan pembangunan”

Kemudian muncul pula pertanyaanyang berkaitan dengan hak-hak politikPNS, apakah tidak mengurangi hak-hakpolitik seorang PNS ? jawabannya samasekali tidak, seorang PNS tetap memilikihak-hak politik sekalipun dengan tidakdiperkenangkannya menjadi anggota danpengurus salah satu partai politi, seorangPNS dapat menjadi anggota organisasisosial kemasyarakatan seperti anggotaKORPRI, Nahdatul Ulama, danoraganisasi lainnya dimana dia dapatmewujudkan haknya untuk berserikatdan berkumpul (freedom of assembly).Sebagai PNS dapat menyatakan pendapatdan keinginannya secara bebas sehinggadia mampu mewujudkan hak politiknyayang asasi, yaitu berupa expression andfreedom of speech, atau kebebasanberbicara dan berkumpul.


O p i n i

Disampin itu pula PNS adalah suatuprofesi setiap profesi memilikipensyaratan sesuai dengan fungsinya.Diantara fungsi-fungsi yang harusdilaksanakan oleh setiap PNS adalahsebagai salah satu pengikat danpemersatu bangsa dan Negara KesatuanRepublik Indonesia (NKRI). Fungsi lainyang tidak kalah pentingnnya adalahsebagai abdi negara yang harusmemberikan pelayanan kepadamasyarakat dengan sebaik baiknya,semua mengetahui bahwa masyarakatkita sangat heterogen. Terdiri atasberbagai ras, suku, agama, golongan danatribut-atribut lain yang satu dengan yanglainnya ada yang sangat berbeda. Sebagaipelayan masyarakat, PNS harus bisamelayani tampa membedakan darikelompok mana mereka yang dilayani.Oleh kerenah itu sangat wajar apabilaPNS di tuntuk untuk tidak terikat padasalah satu kekuatan politik yang ada, initidak berarti PNS tidak bisa menyalurkanaspirasi melalui partai politik pilihannya,karena masih memiliki hak pilih. Yangtidak diperbolehkan adalahketerlibatannya secara aktif di partaipolitik.

Dalam kaitannya dengan itu, PNSpula dapat menjadi Calon Kepala Daerah/Calon Wakil Kepala Daerahsebagaimana telah diatur dalam peraturanKepala Badan Kepegawaian NegaraNomor 10 tahun 2005 tanggal 29 April2005 tentang PNS menjadi Calon KepalaDaerah/calon wakil kepala Daerah

Dalam peraturan Kepala BKNtersebut terdiri dari 10 pasal antara lainsebutkan bahwa :

Pasal 1 ayat 1 ; Calon kepala Daerahdan Calon Wakil Kepala Daerah adalahPNS yang diusulkan oleh partai politikatau gabungan partai politik untukmenjadi, Calon Gubernur dan CalonWakil Gubernur untuk Provinsi, CalonBupati dan Calon Wakil Bupati sertaCalon Walikota dan Calon WakilWalikota untuk kota.

Pasal 1 ayat 6 ; Pemberhentian darijabatan negeri adalah pemberhentian darijabatan struktural atau jabatan fungsionalyang mengakibatkan yang bersangkutantidak bekerja lagi dalam suatu satuanorganisasai Negara tampa kehilanganstatusnya sebagai Pegawai Negrei Sipil

Pasal 1 ayat 7 ; Pejabat yangberwenang adalah pejabat yangmempunyai kewenagan mengangkat danmemberhentikan dalam dan dari jabatanstruktural dan fungsional Pegawai NegeriSipil sesuai dengan peraturan perunganundangan .

Pasal 2 ayat 1 ; Pegawai NegeriSipil yang akan didaftarkan menjadicalon Kepala Daerah atau calon WakilKepala Daerah . Wajib Mengajukan suratpernyataan mengundurkan diri darijabatan negeri

Pasal 2 ayat 3 ; Pejabat yangberwenang setelah menerima suratpernyataan PNS yang bersangkutan,menetapkan Keputusan Pemberhentiandari jabatan negeri.

Pasal 2 ayat 4 ; Pemberhentian darijabatan negeri sebagaimana dimaksuddiatas, berlaku mulai tanggal PNS yangbersangkutan ditetapkan oleh KomisiPemilihan Umum Daerah sebagai CalonKepala Daerah atau calon WakilKepalaDaerah

Pasal 2 ayat 5 ; Dalam hal PNSsebagaimana dimaksud pada pasal (2)ayat (4) telah berusia 56 (lima Puluhenam ) tahun atau lebih maka telahdiberhentikan dari jabatan negeri, yangbersangkutan diberhentikan denganhormat sebagai PNS dengan hak pensiundan diberikan hak-hak kepegawaianlainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 ayat 6 ; Pemberhentiandengan hormat dengan hak pensiunsebagaimana dimaksud pada pasal (2)ayat (5) tersebut berlaku mulai akhirbulan PNS yang bersangkutandiberhentikan dari jabatan negeri.

Pasal 3 ayat 1 ; PNS yangdiberhentikan dari jabatann negeridiberikan penghasilan

Pasal 3 ayat 2 ; Penghasilansebagaimana dimaksud pada pasal (3)ayat (1) sebesar gaji pokok ditambahtunjangan keluarga dan tunjangan pangansesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 3 ayat 3 ; Penghasilan PNSsebagaimana dimaksud pada pada pasal(3) ayat (2) diberhentikan mulai bulanberikutnya apabila :a. mencapai usia 56 tahun pada saat

proses pemilihan, ataub. di lantik menjadi Kepala Daerah /

Wakil Kepala Daerah.

Pasal 4 ayat 1 ; PNS sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 ayat 3, apabila :a. terpilih dan dilantik menjadi Kepala

Daerah atau Wakil Kepala Daerahberlaku ketentuan tentang PNS yangdiangkat menjadi pejabat Negara.

b. Tidak terpilih menjadi KepalaDaerah atau Wakil Kepala Daerah,dipekerjakan kembali di instansisemula.Pasal 4 ayat 2 ; PNS sebagaimana

dimaksud pada ayat 1 hurup b diatasdipekerjakan kembali setelah yangbersangkutan mengajukan permohonanuntuk bekerja kembali kepada PejabatPembina Kepegawaian yangbersangkutan melalui saluran hierarkhi.

Pasal 6 ayat 1 ; Masa selama diberhentikan dari jabatan negeri tidak dihitung sebagai masa kenaikan pangkatPNS.

Bagi PNS yang bukan Calon KepalaDaerah atau Wakil Kepala Daerah :

Sesuai dengan Surat EadaranMenteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor.SE/08/M.PAN/3/2005 tanggal 31Maret 2005a. Dilarang sebagai Panitia

Pengawasan Pemilihan , Kecualidari unsure Kejaksaan danPerguruan Tinggi atau Kecuali didaerah pemilihan tersebut tidakterdapat unsure Kejaksaan danPenrguruan Tinggi.

b. Dilarang terlibat dalam kegiatankampanye untuk mendukung CalonKepala Daerah dan atau WakilKepala Daerah.

c. Dilarang menggunakan fasilitasyang terkait dengan jabatannyadalam kegiatan kampanye

d. Dilarang membuat keputusan danatau tindakan yang menguntungkanatau merugikan salah satu pasangancalon selama masa kampanye.

