Warta Bea Cukai Edisi 397

MENUNGGU IMPLEMENTASIPROFILANITA ISKANDARBEKERJA, TANPA BEBAN UNTUK HASIL YANG TERBAIK

TERDAPAT PERBEDAAN YANG SIGNIFIKANANTARA JALUR MITA DENGAN JALUR LAINNYA

WAWANCARATHOMAS SUGIJATA

DESEMBER 2007TAHUN XXXIX EDISI 397

LAYANAN KEPABEANAN TANPA INTERVENSIJALUR MITRA UTAMAJALUR MITRA UTAMA

1WARTA BEA CUKAIEDISI 397 DESEMBER 2007

DARI REDAKSI

IZIN DEPPEN: NO. 1331/SK/DIRJEN-G/SIT/72TANGGAL, 20 JUNI 1972 ISSN.0216-2483

PELINDUNGDirektur Jenderal Bea dan Cukai:Direktur Jenderal Bea dan Cukai:Direktur Jenderal Bea dan Cukai:Direktur Jenderal Bea dan Cukai:Direktur Jenderal Bea dan Cukai:Drs. Anwar Suprijadi, MSc

PENASEHATDirektur Penerimaan & PeraturanKepabeanan dan Cukai:Drs. Hanafi UsmanDirektur Teknis KepabeananDrs. Teguh Indrayana, MADirektur Fasilitas KepabeananDrs. Kusdirman IskandarDirektur CukaiDrs. Frans RupangDirektur Penindakan & PenyidikanHeru Santoso, SHDirektur AuditDrs. Thomas Sugijata, Ak. MMDirektur Kepabeanan InternasionalDrs. M. Wahyu Purnomo, MScDirektur Informasi Kepabeanan & CukaiDr. Heri Kristiono, SH, MAKepala Pusat Pendidikan danPelatihan Bea dan CukaiDrs. Endang TataInspektur Bea dan CukaiEdy SetyoTenaga Pengkaji Bidang Pelayanan &Penerimaan KCDrs. Bambang PrasodjoTenaga Pengkaji Bidang Pengawasan &Penegakan Hukum KCDrs. Erlangga Mantik, MATenaga Pengkaji Bidang PengembanganKapasitas & Kinerja Organisasi KCDrs. Joko Wiyono

KETUA DEWAN PENGARAHSekretaris Direktorat JenderalBea dan Cukai:Drs. Kamil Sjoeib, MA

WAKIL KETUA DEWAN PENGARAH/PENANGGUNG JAWAB

Kepala Bagian Umum:Sonny Subagyo, S.Sos

DEWAN PENGARAHDrs. Nofrial, M.A., Drs. Patarai Pabottinggi,Dra. Cantyastuti Rahayu, Ariohadi, SH, MA.Marisi Zainuddin Sihotang, SH.,M.M.Hendi Budi Santosa,Ir. Azis Syamsu Arifin, Muhammad Zein, SH, MA.Maimun, Ir. Agus Hermawan, MA.

PEMIMPIN REDAKSILucky R. Tangkulung

REDAKTURAris Suryantini,Supriyadi Widjaya,Zulfril Adha Putra

FOTOGRAFERAndy Tria Saputra

KORESPONDEN DAERAH` Hulman Simbolon (Medan),

Abdul Rasyid (Medan), Ian Hermawan (Pontianak)Donny Eriyanto (Makassar)Bambang Wicaksono (Ambon)

KOORDINATOR PRACETAKAsbial Nurdin

SEKRETARIS REDAKSIKitty Hutabarat

PIMPINAN USAHA/IKLANPiter Pasaribu

TATA USAHAMira Puspita Dewi S.Pt., M.S.M.,Untung Sugiarto

IKLANWirda Renata Pardede

SIRKULASIH. Hasyim, Amung Suryana

BAGIAN UMUMRony Wijaya

PERCETAKANPT. BDL Jakarta

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHAKantor Pusat Direktorat JenderalBea dan Cukai,Jl. Jenderal A. Yani (By Pass) Jakarta TimurTelp. (021) 47865608, 47860504,4890308 Psw. 154 - Fax. (021) 4892353E-Mail : - [email protected]

- [email protected] GIRO a/n :

MIRA PUSPITA DEWIBANK BNI 1946 CABANG CIPINANGRAWAMANGUN, JAKARTA TIMURNomor Rekening : 131339374

Pengganti Ongkos Cetak Rp. 10.000,-

TERBIT SEJAK 25 APRIL 1968

Keluarga BesarWarta Bea Cukaimengucapkan :

SelamatHari Natal25 Desember 2007

dan

SelamatMenyambutTahun Baru

2008Tuhan Memberkati


2 WARTA BEA CUKAI EDISI 397 DESEMBER 2007

Laporan Utama5-15

Wawancara16-18

Daerah ke Daerah18-25

Pengawasan27-36Berbagai berita mengenaipengawasan yang dilakukanDJBC kami rangkum dalamrubrik ini, antara lainterbongkarnya sindikat pitacukai palsu, beberapa hasiltegahan yang dilakukan KPUTanjung Priok, pelatihan anjingpelacak dan registrasi importirdan audit kepabeanan.

Kawasan pabean di BandaraSoekarno-Hatta kini siap ditatasesuai dengan peruntukkannya.Penertiban ini juga telah disetujuipara pengusaha yang sampaisekarang ini masih memintawaktu untuk penataannya. Ter-masuk juga DJBC kini melaku-kan registrasi terhadap paraPPJK sampai batas waktu yangtidak terbatas.

52-56Kepabeanan

Profil76-79Pegawai wanita sudah lebihleluasa untuk bisa berkompe-tisi secara sehat denganpegawai laki-laki karenasebetulnya kesempatan sudahterbuka luas, demikianmenurut Anita Iskandar tokohprofil kita edisi ini. Lebih lanjutmengenai ceritanya, simakdalam rubrik profil.

Baru-baru ini Sosialisasi UUCukai dilakukan di beberapatempat antara lain di KanwilDJBC NAD Banda Aceh,Makasar, termasuk jugarakerwil di Kanwil Maluku,Papua dan Irian Jaya Barat.Juga ada berita peringatan HariKeuangan di Kanwil DJBCKalimantan Bagian Timur.

Sejalan dengan dikembang-kannya program reformasikepabeanan, DJBC berusahamenciptakan jalur baru dimanadapat menjembatani antaraimporter jalur hijau dan jalurprioritas yang kini diberi namajalur Mitra Utama (MITA).Laporan Utama akan mengu-pasnya secara lebih dalam.

Terdapat beberapa perbedaanyang signifikan antara jalurMITA dengan jalur lainnya.Apa saja perbedaan dankeunggulan jalur MITA,Thomas Sugijata ketua timPercepatan ProgramReformasi Kepabeanan,menjelaskan secara gamblingmengenai masalah ini.

DAFTAR ISI


1 DARI REDAKSI3 SURAT

PEMBACA4 KARIKATUR26 KEPABEANAN

INTERNASIONALDubes Australia BillFarmer KunjungiDJBC

37 INFORMASIKEPABEANAN& CUKAITeknologi Smart Client

39 INFO PEGAWAIPegawai Pensiun per1 Desember 2007

44 SIAPA MENGAPA- Muamar Khadafi- Heriyanto- Abdul Rahman

46 SEKRETARIAT- Dewan

KemakmuranMasjid DJBC,

- Sambutan MenteriKeuangan PadaPeringatan Ke-61Hari Keuangan

57 SEPUTARBEACUKAI

62 INFOPERATURAN

63 ENGLISHSECTIONGreen Customs Workshop

66 PERISTIWAPerkumpulan RenangBina Taruna,Tingkatkan PrestasiOlahraga Renang

67 KONSULTASIKEPABEANAN &CUKAIImpor AlatTelekomunikasi

68 OPINI- Interpretasi Pasal

23 A- Ekstensifikasi

Cukai71 RUANG

KESEHATANLama Haid Berubah-ubah

72 RENUNGANROHANIAwas ! Natal (Bisa)Berbahaya

74 RUANGINTERAKSI

Selamat Hari Ibu

Surat PembacaKirimkan surat anda ke Redaksi WBC melalui alamatsurat, fax atau e-mail. Surat hendaknya dilengkapidengan identitas diri yang benar dan masih berlaku.

NAMUN, SEMOGA TIDAK DI BEA CUKAISeorang importir yang juga General Manager di sebuah perusahaan sempat pusing.

Karena merasa telah dilayani dengan baik, berusaha memberi tips kepada saya berulangkali dan dengan banyak cara. Namun sesering itu pula berhasil saya tolak dengan berbagaiargumentasi.

Tetapi karena kelengahan saya, pada suatu saat dia datang. Setelah urusan saya layani,tiba-tiba dia membuka laci meja saya tanpa ijin, lalu memasukkan sesuatu di dalamnya,menutupnya kembali dan bergegas kabur. Setelah GM tersebut pergi, saya segera periksalaci. Ternyata sesuatu itu adalah tips berupa uang jutaan rupiah. Akhirnya saya kembalikanke general manajer tersebut melalui Bidang Kepatuhan Internal KPU Tg. Priok.

Saya tahu, di KPU Tg. Priok, saya dan semua pegawai KPU dilarang menerima hadiah,parsel, bingkisan, THR, voucher belanja, dan segala pemberian dalam bentuk apa pun.Apalagi saat-saat menjelang lebaran.

Saya teringat dengan teman-teman di KPU yang masih kecewa dengan take home payyang mereka terima, yang ternyata tidak seperti apa yang dijanjikan dahulu. Apalagi kinisetelah teman-teman non-KPU juga terima take home pay nyaris sama dengan pegawaiKPU, namun dengan ‘budaya lama’. Mereka semakin kecewa. Cukup banyak yang sayadengar pengin keluar dari KPU. Saya melihat masih ada diskriminasi disini, hak-hak yangdiberikan sama tapi kewajiban-kewajiban yang dituntut jauu……uh berbeda.

Saya juga teringat pesan Kepala KPU Priok Agung Kuswandono pada sebuah acara.“Jangan bandingkan gaji/tunjangan KPU dengan rejeki nomplok dengan budaya lama dulu diPriok. Kita akan kecewa. Tetapi bandingkanlah gaji/tunjangan baru dengan gaji/tunjangansebelum dinaikkan. Juga lihatlah orang-orang di sekitar kita yang hidupnya kurangberuntung seperti kita. Itu kunci syukur.”

Di atas semua itu, berempati kepada teman-teman yang tidak mampu membawakeluarganya pindah ke Jakarta, dan mengutip pakar sosiolog dari Universitas Indonesia Dr.Imam B. Prasodjo, negeri kita lebih menghargai (maaf) goyang pinggul dan kecantikandaripada ilmu dan moral. Namun, semoga tidak di Bea Cukai.

Saya berharap pemerintah segera merivisi take home pay KPU. Sekali lagi, semoga.

Ari Julianto, SE., Ak., MMNIP 060081709

Pelaksana pada KPU Tanjung Priok

KLARIFIKASI TULISAN PROFIL KPPBC TANJUNG PINANGSehubungan dengan pemuatan profil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

(KPPBC) Tipe A3 Tanjungpinang pada Warta Bea Cukai (WBC) edisi 396 bulan November2007 halaman 25, dengan ini disampaikan sebagai berikut :1. Bahwa sampai saat ini saya, Henry Saut Siahaan, belum pernah sekalipun dihubungi

dan diwawancarai oleh pihak WBC, namun dalam penulisannya seolah-olah yangmemberikan statement/pernyataan adalah saya.

2. Dengan adanya pemberitaan tersebut saya merasa keberatan terhadap muatan profilKPPBC Tipe A3 Tanjungpinang pada edisi tersebut.

3. Untuk selanjutnya dihimbau agar menjunjung tinggi kode etik jurnalisme danprofesionalitas dalam menulis ataupun memuat berita.

4. Klarifikasi ini dilakukan tanpa tendensi apapun hanya dilandasi pada niat saling memberimasukan demi kebaikan.

5. Untuk mengklarifikasi kami mohon agar surat ini dimuat dalam surat pembaca pada edisiberikutnya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.Kepala KantorHenry Saut SiahaanNIP 060050211

Tanggapan:Terima kasih atas surat klarifikasi yang dikirimkan Kepala KPPBC Tanjung Pinang.

Redaksi WBC dalam hal ini melalui Pemimpin Redaksi telah menghubungi dan berbicaralangsung dengan Kepala Kantor, Bpk. Henry S. Siahaan, untuk menjelaskan tulisandimaksud. Hasil pembicaraan berlangsung dengan baik, dan Kepala Kantor telah memahamipenjelasan kami. Redaksi mengakui tulisan tersebut bukan berdasarkan wawancara secaralangsung dengan Kepala KPPBC Tanjung Pinang, untuk itu kami menyampaikanpermohonan mohon maaf atas situasi yang terjadi.

Redaksi WBC akan terus berusaha menjunjung tinggi kode etik jurnalistik danprofesionalisme dalam setiap pemberitaan.

Pemimpin Redaksi WBC, Lucky R. Tangkulung

4 WARTA BEA CUKAI EDISI 397 DESEMBER 20074 WARTA BEA CUKAI EDISI 397 DESEMBER 2007

KARIKATUR


erkembangan era globalisasi saat ini memangmenuntut banyak perubahan di segala bidang, tidakterkecuali di bidang kepabeanan yang sejak lamabanyak pengguna jasa menilainya masih terlaluberbelit-belit sehingga menimbulkan ekonomi biaya

tinggi. Melihat kenyataan yang ada saat ini, DJBC sejakdimulainya program reformasi kepabeanan sudah berusahaagar kelancaran arus barang dapat terwujud dengan baikdengan memangkas beberapa birokrasi yang ada selama ini.

Dengan diawali peluncuran jalur prioritas pada tahun2003 kepada importir produsen yang memiliki track recordsangat baik, DJBC memberikan pelayanannya dengansangat prima dimana selain tanpa adanya intervensi, parapenerima fasilitas jalur prioritas ini juga diberikan kemudahanfasilitas fiskal seperti pembayaran berkala dan jaminandengan corporate guarantee.

Hingga saat ini jumlah importir penerima jalur prioritasmemang masih sangat sedikit sekali, yaitu 99 perusahaan,hal ini tak lain karena persyaratan yang begitu ketat dankegiatan kepabeanan yang perusahaan penerima jalurprioritas tersebut lakukan selama ini bukan semata-matamemfokuskan pada kegiatan impor, namun hanya sebagaibagian dari kegiatan utama mereka dalam membuat suatuproduk.

Dari perkembangan yang ada saat ini ternyata dirasakanmasih dibutuhkan suatu pelayanan layaknya jalur prioritasagar importir-importir yang track record-nya sangat baikdapat pula menikmati fasilitas kemudahan dan pelayananprima. Karena bagi importir yang baik dan masuk jalur hijau,terkadang merasa disamakan dengan importir yangnotabene-nya tidak jelas, yaitu ketika mereka mendapatrandom jalur merah yang mengharuskan pemeriksaan fisikdan lain sebagainya.

LATAR BELAKANG DITERAPKANNYA JALUR MITADari beberapa keluhan tersebut, DJBC, sejalan dengan

dikembangkannya program reformasi kepabeanan, berusahamenciptakan jalur baru dimana dapat menjembatani antaraimportir jalur hijau dan jalur prioritas, yang kini diberi namajalur Mitra Utama (MITA).

Menurut Ketua Tim Percepatan Program ReformasiKepabeanan, Thomas Sugijata, jalur MITA dibagi menjadi dua,yaitu MITA prioritas dan MITA non-prioritas. MITA prioritas terdiridari pengusaha-pengusaha yang mendapat fasilitas jalur prioritas,sedangkan MITA non-prioritas merupakan fasilitas baru yang lahirdengan diterbitkannya Peraturan Direktur Bea dan Cukai nomorP-24/BC/2007 tentang Mitra Utama.

“MITA baik prioritas maupun non-prioritas merupakan

bentuk pelayanan kepabeanan (di bidang impor) tanpa inter-vensi. Artinya, terhadap MITA tidak dilakukan pemeriksaanbarang atau penelitian dokumen saat importasi, sehinggaterhadap importasi perusahan-perusahaan tersebut terdapatkepastian biaya dan kepastian waktu pelayanan.

Pada rubrik tulisan utama WBC kali ini, hanya akandifokuskan pada jalur MITA non-prioritas saja, karena padaMITA prioritas tidak banyak berbeda baik prosedur maupunpelayanannya, dan hal ini sudah dibahas sebelumnya.

Terkait dengan latar belakang DJBC mengeluarkan P-24/BC/2007 tentang Mitra Utama, Thomas Sugijata menjelaskan,dengan persaingan global yang semakin keras menuntutsistem yang efisien dalam mata rantai distribusi logistik(logistic supply chain) baik berupa bahan baku, barang jadi,maupun barang-barang untuk mendukung industri. Efisiensipergerakan barang tersebut hanya dapat diciptakan jikaseluruh simpul dalam rangkaian mata rantai distribusitersebut efisien. Salah satu simpul penentu mata rantaidistribusi logistik tersebut adalah bea dan cukai.

“Guna mengantisipasi tuntutan perkembangan tersebut,best practice kepabeanan internasional memberikan gambar-an kepada kita bahwa diperlukan satu sistem pelayanankepabeanan tanpa intervensi kepada pengguna-penggunajasa kepabeanan berisiko rendah,” ujar Thomas.

Dengan demikian Thomas menambahkan, terkait denganfungsi utamanya sebagai industrial assistant dan tradefacilitator, DJBC juga harus responsif terhadap perkembang-an tersebut. Komitmen DJBC dalam meningkatkan efisiensisistem kepabeanan untuk perkembangan industri dalamnegeri dan perdagangan internasional diwujudkan denganpenerapan program Mitra Utama non-prioritas.

Program ini merupakan wujud dari pengembangan mana-jemen risiko sehingga dapat memberikan pelayanan tanpaintervensi kepada importir-importir yang diyakini memilikitingkat kepatuhan yang tinggi, mempunyai sistem pengenda-lian yang memadai, dan menekuni bisnis tertentu dalamjangka panjang.

SYARAT DAN KETENTUAN MITADJBC pada awalnya menetapkan sekitar 500 perusahaan

dengan track record baik untuk dapat menikmati fasilitasMITA non-prioritas, hal ini sesuai dengan sosialisasi yangdilakukan oleh Tim Percepatan Reformasi Kebijakan BidangPelayanan Bea dan Cukai, pada 13 Agustus 2007, dimana500 perusahaan diundang untuk sosialisasi jalur Mitra Utama.

Pada sosialisasi yang dilakukan itu juga dijelaskan,kendati DJBC merekomendasikan 500 perusahaan yang di-undang pada acara sosialisasi tersebut untuk masuk jalur

LAPORAN UTAMA

JALUR MITAJAWABAN ATAS TUNTUTANDAYA SAING PERDAGANGANGuna mengantisipasi tuntutan akan daya saing perdagangan,

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)memandang perlu dibuat suatu sistempelayanan kepabeanan tanpa intervensi kepada pengguna jasa

kepabeanan berisiko rendah, yang diberi nama jalur Mitra Utama (MITA).

P


MITA non-prioritas, namun perusahaan-peru-sahaan tersebut juga diharuskan untukmemenuhi segala persyaratan yang diajukanDJBC dengan menyertakan, diantaranya :1. Surat pernyataan sesuai dengan sebagai-

mana ditetapkan dalam lampiran peratur-an Direktur Jenderal Bea dan Cukai ten-tang Mitra Utama,

2. Laporan keuangan tahun terakhir yang te-lah diaudit oleh kantor akuntan publik,

3. Dalam hal perusahaan menggunakanPPJK, menyerahkan daftar nama PPJKyang diberi kuasa dan identitas modulPPJK yang diberi kuasa,

4. Modul importir dan/atau modul PPJK,5. Nama pegawai perusahaan yang ditunjuk

untuk berhubungan dengan client coordi-nator,

6. Foto copy API/APIT.

Selain itu perusahaan penerima jalur MITAnon-prioritas juga dipersyaratkan, antara lain :a. Dapat berkomunikasi secara elektronik

dengan DJBC,b. Mempunyai sifat bisnis (nature of busi-

ness) yang jelas,c. Memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk men-

jamin keakuratan data yang disajikan,d. Memiliki rekam jejak keakuratan pemberitahuan pabean

dan/atau cukai yang baik,e. Telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang menya-

takan bahwa perusahaan tersebut mendapatkan opiniwajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecu-alian untuk dua tahun terakhir, dan

f. Selalu dapat memenuhi pemenuhanketentuan tentang perijinan danpersyaratan impor/ekspor dari instansiteknis terkait.

Dengan ketentuan dan persyaratantersebut, maka perusahaan penerimafasilitas jalur MITA non-prioritas akanmendapatkan hak nya, yaitu :1. Tidak dilakukan penelitian dokumen dan

pemeriksaan fisik barang sebagaimanadilakukan terhadap jalur merah dan hijaukecuali terhadap :a. Barang impor sementara,b. Barang Re-ekspor,c. Barang yang kena nota hasil intelijen

(NHI),d. Barang tertentu yang ditetapkan oleh

Direktur Jenderal.2. Pemeriksaan fisik terhadap barang

sebagaimana dimaksud dalam butir adapat dilakukan di gudang importir,

3. Tidak perlu menyerahkan hardcopy PIB/PEB,

4. Mendapat akses pelayanan clientcoordinator,

5. Update data registrasi kepabeanan satu atap.

Jika hak tersebut dapat dinikmati oleh perusahaanpenerima jalur MITA non-prioritas, perusahaan tersebut jugamempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu:A. MITA wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh

instansi teknis terkait sebelum mengajukan PIB,B. MITA wajib menandatangani surat pernyataan tentang

LAPORAN UTAMA

LUPI HARTONO. Masih terlalulebarnya rentang jalur hijau, sehinggaperlu adanya satu jalur lagi antarajalur hijau dengan prioritas yangdisebut dengan jalur MITA, untukoptimalisasi pelayanan.

PELABUHAN TANJUNG PRIOK. Dengan diberlakukannya Jalur MITA diharapkan kelancaran arus barang dan dokumen akan semakin baik.

WBC/ATS

DOK. WBC


kesanggupan untuk me-menuhi kewajiban danmematuhi peraturan yangditetapkan serta meneri-ma sanksi akibat pelang-garan,

C. MITA wajib menyampai-kan pemberitahuan im-por atau ekspor secaraelektronik,

D. MITA dilarang memberi-kan dan/atau memin-jamkan modul importirkepada pihak/perusaha-an lain,

E. MITA wajib melaporkankehilangan dan/ataupenyalagunaan modulimportir padakesempatan pertama,

F. MITA wajib menyerah-kan surat kuasa penun-jukan nama-namaPPJK yang diberi kuasauntuk mengajukanpemberitahuan pabeandalam hal MITA menggu-nakan jasa PPJK, dan

G. MITA wajib memberita-hukan perubahannama-nama PPJK yangdiberi kuasa kepada ke-pala kantor.

KEUNTUNGANMENDAPATKAN JALUR MITA

Menurut Ketua Sub BidangPengembangan Mitra Utama,Lupi Hartono, persyaratan-persyaratan tersebut ditujukanuntuk mendapatkan perusaha-an-perusahaan yangmempunyai track record yangbaik di bidang kepabeanan,memiliki pengendalian internalyang baik yang mencerminkangood governance, dan memilikibidang usaha tertentu dalamjangka panjang.

Selain itu menurut Lupi,track record yang dimak-sudkan adalah untuk meya-kinkan bahwa perusahaantersebut tidak pernah me-lakukan pelanggaran yangsignifikan di bidang kepa-beanan. Sementara itu,pengendalian internal yangdimaksud adalah untuk me-yakinkan bahwa track re-cord yang baik yang ditun-jukkan perusahaan dapatdipertahankan secara kon-sisten melalui penerapanpengendalian internal yang baik dalam perusahaan. Se-dangkan bidang usaha tertentu dalam jangka panjangyang dimaksud adalah, agar DJBC dapat mengidentifikasipola transaksi perusahaan sehingga memudahkanpengawasan.

“Jika semua itu sudah berjalan, maka perusahaan pene-rima fasilitas jalur MITA non-prioritas akan memperolehkeuntungan, seperti memperoleh layanan client coordinator

(CC) dan memperoleh layanan kepabeanan di bidang importanpa intervensi dan paperless,” kata Lupi.

Keuntungan layanan CC pada perusahaan penerima jalurMITA non-prioritas, perlu ditekankan bahwa MITA bukan seke-dar jalur pelayanan. MITA adalah suatu sistem yang berbasisaccount management, sehingga peran CC adalah sebagaiaccount representative. Semua masalah antara MITA denganDJBC dikonsultasikan kepada CC untuk menemukan penye-


LAPORAN UTAMA

lesaiannya. Hubungan antara MITA dengan CC dapat digam-barkan seperti hubungan antara peserta asuransi denganagen asuransi.

Kemudahan dan kepercayaan penuh memang diberi-kan kepada perusahaan penerima fasilitas jalur MITA,atau secara spesifik pada jalur MITA mekanisme pelayan-an yang diberikan DJBC, adalah tidak melalui analisingpoint dan PFPD. Prinsip kemitraan yang diterapkan terha-dap MITA menempatkan perusahaan-perusahaan MITAsebagai mitra kepercayaan DJBC yang pengawasannyadilakukan dengan monitoring secara proaktif melalui ko-munikasi yang intens dengan CC dan pengawasan sete-lah importasi melalui audit kepabeanan.

Sementara untuk jalur merah dan hijau masih dikena-kan pemeriksaan fisik dan analising point dari PFPD.Namun demikian MITA non-prioritas juga memiliki perbe-daan pelayanan dengan MITA prioritas, karena untukMITA prioritas merupakan puncak tertinggi layanankepabeanan terutama di bidang impor. Sehingga, untukMITA prioritas selain memperoleh layanan kepabeanantanpa intervensi, juga mendapatkan fasilitas fiskal sepertipembayaran berkala dan jaminan dengan corporateguarantee.

“Penyempurnaan fasilitas jalur MITA tentunya jugaperlu dilakukan terus menerus, terutama dari sistem akre-ditasi/penetapan importir sebagai Mitra Utama dan sistempengawasan proaktif. Sedangkan untuk pengembanganfasilitas pelayanan perlu dikembangkan kerjasamadengan instansi terkait sehingga kemudahan yang diberi-

kan oleh DJBC benar-benar dapat dirasakan secara kon-krit oleh masyarakat usaha,” papar Lupi.

KENDALA AWAL DI LAPANGANUntuk kendala di lapangan, Lupi menjelaskan pada

masa awal ini lebih tepat disebut tantangan. Tantanganyang dihadapi oleh DJBC secara internal adalah merubahbudaya para pejabat bea dan cukai yang terbiasaberkomunikasi dengan masyarakat usaha ketika telah ter-jadi masalah, menjadi proaktif berkomunikasi untukmencegah terjadinya masalah.

Secara eksternal, DJBC mengalami kendala dalam ber-koordinasi dengan instansi teknis terutama dengan instan-si terkait yang secara sistem belum siap untuk mendu-kung program ini. Dan kendala internal ini mungkin akandapat teratasi dengan program National Single Window.

“Kami memang belum melakukan evaluasi secarakonprehensif, walaupun kami telah melakukan sosialisasi,namun dari pengamatan dan tanya jawab dengan bebera-pa perusahaan perserta ujicoba MITA, didapat kesimpul-an bahwa terdapat perbaikan yang cukup signifikan da-lam pelayanan kepabeanan. Selain itu, dilihat dariantusiasme perusahaan untuk mendaftarkan diri sebagaiMITA, maka dapat diberikan penilaian sementara bahwapenerapan ujicoba MITA tersebut cukup berhasil,” ungkapLupi.

Lebih lanjut Lupi memaparkan, dari 500 perusahaan yangditargetkan untuk menerima jalur MITA non-prioritas, kenyata-annya yang memenuhi kriteria dalam masa ujicoba hanya

189 perusahaan (sesuai denganKeputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai nomor Kep-91/BC/2007 tentang petunjuk perusaha-an peserta ujicoba MITA), mesk-ipun secara jumlah masih harusditumbuhkan, tetapi DJBC tidakakan mengorbankan kualitasdalam melakukan seleksi, karenaMITA harus terdiri dari perusaha-an-perusahaan yang terpercaya.

“Harapan kedepan DJBCdengan jalur MITA, secara in-ternal diharapkan dapat menja-di tonggak dalam pengembang-an manajemen risiko dimasayang akan datang, sehinggapelayanan prima danpengawasan yang efektif dapatbenar-benar direalisasikan,”harap Lupi.

Secara eksternal, Lupi me-nambahkan dengan diberlaku-kannya MITA, DJBC telahmenerapkan pelayanan tanpaintervensi, sehingga tidak adalagi ruang untuk terjadinyahambatan arus barang dan do-kumen, maupun peluang bagipejabat bea dan cukai untukmelakukan pungli.

Dengan demikian, diharap-kan semua instansi yangterkait dengan kegiatan eksporimpor melakukan upaya yangsejalan dengan yang telahdilakukan oleh DJBC, sehinggaapa yang telah dilakukan olehDJBC benar-benar dapat dira-sakan manfaatnya oleh masya-rakat, karena tidak hanya beadan cukai yang terkait denganekspor dan impor.

SOSIALISASI JALUR MITA. Dari 500 perusahaan yang ditargetkan untuk menerima jalur MITA non-prioritas,hanya 189 perusahaan yang terseleksi dengan baik. adi

DOK. WBC


PROACTKUNCI UTAMA

PENGAWASAN JALUR MITRA

erusahaan penerima fasilitas jalur MITA kini dapatmenikmati segala kemudahan impor yang dilakukansecara paperless. Dengan kepercayaan penuh yangDJBC berikan terhadap perusahaan ini, bukan bera-rti DJBC tidak mengawasinya. Pengawasan yang

dilakukan pun cukup ketat, bahkan sekali mereka melakukankesalahan maka fasilitas yang diberikan ini dapat dicabutoleh DJBC baik untuk sementara maupun selamanya.

Persyaratan yang cukup ketat yang ditentukan DJBC un-tuk perusahaan penerima fasilitas jalur MITA, memang diha-rapkan dapat menjaring para importir dengan track recordbaik. Dengan persyaratan ini, DJBC dapat menilai apakahperusahaan tersebut termasuk yang low risk dan selalu kon-sisten dalam kegiatan importasinya.

APLIKASI PROACTSehingga, DJBC dapat dengan mudah melakukan penga-

wasan maupun pelayanan yang diberikan tanpa adaintervensi pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan dokumen.Menurut Ketua Sub Bidang Pengembangan Mitra Utama,Lupi Hartono, Mitra Utama bukan hanya masalahpenjaluran. MITA merupakan satu paket program yang terdiridari pelayanan dan pengawasan, yang dirancang secaraterpadu dengan pendekatan manajemen risiko,memanfaatkan teknologi yang telah dimiliki DJBC saat ini.

Dengan demikian, kendati pelayanan terhadap perusaha-an penerima fasilitas jalur MITA tidak dilakukan intervensibaik pemeriksaan fisik maupun dokumen, namun DJBC bu-kan berarti tidak melakukan pengawasan. Pengawasan yangdilakukannya pun dijalankan secara berlapis.

Artinya, segera setelah SPPB, PIB MITA akan dianalisisoleh suatu aplikasi yang disebut aplikasi “ProAct”, aplikasikomputer ini akan menganalisis dan memisahkan PIB-PIByang mengandung data transaksi yang mencurigakan darisuatu perusahaan MITA.

Lebih lanjut lagi, terhadap transaksi-transaksi yang men-curigakan tersebut dilakukan analisis lebih lanjut oleh petu-gas analis. Berdasarkan analisis, transaksi yang mencuriga-kan tersebut dapat dikonfirmasikan kepada perusahaanmelalui client coordinator (CC) atau direkomendasikan untukditindaklanjuti oleh audit atau P2.

“Jadi pengawasan terhadap MITA dilakukan dengan sis-tem pengawasan pro aktif, yaitu suatu sistem pengawasanyang melibatkan aplikasi komputer, analis, CC dan unit peng-awasan audit atau P2,” ujar Lupi.

Aplikasi komputer tersebut, lebih lanjut dijelaskan Lupi,

disebut dengan aplikasi ProAct, berfungsi memisahkan tran-saksi-transaksi yang tidak biasa untuk dianalisa dan sistemakan memberikan peringatan (alert) apabila ada transaksi

Meskipun dalam pelayanan terhadap Mitra Utama (MITA)tidak dilakukan pemeriksaan fisik maupun penelitian dokumen, bukan berarti

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) membiarkan aktifitaskepabeanan di bidang impor MITA tidak terawasi.

Walaupun tidak bersifat menghentikan arus barang dan dokumen, skemapengawasan terhadap MITA dilakukan secara berlapis.

P

KEPASTIAN WAKTU DAN BIAYA. Perusahaan penerima fasilitas JalurMITA akan lebih mendapatkan kepastian waktu dan biaya.

WBC/ATS


yang tidak biasa (trantib). Dari peringatan(alert) tersebut, akan dianalisa dan jika perluakan dikonfirmasi oleh CC kepada MITA ataudirekomendasikan kepada bidang audit atauP2 untuk ditindaklanjuti

Sementara itu, untuk komoditi yang diim-por oleh perusahaan penerima jalur MITAyang masuk dalam kategori larangan danpembatasan (Lartas), juga merupakan salahsatu objek penyaringan dari aplikasi ProAct,sehingga importasi lartas dapat diketahuioleh analis maupun CC. Dokumen-dokumenperijinan lartas tersebut akan diserahkan ke-pada CC setiap satu bulan sekali.

PENGAWASAN AUDITPengawasan yang dilakukan ini tentu-

nya juga berkaitan dengan segala persya-ratan yang ditentukan DJBC kepadaperusahaan penerima fasilitas jalur MITA,seperti pada syarat dapat berkomunikasisecara elektronik dengan DJBC dan memi-liki pola bisnis yang jelas. Hal tersebutbertujuan untuk memudahkan pembentukan profil transak-si dari MITA secara otomatis.

Atau syarat memiliki sistem pengendalian yang mema-dai untuk menjamin keakuratan data yang disajikan dantelah di audit oleh kantor akuntan publik, yang menyata-kan bahwa perusahaan tersebut mendapatkan opini wajartanpa pengecualian. Hal tersebut bertujuan untukmemastikan bahwa audit dapat dilaksanakan dan adanyakepastian pelunasan tagihan yang berasal dari hasilaudit.

“Pada dasarnya, suatu perusahaan diberi status MITA

karena DJBC yakin bahwa perusahaan ter-sebut dapat diaudit, sehingga pemeriksa-an atas perusahaan tersebut dapatditunda hingga post clearance, pada tahappost clearance pemeriksaan yang detaildapat dilakukan melalui audit kepabean-an,” kata Lupi.

Sedangkan perbedaan pengawasanyang dilakukan terhadap MITA dengan tigajalur lainnya, Lupi menjelaskan, secarakonkrit perbedaan pengawasan MITAdengan tiga jalur lainnya adalah, terhadapjalur merah dilakukan pemeriksaan fisikdan dokumen, terhadap jalur kuningdilakukan pemeriksaan dokumen sebelumSPPB, dan jalur hijau dilakukan penelitiandokumen setelah SPPB, dan terhadapMITA dilakukan pengawasan proaktif yangtidak mempengaruhi arus barang.

“MITA adalah perusahaan-perusahaanyang berdasarkan penelitian diperoleh ke-yakinan bahwa mereka mempunyai doku-mentasi transaksi dan pembukuan yang

memadai, sehingga nilai pabean MITA didasarkan padanilai transaksi yang pembuktiannya akan dilakukan mela-lui audit,” jelas Lupi.

BELUM ADA PELANGGARANSementara itu menurut Kepala Bidang Penindakan dan

Penyidikan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan CukaiTipe A Jakarta, Heru Sulastyono, pengawasan terhadapMITA dilakukan dengan melihat aspek dari berbagai sudut,termasuk sudut aset mereka, apakah aset ini cukup meng-cover bea masuk, kalau asetnya kecil sementara beamasuk yang dibayar tinggi berarti ada sesuatu yangdilakukan oleh perusahaan penerima jalur MITA tersebut.

“Kalau perusahaan tersebut sudah masuk ke kategoriMITA, itu belum tentu seterusnya akan MITA, tergantungdari analisa intelijen kita nanti. Karena di analis intelijennanti akan menerima berbagai informasi yang masuk, lalukita olah dan sajikan yang produknya adalah NHI.Sekarang ini yang mendapat NHI kebanyakan bukanimportir nakal tapi justru importir yang mendapatfasilitas,” ujar Heru.

Lebih lanjut Heru menjelaskan, sejauh ini pelanggaranyang dilakukan oleh perusahaan penerima jalur MITA belumada, hal ini tak lain karena jalur ini baru berjalan satu bulandan masih menunggu hasil evaluasi lebih lanjut.

Hal ini juga diamini oleh Lupi, menurutnya hingga kinimengingat program jalur MITA masih dalam tahap ujicoba, maka yang dilakukan saat ini adalah pembinaan,tetapi jika dalam audit kepabeanan atau tindakan penga-wasan lainnya terbukti melakukan pelanggaran, makaakan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Sanksi yang dikenakan tentunya yang sesuai denganUndang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentangkepabeanan, ditambah dengan pencabutan sementaraatau bahkan pencabutan tetap fasilitas MITA,” jelas Lupi.

Untuk pengawasan internal, Lupi juga menjelaskan,selain pengawasan yang dilakukan DJBC, juga akandilakukan pengawasan oleh instansi teknis terkait lainnya,yaitu Inspektorat Jenderal (Itjen) dari DepartemenKeuangan. Itjen akan melakukan spot check terhadapkinerja pelayanan maupun pengawasan yang dilakukanDJBC terhadap seluruh jalur tidak terkecuali jalur MITA.

Pelayanan dan pengawasan terhadap jalur MITAmemang menjadi satu bagian yang tak terpisahkan, jikapersyaratan yang ditentukan DJBC begitu ketat yangberujung pada pelayanan yang sangat prima dankepercayaan penuh kepada importir, pengawasan yangdilakukan pun tak kalah sempurnanya dengan pelayananyang diberikan.

HERU SULASTYONO. Hingga kini belumada perusahaan penerima fasilitas jalurMITA yang melakukan pelanggaran.

PEMERIKSAAN FISIK. Perusahaan penerima fasilitas jalur MITA tidakakan lagi dikenakan pemeriksaan fisik.

LAPORAN UTAMA

adi

WBC/ATS

DOK. WBC


anfaat jalur Mitra Utama (MITA) yang saat ini baruada di Kantor Pelayanan Utama (KPU) sepertinya sa-ngat dinanti oleh para pengusaha. Setelah jalur iniberjalan satu bulan, para pengusaha dapat merasa-kan manfaat yang cukup besar terutama penekanan

biaya-biaya tak terduga lainnya dalam proses importasi.Manfaat MITA juga dirasakan oleh pengusaha khususnya

dengan pelayanan client coordinator (CC) yang secara proaktifmemberikan pelayanan berupa penjelasan prosedur impormaupun menjembatani setiap permasalahan yang terjadi dilapangan, baik antara bea cukai dengan pengusaha, maupunpengusaha dengan instansi terkait lainnya.

Menurut Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea danCukai Tipe A Jakarta, Agung Kuswandono, dengan adanya jalurMITA ini, gambaran akan kelancaran arus barang sudah dapatterlihat. Hal ini tak lain karena para penerima fasilitas MITA, dapatmengeluarkan barang hanya dalam hitungan menit saja.

“Jalur MITA ini adalah paperless murni, jadi begitu merekasending dokumen langsung keluar SPPB, dan dalam hitunganmenit barang sudah dapat keluar. Jadi tidak ada lagi istilahdokumen mereka terblokir karena mereka tidak lagi menyerah-kan dokumen hardcopy,” jelas Agung Kuswandono.

KENDALA AWAL PENERAPAN JALUR MITANamun demikian, kendala awal-awal penerapan memang

pasti akan terjadi, karena sebagus apapun sistem yang dibuatkendala awal tidak dapat terelakan. Hal ini tak lain karena penye-suaian dari sistem lama kepada sistem baru yang sebenarnyajuga telah disosialisasikan oleh pihak bea cukai.

Adapun kendala tersebut adalah, kelengkapan dokumenyang harus dilengkapi oleh importir yang membutuhkan ijin ataupersyaratan dari instansi terkait lainnya.Misalnya, dokumen yang harus mendapat ijindari pihak Karantina. Ijin seperti ini umumnyapara pengusaha terlambat menyerahkan,padahal secara peraturan ijin tersebut sudahharus ada sebelum importir jalur MITA mengi-rimkan dokumen.

“Saat ini importir jalur MITA harus melengkapidulu ijin baru dapat sending dokumen, namunada beberapa yang terlewatkan ijinya, sehinggamereka sending dokumen dulu baru menyerah-kan ijin. Seperti ijin dari Karantina, karenamereka itu tetap harus dikenakan pemeriksaanfisik sebelum barang tersebut mendapatkan ijin.Untuk itu kami telah mengingatkan kepada se-luruh importir jalur MITA untuk segera mengurusijin sebelum mereka meyerahkan PIB,” ujarAgung Kuswandono.

Lebih lanjut Agung Kuswandono menjelas-kan, untuk kedepan nanti, hal-hal semacam itutidak dapat ditolerir lagi, artinya pihak bea cukaiakan tetap menerima, namun importir tersebutakan diberikan skor kesalahan yang nilainya ber-variasi, sehingga dengan skor tersebut setelah

tiga bulan pelaksanaan jalur MITA berjalan akan diakumulatif, danimportir mana yang mempunyai skor tertinggi tentunya dengansangat menyesal akan dicabut sementara fasilitas MITA-nya danmereka dapat kembali mengajukan setelah segala persyaratanyang ditentukan kembali dipenuhi.

Sementara itu menurut Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhandan Layanan Informasi KPU, Harry Mulya, secara teknis kendalaperijinan adalah kendala yang terjadi dimasa ujicoba pelaksana-an jalur MITA. Namun demikian, kendala itu hanya dialami olehbeberapa perusahaan karena hanya beberapa perusahaan sajayang membutuhkan ijin instansi terkait untuk proses importasinya.

Kendala lainnya, Harry menyatakan hampir tidak ada, karenaimportir jalur MITA sebelumnya adalah importir yang memilikitrack record baik, sehingga dengan jalur ini baik untukpersyaratan maupun pelaksanaan di lapangan tidak mengalamikendala, dan umumnya mereka merasa puas karena pelayananyang diberikan cukup baik dan proses pengeluaran barang punmenjadi cepat.

“Fasilitas jalur MITA memang diharuskan menyerahkanlaporannya setiap satu bulan sekali, nah terkait dengan kendalaperijinan yang terjadi di awal-awal ujicoba, mungkin karenalaporan tiap bulan sehingga mereka menganggap entengperijinan dari instansi terkait, padahal dari sosialisasi yang kitalakukan sudah dijelaskan kalau perijinan harus dilengkapiberbarengan dengan penyerahan dokumen,” ungkap Harry.

Selain dengan pihak Karantina, para importir jalur MITA jugasaat ini masih terkendala dengan ijin dari Badan POM. Sama de-ngan Karantina, pihak POM baru akan mengeluarkan ijin jika ba-rang impor tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik. Saat ini pi-hak KPU masih terus melakukan penjajakan dengan Badan POM,agar ijin dapat keluar berbarengan dengan penyerahan PIB.

“Memang Badan POM secara sistemmereka belum siap, jika importir mengalamikendala tersebut, maka yang akan merekasalahkan adalah bea cukai, namun kamiakan terus melakukan penjajakan sehinggaselain secara kesisteman Badan POM siap,mereka pun dapat mengeluarkan ijinberbarengan dengan dokumen PIB yangdiserahkan importir kepada bea cukai,” ujarHarry.

Dari beberapa kendala yang ada terse-but, memang tidak seluruhnya dialami olehimportir jalur MITA non-prioritas, karena ha-nya beberapa saja dari mereka yangimportasinya memerlukan ijin instansi terkait.Namun demikian, sebenarnya DJBC telahmelakukan sosialisasi kepada importir jalurMITA non-prioritas agar secepatnya mengu-rus ijin yang diperlukan, bahkan dalamperaturan yang dikeluarkan DJBC untuk jalurMITA salah satu persyaratan yang harus dipe-nuhi dan harus disanggupi oleh penerima ja-lur ini adalah pengurusan ijin dari instansi ter-kait sebelum mereka melakukan importasi.

MELIHAT KONDISIDI LAPANGAN

Setelah berjalan satu bulan lamanya sejak diluncurkanpada 6 September 2007, jalur Mitra Utama (MITA) khususnya non-prioritas

belum menerima hambatan berarti.

M

AGUNG KUSWANDONO. Kendala awalhanya pada perijinan instansi terkait,namun saat ini dapat terselesaikan.

WBC/ATS


PERAN CLIENT COORDINATOR Terkait dengan arus barang yang menggunakan fasili-

tas MITA. Sebagai gambaran, dari jumlah keseluruhanPIB pada bulan September 2007, untuk jalur MITA non-prioritas sebanyak 2.616 atau 8,19 persen dari keseluruh-an jumlah PIB. Dengan demikian bea masuk bayar yangdisumbangkan oleh jalur ini adalah, Rp.63,496,986,637,atau 9,14 persen dari total bea masuk bayar keseluruhan.(Lihat Tabel)

“Dengan jalur MITA non-prioritas ini, banyak biaya-biaya tak terduga lainnya ikut terpangkas, misalnya kalauselama ini importir selalu dikenakan biaya penumpukanbarang, pemindahan barang, yang sebenarnya biaya ter-sebut bukan dikenakan oleh bea cukai namun oleh instan-si lain, kini dapat terpangkas,” ujar Harry.

Sementara itu Agung Kuswandono menambahkan,selain kelancaran arus barang yang dapat dinikmati olehimportir jalur MITA non-prioritas, fasilitas lain yang jugadapat dinikmati oleh mereka adalah, mendapat pelayanankonsultasi kepabeanan sekaligus menjembatani setiap

permasalahan yang dihadapi oleh importir jalur MITA non-prioritas.

Hal ini juga diamini oleh Harry Mulya, menurutnya, pa-ra importir tersebut masing-masing mendapatkan pela-yanan dari satu petugas CC. Dan, dengan CC ini merekadapat mengutarakan segala permasalahannya terkaitdengan proses ekspor impor mereka. Sehingga, paraimportir tidak perlu harus menanyakan kemana merekamengadukan persoalannya dan cukup menghubungi CCdan CC yang akan menyelesaikan persoalan mereka.

“Kita saat ini menganggap importir bukan sajapengguna jasa yang harus dilayani, namun mitra kerjayang harus mendapatkan segala informasi terkait dengankegiatannya, dan CC juga selalu pro aktif menanyakankepada importir apa permasalahan yang mereka hadapi,termasuk memberitahukan jika ada peraturan-peraturanatau kebijakan-kebijakan baru dibidang kepabeanan,”papar Harry.

