Top Banner
1 WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006
26

WARTA FKKM Edisi Juni 2006

Mar 08, 2016

Download

Documents

Andri Santosa

RUU Illegal Logging, Hukuman Baru Buat Pembalak
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: WARTA FKKM Edisi Juni 2006

1WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

Page 2: WARTA FKKM Edisi Juni 2006

2 WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

Kisah drama penangkapan Adelin Lisbagai film kungfu saja. Di Baijing, anakbuah Adelin itu baku hantam denganpetugas KBRI China. Satu orang stafKBRI sempat tersungkur. Tapi raja kayuasal Medan itu berhasil dibekuk.

Adelin, 49 tahun, masuk dalamdaftar pencarian orang (DPO) kepolisiandaerah Sumatera Utara karena terlibatdalam illegal logging di Taman NasionalMandaling Natal (TNMN). Akibat ulahCik Adelin ini, negara rugi 674 miliar.Bahkan mungkin lebih. Hitung-hitunganKementerian Lingkunngan Hidupangkanya mencapai 227,02 triliun.

Kita gembira, tapi tak perlu bersorak-sorai. Sebab keputusan pengadilanbelum keluar. Adelin bisa saja bebas,soalnya Menteri Kehutanan bilang HPHAdelin sah dan izinnya belum berakhir.

Tapi Adelin juga bisa bernasib sial.Bila RUU Anti Pembalakan Liar nantidisahkan, Adelin bakal menghadapituntutan berat : kalau tidak didendatriliunan rupiah, ya dihukum mati.

Hukuman mati? Serius? Serius.Klausul hukuman mati ini ada di RUUAnti Pembalakan Liar yang sedangdigodog di DPR. Inilah terobosan barudalam menjerat juragan-juraganpembalak liar yang berkeliaran di hutan-hutan Indonesia. Di RUU itu jugadikatakan pengadilan kasus pembalakanliar tidak akan diadili di pengadilan biasa.Mereka akan diadili di pengadilankhusus ad hoc.

OPINI

Berharap Hukum (Kembali )Ditegakkan

Kali ini, pemerintah tampaknya tak maukecele lagi. Kasus lolosnya para tersangkapembalak hutan memang kerap terjadi.Ratusan orang sudah tertangkap, tapi dipengadilan sebagian besar dari merekadivonis bebas. Berbagai kalangan, terutamaLSM lalu menuding pemerintah tak pernahserius memberantas pembalakan liar di In-donesia. Low infocement terhadapkejahatan kehutanan lemah.

Departemen Kehutanan tak maudisalahkan. Mereka bilang urusan vonismemvonis bukan urusan gue. Polisibersikukuh tak punya bukti kuat untukmenganjar mereka dengan pasal berat.Lalu pengadilan pun akhirnyamembebaskan mereka. Blunder hukuminilah yang kerap kali terjadi.

Dulu, beberapa kalangan ingin pelakupembalak liar ini dijerat pasal berlapis daritiga undang-undang sekaligus : UUKehutanan, UU Anti Korupsi dan UUPencucian Uang. Ketiga UU ini bisadigunakan untuk mejerat mereka.Alasannya para pelaku pembalak hutanterbukti menghancurkan hutan, merekajuga terbukti melakukan praktek korupsi,mereka juga pasti melakukan pencucianuang dalam bisnis mereka.

Tapi nampaknya usul ini tak pernahdigubris. Para pelaku pembalak liarselalu lolos, atau dihukum dengan sangatringan. RUU Anti Pembalakan Liarinilah yang diharapkan bisa menjeratpara perampok hutan ini lebih berani.

Muhammad AS

Page 3: WARTA FKKM Edisi Juni 2006

3WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

Dengan cara apalagi Indoensia bisamenghukum para pembalak liar. Debat-debat publik terus dilakukan sementaradiluar hutan-hutan Indonesia terusdijarah dalam angka yang makinmenakjubkan yakni lima kali luas pulauBali setiap tahunnya.

Melembeknya sikap pemerirntahyang semula seperti ”unjuk gigi”terhanya hanya gigi ompong yangtampak dalam memberanguspembalakan kayu. Penebangan danpengangkutan kayu secara ilegal yangterjadi di depan mata aparat, malahbegitu sulit ditertibkan.

Kalangan LSM mengkaitkanlemahnya penegakan hukum danmaraknya penebangan liar sekarang ini

LAPORAN UTAMA

Hukum Buat Pembalak

dengan sistem politik dan ekonomi yangsarat korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kekebalan para pelaku penebanganliar terhadap hukum tidak bisadilepaskan dari adanya keterkaitanpelaku dengan instutusi pemerintah danoknum pejabat sipil, kepolisian, maupunmiliter sebagai baking usaha mereka.Tidak jarang oktum aparat ikutmengawasi penebangan danpengangkutan kayu illegal. ”Tidakmengherankan banyak tongkang yangmengangkut kayu ilegal selalu lolos daripengawasan polisi sebab telah terbinahubungan saling menguntungkan antaracukong dengan oknum polisi,” kataYayat Afiando dari Telapak Indonesia,sebuah LSM di Bogor.

Page 4: WARTA FKKM Edisi Juni 2006

4 WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

Direktur Eksekutif GreenomicIndonesia Elfian Effendi mengaku herandengan lemahnya pemerintah dalammenegakkan hukum terhadap pelakupembalakan hutan. Menurutnyapemberantasan pelaku pembalak liarseharusnya lebih mudah dilakukansebab penebangan liar dilakukan secaraterang-terangan.

”Saya binggung, Presiden kita sajajenderal bintang empat, tetapi kok tidakmampu menanggulangi illegal logging.Ini ada apa?,” kata Elfian. Endemipembalakan hutan juga disokongsindikat internasional yang tak jarangdidukung instutusi pemerintahansejumlah negara. Negara-negara majuseperti Amerika, China, Singapura,Malaysia adalah bagian penting darimafia atau sindikat internasionaltersebut.

Di Malaysia, kayu-kayu diputihkanmenjadi komoditas legal dengan caramemalsukan dokumen asal komoditasseolah-olah kayu tersebut berasal darinegara itu. Dari Malaysia, sebagianbesar kayu tersebut diimpor mejadibahan baku industri mebel dan industriberbasis kayu lain di China. Sebagianlagi diekspor langsung ke negara-negaramaju, terutama AS dan Eropa.

Aliran kayu ilegal dari Indonesia inimembuat booming industri berbasismebel dan floring di Asia. Negara-negara seperti Malaysia, China, Jepang,Singapura juga diuntungkan olehperdagangan kayu illegal asal Indonesia.Praktik ini terus berlangsung hinggasekarang.

Penanganan hukum penebang liarselama ini menggunakan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentangkehutanan. UU No. 5 tentangKonservasi Sumberdaya Alam danEkosistem, dan UU No.23/1997tentang Lingkungan Hidup.

Namun perangkat hukum yang adaini tak mampu menjerat pelaku utamaatau dalang di balik penebangan liar,seperti terjadi pada 4 cukong kayu kelasmenengah dan kakap yang ditangkaptahun 2006. Tahun sebelumnya,sebanyak 173 orang ditangkap, namunsebagian besar akhirnya jugadibebaskan. Kalaupun ada yangdihukum hukumannya sangat ringan.ICEL, LSM di Jakarta yang aktifmelakukan investigasi kasus-kasuspembalakan liar mencatat dari 1.031kasus yang terjaring dalam operasiWanalaga dan Wanabahari pada tahun2001, tidak ada satupun kasus yangdiproses sampai pada tingkatpengadilan. Pada 2002, dari 971 kasusyang terjaring, nasibnya juga sama saja.

Sekretaris Jenderal Dephut BoenPurnama mengatakan tidak jalannyapenegakan hukum kepada para pelakupenebangan liar sebagai akibat tidakadanya kesamaan pemahaman dantindakan dari semua instansi dipemerintahan. Ada 18 instansi yangterlibat dalam upaya pemberantasanpenebangan liar ini.

”Penegakan hukum berada di luarbatas yurisdiksi Dephut sehingga kamitidak bisa berbuat apa-apa,” katanya.

Page 5: WARTA FKKM Edisi Juni 2006

5WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

LAPORAN UTAMA

Tak berfungsinya hukum danlemahnya diplomasi Indonesiamenembus jaringan sindikatpenebangan liar dan perdagangan kayuilegal, membuat Dephut kini hanyamenguntungkan pada harapan segeradisahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) PemberantasanPembalakan Liar yang kini sudahmasuk DPR.