Pelanggaran terhadap larangantersebut diatas dikategorikan senagaipelanggaran disiplin PNS, sebagaimanadiatur dalam peraturan PemerintahNomor. 30 tauhn 1980 tentang peraturandisiplin PNS. (Riswan, Seksi BimbinganTeknis Kepegawaian II Kanreg IV BKNMakassar)


W i s a t a

Terbayang PulauD e w a t a, Bali

Bagi sebagian masyarakat yang belum pernahmenikmati bepergian ke Bali, pasti akanpenasaran, selalu bertanya-tanya, kayak apa

sih Bali?.Cerita yang terdengar betapa indah dan asrinya

wisata di Pulau Dewata, Bali, sudah lama terbayangdalam benak saya. Seringkali saya merencanakan ikuttour ke Bali bersama teman-teman di karang tarunauntuk menikmati keindahan alam di pulau Bali, tetapibelum juga kesampaiaan karena ada-ada sajahalangannya. Begitu juga, rencana yang telah kamibuat dengan teman-teman kantor untuk berlibur keBali tidak kesampaian juga, yaaa …mungkin itusemua belum waktunya, suatu ketika pasti akankesampaian juga.

Semua bayangan, keinginan dan penantian untukbepergian ke Pulau Dewata, Bali, akhirnya tergambardi depan mata, ketika saya menerima Sort MasegeService (SMS) dari pimpinan, untuk berangkat keBali bersama-sama.

Semua cerita yang saya dengar tentang Baliselama ini benar adanya, begitu pesawat sudahmendekati bandara Ngurah rai, Denpasar, tampak darijendela pesawat pemandangan alam dan laut yangmempesona, dalam hati saya berucap, “sampai jugake Bali”.

Dari bandara Ngurah rai, Denpasar, kami menujuke Hotel Jayakarta di Kuta, kira-kira jaraknya 8 Km,dimana Pimpinan kami mengadakan acara Raker.

Di sepanjang jalan kami menengok kekanan,kekiri, melihat bangunan-bangunan yang begituartistik, dan turis- turis mancanegara yang begitusantainya berjalan-jalan tanpa mengenakan baju,seakan-akan tidak merasa kepanasan walaupun terikmatahari.

Keesokan harinya saya ikut jalan-jalan denganrombongan ibu-ibu ke Bedugulk i r a - k i r aperjalanan 1 Jamdari Kuta, dibedugul kita dapatmelihat keindahanalam yang asri dansejuk dari atasspeedboard yangakan menuju kewana vil lasbedugul.

Setelah kamisudah puasm e n i k m a t ikeindahan alam di

Tanah Lot, Daerah Tujuan Wisata yang Sempat dikunjungi oleh Ibu-ibu Dharma WanitaPersatuan Kanreg IV BKN Makassar


W i s a t a

bedugul, kami diajak jalan-jalan ke tanah lot yangtidak jauh dari wisata bedugul, kira-kira 10 Km.Keindahan wisata bahari di Pura Tanah Lot begituindah, kita dapat mendengar dan melihat ombak airlaut yang menerpa batu-batu karang.

Di Tanah Lot kita dapat berbelanja, disini banyakpilihan souvenir yang bisa kita bawa pulung untukoleh oleh, sesuai dengan selera. Hanya saja harganyaagak mahal dibanding kita berbelaja di pasarSukowati.

Sebelum kembali kepenginapan kami kemonumen Bom Bali di Jl. Legian, Kuta, Bali tempatpeledakan Bom Bali pada tahun 2002 .

Dari Jl. Legian kami keliling ke pantai Kuta, disepanjang pantai Kuta, kami lihat para turis-turisberjemur. Ini namanya “wisata sumur” kata pakMalik, teman yang antar rombongan jalan-jalan.Oooh....., ini wisata sumur, dalam benak saya, karenasepanjang perjalanan, kami penasaran diceritainsama pak Malik kalau tempatnya waaah susahdibayangkan. Para rombongan pada tanya karenapenasaran, “sumurnya dalam apa tidak,” ada jugayang tanya, “keluar airnya”, Pak ?. Istilah sumur yangdimaksud ternyata......., sebenarnya tabu kalau kitatulis, tapi dari pada penasaran dan kalau kita ke Bali

tidak asinglagi denganistilah sumuryaitu, “ susudijemur”.

Pengalamanp e r t a m amemang sulituntuk dil u p a k a n ,d a l a mperjalanan keBali meskipunbelum semua,mer upakanhal yangs e n a n g ,m e n a r i k ,

kadang-kadang malu-malu kalau kita melihat turis-turis yang hanya mengenakan pakaian seadanya,apalagi kalau kita bersama rombongan Ibu-ibu.

Jalan-jalan ke Bali sebenarnya tidak terlalu mahalongkosnya, hanya tergantung dari kita sendiri, karenabanyak alternatif yang bisa kita pilih, baikpenginapan, transportasi maupun makanan.

Di Bali kita tidak melihat adanya angkutan umumseperti microlet atau pete-pete (angkutan umum dimakassar), yang ada taxi, mobil rental dan sepedahmotor yang bisa kita sewa (ojek). Kalau mau hematdan santai jalan-jalan di Bali kita cukup sewa ojek,biayanya hanya Rp. 50.000,- untuk satu hari /24 jam,persyaratannya mudah hanya taruh KTP, kita sudahbisa membawa motor untuk jalan-jalan sepuasnya,kalau mau nambah harinya tinggal ditelpon, danbayarnya kalau sepedah motor kita kembalikan, danjangan lupa KTP sebagai jaminan kita ambil karenawaktu itu KTP saya tertinggal di tempat rental lupatidak saya ambil.

Untuk mencari makanan juga gampang, kitatinggal cari warung atau restoran padang. Bagipenggemar makanan bebek goreng bisamenikmatnya di warung Bendega, Jl. Jaya giri,dekat kantor BKD Prop. Bali.

Banyak kesan, cerita dan pengalaman yang kamiperoleh selama di Bali. Bagi para pembaca yangbelum pernah ke Bali, perludicoba, Bali selalumenunggu kunjungan dari para pembaca, selamatberwisata.(bang_humas)

Bebek Goreng, panganan khas Bali, salah satunya diWarung Bandega Jl. Jaya Giri.

bang-humas/WK

bang-humas/WK

Daerah Tujuan Wisata yang Sempat dikunjungi oleh Ibu-ibu Dharma Wanita


PERPUSTAKAANMERUPAKAN WADAH ELITE

Oleh : Hj. MisrawatyPustakawan Madya

L i n k

Dunia modern dewasa ini dan dimasa depan, yangbersandar pada perkembangan ilmu pengetahuan danteknologi, yang sesungguhnya tidak lain dari akumulasiinformasi mengenai kehidupan itu sendiri jelas tidak bisadipisahkan dari perpustakaan. Perpustakaan merupakanwadah yang elite, karena tanpa informasi yang disediakan,atau buku-buku ilmu pengetahuan orang tidak akanmengerti apa yang pernah terjadi dan apa yang sedangterjadi untuk menentukan langkah di masa depan.