Sebagai contoh, pihak CC akan menjembatani jikaimportir jalur MITA mendapat hambatan dari intern DJBC

JALUR

HIJAUMITA PRIORITASMITA NON-PRIORITASKUNINGMERAH

TOTAL

JUMLAH PIB

16,1564,4072,616

8878,193

31,932

% JUMLAH PIB

50,60%13,80%

8,19%1,75%

25,66%

100%

BEA MASUK BAYAR

304,577,268,418.00135,573,752,410.00

63,496,968,637.0016,201,421,626.00

174,656,682,646.00

694,506,111,737.00

% BEA MASUK BAYAR

43.86%19.52%

9.14%2.33%

25.15%

100%

TABEL PROSENTASI JUMLAH PIB DAN BEA MASUKDARI KESELURUHAN JALUR YANG ADA DI KPU

Keterangan :1. Data periode 1 September 2007 sampai dengan 30 September 20072. Data dimbil tanggal 25 Oktober 2007 pukul 16.00

3. Data tidak termasuk SPKPBM4. MITA mulai dilaksanakan pada tanggal 6 September 2007

LAPORAN UTAMA

CLIENT COORDINATOR. Menjembatani setiap persoalan hingga aktif memberitahukan setiap peraturan baru kepada importir.

WBC/ATS


alur Mitra Utama (MITA) memang cukup mendapattanggapan yang positif dari para stakeholder, karenasejumlah kemudahan dan keuntungan dapatdirasakan langsung oleh importir penerima jalur ini.Sebagai contoh, kini dalam hitungan menit importir

jalur MITA dapat mengeluarkan barangnya, dengan demikianakan banyak biaya tak terduga lainnya yang dipangkasdengan kelancaran arus barang tersebut.

Terkait dengan persyaratan yang diajukan DirektoratJenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk perusahaan yangingin mendapatkan jalur MITA, banyak yang menilai tidakmemberatkan, bahkan untuk perusahaan yang memangbenar-benar dalam melakukan importasinya, persyaratantersebut tinggal mereka kirimkan tanpa harus melengkapilebih jauh, karena selama ini memang sudah merekajalankan.

PAPERLESS MURNISeperti yang diutarakan oleh W. Purindriayoga, selaku

export-import coordinator dari PT. Sanggar Sarana Baja yangbergerak di bidang manufaktur untuk alat-alat berat, yangjuga masuk dalam group Trakindo, menurutnya dengan me-nerima fasilitas jalur MITA non-prioritas, perusahaannyacukup banyak mendapat keuntungan dalam hal ekspor-impor,selain itu pelayanan yang kini murni paperless memudahkanmereka untuk mengirimkan dokumen tanpa harus menyerah-kan hardcopy.

“Kalau dulu sebelum kita impor maka kita harusmenyiapkan segala dokumen dan menyerahkan dokumenhardcopy paling lambat tiga hari setelah PIB diajukan,sekarang cukup dengan elektronik, dokumen sudah dapatkita sending dan segala sesuatu yang terkait dengan do-kumen seperti nomor B/L, master list, dan lain-lain cukupkita cantumkan diaplikasi tanpa harus menyerahkanaslinya,” jelas Purindriayoga.

Hal ini juga diamini oleh Orry Worotikan, selaku DirekturPT. Surya Kamangta yang juga PPJK dari PT. Ultra Jaya.Dengan paperless murni ini, importir hanya diminta untukmembuat laporan satu bulan sekali, dan itu tidak terlalu me-nyulitkan karena importir yang memang selalu benar dalam

seperti dari PFPD. Jika hal itu terjadi maka CC akanmeminta klarifikasi dari PFPD mengapa importir terse-but mendapat hambatan, setelah itu CC yang akanmenjelaskan kepada importir.

Jika memang importir tidak puas dengan penjelas-an CC, maka CC akan mempertemukan PFPD denganimportir yang disaksikan CC dengan dibuat beritaacara, dengan demikian semua pihak akan terselesai-kan persoalannya dan solusi yang diberikan pun dapatdilakukan dengan baik dan benar.

Untuk saat ini memang jumlah CC masih terbilangideal dengan jumlah importir jalur MITA, dimana satuCC menangani 19 perusahaan yang harus merekalayani secara pro aktif. Namun kedepan nanti, setelahmasa uji coba selesai dan penerima jalur MITA non-prioritas juga akan bertambah, maka jumlah CC jugaperlu ditambah mengingat perusahaan yang merekaharus tangani bertambah banyak.

Artinya, segala sarana dan prasarana juga perluditambah, mengingat saat inipun sarana yang adamasih cukup minim. Namun hal tersebut sudah dalamproses pengadaan karena demi kelancaran pelayananyang diberikan CC kepada importir jalur MITA, haltersebut perlu segera diwujudkan, dan DJBC pun telahberusaha untuk melaksanakannya.

“Kendati masa uji coba belum berakhir, namunsudah banyak perusahaan-perusahaan yangmengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitasjalur MITA non-prioritas, yang sejak awalnya memangDJBC menargetkan sebanyak 500 perusahaan. Saatini tetap kita terima permohonannya, namun belumdapat diproses karena masa uji coba belum selesai,begitu masa uji coba selesai permohonan-permohonan ini baru kita akan proses,” ungkap AgungKuswandono.

Peserta jalur MITA Non-proritas selama ini memangbaru ditentukan oleh Kantor Pusat DJBC. Namunsetelah masa uji coba selesai, KPU yang selanjutnyaakan memproses setiap permohonan jalur MITA.Dengan pelayanan yang diberikannya ini para importirpun merasa sangat terbantu dan merekamenginginkan mendapat fasilitas tersebut.

Karena, dengan kelancaran arus barang yang lebihmenjanjikan, importir tentunya akan memperolehkeuntungan yang lebih banyak, lebih dari itu importir pundapat berkomunikasi secara langsung dengan bea cukaitanpa rasa sungkan dan bingung harus kemana mena-nyakan persoalan yang mereka hadapi.

INSTANSI TERKAIT. Secara sistem masih ada instansi terkait yangbelum siap mendukung pelaksanaan jalur MITA.

adi

SELAIN KELANCARANARUS BARANG,

EFISIENSIBIAYA BISAMENCAPAI50 PERSENWalaupun jalur Mitra Utama (MITA)

baru berjalan satu bulan, namun paraimportir sudah merasakan

manfaat yang cukup banyak. Selaindapat menekan biaya hingga 50 persen,

para importir jalur MITA non-prioritasjuga kini diberikan kepercayaan

memegang hardcopy dokumen impor.

J

WBC/ATS


menjalankan bisnisnya su-dah terbiasa membuat la-poran secara berkala.

“Ini merupakan suatuterobosan yang sangatluar biasa dari bea cukai,karena kami diberikan ke-percayaan penuh dalamkegiatan ekspor importanpa harus menyerahkanhardcopy, dengan demiki-an ini harus dijaga olehimportir agar apa yangsudah bea cukai berikankepercayaan tersebutdapat berlangsung terusdan kelancaran arusbarang pun sudah tentuakan terwujud,” ujar Orry.

Lebih lanjut Orry men-jelaskan, pihaknya sela-ma ini selalu kesulitan da-lam hal penimbunanbarang, karena importir

produsen yang diwakilinya setiap kali harus mendapat pe-meriksaan fisik terkait dengan bahan baku yang dimpor-nya. Namun dengan adanya jalur MITA non-prioritas ini,kesulitan penumpukan barang tidak menjadi persoalan la-gi, bahkan biaya penumpukan yang selama ini harus dike-luarkan dapat dipangkas hingga 50 persen.

Terkait dengan paperless, Andri Hendrawan EximManager PT. Sumi Indo Wiring Systems yang bergerakdibidang produksi alat-alat otomotif atau kabel body mobilmenjelaskan, hal tersebut merupakan kebijakan yangcukup baik dari DJBC, selain itu penilaian DJBC terhadapperusahaan penerima fasilitas MITA juga cukupprofesional.

“Dengan masuknya perusahaan kami menjadi jalurMITA non-prioritas, tentunya DJBC memiliki penilaian ter-sendiri, artinya DJBC sangat selektif dalam menilai peru-sahaan selama ini, karena hanya yang memiliki catatanbaik saja yang direkomendasikan DJBC untuk mendapat-kan jalur MITA ini,” kata Andri.

Hal yang sama juga diutarakan oleh kedua nara sum-ber lainnya, yang menilai persyaratan yang diajukanDJBC kepada perusahaan penerima jalur MITA merupakanpersyaratan umum yang sebenarnya sudah dijalankansetiap harinya, sehingga mereka tidak perlu lagi menyiap-kan persyaratan tersebut, tinggal mengko-pinya saja dan diserahkan kepada DJBC.

TERBANTU DENGAN ADANYA CLIENT COORDI-NATOR

Dari keseluruhan nara sumber yangWBC wawancarai, pada umumnya menya-takan tidak ada kendala baik saat inimaupun pada masa awal ujicoba, sepertidiungkapkan Andri, perusahannya yangdulu masuk jalur hijau namun kerap terke-na random jalur merah, kini dengan jalurMITA perusahannya tidak lagi dikenakanrandom jalur merah.

Hal yang sama juga diamini oleh Purin-driayoga dan Orry, menurutnya pemerik-saan fisik yang dulu kerap dikenakan padaperusahanya kendati perusahannya telahbenar-benar dalam menjalankan peraturankepabeanan, kini dengan jalur MITAmereka tidak lagi dikenakan jalur merah.

“Kami ini importir produsen untuk peng-olahan susu, dan kami memaklumi jikabahan baku gula kami harus dikenakan ja-

lur merah, namun kini ba-han baku kami tidak lagidiperiksa atau kena jalurmerah tapi masuk jalur ku-ning dimana fisik barangtidak diperiksa hanyadokumen kami saja yangdiperiksa,” jelas Orry.

Lalu bagaimana peranclient coordinator (CC)yang selalu berperan aktifmemberikan masukanmaupun sebagai jemba-tan penyelesaian masalahimportir? MenurutPurindriayoga, peran CCsangat membantu sekali,bahkan kalau duluimportir ingin bertanyakepada bea cukai jika adamasalah dengan importa-si layaknya orang terse-sat, kini dengan CCsudah dapat terjembatanibahkan solusi yang diberikan pun dapat dilakukan saat itujuga.

“Dengan adanya CC kami sangat terbantu sekali,karena kami dapat berkonsultasi langsung akan persoal-an-persoalan yang kami hadapi, apakah itu soal keleng-kapan dokumen, maupun peraturan yang kami kurang je-las memahaminya,” kata Purindriayoga.

Lebih lanjut Orry juga menjelaskan, perusahaannyabeberapa kali harus berbenturan dengan peraturan ins-tansi terkait lainnya, dengan adanya CC, maka pihaknyalangsung dapat meminta CC untuk menjembatanipermasalahan tersebut, bahkan CC juga ikut terjunlangsung ke lapangan untuk menyelesaikan persoalanyang dihadapinya.

“Kalau menurut kami peran CC saat ini cukup baik dansangat membantu dalam proses ekspor-impor, apalagisaat ini CC benar-benar proaktif untuk menanyakankepada kami apa kendala yang kami hadapi, dan kamibenar-benar merasa sangat terlayani sekali, karena kamibisa mendiskusikannya langsung jika ada peraturanbaru,” jelas Purindiayoga.

Sementara itu menurut Andri peran CC juga sudah cukupbaik, namun jika ada peningkatan tentunya akan sangat lebihbaik lagi, mengingat persoalan yang dihadapi importir bukan

hanya pada peraturan DJBC tapi juga kepa-da instansi terkait lainnya.

MITA DIHARAPKAN JUGA DITERAPKANDISELURUH KANTOR BEA CUKAI

Terkait dengan sosialisasi yang dilaku-kan DJBC kepada importir jalur MITA,dinilai sudah cukup baik bahkan DJBC su-dah sangat pro aktif. “Untuk sosialisasikami menilai cukup baik, bahkan dari aso-siasi jalur prioritas kami juga mendapatundangan yang dihadiri langsung olehMenteri Keuangan, sehingga kami cukupmendapat informasi apa itu jalur MITA danapa keuntungan yang dapat kami perolehdengan masuk jalur MITA,” papar Andri.

Jalur MITA memang telah banyakmemberikan jawaban akan persoalan yangselama ini dialami oleh importir, bahkanpenerimaan negara untuk bea masuk darijalur ini pun menunjukkan angka yang cukupbesar, padahal ini baru 189 perusahaan yangmengikuti ujicoba jalur MITA non-prioritas.

Jika target bea cukai sebanyak 500

W. PURINDRIAYOGA. Berharap jalurMITA tidak hanya diterapkan di KPUnamun juga diseluruh kantor bea cukai.

ORRY WOROTIKAN. Ini merupakansuatu terobosan yang sangat luarbiasa dari bea cukai.

ANDRI HENDRAWAN. Peran CC sangatmembantu dalam menjembatani suatupersoalan yang dihadapi importir.

WBC/ATS WBC/ATS

DOK. PRIBADI

LAPORAN UTAMA


perusahaan yang masuk ke jalur MITA non-prioritas dapattercapai, tentunya kelancaran arus barang akan semakinbaik lagi khususnya di pelabuhan Tanjung Priok, dan lebihdari itu penerimaan negara dari bea masuk juga akanmeningkat tajam. Sementara itu DJBC juga dapat mene-kan angka penerima jalur merah yang memang direnca-nakan jauh lebih kecil dari yang sekarang.

Dengan jalur MITA, perusahaan penerima fasilitas iniberharap agar MITA tidak hanya diterapkan pada KPUsaja melainkan diseluruh kantor bea cukai, karenadengan diterapkannya MITA diseluruh kantor bea cukai,baik pelabuhan laut maupun udara, importir akansemakin banyak terbantu dan DJBC pun menurut merekadapat menekan angka penyelundupan dengan seleksiketat dari perusahaan penerima jalur MITA.

“Saya berharap jalur MITA tidak hanya di KPU saja, akantetapi berlaku juga di seluruh kantor bea cukai, karena tidakseluruh importir melakukan importasinya melalui laut, adabeberapa yang juga melalui udara. Jika semua menerapkanjalur MITA maka kita akan lebih terbantu lagi sehingga kon-sulasi kita pun juga semakin lebih baik,” harap Purindriayoga.

Keinginan jalur MITA diterapkan diseluruh kantor bea

cukai juga diutarakan oleh Orry dan Andry, menurut mere-ka setelah ujicoba jalur MITA di pelabuhan Tanjung Priokini berhasil, sudah seharusnya DJBC juga menerapkandi kantor-kantor lainnya, karena importasi melalui udarajuga sangat banyak jumlahnya, dan selain Jakarta,kota-kota besar lainnya yang menjadi pelabuhan utamajuga tak kalah banyaknya importasi yang dilakukan setiaphari.

Dengan penerapan jalur MITA diseluruh kantor beacukai, mereka merasa yakin kalau kelancaran arusbarang dan ekonomi biaya tinggi yang selama ini selaludikeluhkan oleh importir akan terjawab, dan pihak DJBCtentunya juga semakin mudah dalam memberikanpelayanan dan pengawasannya.

Jalur MITA memang menjanjikan kelancaran arus ba-rang, seperti yang diungkapkan para nara sumber, mere-ka sangat terbantu sekali dengan adanya fasilitas ini.DJBC kini dituntut untuk lebih meningkatkan lagi pelayan-an dan pengawasan yang menjadi tugas dan fungsinya,karena hanya dengan mutu pelayanan yang baik danpengawasan yang optimal citra DJBC di mata masyarakatakan meningkat.

EFISIENSI HINGGA 50 PERSEN. Penerapan satu bulan jalur MITA importir merasa telah menekan biaya tak terduga hingga 50 persen.

WBC/ATS

adi


WAWANCARA



Apa yang melatarbelakangi DJBC mengeluarkan P-24/BC/2007 tentang Mitra Utama ?

Ada dua hal yang melatarbelakangi dikeluarkannyaperaturan tersebut, namun sebelumnya DJBC melihatpersaingan global yang semakin keras menuntut sistemyang efisien dalam mata rantai distribusi logistik, baikberupa bahan baku, barang jadi, maupun barang-baranguntuk mendukung industri. Efisiensi pergerakan barangtersebut hanya dapat tercipta jika seluruh simpul dalamrangkaian mata rantai distribusi tersebut efisien. Salahsatu simpul penentu mata rantai distribusi logistik terse-but adalah bea dan cukai.

Guna mengantisipasi tuntutan perkembangantersebut, best practice kepabeanan internasionalmemberikan gambaran, bahwa diperlukan suatu sistempelayanan kepabeanan tanpa intervensi kepadapengguna-pengguna jasa kepabeanan berisiko rendah.

Dengan demikian, terkait dengan fungsi utamanya se-bagai industrial assistant dan trade facilitator, DJBC jugaharus responsif terhadap perkembangan tersebut.Komitmen DJBC dalam meningkatkan efisiensi sistemkepabeanan untuk perkembangan industri dalam negeridan perdagangan internasional, diwujudkan dengan pen-erapan program Mitra Utama (non prioritas).

Program ini merupakan wujud dari pengembanganmanajemen risiko sehingga dapat memberikan pelayanantanpa intervensi kepada importir-importir yang diyakinimemiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, mempunyaisistem pengendalian yang memadai dan menekuni bisnistertentu dalam jangka panjang.

Dengan demikian, latar belakang DJBC mengeluarkankebijakan tentang fasilitas jalur MITA, pertama MITA me-rupakan tuntutan perkembangan yang harus diakomodasioleh DJBC sebagai trade facilitator dan industrial assis-tant. Kedua, MITA merupakan hasil dari pengembanganpenerapan manajemen risiko DJBC.

Apakah dengan jalur MITA kelancaran arus barangdapat lebih terjamin ?

Sudah pasti, karena terhadap PIB MITA tidak dilaku-kan pemeriksaan fisik atau dokumen.

Apa perbedaan yang signifikan dari jalur MITA,dibandingkan dengan tiga jalur lainnya ?

Terdapat perbedaan yang signifikan antara jalur MITAdengan jalur lainnya, antara lain: hubungan yang bersifatkemitraan dengan adanya client coordinator (CC), tidakada pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen, dan pela-yanan paperless.

Bagaimana mekanisme pelayanan jalur MITA ini?Pada dasarnya pelayanan terhadap MITA adalah

layanan kepabeanan di bidang impor tanpa pemeriksaanfisik dan penelitian dokumen. Selain itu, terhadapimportasi MITA pada umumnya tidak perlu menyerahkandokumen pelengkap kepabeanan (paperless).

Untuk pengawasan, apakah jalur MITA samamekanismenya dengan pengawasan tiga jalur lainnya ?

Karena MITA ini merupakan hasil pengembangan manaje-men risiko terbaru, maka telah dilengkapi dengan sistempengawasan yang lebih sistematis. Dalam skema MITA dike-nal satu sistem pengawasan yang disebut pengawasanproaktif, yaitu semacam sistem monitoring PIB-PIB yang di-beritahukan oleh para MITA yang melibatkan aplikasi kom-puter, analis, CC dan unit pengawasan (Audit dan P2).

Dengan persyaratan yang diberikan kepadaperusahaan penerima MITA, apakah dirasakan cukupuntuk menjaring importir yang benar-benar patuh?

Dengan dikeluarkannya PeraturanDirektur Jenderal Bea dan Cukai nomor

P-24/BC/2007 tentang Mitra Utamadan Keputusan Direktur Jenderal Bea

dan Cukai nomor Kep-91/BC/2007tentang petunjuk perusahaan peserta uji

coba MITA, maka sebanyak 189perusahaan dari 500 perusahaan yang

ditargetkan mulai menerapkan fasilitasjalur MITA non-prioritas pada 6 Septem-

ber 2007 di pelabuhan Tanjung Priok.Jalur baru yang banyak mendapat

perhatian dari para importir dengantrack record baik ini, diharapkan dapat

mewujudkan kelancaranarus barang dengan pelayanan prima

dan pengawasan yang proaktif.Untuk mengetahui apa latar belakang

Direktorat Jendaral Bea dan Cukai(DJBC) mengeluarkan kebijakan jalur

baru ini, reporter WBCSupriyadi.W dan fotografer Andy

Tria Saputra, mewawancarai Ketua TimPercepatan Program Reformasi

yang juga merupakan Direktur Audit,TTTTThomas Sugijahomas Sugijahomas Sugijahomas Sugijahomas Sugijatatatatata.

Apa saja komentarnya tentangfasilitas jalur Mitra Utama ini, berikut

petikan wawancaranya :

THOMAS SUGIJATADIREKTUR AUDIT SELAKU KETUA TIM PERCEPATAN PROGRAM REFORMASI

“PEMBERLAKUANMITA DI KPU

MERUPAKAN PENERAPAN MITA TAHAP AWAL”


Secara teori persyaratan yangdiberikan dimaksudkan untukmenjaring perusahaan yang trackrecord-nya patuh, memilikipengendalian internal yang dapatmenjamin kepatuhan dimasa laluberlanjut ke masa yang akandatang, dan memiliki pola bisnisyang jelas sehingga mudah diawasi.

Untuk melihat apakah dalamkenyataan kriteria ini berhasil kitatunggu hasil evaluasinya nanti.

Keuntungan seperti apa yangdapat dinikmati oleh perusahaanyang telah menerima jalur MITA?

Mereka akan mendapatkan kepas-tian waktu dan biaya dalam melakukanimportasi, serta mendapatkan layanankonsultasi gratis dari DJBC.

Untuk sosialisasi, apakah sudahmencapai sasaran? Apatanggapan dan masukan dari

para pengusaha dengan adanya jalur MITA ?Melihat antusiasme perusahaan-perusahaan yang

mendaftarkan diri sebagai MITA, kami berpendapatsosialisasi telah sesuai sasaran dan sosialisasi MITAtetap dilaksanakan secara berkesinambungan.

Bagaimana dengan uji coba yang dilaksanakanselama ini, apakah sudah mencapai target yangdiinginkan ?

Selama masa uji coba tidak ditemu kendala yangberarti, dan berdasarkan tanya jawab denganbeberapa peserta uji coba, mereka merasa mendapatperbaikan yang signifikan dari segi pelayanan.

Apakah dengan jalur MITA juga dapatmemberikan kemudahan kepada instansi terkaitlainnya, khususnya dalam hal prosedur danbirokrasi proses ekspor impor?

MITA ini merupakan fasilitas DJBC, jadi belum me-nyentuh instansi terkait. Mungkin nanti akan terjawabdengan National Single Window.

Untuk saat ini apakah jalur MITA masihmemerlukan pengembangan lebih lanjut?

Setiap program sebaiknya dilakukan evaluasi dandikembangkan, demikian juga dengan program MITA.

Bagaimana dengan sarana dan prasarana yangmendukung jalur MITA, apakah sudah terpenuhi ?

Syarat minimal untuk pemberlakuan MITA memangsudah terpenuhi, tetapi sarana dan prasaranamemang masih perlu dikembangkan untukmemperbaiki kualitas pelayanan maupun untuk lebihmengefektifkan pengawasan.

Saat ini mengapa jalur MITA hanya diterapkan diKPU?

Pemberlakuan MITA di KPU merupakan penerapanMITA tahap awal. Hal ini dilakukan karena MITA menuntutadanya komunikasi data elektronik. Pada saatnya MITAakan dikembangkan ke KPPBC-KPPBC lainnya.

Apa kendala yang dihadapi DJBC saat ini denganpenerapan MITA?

Kendala yang dihadapi mungkin terkait dengan bu-daya kerja, karena skema MITA adalah kemitraan, ma-ka dituntut kesetaraan hubungan antara pejabat beacukai dengan pengusaha MITA.

WAWANCARA

SALAHSATU

SIMPULPENENTU

MATARANTAI

DISTRIBUSILOGISTIKTERSEBUT

ADALAHBEA DAN

CUKAI

“

”

eperti kata pepatah “Bangsa yang besar adalah bangsayang menghargai jasa para pahlawan pendahulunya”,Indonesia yang merupakan bangsa yang benar-benarbesar (luas -red.) dan mempunyai sejarah yang panjangdan membanggakan, sudah sepantasnya kita sebagai

penerus perjuangan tersebut selalu mengenang jasa-jasa mere-ka untuk membangkitkan semangat nasionalisme yang kini dira-sa mulai pudar. Salah satunya adalah dengan mengadakan upa-cara bendera untuk memperingati hari-hari bersejarah tersebut.

Tidak terkecuali Departemen Keuangan Republik Indonesiayang menjadikan tanggal 30 Oktober menjadi Hari Keuangan

HARIKEUANGANREPUBLIKINDONESIA

KE-61DI BALIKPAPAN

PERINGATAN

Tanggal 30 Oktober menjadi haribersejarah bagi Departemen Keuangan

Republik Indonesia, dimana setiaptanggal tersebut diperingati sebagai“Hari Keuangan”, hari lahirnya mata

uang Republik Indonesia yakni 61 tahunyang lalu. Khususnya di Balikpapan,

selalu diadakan upacara untukmemperingatinya. Berikut liputannya.

S

UPACARA HARI KEUANGAN DI BALIKPAPAN. Berlangsung di GedungKeuangan Negara Balikpapan, dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil DJBCKalimantan Bagian Timur, Ismartono.

DAERAH KE DAERAHFOTO-FOTO : MUQSITH HAMIDI


Republik Indonesia yang bertepatan dengan diterbitkannya untukpertama kali Uang Republik Indonesia. Tidaklah suatu bangsaapabila tidak memiliki mata uangnya sendiri dan bangsa Indone-sia sebagai bangsa yang berdaulat dapat membuktikannyasehingga dihormati oleh bangsa-bangsa lain.

Tepat pukul 08.00 WITA, bertempat di halaman GedungKeuangan Negara (GKN) di Balikpapan diadakan upacarabendera untuk memperingati Hari Keuangan yang ke-61 tahun2007 oleh segenap pejabat dan pegawai dari seluruh instansi dibawah Departemen Keuangan yang ada di kota Balikpapan.“Dengan Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan kita bangunkepercayaan masyarakat melalui peningkatan kinerja, pelayanandan perbaikan integritas aparat” begitu tema yang diambil dalamperingatan hari keuangan kali ini.

Upacara yang penuh khidmat tersebut dipimpin langsung olehKepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, Drs.Ismartono yang bertindak sebagai inspektur upacara dan CH.Natawidjaja, Kasi Kepabeanan dan Cukai III KPPBC Tipe A3Balikpapan, sebagai komandan upacara. Adapun semua petugasupacara merupakan gabungan dari Kantor Wilayah dan KantorPelayanan instansi DJBC di Balikpapan.

Dalam kesempatan tersebut dibacakan amanat dari MenteriKeuangan, Sri Mulyani Indrawati. Dalam amanat tertulis yangdibacakan oleh inspektur upacara, Menteri Keuanganmemberikan semangat dan motivasi untuk meningkatkan kinerjadan citra positif Departemen Keuangan sehingga meningkatkanpula kepercayaan masyarakat kepada birokrasi ini (DepartemenKeuangan -red.). Apalagi masyarakat telah membaca bahwa ja-

PEGAWAI YANG MEMPEROLEH PENGHARGAANNo. N a m a Unit Kerja Tanda Kehormatan

1. Drs. I Gde Ekawana / NIP 060042746 Kanwil DJP Kaltim Satyalancana Karya Satya XXX2. Drs. Anak Agung Gede P. / NIP 060043797 Kanwil DJP Kaltim Satyalancana Karya Satya XXX3. Drs. Tulus Imam Prasetyo / NIP 060052020 BDK V Balikpapan Satyalancana Karya Satya XX4. Ria Puspita, SE / NIP 060065921 KPP Balikpapan Satyalancana Karya Satya XX5. Hasyim, SE / NIP 060071658 Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur Satyalancana Karya Satya XX6. Dina Ratna Dewi / NIP 060065346 Kanwil DJP Kaltim Satyalancana Karya Satya XX7. Dewansyah, SE / NIP 060065694 Kanwil DJP Kaltim Satyalancana Karya Satya XX8. Iriani Ardi / NIP 060066837 KPP Madya Balikpapan Satyalancana Karya Satya XX9. Suripah, SE / NIP 060063848 Kanwil DJP Kaltim Satyalancana Karya Satya XX10. Sri Pujiningsih / NIP 060070587 Kanwil DJP Kaltim Satyalancana Karya Satya XX11. Noortje Repi / NIP 060060335 KPPBB Balikpapan Satyalancana Karya Satya XX12 Dekky Rudolf Gerung / NIP 060060338 KPPBB Balikpapan Satyalancana Karya Satya XX13 Mustar B. / NIP 060060655 KPP Balikpapan Satyalancana Karya Satya XX14 Nurhadi / NIP 060064616 KPP Balikpapan Satyalancana Karya Satya XX

jaran Departemen Keuangan telah mendapat kenaikan tingkatremunerasi. Menkeu juga berpesan agar Reformasi BirokrasiDepartemen Keuangan yang baru saja digulirkan bukan hanyamenjadi slogan semata melainkan menjadi awal perubahan untukmenjadi lebih baik dalam meningkatkan dan mengelola keuangannegara terutama dalam hal pelayanan publik.

Pada upacara tersebut juga diberikan penganugerahandan penyematan Tanda Kehormatan Satyalancana KaryaSatya dan piagam penghargaan bagi pegawai di lingkunganDepartemen Keuangan di Balikpapan atas pengabdian,kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinan dalammenjalankan tugas selama 10 tahun atau 20 tahun atau 30tahun sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 059/TK/Tahun 2007 tanggal 18 September 2007.

Setelah upacara selesai dilaksanakan, dilanjutkan denganacara halal bi halal diantara para pejabat eselon II dan eselon IIIinstansi di bawah Depkeu di Balikpapan di Aula GKN Balikpapan.Pada acara tersebut dilakukan pemotongan nasi tumpeng olehIsmartono yang kemudian potongan pertama diserahkan kepadaTulus Imam Prasetyo, widyaswara BDK V Balikpapan yang men-dapatkan penghargaan pada saat itu. Pada kesempatan tersebutIsmartono juga memberikan kesan pesannya yakni agarpersaudaraan yang sudah terjalin antar Direktorat di lingkunganDepkeu selama ini tidak hanya dipertahankan melainkan diting-katkan. Selain itu agar lebih ditingkatkan lagi kerjasama antarDirektorat dalam pelaksanaan tugas sehingga sebagai pengem-ban visi dan misi Departemen Keuangan dapat menjalankantugasnya dengan baik.

SATYALANCANA KARYA SATYA. Penganugerahan dan penyematan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dan pemberian piagampenghargaan oleh Ismartono.

POTONG TUMPENG. Dilakukan oleh Ismartonodalam acara halal bi halal pejabat eselon II dan III sesaatsetelah upacara selesai dilaksanakan.

muqsith hamidi, balikpapan


elaksanaan sosialisasi di lingkungan Kantor WilayahDJBC Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)dilangsungkan di Gedung AAC Dayan DawoodUniversitas Syiah Kuala Banda Aceh yang dihadirisegenap Pejabat Eselon III, IV, dan para Pegawai

Kanwil DJBC Nanggroe Aceh Darussalam serta para KepalaKPPBC, Korlak Penindakan dan Penyidikan, Korlak Pabean danCukai se-Kantor Wilayah DJBC Nanggroe Aceh Darussalam,juga dihadiri oleh stakeholder, dan instansi-instansi terkait.

Acara-acara seperti sosialisasi ini sebagaimana yanglazim di Proinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakansebagai berikut :1. Pembawa acara oleh Achmad Sandry Qumain, S.Sos

FOTO BERSAMA. Setelah acara sosialisasi, para pejabat dan pegawai di lingkungan Kanwil DJBC NAD berfoto bersama dengan Tim Sosialisasi dari Kantor Pusat

SOSIALISASIUU CUKAI

DI KANWIL DJBC NAD BANDA ACEH

Hari Kamis 30 Agustus 2007 diadakansosialisasi Undang-Undang Cukai yang

baru Nomor 39 tahun 2007 TentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor

11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yang telahdisahkan pada 15 Agustus 2007.

Sosialisasi dipaparkan oleh tim dariKantor Pusat DJBC yang dipimpin oleh

Drs. Bambang Prasodjo, Tenaga PengkajiBidang Pelayanan dan Penerimaan

Kepabeanan dan Cukai.

2. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan olehSdr. Afian

3. Kata pembukaan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBCNanggroe Aceh Darussalam Drs. Achmad Riyadi

4. Acara Sosialisasi dimulai oleh Drs. Bambang Prasodjo,Sunaryo, Kasi ATHP Hasil Tembakau Direktorat Cukai, MujiRahardjo, Kasi Pelaksanaan Audit Direktorat Cukai, AminullahYusuf, Kepala KPPBC Tipe A4 Lhokseumawe.

Dari keempat pembicara tersebut, dapat diambil suatu kesim-pulan bahwa Undang-Undang Cukai yang baru sebagai revisiUndang-Undang Cukai yang lama telah mengakomodir sebagianaspirasi daerah antara lain adanya dana bagi hasil dari pungutancukai untuk provinsi maupun kabupaten/kota.

Dana bagi hasil ini sering menjadi salah satu keinginanmasyarakat di daerah, bahkan di daerah Nanggroe Aceh Darus-salam dana bagi hasil dengan Pemerintah Pusat inilah yangmenjadi salah satu alasan sebagian masyarakat Aceh sehinggaingin melepaskan diri dari Pemerintah Pusat.

Berlakunya Undang-Undang Cukai yang baru ini sejalandengan salah satu tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaituikut mendorong pertumbuhan industri, termasuk pendirian-pendirian pabrikan Barang Kena Cukai seperti etil alkohol danminuman mengandung etil alkohol.

Aparat Bea Cukai yang bertugas di bumi Serambi Mekkah inicukup dilematis. Disatu sisi ingin menggali potensi atau ikut mem-berikan kemudahan dalam pendirian industri Barang Kena Cukai,namun sebagaimana diketahui bahwa pemerintah pusat telahmemberikan atau memberlakukan Syariat Islam di tanah rencongini. Sehingga tidak memungkinkan adanya pendirian pabrikbarang kena cukai seperti etil alkohol dan minuman mengandungetil alkohol, termasuk peredarannya yang sama sekali dilarang.

Acara sosialisasi diakhiri foto bersama dengan timsosialisasi dari Kantor Pusat DJBC Jakarta. Semoga denganakan berlakunya Undang-Undang Cukai yang baru ini, pene-rimaan cukai sebagai salah satu pembiayaan APBN dapatmeningkat setiap tahun.

PAmir Hasan A. S. Sos, Kanwil DJBC NAD

FOTO : AMIR HASAN

DAERAH KE DAERAH


engan diberlakukannya UU No.39/2007 tentangperubahan atas UU No.11/1995, maka diharap-kan kendala tersebut setidaknya akan dapatteratasi dengan sendirinya. Namun demikian ma-syarakat luas, baik pengusaha Barang Kena

Cukai (BKC) maupun masyarakat lainnya sebagaipengguna BKC perlu memahami perubahan ini dengandiberikan sosialisasi.

“Kita menyadari bahwa perubahan undang-undang,walaupun setelah diundangkan, dianggap masyarakat su-dah mengetahui. Namun kita (DJBC) merasa perlu men-sosialisasikan (UU No.39/2007) sehingga pemahaman

kita terhadap UU ini akan sama. Sehingga diharapkan da-lam pelaksanaannya nanti tidak terjadi kesalahan penaf-siran atau pengertian tentang UU ini,” kata Bachtiar,Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi, ketika membukaacara sosialisasi UU No.39/2007 yang berlangsung diAula Kanwil Sulawesi pada 18-19 September 2007.

Mengingat pentingnya sosialisasi ini, maka acara sosi-alisasi diadakan selama 2 hari berturut-turut. Haripertama, acara ditujukan untuk pengusaha BKC, instansiterkait dan para pengguna jasa di bidang cukai lainnya.Pada kesempatan ini dihadiri oleh lebih dari 50 orangpeserta. Sedangkan pada hari kedua, khusus diada-

“INISIATIFSERATUS PERSEN

DARI DJBC“

Sosialisasi UU NO.39/2007 di Makassar

Masih ada hal-hal yang belumtertampung dalam pelaksanaan UUNo.11/1995, menyebabkan belum

optimalnya upaya pengawasan danpengendalian serta pemberdayaanperanan cukai sebagai salah satu

sumber penerimaan negara.

SAMBUTAN DIRJEN. Ketua Tim Sosialisasi, Joko Wiyono tengahmenyimak pemutaran multimedia yang diantaranya berisi sambutanDirjen Bea Cukai, Anwar Suprijadi.

DTIM SOSIALISASI tengah memberikan sosialisasi di hadapan parapengguna jasa.

FOTO-FOTO : DONNY ERIYANTO


kan bagi para pejabat eselon III dan IV serta pegawaidi lingkungan Kanwil DJBC Sulawesi.

Tampil sebagai narasumber dalam sosialisasi iniadalah Joko Wiyono, Tenaga Pengkaji Bidang Pengem-bangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi Kepabeanandan Cukai, Patarai Pabotinggi, Kasubdit Cukai HasilTembakau Direktorat Cukai, Doni Viptanto R.,Kasubag Umum KPPBC Bengkulu, dan Galih ElhamS., Pj. Kasi Pelaksanaan Audit KWBC Bali .

Menurut Joko Wiyono, UU No.39/2007 inimerupakan murni inisiatif dari DJBC sendiri.”Meskipunada usulan-usulan baru dari DPR, tapi inisiatifpengajuan RUU ini bisa dikatakan 100% dari DJBC,”jelas Joko Wiyono.

Dalam paparannya, Joko Wiyono terlebih dahulumenyinggung latar belakang dikeluarkannya UUNo.39/2007 ini. Dijelaskannya bahwa dalam UU No.11/1995 yang dulu kurang secara tegas mendefinisikanBKC, sehingga dengan demikian kurangmengoptimalkan peranan cukai sebagai penerimaannegara. Filosofi UU Cukai memang bukan untukpenerimaan negara, lanjutnya, tetapi negara dalam halini masih membutuhkan penerimaan negara darisektor cukai sebagai salah satu kontribusi yang besardalam APBN.

“Melalui UU No. 39/2007 ini paradigma harus kitarubah. Filosofi tetap tapi paradigma yang berubah.Paradigma harus sebagai safety, bukan sebagai pene-rimaan negara tetapi sebagai instrumen mengendali-kan dan mengawasi barang yang akan ditetapkan se-bagai BKC,” tegasnya.

Disamping itu, penegasan cukai terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristikyang ditetapkan dalam UU perlu diperluas batasan dancakupannya. Hal tersebut akan dapat memberikankeluwesan dan kekuatan hukum dalam upaya menambahatau memperluas obyek cukai dengan tetapmemperhatikan aspirasi dan kemampuan masyarakat.

Selain penegasan batasan obyek cukai, juga perlupenyempurnaan sistem administrasi pungutan cukaidan peningkatan upaya penegakan hukum (lawenforcement) serta penegasan pembinaan pegawaidalam rangka tata pemerintahan yang baik (goodgovernance).

UU No.39/2007 ini sendiri merubah daripada UUNo.11/1995. Sebelumnya di UU No.11/1995, terdiridari 72 pasal. Sedangkan dalam UU No.39/2007jumlah pasal menjadi 82 pasal. Perubahan tersebutantara lain 39 pasal diubah, 2 penjelasan pasaldiubah, 19 pasal baru, dan 9 pasal dihapus.

Setelah dipaparkan secara panjang lebar denganpasal demi pasal dibahas, sosialisasi dilanjutkandengan acara tanya jawab. Peserta sangat antusiasdengan sesi tanya jawab ini, baik pada hari pertamamaupun kedua. Hal ini dikarenakan UU No.39/2007banyak memuat hal-hal baru dan sosialisasi inimerupakan kesempatan yang baik untukmengetahuinya. Seperti yang ditunjukkan olehperwakilan dari PHRI (Persatuan Hotel dan RestoranIndonesia) yang mengklaim sebagai konsumentertinggi minuman alkohol dengan bertanya mengenailangkah-langkah yang harus dilakukannya terhadapminuman alkohol yang dimiliki dimana tidak diketahuipenyalurnya memiliki NPPBKC atau belum.

Tidak kalah dengan hari pertama, di hari kedua yangpesertanya dari kalangan pegawai DJBC terjadi ’hujan’pertanyaan. Tapi karena keterbatasan waktu, tidak semuapertanyaan yang bisa dijawab dan hanya beberapapertanyaan saja yang sempat dijawab. Tapi dari seluruhtopik pertanyaan, pegawai pada umumnya menanyakanhal-hal yang berkaitan dengan pengalamannya selamaberkecimpung di bidang cukai. dons, makassar

DAERAH KE DAERAH

apat kerja wilayah (rakerwil) merupakan salah satuagenda tahunan yang harus dilaksanakan oleh KantorWilayah (Kanwil) minimal satu kali untuk mengevaluasisegala kegiatan yang telah dilaksanakan dan mencarisolusi terbaik untuk peningkatan ke arah selanjutnya.

Rapat Kerja Kanwil DJBC Maluku, Papua, dan Irian JayaBarat, telah dilaksanakan selama dua hari, tepatnya pada 14-15November 2007, bertempat di aula Gedung Keuangan NegaraLantai V Ambon.

Rakerwil DJBC Maluku, Papua, dan Irian Jaya Barat diikutisekitar 50 peserta terdiri dari para Kepala Bidang dan KepalaBagian Umum pada Kanwil dan para Kepala KantorPengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) dilingkungan Kanwil Maluku, Papua, dan Irian Jaya Barat, sertapara Kepala Seksi

Perlu diketahui, ada 13 KPPBC yang berada di bawah Kanwilini, antara lain : KPPBC Ambon, KPPBC Tual, KPPBC Ternate,KPPBC Manokwari, KPPBC Bintuni, KPPBC Fak-Fak, KPPBCKaimana, KPPBC Jayapura,KPPBC Amamapare,KPPBC Biak,KPPBC Nabire, KPPBC Sorong dan KPPBC Marauke.

Pukul 09.00 waktu setempat, rakerwil dibuka oleh KakanwilMaluku, Papua, dan Irian Jaya (MPI) Barat, Nazar Salim. Dalamsambutannya ia mengatakan bahwa dengan adanya reformasi dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, banyak sekaliperubahan untuk itu diharapkan semua pegawai mengikutisegala perkembangan peraturan, terutama harus memahamibetul UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UUNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan UU Nomor 39Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2006tentang Cukai.

Tidak seperti acara rakerwil lainnya, kali ini panitia jugamengundang nara sumber penceramah dari Badan KoordinasaiPenanaman Modal Daerah (BKPMD) H. Syukrillah Anis,SEdengan membawa tema “Arah Perkembangan Investasi diMaluku dan Papua”, serta dari Dinas Kelautan dan Perikanan(DKP) Provinsi Maluku oleh Ir. A.A. Kotahatuhaha, MT dengantema “Potensi Perikanan di Maluku”.

Menurut Nazar Salim, rakerwil ini merupakan wadah untukmelakukan analisis segala permasalahan yang ada di masing-masing KPPBC dan mencari solusi pemecahannya sekaligussebagai evaluasi kinerja sehingga ke depan dapat ditingkatkanlagi dalam hal pelayanan kepabeanan dan cukai.

Rakerwil untuk kali ini mengusung tema “ MeningkatkanKepercayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Kinerja danIntegritas Dalam Rangka Reformasi DJBC”, dengan pokokmasalah yang dibahas meliputi :

EVALUASI TARGET PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 2007Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor:

S-862/BC/2006 hal Penetapan Target Penerimaan DirektoratJenderal Bea dan Cukai. Target penerimaan Kanwil MPI TA 2007adalah sebesar Rp. 77.087,010 miliar, yang kesemuanya

RAPAT KERJAKANWIL DJBC MALUKU,

PAPUA, DANIRIAN JAYA BARAT“ Meningkatkan Kepercayaan

Masyarakat Melalui Peningkatan Kinerjadan Integritas Dalam Rangka

Reformasi DJBC” menjadi tema padaRapat Kerja Wilayah DJBC Maluku,

Papua dan Irian Barat untuk tahun ini.

R


merupakan target Bea Masuk, dengan target penerimaan cukaiRp. 0 . Sampai dengan tgl 31 Oktober 2007, tingkat pencapaian /realisasi penerimaan Kanwil MPI TA 2007 baru mencapai 73,62persen atau sebesar Rp.56.749,357 miliar.

Jika segala faktor yang mempengaruhi dianggap tetap, makadiperkirakan target penerimaan Kanwil MPI tidak tercapai.Memperhatikan tingkat pencapaian yang rendah tersebut sertamenindaklanjuti disposisi lisan Direktur Jenderal Bea dan Cukaisaat melakukan kunjungan kerja ke Kanwil MPI pada 1 Agustus

2007 agar Kanwil MPI meng-ajukan revisi target peneri-maan tanpa memasukkanperkiraan penerimaan beamasuk atas importasi beras,maka telah diajukan usulanrevisi target penerimaan TA2007 dimaksud menjadi Rp.64.836,997 juta dengan suratMPI Nomor : 1756/WBC.17/2007 tanggal 3 Oktober 2007kepada Dirjen BC dengantembusan ke Dir.PPKC, na-mun hingga tulisan ini dibuatbelum mendapat putusan le-bih lanjut.

Mempertimbangkan reali-sasi target penerimaansampai dengan saat ini sertausulan revisi yang belummendapat putusan lebih lan-jut, maka tetap harus dilaksa-nakan upaya pencapaiannyasecara optimal mengguna-kan segala sumber daya

yang dimiliki oleh seluruhunit kerja di lingkungan Kan-wil MPI, terutama peningkat-an pelayanan danpengawasan pada KPPBCdengan melaksanakansecara sungguh-sunguh se-mua peraturan yang ada.

BAGIAN UMUMBeberapa permasalahan

yang ada di bagian umumantara lain :

Dari sisi sumber dayamanusia, berdasarkan datakepegawaian yang dikelolaoleh Bagian Umum KanwilDJBC MPI, sampai denganbulan Oktober 2007 jumlahkeseluruhan pegawai di ling-kungan Kanwil DJBC MPIadalah 269 (dua ratus enampuluh sembilan) orang. Haltersebut sangat tidak sesuaidengan luas wilayah penga-wasan yang luas terdiri atasempat propinsi dengansarana transportasi dan ko-munikasi yang terbatas.Sebagai contoh KPPBC Kai-mana dan KPPBC Nabirehanya ada tiga pegawai ter-masuk kepala kantor, sertaKPPBC Bintuni lima pega-wai termasuk kepala kantor.Selain dari segi kuantitasdiperlukan pula kualitaskeahlian khusus antara lain

PPNS, tenaga komputer, dan tenaga pemeriksa. Tindak lanjutpemasalahan tersebut dengan mengajukan usulan kepada KP-DJBC untuk penambahan tenaga. Sambil menunggu penambah-an pegawai perlu dilakukan Analisis Beban Kerja, Mengintensif-kan P2KP, dan melakukan mutasi lokal di lingkungan Kanwil MPI.

