Top Banner
Pekerja Rumah Tangga Anak Peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak 2013: Katakan Tidak Puluhan burung merpati dilepas di tiga kota besar di Indonesia (Jakarta, Surabaya dan Makassar) pada 12 Juni lalu. Hal itu sebagai simbol kebebasan anak-anak Indonesia agar mereka dapat meraih impiannya dan bebas dari eksploitasi. Burung merpati itu dilepas oleh perwakilan ILO dan mitra sosial sebagai bagian dari aksi memperingati Hari Dunia Menentang Pekerja Anak yang mengangkat tema: “Katakan Tidak untuk Pekerja Rumah Tangga Anak”. Aksi ini ingin menegaskan masih perlu perjalanan yang panjang dan upaya besar dalam mengatasi persoalan-persoalan yang terkait dengan pekerja rumah tangga anak (PRTA). Aksi ini juga menuntut penerapan Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerjaan Layak untuk Pekerja Rumah Tangga (PRT) dengan menetapkan usia minimum bagi PRT dan menghapus PRTA. Beberapa kegiatan lain juga diadakan, seperti kampanye media sosial melalui Facebook dan Twitter, dialog publik dan seminar, temu dan pelibatan media, pemutaran lm, serta pertunjukan drama di lima kota, yaitu Jakarta, Sukabumi, Surabaya, Lampung dan Makassar. Perayaan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak 2013 di Jakarta, Surabaya and Makassar. Edisi Dua Bahasa, Agustus 2013 P Warta ILO Jakarta untuk
34

Warta ILO Jakarta · DKI Jakarta Akui Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja, Hapuskan PRTA Makassar, Sulawesi Selatan ... DPRD Sukabumi dan Yayasan Mitra Imadei. D kami akan mengalokasikan

Mar 14, 2019

Download

Documents

lamtu
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Warta ILO Jakarta · DKI Jakarta Akui Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja, Hapuskan PRTA Makassar, Sulawesi Selatan ... DPRD Sukabumi dan Yayasan Mitra Imadei. D kami akan mengalokasikan

Pekerja Rumah Tangga Anak

Peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak 2013:

Katakan Tidak

Puluhan burung merpati dilepas di tiga kota besar di Indonesia (Jakarta, Surabaya dan Makassar) pada 12 Juni lalu. Hal itu sebagai simbol kebebasan anak-anak Indonesia agar mereka dapat meraih impiannya dan bebas dari eksploitasi. Burung merpati itu dilepas oleh perwakilan ILO dan mitra sosial sebagai bagian dari aksi memperingati Hari Dunia Menentang Pekerja Anak yang mengangkat tema: “Katakan Tidak untuk Pekerja Rumah Tangga Anak”.

Aksi ini ingin menegaskan masih perlu perjalanan yang panjang dan upaya besar dalam mengatasi persoalan-persoalan yang terkait dengan pekerja rumah tangga anak (PRTA). Aksi ini juga menuntut penerapan Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerjaan Layak untuk Pekerja Rumah Tangga (PRT) dengan menetapkan usia minimum bagi PRT dan menghapus PRTA.

Beberapa kegiatan lain juga diadakan, seperti kampanye media sosial melalui Facebook dan Twitter, dialog publik dan seminar, temu dan pelibatan media, pemutaran fi lm, serta pertunjukan drama di lima kota, yaitu Jakarta, Sukabumi, Surabaya, Lampung dan Makassar.

Perayaan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak 2013 di Jakarta, Surabaya and Makassar.

Edisi Dua Bahasa, Agustus 2013

P

Warta ILO Jakarta

untuk

Page 2: Warta ILO Jakarta · DKI Jakarta Akui Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja, Hapuskan PRTA Makassar, Sulawesi Selatan ... DPRD Sukabumi dan Yayasan Mitra Imadei. D kami akan mengalokasikan

2

DKI Jakarta

Akui Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja, Hapuskan PRTA

Makassar, Sulawesi Selatan

Bersama, Kita Bisa – Mendorong Partisipasi Semua Pihak

SEKITAR 200 orang dari berbagai organisasi, termasuk mantan pekerja anak, berkumpul di Bundaran HI Jakarta untuk mengampanyekan nasib pekerja rumah tangga anak (PRTA), dan menegaskan perlunya upaya untuk menghapus PRTA. Mereka menyebarkan spanduk dan membagi-bagikan selebaran, serbet dan kipas kertas, serta menampilkan pertunjukan musik akustik oleh mantan pekerja anak. Pesannya jelas: “Stop Mempekerjakan Anak-anak untuk Pekerjaan Domestik”, “Tidak Ada Toleransi untuk PRTA”, dan “Anak-anak Harus Bersekolah, Bukan Bekerja”.

“Saya sangat menghargai kampanye anti PRTA yang diadakan ILO, JARAK dan mitra terkait lainnya. Anak-anak harus bebas dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan, termasuk PRTA. Oleh karena itu, saya menghimbau harus ada upaya intensif dari kita semua untuk mewujudkan kehidupan layak bagi anak-anak,” kata Wahyu Hartomo, Deputi Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sementara itu, Adji Dharma, Direktur Pengawasan Perempuan dan Perlindungan Norma Kerja dan Anak, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menegaskan adanya komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengatasi perburuhan anak. “Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengatasi perburuhan anak, termasuk PRTA. Komitmen ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan masa depan tanpa pekerja anak di Indonesia,” tegasnya.

Aksi nasional ini diselenggarakan bersama oleh JARAK, Aliansi Penghapusan Pekerja Anak dan ILO. Fokus utama aksi nasional ini adalah untuk mempromosikan pengakuan terhadap pekerjaan domestik sebagai suatu pekerjaan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Konvensi ILO No. 189. “Karena pekerjaan domestik dilakukan dalam lingkungan rumah tangga, yang tidak dianggap sebagai tempat kerja di banyak negara, maka hubungan kerja PRT tidak dicakup

“ANAK-ANAK harus bersekolah, bukan bekerja. Anak-anak harus punya pendidikan yang baik karena mereka adalah generasi mendatang dan masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, saya menghimbau partisipasi Anda semua untuk mencegah dan menghapus perburuhan anak. Biarkan anak-anak terbebas dari pekerjaan berbahaya,” demikian rekaman pesan dari Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, yang diputar di depan 200 orang yang mengikuti kampanye publik di jalan-jalan Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 12 Juni 2013.

beritautama

dalam undang-undang ketenagakerjaan atau undang-undang lain sehingga mereka tidak diakui sebagai pekerja yang berhak atas perlindungan tenaga kerja,” kata Arum Ratnawati, Kepala Penasihat Teknis Proyek Pekerja Rumah Tangga (PROMOTE) ILO.

Di seluruh dunia, ada banyak anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan domestik berupah atau tanpa upah di rumah pihak ketiga atau majikan. ILO memperkirakan terdapat sekitar 2,6 juta PRT di Indonesia, dan 26 persen di antaranya adalah anak-anak di bawah 18 tahun. Sebagian besar PRT ini adalah perempuan (sekitar 90 persen) dengan latar belakang pendidikan rendah; dan sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga miskin di desa.

Kampanye yang diselenggarakan Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan (LPA Sulawesi Selatan) bekerjasama dengan ILO ini, digelar di luar rumah dinas Gubernur Sulawesi Selatan. Para peserta yang mewakili berbagai organisasi dari lembaga-lembaga pemerintah, kalangan akademisi, LSM, pelajar, dan mantan pekerja anak, menghimbau kesadaran masyarakat tentang nasib PRTA di Makassar dengan membagi-bagikan selebaran, serbet dan kipas kertas.

Page 3: Warta ILO Jakarta · DKI Jakarta Akui Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja, Hapuskan PRTA Makassar, Sulawesi Selatan ... DPRD Sukabumi dan Yayasan Mitra Imadei. D kami akan mengalokasikan

3

“Dengan partisipasi kita semua, saya yakin kita dapat mencapai masa depan tanpa pekerja anak di Indonesia pada tahun 2020. Salah satu programnya adalah dengan memberikan bantuan tunai bersyarat, yang harus diperkuat dan didukung oleh kemitraan lintas sektoral yang juga kuat,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Saggaf Saleh.

Aksi ini diakhiri dengan penulisan pesan oleh para peserta dan masyarakat setempat pada sebuah papan besar tentang upaya untuk mencegah dan menghapus perburuhan anak, terutama PRTA.

“Kampanye ini memainkan peran penting dalam mendorong lebih banyak masyarakat untuk mendukung program pengembalian anak-anak ke bangku sekolah. Semua pihak perlu dilibatkan agar dapat mencegah anak-anak bekerja,” tegas Andi Murlina, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak Sulawesi Selatan. Sementara Meisye Sahetapy, penyiar senior Radio RRI Makassar, mengatakan, dirinya dapat memberi kontribusi besar secara lebih efektif untuk memerangi PRTA dengan menyiarkan masalah ini secara terus-menerus kepada masyarakat luas.

Kegiatan peningkatan kesadaran media pun turut digelar. Acara ini dihadiri sekitar 20 mitra media lokal di Makassar. Film tentang kisah kehidupan PRTA juga ditayangkan, diikuti dengan dialog antara media massa dan mitra terkait. Persoalan-persoalan penting yang diangkat antara lain adalah kurangnya informasi yang diterima media lokal tentang program transfer tunai bersyarat, sikap Sulawesi Selatan dalam memberi perlindungan hukum bagi PRT, dan penegakan hukum untuk masalah-masalah yang terkait dengan PRT, termasuk PRTA.

Anak-anak harus bersekolah, bukan bekerja. Anak-anak harus punya pendidikan yang baik karena

mereka adalah generasi mendatang dan masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, saya menghimbau partisipasi Anda semua untuk mencegah dan menghapus perburuhan anak. Biarkan anak-anak terbebas dari pekerjaan berbahaya

SERANGKAIAN kegiatan advokasi legislatif dilaksanakan DAMAR, LSM yang menangani masalah perempuan dan PRT di Lampung, bekerjasama dengan ILO dan tiga organisasi PRT utama: JALA PRT, KAPPRT BM dan JARAK di Lampung. Untuk memperingati Hari Dunia Menentang Pekerja Anak, DAMAR dan mitra mengunjungi lembaga-lembaga pemerintah seperti Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada 12 Juni, dan DPRD Lampung pada 17 Juni.

Kunjungan ini adalah bagian dari kegiatan advokasi mitra ILO untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengakui PRT sebagai pekerja, dan menjadi bagian dari upaya untuk menghapus PRTA. Pada kunjungan tersebut, Dinas Tenaga Kerja Lampung menyatakan dukungannya untuk mengkaji kebijakan, sementara DPRD Lampung sepakat untuk mendesak DPR agar mempercepat pengesahan UU tentang PRT.

“Kami sangat mendukung pengesahan RUU tentang PRT, karena RUU ini tidak saja melindungi pekerja tapi juga membuat majikan merasa lebih aman. Kami akan mengirim surat resmi ke anggota DPR melalui partai politik kami masing-masing untuk mengesahkan RUU ini secepat mungkin, karena pengesahan RUU ini sudah tertunda sejak tahun 2004,” kata Yandri Nazir, Ketua Komisi V DPRD Lampung.

Di samping itu, kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat diadakan melalui media massa dan dialog publik tentang pekerjaan layak untuk PRT dan penghapusan PRTA. Selama pelaksanaan program ini, para peserta mendukung pengesahan RUU tentang PRT yang tertunda sejak 2004.

“Kami akan terus memberikan advokasi terkait masalah PRT. RUU tersebut harus disahkan,” kata Siti Wuriyani dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Sikap serupa juga disampaikan oleh Ikram, sosiolog Universitas Lampung. “RUU ini harus disahkan karena terkait dengan perlindungan dan pengakuan atas hak-hak mendasar PRT sebagai pekerja,” tegasnya.

Lampung

Advokasi untuk Kebijakan yang Lebih Kuat

Syahrul Yasin Limpo,Gubernur Sulawesi Selatan

pekerjaanak

Page 4: Warta ILO Jakarta · DKI Jakarta Akui Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja, Hapuskan PRTA Makassar, Sulawesi Selatan ... DPRD Sukabumi dan Yayasan Mitra Imadei. D kami akan mengalokasikan

4

Surabaya, Jawa Timur

Mewujudkan Surabaya sebagai “Kota yang Layak untuk Anak”

pekerjaanak

SEIRING dengan promosi Surabaya sebagai “Kota yang Layak untuk Anak”, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung aksi menghapus perburuhan anak yang diadakan ILO, bekerjasama dengan Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP), dan empat mitra lokal terkait yaitu Samitra Abhaya Kelompok Perempuan Pro Demokrasi (SA-KPPD), Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur, Komisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi Jawa Timur, dan Yayasan Embun, di Taman Bungkul, Surabaya, 12 Juni 2013.

Di hadapan 150 orang, termasuk anak-anak jalanan dan PRTA, Antiek Sugiharti, Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Surabaya, mengatakan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk menggunakan pendidikan sebagai sarana strategis untuk menghapus pekerja anak. “Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk menghapus perburuhan anak dan mewujudkan Surabaya sebagai Kota yang Layak untuk Anak, kami akan mengalokasikan lebih banyak dana pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan dan melaksanakan program wajib belajar 12 tahun untuk semua anak,” kata Antiek yang mewakili Walikota Surabaya, Tri Rismaharini.

Ia menambahkan, saat ini Pemerintah Kota Surabaya memprioritaskan anak-anak jalanan, anak-anak korban eksploitasi seksual, anak-anak yang bekerja di industri berbahaya dan PRTA sebagai sektor utama. “Kini kami tengah melaksanakan beberapa program untuk menarik anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan tersebut, serta mencegah mereka agar tidak masuk dan terlibat dalam jenis pekerjaan ini di masa mendatang. Kami tidak saja melibatkan dinas-dinas pemerintah terkait tapi juga masyarakat setempat,” terang Antiek.

Aksi di Surabaya dilakukan dengan membagikan selebaran, serbet dan kipas kertas kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang nasib PRTA. Aksi ini diakhiri dengan pembacaan petisi tentang pekerjaan layak untuk PRT dan penghapusan PRTA yang ditandatangani ILO dan mitra-mitranya. Pada acara tersebut para pengamen juga turut menampilkan pertunjukan perkusi. Mewakili Kepala

Sukabumi, Jawa Barat

Kampanye Satu Jam Menentang Pekerja di Sekolah

KAMPANYE menentang pekerja anak selama 1 jam di 262 SMP di Kabupaten Sukabumi diadakan ILO dan Dinas Pendidikan Sukabumi pada 12 Juni 2013. Kampanye tersebut digelar selama satu jam pada pukul 10.00-11.00. Sebagai kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan, kampanye tersebut diselenggarakan bersama dengan sekolah-sekolah lokal, para kepala sekolah dan guru di Sukabumi, di bawah pengawasan dan anggaran dari Dinas Pendidikan Sukabumi. “Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nasib PRTA dan menegaskan perlunya upaya untuk mencegah anak-anak setempat agar tidak terjerumus ke dalam jenis pekerjaan ini,” kata Dede Sudono, Koordinator Program Proyek Pekerja Anak dan Pendidikan ILO.

Kampanye ini juga merupakan bagian dari inisiatif Dinas Pendidikan Sukabumi untuk menegaskan pentingnya pendidikan dan pencegahan agar anak-anak tidak putus sekolah.

Di samping kampanye satu jam, fi lm tentang pekerja anak yang berjudul “Aku Masa Depanmu, Indonesia!” diputar pada 23 Juni 2013, dengan target penonton 100 anak-anak Sukabumi, usia 15-18 tahun. Pemutaran fi lm ini diikuti dengan diskusi interaktif, yang menampilkan dua pekerja anak di pabrik garmen dan PRTA serta perwakilan dari Dinas Pendidikan Sukabumi, Dinas Tenaga Kerja Sukabumi, DPRD Sukabumi dan Yayasan Mitra Imadei.

kami akan mengalokasikan lebih banyak dana pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan dan

melaksanakan program wajib belajar 12 tahun untuk semua anak

Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur, Roem Hidayat, Kepala Dinas Pengawasan Tenaga Kerja Jawa Timur, menyampaikan harapannya agar RUU tentang PRT, yang sudah tertunda sejak tahun 2004, dapat segera difi nalisasikan.

Antiek Sugiharti,Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Surabaya

Page 5: Warta ILO Jakarta · DKI Jakarta Akui Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja, Hapuskan PRTA Makassar, Sulawesi Selatan ... DPRD Sukabumi dan Yayasan Mitra Imadei. D kami akan mengalokasikan

PUBLIKASI ILO terbaru berjudul “20 Tahun Penanggulangan Pekerja Anak di Indonesia” diluncurkan pada 18 Juni di Jakarta. Publikasi ini memuat kemajuan-kemajuan dan aksi-aksi penting yang dilakukan ILO bersama para mitranya, dari lembaga pemerintah, serikat pekerja, organisasi pengusaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga akademisi dan para pemangku kepentingan lainnya, dalam menanggulangi pekerja anak di Indonesia sejak tahun 1992. Publikasi ini

International Labour Organization

Jakarta

Bersama Bisa“Together it’s possible”

Eliminating Child Labour in Indonesia:

Years of Support20

Peluncuran Buku

“20 Tahun Penanggulangan Pekerja Anak di Indonesia”

5

DENGAN bangga saya menghadirkan terbitan baru Warta ILO Jakarta yang merayakan keberhasilan kita bersama dalam mencapai Pekerjaan yang Layak di Indonesia. Kami pun menghargai partisipasi aktif delegasi tripartit dari Indonesia pada Konferensi Perburuhan Internasional 2013, tidak hanya sebagai delegasi terbesar tapi juga dalam diskusi-diskusi teknis yang dilakukan dengan para mitra ILO di kantor pusat Jenewa untuk lebih memperkuat kemitraan melalui tindaklanjut konkret.

Warta kali ini mengangkat mengenai lokakarya pelatihan, peluncuran studi, informasi terbaru dari proyek, kegiatan kampanye dan peningkatan pemahaman dalam mempromosikan upaya menentang pekerja anak, peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja, hubungan industrial, dan migrasi kerja. Warta juga menampilkan kisah-kisah dari wirausaha masyarakat adat di Papua dan kisah inspiratif dari Mentawai. Sudah selayaknya semua kegiatan yang kami lakukan harus menjangkau tingkat individual—seseorang dengan nama dan wajah.

Pada Juni, kami merayakan 20 tahun penanggulangan pekerja anak yang dilakukan bersama Pemerintah Indonesia. Saya selalu percaya setiap pencapaian yang berarti hanya dapat dilakukan melalui komitmen jangka panjang dari

seluruh pihak terkait, termasuk para mitra tripartit dan pakar ILO. Ini merupakan contoh yang baik dari upaya terus menerus yang membuahkan hasil. Saya yakin upaya bersama menentang pekerja anak ini akan berlanjut hingga tujuan akhir kita terwujud.