Untuk mencapai tujuan, hendaknya dalam jaringankerja sama semua perpustakaan baik dengan pemerintahmaupun swasta hendaknya ditanamkan bahwa duduk samarendah, berdiri sama tinggi karena kita menyadari bahwadi dunia manapun tidak ada perpustakaan yang sempurnandalam arti lengkap. Justru dengan jaringan kerja inilahberarti saling melengkapi. Mengapa demikian? Karena ilmupengetahuan itu akan bermanfaat bagi manusia biladiintegrasikan satu sama lain, sesuai dengan kehidupanmanusia di dunia yang mempunyai berbagai macamkebutuhan dan keinginan masing-masing.

Menjadikan perpustakaan sebagai sarana belajarmengajar perlu langkah-langkah yang kreatif dan inovatifdilengkapi dengan kerjasama yang baik, dari berbagaipihak. Perpustakaan sebagai sebuah sistem informasi perlumengadakan upaya pengembangan yang berorientasi padapengguna. Sebagai kebutuhan pengguna jasa perpustakaanmerupakan salah satu kiat untuk perkembangan intelektualmasyarakat. Perpustakaan sangat penting bagi tujuanpembangunan nasional bangsa Indonesia.

Perpustakaan merupakan lembaga demokratis secaraaktif dan positif menyelenggarakan pendidikan yaitumeningkatkan minat baca dan kegemaran membaca, danmembangkitkan minat terhadap hal-hal baru melalui buku-buku dan sumber informasi lainnya. Perpustakaan dapatdikatakan pula sebagai agen perubahan, dimana masyarakatdapat memberdayakan perpustakaan melalui bahan bacaanuntuk belajar sepanjang hayat.

Sebagai sarana pendidikan perpustakaan harusdikembangkan searah dengan perkembangan teknologiinformasi dan dinamika masyarakat luas dalammeningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang dankeinginannya masing-masing. Pemberdayaan perpustakaandi masyarakat dicanangkan oleh Presiden RI, DR. H. SusiloBambang Yudhoyono merupakan bukti akan pentingnyaperpustakaan bagi pembangunan masyarakat khususnyadan pembangunan nasional pada umumnya. Pencananganini merupakan kebijakan bagi pemberdayaan perpustakaansecara maksimal.

Bangsa Indonesioa dalam era globalisasi dan erainformasi ini, peranan perpustakaan sangat dibutuhkanmasyarakat dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesiasebagaimana tertuang dalam UU 1945, menuju masyarakatyang adil dan makmur, antara lain dapat dicapai upayamencerdaskan kehidupan masyarakat. Ini berarti kita harussenantiasa meningkatkan mutu pendidikan, pengetahuan,dan keterampilan bangsa dan masyarakat yang padaakhirnya dapat digunakan untuk memperbaiki taraf hidupmasyarakat itu sendiri.

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan cita-citamulia para pendiri bangsa (Founding fathers) agar masyakatIndonesia mampu secara mandiri memberdayakan seluruhpotensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraanmasyarakat. Mewujudkan masyarakat cerdas, berakhlakmulia dan berbudaya memerlukan proses dan kerja keras,menjadi tanggung jawab kita bersama. Setiap komponenbangsa memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang samadan harus terlibat dalam upaya yang sangat menentukannasib dan masa depan bangsa ini. Potensi bangsa yangsedemikian besar tidak akan berarti jika dikelolah olehmasyarakat yang kurang berkualitas. Maju mundurnyasuatu bangsa lebih banyak ditentukan oleh tingkatkecerdasan masyarakatnya. Sebagai bangsa yang besar, kitapatut mensyukuri dan perlu diimbangi dengan upaya


L i n k

meningkatkan kualitas dan potensi yang dimiliki sertamampu memberdayakan secara optimal demi kepentinganbangsa dan negara.

Dunia informasi dewasa ini sudah demikian pesat,bahkan tidak dapat lagi dikendalikan sehingga kita harustanggap penuh peduli yaitu kepedulian terhadapperpustakaan. Sejalan dengan hal itu perpustakaan akanmenjadi lebih penting keberadaannya dan peranannyadalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Perpustakaansebagai salah satu sarana dan prasarana dalam mendukungkeberhasilan wajib belajar sembilan tahun di Indonesia dansecara universal tersebut dapat mencerdaskan kehidupanberbangsa dan bernegara. Dan perpustakaan sebagainwadah nuntuk ajang komunikasi bidang ilmu pengetahuanakan benar-benar diharapkan berfungsi dengan baik. Olehkarenanya mari kita wujudkan dengan karya nyata yangharus digeluti dan ditekuni. Mari kita mengejar ketinggalankhususnya teknologi informasi melalui jaringan kerjasamadalam arus globalisasi dewasa ini.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan danteknologi membawa pengaruh kuat terhadap meningkatnyakebutuhan akan perolehan informasi. Semua lapisanmasyarakat sepatutnya dapat menyerap informasi melaluimembaca, karena membaca merupakan salah satu kunciuntuk meningkatkan kecerdasan dan kreativitas. Denganmembaca diharapkan pola pikir masyarakat dapat tumbuhdan berkembang yang akhirnya akan berimbas padaterwujudnya sumber daya manusia yang handal.

Kegiatan membaca tidak mungkin dapat dipisahkandari perpustakaan, karena perpustakaan pada dasarnyaadalah sebuah lembaga demokratis yang mengoleksiberbagai jenis bahan pustaka dari berbagai disiplin ilmuuntuk seterusnya menyalurkan informasi yang terkandungdi dalamnya bagi penggunaanya. Perpustakaan jugamerupakan sarana penghimpun hasil karya budaya bangsayang tertulis, tercetak maupun terekam, sehingga menjadiunsur perekat kesatuan bangsa. Mengingat betapapentingnya peran perpustakaan terhadap tumbuhkembangnya kemampuan dan kebiasaan membacamasyarakat, maka keberadaan perpustakaan di masyarakatperlu diprioritaskan dan ditingkatkan fungsinya sebagaipenyedia informasi bagi penggunanya. Sebagai dasar untukmengembangkan sadar perpustakaan di masyarakatdihimbau kepada segenap aparat pemerintah/penguasa

negara adanya suatu kebijakan umum, guna menggerakkanperan peduli perpustakaan dilaksanakan secara terpadu,terencana dan berkesinambungan demi terwujudnyaperpustakaan yang kualivaid.

Pembentukan Gerakan Pemasyarakatan Minat Bacakhususnya di daerah Sulawesi Selatan yang dilaksanakanpada tahun 2003 yang lalu kiranya dapat menunjukkansuatu kemauan keras bahwa minat baca masyarakat perluditanggulangi secara bersama-sama. Tentang kepedulianpemerintah dalam minat baca masyarakat cukup tinggi,sebagaimana yang telah dituangkan dalam berbagaikebijakan sebagai berikut:1. Pencanangan “Hari Aksara dan Kunjung Perpustakaan

serta Bulan Gemar Membaca”, pada tanggal 14September 1995 oleh Presiden RI di Istana Negara.

2. Pencanangan “Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca”(GPMB), pada tanggal 25 Oktober 2001 oleh MenteriKoordinator Kesejahteraan Rakyat, di Istana Bogor.

3. Pencanangan “Gerakan Membaca Nasional”, padatanggal 12 November 2003 oleh Presiden RI di IstanaNegara.

4. Pencanangan “Gerakan Pemberdayaan Perpustakaandi Masyarakat” 2006 oleh Presiden DR. H. SusiloBambang Yudhoyono 17 Mei

Demikian tulisan ini semoga bermanfaat bagi semuapihak.