Sarana transportasi kendaraan bermotor perlu adanyapengadaan yang disesuaikan dengan medan jalan yang dilalui.Misalnya KPPBC Manokwari yang memerlukan mobil sejenisFord Ranger untuk patroli darat. Sedangkan KPPBC Amamaparememerlukan juga untuk angkutan antar jemput karyawan karenalokasi kantor tidak dilalui kendaraan umum dan medannyaberlobang dan berbatu karena di sekitar pertambangan.

Barang milik / kekayaan negara berupa kantor dan rumahdinas yang masih bermasalah dengan warga setempat perluproses koordinasi dengan pemerintah setempat dan denganKanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, hal ini dialami olehKPPBC Tual dan KPPBC Fak-fak

Pengadaan inventaris kantor, misalnya kekurangan peralatankomputer untuk penyimpan cadangan (back up) beserta perleng-kapan pemeliharaannya (Uninterrupible Power Supply) di KPPBCBiak dan inventaris berupa meja dan kursi yang merupakanpengadaan terakhir tahun 1970 di KPPBC Fak-fak. Hal tersebutsudah diusulkan ke KP-DJBC tetapi belum ada realisasinya

RUANG LINGKUP PELAYANANKantor Wilayah MPI mempunyai wilayah kerja meliputi Dae-

rah Tingkat I Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya (Papua) dan IrianJaya Barat yang mempunyai arti strategis di bidang ekonomi ka-rena memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah.

Daerah Tingkat I Irian Jaya dan Irian Jaya Barat yang kuranglebih 20 persen dari luas daratan seluruh Indonesia, sekitar 75persen dari tanah daratan tersebut masih tertutup oleh hutanyang lebat yang mengandung beraneka ragam jenis kayu danhasil hutan, ditambah lagi hasil tambang berupa minyak bumi,

NAZAR SALIM. Rakerwil, wadahuntuk melakukan analisis segalapermasalahan yang ada di masing-masing KPPBC dan mencari solusipemecahannya sekaligus sebagaievaluasi kinerja.

FOTO : BW


emas, nikel serta hasil laut merupakan potensi ekonomi untukberkembangnya kegiatan ekspor dan impor di Kawasan Indone-sia Timur.

Sedangkan Daerah Tingkat I Maluku dan Maluku Utara terke-nal dengan hasil perkebunan rempah-rempah dan hasil laut.Dengan adanya pembentukan Kementrian Percepatan Pemba-ngunan Kawasan Indonesia Timur (Sekarang Kementrian NegaraPercepatan Pembangunan Kawasan Indonesia Tertinggal), makaprospek perkembangan pembangunan ekonomi dan industriakan semakin pesat sehingga menempatkan posisi Kanwil MPI ditempat yang strategis.

Komoditi yang diimpor melalui KPPBC di lingkungan KanwilMPI sangat beragam, namun pada umumnya berupa; baranguntuk keperluan operasional perusahaan industri kayu / plywood,barang untuk keperluan operasional perusahaan perikanan lautdan pertambakan, barang untuk keperluan operasional perusaha-an pertambangan (PT Freeport Company dan PT. Aneka Tam-bang) yang diimpor berdasakan fasilitas PMA / PMDN maupunberdasakan kontrak karya, barang untuk keperluan operasionalpertambangan minyak yang diimpor oleh Pertamina dan / ataukontraktornya serta beras pecah (grain white rice 15% broken)

Sedangkan untuk komoditi ekspor yang dilayani pelaksanaanekspornya oleh KPPBC dalam lingkungan Kantor MPI adalah ;konsentrat tembaga, minyak bumi, bijih nikel, plywood (kayulapis), kayu olahan (moulding, blockboard, dll), ikan segar (ikanhias) dan ikan beku, hasil laut lainnya (udang, cumi, dll), hasil per-kebunan, yaitu: cengkeh dan pala (rempah-rempah).

Dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder semuatak luput dari berbagai kendala, antara lain :l Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/

PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Ver-tikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pembagian wilayahkerja antara KPPBC Nabire dan KPPBC Biak belum jelas.Perlu diinventarisir pembagian wilayah kerja/pengawasanKPPBC secara tegas. Untuk sementara Impor diusahakantetap kepada kantor yang mengawasinya sedangkan eksporboleh ke kantor yang terdekat.

l Kawasan Pabean yang saat ini ditetapkan masih berdasarkanKeputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-1441/ WBC.12/1998 tgl 19 Oktober 1998, bahkan masih ada KPPBC yang di

dalam daerah kerjanya belum ada satu pun Kawasan Pabeanyang ditetapkan sehingga untuk sementara pembongkaranbarang impor dan/atau pemuatan barang ekspor dapat tetapdilakukan, namun harus selalu dengan ijin Kepala KPPBCyang dimohonkan untuk setiap kali pembongkaran dan/ataupemuatan. Selanjutnya upaya persuasif secara proaktif ma-sing-masing Kepala KPPBC (dengan memenuhi segala per-syaratan sebagaimana diatur dalam PMK-70/2007 dan PBC-20/2007) kepada para pihak berkepentingan dan/atau khusus-nya para pengelola pelabuhan, bandar udara dan/atau tempatlain dalam daerah kerjanya agar segera mengajukan penetap-an sebagai Kawasan Pabean jika di area pelabuhan dan/ataubandar udara yang dikelolanya dilakukan kegiatan pembongkar-an barang impor dan/atau pemuatan barang ekspor.

l Belum ada satupun PPJK yang berdomisili dalam wilayah ker-ja Kanwil MPI yang telah teregristrasi berdasarkan PMK-65/2007 jo. PBC-22/2007 sehingga perlu upaya persuasif secaraproaktif Kepala KPPBC agar PPJK yang berdomisili dan/ataumelakukan kegiatan dalam daerah kerjanya agar melakukanregistrasi serta memenuhi segala persyaratan sebagaimanadiatur dalam PMK-65/2007 dan PBC-22/2007, dan segeramelakukan sosialisasi.

l Selain itu juga upaya alternatif mendorong agar para importirdan/atau eksportir melakukan kegiatan pengurusan impordan/atau ekspor secara langsung tanpa menggunakan jasaPPJK jika memang belum ada PPJK yang teregistrasi denganmemenuhi persyaratan serta segala ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku

l Perbatasan RI – PNG belum diresmikan oleh Presiden RI se-bagai jalur lalu lintas perdagangan internasional, karena PNGbelum memberikan kepastian untuk membuka perbatasansampai batas waktu yang ditentukan. Selain itu belum adanyakesepahaman antara BPKD (Badan Perbatasan dan Kerjasa-ma Daerah) dengan instansi terkait mengenai perihal teknisdalam melayani perdagangan lintas batas, namun dalamprakteknya KPPBC Jayapura tetap melakukan pengawasandan pelayanan kepada pengguna jasa yang melakukan per-dagangan melalui perbatasan RI – PNG. Perdagangan mela-lui perbatasan RI-PNG masih bersifat tradisional namun lalulintas barang yang melalui perbatasan telah ada sebelumnya.

FOTO BERSAMA, Kepala Kanwil DJBC Maluku, Papu dan Irian Jaya Barat, Nazar Salim, bersama para peserta Rakerwil.

FOTO-FOTO : BW

DAERAH KE DAERAH


RUANG LINGKUP PENGAWASANTugas Pengawasan yang dilakukan secara umum telah

berjalan dengan baik, tetapi belum optimal. Berikut beberapakendala dalam pelaksanaan pengawasan antara lain :l Sarana Patroli. Tidak adanya sarana untuk melakukan patroli

pengawasan baik kendaraan air maupun kendaraan daratseperti di KPPBC Manokwari sehingga dilakukan dengan me-nyewa speed boad guna melakukan pengawasan dan moni-toring. Sedangkan di KPPBC Amamapare meskipun ada ka-pal patroli BC 1510 tapi terkendala dengan ukuran dan kapa-sitas tanki yang sedikit, sangat tidak memungkinkan untukberpatroli di Laut Arafura yang memiliki ombak yang besar.

l Tidak tersedianya sarana kapal patroli yang berukuran besaryang dapat digunakan melakukan patroli laut ke seluruh wi-layah MPI dan belum adanya pangkalan sarana operasi stra-tegis yang dapat mendukung pengawasan ke seluruh wilayahMPI yang berupa pulau-pulau yang tersebar jauh mulaikepulauan Maluku sampai Irian Jaya dengan kondisi lautnyayang sangat luas, ini memang merupakan kendala utamadalam pengawasan. Tindak lanjut dari permasalahan tersebutdengan menyarankan ke Kantor Pusat agar Kanwil MPI dibe-rikan sarana patroli laut berupa kapal patroli yang berukuranbesar yang dapat digunakan menjangkau ke seluruh wilayahMPI serta membangun pangkalan sarana kapal patroli diSorong dengan alasan secara geografis Sorong terletak ditengah-tengah Kanwil MPI dan dapat menjangkau ke seluruhKPPBC yang berada di bawah pengawasan Kanwil MPI.Disamping itu untuk keperluan bunker, sorong mempunyaifasilitas bunker yang cukup memadai dengan adanya bunkermilik Pertamina

l Kurangnya perangkat komunikasi (HT) yang layak pakai.Pentingnya alat komunikasi ini karena daerah pengawas-an yang luas dan tidak terjangkau jaringan komunikasi.Sehingga perlu pengusulan kepada KP-DJBC untuk pe-ngadaannya.

l Banyaknya senjata api yang sudah tidak layak pakai atausurat ijinnya yang mati, selain itu perlu tempat penyimpananyang cukup memadai demi keamanan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

l Kendala lain dalam hal pengurusan ijin senjata api kepadapihak yang berwenang memerlukan biaya. Selanjutnyamenyarankan kepada Kantor Pusat DJBC agar pengirimansenjata api untuk Kanwil MPI ditunda sampai ada tempatpenyimpanan yang memadai sesuai ketentuan dan biayapengurusan ijin senjata api dimasukkan dalam anggaran.

KOMPOSISI KPPBC, KANTOR BANTUPELAYANAN DAN POS PENGAWASANDI LINGKUNGAN KANWIL DJBC MPI

No. K P P B C Tipe Kantor Pos

Bantu PengawasanPelayanan

1. KPPBC Sorong A4 1 52. KPPBC Jayapura A4 2 83. KPPBC Amamapare A4 2 64. KPPBC Ambon A4 2 105. KPPBC Ternate A4 3 66. KPPBC Manokwari B - 37. KPPBC Fakfak B - 48. KPPBC Merauke B - 89. KPPBC Biak B - 310. KPPBC Tual B - 1011. KPPBC Bintuni B 1 -12. KPPBC Kaimana B - -13. KPPBC Nabire B - - J u m l a h 11 63

l Kondisi geografis kantor bantu dan pos-pos bea cukai yangberada di daerah lokasinya sangat jauh, bahkan tidak dapatdilalui melalui darat (jalan tidak memadai), salah satu contohPos Demta dan Pos Sarmi di bawah KPPBC Jayapura.Dengan sumber daya yang ada telah diupayakan untukmemaksimalkan pengawasan terhadap lalu lintas barangekspor, impor dan barang kena cukai. Berikut gambaran padatabel komposisi kantor bantu dan Pos pengawasan

Rapat Kerja Wilayah telah dilaksanakan dan ditutup oleh Ka-kanwil pada 15 November 2007 sesuai dengan rencana dan ber-jalan lancar. Dengan demikian Kanwil MPI telah menganalisis se-gala permasalahan baik secara internal dengan memperhatikanaspek kekuatan (Strenghtness) dan kelemahan (Weakness )yang dimiliki, maupun secara eksternal dengan memperhatikanaspek peluang (Opportunity) dan hambatan/ancaman (Threaten).

Semoga semua hasil dari Rakerwil ini dapat mewujudkan misidari Kanwil MPI yaitu PELAYANAN YANG TERBAIK KEPADAINDUSTRI, PERDAGANGAN DAN MASYARAKAT .

Bambang Wicaksono/Koresponden Ambon

KAPAL PATROLI BESAR Perlu sarana kapal patroli yang berukuran besaryang dapat digunakan melakukan patroli laut ke seluruh wilayah MPI.

BEBERAPA PERMASALAHAN, yang dibahas dalam rakerwil telahdilaksanakan sesuai dengan agenda rapat.


KUNJUNGAN DUBES AUSTRALIA. Diterima Sekditjen DJBC untuk membahas peningkatan kerjasama yang telah ada saat ini terutama pada masalahperbatasan yang salah satunya melibatkan DJBC didalamnya.

ekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (SekditjenDJBC) Kamil Sjoeib, mewakili Direktur Jenderal Beadan Cukai, beserta dengan jajaran eselon tiga dan em-pat dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Australia Bill

Farmer di Kantor Pusat DJBC, Kamis 15 November 2007.Dubes Australia dalam kunjungan yang kedua kalinya ini

menyertakan Commander Border Protection Command, RearAdmiral James Goldrick dan Counsellor Australian CustomsService pada kedutaan Australia Kate Walker, untuk menyam-paikan ucapan terima kasih kepada DJBC yang terlibat padapenanganan masalah kegiatan imigran illegal yang berlang-sung beberapa waktu lalu. Keterlibatan Indonesia khususnyaDJBC pada penanganan masalah pendatang illegal ini meru-pakan salah satu bentuk kerjasama antar dua negarabertetangga yang mempunyai potensi terjadinya kegiatan ile-gal terutama masalah pendatang illegal.

Melalui kerjasama ini diharapkan kedepannya antara Indone-

sia dengan Australia akan terjalin kerjasama yang lebih baik lagidi berbagai bidang terutama pada masalah perbatasan yang me-libatkan DJBC didalamnya. Selain menyampaikan ucapan terima-kasih, Dubes Australia beserta rombongan pada pertemuaninformal tersebut, mengajak DJBC untuk terus menggali berbagaiprogram kerjasama lain yang bisa dilaksanakan terutama padapenanganan masalah perbatasan melalui kerjasama pada bidangmaritime capacity building.

Kamil Sjoeib sebagai tuan rumah pertemuan informal tersebutmengatakan, permasalahan yang dihadapi oleh Australia teruta-ma di daerah perbatasan seperti imigran gelap, penangkapanikan illegal dan kegiatan illegal lainnya juga dialami oleh Indone-sia yang tentunya tidak dapat ditangani sendiri tanpa adanya ker-jasama dengan negara tetangga. Kerjasama yang baik terutamadengan pihak DJBC menurut Kamil sudah banyak yang dijalan-kan dan mempunyai dampak yang cukup baik bagi peningkatankinerja maupun juga fungsi DJBC terutama di perbatasan danmemberi dampak positif bagi hubungan Indonesia dan Australia .

Mengenai ajakan untuk menggali berbagai potensi kerja-sama selain yang telah terjalin saat ini,menurut Kamil masih akandibicarakan pada level internal DJBC. Ia tidak merinci kerjasamayang ditawarkan oleh Australia selain yang telah berjalan saat iniseperti capacity building, intelejen dan lain sebagainya,mengingat permasalahan yang dihadapi oleh dua negara tidakselalu sama,dan setidaknya menurutnya, kerjasama antar duanegara adalah yang saling menguntungkan bagi dua negara baikAsutralia maupun Indonesia.

Bagi Australia, masalah di perbatasan ditangani oleh MaritimeSecurity yang terdiri dari berbagai lembaga seperti AustralianCustoms Service, Departement of Defence, Australian FisheriesManagement Authority dan Australian Quarantine Inspection Ser-vice yang bersama-sama menangani masalah tersebut. Koman-do perbatasan tidak hanya mengandalkan pada keterampilan pe-nanganan baik di laut dan udara, tapi juga membekali unit pelak-sanaan operasi mereka dengan dasar yang kuat untuk melindungiperbatasan Australia baik udara maupun darat.

DUBES AUSTRALIABILL FARMER

KUNJUNGI DJBCKunjungan tersebut diharapkan

dapat meningkatkan kerjasama antaraIndonesia dengan Australia

terutama pada masalah perbatasanyang melibatkan didalamnya Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

S

WBC/ATS

KEPABEANAN INTERNASIONAL

zap


JBC menggunakan anjing sebagai mitra untukmembantu mengungkap penyelundupan barang-barang terlarang seperti narkoba yang dikirimmelalui berbagai sarana pengangkut sepertipesawat, kapal laut atau melalui pos, yang

dengan berbagai macam cara disembunyikan agar tidakterlihat atau diketahui oleh petugas mau-pun juga oleh alat deteksi lainnya.

Menurut Kasubdit Penindakan Direkto-rat Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBCMarisi Zainuddin Sihotang, anjingpelacak yang dimiliki oleh DJBC masihterbatas pada pendeteksian narkoba, dansangat dimungkinkan Anjing PelacakNarkoba (APN) dilatih untuk melacak ben-da-benda lainnya seperti pelacakkan uang,bahan peledak, seperti yang dilakukan olehAustralian Customs Service Dog Unit.

Untuk meningkatkan kemampuan paradog handler, sebutan bagi petugas yang men-dampingi APN,maupun APN sendiri, DJBCselalu melakukan pelatihan dan juga rekrut-men para dog handler yang berasal dariseluruh pegawai Diploma I spesialisasi Beadan Cukai di seluruh Indonesia. Untuk tahun2007, DJBC mengadakan pelatihan yangterbagi dalam dua angkatan yaitu angkatanXI, yang dimulai sejak 18 Juni hingga 28 Sep-tember, dan angkatan XII, sejak 3 Septem-ber hingga 26 Desember 2007.

Pelatihan ini dilakukan dalam dua ang-

katan yang keseluruhannya berjumlah 14 orang mengingatjumlah APN yang dimiliki DJBC yang terbatas, sehinggauntuk melakukan pelatihan dilakukan secara bergilir untukmengefisienkan sarana yang ada. Mengenai perekrutandog handler, Marisi menyebut beberapa tahapan seleksiyang harus diikuti oleh para handler seperti test aerobik,

wawancara, tes narkotika dan zat adiktif(Napza) dan cek kesehatan lengkap yangdilakukan di laboraturium yang telah ditun-juk oleh DJBC.

Pelatihan APN ini lanjut Marisi, dilaku-kan sendiri oleh DJBC dengan kurikulumyang dibuat sendiri oleh Dit P2,dan dilatiholeh beberapa pelatih dari DJBC yangtelah mengikuti Training of Trainers APNyang diselenggarakan di Jepang danAustralia. Untuk komposisi pelatihansendiri, DJBC memberikan porsi lebihpada pelatihan praktek yang mencapai 93persen,sementara untuk pelajaranakademik porsi yang diberikan sebanyak 7persen. Pelatihan praktek lapangan yangporsinya lebih besar dilakukan agar parahandler dan APN dapat menyesuaikandengan kondisi yang ada di tempatoperasional yang menjadi pekerjaansehari-hari para dog handler dan juga APNnantinya.

Pelatihan lapangan dilakukan di bebe-rapa tempat di Jakarta seperti di KantorPelayanan dan Pengawasan Bea dan Cu-

PELATIHANANJING PELACAK NARKOBA,TINGKATKAN KEMAMPUAN APN DAN DOG HANDLER

Jika masyarakat menggunakan anjing sebagai penjaga rumah,maka bagi beberapa instansi pemerintahan, hewan ini diperlakukan sebagai mitra

kerja. Salah satunya adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

MARISI ZAINUDDIN SIHOTANG.Mengidentifikasi kebutuhan suatuKPPBC akan APN dan juga doghandler berdasarkan volume kerja

D

AGGRESSIVE DOG RESPONSE. Akan melakukan respon menggaruk padasuatu barang yang terdeteksi membawa narkoba

DETEKSI PENUMPANG. Passive dog response digunakan untukmendeteksi narkoba yang dibawa oleh penumpang

FOTO-FOTO WBC/ATS

PENGAWASAN


kai (KPPBC) Soekarno-Hatta, KPPBC Pasar Baru,Kantor Pelayanan Utama(KPU) Bea dan CukaiTanjung Priok dan KPPBCJakarta. Sementara untukpelatihan teori, DJBC me-laksanakannya di pelatih-an APN di Kantor PusatDJBC Jakarta.

Tentunya banyak yangingin dicapai oleh DJBCkhususnya Dit P2 denganadanya pelatihan ini.Dengan adanya pelatihanini lanjut Marisi, diharap-kan mendapatkan SumberDaya Manusia (SDM) yangprofessional dan memilikikeahlian khusus dalammencegah peredaran ge-lap narkotika dan psikotro-pika, selain mengisi keku-rangan jumlah APN DJBCdi daerah-daerah yang

rawan penyelundupan narkotika dan psikotropika, sertamengganti APN yang tidak dapat beroperasi lagi.

KEBUTUHAN, BERDASARKAN VOLUME KERJASaat ini kebutuhan APN terbesar, berada pada KPPBC

Soekarno-Hatta dan KPPBC Ngurah Rai, Bali, mengingat didua tempat tersebut yang juga merupakan bandar udarainternasional,frekuensi lalu lintas sarana pengangkut sepertipesawat udara dan lalu lintas kegiatan impor dan ekspor cu-kup padat, sehingga wilayah kerja dua KPPBC tersebut men-jadi titik rawan penyelundupan narkotika dan psikotropika.“Jadi kami mengidentifikasi kebutuhan suatu KPPBC akanAPN dan juga dog handler berdasarkan volume kerja suatuKPPBC, selain sarana yang disediakan disana bagi tim K-9(dog handler) maupun juga APN-nya,”papar Marisimenceritakan identifikasi kebutuhan APN dan dog handler disuatu KPPBC.

Jumlah APN dan juga para dog handler yang dimilikiDJBC dirasa masih belum mencukupi, mengingat luasnyawilayah yang harus diawasi dan juga beban kerja di suatuKPPBC yang tidak sama antara satu kantor dengankantor lainnya. Saat ini DJBC memiliki 45 ekor APN yangtersebar di enam tempat yaitu di KP-DJBC, KPPBCSoekarno-Hatta, KPPBC Medan, KPPBC Batam, KPPBCJuanda dan KPPBC Ngurah Rai.

APN yang dimiliki oleh DJBC masih didatangkan dariBelanda dan Australia yang banyak menghasilkan APNdari ras Labrador, German Shepard dan Cooker Spanielyang bermutu tinggi. Hingga saat ini menurut Marisi,DJBC belum memungkinkan untuk melakukan pembiak-kan sendiri terhadap APN dari jenis-jenis tadi, mengingatperlu beberapa pengkajian baik itu lokasi, dana dan lainsebagainya. “Untuk pembiakkan, DJBC perlu untuk mela-kukan studi banding dengan unit APN yang telah berhasilmelakukan pembiakkan seperti dengan AustralianCustoms Service Detector Unit,dan harus melalui suatukajian yang cukup panjang,”jelasnya.

Marisi mengatakan, ada dua macam perlakuan yangdilakukan oleh APN baik kepada penumpang maupunjuga barang bagasi penumpang dalam melakukan pende-teksian terhadap barang bawaan dalam bagasi yang di-duga membawa narkoba. Untuk mendeteksi penumpang,maka APN yang digunakan adalah passive dog responsedari jenis Labrador ,dimana APN hanya akan dudukdisamping orang yang membawa narkoba tanpa melaku-kan kegiatan lainnya.

Sedangkan untuk mendeteksi narkoba yang disimpan

dalam bagasi penumpang,maka APN yang diguna-kan adalah jenis aggres-sive dog response darijenis German Shepherdyang akan melakukanrespon menggaruk jikamencium adanya barangpenumpang yang berisinarkoba.

HARUS SALING MENGERTIAsisten Instruktur APN

Steven Mangalik menga-takan, untuk menjadi doghandler, dibutuhkan kese-riusan untuk mengikutipelatihan, mengingat APNini nantinya adalah mitrakerja dalam menjalankantugas. Dalam pelatihan inilanjutnya, para doghandler akan dibimbingoleh empat orang asisteninstruktur dan satu orang instruktur untuk berlatih, mulaidari hal terkecil seperti merawat APN hingga bagaimanamemperlakukan APN agar bisa bekerja sama dengan baikdengan para handlernya dan melatih untuk menciumnarkoba untuk melakukan deteksi.

Menurut Steven, selama ini kesulitan dalam melaku-kan pelatihan bagi APN maupun dog handler jarangditemui, hanya saja mungkin yang agak sedikit masalahlanjutnya, adalah ketika menyatukan karakter APNdengan handlernya. Kesulitan ini terjadi pada saat APNtidak memiliki kemauan (drop-down) untuk berlatihbersama dengan handlernya. Untuk itu maka yang harusdilakukan pelatih dengan handlernya adalah melatih APNkembali hingga motivasi atau semangat dari APN tadimeningkat kembali.

Begitu juga dengan para handler yang menurut Stevenharus bisa mengendalikan APN dalam menjalankan tugas-nya, jangan sampai APN tersebut terlalu agresif sehinggameresahkan, dan jangan sampai pula APN tersebut tidakdapat menjalankan tugasnya. Para dog handler, mendapatpelatihan baik untuk menangani APN jenis Aggressive DogResponse maupun juga Passive Dog Response.

Salah satu peserta pelatihan dog handler yang meng-ikuti pelatihan APN di KP-DJBC, Braviman E Tariganmengatakan, dirinya mengikuti pelatihan APN karenaketertarikannya pada hewan penjaga ini sejak kecil.Menurutnya kesulitan yang selalu dihadapi oleh para doghandler ketika latihan adalah ketika APN tersebut menga-lami drop-down,sehingga berbagai macam cara harusdilakukannya agar APN dapat bekerja lagi. “Salah satucaranya adalah membujuknya dengan cara mengajakbermain dulu atau sekedar memujinya, nah (membujuk.red) ini salah satu materi yang kita peroleh selain pelatih-an teknis lainnya,”terangnya.

Braviman bersama dengan peserta latihan lainnya melatihAPN dengan beberapa materi, seperti control retrieve (menge-nal bau), port to port (mencari sasaran yang disembunyikandari satu sisi ke sisi lain), dan Quartering (mengajar APNmencari sasaran dari berbagai sisi). Braviman menceritakan,terkadang APN gagal mendeteksi narkoba dalam latihan. Danuntuk itu maka pelatihan dilakukan dari awal lagi sampai APNtersebut berhasil mengidentifikasi narkoba.

Kegagalan tersebut mungkin terjadi karena berbagaifaktor seperti APN yang kelelahan, malas atau mungkinjuga lupa.”Untuk itu dog handler harus bisa membangunsemangat APN, selain dari materi yang kita peroleh,maupun juga dari cara kreatifitas dog handler sendiri,”ujarBravirman.

BRAVIMAN E.TARIGAN. Doghandler harus bisa membangunsemangat APN

PENGAWASANFOTO-FOTO WBC/ATS

STEVEN MANGALIK. Dibutuhkankeseriusan untuk mengikuti pelatihan,mengingat APN ini nantinya adalahmitra kerja dalam menjalankan tugas

zap


erkait dengan pemberitaan di media massa yang sebe-lumnya memberitakan tentang registrasi importir danaudit kepabeanan, WBC mencoba mengetahui keduakebijakan tersebut lebih lanjut sambil menguraikan per-bedaan antara registrasi importi dan audit kepabenan

yang lama dengan kebijakan yang baru tersebut.Menurut Kepala Subdirektorat Perencanaan Audit, Aziz

Syamsu Arifin, latar belakang dikeluarkannya PeraturanMenteri Keuangan nomor: 124/PMK.04/2007 tanggal 5 Okto-ber 2007 tentang registrasi importir adalah, dalam rangkamelaksanakan amanat pasal 6A Undang-Undang nomor 17tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 10tahun 1995 tentang kepabeanan, yang menyebutkan bahwa:

“Orang yang akan melakukan pemenuhan kewajibanpabean wajib melakukan registrasi ke DJBC untuk mendapatnomor identitas dalam rangka akses kepabeanan” dan “peng-aturan lebih lanjut tentang registrasi ini dilakukan melalui per-aturan Menteri Keuangan”.

REGISTRASI IMPORTIR SUDAH ADA SEJAK 2003Selain itu, dengan semakin berkembangnya penggunaan

teknologi informasi dalam kegiatan kepabeanan, diperlukanadanya sarana untuk mengenali pengguna jasa kepabeananmelalui nomor identitas pribadi yang diberikan DJBC. Dengannomor identitas pribadi tersebut, dimaksudkan bahwa hanyaorang yang memiliki nomor identitas tersebut yang dapatmengakses atau berhubungan dengan sistem teknologi infor-masi kepabeanan. Cara memperoleh nomor identitas pribaditersebut dilakukan dengan registrasi.

“Sebenarnya registrasi importir sudah dilakukan DJBC sejak

tahun 2003 melalui keputusan bersama Menteri Keuangan danMenteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 527/KMK.04/2002dan nomor 819/MPP/Kep/12/2002 tanggal 30 Desember 2002tentang tertib administrasi importir. Selain itu ada juga keputusanbersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Direktur JenderalPerdagangan Luar Negeri, nomor Kep-03/BC/2003 dan nomor01/DAGLU/KP/I/2003 tanggal 17 Januari 2003 tentang petunjukteknis pelaksanaan tertib administrasi importir,” jelas Aziz.

Lebih lanjut Aziz menjelaskan, diterbitkannya keputusanbersama tersebut merupakan bentuk keprihatinan keduainstansi karena masih terdapat importir yang dalam menjalan-kan usahanya tidak fair dengan menggunakan alamat yangtidak jelas (fiktif), pengurus dan penanggung jawab perusaha-an tidak jelas, kegiatan usaha tidak jelas, dan melanggar pa-sal 49 UU no.10 tahun 1995, yaitu tidak menyelenggarakanpembukuan yang dapat diaudit.

Sehingga dengan adanya kegiatan registrasi, DJBC dapatmemastikan bahwa pengguna jasa kepabeanan yang melakukankegiatan impor jelas alamatnya, jelas pengurus dan penanggungjawab perusahannya, jelas kegiatan usahanya, serta kepastianmenyelengarakan pembukuan yang dapat diaudit.

TUJUAN REGISTRASI IMPORTIRTerkait dengan perbedaan antara registrasi yang lama de-

ngan registrasi yang baru ini, Aziz menjelaskan, seceraumum proses registrasi tidak ada perubahan, yaitu mengaju-kan permohonan registrasi importir melalui website DJBC,kemudian dilakukan penelitian administrasi oleh komputerDJBC, setelah itu dilakukan pemeriksaan lapangan oleh pe-tugas dari Kantor Wilayah DJBC, dan dilakukan analisis olehpetugas analisis Direktorat Audit. Namun terdapat beberapaperbedaan yang signifikan, yang dapat dilihat pada tabelPerbedaan Registrasi Lama dengan Registrasi baru. (LihatTabel)

“Sesuai dengan pasal 14 Permenkeu nomor 124/PMK.04/2007 maka, Surat Pemberitahuan Registrasi (SPR) importiryang dimiliki sebelum berlakunya Permenkeu ini, maka diber-lakukan sebagai Nomor Identitas Kepabeanan (NIK). Dengandemikian, importir yang sudah memperoleh SPR tidak perlumelakukan registrasi kembali,” ujar Aziz.

Namun, Aziz menambahkan, bagi yang sudah mengajukanpermohonan tetapi belum memperoleh SPR sampai dengan di-

REGISTRASI LAMA

1. Pelaksanaan registrasioleh DJBC, dan verifikasidan evaluasi oleh DitjenDaglu.

2. Importir yang telahmemenuhi syarat registrasidiberikan suratpemberitahuan registrasi.

3. Tidak ada standar penilaianuntuk menilai data padaformulir isian.

4. Pemblokiran importir yangtidak melakukan kegiatankepabeanan 12 bulanberturut-turut diatur dalamperaturan Direktur JenderalBea dan Cukai.

R E G I S T R A S I B A R U

1. Pelaksanaan registrasi seluruhnya dilaksanakan oleh DJBC.2. Importir yang telah memenuhi syarat registrasi diberikan nomor identitas

importir (NIK)3. Terhadap data pada formulir isian diberikan penilaian sesuai dengan standar

penilaian yang ditetapkan oleh DJBC.4. Terhadap importir yang telah mendapatkan NIK sewaktu-waktu dapat

dilakukan penelitian dan penilaian kembali.5. Pemblokiran NIK diatur dalam peraturan Menteri Keuangan dan NIK diblokir

apa bila :a. 12 bulan berturut-turut, importir tidak melakukan kegiatan impor,b. Hasil penelitian dan penilaian kembali terhadap importir yang telah

memiliki NIK kedapatan eksistensi dan identitas pengurus danpenanggung jawab tidak sesuai, API/APIT habis masa berlakunya, dantidak menyelenggarakan pembukuan.

6. Pencabutan NIK diperluas dengan tambahan apabila dalam waktu 3 bulansetelah dilakukan pemblokiran importir tidak memperbaiki data/dokumenmaka NIK akan dicabut.

PERBEDAAN REGISTRASI LAMA DENGAN REGISTRASI BARU

REGISTRASI IMPORTIR DANAUDIT KEPABEANAN

Melalui kegiatan registrasi, DirektoratJenderal Bea dan Cukai (DJBC)

dapat memastikan bahwa penggunajasa kepabeanan yang akan

melakukan impor jelas alamatnya, jelaspengurus dan penanggung jawab

perusahaannya, jelas kegiatan usahanya,serta kepastian menyelenggarakan

pembukuan yang dapat diaudit.

T


berlakukannya Permenkeu tersebut pada 1 Desember 2007, ma-ka bagi yang telah memenuhi syarat regitrasi akan diberikan NIK.

Akan tetapi tujuan utama registrasi importir tersebut bukansemata-mata untuk mengeluarkan NIK, menurut Aziz, registrasiimportir adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan importirkepada DJBC untuk mendapatkan NIK. NIK merupakan salahsatu sarana untuk mengenali pengguna jasa kepabeanan, hanyayang mempunyai NIK lah yang dapat mengakses atauberhubungan dengan sistem teknologi informasi kepabeanan.

“Tujuan utama registrasi importir adalah, terjaminnya hak-haknegara, karena pengguna jasa kepabeanan yang melakukan im-por memiliki alamat yang jelas, pengurus dan penanggung jawabyang jelas, jenis usaha yang jelas, dan menyelenggarakanpembukuan yang dapat diaudit, sehingga apabila terdapat hak-hak negara yang kurang dibayar oleh importir dapat dilakukanpenagihan sesuai ketentuan,” jelas Aziz.

Dengan adanya perbedaan antara kebijakan lama denganyang baru tentang registrasi importir, untuk tahapan yang ha-rus dilakukan oleh perusahaan untuk dapat melakukanregistrasi importir sesuai dengan kebijakan baru, terdapat li-ma tahap yang harus dilaluinya.

Namun sebelum menjalankan kelima tahap tersebut, per-lu ditekankan bahwa, importir yang dapat melakukan registra-si adalah importir yang sudah memiliki angka PengenalImportir (API) atau Angka pengenal Importir Tertentu (APIT),yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait.

Adapun lima tahap yang harus dijalankan oleh importir untukmelakukan registrasi setelah memperoleh API atau APIT adalah :1. Tahap pengajuan permohonan. Importir mengajukan

permohonan dengan cara mengisi formulir isian registrasi danmenyampaikannya melalui website DJBC (formulir isian dantatacara registrasi dapat di download dari website tersebut),

2. Tahap penelitian administratif oleh komputer DJBC, yaituuntuk menguji kelengkapan dan kebenaran pengisian for-mulir isian,

3. Tahap pemeriksaan lapangan oleh petugas dari KantorWilayah DJBC, yaitu untuk menguji kebenaran pengisianformulir isian dengan dokumen-dokumen perusahaanyang menjadi dasar pengisian formulir isian,

4. Tahap penelitian administratif oleh petugas analis diKantor Pusat DJBC, yaitu untuk menguji eksistensi, identi-tas pengurus dan penanggung jawab, jenis usaha, dan

kepastian penyelenggaraan dengan cara membandingkandata formulir isian yang diajukan oleh importir denganhasil pemeriksaan lapangan.

“Untuk saat ini masih diterapkan registrasi importir denganketentuan yang lama, karena ketentuan yang baru akandiberlakukan mulai tanggal 1 Desember 2007. Sementara ituuntuk jumlah importir yang saat ini sudah diregistrasi adalahsebanyak 16.458 importir,” jelas Aziz

AUDIT KEPABEANANLalu, bagaimana dengan kebijakan baru tentang audit kepa-

beanan, apakah juga sama halnya dengan registrasi importir yangmemiliki perbedaan antara kebijakan lama dengan yang baru?

Menurut Aziz, dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangannomor 125/PMK.04/2007 tentang Audit Kepabeanan, adalahdalam rangka melaksanakan amanat pasal 86 UU nomor 17tahun 2006, yang menyebutkan bahwa:

“Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan audit terhadaporang yang bertindak sebagai importir, eksportir, pengusahatempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunanberikat, pengusaha jasa kepabeanan, atau pengusahapengangkutan” dan “pengaturan lebih lanjut tentang tatacarapelaksanaan audit kepabeanan dilakukan melalui peraturanMenteri Keuangan.”

“Sebenarnya DJBC sudah melakukan audit kepabeanansejak tahun 1996 berdasarkan pasal 86 UU nomor 10 tahun1996, dan peraturan pelaksanaannya melalui keputusan MenteriKeuangan nomor 489/KMK.05/1996 tentang pelaksanaan audit dibidang kepabeanan. Dengan demikian, secara umum tidak adaperbedaan dalam pelaksanaan audit, namun ada beberapa halbaru yang diatur dalam kebijakan tersebut,” ungkap Aziz.

Terhadap beberapa perbedaan antara kebijakan yang baru de-ngan yang lama, Aziz menjelaskan ada empat hal, diantaranya :1. Jenis audit dibedakan menjadi audit umum, audit khusus, dan

audit investigasi. Audit umum adalah, audit kepabeanan yangmemiliki ruang lingkup pemeriksaan secara lengkap danmenyeluruh terhadap pemenuhan kepabeanan. Audit khususadalah, audit kepabeanan yang memiliki ruang lingkuppemeriksaan terhadap pemenuhan kewajiban kepabeanantertentu. Dan, audit investigasi adalah, audit kepabeananyang dilakukan untuk menyelidiki dugaan tindak pidanakepabeanan.

2. Audit dapat dilaksanakan secara bersama-sama denganinstansi lain,

3. Kewenangan tim audit dan kewajiban auditee4. Pengecualian untuk tidak menyusun daftar temuan sementa-

ra (DTS) untuk pelaksanaan audit khusus yang dilakukandalam rangka keberatan atas penetapan pejabat bea cukaidan audit investigasi.

Dengan demikian maka ada tiga tahapan yang akandijalankan dalam pelaksanaan audit, yaitu :a. Tahap perencanaan, meliputi antara lain menyusun daftar

rencana obyek audit melalui risk management untuk diaudityang dilakukan secara terencana dan menetapkan skalaprioritas untuk melaksanakan audit secara insidentil,menyusun tim audit, mempersiapkan surat tugas, melakukanpengumpulan dan analisis data, dan membuat rencana kerjaaudit.

b. Tahap pelaksanaan, meliputi antara lain penyampaian surattugas dan melakukan observasi, mengumpulkan data daninformasi, menyusun kertas kerja audit, menyusun daftartemuan sementara, dan melakukan pembahasan hasil auditdengan auditee.

c. Tahap pelaporan, meliputi antara lain membuat laporan hasilaudit dan tindak lanjutnya.

KEUNTUNGAN DENGAN ADANYA REGISTRASI IMPORTIR DANAUDIT KEPABEANAN

Dengan dijalankannya kedua kebijakan yang kini telahdiperbaharui tersebut, DJBC juga memiliki keuntungan. Beberapa

REGISTRASI IMPORTIR. Dengan dilakukannya registrasi importir, makakejelasan akan jenis usaha semakin mudah diketahui.

FOTO-FOTO WBC/ATS

PENGAWASAN


keuntungan dengan adanya audit kepabeanan antara lain :a. DJBC dapat menerapkan risk management dalam pelayanan

kepabeanan di bidang impor maupun ekspor, sehingga DJBCdapat menerapkan pemeriksaan pabean secara selektif,

b. DJBC dapat menguji tingkat kepatuhan pengguna jasakepabeanan atas pemenuhan ketentuan perundang-undang-an di bidang kepabeanan dan ketentuan perundang-undang-an lainnya yang terkait dengan kepabeanan,

c. Mengamankan penerimaan negara di sektor bea masuk danpajak dalam rangka impor.

Sementara itu, beberapa keuntungan DJBC dengan adanyakebijakan registrasi importir adalah :a. DJBC dapat mengenali pengguna jasa kepabeanan dengan

lebih baik, sehingga dapat disusun profil pengguna jasakepabeanan dengan lebih akurat,

b. DJBC dapat memberikan tingkat pelayanan dan pengawasanyang lebih tepat pada masing-masing pengguna jasakepabeanan,

c. DJBC dapat menjamin pemenuhan hak-hak negara, karenapengguna jasa kepabeanan yang melakukan kegiatan imporjelas alamat, pengurus dan penanggung jawabnya, jenisusahanya, dan auditable,

d. DJBC dapat menciptakan iklim perdagangan yang sehat(fair trade).

“Registrasi importir dan audit kepabeanan keduanya jugamasuk dalam skema pengawasan yang dilakukan DJBC saatini, karena registrasi importir merupakan salah satu bagiandari pengawasan pada tahap barang impor sebelum masukke dalam kawasan pabean dengan cara mengenali terlebihdahulu pengguna jasa kepabeanan yang akan melakukankegiatan kepabeanan,” ungkap Aziz.

Sementara itu untuk audit kepabeanan, Aziz menyatakan jugamerupakan salah satu pengawasan barang impor setelah keluardari kawasan pabean melalui pemeriksaan laporan keuangan,buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembuku-an, dan surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasukdata elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bi-dang kepabeanan dan/atau sediaan barang.

Dengan demikian menurut Aziz, pengawasan di bidangkepabeanan meliputi tiga tahap, yaitu :1. Pengawasan pada tahap sebelum barang impor masuk

ke dalam kawasan pabean,2. Pengawasan pada tahap pemenuhan kewajiban pabean

di kawasan pabean, dan3. Pengawasan pada tahap setelah barang impor keluar dari

kawasan pabean.

Dengan dikeluarkannya kedua kebijakan tersebut, DJBCmenurut Aziz akan melakukan sosialisasi terhadap keduakebijakan ini. Hal ini menurutnya, audit kepabeanan yang telahdilaksanakan sejak tahun 1995, bahkan untuk kawasan berikatyang dulu disebut Enterpot Produksi untuk Tujuan Ekspor(EPTE), telah dilaksanakan lebih awal yaitu mulai tahun 1994.

Sementara itu untuk registrasi importir, telah dilaksanakansejak tahun 2003, sehingga pengguna jasa telah mengetahuibagaimana audit kepabeanan maupun registrasi importir. Apabiladirasa perlu untuk mensosialisasikan hal-hal yang baru dalampelaksanaan kedua Permenkeu tersebut, maka akan dilakukansosialisasi baik secara langsung kepada para pengguna jasa ataupun secara tidak langsung melalui website.

HAMBATAN REGISTRASI IMPORTIR DAN AUDIT KEPABEANANNamun demikian Aziz mengungkapkan, hingga kini DJBC ju-

ga masih mengalami hambatan dalam melaksanakan kedua kebi-jakan tersebut, antara lain, kurangnya sumber daya manusia. Un-tuk pelaksanaan kegiatan registrasi importir dan audit kepabean-an, pegawai yang diperlukan adalah pegawai DJBC yang sudahmemiliki keahlian sebagai auditor. Saat ini pegawai DJBC yangsudah memiliki keahlian sebagai auditor masih sangat terbatassehingga pelaksanaan kedua kebijakan tersebut belum optimal.

Selain itu, sarana dan prasarana antara lain program aplikasiregistrasi yang masih menggunakan program dari vendor,sehingga apabila terjadi perubahan atau gangguan pada aplikasi,DJBC tidak dapat dengan serta merta melakukan perubahan, halini dapat berdampak kepada pelayanan registrasi importir menjadikurang optimal.

Hambatan lainnya, masih adanya importir yang belum sepe-nuhnya melaksanakan kedua peraturan tersebut, antara lain tidakmemberitahukan perubahan alamat dan atau pengurus danpenanggung jawab perusahaan kepada DJBC, tidak melaksana-kan pembukuan secara konsisten, belum melaksanakan pembu-kuan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan masihmelakukan pencatatan secara manual sehingga menimbulkankesulitan pada saat melakukan audit kepabeanan.

“Dengan adanya kedua kebijakan yang baru untuk registrasiimportir dan audit kepabeanan, DJBC berharap sesuai dengan ke-bijakan World Customs Organization (WCO), DJBC mampu ber-peran ganda dimana satu sisi dapat memperlancar arus perda-gangan antar negara dengan menyederhanakan, mengharmonis-kan, dan menstandarisasikan prosedur kepabeanan,” ujar Aziz.

Dan disisi lainnya Aziz juga berharap dengan keduakebijakan ini, dapat mengamankan penerimaan negaradalam bentuk bea masuk, cukai dan pungutan impor lainnya,serta dapat memberikan perlindungan kepada masyarakatterhadap masuknya barang larangan dan pembatasan.

SKEMA PENGAWASAN. Registrasi importir dan audit kepabeanan, keduanyamasuk dalam skema pengawasan yang dilakukan DJBC.

AUDIT KEPABEANAN. Audit kepabeanan sudah dilakukan sejak tahun 1995,bahkan untuk kawasan berikat sudah dilaksanakan sejak tahun 1994.

adi


enteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati besertarombongan yang terdiri dari Sekjen DepartemenKeuangan,Irjen Departemen Keuangan dan Kabi-ro Humas Departemen Keuangan pada Kamis 8November 2007 melakukan peninjauan ke Kantor

Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priokkhususnya ke beberapa lokasi unit terminal peti kemas dantempat penimbunan pabean untuk melihat hasil tegahan yangdilakukan aparat KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok.

KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sebelumnya berha-sil menegah tiga unit mobil mewah eks kedutaan besar, merekLamborghini dengan perkiraan nilai Rp. 3,8 miliar, Rolls RoycePhantom diperkirakan senilai Rp. 6 miliar, dan Ferrari yang diper-kirakan senilai Rp. 2 miliar, dan berpotensi merugikan Negarahingga Rp. 9,3 miliar. Ketiga mobil tersebut berada di tempatpenimbunan sementara (TPS) yang diperuntukkan bagi barang-barang yang tidak diambil lebih dari 30 hari.

Dalam peninjauan ke sejumlah lokasi tegahan KPU Bea danCukai Tanjung Priok, yaitu di Unit Terminal Peti Kemas (UTPK)impor dan UTPK Ekspor, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawatimenegaskan, pihaknya akan menertibkan penggunaan fasilitasdiplomatik dalam proses impor kendaraan mewah. Dalam empat

tahun terakhir (2003-2007) sebanyak 208 mobil mewah diimporsecara ilegal dengan menyalahgunakan fasilitas diplomatik.