Undang-undang ini memberikanterobosan baru atas sistem peradilanbagi pembalak liar di Indonesia. Pelakupembalakan hutan, misalnya, akandiadili dalam sebuah pengadilan ad hocatau pengadilan khusus bagi pembalakliar.

”Nanti ada ancaman hukuman matidan denda hingga miliaran rupiah, ” ujarkepala biro hukum dan organisasiDephut, Suparno.

Elfien mendukung RUUpemberantasan Pembalakan Liar yangmemungkinkan adanya pengadilan adhoc untuk menjerat pembalak hutan.Alasannya, mengandalkan pengadilanyang ada sekarang iini tidak akanberhasil.

”Selama ini pengadilan cukupbrengsek dalam menangani pelakupembalakan hutan sebab yangditangkap hanya yang terkait dengankepentingan politik saja.” katanya.

Rancangan UU ini sudah setahundigodog pemerintah. Saat ini memasukipembahasan di prolegnas DPR.Sebelumnya RUU ini dibawa kedarah-daerah untuk menerima masukan.

Telapak adalah salah satu lembagayang diajak mengikuti proses rancangan

RUU tersebut. Telapak awalnyamenyodorkan pemberantasanpembalakan hutan denganmenggunakan pasal berlapis dari tigaUndang-Undang, yakni UUKehutanan, UU anti Korupsi dan UUpencucian uang.

”Kejahatan pembalakan liar, selainmerupakan kejahatan kehutanan,kejahatan ini bisa masuk dalamkejahatan korupsi dan kejahatanpencucian uang,”kata Arbi dari Telapak.

Lembaga penelitian CIFOR danPusat Pelaporan dan Alalisis TransaksiKeuangan (PPATK) dalam kajiannyamengungkapkan, upaya pemberantasanpenebangan liar akan lebih kuat jikadidukung oleh penegakan hukumpencucian uang. Pengungkapan aktor-aktor di belakang layar bisa dilakkandengan menelusuri aliran uang lewatmekanisme perbankkan.

Logikanya simpel, proyekeksploitasi hutan berskala besar secarakomersial tidak mungkin dilakukantanpa dukungan pendanaan dari sektorperbankkan. Proyek berbasis hutanmemerlukan modal yang sangat besar,bukan saja untuk membeli peralasandan mesin, tapi untuk membayar biayapenebangan kayu, memproses danmengangkut produk akhir ke pasar.

Selama ini perbankkan nasional daninternasional banyak terlibat dalampendanaan industri berbasis kehutanandi Indonesia yang berperan besardalam kerusakan hutan di Indonesia.Sebelum krisis 1997, pinjaman bank-bank lokal dari kepada industri-industrikayu mencapai 4 miliar dollar lebih,

Page 6: WARTA FKKM Edisi Juni 2006

6 WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

LAPORAN UTAMA

sementara dari perbankkaninternasional 7 miliar dollar AS.

Selain itu, bank juga memainkanperan penting dalam perdaganganproduk industri berbasis hutan, sepertipenyediaan kredit utuk perdagangandan Letter of Credit untuk menjaminpembayaran perdagangan. Tanpapendanaan bank. Industri berbasishutan juga tidak akan dapat memasukipasar saham dan pasar obligasi untukmemperoleh pembiayaan jangkapanjang.

Sayang pemerintah tak pernahmenggunakan perangkat UU tentangpencucian uang ini sebagai salah satualat yang dapat digunakan untukmenjerat pelaku pembalakan hutan.

Beberapa organisasi sipilmengkhawatirkan RUU antipembalakan hutan ini hanya akan

membuat susah rakyat. Aparatseringkali malah menangkap rakyatbiasa karena dituduh sebagai pelakupembalak hutan.

Kasus seperti itu memang penahterjadi. Terakhir peristiwa penangkapanini terjadi di Dusun Kalipagu,Banyumas, Jawa Tengah. Aparatmenangkap warga kampung itu karenadianggap sebagai perusak hutankonservasi di kawasan Batu Raden. Tapitak sedikit yang menggap RUU iniadalah jalan baru di tengah mampetnyaperangkat hukum untuk menjeratpelaku pembalak liar.

”Sialahkan yang lain mencibir RUUini, tapi bagi saya, ini peluang,” kataDarmawan Liswanto aktivis KAIL,LSM di Pontinak yang seringmelaporkan kasus-kasus pembalakanliar di wilayah Kalimantan.

Page 7: WARTA FKKM Edisi Juni 2006

7WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

LAPORAN UTAMA

Mereka yang Dibidik

Di tangan pencuri di hutan Papua,sebatang merbau dihargai 25 ribu. Tibadi Cina menjadi Rp 2,5 juta atau 100kali lipatnya. Hasilnya? Setiap tahun, 300ribu meter kubik kayu merbau- jenislangka di Papua- ditilap senilai Rp 1,98triliun. Di tempat lain di Indonesia, bukankayu langka yang dijarah, tapi hutanlindung yang dijarah. Saban tahun, kitakehilangan hutan seluas lia kali PulauBali akibat dibalak pencuri- setaradengan Rp 45 triliun.

Menteri Kehutanan MS Kabanmengatakan, ada lima puluh pemainkakap masih berkeliaran yang siapmerampok hutan-hutan kita. Inilahnama-nama yang disodorkan Kabankepada Jaksa Agung Abdul RahmanSaleh dan Kapolri Jenderal Sutanto.

ACEHAcan (Janes Tan)Kasus : pembalakan dan penadah kayuilegal dari Taman Nasional GunungLeuser di wilayah langkat. Lokasi lain :Sumatera Utara.

SUMATERA UTARAAsengKasus : pembalakan AwengKasus : penyelundupan kayu dariTanjung Balai, Asahan

RIAUAbi BesokKasus : pemilik kilang kayu ilegal,

penadah kayu ilegal, dan penyelundupkayu ke Malaysia.Ali Jambi Kasus : pembalakan danpenyelundupan kayu ramin

JAMBIAleng dan AkiongKasus : pendah kayu ilegal

SUMATERA SELATANHaji HalimKasus : penadah dan penyelundup kayu

KALIMANTAN BARATNg Tung PengKasus : pembalakan. Membalak hutanlindung Martinus. Memiliki 15 sawmilldi daerah Lanjak Banjau.Tian HartonoKasus : diduga sebagai pemilik industripengolahan kayu hulu PT Rimba Ramindan sawmill/moulding CV Hasil Rimba.

KALIMANTAN TENGAHAbdul RasyidKasus : pembalakan di Taman NasionalTanjung PutingAsoyKasus : pemodal penyelundupan kayuke Malaysia

KALIMANTAN TIMURChris CandraKasus : pemodal pembalakan diTarakanSyamsudin

Page 8: WARTA FKKM Edisi Juni 2006

8 WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

LAPORAN UTAMA

Kasus : pembalakan dan penyelundupankayu di TawaoUbah, Sukarman, dan Baso AliKasus : pembalakan di ManumbarAkiat, Tukiran, Amin, Ali, EdoKasus : pembalakan di Pangdan, danSungkulirang Memang dan ArifKasus : pembalakan di Batu LepokPerondongan dan Pelawan. Didugamemilik beberapa sawmill.Romli OmpongKasus : pemodal pembalakan diTarakan

JAKARTAEddy SKasus : penjual surat keterangan sahnyahasil hutan.

SURABAYASundonoKasus : penadah kayu ilegal

PAPUATing Ting HongKasus : pembalakan.Lokasi lain : Palembang, Riau, danKalimantanYongkieKasus : penyelundupan kayu dariPapua, menggerakkan bisnisnya dariSurabaya Wiliam Hendrik(Sorong)Kasus : terkait kasus ilegal MV BraveliFalcon. Diduga bekerjasama denganpemodal Cina dan India

Data diolah dari berbagai sumber

Page 9: WARTA FKKM Edisi Juni 2006

9WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

Kasus pencurian kayu (illegallogging) telah menjadi titik perhatianpemerintahan baru, khususnyaDepartemen Kehutanan. MenteriKehutanan MS Kaban dalam siaranpersnya, menyatakan program 100 harikerjanya diantaranya adalahpemberantasan pencurian kayu. Sejalandengan itulah, maka menteri kehutanantelah melakukan shock teraphy denganberkunjung kebeberapa daerah diIndonesia, dengan berkonsultasilangsung kepada para Kepala Dinaskehutanan Propinsi / kabupaten, Poldadan Polres. Seperti contoh dalamkunjungannya di Propinsi SumateraUtara, menteri kehutanan memberikanpernyataan yang mengejutkan bahwabahwa sejumlah kepala daerah (KDH)di Propinsi Sumatera Utara terlibatdalam kasus pencurian kayu. Olehmenteri kehutanan, mereka disebutsebagai master of mind, yang bekerjadengan menggunakan asas legalitasnyasebagai penguasa daerah. Selainmemberikan terapi kejut itu, diam-diammenteri kehutanan jugamengungkapkan bahwa pelaku illegallogging sudah luar biasa banyaknya danakan terus diusut oleh petugas yangberwenang.