PenulisKoordinator Perpustakaan Kesehatan Kabupaten/Kota

Provinsi Sulawesi Selatan


P e r a t u r a n

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2007TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:a.bahwa untuk penyelenggaraanpemerintahan daerah, kepala daerahperlu dibantu oleh perangkat daerahyang dapat menyelenggarakan seluruhurusan pemer intahan yangdi laksanakan oleh pemer intahandaerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1)dan ayat (2) Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah, Susunan dan PengendalianOrganisasi Perangkat Daerahdilakukan dengan berpedoman padaperaturan pemerintah;

c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2003 tentang PedomanOrganisasi Perangkat Daerah belumcukup memberikan pedoman yangmenyeluruh bagi penyusunan danpengendalian organisasi perangkatdaerah yang dapat menangani seluruhurusan pemerintahan, sehingga perludicabut dan dibentuk peraturanpemerintah yang baru;

d. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b, dan huruf c perlu menetapkanPeraturan Pemer intah tentangOrganisasi Perangkat Daerah;

Mengingat :1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-UndangNomor 8 Tahun 2005 tentangPenetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 3Tahun 2005 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan DaerahMenjadi Undang-Undang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 108, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor4548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANGORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegangkekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRDmenurut asas otonomi dan tugas pembantuan denganprinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem danprins ip Negara Kesatuan Repub lik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atauwalikota, dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyadisebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyatdaerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahandaerah.

5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang , dankewajiban daerah otonom untuk mengatur danmengurus sendir i urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat sesuai denganperaturan perundang-undangan.

6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalahkesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur danmengurus urusan pemerintahan dan kepentinganmasyarakat setempat menurut prakarsa sendir iberdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NegaraKesatuan Republik Indonesia.

7. Perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantukepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahandaerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariatDPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

8. Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsurpembantu kepala daerah dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariatdaerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembagateknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

9. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yangmenyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangansecara paripurna yang menyediakan pelayanan rawatinap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikanke dalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakitkhusus daerah.

10. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.11. Unsur pengawasan daerah adalah badan pengawasan

daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi,Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota.

12. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugasteknis pada dinas dan badan.

13. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah provinsidan sekretaris kabupaten/kota.

14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB IIPEMBENTUKAN

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2(1) Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

ditetapkan dengan peraturan daerah denganberpedoman pada peraturan pemerintah ini.

(2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugaspokok organisasi perangkat daerah.

(3) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut denganperaturan gubernur/bupati/walikota.

BAB IIIKEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

PERANGKAT DAERAH PROVINSI

Bagian PertamaSekretariat Daerah

Pasal 3(1) Sekretariat daerah merupakan unsur staf.(2) Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban

membantu gubernur dalam menyusun kebijakan danmengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknisdaerah.

(3) Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dankewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)menyelenggarakan fungsi:a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas

daerah dan lembaga teknis daerah;c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan pemerintahan daerah;d. pembinaan administrasi dan aparatur

pemerintahan daerah; dane. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.(4) Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah.(5) Sekretaris daerah berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada gubernur.

Bagian KeduaSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 4(1) Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah yang

selanjutnya disebut sekretariat DPRD merupakanunsur pelayanan terhadap DPRD.

(2) Sekretariat DPRD mempunyai tugasmenyelenggarakan administrasi kesekretariatan,administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugasdan fungsi DPRD, dan menyediakan serta

mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan olehDPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugassebagaimana d imaksud pada ayat (2)menyelenggarakan fungsi:a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan

DPRD;b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dand. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli

yang diperlukan oleh DPRD.(4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris dewan.(5) Sekretaris dewan secara teknis operasional berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinanDPRD dan secara administratif bertanggung jawabkepada gubernur melalui sekretaris daerah.

Bagian KetigaInspektorat

Pasal 5(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas

penyelenggaraan pemerintahan daerah.(2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerahprovinsi, pelaksanaan pembinaan ataspenyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerahkabupaten/kota.

(3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:a. perencanaan program pengawasan;b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

danc. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan

penilaian tugas pengawasan.(4) Inspektorat dipimpin oleh inspektur.(5) Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

bertanggung jawab langsung kepada gubernur dansecara teknis administratif mendapat pembinaan darisekretaris daerah.

Bagian KeempatBadan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 6(1) Badan perencanaan pembangunan daerah merupakan

unsur perencana penyelenggaraan pemerintahandaerah.

(2) Badan perencanaan pembangunan daerahmempunyai tugas melaksanakan penyusunan danpelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaanpembangunan daerah.

(3) Badan perencanaan pembangunan daerah dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (2) menyelenggarakan fungsi:a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;b. pengoordinasian penyusunan perencanaan

pembangunan;c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang

perencanaan pembangunan daerah; dand. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.(4) Badan perencanaan pembangunan daerah dipimpin

oleh kepala badan.(5) Kepala badan berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretarisdaerah.

Bagian KelimaDinas Daerah

Pasal 7(1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi

daerah.(2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dantugas pembantuan.

(3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugassebagaimana d imaksud pada ayat (2)menyelenggarakan fungsi:a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan

lingkup tugasnya;b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum sesuai dengan lingkuptugasnya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuaidengan lingkup tugasnya; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehgubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas.(5) Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.(6) Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana

teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatanteknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjangyang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapadaerah kabupaten/kota.

Bagian KeenamLembaga Teknis Daerah


P e r a t u r a nPasal 8

(1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukungtugas kepala daerah.

(2) Lembaga teknis daerah mempunyai tugasmelaksanakan penyusunan dan pelaksanaankebijakan daerah yang bersifat spesifik.

(3) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugassebagaimana d imaksud pada ayat (2)menyelenggarakan fungsi:a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan

lingkup tugasnya;b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah sesuai dengan lingkuptugasnya;


d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehgubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1), dapat berbentuk badan, kantor, dan rumahsakit.

(5) Lembaga teknis daerah yang berbentuk badandipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk kantordipimpin oleh kepala kantor, dan yang berbentuk rumahsakit dipimpin oleh direktur.

(6) Kepala dan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat(5) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawabkepada gubernur melalui sekretaris daerah.

(7) Pada badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untukmelaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ataukegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayahkerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.

Pasal 9(1) Rumah sakit dapat berbentuk rumah sakit umum

daerah dan rumah sakit khusus daerah.(2) Rumah sakit umum daerah terdiri dari 3 (tiga) kelas:

a. rumah sakit umum daerah kelas A;b. rumah sakit umum daerah kelas B; danc. rumah sakit umum daerah kelas C.

(3) Rumah sakit khusus daerah terdiri dari 2 (dua) kelasyaitu:a. rumah sakit khusus daerah kelas A; danb. rumah sakit khusus daerah kelas B.

(4) Penetapan kriteria klasifikasi rumah sakit umum daerahdan rumah sak it khusus daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan olehmenteri kesehatan setelah berkoordinasi secara tertulisdengan Menteri dan menteri yang bertanggung jawabdi bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB IVKEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Bagian PertamaSekretariat Daerah

Pasal 10(1) Sekretariat daerah merupakan unsur staf.(2) Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban

membantu bupati/walikota dalam menyusun kebijakandan mengoordinasikan dinas daerah dan lembagateknis daerah.