Sementara di tingkat global, diskusi mengenai tujuan pembangunan pasca Tujuan

Pembangunan Milenium (MDG) dapat berjalan secara aktif di seluruh belahan dunia. Presiden Indonesia menjadi salah satu ketua dari Panel Pertemuan Tingkat Tinggi, dan isu pertumbuhan dengan kesetaraan pun ditekankan. Pentingnya penciptaan lapangan kerja juga telah disuarakan oleh banyak pihak. Kerja dan kontribusi kami untuk mempromosikan pekerjaan yang layak akan menjadi relevan bagi negara-negara di semua tahap pembangunan.

Saya berharap Warta ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman Anda mengenai kegiatan ILO yang dilakukan bersama dengan para mitra dunia kerja. Saya yakin pelaksanaan Agenda Pekerjaan Layak Nasional akan terus berlanjut untuk mendukung bidang kerja yang penting ini di Indonesia.

dariKami

pun menyoroti kemajuan-kemajuan yang dicapai, komitmen-komitmen yang ditetapkan, tantangan-tantangan yang dihadapi dan langkah-langkah selanjutnya untuk memastikan masa depan tanpa pekerja anak di Indonesia.

Peluncuran ini akan ditutup dengan pemberian penghargaan bagi para mitra terkait, termasuk para donor, yang telah secara aktif terlibat dalam penanggulangan masalah terkait pekerja anak

di Indonesia selama 20 tahun terakhir ini. Plakat penghargaan diberikan oleh Michiko Miyamoto, Deputi Direktur ILO di Indonesia, kepada sekitar 18 mitra, termasuk kementerian pemerintah, LSM, organisasi media, organisasi pengusaha dan pekerja serta kalangan akademisi.

Mudji Handaya, Direktur Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menyambut baik penghargaan dari ILO tersebut. “Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan masa depan tanpa pekerja anak di negeri ini pada tahun 2020.”

Penghargaan bagi para mitra terkait yang telah terlibat aktif dalam penanggulangan pekerja anak di Indonesia.

Page 6: Warta ILO Jakarta · DKI Jakarta Akui Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja, Hapuskan PRTA Makassar, Sulawesi Selatan ... DPRD Sukabumi dan Yayasan Mitra Imadei. D kami akan mengalokasikan

pekerjaanak

SEKITAR 15 pekerja rumah tangga anak (PRTA) berusia 15-17 tahun, laki-laki dan perempuan, menyanyikan bersama lagu pembuka di atas panggung dalam pertunjukan drama musikal 45 menit tentang PRTA berjudul “Mutiara Retak di Balik Kain Pel”. Lebih dari 150 orang tamu undangan pun dibuat terpesona oleh agedan, dialog dan emosi yang ditampillan anak-anak ini dengan cara yang serius dan humoris. Para penonton mampu merasakan harapan, impian, kesedihan dan perjuangan hidup mereka sebagai PRTA.

Pertunjukan drama yang ditampilkan pada 18 Juni 2013 di Erasmus Huis, Jakarta ini diselenggarakan oleh ILO dan Mitra Imadei, serta didukung oleh Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia. Pertunjukan ini diselenggarakan bertepatan dengan peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak yang jatuh 12 Juni, dengan tema Katakan Tidak pada Pekerja Anak dalam Pekerjaan Rumah Tangga.

Pertunjukan ini dimaksudkan selain untuk menyuarakan kehidupan dan nasib PRTA, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan serta perlindungan anak-anak agar mereka dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik di kala dewasa nanti sehingga mampu memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera. Pertunjukan ini didukung para bintang tamu yang memiliki perhatian besar pada masalah PRTA seperti Imada (gitaris), Ninik L. Karim (aktris) dan Haryo Pramoe (koki profesional).

Sutradara Herlina Syarifuddin mengatakan, anak-anak ini sudah berlatih sejak Desember tahun lalu. “Kami berusaha sebaik mungkin mencari tempat dan waktu yang tepat untuk latihan. Yang luar biasa adalah anak-anak ini selalu membawa energi dan semangat untuk terus berlatih meski baru saja selesai bekerja berjam-jam lamanya,” terangnya.

“Melalui pertunjukan oleh para PRTA ini, ILO mengambil pendekatan advokasi yang berbeda terkait masalah pekerja anak dan pendidikan, terutama PRTA. Kami berharap melalui

Ketika PRTA Menampilkan Drama

“Mutiara Retak di Balik Kain Pel”Ingin sekali aku meneruskan sekolahTapi apa daya, tak semua sekolah gratisDengan terpaksa, aku kerja jadi PRTWalau sebenarnya, aku tak ingin seperti ini

Tak ada yang gratis di dunia ini Semua butuh perjuangan dan pengorbanan Demi tetap bertahan hidup

Jangan bersedihTetaplah tersenyum di balik kepahitan hidup iniAku yakin aku tak sendiriJangan pernah patah arangMasa depan yang cerah tetap setia menungguku

6

dialog dan drama ini, para penonton dapat mengubah cara mereka memperlakukan PRT di rumah, termasuk bagaimana mereka dapat membantu mencegah anak-anak agar tidak terlibat dalam pekerjaan rumah tangga,” kata Dede Sudono, Koordinator Program Pekerja Anak dan Pendidikan ILO.

Page 7: Warta ILO Jakarta · DKI Jakarta Akui Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja, Hapuskan PRTA Makassar, Sulawesi Selatan ... DPRD Sukabumi dan Yayasan Mitra Imadei. D kami akan mengalokasikan

PARA pimpinan kunci yang mewakili pemerintah, pengusaha, serikat pekerja dan pemangku kepentingan terkait dari enam negara berkumpul di Jakarta, Maret 2013. Mereka berembug untuk mencari cara memperkuat kerja sama Selatan-Selatan dalam memerangi perburuhan anak. Diselenggarakan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) sebagai tuan rumah, dengan dukungan ILO, lokakarya regional yang digelar selama tiga hari ini berkomitmen mencari upaya regional untuk mengakhiri perburuhan anak—khususnya bentuk-bentuk terburuk dari pekerjaan anak—di negara-negara peserta lokakarya pada 2016 nanti.

Lokakarya regional ini menjadi forum terbuka untuk melakukan dialog dan berbagi pengetahuan di kalangan pemangku kepentingan terkait tentang pencapaian, tantangan dan pengalaman mereka dalam menghapus perburuhan anak. Lokakarya ini juga berusaha mengidentifi kasi tantangan dan kesenjangan yang ada dalam mengambil tindakan untuk mengatasi masalah perburuhan anak serta memperkuat kerja sama dan jaringan antar negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.

Simrin C. Singh, Spesialis Senior Pekerja Anak, Tim Pekerjaan Layak ILO, menegaskan,”Saya berharap kerja sama Selatan-Selatan ini dapat memberi inspirasi untuk mempercepat tindakan agar kawasan ini tidak saja bisa menjadi pemimpin dunia di bidang pertumbuhan ekonomi tapi juga dalam upaya untuk melindungi anak-anak dan memanfaatkan potensi usia kerja melalui penyediaan pekerjaan layak.”

Lokakarya ini mempresentasikan pelajaran dari negara-negara peserta, termasuk Indonesia, Laos, Kamboja, Vietnam, Filipina dan Timor-Leste. Melalui kunjungan lapangan, lokakarya ini memberi kesempatan bagi negara-negara peserta untuk belajar dari tindakan yang telah dilakukan Indonesia, sebagai tuan rumah, dalam mengatasi masalah perburuhan anak. Negara-negara peserta diundang untuk melakukan kunjungan dan mengamati berbagai kegiatan yang diselenggarakan pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat di Jakarta, yang

Lokakarya Regional Kerjasama Selatan-Selatan:

Menandai Upaya Regional Menghapuskan Pekerja Anak pada 2016

ditargetkan antara lain pada anak-anak jalanan, anak-anak pemulung di Bantar Gebang, Bekasi dan pembantu rumah tangga anak (PRTA) di Kabupaten Tangerang.

Kemenakertrans berbagi pengalamannya dalam mengatasi masalah perburuhan anak melalui Program Keluarga Harapan. Program ini ditargetkan untuk pekerja anak dan anak-anak putus sekolah dari keluarga miskin. Di samping itu, Kemenakertrans juga menyampaikan targetnya untuk menarik 11.000 pekerja anak di tahun 2013 di 21 provinsi dan 72 kabupaten/kota di Indonesia—meningkat dari 10.750 pekerja anak yang tercatat tahun 2012.

Di samping itu, Kamboja berbagi pengalamannya dalam melaksanakan strategi perlindungan sosial di tingkat nasional yang difokuskan pada pekerja anak dan pendidikan; adapun Vietnam mempresentasikan strateginya tentang transisi dari sekolah ke dunia kerja sebagai upaya untuk mengarusutamakan pekerja anak ke sekolah bagi semua anak. Sementara Laos dan Filipina berbagi pengalaman dalam mengumpulkan data dan melakukan analisa tentang perburuhan anak sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan kebijakan.

Lokakarya ini juga mencakup sesi tentang praktik terbaik terkait kebijakan pasar tenaga kerja sebagai cara untuk memberi rekomendasi kebijakan yang lebih baik di kawasan ini agar dapat mengatasi masalah perburuhan anak. Di pengujung hari ketiga, lokakarya menyimpulkan perencanaan dan pemetaan strategis untuk memastikan bahwa kawasan ini akan bebas dari perburuhan anak pada tahun 2016.

Lokakarya ini didukung oleh ILO melalui Proyek Pekerja Anak dan Pendidikan, yang didanai oleh Kementerian Luar Negeri Belanda. Proyek ini bertujuan untuk memperkuat kebijakan terkait penanganan pekerja anak dan pendidikan, agar dapat mengambil tindakan yang dapat meningkatkan peluang mereka yang rentan terhadap perburuhan anak untuk memperoleh manfaat dari pendidikan.

Kita perlu membangun kemitraan yang kuat. Tidak saja antar pemerintah,

tapi juga antar semua pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, LSM dan masyarakat umum. Kita perlu melakukan segala upaya dan mencari bantuan yang tersedia

7

pekerjaanak

Muchtar Lutfi e,Sekretaris Jenderal Kemenakertrans

Lokakarya Selatan-Selatan dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai tuan rumah.

Page 8: Warta ILO Jakarta · DKI Jakarta Akui Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja, Hapuskan PRTA Makassar, Sulawesi Selatan ... DPRD Sukabumi dan Yayasan Mitra Imadei. D kami akan mengalokasikan

pekerjaanak

ILO-AJI Jakarta

ILO dan Aliansi Jurnalis Independen Jakarta menggelar pemberian penghargaan lomba jurnalistik mengenai pekerja anak dan pendidikan pada 15 Desember 2012 di Jakarta. Para pemenang dari lima kategori—cetak, online, radio, TV dan jurnalistik foto—akan secara resmi diumumkan saat acara pemberian penghargaan.

Penghargaan media ini dimaksudkan untuk menghormati upaya-upaya yang dilakukan para jurnalis dan organisasi media dalam menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas di berbagai bentuk media yang mendalam mengangkat permasalahan terkait pekerja anak dan pendidikan. Penghargaan media ini juga merupakan bagian dari kampanye ILO yang menegaskan kembali upaya-upaya nasional, termasuk media massa, dalam memerangi perburuhan anak, terutama bentuk-bentuk terburuknya.

“ILO sangat menghargai dapat bermitra dengan AJI Jakarta dalam acara pemberian penghargaan ini. ILO meyakini pendidikan memainkan peran penting dalam mencapai penghapusan pekerja anak, terutama bentuk-bentuk terburuknya. Karenanya, melalui penghargaan media ini, diharapkan media massa dapat terus mendidik masyarakat, mendorong upaya nasional dan lokal dan memberikan suara kepada para pekerja anak

melalui karya-karya jurnalistik mengenai pekerja anak dan pendidikan,” kata Michiko Miyamoto, Wakil Direktur ILO di Indonesia.

Proses registrasi dan seleksi telah dilakukan sejak Juni tahuni ini, dengan focus pada pemberitaan mendalam yang memadukan permasalahan pendidikan dan pekerja anak. Para nominasi telah melalui seleksi oleh para juri yang terdiri dari editor, foto jurnalis profesional, AJI Jakarta dan ILO.

Selain penghargaan media, ILO dan AJI Jakarta telah memberikan beasiswa media kepada para jurnalis terpilih untuk melakukan reportase mendalam mengenai pekerja anak dan pendidikan. Para jurnalis terpilih dari enam media telah menerbitkan rangkaian reportase mendalam mereka yang mencakup: pekerja rumah tangga anak, sopir anak, pemulung anak, pelaut anak, pekerja sepatu anak dan anak yang menjadi korban eksploitasi seksual.

Penghargaan dan beasiswa media ini merupakan bagian dari kampanye yang digelar ILO melalui Proyek Pekerja Anak dan Pendidikan yang didanai Kementerian Luar Negeri Belanda. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan bagi pekerja anak ataupun anak-anak yang rentan untuk bekerja

atas pendidikan.

mengenai Pekerja Anak dan Pendidikan Anugerahi Penghargaan Jurnalis

Para Pemenang Penghargaan Media ILO/AJI Jakarta 2012

8

Beasiswa Media mengenai Pekerja Anak dan Pendidikan

Kategori cetak:

Pemenang pertama: “Mereka Harus Bisa Bekerja Keras untuk Bisa Sekolah”, oleh Rini Kustiasih, Harian Kompas.

Pemenang kedua: “Menambang Batu Merajut Hidup”, oleh Suryadi, Modus Aceh.

Kategori online:

Pemenang pertama: “Putus Sekolah, Jadi Tukang Semir Sepatu demi Belanja Ibu”, oleh Agung Budi Santoso, Tribunnews.com

Kategori foto:

Pemenang pertama: “Pekerja Anak Jalanan”, oleh Fransiskus Parulian Simbolon, Harian Kontan

Pemenang kedua: “Pekerja Anak Kolong”, oleh Septiawan, Harian Sinar Harapan

Kategori televisi:

Pemenang pertama: “Anak-anak Laut”, oleh Odit Praseno dan Alvi Apriayandi, Kompas TV

Pemenang kedua: “Pekerja Anak”, oleh Jekson SImanjuntak, August Hasoloan, Yanuar R., Beritasatu TV

Kategori radio:

Pemenang pertama: “Kisah Anak Perut Bumi”, oleh Ikhsan Raharjo, Radio KBR 68H.

Sopir-sopir Mini Metromini Jakarta oleh Rizky Amelia dan Ezra Sihite, Beritasatu.com (reportase mendalam mengenai kisah kehidupan sopir anak dalam transportasi umum Metromini di Jakarta).

Bocah itu Tak Ragu Membunuh oleh Evi Tresnawati dan Aryo Bhawono, Detik E-paper (reportase mendalam mengenai pelaut anak Indonesia).

The true sole of Indonesia’s child laborers oleh Grace Susetyo, the Jakarta Globe (reportase mendalam mengenai kehidupan pekerja anak di sektor alas kaki di Jawa Barat, Indonesia).

Kisah Pilu Buruh Anak di Wilayah Domestik oleh Adhitya Himawan, Media Pembaruan (reportase mendalam mengenai kehidupan pekerja anak di Kranji, Bekasi, Jawa Barat).

Semangat Belajar dari Bukit Sampah oleh Hamludin, Koran Tempo (reportase mendalam mengenai pemulung anak di Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat).

Kimung, Buruh Anak yang Terpinggirkan: Nasib Pekerja Seks Anak oleh Agustinus Da Costa, Harian Kontan (reportase mendalam mengenai anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual di Jakarta).

Page 9: Warta ILO Jakarta · DKI Jakarta Akui Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja, Hapuskan PRTA Makassar, Sulawesi Selatan ... DPRD Sukabumi dan Yayasan Mitra Imadei. D kami akan mengalokasikan

9

DELEGASI negara-negara ASEAN bersepakat untuk menjalin kerjasama mengatasi masalah pengangguran muda. Selain merancang adanya upaya yang intensif dan terpadu untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih baik bagi kalangan muda, mereka juga berupaya memperbaiki informasi tentang pasar tenaga kerja di kalangan muda, mempromosikan kemampuan kerja bagi kaum muda serta mendorong pengembangan kewirausahaan di negara-negara anggota ASEAN sebagai langkah penting untuk mengatasi masalah pengangguran dan ketenagakerjaan muda.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Forum ASEAN tentang Ketenagakerjaan Muda, yang diselenggarakan pada 13 Mei 2013 oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) di Semarang, Jawa Tengah, dengan dukungan ILO dan Sekretariat ASEAN. Forum ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Kelompok Kerja ASEAN-SLOM ke-4 yang diselenggarakan di Langkawi, Malaysia, 2011 silam.

“Dunia tengah menghadapi krisis ketenagakerjaan muda, termasuk di negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, Forum ini memainkan peran penting dalam memperbarui komitmen negara-negara anggota ASEAN untuk mengatasi tantangan besar di bidang ketenagakerjaan muda dan memperkuat kerjasama di kalangan ASEAN,” kata Abdul Wahid Maktub, Staf Khusus Kemenakertrans. Ia yakin kaum muda memiliki potensi yang sangat besar bagi masyarakat dan perekonomian.

Hal serupa juga disampaikan Mega Irena, Asisten Direktur, yang juga Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial, Perempuan, Tenaga Kerja dan Pekerja Migran Sekretariat ASEAN. Ia menegaskan, “Ketenagakerjaan muda diakui sebagai salah satu prioritas ASEAN karena kaum muda memiliki kontribusi besar untuk meningkatkan daya saing pasar tenaga kerja ASEAN.”

Forum ini memberi kesempatan bagi negara-negara anggota ASEAN untuk berkumpul dan berbagi informasi tentang praktik-praktik terbaik serta pelajaran yang diperoleh sambil menyusun rencana aksi yang komprehensif untuk mengatasi masalah pengangguran muda di kawasan ini. Forum yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama dan kolaborasi di kalangan negara-negara anggota ini pun menyepakati serangkaian rekomendasi yang dapat dilaksanakan negara-negara anggota ASEAN di masa mendatang.

Para delegasi ini menyampaikan komitmen baru mereka untuk memasukkan masalah penyediaan program pelatihan bermutu yang terkait dengan permintaan industri, pengembangan program magang terstruktur dan teratur, serta mendorong kewirausahaan di kalangan muda.