Oleh karena itu, sebenarnyamencermati perkembangan praktikillegal logging dewasa ini, memang

Akselerasi Pemberantasan IlegalLogging

KOLOM

bukan lagi merupakan hal yang baru.Semenjak pemerintahan orde baru pun,sudah banyak terjadi praktik illegallogging, namun kalau ditanyakan tindaklanjut hasilnya bisa macam – macam :kurang/tidak diketahui, belum/tidaktertangkap, belum/sedang diproses danlain sebagainya. Sehingga kalau bisadikatakan bahwa, ibarat kanker,kerusakan hutan Indonesia sudahstadium empat, artinya sudah benar –benar sangat gawat.

Hancurnya hutan Indonesiamemang sudah sampai pada taraf yangsangat mengerikan. Pada tahun 1997-1998, dari 46,7 juta hektar hutanproduksi di Indonesia, sisa hutanalamnya tinggal 41 %, dengan tingkatdegradasi 1,6 – 2,4 juta hektar setiaptahunnya. Bank dunia telahmemprediksi bahwa hutan tropisdataran rendah Sumatera akan habispada tahun 2005 dan hal yang samaakan terjadi pada tahun 2010 diKalimantan. Hutan alam di Sulawesikini hanya tinggal 11 %. Menurut dataWWF, selama lima tahun terakhir,kerugian negara akibat illegal loggingmencapai US$ 5 miliar atau setaraRp.42 triliun. Sumber lain jugamengungkapkan bahwa laju pencuriankayu ini mencapai 3,8 juta setahunsenilai US$ 2 miliar atau Rp.17 triliun.

Page 10: WARTA FKKM Edisi Juni 2006

10 WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

KOLOM

Jika semua kerugian tersebut ditotalmaka nilainya adalah Rp.72,25 triliunsetahun.

Illegal logging hingga saat inimenjadi suatu permasalahan yang sulitdiberantas dan terjadi hampir diseluruhdunia, termasuk Indonesia menjadisalah satu sasaran operasionalnya.Kejahatan illegal logging ini mempunyaijaringan sindikat yang luas dalam skalainternasional. Hasil illegal loggingbanyak dieksport ke luar negeri sepertiRRC, Malaysia, Singapura bahkanEropa. Praktik illegal logging iniberdampak multidimensi yangberhubungan dengan aspek sosial,ekonomi, budaya dan ekologi(lingkungan ). Oleh karena itu, tidakmengherankan dalam pemberantasanpenebangan kayu secara illegal dikawasan hutan dan peredarannya diseluruh wilayah Republik Indonesia,melalui Inpres Nomor : 4 Tahun 2005,Presiden menginstruksikan kepada 12Menteri, untuk melakukan percepatanpemberantasan penebangan kayu secaraillegal di kawasan hutan danperedarannya di seluruh wilayah RI.

Ada 3 (tiga) faktor yangmemungkinkan illegal logging meluasdengan cepat. Pertama. faktor – faktoryang berkaitan dengan nilai-nilaimasyarakat dan situasi penduduk didesa-desa dekat hutan dipengaruhi olehunsur-unsur kebutuhan lapangan kerjadan pendapatan, pengaruh tenaga kerjalain yang sudah bekerja secara illegal,ketidakpuasan lokal atas kebijakankehutanan pusat, dukungan terhadappengelolaan hutan lestari.

Kedua, faktor-faktor ekonomisupply dan permintaan normal berkaitandengan industri penebangan kayudipengaruhi oleh unsur- unsur sepertikebutuhan kapasitas terpasang industrikayu dalam negeri dan permintaan kayudari luar negeri, kemampuan pasokankayu dan kebijakan jatah kayu tebangan,tinggi rendahnya laba dari perusahaanindustri kayu. Besarnya kapasitasindustri kayu terpasang di daerah akanmenimbulkan naiknya permintaan akanpasokan kayu yang berlebihan.Kemampuan pasokan kayu dankemampuan penyediaan industriperkayuan yang legal yang tidaksebanding dengan tingginya permintaanterhadap kayu di dalam dan luar negeri,sehingga terjadi ketimpangan antarapersediaan dan permintaan, kemudianmenimbulkan permintaan tambahankayu yang diambil dari hasil illegallogging. Tingginya permintaan danrendahnya persediaan kayumenurunkan laba dari perusahaanindustri kayu, sehingga untukmempertahankan laba itu,dimungkinkan untuk membeli kayuillegal yang lebih murah dan resikonyarendah. Ketidakseimbangan antarakebutuhan dan pasokan diperkirakankebutuhan industri akan kayu mencapai60 juta meter kubik per tahun,sementara supply hanya sebesar 22 jutameter kubik per tahun, jadi defisit kayusebesar 30 – 40 juta meter kubik pertahun. Jadi jalan untuk memenuhi defisitkayu tersebut adalah melakukan illegallogging.

Page 11: WARTA FKKM Edisi Juni 2006

11WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

KOLOM

Ketiga, faktor-faktor yang berkaitandengan pengusaha dan pengaruhnyaserta kolusi dengan para politisi danpemimpin setempat dipengaruhi olehunsur-unsur seperti keuntungan yangdiperoleh oleh pengusaha kayu dan bos-bos penebangan terhadap pejabat lokal,besarnya partisipasi pejabat lokal dalamkegiatan illegal logging dan banyaknyakerjasama illegal yang dilakukan olehpengusaha dengan penguasa ataupejabat lokal. Faktor ketiga ini dapatterjadi oleh karena pejabat lokalmempunyai kekuasaan untukmemberikan kontrak akses pada lahanhutan dan memastikan bahwa berbagaiperaturan perundang-undanganditegakkan atau diabaikan, kemudianpara pengusaha memiliki modal ataudana yang diperoleh dari keuntunganbisnis kayu. Ketika keuntungan yangdiperoleh oleh pengusaha dari kegiatanbisnisnya meningkat, maka pengaruhpara pengusaha kayu tersebut akansemakin kuat sehingga dimungkinkanuntuk merayu pejabat lokal untukmemberikan izin untuk melakukanpenebangan secara illegal gunameningkatkan keuntungan atau laba.Dari ketiga faktor diatas menunjukkanbahwa semakin kuatnya pengaruhpengusaha kayu terhadap pejabat lokalakan meningkatkan partisipasi pejabatlokal dalam kerjasama illegal yangkemudian berpengaruh kepadapeningkatan laba bagi pengusaha kayutersebut. Ketika illegal loggingmeningkat dan potensi pendapatanmasyarakat menjadi jelas, makakegiatan illegal logging juga semakin

diterima masyarakat bahkanmasyarakat menjadi tergantung padakegiatan tersebut dan melihat kegiatantersebut akan tetap terjadi meskipuntanpa keterlibatan masyarakat.

Pelaku dan Modus OperandiIllegal logging

Pelaku dam kejahan illegal loggingterdiri dari

• Masyarakat setempat dan masyarakatpendatang

Pelaku ini melakukan kegiatanpenebangan secara langsung baik untukkepentingan sendiri, maupun untukdijual kepada pengusaha kayu ataupemilik modal. Laju perusakan hutanakibat kegiatan yang dilakukan olehpelaku ini relatif kecil oleh karena modaldan peralatan yang dimiliki masihterbatas.

