Warta Bea Cukai Edisi 393

MENUNGGU IMPLEMENTASIPROFILSUKARNO“LAKUKAN SETIAP TUGASDENGAN BAIK”

“IDEALNYA DJBC HARUS MEMPUNYAIX-RAY YANG CUKUP”

WAWANCARAHERU SANTOSO

AGUSTUS 2007TAHUN XXXIX EDISI 393

Pengawasan& Pelayanan

BARANG PENUMPANG& BARANG KIRIMAN

1WARTA BEA CUKAIEDISI 393 AGUSTUS 2007

DARI REDAKSI

IZIN DEPPEN: NO. 1331/SK/DIRJEN-G/SIT/72TANGGAL, 20 JUNI 1972 ISSN.0216-2483

PELINDUNGDirektur Jenderal Bea dan Cukai:Direktur Jenderal Bea dan Cukai:Direktur Jenderal Bea dan Cukai:Direktur Jenderal Bea dan Cukai:Direktur Jenderal Bea dan Cukai:Drs. Anwar Suprijadi, MSc

PENASEHATDirektur Penerimaan & PeraturanKepabeanan dan Cukai:Drs. Hanafi UsmanDirektur Teknis KepabeananDrs. Teguh Indrayana, MADirektur Fasilitas KepabeananDrs. Kusdirman IskandarDirektur CukaiDrs. Frans RupangDirektur Penindakan & PenyidikanHeru Santoso, SHDirektur AuditDrs. Thomas Sugijata, Ak. MMDirektur Kepabeanan InternasionalDrs. M. Wahyu Purnomo, MScDirektur Informasi Kepabeanan & CukaiDr. Heri Kristiono, SH, MAKepala Pusat Pendidikan danPelatihan Bea dan CukaiDrs. Endang TataInspektur Bea dan CukaiEdy SetyoTenaga Pengkaji Bidang Pelayanan &Penerimaan KCDrs. Bambang PrasodjoTenaga Pengkaji Bidang Pengawasan &Penegakan Hukum KCDrs. Erlangga Mantik, MATenaga Pengkaji Bidang PengembanganKapasitas & Kinerja Organisasi KCDrs. Joko Wiyono

KETUA DEWAN PENGARAHSekretaris Direktorat JenderalBea dan Cukai:Dr. Kamil Sjoeib, MA

WAKIL KETUA DEWAN PENGARAH/PENANGGUNG JAWAB

Kepala Bagian Umum:Sonny Subagyo, S.Sos

DEWAN PENGARAHDrs. Nofrial, M.A.,Drs. Patarai Pabottinggi,Dra. Cantyastuti Rahayu,Ariohadi, SH, MA.Marisi Zainuddin Sihotang, SH.,M.M.Drs. Martediansyah M.P.M,J. Didit Krisnady, SHIr. Sucipto, M.M, Ir. Azis Syamsu Arifin,Muhammad Zein, SH, MA.

PEMIMPIN REDAKSILucky R. Tangkulung

REDAKTURAris Suryantini,Supriyadi Widjaya,Ifah Margaretta Siahaan,Zulfril Adha Putra

FOTOGRAFERAndy Tria Saputra

KORESPONDEN DAERAH` Bambang Wicaksono (Surabaya)

Ian Hermawan (Pontianak)KOORDINATOR PRACETAK

Asbial NurdinSEKRETARIS REDAKSI

Kitty HutabaratPIMPINAN USAHA/IKLAN

Piter PasaribuTATA USAHA

Mira Puspita Dewi S.Pt., M.S.M.,Untung Sugiarto

IKLANWirda Renata Pardede

SIRKULASIH. Hasyim, Amung Suryana

BAGIAN UMUMRony Wijaya

PERCETAKANPT. BDL Jakarta

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHAKantor Pusat Direktorat JenderalBea dan Cukai,Jl. Jenderal A. Yani (By Pass) Jakarta TimurTelp. (021) 47865608, 47860504,4890308 Psw. 154 - Fax. (021) 4892353E-Mail : - [email protected]

- [email protected] GIRO WARTA BEA CUKAI

BANK BNI CABANG JATINEGARA JAKARTANomor Rekening : 8910841

Pengganti Ongkos Cetak Rp. 10.000,-

TERBIT SEJAK 25 APRIL 1968

INDONESIAulan Juli lalu ada dua peristiwa yang punya arti penting buatDirektorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Yang pertamadiluncurkannya Kantor Pelayanan Utama (KPU) di Tanjung Priokpada 2 Juli. Dan yang kedua, disetujuinya RUU Cukai oleh DPRRI untuk disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripur-

na pada 20 Juli. Bagaimana KPU berjalan dalam dua-tiga bulan kedepan, serta bagaimana proses penetapan UU Cukai yang baru, masing-masing akan redaksi bahas lebih dalam pada rubrik laporan utama edisimendatang sambil kami mengumpulkan bahan-bahan penulisan.

Dua bulan berturut-turut, laporan utama WBC membahas mengenaipengawasan oleh DJBC. Pada edisi Juli, redaksi menulis mengenai pokok-pokok peningkatan pengawasan dalam undang-undang pabean yang baru,UU No.17/2006, sementara pada edisi Agustus ini kami membahas soalpengawasan terhadap barang penumpang dan barang kiriman.

Salah satu alasan redaksi mengangkat masalah pengawasan terhadapbarang bawaan penumpang baik di bandara maupun pelabuhan lautinternasional adalah upaya untuk membantu menyosialisasikankeberadaan customs declaration (CD). Dokumen pabean ini dimaksudkanagar para penumpang yang datang dari luar negeri melaporkan denganbenar jumlah dan jenis barang bawaannya yang terkait dengan peraturan.Yang terjadi di lapangan, cukup banyak masyarakat yang tidak tahu apamaksud dari CD tersebut, atau, pura-pura tidak tahu apa fungsi CD denganmaksud menyembunyikan barang yang dibawanya.

WBC edisi Maret, April dan Mei 2007 memuat berita tegahan KPBCSoekarno-Hatta terhadap barang-barang bawaan penumpang yang tidakdilaporkan maupun yang dilaporkan dengan tidak benar. Barang-barangtersebut diantaranya laptop, HP, sepatu, tas, DVD, majalah porno, obat-obatan, senjata, hingga perhiasan berupa emas dan berlian. Yang menarik,dalam beberapa bulan belakangan ini, perhiasan menjadi produk yangkerap dibawa secara ilegal. Sebuah tayangan berita di satu televisi swastapada pertengahan bulan Juli lalu mengulas secara khusus mengenaimaraknya pemasukan barang-barang perhiasan melalui bandaraSoekarno-Hatta. Jadi kalau ada yang menawarkan kepada pembacaperhiasan dalam bentuk anting, gelang, kalung yang bertahtakan emasdan berlian dengan harga miring, mungkin perlu hati-hati, jangan-janganperhiasan tersebut masuk ke Indonesia dengan tidak benar.

Redaksi menyampaikan terima kasih atas undangan dan sambutanselama liputan WBC di KPBC Palembang, KPBC Kudus dan PT Pura padaakhir bulan Juli. Kunjungan di dua tempat terakhir dilakukan bersama-sama dengan sekitar 40-an wartawan desk ekonomi dan keuangan yangdikoordinir Humas Departemen Keuangan.

Sebagai penutup, selayaknya di bulan Agustus ini kita ucapkandirgahayu Republik Indonesia yang ke-62 tahun. Sekalipun beberapaperistiwa terdekat seperti Candi Borobudur yang tidak lagi dianggap tujuhkeajaiban dunia, timnas sepakbola gagal di Piala Asia, serta Uni Eropamelarang maskapai penerbangan Indonesia masuk ke wilayahnya,menyiratkan sepertinya negara ini ‘bukan apa-apa’, bagaimanapun juga,Indonesia adalah negara kita yang kita cintai.

Right is right, wrong is wrong, this is my country, INDONESIA.

Lucky R. Tangkulung


B

2 WARTA BEA CUKAI EDISI 393 AGUSTUS 2007

Laporan Utama5-19

Profil76-79

Selak37-43

Daerah ke Daerah28-36

1 DARI REDAKSI3 SURAT PEMBACA4 KARIKATUR24 KOPERASI

- Hari Ulang Tahun KoperasiKe-60

- Meningkatkan PartisipasiAnggota : Tantangan KoperasiPegawai Negeri

44 SIAPA MENGAPA- Rosira Ren- Baco. M- Edward

46 CUKAI- Disain baru Pita Cukai 2007

48 INFO PEGAWAI- Reformasi Birokrasi di

Departemen Keuangan MulaiDisosialisasikan

- Peluncuran Kantor PelayananUtama Bea dan Cukai TanjungPriok

- Pegawai Pensiun Per-1 Agustus2007

54 SEPUTAR BEACUKAI57 PENGAWASAN

KPU Bea dan Cukai Tanjung PriokTegah Eksportasi Rotan dan kayu

58 PUSDIKLATDJBC dan Pusdiklat BC BentukTim Pengkaji Pola Pendidikan danPelatihan Pegawai

60 KEPABEANANSosialisasi Aturan baruPenyelenggaraan KB dan TPS

62 OPINI- Manajemen Risiko dan Intelejen- Sanksi Hukum Terhadap PFPD

yang Salah Dalam MenghitungBea Masuk/Keluar (TinjauanYuridis Pasal 113B)

67 KOLOMSisi Unik Bola dan bea Cukai

69 PERISTIWAInkado Korda JabarPertahankan Gelar Juara UmumPada Kejurwil III Wilayah barat

70 RENUNGAN ROHANIUmat Islam dan PerjuanganKemerdekaan

72 RUANG KESEHATANMangatasi Bintik KecoklatanBekas jerawat

73 APA KATA MEREKA- Nabila Marsya Nada- Misye Arsita

74 RUANG INTERAKSILiburan

Menampilkan keberhasilanKPBC Dumai menggagalkanupaya penyelundupan kayubalak. Keberhasilan KPBCPalembang menegahballpressed dan pesawathandphone. Disamping itujuga rubrik daerah juga diisidengan berita kerjasamapenanganan penyelundupanMalaysia-Indonesia.

Kisah kali ini adalahpengalaman menyelamanggota Customs DivingClub dan beberapa krutelevisi Trans 7 danstasiun televisi lokal diTarakan (Tarakan TV)untuk melihat keindahanalam bawah laut Derawan,Sangalaki dan Kakaban.

Masih adanya penumpang dari luar da-erah pabean yang tidak memberitahu-kan barang bawaannya melalui Cus-toms Declaration (CD), begitu juga ke-beratan atas bea masuk yang ditentu-kan, menunjukkan bahwa masyarakatumum masih banyak yang belum pa-ham akan ketentuan ini. Laporan uta-ma kali ini akan mengupas mengenaihal yang terkait masalah tersebut.

Berbekal uang dari hasilpenjualan jamtangannya, pergilah ia keJakarta untuk mengadunasib. Di kota inilah kisahsuka duka hidupmerantau dimulai, hinggaakhirnya nasib baikberpihak pada Sukarnodengan menjadi seorangPNS di DJBC.

DAFTAR ISI


Surat PembacaKirimkan surat anda ke Redaksi WBC melalui alamatsurat, fax atau e-mail. Surat hendaknya dilengkapidengan identitas diri yang benar dan masih berlaku.

DANA KESEJAHTERAANPEGAWAI DJBC (I)

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-61/BC/1996tanggal 11 September 1996 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Dana KesejahteraanPegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kami sampaikan hal-hal sebagai berikat :1. Pada Lampiran XXIV menyatakan jenis dan besarnya bantuan dari Dana Kesejahteraan

Pegawai, dengan nilai nominal/rupiah.2. Mengingat perkembangan situasi saat ini, kami rasa sudah tidak sesuai lagi mengenai

besarnya masing-masing jenis bantuan tersebut, terutama bila dikaitkan denganpemotongan Tunjangan Khusus yang menggunakan persentasi (2%), yang meskipunketentuannya dibuat tahun 1996, tetap bisa mengikuti perkembangan jaman.

Memperhatikan butir 1 dan 2 diatas, kami berharap agar Keputusan Direktur JenderalBea dan Cukai No. 61/BC/1996 ditinjau kembali, terutama pada Lampiran XXIV-nya.Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak Direktur Jenderal serta dimuatnya surat inipada WBC kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

SUTADIRNIP 060040364

DANA KESEJAHTERAANPEGAWAI DJBC (II)

Melihat besarnya bantuan dari Dana Kesejahteraan Pegawai DJBC sesuai lampiranKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : KEP-61/BC/1996, menurut pendapatsaya kiranya dapat dilakukan perubahan atas besarnya dana yang diberikan dari setiap jenisbantuan. Hal ini mengingat :1. Bahwa besarnya dana bantuan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi

dan perkembangan harga saat ini, dimana keputusan tersebut ditetapkan saat krisismoneter belum terjadi;

2. Potongan DKP sejumlah 2% yang setiap bulannya diambil dari Tunjangan KhususPembinaan Keuangan Negara (TKPKN) otomatis menyesuaikan jika adanya perubahanbesarnya TKPKN. Dalam kurun waktu 1996 sampai dengan sekarang, besarnya TKPKNtelah mengalami kenaikan beberapa kali, sehingga menurut hemat saya besarnya danabantuan DKP harus disesuaikan dengan kenaikan besarnya TKPKN dimaksud.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

DJOKO YUWONONIP 060057964

4 WARTA BEA CUKAI EDISI 393 AGUSTUS 20074 WARTA BEA CUKAI EDISI 393 AGUSTUS 2007

KARIKATUR


irektorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memilikitiga tugas yang harus diemban, yaitu communityprotector, revenue collector, dan trade facilitator.Sebagai community protector, DJBC dituntut untukdapat mencegah masuknya barang-barang yang

dapat merugikan maupun membahayakan negara, baik yangdikirim melalui kargo maupun yang dibawa oleh penumpangpesawat dan kapal laut dari luar negeri.

Sebagai revenue collector, DJBC dituntut untuk dapatmenghimpun penerimaan negara dari beban bea masukyang telah ditentukan pada barang-barang baik yang dikirimmaupun yang dibawa dari luar negeri. Sedangkan sebagaitrade facilitator, DJBC diharuskan untuk dapat memfasilitasiindustri dalam negeri untuk dapat bersaing danmempermudahkan dalam proses ekspor impornya.

Terkait dengan tugas sebagai community protector danrevenue collector, DJBC yang juga merupakan penjaga pintugerbang negara, telah berupaya dengan semaksimalmungkin melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan yangdiharapkan dapat menekan seminimal mungkin upayapemasukan barang ilegal ke dalam negeri dan berusahasemaksimal mungkin memberikan penerimaan negara daribarang-barang yang dikenakan bea masuk.

DASAR HUKUM PENGAWASAN BARANG PENUMPANGKebijakan yang telah dikeluarkan untuk pengawasan ba-

rang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintasbatas, dan kiriman melalui jasa titipan dan kiriman pos telahdiakomodir melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor:490/KMK.05/1996 tentang tatalaksana impor barang penum-pang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, kiriman pos,dan kiriman melalui perusahaan jasa titipan, serta KeputusanDirektur Jenderal bea dan cukai nomor: Kep-78/BC/1997,yang telah diubah menjadi Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomo: Kep-83/BC/2002 yang mana secara detaildijelaskan mengenai mekanisme dan tatacara barang, nilaimaupun berat yang dapat dibawa maupun dikirim.

Sementara itu untuk kiriman barang melalui kantor pos,DJBC juga telah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pos

dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) yang dituangkan ke dalamsurat keputusan bersama (SKB) dan surat edaran bersama(SEB) nomor SE-20/BC/2000 dan SE-35/Dirutpos/2000 ten-tang tatacara penyelesaian barang impor atau barang eksporyang dikirim melalui pos dengan menggunakan layanan logis-tik dan komunikasi.

Lalu bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut dapatmengantisipasi pemasukan barang ilegal yang dibawa olehpenumpang dari luar negeri dan kiriman barang melaluiperusahaan jasa titipan (PJT). Lalu, bagaimana sebenarnyaSE bersama DJBC dengan Ditjen Postel dapat mengakomo-dir kepentingan pengirim barang, sudah efektifkah kebijakantersebut hingga kini?

Dari kebijakan yang dikeluarkan oleh DJBC maupun SEbersama antara DJBC dan Ditjen Postel, sebenarnya selu-ruhnya sudah cukup mengakomodir bahkan sudah disesuai-kan dengan perkembangan bisnis pengiriman barang saatini. Sebagai contoh, untuk barang bawaan penumpang dariluar negeri, pada Kep-78/BC/1997 telah diatur dengan sangatjelas pada Bab I pasal 1 ayat 4 yang berbunyi,”Barangpenumpang adalah barang impor milik penumpang yang tibabersama penumpang, sebelum atau setelah kedatangan pe-numpang bersangkutan, yang dapat berupa : a. Barangkeperluan diri dan sisa bekal penumpang yaitu barang baikdalam keadaan baru atau bekas pakai yang wajar diperlukanselama dalam perjalanannya. b. Barang bawaan penumpangyaitu barang yang bukan merupakan barang keperluan diridan sisa bekal penumpang”.

Selain di pasal 1 ayat 4, untuk barang penumpang jugadijelaskan pada pasal 2 ayat 1 hingga 5, yang menerangkantentang ketentuan barang bawaan penumpang dan awaksarana pengangkut, wajib memberitahukannya melalui Cus-toms Declaration (CD). Dengan CD ini maka barang bawaanpenumpang dan awak sarana pengangkut dapat dikategori-kan masuk ke dalam jalur hijau dan merah oleh pejabat beacukai yang menerima CD, yang selengkapnya diatur pada pa-sal 3 ayat 1 hingga 4.

Sementara itu untuk ketentuan nilai barang yang bolehdibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut, juga

Aturan &Mekanisme

PENGAWASAN BARANG PENUMPANG, PJTDAN KIRIMAN MELALUI KANTOR POS

Masih banyaknya penumpang dari luar pabean Indonesia yang tidak memberitahukan barangbawaannya melalui Customs Decklaration (CD), dan masih banyaknya penerima barang

kiriman yang keberatan akan beban bea masuk yang ditentukan, menunjukkan sosialisasi maupunpemahaman masyarakat umum akan ketentuan ini masih belum mencapai sasaran.

D


telah dijelaskan secara detail pada pasal 4 ayat 1 hingga 5.Dari seluruh penjelasan Kep-78/BC/1997 khususnya padaBab I dan II, jelas sekali kalau DJBC telah mengatursekaligus melayani kepentingan barang bawaan penumpangdan awak sarana pengakut, secara adil namun tidakmerugikan negara.

PENGAWASAN PJT DENGAN KEBIJAKAN BARUTerkait dengan kepentingan masyarakat akan pengiriman

barang yang kini sudah menjadi kebutuhan primer baik untukperorangan maupun perusahaan, DJBC juga telahmelakukan suatu terobosan besar yang sebenarnya sangatdiharapkan oleh para perusahaan jasa titipan (PJT) yangmelayani pengiriman barang tersebut. Terobosan besar initertuang dalam Peraturan Direktur Jendaral Bea dan Cukainomor: P-05/BC/2006, tentang petunjuk pelaksanaanpenyelesaian impor barang kiriman melalui perusahaan jasatitipan.

Sebenarnya untuk kiriman melalui PJT, telah diatur dalamKep-78/BC/1997 tepatnya pada Bab IV pasal 11 hingga 14,yang telah diubah menjadi Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai nomor: Kep-83/BC/2002, dimana dijelaskanpengiriman melalui PJT untuk nilai, tidak melebihi freight andboard (FOB) US$ 5000 dan berat tidak melebihi 100 kilo-gram. Namun dengan pesatnya perkembanganperekonomian yang menuntut kecepatan dan efiensi waktupengiriman, maka DJBC juga telah berupaya agarpengiriman barang melalui PJT, selain dapat mengakomodirkepentingan pengirim, juga kepentingan para PJT.

Ada empat hal baru yang menjadi terobosan DJBC untukpengiriman barang melalui PJT di P-05/BC/2006 ini pertama,kriteria barang kiriman melalui PJT hanya mengacu padaberat barang yaitu tidak melebihi 100 kg. Kedua,penyampaian pemberitahuan pabean (PIBT) dapat dilakukansecara elektronik tanpa wajib menyerahkan hardcopy PIBT.Ketiga, setiap house Air Way Bill (AWB) dengan nilai melebihiFOB US$ 50 wajib dibuatkan satu PIBT. Dan keempat,dikenal adanya jalur hijau (tanpa pemeriksaan fisik barang).

Dengan dilahirkannya P-05/BC/2006, tentunya segala

ketentuan yang ada di Kep-83/BC/2003 khususnyapasal 11 tentang barang ki-riman melalui PJT sudahtidak berlaku lagi, dan me-mang jika melihat kondisiperkembangan saat iniperaturan tersebut sudahtidak dapat mengakomodirmasing-masing pihak, baikDJBC, PJT, dan pengirimbarang. Sebagai contoh,dengan lebih menekankanpada berat tidak lagi padanilai, maka pengirim danPJT dapat lebih leluasamenerima barang asalkantidak melebihi 100 kg,sementara pengirim dapatmenikmati kebebasan beamasuk walaupun nilaibarang tersebut melebihiUS$ 5000.