Belajar dari berbagai pengalaman yang diperoleh dari Forum Semarang ini tentang kebijakan nasional dan kerangka

perundangan-undangan yang ada di masing-masing negara anggota, delegasi menegaskan perlunya kerjasama untuk mengarusutamakan masalah ketenagakerjaan muda di tingkat kebijakan dengan berbagi informasi secara lebih baik, transisi yang lebih baik dari sekolah ke tempat kerja, layanan pekerjaan, migrasi pekerja, informasi tentang pasar tenaga kerja bagi kaum muda serta perlindungan sosial.

Forum ini dihadiri oleh delegasi dari negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand dan Vietnam.

Saat ini, terdapat sekitar 75 juta pengangguran muda di seluruh dunia dan 40 persen di antaranya berada di kawasan Asia Pasifi k. Krisis ekonomi global 2008 juga telah mengakibatkan kenaikan jumlah pengangguran secara signifi kan, di mana terdapat tambahan 7 juta orang muda yang menjadi pengangguran akibat krisis tersebut. Secara global, masalah ini sudah diangkat dan dibahas di berbagai forum global, termasuk G-20 dan Konferensi Perburuhan Internasional (ILC).

Kerjasama Negara-negara ASEAN

Mengatasi Pengangguran Muda Ketenagakerjaan muda diakui sebagai salah satu prioritas ASEAN karena kaum muda

memiliki kontribusi besar untuk meningkatkan daya saing pasar tenaga kerja ASEANMega Irena,Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial, Perempuan, Tenaga Kerja dan Pekerja Migran Sekretariat ASEAN

ketenaga-kerjaan

Page 10: Warta ILO Jakarta · DKI Jakarta Akui Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja, Hapuskan PRTA Makassar, Sulawesi Selatan ... DPRD Sukabumi dan Yayasan Mitra Imadei. D kami akan mengalokasikan

KETIKA kebakaran menyulut pabrik sandal Swallow di Jakarta Barat, Maret 2010 lalu, para pekerja berebut untuk menyelamatkan diri dari kobaran api. Empat orang dinyatakan tewas setelah terjebak di antara ruang yang terbakar api lantaran pintu darurat yang terhalang dan terkunci. Dinas Pemadam Kebakaran di Jakarta menyalahkan pabrik sandal tersebut atas pelanggaran yang terjadi. Tidak hanya pintu darurat yang terkunci, ada pula dugaan tidak berfungsinya alat pemadam kebakaran, dan bahan kimia berbahaya tidak disimpan di tempat yang aman. Faktor inilah yang menyebabkan kebakaran dan menghambat waktu untuk menyelamatkan diri.

Pintu darurat yang terkunci dan terhalang juga menjadi salah satu penyebab dari kebakaran pabrik di Bangladesh pada akhir 2012 lalu. Kebakaran tersebut menelan korban 112 orang, yang kebanyakan adalah perempuan. Berbagai kasus kebakaran ini memberikan peringatan kepada industri garmen untuk meninjau kembali protokol pencegahan kebakaran dan penegakan kembali peraturan tersebut. “Ini merupakan topik yang sedang hangat bagi pabrik garmen saat ini,” kata Andy Agusta, manajer compliance dari PT Hollit Internasional. “Kesalahan manusia bisa memberikan dampak yang besar,” lanjutnya.

Agusta adalah salah satu manajer yang bekerjasama dengan program Better Work Indonesia (BWI). Pada 18 April lalu, BWI telah menyelenggarakan pelatihan di daerah Kawasan Berikat Nusantara (KBN), sebuah kawasan pabrik di Jakarta Utara.

Para peserta mendapatkan tambahan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, mulai dari peraturan ketenagakerjaan terkait hingga peralatan dan teknik terbaru untuk memadamkan api. “Saya akan menganalisa kembali

pelajaran yang telah didapat begitu saya kembali ke pabrik. Saya rasa secara keseluruhan, kita harus melakukan peninjauan ulang,” kata Warlim Wibawa dari PT CSTIE TEXPIA.

Reaksi langsung dari peserta yang datang mewakili pabrik sangat dibutuhkan, kata Lena Kurniawati, salah satu pelatih dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Apalagi, lanjut Lena, kesalahan manusia dan kelalaian memberikan kontribusi besar dalam membuat tempat kerja menjadi tidak aman. Untuk itulah pelatihan serta adopsi pembelajaran sangat penting guna meningkatkan keamanan di tempat kerja.

“Pabrik dapat mencegah kebakaran dengan mengidentifi kasi risiko, serta mengontrol potensi bahaya. Sebagai contoh, jika ada benda mudah terbakar, jangan diletakkan di tempat yang dekat dengan paparan panas. Penegakan prosedur, seperti secara rutin memeriksa mesin dan peralatan karena kemungkinan benda-benda ini sudah tidak dalam kondisi yang baik, juga harus dilakukan. Selain itu para pekerja juga harus dilatih,” kata Lena.

Pelatihan merupakan salah satu bagian dari pelayanan BWI dalam mencegah kebakaran di pabrik. Melalui penilaian BWI, pabrik-pabrik dapat melihat perbedaan dan potensi bahaya. Di samping itu, kedua belah pihak, baik BWI dan pabrik, dapat bekerja bersama-sama untuk meningkatkan kondisi keamanan di tempat

kerja.

Meskipun demikian harus diakui, pemeliharaan peralatan membutuhkan biaya yang tinggi. “Kita membutuhkan perangkat pencegahan kebakaran, seperti alarm dan pemadam kebakaran, juga membentuk sebuah tim pemadam kebakaran. Tetapi yang paling penting adalah kita membutuhkan manajemen yang berkemauan untuk mengubah keadaan,” kata Agusta.

Perayaan Hari K3 di Kampung Buruh

SEBAGAI bagian dari perayaan Hari Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Better Work Indonesia (BWI) menyelenggarakan acara kedua di kampung buruh di kawasan Jakarta Utara. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pekerja tentang pentingnya keselamatan terhadap bahaya kebakaran baik di tempat kerja maupun di rumah pribadi mereka.

Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja se-Dunia:

Better Work Indonesia tangani keselamatan terhadap bahaya kebakaran

keselamatan & kesehatan kerja

Acara yang dimulai pagi hari pada pukul 09.00 itu dihadiri oleh 150 pekerja dan keluarganya. Sesi pertama digunakan untuk memperkenalkan prinsip dasar terhadap keselamatan kebakaran, yang kemudian diikuti oleh tebak kuis dan permainan untuk meramaikan suasana.

Abdul Azis, kepala lingkungan setempat, mengatakan, “Acara ini sangat penting karena para pekerja dan keluarganya tinggal di daerah yang sangat padat penduduknya. Ancaman kebakaran pun sering terjadi di daerah ini. Melalui acara ini, lingkungan secara

terus-menerus diingatkan tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan. “

10

Page 11: Warta ILO Jakarta · DKI Jakarta Akui Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja, Hapuskan PRTA Makassar, Sulawesi Selatan ... DPRD Sukabumi dan Yayasan Mitra Imadei. D kami akan mengalokasikan

PEKERJAAN kerap memakan banyak korban. ILO memperkirakan terdapat 2,34 juta orang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan kerja atau penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Sedangkan 317 juta orang lainnya mengalami cidera yang terkait dengan pekerjaan. Namun angka perkiraan ini mungkin tidak sebanding dengan jumlah sesungguhnya karena ada banyak kecelakaan kerja dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan di dunia ini yang tidak pernah dilaporkan.

Sebagian besar dari kecelakaan ini kadang memang tidak dapat dihindari. Untuk itu, dibutuhkan adanya komitmen dari pemerintah, pengusaha maupun pekerja untuk memprioritaskan masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Prioritas pertama dan terpenting adalah kebijakan tentang upaya pencegahan dan praktik terbaik agar dapat mengurangi risiko kerja serta menciptakan perekonomian yang efektif. Sekitar 4 persen produk domestik bruto (PDB) atau US$ 1,25 triliun per tahun digunakan untuk menutup biaya langsung maupun tak langsung yang terkait dengan kecelakaan kerja dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan.

Bukanlah suatu kebetulan bila prestasi terbaik di bidang K3 terdapat di negara-negara paling kompetitif. Dewasa ini, banyak pemerintahan suatu negara, pengusaha maupun pekerja yang mengakui bahwa tempat kerja yang lebih aman dan perlindungan kesehatan yang lebih baik akan menghasilkan produktivitas yang lebih baik dan penghematan besar dalam hal anggaran jaminan sosial.

Oleh karena itu, untuk mempromosikan praktik-praktik K3 di tingkat perusahaan, terutama usaha kecil menengah (UKM), Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyelenggarakan Pelatihan untuk Pelatih (ToT) tentang metodologi Pelatihan Berorientasi Aksi Partisipatif (PAOT) di Bogor, Jawa Barat, pada Maret 2013. Didukung ILO melalui program ILO/Korea Partnership Programme, pelatihan ini difokuskan pada program Perbaikan Kerja di Usaha Kecil (WISE).

WISE yang juga dikenal sebagai “Produktivitas yang lebih Tinggi dan Tempat Kerja yang Lebih Baik” merupakan program yang dikembangkan ILO untuk membantu UKM dalam meningkatkan kondisi kerja dan produktivitas dengan menggunakan teknik-teknik yang sederhana, efektif dan terjangkau yang mampu memberi manfaat

langsung bagi pemilik usaha maupun pekerja. Program WISE ini juga telah diterapkan di banyak negara Asia.

“Kemenakertrans sangat ingin bekerjasama dengan para pekerja dan pengusaha untuk memastikan tempat kerja yang aman, termasuk UKM,” kata Saut Siahaan, Sekretaris Direktur Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan.

Sementara dr Jung-Keun Park, pakar WISE ILO yang juga memfasilitasi pelatihan ini, mengatakan bahwa “metodologi PAOT mampu meningkatkan partisipasi masyarakat setempat secara sukarela ketimbang mengadopsi solusi-solusi dari luar. Karenanya, metodologi ini sangat sesuai untuk UKM.”

Untuk menindaklanjuti pelatihan ini, Kemenakertrans telah mengembangkan program intensif

untuk menyediakan metodologi PAOT bagi UKM dengan menggunakan dana mereka sendiri. Pelatihan serupa akan diadakan di beberapa provinsi, seperti Bali, Nusa Tenggara Timur dan Lampung.

“Kami berkomitmen untuk terus mendorong UKM dalam meningkatkan pelaksanaan K3 mereka, khususnya melalui metodologi PAOT yang sudah teruji ini,” imbuh Saut.

Meningkatkan Pelaksanaan K3 di UKM Indonesia

daftar isi

11

keselamatan & kesehatan kerja

Liputan Utama........................... 1

Pekerja Anak......................... 2

Dari Kami.............................. 5

Ketenagakerjaan....................... 4

K3.......................................... 10

Pekerja Migran........................... 12

Cuplikan................................ 13

Gender........................................ 26

Perlindungan Sosial............. 30

Page 12: Warta ILO Jakarta · DKI Jakarta Akui Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja, Hapuskan PRTA Makassar, Sulawesi Selatan ... DPRD Sukabumi dan Yayasan Mitra Imadei. D kami akan mengalokasikan

SEBAGAI bagian dari upaya berkelanjutan dalam memberikan perlindungan yang lebih baik bagi TKI, ILO meluncurkan publikasi terbaru tentang migrasi kerja, “10 Tahun Menangani Migrasi Kerja di Indonesia”. Publikasi yang diluncurkan berbarengan dengan acara bincang-bincang itu mengulas bantuan dan langkah-langkah yang diambil ILO terkait migrasi kerja di negeri ini: mulai dari pengembangan kebijakan dan peningkatan kapasitas, hingga pemberdayaan pekerja migran dan kampanye peningkatan kesadaran masyarakat.

Dalam publikasi ini praktik terbaik tentang migrasi kerja dibagi ke dalam empat hal penting: 1) Komitmen politik dan perubahan kebijakan, yang menyorot komitmen dan perubahan, baik di tingkat internasional maupun nasional, termasuk penerapan Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerjaan Layak untuk Pekerja Rumah Tangga; 2) Advokasi dan peningkatan kesadaran, termasuk pengangkatan Duta Pekerja Migran; 3) Peningkatan kapasitas untuk sistem migrasi kerja yang lebih baik, termasuk kisah-kisah sukses para pekerja migran; dan 4) Penelitian, dokumentasi dan publikasi sebagai referensi tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan migrasi kerja.

Peluncuran Buku “10 Tahun Penanganan Migrasi Kerja di Indonesia”

EFEKTIVITAS perjanjian bilateral dan multilateral terkait pekerja migran Indonesia masih diragukan efektivitasnya. Berbagai perjanjian yang ada dianggap masih belum mampu memberi perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Hal tersebut dikemukakan Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care, sebuah organisasi yang menangani masalah pekerja migran, dalam acara bincang-bincang interaktif bertajuk “Mengoptimalkan Perlindungan terhadap Pekerja Migran melalui Perjanjian Bilateral dan Multilateral”, yang diadakan ILO bekerja sama dengan SmartFM Network, sebuah stasiun radio terkemuka di Jakarta pada 8 Mei 2013.

Hal senada juga disampaikan Yuni Chizaifah, Ketua Komisi Nasional Perempuan. Menurutnya, pemerintah perlu segera

mengkaji dan mengevaluasi ulang perjanjian bilateral dan multilateral yang ada, termasuk melalui mekanisme ASEAN, untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi TKI, terutama perempuan. “Karena 90 persen TKI adalah perempuan, kami harus memasukkan ketentuan dalam

melalui Perjanjian Bilateral dan Multilateral

12

migrasikerja

Kerangka Kerja Multilateral ILO tentang Migrasi Kerja menyediakan serangkaian

panduan dan prinsip berbasis hak untuk mengambil tindakan sebagai kompilasi praktik-praktik terbaik secara global tentang migrasi kerja, yang dikembangkan pemerintah dan mitra sosial

Perlindungan Pekerja Migran yang Lebih Baik

Michiko Miyamoto,Deputi Direktur ILO di Indonesia

Dari kiri ke kanan: Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care, Yuni Chizaifah, Ketua Komisi Nasional Perempuan, Nyoman Darmanta, Kepala Sub-Direktorat Kerjasama Internasional dan Penempatan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Daryl Adam, moderator SmartFM.

Albert Y. Bonasahat, Koordinator Migrasi Kerja ILO, menampilkan publikasi migrasi kerja .

Page 13: Warta ILO Jakarta · DKI Jakarta Akui Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja, Hapuskan PRTA Makassar, Sulawesi Selatan ... DPRD Sukabumi dan Yayasan Mitra Imadei. D kami akan mengalokasikan

13

perjanjian-perjanjian yang secara khusus mengakui kebutuhan pekerja perempuan,” tegas Yuni.

Sementara Nyoman Darmanta, Kepala Sub-Direktorat Kerjasama Internasional dan Penempatan Tenaga Kerja,

Kemenakertrans, mengatakan, referensi utama tentang penempatan TKI adalah Undang-Undang No. 39 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI. Undang-undang ini secara jelas menetapkan bahwa penempatan TKI ke luar negeri harus didasari pada perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara tujuan.

Menanggapi pernyataan Migrant Care dan Komisi Nasional Perempuan, Nyoman mengakui perlunya mengevaluasi perjanjian-perjanjian yang ada. Kendati begitu, menurutnya, hingga saat ini, pemerintah telah berusaha menyediakan perlindungan terbaik bagi warganya yang bekerja di luar negeri. “Saya sangat menghargai semua komentar dan saran yang diberikan. Saya juga setuju bahwa kita perlu mengevaluasi dan mengkaji perjanjian-perjanjian ini agar dapat memberi perlindungan yang lebih baik bagi pekerja kita, serta memastikan bahwa

perjanjian-perjanjian di masa mendatang akan lebih efektif dalam melindungi hak-hak TKI,” kata Nyoman.

Untuk memberi perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran melalui perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral, Michiko Miyamoto, Deputi Direktur ILO di Indonesia, mengingatkan peserta tentang Kerangka Kerja Multilateral ILO tahun 2006 tentang “Migrasi Kerja: Prinsip dan Panduan yang Tidak Mengikat untuk Pendekatan Berbasis Hak bagi Migrasi Kerja”, yang bertujuan membantu pemerintah, mitra sosial dan pemangku kepentingan dalam mengatur migrasi kerja dan melindungi pekerja migran.

“Kerangka kerja ini menyediakan serangkaian panduan dan prinsip berbasis hak untuk mengambil tindakan sebagai kompilasi praktik-praktik terbaik secara global tentang migrasi kerja, yang dikembangkan pemerintah dan mitra sosial. Kami berharap pemerintah semua negara anggota ILO, termasuk Indonesia, dapat mengembangkan satu mekanisme untuk memantau warga negara yang bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri,” kata Michiko.

Sebagai negara asal pekerja migran terbesar kedua di dunia, sekitar 700 ribu TKI tercatat meninggal saat bekerja di luar negeri setiap tahun, terutama mereka yang bekerja di Asia Timur, Asia Tenggara dan Timur Tengah. Dari jumlah tersebut, sekitar 78 persen di antaranya bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Pada tahun 2012, sekitar 4,3 juga warga Indonesia diperkirakan bekerja di luar negeri. Walaupun TKI tercatat menyumbang sebagai kontributor terbesar kedua bagi devisa negara, atau sekitar USD 7 miliar per tahun, namun banyak dari “pahlawan devisa” ini mengalami eksploitasi dan tindak kekerasan selama proses migrasi, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

ILO Berikan Pelatihan Logistik dan Pemasaran Pertanian bagi Koperasi

ILO diundang All China Federation of Supply and Marketing Cooperatives (ACFSMC) untuk memberikan pelatihan logistik dan pemasaran pada koperasi-koperasi pertanian di Beijing, Cina, 23-26 Mei silam. Dengan menggunakan modul My.Coop ILO, “Managing Your Agricultural Cooperatives”, tim ILO, yang terdiri dari Tendy Gunawan dari ILO Indonesia, Mohamed Farzan dari ILO Bangladesh, dan Huseyin Polat, Konsultan Senior ILO di Bidang Koperasi, menyelenggarakan pelatihan secara komprehensif tentang logistik dan pemasaran produk-produk pertanian untuk koperasi.

Pelatihan ini dihadiri 30 orang peserta dari 15 negara yaitu 13 negara Asia (Kamboja, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Filipina, Sri Lanka, Thailand, Vietnam dan Cina) serta dua negara Afrika (Tanzania dan Uganda). Peserta pelatihan ini adalah para praktisi dan pengurus koperasi.