(3) Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dankewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)menyelenggarakan fungsi:a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas

daerah dan lembaga teknis daerah;c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan pemerintahan daerah;d. pembinaan administrasi dan aparatur

pemerintahan daerah; dane. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

bupati/walikota sesuai dengan tugas danfungsinya.

(4) Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah.(5) Sekretaris daerah berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

Bagian KeduaSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 11(1) Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah yang

selanjutnya disebut sekretariat DPRD merupakanunsur pelayanan terhadap DPRD.

(2) Sekretariat DPRD mempunyai tugasmenyelenggarakan administrasi kesekretariatan,administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugasdan fungsi DPRD, dan menyediakan sertamengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan olehDPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugassebagaimana d imaksud pada ayat (2)menyelenggarakan fungsi:a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan

DPRD;b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dand. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli

yang diperlukan oleh DPRD.(4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris dewan.(5) Sekretaris dewan secara teknis operasional berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinanDPRD dan secara administratif bertanggung jawabkepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

Bagian KetigaInspektorat

Pasal 12(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas

penyelenggaraan pemerintahan daerah.(2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerahkabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan ataspenyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaanurusan pemerintahan desa.

(3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:a. perencanaan program pengawasan;b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

danc. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan

penilaian tugas pengawasan.(4) Inspektorat dipimpin oleh inspektur.(5) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung

jawab langsung kepada bupati/walikota dan secarateknis administratif mendapat pembinaan darisekretaris daerah.

Bagian KeempatBadan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 13(1) Badan perencanaan pembangunan daerah merupakan

unsur perencana penyelenggaraan pemerintahandaerah.

(2) Badan perencanaan pembangunan daerahmempunyai tugas melaksanakan penyusunan danpelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaanpembangunan daerah.

(3) Badan perencanaan pembangunan daerah dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (2), menyelenggarakan fungsi:a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;b. pengoordinasian penyusunan perencanaan

pembangunan;c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang

perencanaan pembangunan daerah; dand. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

bupati/walikota sesuai dengan tugas danfungsinya.

(4) Badan perencanaan pembangunan daerah dipimpinoleh kepala badan.

(5) Kepala badan berkedudukan di bawah danbertanggung jawab kepada bupati/walikota melaluisekretaris daerah.

Bagian KelimaDinas Daerah

Pasal 14(1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi

daerah.(2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dantugas pembantuan.

(3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugassebagaimana d imaksud pada ayat (2)menyelenggarakan fungsi:a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan

lingkup tugasnya;b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum sesuai dengan lingkuptugasnya;


d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehbupati/walikota sesuai dengan tugas danfungsinya.

(4) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas.(5) Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada bupati/walikota melalui sekretarisdaerah.

(6) Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksanateknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatanteknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjangyang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapakecamatan.

Bagian KeenamLembaga Teknis Daerah

Pasal 15(1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung

tugas kepala daerah.(2) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaankebijakan daerah yang bersifat spesifik.

(3) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugassebagaimana d imaksud pada ayat (2)menyelenggarakan fungsi:a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan

lingkup tugasnya;b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah sesuai dengan lingkuptugasnya;


d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehbupati/walikota sesuai dengan tugas danfungsinya.

(4) Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1), dapat berbentuk badan, kantor, dan rumahsakit.

(5) Lembaga teknis daerah yang berbentuk badandipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk kantordipimpin oleh kepala kantor, dan yang berbentuk rumahsakit dipimpin oleh direktur.

(6) Kepala dan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat(5) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawabkepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

(7) Pada lembaga teknis daerah yang berbentuk badandapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untukmelaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ataukegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayahkerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 16(1) Rumah sakit dapat berbentuk rumah sakit umum

daerah dan rumah sakit khusus daerah.(2) Rumah sakit umum daerah terdiri dari 4 (empat) kelas:

a. rumah sakit umum daerah kelas A;b. rumah sakit umum daerah kelas B;c. rumah sakit umum daerah kelas C; dand. rumah sakit umum daerah kelas D.

(3) Rumah sakit khusus daerah terdiri dari 2 (dua) kelasyaitu:a. rumah sakit khusus daerah kelas A; danb. rumah sakit khusus daerah kelas B.

(4) Penetapan kriteria klasifikasi rumah sakit umum daerahdan rumah sak it khusus daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan olehmenteri kesehatan setelah berkoordinasi tertulisdengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang pendayagunaanaparatur negara.

Bagian KetujuhKecamatan

Pasal 17(1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai

perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.(2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikotauntuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

(3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jugamenyelenggarakan tugas umum pemerintahanmeliputi:a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan

masyarakat;b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum;c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan

peraturan perundang-undangan;d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan

fasilitas pelayanan umum;e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan di tingkat kecamatan;f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa

dan/atau kelurahan; dang. melaksanakan pelayanan masyarakat yang

menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yangbelum dapat dilaksanakan pemerintahan desaatau kelurahan.

(4) Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikotasebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkandengan peraturan bupati/walikota.

(5) Kecamatan dipimpin oleh camat.(6) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.(7) Pedoman organisasi kecamatan ditetapkan dalam

peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan darimenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian KedelapanKelurahan

Pasal 18(1) Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai

perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayahkecamatan.

(2) Kelurahan dipimpin oleh lurah.(3) Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada bupati/walikota melalui camat.(4) Pembentukan, kedudukan, tugas, susunan organisasi

dan tata kerja kelurahan diatur sesuai denganperaturan perundang-undangan.


P e r a t u r a nBAB V

BESARAN ORGANISASIDAN PERUMPUNAN PERANGKAT DAERAH

Bagian PertamaVariabel Besaran Organisasi

Pasal 19(1) Besaran organisasi perangkat daerah ditetapkan

berdasarkan variabel:a. jumlah penduduk;b. luas wilayah; danc. jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD).(2) Perhitungan variabel sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian KeduaJumlah Besaran Organisasi

Paragraf 1Besaran Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

Pasal 20(1) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai

kurang dari 40 (empat puluh) terdiri dari:a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3

(tiga) asisten;b. sekretariat DPRD;c. dinas paling banyak 12 (dua belas); dand. lembaga teknis daerah paling banyak 8

(delapan).(2) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai

antara 40 (empat puluh) sampai dengan 70 (tujuhpuluh) terdiri dari:a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3

(tiga) asisten;b. sekretariat DPRD;c. dinas paling banyak 15 (lima belas); dand. lembaga teknis daerah paling banyak 10

(sepuluh).(3) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai

lebih dari 70 (tujuh puluh) terdiri dari:a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 4

(empat) asisten;b. sekretariat DPRD;c. dinas paling banyak 18 (delapan belas); dand. lembaga teknis daerah paling banyak 12 (dua

belas).

Paragraf 2Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/

Kota

Pasal 21(1) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai

kurang dari 40 (empat puluh) terdiri dari:a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3

(tiga) asisten;b. sekretariat DPRD;c. dinas paling banyak 12 (dua belas);d. lembaga teknis daerah paling banyak 8

(delapan);e. kecamatan; danf. kelurahan.