DASAR HUKUM PENGAWAS-AN DAN PELAYANANKIRIMAN MELALUI KANTORPOS

Lalu bagaimana dengankiriman barang melaluikantor pos. Untuk pengirim-an barang melalui kantorpos, pada SE bersama an-

tara DJBC dan Ditjen Postel nomor 20/BC/2000 dan nomor35/Dirutpos/2000, tentang tatacara penyelesaian barang im-por atau barang ekspor yang dikirim melalui pos denganmenggunakan layanan logistik dan komunikasi, jelas telah di-atur bagaimana mekanisme pengawasan dan pelayananbarang kiriman melalui kantor pos yang tepatnya diatur padaBab II hingga Bab X.

Sementara itu untuk pengiriman pos dengan layanan ekspresatau yang disebut dengan express mail service (EMS), jugatertuang dalam SE bersama nomor 21/BC/2000 dan nomor 36/Dirutpos/2000, tentang tatacara penyelesaian barang impor ataubarang ekspor yang dikirim melalu pos dengan menggunakanjasa express mail service (EMS). Pada SEB ini untuk pengawas-an dan pelayannnya jelas tertuang pada Bab II hingga Bab IX.

DJBC. Telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikanpelayanan dan pengawasan terhadap barang bawaan penumpang, PJT,dan kiriman melalui kantor pos.

SOSIALISASI. Kurangnya sosialisasi menyebabkan pelaksanaan kebijakan dirasakan kurang efektif karenamasyarakat masih banyak yang awam.....

LAPORAN UTAMA

WBC/ATS

WBC/ATS


Satu hal yang cukup membedakan pengiriman barangmelalui PJT dan kantor pos ini adalah, pada pengirimanmelalui kantor pos, nilai FOB yang ditentukan adalah US$50 dan berat maksimal hanya 20 kg. Ketentuan nilai FOBdan berat pada pengiriman melalui kantor pos hingga kinimasih tetap mengacu pada Kep-78/BC/1997 tepatnyapada Bab V yang mekanisme pelaksanaannya jugamengacu pada SE 20/BC/2000 dan SE 35/Dirutpos/2000,juga SE 21/BC/2000 dan SE 36/Dirutpos/2000.

Dengan adanya SE bersama ini, maka segala bentukdokumen atau model-model yang dipergunakan dalamtata cara penyelesaian barang impor atau barang eksporyang dikirim melalui kantor pos, dengan nilai FOB danberat yang telah ditentukan, maka dokumennya mengikutiketentuan yang telah dibuat oleh pihak kantor pos.Sementara itu untuk barang yang nilai FOB dan beratnyamelebihi ketentuan Kep-78/BC/1997, dokumennya tetapmenggunakan dokumen pabean seperti biasa.

Dengan kebijakan atau landasan hukum akanpengawasan barang bawaan penumpang, PJT dan kirimanmelalui kantor pos, khususnya yang tertuang dalam Kep-78/BC/1997, P-05/BC/2006 dan SEB DJBC dan Ditjen Postel,jelas terlihat barang-barang yang akan masuk ke dalamdaerah pabean Indonesia sangat diatur dengan selektifnamun tetap memperhatikan berbagai kepentingan. Namunkenyataan kini, khususnya untuk barang bawaan penumpangdan kiriman melalui pos, masih banyak masyarakat yangkurang paham bahkan awam akan segala peraturan tersebut.

Salah satu kurang pahamnya masyarakat akan pera-turan barang bawaan penumpang, terkadang ada yangtidak menyebutkan barang bawaannya pada CD, sementa-ra untuk kiriman melalui pos, masih banyak masyarakatyang komplain karena harus dikenakan bea masuk, kare-na mereka merasa telah membayar ongkos kirim yangcukup mahal. Maka sudah sepatutnya DJBC lebih pro ak-tif lagi dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakatumum, baik melalui media maupun dengan sarana lainnya.

Memang sifat peraturan adalah mengikat, dengandikeluarkannya peraturan maka masyarakat diangap telahtahu. Namun semua itu masih perlu sosialisasi yangintensif hingga masyarakat dapat benar-benarmemahaminya. Jika masyarakat telah paham, tentunyatidak akan ada lagi ditemukan penumpang pesawat ataukapal laut dari luar negeri yang membawa barangmelebihi FOB karena tidak tahu, dan tidak ada lagimasyarakat yang komplien dengan pengenaan beamasuk terhadap barang kirimannya.

udah menjadi tradisi jika kita bepergian keluar nege-ri, biasanya ada banyak barang-barang souveniryang akan dibawa. Namun sadarkah kita jika semuabarang yang kita bawa tersebut akan dihitungnilainya pabeannya. Kondisi dan kenyataan seperti

ini adalah keadaan sehari-hari yang harus dihadapi olehpetugas bea cukai di pintu-pintu gerbang kedatangan luarnegeri baik yang di bandara internasional, maupun di pelabu-han laut internasional, yang diharuskan mengetahui berapanilai barang yang dibawa oleh penumpang tersebut.

Menurut ketentuan yang tercantum pada Keputusan Me-nteri Keuangan nomor: 490/KMK.05/1996 tentang tatalaksa-na impor barang penumpang, awak sarana pengangkut,pelintas batas, kiriman pos, dan kiriman melalui perusahaanjasa titipan, tepatnya pada Bab I pasal II, dan KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai nomor: Kep-78/BC/1997tentang petunjuk pelaksanaan penyelesaian barang penum-pang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, kirimanmelalui jasa titipan, dan kiriman pos, tepatnya pada Bab IIpasal 4, nilai barang yang boleh dibawa oleh satu orang pe-numpang adalah tidak melebihi freight on board (FOB) USD250 atau FOB USD 1.000 untuk setiap keluarga.

CUSTOMS DECLARATION PENENTU PENGAWASAN BARANGPENUMPANG

Selain ketentuan akan nilai barang yang boleh dibawa,pada kedua peraturan tersebut juga menyebutkan keharusanpara penumpang yang masuk ke daerah pabean Indonesiauntuk memberitahukan segala barang bawaannya ke dalamCustoms Declaration (CD) yang pada dokumen bea cukaidisebut juga dokumen BC. 2.2. Bentuknya yang kecil namunberisikan hal-hal yang harus diisi oleh penumpang ini,terkadang sering dilupakan bahkan banyak yang tidak pahamakan manfaat CD ini.

Menurut Kepala Seksi Penindakan II DirektoratPenindakan dan Penyidikan, Iwan Hermawan, CD secarainternasional diketahui merupakan dokumen pemberitahuanpabean yang diwajibkan kepada setiap penumpang dan awaksarana pengangkut yang datang ke wilayah suatu negara/

DITEGAH. Dengan dasar hukum yang ada saat ini DJBC dapatmencegah barang-barang yang masuk wilayah pabean Indonesiayang melebihi ketentuan.

PELANGGARAN BARANGBAWAAN PENUMPANG

Bisa JadiTrend,

Bisa KarenaTidak TahuDari peraturan yang ada, jelas disebutkan

ketentuan nilai barang yang boleh dibawa olehpenumpang asal luar negeri menuju Indonesiaada batasannya. Namun dari sekian banyakpenumpang, ada yang masih awam akan

ketentuan bahkan tidak mengerti apa saja yangharus dilakukan ketika mereka membawa

barang yang nilainya lebih dari yang ditentukan.

Sadi

WBC/ATS


masuk kedalam daerah pabean suatu negara tertentu dalamrangka memenuhi kewajiban pabeannya sesuai peraturanperundang-undangan yang berlaku di negara yangdidatanginya, dengan memberitahukan/menulis didalam CD,barang-barang yang dibawa saat memasuki daerah pabeannegara yang bersangkutan.

“Berdasarkan data yang diberitahukan pada CD/BC 2.2,petugas bea cukai melakukan penelitian secara profesionalapakah terhadap barang penumpangtersebut telah diberitahukan dengan benarterutama jenis, jumlah dan nilai pabeannya.Artinya nilai pabeannya tidak melebihiketentuan pembebasan bea masuk danpajak dalam rangka impor sebesar FOBUSD 250 per orang atau maksimal USD1.000 per keluarga. Serta meneliti apakahbarang yang dibawa termasuk baranglarangan dan pembatasan yang ditetapkanoleh instansi terkait,” ujar Iwan Hermawan.

Lebih lanjut Iwan menjelaskan, bagipetugas bea cukai, CD juga menjadi salahsatu sumber informasi/bahan analisaintelijen dalam melakukan pengawasankhususnya terhadap pemasukan barang-barang larangan dan pembatasan.

Sementara itu menurut Kepala SeksiPenindakan dan Penyidikan (P2) KantorPelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tipe A1Soekarno-Hatta, Eko Dharmanto, untukbarang bawaan penumpang sebenarnyadibagi menjadi dua, pertama barangpenumpang komersial dan kedua yangmasuk ke dalam laranganpembatasan.”Untuk yang masuk ke dalam

kategori barang komersial, maka ketentuannya sesuai de-ngan nilai FOB yang ada, namun jika barang tersebut masukdalam larangan pembatasan, maka kita tidak akan melihatFOB barang tersebut tapi yang kita lakukan adalahpenegahan, karena barang-barang tersebut memang tidakdapat masuk ke wilayah pabean Indonesia,” jelas Eko.

PELANGGARAN BARANG BAWAAN PENUMPANG SIKLUS YANGBERPUTAR

Tegahan terhadap barang bawaanpenumpang, memang kerap dilakukan olehKPBC Soekarno-Hatta, namun demikianbaik Iwan maupun Eko menyatakan kalauhal tersebut bukanlah menjadi trend saatini, karena modus pelanggaran padaumumnya tidak mengalami perubahan dariwaktu ke waktu, hanya mengalamiperputaran.

“Kalaupun saat ini yang berhasil diung-kap dengan modus barang bawaan penum-pang khususnya untuk komoditi narkotika,prekursor, obat-obatan terlarang, perhias-an, senjata api, mainan berbentuk senjataapi dan/atau replikasinya, tidak berartikecenderungan pelanggaran kepebeanan-nya hanya dengan menggunakan modustersebut. Pengawasan terhadap barangbawaan penumpang, barang-barang kargo/kiriman melalui PJT, yang melalui bandaratetap dilakukan, karena masih diduga dapatmenjadi modus yang dilakukan oleh pelakupelanggaran,” kata Iwan.

Sementara itu menurut Eko, terkaitdengan maraknya barang penumpang yang

PELABUHAN PENUMPANG INTERNASIONAL. Pengunaan CD pada pelabuhan penumpang internasional di daerah masih kurang efektif ketimbangbandara internasional.

EKO DHARMANTO : Terkait dengan kegunaanCD, KPBC Soekarno-Hatta selalu aktif dalammemberikan sosialisasi baik kepada maska-pai maupun kepada masyarakat umum.....

LAPORAN UTAMAWBC/KY

WBC/ATS


ditegah, sebenarnya yang akan berkembang adalah bagai-mana cara mengemasnya agar jangan sampai barang yangsekiranya masuk dalam kategori larangan pembatasan bisadideteksi bea cukai.” Jadi yang berkembang itu cara diamengemas, dulu mungkin dia taruh di kaleng permen dandibungkus pakaian, sekarang sudah menjadi satu denganbagian tas seperti dibagian-bagian dalam tas tersebut dan ituakan berkembang terus, tapi secara garis besar modusnyatetap, mereka bawa dari luar daerah pabean ke daerahpabean tanpa dilengkapi dokumen,”

Namun cukupkah CD dapat memberikan informasi akanbarang bawaan penumpang yang harus ditegah ini. MenurutEko, ada tiga cara yang dilakukan KPBC untuk mengetahuisecara pasti barang yang dibawa oleh penumpang tersebut.Pertama, dengan adanya informasi masyarakat yang akandikembangkan dalam operasi intelijen. Kedua, informasi yangdidapat dari unit kerja, seperti Direktorat P2 Kantor PusatDJBC yang selalu akan memberikan informasi jika ada suratatau data-data dari customs negara luar. Dan ketiga, dengancara operasi di lapangan baik yang akan mempergunakanalat X-Ray ataupun anjing pelacak narkotika (APN).

Dengan metode-metode yang dilakukan saat ini, dapatdiketahui kalau pelaksanaan pengawasan sehari-hari sertapelayanan atas kelancaran arus barang bawaan penumpangpada dasarnya merupakan tugas dan fungsi pengawasanrutin dari KPBC atau Kantor Wilayah yang mengawasibandara internasional atau pelabuhan internasional yangbersangkutan.

Dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terse-but, maka Direktorat P2 Kantor Pusat DJBC apabiladipandang perlu juga dapat menugaskan petugas ke suatubandara atau pelabuhan internasional guna membantu danberkoordinasi dengan KPBC atau Kantor Wilayah DJBCsetempat untuk bersama-sama atau melakukan sendiri peng-awasan untuk mencegah pelanggaran ataupun penindakanterhadap satu target operasi/pelanggaran.

Pengawasan barang bawaan penumpang tidak hanyadilakukan pada apa yang dibawanya. Salah satu pengawasanterhadap penumpang dari luar negeri juga pada apa yangdikenakan oleh penum-pang tersebut. Karenatidak dapat dipungkirikalau banyak barang-barang yang nilainyasangat besar dan mele-bihi FOB yang ditentu-kan, dapat lolos ke luarkarena dipakai olehpenumpang.

Menyikapi hal terse-but, Iwan menyatakanpengawasan barang pe-numpang yang sengajadipakai penumpanguntuk menutupi ketentu-an nilai FOB, pada da-sarnya dapat dideteksimelalui profil penum-pang. “Apabila satupenumpang memakaipakaian, aksesoris per-hiasan, atau membawabarang keperluanpribadi yang melebihikewajaran pemakaianselama perjalanan yangbersangkutan atau ter-lebih pula jika barang-barang bawaan penum-pang tersebut dalamkondisi baru, maka pe-numpang tersebut dapat

diindikasikan dengan sengaja memakai barang bawaannyaguna menghindari pembayaran bea masuk dan PDRI.”

SAKSI PELANGGARAN BARANG BAWAAN PENUMPANGLebih lanjut dijelaskan juga oleh Iwan, pada Undang-Un-

dang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, ketentuantentang barang bawaan penumpang diatur pada pasal 10Bayat 3 dan pasal 25 ayat 1 huruf m. Sedangkan sanksi ataspelanggaran ketentuan barang bawaan penumpang diaturpada pasal 25 ayat 4, yang berbunyi “Pelanggaran atas ket-entuan pembebasan bea masuk dikenakan sanksi adminis-trasi sebesar paling sedikit 100 % atau 500 % dari bea masukyang seharusnya dibayar”.

Selain itu sanksi juga diatur pada pasal 102 huruf e yangberbunyi,“Setiap orang yang menyembunyikan barang imporsecara melawan hukum yaitu menyimpan barang ditempatyang tidak wajar (seperti dinding koper, di dalam tubuh) dan/atau dengan sengaja menutupi keberadaan barang, di pidanadengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan palinglama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000 dan paling banyak Rp. 5.000.000.000”.

Aturan lainya juga pada pasal 102 huruf h yang berbunyi,“Setiap orang yang dengan sengaja memberitahukan jenisdan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabeansecara salah di pidana dengan pidana penjara paling singkat1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda palingsedikit Rp.50.000.000 dan paling banyak Rp. 5.000.000.000”

Juga pada pasal 103 huruf h yang berbunyi,“Setiap orangyang memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidakbenar yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabeandi pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun danpaling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000 dan paling banyak Rp. 5.000.000.000”

Dengan sanksi dan ketentuan yang sudah sangat jelastersebut, seharusnya masyarakat berusaha semaksimalmungkin memenuhi ketentuan yang ada, sayangnya kenya-taan tidak selalu sesuai yang diinginkan, masih banyak pe-numpang dari luar negeri yang tidak memberitahukan barangbawaannya pada CD yang menyebabkan pengawasan harus

PEMERIKSAAN BARANG PENUMPANG. Pengawasan barang bawaan penumpang juga dilakukan melalui unit anjing pelacak.

WBC/ATS


dilakukan dengan 100 persen atau memasukannya pada jalurmerah.

Hal ini tentunya bukan suatu cara yang selalu diinginkanoleh penumpang, penumpang yang tidak tahu kegunaan CDbahkan tidak pernah dijelaskan apa CD tersebut danbagaimana cara mengisinya, tentunya sangat keberatandengan pemeriksaan 100 persen ini. Hal ini diakui oleh salahseorang TKI yang bernama Sinta, yang baru tiba dariThailand, dirinya mengaku tidak pernah disosialisasikan olehperusahaan kerja mereka bahwa jika kembali ke Indonesiaharus mengisi CD.

“Saya baru tahu harus mengisi CD waktu di pesawat, danitupun saya tidak mengerti apa saja yang harus saya isi. Yakarena tidak tahu, saya jawab saja isi tidak semua, kannantinya juga bakal diperiksa di bandaranya,” ujar Sinta.

PERLU SOSIALISASI TENTANG CUSTOMS DECLARATIONJika CD saja mereka tidak dapat mengerti cara mengisi-

nya, sudah barang tentu mereka pun tidak paham akanlarangan apa saja yang tidak boleh dibawa dan berapa nilaiyang seharusnya mendapat pembebasan bea masuk. Akanhal ini, Eko menjelaskan, pihak KPBC Soekarno-Hatta selaluaktif dalam melakukan sosialisasi kepada maskapai, bahkanpertemuan satu bulan sekali selalu diisi dengan pemaparanakan peran maskapai dalam menjelaskan sekaligus membe-rikan CD kepada para penumpang.

“Tidak sedikit memang penumpang yang tidak mengisiCD, jika kedapatan seperti itu maka kami akan melakukanpemeriksaan 100 persen artinya semua barang yang dibawaakan kita masukan ke dalam X-Ray, selain itu padapenerbangan yang mendapat attention, kita juga melakukanpengawasan dengan anjing pelacak, hal ini dilakukan untukmencegah masuknya barang bawaan penumpang yangdisimpan pada tempat-tempat tersebunyi ataupun baranglarangan pembatasan,” jelas Eko.

Arti CD memang kadang terabaikan, bahkan pada bebe-rapa pelabuhan penumpang internasional di daerah seperti didaerah Kepulauan Riau yang berbatasan dengan negaraSingapura dan Malaysia, penggunaan CD tidak seefektifyang dilakukan pada bandara internasional Soekarno-Hatta,dengan kondisi demikian barang bawaan penumpang pun se-

luruhnya dilakukan peme-riksaan 100 persen.

Hal ini tentunya tidaksejalan dengan konseppelayanan dan pengawas-an yang saat ini diterapkanoleh DJBC, namun demiki-an pihak KPBC yang me-miliki wilayah perbatasanmengaku telah berusahauntuk menerapkan CD pa-da pelayaran internasional,sayangnya pihak pelayar-an yang masih kurang men-dukung kebijakan yang te-lah diterapkan oleh peme-rintah dalam hal ini DJBC.

Terkait hal tersebut,Iwan menyatakan, fungsipengawasan pabean atasbarang bawaanpenumpang, PJT, maupunkiriman melalui kantor postersebut melekat padapelaksanaan tugas pokokdan fungsi yang dilakukansehari-hari oleh KPBC danKantor Wilayah DJBC.Sehingga, pada dasarnyasudah menjadi tugasKPBC dan Kantor Wilayah

DJBC untuk selalu meningkatkan kemampuan pengawasanatas setiap objek pengawasan dalam daerah wewenangnya.

“Pola pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat P2Kantor Pusat DJBC, adalah sama seperti pola pengawasankegiatan kepabeanan dan cukai umumnya, yaitu mengedepan-kan pemberdayaan kemampuan pelaksanaan tugas olehKPBC dan Kanwil DJBC secara mandiri, berupa pemantauandan pelaksanaan kegiatan intelijen, pemberian informasi,serta jika diperlukan memberikan bantuan dan bimbinganteknis/asistensi kepada KPBC maupun Kanwil DJBC, sesuaidengan tugas pokok dan fungsi Direktorat P2,” ungkap Iwan.