Metodologi dan materi pelatihan yang menarik disampaikan ILO untuk memperkuat pengetahuan para peserta dan membekali mereka dengan sarana penting tentang pengelolaan koperasi pertanian, pengelolaan rantai nilai, pemasaran dan logistik koperasi, peran federasi koperasi di bidang logistik dan pemasaran produk-produk pertanian. Topik menarik tentang tren terbaru dan perkembangan koperasi juga disampaikan oleh Huseyin sebagai salah seorang pakar ILO yang terlibat dalam upaya pengembangan koperasi di 20 negara Asia, Afrika dan Amerika Latin selama lebih dari 25 tahun.

cuplikan

Page 14: Warta ILO Jakarta · DKI Jakarta Akui Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja, Hapuskan PRTA Makassar, Sulawesi Selatan ... DPRD Sukabumi dan Yayasan Mitra Imadei. D kami akan mengalokasikan

14

SUARA mesin jahit terdengar nyaring dari lorong-lorong PT Logos Indonesia. Bangunan kecil di pabrik tersebut menampung 233 orang pekerja yang bertugas memasang logo untuk pakaian dari merek-merek terkenal. PT Logos termasuk salah satu pabrik kecil di Jakarta. Perusahaan ini dianggap sebagai lokasi percontohan yang sempurna untuk program Better Work Indonesia (BWI) dan program Kesinambungan Daya Saing dan Tanggung Jawab Perusahaan (SCORE) ILO untuk melaksanakan serangkaian pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan menghormati hak-hak pekerja.

Hanya tiga bulan setelah pelatihan modul pertama SCORE, dari lima modul pelatihan yang ada, perubahan sudah terlihat nyata dalam sistem produksi PT Logo. Manajemen mengatakan bahwa mereka belajar sambil bekerja. “Kini Anda dapat melihat bagaimana bersihnya lorong-lorong kami. “Tempat kami sempit jadi kami harus pintar memanfaatkannya,” kata M. Manalu, Staf PT Logo.

Sebelum SCORE dilaksanakan, pabrik ini sering menghadapi masalah sampel dan pola pakaian yang berserakan di segala penjuru ruangan. Tapi setelah mengikuti program ini, pihak manajemen mampu menciptakan sistem yang memudahkan pekerja menemukan bahan-bahan yang mereka butuhkan. “Program ini membantu kami meningkatkan kebersihan dan kerapian pabrik,” lanjut Manalu.

Menurut manajemen senior, hasil dari pelatihan ini juga sangat dirasakan oleh para pekerja. Sebagai contohnya, penurunan jumlah barang yang ditolak (reject) pun berkurang dari 3 persen menjadi 2,5 persen. “Tapi kami ingin melihat angka ini berkurang menjadi nol persen,” kata Hendrawan, ketua lembaga kerjasama bipartit di PT Logos.

“Tujuan utama dan akhir program SCORE adalah membuat perusahaan-perusahaan seperti PT Logos bisa menjadi lebih kompetitif di pasar nasional dan global,” ujar Januar Rustandie, Manajer Program SCORE di Indonesia

BWI mulai melaksanakan penilaian independen tentang pabrik-pabrik garmen di Indonesia sejak 2011 dan berkomitmen untuk memperbaiki kondisi di tempat kerja. Program pelatihan yang baik adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Bekerja sama dengan SCORE, inisiatif ILO yang lain, BWI menawarkan metode-metode pelatihan yang sudah dicoba dan teruji untuk diterapkan di berbagai perusahaan. “Sudah ada sistem pelatihan yang baik dengan para pelatih (SCORE) berpengalaman. Mari kita gunakan kerangka kerja yang sudah ada ini untuk menciptakan sinergi antar program-program ILO,” kata Simon Field, Manajer Program BWI.

Bagaimana Sebuah Pabrik Mampu Meningkatkan Produksi

Ada lima modul dalam paket ini, yang mencakup modul tentang kepemimpinan dan kerjasama di tempat kerja. Modul ini mampu menjawab salah satu keluhan yang kerap disampaikan pekerja dari pabrik garmen Indonesia, yakni kurangnya keterampilan pihak manajemen dan serikat pekerja dalam berkomunikasi. Problem seperti inilah, salah satu yang ingin diperbaiki manajemen PT Logos di masa mendatang.

“Komunikasi antara pekerja dengan manajemen sangat penting untuk mengatasi permasalahan yang ada di tempat kerja. Saat ini, kami punya papan pengumuman namun kami ingin memanfaatkannya secara lebih tepat,” terang Hendrawan.

Walaupun sebagian besar pekerja sudah menerapkan peraturan perusahaan tentang keselamatan melalui komunikasi yang baik, namun manajemen mengatakan mereka masih menghadapi masalah dalam meyakinkan para pekerja untuk menggunakan masker pengaman di salah satu ruangan dengan bahan kimia berisiko tinggi. Sebagian besar pekerja memang sudah menerapkan kebijakan tentang pemakaian masker dan alat penutup telinga, tapi untuk melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan bahan kimia berisiko tinggi, pekerja masih enggan mengenakan masker besar yang terbuat dari bahan plastik hitam.

“Mereka menganggap masker ini membuat penampilan menjadi jelek,” kata Hendrawan.

BWI akan menawarkan program pelatihan SCORE untuk pabrik-pabrik peserta lainnya di masa mendatang.

Dan, “Logos bisa menjadi pelopornya,” kata Field.

Kerja sama SCORE dengan Better Work Indonesia:

ketenaga-kerjaan

Page 15: Warta ILO Jakarta · DKI Jakarta Akui Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja, Hapuskan PRTA Makassar, Sulawesi Selatan ... DPRD Sukabumi dan Yayasan Mitra Imadei. D kami akan mengalokasikan

15

Program ILO-SCORE Diperpanjang Lima Tahun hingga 2018

PROGRAM Kesinambungan Daya Saing dan Tanggung Jawab Perusahaan (SCORE) ILO diperpanjang selama lima tahun, dari 2013 hingga 2018, oleh donor utamanya, Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO) dan Badan Kerjasama Pembangunan Nowergia (NORAD). Dengan adanya perpanjangan ini, negara-negara yang melaksanakan program SCORE akan diperluas hingga mencakup Peru, sehingga jumlahnya menjadi delapan negara. Di samping Indonesia, program ini juga aktif di India, Cina, Afrika Selatan, Ghana, Vietnam, dan Kolombia.

Secara global, perusahaan-perusahaan percontohan mengalami peningkatan produktivitas, penurunan jumlah produk yang harus diperbaiki atau produk yang ditolak, kondisi kerja yang lebih baik serta komunikasi yang lebih baik antara pihak manajemen dengan para pekerja. Di samping itu, berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan pada 2012, program SCORE secara global telah memberikan pelatihan untuk 19

lembaga, mulai dari lembaga pemerintah hingga asosiasi industri dan badan pelatihan. Kesemua lembaga ini telah melatih lebih dari 250 UKM, yang mewakili lebih dari 200 manajer dan 49 ribu pekerja,

serta melibatkan lebih dari 500 kunjungan konsultasi.

“Program SCORE mencakup berbagai aspek penting terkait hubungan di tempat kerja dan kondisi kerja, serta umumnya merespons kebutuhan dan permintaan UKM secara global, termasuk di Indonesia. Dengan adanya perpanjangan ini, program SCORE diharapkan dapat terus membantu para penyedia layanan untuk melaksanakan pelatihan SCORE dan layanan pemberian nasihat secara efektif, serta meningkatkan kesadaran tentang praktik yang bertanggungjawab di tempat kerja, termasuk persoalan-persoalan yang terkait dengan kesetaraan gender,” kata Januar Rustandie, Manajer Program ILO-SCORE di Indonesia.

USAHA kecil menengah (UKM) rentan terhadap berbagai jenis dan bentuk ancaman, bahaya atau krisis. Bencana banjir yang melanda Jakarta di awal 2013, misalnya, berdampak besar terhadap dunia usaha, terutama UKM. Bencana tersebut menghancurkan aset bisnis UKM serta mengganggu kelangsungan usaha, sehingga mereka terancam kehilangan usaha dan jatuh ke jurang kemiskinan.

Dalam merespons krisis dan ancaman ini, ILO bekerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengadakan Pelatihan untuk Pelatih (ToT) tentang Pengelolaan Kelangsungan Usaha (BCM) untuk UKM yang diselenggarakan pada 16-19 April 2013, di Sentul, Jawa Barat. Pelatihan ini diselenggarakan atas bantuan ILO Programme for Crisis Response and Reconstruction (ILO/CRISIS), Pusat Pelatihan Internasional ILO dan PT Nestle Indonesia.

BCM adalah proses pengelolaan yang berupaya mengidentifi kasi potensi dampak yang mengancam usaha serta menyediakan kerangka kerja untuk ketahanan bangunan dan kemampuan dalam mengambil langkah secara efektif untuk mengamankan kepentingan pemangku kepentingan, reputasi, merek serta upaya untuk menciptakan nilai tambah.

BCM yang dikembangkan ILO dan International Organization of Employers (IOE) ini adalah model yang ramah bagi pemakainya dan bertujuan untuk mendukung UKM dalam mengembangkan rencana-rencana untuk melindungi pekerja dan usaha mereka dari konsekuensi bencana yang datang secara tiba-tiba. Dengan menggunakan program pelatihan partisipatif dan berorientasi pada tindakan, model

Kelangsungan BisnisManajemen Tanggap Bencana untuk Mempertahankan

pengelolaan kelangsungan bisnis ini mencoba menangkap esensi berbagai pertanyaan yang muncul sebelum terjadinya bencana serta menyediakan opsi tanggap bencana yang dapat dilakukan.

“Pengusaha perlu mempertahankan bisnis serta melindungi pekerja dan aset mereka secara berkelanjutan. Ini adalah proses berkelanjutan yang perlu diartikulasikan dalam bentuk rencana yang fl eksibel. Oleh karena itu, pengelolaan kelangsungan bisnis bukan sekadar menghindari risiko tapi juga membangun kemampuan bisnis untuk mempersiapkan, merencanakan dan merespons bencana serta mengurangi kerugian,” kata Michiko Miyamoto, Deputi Direktur ILO di Indonesia, mengomentari peran penting BCM bagi perusahaan, khususnya UKM.

Sementara itu, Nina Tursinah, Ketua Bidang UKM Apindo, mengatakan, terdapat sekitar 80 persen UKM yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, “Kita perlu mendukung UKM untuk melanjutkan usaha serta mempertahankan kegiatan usaha mereka secara terus-menerus pasca-bencana, dengan sumber daya manusia, materi dan sumber daya keuangan yang ada,” tegasnya.

BCM yang sengaja disusun untuk menjawab permintaan asosiasi-asosiasi bisnis dari berbagai sektor ini menyediakan instruksi mudah tentang cara mengelola kelangsungan usaha, mulai dari langkah persiapan hingga aktivasinya selama menghadapi bencana, termasuk kesiapan, upaya pencegahan, respons serta kegiatan pemulihan.

cuplikan

Page 16: Warta ILO Jakarta · DKI Jakarta Akui Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja, Hapuskan PRTA Makassar, Sulawesi Selatan ... DPRD Sukabumi dan Yayasan Mitra Imadei. D kami akan mengalokasikan

16

Meningkatkan Kinerja Industri Garmen

melalui Pengawasan Ketenagakerjaan SALAH satu penyumbang terbesar perekonomian Indonesia adalah sektor manufaktur dari produk pakaian. Selain menciptakan lebih dari satu juta tenaga kerja, industri pakaian juga merupakan sumber pendapatan utama Indonesia. Laju pertumbuhan industri pakaian Indonesia, misalnya, melebihi 8 persen per tahun. Hal ini disebabkan karena perpindahan pabrik garmen dari Cina dan beberapa negara lainnya ke Indonesia.

Masalahnya, keuntungan dari industri yang tengah berkembang ini seringkali tidak sampai kepada para pekerja yang bergelut dengan ketidakpastian kerja dan kontrak jangka pendek. Tidak adanya aturan alih daya (outsourcing), ketidakpatuhan dalam pembayaran upah minimum dan tidak adanya kerjasama yang baik di tempat kerja, kian memperburuk kondisi kerja .

Hubungan kerja yang tidak adil dan tidak berimbang antara pengusaha dan pekerja sering menyebabkan kerugian di pihak pekerja. Oleh karena itu, peran pemerintah untuk meningkatkan kehidupan yang layak bagi para pekerja sangat dibutuhkan. Hal ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja.

Untuk mewujudkan keharmonisan dalam hubungan kerja di Indonesia, Pemerintah Indonesia melalui para pengawas ketenagakerjaannya harus memiliki integritas tinggi dalam rangka menjalankan peran dan fungsinya secara berkeadilan. Untuk mengingatkan kembali pentingnya peran pengawas dalam hubungan industrial ini, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerja sama dengan Better Work Indonesia (BWI) menyelenggarakan acara “Pelatihan Norma Ketenagakerjaan dan K3 untuk Pengawas Ketenagakerjaan”

di Jakarta, pada 22-23 Mei 2013. Pelatihan serupa juga akan dilakukan di Yogyakarta dan Semarang.

“Selaku pengawas, saya kerap menemui berbagai pemasalahan pelik di lapangan. Sebagai contoh, ketika berkunjung ke sebuah pabrik dan berdiskusi dengan para pekerja, saya kerap mendengar keluhan tentang tindak kekerasan, baik kekerasan secara verbal maupun fi sik,” ungkap Rahmawati dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Jakarta Utara.

Namun, saat mengungkapkan fakta kekerasan tersebut kepada pengusaha pabrik tersebut, ia seringkali menerima sanggahan dan penolakan. “Para pemilik pabrik membantah adanya tindak kekerasan seperti itu di pabrik-pabrik mereka. Bahkan saya sering mendapatkan tawaran untuk menerima sogokan. Tetapi karena saya memiliki integritas tinggi terhadap pekerjaan, saya tolak tawaran-tawaran tersebut,” ungkapnya.

Sedangkan Sjamsul Bahri, Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri dan Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dalam diskusi tentang norma-norma ketenagakerjaan menyatakan, “sebagai aparat pengawas ketenagakerjaan tentu dituntut mampu melakukan penilaian secara komprehensif. Karena, bila gagal melakukannya, maka

industri garmen tidak dapat bertahan di Indonesia.”

Ia pun menegaskan pentingnya sistem kajian dan pengumpulan data di lapangan. “Kita harus dapat membenahi sistem penilaian dan mengumpulkan data lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memiliki landasan kuat dalam mengambil tindakan hukum yang diperlukan,“ katanya. Sjamsul juga menegaskan, kerjasama antara BWI dan pengawas ketenagakerjaan harus selalu berjalan beriringan agar bisa meningkatkan kesejahteraan sosial serta kinerja perekonomian Indonesia.

...sebagai aparat pengawas ketenagakerjaan tentu dituntut mampu melakukan

penilaian secara komprehensif. Karena, bila gagal melakukannya, maka industri

garmen tidak dapat bertahan di Indonesia

Sjamsul Bahri,Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri dan Hukum Kemenakertrans

ketenaga-kerjaan

Page 17: Warta ILO Jakarta · DKI Jakarta Akui Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja, Hapuskan PRTA Makassar, Sulawesi Selatan ... DPRD Sukabumi dan Yayasan Mitra Imadei. D kami akan mengalokasikan

17

SEBAGAI bagian dari kegiatan-kegiatan Inisiatif Internasional Bersama mengenai Perdagangan dan Ketenagakerjaan (International Collaborative Initiative on Trade and Employment/ICITE), Bank Pembangunan Asia (ADB), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menjadi tuan rumah konferensi regional mengenai “Perdagangan dan Ketenagakerjaan di Dunia yang Terglobalisasi” (Trade and Employment in a Globalized World) pada 10 – 11 Desember 2012, di Jakarta.

Konferensi ini menghadirkan pembuat kebijakan, analisis dan praktisi dari berbagai negara, termasuk negara-negara ASEAN, Afrika Selatan dan Brasil. Memanfaatkan beragam keahlian para peserta, konferensi ini memberikan kesempatan besar untuk memperluas pemahaman mengenai mekanisme di mana ketenagakerjaan dan perdagangan saling berinteraksi dalam konteks global.

Selanjutnya, konferensi ini bertujuan untuk berbagi dan bertukar informasi mengenai temuan-temuan utama dari prakarsa ICITE tentang prioritas kebijakan untuk perdagangan dan ketenagakerjaan internasional. Konferensi pun memberikan ruang untuk menjalin jaringan dan dialog yang lebih baik dalam menanggulangi tantangan perdagangan dan

ketenagakerjaan di kasawan ini dan untuk menentukan upaya-upaya yang mengarah pada kerjasama yang lebih kuat lagi masa mendatang di antara para pemangku kepentingan terkait.

Konferensi ini diselenggarakan ILO melalui Proyek “Mengkaji dan Menanggulangi Dampak Perdagangan terhadap Ketenagakerjaan (ETE)”, yang didanai Uni Eropa. Proyek bertujuan untuk menganalisa dan mendukung penyusunan kebijakan-kebijakan perdagangan dan ketenagakerjaan yang efektif dan terpadu dalam menangani penyesuaian tantangan yang dihadapi pekerja dan pengusaha serta perluasan penciptaan pekerjaan yang layak di negara-negara berkembang.

ADB-OECD-ILO MengkajiPerdagangan dan Ketenagakerjaan Global

UNTUK mengkaji secara lebih lanjut permasalahan terkait dengan perdagangan dan ketenagakerjaan, Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) meluncurkan publikasi baru bertajuk “Trade and Employment: Country Report for Indonesia” pada 4 Juli 2013, di Jakarta. Laporan ini menyoroti hubungan antara perdagangan dan ketenagakerjaan di Indonesia dalam penyusunan kebijakan nasional. Laporan pun disusun berdasarkan studi-studi yang dilakukan Proyek ILO-ETE di Indonesia serta diskusi yang diselenggarakan dalam pertemuan-pertemuan Policy Working Group ETE di Indonesia.

Selanjutnya, laporan menekankan pada perlunya Indonesia mengambil langkah-langkah yang tepat guna mengurangi

Mengkaji Dampakterhadap Ketenagakerjaan di Indonesia

biaya penyesuaian dari perdagangan bebas. Laporan pun menekankan pada kebutuhan akan kebijakan-kebijakan tambahan untuk meningkatkan kapasitas penawaran negara, yang akan memerlukan perbaikan besar dalam infrastruktur fi sik, produktivitas kerja yang lebih tinggi dan tata kelola ekonomi yang lebih baik.

Peluncuran ini juga menandai berakhirnya Proyek ILO-ETE di Indonesia. Selama empat tahun, Proyek ini telah memberikan analisis dan dukungan terhadap penyusunan kebijakan-kebijakan perdagangan dan pasar kerja yang efektif dan terpadu guna menyikapi tantangan-tantangan yang dihadapi para pekerja dan pengusaha serta memperluas kesempatan penciptaan lapangan kerja yang layak.

Peluncuran Laporan untuk Indonesia di Jakarta.