• Pemilik modal (cukong), pengusahaPelaku ini berperan sebagai

fasilitator atau penadah hasil kayucurian, bahkan menjadi otak daripencurian kayu

• Pemilik industri kayu atau pemilik HPHPelaku ini bisa bertindak sebagai

pencuri kayudan bias bertindak sebagaipenadah kayu

• Nahkoda kapalPelaku ini bisa berperan sebagai

turut serta melakukan atau membantumelakukan penyeludupan kayu ataukejahatan illegal logging

Page 12: WARTA FKKM Edisi Juni 2006

12 WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

KOLOM

• Oknum pejabat pemerintah atauoknum aparat pemerintah

Pelaku ini bisa berasal dari oknumTNI, oknum Polri, oknum PNSKehutanan, oknum PNS Bea Cukai,oknum pemerintah daerah, oknumanggota DPRD, oknum politisi. Pelakuini bisa terlibat kegiatan KKN denganpengusaha dan atau melakukanmanipulasi kebijakan dalam pengelolaanhutan atau pemberian konsesipenebangan kayu yang dapatmenimbulkan kerusakan hutan.

• Pengusaha asingPelaku ini kebanyakan berperan

sebagai pembeli atau penadah hasilcurian.

Pelaku – pelaku dalam kegiatanillegal logging di atas, dalam kasus yangberdimensi luas memiliki jalinanhubungan yang sangat kuat dan rapi.Pemilik modal dan pengusaha kayumempunyai kepentingan untukmendapatkan lahan konsesipenebangan yang bias didapatkan daripejabat local atau bantuan oknum aparatpemerintah, dan memiliki modal dandana untuk mendukung kepentingannyatersebut.

Pengusaha dapat mempengaruhiPejabat dan oknum aparat pemerintahlokal untuk melakukan kerjasama illegaldalam bentuk illegal logging. Dalam rangkakegiatannya itu pengusaha mengupahtenaga kerja dari penduduk setempat ataumendatangkan dari luar daerah.

Sementara modus operandi dalamkegiatan illegal logging ini :

1) Melakukan penebangan tanpaizin, biasanya dilakukan olehmasyarakat dan hasil tebangannyadijual kepada cukong kayu ataupengusaha atau kepada industripengelolaan kayu.

2) Melakukan penebangan di luarizin yang telah ditetapkan konsesinyaoleh pemerintah. Biasanya dilakukanoleh Hak Pengusahaan Hutan (HPH)dan Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu(IPK). Hal ini dilakukan dengan tujuanuntuk mempercepat tercapainya targetproduksi atau hasil tebangan untukmemenuhi kontrak dengan pembeliyang sudah disepakati atau dalam upayauntuk meningkatkan keuntunganperusahaannya. Modus ini jugaseringkali menggunakan tenaga kerjamasyarakat local atau pekerja dari luardaerah

3) Pengangkutan kayu tanpadilengkapi dengan Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan (SKSHH)

4) Pengangkutan kayu dilengkapidengan dokumen palsu seperti blangkodan isinya kosong, blangko asli akantetap isinya palsu, SKSHH dari daerahlain

5) Jumlah kayu yang diangkut tidaksesuai dengan data yang ada dalamdokumen SKSHH

6) enggunaan satu dokumenSKSHH yang berulang-ulang

Page 13: WARTA FKKM Edisi Juni 2006

13WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

KOLOM

7) Menggunakan dokumenpengganti SKSHH seperti surat tilangdi darat atau di laut sebagai penggantiSKSHH yang disita, atau factor kayusebagai pengganti SKSHHyang disita,atau factor kayu sebagai penggantiSKSHH atau surat-surat lain .

Dalam prakteknya modus operandiyang dilakukan dalam kegiatan illegallogging melibatkan lebih banyak lagipelaku, baik yang turut sertamelakukan, membantu melakukanmaupun menyuruh melakukan.Pengangkutan tanpa dilengkapi SKSHHtidak hanya melibatkan pemilik kayutapi pengangkut termasuk nahkodakapal terlibat dalam masalah tersebut.Dalam hal pemalsuan dokumenmelibatkan pemilik kayu yang yangdokumennya palsu, aparat penerbitdokumen palsu, pembuat cap danstempel palsu. Demikian juga denganpenggunaan satu dokumen SKSHHberulang-ulang, ketimpangan antarajumlah kayu dalam angkutan denganjumlah yang ada di dalam dokumenSKSHH, serta penggunaan dokumenpengganti, ini melibatkan pejabat yangmengeluarkan SKSHH, jugapengangkut.

Ketentuan Pidana yang terkaitdengan illegal logging

UU. No. 41 tahun 1999 tentangKehutanan

Ketentuan pidana yang diatur dalampasal 50 dan sanksi pidananya dalam

pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999tentang Kehutanan adalah merupakansalah satu dari upaya perlindunganhutan dalam rangka mempertahankanfungsi hutan secara lestari. Maksud dantujuan dari pemberian sanksi pidanayang berat terhadap setiap orang yangmelanggar hukum di bidang kehutananini adalah agar dapat menimbulkan efekjera bagi pelanggar hokum dibidangkehutanan. Efek jera yang dimaksudbukan hanya kepada pelaku yang telahmelakukan tindak pidana kehutanan,akan tetapi orang lain yang mempunyaikegiatan dalam bidang kehutananmenjadi enggan melakukan perbuatanmelanggar hokum karena sanksipidananya berat.

Ada 3 (tiga) jenis pidana yang diaturdalam pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999tentang Kehutanan yaitu pidana penjara,pidana denda, pidana perampasan bendayang digunakan untuk melakukanperbuatan pidana. Ketiga jenis pidanaini dapat dijatuhkan kepada pelakusecara kumulatif. Hal ini dapat dilihatdalam rumusan sanksi pidana yangdiatur dalam pasal 78 UU No. 41 tahun1999. Jenis pidana itu merupakansanksi yang diberikan para pelaku yangmelakukan kejahatan sebagaimana yangdiatur dalam pasal 50 UU No. 41 tahun1999 tentang Kehutanan. Beberapaketentuan pidana dan sanksinyaterhadap illegal logging menurut UUNo. 41 Tahun 1999 adalah sebagaiberikut :

Pertama, setiap orang dilarangmerusak prasarana dan saranaperlindungan hutan (pasal 50 ayat 1).

Page 14: WARTA FKKM Edisi Juni 2006

14 WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

KOLOM

Barang siapa dengan sengaja merusakprasarana dan sarana perlindunganhutan diancam dengan pidana penjarapaling lama 10 (sepuluh) tahun, dendapaling banyak Rp.5.000.000.000. (limamiliar rupiah). Yang dimaksud denganorang disini adalah subjek hokum baikpribadi, badan hokum, maupun badanusaha. Prasarana perlindungan hutanmisalnya pal batas kawasan hutan,pagar-pagar kawasan hutan, ilaran api,menara pengawas dan jalanpemeriksaan. Sarana perlindunganhutan misalnya alat pemadamkebakaran hutan, tanda larangan danalat ukur.

Kedua, setiap orang yang diberikanizin usaha pemanfaatan jasalingkungan, izin usaha pemanfaatanhasil hutan kayu dan bukan kayu, sertaizin pemungutan hasil hutan dan bukankayu, dilarang melakukan kegiatan yangmenimbulkan kerusakan hutan (pasal50 ayat 2). Barang siapa yangmelanggar ketentuan ini diancamdengan pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan denda palingbanyak Rp.5.000.000.000. (lima miliarrupiah). Yang dimaksud dengankerusakan hutan adalah terjadinyaperubahan fisik, atau hayatinya yangmenyebabkan hutan tersebut tergangguatau tidak dapat berperan sesuai denganfungsinya.

Ketiga, setiap orang dilarang untukmenebang pohon atau memanen ataumemungut hasil hutan di dalam hutantanpa memiliki hak atau izin dari pejabatyang berwenang (pasal 50 ayat 3 hurufe). Pelanggaran terhadap ketentuan ini,

diancam dengan pidana penjara palinglama 10 (sepuluh) tahun dan dendapaling banyak Rp5.000.000.000. (limamiliar rupiah pasal 78 ayat 4). Yangdimaksud dengan pejabat yangberwenang adalah pusat dan daerahyang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan ijin.

Dari paparan di atas tentangrumusan ketentuan pidana dansanksinya yang diatur dalam UU No.41 tahun 1999 maka dapat ditemukanunsur-unsur yang dapat dijadikan dasarhukum untuk penegakan hukum pidanaterhadap kejahatan illegal logging yaitusebagai berikut :

1. Merusak prasarana dan saranaperlindungan hukum

2. Kegiatan yang keluar dariketentuan-ketentuan perizinan sehinggamerusak hutan

3. Melanggar batas-batas tepisungai, jurang, dan pantai yangditentukan undang-undang 4.Menebang pohon tanpa izin

5. Menerima, membeli, ataumenjual, menerima tukar, menerimatitipan, menyimpan atau memiliki hasilhutan yang diketahui atau patut didugasebagai hasil hutan.