Lebih lanjut Iwan menjelaskan, wujud pemberian bantuankegiatan pengawasan dalam rangka pencegahanpelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanandan cukai yang rutin dilakukan oleh Direktorat P2 KP. DJBC,adalah melakukan operasi terhadap barang bawaanpenumpang, PJT, dan kiriman melalui kantor pos, yangdilaksanakan pada KPBC-KPBC yang dalam daerahwewenangnya terdapat Kantor Pos Lalu Bea, pelabuhan lautinternasional dan/atau bandara internasional yangmemberikan kegiatan pelayanan barang bawaan penumpangdan/atau PJT maupun kiriman pos, dengan fokus utama padapengawasan atas pemasukan narkotika dan psikotropikayang dalam pelaksanaannya memberdayakan unit anjingpelacak narkotika (APN) sebagai ujung tombaknya.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal iniMenteri Keuangan dan DJBC, tentunya memiliki tujuan agarnegara ini tidak menerima barang yang berbahaya sekaligusmerugikan negara yang dibawa oleh penumpang dari luardaerah pabean Indonesia. Namun kembali lagi, upaya inijuga membutuhkan mekanisme sekaligus pola pengawasanyang akurat dan efektif. Jika pengawasan yang dilakukansudah mencapai sasaran tentunya tinggal melihat apa yangbelum dilaksanakan selama ini untuk mewujudkanpengawasan barang penumpang menjadi lebih efekif lagi.

Pelanggaran akan barang bawaan penumpang, memangbanyak alasannya, untuk itu yang difokuskan saat ini adalah,mampukah DJBC memilah pelanggaran-pelanggarantersebut apakah memang tengah menjadi trend, ataumemang para penumpang tidak mengerti akan tatacara dannilai barang bawaan yang seharusnya mereka bawa.

PEMERIKSAAN 100 PERSEN. Penumpang yang tidak menyerahkan dan mengisi CD pemeriksaan barang bawaannyadilakukan 100 persen atau masuk jalur merah.

LAPORAN UTAMA

adi

WBC/ATS



erusahaan jasa titipan (PJT) merupakan stakeholderDJBC yang perlu mendapatkan perhatian khusus,karena kerjasama antara DJBC dan PJT yangmemang telah terjalin sejak berkembangnya era pe-ngiriman barang baik antar pulau maupun antar

negara, membutuhkan suatu tatanan dan ketentuan khususagar bisnis yang dijalankan PJT dapat berjalan denganlancar, dan negara pun mendapatkan penerimaan negara da-ri bea masuk yang ditentukan.

Bertolak dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor:490/KMK.05/1996 tentang tatalaksanaimpor barang penumpang, awak saranapengangkut, pelintas batas, kiriman posdan kiriman melalui perusahaan jasatitipan. Dan Keputusan Direktur JenderalBea dan Cukai Nomor: Kep-78/BC/1997tentang petunjuk pelaksanaan penyele-saian barang penumpang, awak saranapengangkut, pelintas batas, kiriman me-lalui perusahaan jasa titipan dan kirimanpos, segala ketentuan baik tatacarapendirian maupun penerima-an barangoleh PJT telah diatur dengan sangatbijaksana.

Seperti pada Kep. Menkeu nomor 490/KMK.05/1996, dijelaskan bahwa untukbarang impor yang dikirim melalui PJT tidakmelebihi freight on board (FOB) USD 50,maka diberikan pembebasan bea masukdan pajak dalam rangka impor. Selanjutnyaatas kelebihan nilai FOB terhadap barangkiriman tersebut, dikenakan bea masuk danpajak dalam rangka impor.

Selanjutnya pada Kep. Dirjen Bea danCukai nomor: Kep-78/BC/1997 dijelaskan,

barang kiriman yang menurut sifat dan jumlahnya tidakdimaksudkan untuk diperdagangkan, yang dikirim olehpengirim tertentu dari luar negeri kepada penerima tertentu didalam negeri dalam bentuk dokumen, sekogram, paket danbungkusan kecil yang beratnya tidak melebihi 20 kilogramnetto.

Dengan ketentuan tersebut, maka pengawasan danpelayanan yang dilakukan DJBC pada pengeluaran barangimpor melalui PJT, dilaksanakan setelah diajukanpemberitahuan impor barang tertentu (PIBT) BC 2.1 dalam 2lembar atau dokumen pelengkap pabean yang dilampiri, billof landing atau air way bill, invoice, packing list dan daftarbarang impor per master airway bill.

AWAL PENETAPAN NILAI DAN BERAT BARANGNamun seiring dengan berkembangnya era globalisasi

dan berkembangnya tuntutan masyarakat akan pelayananpengiriman barang melalui PJT ini, DJBC pun merasaperlu untuk merubah ketentuan yang ada agar dapatmengakomodir segala kepentingan baik PJT, masyarakatumum, namun tetap tidak menghilangkan fungsi sebagai

penerima pemasukan negara melaluibea masuk.

Akhirnya pada tahun 2002 dikeluarkan-lah kebijakan yang menurut sebagian besarPJT sebagai kebijakan adil yang sangatmendukung perkembangan bisnis PJT saatitu. Kebijakan tersebut tertuang padaKeputusan Direktur Jenderal Nomor: Kep-83/BC/2002 tentang perubahan keputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai nomor:Kep-78/BC/1997 tentang petunjuk pelaksa-naan penyelesaian barang penumpang,awak sarana pengangkut, pelintas batas,kiriman melalui perusahaan jasa titipan dankiriman pos.

Pada Kep-83/BC/2002 ini ketentuanakan berat dan nilai FOB yang ditetapkanberubah cukup signifikan, dan ini tertuangpada pasal 11 ayat 2 yang berbunyi,“Barang kiriman adalah barang yang dikirimoleh pengirim tertentu di luar negeri kepadapenerima tertentu di dalam negerisebagaimana tercantum dalam houseAWB, dengan ketentuan harus memenuhisalah satu kriteria berat tidak melebihi 100

Pengawasan& Pelayanan

PADA PERUSAHAANJASA TITIPAN

ADA DUA HAL YANGMELATARBELAKANGI

PENGATURANKEMBALI PELAYANAN

BARANG KIRIMANMELALUI PJT

“”

Untuk lebih memperlancar pelayanan danpengawasan kiriman barang melalui

perusahaan jasa titipan (PJT), DirektoratJenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah

mengeluarkan terobosan kebijakan dimanapara PJT dapat lebih leluasa dalam mengirimbarang karena penekanannya kini pada berat

dan bukan lagi pada nilai barang.

P

TEGUH INDRAYANA. Ada empat hal baruyang diatur dalam P-05/BC/2006.

LAPORAN UTAMA

WBC/ATS


kilogram netto atau nilai (harga) barang tidak melebihi FOBUSD 5.000, dan untuk tujuan tempat penimbunan berikattidak dibatasi berat dan nilainya.

PENGAWASAN DAN PELAYANAN DILIHAT DARI BERAT DANNILAI BARANG

Menurut Kepala Seksi Pembebasan Mutlak, DirektoratTeknis Kepabeanan, Priyono Triatmojo, mekanismepelayanan yang dilakukan DJBC terhadap barang kirimanmelalu PJT adalah, setelah menerima pemberitahuan pabean(PIBT) dari PJT, pejabat Bea dan Cukaimelakukan penelitian atas PIBT, menetap-kan jalur pengeluaran barang, melakukanpemeriksaan fisik (jika ditetapkan jalurmerah), menetapkan tarif dan nilai pabean,menghitung besar bea masuk dan pajakdalam rangka impor yang wajib dilunasi,dan memberikan persetujuan pengeluaranbarang.

Sementara itu menurut Kepala SeksiPenindakan II Direktorat Penindakan danPenyidikan (P2), Iwan Hermawan, polapengawasan yang dilakukan DJBC terha-dap pengeluaran barang dari PJTadalah, setiap barang kiriman melaluiPJT dilakukan pemeriksaan awal melaluimesin X-Ray sebagai alat pengawasanpertama guna mendeteksi pemasukanbarang larangan dan pembatasan.

“Pengawasan lebih lanjut dilakukanmelalui mekanisme pemeriksaan pabeanyang meliputi penelitian dokumen danpemeriksaan fisik barang, yang dalampelaksanaannya dilakukan secara selek-tif berdasarkan berbagai kriteria seperti

hasil scan X-Ray, profil pengirim, komoditi dan lain-lain,”ujar Iwan.

Namun demikian menurut para PJT, untuk Kep-83/BC/2002 ini belum banyak mengakomodir kepentingan mereka,hal ini mereka nyatakan kalau penetapan nilai dan berat yangditentukan masih belum memberikan pelayanan yangkonsisten kepada para pelanggan.

Menurut Customs Manager TNT, Tengku Rizal pada Kep-83/BC/2002, PJT mengalami kesulitan akan adanya dualismepenetapan batas maksimum barang yang dapat dikirim, yaitu

antara batas nilai maksimum USD 5.000atau batas berat maksimum 100 kilogramnetto. Sehingga PJT merasakan hal ini ku-rang tegas diatur.

“Dengan kondisi tersebut, maka TNTtetap selalu berusaha memberikan solusiyang terbaik untuk pelanggannya supayaimportasi dari pelanggan tetap dapatberjalan dengan baik dan selalu mengacudan berpedoman pada peraturan yang ber-laku,” jelas Tengku Rizal.

Sementara itu menurut Corporate Af-fairs Manager, PT. DHL, Lien AbdulRochman, kendala yang dihadapi DHLpada Kep-83/BC/2002 adalah tidak da-pat memberikan pelayanan yang konsis-ten terhadap para pelanggan yang dise-babkan proses administrasi pengeluaranbarang yang masih dilakukan secaramanual dan pengenaan jalur merahterhadap hampir semua barang kiriman.

“Hal ini dapat terjadi karena pada Kep-83/BC/2002 yang berlaku sebelumnya, pa-da pasal 13d menyebutkan bahwa pejabatbea cukai yang melaksanakan pengeluaran

PRIYONO TRIATMOJO. Mekanisme pelayan-an yang dilakukan DJBC terhadap barangkiriman melalui PJT adalah setelah meneri-ma pemberitahuan pabean (PIBT) dari PJT.

WBC/ATS


barang melakukan pemeriksaan fisik barang,walaupun sebenarnya di dalam Kep.Menkeu No. 490/KMK.05/1996 pasal 13disebutkan bahwa pemeriksaan fisikdilakukan secara selektif tetapi di lapangantetap mengacu pada Kep-83/BC/2002 se-bagai petunjuk pelaksanaan barang kirim-an,” kata Lien

PERATURAN BARU YANG MENEKANKANPADA BERAT

Dengan berbagai kendala yang diha-dapi tersebut, maka seiring denganperkembangan bisnis, DJBC kembalimengeluarkan kebijakan yang dianggapcukup spektakuler bagi para PJT yangtertuang dalam Peraturan DirekturJendaral Bea dan Cukai: P-05/BC/2006tentang petunjuk pelaksanaan penyele-saian impor barang kiriman melalui per-usahaan jasa titipan.

Menurut Direktur Teknis Kepabeanan,Teguh Indrayana, ada dua hal yang mela-tarbelakangi pengaturan kembali pelayan-an barang kiriman melalui PJT. Pertama,hasil evaluasi pelayanan dan pengawasanyang menuntut adanya penegasan ketentuan, terciptanya ter-tib administrasi, dan terjaminnya penerimaan negara. Kedua,sebagai legalitas dalam penerapan sistem otomasi pelayananimpor barang kiriman.

Lebih lanjut Teguh menjelaskan, ada empat hal baruyang diatur dalam P-05/BC/2006. Pertama, kriteria barangkiriman melalui PJT hanya mengacu pada berat barang yaitutidak melebihi 100 kilogram netto. Dua, penyampaian pembe-ritahuan pabean (PIBT) dapat dilakukan secara elektroniktanpa kewajiban penyerahan hardcopy PIBT. Tiga, setiaphouse AWB dengan nilai melebihi FOB USD 50 wajibdibuatkan 1 PIBT. Dan keempat, dikenal adanya jalur hijau(tanpa pemeriksaan fisik).

“Secara prinsip, aturan yang baru tidak jauh berbeda

dengan aturan yang lama. Hal yang sa-ngat berbeda adalah masalah kriteriabarang kiriman dan kewajiban satu PIBTuntuk satu house AWB. Ini menuntut PJTuntuk membuat PIBT dalam jumlah yanglebih banyak dari pada yang selama ini.”Kata Teguh.

Dari penjelasan tersebut, Teguh menilaidari kacamata kepabeanan, dengan ada-nya ketentuan yang baru tersebut tentunyaakan lebih baik, karena DJBC telahmelakukan segmentasi terhadap pelayananpemasukan barang, mana yang barangkargo dan mana yang barang kiriman.Selain itu, DJBC juga dapat mengetahuiuraian barang yang diberitahukan denganlebih jelas dan data yang lebih akurat.

Namun demikian Teguh juga menga-kui, kalau sekarang ini masih ada bebe-rapa hal yang masih harus diperbaiki,namun ini belum bisa dikategorikansebagai kendala, permasalahan tersebutadalah untuk PJT saat ini penyampaianPIBT secara elektronik belum dapat dila-kukan sehingga harus dilakukan secaramanual. Dengan demikian, PIBT masih

perlu mencetak PIBT untuk setiap house AWB.Dengan adanya ketentuan baru ini, maka pola pengawas-

an yang dilakukan juga mengalami perubahan. Menurut Iwan,dengan adanya ketentuan baru tersebut, maka pengawasanguna menetapkan suatu barang kiriman atau bukan, menjadilebih mudah karena hanya dilakukan penimbangan untukmengetahui berat barang.

“Namun dari sisi pengawasan, terhadap nilai pabean men-jadi lebih sulit, karena sangat mungkin PJT dengan sengajamemberitahukan nilai barang dengan harga yang lebihrendah tidak melebihi FOB USD 50 (underinvoice) guna men-dapatkan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangkaimpor, mengingat dalam Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor10 tahun 2005 , ditetapkan pula bahwa barang kiriman yang

nilainya tidak melebihiFOB USD 50 diberikanpembebasan bea masukdan pajak dalam rangkaimpor,” jelas Iwan.

Lalu bagaimana paraPJT menyikapi peraturanbaru yang dinilai sebagai“surga” bagi PJT. MenurutLien Abdul Rachman, padaintinya peraturan barutersebut sudah cukup baik,selain lebih detail juga adaterobosan baru yaitu, da-pat dilakukan secara elek-tronik dan paperless, ataulebih maju dari sistem PIByang berlaku saat ini.Hanya sampai satu tahunsetelah P-05/BC/2006 di-berlakukan, sistem elektro-nik untuk PIBT belum jugadiimplementasikan.

Masih menurut Lien,saat ini ada tiga hambatanyang dialami DHL pada P-05/BC/2006 yang dirasaperlu mendapat perhatiandari DJBC. Pertama, krite-ria barang kiriman pada P-05/BC/2006 mengacu pa-da berat, sementara pada

LIEN ABDUL RACHMAN. Kendala saat iniadalah tidak dapat memberikan pelayananyang konsisten kepada pelanggan.

X-RAY. Salah satu sarana pengawasan barang kiriman melalui PJT adalah dengan melakukan X-Ray terhadapsemua barang.....

LAPORAN UTAMAWBC/ATS

WBC/ATS


immediate release guideliness yang dikelu-arkan oleh WCO, barang-barang yang da-pat di release dengan cepat dibagi berda-sarkan nilai barang kiriman, hal ini banyakmenimbulkan pertanyaan dari negara lain.Kedua, secepatnya mengimplementasikansistem PIBT-PDE atau elektronik, karenaselama sistem elektronik ini belumdiimplementasikan, maka ini menjadikendala dan beban bagi PJT dan juga bagibea cukai di lapangan, karena volumedokumen PIBT yang diproses cukup besarseharinya.

Dan ketiga, jika sistem elektronik yangpaperless diterapkan, maka perlu koordina-si antara pihak DJBC dengan DirektoratJendaral Pajak (DJP) untuk membuatmekanisme dengan tidak adanya hardcopyPIBT, karena sering didengar dari parapelanggan, bahwa pada saat DJP melaku-kan audit, dokumen PIBT sering diperta-nyakan.

Sama halnya dengan DHL, pihak TNTmenurut Rizal juga mempunyai hambatandengan dikeluarkannya P-05/BC/2006.Hambatan tersebut menurut Rizal, terdapatpada pasal 4 ayat 4 dan 5 tentang batasan sebanyak-banyak-nya 10 house AWB atau house B/L dalam 1 PIBT tersendiriuntuk nama di house AWB.

“Akibatnya adalah bertumpuknya dokumen yang harusdibuat. Salah satu core business PJT adalah pengiriman do-kumen yang jumlahnya sangat besar per harinya. Pengaturanpasal 4 ayat 4 dan 5 menyebabkan pemborosan jumlahdokumen yang harus dibuat dan penyiapan waktu dokumenyang bertambah,” terang Rizal.

Menanggapi hal tersebut, Teguh menyatakan jika kitamembuat suatu peraturan yang baru, maka yang harus siapadalah kedua belah pihak yang dalam hal ini adalah DJBCdan PJT. Dari DJBC sudah siap dengan peraturan baru terse-but, namun apakah PJT telah siap, itu juga perlu dipertanyakan.

“Dari sisi kita kalau kita mengeluarkan peraturan, masakkita gak siap, ya kemungkinan ada itu, mungkin kurang sem-purna, iya mungkin. Jadi jika ada suatu permasalahan sepertiitu lebih baik kita rembukkan apa permasalahan sebenarnya,nah setelah itu kita akan beri solusinya. Jika hanya bisabicara ini akan menghambat tapi tidak dijelaskan secara baik,kita juga akan tanya dimana menghambat-nya,” jelas Teguh.

Masih menurut Teguh, terkait denganbelum dapat diimplementasikannya sistemelektronik PIBT setelah P-05/BC/2006 ber-jalan, DJBC sudah mengundang para PJTyang akhirnya dibuat tim bersama antaraasosiasi PJT dengan tim dari Direktorat In-formasi Kepabenan dan Cukai (IKC), untukmembuat modul agar dapat disepakati olehkedua belah pihak, dan ini sudah berjalanbahkan kemajuannya sudah banyak.

Terkait dengan keluhan DHL akanketentuan berat yang menjadi pertanyaanbagi beberapa negara, Teguh mengatakanhingga saat ini belum ada satu negara punyang keberatan dengan peraturan yangdikeluarkan oleh DJBC. Hal ini sebenarnyakewenangan dari negara masing-masingdan berat itu termasuk didalamnya.

“Kalau untuk ketentuan paperless,sebenarnya itu hanya dilakukan oleh PJTke DJBC, untuk ke DJP kita tidak menga-turnya, masak mereka membuat dokumentapi tidak membuatnya juga dalam bentukmanual. Ini yang harus diluruskan kepada

para PJT, mereka memang diharuskanpaperless ke DJBC tapi ke pihak lain DJBCtidak mengaturnya,” ujar Teguh.

PJT MELARANG KIRIMAN BARANGLARANGAN

Namun demikian baik DHL maupunTNT merasa pengawasan yang dilakukanDJBC saat ini untuk PJT sudah lebih baikdan mencapai sasaran, menurut Rizaldengan ketentuan yang baru maka penga-wasan yang dilakukan lebih terkontrol de-ngan fokus pada berat barang bukan nilai.

“Menurut pihak kami, pengawasan yangsaat ini dilakukan DJBC terhadap PJT akanlebih efektif dan efisien jika telah adasistem PDE manifes dan PDE PIBT,sementara itu secara fisik seluruh imporbarang PJT dilakukan X-Ray,” ujar Lien.

Lien juga menambahkan, sebagai PJTyang masuk dalam kategori empat besar,sarana dan prasarana untuk pengawasansudah cukup memadai, sebagai contohDHL, selain menggunakan sistem aksesterbatas ditambah dengan menempatkansecurity untuk menggunakan CCTV yang

dapat dimonitor dari mana saja, selain itu DHL memiliki QCC(Quality Control Center) yang secara proaktif memonitorsegala pergerakan barang.

Dengan kerjasama yang baik antara DJBC dan PJT baikdibidang pengawasan maupun pelayanan, kedua belah pihakjuga saling mendukung terhadap kemungkinan masuknyabarang-barang larangan pembatasan ke Indonesia. Sebagaicontoh, kedua PJT ini telah mengeluarkan laranganpengiriman barang berbahaya untuk masuk ke Indonesia,kecuali dengan perusahaan-perusahaan tertentu yang telahdiaudit sebelumnya dan memiliki kejelasan penggunaannyadi dalam negeri.

Menurut Government and Regulatory Affairs ManagerDHL, Adenan Tampubolon, DHL memiliki peraturan yangmelarang menerima kiriman barang tertentu, termasukbarang-barang berbahaya (dangerous goods), pengangkutanbarang-barang berbahaya hanya diijinkan untuk pelangganbesar dan itupun setelah pihak DHL melakukan auditterhadap pelanggan tersebut mengenai kelayakan prosedurpenanganan termasuk pengemasan atas barang berbahaya

yang dimilikinya.” Dan jika dinilai prosedurpenanganannya kurang maka DHL akanmenolak untuk mengangkut barangtersebut,” terang Adenan.

Sementara itu menurut Rizal, TNTmemiliki peraturan mengenai dangerousgoods, dan disamping itu TNT jugamemakai, mematuhi aturan dangerousgoods yang diatur oleh IATA. TNT punhanya menerima paket kiriman dangerousgoods di negara-negara yang memilikikemampuan untuk menangani barangtersebut seperti, trained staff, depotfacilities, procedures, vehicle equipment,dan lain-lain.