Pada kesempatan yang sama, KPU Bea dan Cukai TanjungPriok, juga memperlihatkan hasil tegahan berupa 82 kendaraanberat bekas (tanker truck, cargo truck, freezer truck, dump truckserta self leader) yang diperkirakan senilai Rp. 5 miliar. “Dalamdokumen PIB, kendaraan truk tadi diberitahukan untuk BadanRehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) Aceh-Nias. Ketikadikonfirmasi ke BRR ternyata mereka tidak membutuhkan mobiljenis itu lagi,” ujar Menkeu.

Disamping itu juga ada tegahan 35 unit mobil Isuzu D-Max WD 3-OTD asal Jepang yang dalam dokumen pemberi-tahuan impor barang (PIB) dilaporkan sebagai ambulan.Terhadap ke-35 unit kendaraan niaga ini sedang dalamproses identifikasi dan pemanggilan pihak yang terkait untukkepentingan klarifikasi status barang.

Sebelumnya juga dilaporkan aparat bea cukai telah melaku-kan penegahan terhadap jenis komoditi meat bone meal yangdiberitahukan sebagai “bird feed” sebanyak 112 kontainer ukuran20 feet dengan perkiraan nilai sebesar Rp. 5.074.365.000 dengankerugian immaterialnya adalah bahaya penyebaran virus berba-haya seperti flu burung dan anthrax juga penyegelan tabung

KONFERENSI PERS. Menkeu (tengah) didamping (dari ki-ka) Kepala KPU Agung Kuswandono, Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi, Sekjen DepkeuMulya P. Nasution dan Irjen Depkeu Permana Agung, memaparkan evaluasi KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok melalui konferensi pers

KUNJUNGAN MENKEU KE KPUBEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK

Sejak dibentuknya KPU Tanjung Priok, terjadipeningkatan kinerja pelayanan, pengawasan dan penerimaan.

M

WBC/ATS

PENGAWASAN


gas kapasitas 3 kg sebanyak 14.688 buahdengan perkiraan nilai sebesar Rp. 658. 296.000dan LPG valve (kompor gas) sebanyak 30.000buah yang diperkirakan bernilai Rp. 513.000.000.Selain itu, dengan modus pemberitahuan secaratidak benar, aparat menegah sebanyak 28.800meter coaxial cable dan connector dengan nilaibarang diperkirakan mencapai Rp. 755.119.000.

Setelah meninjau tegahan di unit terminalpeti kemas untuk komoditi impor, Menkeu yangdidampingi oleh Dirjen Bea dan Cukai AnwarSuprijadi, Kepala KPU Tanjung Priok, AgungKuswandono, dan jajaran pejabat eselon IIKantor Pusat Bea dan Cukai serta eselon III KPUTanjung Priok, selanjutnya menuju ke unit termi-nal peti kemas tujuan ekspor. Di tempat ini diper-lihatkan tegahan sebanyak 21 kontainer (20 feet)kayu gelondongan jenis ebony yang dilarang un-tuk di ekspor dengan perkiraan nilai barang se-besar Rp. 21.920.000.000. Juga tegahan seba-nyak 9 kontainer (20 feet) rotan yang dilarang diekspor yang nilainya diperkirakan mencapai Rp.1.099.917.000.

Di aula X-ray Container, selanjutnya Menkeumelakukan konferensi pers. Dalam pernyataanpersnya, ia menegaskan kembali bahwa kebera-daan KPU di Tanjung Priok, merupakan kantorpelayanan utama yang dibentuk sebagai awalproyek percontohan dalam upaya melakukanpembenahan di tubuh Bea dan Cukai terutama didalam hubungannya dengan fungsi Bea dan Cukai yaitu melayaniagar arus barang masuk dan keluar Indonesia benar-benar berda-sarkan dokumen dan proses yang legal.

“Hal ini dilakukan semata-mata untuk melindungi kepenting-an dan kebutuhan perekonomian Indonesia yang harus dijagadari kepentingan sekelompok pihak yang merugikan. Terkait de-ngan yang telah kita tinjau tadi, ada berbagai barang yang masukke Indonesia menggunakan dokumen palsu yang menyampai-kan barangnya A ternyata isinya B, misalnya mobil panther yangdiimpor secara built in dari Jepang diakui oleh importinya sebagaiambulan. Padahal impor truk dan mobil bekas tidak diizinkan lagimasuk ke Indonesia, “ ungkap Menkeu.

PENGAWASAN EKSTERNAL DAN INTERNALSelain melakukan pengawasan eksternal untuk meya-

kinkan bahwa importir telah mematuhi aturan yang berla-ku, Bidang Kepatuhan Internal Bea dan Cukai terus mela-kukan pembenahan di dalam lingkunganKPU Tanjung Priok.

Disela-sela mendampingi Menkeu, DirjenBea dan Cukai Anwar Suprijadi mengungkap-kan, sampai saat ini satu pejabat fungsionalpemeriksa dokumen dalam proses penjatuh-an hukuman disiplin berat, selain itu, enamorang staf hanggar dan satu orang pejabatpemeriksa barang dalam proses pemeriksa-an, terkait dengan kasus pungutan liar.

Sementara itu, satu orang staf administrasisedang menjalani proses penjatuhan hukumanterkait tindakan indisipliner dan 17 orang pejabatpemeriksa barang dalam proses penjatuhanhukuman disiplin terkait dengan kasus sebelumdibentuknya KPU.

Sebagaimana diketahui, SDM yang ada diKPU merupakan hasil seleksi dari 11.000 pe-gawai Bea dan Cukai, sekitar 4000 mengkutitest ulang, dan 1800 orang dinyatakan lulusuntuk menjadi pegawai KPU di beberapa kan-tor Bea dan Cukai yang akan di KPU-kan, di-antaranya 900 orang kini ditempatkan di KPUTanjung Priok.

Setiap pegawai KPU Tanjung Priok wajib

menandatangani Pakta Integritas sebagai dasar bahwa merekabenar-benar berniat membangun lembaga Bea dan cukai yangmelayani masyarakat usaha dengan prima dan taat kepadahukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.Kepada pegawai yang tidak mampu atau tidak mau menegakkankomitmen yang sudah disepakati akan berhadapan denganBidang Kepatuhan Internal KPU.

KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, mulai dicanangkan pada1 Juli 2007 setelah melalui masa percobaan dua bulansebelumnya. Dan hasilnya cukup menggembirakan. Selainmeningkatnya kinerja pelayanan dan pengawasan di wilayah ini,pemenuhan target penerimaan untuk kantor ini menunjukkanpeningkatan. Tercatat, realisasi penerimaan bea masuk KPUTanjung Priok dari Januari hingga Oktober 2007 mencapai Rp.6,85 triliun. Menurut Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi,realisasi itu lebih tinggi Rp. 1,8 triliun dibandingkan periode yangsama tahun sebelumnya sebesar Rp. 5 triliun.

TEGAHAN TRUK. Tampak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Kepala KPU AgungKuswandono di tengah-tengah truk dan kendaraan berat yang menyalahi prosedur Kepabeanan

FERRARI. Menteri Keuangan menunjuk mobil Ferrari yang di tegah KPU Bea dan CukaiTanjung Priok

WBC/ATS

WBC/ATS

ris


irektur Jenderal Bea dan Cukai Anwar Suprijadi, pa-da acara press release tegahan kasus-kasus terkinidi bidang kepabeanan dan cukai di Kantor PusatDJBC,10 Oktober 2007 mengatakan, peningkatantersebut merupakan salah satu wujud perbaikan

citra dan komitmen keterbukaan DJBC kepada masyarakat.Menurutnya, kinerja dalam bidang penegahan pada tahun2007 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengantahun sebelumnya, dimana tahun 2006 pada periode bulanJanuari hingga Desember, terjadi penegahan kasuspelanggaran kepabeanan dan cukai yang mencapai 429kasus. Sedangkan tahun 2007 sejak bulan Januari hinggaAgustus, tercatat 1532 kasus pelanggaran kepabeanan dancukai yang berhasil ditangkap atau ditangani oleh DJBC.

Begitu juga dengan potensi nilai kerugian negara yangdapat diselamatkan. Menurut Anwar, pada tahun 2006 secarakeseluruhan kerugian negara yang dapat diselamatkansebesar Rp.25,218 miliar, sedangkan pada tahun 2007 sejakJanuari hingga Agustus 2007 potensi kerugian negara yangdapat diselamatkan mencapai Rp. 88,412 miliar. Tidak hanyaitu, Anwar juga membandingkan data Pemberitahuan ImporBarang (PIB) yang masuk tahun 2006 dan 2007.

Pada periode Januari hingga Desember 2006, PIB yang ma-suk dan dilayani sebanyak 451.101 PIB. Sedangkan untuk tahun

2007 selama kurun waktu Januari hingga Agustus, jumlah PIByang masuk dan berhasil dilayani mencapai 376.841 dokumen.

Begitu juga dengan penerimaan Bea Masuk (BM). Menurut-nya BM pada periode Januari hingga Agustus 2006 mencapaiRp.7,693 triliun, sementara itu untuk periode yang sama tahun2007 penerimaan BM telah mencapai Rp.10,563 triliun.

Hal-hal tadi lanjut Anwar, merupakan upaya yang dilaku-kan oleh Direktorat Jenderal yang dipimpinnya untuk meme-nuhi aspirasi masyarakat untuk menjalankan fungsi sebagaitrade facilitator, community protector dan fungsi penegakkanhukum. Selain itu DJBC lanjutnya, memiliki komitmen secaraberkesinambungan untuk melakukan upaya-upaya perbaikaninternal seperti yang diamanatkan dalam amandemenUndang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.

“Upaya tersebut bertujuan untuk merevitalisasi sistempelayanan dan pengawasan seluruh Kantor Pengawasan danPelayanan Bea Cukai (KPPBC) yang bermuara padapeningkatan penerimaan negara.

Mengenai pengawasan, Anwar mengatakan, penegakkanhukum dibidang kepabeanan dan cukai pada 2007 mendapatporsi yang signifikan, selain kegiatan penegakkan hukumyang telah rutin dilakukan sebagai implementasi dariamandemen Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai. PadaUndang-Undang Kepabeanan yang telah diamandemenlanjutnya, DJBC diberi kewenenangan untuk melakukanpengawasan perdagangan antar pulau, karena perdaganganmodel tersebut menjadi salah satu modus tindak pidanapenyelundupan barang-barang dari dan ke luar negeri.

BEBERAPA KASUS KEPABEANAN DAN CUKAI TERKINIPada kesempatan tersebut, Direktur Pencegahan dan Penyi-

dikan (P2) DJBC Heru Santoso memaparkan tiga kasus pelang-garan kepabeanan dan satu kasus pelanggaran cukai. Kasus-

KINERJA DJBCTUNJUKKAN PENINGKATAN

Kinerja Direktorat Jenderal Bea danCukai (DJBC) baik dari sektor

pengawasan, penerimaan negara danjuga pengajuan Pemberitahuan Impor

Barang (PIB) untuk tahun 2007mengalami peningkatan jika dibandingan

dengan tahun 2006 sebelumnya.

PRESS RELEASE. Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi dan Direktur P2 Heru Santoso, memaparkan beberapa kasus kepabeanan dan cukai yangberhasil diungkap DJBC.

D

WB

C/A

TSPENGAWASAN


kasus pelanggaran kepabeanan yangberhasil diungkap lanjut Heru, adalahpenyalahgunaan fasilitas kawasan be-rikat yang dimiliki oleh PT Hanin NusaMulya yang berlokasi di kawasanCiteureup Bogor, dimana 1245 garmentdikeluarkan dari kawasan berikat keruko dikawasan Cempaka Mas dangudang UD. Berkat Abadi di kawasanTambun Bekasi tanpa menyelesaikanformalitas kepabeanan.

Kasus yang diungkap pada 27-28 Juni 2007 tersebut, menimbulkankerugian negara mencapaiRp.356.000.000 dengan nilai barangyang diperkirakan sebesar 1 milyarrupiah. Kasus tersebut melanggarpasal 102 huruf F Undang-UndangNomor 17 tahun 2006 (UU No.17/2006) tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 10 tahun1995 tentang Kepabeanan, dengansanksi pidana paling sedikit satutahun dan paling lama sepuluh tahun. Tidak hanya itu,pelakujuga dikenakan pidana denda paling sedikit Rp.50 juta danpaling banyak Rp.5 miiliar rupiah. Kasus tersebut lanjut Herukini masih dalam proses penyelidikan.

Kasus kepabeanan lainnya yang berhasil diungkap, ada-lah penegahan terhadap pengeluaran kontainer yang berisifabric (kain) yang berjumlah 3729 roll dengan menggunakandokumen BC 2.3 Nomor 130.251 yang diduga kuat palsu ataudipalsukan. Kerugian keuangan negara dari sektor BM danPDRI yang berhasil diselamatkan pada penegahan tanggal28 Juni 2007, mencapai Rp.282.000.000 dengan nilai barangdiperkirakan sebesar Rp.960.000.000.

Kasus yang kini dalam proses penyelidikan tersebut lanjutHeru, melanggar pasal 103 huruf a UU No.17/2006, dimanapelaku dapat dipidana penjara paling singkat dua tahun danpaling lama delapan tahun dan atau pidana denda palingsedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah

Pelanggaran kepabeanan juga berhasil ditegah diBandara Internasional Soekarno-Hatta pada 10 Juni 2007 diterminal kedatangan 1A. Heru memaparkan, petugas beacukai bandara ketika itu menegah lima koper barang bawaanpenumpang dan dua buah kartonyang berisi Handphone merk Nokiaberjumlah 1778 pieces dariberbagai macam tipe. Modus yangdigunakan pelaku adalah denganmemasukkan barang impor melaluipelabuhan lain tanpa melalui prose-dur kepabeanan yang berlakudengan tujuan akhir Jakarta.

Kerugian negara yang berhasildiselamatkan dari kegiatan illegaltersebut, baik dari sektor BM danPDRI sebesar Rp.831.215.000 de-ngan nilai barang yang diperkirakansebesar Rp.356.000.000. Kasus ter-sebut kini masih dalam prosespenyelidikan dan penyidikan lebihlanjut petugas. Kasus tersebutmelanggar pasal 104 huruf a UUNo.17/2006, dimana pelaku dapatdikenakan pidana penjara palingsingkat satu tahun dan paling lamatiga tahun. Tidak hanya itu pelakujuga dikenai pidana denda palingsedikit lima ratus juta rupiah dan pa-ling banyak tiga miliar rupiah.

Sementara pada kasus pelang-garan dibidang cukai yang berhasil

diungkap selama periode April hingga Oktober 2007,pihaknya lanjut Heru, berhasil menegah sebanyak 42.0009botol dan kaleng Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)dari 44 outlet atau tempat penjualan eceran, subdistributordan distributor, dimana MMEA tersebut tidak dilekati pitacukai, menggunakan pita cukai palsu dan salah melekatkanpita cukai. Pengungkapan terhadap pelanggaran cukaitersebut, berhasil menyelamatkan kerugian negara darisektor cukai sebesar Rp.840.180.000 dan BM serta PDRIsebesar Rp.5.907.515.625 dengan nilai barang diperkirakanRp.2.100.450.000.

Kasus tersebut melanggar pasal 54 dan pasal 56Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, dima-na pelaku dikenai pidana denda paling banyak sepuluh kalinilai cukai yang seharusnya dibayar, dan pidana penjara pa-ling lama empat tahun dan atau denda paling banyak sepuluhkali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Ke-44 kasustersebut, 20 diantaranya telah diserahkan kepada jaksapenuntut umum dan sembilan diantaranya telah P-21.Sedangkan 24 kasus lainnya masih dalam proses penyidikanpada tahap pemberkasan.

Perbaikan Kinerja DJBC Selama Periode 2006-2007dari Beberapa Indikator Kinerja

SUMBER DJBC

MMEA ILLEGAL. Berhasil ditegah petugas dari 44 outlet di Jakarta da sekitarnya.

WBC/ATS

zap


restasi kembali diraih aparat Kantor Wilayah (Kanwil)Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jakarta.Setelah sebelumnya pada pertengahan Oktober 2007berhasil menegah pita cukai palsu senilai 4,5 milyarrupiah, kini aparat kembali membongkar sindikat

pembuatan pita cukai palsu, sekaligus penjual dan pembelinya.Terbongkarnya sindikat pemalsu pita cukai tersebut berawal

dari tertangkapnya ED dan kawan-kawan di daerah Poncol pada10 Oktober 2007. Dari tangan para tersangka, aparat bea cukaimendapatkan barang bukti berupa pita cukai palsu untuk HasilTembakau (HT) beserta mesin cetaknya, demikian ungkap PjsKepala Kanwil Bea dan Cukai Jakarta, Adam Rudy Kembuan.

Dari temuan itu, lanjut Rudy, Kanwil DJBC Jakartamengembangkan penyelidikan tentang adanya percetakan lainyang melakukan tindak pidana yang sama. Berdasarkaninformasi dari masyarakat maka dilakukanlah operasi intelijenpada 29 Oktober 2007 pukul 20.00 wib dan berhasil menangkappelaku KK dan KY di daerah Ancol Jakarta Utara. Dari hasilpengungkapan kasus tersebut berhasil ditegah sebanyak lima rim(500 lembar) yang masing-masing rim berisi 24 keping (totalsebanyak 600.000 keping ) pita cukai palsu MMEA golongan B2yang perkepingnya bernilai Rp. 30.000 per liter. Dengan totalpotensi kerugian negara sebesar Rp. 1,8 miliar.

Lebih lanjut menurut Adam Rudy, modus yang digunakanpelaku dalam hal ini adalah mencetak pita cukai palsudengan menggunakan kertas HVS berperekat (stiker) dandibuat sedemikian mirip dengan pita cukai aslinya.

PENGUNGKAPAN KASUSDari pengembangan kasus hasil tangkapan pada 29 Oktober

2007 pukul 20.00 wib, masih pada hari yang sama tengah malamtepatnya pukul 00.00 wib petugas bea cukai melakukanpenggeledahan dan penindakan di percetakan “GRD” daerahJakarta Pusat. Dalam penggerebekan itu para pekerja percetakantertangkap tangan sedang melakukan operasinya.

Dan ditemukan barang bukti berupa dua buah mesincetak yang salah satunya sedang beroperasi mencetak pita

cukai palsu dan pita cukaipalsu yang telah jadi senilaiRp. 21.384.000.000.Penggeledahan dilanjutkandi rumah pelaku, “KK” danditemukan 1.322 lembargolongan B2 senilai Rp.714.285.000.

“Jadi total potensi keru-gian negara yang bisadiselamatkan akibat tindakpemalsuan ini ditaksirmencapai 24 miliar rupiah,”ujar Adam Rudy.

Tidak sampai disitu saja,aparat selanjutnya menyisirke tempat percetakan yanglain yang dari hasil keterang-an pelaku masih ada keter-kaitan dengan kegiatan mem-produksi pita cukai palsu, kaliini diarahkan ke percetakan

CGM, Kebon Kosong, Jakarta Pusat dan ditemukan pita cukaipalsu yang telah rusak atau dirobek dan dua unit mesin cetak.

Menurut Kepala Bidang P2, Kanwil DJBC Jakarta, SeptiaAtma, sampai dengan 1 Nopember 2007 sudah sebanyak 21orang yang telah dan sedang diperiksa di Kanwil DJBC Jakarta,terdiri dari penjual, pembuat dan pemilik mesin percetakan.

“Dalam kasus ini ternyata pemilik percetakan “GRD” tidaktahu menahu mengenai aktivitas anak buahnya mencetak pitacukai palsu, karena dikerjakan malam hari saat pegawainyalembur mengerjakan order cetakan dan tidak disangka ternyatayang dibuatnya adalah pita palsu. Pegawai percetakan pun hanyamengetahui bahwa mereka hanya mencetak stiker,” ujar SeptiaAtma yang menurutnya dari hasil pemeriksaan telah ditetapkanempat orang sebagai tersangka, yaitu KK, KY, DD dan S.

Menurut Septia Atma,percetakan pita cukai seha-rusnya dilakukan oleh pe-merintah dalam hal iniPerum Peruri, tetapi karenaingin meraup keuntunganpribadi maka mulai banyakpihak-pihak yang melaku-kan pemalsuan yang jelas-jelas telah melanggar pasal55 huruf a Undang-UndangNomor 39 tahun 2007tentang perubahanUndang-Undang Nomor 11Tahun 1995 tentang cukai.

“Mereka diancam hu-kuman pidana penjara an-tara 1 sampai 8 tahun danpidana denda antara 10sampai 20 kali nilai cukaiyang seharusnya dibayar,”tandas Septia Atma.

DIBONGKAR APARAT BEA DAN CUKAI

SINDIKATPITA CUKAI PALSU

Dibongkar jaringan pembuat, penjual,pembeli pita cukai hasil

tembakau dan minuman mengandungetil alkohol (MMEA) palsu

SEPTIA ATMA. Sudah 21 orang yangtelah dan sedang diperiksa terdiridari penjual, pembuat dan pemilikmesin percetakan.

ADAM RUDY KEMBUAN. Pita cukaipalsu, dicetak menggunakan kertasstiker dibuat mirip dengan aslinya.

P

BARANG BUKTI, berupa pita cukai palsu yang berhasil ditegah aparat beadan cukai Kanwil DJBC Jakarta.

WBC/ATS

PENGAWASAN

WBC/ATS WBC/ATS

ris


mart client merupakan istilah yang digunakan un-tuk mendeskripsikan arsitektur aplikasi yang meng-gunakan koneksi web, tidak memerlukan instala-si serta memiliki tampilan dan perlakuan sepertiaplikasi desktop. Smart client adalah aplikasi

yang melakukan proses secara lokal (local processing),menggunakan Web Services XML yang dapat dikembang-kan (developed) dan diperbaharui (updated) pada serveryang tersentralisasi.

Smart client adalah solusi arsitektur aplikasi yang cerdik(smart) dan fleksibel yang menggunakan web service untukkomunikasi. Istilah ini muncul untuk membandingkan perbe-daan di antara arsitektur aplikasi lainnya seperti thin clientdan thick client. Sebelum membahas smart client lebihlanjut, kita harus mengetahui perbandingan antara thin clientdan thick client yang dapat dilihat pada tabel 1.

Melihat kedua arsitektur diatas memiliki kelebihan dan ke-kurangan masing-masing, maka muncullah istilah “smart client”,yaitu arsitektur aplikasi yang dapat menggabungkan kelebih-an dari arsitektur thin client dan smart client. (Gambar 1)

Smart client melakukan proses secara lokalmenggunakan sumber daya lokal, dengan menggunakan webservice untuk protokol berkomunikasi yang dapat di-updatedan di implementasikan dari server yang tersentralisasi.

KARAKTERISTIK SMART CLIENTl Penggunaan sumber daya lokal

Aplikasi smart client selalu memiliki program padakomputer client yang memungkinkan sumber daya lo-kal pada client tersebut digunakan. Yang dimaksuddengan sumber daya lokal adalah seluruh sumber da-ya hardware dan software seperti memory, disk, ataualat lain yang terhubung dengan client serta softwareseperti aplikasi Microsoft Office, atau aplikasi bisnislainnya (line-of-business) yang turut berinteraksi.

l TerhubungAplikasi smart client tidak pernah berdiri sendiri danselalu menjadi bagian dari suatu solusi aplikasiterdistribusi yang lebih besar. Artinya, aplikasi dapatberinteraksi dengan beberapa web service yang menye-diakan akses ke data atau aplikasi lain.

l Kemampuan bekerja secara offlineKeuntungan dari aplikasi smart client adalah user(client) tetap dapat bekerja walaupun mereka tidakterhubung kepada jaringan (offline). Hal inidisebabkan oleh aplikasi tersebut dapat menggunakansumber daya lokal.

l Kemudahan instalasi dan updateAplikasi dapat di-update ketika aplikasi sedangberjalan. Bila menggunakan Microsoft .NET, maka.NET framework menyediakan sistem keamanan yanghandal yang menjamin integritas aplikasi dan fitur-fituryang terkait dan mampu memberikan batasankewenangan untuk menghindari penyalahgunaanpenggunaan fungsi aplikasi.

Teknologi Smart ClientAplikasi registrasi PPJK yang mulai

digunakan pada bulan Juniyang lalu merupakan aplikasi yang

menerapkan smart client

Tabel 1. PERBANDINGAN ANTARA THIN CLIENT DAN THICK CLIENT

S

INFORMASI KEPABEANAN & CUKAI


Gambar 2. ARSITEKTUR APLIKASI REGISTRASI PPJK

Gambar 1. PERBANDINGAN ARSITEKTUR THICK CLIENT,SMART CLIENT, DAN THIN CLIENT

Microsoft .NET adalah salah satu contoh tools yangmenyediakan fasilitas untuk merancang dan membangunaplikasi smart client. Dengan metode ini, permasalahankonflik yang ditimbulkan dari perbedaan versi aplikasisetiap kali ada update terhadap aplikasi dapat teratasi.

SMART CLIENT PADA APLIKASI REGISTRASI PPJK ONLINEAplikasi registrasi PPJK yang mulai digunakan pada

bulan Juni yang lalu merupakan aplikasi yang menerap-kan smart client. Selain Kantor Pusat DJBC, aplikasi inidigunakan oleh seluruh Kanwil DJBC di seluruh Indone-sia. Dengan aplikasi tersebut hasil penelitian lapanganyang dilakukan pegawai DJBC di Kanwil dapat sampai kepusat secara real time melalui perekaman data padaaplikasi tersebut.

Dalam pembangunan aplikasi, keseragaman aplikasi

merupakan hal yang sangatpenting untuk menjaga konsis-tensi data. Pengembanganaplikasi pasti mengalami pe-nyempurnaan (update) bebe-rapa kali. Dengan metodesmart client yang digunakan,setiap kali user mengaksesaplikasi, maka secara otomatissistem akan mengecek apakahaplikasi yang ada padapengguna atau client menggu-nakan versi terbaru. Dengandemikian, seluruh client padawilayah kerja DJBC dapatdipastikan menggunakanaplikasi dengan versi terbaru,dan mengakses aplikasiRegistrasi PPJK yang samaantara satu sama lain. (LihatGabar 2)

Pada aplikasi registrasiPPJK, para pemohon PPJKmengajukan permohonanmelalui server web public yangdi-publish pada situswww.beacukai.go.id. Selanjut-nya, data permohonan PPJKtersebut akan didistribusikan

kepada Kanwil dan pegawai yang berwenang melaluisekretariat registrasi PPJK.

Coba bayangkan bila setiap kali ada perubahan terha-dap aplikasi, pegawai harus meng-update aplikasi yangada pada setiap wilayah kerja, hal ini tentu menyita waktudan biaya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alasanutama penggunaan teknologi smart client pada aplikasiRegistrasi PPJK Online adalah handal dan ekonomis.Daftar pustaka :http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_clienthttp://blogs.msdn.com/dphill/articles/66300.aspxhttp://www.codeproject.com/dotnet/DotNetBuildSmClnts.asphttp://weblogs.asp.net/rhoward/archive/2005/11/03/429355.aspxForeword by Mark Boulter,Smart Client Architecture and DesignGuide, Foreword by Mark Boulter, Microsoft , 2004

Hotmauli Simamora, Pranata Komputer Pelaksana, Dit.IKC

INFORMASI KEPABEANAN & CUKAI


BERITA DUKA CITATelah meninggal dunia, Sri Rahayu, Pelaksana Administrasi pada KPPBC Tipe A4 Yogyakarta, pada hari Kamis, 4 Oktober 2007di RS. Sardjito Yogyakarta. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jum’at, 5 Oktober 2007 di Pemakaman Keluarga Kalirandu Bantul.

Telah meninggal dunia, Hj. Rokhiatun Munadjat (70), Ibunda dari Andriyani Wuryastuti, S.H.,Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai pada KPPBC Tipe A4 Yogyakarta, pada hari Rabu, 3 Oktober 2007 di Delanggu.

Jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu, 3 Oktober 2007 pukul 14.00 WIB di Pemakaman Umum Ngebong, Delanggu.Telah meninggal dunia, Baherman, Pelaksana pada KPPBC Tipe A3 Kediri, pada hari Rabu, 24 Oktober 2007

di Jombang Jawa Timur. Jenazah telah dimakamkan di Jakarta Timur.

NO

1

2

3

4

5

6

7

8

910

N A M A

Heryanto Budi Santoso, S.H., M.M.

Anwar Lubis

Satria Darma

Tamrin

Thowil Mufty

Ibrahim

Tamtelahitu Naomi

I.Djuhro Sobandi

Juliani, S.E., Ak.Mochamad Asjikin

NIP

060034937

060052390

060046131

060059537

060052593

060045284

060051301

060048588

060041330060052395

GOL

IV/e

III/b

III/b

II/d

III/a

III/c

III/c

III/b

IV/aIII/b

JABATAN

Kepala Kantor

Pelaksana

Pelaksana

Pelaksana

Pelaksana

Korlak Adm. Keuangandan Rumah TanggaKorlak Adm. TempatPenimbunan PabeanPelaksana

PelaksanaPelaksana

K E D U D U K A N

Kantor Wilayah DJBCSumatera UtaraKanwil X DJBC Tipe BBalikpapanKantor Pelayanan Bea danCukai Tipe A JakartaKantor Pelayanan Bea danCukai Tipe A SamarindaKantor Pelayanan Bea danCukai Tipe A2 BogorKPPBC Tipe A Dumai

KPPBC Tipe A2 Tangerang

Kantor Pelayanan Bea danCukai Tipe A BekasiKanwil V DJBC Tipe A BandungKantor Pelayanan Bea danCukai Tipe A Juanda

PEGAWAI PENSIUN T.M.T 01 DESEMBER 2007

INFO PEGAWAI


A B D U L R A H M A N“Dimanapun kita ditempatkan harus kita terima dan kita jalani, sehingga kita

selalu enjoy dan tidak pernah mengeluh, itulah kiat yang saya pegang selamaini,” ujar pegawai yang satu ini.

Sebagai putra daerah yang baru sekali terkena mutasi ke luar daerahPalembang, ia mengaku tidak pernah bermasalah dalam hal mutasi, semua iajalani apa adanya. “Saya merupakan putra daerah asli, keluarga saya diPalembang semuanya. Memang kalau dekat dengan keluarga lebih bagus, tapikalaupun pimpinan menghendaki saya dimutasi ketempat lain akan saya jalankanamanat tersebut,” katanya saat ditanya tentang mutasi .

Abdul Rahman mulai meniti karir di Bea dan Cukai sejak Pebruari 1983. Saatitu ia bertugas di Kantor Inspeksi Palembang (sekarang KPPBC Palembang-red).Satu tahun kemudian, ia dipindahkan ke Kanwil DJBC Palembang selamasembilan tahun. Kemudian tahun 1991, setelah mengikuti DPT II, ia dimutasikembali ke KPPBC Palembang. Empat tahun berjalan, ia dipindahkan ke KPBCTanjung Priok sebagai Asisten PFPD selama enam tahun. Kemudian, sejak tahun2000 hingga sekarang, ia kembali dimutasi ke KPPBC Palembang dan kinimenjabat sebagai Korlak Perbendaharaan.

Selama bekerja di Bea dan Cukai, ia mengaku tidak memiliki pengalamanyang berkesan, semuanya berjalan biasa saja. Walaupun begitu, sewaktubertugas sebagai Asisten PFPD, ia harus bekerja ekstra hati-hati. Apalagi kalauada perusahaan yang harus tambah bayar. “Kita harus menghitung uang tambahbayar yang telah kita tetapkan. Misalnya terkena tambah bayar satu juta atau

MU’AMAR KHADAFI, S.Sos.“Sekedar mencoba menyalurkan hobi”, kata yang terucap dari Mu’amar

Khadafi, pegawai Kanwil DJBC Banten yang terpilih menjadi juara III lombakarya tulis yang diselenggarakan Koperasi Pegawai Kantor Pusat DJBCdalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-60 pada 12 Juli 2007. Selainitu, keikut sertaannnya juga dikarenakan ingin mencari tantangan danpengalaman dalam lomba karya tulis.

Karya tulisnya berjudul Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Koperasi diEra Kapitalisme. Dalam tulisan ini Mu’amar melihat koperasi dapat terusberkembang di era kapitalisme dan kembali mendapat tempat di hatianggotanya, dan dia menilai Kopesat sudah lumayan bagus walaupun masihbanyak yang perlu disempurnakan.

Mu’amar mulai tertarik menulis sejak masa kecil, dan ketika itu ia paling sukadengan pelajaran Bahasa Indonesia khususnya mengarang. “Dengan mengarangkita bebas menuangkan pendapat dan gagasan murni dari kita sendiri tanpa adaintervensi atau tekanan dari pihak manapun dan bisa dibilang karya tulis merupa-kan cerminan kebebasan atau independensi yang bertanggung jawab”, ujarnya

Telah banyak tulisan yang telah ia buat, bahkan ada beberapa yangdimuat di internet seperti situs Erasmuslim.com dalam rubrik Oase Imanyang isinya sarat dengan hikmah dan penuh makna kehidupan.

Dalam lomba karya tulis tentang koperasi ini, sebenarnya Mu’amar tidakmempunyai persiapan khusus, praktis ia hanya punya waktu dua hari untukmenulis sebelum pendaftaran ditutup. Namun karena merupakan hobi, ia segerapergi ke perpustakaan bea cukai untuk mencari buku dan literatur tentangkoperasi. Tidak ada kesulitan ketika ia mulai menulis. “Tema tulisan sudah adadan bahan-bahannyapun sudah ada , tinggal kita menuangkan apa yang kitaketahui ditambah dengan berbagai teori yang berkaitan dengan apa yang kitatulis,” ujar pegawai kelahiran Ponorogo-Jawa Timur, 23 Oktober1973

“Perasaan senang dan bangga bisa terpilih menjadi juara itu pasti adadan Insya Allah kedepan nanti akan terus mengikuti lomba, walau dengantema yang berbeda,” ujar Mu’amar kembali yang belum pernah mngikutipendidikan khusus tentang menulis.

SIAPA MENGAPA

H E R I Y A N T O “Kerja itu hiburan”, kata Heriyanto. Sesulit apapun pekerjaan itu dan di

tempatkan dimanapun ia mengaku selalu senang. “Dimanapun ditugaskan kitaharus terima dengan lapang dada, seperti contoh saat saya bertugas di BandaraSoekarno-Hatta dibagian pintu keluar penumpang, disana kita bertugas dari pagihingga malam berdiri mengamati penumpang yang datang dari luar negeri”, ujarpria kelahiran Purwokerto - Banyumas, 1954

Heriyanto, pegawai dengan pangkat Pengatur tingkat I saat ini menjabatsebagai Koorlak Administrasi Penerimaan dan Jaminan di KPPBC Soekarno-Hatta. Ia mulai meniti karir sejak tahun 1974 melalui penerimaan pegawai yangdiselenggarakan oleh Bea dan Cukai dan ditempatkan di Tanjung Priok selama20 tahun. Tahun 1994 Heriyanto pindah ke Makassar. Dua tahun di Makassar iadimutasi ke KPBC Panarukkan. Dari Panarukan Heriyanto yang sukaberpetualang minta pindah ke Amamapare, Irian Jaya dengan biaya sendiri.Tujuh tahun disana, kemudian pada tahun 2006 ia mendapat promosi KoorlakAdministrasi Penerimaan dan Jaminan di Soekarno-Hatta hingga sekarang.

Selama bertugas di Bea Cukai setelah melalui beberapa kali pindahtugas, ia mengaku daerah yang mempunyai kesan tersendiri ketika bertugasyaitu di Amamapare. “Ditempat itu timbul suatu kepercayaan diri yangmeningkat, beda dengan di Tanjung Priok dan Soekarno-Hatta atau didaerah



Mu’amar mulai meniti karir di Bea Cukai sejak diterimadi Prodip III angkatan VIII tahun 1992. Setelah lulus dariProdip III tahun 1995 ia ditempatkan di Kantor Pusat DJBCpada Direktorat Pabean (sekarang Teknis Kepabeanan,red). Tahun 2002 ia dimutasi ke Direktorat FasilitasKepabeanan , kemudian pada 2005 pindah ke KPBCBogor. Tahun 2007 hingga sekarang bertugas di KanwilDJBC Banten sebagai Kepala Seksi Evaluasi Audit II.

“Semua kantor tempat bertugas selalu berkesan danmemberi kenangan tersendiri dengan keunikan masing-masing”. Pengalaman berkesan yang tidak dilupakan me-nurut Mu’amar adalah ketika bertugas menyusun prosedurekspor minyak dan gas bumi bersama petugas dari DitjenMigas dan Pertamina.Dalam tugas ini, hampir seluruh dae-rah pertambangan minyak di Indonesia telah dikunjungi,baik offshore maupun onshore, dimulai dari ujung pulauSumatera, perairan laut Natuna, pedalaman kepulauanMaluku sampai Papua. Pengalaman lain, yaitu saat menja-di Tim Petugas Haji Indonesia tahun 2004 dan sekaligusmenjalankan ibadah haji. Dalam Tugasnya ini, ia selamadua bulan lebih berada di Arab Saudi yakni di Mekkah danMadinah untuk memberikan pelayanan kepada jemaah hajiIndonesia, ujar bapak kelahiran Ponorogo yang menikahdengan Fivy Miftahiyah tahun 1999 dan dikaruniai duaorang anak.

Pegawai yang pernah mengikuti diklat PKN, CustomValuation, pengadaan barang dan jasa serta, diklatpimpinan IV, diakhir wawancara memberikan saran untukinstansi DJBC agar lebih banyak lagi menyelenggarakandiklat atau training yang bersifat teknis maupun non teknisagar pegawai DJBC dapat berperan aktif dan profesionalbaik dikantor maupun dimasyarakat.

info buku

CATATAN:Ongkos kirim buku wilayah Jabotabek Rp. 25.000

Rp. 120.000

MAJALAH WARTA BEA CUKAIKantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan CukaiJl. A. Yani (By Pass) Jakarta Timur 13230Telp.Telp.Telp.Telp.Telp. (021) 47860504, 4890308 ex. 154Fax.Fax.Fax.Fax.Fax. (021) 4892353 / E-mail:E-mail:E-mail:E-mail:E-mail: wbc.cbn.net.iddengan Hasim / Kitty

MAJALAH WARTA BEA CUKAI MENYEDIAKANBUKU SEBAGAI BERIKUT:

BILA ANDA BERMINAT,

LANGGANAN MAJALAHWARTA BEA CUKAI

No Lama Diskon Harga Harga luarBerlangganan Jabotabek Jabotabek

1 3 Bulan (3 edisi) 0% Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 40 40 40 40 40.....555550000000000 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 43 43 43 43 43.....5555500000000002 6 Bulan (6 edisi) 5% Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 78 78 78 78 78.....000000000000000 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 84 84 84 84 84.....0000000000000003 1 Tahun (12 edisi) 10% Rp. 1Rp. 1Rp. 1Rp. 1Rp. 15050505050.000.000.000.000.000 Rp. 1Rp. 1Rp. 1Rp. 1Rp. 16262626262.000.000.000.000.000

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sudah Termasuk Ongkos Kirim

BUNDEL WBC 2006Bundel Majalah Warta Bea Cukai Tahun 2005 (EdisiJanuari - Desember)

ats

lain yang pernah disinggahinya. Di Amamapare saatbertugas seperti gak ada beban yang berat, selain ituhubungan antara bawahan dengan atasan ataupunsebaliknya sangat erat sekali.

Selain di Amamapare kesan lainnya sewaktu bertugasdi Panarukan tahun 1996 dimana saat itu Indonesiamengalami krisis moneter (krisis ekonomi) ditambah lagidengan kondisi Kantor Panarukan yang hampir tidak adakegiatan. Tiga tahun disana dirasakan sebagai suatu masayang paling sulit. Sulit dalam artian untuk memenuhikebutuhan hidup, ditambah lagi ketika itu ada anaknyayang akan melanjutkan pendidikan ke SMA.

Heriyanto masih akan menjalani tugas di Bea danCukai hingga 3 tahun kedepan, tahun 2010 ia memasukimasa pensiun. Ia berharap seandainya ada mutasiterhadap dirinya, Heriyanto berkeinginan ditempatkan diujung barat Indonesia seperti di TBK atau tempat lainnya.“Mutasi yang pernah dialami selama ini didaerah ujungtimur Indonesia”, ujarnya bapak dua orang anak laki-lakiyang menikah dengan Trihartati pada tahun 1982.

ratusan juta, saya harus menghitung uang sebanyak itudan harus sesuai,” paparnya.

Menurut pria yang memiliki aktifitas kemasyarakatan dilingkungan rumahnya, selama bertugas ia kerap bekerja dibagian administrasi. Seperti misalnya ketika ia bertugas diPalembang, ia bekerja di bagian administrasi danperbendaharaan. Begitu pula saat bertugas di TanjungPriok, juga di bagian administrasi sebagai pemeriksadokumen.

Saat ditanya kendala yang ia hadapi selama bertugas,Abdul Rahman mengaku tidak pernah mengalami kendalayang berarti selama menjalankan tugasnya. “Hanya saja,kalau di perbendaharaan itu, kita sering menghadapi orang-orang yang tidak mengerti dengan ketentuan yang berlakudan mereka (pengguna jasa-red) juga sulit menerima kalaudiberi pengarahan,” ungkapnya.

Kedepannya ia berharap, Bea dan Cukai akan kembalidihormati seperti Bea dan Cukai yang dulu. “Untuk pega-wai yang masih muda, sebagai generasi penerus, sayaberharap dapat lebih meningkatkan kedisiplinannya. Sebab,saya sering melihat bahwa dari segi disiplin, mereka masihkurang. Untuk itu ada baiknya kalau mereka diberi pembe-kalan dalam hal meningkatkan disiplin,” imbuhnya.

ats

ats


eberadaan Masjid Baitut Taqwa di lingkungan KantorPusat DJBC, sejak awal berdirinya hingga kini, telahmenciptakan suatu suasana spiritual yang harmonis diantara pegawai sehingga berpengaruh pada moralpegawai yang hingga kini terus mengarah pada tingkat-

an integritas yang lebih tinggi dan lebih baik lagi.Keberadaan masjid di lingkungan Kantor Pusat DJBC ini

berawal ketika banyaknya desakan yang dilakukan oleh pegawaiyang merasa keberatan jika ingin melaksanakan ibadah harusmenuju Masjid Baitut Taqdis, di Pusdiklat Bea dan Cukai yangberjarak 200 meter dari Kantor Pusat DJBC.

Maka di tahun 1994, dimana semakin banyaknya keinginanpara pegawai untuk mendirikan masjid dilingkungan Kantor PusatDJBC, akhirnya dibentuklah panitia pembangunan masjid sesuaidengan keputusan ketua yayasan Al Amanah DepartemenKeuangan nomor 142/Kep/YA/1994 tanggal 25 Agustus 1994.

Akhirnya, setelah proses pembangunan yang memakan wak-tu lebih dari dua tahun, dan menghabiskan dana kurang lebih Rp.1,3 milyar yang berasal dari sumbangan segenap pegawai DJBC,tepatnya 30 Mei 1997 atau 23 Muharram 1418 H, selesailahpembangunan masjid tersebut dan diberi nama Masjid BaitutTaqwa yang peresmiannya ditandatangani langsung oleh MenteriKeuangan saat itu Marie Muhammad.

VISI DAN MISI MASJID BAITUT TAQWAAgar dalam pengelolaan Masjid Baitut Taqwa dapat lebih ter-

arah dan optimal, maka Masjid Baitut Taqwa pun memiliki visi danmisi, yaitu untuk visi, “Sebagai pusat syiar Islam dan tarbiyah me-nuju masyarakat profesional yang islami khususnya di lingkungan

DJBC dan masyarakat pada umumnyauntuk mendapat Ridho Allah SWT”

Sementara itu untuk misi yang harusdijalankan adalah, meningkatkan kualitasiman dan takwa SDM di lingkungan DJBC,meningkatkan potensi masjid untuk aktifdalam menangani dan menyelesaikanproblem sosial masyarakat, memberda-yakan potensi ekonomi pegawai muslimDJBC dalam mendukung ekonomiummat, dan menggalang kerjasama diantara pengurus masjid di lingkunganDJBC di seluruh Indonesia untuk mendu-kung kelancaran pelaksanaan tugaspokok dan fungsi DJBC.

Dengan visi dan misi yang diemban-nya, Masjid Baitut Taqwa bukan hanyasekedar sebagai sarana beribadah saja,tapi juga mempunyai tujuan khusus, yaituuntuk syiar Islam khususnya di lingkung-an Kantor Pusat DJBC dan menciptakanmoral SDM yang Islami.

Sebagai pusat dari syiar Islam yangberarti pusat bergeraknya dakwa Islam,maka Masjid Baitut Taqwa dituntut untukmempunyai peran yang luas yang aktifdalam menjadikan Kantor Pusat DJBCkhususnya dan umumnya di lingkunganDJBC seluruh Indonesia menjadilingkungan yang bermoral dan memilikiintegritas tinggi. Sehingga dapat mendo-rong terwujudnya Visi, Misi, dan StrategiDJBC karena didukung dengan SDMyang bermoral baik dan bisa menghidup-kan hati nurani di saat berkarya.

Untuk mendukung kegiatan syiar dandakwah Islam serta kenyamanan dalampelaksanaan ibadah, Masjid Baitut TaqwaKP DJBC selain dipasang penyejuk uda-ra juga dilengkapi dengan sarana danprasarana, seperti tempat wudhu, kamarmandi, ruang perpustakaan yang dileng-kapi kurang lebih 2000 judul buku, ruang

sekretariat, ruang rapat terbatas yang sekaligus menjadi ruangkerja bidang pemberdayaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS),tempat penitipan sepatu/sandal, dan mess petugas masjid yangterdiri dari dua rumah dengan empat kamar.

KEGIATAN RUTIN TIAP TAHUNSejak awal berdirinya hingga kini, Masjid Baitut Taqwa KP

DJBC juga memiliki kegiatan rutin yang dilakukannya tiaptahun, adapun kegiatan rutin tersebut adalah, kegiatan harianyang meliputi shalat rawatib berjamaah setiap waktu shalat,kegiatan mingguan yang meliputi shalat Jum’at dan kajianIslam tiap Selasa dan Kamis.

Selain itu, memanfaatkan momentum hari besar Islam danhari besar nasional untuk kegiatan syiar dan tabiyah Islam kepadapegawai DJBC, antara lain Milad Masjid Baitut Taqwa, MaulidNabi Muhammad SAW, Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW, IdulFitri, Idul Adha, Hut Kemerdekaan RI, dan lain-lain.