Perdagangan

ketenaga-kerjaan

Page 18: Warta ILO Jakarta · DKI Jakarta Akui Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja, Hapuskan PRTA Makassar, Sulawesi Selatan ... DPRD Sukabumi dan Yayasan Mitra Imadei. D kami akan mengalokasikan

18

ANAK-ANAK Desa Bawomataluo, Kepulauan Nias, tersenyum lebar saat pertama kali melihat dan menyentuh air bersih yang mengalir dari pipa ledeng di depan rumah mereka. Mata mereka terlihat berbinar bahagia saat membasuh wajah dengan air.

Ibu mereka maupun kaum perempuan yang lain di desa tersebut pun ikut merasakan kebahagiaan. Dengan tersedianya air bersih di rumah, mereka kini tidak perlu lagi berjalan jauh mengambil air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka juga tidak perlu lagi mengangkat ember air yang berat di atas kepala dan tangan mereka.

Desa Bawomataluo, yang berarti Bukit Matahari, terkenal karena atraksi utamanya: lompat batu, yang sangat diminati wisatawan dalam maupun luar negeri itu. Meskipun demikian, lantaran kurang tersedianya air bersih, sebagian besar wisatawan hanya tinggal di sana selama dua jam untuk menonton atraksi lompat batu. Mereka tidak pernah menginap karena sanitasi yang buruk.

“Karena lokasinya di atas perbukitan, warga desa harus berjalan jauh ke kaki bukit untuk mengambil air. Air tidak masuk desa sehingga kami sulit mendapatkan air. Kami hanya menggunakan air untuk minum dan memasak, akibatnya kondisi sanitasi dan kebersihan di sini sangat buruk. Penyakit diare sering terjadi,” kata Waspada Wau, salah seorang tokoh masyarakat.

Untuk membantu warga desa mendapatkan air, ILO melalui program prasarana berbasis masyarakat, membangun fasilitas pasokan air pada April 2012. Bekerja sama dengan masyarakat setempat, fasilitas air ini akhirnya selesai pada Maret 2013 silam. Kini sarana ini mampu menyediakan pasokan air bersih untuk 1.000 kepala keluarga.

“Ini adalah tugas yang penuh tantangan karena kami harus melawan gravitasi. Namun kami akhirnya mampu membangun

fasilitas pasokan air, yang terdiri dari satu jalan kecil ke beberapa lokasi mata air, 10 waduk, dua unit pompa air, satu rumah pompa dan satu pos jaga, serta menghubungkan saluran pipa sepanjang 1,9 km ke 14 pipa ledeng

yang ada di desa,” jelas Jamil Djonie, Staf ILO.

Warga desa bekerja sebagai kontraktor masyarakat yang memasang semua instalasi, sementara ILO memastikan bahwa mereka punya keterampilan yang memadai untuk memelihara fasilitas tersebut serta melakukan perluasan layanan di masa mendatang. Oleh karena itu, untuk memastikan kelangsungannya, ILO menyediakan pelatihan tentang perawatan fasilitas selama dua minggu pada 2013 ini.

Di samping itu, masyarakat berkomitmen untuk membayar iuran bulanan sebesar Rp. 20.000 per kepala keluarga untuk membeli bahan bakar dan membayar tim perawatan lokal. “Iuran ini adalah upaya menciptakan rasa ikut memiliki di kalangan warga setempat guna memastikan kelangsungan fasilitas ini untuk jangka panjang,” kata Waspada.

Pembangunan fasilitas pasokan air ini tidak saja membuat air mengalir ke desa, tapi yang terpenting adalah mampu meningkatkan kondisi kesehatan dan sanitasi masyarakat setempat. “Penyakit diare sudah berkurang secara signifi kan karena sanitasi dan kebersihan yang lebih baik di kalangan warga desa. Kehidupan kami sekarang jadi lebih sehat,” kata Hikmat Zega, tokoh masyarakat lainnya.

Ia juga berharap bahwa dengan adanya fasilitas air ini, jumlah wisatawan yang menonton atraksi lompat batu akan semakin meningkat. “Bukan itu saja, kami juga berharap mereka mau tinggal lebih lama agar dapat belajar lebih banyak tentang budaya kami. Mereka dapat menginap di rumah singgah (homestays) yang kami sediakan, sehingga dapat meningkatkan mata pencarian dan penghasilan kami,” kata Hikmat.

bagi Masyarakat Bawomataluo, Kepulauan Nias Air Bersih

Penyakit diare sudah berkurang secara signifi kan karena sanitasi dan kebersihan yang lebih baik

di kalangan warga desa. Kehidupan kami sekarang jadi lebih sehat

Hikmat Zega,Tokoh Masyarakat

ketenaga-kerjaan

Page 19: Warta ILO Jakarta · DKI Jakarta Akui Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja, Hapuskan PRTA Makassar, Sulawesi Selatan ... DPRD Sukabumi dan Yayasan Mitra Imadei. D kami akan mengalokasikan

19

Komitmen Remaja Nias

Melestarikan Warisan Budaya

KEPULAUAN NIAS terkenal akan desa dan rumah adatnya. Rumah adat Nias dikenal karena keunikan arsitektur dan lanskapnya, yang dibuat secara tradisional menggunakan kayu tanpa paku. Rumah-rumah adat ini disebut “Omo Hada” atau rumah besar, sedangkan rumah untuk Raja disebut “Omo Sebua.”

Dalizisochi Manao, 74 tahun dari Nias Selatan, menceritakan, dulu pernah ada seorang arsitek Belanda yang berkunjung ke Museum Warisan Budaya Nias untuk belajar cara membangun rumah adat Nias. Setelah melihat bentuk rumat adat, ia menggelengkan kepala. Setelah memeriksa struktur rumah yang rumit, ia akhirnya menyerah. “Terlalu rumit,” kata arsitek tersebut kepada Dalizisochi.

Untuk melestarikan warisan budaya Nias, terutama metode konstruksi dan arsitektur tradisionalnya, ILO melalui bagian warisan budaya proyek Akses Pedesaan dan Peningkatan Kapasitas Nias (Nias-RACBP) menggelar program magang pada tahun 2012 untuk sembilan orang murid SMK2 dan SMK Pemda. Mereka secara intensif mempelajari tentang keterampilan menggambar konstruksi bangunan. Program ini berlangsung selama sembilan bulan, yang terdiri dari tiga bulan pelatihan di ruang kelas dan enam bulan pelatihan magang.

“Kami merancang program magang ini tidak saja untuk menyediakan pelatihan teknis tapi juga pengalaman langsung tentang cara membangun dan melestarikan rumah adat. Setelah sesi pelatihan di kelas, para pelajar ini langsung dilibatkan dalam kegiatan rehabilitasi rumah adat yang diadakan ILO. Sejak tahun 2010, kami telah merehabilitasi 141 rumah adat dan empat megalit dalam waktu dua tahun. Kami berharap kegiatan rehabilitasi ini akan berlanjut dan diteruskan oleh generasi muda Nias,” kata Jamil Djonie, Staf ILO.

Nifati Krisliman Zai, salah seorang peserta magang, mengatakan, selama pelatihan ini mereka belajar cara membuat gambar teknis rumah adat secara lengkap, yang terdiri dari rencana, tampilan, bagian, informasi rinci, jalan masuk, pintu, jendela dan sebagainya. “Kami juga belajar cara membuat gambar tiga dimensi sebuah rumah adat dari beberapa sudut eksterior, dan kami dapat menerapkan apa yang kami pelajari di kelas saat membantu rehabilitasi rumah,” ujarnya.

Karena keunikan dan kompleksitasnya, sebagian besar gambar teknis rumah adat Nias didokumentasikan oleh arsitek asing. Penduduk lokal Nias biasanya belajar cara membangun rumah secara tradisional yang diturunkan oleh leluhur mereka. “Saya belajar dengan melihat orangtua saya membangun rumah. Batunya begini, kayunya di mana. Jadi tidak diajarkan seperti di sekolah,” kata Dalizisochi, yang kini merupakan salah satu dari sedikit orang yang tahu cara membangun rumat adat menggunakan naluri.

Setelah program magang awal melalui ILO ini, pemerintah daerah dan tokoh masyarakat Nias telah mengintegrasikan gambar teknis rumah adat ke dalam kurikulum SMK, dan aktif melibatkan tidak saja partisipasi pelajar tapi juga kepala sekolah dan guru dalam proses pembelajaran.

“Sebagai generasi muda Nias, saya dan teman-teman perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup tentang warisan tradisi kami, terutama arsitektur unik dari rumat adat kami. Di samping itu, sebagai generasi muda, kami juga bertanggungjawab untuk mendokumentasikan teknik dan gambar tradisi kami untuk generasi mendatang, agar dapat dilestarikan dan direhabilitasi,” kata Nifati.

ketenaga-kerjaan

Page 20: Warta ILO Jakarta · DKI Jakarta Akui Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja, Hapuskan PRTA Makassar, Sulawesi Selatan ... DPRD Sukabumi dan Yayasan Mitra Imadei. D kami akan mengalokasikan

20

Harapan Sepanjang Jalan -

“MISA kebaktian pada hari Minggu pagi itu belum lama usai. Usai misa kebaktian, banyak warga berduyun-duyun menuju jembatan Oyo. Jumlah warga yang datang bisa mencapai 200 orang setiap akhir pekan. Banyaknya warga yang berekreasi di jembatan Oyo membuat warung Sontinia, yang berjarak sekitar 50 meter dari jembatan, mendadak ramai. Dibantu saudara-saudaranya, ia melayani pesanan mie instan, kopi, dan juga rokok. Bagai aliran sungai yang terus mengalir di bawah jembatan, rezeki Sontinia pun mengalir deras…”

Kisah Sontinia, berjudul “Warung Sontinia dan Rekreasi Minggu Pagi di Jembatan Oyo”, merupakan satu dari puluhan kisah dari Aceh dan Nias yang dituangkan ILO melalui publikasi esai foto terbarunya, “Harapan Sepanjang Jalan”. Publikasi ini menyajikan rangkaian cerita fotografi s tentang Program Investasi Intensif Lapangan Kerja ILO di Aceh dan Nias, yang didukung Multi Donor Fund untuk Aceh dan Nias dan merupakan bagian dari kerja besar pemerintah pusat maupun lokal, bersama-sama masyarakat setempat, untuk membangun kembali Aceh dan Nias yang luluh lantak oleh bencana tsunami tahun 2004 dan gempa bumi tahun 2005.

Publikasi ini berusaha mengabadikan semangan dan inspirasi dari masyarakat setempat. Buku ini pun mengabadikan perpaduan kerja keras dan kerja cerdas dalam keadaan yang serba bersahaja, yang terbukti menghadirkan manfaat yang tak terbayangkan sebelumnya bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil.

Publikasi setebal 162 halaman ini ditutup dengan pesan dari Direktur ILO di Indonesia, Peter van Rooij, yang mengatakan: “Jika ada pesan yang perlu diringkaskan dari apa yang telah dilakukan ILO di Aceh dan Nias untuk daerah-daerah lain, berikut pesan itu: pertama, pembangunan infrastruktur merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan. Kedua, pekerjaan infrastruktur dapat dilaksanakan dengan hasil kualitas yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah dan manfaat yang lebih besar dengan praktik-praktik umum yang sederhana. Ketiga, dengan pendekatan berbasis sumber daya lokal, pekerjaan infrastruktur dapat secara signifi kan membantu mendorong ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak.”

Cerita Fotografi s dari Program Investasi Intensif Lapangan Kerja ILO di Aceh dan Nias

5

PR

OLO

GU

E

28

BA

GIA

N S

ATU

27

PR

OLO

GU

E

ketenaga-kerjaan

135

PA

RT

THR

EE

Page 21: Warta ILO Jakarta · DKI Jakarta Akui Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja, Hapuskan PRTA Makassar, Sulawesi Selatan ... DPRD Sukabumi dan Yayasan Mitra Imadei. D kami akan mengalokasikan

21

MUSYAWARAH Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), yang merupakan musyawarah tahunan yang diadakan Pemerintah Indonesia, dianggap sebagai salah satu ajang nasional berbergengsi. Tidak saja oleh semua kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia di semua tingkatan, tapi juga oleh para mitra pembangunan di Indonesia, termasuk badan-badan PBB. Dalam Musrenbangnas, yang dibuka secara resmi oleh Presiden Indonesia ini, diumumkan keputusan-keputusan strategis yang akan diambil pemerintah untuk beberapa tahun mendatang.

Dalam musyawarah yang dipimpin Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 29-30 April 2013 di Jakarta ini, ILO diundang untuk berpartisipasi dalam pameran pembangunan. Pameran ini merupakan bagian dari Musrenbangnas dengan tujuan memperlihatkan capaian yang telah diraih serta pelajaran yang diperoleh dari berbagai program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dan mitra sosial.

Dengan tema “Padat Karya Infrastruktur Berbasis Komunitas”, Bappenas bersama kementerian lini, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), mengundang ILO untuk mempresentasikan keberhasilan dan pelajaran yang diperoleh dari Program Investasi Intensif Lapangan Kerja (EIIP) yang dilaksanakan di Aceh dan Nias.

Pembangunan jalan desa dan penciptaan lapangan kerja untuk masyarakat desa masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Untuk itu, pendekatan berbasis sumber daya lokal menyediakan model pembangunan infrastruktur yang mampu secara efektif memperbaiki jaringan jalan, mendorong terciptanya pekerjaan lokal, membantu pemulihan ekonomi secara keseluruhan serta membangun kapasitas teknis dan kelembagaan.

Dalam sambutannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan terima kasih kepada ILO yang telah membantu Pemerintah Indonesia. Presiden beserta jajarannya menyambut baik informasi yang diberikan Reyna Usman, Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kemenakertrans dan Singgih, Wakil Menteri KPDT tentang

pelaksanaan proyek percontohan yang menggunakan pendekatan berbasis sumber daya lokal (LRB) ILO, dan rencana untuk mereplikasi pendekatan ini di provinsi-provinsi lain.

“Infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama di Indonesia. Pendekatan ini dapat menjadi sarana efektif untuk mengatasi tantangan dan memberi hasil yang bersifat langsung dengan biaya rendah serta program infrastruktur bermutu tinggi dan berdampak besar di Indonesia,” kata Reyna.

Menanggapi tanggapan positif selama pameran berlangsung, Direktur ILO di Indonesia, Peter Van Rooij, menyatakan, “ILO berharap dapat terus menjalin kerjasama dengan Pemerintah Indonesia untuk melihat lebih jauh bagaimana pendekatan berbasis sumber daya lokal (LRB) ini dapat direplikasi dan diterapkan di daerah-daerah lain di Indonesia.”

Pameran Musrengbangnas:

Langkah Maju untuk Program Strategis ILO di Indonesia

ketenaga-kerjaan

Page 22: Warta ILO Jakarta · DKI Jakarta Akui Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja, Hapuskan PRTA Makassar, Sulawesi Selatan ... DPRD Sukabumi dan Yayasan Mitra Imadei. D kami akan mengalokasikan

menjadi Peluang Pasca-TsunamiAIR MATA bahagia mengalir di wajah Lilis Suryani, 23 tahun, saat mengingat enam bulan lalu, toko makanan ringan “Shirley” yang terkenal di Padang, Ibu Kota Sumatera Barat, melakukan pemesanan pertama sebanyak 100 bungkus keripik talas. Ya, Lilis adalah seorang pengusaha dari Mentawai yang memiliki spesialisasi makanan ringan. “Sulit dipercaya. Semua kerja keras saya membangun usaha ini akhirnya berhasil. Kini saya hidup sebagai seorang pengusaha,” kata Lilis.

Pesanan pun terus berdatangan. Dua kali sebulan atau kadang bahkan seminggu sekali, Shirley memesan 100 bungkus keripik talas Lilis bermerek “Simananam”—yang berarti “lezat” dalam bahasa lokal Mentawai. Harganya pun terjangkau, satu bungkus kecil keripik talas ukuran 100 gram dijual seharga Rp 5.000, sedangkan yang ukuran 250 gram dijual Rp 10.000 per bungkus.

“Simananam” adalah produk makanan ringan pertama dari Kepulauan Mentawai yang mampu menembus pasar Padang. Sebagai salah satu daerah paling terisolir di negeri ini, produk-produk dari Mentawai sulit menjangkau pasar yang lebih besar. Di samping mutu dan kemasan produk, tantangan utamanya adalah pengiriman produk dari Mentawai ke Padang tergolong sulit.

Keripik talas Lilis harus menyusuri perjalanan selama empat jam melalui jalan sempit dan terjal di hutan belantara Mentawai. Perjalanan sekitar 37 kilometer, dari Desa Pagai Selatan di mana Lilis tinggal dan memproduksi keripik harus ditempuh untuk bisa sampai ke ibu kota Sikakap. Dari sana, produk masih harus meyeberangi laut selama 14 jam

menggunakan kapal ferry yang hanya beroperasi seminggu satu kali ke Padang.

“Tsunami telah mengubah hidup saya menjadi lebih baik. Padahal saya tidak pernah bermimpi menjadi seorang pengusaha,” kata Lilis, yang dulu membantu keluarganya mengelola

perkebunan keluarga, seperti halnya sebagian besar masyarakat Mentawai, sebelum bencana tsunami menghantam kepulauan tersebut pada Oktober 2010. Bencana itu menimbulkan kerugian sebesar Rp 117,82 miliar, dan hampir 80 persen dari angka ini muncul dari subsektor perkebunan dan perikanan.

Lilis dan keluarga harus mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi, sehingga ia harus meninggalkan pekerjaan dan kehilangan mata pencarian keluarga. Saat Lilis mendengar tentang program pelatihan pembuatan makanan ringan, ia bersemangat

mengikutinya karena belum ada penghasil makanan ringan di lingkungannya.

“Waktu saya mendengar tentang pelatihan tersebut, saya segera mengambil kesempatan sekali seumur hidup ini. Walaupun saya belum tahu apa-apa tentang produksi makanan ringan,” katanya. Lilis mengikuti pelatihan ini sebagai sarana yang tidak saja untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya, tapi juga untuk menggunakan kesempatan ini agar bermanfaat bagi masyarakatnya.

Lilis merupakan salah satu dari 30 kaum muda terkena dampak tsunami dari Pagai Selatan dan Pagai Utara, Mentawai, yang terpilih dari sekitar 100 orang kandidat oleh Program Pemulihan Mata Pencarian Kepulauan Mentawai ILO. Bersama sembilan orang koleganya, Lilis dikirim ke Balai Pelatihan Universita Padang untuk mengikuti pelatihan kejuruan pembuatan makanan ringan selama dua minggu atau 120 jam. Sedangkan, 20 peserta Mentawai lainnya mengikuti pelatihan servis motor dan pembuatan furnitur.