6. Mengangkut, menguasai ataumemiliki hasil hutan tanpa SKSHH.

Rumusan unsur-unsur pidanaseperti diuraikan di atas memangsangat efektif untuk diterapkan kepadapelaku terutama masyarakat yangdiupah oleh pemodal untuk melakukanpencurian kayu tanpa izin ataumasyarakat diupah oleh pemodal untuk

Page 15: WARTA FKKM Edisi Juni 2006

15WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

KOLOM

melakukan penebangan kayu secaraillegal dan kepada pelaku usaha yangmelakukan pelanggaran konsesipenebangan kayu ataupun yang tanpaizin melakukan operasi penebangankayu. Akan tetapi perkembangan kasusillegal logging yang justru banyakmelibatkan pejabat pemerintahtermasuk pemerintah daerah ataupejabat pemerintah local seperti oknumTNI/Polri, oknum PNS serta pejabatpenyelenggara lainnya yang justrumenjadi pelaku intelektual dalam illegallogging belum dapat terjangkau olehketentuan pidana dalam UU No. 41tahun 1999 tentang Kehutanan.

UU NO. 5 Tahun 1990 TentangKonservasi SDA Hayati danEkosistimnya

Dalam UU No. 5 tahun 1990 ini,diatur 2 (macam) perbuatan pidana yaitukejahatan dan pelanggaran, sedangkansanksi pidana ada 3 (tiga) macam, yaitupidana penjara, pidana kurungan, danpidana denda. Sanksi pidana terhadapkejahatan diatur dalam pasal 40 ayat(1) dan (2) dan sanksi pidana terhadappelanggaran diatur dalam pasal 40 ayat3 (tiga) dan (4) UU No.5 tahun 1990,sedangkan unsur-unsur perbuatanpidananya diatur dalam pasal 19, 21,dan pasal 33 yaitu sebagai berikut :

Pertama, Barang siapa dengansengaja melakukan perbuatan yangdapat mengakibatkan perubahanterhadap keutuhan kawasan suaka alam(pasal 19 ayat (1) dan keutuhan zona

inti taman nasional (pasal 33 ayat 1),dipidana dengan penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan denda palingbanyak Rp.200.000.000 (dua ratus jutarupiah). Yang dimaksud denganperubahan terhadap keutuhan suakaalam adalah melakukan perusakanterhadap keutuhan kawasan danekosistimnya, perburuan satwayangberada dalam kawasan, danmemasukkan jenis-jenis bukan asli.

Kedua, Barang siapa dengan sengajamelakukan perbuatan mengambil,menebang, memiliki, merusak,memusnahkan, memelihara,mengangkut dan memperniagakantumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup ataumati (pasal 21 ayat 1), mengeluarkantumbuhan yang dilindungi dari suatutempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau luar Indonesia (pasal 21 ayat2 ) dan atau melakukan kegiatan yangtidak sesuai dengan fungsi zona lain daritaman nasional, taman hutan raya, dantaman wisata alam (pasal 33 ayat 3 )dipidana paling lama penjara 5 (lima)tahun dan denda paling banyakRp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

Ketiga, Barangsiapa karenakelalaiannya melakukan perbuatanyang dapat mengakibatkan perubahanterhadap, keutuhan kawasan suakaalam (pasal 19 ayat 1), dan keutuhanzona inti taman nasional (pasal 33 ayat1), dipidana paling lama 1 (satu) tahundan denda paling banyakRp100.000.000.(seratus juta rupiah)pasal 40 ayat 3.

Page 16: WARTA FKKM Edisi Juni 2006

16 WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

KOLOM

Unsur-unsur pidana yang terkaitdengan kegiatan illegal logging dalamundang-undang diatas antara lain :

Pertama, perbuatan, baik disengajamaupun karena kelalaiannya yangmengakibatkan kerusakan terhadaphutan atau kawasan dan ekosistimnya,namun ketentuan tersebut khusus padakawasan suaka alam dan tamannasional, taman hutan raya dan tamanwisata.

Kedua, perbuatan, baik disengajamaupun kelalaian mengambil,menebang, memiliki, merusak,memusnahkan, memelihara,mengangkut, memperniagakan, danmenyelundupkan hasil hutan.Ketentuan ini, khusus terhadap hasilhutan berupa tumbuhan yang dilindungiyaitu spesies tertentu yang terancamkepunahan.

Dari rumusan ketentuan pidanadalam undang-undang tersebut makadapat dipahami bahwa pasal-pasalnyahanya secara khusus terhadap kejahatandan pelanggaran terhadap kawasanhutan tertentu dan jenis tumbuhantertentu, sehingga untuk diterapkanterhadap kejahatan illegal logging hanyasebagai instrumen pelengkap yanghanya dapat berfungsi jika unsur-unsurtersebut dipenuhi.

PP No. 45 Tahun 2004 tentangPerlindungan hutan

PP No. 45 Tahun 2004 ini adalahsebagai pengganti dari PP No. 28Tahun 1985 yang secara umumterdapat pembaharuan. Ada dua jenispidana menurut Pasal 42 PP No. 45

Tahun 2004 yaitu kejahatan danpelanggaran, sedangkan sanksipidananya ada empat, yaitu pidanapenjara, pidana kurungan, pidana dendadan pidana perampasan benda yangdigunakan untuk melakukan kejahatandan atau pelanggaran. Ketentuan pidanadalam PP No. 45 Tahun 2004 TentangPerlindungan Hutan diatur dalam pasal42, 43. dan 44 sebagai berikut :

• Setiap orang yang melanggarketentuan sebagaimana dimaksud padapasal 12 ayat (2), diancam denganpidana penjara paling lama 5 (lima)tahun dan didenda paling banyakRp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliarrupiah) sebagaimana dimaksud padaPasal 78 ayat (7) Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

• Setiap orang yang melanggarketentuan sebagaimana dimaksud padapasal 14 ayat (2), diancam denganpidana paling lama 10 (sepuluh) tahundan denda paling banyakRp.5.000.000.000,00 (lima miliarrupiah).sebagaimana dimaksud padapada pasal 78 ayat (2) undang-undangNo. 41 tahun 1999 tentang kehutanan

• Semua hasil hutan yang tidakdilengkapi bersama-sama dengan suratketerangan sahnya hasil hutansebagaimana dimaksud pada pasal 12ayat (2) dirampas untuk negara (pasal44 ayat 1)

• Alat-alat termasuk alat angkutyang dipergunakan untuk melakukantindak pidana sebagaimana dimaksudpada pasal 78 UU No. 41 tahun 1999tentang kehutanan, dirampas untuknegara (pasal 44 ayat 2 ).

Page 17: WARTA FKKM Edisi Juni 2006

17WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

Akselerasi :Kita mengharapkan bahwa masalah

illegal logging ini tidak hanya menjadiwacana gebrakan 100 hari, namunharus ada pengelolaan yang baiksehingga illegal logging dapat diberantassampai ke akar-akarnya.Mengumumkan pelaku juga akanmenghentikan suasana salingmencurigai diantara sesama kita danatas dasar otoritas yang dimilikinya,Menteri Kehutanan dan aparatkepolisian harus memaparkan secararutin perkembangan pemberantasanillegal logging ini. Penataankelembagaan internal mungkin penting,namun tidak mudah karena bisa terjadisemacam upaya untuk salingmelindungi diantara pejabat korup.

Maka yang paling baik adalahmenggunakan informasi darimasyarakat. Kemudian kerjasamadengan negara tetangga untukmenangkap pelaku yang mungkinbermukim di negara tersebut mendesakuntuk dilakukan. Untuk memudahkanpengawasan bisa dilakukan melaluikebijakan satu pintu, agar aparat mudahmencium adanya penyelundupan.

Yang tidak kalah pentingnya adalahpembukaan Crisis Centre dimasyarakat, seperti jaringan aktivispeduli hutan (lingkungan) sepertiWWF, WALHI, yang diharapkansebagai media advokasi dan informasikepada masyarakat.