Kegiatan rutin lainnya adalah, pengumpulan zakat, infaq,dan shadaqah dan usaha lainnya sebagai sumber dana kegi-atan dakwah, sosial, dan teknis operasional. Selain itu jugaikut menggalang kerjasama di antara pengurus masjid dilingkungan DJBC dan insitusi/ lembaga dakwah lainnya, danterakhir adalah gema Ramadhan.

Dengan visi, misi dan kegiatan rutin yang dijalankan olehMasjid Baitut Taqwa, maka melalui Keputusan Direktur JenderalBea dan Cukai nomor : Kep-42/BC/2002, dibentuklah susunanpengurus yang bertugas untuk mengoptimalkan pengelolaanMasjid Baitut Taqwa dapat berjalan dengan baik.

Namun demikian, apa yang telah dijalankan oleh Masjid Baitut

Dengan visi dan misi yang diemban oleh DewanKemakmuran Masjid (DKM) Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai (DJBC), diharapkan akan mendorongterbentuknya lingkungan DJBC dengan SDM yang

bermoral dan memiliki integritas tinggi.

UNTUK MEWUJUDKANCITRA POSITIF BEA CUKAI

DEWAN KEMAKMURAN MASJID DJBC

MASJID BAITUT TAQWA. Dengan pengelolaan yang baik akhirnya mendapat prestasi sebagai masjidperkantoran terbaik se Kotamadya Jakarta-Timur.....

K

SEKRETARIATWBC/ATS


Taqwa masih dirasakan kurang dalam hal pembinaan moral danmental pegawai, maka untuk lebih mengoptimalkannya lagi, dike-luarkanlah Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor :Kep-102/BC/2005 tentang Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dilingkungan DJBC.

Mengapa harus ada DKM? Menurut Ketua I DKM Baitut TaqwaKP DJBC, Aziz Syamsu Arifin, latar belakang ditetapkannya DKMdi lingkungan DJBC tidak lain karena, sejak digulirkannya refor-masi di negara ini, seluruh elemen masyarakat menuntut agar pa-ra penyelenggara negara dapat mewujudkan good governance.Salah satu pilar agar good governance dapat terwujud yaitu,melalui pembangunan SDM yang memiliki semangat kerja keras,teliti, akurat, efisien, dan efektif dalam melaksanakan tugas, jujur,bersih, dan transparan serta moral dan integritas yang baik.

“Pimpinan DJBC menyadari betul, bahwa untuk membangunSDM yang memiliki sifat-sifat tersebut harus dilakukan denganpembinaan mental dan spiritual melalui peningkatan pemahamanterhadap agama. Untuk itu, perlu adanya peningkatan peranmasjid/musholah di lingkungan DJBC dalam melaksanakan syiarIslam, pembinaan mental dan integritas pegawai DJBC, sehinggadapat mendorong terciptanya sinergi atas potensi keberadaanpengurus masjid/musholah di lingkungan DJBC dalam partisipasiaktif membangun visi, misi, dan citra positif DJBC,” ujar Aziz.

Masih menurut Aziz, agar tugas dan fungsi masjid/mushola dilingkungan DJBC dapat berjalan dengan baik maka melalui Kep-102/BC/2005 dibentuklah DKM, sementara itu, untuk DKM di ling-kungan KP DJBC dibentuk melalui Kep-103/BC/2005, sekaligusditunjuk sebagai koordinator DKM dilingkungan DJBC denganmasa kerja selama dua tahun atau hingga 2007. Sementara ituuntuk kepengurusan tahun 2007 hingga 2009telah dibentuk berdasarkan Kep-66/BC/2007.

“Selain itu di dalam Al’Quran pada surat At’Taubah ayat 18 dijelaskan, hanyalah yangmemakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari ke-mudian, serta tetap mendirikan sholat, menunai-kan zakat dan tidak takut (kepada siapapun)selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golonganorang-orang yang mendapat petunjuk,” ujarnya.

TUJUAN DKMDengan demikian, apa sebenarnya tujuan

utama dikeluarkannya Kep-102/BC/2005 dankemakmuran yang bagaimana yang diharap-kan pada DKM? Menurut Azis, sesuai dengantugas pokok, dibentuknya DKM untuk meng-optimalkan pengelolaan masjid/mushola dilingkungan DJBC, serta kegiatan ibadah, dak-wah, dan syiar Islam untuk membina sikapmental serta meningkatkan integritas pegawaiDJBC dalam mendukung terwujudnya visi

dan misi DJBC, DKM juga memiliki beberapa fungsi, dianta-ranya :1. Menyelenggarakan kegiatan ibadah, dakwah dan pendidikan

ke-Islaman sebagai sarana dalam membina mental danmeningkatkan integritas pegawai;

2. Memberdayakan zakat, infaq, shodaqoh dan bentuk pengum-pulan dana lainnya yang tidak bertentangan dengan syariatIslam sebagai sumber dana dari seluruh kegiatan masjid;

3. Melaksanakan kegiatan pengadaan sarana dan prasaranamasjid serta kegiatan pemeliharaannya;

4. Melaksanakan kegiatan hubungan kemasyarakatan, dokumen-tasi dan perpustakaan serta hal-hal yang mendukung pe-ningkatan fungsi masjid sebagai sumber ilmu dan informasi;

5. Mengamankan bangunan masjid serta sarana dan prasaranapendukungnya termasuk untuk menjamin keamanan setiapkegiatan yang dilaksanakan atas nama masjid;

6. Melaksanakan kegiatan sosial yang dapat mendukung citrapositif DJBC di masyarakat;

7. Melaksanakan kegiatan umum lainya yang dapat mendukungperan masjid dalam memberikan manfaat yang seluas-luas-nya bagi pegawai.

Sementara itu di dalam Kep-102/BC/2005 tentang DKM, bebe-rapa hal yang diaturnya adalah, pembentukan DKM Kantor Pusat,Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan, Balai Pengujian dan Identifika-si Barang, dan Pangkalan Sarana Operasi, tugas pokok danfungsi DKM, biaya kegiatan dibebankan kepada anggaran DKMdan dana kesejahteraan pegawai DJBC, dan tatacara pengelola-an DKM diserahkan sepenuhnya kepada DKM masing-masing.

“Dengan tugas pokok dan fungsi tersebut,sasaran yang ingin dicapai dengan keberadaanDKM di lingkungan DJBC adalah membentukSDM (pegawai DJBC) yang religius dengan didu-kung oleh segenap pengurus DKM yang mempu-nyai karakter cerdas, kreatif, sensitif atas kondisisosial dan luwes dalam memilih prioritas programdan kegiatan yang bisa mengantarkan dalammemahami agama secara benar,” ungkap Aziz.

Selain itu Aziz menambahkan, DKM akanmendorong terbentuknya lingkungan DJBC de-ngan SDM yang bermoral dan memiliki integritastinggi. Karakter SDM religius inilah yang akanmempunyai rasa tanggung jawab, senantiasamanjaga amanah dan berperan banyak dalammewujudkan visi, misi, dan strategi DJBC dansekaligus membentuk citra positif DJBC di matamasyarakat.

MANFAAT DKMOleh karena itu pada Kep-102/BC/2005 ini

ternyata juga memiliki manfaat yang dapatdirasakan langsung oleh pegawai DJBC, baik

AZIZ SYAMSU ARIFIN. Dengan memilikikecerdasan emosional dan spiritualyang tinggi akan melahirkan pegawaiDJBC yang berakhlakul karimah, jujur,bersih, disiplin, dan bersemangat tinggi.

GEMA RAMADHAN. Program tahunan yang selalu sukses dan kaya akanhikmah dan manfaat.

QURBAN. Salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh DKM BaitutTaqwa adalah, membagikan daging qurban kepada kaum dhuafa.

WBC/ATS WBC/ATS

WBC/ATS


langsung maupun tidak langsung. Diantaranya, meningkatnyapemahaman tentang syariat Islam, sehingga dapat meningkatkankualitas ibadahnya sebagai bekal kehidupan diakhirat kelak,meningkatnya kualitas iman dan takwa pegawai sehingga menja-di pegawai yang memiliki pribadi yang jujur, bersih, bermoral, ber-disiplin dan berintegritas sehingga menjadi pemimpin-pemimpinyang amanah.

Manfaat lainnya, meningkatnya sifat sabar dan tawakal dalammelaksanakan tugas, memiliki jiwa sosial yang tinggi sehinggamampu berinteraksi dengan masyarakat luas, dan meningkatnyapotensi ekonomi karena mendapat bimbingan tentang peningkat-an ekonomi umat.

Dengan terbentuknya DKM, maka kepengurusan dan penge-lolaan masjid di masing-masing kantor akan menjadi lebih baikdan mencapai sasaran yang ingin dituju. Namun demikian, Azismengatakan ada beberapa hal yang masih menjadi kendala da-lam pengelolaan DKM tersebut. Menurutnya, memakmurkan mas-jid/musholla tidak hanya terkait ibadah dan dakwah saja, akantetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga DKMharus dikelola secara profesional, untuk itu perlu petugas khususyang menangani secara konsisten dan berkesinambungan.

“Saat ini pengurus yang mengelola DKM Baitut Taqwa ditun-juk dari pegawai struktural DJBC dari berbagai direktorat yangmempunyai tugas dan kesibukan di masing-masing direktorat, se-hingga pengelolaan DKM seperti kegiatan sampingan saja,akhirnya menjadi kirang optimal,” ungkap Azis.

Akan kendala tersebut, maka pengelola DKM Baitut Taqwamemilik rencana kedepan, yaitu setiap periode lima tahunan DKMBaitut Taqwa membuat rencana/program strategis. Penyusunanrencana/program strategis ini sudah dimulai sejak tahun 2003dan akan berakhir pada 2007 ini. Rencana/program strategis un-tuk 2007 meliputi pembentukan DKM DJBC se-Jawa, programkerja bersama masjid di lingkungan DJBC, gema Ramadhan 1428H, peringatan hari besar Islam. Dan program yang sangat mende-sak untuk dilaksanakan adalah menyusun program/rencanastrategis untuk lima tahun mendatang, yaitu 2008 hingga 2012.

Untuk saat ini, kegiatan yang tengah dilakukan adalah gemaRamadhan, berkaitan dengan kegiatan tersebut, maka berdasar-kan Kep-77/BC/2006 dan penetapan ketua umum Badan AmilZakat Nasional (BAZNAS) nomor Kep-09/UPZ/BAZNAS/VII/2006,dibentuklah unit pengumpul zakat (UPZ) KP DJBC. Kegiatan pe-ngumpulan zakat yang kini dilakukan adalah, secara regular ter-dapat 300 orang pegawai KP DJBC yang bersedia dipotong gaji-nya untuk membayar zakat profesi, dan penyerahan zakat secaralangsung dari pegawai DJBC kepada petugas UPZ.

Sedangkan untuk pendistribusian zakat, dilakuikan dengan

cara program resmi UPZ, pemberian bea siswa untuk 78 siswadari 12 sekolah kejuruan di 3 kecamatan. Pemberian santunan/bantuan kepada masyarakat dhuafa, masjid lain, yayasan dankampus, bantuan secara insidentil kepada masyarakat yangtertimpa bencana, memiliki poliklinik binaan untuk memberikanpengobatan gratis kepada kaun dhuafa, penyerahan 20 persenpenerimaan ZIS UPZ kepada BAZNA, dan menjalin kemitraandengan pos keadilan peduli umat (PKPU) dan rumah zakatIndonesia (RZI).

Dengan kendala dan kegiatan rutin yang telah lakukan DKMBaitut Taqwa saat ini, kiranya perlu juga masukan maupun kritikyang membangun agar terciptanya tujuan dari DKM tersebut, ka-rena keberhasilan suatu organisasi tidak hanya ditunjang olehSDM yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi, akan tetapi ha-rus ditunjang oleh kecerdasan emosional dan spiritual yang tinggi.

SDM yang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi tanpadiimbangi oleh kecerdasan emosional dan spiritual yang tinggiakan melahirkan SDM-SDM yang serba materialis. Dengandemikian, akan sangat sulit bagi DJBC untuk membangun goodgovernance, untuk itu perlu dilakukan pembinaan-pembinaan ke-pada SDM DJBC agar memiliki kecerdasan emosional dan spiri-tual yang tinggi yang akan melahirkan pegawai-pegawai DJBCyang berakhlakul karimah, jujur, bersih, disiplin dan bersemangattinggi.

“Oleh karena masjid Baitut Taqwa memiliki fungsi membi-na akhlak dan moral pegawai DJBC, maka harus ditunjukpengurus-pengurus yang khusus melakukan pembinaan ter-sebut. Dengan demikian perlu dipikirkan di unit organisasiDJBC ada satu bagian yang khusus menangani bimbinganmental dan spiritual yang salah satu tugasnya mengelola mas-jid/musholla, sehingga dapat bekerja secara fokus, konsistendan berkesinambungan,” tandas Azis.

UPZ. DKM Baitut Taqwa kini bekerjasama dengan BAZNAS dalammengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infaq dan shadaqah.

SEKRETARIAT

adi

WBC/ATS


Assalamu’alaikum Wr. Wb.Selamat pagi salam sejahtera

Saudara-saudara sekalianyang berbahagia,

ada hari ini, kita kembalimemperingati HariKeuangan untukmengenang sejarahpertama kali

terbitkannya Uang RepublikIndonesia, 61 tahun yang lalu.Peringatan ini bertepatandengan momen di-gulirkannyareformasi birokrasi DepartemenKeuangan. Seiring dengansemangat Sumpah Pemuda 28Oktober, dan dengansemangat persatuan, marilahkita berdoa dan berusahadengan keras untukmeningkatkan kinerja dan citrapositif Departemen Keuangan,dalam rangka membangunkembali kepercayaanmasyarakat kepada birokrasikita. Pada kesempatan ini,tidak lupa saya mengucapkanselamat hari raya Idul Fitri 1Syawal 1428 H, mohon maaflahir dan Batin.

Saudara-saudara sekalian,Seiring dengan berjalannya

program reformasi birokrasiDepartemen Keuangan, kitaperlu mengembangkansemangat kerja keras, ketelitian,keakuratan, efisiensi danefektifitas, serta memeliharaintegritas dan transparasi sertadisiplin tinggi didalammengelola keuangan Negara.Hal itu perlu agar tujuanbernegara kita yaitu mengeloladan memnfaatkan seluruhsumber daya nasional secaraoptimal untuk meningkatkankesejahteraan rakyat, dan sejalan dengan spirit Pancasila, yang kitaperingati tanggal 1 Oktober yang lalu dapat kita capai.

Tema peringatan Hari Keuangan tahun ini adalah sesuaidengan perioritas program kita, yaitu “Dengan ReformasiBirokrasi (Departemen Keuangan) Kita Bangun KepercayaanMasyarakat Melalui Peningkatan Kinerja, Pelayanan danPerbaikan integritas dan disiplin aparat.

Saudara-saudara yang saya hormati,Tugas Departemen Keuangan untuk menyelenggarakan

P

SAMBUTANMENTERI KEUANGAN

PADA PERINGATAN KE- 61 HARI KEUANGANTANGGAL 30 OKTOBER 2007



urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan Ne-gara, dari waktu ke waktu akan semakin kompleks dan men-datang. Tugas tersebut meliputi meningkatkan dan mengelolapendapatan negara, melakukan efisiensi dan efektifitasbelanja negara dengan azas manfaat dan berbasis kinerja,mengelola resiko dan beban pembiayaan anggaran danmengoptimalkan pengelolaan kekayaan Negara. Reformasibirokrasi di Departemen Keuangan dilakukan dengan mem-prioritaskan pada penataan dan penajaman fungsi organisasi,menyempurnaan business process dan peningkatan kualitassumber daya manusia (SDM) untuk dapat memperbaikilayanan masyarakat dan membangun kepercayaan publik.Reformasi birokrasi Departemen Keuangan merupakanproses yang berkesinambungan secara menyeluruh danterus menerus oleh seluruh jajaran dari tingkat paling atashingga tingkat pelaksana.

Dalam proses reformasi ini, disusun Analisa jabatan bagi ma-sing-masing jabatan dari Eselon I sampai dengan pelaksana.Analisa jabatan ini dilakukan dalam rangka meletakkan the rightperson in the right place, dan akan dilakukan evaluasi secaraberkala. Dalam tiap jabatan ada spesifikasi tanggung jawab danbeban kerja yang berbeda-beda. Ini pula yang menyebabkan se-tiap jabatan patut memperoleh penghargaan sesuai dengantingkat kesulitan, tanggung jawab serta resiko yang dihadapinya.

Selanjutnya, kepada publik dibuka akses untuk memperolehinformasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif, sementara ren-cana kerja dan pertanggungjawaban harus dilaporkan dan dike-tahui oleh masyarakat.

Saudara-saudara sekalian,Harus kita sadari, peran kita sebagai birokrat akan selalu

disorot oleh masyarakat, terutama didalam hal perbaikanpelayanan publik. Untuk itu kita dituntut untuk terus menerusmeningkatkan kualitas pelayanan kita kepada masyarakat.Menjawab tantangan itu, maka telah disusun suatu StandardOperating Procedure (SOP) di seluruh unit kerja DepartemenKeuangan. SOP bukanlah sekedar buku petunjuk pelaksana-an kerja, namun merupakan pedoman standar dan bagaima-na suatu pekerjaan harus dilakukan, yang harus diimplemen-tasikan secara konsisten dan dapat diakses serta dikontrololeh publik. Dengan demikian, masyarakat akan mendapat-kan kemudahan dan kepastian layanan publik, serta dapatpula turut mengawasi pelaksanaan dan berfungsinya birok-rasi di jajaran Departemen Keuangan. Dengan ini dandengan semangat keterbukaan dan trasparansi ini diharap-kan akan dapat dihilangkan unsur-unsur didalam birokrasiyang selama ini cenderung membebani dan merugikanmasyarakat seperti korupsi dan in efisiensi. Langkah-langkahyang kita laksanakan adalah meliputi menghilangkan matarantai pelayanan yang berbelit-belit, menghapus ekonomibiaya tinggi, mempercepat proses kerja, dan memanfaatkanteknologi didalam rangka otomasi administrasi danpelayanan, khususnya bagi unit kerja Departemen Keuanganyang merupakan ujung tombak bagi pelayanan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan layanan publik tersebut, makaditetapkan 35 SOP Layanan Unggulan di bidang perpajakan,kepabeanan dan cukai, penganggaran, perbendaharaan,pengelolaan aset negara dan pelayanan bidang pasar modaldan lembaga keuangan non bank. Sebagai langkah awal kitatelah meluncurkan Kantor Pelayanan Wajib pajak Besar atauLarge Taxpayer Office, kantor Pelayanan Wajib pajak Madyaatau Middle Taxpayer Office dan Kantor Pelayanan Wajibpajak Pratama atau Small Taxpayer Office dibidang pelayananpajak, Kantor Pelayanan Utama (KPU) yang modern di bidangpelayanan bea dan cukai merupakan suatu percontohan sertaLayanan Prima KPPN Percontohan di bidang perbendaharaannegara. Kantor-kantor tersebut diharapkan akan membericontoh bagi pelayanan dan pelaksanaan tugas yang memilikistandard yang tinggi serta efisien yang lebih baik.

Reformasi birokrasi hanya mampu memberi arti yang

kongkrit bagi masyarakat dan bangsa ini apabila kita mampumengubah perilaku dan cara berpikir dari para birokrat.Perubahan yang fundamental dan riel pada kultur birokrasiagar selalu berorientasi dan memprioritaskan padapeningkatan pelayanan publik dan penegakkan aturan yangkonsisten dan tidak pilih kasih, dan tentu ini membutuhkansewaktu proses dan waktu yang cukup panjang. Tidak adajalan lain bagi kita semua selain membuktikan bahwa adanyaperbaikan didalam cara kerja kita serta perbaikan integritasdan kinerja dari Departemen Keuangan sehingga reformasibirokrasi tidak hanya menjadi slogan dan bahan pidatosemata, apalagi masyarakat telah membaca bahwa jajaran diDepartemen Keuangan telah mendapat kenaikan tingkatpendapatan.

Tugas dari kita adalah membuktikan bahwa beban terse-but yang ditanggung dengan uang rakyat akan memberikanhasil yang nyata bagi bangsa dan masyarakat dalam bentukpelayanan yang lebih baik dan tingkat kepercayaan yangtinggi karena dijalankan oleh birokrasi yang bersih dan memi-liki integritas kompeensi dan disiplin yang tinggi

Secara khusus saya ingin ucapkan selamat dan berterima-kasih kepada Tim Reformasi Birokrasi di Departemen Keuanganyang telah bekerja dan dedikasi untuk menyusun program refor-masi birokrasi. Program reformasi birokrasi ini masih merupakanawal dari langkah kita bersama untuk membuktikan bahwaIndonesia mampu memiliki birokrasi yang patut dibanggakan.Progran reformasi ini akan bisa berjalan baik dan efektif apabiladidukung oleh seluruh pihak baik pada jajaran atasan danterutama pada tingkat pelaksana. Oleh karena itu, sayamenginstruksikan kepada seluruh jajaran Departemen Keuanganagar selalu aktif menjalankan program reformasi birokrasi yangberintikan pada perubahan sikap dan budaya kerja kita menujukepada yang lebih baik lagi. Hari ini kita wajib melanjutkanperjuangan dari para pahlawan untuk mencapai cita-cita pendirianbangsa kita yang sekaligus juga kita peringati bersama-samadengan Hari Pahlawan tanggal 10 Nopember mendatang.

Dalam rangka Peringatan Hari Keuangan kali ini, kitapatut berbangga kepada salah satu pendahulu kita, yaitu Mr.A.A. Maramis, Menteri Keuangan dalam kabinetPemerintahan Darurat RI, yang pada hari ini akan diberikanpenghargaan oleh MURI (Museum Rekor-dunia Indonesia)sebagai Menteri Keuangan yang pertama kali menandatangai15 Oeang Republik Indonesia (ORI). Penghargaan tersebutakan diserahterimakan kepada keluarga besar (alm). Mr. A.A.maramis setelah acara ini.

Saudara-saudara sekalian,Sebelum mengakhiri sambutan ini, atas nama Departemen

Keuangan dan atas nama pribadi, saya juga menyampaikanselamat kepada saudara-saudara yang pada hari ini memperolehPenghargaan Satyalencana Karya Satya, maupun yangmemperoleh Piagam Penghargaan Pensiun. Terima kasih atasloyalitas dan integritas, serta kerja keras dan dedikasi yang telahsaudara-saudara sumbangkan kepada Departemen Keuangan.Semoga hal ini dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Akhir kata, saya ucapkan selamat hari ulang tahun padaDepartemen Keuangan yang ke-61. Semoga Allah SWTsenantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua dalammelaksanakan pengabdian kepada bangsa dan negaraIndonesia yang kita cintai bersama.

Sekian dan terima kasih

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, 30 Oktober 2007Menteri Keuangan

Ttd

Sri Mulyani Indrawati.

SEKRETARIAT


UPACARA HARI KEUANGAN NASIONAL KE-61Hari Keuangan Nasional ke-61 untuk mengenang sejarah pertama kalinya diterbitkan Uang Republik Indonesia diperingati dengan menggelar

upacara bendera yang dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pada 30 Oktober 2007, di halaman Departemen KeuanganLapangan Banteng Jakarta Pusat (Foto 1).

Seperti tahun sebelumnya, pelaksanaan tugas upacara tahun ini kembali didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC),diantaranya sebagai Komandan Upacara, Ajudan Pembina Upacara, Pengibar Bendera Merah Putih, Pembacaan Naskah Pancasila, Pembukaan UUD45, serta Naskah Mengenang Detik-detik Beredarnya Uang Republik Indonesia, dan dengan diiringi Marching Band Bea Cukai Bina Caraka (Foto 2).

Dalam upacara tersebut Menkeu menyerahkan penghargaan kepada empat Kantor Pelayanan Percontohan (KPP) terbaik tahun 2007. KantorPengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe A3 Merak yang tampil sebagai pemenang ketiga, menerima penghargaan yang diberikan olehMenkeu kepada Kepala KPPBC Merak, Iskandar (Foto 3). Upacara Hari Keuangan tahun ini yang bertemakan Dengan Reformasi Birokrasi (DepartemenKeuangan), Kita Bangun Kepercayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Kinerja, Pelayanan dan Perbaikan Integritas Aparat”, dihadiri pejabat eselon I,II, III dan IV dilingkungan Departemen Keuangan serta para undangan lainnya.

Usai upacara bendera, di ruang Graha Sawala, MURI (Musium Rekor Indonesia) memberikan penghargaan kepada A.A. Maramis sebagai otoritaskeuangan pertama yang menandatangani 15 mata uang Oeang Republik Indonesia (ORI) terbitan 1945 - 1947. Jaya Suprana dari MURI menyerahkanpenghargaan kepada Menkeu yang kemudian meneruskannya kepada keluarga (alm.) A.A. Maramis (Foto 4 & 5). A. A. Maramis adalah MenteriKeuangan Kabinet I RI sebagai pemrakarsa dan penandatangan uang atau alat bayar yang sah pertama RI pada tanggal 17 Oktober 1945 yang beredarmulai tanggal 30 Oktober 1946.

Tampak dalam gambar, ramah tamah Menkeu Sri Mulyani dengan tamu undangan diantaranya mantan Menteri Keuangan Ali Wardhana,Widjojonitisastro, wartawan senior Rosihan Anwar, serta tokoh masyarakat Des Alwi (Foto 6) ats

1

2 6 3

4 5


awasan pabean yang didalamnya juga terdapat tempatpenimbunan sementara (TPS), hingga saat ini khusus-nya di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayan-an Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe A1 Soekarno-Hatta,memang memiliki jumlah yang cukup banyak, lebih dari

itu jumlah TPS yang ada pun kini tersebar dimana-mana.Untuk menertibkan TPS berada dalam satu kawasan pa-

bean di wilayah bandara ini, maka sesuai dengan PerMenkeunomor P-70/PMK.04/2007 tentang kawasan pabean dan tem-pat penimbunan sementara, akan dilakukan penataan sede-mikian rupa sehingga para TPS ini berada dalam satu daerahpabean dengan tujuan untuk lebih mempermudah prosespengawasan dan pelayanannya.

Menurut Kepala KPPBC Tipe A1 Soekarno-Hatta, RahmatSubagio, jumlah TPS dalam satu kawasan pabean di bandaraSoekarno-Hatta saat ini di bagi menjadi dua lini. Lini pertama ter-dapat delapan perusahaan, sedangkan lini kedua terdapat 24perusahaan. “Dengan berlakunya PerMenkeu tersebut, maka ka-wasan pabean di bandara Soekarno-Hatta perlu disesuaikan ter-utama untuk gudang-gudang domestik yang bercampur dengangudang internasional, dimana gudang-gudang impor, eksporakan dijadikan kawasan pabean, sedangkan gudang domestikharus keluar dari kawasan pabean,” tutur Rahmat Subagio.

RENCANA PENATAANUntuk penataannya Rahmat menjelaskan, akan mencoba

untuk merelokasi gudang-gudang domestik ke lokasi sendiri,sementara untuk TPS yangberada di kawasan pergu-dangan Soewarna Busi-ness Park akan dikelompok-kan dan dipisahkan antaragudang TPS (gudangekspor/impor) dan gudangdomestik. Sehingga nanti-nya kawasan pergudanganSoewarna Business Parkterpisah antara gudangyang diperuntukkan seba-gai TPS dengan gudangyang diperuntukkan seba-gai gudang domestik/gudang umum.

Sementara itu menurutKepala Kantor WilayahDJBC Banten, Iswan Ram-dana, Penataan kawasanpabean di bandara bertuju-an agar bandara Soekarno-Hatta benar-benar memilikikawasan pabean yang

tertib dan berada dalam satu wilayah sehingga pengawasanmaupun pelayanannya dapat lebih efektif dan efisien.

Selain itu menurutnya, dengan adanya PerMenkeutersebut, juga bertujuan untuk penertiban TPS yang saat inilokasinya tidak tertata dengan baik, hal ini pula yang padadewasa ini banyak yang dijadikan alasan pengusaha untukmengajukan permohonan pembuatan kawasan pabean yangsebenarnya mereka hanya ingin menjadikan tempat tersebutsebagai TPS.

Karena menurutnya, secara teknis sangat tidak memung-kinkan dalam satu daerah terdapat banyak kawasan pabean,selain itu mengenai luas kawasan pabean juga seyogyanyaada standar nilai minimum sehingga tidak sembarang tempatdengan luas yang minim dapat diajukan sebagai kawasanpabean.

“Terkait dengan masih adanya gudang domestik yang ber-dampingan dengan gudang ekspor impor, apabila haltersebut bersifat sementara tidak menjadi persoalan, yangpenting sejauh barang-barang tersebut tidak tercampur dantidak berada pada satu gudang serta dapat diawasi. Jadikami tidak ingin menyusahkan pengusaha, namun mencobauntuk menata apa yang sebenarnya diharapkan sebagai ka-wasan pabean,” jelas Iswan Ramdana.

Akan hal tersebut juga diamini oleh Rahmat Subagio, me-nurutnya kondisi gudang yang berdekatan hingga saat inimemang hampir dikatakan tidak ada permasalahan yang ber-arti, walaupun ada beberapa TPS yang lokasinyabersebelahan dengan gudang domestik, namun hal tersebutmasih bisa diawasi, mengingat lokasinya berada dekatdengan KPPBC Soekarno-Hatta.

“Untuk itu, pola pengawasan yang selama ini kami laku-kan adalah dengan menempatkan pegawai KPPBC Soekar-no-Hatta untuk melakukan pengawasan secara berkesinam-bungan terhadap gudang domestik yang lokasinyabersebelahan dengan gudang TPS,” kata Rahmat Subagio.

KPPBC Soekarno-Hatta menurut Rahmat Subagio akanmulai mencoba untuk merelokasi gudang-gudang domestikke lokasi tersendiri, sementara untuk TPS yang berada dikawasan pergudangan Soewarna Business Park akandikelompokkan dan dipisahkan antara gudang TPS (gudangekspor/impor) dengan gudang domestik.

SOEWARNA MEMILIKI BEBERAPA TPS INDEPENDENSementara itu menurut Senior General Manager

Soewarna Business Park, Ishak Chandra, pihak Soewarnasangat mendukung dengan adanya kebijakan PerMenkeutersebut, karena pada umumnya kebijakan yang dikeluarkanoleh pemerintah bertujuan untuk kebaikan dan kelancaranusaha para pengusaha.Memang pada awalnya di-rasakan sangat tidakmemungkinkan, mengingatdalam daerah pabean diSoewarna bukan hanya di-tempati oleh beberapaTPS, tapi juga ada bebera-pa gudang domestik yanglokasinya sangat berdekatan.

“Setelah kami berkon-sultasi dengan pihak DJBCdan instansi terkait lainnya,maka kami telah memutus-kan untuk menetapkan da-erah mana saja yang akandijadikan kawasan pabeandengan memberikan batas-an-batasan yang sangatjelas, sementara itu untukgudang domestik yang ma-sih ada di daerah tersebut,kami juga telah membicara-kannya dengan para peng-

KAWASAN PABEANDI BANDARA SOEKARNO-HATTA

SIAP DITATA

ISWAN RAMDANA. Dengan batasanyang jelas, gudang domestik dapatberdekatan dengan TPS.

RAHMAT SUBAGIO. Dengan adanyaPerMenkeu nomor P-70/PMK.04/2007,kawasan pabean di bandara Soekarno-Hatta perlu penataan kembali.

Dengan dikeluarkannya PeraturanMenteri Keuangan Nomor P-70/PMK.04/

2007 tentang kawasan pabeandan tempat penimbunan sementara,

maka untuk kawasan pabean di bandaraSoekarno-Hatta akan ditertibkansesuai dengan peruntukannya.

Penertiban ini juga telah disetujui parapengusaha yang sementara ini

meminta waktu untuk penataannya.

K

KEPABEANAN

WBC/ATS WBC/ATS


usaha tersebut dan kami telah meminta waktu untuk merelo-kasinya mengingat waktu sewa mereka masih cukuppanjang,” jelas Ishak Chandra.

Satu hal yang juga masih terkendala oleh Soewarna,yaitu adanya beberapa perusahaan besar yang sudahmemiliki TPS dalam kawasan gudang mereka atau yangdisebut de ngan TPS independen. Untuk hal tersebut Ishaksudah meminta kebijakan kepada DJBC untuk tetapmenerimanya karena perusahaan-perusahaan besar yangmemiliki daerah pabean independen tersebut hingga kinitidak menyulitkan DJBC dalam melaksanakan pengawas-an maupun pelayanannya.

Dengan kondisi tersebut menurut Commercial Leasingmanager Soewarna, Michael Hendra, pihaknya dapat mema-hami apa yang diinginkan oleh DJBC dalam penataan daerahpabean sesuai dengan PerMenkeu tersebut, dan DJBC jugatidak langsung serta merta menetapkan sesuai dengan aturanyang ada. Khusus untukTPS independen yang adadi Soewarna BusinessPark, DJBC telah bertindakarif dengan tetap menerimakeberadaannya sehinggapara pengusaha pun mera-sa sangat terbantu dan ter-layani dengan baik.

“Satu hal yang kiranyaperlu mendapat perhatiandari DJBC, adalah waktusosialisasi dengan waktupenerapan sangat berde-katan sekali, sehingga kamimerasa sangat terburu-buru. Namun dengan jalin-an komunikasi yang baikantara pihak kami denganDJBC, kami pun diberikanmasa tenggang untukpenerapan secara penuhPerMenkeu tersebut,” tan-das Michael.

ISHAK CHANDRA. Saat ini masih adagudang domestik yang berdekatandengan TPS

SOEWARNA BUSINESS PARK. Telah menentukan kawasan pabean denganbatas-batas yang ditentukan.

etelah sempatmenimbulkankebingungandi kalanganPengusaha

Pengurusan Jasa Kepa-beanan (PPJK) menyang-kut batas waktu regis-trasi PPJK, DirektoratJenderal Bea dan Cukaimengeluarkan kebijak-an melalui surat yangditandatangani oleh Dir-jen Bea dan Cukai me-ngenai pelayanan PPJKyang belum memilikiNomor Pokok PPJK ba-ru yang ditujukan kepa-da Kepala Kantor pela-yanan Utama (KPU)dan para Kepala KantorPengawasan dan Pela-yanan Bea Cukai(KPPBC) seluruh Indo-nesia. Menurut DirekturJenderal Bea dan Cukai Anwar Suprijadi, kebijakan yangdimaksud yaitu mengenai registrasi PPJK yang tidakhanya dibatasi sampai 17 Oktober 2007, melainkanberkelanjutan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Pernyataan tersebut disampaikan Anwar Surijadi pada24 Oktober 2007 lalu di KPU Bea dan Cukai Tanjung Priokkepada Dewan Pengurus Wilayah (DPW) GabunganForwarder dan Ekspedisi (Gafeksi) wilayah Jakarta,Dewan Pelabuhan Indonesia (Depalindo) yang dihadirioleh Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai HeryKristiono, Kepala KPU Agung Kuswandono, Pjs DirekturTeknis Kepabeanan Joko Wiyono dan juga pers.

Pernyataan tersebut sekaligus mengklarifikasipemberitaan yang menyebutkan, PPJK yang tidakmelakukan registrasi sampai 17 Oktober 2007 tidak akandilayani kegiatan kepabeanannya dan tidak dapatmelakukan kegiatan registrasi.

Menurut Anwar, yang ada saat ini selain PPJK yang telahmelakukan registrasi dan telah mendapat Nomor Pokok PPJK(NP-PPJK) baru yang bisa melakukan kegiatankepabeanannya, PPJK yang sudah melakukan registrasisebelum tanggal 17 Oktober 2007 namun belum memiliki NP-PPJK baru karena belum mendapat keputusan atau ditolakselain alasan existence (keberadaan) dan juga responsibility,maka PPJK tersebut masih dapat beroperasi denganmenggunakan nomor pokok yang lama sampai dengan 31Desember 2007 dan menyesuaikannya dengan jangka waktujaminan sesuai dengan ketentuan yang lama.

SAMPAI WAKTU YANG TIDAKTERBATAS

REGISTRASIPPJK

Masalah kelancaran arus barangkeluar masuk pelabuhan

Tanjung Priok sebelum dan sesudahIdul Fitri, tidak berhubungan dengan

proses registrasi PPJK.

S

ANWAR SUPRIJADI. Penolakanregistrasi menurut Anwar lebihdikarenakan pada PPJK yang tidakmenyelenggarakan pembukuansesuai prinsip akuntansi Indonesiadan pengisian data yang tidak benaratau tidak lengkap

DOK. SOEWARNA

DOK. PRIBADI

WBC/ATS

adi


Sedangkan bagi PPJK yang ditolak registrasinya karena alasantadi atau tidak melakukan registrasi sampai 17 Oktober 2007, tidakdapat dilayani kegiatan kepabeanannya, namun dapat mengajukanregistrasi baru untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuanyang berlaku. Jumlah PPJK yang telah melakukan registrasi hingga 17Oktober 2007 berjumlah 1167 dengan rincian status proses hingga 22Oktober 2007 yaitu; 482 registrasi diterima, 238 dalam proses analisadi Kantor Pusat DJBC, 262 dalam proses penelitian lapangan yangdilakukan di Kanwil DJBC dan 185 registrasi ditolak (berdasarkan datapada website DJBC jumlah PPJK yang telah mendapatkan NPPJKhingga 20 Nopember 2007 mencapai 849 PPJK).

Penolakan registrasi menurut Anwar lebih dikarenakan PPJK tidakmenyelenggarakan pembukuan sesuai prinsip akuntansi Indonesia danpengisian data yang tidak benar atau tidak lengkap. Sedangkan sampai7 November 2007, PPJK yang melakukan registrasi sebanyak 1192.

SAMBUTAN POSITIF PENGUSAHA.Ketua DPW Gafeksi wilayah DKI Jakarta Sjukri Siregar pada

pertemuan tersebut menyambutgembira kebijakan tersebut, mengi-ngat saat ini PPJK yang ada diIndonesia sebagian besar berbentukUsaha Kecil Menengah (UKM) yangharus dibina pemerintah, sehinggakalau proses registrasi tidak diper-panjang berdampak pada penutupanusaha dan terjadi pengangguran. Iapun sepakat dengan adanyaregistrasi ini maka PPJK nakal akantersingkir.

Ketua Depalindo Toto Dirgan-toro pada kesempatan tersebutmengamini pernyataan Sjukri ter-sebut. Dengan adanya kebijakantersebut, maka importir produsenyang menggunakan PPJK diberikepastian usahanya tidak tergang-gu dengan adanya registrasi PPJKtersebut, mengingat saat ini masihbanyak importir produsen yangmenggunakan jasa PPJK dalam me-lakukan pengurusan impor barang.

Untuk kemudahan bagi importirprodusen lanjut Toto, pihaknya me-nyarankan agar importir produsenmengajukan Pertukaran DataElektronik (PDE) melalui PT EDIselaku penyedia jasa pertukaran

data elektronik untuk bisa langsung on-line dengan bea cukaisehingga tidak harus melalui PPJK, sehingga bisa memudah-kan dan mempersingkat waktu dan memperlancar usaha,”Apalagi kalau memiliki PPJK, tentunya pelayanan akan lebihbaik lagi”,ujar Toto.

ARUS BARANG DI TANJUNG PRIOK LANCAR.Pertemuan tersebut juga mengklarifikasi pemberitaan lain

yang mengatakan telah terjadinya kongesti di pelabuhan TanjungPriok. Menurut Anwar Suprijadi, kelambatan kelancaran arus ba-rang keluar masuk pelabuhan Tanjung Priok sebelum dan sesu-dah Idul Fitri, tidak berhubungan dengan proses registrasi PPJK,melainkan karena adanya kebijakan pemerintah yang membatasipengangkutan barang non konsumsi dalam hal ini sembako,yang berdampak pula pada berkurangnya aktivitas industri danaktivitas buruh pelabuhan selama lebaran dan lain-lain.

Yard Occupancy Ratio (YOR) atau rasio keterisianlapangan kontainer terhadap jumlah kotainer yang ada diPelabuhan Tanjung Priok pada 20 Oktober 2007 lanjut Anwarmencapai 75 sampai 80 persen,”Kalau terjadi kongesti, makaYOR-nya mencapai 85 sampai 90 persen,”ujar Anwar

Hal senada juga disampaikan oleh Sjukri Siregar,menurutnya penumpukkan kontainer di Tanjung Priok terjadikarena belum siapnya armada pengangkut untuk beroperasidi Pelabuhan Tanjung Priok mengingat masih banyaknyaawak kendaraan yang masih libur selain adanya peraturandari Menteri Perhubungan mengenai angkutan berat di masalebaran tidak boleh beroperasi pada H-4 sampaiH+1,”Secara full kegiatan pengangkutan di Tanjung Priokbaru efektif tanggal 22 Oktober dan tidak ada hubungannyadengan kelambatan di di KPU,”ujar Sjukri.

Cuti bersama tidak mengurangi aktivitas pelayanan danpengawasan di KPU Tajung Priok. Menurut Kepala KPUTanjung Priok Agung Kuswandono, hingga tanggal 23Oktober 2007, jumlah Pemberitahuan Impor Barang (PIB)yang masuk melalui KPU mencapai 1500-an dan sudahkembali normal. Pada saat sebelum dan sesudah lebaranlanjut Agung, pihaknya siaga dan mendirikan posko 24 jamguna memperlancar arus barang. “Kita juga kerja sepertibiasa sampai jam 5 sore dan ada posko 24 jam sejak tanggal17 hingga 19 Oktober 2007. Namun arus barang baik masukmaupun keluar ketika itu juga rendah,”terang Agung.

POSKO REGISTRASI. Yang berada di KP-DJBC siap membantu kelancaranregistrasi.

REGISTRASI PPJK. Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi didampingi pejabat eselon II dan III yangberkaitan dengan registrasi PPJK menyampaikan kepada Gafeksi, Depalindo dan pers mengenai batasregistrasi PPJK yang berkelanjutan sampai waktu tidak terbatas.

WBC/ATS

KEPABEANAN

WBC/ATS

zap


emerintah pada 19 November 2007, melakukan uji cobaawal sistem National Single Window (NSW) di KantorPusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (KP-DJBC),Jakarta. Uji coba NSW ini untuk sementara barumelibatkan dua instansi yaitu Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai (DJBC) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan(BPOM) serta sepuluh importir penerima fasilitas jalur prioritasyang bergerak dibidang impor makanan,minuman dan obat.

Uji coba sekaligus soft launching official website IndonesiaNSW dihadiri oleh Dirjen DJBC Anwar Suprijadi, SekretarisPelaksana NSW Eddy Putra Irawadi, Dirjen Perdagangan LuarNegeri Dyah Maulidia, dan beberapa perwakilan dari instansiterkait seperti Badan POM, Badan Karantina Pertanian, BadanKarantina Ikan, dan instansi terkait lainya.

Acara tersebut mengujicobakan pengiriman dan pemrosesandata elektornik melalui web service gateway antara in-housesystem yang ada di DJBC dalam hal ini Kantor Pelayanan Utama(KPU)Bea dan Cukai Tanjung Priok dengan in-house systemyang ada pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).Sekretaris tim NSW Eddy Putra Irawadi mengatakan, uji cobaawal ini merupakan langkah awal dan persiapan sebelumdilakukannya implementasi tahap kesatu sistem NSW di Indone-sia yang melibatkan berbagai instansi pemerintah pada akhir

Desember 2007 hingga akhir Maret 2008, dimana sesuai denganjadwal dan tahapan yang telah disepakati oleh negara anggotaASEAN, enam negara anggota ASEAN harus sudah mulai mene-rapkan sistem NSW pada akhir tahun 2007.

Masih menurut Eddy, pada uji coba NSW, dua instansi terse-but yaitu DJBC dan BPOM telah melakukan proses pertukarandata dengan menggunakan data-data yang sebenarnya dan bu-kan lagi data yang sifatnya dummy,dimana pada in-house systemmilik DJBC terdapat dua sistem dengan platform yang berbedayaitu in-house sistem milik DJBC dan in-house sistem milikBPOM yang berjalan secara paralel. Begitu juga dengan BPOM,yang sejak dimulainya ujicoba NSW sudah mulai diberlakukanproses keputusan perijinan yang diterbitkan dalam bentuk dataelektronik melalui proses otomasi pada in-house system BPOM.

Terlibatnya beberapa instansi pemerintah dalam sistem NSW,selain digunakan untuk membangun sistem elektronik yangterintegrasi, juga dapat dimanfaatkan sebagai forum bersamasemua instansi pemerintah dalam memecahkan dan mencarisolusi atas berbagai macam persoalan dan permasalahan ditingkat kebijakan, misalnya mengenai kejelasan dan kesamaanpersepsi atas larangan dan pembatasan (tata niaga) berbagaikomoditi impor antara semua instansi pemerintah terkait.

“Salah satunya (solusi.red) adalah dengan penerapan riskmanagement dalam layanan perijinan, dimana importir jalur prio-ritas nantinya tidak hanya akan diperlakukan “istimewa” pada saatcustoms clearance di DJBC, tapi juga akan menjadi priority clientpada pengurusan perijinan di semua instansi pemerintah,”paparHerry Kristiono selaku Ketua Satuan Tugas Teknologi InformasiNSW ketika memaparkan sistem NSW yang di uji cobakan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Anwar Suprijadi mengata-kan, pihaknya sebagai pihak yang ditunjuk untuk menjalankan

KONFERENSI PERS. Para pemimpin dari instansi yang terlibat dalam NSW memberikan penjelasan mengenai NSW

INDONESIA SIAP JALANKAN SISTEMNATIONAL SINGLE WINDOW

Indonesia telah mampu membangunsuatu otomasi sistem yang

terintegrasi dalam proses pelayananpublik, dan sekaligus menunjukkan

komitemen Indonesia terhadapkesepakatan ditingkat regional ASEAN

P

WB

C/A

TS


NSW, telah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-33/BC/2007 tentang Pelaksanaan ujicoba sistem NSW pada KPUTanjung Priok, yang pada intinya mengatur mengenai Tata KerjaPelayanan Dokumen Elektronik dan penetapan peserta ujicobaawal sistem NSW yang berasal dari importir jalur prioritas.

Setelah ujicoba ini diberlakukan, secara bertahap setiap ming-gunya akan dilakukan penambahan instansi pemerintah yang ikutbergabung kedalam sistem NSW. “Beberapa yang sudah siap dansesuai dengan jadwal yang terdapat pada blueprint yaitu DJBC,Badan POM, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Badan KarantinaPertanian dan Pusat Karantina Ikan. Dengan demikian pada imple-mentasi tahap kesatu akhir Desember 2007 lima instansi pemerin-tah tersebut terhubung dengan sistem NSW,” terang Anwar.

Untuk mendukung keberhasilan tim penerapan sistem NSW,terutama pada saat implementasi tahap kesatu pada akhirDesember hingga Maret 2008 nanti, tim NSW sedang merumus-kan konsep layanan informasi bersama yang ditujukan untukmenjadi media komunikasi dan konsultasi dalam menghadapidan menyelesaikan semua permasalahan, kendala dan hambat-an yang mungkin terjadi dalam proses ekspor dan impor. Untuktahap ujicoba, disepakati akan menggunakan Client Coordinatorpada KPU sebagai front desk dari layanan tersebut.