Dengan kerjasama ini, maka sudahdapat dipastikan kalau pengawasan yangdilakukan DJBC dan PJT sendiri sudahsesuai dengan apa yang diharapkanbangsa ini. Kini peningkatan kerjasamatersebut tentunya harus lebih ditingkat-kan lagi, karena semakin ke depan makapola pengiriman akan lebih simpel danefisien yang tentunya membutuhkan su-atu kebijakkan yang lebih memihak sertapengawasan yang lebih melekat.

TENGKU RIZAL. Mekanisme pengawasanmenjadi lebih terkontrol dengan fokusterhadap berat barang bukan nilai.

ADENAN TAMPUBOLON. DHL memilikiaturan yang melarang menerima barangkiriman tertentu.

WBC/ATS

WBC/ATS

adi


ejarah perkembangan pengiriman barang di Indo-nesia, tentunya tidak dapat dilepaskan dari jasayang telah dijalani oleh PT. Pos. Sejak masapengiriman surat antar daerah atau antar negara,hingga mengalami perkembangan dengan

elektronik, pelayanan jasa kiriman barang melalui KantorPos terus mengalami perkembangan, hingga akhirnya ha-rus bersaing dengan perusahaan jasa titipan (PJT) yangterus tumbuh subur hinga kini.

Sebagai perusahaan milik negara, PT. Pos juga terusmemacu pelayanan-nya agar dapat teruseksis dan mampu ber-saing dengan paraPJT. Salah satubentuk pelayanan danpengawasan yangterus disempurnakanoleh Kantor Pos, ada-lah melakukan kerjasa-ma dengan berbagaiinstansi terkait agarapa yang selama inidilayani dan diawasidapat berjalan sesuaidengan yang diamanat-kan oleh negara.

KERJASAMA DJBCDENGAN PT. POSINDONESIA

DJBC sebagai pen-jaga pintu gerbangbangsa juga tak luputdari jalinan kerjasamayang dilakukan oleh PT.

Pos. Akan bentuk kerjasama ini, dilakukan melalui dua meka-nisme, yaitu dengan menerbitkan surat keputusan bersama(SKB) antara DJBC dengan Direktorat Jenderal Pos dan Te-lekomunikasi (Ditjen Postel) nomor: Kep-34/BC/2000 danNomor : 41/Dirjen/2000 yang secara struktural membawahikegiatan Kantor Pos. Dan surat edaran bersama (SEB),antara DJBC dengan Direktur Utama PT. Pos Indonesia,nomor: SE-20/BC/2000 dan nomor: SE-35/Dirutpos/2000.

Dengan SKB dan SEB ini, segala ketentuan berat dannilai barang yang dapat masuk ke Indonesia juga diatur de-ngan seksama, sama seperti halnya pada PJT. Untuk kirimanmelalui Kantor Pos, menurut Keputusan Menteri KeuanganNomor : 490/KMK.05/1996 tentang tatalaksana impor barangpenumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas,kiriman pos, dan kiriman melalui perusahaan jasa titipan,pada Bab IV pasal 10 ayat 1 disebutkan,”Terhadap barangkiriman melalui pos yang nilainya tidak melebihi freight onboard (FOB) USD 50 untuk setiap orang kiriman diberikanpembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor”

Sementara itu menurut Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor: Kep-78/BC/1997 tentang petunjukpelaksanaan penyelesaian barang penumpang, awak saranapengangkut, pelintas batas, kiriman melalui jasa titipan dankantor pos, tepatnya pa-da pasal 15 ayat 1,ditetapkan nilai barangtidak melebihi FOBUSD 50. Selengkapnyaisi pasal tersebut ada-lah,”Terhadap barangkiriman pos yang nilai-nya tidak melebihi FOBUSD 50 untuk setiaporang per kiriman, dibe-rikan pembebasan beamasuk dan pajak dalamrangka impor”

Dengan adanya ke-dua keputusan tersebut,maka segala dokumenpengiriman barangmengacu pada ketentu-an yang dibuat olehKantor Pos. Untuk itu,pada SEB disebutkankhususnya Bab IV pasal7 dan 8, yang berbunyi,”Atas kiriman pabeansebagaimana dimaksud

BERDASARKANDOKUMEN AP7INILAH KPBCMELAKUKAN

PENGAWASANUNTUK NILAI DAN

BERATNYABERSAMA-SAMA

DENGAN PETUGASKANTOR POS

“

”

LAPORAN UTAMA

Pengawasan dan Pelayanan

Kiriman PT. PosMENGACU PADA DUA

KETENTUANSebagai jasa kiriman barang tertua, Kantor Possejak dulu hingga kini terus menjalin hubunganpengawasan dan pelayanan dengan DirektoratJenderal Bea dan Cukai (DJBC). Hubungan ini

tertuang melalui surat keputusan bersama(SKB) dan surat edaran bersama (SEB).

Ketentuan yang telah dijalankan lama ini, hinggakini terus mengalami perubahan sesuai dengankondisi dan perkembangan jasa kiriman barang.

BAMBANG SUMARSONO. Berdasarkan AP7inilah KPBC Kantor Pos pasar Baru melakukanpengawasan dan pelayanan kiriman barang.

HANA SURYANA. SKB danSEB masih relevan namun perlupenyempurnaan lagi.

SWBC/ATS DOK. WBC


pada pasal 7 dilakukan pemeriksaan pabean oleh pejabatbea dan cukai untuk penetapan bea yang harus dibayar olehpenerima kiriman pabean. “Pemeriksaan sebagaimanadimaksud meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisikbarang”.

PENGAWASAN AWAL BARANG KIRIMAN POSMenurut Kepala Seksi Penindakan II Direktorat Penindak-

an dan Penyidikan (P2), Iwan Hermawan, pengawasan awalterhadap barang kiriman pos juga dilakukan melalui mesin X-Ray pada pos lalu bea di bandara, atas setiap barang kirimanpos bersangkutan guna mendeteksi ada atau tidaknyabarang larangan dan pembatasan.

“Pengawasan lebih lanjut dilakukan pada kantor Pos Pa-sar Baru, yaitu melalui pemeriksaan mesin X-Ray dan peme-riksaan fisik barang pada saat dilakukan pencacahan danpembeaan kiriman pos (PPKP). Untuk itu dengan adanyaSKB dan SEB antara DJBC dan Ditjen Postel justru efektifmemberikan kekuatan serta memberdayakan fungsi pengawas-an yang dimiliki DJBC,” ujar Iwan.

Sementara itu menurut Kepala Kantor Pelayanan Bea danCukai (KPBC) Kantor Pos Pasar Baru, BambangSumarsono, barang kiriman yang diterima dari pos bisaditerima dari kiriman udara atau laut yangumumnya dalam bentuk kantung-kantungpos dengan dokumen AP7. Berdasarkandokumen AP7 inilah KPBC melakukan pe-ngawasan untuk nilai dan beratnya bersa-ma-sama dengan petugas Kantor Pos.

“Setelah diteliti di Kantor Pos lalu bea,akan dilakukan pembukaan kantung-kan-tung dan dipisahkan karena untuk KantorPos Pasar Baru hanya menerima yang re-guler saja, sedangkan untuk Express MailService (EMS) penghitungannya dilakukandi pos udara lalu bea Soekarno-Hatta yangdiawasi oleh KPBC Soekarno-Hatta.Sehingga kami hanya menghitung beamasuk yang reguler saja dan itupun untukwilayah Jabodetabek,” kata BambangSumarsono.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Bambang,setelah diadakan pemeriksaan fisik danpenghitungan nilai barang, petugas beacukai akan membuat nota pemeriksaandan penghitungannya lalu mengembalikanbarang tersebut dalam bentuk asalnyasekaligus memberikan tanda pengaman.Setelah itu dengan dilampirkan PPKP-nya,

petugas akan mengambalikan kepada pihak pos untuk mengi-rim paket-paket tersebut sesuai dengan wilayahnya.

Jika kedapatan paket atau barang tersebut melebihiketentuan berat dan nilai FOB, maka pihak pos lah yang akanmelakukan pemberitahuan atau pemanggilan kepada pemilikbarang, jika barangnya telah sampai. Namun jika kedapatanbarang tersebut ada yang masuk dalam barang laranganpembatasan, maka barang tersebut akan langsung ditegaholeh petugas bea cukai, dan pemilik akan diberitahukanmelalui pos.

“Dengan penegahan ini, maka petugas akan membuatdokumen rangkap tiga, satu untuk bea cukai, satu untuk posdan satu lagi untuk pemilik barang, dan terhadap barang ter-sebut petugas berhak menahannya selama tiga bulan sampaipemilik paket datang untuk mengurus ijin atau lainnya,namun jika dalam waktu tiga bulan pemilik tidak datang walau-pun sudah diberitahukan melalui pos, maka terhadap barangatau paket tersebut akan langsung dilakukan penegahan,”jelas Bambang Sumarsono.

Hal ini juga diamini oleh Kepala Seksi Pabean III KPBCTipe A1 Soekarno-Hatta, Slamet Mulyono, yang jugamembawahi pengawasan dan pelayanan Kantor Pos Udaralalu bea Soekarno-Hatta. Menurutnya pengawasan dan pela-

yanan di Kantor Pos udara lalu beaSoekarno-Hatta tidak berbeda jauh denganKantor Pos Pasar Baru, hanya bedanya un-tuk di Seokarno-Hatta khusus untuk kirimanEMS.

“Untuk Kantor Pos udara lalu beaSoekarno-Hatta hanya melayani kirimanEMS, jadi jika kiriman tersebut EMS ma-ka akan kita hitung dan timbang beratnya,jika barang tersebut tidak memenuhisalah satunya, maka akan kita hitungberapa bea masuk yang harus dikena-kan. Itu untuk EMS, untuk diluar EMSakan langsung kita kirim ke Pasar Baru,”kata Slamet Mulyono.

KURANG SOSIALISASI AKAN PENGENAANBEA MASUK

Bambang Sumarsono menambahkan,jika ada barang yang harus dikenakan beamasuk, maka setelah barang tersebutdihitung, pihak pos akan mengirim suratkepada penerima barang untuk melunasibea masuk. Untuk itu, pihak KPBC PasarBaru sebenarnya sudah memiliki datapenerimaan dari PPKP, tinggal mendefinitif-

KANTOR POS UDARA LALU BEA Soekarno-Hatta dan KANTOR POS Pasar Baru.

SLAMET MULYONO. Di Kantor Pos UdaraSoekarno-Hatta hanya melayani kiriman EMSdan dihitung langsung beban bea masuknya.

WBC/ATS

WBC/ATS


kan penerimaan tersebut setelah barang diambil oleh pemilikdan membayar bea masuknya.

“Jika pemilik sudah mengambil dan membayar beamasuk, maka pihak pos akan menyerahkan kembali buktipembayarannya. Itu semua adalah paket impor yangpengawasannya juga dibantu oleh unit anjing pelacak dandua unit X-Ray. Namun terkadang kami juga menggalamikendala, para pemilik barang karena merasa telah membayarongkos kirim cukup mahal, maka mereka berpikir ongkostersebut sudah termasuk beban bea masuk, padahal belum,”ungkap Bambang.

Dengan kendala tersebut, pihak KPBC Pasar Baru punselalu berusaha untuk memberikan pengertian kepadapemilik barang. Memang pada awalnya banyak yangkeberatan, hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi yangdiberikan DJBC kepada pemilik barang akan ketentuan nilaiFOB dan berat yang diperbolehkan. Namun denganpenjelasan akan ketentuan dan peraturan yang ada, parapemilik barang pun dapat memahami pembebanan beamasuk yang dikenakannya.

Lalu bagaimana sebenarnya pengawasan barang keluardari Kantor Pos ini? Menurut Iwan, sesuai ketentuan, barangkiriman yang dikirim melalui Kantor Pos dilakukanpemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen danpemeriksaan fisik barang, yang dalam pelaksanaannyadilakukan secara selektif.

“Setiap barang dilakukan pemeriksaan melalui mesin X-Ray dan/atau pemeriksaan fisik serta penetapan nilai pabeanbarang kiriman pos impor yang bersangkutan secara manual(pada saat pelaksanaan PPKP) oleh petugas KPBC setempatdengan disaksikan oleh petugas PT. Pos Indonesia yangditunjuk sebagai wakil pemilik barang,” jelas Iwan.

Selanjutnya Bambang Sumarsono menambahkan, untukbarang kiriman yang kedapatan berisi larangan pembatasan,maka barang tersebut selain langsung dilakukan penegahan,pihak KPBC juga akan berkoordinasi dengan KP-DJBC

dalam hal ini Direktorat P2 untuk memprosesnya, dan bisajuga berkoordinasi dengan instansi lain seperti Kepolisianatau BNN, jika barang yang dimaksud adalah psikotropikadan narkotika.

KURANGNYA SARANA X-RAY DI KANTOR POSSementara itu menurut Direktur Utama PT. Pos Indonesia,

Hana Suryana, pengawasan kiriman barang dimulai padasaat pengeposan di loket berkaitan dengan isi dan kemasan(packaging), pengawasan proses, angkutan, hingga kepengantaran (delivery). Khusus untuk kiriman barang tujuanluar negeri, dilakukan pemeriksaan terhadap kiriman yangtermasuk larangan pembatasan, bekerja sama dengan pihakbea cukai.

“Kendala yang kami hadapi pada umumnya bila isi kirim-an yang dicantumkan pada resi tidak sesuai dengan barang.Selain itu, keterbatasan sarana, misalnya loket pelayanantidak dilengkapi scanner/X-Ray untuk mendeteksi isi/jenisbarang yang akan dikirim, juga dapat menjadi kendala kamidalam memberikan pelayanan dan pengawasan terhadapbarang kiriman,” ujar Hana Suryana.

Terkait dengan nilai FOB dan berat yang telah ditentukansaat ini, Hana berkomentar kalau FOB bebas yang berlakusaat ini adalah USD 50, sedangkan ketentuan berat baranguntuk kiriman internasional tergantung pada ketentuanmasing-masing negara, sedangkan untuk kiriman domestikditentukan kiriman maksimal 30 kilogram. Untuk kirimaninternasional di beberapa negara (seperti untuk kiriman keJepang) menerapkan pembatasan berat sampai dengan 20kilogram.

“Saat ini banyak kiriman barang dari luar negeri yang diki-rim oleh para TKI dan dimaksudkan sebagai hadiah/souvenirdengan nilai barang lebih dari USD 50, sehingga penerimamerasa keberatan dalam membayar bea masuk, contoh ki-riman hanya berisi satu buah handphone. Sebaiknya keten-tuan FOB juga tetap mempertimbangkan jumlah barang da-

lam satu kiriman danmaksud dari pengirim-an (non commercialvalue), sedangkanketentuan berat saatini masih dapat dilak-sanakan,” ungkapHana Suryana.

Terkait denganbanyaknya pihak yangberasa keberatanakan pengenaan be-ban bea masuk yangditetapkan, karenapengirim merasa telahmembayar ongkoskirim yang cukup ma-hal, maka pihakKantor Pos juga telahmelakukan sosialisasimengenai ketentuankiriman barang yangberasal dari luar ne-geri melalui website,yaitu Forum Pelang-gan Pos IndonesiaPos Online (PIOL).Selain itu pihak Posjuga memberikanpenjelasan secara li-san kepada penerimabarang pada saatpengambilan barangkiriman yang dikena-kan bea masuk.

Lalu masih relevan-

WBC/ATS

LAPORAN UTAMA


kah SKB dan SEBantara DJBC denganDitjen Postel danDirut Pos saat ini?Menurut Hana Surya-na, SKB dan SEBhingga saat ini ma-sih dirasakan relevan,namun perlupenyempurnaan se-hingga lebih dapatdimengerti secarateknis oleh petugaslapangan baik posmaupun bea cukai.Hana mencontoh-kan, untuk teknispenegahan kirimandan maksimal waktupemrosesan kirimanoleh pihak bea cukaimasih banyak yangbelum jelas. Untukitu, saat ini DitjenPostel dan DJBCtengah melakukanproses penyempur-naan untuk kasus-kasus tersebut.

Sementara itumenurut IwanHermawan, SKB danSEB antara DJBCdan Ditjen Postel masih dirasakan relevan, bahkan denganSKB dan SEB tersebut efektif memberikan kekuatan sertamemberdayakan fungsi pengawasan yang dimiliki DJBC.

“Saat ini Direktorat P2 KP-DJBC sebagai unit penyiap-an kebijakan dan evaluasi pelaksanaan pengawasanDJBC pada tingkat pusat, selalu memberikan dukunganyang diperlukan dan berkoordinasi dengan KPBC KantorPos Pasar Baru dalam upaya pencegahan penyelundup-an, khususnya penyampaian informasi intelijen gunaditindaklanjuti dengan kegiatan pengawasan ataupenindakan, maupun secara rutin menugaskan pegawaidari Direktorat P2 untuk melakukan operasi pencegahanpemasukan narkotika dan psikotropika melalui Kantor PosPasar Baru dengan menggunakan anjing pelacaknarkotika (APN),” ujar Iwan.

Namun demikian Iwan menambahkan, kendala saat iniuntuk melakukan pengawasan yang optimal terhadapbarang kirman melalui pos masih belum memadai, karenamesin X-Ray dan APN jumlahnya belum memadai jikadibandingkan dengan volume impor yang harus dilayani,banyak mesin X-Ray yang dimiliki dalam kondisi rusak,jumlah petugas pengawasan yang kurang memadai, daninformasi yang minim.

Akan hal ini juga diakui oleh Hana Suryana,menurutnya PT.Pos saat ini hanya memiliki empat mesinX-Ray, yaitu pertama di Kantor Pos Banda Aceh. Kedua,Kantor Pos Denpasar. Dan dua unit di Kantor Pos udaraJakarta Soekarno-Hatta, untuk kepentingan pengawasan.Ini tentunya masih kurang, karena menurut Hana idealnyadi setiap loket di Kantor Pos tersedia sarana X-Ray/scanner untuk mendeteksi isi/jenis kiriman barang.

KETENTUAN BARANG LARANGAN DAN PEMBATASANSeiring dengan perkembangan era globalisasi, maka

pemesanan barang pun kini dapat dilakukan melaluielektronik atau dengan internet. Menanggapai haltersebut, Hana mengatakan, untuk kiriman impor yangdipesan melalui internet, maka pengawasan kirimandilakukan sama dengan kiriman lainnya. Namun untuk

lebih mendukung kinerja bea cukai, pihak pos pun telahmengeluarkan peraturan untuk barang-barang apa sajayang dapat dikirim ke Indonesia.

“Saat ini, kiriman melalui pos memang dibagi menjadidua. Pertama, kiriman perorangan yang umumnya berupabarang-barang kiriman TKI, buku-buku, sample barangdagangan dan lain-lain. Kedua, kiriman yang dikirim olehperusahaan, umumnya berupa barang-barang niaga/perdagangan dan dokumen berharga,” kata Hana.

Untuk peraturan yang dikeluarkan PT. Pos Indonesiaterhadap barang-barang yang tidak boleh masuk keIndonesia, adalah barang-barang purbakala dan bahantumbuh-tumbuhan. Dengan ketentuan yang telahdisebarkan keberbagai negara ini, maka pengirim yangakan memasukan barang-barang tersebut ke Indonesiamelalui pos akan dapat ditegah sebelumnya di KantorPos awal atau negara pengirim.

Pengawasan dan pelayanan terhadap kiriman melaluiKantor Pos memang memiliki karateristik tersendiri jikadibandingkan dengan barang kiriman lainnya. Prosespenegahan yang hanya dapat dilakukan pada barangbukan pada pemilik, menunjukan perlu dibuat suatuaturan yang lebih tegas, sehingga penegahan bukanhanya pada barangnya saja tapi juga dapat dilakukanterhadap penerima barang.

Akan keluhan terhadap nilai FOB dan berat yangditentukan, memang diperlukan sosialisasi yang lebihintensif kepada masyarakat, karena dengan persainganpelayanan jasa pengiriman yang lebih kompetitif saat ini,pihak pos tentunya juga telah melakukan berbagaiterobosan yang tentunya harus didukung oleh sosialisasidan penyempurnaan baik sarana dan prasarana yang adasaat ini.

Jika kedua hal tersebut telah dijalankan, tentunya baik pi-hak pos maupun bea cukai, akan lebih mudah dalammemberikan pelayanan dan pengawasan terhadap barangkiriman. Untuk itu penyempurnaan SKB dan SEB akan lebihmenentukan langkah selanjutnya kerjasama DJBC dan DitjenPostel untuk menuju kearah yang lebih baik.

BERHASIL DITEGAH. Dengan kerjasama yang baik antara DJBC dan pihak pos, berbagai barang larangan pun berhasilditegahnya.