Hendry Manik

KOLOM

Page 18: WARTA FKKM Edisi Juni 2006

18 WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

“Jadi, ketika Anda membeli kayumerbau dari broker, Anda sama sekalitidak mengetahui asal usulnya?”

“Tidak, tidak.”“Jadi, tak ada cara untuk

membuktikan apakah kayu tersebut le-gal atau diekstraksi secaraberkelanjutan?”

“Tidak, tidak.”

Percakapan itu terjadi antaraTelapak/EIA dengan DirekturPemasaran PT Tanjung Kreasi ParquetIndustry (Kreasi), Titin Siswadi padaAgustus 2005. Saat itu Telapak/EIAtengah menelusuri rantai pasokan lantaikayu merbau yang banyak digunakanmerek-merek terkenal sepertiArmstrong/Bruce, Kahrs, Junkers danTarkets. Pabrik-pabrik penghasil lantaikayu di Asia memasok untuk merek-merek terkenal itu. Kreasi salah satudiantaranya, perusahaan ini memasoklantai kayu merbau untuk Amstrong.Dalam sepuluh bulan pertama tahun2005, Armstrong mengimpor hampir3 ribu ton lantai kayu dari kreasi keAmerika.

Armstrong merupakan perusahaanpenghasil lantai kayu terbesar di dunia.Pada 2004, penjualan seluruh kayuArmstrong di seluruh dunia mencapai$832 juta. Amrstrong menjual kayumerbau dengan merek Bruce, Hartco,dan Robbin.

Lantai Kayu Taman Eden

Sampai di sini tak ada yang janggalhubungan antar kedua perusahaan ini.Ya, hanya soal bisnis berbisnis .Biasalah. Tapi hasil penelusuranTelapak/IEA berbicara lain. Keduaorganisasi lingkungan ini menyatakanasal kayu merbau yang mereka gunakanadalah illegal.

Telapak adalah LSM yang berbasisdi Bogor, Indonesia. EIA bermarkas diInggris dan Amerika. Dua organisasiini sering melakukan investigasi atasaksi penebangan liar di sejumlah tempatdi Indonesia. Terakhir merekamengorek lika-liku pembalakan liar diPapua.

The Last Fointer, laporan merekayang tebit tahun lalu sempatmengegerkan pemerintah Indonesia.Laporan itu mengungkap sindikat mafiainternasional dalam aksi penebangan liardi propinsi Papua, Indonesia. Aksi iniadalah yang terbesar di dunia. Sekitar300 ribu meter kubik kayu merbausetiap bulan diselundupkan dari propinsiitu. Dengan memalsukan dokumen,kayu-kayu asal papua diangkutmenggunakan kapal-kapal kargoraksasa. Sebagain besar dikirim industrilantai kayu China yang tengah meroket.

Papua menjadi incaran mafia kayusetelah hutan-hutan di pulau Kalimantandan sumatra habis. Hutan papuamerupakan hutan tropis tunggalterbesar di Asia. Tujuh puluh persen

Page 19: WARTA FKKM Edisi Juni 2006

19WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

wilayahnya masih tertutup oleh hutanlebat yang menjadi habitat flora danfauna yang unik. Para Ilmuwanmenyebut tempat itu sebagai “tempatyang paling mirip dengan Taman Edenyang dapat ditemukan di muka bumi.

Para mafia kayu mengincar kayumerbau yang banyak tumbuh di hutan-hutan Papua. Ini kayu mahal, warnanyagelap, biasa digunakan untuk membuatlantai kayu eksotik yang hargadipasarannya bisa mencapai US$ 138per meter kubik.

Sejak pertengahan tahun 1990-an,permintaan lantai kayu dunia makinmeningkat pesat. Penjualan lantai kayumencapai rekornya di tahun 2004. Or-ang-orang mulai meninggalkan karpetdan linoleum yang dianggapnya sudahketinggalan jaman. Mereka memilihlantai kayu sebagai sesuatu yang mo-dis, modern dan praktis.

Di Eropa dan Amerika penjualanlantai kayu meningkat tajam dalamdekade terakhir. Eropa dan Amerikadiperkirakan mengkonsumsi 186 jutameter kubik lantai kayu, jumlah inicukup untuk menutupi seluruh wilayahWashington DC. Di Amerika Serikatkonsumsi lantai kayu meningkat 40persen dalam kurun waktu lima tahunsampai 2004, dengan total penjualantercatat US$2,4 milyar.

Jerman merupakan pasar terbesarlantai kayu di Eropa, diikuti Spanyol,Italia, dan negara-negara Nordic.Penjualan lantai kayu di Inggris tercatatsekitar US$118 juta di tahun 2004.

Di Amerika Utara dan Eropa,penjualan lantai kayu didominasi oleh

kelompok kecil perusahaan manufaktur-distribusi raksasa. Perusahaan inimemproduksi lantai kayu di pabrik-pabrik mereka atau mengontrakpekerjaan itu kepada pabrik-pabrik diAsia seperti Kreasi yang memasokuntuk perusahaan lantai kayu terbesardi dunia : Amstrong.

Kreasi mendapat pasokan kayumerbau dari Papua yang mereka belidari para broker. Titin menjelaskanKreasi membeli sekitar 3.000 meterkubik kayu merbau dari Papua setiap 6-8 minggu sekali, yang berarti 24.000meter kubik setiap tahunnya. Tapi Kreasitak pernah mengetahui secara persis asalkayu yang mereka beli, khususnyamengenai legalitas kayu mereka. PadahalAmstrong yang pasokan produknyaberasal dari Kreasi selalu mengklimbahwa lantai kayu mereka terbuat darikayu terpilih dan ditebang secaraberkelanjutan.

Meski Kreasi bisa sajamengusahakan sertifikasi kayu yangmereka beli, tapi menurut mereka itutak pernah dilakukan karena tidak adapermintaan tersebut dari pelangganmereka. Para pembeli jauh lebih pedulipada harga ketimbang sertifikasi,terlebih kayu bersitifikasi harganya jauhlebih mahal.

Beberapa perusahaan lantai kayudunia, brosur-brosur mereka penuhdengan referensi akan dokumen-dokumen lingkungan dari produk-prosuk mereka. Mereka memberikanjaminan kepada konsumen yang pedulibahwa produk-produk mereka terbuatdari kayu yang dipilih secara hati-hati

Page 20: WARTA FKKM Edisi Juni 2006

20 WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

dan berasal dari hutan yang dikelolasecara berkelanjutan. Mereka jugamenyatakan bahwa pohon-pohon yangditebang. Tapi yang sebenarnya yangterjadi klaim mereka atas produk yangramah lingkunan hanyalah bohongbelaka alias bodong.

JOUNKERS INDUSTRIER A/Sadalah perusahaan pengolah kayuterbesar di Denmark. Perusahaan inimemproduksi solid hardwood flooringterbesar di Eropa. Solid merbau floor-ing milik Junckers dijual di toko-tokoJohn Lewis, Travis Parkins, dan Jewsondi Inggris, ratusan gerai independent diAmerika dan lewat berbagai distributorberbasis internet.

Seluruh lantai kayu milik Junckersdibuat oleh perusahaan malaysia KimTeck Lee (KTL). Jounkers selalumenyatakan dalam brosurnya bahwaproduk mereka berasal dari hutan yangdikelola dengan bertanggungjawab. Tapiklaim mereka diragukan ketikaGreenpeace menemukan bahwa 30persen kayu merbau milik Junckersberasal dari Indonesia bukan dari Ma-laysia.

Seseorang dari Telapak/EIA pernahmenyamar sebagai pedagang danmengunjungi KTL di Malaysia. Merekabertemu Direktur Pemasaran KTL, MrLee Ah Keat. Lee mengatakan bahwaKTL memasok sekitar 23 ribu meterkubik lantai kayu merbau per bulan keJunckers, dan 80-90 persen dari kayumerbau yang KTL gunakan berasal dariIndonesia.

KTL mendapat pasokan kayu asalIndonesia lewat agen di Surabaya. Lee

tak dapat membuktikan legalias pasokankayu merbau asal Indonesia yangmereka dapat. “Paling tidak katika kamimenerimanya, kayu-kayu tersebutdikemas dalam kontainer,” kata Lee.Setahun sebelum kunjungan Telapak/EIA ke KTL, Pemerintah Indonesiamemperlakukan larangan ekspor kayugergajian. Ini berarti bahwa impor kayugergajian KTL adalah ilegal.