Dengan adanya NSW, maka Indonesia telah mampu memba-ngun suatu otomasi sistem yang terintegrasi dalam proses pela-yanan publik, dan sekaligus menunjukkan komitemen Indonesiaterhadap kesepakatan ditingkat regional ASEAN. “Selain itu yangpaling penting adalah untuk menjawab tuntutan kebutuhan dankepentingan nasional kita (Indonesia.red) dalam rangkameningkatkan pelayanan dan pengawasan atas lalu lintas eksporimpor,”ujar Anwar kembali.

SITUS RESMI NSWKetika ditanya dasar hukum mengenai pertukaran data elek-

tronik yang terdapat pada NSW, Anwar memaparkan, timpersiapan NSW masih menunggu keluarnya peraturan presiden(Perpres) yang mengatur mengenai aspek legal penggunaandata elektronik dalam layanan publik ekspor impor,sambilmenunggu disetujuinya Rancangan Undang-Undang Informasidan Transaksi Elektoronik.

“Karena kebijakan ini (pertukaran data elektronik) berkaitandengan kegiatan kepabeanan, maka kita akan mengacu padaUndang-Undang Nomor 17 tahun 2006 (UU No17/2006) tentangKepabeanan, disitu (UU No.17/2006.red) ada aturan mengenaipertukaran data elektronik yang berkaitan dengankepabeanan,”papar Anwar.

Mengenai sanksi jika terdapat penyalahgunaan pertukar-an data elektronik terutama yang berhubungan dengankepabeanan, Anwar mengatakan akan ditindak dengan UUNo.17/2006. Namun apabila berkaitan dengan tindak pidanaekonomi, mestinya akan mengacu pada tindakan yang me-

ngacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Mengenai dasar hukum pertukaran data elektonik yang

berhubungan dengan NSW, Joko Agung dari DepartemenKomunikasi dan Informasi yang hadir pada acara tersebutmengatakan, Perpres tersebut tidak dimaksudkan untukmengganti Undang-Undang tentang Informasi dan TransaksiElektoronik yang kini pada tahap final pembahasan di DPR.Dasar hukum yang dikeluarkan melalui Perpres merupakan suatustatus hukum atau keabsahan informasi elektronik dan transaksielektronik dalam konteks NSW, dimana dalam Perpres tersebutdiatur mengenai portal NSW, penanggung jawab portal dan parainstansi terkait, pengguna portal, kewajiban, tanggung jawab danjuga keamanannya.

“Mengenai sanksi memang tidak diatur dalam Perpres, kare-na ini merupakan suatu payung hukum dalam rangka menjalan-kan NSW di Indonesia sampai keluarnya Undang-Undang me-ngenai informasi dan transaksi elektronik,”ujar Joko.

Pada acara uji coba NSW yang berbasis pada teknologiinformasi, Tim persiapan NSW meluncurkan situs resmi NSWyang akan digunakan dalam penyampaian informasi kepadapublik terkait dengan penerapan sistem NSW di Indonesiadengan alamat http://www.nsw.or.id. Eddy Putra Irawadi kembalimenjelaskan, dengan adanya situs resmi tersebut, diharapkansemua pihak yang terkait dengan lalu lintas barang impormaupun ekspor dan semua calon pengguna sistem NSW, akanmendapatkan informasi yang lengkap dan jelas tentang berbagaihal dan perkembangan terakhir mengenai pembangunan danpenerapan sistem NSW di Indonesia serta perkembanganpenerapan ASEAN Single Window.

Susiwiyono selaku Wakil Ketua Satuan Tugas TeknologiInformasi NSW pada acara tersebut memaparkan, situs NSWyang diluncurkan pada soft launching, untuk sementara hinggapada tahap implementasi tahap kesatu, hanya akan digunakanuntuk layanan penyampaian informasi dan media komunikasidengan publik, guna menjelaskan semua permasalahan yangterkait dengan penerapan sistem NSW.

“Pada saat implementasi tahap kesatu nanti, diharapkan akansepenuhnya menjadi portal nasional untuk layanan publik secaraelektronik yang terintegrasi dan direncakanan akanmenggunakan alamat situs http://www.insw.go.id,” ujarnya lagi.

Dalam kesempatan pemaparan mengenai situs NSW,Susiwiyono mengatakan, situs tersebut dalam proses percobaan,mengalami kendala akibat adanya serangan hacker yangberusaha untuk merusak situs tersebut. Namun dengan berbagaiupaya lanjut Susiwiyono, serangan tersebut dapat diredamdengan berbagai macam cara sehingga dapat digunakan padasaat dilakukannya acara launching NSW.

“Kami dari tim, terus berupaya untuk selalu meningkatkankeamanan situs tersebut dan terus memantau jangan sampaisitus tersebut diserang,” ujar Susiwiyono

UJI COBA NSW. Dirjen Bea Cukai Anwar Suprijadi bersama SekretarisTim NSW Eddy Putra Irawadi ketika mencoba situs NSW

WEBSITE INSW. Untuk sementara hanya akan digunakan untuk layananpenyampaian informasi dan media komunikasi dengan public

FOTO-FOTO WBC/ATS

KEPABEANAN

zap


JAKARTA. Badan Pelaksana Olah Raga Departemen Keuangan (Depkeu) RI pada 28 Oktober 2007 menyelenggarakan gerak jalan santai bagi keluargabesar di lingkungan Depkeu. Acara gerak jalan dalam rangka memperingati Hari Keuangan ke-61, dibuka oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawatididampingi Menko Perekonomian, Boediono, ditandai dengan pengangkatan bendera start (gambar kiri). Gerak jalan yang diikuti seluruh pejabat eselon I,II, III, IV dan karyawan-karyawati dilingkungan Depkeu, menempuh jarak 5 km dengan rute Depkeu - Istana Negara – Kedubes Amerika – Stasiun Gambir –Kantor Pertamina – dan kembali ke gedung Depkeu. Usai gerak jalan, acara dilanjutkan dengan pertandingan voli persahabatan antara Menkeu Sri MulyaniIndrawati berserta staf eksekutif dilingkungan Depkeu dengan tim voli Forkem (Forum Komunikasi Ekonomi Moneter). Tampak pada gambar kanan fotobersama Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta staf eksekutif sebelum bertanding.

JAKARTA. Untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota,Dharma Wanita Persatuan Keluarga Besar DJBC Kantor Pusatdan sekitarnya mengadakan acara halal bihalal di Auditoriumgedung B, pada 7 November 2007. Acara diisi denganpembacaan ayat suci Alqur’an dan dilanjutkan dengan kata-kata sambutan dari Ketua penyelenggara Ny. Kusdirman danKetua Dharma Wanita Persatuan DJBC Ny. Anwar Suprijadi.Setelah itu dilanjutkan dengan ceramah siraman rohanidibawakan oleh Ustadz. Syahrulsyah (juri dalam acara Pidacildi Lativi). Hadir dalam acara tersebut Ny. Permana Agung, Ny.Eddy Abdurrachman, Ny. Rachmat Malik (Yayasan Kesejahte-raan Pensiunan Bea dan Cukai), Ny. Syahrir Djamiluddin, Ny.Toto Sugiatno Samingan. Acara diakhiri dengan semua jajaranDharmawanita Persatuan DJBC Kantor Pusat memberi ucapanMinal Aidin Walfaidzin kepada Ny. Anwar Suprijadi.

MALANG. Pada 29 Oktober 2007 Tim Futsal Kantor WilayahDJBC Jawa Timur II mengikuti pertandingan futsal antarinstansi Departemen Keuangan, yang diselenggarakan olehKanwil Ditjen Pajak III Malang dalam rangka menyambut HariKeuangan ke-61. Dalam pertandingan yang disaksikanlangsung oleh Kakanwil DJBC Jatim II C.F Sidjabat besertastaff, tim futsal Kanwil DJBC Jatim II tampil sebagai juarapertama setelah mengalahkan dua tim yaitu tim futsal KanwilDJP III Malang dengan skor 5-3, serta tim futsal KPPN(gabungan) Malang dengan skor cukup telak 9-2. Tampak padagambar, tim futsal Kanwil DJBC Jawa Timur II bersama Pjs.Kabag Umum Arwansyah (tengah, baju safari) dan KepalaSeksi Fasilitas Kepabeanan Zulkifli Syah (berdiri memakaijaket, kedua dari kanan) serta kapten tim Marlon Wongkar(seragam no.10). Kiriman KPPBC Malang

SEPUTAR BEACUKAIWBC/ATS

WBC/ATS

FOTO : KIRIMAN s


BALIKPAPAN. Pada 24 Oktober 2007 bertempat di KPPBC Tipe A3 Balikpapan diadakan acara Halal bi Halal sebagai rasa syukur setelah berhasilselama sebulan penuh menjalani ibadah puasa dibulan Ramadhan. Acara ini juga sebagai wujud silaturahmi antar pegawai dilingkungan KPPBC Tipe A3Balikpapan setelah satu minggu lebih menikmati libur untuk merayakan lebaran. Acara yang diselenggarakan secara sederhana ini dibuka oleh sambutanKepala KPPBC Tipe A3 Balikpapan, Taryono Ekso Wardoyo kemudian dilanjutkan dengan ceramah oleh Ustadz Mayor (TNI AD) Drs. Sholehuddin Siregar,MM. Acara serasa makin lengkap dengan dilaksanakannya sholat Dzuhur berjamaah dan makan siang bersama di KPPBC Tipe A3 Balikpapan. Tampakpada gambar, Ustadz Mayor (TNI AD) Drs. Sholehuddin Siregar, MM menyampaikan ceramahnya dan Kepala Kantor Taryono yang tengah bersalam-salaman dengan semua jajarannya di KPPBC Tipe A3 Balikpapan. Muqsith Hamidi, Balikpapan.

JAKARTA. Keluarga besarKPU Bea dan Cukai TanjungPriok menyelenggarakan acarahalal bi halal bersama seluruhpejabat dan pegawai padaRabu 24 Oktober 2007 di AulaLantai 5 Gedung Induk KPU Jl.Pabean No. 1 Tanjung PriokJakarta Utara. Acara tersebuttermasuk rangkaian ansyithah(agenda) Ramadhan 1428 Hyang dibidani oleh DewanKemakmuran Masjid (DKM)KPU Tanjung Priok. Acara diisidengan sambutan dari KepalaKPU Agung Kuswandono dandilanjutkan dengan siramanrohani yang dibawakan olehUstadz Abdul Muyassir, Lc.,M.Ag dari Pusat Studi Islam Al-Manar Jakarta Timur dandiakhiri dengan ramah tamah.Ari Julianto, Humas PanitiaKPU Tanjung Priok.

CENGKARENG. Pada 24 Oktober 2007 bertempat di gedung Angkasa Pura II Bandara Soekarno Hatta telah dilangsungkan rapat dengar pendapat antaraanggota DPR Komisi XI dengan Perum Angkasa Pura bersama instansi terkait di lingkungan Bandara Soekarno Hatta. Tampak dalam gambar KepalaKantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe A1 Bea dan Cukai (KPPBC) Soekarno Hatta, Rahmat Subagio, berdampingan dengan Ketua Komisi XI Endin AJSoefihara sebagai Pemimpin Rapat, dan Direktur Utama Angkasa Pura. Pengirim Kasubag Umum KPPBC Tipe A1 Soekarno Hatta

SEPUTAR BEACUKAIFOTO : MUQSITH HAMIDI

FOTO : KIRIMAN

FOTO : KIRIMAN


JAKARTA. Dalam rangka memperingatiHUT RI ke-62 tahun 2007, KPPBC Tipe A2Jakarta menyelenggarakan donor darahyang diikuti oleh para Pejabat dan Pegawai,Honorer, cleaning service serta parastakeholder di lingkungan KPPBC Tipe A2Jakarta pada 2 Nopember 2007. KirimanRidho Budi, KPPBC Jakarta

PONTIANAK. Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Pontianakmengadakan Sosialisasi Undang-UndangNomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 TentangCukai pada hari Kamis 8 November 2007.Acara yang dihadiri oleh para PengusahaBarang Kena Cukai tsb. dibuka oleh KepalaKantor, GH Sutedjo SH, MH didampingi olehKepala Seksi Pabean , Agus Pramono SH danKepala Seksi P2 Sukimin SH serta KepalaBidang P2 Kanwil Pontianak, Isja BewirmanSelanjutnya, presentasi materi disampaikanoleh Kepala Seksi Pabean dan ditutup dengantanya jawab. Kiriman KPPBC Pontianak.

KUPANG. Kepala Kanwil DJBC Bali, NTBdan NTT Drs. Faried Syibli Barchia, MA danKabag Umum Drs. Efratha Simanjuntakmelakukan kunjungan kerja ke KantorPengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai(KPPBC) Tipe A4 Kupang. Tampak dalamgambar foto bersama Kakanwil Denpasar,NTB dan NTT Drs. Faried Syibli Baarchia(nomor 4 dari kiri), KPPBC Drs. Budiarto,MM (nomor 3 dari kanan) beserta KepalaSeksi dan para Pegawai KantorPengawasan dan Pelayanan Bea dan CukaiTipe A4 Kupang. Basuki Rokhmat, KPPBCTipe A4 Kupang

KUPANG. Australian Customs dan DJBC dalam hal ini melalui KPPBCTipe A4 Kupang melakukan kerja sama penanganan Ilegal Fishing didaerah perbatasan kedua negara (Kupang – Darwin). Tampakdalamgambarb foto bersama Kepala Kantor Drs. Budiarto, MM dan stafdengan perwakilan Australian Customs (Kate Walker dan rekan). BasukiRokhmat, KPPBC Tipe A4 Kupang

t

FOTO : KIRIMAN

FOTO : KIRIMAN FOTO : KIRIMAN

FOTO : KIRIMAN


TERNATE. Dalamrangka memeriahkanHUT Keuangan ke-61pada 30 Oktober 2007,perwakilan DepartemenKeuangan Maluku Utara,KPPBC Tipe A4 Ternateberhasil meraih prestasijuara umum perlombaanolah raga yakni voli (juaraI), Tenis Meja (juara I),lomba kartu domino(juara I dan II) dan juaraII untuk catur dan bilyard.Tampak pada gambar,tim voli KPPBC Tipe A4Ternate (berdiri) fotobersama dengan tim volidari KP PBB Ternate(jongkok) sesaatsebelum pertandinganvoli dimulai. KirimanKPPBC Tipe A4 Ternate

TERNATE. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentangperubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, telahdiselenggarakan oleh KPPBC Tipe A4 Ternate pada 4 Oktober 2007 denganmengambil tempat di Aula Gedung Kanwil XXVIII Ditjen PerbendaharaanTernate. Acara dibuka oleh Kepala KPPBC Tipe A4 Ternate, Suaidy, S.Pt.,MM, dan sebagai pemberi materi Kasi DTDD A. Putut Wijayadi, SH., MH.Sosialisasi ini dihadiri oleh para market forces dan instansi pemerintah yangterkait. Kiriman KPPBC Tipe A4 Ternate

TERNATE. Pada 5 September 2007 di Aula KPPBC Tipe A4 Ternate telahdilakukan pengambilan sumpah/pengukuhan jabatan kepada lima pejabateselon IV pada KPPBC Tipe A4 Ternate oleh Kepala KPPBC Tipe A4 Ternate,Suaidy, S.Pt., MM., dengan saksi dua pejabat dari Kanwil XXVIII DitjenPerbendaharaan Ternate. Tampak pada gambar, Kepala KPPBC Tipe A4 Ternatesedang menyematkan tanda jabatan kepada salah satu perwakilan pejabateselon IV yang dikukuhkan. Kiriman KPPBC Tipe A4 Ternate

PALEMBANG. Dalam memperingati Hari Keuangan ke-61, perwakilanDepartemen Keuangan Palembang menyelenggarakan berbagai kegiatan olahraga yang diikuti oleh semua instansi di lingkungan Depkeu sewilayah kerjaKota Palembang. KPPBC Palembang berhasil meraih Juara I cabang bolavolley, Juara II cabang Tenis Meja, Juara II cabang Tarik Tambang, Juara IIIcabang Bulu Tangkis dan Juara III cabang Futsal. Tampak dalam gambaradalah Tim Juara I cabang Bola Volley dari KPPBC Palembang. (TryNovianto, KPPBC Palembang).

SEPUTAR BEACUKAIFOTO-FOTO : KIRIMAN


CENGKARENG. Bertempat di Aulagedung A KPPBC Tipe A1 Bea danCukai Soekarno Hatta pada 25Oktober 2007 telah dilangsungkanacara Halal Bihalal dengan seluruhkaryawan karyawati dan ibu-ibuDharmawanita. Acara diisi denganceramah siraman rohani yangdibawakan oleh Ustadz Ir. JamilAzzaini, MM. Tampak dalam gambarJamil Azzaini dan Kepala KPPBC TipeA1 Soekarno Hatta Rachmat Subagiobeserta Nyonya menerima ucapanselamat Hari Raya Idul Fitri 1428 Hsambil bermaaf-maafan dari seluruhkaryawan dan juga Ibu-ibu DharmaWanita. Pengirim Kasubag UmumKPPBC Tipe A1 Soekarno Hatta

TANGERANG. KPPBC Tipe A2 Tangerang sejak 27 Oktober 2007 telah menempati kantor baru di daerah BSD, tepatnya di Komplek Tol Boulevard BSDCity Jl. Pahlawan Seribu Blok B 1-5, Tangerang. Acara syukuran dan peresmian kantor baru dilaksanakan pada 8 November 2007 oleh Kepala KantorWilayah DJBC Banten, Iswan Ramdana. Dalam acara yang dihadiri oleh Pejabat Eselon III di lingkungan Kanwil Banten, segenap pejabat dan pegawaiKPPBC Tangerang serta para stakeholder, juga sekaligus diselenggarakan dalam rangka Halal Bihalal 1428 H dan pelepasan tiga pegawai KPPBCTangerang yang menjalani masa purna tugas. Syaifuddin, Kasi P2 KPPBC Tangerang

BANTEN. Dalam rangka memperingati Hari Keuangan ke-61 di lingkungan Departemen Keuangan Propinsi Banten diselenggarakan pertandingan voli yangdiikuti Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Pajak, Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Kekayaan Negara. Dari hasil pertandingan final pada 29 Oktober 2007 Kanwil DJBCBanten tim putra menjadi juara I dan tim putri menjadi juara III, dan dengan demikian Kanwil DJBC Banten memegang gelar juara umum dalam pertandingan volidilingkungan Departemen Keuangan Propinsi Banten tersebut. Tampak pada gambar kiri, foto bersama tim putra Kanwil DJBC Banten yang menjadi juara I dangambar kanan, foto bersama tim putri Kanwil DJBC Banten yang menjadi juara III. Penyerahan piala dilakukan pada saat upacara Hari Keuangan RI ke-61 pada30 Oktober 2007 di halaman gedung KPP Pratama Serang. Kiriman Eddy Kusuma, Kepala bagian Umum Kantor Wilayah DJBC Banten

FOTO-FOTO : KIRIMAN


PERATURAN MENTERI KEUANGANPer Nopember 2007

No. P E R A T U R A N P E R I H A LNomor Tanggal

1. 101/PMK.04/2007 05-09-07 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peralatan Dan BahanYang Digunakan Untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan.

2. 102/PMK.04/2007 05-09-07 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Obat-Obatan YangDibiayai Dengan Menggunakan Anggaran Pemerintah YangDiperuntukan Bagi Kepentingan Masyarakat.

3. 103/PMK.04/2007 05-09-07 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Buku Ilmu Pengetahuan.

4. 105/PMK.04/2007 05-09-07 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bibit Dan Benih UntukPembangunan Dan Pengembangan Industri Pertanian,Peternakan, atau Perikanan.

5. 106/PMK.04/2007 05-09-07 Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai Atas Impor KembaliBarang Yang Telah Diekspor.

6. 107/PMK.04/2007 05-09-07 Pemeriksaan Jabatan Atas Barang Impor Atau Barang Ekspor.

7. 113/PMK.04/2007 19-09-07 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Hasil Laut Yang DitangkapDengan Sarana Penangkap Yang Telah Mendapat Izin.

8. 115/PMK.04/2007 19-09-07 Ketentuan Untuk Melakukan Perubahan Atas Kesalahan DataPemberitahuan Pabean Impor.

9. 118/PMK.011/007 24-09-07 Pajak Pertambahan Nilai Dibayar Oleh Pemerintah AtasPenyerahan Minyak Goreng Curah Di Dalam Negeri.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAIPer Nopember 2007

P E R A T U R A N P E R I H A LNo. Nomor Tanggal

1. P-29/BC/2007 26-10-07 Nota Hasil Intelijen

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAIPer Nopember 2007

P E R A T U R A N P E R I H A LNo. Nomor Tanggal

1. SE-19/BC/2007 11-10-07 Pelayanan Dan Penyediaan Pita Cukai Selama CutiBersama Dan Bulan Desember 2007.

2. SE-20/BC/2007 22-10-07 Penetapan Wilayah Operasi Pangkalan Sarana Operasi Beadan Cukai Dan Wilayah Kerja Balai Pengujian Dan IdentifikasiBarang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. SE-21/BC/2007 26-10-07 Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Proaktif.

INFO PERATURAN


N Chief says global warming is an emergen-cy”. It is as headline of Jakarta Post, dailynewspaper, November, Sunday 11, 2007.The headline is so attractive and stimulatesme to know more not only about that news

but also what the global warming is. United Nation Secre-tary General Ban Ki-moon called for urgent political acti-on to tackle global warming. UN Chief spoken based onlast situation and condition happen in Antartika that provethe global warming tends to increase. Serious effects ofthe global warming enhance me to write down some infor-mation that relevant with Indonesian Customs measure-ment and hopefully, it can drive Indonesian Customs offi-

cer doing job properly, especially at border. Then, follow-ing is an occasion proved Indonesian is doing somethingto minimize global warming.

As we know that Indonesia will be hosting the 13th

Conference of Parties of The United Nation Framework onConvention on Climate Change (UNFCCC), December3-14, 2007, in Bali. This is a time to remind our commit-ment regarding global warming. Wikipedia states thatclimate change refers to the variation in the Earth’s glo-bal climate or in regional climates over time. It describeschanges in the variability or average state of the atmo-sphere over time scales ranging from decades to millionsof years. These changes can be caused by processesinternal to the earth, external forces (e.g. variations insunlight intensity) or, more recently, human activities.This paper discusses regarding climate change causedby human activities or human influences, especially theincreasing of Carbon Monoxide (CO).

Based on research, the biggest factor of present con-cern is the increase in CO levels due to emissions fromfossil fue combustion, followed by particulate aerosols(particulate matter in the atmosphere) which exerts acooling effect and cement manufacture. Other factors,including land use, ozone depletion, animal, agricultureand deforestation also affect climate.

Especially talking about Ozon Depleting Substances(ODS), there are many actions that have been createdeither internationally, regionally, or nationally to enhancecapability of both government and non-governmentinstitutions in deal with missuse of ODS. What action hasdone relevant with customs effort to support global war-ming campaign ? One of them is Green Customs Work-shop.

After receiving the award “Champions of the Earth”from United Nation Environment Program (UNEP), theRoyal Government of Bhutan hosted the first sub regionalGreen Customs Workshop in 2005. Around 40 partici-pants, both from the Customs and Environment Depart-ment of eight countries in the region (Bangladesh,Bhutan, China, India, Indonesia, Nepal, Sri Lanka, andThailand), were attending the workshop, organized byUnited Nations Environment Program (UNEP) in collabo-ration with the World Customs Organization, Interpol, andthe Organization for Prohibition of Chemical Weapons.

As Indonesian’s Participants were Mr. Cerah Bangun(the writer, at that time assigned as Head of Investigationand Prevention Section at Customs Service OfficeBelawan), Mr. Bernardus Sutcipto (at that time assignedas Head of Investigation and Prevention Section atCustoms Service Office Ngurah Rai Denpasar) and Mrs.Santi (Indonesian Environment Ministry). I met with Mr.Bernardus and Mrs. Santi, in Bangkok and we discussed

ENGLISH SECTIONENGLISH SECTION

Green CustomsWorkshopThe goal of Green Customs Workshop is to enhance customs officerscapacity to detect and act on illegal trade in environmentally-sensitive itemscovered by the relevant international agreements

“U

INDONESIAN’S PARTICIPANTS. From left to right Bernardus Sutcipto,Santi, and Cerah Bangun.

PHOTO BY CERAH BANGUN


and prepared material for the workshop. Later, we wenttogether to Bhutan.

After transit at Mombay airport, India, we flied throughHimalaya mountains passed by beautiful snow coveredthe sharp mountains, and landed in Paro airport, Bhutan.Pilot must have enough experience flying because the skycan blind suddenly and there are many mountains shouldbe avoided before landing as Himalaya Mountain one ofthe highest mountains in the world. What a tight flight!

GREEN CUSTOMSWhat is the Green Customs? The Green Customs

known as Green Customs Initiative (GCI), launched in2001 alongside partner organizations such as The Secre-tariats of the Basel, Stockholm and Rotterdam Conven-tions, The Montreal and Cartagena Protocols, The Organi-zation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW),The United Nations Environment Program (UNEP), andInterpol. The GC dealt with other institutions both nation-ally and regionally, to enhance responsibility about Envi-ronment.

This Initiative is not only aimed at raising the aware-ness of customs services and other border control agen-cies about the different Multilateral Environmental Agree-ments (MEAs) but also offers a coordinated approach for

ENGLISH SECTIONENGLISH SECTION

providing information, training and awareness to customsofficials to help them monitor trade in commodities ofenvironmental concern.

The goal of Green Customs Workshop is to enhancecustoms officers’ capacity to detect and act on illegaltrade in environmentally-sensitive items covered by therelevant international agreements such as the WorldCustoms Organization (WCO), Interpol, The Conventionon Biological Diversity (CBD), The Organization for theProhibition of Chemical Weapons (OPCW), The BaselConvention (Basel Convention on the Control of Transbo-undary Movements of Hazardous Wastes and theirDisposal), The Montreal Protocol (The Montreal Protocolon Substances That Deplete the Ozone Layer), TheRotterdam Convention (Rotterdam Convention on thePrior Informed Consent Procedure for Certain HazardousChemicals and Pesticides in International Trade), TheStockholm Convention (Stockholm Convention on Persis-tent Organic Pollutants), and CITES (Convention onInternational Trade in Endangered Species of Wild Fauna.

Frankly speaking, all the conventions are relevant withcustoms duty and discussed at the Green CustomsWorkshop, but in this paper I want to highlight TheMontreal Protocol. What is The Montreal Protocol ? TheMontreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone

BHUTAN. After receiving the award “Champions of the Earth” from United Nation Environment Program (UNEP), this country hosted the first subregional Green Customs Workshop in 2005.

PHOTO BY CERAH BANGUN


Layer is an international environmental agreement thatwas signed in September 1987 and came into force in 1January 1989. The Protocol was developed in response toindisputable scientific findings that the depletion of thestratospheric ozone layer, due to chlorine and bromineemissions from human activities, is causing considerabledamage to the environment and human health.

The main objective of the Protocol is to reduce andeliminate consumption and emission of ozone depletingsubstances (ODS) by setting freeze and phase outschedules for both developed and developing countriesand countries with economies in transition (CEITs) andproviding financial and technical assistance to the variousstakeholders. In 2005, the combined efforts of the 191countries having ratified the Protocol led to a 95 % globalreduction in ozone depleting substances.

Globally, the emission of ODS like CFC refrigerants toatmosphere leads to the depletion of the ozone layer andto global warming or climate change and thus affectsecosystems and human health. Developed and develop-ing countries are affected by these changes and theresponse must be appropriate to deal with the existingproblem and to lessen the impact in the longer term.Several MEAs regulate the cross-border movement ofitems, substances, and product mainly in the form ofimports, exports, and re-exports. This gives the front-linecustoms responsible for controlling trade across bordersand a very important role in protecting the national andglobal environment.

What is the role of Customs Officer? As a CustomsOfficer or border protection officer, we can ensure thatnational laws are complied with when goods enter orleave our country. Customs authorities must have thecapacity to monitor and control the flow of chemicals andgoods covered by MEAs. Indonesian Customs shoulddeal with illegal movement of environment items.

As we know about Indonesia’s geography, Indonesiaconsists of 17.500 islands. Like or dislike, as conse-quences, Indonesia has ratified Viena Convention, Mon-treal Protocol & it’s amendments regarding ODS. Indone-sian Government has stipulated some agreements aboutODS in Many Indonesian Law systems, such as PresidentDecree number 23 Year 1997 about ratification of VienaConvention. President Decree number 92 Year 1998about ratification of Montreal Convention Base on the laws.

There are many Indonesian Institutions or Departmentinvolve to control ODS, such as Environment, Customs,Trade, and Police Department. So, it needs cooperationand networking among the institutions. EnvironmentMinistry for instance, there is Ozone Layer ProtectionUnit. This unit is responsible to conduct a main policy ofODS in Indonesia.

What’s about Indonesian Customs & Excise Organiza-tion? At Indonesian Customs organization, there is aspecial unit, Investigation and Prevention unit, functionedto arrange cooperation, to broad networking, and to con-duct and to control relevant matters about environment,include ODS.

Most environmental problems encountered in the worldtoday have a transboundary nature and a global impact, andthey can only be addressed effectively through the kind ofinternational co-operation and shared responsibility madepossible through MEAs. MEAs regulate the transboundarymovement of a wide variety of items that a Customs or bordercontrol officer might encounter in work. These can includechemicals such as ozone-depleting substances (almostalways a gas in canisters or cylinders). Sometime, it is quitedifficult to identify the kind of ODS.

As we know that there are many kinds of ODS and not

all of ODS is prohibited importation. So, customs officershould equip themselves with proper tools to differ theODS. It also needs a complex task and large responsibil-ity to verify shipments and their documentation, and toverify compliance with national laws and to take actionwhen violations occur.

The implementation of MEA provisions in nationallegislation can demand a great deal of effort and commit-ment. However, customs officers are not expected to dothis alone. At the national level, there are various agen-cies and institutions that are responsible for MEA imple-mentation and that can assist us in working, and they alsorely on our efforts to ensure national compliance with theMEAs. International support, such as through the GreenCustoms Initiative on training, is also a source of informa-tion and advice. What is important to recognize is thatthrough such efforts, we are helping deliver a betterenvironment and a sustainable future for our country andfor all nations.

There are many problems that commonly faced d byIndonesian Customs in overseeing both importation andexportation of ODS, such as:1. It is difficult to identify many kinds of ODS2. Identifying ODS should be through process of labora-

tory, so it needs more time.3. Indonesian Customs Officers have not had proper

equipment for identifying ODS4. There is no standarization of ODS’ container.Cerah Bangun, Head of Legal Assistance at Directorate Revenue and Regulation

Participant at 2005 Green Customs Workshop in Thimpu, Bhutan

WASTE DETENTION. Indonesian Customs should deal with illegalmovement of environment items.

DOC. WBC


ebagai salah satu bagian dari kepengurusan BadanPembinan Olahraga (Bapor) DJBC, PR BNT berkomit-men untuk memajukan olahraga renang yang dibina-nya. Salah satunya melalui kerja sama dengan PengdaPRSI dalam penyelenggaraan kejuaraan renang kelom-

pok umur pemula yang dilaksanakan di kolam renang BojanaTirta Jakarta, 8-10 November 2007. Kejuaraan renang yang meli-batkan 11 perkumpulan renang di Jakarta dan melibatkan 205atlet, sudah dua kali dilaksanakan oleh PR BNT.

Ketua Bapor DJBC yangjuga Kepala Bagian UmumKantor Pusat DJBC SonnySubagyo ketika secararesmi membuka acara ter-sebut mengatakan, kejua-raan ini merupakan salahsatu sarana bagi para atlet-atlet muda untuk bisaberkiprah dalam olahraganasional. Untuk itu pihak-nya sangat mendukungacara tersebut mengingatdari kejuaraan-kejuaraanseperti ini akan menghasil-kan atlet renang yangberprestasi dan membawanama Indonesia dalam ber-bagai kejuaraan.

Menurut Sonny, kondisiolahraga tanah air yang sa-at ini tengah lesu, diharap-kan dapat kembali bangkit,karena saat ini tanpadisadari banyak atlet-atlet

potensial tersebar diseluruh Indonesia, yang dapat diperolehmelalui berbagai kejuaraan,salah satunya adalah melalui ke-juaraan yang diselenggarakan oleh BNT yang bekerja samadengan Pengda PRSI Jakarta.

Ketua penyelenggara kejuaraan renang kelompok pemula,Komisaris Polisi Gunawan mengatakan, kejuaraan ini melibat-kan tiga kelompok umur, yaitu kelompok 5 umur 8 tahun,kelompok 4 umur 9-10 tahun dan kelompok 3 umur 11-12 tahun.Kejuaraan ini mempertandingkan renang gaya bebas, gaya kupu-kupu dan gaya dada denganjarak 50 sampai 200 meter.Pada kejuaraan ini catatanwaktu tercepat menjadi acu-an prestasi atlet dari suatuperkumpulan renang untukmenjadi juara pada kejuara-an renang ini.

Catatan waktu yang digu-nakan untuk mengukurprestasi atlet pada kejuaraanini adalah catatan waktu yangtercatat resmi pada pengdaPRSI DKI Jakarta. Gunawanmencontohkan, waktu yangharus diperoleh atlet kelom-pok umur 8 tahun untuk jarak50 meter adalah 35 detik,sehingga seorang atlet harusbisa memperoleh catatanwaktu tersebut atau kuranguntuk dapat berprestasi.

“Tentunya untuk dapatmencapai catatan waktutercepat, latihan dan juga

SONNY SUBAGYO. Mengikutikejuaraan merupakan salah satusarana bagi para atlet-atletmuda untuk bisa berkiprah dalamolahraga nasional

RICKY HANAFIE. PR BNT berhasilmemberangkatkan salah satuatletnya untuk mengikuti kejuaraanrenang kelompok umur tingkat Asiapada tahun 2006 di Singapura

S

PERKUMPULAN RENANG BINA TARUNA,TINGKATKAN PRESTASI OLAHRAGA RENANG

Salah satu pola pembinaan yang dilakukan oleh Perkumpulan Renang Bina Taruna(PR BNT) untuk mengasah kemampuan para anak didiknya dalam olahraga renang

adalah melalui berbagai kejuaraan renang yang diselenggarakan baik olehPengurus Daerah Persatuan Renang Seluruh Indonesia DKI Jakarta (Pengda PRSI

DKI Jakarta), maupun yang diselenggarakan pada tingkat nasional.

KEJUARAAN REANG KELOMPOK UMUR. Melibatkan 11 perkumpulan renang wilayah DKI Jakarta dengan jumlah atlet 205.

FOTO

-FOTO

WB

C/A

TSPERISTIWA


erkenalkan kami dari PT. Anugrah Nata Wiweka (ANWTransport) yang beralamat di Gedung IBA-Bank InnLantai 5, Jl. Raya Pasar Minggu No. 2 B-C, JakartaSelatan. Perusahaan kami bergerak dalam bidangforwading dan dalam waktu dekat ini perusahaan kami

ingin mengimpor alat-alat telekomunikasi dari Thailand,1. Saya ingin menanyakan aturan main impor dari Bea Cukai di

Indonesia untuk pengiriman by Air atau Sea, untuk commod-ity alat-alat telekomunikasi.

2. Apakah ada verifikasi khusus di BC Indonesia mengenai atur-an main untuk mengimpor alat-alat telekomunikasi tersebut.

Atas jawabannya kami ucapkan terima kasih.

IMAM ASYHARIPT. Anugrah Nata Wiweka (ANW Transport)

Gedung IBA-Bank Ina, Lantai 5Jl. Raya Pasar Minggu No. 2 B-C, Jakarta Selatan

Tanggapan :Sehubungan dengan surat yang disampaikan oleh PT Anugrah

Nata Wiweka, dengan ini disampaikan tanggapan sebagai berikut :1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

KM.10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan PerangkatKomunikasi diatur bahwa :a. setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat,

dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan ataudigunakan di wilayah Negara RI wajib melalui sertifikasi.

b. Sertifikasi atas alat dan perangkat telekomunikasidilaksanakan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian.

c. Pelaksanaan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasimeliputi pengujian dan penerbitan sertifikat.

d. Sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yangditerbitkan terdiri dari Sertifikat A untuk pabrikan ataudistributor dan Sertifikat B untuk importir atau institusi.

e. untuk mendapatkan sertifikasi, Pabrikan/Distributor/Importir/Institusi mengajukan permohonan sertifikasi alatdan perangkat telekomunikasi kepada lembaga penilaiankesesuaian (lembaga sertifikasi)

2. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, maka terhadap setiapimportasi alat dan perangkat telekomunikasi, bea cukai(DJBC) melakukan pemeriksaan pemenuhan ketentuansertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi dimaksud.

3. Informasi lebih lanjut dapat diketahui di Direktorat StandarisasiPos dan Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Pos danTelekomunikasi, Departemen Perhubungan (Gedung SaptaPesona Lt. 8, Jl. Medan Merdeka Barat 17 Jakarta 10110, telp.021-3835840, fax. 021-3835845, http://www.postel.go.id).

Demikian disampaikan.

DIREKTUR JENDERALu.b.Pjs. Direktur Teknis Kepabeanan

AriohadiNIP 060035491

KONSULTASIKEPABEANAN & CUKAI

Dengan ini kami informasikan agar setiap surat pertanyaan yang masukke Redaksi Warta Bea Cukai baik melalui pos, fax ataupun e-mail, agardilengkapi dengan identitas yang jelas dan benar. Redaksi hanya akanmemproses pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan menyebutkanidentitas dan alamat yang jelas dan benar. Dan sesuai permintaan, kamidapat merahasiakan identitas anda. Demikian pemberitahuan ini kamisampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. Redaksi

motivasi atlet menjadi salah satu pendukung untuk bi-sa terjuan dalam kejuaraan ini,”ujar Gunawan.

PRESTASI MEMBANGGAKANPR BNT yang didirikan pada tahun 1975 atas instruksi

Gubernur DKI Jakarta yang ketika itu dijabat Ali Sadikin,telah menghasilkan beberapa atlet renang yang pernahmencatat prestasi pada berbagai kejuaraan renang baiktingkat nasional maupun internasional. Tercatat nama Zo-raya Perucha yang pernah membawa nama Indonesia da-lam berbagai kejuaraan renang internasional, merupakansalah satu atlet yang mengawali latihannya di PR BNT.

Menurut Ketua Pengurus Harian PR BNT Ricky M.Hanafie, keluarnya instruksi gubernur tersebut meru-pakan upaya dari pemerintah daerah ketika itu untukmenghasilkan atlet renang DKI yang berkualitas dariPR BNT, dan kini tujuan untuk menghasilkan atletberkualitas tersebut tetap menjadi acuan BNT dalammenjalankan berbagai program kerjanya selama ini.

Salah satu anak didik dari PR BNT yaitu Guntur, me-nurut Ricky, mewakili DKI Jakarta dalam Pekan OlahragaNasional dan mendapat bea siswa untuk mengikutipendidikan di sekolah atlet Ragunan Jakarta. Tidak hanyaitu, PR BNT juga berhasil memberangkatkan salah satuatletnya yang bernama Widad, untuk mengikuti kejuaraanrenang kelompok umur tingkat Asia pada tahun 2006 diSingapura yang pertama kali diselenggarakan. Dan dalamkejuaraan tersebut, Widad mendapatkan prestasi sebagaiatlet terbaik untuk nomor gaya bebas dengan catatanwaktu 20 detik untuk jarak 20 meter.

Widad,atlet renang binaan PR BNT yang sewaktuditemui WBC disela-sela kejuaraan mengatakan,keikutsertaannya dalam kejuaraan renang kelompokumur di Singapura merupakan kebanggan bagidirinya. Ketika itu, saingan terberat yang dihadapinyaadalah dari Vietnam. Layaknya anak-anak, menurutEndang Sudirman, ayah Widad, anaknya mengikutikejuaraan tanpa beban target harus mendapatkanjuara. Namun kenyataannya, Widad berhasil meraihjuara sebagai atlet terbaik dalam kejuaraan tersebut.

Untuk bisa menghasilkan atlet seperti Widad, PR BNTkedepannya menurut Ricky, akan terus melakukan pembi-naan yang intensif untuk menghasilkan atlet berkualitasdan mampu berkompetisi diberbagai tingkatan. Untukmendapatakan atlet yang berkualitas, tentunya PR BNTtidak hanya mengandalkan kemampuan pribadi atlettanpa adanya pembinaan dan pelatihan yang memadaidari para pelatih yang professional. Untuk itu kata Ricky,PR BNT memiliki para pelatih dari Univeristas NegeriJakarta khususnya dari fakultas olahraga yang berjumlahenam orang, sehingga anak didik mendapat pelatihanprofessional untuk menjadi atlet yang berkualitas dari pe-latih yang berasal dari latar belakang olahraga

Mengenai pembinaan yang diberikan oleh DJBC,menurut Ricky sudah dirasakan cukup memadai,dimana hingga saat ini PR BNT masih diperbolehkanuntuk melakukan pelatihan dan juga merekrut anggo-ta. Namun disayangkan sampai saat ini jumlah anggo-ta PR BNT masih berasal dari luar keluarga besarDJBC. Walaupun tidak mempermasalahkan, namunRicky mengharapkan kedepannya anggota PR BNTbanyak yang berasal dari keluarga besar DJBC danakan lebih membanggakan lagi jika dapat berprestasi.

Diakui Ricky, penyebarluasan informasi mengenaikeberadaan PR BNT kepada rekan-rekan pegawaibaik disekitar KP-DJBC maupun di wilayah lainnya mi-nim, untuk itu kini PR BNT mencoba untuk mulaimemperkenalkan kembali keberadaannya melalui ber-bagai cara salah satunya melalui kejuaraan renangyang diselenggarakan ini,maupun rencana akandibuatnya coaching clinic dengan mendatangkan atletrenang nasional maupun juga pelatih nasional.

PIMPOR

ALAT TELEKOMUNIKASI

zap


asal 23 A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10Tahun 1995 menyatakan bahwa, “Bea masuktindakan pengamanan dapat dikenakan terhadapbarang impor dalam hal terdapat lonjakan barang

impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barangproduksi dalam negeri yang sejenis atau barang yang secaralangsung bersaing, dan lonjakan barang impor tersebut :a. menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri

yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebutdan/atau barang yang secara langsung bersaing; atau

b. mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industridalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan/ataubarang yang secara langsung bersaing”.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 23 A ini memberikan keterang-an sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan bea masuk tindakanpengamanan (safeguard) yaitu bea masuk yang dipungut seba-gai akibat tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkankerugian serius dan/atau mencegah ancaman kerugian seriusterhadap industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan im-por barang sejenis atau barang yang secara langsung merupa-kan saingan hasil industri dalam negeri yang mengalami kerugianserius dan/atau ancaman kerugian serius tersebut dapatmelakukan penyesuaian struktural…...”.

Berdasarkan bunyi Pasal 23 A tersebut beserta Penjelas-annya dapat ditemukan dua istilah yang sepintas lalu serupatapi sebenarnya tak sama, yaitu “lonjakan barang impor”dalam redaksional Pasal 23 A dan “lonjakan impor barang”dalam Penjelasan Pasal 23 A.

Yang menjadi permasalahan di sini adalah apakah ada kon-sekuensi dari penggunaan masing-masing istilah tersebut?Bagaimana kaitan penggunaan dua istilah tersebut dengan keten-tuan yang dimaksud dalam Article XIX of GATT 1994 (Agreementon Safeguard) yang merupakan aturan main safeguard menurutWTO? Adakah akibat hukum dari penggunaan dua istilah terse-but dalam implementasi Pasal 23 A?

KONSEKUENSI LOGIS PENGGUNAAN ISTILAH ‘LONJAKANBARANG IMPOR’ DAN ‘LONJAKAN IMPOR BARANG’

Dalam ilmu hukum, untuk mengetahui konsekuensi logis darisuatu penggunaan istilah dalam suatu pasal adalah denganmenginterpretasikan istilah tersebut. Interpretasi resmi suatu pa-sal atau istilah yang ada di dalamnya dapat ditemukan dalam

penjelasan pasal yang bersangkutan. Bila tidak ditemukan penje-lasannya, dapat diinterpretasi dengan cara yang lain sepertidengan cara sistematis yaitu dengan menggunakan pasal-pasalyang ada dalam peraturan perundang-undangan yang bersang-kutan atau interpretasi secara kebahasaan.

Tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud denganlonjakan barang impor menurut Penjelasan Pasal 23 A, begitupula halnya dengan lonjakan impor barang. Oleh karena itudigunakan interpretasi secara kebahasaan dan sistematis untukmengetahui apa yang dimaksud oleh kedua istilah tersebut.

Dari segi bahasa, lonjakan berarti jumlah sesuatu telah meng-alami kenaikan yang ekstrem. Jadi kalau dipadankan dengankata-kata barang impor dan impor barang pengertiannya menjadi‘jumlah barang impor telah mengalami kenaikan yang ekstrem’ dan‘jumlah impor barang telah mengalami kenaikan yang ekstrem’.

Selanjutnya bagaimana dengan istilah barang impor dan im-por barang? Secara sistematis dapat ditemukan apa yangdimaksud dengan impor, yaitu dari redaksional Pasal 1 butir (13)UU Kepabeanan yang menyatakan bahwa, “Impor adalah kegiat-an memasukkan barang ke dalam daerah pabean”. Denganmenggunakan teori D-M (Diterangkan – Menerangkan), makapengertian barang impor menjadi, “barang yang berasal darikegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean”, samapengertiannya dengan ‘Orang Jawa’ yang berarti orang yangberasal dari jawa (pulau Jawa).

Sedangkan ‘impor barang’ merupakan kata atau istilah yangsebenarnya tidak efisien, karena tanpa menggunakan kata‘barang’ pun impor sudah berarti ‘kegiatan memasukkan barangke dalam daerah pabean’, sama pengertiannya dengan ‘naik keatas’ yaitu tanpa menggunakan kata ‘ke atas’ sudah pastipengertian naik adalah ke atas. Tetapi jika dirangkai dengan kata‘sejenis’ (sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 23 A)pengertiannya menjadi ‘kegiatan memasukkan barang sejenis kedalam daerah pabean’.

Dari pengertian kedua istilah tersebut dapat disimpulkan bah-wa barang impor adalah berbicara mengenai fisik sedangkanimpor barang berbicara mengenai suatu aktivitas. Sehinggapenggunaan masing-masing istilah tersebut mempunyai maksudyang berbeda dari sisi objeknya. Objek yang dimaksud oleh ba-rang impor adalah barang (fisik), sedangkan objek yang dimak-sud oleh impor barang adalah impor (aktivitas).