(2) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilaiantara 40 (empat puluh) sampai dengan 70 (tujuhpuluh) terdiri dari:a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3

(tiga) asisten;b. sekretariat DPRD;c. dinas paling banyak 15 (lima belas);d. lembaga teknis daerah paling banyak 10

(sepuluh);e. kecamatan; danf. kelurahan.

(3) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilailebih dari 70 (tujuh puluh) terdiri dari:a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 4

(empat) asisten;b. sekretariat DPRD;c. dinas paling banyak 18 (delapan belas);d. lembaga teknis daerah paling banyak 12 (dua

belas);e. kecamatan; danf. kelurahan.

Bagian KetigaPerumpunan Urusan Pemerintahan

Pasal 22(1) Penyusunan organisasi perangkat daerah berdasarkan

pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perluditangani.

(2) Penanganan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

(3) Dalam hal beberapa urusan yang ditangani oleh satuperangkat daerah, maka penggabungannya sesuaidengan perumpunan urusan pemerintahan yang

dikelompokkan dalam bentuk dinas dan lembaga teknisdaerah.

(4) Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentukdinas terdiri dari:a. bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;b. bidang kesehatan;c. bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;d. bidang perhubungan, komunikasi dan

informatika;e. bidang kependudukan dan catatan sipil;f. bidang kebudayaan dan pariwisata;g. bidang pekerjaan umum yang meliputi bina

marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang;h. bidang perekonomian yang meliputi koperasi

dan usaha mikro, kecil dan menengah, industridan perdagangan;

i. bidang pelayanan pertanahan;j. bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan,

peternakan, perikanan darat, kelautan danperikanan, perkebunan dan kehutanan;

k. bidang pertambangan dan energi; danl. bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan

aset.(5) Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk

badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit, terdiri dari:a. bidang perencanaan pembangunan dan statistik;b. bidang penelitian dan pengembangan;c. bidang kesatuan bangsa, politik dan

perlindungan masyarakat;d. bidang lingkungan hidup;e. bidang ketahanan pangan;f. bidang penanaman modal;g. bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi;h. bidang pemberdayaan masyarakat dan

pemerintahan desa;i. bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga

berencana;j. bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;k. bidang pengawasan; danl. bidang pelayanan kesehatan.

(6) Perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakanurusan pilihan, berdasarkan pertimbangan adanyaurusan yang secara nyata ada sesuai dengan kondisi,kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Pasal 23Pelaksanaan tugas dan fungsi staf, pelayanan administratifserta urusan pemerintahan umum lainnya yang tidaktermasuk dalam tugas dan fungsi dinas maupun lembagateknis daerah dilaksanakan oleh sekretariat daerah.

BAB VISUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian PertamaSusunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

Paragraf 1Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

Pasal 24(1) Sekretariat daerah terdiri dari asisten, dan masing-

masing asisten terdiri dari paling banyak 3 (tiga) biro,dan masing-masing biro terdiri dari paling banyak 4(empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri daripaling banyak 3 (tiga) subbagian.

(2) Sekretariat DPRD terdiri dari paling banyak 4 (empat)bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari palingbanyak 3 (tiga) subbagian.

Paragraf 2Dinas Daerah

Pasal 25(1) Dinas terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak

4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga)subbagian, dan masing-masing bidang terdiri daripaling banyak 3 (tiga) seksi.

(2) Unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu)subbagian tata usaha dan kelompok jabatanfungsional.

(3) Unit pelaksana teknis dinas yang belum terdapatjabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2(dua) seksi.

Paragraf 3Lembaga Teknis Daerah

Pasal 26(1) Inspektorat terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling

banyak 4 (empat) inspektur pembantu, sekretariatterdiri dari 3 (tiga) subbagian, serta kelompok jabatanfungsional.

(2) Badan terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga)subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari 2(dua) subbidang atau kelompok jabatan fungsional.

(3) Kantor terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha danpaling banyak 3 (tiga) seksi.

(4) Unit pelaksana teknis pada badan terdiri dari 1 (satu)subbagian tata usaha dan kelompok jabatanfungsional.

(5) Unit pelaksana teknis badan yang belum terdapatjabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2(dua) seksi.

Pasal 27(1) Rumah sakit umum daerah kelas A terdiri dari paling

banyak 4 (empat) wakil direktur dan masing-masingwakil direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang dan masing-masing bidang membawahkankelompok jabatan fungsional atau terdiri dari 2 (dua)seksi.

(2) Pada wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang membidangi administrasi umum terdiri daripaling banyak 4 (empat) bagian dan bagian terdiri daripaling banyak 3 (tiga) subbagian.

(3) Rumah sakit umum daerah kelas B terdiri dari palingbanyak 3 (tiga) wakil direktur, dan masing-masing wakildirektur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang, masing-masing bagian terdiri dari palingbanyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidangmembawahkan kelompok jabatan fungsional atauterdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi.

(4) Rumah sakit umum daerah kelas C terdiri dari 1 (satu)bagian dan paling banyak 3 (tiga) bidang, bagian terdiridari paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatanfungsional atau terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi.

(5) Rumah sakit khusus daerah kelas A terdiri dari 2 (dua)wakil direktur, masing-masing wakil direktur terdiri daripaling banyak 3 (tiga) bagian/bidang, masing-masingbagian terdiri dari 2 (dua) subbagian, dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatanfungsional atau terdiri dari 2 (dua) seksi.

(6) Rumah sakit khusus daerah kelas B terdiri dari 1 (satu)subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi.

Bagian KeduaSusunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/

Kota

Paragraf 1Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

Pasal 28(1) Sekretariat daerah terdiri dari asisten, masing-masing

asisten terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, danmasing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga)subbagian.

(2) Sekretariat DPRD terdiri dari paling banyak 4 (empat)bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari 3 (tiga)subbagian.

Paragraf 2Dinas Daerah

Pasal 29(1) Dinas terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak

4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga)subbagian, dan masing-masing bidang terdiri daripaling banyak 3 (tiga) seksi.

(2) Unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu)subbagian tata usaha dan kelompok jabatanfungsional.

Paragraf 3Lembaga Teknis Daerah

Pasal 30(1) Inspektorat terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling

banyak 4 (empat) inspektur pembantu, sekretariatterdiri dari 3 (tiga) subbagian, serta kelompok jabatanfungsional.

(2) Badan terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga)subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari 2(dua) subbidang atau kelompok jabatan fungsional.

(3) Kantor terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha danpaling banyak 3 (tiga) seksi.

(4) Unit pelaksana teknis pada badan, terdiri dari 1 (satu)subbagian tata usaha dan kelompok jabatanfungsional.

Pasal 31(1) Rumah sakit umum daerah kelas A terdiri dari paling

banyak 4 (empat) wakil direktur dan masing-masingwakil direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang, masing-masing bidang membawahkankelompok jabatan fungsional dan/atau terdiri dari 2(dua) seksi.

(2) Pada wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang membidangi administrasi umum terdiri daripaling banyak 4 (empat) bagian dan bagian terdiri daripaling banyak 3 (tiga) subbagian.

(3) Rumah sakit umum daerah kelas B terdiri dari palingbanyak 3 (tiga) wakil direktur, dan masing-masing wakildirektur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang, masing-masing bagian terdiri dari palingbanyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang


P e r a t u r a nmembawahkan kelompok jabatan fungsional atauterdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi.