WBC/ATS

adi

10 WARTA BEA CUKAI EDISI 393 AGUSTUS 200720 WARTA BEA CUKAI EDISI 393 AGUSTUS 2007

WAWANCARA


Saat ini bagaimana pola pengawasan yang dilakukanDirektorat P2 untuk barang bawaan penumpang, PJTdan kiriman melalui kantor pos?

Mengingat jumlah kemasan/pallet yang relatif banyakdan pergerakan yang cepat maka pola pengawasanadalah dengan meningkatkan kegiatan intelijen berupapengumpulan informasi, profile negara asal, profilepenumpang, profile pengangkut, berat dan dipergunakanX-Ray dan dilakukan pemeriksaan fisik.

Bagaimana dengan pengawasan melalui CustomsDeclaration (CD)? Untuk sosialisasi kepadapenumpang dan maskapai penerbanganapakah sudah dilakukan?

CD berlaku umum dan internasional sehinggasemua maskapai penerbangan/pelayaraninternasional mengetahui tentang CD yang jugamerupakan salah satu pelayanan maskapaikepada penumpangnya. Usaha lain yang dilaku-kan untuk sosialisasi ketentuan denganpenyebaran papan-papan informasi di bandara,pamflet dan brosur, termasuk kepada penumpangyang datang di meja pemeriksaan pabeanapakah sudah mengisi Customs Declaration.

Saat ini apakah trend pemasukan barang ilegal me-mang dari barang bawaan penumpang?

Belum ada trend barang ilegal dari bawaanpenumpang. Usaha penyembunyian melalui penumpangmemang selalu ada tapi terus diupayakan pengawasan,penertiban dan penegakan hukum. Dan untukpenerbangan tertentu dilaksanakan pengawasan yang

lebih ketat dengan undercover mulai dari pintu pesawatudara, di koridor, sebelum pelayanan imigrasi, kamarkecil, membaur dengan penumpang dan dibelakangconveyor, termasuk koordinasi dengan imigrasi jika adapenumpang yang dicurigai.

Dari beberapa daerah perbatasan, seperti Batam danTanjung Pinang, penggunaan CD tidak se-efektifseperti di Soekarno-Hatta, padahal mereka sama-sama pelabuhan internasional. Bagaimana menurutBapak hal tersebut?

Sebetulnya, kondisinya sama baik di Batam,Tanjung Pinang maupun di Soekarno-Hattabahwa CD berlaku untuk semua penumpang dariluar negeri yang masuk ke Indonesia, hanyamungkin didaerah perbatasan melalui ferrykebanyakan adalah penumpang yang seringbepergian karena kegiatan pekerjaan, sekedarjalan-jalan atau berkunjung ke keluargasehingga jarang sekali mereka membawabarang-barang dagangan yang perlu dilaporkandengan CD. Namun pemberitahuan kewajibanmengisi CD tetap dilakukan oleh pegawai ferrytersebut kepada setiap penumpang.

Bagaimana dengan pengawasan barang penumpangyang sengaja digunakan pada tubuh (arloji) yangsebenarnya melebihi FOB yang ditentukan?

Barang-barang yang dipakai ditubuh seperti jamtangan/ perhiasan, topi, kaca mata, tidak termasukbarang bawaan. Namun apabila bisa dibuktikan ada kotakperhiasan/arloji atau kuitansi pembelian dari luar negeri

Heru SantosoDIREKTUR PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN - DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

“Diperlukan Semangat Juangdan Komitmen Yang Tinggi

Dalam Melakukan Pengawasan”Tidak mudah melakukan pengawasan terhadap barang penumpang, barang kiriman

melalui perusahaan jasa titipan (PJT), dan kiriman melalui kantor pos. Diperlukansuatu keahlian khusus untuk dapat menaksir berapa nilai barang yang dibawa masuk dengan

ketiga cara tersebut. Kendati secara ketentuan telah diatur akan nilai dan berat yangdibebaskan dari bea masuk, namun kenyataan masih banyak yang belum tahu

bahkan dengan sengaja melanggar ketentuan tersebut. Untuk mengetahui bagaimanaDirektorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukan pengawasan terhadap barang- barang

kiriman tersebut, dan kendala apa yang dihadapi petugas di lapangan, berikut wawancaraReporter WBC Supriyadi.W dan Fotografer Andy Tria Saputra, dengan Direktur

Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC, Heru SantosoHeru SantosoHeru SantosoHeru SantosoHeru Santoso. Berikut petikan wawancaranya:


“”

BELUM ADATREND

BARANGILEGAL DARI

BAWAANPENUMPANG


berarti harus diperhitungkan sebagai barang penumpang.Kelebihan dari hak penumpang itu yang dipungut bea ma-suk dan pungutan impor lainnya.

Bagaimana dengan rencana pemeriksaan outlet danmall terkait barang-barang penumpang yang lolosdari pemeriksaan petugas?

Dalam proses pembahasan, karena harus benar-benardiperhatikan efek hukumnya.

Bagaimanakan Undang-Undang nomor 17 tahun 2006tentang Kepabeanan mengatur barang bawaanpenumpang termasuk sanksinya?

Secara khusus barang penumpang diatur dalam Un-dang-Undang nomor 17 tahun 2006 pasal 25 (1) namunsecara umum aturan/sanksi barang bawaan penumpangsama dengan ketentuan barang impor/ekspor.

Bisa dijelaskan tentang ketentuan baru pada PJTyang saat ini lebih menekankan pada berat bukan ni-lai FOB, apakah pengawasannya menjadi lebih sulit?

Ketentuan mengenai PJT adalah merupakan peraturandari Dirjen Pos dan Telekomunikasi, sehingga ijin pengu-sahaan jasa titipan dikeluarkan oleh DirjenPos dan Telekomunikasi yang diatur dalamperaturan Menteri Perhubungan No. 5 tahun2005 tentang penyelenggaraan jasa titipandan keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasinomor: 108/Dirjen/1994 tentang petunjukpelaksanaan perijinan pengusahaan jasatitipan, sehingga dalam setiap ijin melakukankegiatan jasa titipan juga memperhatikanbatasan berat masing-masing jenis kiriman,baik barang cetakan, surat kabar, sekogram,bungkusan kecil, paket dan uang. PJT jugadiatur dalam Kep Menkeu RI nomor: 490/KMK.05/1996 tentang tatalaksana impor ba-rang penumpang, awak sarana pengangkut,pelintas batas, kiriman melalui jasa titipandan kiriman pos. Pengawasan tetap dilaksanakan baikdari tukar menukar informasi, dengan X-Ray, denganpemeriksaan fisik termasuk party barang yang tidak dapatdiselesaikan dengan PIBT tetapi harus dengan PIB, dannilai jaminan harus lebih tinggi dari jumlah bea masukdan pungutan pabean lainnya yang telah ditentukan,karena barang keluar lebih dahulu, baru untuk PIBTpembayaran bea masuk dan pungutan pabean lainnyadilaksanakan.

Bagaimana sarana dan prasarana yang dimiliki DJBCuntuk melakukan pengawasan pengeluaran barangdari PJT. Apakah sudah cukup memadai?

Saat ini kita selalu berusaha mengoptimalkan saranadan prasarana yang ada untuk pengawasan. Memangidealnya DJBC harus mempunyai X-Ray dengan jumlahyang cukup di semua pelabuhan internasional yang dilaluibarang-barang jasa titipan.

Bentuk kerjasama apa saja yang telah dilakukanDJBC dengan PJT terkait masalah pengawasanbarang kiriman?

Kerjasama yang dilakukan terutama untuk pengawas-an adalah saling tukar menukar informasi, dan PJTmemberitahukan apabila dicurigai ada barang larangandan pembatasan.

Untuk kiriman barang dari kantor pos, apakahpengawasan yang dilakukan sama dengan PJT?Apakah dengan adanya SKB dan SEB antara DJBCdengan Ditjen Postel fungsi pengawasan DJBCmenjadi kurang efektif?

Pengawasan barang kantor pos dengan PJT relatifsama, dengan SEB justru menjadi lebih baik karena adadua pihak yang mengawasi masing-masing kantor posdan bea cukai untuk barang via pos serta PJT itu sendiriuntuk barang-barang jasa titipan.

Selain dengan SKB dan SEB tersebut, apakah adabentuk kerjasama lain dengan Kantor Posuntuk pengawasan barang kiriman melalui kantorpos?

Kerjasama yang dilakukan adalah saling tukarmenukar informasi apabila ada barang yang dicurigaisebagai barang LARTAS (Larangan Pembatasan-red).

Lalu bagaimana dengan pengawasan yangdilakukan pada kantor pos lalu bea, apakahsama pengawasannya dengan yang dilaku-kan oleh KPBC Kantor Pos Pasar Baru?

Ada perbedaan, pos lalu bea hanya diawasibahwa barang-barang tersebut benar-benardikirim ke kantor pos tujuan, sedangkan diPasar Baru sendiri dilakukan pemeriksaan fisiksatu persatu baik dibuka atau dengan X-Ray,sedangkan untuk pelayanan cepat kantor pos(Express Mail Service) dimana dijanjikan olehkantor pos barang akan sampai di alamat tujuanpaling lambat 24 jam dilaksanakan oleh kantorpos bandara Soekarno-Hatta.

Bagaimana dengan pengawasan barang yangtransaksinya melalui media elektronik?

Bila yang dimaksud adalah pembelian software atauhak siar hingga saat ini belum diatur, namun yangdimaksud adalah proses pembayarannya/pemesanansaja melalui media elektronik maka prosesnya samadengan proses impor/ekspor biasa.

Kendala apa yang dihadapi DJBC untuk melakukanpengawasan pada ketiga barang tersebut (barangpenumpang, barang kiriman melalui PJT, dan barangkiriman melalui kantor pos)?

Kendala, bahwa baik barang penumpang/kirimanmelalui PJT/pos, bea dan cukai dihadapkan pada barangdalam volume yang kecil dan jumlah satuan kemasanyang banyak serta perlu kecepatan pergerakan barangsehingga diperlukan semangat juang dan komitmentyang tinggi dari para pegawai bea dan cukai dalam mela-kukan pengawasan, maupun pelaksanaan riskmanajemen, dan penempatan petugas pada tempat de-ngan jam-jam tertentu, dan waktu maupun penerbangan-penerbangan yang rawan.

SAAT INI KITASELALU

BERUSAHAMENGOPTIMALKAN

SARANA DANPRASARANA YANG

ADA UNTUKPENGAWASAN

“

”

WAWANCARA



au rotan dan kayu cendana langsung menyengat hi-dung saat kontainer yang ditempeli segel merah Beadan Cukai dibuka oleh petugas. Di balik kontainer-kon-tainer tersebut, terpampang rotan dan kayu yang ber-hasil digagalkan eksportasinya oleh petugas bea cukai.

Hari itu (10/7), Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan CukaiTanjung Priok, menggelar jumpa pers di lapangan Terminal PetiKemas Koja, Tanjung Priok, berkaitan dengan penegahan yangdilakukan petugas atas puluhan ribu kilo rotan dan kayu cendanaserta ratusan ribu kubik kayu olahan.

Agung Kuswandono, Kepala Kantor Wilayah VII DJBC Ja-karta I, yang didampingi oleh Direktur Audit, Thomas Sugijatayang juga merupakan Ketua Kelompok Kerja Tim PercepatanReformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea dan Cukai, me-ngatakan bahwa penegahan tersebut dilakukan berdasarkanhasil analisis intelijen KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok.

Ia menjelaskan, penegahan terhadap kayu dan rotan itu dila-kukan karena barang tersebut merupakan barang yang memerlu-kan ijin dari instansi terkait (untuk mengekspornya-red) dan ter-masuk barang yang dilarang untuk diekspor.

Dari analisis intelijen tersebut, terdapat indikasi adanya pe-langgaran pemberitahuan dalam hal ekspor. Indikasi pertamaadalah yang dilakukan oleh PT. SE dan PT. KSP. Dalam dokumenpabeannya diberitahukan bahwa partai barang tersebut merupa-kan fox crystal mix fruit (permen) dan nata de coco. Atas dasarkecurigaan tersebut, dikeluarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) untuk

selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik 100 persen atas partaibarang yang rencananya akan di ekspor ke India (Source (HK) Li-mited A/C Saturn Intel Co) dan Hongkong (Fok Hing (HK) TradingLimited). Hasilnya, dalam dua kontainer berukuran 40 feet,kedapatan 22.000 kg dan 25.000 kg rotan asalan yang belumdikerjakan.

Potensi kerugian negara akibat eksportasi rotan tersebut se-nilai kurang lebih Rp. 337.883.000 (dengan perkiraan HPE: US$0.79/kg). Namun demikian, terdapat pula kerugian yang bersifatimmaterial, diantaranya terjadi kelangkaan bahan baku rotanyang dapat mengganggu industri kerajinan rotan dalam negeri.Serta, kerusakan hutan dan ekosistem sebagai akibat penebang-an rotan secara liar yang potensi kerugiannya tidak ternilai.

PENYELUNDUPAN KAYU CENDANATak hanya itu, berkat hasil kegiatan intelijen, petugas juga ber-

hasil menggagalkan penyelundupan satu kontainer 20 feet kayuCendana Semut dan kayu Papi (dari Nusa Tenggara) tujuan Chi-na (Xiamen Contro Imp & Exp Co Ltd). Dalam dokumen pabean-nya, kayu tersebut diberitahukan sebagai kayu kecapi (untukobat) untuk menghindari aturan larangan ekspor kayu CendanaSemut dari pemerintah.

Adalah PT. BJPP yang hendak menyelundupkan 300 batang(14.000 kg) kayu Cendana Semut dan kayu Papi. Akibatpelanggaran tersebut, potensi kerugian negara mencapai sekitarRp. 700.000.000 (perkiraan harga Rp. 50.000/kg). Tak hanyakerugian materil, penyelundupan tersebut juga menyebabkankerugian immaterial, yakni makin langkanya kayu cendana yangdilindungi kelestariannya.

“Penegahan ini bukan hanya terkait dengan ekonomi tapi ju-ga lingkungan. Kayu Cendana ini sudah langka, kalau sekianbanyak diekspor tanpa kita ketahui tentu sebentar lagi kita tidakakan punya kayu Cendana. Jadi, yang jadi masalah adalahlingkungan, ini kan kayu langka yang harusnya kita lindungi, kitajaga,” tandas Agung.

PENYELUNDUPAN KAYU OLAHANSelain itu, petugas bea cukai Kantor Pelayanan Utama Tan-

jung Priok juga berhasil menyita 3 kontainer 40 feet kayu olahanjenis kayu Nangka, Mahoni, Kecapi, Medang, Merbau dan kayurimba lainnya tujuan Jepang (GT Freight Forwarders (S) Pte Ltd).Untuk menghindari aturan larangan/pembatasan ekspor daripemerintah, modus operandi yang digunakan adalah denganmemberitahukan dalam dokumen pabean sebagai butelnuts (bijibuah pinang).

Dua dari tiga kontainer tersebut memuat 78 pallet atau samadengan 15.600 pieces atau 85,8 m3 kayu balok (kaso), yangdiketam di keempat sisinya dan merupakan jenis barang yangdilarang di ekspor sesuai Permendag No. 09/M-DAG/Per/2/2007.Sementara satu kontainer lainnya berisi 20 pallet atau samadengan 7.852 pieces atau 44,3362 m3 kayu olahan seperti soliddoor, jamb, door lipping, finger jointed laminating dan fingerjointed stick. Kayu tersebut merupakan jenis barang yang hanyadapat diekspor oleh perusahaan pemegang ETPIK (eksportir ter-daftar produk industri kehutanan).

Atas upaya penyelundupan 130,1362 m3 kayu olahan olehPT. PU, potensi kerugian yang dialami negara mencapai sekitarRp. 195.204.300 (perkiraan harga Rp. 1.500.000/m3). Tak hanyaitu, penyelundupan terhadap kayu tersebut juga menyebabkankerugian immaterial, yakni kerusakan hutan dan ekosistemsebagai akibat penebangan liar.

Agung melanjutkan, saat ini tersangka penyelundup kayu danrotan tersebut sudah ada tapi masih dalam proses penyelidikan.“Beberapa pihak sudah dicurigai, jadi ada perusahaan yangsebenarnya sudah tidak terdaftar tapi masih melakukan kegiatan.Dari analisis tersebut, kita coba telusuri dan akhirnyamenghasilkan seperti yang kita lihat sekarang ini,” ungkap Agung.

Selanjutnya, atas pelanggaran tersebut telah terjadi tindak pi-dana kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 102A hu-ruf (b) jo. Pasal 103 huruf (a) UU No. 10/1995 tentang Kepabean-an yang telah dirubah dengan UU No. 17/2006 dengan sanksiminimal penjara 10 tahun dan denda maksimal Rp. 5 milyar.

MEMBERI KETERANGAN PADA PERS. Kepala Kantor Wilayah VII DJBC JakartaI, Agung Kuswandono didampingi Direktur Audit, Thomas Sugijata, denganberlatar belakang kayu Cendana Semut, memberikan keterangan pada persseputar penegahan yang dilakukan petugas bea cukai KPU Tanjung Priok.

KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok

TegahEksportasiRotan dan Kayu

Eksportasi rotan dan kayu yang berhasil ditegahtersebut senilai Rp. 1.233.087.300.

B

WBC/ATS

ifa


PENGAWASAN


alam rangka hari ulang tahun Koperasi ke-60tanggal 12 Juli 2007, Pengurus Koperasi Pega-wai Kantor Pusat (Kopesat) DJBC menyelengga-rakan rangkaian kegiatan diantaranya donordarah, lomba karya tulis, lomba mewarnai dan

menggambar, senam aerobik bersama hingga acara pun-cak kegiatan bazar yang diadakan di KP-DJBC.

Acara donor darah yang diselenggarakan pada 10 Juli2007 merupakan kerjasama antara Kopesat denganPalang Merah Indonesia yang dilaksanakan di AuditoriumGedung Utama KP-DJBC dan diikuti 98 pegawai yangmendaftar sebagai pendonor. Dari jumlah tersebut yangmemenuhi kriteria dan dapat diambil darahnya sebanyak82 pegawai. Dalam kesempatan tersebut DirekturJenderal Bea dan Cukai Anwar Suprijadi ikutberpartisipasi menyumbangkan darahnya beserta parapejabat eselon II, III dan IV dilingkungan KP-DJBC.

Untuk pertama kalinya pengurus Kopesatmenyelenggarakan Lomba Karya Tulis dengan mengambiltema tentang koperasi. Lomba ini sendiri terbuka bagipara pegawai dilingkungan Kantor Pusat, Bogor, Depok,Tangerang dan Bekasi. Dari tulisan-tulisan yang masuk,juri akhirnya memutuskan 3 tulisan terbaik yaitu :a. Juara I : Heri Winarko (060103248) dari Direktorat

PPKC dengan judul tulisan Meningkatkan Partisipasianggota : Tantangan Keoperasi Pegawai Negeri.

b. Juara II : Beni Novri (060097691) dari Direktorat Cukaidengan judul tulisan Strategi Koperasi sebagaiSokoguru Perekonomian Nasional DalamMeningkatkan Kesejahteraan Anggota.

c. Juara III : Muammar Khadafi (060083381) dari KWBCBanten dengan judul tulisan MeningkatkanKeunggulan Kompetitif Koperasi Di Era Kapitalisme.

Puncak rangkaian acara diselenggarakan pada 12 Juli2007 dengan mengadakan bazar yang dihadiri oleh parapegawai, para pejabat serta Dirjen Bea dan Cukai AnwarSuprijadi yang membuka bazar. Dirjen dalam acarapembukaan sekaligus menyerahkan piala kepada parapemenang lomba karya tulis. Seusai membuka acara Dir-jen kemudian ditemani Sekretaris Ditjen Bea dan Cukai

Kamil Sjoieb, Ketua Koperasi M. Azis Syamsul Arifin, Te-naga Pengkaji Bidang Pengawasan dan PenegakanHukum Kepabeanan dan Cukai, Erlangga Mantik, TenagaPengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanandan Cukai Bambang Prasodjo dan pejabat lainnyameninjau stan-stan yang ada.

Bazar dilaksanakan selama dua hari yakni dari tanggal12 dan 13 Juli 2007, lokasi penyelenggaraan bazar initerletak mulai didepan koperasi memanjang hingga didepan kantor WBC dan diikuti oleh 63 peserta yangmenawarkan beragam perlengkapan yakni mulai daribarang elektronik, pernik-pernik, pakaian, keramik,peralatan dapur, mainan anak-anak, tanaman danminuman, serta makanan. Selain itu juga ada stan motor,mobil dan asuransi.