Jadi jika dirangkaikan dengan kata ‘lonjakan’, pengertian lon-jakan barang impor menjadi jumlah barang yang berasal dari ke-giatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean telah meng-alami kenaikan yang ekstrem. Sedangkan pengertian lonjakanimpor barang menjadi jumlah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean telah mengalami kenaikan yang ekstrem.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka konsekuensi logisdari penggunaan dua istilah tersebut adalah perbedaan padatolok ukurnya. Pada istilah lonjakan barang impor, yang menjaditolok ukurnya adalah jumlah barang impor (kuantitas fisik barangimpor) sedangkan pada istilah lonjakan impor barang, yangmenjadi tolok ukurnya adalah jumlah aktivitasnya yang dalam halini dapat diwakili oleh jumlah Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Jadi untuk mengetahui apakah telah terjadi lonjakan barangimpor, maka yang perlu diperhatikan adalah apakah jumlahbarang impor telah mengalami kenaikan yang ekstrem.Sedangkan untuk mengetahui apakah telah terjadi lonjakan imporbarang, maka yang perlu diperhatikan adalah apakah jumlah PIBtelah mengalami kenaikan yang ekstrem.

BAGAIMANA MENURUT AGREEMENT ON SAFEGUARD ?Menurut Pasal 2 ayat (1) Agreement on Safeguard: “A

Member may apply a safeguard measure to a product only ifthat Member has determined, pursuant to the provisions setout below, that such product is being imported into its territoryin such increased quantities, absolute or relatives to domesticindustry that produces like or directly competitive products.”

Jika disimpulkan, suatu negara boleh mengenakan bea ma-suk safeguard apabila barang yang diimpor meningkat jumlah-nya. Dengan demikian yang tepat digunakan dalam Pasal 23 Aberikut Penjelasannya adalah peningkatan jumlah barang im-

P

INTERPRETASIPASAL 23 A

UU NOMOR 17 TAHUN 2006

HARUS ADA PASALTERTENTU DALAM PP YANG

AKAN DIBENTUK ITUTENTANG APA YANG

DIMAKSUD DENGAN KEDUAISTILAH TERSEBUT …

“”

Oleh:Muhamad

Rafik

OPINI


isatu sisi kita menyambut gembira bahwa perluasan kri-teria obyek cukai telah tertampung di dalam UU No. 39Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, hal ini berartiakan memperkuat ranah hukum di dalam melakukan

pembahasan mengenai obyek cukai (excise) yang baru.Berdasarkan literatur yang ada mengisyaratkan bahwa pe-

ngenaan obyek cukai di Indonesia tergolong sedikit (narrowobject) dibandingkan dengan jumlah excise di negara-negaralain. Hal ini dapat terjadi karena berdasarkan penelitian bahwaobjek excise di negara lain merupakan objek Pajak Pertambah-an Nilai (PPn) dan/atau objek Pajak Barang Mewah (PPnBM)di negara Indonesia.

Diharapkan dengan adanya UU baru ini yang memiliki 4(empat) karakteristik Barang Kena Cukai (BKC), memberikankesempatan kepada pemerintah untuk melangkah lebih majudibandingkan dengan pembahasan yang hanya berdasarkanUU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, seperti pada masa-masa yang lalu.

SEJARAH PEMBAHASANSudah beberapa kali pemerintah membentuk Tim Ekstensifi-

kasi Cukai, semenjak Direktur Jenderal Bea dan Cukai dijabatoleh DR. Permana Agung hingga Edy Abdurrachman. Pepatahmengatakan bahwa “pengalaman adalah guru yang terbaik”, pro-ses pembahasan tersebut merupakan sebuah proses learningby doing, yang menjadikan proses pembelajaran ke arah yangpositif bagi kita semua. Dimulai dari usulan 12 (dua belas) calonBKC baru yang diketengahkan oleh Permana Agung pada tahun1999, kemudian setelah ditelaah hanya difokuskan kepada 3(tiga) obyek yaitu Semen, Ban dan Soft Drink pada pengkajiantahap pertama.

Berdasarkan catatan kecil kami, pada saat itu Tim melaku-kan survei ke berbagai instansi terkait seperti Deperindag,BPS, LIPI, UI, Asosiasi-asosiasi terkait yang dilanjutkandengan kunjungan ke berbagai pabrik yang bersangkutan.Pada saat itu hasil kajian Tim sedikit banyak telah mendapat-kan masukan dari berbagai kalangan termasuk dari anggotaDewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Memang dirasakan bahwa dinamika di masyarakat me-ngenai usulan tersebut cukup menghangat, namun daribeberapa tanggapan asosiasi mengenai usulan tersebut, adasalah satu asosiasi yang pada prinsipnya menerima dengancatatan khusus bahwa timing penerapannya ditunda, karena

por bukan peningkatan impor barang, lonjakan impor barang,maupun lonjakan barang impor. Mengapa demikian? Karenaistilah peningkatan jumlah barang impor dapat mewakili ber-bagai kondisi kenaikan jumlah barang impor, mulai darimeningkat secara ekstrem maupun peningkatan yang hanyadisebabkan oleh kenaikan satu unit saja. Di samping itu jugasesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pasal 2 ayat (1) Ag-reement on Safeguard.

AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN ISTILAH ‘LONJAKANBARANG IMPOR’ DAN ‘LONJAKAN IMPOR BARANG’ DALAMIMPLEMENTASI PASAL 23 A

Pada dasarnya penggunaan kedua istilah tersebut tidaksejalan dengan yang diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (1)Agreement on Safeguard, selain itu ukurannya pun menjaditidak jelas yaitu kondisi yang bagaimana atau kapan suatubarang impor dapat dinyatakan mengalami lonjakan.

Akibat hukum dari penggunaan kedua istilah itu adalahbahwa terhadap suatu barang impor hanya dapat dikenakanbea masuk safeguard apabila telah terjadi peningkatan yangekstrem atas barang impor tersebut. Jika hanya meningkatsatu atau beberapa unit saja dan menimbulkan kerugian atauancaman kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 23 A,produk impor tersebut tidak dapat dikenakan bea masuk safe-guard. Jadi penggunaan istilah lonjakan barang impor hanyaakan menghambat upaya industri dalam negeri yang merasamengalami kerugian atau acaman kerugian yang disebabkanoleh meningkatnya jumlah barang impor tetapi tidak dalamjumlah yang ekstrem.

Akibat hukum lainnya adalah bahwa istilah lonjakanbarang impor dalam redaksional Pasal 23 A menjadi tidakada artinya karena telah dihapus secara implisit olehistilah lonjakan impor barang dalam redaksional Penjelas-an Pasal 23 A. Karena interpretasi resmi terhadap suatupasal adalah ada pada penjelasannya, maka pengertiandari istilah lonjakan impor baranglah yang digunakan un-tuk mengimplementasikan Pasal 23 A.

Dengan demikian otoritas penyelidik pengenaan safe-guard harus menjadikan jumlah PIB sebagai patokandalam menentukan ada tidaknya lonjakan impor barang,karena hanya PIB saja yang sejauh ini dapat mengkuanti-fisir seberapa banyak kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean Indonesia.

Penggunaan jumlah aktivitas memasukkan barang kedalam daerah pabean Indonesia (jumlah PIB) tentu sajamelanggar apa yang ditentukan oleh Pasal 2 ayat (1)Agreement on Safeguard. Akibat hukum ini menyebabkansetiap pengenaan bea masuk safeguard yang didasarkanpada patokan tersebut akan selalu digugat oleh negarayang produk ekspornya dikenakan bea masuk safeguardoleh Indonesia dan sudah dapat dipastikan sejak awal In-donesia akan selalu dalam posisi yang kalah.

SOLUSINYAPasal 23 A dan Penjelasannya sudah terlanjur mengguna-

kan kedua istilah tersebut. Bukan perkara yang gampanguntuk mengganti atau merevisi suatu pasal. Tetapi dalam halini belum dikenal istilah ‘nasi sudah menjadi bubur’. Masihbanyak jalan menuju Roma. Ada celah yang dapat digunakanuntuk meluruskan kembali maksud Pasal 23 A dan Penjelas-annya agar sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Agreement onSafeguard. Celah tersebut adalah Pasal 23 D ayat (1) yangmengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah (PP)untuk pengaturan lebih lanjut Pasal 23 A itu.

Harus ada pasal tertentu dalam PP yang akan dibentuk itutentang apa yang dimaksud dengan kedua istilah tersebut,kondisi yang bagaimana yang menyebabkan kedua istilah ter-sebut terpenuhi keinginannya, dan hal lainnya yang ada kait-annya dengan kedua istilah tersebut. Jika tidak, bakal terjadiistilah ‘maju kena mundur kena’.

Penulis adalah Kepala Seksi Evaluasi Audit Kanwil DJBC Jawa Barat,mantan investigator anti dumping dan safeguard KADI dan KPPI

D

PENGENAAN OBYEKCUKAI DI INDONESIATERGOLONG SEDIKIT

DIBANDINGKAN DENGANJUMLAH EXCISE DI

NEGARA-NEGARA LAIN...

“”

Oleh :Beni Novri,

SE, MM

BEBERAPA CATATAN KECIL MENGENAI

EKSTENSIFIKASICUKAI

(DALAM RANGKA MENYAMBUT UU NO. 39/2007)


masih merasakan dampak krisis ekonomi. Kemudian seiringdengan adanya resistensi di masyarakat pada masa itu makakerja Tim untuk sementara ditangguhkan.

Selanjutnya dengan adanya penugasan tertentu olehMenteri Keuangan maupun pihak lain, untuk melakukan kaji-an terhadap obyek BKC baru, maka dibentuklah tim-timlanjutan, diantaranya yang pernah dibahas adalah obyek De-terjen, Elektronik, VCD/DVD. Namun karena belum kuat dariaspek legalitas hukum pengenaan cukainya, maka hasilpembahasannya lagi-lagi mengalami resistensi yang cukupalot khususnya dari asosiasi terkait. Akhirnya sejalan denganniat pemerintah untuk melakukan amandemen UU No. 11 Ta-hun 1995 Tentang Cukai, maka muatan perluasan sifat ataukarakteristik pengenaan cukai menjadi salah satu substansipokok dari usulan amandemen tersebut.

Sejarah membuktikan bahwa salah satu kelemahandalam melakukan pembahasan obyek Barang Kena Cukaibaru adalah dari aspek legalitas hukum pengenaan cukainya,yang dalam undang-undang baru ini telah tertampungmengenai aspek tersebut.

KAJIAN TEKNIS DARI SISI MIKRODiakui bahwa proses pembahasan perluasan obyek cukai

baru membutuhkan waktu yang cukup panjang dengandidasari oleh kajian-kajian ilmiah sebagai bahan pendukungpembahasan. Berdasarkan pengalaman, bahwa aspek-aspekyang dinilai dari calon BKC baru oleh Tim, antara lain :

Jenis Barang

Barang-barangdengan kategorimewah (Berlian,Mobil mewah,Barang Elektroniktertentu)

MinumanBeralkohol (Spirit,wine, anggur, bir)

Hasil Tembakau(Cerutu, Rokok)

SubstitusiRendah (Semen,Ban, BBM,Batere, hasilhutan, sumur bor)

Barang-barangkebutuhan pokok(Makanan,minuman, sabun,deterjen, sham-poo, pasta gigi).

No

1.

2.

3.

4.

Keterangan

Resistensirendah apabilahargadinaikkan.(Prestise)

Resistensirendah apabilahargadinaikkan.

Resistensirendah apabilahargadinaikkan.

Ada sedikitresistensi

Resistensicukup kuat,karenamenyangkuthajat hiduporang banyak

TingkatElastisitas

In Elastis,

In Elastis,Ep < 1

In Elastis,Ep < 1

In Elastis

In Elastis

1. Alasan Pengenaan Cukai2. Tingkat Produksinya3. Jumlah Tenaga Kerja4. Faktor Eksternalitas5. Proyeksi Penerimaan Negara6. Jenis Pajak/Retribusi yang Telah Dibebankan7. Aspek Legalitas Hukumnya, dan8. Tingkat Elastisitas calon BKC.

Berkaitan dengan sisi Mikro, penulis akan fokus terhadappemilihan obyek cukai baru yang dianalisis berdasarkan ting-kat elastisitas harga barang tersebut. Elastisitas harga meru-pakan derajat kepekaan jumlah barang yang diminta akibatadanya perubahan harga. Semakin besar kepekaannya, se-makin elastis barang tersebut. Dengan kata lain bahwa apa-bila sedikit saja harga dinaikkan karena faktor tertentu, makapermintaan akan cenderung menurun, biasanya terjadi padabarang-barang yang elastisitasnya tinggi, misalnya barang-barang yang memiliki substitusi tinggi.

Lain halnya terhadap barang-barang in elastis, yang apa-bila harga dinaikkan, maka permintaan cenderung tidakberubah, misalnya terhadap barang-barang pokok, barang-barang kategori mewah dan barang-barang tertentu yang me-nyebabkan kecanduan/ketagihan, misalnya hasil tembakau(rokok) dan minuman mengandung etil alkohol. Pada kenya-taannya walaupun harga jual dinaikkan namun permintaanterhadap barang tersebut tidak berubah secara signifikan.(Lihat tabel)

Berdasarkan Tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa apabilatujuan pengenaan cukai lebih diarahkan kepada penerimaannegara, maka lebih tepat pada kategori barang-barang kebutuhanpokok, namun hal tersebut akan mendapatkan resistensi yangcukup kuat karena menyangkut hajat hidup orang banyak, kecualiada pengalihan dari PPn atau PPnBM menjadi obyek cukai.

Apabila tujuan pengenaan cukai dengan alasan pembebananpungutan negara demi keadilan dan keseimbangan maka lebihtepat kepada kategori barang-barang mewah yang khususnyadikenai PPnBM.

Apabila tujuan pengenaan cukai karena pemakaiannyamenimbulkan dampak negatif bagi masyarakat ataulingkungan hidup, maka lebih tepat kepada kategori barang-barang dengan substitusi rendah, karena berkaitan denganpenggunaan sumber daya alam dan aspek lingkungannya.

Apabila tujuan pengenaan cukai secara klasik karenakonsumsinya perlu dikendalikan atau peredarannya perlu di-awasi, maka lebih tepat kepada kategori barang-barang yangdapat menimbulkan unsur-unsur kecanduan atau ketagihan(addicted), misalkan minuman beralkohol dan rokok.

SIMPULANDalam hal ini jika pengenaan cukai bukan semata-mata kare-

na konsumsinya perlu dikendalikan atau peredarannya perludiawasi, maka ketentuan yang ada dalam UU No. 39 Tahun 1997perlu dijabarkan kembali dalam Peraturan Pemerintah atauperangkat hukum lainnya, guna mengatur ketentuan dari obyekcukai tertentu yang penerapannya perlu pengaturan khusus, tan-pa meninggalkan dasar-dasar ketentuan UU No.39 Tahun 1997.

Seiring dengan makin optimalnya penerimaan cukai dari HasilTembakau yang pada suatu titik tertentu akan mengalami penu-runan, maka dengan adanya BKC baru akan memberikan sinergidalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai,mengingat bahwa sektor pajak dan cukai masih merupakanandalan utama bagi penerimaan negara dari dalam negeri.

Pada akhirnya, semangat dari penulisan ini dimaksudkanuntuk memberikan gambaran sekilas mengenai ruang lingkupekstensifikasi cukai, sebagai masukan guna pembahasanatau pengkajian berikutnya, apabila pada saatnya nantipemerintah menekankan perlunya program tersebut. Tulisanini berupa catatan kecil dari pengalaman penulis dan hasilanalisis dari beberapa literatur yang terkait khususnya berke-naan dengan Micro Economics. Semoga Bermanfaat.

Penulis adalah Mahasiwa Program Doktoral IPB

Tabel 1.JENIS BARANG DAN TINGKAT

ELASTISITASNYA

OPINI


DIASUH OLEH PARA DOKTERDI KLINIK KANTOR PUSAT DJBC

Anda BertanyaDokter Menjawab







RUANG KESEHATAN

aya seorang gadis berusia ± 22 tahun. Saya mendapat-kan haid pertama kali saat berusia 11 tahun. Memangawalnya haid tidak teratur. Saya juga mengalami lamahaid yang tidak sama, terkadang 4 hari, tetapi terkadanghanya 2 hari sudah selesai. Tetapi secara berangsur-

angsur haid sudah mulai normal. Namun sejak 6 bulan yang lalulama haid saya tidak teratur, menjadi lebih panjang. Haid yangterakhir kemarin menjadi lebih panjang 6 hari yang biasanya ha-nya 6 hari menjadi 12 hari. Mengapa lama haid saya bisademikian ? apakah saya nanti sulit mendapat keturunan ? lantasdok bagaimana mengatasinya ?

JAWAB :Haid merupakan ciri khas kedewasaan manusia dengan ada-

nya perubahan-perubahan siklus pada alat kandungannyasebagai persiapan untuk kehamilan. Terjadinya haid merupakansuatu proses yang kompleks dan harmo-nis meliputi organ otak besar (cerebrum)alat-alat genital dan kelenjar-kelenjardalam tubuh kita seperti kelenjar thyroid(kelenjar gondok), kelenjar endokrin.

Pada setiap perubahan-perubahansiklus haid tadi dimana akan terjadi haidterdapat persiapan secara teratur dariendometrium (bagian dari sel rahimwanita) untuk menerima ovum (sel telur)yang sudah dibuahi oleh 1 sperma sete-lah terjadi ovulasi (kesuburan). Masa-masa ini dipengaruhi secara ritmik olehhormone-hormon wanita yaitu : estrogendan progesteron.

Lamanya siklus haid yang normal atauyang dianggap sebagai siklus haid klasikadalah 28 hari ditambah atau dikurangidua sampai tiga hari. Siklus ini dapat ber-beda-beda pada wanita yang normal dansehat.

Pada setiap siklus haid dikenal tigamasa utama, yaitu :1. Masa haid, selama dua sampai de-

lapan hari. Pada masa ini sel endo-metrium dilepas.

2. Masa PROLIFERASI, sampai harikeempat belas. Pada masa ini selendometrium tumbuh kembali meng-adakan proliferasi. Antara hari kedua belas dan keempat be-las dapat terjadi pelepasan sel telur (ovum) dari ovarium(indung telur). Hal ini yang merupakan masa subur seorangwanita yang biasa disebut : OVULASI. Proses ovulasi initerjadi bila ada kerjasama yang harmonis antara otak besar,bagian otak lain, kelenjar-kelenjar dalam tubuh kita sepertikelenjar gondok, kelenjar endokrin lain. Termasuk dalamproses ovulasi adanya pengaruh dari luar seperti stress ataupsikis/pikiran.

3. Masa Sekresi. Pada masa ini sel endometrium berbelok-belok dan mulai bersekresi mengeluarkan cairan beningdan jernih yang disebut : getah cervix. Pada akhir masaini sel-sel ini berubah sehingga mempermudah perlekatansel telur yang sudah dibuahi sebagai suatu kehamilan,bila sel telur tadi bertemu dengan 1 sperma.

Jika terdapat kelainan dalam siklus haid tadi dan banyak-nya pendarahan dalam haid ada beberapa sebab.1. Bila kelainan dalam siklus haid. Kelainan dalam siklus ini

ditentukan oleh hormon-hormon wanita di ovarium sepertiestrogen dan progesterone, ditentukan pula oleh bagiandari otak besar.Bisa terjadi :l POLYMENORRHOEA = haid sering datang, jadi siklus

pendek kurang dari 25 hari.l OLIGO MENORRHOEA = haid jarang, siklus panjang

lebih dari 25 hari.2. Bila kelainan dalam banyaknya pendarahan dan lamanya

pendarahan. Banyaknya pendarahan ditentukan olehbeberapa hal :l Lebarnya pembuluh darah karena adanya tumor-tumor

seperti myoma. Hal ini terjadi juga pada Astheri (terlalukurus). Dimana pada dua hal ini akibat daya kontraksi ototrahim berkurang dan tonus otot berkurang. Pengobatandengan uterotomica (penguat otot rahim) atau operasi.

l Banyaknya pembuluh darah yangterbuka atau luasnya luka. Ini dapatterjadi selama atau sesudah menderitasuatu penyakit, kemungkinan lainkarena terlalu lelah/kecapekan yangmenyebabkan tonus (kekuatan) ototmenjadi kurang. Pengobatan denganuterotomica dan pemberian vitamin,istirahat yang cukup dan makan denganmakanan bergizi seimbang.

l Tekanan darah yang tinggi (hipertensi),Payah jantung (decomper satio Cordis).Pengobatan dengan konsultasi kedokter.

l Daya beku darah berkurang pada pe-nyakit kelainan darah seperti hemofilia.

l Adanya infeksi yang disebut sebagaiENDOMETRITIS (infeksi di rahim).Infeksi ini menyebabkan pembuluhdarah melebar sehingga haid menjadilebih lama.

l Adanya kelainan letak dari rahim yangdisebut : RETROFLEXI dimana letakrahim lebih kebelakang dari biasanyasehingga haid menjadi lebih panjangkarena adanya bendungan pembuluhdarah balik.

Darah haid terlalu banyak dapatdiketahui kalau ada bekuan darah dalam darah haidnya.

3. Lamanya pendarahan dalam masa haid.Secara normal haid sudah berhenti dalam 8 hari, kalau haidlebih lama dari 8 hari maka daya regenerasi endometriumberkurang. Daya regenerasi berkurang dapat terjadi padainfeksi seperti endometritis, pada myoma atau polyp atautumor rahim lain.Lama haid bertambah panjang selain dari hal-hal tadi sepertiinfeksi (endometritis) dapat juga dari bila anda terlalu lelahatau sesudah menderita sakit, dimana selain menyebabkandaya regenerasi endometrium berkurang tonus otot rahim ju-ga berkurang. Jika anda terlalu kurus (bentuk badan Asthenis)sebaiknya hal ini harus mendapat perhatian dari anda denganmenaikkan berat badan, mengurangi kelelahan dengan ba-nyak istirahat, minum vitamin serta makan dengan gizi yangseimbang (sayur-sayuran, buah-buahan, telur, susu).Karena siklus haid anda teratur maka kemungkinan terjadikesuburan (ovulasi) tetap ada, sehingga tidak ada kesulitanuntuk mendapat keturunan.

LAMA HAIDBERUBAH-UBAH

S

FISIOLOGI HAIDPengaruh dari luar

Cerebrum

Seltelur

Hormonwanita

Endomet-rium

Ovulasi

EstrogenProges-

teron

Masa Proliferasi Masa Sekresi

Hari dalamsiklus haid

dr. Linda Harahap, Poliklinik KP DJBC


yanyian itu kembali mengalun dan terdengar di-telinga kita. Yah, rupanya tanpa terasa sebentarlagi kita akan merayakan Natal dan gemanyatelah menyapa kita. Di berbagai pusat perbelan-jaan, mall-mall berlomba-lomba memutar lagu

Natal. Di tengah segala kesibukan rutinitas serta kepenat-an yang dirasakan setiap harinya, menjadi suatu hiburanyang menyenangkan bisa kembali mendengarkan laguNatal. Tibalah bagi kita untuk merayakan Natal,merayakan kedatangan Sang Juruselamat dimuka bumiini. Bersibuk ria menyiapkan segala sesuatu yang berbauNatal.

Merayakan Natal kelihatannya sebagai hal yang begitumenarik perhatian, menyenangkan dan gampang dilaku-kan, tetapi sebenarnya susah. Susah dalam arti berbaha-ya dan berisiko, ibarat berjalan di tepi empang padawaktu malam tanpa bantuan cahaya. Kalau kurang hati-hati bisa tercebur ke dalam empang.

Yang paling mencolok adalah bahwa kita mu-dah terperosok ke dalam komersialisasi Natal.Tanpa kita sadari Natal telah dijadikan sumberrupa-rupa bisnis dan mengais rezeki. Natalseolah-olah tidak dapat dipisahkan dari pohonterang, hiasan Natal, lampu kelap-kelip, kartuNatal, kue Natal, tour Natal dan sejumlah komo-ditas atau barang dagangan lain. Saya memba-yangkan bagaimana ya seandainya bila TuhanYesus datang ke perayaan Natal pada zamansekarang, mungkin dengan terheran-heran Iaberpikir, “Apa hubungannya barang-barang inidengan kelahiran-Ku ?”

Begitulah, kita jatuh dalam kesibukan mem-persiapkan perayaan Natal. Beberapaminggu sebelumnya kita sudah kena demamNatal, di rumah, di Gereja, di sekolah, ditempat kerja. Sibuk berbelanja ini itu. Rumahdicat, perabotan diganti yang baru, memakaibaju baru, memasang pohon Natal. Belum lagi mengha-diri rapat-rapat panitia Natal. Apalagi pada haripelaksanaannya. Kita ingin tampil sempurna. Di dalamgereja kita bernyanyi, “Malam Kudus, sunyi senyap ….”Namun hati kita tidak tenang, hiruk pikuk meliputi. Belumlagi kantuk yang menyerang karena semalaman tidak tidursibuk menyiapkan segala sesuatu yang akan dihidangkanuntuk tamu-tamu yang datang.

Natal dirayakan dengan penuh kemewahan dalam su-asana gemerlapan dan gegap gempita. Kira-kira apa yangkita rasakan kalau kita merayakan Natal di tengah keme-wahan, padahal yang sedang kita rayakan adalah kelahir-an seorang bayi yang hadir di tengah keluarga yangsederhana.

Dalam Matius 13:55 (Bukankah Ia ini anak tukang ka-yu?) dan Markus 6:3 (Bukankah Ia ini tukang kayu, anakMaria…) kita dapat mengetahui bahwa orang tua Yesus

yaitu Yusuf merupakan tukang kayu. Seorang tukang kayudi Israel pada jaman itu mempunyai penghasilan yangsedang-sedang saja. Penghasilannya tidak sebesar pemi-lik kebun anggur atau pemilik perahu penangkap ikan.Dengan kata lain, Yusuf dan Maria adalah orang-orangbiasa. Mereka keluarga sederhana.

Di tengah masyarakat yang dewasa ini cenderungkonsumtif dan mengidealkan kemewahan kita perlu meli-hat bahwa untuk kelahiran Yesus Sang Juruselamat, Allahmemilih keluarga sederhana. Ini bukan berarti bahwa kitaharus hidup dalam kemiskinan sebagai hidup yangkristiani, seakan-akan dengan keadaan miskin kita menja-di dekat kepada Allah. Hal ini untuk mengingatkan kitaapa perlunya kita mengejar kemewahan ? Apakah hidupini hanya diukur dengan belum punya ini dan belumpunya itu ?

Peristiwa Natal telah terjadi dalam suasana sederhanadan prihatin. Tetapi mengapa sekarang kitacenderung merayakannya dengan suasanayang sebaliknya ?

Atau ketika berkata bahwa kita perlu membu-ka hati menjadi “palungan”supaya Yesus lahir didalam hati manusia. Kata-kata itu begitu indahterdengar, tetapi apakah maknanya ?

Kebanyakan dari kita ketika masih bayidilahirkan di rumah sakit, rumah bersalin ataupaling tidak di sebuah tempat tinggal sendiri,biasanya ini banyak terdapat di daerahpedesaan. Kalaupun kita dilahirkan di rumahsendiri pastinya kita dilahirkan diatas ranjang/tempat tidur bukan ? Ranjang/tempat tiduradalah tempat pertama yang dirasakan olehseorang bayi setibanya di dunia ini dan itumemang tempat yang wajar dan layak.

Namun kelahiran Yesus terjadi di tempatyang tidak begitu wajar. Ia dilahirkan disebu-ah tempat yaitu kandang hewan di sebuah

rumah persinggahan. Bagi bangsa Israel pada masa itu,sebuah rumah persinggahan terdiri dari dua bagian, yaituruangan untuk tamu dan ruangan untuk hewan yang me-rupakan alat transportasi mereka, hewan tersebut adalahkeledai, kuda atau onta. Karena masa itu merupakansaatnya penduduk melaksanakan sensus maka seluruhpenginapan penuh semua sehingga tidak ada lagi tempatbagi Yusuf dan Maria untuk beristirahat danmempersiapkan kelahiran Yesus.

Di bagian tempat hewan itulah Yesus dilahirkan dan dibaringkan dalam sebuah palungan. Palungan adalahtempat makanan hewan. Yang tentunya didalamnya terda-pat sisa-sisa makanan hewan yang kotor dan bau sertasisa-sisa rumput. Tentunya tidak ada seorang pun ibuyang mau anaknya lahir di tempat seperti itu kalau bukankarena terpaksa sekali.

Palungan sebagai tanda ketersisihan itu hendak

AWAS ! NATAL (BISA) BERBAHAYA

We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas,we wish you a Merry Christmas...

PADA HARI NATALTIBA-TIBA KITA

BERUBAH MENJADIBAIK HATI, DAMAIDAN PEMURAH.HAMPIR SEMUA

DARI KITA MENJADISEPERTI

SINTERKLAS

“

”

N

RENUNGAN ROHANI


menunjukkan solidaritas Yesus dengan mereka yang tidakmendapat tempat dalam masyarakat. Sepanjanghidupnya Yesus menunjukkan hal itu. Ia solider terhadaporang-orang yang tidak mendapat tempat dalammasyarakat karena faktor status sosial (pemungut cukaidan perempuan pelacur), atau karena faktor kedudukanekonominya (nelayan), faktor jasmaninya (orang lumpuh,orang buta, orang kusta) atau karena faktor suku bangsadan keturunannya (orang Samaria).

Belum lagi pada hari Natal tiba-tiba kita berubah men-jadi baik hati, damai dan pemurah. Hampir semua darikita menjadi seperti Sinterklas. Kita jatuh dalam kemuna-fikan Natal, begitu Natal usai kita kembali ke pola hidupyang semula yaitu egois, beringas dan mata duitan.Ternyata hidup yang kita lakoni itu tidak jauh berbeda de-ngan lampu dan hiasan Natal begitu nampak indah warnawarni serta menyala kelap kelip namun sayang hanyadipasang setahun sekali.

MERAYAKAN NATAL DENGAN HATI-HATITernyata Natal banyak bahayanya. Itu sebabnya tadi

dikatakan bahwa merayakan Natal bukan perkara gampang.Kita mudah terperosok ke dalam hal-hal yang mengabur-kan makna Natal yang sesungguhnya. Tetapi itu bukanberarti kita tidak melakukan perayaan Natal. Adanya baha-ya dan risiko menjadikan kita berhati-hati. Itulah yang kitapelajari, merayakan Natal dengan hati-hati.

Kita sering merayakan Natal secara formal saja tetapimakna Natal itu sendiri tidak nampak dan terwujud dalamtingkah laku kita sehari-hari. Kita sering menjadi orangKristen secara formal dalam ibadah-ibadah saja tetapidalam relasi atau hubungan antara orang tua dan anak-anak, suami istri, sahabat maupun orang lain yang tidakdekat di hati kita kekristenan itu tidak meninggalkanbekas.

Natal Yesus Kristus membebaskan, yaitu berita kesu-kaan mengenai pertobatan dan pembaharuan yangtersedia bagi manusia (Markus 1:15, kata-Nya: “Waktunyatelah genap; Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah danpercayalah kepada Injil!”), serta kebebasan, keadilan, ke-benaran, dan kesejahteraan yang dikehendaki Allah untukdunia. Natal Kristus mengubah citra manusia dari hamba

dosa menjadi anak-anak Allah dan seba-gai puncak penyataanserta kehadiran Allahdi tengah-tengah duniadan manusia.

Dalam perumpama-an pada Matius 24:37-44, Yesus berkata,“Berjaga-jagalah ka-mu”. Artinya, sebagaianak Allah sebenar-nya tidak lain daripa-da kesediaan untuktaat pada kehendakdan rencana Allah.Dengan ini kita diingat-kan bahwa Natalmempunyai maknabagi setiap hidup kita,agar kita mengarah-kannya demi kesela-matan dan sebagaitanda solidaritas,tanda kesetiakawananAllah terhadap kebe-radaan hidup manu-sia. Sebab Imanueltidak lain adalah“Allah solider, Allahsetia kawan denganmanusia”.

Natal hendaknyamengoreksi setiap ke-cenderungan dan tra-disi dari setiapkehidupan kita yangsebagian besar hanyadihabiskan untukkepentingan diri sen-diri, tidak setia kawandengan orang-orangyang membutuhkanpertolongan, denganorang-orang yang me-merlukan uluran ta-ngan belas kasihan.

Vikaris Deby Asadama,saat ini ditempatkan di GPIB

Koinonia, Jakarta


ulan Desember tanggal 22, kita di Indonesia mempe-ringati hari Ibu, sementara Mother’s Day yangdiproklamirkan oleh Julia Ward Howe diperingati pa-da bulan Juni, sejak pertama kali diproklamirkanpada tahun 1870-an, dan kemudian masih banyak

versi Mother’s Day lainnya di Amerika. Melihat begitu ramai-nya orang menegakkan hari Ibu, tentulah hari Ibu merupakanhal penting untuk diperingati.

Ibu adalah orang yang melahirkan, suatu jabatan yang taktergantikan, tetapi apakah ibu memang orang yang berarti dalamkehidupan, merupakan sebuah pertanyaan yang perlu kajian.Berikut ini pendapat dari beberapa orang yang mewakili anaktentang makna ibu.

GINA, 19 TAHUN, MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERANBunda menemaniku di saat susah dan senang. Kalau aku pu-

nya masalah, seburuk apapun, bunda dapat mendengarkan. Baikketika aku putus pacar dimasa SMA ataupun saat aku sulit konsen-trasi pada materi kuliahku, bunda tak pernah menuduhaku bersalah. Ia berusaha mendengarkan dan memberikomentar ketika aku memintanya. Sekarang ketika akukuliah jauh dari bunda, aku selalu ada kontak setiappagi sebelum pukul 6 untuk menghemat biaya pulsaku.Bundaku bekerja sebagai pembantu dekan di salahsatu perguruan tinggi negeri. Buat ku, ia tokoh idolaku.

SANDI, 21 TAHUN, MAHASISWA FAKULTAS EKONOMIMama orang yang aku bisa percaya. Ketika aku ke-

dapatan nonton CD porno dikomputerku, mama dengantenang berdiri dibelakangku dan mengajak diskusi.Malunya mak saat itu. Tetapi mamaku tetap dengan wajah datarmemandangku dan aku terundang untuk diskusi. Saat SMP punmama dapat kami ajak bicara, terutama kalau aku bersamateman-temanku naik mobil yang disupiri mama. Mama bisa diajakcerita tentang mimpi basah, ketakutan kami akan masturbasi, danrasa ketertarikan kami pada lawan jenis. Mama juga dengan se-nyum berwibawa akan membicarakan nilai buruk ulanganku jikaitu terjadi. Kami bisa ’ngobrol’ sambil belajar ulang apa yang sulit.Mama sebetulnya tidak berkehendak aku kuliah di fakultasekonomi, namun ia bisa menerima pilihanku setelah kami berdis-kusi. Aku menetapkan pilihan sekolahku, dan mama berharapaku bertanggung jawab atas pilihanku. Sekarang ketika aku jauhdari mama kuliah di luar Jakarta, aku selalu ditelpon mama(hehehe supaya pulsaku dibayar mama). Mama bisa mengertiketika aku membeli obligasi dan belajar ’deal’ valas untuk mem-praktekan ilmu dari kuliahku. Mamaku bekerja di lembaga duniauntuk kesehatan.

MENJADI IBUSetelah mengamati komentar wakil dari anak atas ibunya, kita

coba melihat apa kata dunia internasional jika kita ingin menjadiibu yang sesuai dengan irama anak. Berikut ini langkah untuk men-jadi ibu yang menanamkan dasar kepribadian anak agar kelak

dapat menolong dirinya sendiri dan bertanggung jawab terhadaplingkungannya. Tulisan Wikipedia saya sitirkan dengan adaptasi.

1. Tenang dan sabar. Menjadi ibu merupakan pekerjaan menan-tang. Cobalah kaji apa yang anda lakukan jika anak andamenyelinap dalam kamar anda dan dengan tanpa permisimengacak lemari serta alat-alat berdandan anda ? Berteriak,tersenyum, atau menuntun anak tentang apa yang ingindiketahuinya ? Dapatkah anda dengan tenang menegur danmenjawab keinginan tahu anak dalam hal ini ? Demikian jugapada kegiatan anak lainnya yang mungkin mengejutkan andadan anda tak ingin ia melakukannya, seperti ketika anakkedapatan membaca buku porno.

2. Berperanlah pada bidang yang diminati anak. Jika anak andamenyukai mobil, anda dapat ikut bermain dengan mobil-mobilan atau menggunakan mobil-mobilan yang perlu dirakitlebih dahulu sebelum dapat melaju dalam sirkuit pertandinganseperti bermain Tamiya. Jika anak anda menyukai fotografimaka cobalah mempelajari seluk beluk fotografi dimulai dariyang paling sederhana.

3. Bermain bagi anak adalah bekerja. Jangan pernah terlalu kikiruntuk membeli perangkat pembelajaran. Jawaban: “Ibu tak

punya uang”, jika selalu didendangkan, bukan lagi me-rupakan lagu merdu, tetapi menjadi sebuah bumerangapatisme dengan sindiran. Namun juga tidak bijak jikasemua kehendak anak menjadi mudah dibelikan.Kajilah bersama anak seberapa besar kebutuhannyadan hitunglah percepatan kemajuan intelektualitas sertaketerampilannya dengan materi yang kita berikan. Misal-nya apakah sebuah Ipod, memang mutlak diperlukan?

4. Pastikan anda adalah orang yang nyaman diajakdiskusi atau menjadi tempat mengadu. Upayakan andaberjiwa besar, tenang menghadapi halilintar kabar buruk

dan atasi kemelut hati anda untuk tetap tidak gugupmendengarkan keluhan serta mengatasi masalah. Ibu yangdisenangi anak adalah ibu yang dapat dijadikan teman atausahabat kala susah dan senang. Ibu yang dapat diajak bicaraseks, pacar, pelajaran , fesyen, musik dan etika.. Jika anakberbicara dengan orang yang salah, maka sangat mungkininformasinya menjerumuskannya ke jurang dalam. Misalnyaketika ibu-ibu di Jawa Barat kehilangan anak-anakperempuan remajanya yang diduga masuk aliran sesat(publikasi televisi bulan Oktober 2007)

5. Dukunglah perkembangan anak. Mentertawakan kesenanganatau hobi anak membuat ia merasa ditolak. Ketika anak laki-laki anda mengatakan ia akan menjadi musisi dan tak inginmenjadi dokter seperti ayahnya, cobalah untuk memahamiapa yang membuat anak senang pada hobinya. Seringkaliorangtua dilanda kecemasan akan masa depan anak yangdikatakan tak jelas dari bermain musik. Cobalah kita tengokcerita gitaris Eet Syahranie, yang putra mantan gubernur. Iadapat menjadi gitaris terkemuka di Indonesia dan tak memilihjejak ayahnya menjadi tokoh pemimpin daerah (TayanganEmpat Mata di televisi 24 Oktober 2007).Menertawakan atau mengejek membuat hubungan dengan

RUANG INTERAKSI

Oleh: Ratna Sugeng

SELAMAT HARI IBUMeski secara tradisonal ayah adalah

kepala keluarga pencari nafkah utama,pada kenyataannya banyak ibu yang

menempati posisi pencari nafkah utama

B

MENJADI IBUMERUPAKANPEKERJAANMENANTANG

“”


anak menjadi renggang dan ibu akan kehilangan kendali atasperjalanan anak untuk beranjak dewasa. Memahami perbeda-an keinginan dan pilihan karir dimasa depan merupakan pro-ses panjang pertempuran dalam diri ibu dan juga ayah. Apa-pun yang dipikirkan, disikapi , diidolakan anak, pelajari bersa-ma anak keuntungan dan perkembangan tokoh idolanya.Lingkungan anak , teman-temannya, sangat mempengaruhigaya pergaulan anak. Cobalah memahami kebutuhan mere-ka untuk diterima lingkungan, namun tetap aman dari bahayapenjerumusan ketidaktahuan risiko seks, narkotika, dan aliransesat. Anda tidak harus mengikuti gaya anak, namun dapatmemahami dan mengamankannya.

6. Jangan ragu untuk meminta maaf ketika anda bersalah, sebabsalah adalah manusiawi. Orangtua bisa salah, juga anak. Sulitrasanya meminta maaf kepada anak, dan juga sulit untuk me-maafkan kesalahan besar anak, pergulatan batin ibunda akanmenghasilkan kata putus yang diarahkan pada bijaksana.Dengan sikap bijak, kita akan menyelamatkan pihak-pihak yangterlibat dalam masalah. Tenangkan diri, kajikesalahan diri, mengapa terjadi kesalah-an, apa akibat dari kesalahan, kemudianuraikan benang bermasalah bersama-sama. Terangkan kepada anak me-ngapa kejadian itu terjadi, bagaimanasituasi ibu saat itu, apa yang adapada pikiran ibu dan apa yang tidakterduga. Mulailah dengan, “Sayaakan bicara kepadamu, ibu mintamaaf atas sikap ibu tadi dan ibukemudian menyadari ada yangsalah ...., dan kemudian masukke dalam pokok permasalahan.

Menjadi ibu memerlukan wak-tu belajar mematangkan diri.Terutama ibu yang harusmenghadapi berbagai situasiseorang diri, seperti ibutunggal yang sekaligus harusmenjadi ayah dan ibu. Kuncipengasuhan yang harmonisadalah hubungan perkawinanyang seimbang. Namun perka-winan langgeng pada masasekarang nampaknya sulit untukdipertahankan mengingat pertumbuh-an kepribadian ayah dan ibu tidaksama percepatannya, sementarayang berada di depan terus melaju,yang tertinggal malu terseok-seok.

Meski secara tradisonal ayahadalah kepala keluarga pencarinafkah utama, pada kenyataannyabanyak ibu yang menempati posisipencari nafkah utama. Situasiseperti ini patut dibincangkanbersama. Tidaklah aib jika terjadipertukaran peran, dandiperlukan kematangan pribadiayah dan ibu menerima situasiperkembangan seperti ini.Pandangan lingkungan masihterasa melecehkan, keduaorang dalam posisi ayah-ibuperlu menghadapinya dengankekuatan bersama agarkeutuhan daya tahan keluar-ga tetap tegak.

Ketika saya mengajukanmateri ini kepada kawan-kawan konselor dan mahasis-wa, mereka meminta dituliskan tip

bagaimana menjadi ibu yang mendekatkan hubungan dengananak. Berikut ini disampaikan beberapa tip:l Bantu anak menyelesaikan pekerjaan rumahnya, bukan

hanya untuk mengetahui sampai dimana pengetahuan anakatas pelajaran yang diterimanya, tetapi juga untuk mengukurkemampuan anak dalam menikmati sekolahnya danlingkungan pergaulannya. Sifat ibu membantu membuat anaktak segan menemui ibu ketika ia memerlukannya

l Sediakan waktu untuk anak. Bermain ‘petak umpet’, menik-mati ‘Time Zone” bersama anak, mengerjakan pekerjaanrumah tangga bersama, dan kerjakanlah semuanya dengankegembiraan

l Senantiasa mendukung dan menerima anak sebagaimanaadanya

l Bersikaplah jujur dan adil. Jangan pernah menyogok anak ke-tika anda merasa bersalah telah melalaikan kewajiban terten-tu pada anak.

l Jangan katakan bahwa ia berhutang pada anda, sudah dikan-dung 9 bulan dengan susah payah, ibu mencari naf-

kah hanya untuk anak siang dan malam, semuayang ibu lakukan demi anak. Anak sudah tahuhal itu, dan ia hadir atas kehendak orangtuamenghadirkannya, sengaja atau tidak.Orangtua memang bekerja, karena itu kewa-jibannya, ada atau tidak ada anak.

l Amatilah anak dari berbagai sisipandang. Dia tak hanya anak, ia ma-nusia yang tumbuh dan dapat lebihcerdas serta lebih bijak dariorangtuanya. Hargailah pertumbuhandan perkembangannyal Orangtua adalah guru yangmengajari anak untuk menjadi dewa-sa dan mandiri, serta menghargailingkungan hidupnya dimanapun iaberada. Usahakan bekerja bersama

anak, bukan untuk anak, agar iadapat kelak melakukannya

sendiri yang dimulai dari contohawal orangtua.

l Hidup adalah fakultas pe-nuh ilmu dimana setiaporang dapat menimba pe-ngalaman dan mencer-daskan dirinya. Upayakantidak terlalu cepat

mengambil alih hal-hal yangtidak dapat diselesaikan anak,

agar ia merasakan dan membu-at dirinya terampil menuju kemam-

puan dewasa matang.l Anak adalah manusia utuh, bukanperpanjangan atau tiruan orangtuanya.Hargailah ia sebagai manusia.l Cintailah mereka tanpa pamrih, ja-ngan memaksa mereka berpikirdengan cara dan gaya orangtua, danjangan menuntut pembalasan cinta-nya atas jasa anda membesarkan.Orangtua menjadi orangtua karenaanak menempatkannya demikian,tanpa pengakuan anak maka keduduk-an orangtua tidak eksis.

Ibu, selamat berhari ibu. Semogaibu yang cerdas dan terampil mem-bawa anak ke masa depan yang da-pat dihadapinya dan tak pernah diha-dapi ibunya.

Ratna Sugeng adalah seorang Psikiater,pertanyaan ataupun konsultasi bisa melalui

[email protected]


ebagai seorang pegawai, istri dan ibu bagi keduaanaknya, ia sangat mendambakan bisa hidupseimbang diantara ketiga peran tersebut. Seimbangantara pekerjaan, keluarga dan kehidupan pribadi.Meski mengaku belum bisa menyeimbangkan waktu

diantara ketiga itu terutama untuk keluarganya, namun terusberusaha dan mencoba untuk bisa mencapai keseimbanganyang ia dan keluarganya dambakan.

Memasuki tahun ke-11 karirnya sebagai seorang pegawainegeri sipil pada DJBC, Anita Iskandar sebenarnya tidakpernah berpikir khusus tentang karirnya, apalagi berstrategidalam hal meniti karir. Seperti yang ia katakan, “Pokoknyasaya menikmati apa yang saya kerjakan sehingga bisabekerja menghasilkan yang lebih baik dan tidak ada beban.Rasanya saya seperti terhanyut saja sampai ke posisi sayasekarang ini,” demikian ucapannya mengawali pembicaraan.

Anita mengaku, dari perjalanan hidup yang dilaluinyahanya mengikuti irama dan arah air mengalir, karena padadasarnya ia adalah orang yang ingin maju dan tipe orangyang senang untuk terus mengeksplor diri. Baginya yangterpenting untuk melakukan pekerjaan adalah berusaha se-baik-baiknya sedangkan untuk hasil akhir dari pekerjaan itutinggal pimpinan yang menilai hasil kerjanya.

Sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan,Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe ATanjung Priok, Anita merasa beruntung karena termasukmendapat kesempatan menjadi pejabat eselon III di usiayang ke-37, dari sekian banyak pegawai perempuan di DJBCkhususnya. Perempuan kelahiran 18 Februari 1970 inimenilai bahwa kesempatan yang telah diberikan DJBCkepada para pegawai, baik laki-laki maupun perempuan saatini sudah sama. Anita melihat saat ini sudah banyakpegawai perempuan yang menjadi pejabat, tetapi itu kembalilagi ke pada diri perempuan, apakah mereka benar-benarmau mempergunakan kesempatan tadi.

Menurutnya, pegawai wanita sudah lebih leluasa untukbisa berkompetisi secara sehat dengan pegawai laki-lakikarena sebetulnya kesempatan sudah terbuka luas, maka itukepada para pegawai perempuan tunjukkanlah keinginanuntuk maju, caranya dengan bekerja keras sehingga dengansendirinya akan menghilangkan stereotype bahwa wanitatidak bisa berkompetisi dengan laki-laki.

“Dari segi lingkungan, wanita harus diberi kesempatan, te-tapi dari dalam diri perempuan pun dia harus mau maju, arti-nya proses pengembangan diri jangan berhenti, kalau adawanita layak untuk maju ya berilah kesempatan untuk ditem-patkan,” kata penyuka olahraga renang dan jalan kaki ini.

Bidang tugasnya saat ini cukup memberikan tantanganbagi Anita. Menurutnya untuk bidang perbendaharaan yang

paling terpenting adalah akurasi dalam hal pengolahan data,apalagi data di bidang yang dipimpinnya diperlukan olehbanyak pihak, terutama data mengenai penerimaan ataupunpenagihan. Karena itu bagaimana supaya bidang ini bisamemprioritaskan masalah pengolahan data dengan dukung-an sistim otamasi yang baik, sebab jika dikerjakan secaramanual, hasilnya tidak akan optimal.

“Di Tanjung Priok ini, yang semula tiga kantor pela-yanan bea cukai dengan sistim yang berbeda-beda,kemudian disatukan semuanya, kini harus dimulai dariawal lagi. Nah itu yang jadi tantangan buat kita. Sedang-kan mengenai sarana kita telah usulkan dan sedangdalam proses. Jadi obsesi saya di bidang ini adalahbagaimana sarana otomatisasi benar-benar bisa mendu-kung kinerja bidangnya, caranya dengan mengotomasisistim, sebab kalau manual saya rasa akan kesulitansebab data itu jumlahnya sangat banyak, beribu-ribu danharus diolah,” demikian ujarnya.

Untuk mengembangkan bidang ini menurutnya adabeberapa langkah yang harus dilakukan, yang pertamamembuat pendataan yang baik dan untuk mendukung itutelah meminta bantuan kepada Kantor Pusat (KP) DJBCdalam hal ini Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai,sedangkan di KPU, oleh Kepala KPU juga telah dibentuksatgas informasi teknologi yang akan membantumembuatkan database. Tak kalah pentingnya dalam hal iniadalah SDM-nya dan memang saat ini bidangperbendaharaan dan keberatan telah diisi oleh pegawai-pegawai terbaik.

Senang mendengar pendapat dan masukan dari anakbuah menjadi strateginya dalam memimpin bidangpekerjaannya. Anita lebih senang mendatangi langsung paraanak buahnya saat mereka menjalankan tugas sehinggamengetahui kesulitan yang dihadapi para pelaksana dilapangan ketimbang hanya duduk dibelakang meja sambilmenunggu datangnya laporan hasil kerja. Dalamkesehariannya, Anita senang menjadikan anak buah sebagaipartner kerjanya.

“Saya beri mereka kebebasan untuk menata unit kerjanyamasing-masing untuk kemudian kita lihat hasilnya bersama,saya ingin tim kerja yang baik, sebagai atasan saya inginsebagai partner dari anak buah, bukan sebagai atasankepada bawahan,” ujarnya.

Saat ini tim kerjanya sedang terfokus pada masalahproses penyelesaian Form A, karena menurut Anita, Form Asangat tinggi tuntutannya untuk dapat segera selesai lebihcepat dari yang lainnya. Dan memang banyak kendala-ken-dala yang dihadapi terutama masalah restitusi karena terkaitdengan unit-unit lain baik internal maupun eksternal KPU.

Anita Iskandar, SS, MPPKABID PERBENDAHARAAN DAN KEBERATAN KPU BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK

BERUSAHA INGINHIDUP SEIMBANG

Seperti sudah menjadi ritual tahunan WBC setiap edisi Desembermenampilkan profil dari kalangan pegawai perempuan

khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).Anita Iskandar, menjadi pilihan untuk tokoh profil dalam

rangka memperingati Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember.

S

PROFIL


SENANG TANTANGANAnita Iskandar lahir di Kota Manado. Merupakan anak

ketiga dari empat bersaudara pasangan Iskandar dan EngelinRompas. Masa kecil, tepatnya sejak tahun 1972 banyakdihabiskan di kota Banda Aceh saat mengikuti tugas ayahnyayang seorang pegawai negeri di Manado yang kemudianditugaskan ke Aceh.

Kembali menceritakan masa kecilnya, Anita mengakusejak kecil memang menyukai kegiatan traveling dan bermaindi pantai setiap minggu bersama ayah, ibu dan ketigasaudaranya. Lok Ngah merupakan tempat favoritnya saatitu. Sebelum terjadinya bencana Tsunami, Lok Ngahmerupakan pantai yang sangat indah di wilayah Aceh. Dipantai inilah mereka bermain-main sambil menunggu sangayah memancing ikan. Kalau sedang tidak ke pantai, makaair terjun menjadi persinggahan keluarga ini untuk berlibur.Tak jarang pula keliling kota berkunjung ke Lhokseumawe,Tapak Tuan, Takengon sampai Medan (Sumatera Utara) danKota Padang (Sumatera Barat) yang diakuinya walaubepergian dari kota ke kota melintasi hutan dengan mobiltetapi tidak pernah menemui gangguan keamanan dari GAM

Tinggal di Banda Aceh hingga akhir di bangku kelasenam, kemudian mengikuti pindah tugas ayahnya keJakarta. Praktis melanjutkan SMP dan SMA di Jakarta. LulusSMA tahun 1988 kemudian melanjutkan kuliah di UniversitasIndonesia mengambil program studi pada Fakultas SastraPerancis. Ketertarikannya memilih sastra Perancis, terutamakarena bahasanya yang menurutnya memiliki dialek sangatunik bagi yang mendengarnya dan memiliki ciri khastersendiri.

Sebagai mahasiswa, Anita yang senang dengan kegiatanyang menantang mengikuti salah satu kegiatan yangdiadakan kampusnya, yaitu pecinta alam. Di kegiatan ini pulaia kemudian menemukan jodohnya, yang merupakanseniornya dari fakultas lain, Tantyo Bangun Wirupati yangketika itu bersama timnya sedang latihan untuk persiapanpendakian ke Puncak Gunung Himalaya. Oleh temannya,Anita kemudian diperkenalkan pada Tantyo, maka ibaratpepatah Jawa witing tresno jalaran soko kulino, karenasering bertemu maka jadilah mereka sebagaisepasang kekasih. Tantyo Bangun menikahi Anitapada tahun 1998 dan kini telah dikaruniai duaorang anak, masing-masing Adinda Fazrina(8) dan Atma Jiwa Kembara (14 bulan).

Menyelesaikan kuliah tahun 1994, Anitasempat bekerja di sebuah perusahaanswasta, kemudian saat itu ia melihat informa-si mengenai penerimaan pegawai di Depar-temen Keuangan (Depkeu) yang dimuat disalah satu surat kabar harian nasional.Ia pun tertarik untuk mengikuti testersebut alasannya saat itu kalau menjadipegawai negeri sipil (PNS) ia dapatmemperoleh penghasilan tetap dankebetulan ada lowongan untuksarjana sastra Perancis, terlebihPNS Depkeu penghasilannya le-bih tinggi dibandingkan denganPNS lain.

KARIRNYA DI DJBCSetelah dinyatakan

lulus tes sebagai PNSdi DepartemenKeuangan, ternyataia mendapatpenempatan diDirektorat Jende-ral Bea danCukai (DJBC)tepatnya padaMaret 1996

untuk selanjutnya mengikuti diklat sampai Juni 1997, setelahitu ditempatkan sebagai Pelaksana pada Bagian HubunganInternasional sampai tahun 2000. Mei 2000, Anita dimutasisebagai Pelaksana di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai(KPBC) Tipe A Soekarno-Hatta, Cengkareng. Tahun 2002 iamendapat promosi di kantor ini sebagai Kepala Seksi Kepa-beanan dan Cukai VIII.

Tahun 2003, Anita mendapat beasiswa untuk melanjutkanpendidikan S2-nya di Tokyo, Jepang. Setelah setahunmenempuh pendidikan akhirnya gelar Master of Public Policyberhasil diraihnya. Selama menempuh pendidikan selama



setahun itu, ia mengaku senang mengeksplor diri denganberbagai kegiatan. Misalnya saat itu salah satu majalahinternasional, Cosmopolitan terbitan Indonesia memintanyauntuk menjadi stringer berita-berita selebriti dunia yangberkunjung ke Jepang. Diantara bintang-bintang kaliberdunia yang pernah diwawancarainya antara lain ; penyanyi R& B kulit hitam, Janet Jackson, bintang sepak bola Inggris,David Beckham, dan artis Kirsten Dunst (pemeran MaryJane dalam film Spiderman).

Pengalaman itu tentunya menyenangkan hatinya, selainberkesempatan mewawancarai bintang sekaliber dunia, iajuga berkesempatan masuk ke hotel super mewah di Jepangtempat dilaksanakannya wawancara.

“Jadi ceritanya waktu itu karena ada kesempatan saja.Saya ditawari teman yang bekerja di majalah Cosmopolitanuntuk menjadi stringer selama di Jepang. Akhirnya saya ber-sedia dan disodori beberapa pertanyaan yang akan diajukan.Bermodalkan kamera dan tape recorder, jadilah saya seorangwartawan. Memang sih saya ini suka tantangan, makanyaselama di Jepang juga suka jalan-jalan sendirian, mengeks-plor diri, “ kenang Anita.

Selama melanjutkan pendidikan di Jepang, Anita ter-catat sebagai Pelaksana di Sekretariat Kantor PusatDJBC ( tahun 2003) dan tahun 2004 sebagai PelaksanaPemeriksa Direktorat Cukai. Sepulangnya dari Jepang iaditempatkan kembali di KPBC Soekarno-Hatta sebagaiKasi Tempat Penimbunan III.

Pada Desember 2005, Anita ditugaskan sebagai KasiKerjasama WTO Direktorat Kepabean Internasional (yangdulunya bernama Bagian Hubungan Internasional).Desember 2006 menjabat Kasi Asia dan Afrika masih didirektorat yang sama. Hingga pada Juni 2007 saat DJBCmeluncurkan KPU Bea dan Cukai, Anita diangkat menjadiKepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan KPU Beadan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

Dari sekian penempatannya selama berkarir di DJBC,

menurutnya selama berke-cimpung dalam kegiatanhubungan internasional telahmemberikan kesan baginya.Menurut pendapatnya, hu-bungan internasional sangatpenting dalam hal ini Direkto-rat Kepabeanan InternasionalDJBC di forum internasionalibarat wajahnya Bea dan Cu-kai di luar negeri dan berpe-ran sebagai Public RelationDJBC. Karena semua halyang terkait dengan masalahdunia internasional, Direkto-rat Kepabeanan Internasio-nal-lah yang menyampaikan-nya di forum-forum tersebut,baik mengenai program mau-pun visi dan misi dari DJBC.

“Berbeda dengan unit lainyang sudah punya sisdur danpakem, berkembangnya per-formance Dit. KepabeananInternasional bergantung ba-gaimana strategi para peja-batnya dalam merepresenta-sikan visi dan misi DJBC se-cara aktif keluar dan menso-sialisasikan perkembanganluar ke dalam, di sampingharus proaktif mengikuti danmengamati trendperkembangan kegiatan yangberkaitan dengan dunia pabe-an internasional.

“Di bidang hubungan internasional banyak mengikutiaturan yang ada di luar negeri dan sifatnya global sehinggamemerlukan pemahaman yang lebih mengenai aturan kepa-beanan yang berlaku di dunia,” ujar Anita yang pernah berke-sempatan ke Brussel tahun 2000 saat mengikuti konferensiWorld Customs Organization (WCO ) mengenai fellowshipprogram enforcement. Anita yang menguasai bahasa Inggrisdan Perancis waktu itu mengikuti program yang pembahas-annya dilakukan dalam bahasa Perancis selama sebulanpenuh dan dilanjutkan setengah bulan berikutnya di Jepang.

KELUARGA. Anita, bersama suami dan buah hatinya.

SALAH SATU KEGIATAN OUTDOOR bersama keluarga saat waktu libur.

FOTO-FOTO : DOK. PRIBADI

PROFIL


Saat ditanya penempatannya di tempat lain yang jugaberkesan, ia menceritakan mengenai pengalamannyasaat bertugas di Soekarno-Hatta saat menangkapseorang wanita asal Indonesia yang tertangkap tanganmembawa heroin. Anita ketika itu menjadi salah satuanggota tim yang dibentuk untuk mengamati penumpangpesawat kedatangan internasional untuk mengetahuipenumpang yang membawa barang terlarang.

Anita menceritakan kembali, ketika itu ada seorang wanitaasal Indonesia yang gerak-geriknya mencurigakan sekali.Setelah ia ikuti sampai ke mesin x-ray ternyata benar telahmembawa heroin seberat 1,1 kilogram. “Dari pengakuan sipelaku , dia orang Indonesia yang baru saja pulang berliburdari Nepal dengan kekasihnya yang seorang negro. Olehkekasihnya tadi, perempuan ini dititipkan barang haram tadi,bisa saja dititipkan dengan sepengetahuannya atau tanpasepengetahuannya. Jadi selama di Soekarno-Hatta itu yangbisa tertangkap tangan langsung oleh saya untukpenyelundupan heroin dan itupun juga atas kerjasama timyang sangat kompak,” ujar Anita yang juga berkesempatan keBangkok mengikuti Airport Interdiction tahun 2002 mengikutitraining mengenai pencegahan penyelundupan di bandarakhususnya narkotika.

WAKTU BERSAMA KELUARGADi luar aktifitas Anita sebagai pega-

wai kantoran, ia bersama keluarganyasenang mengisi waktu liburan denganberbagai kegiatan. Berusaha menge-nalkan anaknya dengan bermacam-macam kegiatan disaat waktu libur se-kolah. Tidak hanya mengunjungi tem-pat plesiran, anak-anaknya jugadikenalkan dengan berbagai kegiatanyang mendidik,seperti pameranmisalnya, atau kegiatan outdoor.

Bahkan dunia yang digeluti suami-nya di bidang jurnalistik juga diperke-nalkan kepada anak-anaknya. Tak ja-rang jika suami sedang melakukan tu-gas jurnalistik dan kebetulan hari libursekolah, Anita dan kedua anaknya ikutserta, seperti misalnya belum lama inimengikuti pengamatan (observasi) ba-dak di Ujung Kulon, Banten terkaituntuk sebuah penulisan artikel (suamiAnita bekerja sebagai Chief Editor diMajalah National Geographic Indonesia ).

“Kita sering jalan-jalan ke berbagai tempat dan kegiatanyang berbeda-beda, karena pengalaman itu tadi sangat baikuntuk perkembangan anak, mereka jadi punya berbagaimacam pengalaman dan wawasan untuk sosialisasi denganlingkungan yang berbeda-beda dan pengembangan caraberpikir mereka,” demikian alasan Anita.

Untuk membagi waktu agar dapat seimbang dengankeluarga, Anita merasakan bahwa sampai saat ini ia masihbelum bisa mencapainya meski sampai sekarang dirinyasedang berusaha untuk seimbang membagi waktu antarapekerjaan, keluarga dan kehidupan pribadinya.

“Sepertinya menurut saya sudah seimbang tetapi ternyatakata anak-anak saya belum cukup. Ya kita atur-atur sajasupaya bisa seimbang. Harapan saya, saat bekerja tidak adacomplain dari klien, begitu juga semoga tidak ada complaindari anak dan suami. Saya sadar sebagai perempuantuntutannya lebih tinggi dari laki-laki, karena perempuandituntut untuk lebih memperhatikan rumah tangga. Padahalkalau kita mau saklek ya kalau memang suami istri bekerjamestinya semuanya dikerjakan sama-sama, tetapi padakenyataannya tidak, perempuan kalau sudah pulang kerumah harus kembali kepada kodratnya,”tandas Anita.

SAAT BERTUGAS menjadi pelaksana pemeriksa di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.

BERSAMA-SAMA REKAN DJBC dan Kepolisian saat mengikuti trainingAirport Interdiction di Bangkok.

KETIKA MENGIKUTI WCO Fellowship Programme Enforcementdi Brussel.....

ris


Gusti Randa, sineas yangjuga berprofesi sebagai penga-cara, ternyata pernah menga-lami pemeriksaan di bea cukaibandara Soekarno-Hatta. Iamenceritakan pada tahun 2000lalu,ia membawa film yang iabuat ke Bangkok Thailanduntuk dilakukan proses lebihlanjut disana.

Film yang dibawa ke Bang-kok tersebut menurutnya ma-sih dalam bentuk pita film dansetelah diproses di Bangkokdan dibawa pulang ke Indone-sia dalam bentuk film utuh ter-nyata harus membayar PajakPertambahan Nilai BarangMewah (PPnBM) oleh petugasbea cukai bandara Soekarno-Hatta. Gusti mengaku kecewadengan adanya kebijakantersebut karena ia menilai filmyang dibuatnya di Indonesiadan diproses di luar negeri bu-kan barang mewah yang harusdikenai PPN/BM.

Atas kejadian tersebutGusti pun harus merogoh ko-cek untuk membayar PPN/BMtersebut. Ia mengatakan sebaik-nya pemerintah mempertim-bangkan kembali untuk menge-nakan PPN/BM untuk filmIndonesia yang telah dilakukanproses produksi diluar negeri.”Ini merupakan salah satu ben-tuk pembinaan untuk kemajuanfilm Indonesia,”ujarnya lagi.Ketika ditanya kinerja petugasbea cukai terutama di bandarasetelah ia melakukan perjalan-an ke luar negeri dalam rangkabisnis, Gusti mengaku kini su-dah ada peningkatan dan lebihbaik dari waktu-waktu, ”Semogapelayanannya tetap ditingkatkanjangan sampai mudur apalagi ja-lan di tempat,”ujarnya lagi.

Tidak hanya sukses dengan album-albumnya yang ber-genre rock, rocker yang pernah sukses lewat lagu

yang berjudul preman dan lagu lainnya yang men-jadi soundtrack film Catatan si Boy pada tahun

80’an, Ikang Fauzi juga sukses dalam bisnisproperty. Menurutnya telah banyak perumah-

an yang telah dibuat olehnya melalui peru-sahaan yang dipimpinnya, bahkan suamidari politikus Marrisa Haque ini juga terli-bat dalam program pembangunan rumahsehat sederhana yang diresmikanPresiden Susilo Bambang Yudhoyono dikawasan Jonggol Jawa Barat.

Setelah acara peresmian tersebut pada1 November 2007, WBC berkesampatanberbincang-bincang dengan Ikang seputarkarir dan kegiatan berkeseniannya saat ini.Untuk bidang seni terutama tarik suara, iabersama-sama dengan Gilang Ramadhandan Eky Sukarno tengah menggarap album

yang juga bergenre rock. Band yang diberinama Bro tersebut juga telah melemparkansinglenya yang bertema religius bertepatan

dengan bulan Ramadhan tahun 2007 ini.Karena kesibukkannya di bidang proper-

ty, Ikang kini lebih memilih untuk melakukanshow di cafe-cafe, hal ini menurutnya untuk

bisa lebih leluasa menyapa-rekan-rekannyayang datang, “Show dilapangan terbuka sudah

tidak saya lakukan seperti dulu, sekaligusmencoba hal baru, dan kalau (manggung) di

cafe, saya bisa lebih leluasa menyapa-teman-teman yang datang,”ujarnya.

Sebagai pengusaha property di Indone-sia, perjalanan keluar negeri juga sering

dilakukannya. Ia mengatakan sebagaipublic figure, dirinya sering disapa

dan disalami oleh patugas padaotoritas bandara di Indonesia

termasuk didalamnya petugasbea cukai. Menurutnya petu-gas bea cukai di bandaraselalu menyapa ramah dan

terkadang mengajaknyangobrol,”Karena saya

orangnya suka ngobrol,jadinya petugasmemeriksa barang ba-waan saya sambil ngob-rol, dan teman-temanbea cukai ramah-ramah,jadinya sepertiketemu teman lamaaja,”ujarnya lagi.

Saat ini menurut-nya petugas bea cukaiterutama yang adadibandara sudahlebih baik dan lebihberorientasi melaya-ni,”Saya harappetugas bea cukailebih menjalankantugasnya denganefektif dan lebihberorientasi pa-da pelayanan,“ujarnya meng-akhiri pembi-caraan denganWBC.

HARUS EFEKTIF DAN BERORIENTASIPADA PELAYANAN

Ikang Fauzi

PELAYANAN HARUSLEBIH DITINGKATKAN

GustiRanda

APA KATA MEREKA

zap zap


K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 397 DESEMBER 2007

PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 89/PMK.04/2007

T E N T A N G

IMPOR BARANG PRIBADI PENUMPANG,AWAK SARANA PENGANGKUT,

PELINTAS BATAS DAN BARANG KIRIMAN

MENTERI KEUANGAN,Menimbang :bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 10B ayat (5), Pasal 13 ayat (2) danPasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, perlumenetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Impor Barang PribadiPenumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas Dan Barang Kiriman;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 93,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3613);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3985);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan Di BidangKepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 36,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3626);

7. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

M E M U T U S K A N :Menetapkan :PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IMPOR BARANG PRIBADI PENUM-PANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS DAN BARANG KIRIMAN.

1

s



BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :1. Barang pribadi penumpang adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang

melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut,tidak termasuk barang yang dibawa awak sarana pengangkut atau pelintasbatas.

2. Barang awak sarana pengangkut adalah barang yang dibawa oleh setiap orangyang karena sifat pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dandatang bersama sarana pengangkutnya.

3. Barang kiriman adalah barang impor yang dikirim oleh pengirim tertentu di luarnegeri kepada penerima tertentu di dalam negeri.

4. Barang pelintas batas adalah barang yang dibawa oleh pelintas batas.5. Pelintas batas adalah penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal dalam

wilayah perbatasan negara serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan olehinstansi yang berwenang dan yang melakukan perjalanan lintas batas didaerah perbatasan melalui pos pengawas lintas batas.

6. Customs Declaration yang selanjutnya disingkat CD adalah pemberitahuan atasbarang impor yang dibawa penumpang atau awak sarana pengangkut.

7. Pas Lintas Batas yang selanjutnya disingkat PLB adalah kartu yang dikeluarkanoleh Kantor Imigrasi yang diberikan kepada pelintas batas.

8. Pos Pengawas Lintas Batas yang selanjutnya disingkat PPLB adalah tempatyang ditunjuk pada perbatasan wilayah negara untuk memberitahukan danmenyelesaikan kewajiban pabean terhadap barang pelintas batas.

9. Kartu Identitas Lintas Batas yang selanjutnya disingkat KILB adalah kartu yangdikeluarkan oleh kantor pabean yang membawahi Pos Pengawas Lintas Batasyang diberikan kepada pelintas batas setelah dipenuhi persyaratan tertentu.

10. Buku Pas Barang Lintas Batas yang selanjutnya disingkat BPBLB adalah bukuyang dipakai oleh pejabat bea dan cukai untuk mencatat jumlah, jenis, dan nilaipabean atas barang yang dibawa oleh pelintas batas dari luar daerah pabean.

11. Jalur hijau adalah jalur pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukanpemeriksaan fisik barang.

12. Jalur merah adalah jalur pengeluaran barang impor dengan dilakukanpemeriksaan fisik barang.

13. Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat PJT adalah perusahaan yangmemperoleh ijin usaha jasa titipan dari instansi terkait serta memperoleh persetujuanuntuk melaksanakan kegiatan kepabeanan dari Kepala kantor pabean.

14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.15. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995

tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 17 tahun 2006.

16. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yangditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkanUndang-Undang Kepabeanan.

17. Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea danCukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.

BAB II

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PERLAKUAN PAJAKDALAM RANGKA IMPOR

2 s



Pasal 2Terhadap barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas,dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu diberikan :a. pembebasan bea masuk; danb. tidak dipungut pajak dalam rangka impor sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Bagian KesatuBarang Pribadi Penumpang

Pasal 3(1) Barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan

barang yang tiba bersama penumpang.(2) Barang pribadi penumpang yang tiba sebelum atau setelah kedatangan

penumpang dianggap sebagai barang yang tiba bersama penumpangsebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang memenuhi ketentuan sebagaiberikut :a. paling lama 60 (enam puluh) hari setelah kedatangan penumpang untuk

penumpang yang menggunakan sarana pengangkut laut; ataub. paling lama 15 (lima belas) hari setelah penumpang tiba untuk penumpang

yang menggunakan sarana pengangkut udara.(3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dibuktikan

kepemilikannya dengan menggunakan paspor dan boarding pass yangbersangkutan.

(4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilewati,terhadap barang yang tidak tiba bersama penumpang tidak mendapatkanfasilitas pembebasan bea masuk dan dipungut pajak dalam rangka impor.

Pasal 4 (1)Terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 250.00 (dua ratus limapuluh US dollar) per orang atau FOB USD 1,000.00 (seribu US dollar) perkeluarga untuk setiap perjalanan, diberikan pembebasan bea masuk dan tidakdipungut pajak dalam rangka impor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

(2)Dalam hal barang pribadi penumpang melebihi batas nilai pabean sebagaimanadimaksud pada ayat (1), maka atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk danpajak dalam rangka impor.

Pasal 5(1) Selain pembebasan bea masuk terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1), terhadap barang pribadi penumpang yang merupakan barangkena cukai juga diberikan pembebasan cukai untuk setiap orang dewasa palingbanyak:a. 200 (dua ratus) batang sigaret, 25 (dua puluh lima) batang cerutu, atau 100

(seratus) gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya; danb. 1 (satu) liter minuman mengandung etil alkohol.

(2) Dalam hal hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lebihdari satu jenis, pembebasan cukai diberikan setara dengan perbandinganjumlah per jenis hasil tembakau tersebut.

(3) Atas kelebihan barang kena cukai dalam jumlah sebagaimana dimaksud padaayat (1), langsung dimusnahkan dengan atau tanpa disaksikan penumpangyang bersangkutan.

3

s



Bagian KeduaBarang Awak Sarana Pengangkut

Pasal 6(1) Barang awak sarana pengangkut dengan nilai pabean tidak melebihi FOB USD

50.00 (lima puluh US dollar) per orang untuk setiap kedatangan diberikanpembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sesuaidengan ketentuan perundangundangan di bidang perpajakan yang berlaku.

(2) Dalam hal barang awak sarana pengangkut melebihi batas nilai pabeansebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka atas kelebihan tersebut dipungutbea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Pasal 7(1) Selain diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam

rangka impor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidangperpajakan yang berlaku terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 ayat (1), terhadap barang awak sarana pengangkut yang merupakan barangkena cukai diberikan pembebasan cukai, dengan ketentuan :a. paling banyak 40 (empat puluh) batang sigaret, 10 (sepuluh) batang cerutu,

atau 40 (empat puluh) gram tembakau iris/ hasil tembakau lainnya; danb. paling banyak 350 (tiga ratus lima puluh) mililiter minuman mengandung etil

alkohol.(2) Dalam hal hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lebih

dari satu jenis, pembebasan cukai diberikan setara dengan perbandinganjumlah per jenis hasil tembakau tersebut.

(3) Dalam hal barang awak sarana pengangkut yang merupakan barang kena cukaimelebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan barangtersebut langsung dimusnahkan dengan atau tanpa disaksikan awak saranapengangkut yang bersangkutan.

Bagian KetigaBarang Pelintas Batas

Pasal 8(1) Barang pelintas batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan

pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sesuaidengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku,dengan ketentuan nilai pabean sebagai berikut :a. Indonesia dengan Papua New Guinea paling banyak FOB USD 300.00 (tiga

ratus US dollar) per orang untuk jangka waktu satu bulan;b. Indonesia dengan Malaysia :

1) paling banyak FOB MYR 600.00 (enam ratus ringgit Malaysia) per oranguntuk jangka waktu satu bulan, apabila melewati batas daratan;

2) paling banyak FOB MYR 600.00 (enam ratus ringgit Malaysia) setiapperahu untuk setiap trip, apabila melalui batas lautan (sea border);

c. Indonesia dengan Filipina paling banyak FOB USD 250.00 (dua ratus limapuluh US dollar) per orang untuk jangka waktu satu bulan.

d. Indonesia dengan Timor Leste paling banyak FOB USD 50.00 (lima puluhUS dollar) per orang per hari.

(2) Dalam hal barang pelintas batas melebihi batas nilai pabean sebagaimanadimaksud pada ayat (1), maka atas kelebihan barang tersebut dipungut beamasuk dan pajak dalam rangka impor.

4 s



Bagian KeempatBarang Kiriman

Pasal 9(1) Terhadap barang kiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan

pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sesuaidengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku,dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 50.00 (lima puluh US dollar)untuk setiap orang per kiriman.

(2) Dalam hal nilai pabean barang kiriman melebihi batas pembebasan bea masuk,barang kiriman dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengandasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkanpembebasan bea masuk.

BAB IIIPEMBERITAHUAN, PEMERIKSAAN, DAN PENGELUARAN BARANG

Pasal 10(1) Barang impor yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas

batas, dan barang kiriman wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai dikantor pabean.

(2) Barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikeluarkandengan persetujuan pejabat bea dan cukai.

Bagian KesatuPemberitahuan dan Pengeluaran Barang Pribadi Penumpang

Pasal 11(1) Atas barang pribadi penumpang yang tiba bersama penumpang, wajib

diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai dengan menggunakan CD.(2) CD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dengan lengkap dan benar.(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara

lisan, pada tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12(1) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,

penumpang dapat memilih mengeluarkan barang impor melalui :a. jalur merah, dalam hal penumpang membawa barang impor:

1) dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk yangdiberikan dan/atau jumlah barang kena cukai melebihi ketentuanpembebasan cukai;

2) berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal darihewan, ikan, dan tumbuhan;

3) berupa narkotika, psikotropika, obat-obatan, senjata api, senjata angin,senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi;

4) berupa film sinematografi, pita video berisi rekaman, video laser discatau piringan hitam; atau

5) berupa uang dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilaiRp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih.

b. jalur hijau, dalam hal penumpang tidak membawa barang imporsebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,pejabat bea dan cukai;

5

s



a. memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam hal penumpangmelalui jalur hijau; atau

b. melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal penumpang melalui jalur merah.(3) Dalam hal terdapat kecurigaan, pejabat bea dan cukai berwenang melakukan

pemeriksaan fisik atas barang penumpang yang melalui jalur hijau.

Pasal 13(1) Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat (1) huruf a, ditemukan :a. kelebihan barang kena cukai dari jumlah yang ditentukan, terhadap

kelebihan barang kena cukai tersebut langsung dimusnahkan dengan atautanpa disaksikan penumpang yang bersangkutan.

b. barang yang terkena larangan atau pembatasan impor, pejabat bea dancukai melakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

c. barang pribadi penumpang dengan nilai pabean tidak melebihi bataspembebasan bea masuk, maka terhadap barang pribadi penumpangtersebut diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalamrangka impor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidangperpajakan yang berlaku.

d. barang pribadi penumpang dengan nilai pabean melebihi batas pembebasanbea masuk, maka atas kelebihan nilai pabean barang pribadi penumpangtersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasarnilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkanpembebasan bea masuk.

(2) Pejabat bea dan cukai melakukan pencatatan terhadap hasil pemeriksaan fisiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan berdasarkan hasil pemeriksaanfisik tersebut pejabat bea dan cukai menetapkan nilai pabean dan tarif sertamenghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor pada lembar CD.

(3) Dalam hal dari hasil pemeriksaan fisik tidak ditemukan barang pribadi penumpangdengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d,pejabat bea dan cukai memberikan persetujuan pengeluaran barang tersebut.

Pasal 14(1) Penumpang wajib membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor

berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dandiberikan bukti pembayaran.

(2) Setelah menerima pembayaran, pejabat bea dan cukai harus membukukan databarang pribadi penumpang yang dikenakan pembayaran bea masuk dan pajakdalam rangka impor sebagaimana tercantum dalam CD ke dalam buku catatanpabean.

Pasal 15(1) Persetujuan pengeluaran atas barang pribadi penumpang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d diberikan oleh pejabat bea dan cukaisetelah penumpang melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

(2) Persetujuan pengeluaran barang penumpang yang akan digunakan selamaberada di daerah pabean dan dibawa kembali pada saat meninggalkan daerahpabean berlaku ketentuan mengenai impor sementara.

(3) Pengeluaran barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (2) yang :a. terdaftar di dalam manifes, diselesaikan dengan Pemberitahuan Impor

Barang Tertentu (PIBT);b. terdaftar sebagai barang “Lost and Found”, diselesaikan dengan CD.

6 s



Bagian KeduaPemberitahuan dan Pengeluaran Barang Awak Sarana Pengangkut

Pasal 16(1) Barang awak sarana pengangkut yang tiba dari luar daerah pabean, wajib

diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai dengan menggunakan CD.(2) Awak sarana pengangkut harus mengisi CD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dengan lengkap dan benar serta menyampaikannya kepada pejabat bea dancukai.

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secaralisan, pada tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 17(1) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, awak

sarana pengangkut dapat memilih mengeluarkan barang impor melalui :a. jalur merah, dalam hal awak sarana pengangkut membawa barang impor:

1) dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk yangdiberikan dan/atau jumlah barang kena cukai melebihi ketentuanpembebasan cukai;

2) berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal darihewan, ikan, dan tumbuhan;

3) berupa narkotika, psikotropika, obat-obatan, senjata api, senjata angin,senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi;

4) berupa film sinematografi, pita video berisi rekaman, video laser discatau piringan hitam; atau

5) berupa uang dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilaiRp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih.

b. jalur hijau, dalam hal awak sarana pengangkut tidak membawa barangimpor sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,pejabat bea dan cukai :a .memberikan persetujuan pengeluaran barang, untuk barang awak sarana

pengangkut yang melalui jalur hijau; ataub. melakukan pemeriksaan fisik, untuk barang awak sarana pengangkut yang

melalui jalur merah.(3) Dalam hal terdapat kecurigaan, pejabat bea dan cukai berwenang melakukan

pemeriksaan fisik atas barang awak sarana pengangkut yang melalui jalur hijau.

Pasal 18(1) Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

ayat (1) huruf a, ditemukan :a. kelebihan barang kena cukai dari jumlah yang ditentukan, terhadap

kelebihan barang kena cukai tersebut langsung dimusnahkan dengan atautanpa disaksikan awak sarana pengangkut yang bersangkutan;

b. barang yang terkena larangan atau pembatasan impor, pejabat bea dancukai melakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku;

c. barang awak sarana pengangkut dengan nilai pabean tidak melebihi bataspembebasan bea masuk, maka terhadap barang awak sarana pengangkuttersebut diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalamrangka impor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidangperpajakan yang berlaku;

d. barang awak sarana pengangkut dengan nilai pabean melebihi bataspembebasan bea masuk, maka atas kelebihan nilai pabean barang awak

7

s



sarana pengangkut tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangkaimpor dengan dasar nilai pabean penuh tanpa dikurangi dengan nilaipabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.

(2) Pejabat bea dan cukai melakukan pencatatan terhadap hasil pemeriksaan fisiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan berdasarkan hasilpemeriksaan fisik tersebut pejabat bea dan cukai menetapkan nilai pabean dantarif serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor pada lembarCD.

(3) Dalam hal dari hasil pemeriksaan fisik tidak ditemukan barang awak saranapengangkut dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hurufb dan huruf d, pejabat bea dan cukai memberikan persetujuan pengeluaranbarang tersebut.

Pasal 19(1) Awak sarana pengangkut wajib membayar bea masuk dan pajak dalam rangka

impor berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)dan diberikan bukti pembayaran.

(2) Setelah menerima pembayaran, pejabat bea dan cukai harus membukukan databarang awak sarana pengangkut yang dikenakan pembayaran bea masuk danpajak dalam rangka impor sebagaimana tercantum dalam CD ke dalam bukucatatan pabean.

Pasal 20Pejabat bea dan cukai memberikan persetujuan pengeluaran barang awak saranapengangkut setelah awak sarana pengangkut melunasi bea masuk dan pajakdalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) atauberdasarkan pemeriksaan fisik barang tersebut telah sesuai dengan batasan nilaisebagaimana dimaksud dalam Pasa16 dan Pasal 7.

Bagian KetigaPemberitahuan dan Pengeluaran Barang Pelintas Batas

Pasal 21(1) Setiap pelintas batas yang membawa barang wajib memiliki KILB.(2) KILB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh kepala kantor

pabean yang mengawasi PPLB atas permohonan pelintas batas.(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada kepala

kantor pabean dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) danfotokopi PLB yang ditandasahkan oleh pejabat imigrasi setempat.

(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhipersyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala kantor pabeanmemberikan KILB kepada pelintas batas tersebut dan dibuatkan BPBLB sesuaidengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan LampiranII Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 22(1) Pelintas batas yang tiba dari luar daerah pabean dengan membawa barang

bawaan wajib menunjukkan KILB dan memberitahukan barang bawaannyakepada pejabat bea dan cukai di PPLB.

(2) Pelintas batas yang tidak dapat menunjukkan KILB tidak diberikan fasilitasberupa pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka imporsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(3) Setelah menerima KILB, pejabat bea dan cukai di PPLB :

8 s



a. melakukan pemeriksaan fisik dan menuangkan hasil pemeriksaan fisiktersebut ke dalam Nota Pemeriksaan sesuai contoh format sebagaimanaditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini;

b. melakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam halberdasarkan hasil pemeriksaan fisik ditemukan bahwa barang tersebutterkena larangan atau pembatasan impor;

c. menetapkan nilai pabean dan tarif barang yang bersangkutan sesuaidengan ketentuan yang berlaku;

d. menetapkan besarnya bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harusdipungut dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabeanyang mendapatkan pembebasan bea masuk, dalam hal berdasarkan hasilpemeriksaan kedapatan nilai pabean barang melebihi ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan

e. memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam hal berdasarkan hasilpemeriksaan kedapatan nilai pabean barang tidak melebihi ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(4) Pelintas batas wajib membayar bea masuk dan pajak dalam rangka imporberdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d di kantorpabean dan diberikan bukti pembayaran.

(5) Pejabat bea dan cukai memberikan persetujuan pengeluaran barang setelahbea masuk dan pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat(4) dilunasi.

(6) Dalam hal ditemukan adanya penyalahgunaan fasilitas pembebasan bea masukdan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas barang pelintas batas, makafasilitas tersebut dicabut.

Bagian KeempatBarang Kiriman

Pasal 23(1) Impor barang kiriman dilakukan melalui pos atau PJT.(2) Terhadap barang kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

pemeriksaan pabean oleh pejabat bea dan cukai.(3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penelitian

dokumen dan pemeriksaan fisik barang.(4) Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

secara selektif.(5) Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(4), pemeriksaan fisik tersebut disaksikan oleh petugas pos atau petugas PJT.(6) Barang kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikeluarkan

setelah dipenuhi kewajiban pabean dan mendapat persetujuan dari pejabatbea dan cukai.

Bagian KelimaBarang Kiriman Melalui Pos

Pasal 24(1) Pejabat bea dan cukai menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea

masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi atas barang kirimanmelalui pos.

(2) Barang kiriman melalui pos yang telah ditetapkan tarif dan nilai pabeannyasebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada penerima barangkiriman melalui pos setelah bea masuk dan pajak dalam rangka impor dilunasi.

9

s



Pasal 25(1)Penyelesaian impor barang kiriman melalui pos dilakukan oleh PT. PosIndonesia (Persero) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.(2)Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penanganankantung pos, pelalubeaan serta pengawasannya.

Bagian KeenamBarang Kiriman Melalui Perusahaan Jasa Titipan

Pasal 26(1) PJT yang akan melaksanakan kegiatan impor barang kiriman harus

mengajukan permohonan kepada Kepala kantor pabean sesuai contoh formatsebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.

(2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala kantor pabeanmemberikan persetujuan sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalamLampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.

(3) PJT dapat melaksanakan kegiatan impor barang kiriman setelah menyerahkanmempertaruhkan jaminan tunai, jaminan bank, atau customs bond yangbesarnya ditetapkan oleh kepala kantor pabean.

(4) Penetapan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan denganmemperhatikan jumlah bea masuk dan pajak dalam rangka impor dalamperiode penangguhan pembayaran tertentu atas barang kiriman yangdiberitahukan oleh PJT.

Pasal 27(1) Barang kiriman melalui PJT harus memenuhi ketentuan paling berat 100

(seratus) kilogram untuk setiap House Airway Bill (AwB).(2) Pengecualian dari ketentuan mengenai barang kiriman sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat diberikan terhadap :a. barang kiriman untuk tujuan tempat penimbunan berikat; ataub. barang kiriman lainnya yang memperoleh izin dari Direktur Jenderal.

(3) Atas barang kiriman melalui PJT yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberlakukan ketentuan umum di bidangimpor.

Pasal 28(1) Pengeluaran barang kiriman melalui PJT dilaksanakan setelah diajukan

Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT).(2) PIBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke kantor pabean

melalui media elektronik atau secara manual.(3) Pejabat bea dan cukai menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea

masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi atas barang kirimanmelalui PJT.

(4) Bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang wajib dilunasi dalamjangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkannya persetujuanpengeluaran barang.

Pasal 29(1) Pengeluaran barang kiriman melalui PJT untuk tujuan tempat penimbunan

berikat berlaku ketentuan mengenai prosedur pemasukan barang ke tempatpenimbunan berikat.

(2) Pengeluaran barang kiriman melalui PJT yang terkena ketentuan pembatasanimpor, dapat disetujui setelah semua persyaratan impornya dipenuhi.

10 s



BAB IVPENETAPAN TARIF BEA MASUK

Pasal 30Pejabat bea dan cukai menetapkan tarif bea masuk atas impor barang pribadipenumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas dan barangkiriman.

Pasal 31(1) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 didasarkan pada tarif

bea masuk dari jenis barang bersangkutan.(2) Dalam hal barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 lebih dari 3

(tiga) jenis barang, pejabat bea dan cukai menetapkan hanya satu tarif beamasuk berdasarkan tarif barang tertinggi.

BAB VKETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku :(1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 490/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana

Impor Barang Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, KirimanPos, Dan Kiriman Melalui Perusahaan Jasa Titipan;

(2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 358/KMK.04/ 2001 tentang PembebasanBea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor Dan Cukai Atas Pemasukan BarangPenumpang Dari Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas SabangKe Dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan MenteriKeuangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 34Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggalditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan MenteriKeuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 30 Agustus 2007

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

11

s



DEPARTEMEN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI ................................

KARTU IDENTITAS LINTAS BATASNomor : ............

Nama :Tgl. Lahir/Umur :Pekerjaan :Alamat :No. Pas Lintas Batas/Paspor :KTP No. :Jumlah orang dalam Keluarganya yang :memperoleh KILB

………….., ……………………….20……

Kepala Kantor

Pas Foto3 x 4

Nama

NIP

Berlaku s.d tanggal

MENTERI KEUANGAN,

Ttd


LAMPIRAN IPERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/PMK.04/2007

TENTANG IMPOR BARANG PRIBADI PENUMPANG,AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS DAN BARANG KIRIMAN

12 s



BUKU PAS BARANG LINTAS BATASAtas Nama : …………….Nomor KILB : …………….

Bulan :

Tgl. URAIAN BARANG NILAIBRUTO Kg PABEAN KETERANGAN *)

JUMLAH JENIS

Keterangan : *) diisi antara lain :

* Ringkasan Hasil Pemeriksaan

* Penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai tentang Nilai Pabean,Jumlah bea-bea yang harus dibayar

MENTERI KEUANGAN,

ttd


LAMPIRAN IIPERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/PMK.04/2007

TENTANG IMPOR BARANG PRIBADI PENUMPANG,AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS DAN BARANG KIRIMAN.

13

s



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH …………………KANTOR PELAYANAN …………………….

Jalan………………….. Telepon : ……..…………..……………………….. Faksimili : ………………….

NOTA PEMERIKSAANNomor : ………….. Tanggal ………………

KILB : ……………

Pejabat Bea dan Cukai,

N a m aNIP.

Penetapan Nilai Pabean MENTERI KEUANGAN

ttd.


LAMPIRAN IIIPERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/PMK.04/2007


14 s



LAMPIRAN IVPERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/PMK.04/2007


(kop surat dari yang bersangkutan)

Tanggal …………………

Hal : Permohonan untuk MelakukanKegiatan Kepabeanan di WilayahKerja Kantor …………….

Yth. : ………………..………………..

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : …………………………………Jabatan : …………………………………N P W P : …………………………………Alamat : …………………………………Izin PPJK No./Tgl : …………………………………Izin PJT No./Tgl : …………………………………

dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat persetujuanmelakukan kegiatan kepabeanan di bidang usaha jasa titipan di wilayah kerja KantorPelayanan Bea dan Cukai ………………………

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Pemohon,

……………..

(nama jelas)

MENTERI KEUANGAN

ttd.


15

s



LAMPIRAN VPERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/PMK.04/2007

TENTANG IMPOR BARANG PRIBADI PENUMPANG,AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS DAN BARANG KIRIMAN.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH …………….KANTOR PELAYANAN ……………….

Jalan ………………….. Telepon : ……………………………………… Faksimili : …………….

Nomor : S- /BC…./20…. Tanggal …………………Sifat : -Lamp. : -Hal : Persetujuan melakukan kegiatan

Kepabeanan a.n. Perusahaan Jasa Titipan………………………

Yth. : ………………….………………….

Menunjuk surat Saudara Nomor : ………………….. tanggal …………… hal………………. dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan Saudara untukmelakukan kegiatan kepabeanan di bidang usaha Jasa Titipan di wilayah kerja KantorPelayanan Bea dan Cukai ………………. Dapat disetujui dengan syaratmempertaruhkan jaminan tunai/bank pada Bendaharawan Kantor Pelayanan Bea danCukai ………….. sebesar Rp …………………… (……………………….).

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,

N a m aNIP.

Tembusan Yth. :1. Direktur Teknis Kepabeanan2. Kepala Kantor Wilayah ……………..

MENTERI KEUANGAN,

ttd


16 s

Warta Bea Cukai Edisi 397

Documents