(4) Rumah sakit umum daerah kelas C terdiri dari 1 (satu)bagian dan paling banyak 3 (tiga) bidang, bagian terdiridari paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatanfungsional atau terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi.

(5) Rumah sakit umum daerah kelas D terdiri dari 1 (satu)subbagian tata usaha dan 2 (dua) seksi.

(6) Rumah sakit khusus daerah kelas A terdiri dari 2 (dua)wakil direktur, masing-masing wakil direktur terdiri daripaling banyak 3 (tiga) bagian/bidang, masing-masingbagian terdiri dari 2 (dua) subbagian, dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatanfungsional atau terdiri dari 2 (dua) seksi.

(7) Rumah sakit khusus daerah kelas B terdiri dari 1 (satu)subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi.

Paragraf 4Kecamatan dan Kelurahan

Pasal 32(1) Kecamatan terdiri dari 1 (satu) sekretariat, paling

banyak 5 (lima) seksi, dan sekretariat membawahkanpaling banyak 3 (tiga) subbagian.

(2) Kelurahan terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan palingbanyak 4 (empat) seksi.

Pasal 33Jumlah bidang pada dinas dan badan yang melaksanakanbeberapa bidang urusan pemerintahan paling banyak 7(tujuh) bidang.

BAB VIIESELON PERANGKAT DAERAH

Bagian PertamaEselon Jabatan Perangkat Daerah Provinsi

Pasal 34(1) Sekretaris daerah merupakan jabatan struktural eselon

Ib.(2) Asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan,

inspektur, dan direktur rumah sakit umum daerah kelasA, merupakan jabatan struktural eselon IIa.

(3) Kepala biro, direktur rumah sakit umum daerah kelasB, wakil direktur rumah sakit umum kelas A, dandirektur rumah sakit khusus daerah kelas A merupakanjabatan struktural eselon IIb.

(4) Kepala kantor, kepala bagian, sekretaris pada dinas,badan dan inspektorat, kepala bidang dan inspekturpembantu, direktur rumah sakit umum daerah kelasC, direktur rumah sakit khusus daerah kelas B, wakildirektur rumah sakit umum daerah kelas B, wakildirektur rumah sakit khusus daerah kelas A, dan kepalaunit pelaksana teknis dinas dan badan merupakanjabatan struktural eselon IIIa.

(5) Kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakitdaerah merupakan jabatan struktural eselon IIIb.

(6) Kepala seksi, kepala subbagian, dan kepala subbidangmerupakan jabatan struktural eselon IVa.

Bagian KeduaEselon Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 35(1) Sekretaris daerah merupakan jabatan struktural eselon

IIa.(2) Asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan,

inspektur, direktur rumah sakit umum daerah kelas Adan kelas B, dan direktur rumah sakit khusus daerahkelas A merupakan jabatan struktural eselon IIb.

(3) Kepala kantor, camat, kepala bagian, sekretaris padadinas, badan dan inspektorat, inspektur pembantu,direktur rumah sakit umum daerah kelas C, direkturrumah sakit khusus daerah kelas B, wakil direkturrumah sakit umum daerah kelas A dan kelas B, danwakil direktur rumah sakit khusus daerah kelas Amerupakan jabatan struktural eselon IIIa.

(4) Kepala bidang pada dinas dan badan, kepala bagiandan kepala bidang pada rumah sakit umum daerah,direktur rumah sakit umum daerah kelas D, dansekretaris camat merupakan jabatan struktural eselonIIIb.

(5) Lurah, kepala seksi, kepala subbagian, kepalasubbidang, dan kepala unit pelaksana teknis dinas danbadan merupakan jabatan struktural eselon IVa.

(6) Sekretaris kelurahan, kepala seksi pada kelurahan,kepala subbagian pada unit pelaksana teknis, kepalatata usaha sekolah kejuruan dan kepala subbagianpada sekretariat kecamatan merupakan jabatanstruktural eselon IVb.

(7) Kepala tata usaha sekolah lanjutan tingkat pertamadan kepala tata usaha sekolah menengah merupakanjabatan struktural eselon Va.

BAB VIIISTAF AHLI

Pasal 36

(1) Gubernur, bupati/walikota dalam melaksanakantugasnya dapat dibantu staf ahli.

(2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) palingbanyak 5 (lima) staf ahli.

(3) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh gubernur,bupati/walikota dari pegawai negeri sipil.

(4) Tugas dan fungsi staf ahli gubernur, bupati/walikotaditetapkan oleh gubernur, bupati/walikota di luar tugasdan fungsi perangkat daerah.

Pasal 37(1) Staf ahli gubernur merupakan jabatan struktural eselon

IIa, dan staf ahli bupati/walikota merupakan jabatanstruktural eselon IIb.

(2) Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secaraadministratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.

BAB IXPEMBINAAN DAN PENGENDALIAN ORGANISASI

Pasal 38(1) Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat

daerah provinsi dilakukan oleh Pemerintah.(2) Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat

daerah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur.

Pasal 39(1) Pembinaan dan pengendalian organisasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan denganmenerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi,dan simplifikasi dalam penataan organisasi perangkatdaerah.

(2) Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkatdaerah dilakukan melalui fasilitasi terhadap rancanganperaturan daerah tentang organisasi perangkat daerahyang telah dibahas bersama antara pemerintah daerahdengan DPRD.

(3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disampaikan kepada gubernur bagiorganisasi perangkat daerah kabupaten/kota dankepada Menteri bagi organisasi perangkat daerahprovinsi.

Pasal 40(1) Fasilitasi yang dilakukan oleh Menteri dan gubernur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2)dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelahditerima rancangan peraturan daerah.

(2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak memberikan fasili tasi, makarancangan peraturan daerah dapat ditetapkan menjadiperaturan daerah.

Pasal 41(1) Peraturan daerah provinsi tentang organisasi

perangkat daerah harus disampaikan kepada Menteripaling lama 15 ( l ima belas) hari kerja setelahditetapkan.

(2) Peraturan daerah kabupaten/kota tentang organisasiperangkat daerah harus disampaikan kepada gubernurpaling lama 15 ( l ima belas) hari kerja setelahditetapkan, dengan tembusan Menteri.

(3) Peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerahdan peraturan pelaksanaannya yang bertentangandengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah inidapat dibatalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42(1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi

penataan organisasi perangkat daerah.(2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) Menteriberkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang pendayagunaanaparatur negara.

BAB XKETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43Provinsi, kabupaten/kota yang baru dibentuk dan belummempunyai DPRD, pembentukan perangkat daerahditetapkan dengan peraturan penjabat kepala daerahsetelah mendapat persetujuan dari Menter i danpertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 44Daerah yang memiliki status istimewa atau otonomi khusus,pembentukan perangkat daerah untuk melaksanakanstatus istimewa dan otonomi khusus berpedoman padaperaturan Menteri dengan pertimbangan dari menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpendayagunaan aparatur negara.

Pasal 45(1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai

pelaksanaan peraturan perundang-undangan dantugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah

dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dariperangkat daerah.

(2) Organisasi dan tata kerja serta eselonisasi lembagasebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan olehMenteri setelah mendapat pertimbangan dari menteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 46Pemerintah daerah yang membentuk perangkat daerahsebagai badan layanan umum berpedoman pada peraturanperundang-undangan.