Bersamaan dengan acara bazar tanggal 12 juli 2007juga dilaksanakan lomba mewarnai dan menggambarbagi anak-anak pegawai beacukai usia TK dan SD yangkali ini diikuti oleh 23 peserta dan diselenggarakan diAula Koperasi. Pada hari kedua bazaar diumumkan parapemenang sekaligus pemberian hadiah kepada para juaralomba mewarnai dan menggambar yang diserahkan olehKetua Koperasi M. Azis Syamsul Arifin. Adapun parapemenangnya adalah sebagai berikut :

lllll Kategori Mewarnai Tingkat Taman Kanak KanakJuara I : LithaJuara II : Hagi MaulanaJuara III : Chorida Ulya Nabila

lllll Kategori Mewarnai Tingkat SD Kelas I sampaidengan Kelas IIIJuara I : ResiJuara II : Aisyah RaisahJuara III : Kensita Aurora

lllll Kategori Menggambar Tingkat SD Kelas IV sampaidengan Kelas VIJuara I : Hidayaning Nur SJuara II : Nala ZafiraJuara III : Dina Bestika

D

Hari Ulang TahunKoperasi Ke-60

KOPERASI


Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi memberikan sambutansekaligus membuka acara bazar (Foto 1) Dirjen Bea danCukai Anwar Suprijadi meninjau stan-stan bazaar yang ada(Foto 2) Bazaar Kopesat DJBC (Foto 3) Kegiatan donordarah (Foto 4) Foto bersama para pemenang Lomba KaryaTulis dengan Dirjen Bea Cukai dan staf Inti (Foto 5) Senamaerobic di halaman parkir KP-DJBC dalam rangka harikopersi (Foto 6) Suasana lomba mewarnai yang diikuti anak-anak pegawai DJBC dari tingkat TK dan SD (Foto 7)

1 2

3

4

5

6

7


operasi adalah bentuk badan usaha yang paling sesuaidengan ketentuan UUD 1945 yang menyebutkanbahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersamaberdasar atas asas kekeluargaan1 . Di negara-negarabarat koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan

ketidakadilan pasar. Di Indonesia cikal-bakal ide perkoperasiandimunculkan oleh R. Aria Wiraatmadja ketika mendirikan bankuntuk pegawai negeri pada tahun 1896.2

Di masa kemerdekaan, koperasi dijadikan gerakan ekonomirakyat yang berperan untuk mewujudkan masyarakat yang maju,adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-UndangDasar 1945. Koperasi memegang tugas berat untuk memperko-koh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahananperekonomian nasional. Koperasi dalam hal ini diposisikansebagai sokoguru perekonomian nasional. ”Sokoguru” adalahistilah dari bahasa Jawa yang artinya ”pilar utama”.3

Pemahaman atas posisi koperasi yang sangat penting inilahyang mewarnai pemikiran para peserta kongres gerakan koperasidi Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli 1947. Kongres yangdisponsori oleh Jawatan Koperasi di bawah pimpinan R. SuriaAtmadja itu menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi,yang hingga kini kita peringati setiap tahun.

Di peringatan Hari Koperasi yang ke-60 kali ini, sudahkah ko-perasi telah menjadi pilar utama perekonomian nasional?Jawabannya adalah belum. Jangankan menjadi pilar utama, ko-perasi bahkan belum cukup sebanding peranannya denganbadan usaha yang lain, terutama dengan badan usaha swastaseperti Perusahaan Terbatas (PT)4 . Dalam hal kesadaran berko-perasi, bahkan terdapat fenomena unik, yakni koperasi yang telahmapan justru membentuk PT untuk mengelola salah satu unitusahanya.5

PERAN PEMERINTAHDari sisi peran pemerintah, terdapat dua pendapat yang

berseberangan. Pendapat pertama melihat pemerintah sudahcukup berperan dalam pengembangan (dan pembinaan)koperasi, terbukti dengan berdirinya koperasi hingga ke pelo-sok desa (KUD) dan ditunjuknya seorang menteri di kabinetyang khusus menangani koperasi.

Pendapat kedua melihat bahwa pemerintah salah arah dalampembentukan koperasi. Koperasi Unit Desa (KUD) memang di-dirikan di setiap desa, namun prinsip dan nilai-nilai koperasi tidakditularkan secara memadai. Hasilnya, KUD-KUD tidak banyakyang berhasil sebagai gerakan koperasi untuk memberdayakankekuatan ekonomi anggota. KUD menjadi sekadar ”koperasipengurus”6 . Koperasi semacam ini akhirnya berkembang sebagai”koperasi proyek”, yang cenderung menjadi semacam makelaratas proyek-proyek yang diselenggarakan pemerintah.

Pembentukan unit khusus di lingkaran eksekutif yang mena-ngani koperasi pun memunculkan kritik. Suatu saat koperasidisatukan dengan bidang perdagangan, di saat lainnya digabung-kan dengan bidang transmigrasi dan pembangunan masyarakatdesa, kemudian dengan bidang pembinaan pengusaha kecil, danakhirnya saat ini koperasi di bawah Menteri Negara Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah. Posisi di kabinet yang berubah-ubahsetidaknya menunjukkan bahwa kebijakan koperasi di negeri initidak cukup konsisten.

PERAN MASYARAKATTetapi semata berharap pada pemerintah juga tidak tepat.

Pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawabpemerintah dan seluruh rakyat secara bersama-sama7 . Dengandemikian, anggota masyarakat pun seharusnya terlibat dalampengembangan koperasi, sesuai dengan kapasitas dankemampuan yang dimilikinya. Pendidikan perkoperasian ”nyaristak terdengar,” baik pemerintah maupun koperasi tampaknyatidak cukup telaten menyelenggarakan pendidikan perkoperasian,padahal hal tersebut adalah salah satu prinsip untukmengembangkan koperasi sesuai UU Perkoperasian.

Pendidikan perkoperasian mestinya juga dilakukan olehkoperasi, setidaknya terhadap para anggotanya. Tidak berlebihankiranya koperasi mensyaratkan anggotanya mengikuti pendidikandasar perkoperasian sebelum ia diterima menjadi anggota.Pengetahuan, nilai dan prinsip-prinsip koperasi tidak diwariskan,sehingga kita harus melakukan pendidikan perkoperasian secaraberkesinambungan. Dengan cara itu koperasi akan dapat tumbuhdan berkembang dengan baik.

Melihat kondisi saat ini, mengembangkan koperasi sebagaibadan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat adalah hal yangmasih (sangat) mungkin untuk dilakukan. Salah satu variankoperasi yang potensial untuk dikembangkan adalah koperasiyang basis anggotanya pegawai negeri sipil. Koperasi macam inimemiliki beberapa kelebihan yang dapat direkayasa untukmenjadikannya mampu berkembang dengan pesat. Tentu saja,hal itu juga harus dibarengi dengan langkah-langkah untukmengeliminasi atau meminimalisir kekurangan-kekurangan yangjuga melekat pada dirinya.

Koperasi Pegawai Negeri (KPN), sebagaimana koperasipada umumnya, lahir dari kebutuhan para anggotanya.Karena itu, jangan heran apabila dilakukan survei terhadapanggota KPN, barangkali asosiasi yang muncul pertama kalidalam pikiran mereka ketika disebutkan kata ”koperasi”adalah ”toko” dan ”nyicil”. KPN umumnya memang bergerakdi dua bidang tersebut, yaitu bidang konsumsi (melalui tokokoperasi) dan bidang kredit (simpan-pinjam).8

KELEBIHAN KPNBeberapa ciri KPN yang merupakan kelebihan antara lain

adalah, pertama, kemudahan mengumpulkan simpananwajib. Berbeda dengan koperasi lainnya yang harus mengha-dapi permasalahan kesulitan mengumpulkan simpanan wajibdari anggotanya, KPN justru sangat diuntungkan karena sim-panan wajib biasanya dikumpulkan dengan cara memotonggaji para anggotanya.

Para pengurus KPN yang sebelumnya tidak berpengalamansebagai aktivis koperasi kerapkali tidak menyadari bahwa “di luarsana” mengumpulkan simpanan wajib sulitnya setengah mati.Pengurus KPN seringkali menganggap uang yang tiap bulan

K

JUARA I LOMBA KARYA TULIS DALAM RANGKA HARI KOPERASI

Meningkatkan Partisipasi Anggota :

Tantangan KoperasiPegawai Negeri

Oleh : Heri Winarko

KOPERASI


masuk ke kas koperasi adalah uang mudah, atau kredit denganbunga 0 % dari sumber yang anonim. Pada masa lalu, kononpengurus koperasi bahkan hanya mempunyai catatan berdasar-kan golongan para pegawai saja. Sekian rupiah dari pegawai go-longan I, sekian rupiah dari pegawai golongan II, dan seterusnya.Komponen simpanan wajib pun tidak menjadi faktor yang diper-timbangkan dalam pembagian SHU. Sebagai anggota koperasiyang sudah membayar simpanan wajib selama 5 tahun (60bulan), saya akan mendapatkan SHU yang sama dengan rekansegolongan saya yang baru menjadi anggota selama 6 bulan!

Kedua, adanya “kebiasaan buruk” pegawai negeri yang cen-derung berutang pada sepertiga akhir bulan. Alasannya, gaji yangdibayarkan di awal bulan saat itu sudah habis, sehingga merekatidak bisa berbelanja di pasar atau toko konvensional. Kebiasaansemacam ini, meskipun tidak sehat, sesungguhnya dapat diarah-kan (baca: dimanfaatkan) untuk memperbesar omzet koperasikonsumsi, yang pada gilirannya akan memperbesar SHU yangakan dibagikan setelah tutup buku.

Ketiga, perilaku anggota yang ”nrimo”, cenderung tidak banyaktuntutan kepada pengurus. Alhasil, pengurus pun dapat bekerjamenjalankan program-programnya dengan terfokus, tanpagangguan kritik tajam dan macam-macam tuntutan dari anggota.

KEKURANGAN KPNSementara itu, kekurangan yang melekat pada KPN, di

antaranya adalah, pertama, basis data anggota yang terusberubah. Kondisi semacam ini terjadi karena anggota KPNumumnya berbasiskan kantor kerja sedangkan para anggotaharus berpindah-pindah kantor karena tuntutan mutasi ataupunpromosi. Namun kekurangan ini sebetulnya mudah diatasidengan sedikit kemauan, mengingat saat ini telah banyak dirilisprogram komputer yang dapat dimanfaatkan untuk mengelolabasis data yang terus berubah tersebut.9

Kedua, kurangnya rasa memiliki dari anggota. Rapat Anggotayang formalistis, keanggotaan menafikan prinsip kesukarelaandan keterbukaan, tidak terakomodasinya kepentingan anggota,dan kesenjangan posisi antara anggota-pengurus (pengurusmemerankan diri sebagai pemilik atau investor sementaraanggota hanya sebagai konsumen semata), menjadi faktor yangmenyebabkan anggota merasa terasing dari koperasinya sendiri.

Ketiga dan paling penting, kurangnya peran aktif anggota,baik sebagai pengurus maupun sebagai pengguna jasa koperasi.Kurang aktifnya anggota disebabkan karena kurangnya rasamemiliki dan faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya.

Kurangnya partisipasi anggota merupakan masalah umumyang dihadapi sebagian besar KPN, sehingga perlu segera dicarisolusi untuk mengatasinya agar koperasi dapat berkembang lebihpesat lagi.

MENAWARKAN SOLUSISolusi yang dapat ditawarkan tentu saja berbeda-beda, harus

mempertimbangkan kekhasan kasus pada masing-masing KPN.Namun demikian, setidaknya meliputi tiga langkah yang tidak se-derhana. Langkah-langkah itu, pertama, mengintensifkan pendi-dikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat umum.

Pendidikan perkoperasian merupakan salah satu prinsip da-lam pengembangan koperasi sesuai Pasal 5 ayat (2) UU Perko-perasian10 . Pendidikan perkoperasian setidaknya memberikanpengetahuan tentang koperasi serta mengajarkan nilai-nilai danprinsip-prinsip koperasi. Secara khusus, pendidikan perkoperasi-an dapat dilakukan dalam bentuk diklat, seminar, atau kelas dis-kusi. Sementara secara luas, pendidikan bisa dilakukan denganberbagai macam cara atau metode dengan menggunakanberbagai macam media. Misalnya dengan membuat poster, sele-baran, buku, talkshow di radio, dan menyelenggarakan lomba-lomba bertema koperasi. Dana yang digunakan untuk pendidikanperkoperasian ini dialokasikan dari Sisa Hasil Usaha (SHU)sesuai kesepakatan Rapat Anggota.11

Kedua, mengintensifkan komunikasi pengurus-anggota.Komunikasi yang baik antara pengurus dan anggota dilakukanagar prinsip pengelolaan secara demokratis dapat dilaksanakan.Keterbukaan informasi dalam sebuah koperasi adalah hal yang

penting, mengingat koperasi bukanlah milik pengurus semata,melainkan milik seluruh anggota. Komunikasi yang baik antarapengurus dan anggota akan memunculkan rasa saling-percaya,sehingga pada gilirannya akan memompa rasa kebersamaandan rasa memiliki anggota atas koperasi tersebut.

Dan ketiga, melakukan langkah-langkah pragmatis untukmeningkatkan partisipasi anggota. Meski langkah pertama dankedua telah dilakukan, langkah pragmatis atau praktis tetap perludilakukan. Langkah terakhir inilah yang paling mudah untukdiukur (dideteksi secara fisik) karena berkaitan langsung denganketerlibatan anggota. Contohnya, sebuah koperasi dapatmengukur peningkatan partisipasi anggotanya dalam berbelanjadi toko koperasi sebelum dan sesudah diterapkannya sistem poin(yang akan digunakan dalam menghitung pembagian SHU) ataspembelanjaan di toko tersebut.

Akhirnya, harus disadari bahwa mengembangkan koperasimemang bukan pekerjaan mudah. Diperlukan kemauan,kesungguhan, dan kerja keras dari semua pihak. Namundemikian, cita-cita mulia untuk mengembangkan badan usahadan gerakan ekonomi rakyat tidak boleh terhambat oleh semuarintangan itu. Dimulai dari diri kita sendiri, mari kita jadikanrintangan itu sebagai tantangan. Dimulai dari diri sendiri, mari kitatingkatkan partisipasi kita sebagai anggota koperasi. Koperasiadalah milik kita bersama. Seperti slogan pariwisata Malaysia,”koperasiku, koperasi kamu juga...”

1 Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu pada pasal 33ayat (4) UUD 1945 hasil amandemen juga disebutkan, “Perekonomiannasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsipkebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuanekonomi nasional”.

2 Bank tersebut hingga sekarang masih eksis, bahkan menjadi bankpemerintah yang memiliki wilayah pelayanan paling luas, menjangkau hinggake kecamatan-kecamatan, yaitu Bank Rakyat Indonesia.

3 Istilah “sokoguru” mengacu pada konsep bangunan rumah adat Jawa(rumah joglo), di mana terdapat empat tiang utama yang menopangbangunan rumah. Keempat tiang itulah yang disebut dengan “sokoguru”.

4 Memang ada beberapa koperasi sekunder yang cukup berperan dalampentas perekonomian nasional, misalnya GKBI (Gabungan Koperasi BatikIndonesia), Inkud (Induk Koperasi Unit Desa), dan Puskopad (Pusat KoperasiAngkatan Darat), namun secara umum belum cukup signifikan untukdibandingkan dengan sektor swasta.

5 Pada dasarnya tidak ada hal yang salah dengan pembentukan PT olehkoperasi, namun dari fenomena ini dapat dilihat bahwa para penguruskoperasi tersebut tidak lagi memandang prinsip-prinsip koperasi sebagaiprinsip ideal untuk melakukan kegiatan usaha.

6 Di beberapa tempat bahkan populer plesetan akronim KUD = Ketua UntungDulu.

7 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.8 Jarang ada KPN yang bergerak sebagai koperasi produksi, karena basis

anggota KPN umumnya bukan produsen.9 Pengelolaan basis data anggota yang baik akan berguna untuk menghitung

jumlah SHU yang akan diterima oleh masing-masing anggota.10 Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 1992 yang berbunyi, “Dalam

mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsipKoperasi sebagai berikut: a. Pendidikan perkoperasian, b. Kerja samaantarkoperasi”.

11 Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 1992 yang berbunyi, “Sisa HasilUsaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggotasebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggotadengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasiandan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota”.

Rujukan :1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (beserta amandemennya).2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.3. Mubyarto, “Membangkitkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Gerakan Koperasi:

Peran Perguruan Tinggi”, artikel pada www.ekonomirakyat.org.4. Noer Soetrisno, “Koperasi Mewujudkan Kebersamaan dan Kesejahteraan:

Menjawab Tantangan Global dan Regionalisme Baru”, artikel padawww.ekonomirakyat.org.

5. Bayu Krisnamurthi, “Membangun Koperasi Berbasis Anggota dalam RangkaPengembangan Ekonomi Rakyat”, artikel pada www.ekonomirakyat.org.

Data PenulisNama : Heri WinarkoNIP : 060103248Jabatan : Pelaksana pada Subdit Penyuluhan dan Publikasi

Direktorat PPKC


al tersebut terungkap dalam sambutan Jusuf Indartoketika acara pisah sambut Kakanwil XVI Sulawesi dariJusuf Indarto kepada Bachtiar sebagai Kakanwil XVISulawesi yang baru. Pisah sambut yang diadakan pada18 Juni 2007 dengan mengambil tempat di Hotel Sahid

Makassar ini selain dihadiri para pejabat eselon III, IV serta staff dijajaran Kanwil XVI Sulawesi, turut dihadiri pula jajaran pejabatdilingkungan Departemen Keuangan yang meliputi KakanwilDitjen Pajak Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan SulawesiTenggara, Ditjen Perbendaharaan, dan Ditjen Kekayaan Negara.

Meskipun hanya enam bulan saja, akan tetapi Jusuf Indartotelah menorehkan berbagai prestasi gemilang dalam memimpinKanwil XVI Sulawesi selama ini. Sembilan (9) kasus tangkapanberbagai komoditi barang yang hendak diselundupkan, saat inistatusnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan (P21) dengan nilaitotal barang mencapai Rp. 6.076.000.000 (baca WBC edisi 392bulan Juli 2007). Selain itu, keberhasilan dalam tiga (3) kasuspenangkapan rokok illegal juga berhasil menyelamatkan kerugiannegara sebesar Rp. 2.166.330.672.

“Saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya, sejujur-jujurnya saya mengucapkannya atas pencapai-an kinerja selama ini dan Alhamdulillah target bea masuk sudahterlewati dan cukai sudah (mencapai) 80 persen meskipun barulima bulan,” kata Jusuf dengan penuh kebanggaan. Lebih lanjut,bagi Jusuf Indarto sendiri maupun jajaran dibawahnya, prestasitersebut memberikan kesan dan kebanggaan yang mendalam.“Bahwa meskipun diujung, tapi ternyata keinginan untuk mengab-di sangat luar biasa…”

TEGAS TETAPI LENTUR Waktu enam bulan memang terasa sangat cepat berlalu,

tidak hanya bagi Jusuf Indarto saja, tapi juga bagi segenap pega-wai di Kanwil XVI Sulawesi. Para pegawai sangat merasakan

‘kehilangan’ seorang pemimpin yang mampu mengayomi parabawahannya. Gaya kepemimpinan Jusuf Indarto yang maumenampung semua saran, kritik, maupun keluhan, baik dalamrangka tugas dinas maupun diluar kedinasan memberikan moti-vasi tersendiri bagi para pegawai.

“Kami menikmati kebersamaan itu, menikmati dalam melak-sanakan tugas, baik tugas rutin maupun diluar hal-hal lain diluartugas, seperti kuliner bersama atau olahraga,” kata Kepala Bagi-an Umum Kanwil XVI Sulawesi, Tutung Budi karya.

Diluar tugas kedinasan, Jusuf memang kerap mengajak parapegawai untuk menikmati makan malam bersama atau bahkanmenyempatkan diri untuk berolahraga bulutangkis bersama dilapangan kompleks rumah dinas Bea Cukai. Tidak ada jarak yangmembatasi antara pimpinan dengan bawahan.

PULANG KAMPUNGDilain pihak, bagi Kakanwil XVI Sulawesi yang baru, Bachtiar,

bertugas di Makassar kali ini ibaratnya seperti ‘pulang kampung’.Pasalnya, pada tahun 1990-1991 dia pernah bertugas di Makas-sar. Kala itu ia bertugas sebagai Kasubsi Hanggar di Kantor Ins-peksi Makassar.

“Ada dua kebanggaan yang saya rasakan (sebagai KakanwilXVI Sulawesi). Pertama, saya menggantikan seorang JusufIndarto yang begitu perfect memimpin kantor ini. Kedua, (selama)saya bertugas sebagai kakanwil, yang pertama di daerah TeukuUmar (Pahlawan Aceh) dan yang kedua sekarang dipindahkan didaerah Sultan Hasanuddin (Pahlawan Sulsel). Semua daerahpahlawan. Mudah-mudahan saya menjadi pejuang bagi Bea Cu-kai,” kata Bachtiar yang sebelumnya menjabat sebagai KakanwilI NAD (Nanggroe Aceh Darussalam)

Bachtiar sendiri mempunyai harapan besar untuk tempat tu-gas barunya ini. ”Kita mencoba mengetengahkan Kanwil XVISulawesi ini menjadi kantor yang mempunyai dedikasi dan loyali-tas yang dapat diandalkan DJBC,” harapannya.