Pada saat operasi pemberantasanpenebangan liar kayu merbau dijalankanPemerintah Indonesia, Lee mengakukesulitan dalam mencari kayu merbauuntuk memenuhi permintaan Junckers.Tapi tampaknya Junckers tak terlaluperduli dengan kesulitan yang dihadapi.Kepada Junckers, KTL pernah memintamenghentikan pemasaran kayumerbaunya untuk sementara palingtidak selama satu bulan. Tapipermintaan ini ditolak mentah-mentaholeh Junckers.

KTL terus menerus mendapattekanan untuk mengambil resiko dalammemenuhi permintaan akan kayumerbau ilegal sesuai dengan kontrakpra-jual lewat mesin raksasa Junckers.Terakhir, kepada KTL, Junckersmemesan 45.000 meter kubik lantaikayu merbau hanya untuk memenuhisatu proyek pembangunan gedung diAmerika Serikat. Tahu kesulitanpasokan yang sedang dihadapi KTL,Lee mengatakan kepada pihak Junckers,“Tidak lupakan tentang pesanantersebut,”. Tapi oleh pihak Junckers Leemendapat jawaban yang tidakmengenakkan. “Itu resiko Anda...” kataseseorang dari Junckers seperti

Page 21: WARTA FKKM Edisi Juni 2006

21WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

diceritakan Lee kepada orang dariTelapak/EIA.

BERPUSAT DI JERMAN, Tarkettmerupakan perusahaan penghasil lantaikayu terbesar kedua di dunia danterbesar di Eropa. Pada 2004, angkapenjualan mereka mencapai $329 juta.Engineered flooring dari kayu merbaumerupakan salah satu produk terlarisperusahaan ini.

Situs Tarkett menyatakan merekamembeli kayu yang telah disertifikasioleh Forest Stewardship Council (FSC).FSC merupakan sistem sertifikasilingkungan paling terkenal danterpercaya untuk produk kayu. FSCakan mencantumkan nama dan logoFSC di setiap produk kayu yang telahdisertifikasi. Cara ini bisa meningkatkanpenjualan di pasar-pasar kompetitif.

Tapi Telapak/EIA menemukanklaim atas sertifikasi FSC yangdikantongi Tarkett hanya bohongbelaka. Di pasaran mereka takmenemukan produk lantai kayu Tarkettyang menyandang label FSC.

Awalnya Manajer pemasaranTarkett Carsten Bertelsen memastikanbahwa produk Tarkett ramahlingkungan. Email Bertelsen kepadaTelapak/EIA menyatakan bahwa“produk-produk kamu yang dijualsesuai dengan sertifikasi lacak balakmengandung sedikitnya 70% bahanbaku yang disertifikasi FSC, dan 30%sisanya berasal dari sumber yang takterkontrol. ... “ Tapi ketika Telapak/EIAmengkonfirmasikan kembali kepadaBertelsen tentang produk mereka yang

berlogo FSC tidak ada di pasaran,Bertelsen pun akhirnya mengaku bahwamereka tidak menjual produk kayulantai kayu bersertifikat FSC meskipunTarkett meyatakan mereka pernahmemilikinya di masa lampau.

Telapak/EIA sudah melaporkanpelayahgunaan logo FSC oleh Tarkettini kepada pihak berwewenang.

Asal kayu merbau yang digunakanTarkett juga meragukan. Berselsenmenyatakan Tarkett mendapat pasokankayu merbau dari Danau Temenggordi Malaysia dari sumber yang terkontrol.Tapi pernyataan ini aneh, sebab sejakakhir Mei 2005, seluruh kegiatanpenebangan di tempat itu dinyatakanterlarang. Pada April 2005, sebuah suratkabar di Malaysia mengungkapkanbahwa Tarket yang mendapat ijinpenebangan di Danau Temenggorbertanggungjawab atas maraknyapenebangan liar kayu merbau darihutan-hutan lindung di sebelah danauitu. Para pejabat kehutanan Malaysiapun menolak memperpanjang ijinTarrket untuk melakukan penebangankembali di tempat tersebut. Batas akhirdari perijinan tersebut adalah akhir Mei2005 dan semenjak itu tidak ada kayumerbau legal yang bersumber daridaerah ini. Tapi sepuluh bulankemudian, perusahaan ini masih menjuallantai kayu merbau yang tidak jelasdarimana mereka mendapat pasokankayunya.

Pada Januari 2006, Telapak/EIApernah menulis surat kepada Tarkeetmeminta informasi tentang sumberkayu merbau mereka. Sampai dua bulan

Page 22: WARTA FKKM Edisi Juni 2006

22 WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

sesudahnya Telapak/EIA tidakmendapat jawaban yang diminta.

KAHRS MERUPAKANperusahaan penghasil lantai kayuterbesar ketiga di dunia denganpenjualan global tercatat sebesar $256juta di tahun 2004. Dalam situs mereka,Kahrs menyatakan seluruh sumber kayumerbau mereka berasal dari sumberyang berkelanjutan.

Pada Februari 2006, Telapak/EIAmenyurati Karhs untuk memintainformasi tentang sumber kayu merbaumereka. Surat itu dibalas Karhs danmenyatakan bahwa 36 persen dari kayumerbau mereka berasal dari DanauTemenggor di Malaysia. Sisa kayumerbau yang 64 persen berasal darisumber yang tidak dapat dipastikanlegalitasnya. “Kami tidak dapatmenjamin 100% bahwa kami bebas daribahan baku kayu yang berasal darikegiatan penebangan liar..” demikiantulis Manajer Kahrs kepada Telapak/EIA.

Ketika Telapak/EIA mengunjungiperusahaan Indonesia Tanjung Kreasiyang memproduksi lantai kayu untukArmstrong’s Bruce, di sana mereka jugamenemukan bahwa Kahrs juga tengahmelakukan pendekatan kepada Kreasiuntuk memproduksi lantai kayu merbauuntuk mereka. Kreasi menolakpermintaan Kahrs, mungkin karenakonflik kepentingan dengan pihakArmstrong.

Enginereed merbau flooringproduksi Kahrs dijual di toko-toko JohnLewis di Inggris dan dipasarkan di

berbagai gerai pengecer independen dandistributor berbasis internet di seluruhEropa dan Amerika Utara.

DAN INILAH GOODFELLOW.Ini perusahaan asal Kanada yang pernahketahuan menjual lantai kayu merbaudari sebuah pemasok asal China yangmembeli kayu merbau yang asal-usulnya diragukan. Pada April 2005,perusahaan ini menyatakankomitmetnya kepada publik bahwamereka hanya akan memasarkanproduk yang disertai dengan dokumenlacak balak lengkap.

Setelah terungkapnya kasustersebut, berdasarkan data imporAmerika Serikat, perusahaan inimengalihkan pasokan lantai kayumerbaunya ke sebuah perusahaan asalIndonesia, PT Seng Fong MouldingsPerkasa.

Namun nyatanya masih kecele.Pasokan merbau PT Seng Fong didugakuat juga berasal dari merbau illegal.Pemilik perusahaan Mr Gohmengatakan, “Di Indonesia ini, jikaAnda benar-benar menginginkansertifikasi atau hutan yang dikelolasecara berkelanjutan, itu adalah suatuhal yang tidak mungkin, Tidaklahmungkin.”. Seng Fong tidak dapatmenunjukkan dokumen lacak balaklengkap ketika Telapak/EIA datang keperusahaan mereka dan memintadokumen itu.

Seng Fong membeli kayu merbaudari para pedangang yang mengirimkayu-kayu tersebut dari Propinsi Papua,sehingga pihak perusahaan tidak dapat

Page 23: WARTA FKKM Edisi Juni 2006

23WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

memastikan dari mana asal kayu-kayutersebut.

Ms Lin, rekan kerja Mr Goh malahmengatakan bahwa Seng Fongmenyuap pejabat angkatan lautindonesia untuk mengamankanpembelian 10.000 meter kubik merbauillegal yang ditebang. “ Pembanyaran dibawah meja ini seringkali lebih mahaldari pada harga kayunya,” kata Lin.Meskipun demikian bisnis ini tetapmenguntungkan karena penyuapantersebut memastikan harga kayu yangdibelli hanya $90 per meter kubik tidaksampai setengah harga sebenarnya.