Untuk memastikan peserta pelatihan memiliki kapasitas untuk membuka usaha mereka sendiri, Lilis dan kelompok perempuannya memperoleh bantuan pasca-pelatihan dari ILO. Bantuan diberikan dalam bentuk peralatan kerja, di samping pengemasan, merek, dan bantuan pemasaran, serta pembinaan usaha.

“Pelatihan ini merupakan bagi dari metodologi pelatihan “4 in 1” ILO yang memadukan survei keterampilan, pelatihan berbasis kompetensi, sertifi kasi kompetensi dan dukungan setelah pelatihan,” kata Lucky F. Lumingkewas, Staf ILO untuk Program Pemulihan Mata Pencarian Mentawai. “Namun, selain dukungan dan pelatihan kerja, hal yang paling penting adalah motivasi dan dedikasi dari para peserta. Motivasi dan semangat Lilis sangat luar biasa. Dia pantang menyerah apapun yang terjadi.”

Kisah Lilis Suryani:

22

Tsunami telah mengubah hidup saya

menjadi lebih baik. Padahal saya tidak pernah bermimpi menjadi seorang pengusaha

Mengubah Tragedi

ketenaga-kerjaan

Page 23: Warta ILO Jakarta · DKI Jakarta Akui Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja, Hapuskan PRTA Makassar, Sulawesi Selatan ... DPRD Sukabumi dan Yayasan Mitra Imadei. D kami akan mengalokasikan

Saat ini, Lilis dan kelompok perempuannya yang terdiri dari 10 orang memproduksi 300-500 bungkus keripik talas setiap dua minggu sekali, dan sedang dalam proses memperluas pasar mereka ke ibukota Tua Pejat, Mentawai, serta took-toko lainnya di Padang. Ia berharap dapat meningkatkan produktivitas usahanya agar dapat merekrut lebih banyak lagi perempuan di desanya untuk bergabung dalam usaha ini.

Kepulauan Mentawai merupakan rantai kepulauan yang terdiri dari lebih 70 pulau dan pulau-pulau kecil di pantai barat Pulau Sumatera, Indonesia. Didanai Program Pemulihan Mata Pencaharian Kepulauan Mentawai merupakan program bersama antara United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), United Nations Development Programme (UNDP) dan ILO. ILO terfokus pada intervensi pemulihan mata pencaharian dalam bentuk pengembangan keterampilan manajemen dan usaha melalui berbagai program pelatihan, termasuk pelatihan mengenai pengembangan usaha mikro, pemasaran dan proses pasca produksi.

Kini, ILO pun terfokus pada upaya memperkuat lembaga keuangan mikro di Mentawai sehingga mereka dapat memberikan pinjaman kepada kelompok-kelompok produktif di desa-desa sekitar. “Diharapkan model pemulihan mata pencaharian ILO ini dapat direplikasi dan ditingkatkan oleh pemerintah kabupaten Mentawai, pemerintah provinsi Sumatera Barat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” ujar Lucky.

23

KURANGNYA kesadaran fi nansial di Indonesia, mendorong ILO untuk secara aktif mempromosikan inklusi fi nansial bagi kelompok-kelompok rentan melalui pelatihan kesadaran fi nansial yang memungkinkan mereka merencanakan masa depan, mengelola pemasukan, menghindari hutang yang berlebihan, serta mengelola secara lebih baik permasalahan hidup (seperti penyakit, bencana dan sebagainya)—yang dapat menempatkan mereka dalam situasi keuangan yang sulit sehingga jatuh terjerembap ke bawah garis kemiskinan.

Untuk meningkatkan kesadaran kelompok marjinal tentang masalah fi nansial, ILO bekerja sama dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) menyelenggarakan Pelatihan untuk Klien tentang Pendidikan Keuangan bagi Kelompok Marjinal pada 20-21 April 2013. Pelatihan dua hari itu diikuti oleh 25 orang perwakilan dari organisasi masyarakat madani dan organisasi masyarakat yang menangani kelompok marjinal seperti orang yang hidup dengan HIV (ODHA), pekerja seks, pengamen dan sebagainya

Pelatihan ini difasilitasi oleh para pelatih yang telah mengikuti Pelatihan untuk Pelatih (ToT) dengan tema serupa yang diadakan pada Desember 2012. Tujuan utama pelatihan ini adalah meningkatkan pengetahuan fi nansial para peserta dari kelompok marjinal serta meningkatkan keterampilan pelatih yang pernah mengikuti pelatihan agar mereka lebih berkompeten dalam mengadakan pelatihan serupa untuk

anggota organisasinya, masyarakat serta para penerima manfaat.

“Keragaman peserta merupakan tantangan tersendiri. Tapi yang juga tak kalah penting adalah masukan dari peserta, karena sangat membantu saya sebagai pelatih untuk meningkatkan keterampilan dalam mengadakan pelatihan,”

Meningkatkan Kesadaran Keuangandari Kelompok Marjinal

Sekarang saya punya pengetahuan lebih tentang pengelolaan keuangan.

Keluarga saya jadi lebih mampu mengelola pengeluaran kami untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu

kata Evan Ma’ruf, salah seorang pelatih dari Generasi Muda Peduli Tanah Air (Gempita), sebuah organisasi yang menangani kaum muda.

Sementara itu, Novi Mudjiati, pelatih dari Jaringan Aksi Perubahan Indonesia (JAPI), mengaku, ia dapat mempraktikkan teknik-teknik pelatihan yang ia pelajari dari ToT tersebut. Kini ia merasa lebih percaya diri dalam mengadakan pelatihan keuangan untuk para koleganya.

Di samping lebih percaya diri, para pelatih juga mampu memperbaiki cara mereka dalam mengelola perencanaan dan pengelolaan keuangan. “Kini saya lebih teliti dalam menghitung pengeluaran harian saya,” kata Merry dari JAPI. Sementara anggota JAPI lainnya, Eka Dwi, mengatakan,”Sekarang saya punya pengetahuan lebih tentang pengelolaan keuangan. Keluarga saya jadi lebih mampu mengelola pengeluaran kami untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu.”

Eka Dwi,Anggota Jaringan Aksi Perubahan Indonesia (JAPI)

ketenaga-kerjaan

Page 24: Warta ILO Jakarta · DKI Jakarta Akui Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja, Hapuskan PRTA Makassar, Sulawesi Selatan ... DPRD Sukabumi dan Yayasan Mitra Imadei. D kami akan mengalokasikan

Keterampilan Kewirausahaan Keterampilan Kewirausahaan Perempuan Perempuan Papua

YULIANA Pigai, juga dikenal sebagai Mama Yuliana, adalah seorang pedagang di pasar tradisional “Mama-mama Papua” yang terkenal di Jayapura, Papua. Mama Yuliana berasal dari Paniai. Ia berjualan sayur-sayuran di pasar tradisional sejak tahun 2000. Walaupun tidak mengenyam pendidikan formal, namun ia aktif berpartisipasi dalam asosiasi pedagang tradisional sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Mama-mama Papua.

Sebagian besar pedagang di pasar ini adalah perempuan masyarakat adat yang menjual sayur-sayuran, ikan asap, ubi, jagung dan bahan makanan lain. Mereka mengelola usaha secara tradisional tanpa pembukuan atau pengelolaan usaha yang baik.

24

TANAH PAPUA, yang terdiri dari Provinsi Papua dan Papua Barat, merupakan wilayah terbesar di Indonesia, tapi paling jarang penduduknya. Hanya terdapat 3,6 juta penduduk yang terdiri dari lebih 250 suku dan kelompok etnis, di mana sekitar 73 persen masyarakat adat Papua tinggal di daerah pedesaan. Walaupun Papua merupakan salah satu daerah terkaya di negeri ini, namun tingkat kemiskinan mencapai dua kali lipat angka rata-rata nasional, dan merupakan yang tertinggi di Indonesia.

Untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama di kalangan masyarakat adat, ILO ditunjuk sebagai lembaga pelaksana tahap kedua proyek United Nation Development Program (UNDP). Proyek bertema “Program Pembangunan Berbasis Masyarakat Tahap 2 (PcDP) 2”, yang didanai New Zealand Aid ini bertujuan untuk mendukung pengembangan usaha lokal, memfasilitasi akses keuangan bagi kelompok usaha pilihan serta membantu pendirian balai-balai pengembangan usaha mikro atau penyedia layanan pengembangan usaha.

Ada delapan kabupaten yang ditargetkan untuk proyek ini yaitu enam kabupaten di Provinsi Papua (Jayawijaya, Yahukimo, Yappen, Mimika, Boven Digoel dan Sarmi) dan dua kabupaten di Papua Barat (Manokwari dan Fak-fak). Dari delapan kabupaten ini, lima kabupaten kemudian dipilih sebagai kabupaten percontohan: tiga di Provinsi Papua dan dua di Provinsi Papua Barat. Di kabupaten-kabupaten percontohan tersebut, proyek ini menyediakan pelatihan bagi 25 orang pelatih lokal, 12 perempuan dan 13 laki-laki, yang berasal dari lembaga-lembaga pemerintah, lembaga keuangan mikro dan universitas.

Para pelatih ini akan membantu pengembangan usaha lokal dalam menyediakan layanan pengembangan usaha dengan

Mengembangkan Keterampilan dan PeluangKewirausahaan Masyarakat Adat Papua

menggunakan kombinasi modul pelatihan “4 in 1”, GET Ahead (Gender dan Kewirausahaan Bersama), Pendidikan Keuangan untuk Keluarga, serta mengadakan pelatihan untuk 450 pengusaha pilihan yang mengelola usaha mikro di dari lima kabupaten percontohan.

Layanan yang disediakan balai-balai ini mencakup pengelolaan usaha dan keuangan, pemasaran, konseling bisnis serta akses ke lembaga keuangan mikro. “Hingga saat ini, bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat, proyek ini

ketenaga-kerjaan

Page 25: Warta ILO Jakarta · DKI Jakarta Akui Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja, Hapuskan PRTA Makassar, Sulawesi Selatan ... DPRD Sukabumi dan Yayasan Mitra Imadei. D kami akan mengalokasikan

25

...bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah Papua

dan Papua Barat, proyek ini mampu meningkatkan dan memperkuat keterampilan manajerial dan teknis dari tujuh lembaga lokal... menjadi balai pengembangan usaha atau penyedia layanan pengembangan usaha

sebagainya. Balai pengembangan ini akan menyesuaikan modul-modul pelatihan dengan kebutuhan dan kondisi lokal agar dapat memastikan alih pengetahuan dan keterampilan yang baik dari pelatih ke penerima manfaat,” lanjutnya

Sebagian besar pengusaha lokal Papua menggunakan produk-produk lokal sebagai aset bisnis utama, seperti pala, kelapa, sayur-sayuran, ubi dan ternak. Meskipun demikian, sebagian besar dari mereka hanya menjual bahan mentah karena tidak memiliki kapasitas untuk memproses bahan guna meningkatkan nilai ekonominya. Untuk membantu pengusaha dalam memahami pentingnya nilai tambah, analisa tentang rantai nilai pasokan telah diadakan sebagai bagian dari kegiatan proyek ini untuk mempromosikan penciptaan produk-produk yang kompetitif.

“Dengan mengombinasikan keterampilan usaha, pengelolaan keuangan dengan pemahaman yang baik tentang nilai tambah secara ekonomi, diharapkan produk-produk dari pengusaha di Provinsi Papua dan Papua Barat dapat menjadi lebih kompetitif dan memiliki mutu yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan mata pencarian dan penghasilan masyarakat,” kata Sinthia.

Setelah mengikuti pelatihan bersama ILO dan Bank Indonesia (BI) tentang pengembangan usaha mikro, Mama Yuliana kini menjadi seorang pengusaha perempuan, sekaligus seorang pemimpin. Di samping keterampilan usaha dan manajemen, pelatihan ini juga mempromosikan pemberdayaan perempuan secara ekonomi dan sosial, termasuk mempromosikan praktik penghematan penghasilan untuk pemilik usaha kecil.

Pelatihan ini merupakan bagian dari Program Pembangunan Berbasis Masyarakat (PcDP) ILO Tahap 2 yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengembangan ekonomi lokal di Provinsi Papua dan Papua Barat, dengan tujuan utama membantu pengembangan usaha yang berkelanjutan bagi masyarakat adat Papua.

“Selama lebih dari 12 tahun mengelola usaha, saya belum pernah punya pembukuan. Saya tidak pernah tahu berapa banyak uang yang saya terima atau belanjakan, atau siapa yang pinjam uang dari saya. Saya tidak pernah punya tabungan,” katanya, seraya menambahkan bahwa ia kini mengerti mengapa pada akhirnya ia selalu kekurangan uang.

Pelatihan ini juga mengajarkannya istilah baru yang sangat penting: kesetaraan gender. Mama Yuliana kini menyadari pentingnya pembagian kerja antara suami dan istri dalam bisnis keluarga. Sebelum mengikuti pelatihan, ia dan suaminya mengelola bisnis secara terpisah, dan mereka tidak pernah berkomunikasi atau mencatat pemasukan dan pengeluaran. “Jika kami tidak mengelola uang secara bijaksana maka kami tidak akan dapat mengelola, apalagi mengembangkan usaha” tegasnya.

Sejak mengikuti pelatihan, Mama Yuliana kini aktif berbagi pengetahuan yang ia pelajari kepada anggota asosiasi pengusaha dan telah berhasil mengubah cara mengelola usaha. Di samping itu, ia terdaftar sebagai anggota Koperasi Mama-mama Pedagang Asli Papua (Kommpap). Koperasi ini adalah salah satu dari tujuh organisasi lokal yang menerima pelatihan keterampilan manajerial dan teknis untuk menjadi Penyedia Layanan Pengembangan Usaha.

mampu meningkatkan dan memperkuat keterampilan manajerial dan teknis dari tujuh lembaga lokal, mulai dari koperasi perempuan dan kelompok simpan pinjam hingga organisasi masyarakat dan universitas. Tujuannya agar dapat menjadi balai pengembangan usaha atau penyedia layanan pengembangan usaha,” jelas Sinthia Harkrisnowo, Koordinator Lokal ILO untuk Proyek PcDP 2.

Balai-balai pengembangan ini, tambah Sinthia, juga berfungsi sebagai balai sumber daya dan inkubasi untuk usaha mikro dan kecil (UMK) di kabupaten-kabupaten percontohan. Balai-balai ini akan memainkan peran penting dalam mengubah pola pikir tradisional sebagian besar masyarakat adat di Papua. “Mereka memiliki pengetahuan yang minim atau bahkan tidak sama sekali tentang perencanaan bisnis, pengelolaan uang, investasi masa depan, pembukuan dan

Sinthia Harkrisnowo,Koordinator Lokal ILO untuk Proyek PcDP 2

ketenaga-kerjaan

Page 26: Warta ILO Jakarta · DKI Jakarta Akui Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja, Hapuskan PRTA Makassar, Sulawesi Selatan ... DPRD Sukabumi dan Yayasan Mitra Imadei. D kami akan mengalokasikan

26

WALAUPUN perluasan peluang kerja telah dilakukan selama satu dekade terakhir, dan akses anak perempuan ke dunia pendidikan dan partisipasi di bidang pendidikan juga berhasil ditingkatkan secara signifi kan, namun perempuan masih belum dapat berpartisipasi secara adil di pasar tenaga kerja. Pekerja perempuan tetap terkonsentrasi di sektor perekonomian informal, terutama pekerja rumahan dan pekerja perempuan yang berbasis di rumah di sektor usaha mikro dan kecil (UMK), di mana upah, kondisi dan keamanan kerja masih buruk. Sekitar sepertiga dari pekerja perempuan masih terlibat dalam pekerjaan tanpa upah.

Di samping itu, perempuan masih terus menghadapi hambatan besar secara budaya, sosial, ekonomi dan agama dalam memperoleh pekerjaan dan kesetaraan perlakuan di dunia kerja. Pemisahan atau segregasi pekerjaan berbasis gender juga cenderung membuat perempuan terperangkap dalam pekerjaan rendahan dengan fungsi pengambilan keputusan yang minim, sehingga menghambat peluang generasi muda untuk memasuki pasar tenaga kerja.

Untuk merespons hambatan yang dihadapi pekerja rumahan dalam memperoleh pekerjaan layak, ILO melalui Proyek Akses Ketenagakerjaan dan Pekerjaan Layak untuk Perempuan (MAMPU), telah melaksanakan beberapa proyek percontohan untuk mempromosikan pekerjaan layak bagi pekerja rumahan. Hingga saat ini, proyek-proyek ini sudah mulai dilaksanakan di Jawa Timur dan Sumatera Utara dan akan diperluas ke provinsi-provinsi lain mulai tahun 2014 dan seterusnya. Proyek-proyek percontohan ini difokuskan pada upaya untuk memperkuat kapasitas kelembagaan para aktor lokal dalam merepresentasikan dan mempromosikan hak-hak dan kepentingan pekerja rumahan.

Organisasi-organisasi mitra dalam proyek ini antara lain adalah serikat pekerja dan organisasi masyarakat madani yang terlibat aktif menangani persoalan pekerja rumahan. Satuan tugas (Satgas) yang terdiri dari perwakilan serikat pekerja juga mendukung program peningkatan kesadaran masyarakat dan

organisasi pekerja rumahan di berbagai sektor manufaktur. Lokakarya pelatihan tentang masalah pekerja rumahan bagi para pimpinan serikat pekerja direncanakan akan diadakan Agustus tahun ini.

“Merespons kebutuhan para pekerja merupakan tantangan bagi serikat pekerja. Oleh karena itu, proyek ini akan membantu serikat pekerja dalam mengembangkan dan mempelopori beberapa strategi inovatif agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pekerja rumahan, mengelola, merespons dan mewakiliki hak dan kepentingan mereka sebagai pekerja,” kata Miranda Fajerman, Kepala Penasihat Teknis Proyek MAMPU ILO.

Di samping serikat pekerja, proyek ini juga bekerjasama dengan Mitra Wanita Pekerja Rumahan Indonesia (MWPRI). Berbasis di Malang, MWPRI adalah organisasi yang telah menangani secara khusus masalah pekerja rumahan selama 20 tahun. Bersama MWPRI, proyek ini berupaya menjangkau para pekerja rumahan yang ada di 16 kecamatan di enam kabupaten di Jawa Timur pada tahun 2013, dengan melibatkan partisipasi fasilitator masyarakat untuk mengelola pekerja rumahan di tingkat masyarakat. Para fasilitator ini mengadakan beberapa pertemuan dengan pekerja rumahan untuk membahas masalah mereka, baik dalam hal pekerjaan, maupun secara lebih luas lagi membantu mereka mengembangkan rencana aksi.