Pasal 47(1) Untuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan

masyarakat di bidang perizinan yang bersifat lintassektor, gubernur/bupati/walikota dapat membentuk unitpelayanan terpadu.

(2) Unit pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan gabungan dari unsur-unsurperangkat daerah yang menyelenggarakan fungsiperizinan.

(3) Unit pelayanan terpadu didukung oleh sebuahsekretariat sebagai bagian dari perangkat daerah.

(4) Pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayananterpadu ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatpertimbangan dari menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang pendayagunaanaparatur negara.

BAB XIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48Kepala bidang pada dinas dan badan perangkat daerahkabupaten/kota yang telah menduduki jabatan strukturaleselon IIIa sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan,tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasilainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa padakabupaten/kota.

Pasal 49Di lingkungan pemerintah daerah ditetapkan jabatanfungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50(1) Perangkat daerah yang didukung oleh kelompok

jabatan fungsional, di lakukan penyerasian danrasionalisasi struktur organisasi.

(2) Penyerasian dan rasionalisasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejakperaturan daerah tentang organisasi perangkat daerahditetapkan.

Pasal 51Pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerahberdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilakukan palinglama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah inidiundangkan.

BAB XIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 52Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku makaPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentangPedoman Organisasi Perangkat Daerah dicabut dandinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah inidengan penempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 23 Juli 2007PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 23 Juli 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN2007 NOMOR 89.

H o n o r e r


JUMLAH FORMASI TENAGA HONORER DAERAHTA. 2007

No. Kode PROP/KAB/KOTA Jumlah No. Kode PROP/KAB/KOTA Jumlah

1 2 3 4 1 2 3 4

1 7200 Propinsi Sulawesi Tengah 424 36 7400 Propinsi Sulawesi Tenggara 472

2 7201 Kab. Poso 800 37 7401 Kab. Kendari/Konawe 492

3 7202 Kab. Donggala 1.042 38 7402 Kab. Buton 243

4 7203 Kab. Toli-Toli 269 39 7403 Kab. Muna 609

5 7204 Kab. Banggai 814 40 7404 Kab. Kolaka 383

6 7205 Kab. Buol 42 41 7405 Kab. Konawe Selatan 365

7 7206 Kab. Marowali 777 42 7406 Kab. Kolaka Utara 57

8 7207 Kab. Banggai Kepulauan 219 43 7407 Kab. Bombana 106

9 7208 Kab. Parigi Moutong 446 44 7408 Kab. Wakatobi 13

10 7209 Kab. Tojo Una Una 201 45 7471 Kota Kendari 363

11 7271 Kota Palu 754 46 7472 Kota Baubau 155

JUMLAH PROP. SULAWESI TENGAH 5.788 JUMLAH PROP. SULAWESI TENGGARA 3.25812 7300 Propinsi Sulawesi Selatan 613 47 7800 Propinsi Maluku 269

13 7301 Kab. Pinrang 458 48 7801 Kab. Maluku Tengah 1.451

14 7302 Kab. Gowa 371 49 7802 Kab. Maluku Tenggara 129

15 7303 Kab. Wajo 338 50 7803 Kab. Buru 152

16 7305 Kab. Bone 636 51 7804 Kab. Maluku Tenggara Barat 436

17 7306 Kab. Tanah Toraja 529 52 7805 Kab. Kepulauan Aru 128

18 7307 Kab. Maros 346 53 7806 Kab. Seram Bagian Barat 369

19 7309 Kab. Luwu 604 54 7807 Kab. Seram Bagian Timur 133

20 7310 Kab. Sinjai 85 55 7871 Kota Ambon 519

21 7311 Kab. Bulukumba 500 JUMLAH PROP. MALUKU 3.58622 7312 Kab. Bantaeng 183 56 8300 Propinsi Sulawesi Barat 189

23 7313 Kab. Jeneponto 295 57 8301 Kab. Mamuju Utara 171

24 7314 Kab. Selayar 75 58 8302 Kab. Mamuju 369

25 7315 Kab. Takalar 274 59 8303 Kab. Mamasa 449

26 7316 Kab. Barru 68 60 8304 Kab. Polewali Mandar 310

27 7317 Kab. Sidenreng Rappang 123 61 8305 Kab. Majene 307

28 7318 Kab. Pangkajene & Kepulauan 549 JUMLAH PROP. SULAWESI BARAT 1.79529 7319 Kab. Soppeng 154 TOTAL FORMASI TA. 2007 22.43830 7321 Kab. Enrekang 215

31 7322 Kab. Luwu Utara 470

32 7325 Kab. Luwu Timur 173

33 7371 Kota Makassar 515

34 7372 Kota Pare-Pare 105

35 7373 Kota Palopo 332

JUMLAH PROP. SULAWESI SELATAN 8.011

Struktur Organisasi


KEPALABambang Chrisnadi, SH, M.Si

KASUBBAG KEPEGAWAIANAkhmad Syauki, SH, MH

KASUBBAG PERENCANAANDAN KEUANGAN

Wa Ode Samiun, SE

KASUB BAG TATA USAHA DANRUMAH TANGGA

Andi Anto S.Sos, MH

JABATANFUNGSIONAL

KABID. BIMBINGANTEKNIS KEPEGAWAIANSaladin Bunga Batara,

SH, M.Si

KABID. STATUS KEPEGAWAIANDAN PENSIUN

Drs. Ign Haryadi

KABID. MUTASIHadji Abdulrahman, S.Sos

KASIE BIMBINGAN TEKNISKEPEGAWAIAN ISuharman, S.Sos

KASIE. ADMINISTRASI MUTASISinton Simarmata, S.IP

KASIE PENGEMBANGANKEPEGAWAIAN

Drs. Burhan, SH, MH

KASIE. PENYAJIAN DANPERTUKARAN INFORMASI

Nanang Subandi, S.Kom

KASIE BIMBINGAN TEKNISKEPEGAWAIAN IIPaul Alex Wessok

KASIE.PENSIUN ISugiran

KASIE. MUTASI IIISunarto, S.Sos

KASIE PENGOLAHAN DATAKEPEGAWAIANRosnaidah, SH

KASIE. PENSIUN IIANNA HASNAH HASARUDDIN,

SE, MM

KASIE PENYIAPANPENGELOLAAN DATA

KEPEGAWAIAN IIDrs. Abdul Salam Gassing

KASIE. MUTASI IIda Bagus Oka, S.Sos

KASIE. ADM. STATUSKEPEGAWAIAN DAN PENSIUN

Dwi Bhakti Guntoro,S.IP, M.Si

KASIE. STATUSKEPEGAWAIAN

Djamaludin Djama, S.IP

KASIE. MUTASI IIEtty Marjati

KASIE PENYIAPANPENGELOLAAN DATA

KEPEGAWAIAN ISuharsono, SH

KABID. INFORMASIKEPEGAWAIAN

La Ode Hibali, S.Sos

KABAG UMUMDrs. Suharno, M.Si

KEP. KEPALA BKNNO: 59/KEP/2001TGL. 27 AGUSTUS 2001

STRUKTUR ORGANISASI KANTORREGIONAL IV BKN MAKASSAR

Warta Kepegawaian

Documents