Dalam kesempatan pisah sambut itu, diserahkan pulapenghargaan kepada beberapa pegawai yang berprestasi dalammelakukan beberapa penangkapan. Selanjutnya acara yangdipandu oleh MC Miskam ini dimeriahkan dengan beberapasumbangan lagu termasuk dari Jusuf Indarto dan Bachtiar.

Sebagai kenang-kenangan, diserahkan beberapa cinderamata yang diberikan oleh beberapa pejabat dan masing-masingKepala KPBC di lingkungan Kanwil XVI Sulawesi. Salah satucindera mata adalah karikatur yang diberikan oleh Tutung BudiKarya mewakili para pegawai Kanwil XVI Sulawesi. Karikaturtersebut memuat gambar Jusuf Indarto dengan backgroundgambar hasil tangkapan selama ini.

Keakraban makin terjalin tatkala ditengah – tengah suasanaramah tamah, Jusuf Indarto berjalan mendatangi meja-meja parahadirin untuk sekedar menyapa dan berdiskusi ringan. Tidak adasedikitpun kecanggungan. Akhirnya, selamat bertugas ditempatyang baru, Pak Yosi…

PISAH SAMBUTKAKANWIL XVI DJBC SULAWESI

“Meskipun di UjungTapi Keinginan Mengabdi

Luar Biasa…”

CINDERA MATA berupa karikatur ini menggambarkan prestasi JusufIndarto selama menjabat Kakanwil XVI Sulawesi

H

JUSUF INDARTO tampak bersama istri, ketika memberikan kata-kataperpisahan.

Enam bulan lamanya, Kepala Kantor Wilayah(Kakanwil) XVI DJBC Sulawesi, Jusuf IndartoJusuf IndartoJusuf IndartoJusuf IndartoJusuf Indarto

telah melaksanakan tugas di Kanwil XVISulawesi. Banyak suka maupun duka yang

dialaminya selama bertugas.

DAERAH KE DAERAHFOTO : DONNY FOTO : DONNY

dons, makassar


anggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan salahsatu propinsi dengan sumber daya alam terbesar diIndonesia. Ketersediaan sumber daya alam adalahmodal dasar stimulus bagi kemajuan perekonomiandi Aceh. Namun untuk mengelola potensi sumber

daya tersebut dibutuhkan para investor.Untuk mencapai suatu iklim investasi yang dinamis ada

beberapa faktor yang turut andil didalamnya, diantaranya fak-tor keamanan, stabilitas politik, infrastruktur yang memadaidan juga yang sangat penting adalah regulasi dan insentifyang dapat diberikan oleh pemerintah untuk mendukung in-vestasi di Aceh. Setiap negara berkembang berlomba-lombauntuk memberikan insentif dan membuat regulasi semudahmungkin untuk menarik para investor. Bayangkan saja, nega-ra sekecil Kamboja memberikan insentif berupa kebijakanfiskal dan perpajakan.

Oleh karena itu Investor Outreach Office (IOO) mendu-kung upaya Pemerintah NAD bersinergi dengan Kantor Wila-yah (Kanwil) I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai NanggroeAceh Darussalam, mengadakan seminar yang bertemakan‘Regulasi dan Insentif Pemerintah untuk MendukungKemudahan Investasi di NAD’. Seminar yang diadakan padahari Rabu, 20 Juni 2007 ini, dihadiri oleh berbagai kalangan,mulai dari pejabat pemerintah tingkat I, pihak swasta danpara calon investor.

Seminar dibuka dengan kata sambutan dari GubernurPropinsi NAD, Irwandi Yusuf yang berharap, Undang-UndangPemerintah Aceh (UUPA), regulasi investasi baru serta didukung oleh potensi yang ada di Aceh, dapat menjadi magnettersendiri bagi para investor untuk datang dan menanamkanmodalnya di Aceh.

Sementara dalam pengantar seminar tersebut, KepalaKantor Wilayah I DJBC NAD, Drs. Bachtiar, M.Si (saat inimenjabat sebagai Kakanwil XVI DJBC Sulawesi (Makassar)menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagaitrade facilitator dan industrial assistant, Direktorat Jenderalbea dan Cukai berupaya mendorong terciptanya iklim usahayang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi,termasuk di Aceh.

“Misalnya, dengan memberikan Kemudahan Impor TujuanEkspor (KITE) dan kawasan berikat, gudang berikat danintensif untuk pemasukan barang modal yang dapat berupafasilitas penangguhan, pembebasan serta keringanan beamasuk, serta pajak dalam rangka impor. Ini merupakan kunciyang dapat membawa Aceh menjadi daerah industri,”katanya.

Pada kesempatan itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukaimenugaskan Drs. Kusdirman Iskandar, Direktur FasilitasKepabeanan DJBC untuk menyampaikan materi berupa : ke-bijakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mendukungregulasi dan insentif investasi di NAD.

Materi yang disampaikan oleh Direktur Fasilitas Kepabean-an ini antara lain mencakup semua hal yang berkaitandengan fasilitas yang diberikan oleh instansi kepabeanan, ya-itu tempat penimbunan berikat (kawasan berikat dan gudangberikat), Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) danfasilitas penanaman modal bagi industri/industri jasa (135/KMK.05/2000).

Pemakalah lainnya adalah Kepala BKPM yang menyata-kan keyakinannya bahwa Undang-undang investasi yangbaru akan membuat Indonesia menjadi negara yang sangatdiperhitungkan oleh investor, lewat fasilitas one stop investorfacility sehingga pengurusan lisensi dan prosedur investasimenjadi lebih mudah. “Bentuk insentif lain berupa bentuk ijinkepemilikan tanah bagi investor luar. Jika negara Chinamenawarkan hak guna tanah hingga 90 tahun, maka Indone-sia menawarkan lebih, yaitu 95 tahun,” ujarnya.

Deputi Bidang Ekonomi dan Usaha BRR NAD-Nias me-nambahkan, “Regulasi dan insentif investasi yang kompetitifdiharapkan dapat menjadi solusi tepat untuk menciptakaniklim investasi yang menarik di Aceh.”

Dari seminar ini muncul sedikit asa semogaperekonomian Aceh baru yang modern dan kompetitifbukan lagi menjadi mimpi. Jika berbagai pihak memilikikeinginan kuat dan serius berusaha menciptakan ikliminvestasi yang kondusif, maka kesejahteraan masyarakatAceh akan segera tercapai.

Handoko Nindyo Wardono,Kasi Keberatan dan Banding I, Kanwil I DJBC NAD

PARA PEMAKALAH. Tampak dalam gambar para pemakalah dari IOO danDJBC memberikan materi pada seminar pengembangan investasi di Aceh.

Seminar pengembangan investasi oleh IOOdan Kantor Wilayah I DJBC NAD.

Menuju PerekonomianAceh Baru yang

Modern dan Kompetitif

MEMBERIKAN SAMBUTAN. Kakanwil I DJBC NAD, Drs. Bachtiar, Msi(sekarang menjabat sebagai Kakawil XVI DJBC Sulawesi (Makassar)) saatmemberikan sambutannya di depan peserta seminar.

N

DOK. KANWIL I

DOK. KANWIL I


i tengah gencarnya kampanye terkait pemberantas-an praktek illegal logging, KPBC Tipe A3 Dumai dibawah pimpinan Saipullah Nasution, kembaliberhasil menjalankan perannya dalam mengawasilalu lintas arus barang ekspor-impor dan dalam

rangka mengamankan aset-aset negara. Dengan posisi Du-mai yang strategis dimana berbatasan langsung dengan Se-lat Malaka yang merupakan salah satu jalur lalu lintas pelayar-an internasional, maka kerja keras dan kesigapan petugassangat diperlukan.

Penegahan pertama kali dilakukan oleh Kapal Patroli berno-mor lambung BC 15016 dengan Kopat Ali Tahir dan dinahkodaioleh Rela Ginting pada hari Kamis 7 Juni 2007 di sekitar PerairanSungai Penuntun (dekat Pulau Babi), Rupat Utara, Kab. Bengka-lis, sebagaimana telah diberitakan pada WBC edisi sebelumnya.

Dua minggu kemudian, tepatnya Kamis, 21 Juni 2007,berawal dari informasi adanya aktifitas di suatu tempat yangmengindikasikan ke arah pelanggaran di bidang kepabeanan,

berdasarkan informasi tersebut, oleh tim intelijen di analisisuntuk mendapatkan suatu data yang akurat.

Selanjutnya Kasi P2, Arie Papiano langsung mengum-pulkan anggota tim patroli untuk diadakan briefing tertutupguna memberikan penjelasan dan mengatur strategi. Tepatpukul 20.00 WIB tim patroli yang dipimpin oleh Yusuf EffendyHarahap dan nahkoda Rela Ginting mulai melakukan perge-rakan menuju lokasi target dengan dilengkapi persenjataandan menggunakan armada BC 15016. Perjalanan ke lokasikira – kira membutuhkan waktu 2 jam.

Setelah mengapung di sekitar lokasi selama 5 jam akhirnyapukul 03.30 WIB dari muara Sungai Penuntun terdengar suaramesin kapal sayup-sayup. Kopat langsung memerintahkannahkoda untuk mendekati sumber bunyi tersebut dan didapatkankapal dengan muatan kayu balak. Selanjutnya anggota timlangsung turun ke kapal dan memeriksa kelengkapan dokumen.

Dari hasil pemeriksaan sementara, kapal motor tanpa namabernomor S.21 No.2982 tersebut diketahui tidak dilengkapi

KPBC TIPE A 3 DUMAIKembali Gagalkan Upaya

Penyelundupan Kayu Balak

KAPAL beserta muatannya diamankan di KPBC Dumai.

Hanya dalam rentang waktu kurang lebih satu bulan, dari 7 Juni sampai dengan 12 Juli 2007,tim patroli laut Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tipe A3 Dumai sudah berhasil

menggagalkan empat kali upaya penyelundupan kayu balak sejumlah kurang lebih 220 ton jeniscampuran dan meranti yang diangkut tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah.

D

DAERAH KE DAERAHDOK. KPBC DUMAI


dengan SIB (Surat Izin Berlayar) dari Syahbandar setempat danatas muatannya tidak diajukan dokumen outward manifest kekantor pabean setempat serta tidak dilengkapi SKSKB (SuratKeterangan Sahnya Kayu Bulat) yang sebelumnya dikenaldengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) atauSAL (Surat Angkut Lelang) sebagai prosedur pengangkutan kayuhasil hutan. Sementara awak kapal membawa Seaman’s Book(Buku Pelaut) sebagai pengganti PasporMenurut pengakuannahkoda KM. tanpa nama S.21 No. 2982, kayu tersebut berasaldari daerah Hutan Ayu, Rupat Utara, Kab. Bengkalis yang akandibawa ke Kuala Linggi, Malaysia.

Selang 30 menit kemudian tepatnya pukul 04.00 WIB, tidakjauh dari lokasi penegahan pertama, kembali terdengar suaramesin kapal. Berdasarkan gelagat tersebut Kopat memerintahkansebagian crew (sebagian lagi stand by di KM sebelumnya) untukmengarahkan kapal patroli ke arah target dan didapatkan kapaldengan nama KM. Parmonangan II yang memuat kayu balakyang berasal dari daerah yang sama dengan KM sebelumnya.Muatan tersebut juga akan di bawa ke Kuala Linggi, Malaysia.Modus operandi yang digunakan masih seputar membawa kayubalak tanpa memberitahukan / melapor ke kantor pabean yangmembawahi dan tidak dilengkapi dokumen yang sah.

Setelah berkoordinasi dengan Korlak Patroli Operasi KPBC

Tipe A3 Dumai, Tery Zakiar Muslim, maka KM beserta muatandan awaknya ditarik ke Pelabuhan Dumai untuk diserahkan ke-pada PPNS KPBC Tipe A3 Dumai guna penyelidikan lebih lanjut.

Sejauh ini, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap awakkapal, maka ditetapkan nahkoda dengan inisial SBJ dan ABKsebagai tersangka. Untuk sementara para tersangka dititipkan diRutan Dumai sambil menunggu proses pengadilan.

Tidak berhenti disitu, tindak penyelundupan kayu balak masihmarak terjadi. Hal ini terbukti pada Kamis, 12 Juli 2007 tim patrolilaut KPBC Tipe A3 Dumai untuk ke empat kalinya kembaliberhasil menggagalkan upaya penyelundupan oleh KM. MusarniJaya di sekitar Perairan Tanjung Medang, Kab. Bengkalis.Disinyalir kayu sejumlah kurang lebih 100 ton tersebut berasaldari daerah Titi Akar masih di wilayah Rupat Utara.

Untuk sementara kapal, muatan beserta awaknya diamankandi KPBC Tipe A3 Dumai. Terkait mengenai jumlah, jenis, kualitaskayu tersebut serta besarnya kerugian negara, masih menungguhasil pemeriksaan Tim Ahli Dinas Kehutanan Kota Dumai.

Menurut Husni Mawardi, Korlak Penyidikan dan Barang BuktiKPBC Tipe A3 Dumai, atas perbuatan para tersangka tersebut,mereka dijerat melakukan tindak pidana penyelundupan eksporyang melanggar Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentangperubahan atas UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Pa-

sal 102A huruf (a) “Mengekspor barang tanpa me-nyerahkan pemberitahuan pabean”; huruf (c) “Me-muat barang ekspor diluar kawasan pabean tanpaizin Kepala Kantor Pabean” dan huruf (e) “Meng-angkut barang ekspor tanpa dilindungi dengandokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuanpabean”.

Ancaman pidana penjara atas pelanggaran diatas paling singkat 1 tahun dan paling lama 10tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan palingbanyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Dengan masih maraknya tindak penyelundupanyang terjadi di wilayah kerja KPBC Tipe A3 Dumaikhususnya untuk komoditi kayu balak, ke depanperlu dipikirkan masalah kesulitan tempat penyim-panan barang bukti. Mengingat kapasitas tempatpenimbunan yang kurang memadai sehinggapenimbunan dilakukan di halaman kantor yangmembuat pemandangan kantor jadi kurang tertata.

Ditengah keterbatasan sarana dan SDM yangada pada KPBC Tipe A3 Dumai serta kondisigeografis yang sangat rawan terhadap praktik-praktik penyelundupan, diharapkan adanya sua-tu sistem reward, sehingga dapat menjaga danmeningkatkan kinerja pegawai yang pada akhir-nya dapat menjalankan tugas dan fungsi DJBCsecara keseluruhan.BARANG BUKTI yang disimpan di KPBC Dumai

DOK. KPBC DUMAI

ndri


uas wilayah pengawasan KPBC Tipe A3 Palembangmemang terbentang cukup luas, dimulai dariperbatasan Propinsi Lampung hingga ke perbatasanPropinsi Jambi, wilayah ini juga banyak dilintasi olehpecahan alur sungai-sungai. Dengan banyaknya

pecahan alur sungai ini, membuat wilayah Palembangmenjadi salah satu celah bagi upaya penyelundupan barang-barang ilegal yang memanfaatkan tangkahan-tangkahanuntuk menurunkan barang-barang selundupan.

Upaya KPBC Palembang untuk mencegah aksi penyelun-dupan memang terkadang terbentur oleh kondisi yang sulitdan rawan, namun semua itu selalu dapat dihadapi denganbaik walaupun dari segi sarana dan prasarana sangat keku-rangan sekali. Salah satu upaya maksimal yang dilakukanKPBC Palembang dalam mencegah penyelundupan, terbuktiketika KPBC Palembang mendapat informasi akan adanyadua kapal yang sedang melakukan pembongkaranballpressed ilegal asalMalaysia yang dilaku-kan di dermaga Merki,Sungai Lalan, Mendis,Kecamatan BanyungLencir, Kabupaten MusiBanyuasin.

TEGAHAN DARATTERHADAP LIMA TRUKBERMUATANBALLPRESSED

Berdasarkan infor-masi yang diterima dariDirektorat P2 KantorPusat yang diteruskankepada Kepala BidangP2 Kantor Wilayah VDJBC Sumatera BagianSelatan (Sumbagsel)pada tanggal 21 Juni2007 tersebut, KPBCPalembang bersamatim P2 Kantor WilayahV Sumbagsel segeramenurunkan tim surveil-lance untuk melakukan

Dengan berbagai kendala yang dihadapiakhirnya Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

(KPBC) Tipe A3 Palembang yang bekerja samadengan Kantor Wilayah V DJBC Sumatera

Bagian Selatan dan Kantor Pelayanan Bea danCukai (KPBC) Tipe A3 Jambi berhasil menegah

2.016 ball pakaian bekas (ballpressed) ilegalasal Malaysia. Tegahan yang dilakukan di

darat dan sungai ini juga mendapat dukunganyang positif dari masyarakat sekitar.

KPBC PALEMBANG

Berhasil TegahBallpressed dan

Handphone

LIMA TRUK. Pengejaran darat terhadap lima truk yang penuh risiko ini,akhirnya dapat diselesikan dengan bantuan KPBC Jambi dan pihak Kepolisian.

HANDPHONE. Dua kopor handphone yang berhasi ditegah KPBCPalembang karena ditinggalkan pemiliknya di bandara kini menungguproses pemusnahan.

BAMBANG I ARIBASAR: Luasnya wilayahpengawasan KPBC Tipe A3 Palembang,menuntut petugas untuk bekerja semaksi-mal mungkin.

L

DAERAH KE DAERAHDOK. KPBC PALEMBANG WBC/ATS

WBC/ATS


monitoring dan penegahan terhadap saranapengakut dan barang yang diduga ilegalasal Malaysia tersebut. Tiga personil timKPBC Palembang bersama empat personildari tim P2 Kantor Wilayah V Sumbagsel,bergerak menuju lokasi Kecamatan BayungLencir yang berjarak kurang lebih tiga ratuskilometer dari kota Palembang.

Untuk menuju lokasi dermaga Merkiyang berjarak kurang lebih 3 kilometer darijalan raya Palembang-Jambi, ternyata tidaksemudah yang dibayangkan, denganmelalui jalan tanah yang berliku-liku dannaik turun, jarak tiga kilometer itupunakhirnya harus ditempuh dalam waktu 30menit. Setiba dilokasi pada 22 Juni 2007,tim yang melakukan pengamatan melihatadanya lima truk telah memuat ballpressedilegal, sementara kapal yang memuatnyasudah melarikan diri.

Menurut Kepala Seksi Penindakan danPenyidikan (P2) KPBC Tipe A3 Palembang,Gerendra, kondisi penegahan saat itu tidakdapat langsung dilakukan, hal itu mengingatjumlah personil bea cukai yang kurang dankondisi daerah yang rawan menyebabkantim melalui Kepala Bidang Penindakan danPenyidikan (P2) KWBC V Sumbagsel,kembali meminta bantuan dari KPBC TipeA3 Jambi yang wilayahnya lebih dekat dengan lokasi tegah-an. Di samping itu tim yang bergerak di lapangan juga memin-ta bantua pihak kepolisian setempat (Polsek Bayung Lencir)untuk menghentikan truk-truk tersebut, sekaligus mem-backup terhadap tindakan-tindakan yang akan dilakukan.

“Kondisi saat itu memang sangat tidak mungkin untuklangsung dilakukan penegahan, suasana saat itu sangattegang, bahkan jumlah mereka sangat banyak sementarakami hanya berjumlah tujuh personil dan kami pun tidakdilengkapi dengan senjata. Untuk itu kami pun memintabantuan dari P2 KPBC Jambi yang wilayahnya lebih dekat kelokasi,” ujar Gerendra.

Penegahan pun langsung dilakukan, namun parapenyelundup tidak menyerah begitu saja, mereka langsungmelarikan truk-truk yang telah memuat ballpressed illegal kearah jalan lintas timur menuju kota Palembang Tiga trukberhasil ditegah sementara dua truk lainnya yang sempatmeloloskan diri dapat dihentikan setelah tim berkoordinasidengan petugas bantuan dari KPBC Palembang dan KWBCV Sumbagsel yang belakangan bergerak juga menuju lokasiKecamatan Bayung Lencir.

SATU KAPAL JUGA BERHASIL DITEGAHSetelah penegahan truk berhasil dan dengan tibanya bantuan

dari Tim P2 KPBC Jambi, tim pun melakukan penyisiran melaluisungai untuk mencari kapal lain yang menurut informasi telah me-ninggalkan dermaga Merki. Dengan jarak 20 menit antara Kam-pung Mendis (tepi jalan raya Palembang-Jambi) menuju dermagaMerki, tim yang menggunakan speedboat sewaan, akhirnya meli-hat kapal motor (KM) Sri Rahayu sedang lego jangkar beberapakilometer dari dermaga Merki, yang diketahui barang tersebutadalah ballpressed ilegal.