“Dari tingkat masyarakat, proyek ini membantu MWPRI dan fasilitator dalam membentuk dan mengonsolidasikan beberapa kelompok pekerja rumahan di tingkat kabupaten maupun provinsi. Itulah sebabnya kami menyediakan bantuan kelembagaan untuk MWPRI dan fasilitatornya dengan mengembangkan beberapa program pelatihan, materi dan bantuan teknis,” jelas Miranda.

Sementara itu, di tingkat nasional, proyek ini telah bekerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan sejumlah pembeli internasional.

Satu kelompok kerja yang terdiri dari beberapa staf Kemenakertrans telah dibentuk untuk mengkaji perlindungan hukum yang ada bagi pekerja rumahan serta mengembangkan peraturan baru dan mekanisme penegakan hukum untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja rumahan. Untuk mendukung pengembangan kebijakan nasional tentang pekerjaan rumahan, rapat tripartit tingkat tinggi telah diadakan pada Juni lalu untuk membahas tantangan yang dihadapi pekerja rumahan serta kemungkinan respons peraturan yang dapat diterapkan.

Mengakui Pekerja Rumahan Perempuan

Sebagai Pekerja

gender

MAMPU adalah Program AusAID yang difokuskan untuk mempromosikan kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan miskin di Indonesia. Bersama beberapa organisasi lain, ILO menjalin kemitraan dengan Program MAMPU AusAID sebagai mitra pelaksana. Sesuai mandat organisasi ILO, Proyek ILO-MAMPU ini bertujuan untuk mempromosikan pemberdayaan pekerja rumahan secara sosial dan ekonomi selama 3-7 tahun mendatang.

Page 27: Warta ILO Jakarta · DKI Jakarta Akui Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja, Hapuskan PRTA Makassar, Sulawesi Selatan ... DPRD Sukabumi dan Yayasan Mitra Imadei. D kami akan mengalokasikan

27

ISTILAH “pekerja rumahan” mengacu pada pekerja industri yang melaksanakan pekerjaan dari rumah untuk perusahaan atau perantara, dan mereka biasanya dibayar per unit. Pekerjaan rumahan bukanlah fenomena baru di Indonesia. Walaupun angka statistik nasional tentang prevalensi pekerjaan rumahan belum ada, namun beberapa penelitian yang terfokus di Pulau Jawa dan Bali mengungkapkan, terdapat banyak perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam jenis pekerjaan ini.

Dikarenakan pekerjaan rumahan dilakukan di dalam rumah, dan biasanya terisolir dari pekerja lain serta masyarakat setempat, maka pekerjaan ini cenderung tidak terlihat oleh masyarakat umum. Pekerjaan rumahan biasanya dilakukan oleh perempuan miskin dari segala usia. Mereka melakukan pekerjaan informal dengan tidak menerima upah secara teratur atau upah minimum, tidak memperoleh kontrak tertulis, jaminan sosial atau tunjangan dan hak-hak lain yang biasanya diberikan kepada pekerja biasa. Jenis pekerjaan ini biasanya melibatkan partisipasi anak-anak sehingga kadang-kadang menimbulkan praktik perburuhan anak.

Pekerja rumahan juga sangat rentan karena mereka kurang memahami hak-haknya serta akses ke mekanisme—seperti serikat pekerja dan organisasi representatif yang lain—untuk merepresentasikan hak-hak dan kepentingan mereka sebagai pekerja. Bagi pengusaha, praktik alih daya atau outsourcing kepada pekerja rumahan ini memberi beberapa keuntungan karena mereka dapat mengurangi risiko produksi dan memotong biaya produksi secara signifkan. Melalui produksi outsourcing ke pekerja rumahan, pengusaha juga dapat menghindari biaya yang terkait dengan pengangkatan pekerja secara langsung dan memperoleh manfaat dari

hubungan kerja yang lebih fl eksibel. Jenis informalisasi pekerjaan ini menambah kerentanan dan masalah bagi pekerja.

Secara global, ILO telah mengeluarkan Konvensi No. 177 tentang Pekerjaan Rumahan dan Rekomendasi No. 184 tentang Pekerjaan Rumahan pada tahun 1996. Konvensi dan rekomendasi ini menetapkan standar minimum dan kondisi kerja bagi pekerja rumahan dan bertujuan untuk membimbing penyusunan undang-

undang dan kebijakan nasional tentang pekerjaan rumahan. Indonesia hingga saat ini belum meratifi kasi Konvensi ILO No.177 ini.

Memahami Pekerja Rumahan:

Apa dan Bagaimana

gender

Redaksi

Pemimpin Redaksi: Peter van Rooij

Wakil Pemimpin Redaksi: Michiko Miyamoto

Editor Eksekutif: Gita Lingga

Koordinator Ediitorial: Gita Lingga

Sirkulasi: Budi Setiawati

Kontributor: Albert Y. Bonasahat, Arum Ratnawati/Dewayani Savitri, Dede Sudono, Diah Widarti, Gita Lingga, Imelda Sibala, Irfan Afandi, Januar Rustandie, Josephine Imelda, Lucky Lumingkewas, Lusiani Julia, Miranda Fajerman/Agnes Gurning, Proyek ILO Glacier, Riska Efriyanti, Sinthia Harkrisnowo, Tauvik Muhamad, Tendy Gunawan.

Desan dan Produksi: Balegraph

Warta ILO JakartaMenara Thamrin Building, Lantai 22Jl. M. H. Thamrin Kav 3, Jakarta 10250, IndonesiaTelp. (62-21) 391-3112, Faks (62-21) 310-0766Email: [email protected], Website: www.ilo.org/jakarta

Warta ILO Jakarta merupakan terbitan ILO dalam dua bahasa yang bertujuan memberitakan kegiatan-kegiatan pokok ILO Jakarta di Indonesia. Warta ini akan dipublikasikan tiga kali dalam setahun serta dapat diakses secara online. Opini-opini yang tercantum di dalam publikasi ini tidak mencerminkan pandangan dari ILO.

Page 28: Warta ILO Jakarta · DKI Jakarta Akui Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja, Hapuskan PRTA Makassar, Sulawesi Selatan ... DPRD Sukabumi dan Yayasan Mitra Imadei. D kami akan mengalokasikan

PULAU KALIMANTAN, Papua dan Sumatera adalah tempat tinggal sistem ekologis unik yang mencakup hutan rawa gambut tropis yang telah berkembang selama ribuan tahun. Tak heran bila pelestarian dan perlindungan hutan rawa gambut telah menjadi prioritas di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden yang mengharuskan adanya rehabilitasi dan konservasi kawasan Eks Proyek Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah serta penandatanganan beberapa moratorium terkait izin baru untuk membebaskan hutan primer. Di samping itu, strategi pembangunan pemerintah yang pro-pertumbuhan, pro-masyarakat miskin, pro-penciptaan lapangan kerja dan pro-lingkungan hidup menunjukkan betapa pentingnya mata pencarian yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari program REDD+ dari pemerintah untuk pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, pelestarian dan rehabilitasi ekosistem, ILO telah mengembangkan proyek percontohan yang disebut “Akses ke Mata Pencarian Hijau untuk Respons Lingkungan yang Inklusif di Kalimantan Tengah terhadap Perubahan Iklim” (GLACIER). Proyek ini menjawab kebutuhan akan mata pencarian yang berkelanjutan dan terkait dengan upaya untuk mengatasi persoalan yang berhubungan dengan deforestasi dan degradasi lahan gambut serta perlunya mendukung pembangunan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial dan lingkungan.

Untuk merehabilitasi lahan gambut dan mencegah kebakaran, tim ILO-GLACIER kini menyusun beberapa model kanal dan tata bloking dan pencegahan kebakaran serta merekonstruksi hutan agro dan hutan masyarakat. “Untuk hutan agro dan masyarakat, kami menangani rehabilitasi lahan gambut, manfaat ekonomi bagi masyarakat serta keanekaragaman hayati hutan. Sebagai contoh, kami sepakat dengan masyarakat bahwa perkebunan di lahan gambut yang dangkal akan dibangun tanpa harus mengosongkan lahan atau membakar lahan dan hanya spesies lokal yang akan digunakan untuk perkebunan karet dan tumpang sari,” kata Lazuardi Buana, staf ILO-GLACIER.

Untuk memastikan hutan agro dan masyarakat ini sesuai dengan pengembangan rantai nilai penghijauan untuk membantu peningkatan mata pencaharian masyarakat, pelatihan keterampilan untuk para petani karet dan nelayan setempat akan diadakan selama beberapa bulan mendatang.

Pelatihan-pelatihan ini sangat diharapkan oleh petani karet dan nelayan setempat karena mereka ingin memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru tentang cara meningkatkan mata pencarian dan penghasilan.

“Kami berharap pelatihan ini dapat meningkatkan hasil panen karet, apalagi kami belum pernah mengikuti pelatihan tentang cara menyadap karet dan mengontrol penyakit. Kami yakin pelatihan ini dapat memperbaiki cara kami mengelola perkebunan sehingga dapat meningkatkan penghasilan,” kata James dari Desa Pilang, salah satu dari lima desa sasaran: Aruk dan Lawang Kajang di Kabupaten Kapuas, Bereng Bengkel di Kota Palangkaraya serta Tumbang Nusa dan Pilang di Kabupaten Pulang Pisau.

Sementara itu, Nua dari desa Bereng Bengkel berharap pelatihan mendatang tentang pengembangan dan pengoperasian kolam ikan dapat membantu warga desa setempat untuk meningkatkan hasil produksi ikan dan penghasilan mereka. “Perikanan adalah sumber penghasilan utama sebagian besar masyarakat di desa kami. Dikarenakan pendangkalan danau, hasil tangkapan kami berkurang. Kami berharap pelatihan ini dapat membantu kami mengelola dan mengoperasikan tambak secara lebih baik,” katanya.

Di samping pelatihan keterampilan, ILO-GLACIER juga melakukan perbaikan jalan dan jembatan sebagai sarana untuk meningkatkan akses warga desa ke pasar dan meningkatkan mata pencarian lain. Hardi dari Tumbang Nusa mengatakan, jembatan penyeberangan rawa yang terbuat dari kayu di desanya adalah satu-satunya akses desa ke jalan raya. “Tapi kondisi jembatan ini sudah rusak, banyak lubang dan papannya hilang. Banyak kecelakaan terjadi di jembatan tersebut. Saya jatuh dari jembatan hampir tiap minggu. Motor saya pernah tenggelam di rawa,” kata Hardi. Dengan adanya jembatan baru, lanjut Hardi, warga desa kini dapat dengan mudah pergi ke Kota Palangkaraya atau berbelanja di pasar.

Nirwan Gah, Manajer Proyek ILO-GLACIER mengatakan, semua perubahan positif yang kini terjadi dilakukan dengan menerapkan pendekatan berbasis sumber daya lokal secara partisipatif. Pendekatan ini melibatkan perencanaan dan pemetaan berbasis masyarakat, identifi kasi prioritas dan intervensi investasi lokal secara partisipatif di tahap awal. Tim pengelolaan proyek telah dibentuk di masing-masing desa untuk melaksanakan dan memantau kegiatan di lapangan.

ILO-GLACIER: Meningkatkan Mata Pencarian,

28

ILO-GLACIER adalah proyek inovatif yang menghubungkan mitigasi perubahan iklim dengan ketenagakerjaan lokal. Karena proyek ini akan berakhir September ini, maka kami mendokumentasikan pelajaran yang diperoleh untuk dijadikan

referensi penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam menyusun dan melaksanakan inisiatif REDD+ di masa mendatang secara lebih efektif dan efi sien Nirwan Gah,

ILO-GLACIER Project Manager

dan Melestarikan Lingkungan di Kalimantan Tengah

ketenaga-kerjaan

Page 29: Warta ILO Jakarta · DKI Jakarta Akui Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja, Hapuskan PRTA Makassar, Sulawesi Selatan ... DPRD Sukabumi dan Yayasan Mitra Imadei. D kami akan mengalokasikan

PERUBAHAN iklim akibat peningkatan emisi karbon mengancam mata pencarian yang berkelanjutan melalui berbagai cara. Di Indonesia, perubahan cuaca yang ekstrem mencakup kemarau, sudah lama diamati. Di samping itu, risiko banjir besar dengan kenaikan pasang air laut juga sudah diproyeksikan. Untuk menangani perubahan iklim, beberapa inisiatif kini telah dilakukan di seluruh dunia. Salah satu inisiatif ini adalah “Pengurangan Emisi akibat Deforestasi dan Degradasi Hutan” (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD), dan “program REDD+” yang mencakup upaya untuk mengurangi emisi akibat deforestrasi dan degradasi hutan serta peningkatan stok karbon, mempromosikan layanan biodiversitas/ekosistem serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

29

Inisiatif REDD+ Pemerintah Indonesia telah mempelopori program REDD+ melalui komitmennya untuk menunda pengeluaran izin baru, di mana komitmen tersebut belum lama ini telah diperpanjang hingga tahun 2015 melalui Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2013. Ketiga program strategis REDD+ yang juga telah dikembangkan antara lain: 1) Pengelolaan lahan secara berkelanjutan; 2) pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan; dan 3) pelestarian dan rehabilitasi ekosistem. Program-program ini merupakan model terpadu atau “triple win” yang mendukung mata pencarian adaptif, mitigatif dan berklelanjutan terhadap respons perubahan iklim.

ATAS permintaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serta dukungan Pusat Pelatihan Internasional ILO di Turin (ITC Turin) dan Program Kerjasama Pengusaha Belanda (DECP), ILO menyelenggarakan dua lokakarya pelatihan tentang upah minimum di Bogor dan Makassar untuk kantor cabang Apindo di tingkat provinsi dan kabupaten di Kawasan Indonesia Barat dan Timur pada 15-19 April 2013.

Lokakarya ini dihadiri oleh perwakilan Apindo yang pernah terlibat secara aktif dalam negosiasi tentang upah minimum. Lokakarya yang difasilitasi oleh Arnout De Kostner dari ILO-ITC Turin dan Jan Karel Bout dari DECP ini menghadirkan perwakilan Apindo, serikat pekerja, kalangan akademisi, dan staf Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai narasumber.

“Dari perspektif pengusaha, ada dua persoalan yang sangat problematis dalam menentukan upah minimum. Pertama, peran gubernur dalam menetapkan upah minimum yang kadang-kadang membuat penetapan upah minimum menjadi persoalan politis, dan kedua, pengesampingan kemampuan perusahaan secara ekonomi untuk membayar upah,” kata Hariyadi Sukamdani, Ketua Apindo, saat membuka lokakarya pelatihan ini.

Sementara itu, Peter van Rooij, Direktur ILO di Indonesia, menegaskan peran penting tripartit yaitu pemerintah, pekerja dan pengusaha dalam menentukan serta menetapkan upah minimum di Indonesia. “Penetapan upah minimum masih menjadi persoalan ketenagakerjaan nasional, di mana masing-masing provinsi punya pengalaman dan dilema khusus tersendiri untuk menyesuaikan apa yang sering dianggap sebagai pertimbangan kompetitif atas kebutuhan pokok para pekerja dan kebutuhan perusahaan untuk tetap produktif dan kompetitif bagi pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Lokakarya pelatihan ini membahas dan mempresentasikan analisa mendalam tentang sistem yang ada; perbandingan internasional; analisa tentang “ekonomi” upah minimum; intervensi dari luar tentang kriteria dan faktor-faktor yang digunakan untuk menentukan upah minimum; dan yang terpenting adalah berbagi pengalaman dan praktik terbaik untuk meningkatkan kapasitas para peserta dalam memberikan reaksi dengan pengetahuan/keterampilan yang lebih baik sebagai perwakilan pengusaha di tingkat provinsi dan kabupaten.

Penetapan upah minimum yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1956 di Indonesia merupakan hal penting dalam kebijakan tenaga kerja nasional di Indonesia. Dewan pengupahan nasional sudah dibentuk sejak 1969 dan masing-masing provinsi mempunyai dewan pengupahan regional, yang fungsinya antara lain adalah mengadakan survei dan menghitung kebutuhan pokok para pekerja dan keluarganya. Upah minimum regional dan upah minimum sektoral dianggap sebagai instrumen untuk meningkatkan upah para pekerja.

Sebagai masalah ketenagakerjaan nasional yang utama, penerapan sistem upah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja dan keluarganya secara layak melalui peningkatan produktivitas adalah salah satu prioritas kebijakan penting dalam Pakta Lapangan Kerja Indonesia yang telah diadopsi sejak April 2011 lalu. Pakta ini merupakan konsensus tripartit untuk menempatkan masalah ketenagakerjaan dan perlindungan sosial, termasuk penetapan upah minimum, sebagai prioritas kebijakan penting dalam merespons krisis keuangan global.

Memperkuat Kapasitas Pengusaha dalam Penetapan Upah Minimum

ketenaga-kerjaan

Page 30: Warta ILO Jakarta · DKI Jakarta Akui Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja, Hapuskan PRTA Makassar, Sulawesi Selatan ... DPRD Sukabumi dan Yayasan Mitra Imadei. D kami akan mengalokasikan

30

perlindungansosial

SEBAGAI bagian dari upaya nasional untuk menerapkan perlindungan sosial universal di Indonesia, ILO, bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), meluncurkan hasil-hasil kunci dari kajian Landasan Perlindungan Sosial, “Penilaian Landasan Perlindungan Sosial berdasarkan Dialog Nasional: Menuju Landasan Perlindungan Sosial,” pada Desember 2012 di Jakarta.

Dari April 2011 hingga November 2012, ILO telah bekerja sama dengan kementerian dan kelompok kerja PBB yang terkait dengan perlindungan sosial di Indonesia serta melibatkan berbagai pihak seperti organisasi pekerja dan pengusaha, organisasi masyarakat sipil, badan penyelenggara jaminan social dan pemerintah daerah, dalam pelaksanaan kajian situasi perlindungan sosial di negara ini. Kajian ini dipergunakan untuk mengidentifi kasi masalah kesenjangan dan penerapan kebijakan, serta merancang rekomendasi kebijakan yang tepat demi mencapai landasan perlindungan sosial yang mendalam di Indonesia.

Selama penyusunan kajian tersebut, dipimpin oleh Valerie Schmitt, Spesialis Perlindungan Sosial ILO dan Tauvik Muhamad, Staf ILO, sejumlah kesenjangan yang ditemui di dalam program perlindungan sosial mencakup: terbatasnya cakupan; terbatasnya akses terhadap layanan sosial; terbatasnya koneksitas program perlindungan sosial dan layanan ketenagakerjaan; hampir tidak adanya jaminan sosial bagi pekerja di sektor informal; pergeseran jaminan sosial di sektor formal; terbatasnya data untuk program sasaran; serta masalah koordinasi serta adanya tumpang tindih antara program.