Hingga sekarang, Seng Fong terusmemasok lantai kayu merbau kepadaGoodfellow. Pengiriman terakhirtercatat sebesar dua puluh ton di bulanNopember 2005. Selain ke Goodfellow,Seng Fong menyatakan bahwa merekajuga memasok lantai kayu merbauuntuk perusahaan asal Perancis denganmerek dagang Soboplac. Lantai kayuSoboplac dipasarkan di Point P, yangmemiliki ratusan toko di seluruhPerancis.

Muhammad AS

Page 24: WARTA FKKM Edisi Juni 2006

24 WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

16 Industri KayuAtasi Krisis BahanBaku

Sekitar 16 industri veneer/plywood/laminated veneer lumber di Indonesiamenggunakan mesin rotary baru untukmengatasi krisis bahan baku akibat tidakseimbangnya pasokan dengankebutuhan kayu. Kepala Bidang Analisis& Penyajian Informasi, Dephut,Masyhud, mengatakan ke 16 industritersebut diantaranya adalah "Denganmesin rotary baru masalah bahan bakubisa bisa diatasi," katanya kepada Bisnis,kemarin.

Perusahaan itu a.l. PT SumberGraha Sejahtera di Banten, PT.KutaiTimber Indonesia (Jatim), PT.AbiramaPlywood (Jateng), PT. Dharma GatyaNusantara (Jateng dan Jatim) dan PTErna Djuliawati (Kalteng). Masyhudmengatakan saat ini industri kehutananmengalami kelangkaan bahan bakuakibat kesenjangan antara pasokan kayudengan kebutuhan industri. Karena ituperlu diversifikasi bahan baku sertamengubah mesin rotary.

Pemerintah saat ini menetapkanjatah produksi tebangan dari hutan alamsebesar 8,12 juta m3 tahun ini.Berdasarkan data Dephut, 107 unitindustri plymill di Indonesiamembutuhkan bahan baku 18,87 jutam3 per tahun. Akibatnya terjadikesenjangan pasokan bahan baku kayudengan kebutuhan industri yang cukupbesar. ( (Bisnis Indonesia)

MasyarakatCenderung HindariJalur HukumDalam KasusLingkungan

Masyarakat yang dirugikan dalam kasuspencemaran lingkungan hidupcenderung menghindari penyelesaianjalur pengadilan, karena melalui jalurperundingan mereka justru memilikidaya tawar. Guru Besar ManajemenLingkungan Undip Semarang, Prof. Dr.Sudharto Prawata Hadi, M.E.S diSemarang, Kamis (1/6) mengatakan,penyelesain di luar pengadilan dalamkasus lingkungan memangdimungkinan, sebab ada regulasi yangmengatur penyelesaian di luar jalurhukum.

Pasal 30 dan 33 UU Nomor 23/1997 tentang Pengelolaan LingkunganHidup memberi peluang penyelesaiankasus lingkungan di luar jalur hukumatau biasa disebut "alternative disputeresolution" (ADR). Undang-Undang inimemberi tempat bagi penggunaan ADRsebagai salah satu penyelesaiansengketa.

Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalamPeraturan Pemerintah Tahun 2000tentang Lembaga Penyedia JasaPenyelesaian Sengketa LingkunganHidup di Luar Pengadilan. MenurutSudharto, ada sejumlah keuntungan bilawarga menempuh jalur ADR ketika

Page 25: WARTA FKKM Edisi Juni 2006

25WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

bersengketa dengan industri,pemerintah, atau antarmasyarakat. ADRmemberi ruang lebih banyak kepadawarga untuk berperan serta dalamperundingan.

Mereka juga bisa menentukanagenda perundingan, berpotensimemunculkan kesepakatan yang salingmenguntungkan, mampumengakomodasi kepentingan banyakpihak, lebih murah, cepat, dan efisiendibanding penyelesaian jalur hukum.

Meskipun demikian, katanya, ADRjuga menghadapi kendala, misalnyakeengganan berunding, karena pihakyang memiliki kekuatan biasanyacenderung memilih penyelesaian jalurhukum. ADR juga menimbulkanadanya ketidaksetaraan sehingga malahmenghambat proses perundingan dankuatnya sikap ingin menang, bukaningin memecahkan masalah secarabersama.

Menurut dia, dalam kasuspencemaran di Kepulauan Seribu belumlama ini menunjukkan fenomenamenarik, karena yang menginginkanpenyelesaian melalui jalur "damai" justrudari pihak industri, bukan dari wargayang dirugikan akibat pencemaran.

Sudharto banyak mengupas masalahADR dalam bukunya yang berjudul"Resolusi Konflik" yang kini memasukiedisi cetak ulang. Pada edisi kedua inidilakukan sejumlah revisi, di sampingmenguraikan cara menerapkan ADR danbagaimana mengorganisasi suatuperundingan. Bedah buku karya Sudhartotersebut akan dilakukan pada 5 Junimendatang di kampus Undip. ( antara)

Dephut DinilaiDiskriminatifTegakkan Hukum

Departemen Kehutanan (Dephut) dinilaidiskriminatif dalam menegakkan hukumdalam hal menyelamatkan danmelestarikan hutan, terutama dalammenyelamatkan hutan kawasan PadangLawas, Simangambat, Tapanuli Selatan,Sumatera Utara . Yang mengelolakawasan hutan Padang Lawas adasekitar 25 perusahaan, namun yangdipersoalkan Dephut cuma KoperasiHarapan, yakni pemodal Koperasi itu,Darianus Lungguk (DL) Sitorus diseretke muka hukum.

"Mengapa hanya DL Sitorus yangdihukum? Bukankah di sana ada 25perusahaan? Ini tidak adil," kata anggotaKomisi IV DPR dari PDI P JacobusMayongpadang dalam rapat kerja antaraKomisi IV DPR dengan Menhut danjajarannya di ruang rapat Komisi IVDPR, Kamis (1/6) malam. MenurutJacobus, penegakan hukum yangdiskriminatif merupakan satu bentukpenjajahan. "Untuk itu saya tegaskan,penjajahan di atas muka bumi ini harusdihapuskan," kata dia. Jacobusmengatakan, kasus yang sama terjadidi Bontang dan Batam.

Dikatakan, penegakan hukum yangdilakukan Menhut harus ber- keadilandan bertanggungjawab. "Jangan pilihkasih. Jika bersalah beri sanksi," katadia. Bomer Pasaribu anggota Komisi IV

Page 26: WARTA FKKM Edisi Juni 2006

26 WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

DPR, dari Fraksi Partai Golkar,mengatakan, kasus Padang Lawas,merupakan satu bukti pemerintahdiskriminatif dalam menegakkanhukum. "Saya tak suka isu tebang pilih,terutama di kasus Padang Lawas.Kasihan Pak DL Sitorus sendiri korban.Saya minta sapu bersih siapa saja yangbersalah di Padang Lawas," kataPasaribu.

Amin Nur Nasution dari PPPmenambahkan, kasus Padang Lawasbanyak yang bermasalah. PendalamanBiro Hukum Dephut terhadap kasus ituharus tegas dan kuat supaya tak adatebang pilih. Sudjud Siradjuddin anggotaKomisi IV dari PAN mengatakan, kasusPadang Lawas melibatkan 25perusahaan bermasalah. Untuk itu,Dephut harus membentuk tim khususuntuk mengkaji lebih mendalam kasusPadang Lawas dan kasus serupalainnya. "Jadi perlu kajian-kajian yangmendalam serta koordinasi yang intensdengan komisi IV, karena masalahnya

rumit sekali," kata Sudjud.Menteri Kehutanan MS Kaban

dalam menjawab pertanyaan anggotadewan itu mengatakan, tidak adasedikitpun niat tebang pilih dalam prosespenegakan hukum yang dilakukan olehDephut terhadap kasus-kasuskehutanan. Khusus kasus PadangLawas Register 40, Menhut telah duakali mengirim surat (surat terakhirtertanggal 4 Mei 2006) kepada Kapolridan Jaksa Agung.

Isi surat meminta agar 25perusahaan yang bermasalah di Regis-ter 40 diusut tuntas, supaya jangan adakesan serta nuansa adanya diskriminasidalam penegakan hukum. "Soal tuduhantebang pilih adalah persoalan serius.Untuk itu harus saya jawab bahwa takada niat atau tendensi untuk tebang pilih.Untuk kasus Padang Lawas saya sudahminta Kapolri dan Jaksa Agung agarmengusut seluruhnya, supaya janganada nuansa diskriminasi," kata Kaban.(Suara Pembaharuan)