Wakil Menteri Bappenas, Dr. Lukita Dinarsyah Tuwo, dalam sambutannya menegaskan peran penting Laporan Kajian ini sebagai dasar dalam penyusunan pilihan kebijakan untuk mencapai pelaksanaan landasan perlindungan social yang menyeluruh di Indonesia. “Indonesia saat ini melangkah ke arah sistem perlindungan sosial yang terpadu. Karenanya, kajian ini sejalan dengan kerangka penerapan Undang-

Memastikan Perlindungan Sosial Universal di Indonesia

Rekomendasi-rekomendasi kebijakan kunci yang muncul dari kajian ini termasuk:

• Merancang dan mengujicoba Layanan Satu Pintu (Single Window Service) untuk program perlindungan sosial di tingkat lokal. Layanan ini memberikan informasi kepada para calon penerima manfaat mengenai jaminan dan layanan, pendaftaran serta memperbaharui informasi penerima manfaat melalui pangkalan data nasional, memfasilitasi mekanisme permohonan dan meningkatkan koordinasi diantara program-program yang ada;

• Mendukung penerapan BPJS Kesehatan (BPJS I) dan BPJS Ketenagakerjaan (BPJS II);

• Memperluas cakupan skema bantuan langsung tunai Program Keluarga Harapan (PKH), yang memfasilitasi akses terhadap gizi, pendidikan dan perawatan anak dari keluarga miskin;

• Memastikan paket perawatan memiliki tingkat perlindungan yang memadai, termasuk perluasan manfaat asuransi kesehatan untuk mencakup tes dan perawatan HIV;

• Melakukan studi kelayakan mengenai asuransi pengangguran dengan kaitannya terhadap program ketenagakerjaan dan keterampilan;

• Memperluas cakupan program bagi orang lanjut usia dan bagi orang dengan disabilitas parah; dan

• Membangun pangkalan data yang komprehensif terhadap kelompok-kelompok sasaran, seperti penyandang disabilitas.

Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) serta perluasan dari program anti kemiskinan.”

Dengan diluncurkannya laporan ini, Indonesia menjadi negara anggota ILO pertama yang mengambil langkah konkret setelah pengadopsian Rekomendasi Landasan Perlindungan Sosial No. 202 pada Konferensi Perburuhan Internasional di bulan Juni 2012. Selanjutnya, laporan ini telah disebarluaskan saat pertemuan tingkat tinggi setelah-Tujuan Pembangunan Milenium 2015 pada Maret 2013 dan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) di Jakarta pada Mei 2013.

Landasan Perlindungan Sosial ini mempromosikan keamanan pendapatan melalui sejumlah jaminan dasar bagi: (i) semua anggota masyarakat untuk memiliki akses terhadap layanan perawatan kesehatan di tingkat nasional dan provinsi; (ii) bagi semua anak untuk menikmati jaminan pendapatan melalui bantuan barang atau tunai guna memastikan akses terhadap nutrisi, pendidikan dan perawatan; (iii) bagi semua anggota masyarakat yang terbilang usia produktif namun tidak memiliki pendapatan yang mencukupi (atau tidak bisa, misalnya karena kehamilan) terhadap jaminan pendapatan minimum melalui skema bantuan tunai atau barang atau pekerjaan; dan (iv) bagi semua anggota masyarakat usia lanjut dan dengan disabilitas terhadap pensiun usia tua atau disabilitas atau transfer dalam bentuk lainnya.

Wakil Menteri Bappenas, Dr. Lukita Dinarsyah Tuwo, dan Direktur ILO di Indonesia bersama-sama meluncurkan hasil-hasil kunci kajian LPS .

Page 31: Warta ILO Jakarta · DKI Jakarta Akui Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja, Hapuskan PRTA Makassar, Sulawesi Selatan ... DPRD Sukabumi dan Yayasan Mitra Imadei. D kami akan mengalokasikan

31

employment

ini sangat terbatas dan dapat berdampak negatif terhadap efektivitas berbagai intervensi ini.

Untuk mengatasi masalah koordinasi ini, maka diadakan “Penilaian tentang Perlindungan Sosial Berdasarkan Dialog Nasional” yang merekomendasikan perlunya membentuk layanan satu atap (LSA) sebagai mekanisme koordinasi yang efektif. Berdasarkan rekomendasi ini, ILO bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten, memprakarsai beberapa proyek LSA di dua kabupaten pilihan di Provinsi Maluku dan Jawa Timur.

Proyek yang didanai Pemerintah Jepang ini bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan sosial dan ketenagakerjaan yang ada, serta memfasilitasi koordinasi yang lebih baik di antara pemangku kepentingan terkait di semua level.

Proyek satu tahun ini juga bertujuan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan baik di sektor formal maupun informal, termasuk orang yang hidup dengan HIV dan AIDS (ODHA), melalui pendirian berbagai tempat yang menyediakan layanan sosial dan ketenagakerjaan satu atap.

Untuk meningkatkan kepemilikan dan kelangsungan proyek ini, pendekatan partisipatif akan diterapkan melalui serangkaian lokakarya dan rapat konsultatif

dengan pemangku kepentingan tripartit terkait, LSM dan organisasi-organisasi berbasis masyarakat. Para mitra ini akan bersama-sama mengembangkan rencana kerja layanan satu atas, menyelesaikan desain layanan tersebut, merancang kegiatan serta melakukan rencana evaluasi proyek.

Pemerintah Kabupaten Malang menyambut baik terpilihnya mereka sebagai salah satu daerah sasaran.

employment

Mempromosikan “Layanan Satu Atap”untuk Perlindungan Sosial di Jawa Timur dan Maluku

ILO bekerja sama dengan Majalah Diffa dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, menyelenggarakan lokakarya bagi perwakilan media mengenai Panduan Jurnalistik untuk Disabilitas pada 16-17 Februari di Bogor, Jawa Barat. Lokakarya ini bertujuan untuk mendukung perwakilan media bergeser dari pendekatan berbasis kasihan (charity) kepada pendekatan berbasis hak dalam penerbitan artikel dan foto dengan menampilkan pandangan dan persepsi yang lebih tepat mengenai penyandang disabilitas tanpa menghapuskan hak asasi mereka. Dihadiri sekitar 30 wartawan dari media massa terkemuka serta media komunitas disabilitas, lokakarya ini menghadirkan para jurnalis senior, seperti Arswendo Atmowiloto dan Mohamad Subari. Lokakarya ini ditutup dengan rancangan panduan media mengenai disabilitas.

Lokakarya Media mengenai Panduan Jurnalistik untuk Disabilitas

PENILAIAN bersama yang dilaksanakan ILO dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait landasan perlindungan sosial yang dirilis pada 2012 lalu, menegaskan bahwa mekanisme perlindungan sosial di Indonesia disusun berdasarkan program-program bantuan sosial yang sudah ada. Meskipun demikian, program-program tersebut dikelola secara terpisah sehingga hubungan antara program perlindungan sosial dengan layanan ketenagakerjaan

Melalui proyek percontohan ini, kami berharap dapat mendapatkan Sistem Manajemen

Informasi yang lebih baik, dimana semua informasi diintegrasikan sehingga dapat memberi akses yang lebih mudah dan baik kepada masyarakat ke layanan sosial dan ketenagakerjaan yang saling terkait satu sama lain

Dr. Nehruddin,Kepala Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

perlindungansosial

Page 32: Warta ILO Jakarta · DKI Jakarta Akui Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja, Hapuskan PRTA Makassar, Sulawesi Selatan ... DPRD Sukabumi dan Yayasan Mitra Imadei. D kami akan mengalokasikan

KENDATI perekonomian dunia masih berupaya memulihkan diri dari krisis ekonomi, kondisi perekonomian Indonesia pada 2012 terbilang sangat positif sejalan dengan fokus kuat negara ini terhadap pembangunan infrastruktur perekonomian yang terus mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi. Selanjutnya, Indonesia telah menjadi pemimpin dunia dalam mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan telah menetapkan komitmen kuat tidak hanya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat namun juga sasaran ambisius untuk mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan secara lingkungan.

32

employment

keterpaduan masalah sosial dan lingkungan dalam kerangka kerja pembangunan, demikian laporan baru ILO yang diluncurkan pada 4 April 2013 di Jakarta.

“Ketenagakerjaan berada di persimpangan yang dapat mewujudkan tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan,” kata Peter van Rooij, Direktur ILO di Indonesia. Ia pun menjelaskan bahwa, “Kegiatan perekonomian memberikan mata pencaharian bagi masyarakat dan juga berdampak pada lingkungan dan perubahan iklim – dan sebaliknya. Kunci utamanya di sini adalah memastikan keberlanjutan ketenagakerjaan dalam jangka pendek, menengah dan panjang – yang juga terkait dengan penggunaan lingkungan dan kelayakan kerja.”

Laporan, Tren Ketenagakerjaan dan Sosial 2012: Upaya untuk menciptakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, menegaskan hasil-hasil yang diperoleh akibat pertumbuhan kinerja yang kuat tahun-tahun belakangan ini. Sebagai contoh, pertumbuhan ketenagakerjaan masih melampaui pertumbuhan angkatan kerja dan pengangguran berada pada titik terendah yang tidak pernah tercapai selama 15 tahun belakangan ini. Namun, defi sit dalam kualitas kerja masih terjadi, dengan lebih 60 persen pekerja dianggap sebagai “pekerja rentan” dan kesenjangan antara upah minimum dan tingkat upah nominal rata-rata terus menyempit sejalan dengan waktu.

Laporan ini menganalisis masalah keberlanjutan dan keadilan dengan mengkaji tren lingkungan,

sosial dan ekonomi dalam pasar tenaga kerja. “Perekonomian Indonesia telah mencapai kemajuan yang besar terhadap sasaran pembangunannya. Namun, tantangannya adalah memastikan inklusivitas pertumbuhan ekonomi dan kualitas kerja, seraya mempromosikan keberlanjutan lingkungan dan menanggapi perubahan iklim,” ujar penulis laporan ini, Emma Allen, ekonom ILO Jakarta.

untuk ekonomi yang adil dan berkelanjutanLaporan ILO Terbaru

Program ILO di Indonesia: Capaian 2012Publikasi ini merupakan laporan capaian tahunan ILO pertama di Indonesia. Publikasi ini menyajikan kilasan apa yang telah mampu ILO capai selama kurun waktu 2012 melalui tiga program dan 19 proyek kerjasama teknisnya di seluruh Indonesia.

Organisasi PerburuhanInternasional

Program ILO di Indonesia:Capaian 2012

Memadukan tujuan-tujuan ini dan mengarah pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan menggambarkan beragam tantangan yang dihadapi dunia kerja. Mengingat beragamnya kondisi sosio-ekonomi di Indonesia dan tingginya tingkat informalitas dan kerentanan, upaya mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan memerlukan perhatian besar terhadap

Upaya lebih lanjut diperlukan

ketenaga-kerjaan

Page 33: Warta ILO Jakarta · DKI Jakarta Akui Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja, Hapuskan PRTA Makassar, Sulawesi Selatan ... DPRD Sukabumi dan Yayasan Mitra Imadei. D kami akan mengalokasikan

cuplikan

33

Smart Workers adalah bincang-bincang radio interaktif, kerja sama ILO dengan

radio SmartFM yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran mengenai hak-

hak mendasar di tempat kerja. Bagi Anda yang tertarik mempelajari lebih lanjut

tentang isu ketenagakerjaan, simak terus 95,9 FM!

Kontak: (021) 398 33 888

SMS: 0812 1112 959

semua bantuan bilateral dan multilateral didaftarkan dan dilaporkan ke kementerian lini masing-masing untuk memastikan akuntabilitas donor dan mitra pelaksana.

“Kami sangat menghargai semua prasarana desa yang telah direhabilitasi dan dibangun ILO di Nias, termasuk jalan desa, jalan setapak, jembatan dan lain-lain. Kami juga menghargai pendekatan perawatan prasarana jangka panjang, dengan biaya rendah, teknik perawatan sederhana bekerjasama dengan masyarakat setempat, terutama pembentukan tim tenaga teknis lapangan atau barefoot engineers dari kaum muda

setempat,” kata Johozua Markus Yoltuwu, Wakil Menteri KPDT. Ditambahkan Johozua, kegiatan pembangunan prasarana ILO ini sangat terkait erat dengan Proyek Pembangunan Ekonomi Lokal KPDT di Kepulauan Nias.

Memastikan Kelangsungan Prasarana Desa di Nias

INDONESIA merupakan salah satu dari 22 negara yang mewakili kawasan Asia, Afrika dan Pasifi k di bawah naungan Kerjasama Selatan Selatan yang berpartisipasi dalam lokakarya tentang “Integrasi Kebijakan Sosial dan Pelaksanaan Landasan Perlindungan Sosial”, yang diselenggarakan di Siem Reap, Kamboja, 29-31 Mei lalu. Pertemuan yang mempresentasikan pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial serta pelajaran yang telah diperoleh ini bertujuan untuk menetapkan satu Landasan Perlindungan Sosial (LPS) yang komprehensif, di mana layanan satu atap (LSA) direkomendasikan untuk melaksanakan program LPS di tingkat negara. Pengalaman Indonesia disampaikan melalui presentasi kegiatan-kegiatan LSA percontohan yang telah dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur dan Maluku—yang merupakan hasil kerjasama antara ILO Indonesia dengan Pemerintah Daerah Jawa Timur dan Maluku.

Indonesia Berpartisipasi dalam Lokakarya Regional “Landasan Perlindungan Sosial”

Michiko Miyamoto, Deputi Direktur ILO di Indonesia, secara resmi menyerahkan aset dan layanan Nias-RACBP ILO, disaksikan Johozua Markus Yoltuwu, Wakil Menteri KPDT.

ILO telah menyerahkan aset dan layanan Proyek Akses Pedesaan dan Peningkatan Kapasitas Nias (Nias-RACBP) kepada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) pada Juni 2013. Penyerahan ini sesuai Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 yang mengharuskan

Page 34: Warta ILO Jakarta · DKI Jakarta Akui Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja, Hapuskan PRTA Makassar, Sulawesi Selatan ... DPRD Sukabumi dan Yayasan Mitra Imadei. D kami akan mengalokasikan

34

Mencegah Diskriminasi di Tempat KerjaMembangun (Kembali) Satgas EEO untuk

UNDANG-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan fondasi perlindungan bagi semua pekerja agar memperoleh menjamin kesempatan kerja dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi oleh pengusaha. Meski demikian, perempuan, serta anggota etnis dan ras minoritas masih saja menghadapi banyak hambatan saat hendak memasuki pasar tenaga kerja, termasuk saat mereka bekerja. Diskriminasi di pasar kerja dan diskriminasi dalam mengakses peluang pelatihan keterampilan menunjukkan bahwa perempuan secara tidak proporsional masih melakukan pekerjaan berpenghasilan kecil dan pekerjaan yang tidak memiliki masa depan cerah.

Di hampir semua jenis pekerjaan, perempuan masih belum menerima upah dan tunjangan yang adil untuk pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Situasi ini selain mempersulit peluang perempuan untuk bisa keluar dari kemiskinan juga menghambat kontribusi potensial mereka bagi masyarakat dan perekonomian, sehingga memperburuk siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan yang ada.

Untuk mengatasi masalah ini, pada 2004, Panduan Kesempatan dan Perlakuan yang Sama dalam Pekerjaan (EEO) untuk sektor swasta dikembangkan sebagai hasil dari konsultasi antara Kemenakertrans, serikat pekerja, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Panduan EEO yang mencakup segala bentuk diskriminasi dengan fokus utama pada diskriminasi berbasis gender, dimaksudkan untuk memberi dampak terhadap Konvensi ILO No. 100 Tahun 1951 tentang Kesetaraan Upah dan Konvensi ILO No. 111 tahun 1958 tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), serta membantu pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

“Namun, sayangnya, hingga saat ini masih ada kesenjangan secara legislasi. Termasuk, kurangnya kejelasan mengenai alasan spesifi k yang dicakup dan apakah perlindungan efektif dijamin oleh UU Ketenagakerjaan terkait diskriminasi langsung maupun tak langsung sesuai Konvensi ILO No. 111,” jelas Lusiani Julia, Staf ILO.

Di samping itu, terkait Konvensi ILO No. 100, undang-undang yang ada saat ini belum bisa memberi dukungan yang jelas

terkait prinsip kesetaran upah antara laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya. Bahkan ketentuan diskriminatif tampaknya juga masih ada dalam penerapan prinsip tunjangan tambahan.

Oleh karena itu, dalam konteks ini dan sesuai kerangka kerja program bantuan terikat waktu, ILO menyediakan dukungan dan bantuan teknis kepada Kemenakertrans serta organisasi pengusaha dan pekerja melalui pengembangan dan penguatan lembaga, terutama revitalisasi Satuan Tugas EEO, agar dapat mengatasi kesenjangan pelaksanaan Konvensi ILO No. 100 dan No. 111.

“Tindakan khusus terdiri dari konsultasi tripartit tentang pembentukan badan kesetaraan kesempatan (mandat dan fungsi), penyusunan rencana aksi yang akan dilaksanakan Satuan Tugas EEO, peningkatan kapasitas para anggota satuan tugas, serta bantuan—bila diperlukan—untuk melakukan analisa kesenjangan legislatif dan panduan pelaksanaan,” jelas Lusiani. Ditambahkannya, bantuan ini akan memberi masukan penting bagi proses penyusunan kebijakan di tingkat nasional untuk memperbaiki program EEO, peningkatan kapasitas, dan replikasi di berbagai provinsi.

Belum lama ini, Kemenakertrans telah menyusun peraturan menteri untuk mengangkat kembali para anggota tripartit Satuan Tugas EEO yang diharapkan akan disahkan pada pertengahan tahun ini. Sementara itu, ILO dan Kemenakertrans telah mengadakan beberapa konsultasi untuk membahas persiapan pembentukan kembali Satuan Tugas EEO. Konsultasi terakhir diadakan di Sentul 17-18 April lalu, dimana Katherine Landuyt, Spesialis ILO untuk masalah Peraturan Tenagakerja, menjadi fasilitator.

“Konsultasi terakhir ini melibatkan partispasi para penyandang disabilitas untuk memastikan masalah disabilitas dimasukkan dalam Satuan Tugas EEO. Hasil lokakarya ini akan digunakan sebagai masukan bagi pemerintah untuk menentukan mandat, cakupan dan struktur Satuan Tugas EEO yang direncanakan akan dibentuk kembali pada September 2013,” kata Lusiani.

Tindakan khusus terdiri dari konsultasi tripartit tentang pembentukan badan kesetaraan

kesempatan, penyusunan rencana aksi yang akan dilaksanakan Satuan Tugas EEO, peningkatan kapasitas para anggota satuan tugas, serta bantuan—bila diperlukan—untuk melakukan analisa kesenjangan legislatif dan panduan pelaksanaan

gender

Lusiani Julia,Staf ILO