Melihat hal tersebut, tim langsung melakukan penegahandan meminta dokumen atas barang yang dibawanya, namundari sekian banyak ABK tidak ada yang mengaku sebagainakhoda, karena nakhoda telah melarikan diri sebelumnya.Dengan berhasilnya tegahan ini, kini ke lima truk dan satukapal dengan bantuan Tim P2 KWBC V Sumbagsel dan TimPatroli Laut KPBC Tipe A3 Jambi diamankan di KPBCPalembang untuk proses lebih lanjut.

Menurut Kepala KPBC Tipe A3 Palembang, Bambang IAribasar, dari kelima truk dan satu kapal tersebut, jumlahballpressed yang diduga diimpor secara ilegal, berjumlah

kurang lebih sebanyak 2.016 bales yang nilai barangnyadiperkirakan lebih dari Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyarrupiah), dan hingga kini kasusnya masih dilakukanpenyidikan dan pemeriksaan awal terhadap saksi-saksi(pengemudi truk dan ABK KM. Sri Rahayu).

“Apabila dari hasil penyelidikan terdapat indikasi tindakpidana, maka akan ditingkatkan ke tahap penyidikan, namunhingga saat ini pemilik barang maupun pemilik KM. Sri Raha-yu belum diketemukan. Sementara itu untuk jumlah kerugiannegara masih dalam tahap penghitungan, namun yang lebihberbahaya adalah jika barang tersebut dapat masuk kewilayah pabean Indonesia, maka sudah dapat dipastikanindustri garmen dalam negeri akan rusak, dan itu merupakankerugian negara yang tiada nilainya,” ujar Bambang Aribasar.

DUA KOPOR BERISI HANDPHONE ILEGALLebih lanjut Bambang I. Aribasar menjelaskan, selain

tegahan ballpressed tersebut, tahun lalu tepatnya pada 5Oktober 2006 KPBC Palembang berhasil menegah satukopor yang berisi handphone ilegal asal Singapura merek LGsebanyak 487 unit yang ditinggalkan pemiliknya di bandarainternasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

“Dari tegahan handphone tersebut, kami juga tidakmenemukan pemiliknya, dan selang beberapa bulankemudian tepatnya pada 25 Januari 2007 kami kembaliberhasil menegah satu kopor berisi 465 handphone tanpamerek asal Singapura yang ditinggalkan pemiliknya. Dari duategahan tersebut masing-masing dibawa oleh orang yangtidak diketahui hingga kini dengan menggunakan pesawatSilk Air asal Singapura. Sementara kerugian negara jikahandphone tersebut lolos adalah sebesar Rp. 28.013.182,-,”kata Bambang Aribasar.

Dari dua tegahan handphone tersebut, untuk prosesselanjutnya KPBC Palembang telah menerima keputusanMenteri Keuangan untuk proses pemusnahan pada tegahanhandphone pertama dan masih menunggu keputusan MenteriKeuangan untuk proses pemusnahan terhadap tegahanhandphone kedua.

Dengan berhasilnya KPBC Tipe A3 Palembang menegahbarang-barang ilegal yang diupayakan masuk ke Indonesia,menunjukkan bahwa dengan kondisi pengawasan yangcukup luas dan sarana yang minim, KPBC Palembang tetapdapat melakukan pengawasan secara maksimal.

KM. SRI RAHAYU. Kapal yang kedapatan membawa ballpressed ilegal asal Singapura tanpadokumen ini, berhasil ditegah KPBC Palembang.

DOK. KPBC PALEMBANG

adi


elum tertatanya stuktur alam di sekitar daerah per-batasan yang menjadi lintas keluar masuknya orangdan barang menjadi sebuah peluang emas untukmemudahkan orang beraktifitas tanpa mengindah-kan peraturan yang ada. Apalagi krisis ketidaktahu-

an warga di daerah perbatasan mengenai peraturan ataupun‘kenakalan’ eksportir dan importir selalu menjadi titik awalaktivitas penyelundupan.

Untuk itulah pada tanggal 2 - 3 Juli 2007 diselenggarakankerja sama Sosial Ekonomi Malaysia - Indonesia (SOSEKMALINDO) untuk membahas permasalahan seputar kegiatansosial ekonomi kedua negara. Dalam hal ini, Bea dan Cukaimelakukan kerja sama penanganan penyelundupan didaerah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia untukwilayah pengawasan Kanwil XIV DJBC Kalimantan BagianBarat.

“Kesepakatan yang akan disahkan, diharapkan nantinyadapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaatyang lebih besar bagi kedua belah pihak terutama dalampenanganan penyelundupan dan perdagangan ilegal lintasbatas. Dengan tersusunnya suatu kesepakatan atau kesepa-haman dalam penanganan penyelundupan diharapkankegiatan penyelundupan ataupun perdagangan ilegal dapatdikurangi seminimal mungkin sehingga masing-masing pihaktidak dirugikan,” ungkap Muhammad Chariri, Kepala Kanwil

XIV DJBC Kalimantan Bagian Barat pada saat pidato pem-bukaan SOSEK MALINDO tahun 2007.

Masalah krusial yang diangkat pada pertemuan tersebutadalah penyeludupan kayu, ekspor gula pasir ke Indonesia,kegiatan ekspor impor ternakan, produk/hasil ternakan,biologik ternak/sarana produksi ternakan serta hasil olahanternak, buah segar, sayur segar, tumbuhan dan ikan.Kegiatan ekspor impor obat-obatan termasuk vaksin, obat-obatan tradisional, makanan, minuman, barangan kosmetik,produk komplemen/food supplement, narkotika, psikotropikaserta alat kesehatan, kegiatan ekspor impor beras, rokok,batik sarung, senjata api, senjata api mainan (imitation gun),mercon/bunga api dan VCD porno, penjualan barang-barangeceran oleh warga negara Indonesia di Pekan Serikin danpermasalahan lain yang berkaitan dengan impor/ekspor ba-rang-barang larangan serta pembatasan lainnya.

HASIL PERTEMUANHasil pertemuan yang dicapai di antara Tim Teknik Pence-

gahan Penyeludupan Peringkat Negeri Sarawak-Malaysiadengan Tim Teknis Penyelundupan Daerah Kalimantan Barat- Republik Indonesia di Kuching - Sarawak pada 2 Juli 2007sebagai berikut :

Dalam Hal Perdagangan :A. Penyeludupan Kayu

Pertama, adanya kesepakatan antara Malaysia – Indone-sia untuk saling membantu menangani masalah penye-ludupan kayu dengan menahan dan tidak mengijinkankendaraan/alat angkut yang membawa muatan kayu ma-suk melintasi batas tanpa dokumen PemberitahuanEkspor Barang (PEB) yang diterbitkan berdasarkan peng-ajuan dari Eksportir Terdaftar Produksi Industri Kehutanan(ETPIK), dasar dokumen kehutanan berupa surat ketera-

FOTO BERSAMA. Tim Teknik Pencegahan Penyelundupan Peringkat Negeri Sarawak, Malaysia dengan Tim Teknis Penyelundupan Daerah KalimantanBarat Republik Indonesia berpose bersama di Kuching, Sarawak saat pertemuan SOSEK MALINDO, 2 - 3 juli 2007.

Kerjasama Penanganan Penyelundupan

Malaysia - IndonesiaPenyelundupan yang marak terjadi hingga

perlukannya kerjasama antar negarayang berbatasan langsung, menjadi dasardiadakannya kerjasama dan penagananserius mengenai aktivitas penyelundupan

di daerah perbatasan.

B

DOK.KANWIL XIV DJBC

DAERAH KE DAERAH


ngan sahnya hasil hutan berupaFaktur Angkutan Kayu Olahan(FAKO) atau Nota Perusahaan,Endorsement yang dikeluarkanoleh Badan Revitalisasi IndustriKehutanan (BRIK) dan LaporanSurveyor (LS) yang ditunjukPemerintah Indonesia.Kedua, adanya kesepakatan un-tuk lebih menyosialisasikan per-aturan mengenai ekspor imporkayu-kayu olahan kepada ekpor-tir/importir yang secara resmi di-tunjuk pemerintah.

B. Ekspor Gula Pasir ke IndonesiaPertama, pihak Bea dan Cukai In-donesia setuju untuk memberikaninformasi terbaru (up to date)mengenai nama/list importir yangresmi/legal kepada pihak Kastamdi Malaysia.Kedua, pihak Malaysia setuju un-tuk lebih menyosialisasikan kepa-da eksportir gula di Malaysia bah-wa gula pasir adalah barang yangdilarang untuk di ekspor ke Indo-nesia. Ketiga, pihak Bea dan Cukai Indonesia setuju untukmenahan dan merampas gula pasir yang di impor ke Indo-nesia oleh importir ilegal.

C. Kegiatan ekspor impor ternakan, produk/hasilternakan, biologik ternak/sarana produksi ternakanserta hasil olahan ternak, buah segar, sayur segar,tumbuhan dan ikan.Kedua belah pihak telah sepakat untuk saling mem-bantu dalam menangani ekspor ternakan, produk/hasilternakan, biologic ternakan/sarana produksi ternakanserta hasil olahannya, serta buah segar, sayur segar,tumbuhan, serta ikan melalui sempadan/perbatasannegara masing-masing dengan menahan dan tidakmengijinkan keluarnya/ekspor produk-produk tersebut

di atas yang tidak sesuai dengan peraturan yang ber-laku di negara masing-masing.Kedua belah pihak juga setuju untuk saling membantudalam menangani impor ternakan, produk/hasilternakan, biologic ternakan/sarana produksi ternakanserta hasil olahannya, buah segar, sayur segar,tumbuhan, serta ikan melalui sempadan/perbatasannegara masing-masing dengan menahan dan tidakmengijinkan masuknya/impor produk-produk tersebutdi atas yang tidak sesuai dengan peraturan yangberlaku di negara masing-masing.

D. Kegiatan ekspor impor obat-obatan termasuk vaksin,obat-obatan tradisional, makanan, minuman,barangan kosmetik, produk komplemen/food supple-

ment, narkotika, psikotropika sertaalat kesehatan.

Kedua belah pihak telah sepakatuntuk saling membantu dalammenangani impor/ekspor obat-obatantermasuk vaksin, obat-obatantradisional, makanan, minuman, kos-metik, alat kesehatan seperti dispos-able syringe serta infusion set, produkkomplemen/food supplement, narko-tika serta psikotropika melalui sempa-dan/perbatasan masing-masing nega-ra dengan menahan dan tidak meng-ijinkan keluar masuk produk-produktersebut di atas yang tidak sesuai de-ngan peraturan yang berlaku di nega-ra masing-masing.

E. Kegiatan ekspor impor beras,rokok, batik sarung, senjata api,senjata api mainan (imitation gun),mercon/bunga api dan VCD porno.

Kedua belah pihak telah sepakatuntuk saling membantu dalam mena-ngani impor/ekspor beras, rokok,batik sarung, senjata api, senjata apimainan (imitation gun), mercon/bungaapi dan VCD porno melalui sempa-dan/perbatasan masing-masing nega-ra dengan menahan dan tidak meng-

GEDUNG KANTOR WILAYAH XIV DJBC KALIMANTAN BAGIAN BARAT

PPLB ENTIKONG

DOK. WBC

DOK. WBC


ijinkan keluar masuk produk-produk tersebut yang tidaksesuai dengan peraturan yang berlaku di negara masing-masing.

F. Penjualan barang-barang eceran oleh warga negaraIndonesia di Pekan Serikin, Bau.Pihak Indonesia setuju untuk membantu dengan mem-beri penyuluhan/penerangan kepada warga negaraIndonesia yang menjual barang eceran ke Malaysiaagar mematuhi peraturan yang berlaku di Malaysia.Pihak Malaysia setuju untuk menahan dan merampasbarang-barang eceran yang dijual oleh warga negaraIndonesia yang tidak mematuhi peraturan yang berla-ku di Malaysia.

G. Isu-isu lain berkaitan dengan impor/ekspor barang-barang larangan dan pembatasan lainnya,termasuk pupuk, makanan dan minuman, barangkategori bahan berbahaya beracun (B3) dan bahan

berbahaya (B2), serta barang impor tertentu yangwajib penerapan standar nasional Indonesia (SNI).Kedua belah pihak setuju untuk meningkatkanpengawasan serta pematuhan terhadap masuk dankeluarnya semua barang-barang larangan danpembatasan selain dari yang dinyatakan pada butir A - Gdi atas, termasuk pupuk, makanan dan minuman, barangkategori bahan berbahaya beracun (B3) dan bahanberbahaya (B2), serta barang impor tertentu yang wajibpenerapan standar nasional Indonesia (SNI).

H. Kedua belah pihak sepakat untuk meningkatkanpelaksanaan kerja sama di atas dengan cara :Melakukan pertukaran informasi terus-menerus mengenaiperaturan-peraturan yang berlaku di negara masing-masing. Mekanisme yang digunakan sebagai contohantara lain dengan pembuatan dan pemasangan brosur,poster atau pamflet pada tempat-tempat yang strategis diperbatasan kedua belah pihak.

Pihak Indonesia meminta supaya pihakMalaysia menginformasikan daftarkendaraan termasuk motosikal yangdilaporkan hilang di Malaysia kepada Beadan Cukai Indonesia agar dapat membantupenyelesaian persoalan yang ada.

Dalam hal lainnya :a. Kedua belah pihak sepakat untuk melaksa-

nakan patroli bersama dalam rangka pence-gahan penyeludupan berdasarkan informasiyang diperoleh kedua belah pihak.

b. Kedua belah pihak sepakat untuk menga-dakan program sebagai berikut:- Meneruskan kegiatan patroli bersama

di sempadan.- Mengadakan kerjasama antar

perbatasan di Tebedu/Entikong, LubokAntu/Badau, Biawak/Aruk dan Serikin/Jagoi Babang.

- Ekspedisi peninjauan lintas batasBiawak/Sambas pada tahun 2007.

c. Saling meningkatkan koordinasi melaluikomunikasi antar negara.

d. Kedua belah pihak sepakat untukmelakukan pertemuan satu kali dalamsatu tahun untuk membahas masalahyang belum dapat diselesaikan padapertemuan kali ini. Sekiranya adakeppentingan yang mendesak, denganpersetujuan kedua belah pihak dapatdilakukan pertemuan lebih dari satu kali.

e. Kedua belah pihak sepakat untuk menetap-kan pertemuan berikutnya berdasarkan hasilkeputusan SOSEK - MALINDO tahun 2007.

USUL BARU- Adanya pos kawalan tambahan di Sempa-

dan Serikin/Jagoi Babang.Pihak Malaysia meminta kerjasama pihakIndonesia untuk menginformasikan kepadawarganegara Indonesia di Sempadan JagoiBabang mengenai cadangan pos kawalantambahan Malaysia ini yang bertujuan untukmengawasi keluar/masuk barang dan pen-duduk Indonesia yang melakukan perdaga-ngan di Pekan Serikin.

- Penanganan permasalahan pada tahun2006 mengenai keluar masuknya kendara-an pribadi/kendaraan bermotor wisatawanmelalui PPLB Entikong/Pos KawalanSempadan Tebedu dianggap telah berjalandengan baik dan lancar.

PENYELUNDUPAN SENJATA API. Merupakan salah satu masalah krusial yang diangkat padapertemuan SOSEK MALINDO.

DOK. WBC

ian

DAERAH KE DAERAH


agi hari (16/5), dari Tarakan timekspedisi berangkat menujugugusan Kepulauan Derawan.Perjalanan dari Tarakan keKepulauan Derawan cukup jauh

dan dapat ditempuh melalui laut danudara. Cuaca pagi itu sangat cerah ketikakami tiba di Bandara Juwata, Tarakan,Kalimantan Timur. Dengan menaikipesawat bermesin baling-baling kami ter-bang menuju Pulau Berau. Sekitar 22menit kami melayang diketinggian 8000kaki dan mendarat di Bandara Kalimaru,Tanjung Redeb, Kabupaten Berau,Kalimantan Timur, pada pukul 08.50 WITA.

Usai mendarat, kami langsung me-nuju Dermaga Berau Coal yang letaknyatidak jauh dari Kantor Bantu Bea danCukai Tanjung Redeb. Sekitar pukul 09.40WITA kami berangkat meninggalkanDermaga Berau Coal menuju Pulau De-rawan dengan menggunakan speed boatbermesin 200 PK.

Dengan kecepatan tinggi, speedboat yang membawa kami melaju diatas sungai Segah. Sungai Segahmemiliki lebar kira-kira 200 m. Disepan-jang sungai, banyak ditumbuhi pohonnipah, bakau dan pohon tropis lainnya.Sesekali boat yang kami tumpangiberjalan zig-zag menghindari sampah-sampah kayu yang ada di sepanjangsungai. Beberapa kali boat juga harusterhempas saat melaju di atas riakgelombang yang ditimbulkan kapal lain.

DERAWAN,SANGALAKI DAN

KAKABAN

Pertengahan Mei lalu(15/5), WBC mengunjungi Kota

Tarakan, yang terletak diKalimantan Timur. Dalamperjalanan tersebut, WBC

mendapat kesempatan untukturut serta dalam ekspedisi

penyelaman bawah laut ber-sama-sama dengan CustomsDiving Club, Jejak Petualang

Trans7 dan Tarakan TV.

P

BERMAIN-MAINdenganubur-uburdi Danaukakaban.

DO

K. C

DC

SELAK

EksotismeBawah LautEksotismeBawah Laut



BERSIAP-SIAP untuk melakukan penyelaman sore dan malam hari di Dermaga Pulau Derawan.

SELAK

Entah karena tidak banyak penduduk di sepanjang sungaiSegah atau tidak banyak penduduk yang menggunakantransportasi air, disepanjang perjalanan kami jarang melihatkapal kayu maupun speed boat yang melintas. Hanya sajabeberapa kali kami berpapasan dengan kapal tongkang yangmengangkut batu bara milik PT. Berau Coal, itu pun bisadihitung dengan jari. Kebayang… hanya speed boat yangkami tumpangi saja yang melaju sendiri di atas sungai Segahyang panjang, meliuk-liuk bagaikan ular naga yang besar.

Perjalanan siang itu terasa begitu lama karenadisepanjang sungai tidak banyak pemandangan yang bisakami lihat. Sekitar pukul 11.00 WITA, speed boat mulaimeninggalkan sungai Segah dan memasuki lautan lepas.Siang itu laut begitu biru dan tenang, tidak bergelombang,hmm… setidaknya kami bisa segera tiba di Pulau Derawan.Empat puluh lima menit kemudian, dari kejauhan kamimelihat Pulau Derawan. Senang rasanya mengetahui kamitelah tiba di Pulau Derawan, pulau yang terkenal denganpasir putih dan keelokkan biota lautnya.

Saat menginjakkan kaki di Dermaga P. Derawan, bibir initidak putus-putusnya mengagumi keindahan P. Derawan.Apalagi siang itu air laut sedang surut sehingga dasar lautterlihat jelas. Tampak ikan-ikan laut dengan warnanya yangindah wara-wiri disekitar dermaga. Beberapa ekor penyuhijau berukuran cukup besar pun terlihat berenang dengantenangnya di pinggir dermaga seolah hendak mengucapkanselamat datang ke Pulau Derawan.

Pulau Derawan merupakan salah satu pulau dari 21 pulauyang ada di gugusan Kepulauan Derawan yangdikembangkan menjadi kawasan wisata laut dan konservasibiota laut. Pulau Derawan terkenal sebagai salah satukawasan pengembangbiakkan penyu hijau untuk melindungisatwa ini dari kepunahan.

Usai istirahat, sekitar pukul 16.30 WITA kami menujuujung dermaga untuk mempersiapkan diri melakukanpenyelaman disekitar dermaga Pulau Derawan, tepatnya diJetty Spot. Setelah menyiapkan alat-alat scuba diving, kamipun melakukan briefing dan berdoa sejenak yang dipanduoleh dua orang dive guide setempat. Ada 9 orang yangmelakukan penyelaman, terdiri dari tiga orang kru Jejak Petu-alang Trans7, redaktur WBC dan Customs Diving Club (HeruHariadi, Marlon W, Bambang Wahyudi, M. Syawal, Otto).

Setelah briefing dan berdoa, berikutnya adalah penentuanbuddy (mitra/rekan saat penyelaman). Kebetulan yangmenjadi buddy redaktur WBC adalah Dive Master, Marlon W.(Customs Diving Club) yang sekaligus merupakan pelatih se-lam redaktur WBC. Kemudian, para diver satu persatu mulai

menceburkan diri ke dalam air laut yang mulai pasang. Hariitu air laut cukup jernih dengan tingkat visibility (jarak pan-dang di dalam laut) sekitar 15 - 20 m sehingga WBC mampumelihat dengan jelas indahnya terumbu karang di dasar laut.

Berbagai macam sponges (bunga karang) tampak meng-hiasi dasar laut. Ada giant barrel sponge (seperti gunungdengan lubang ditengahnya), spiky sponge, tube sponge,giant clam (sejenis molluscs) dan sponge lainnya. Berbagaibentuk coral (karang) pun bisa dijumpai di perairan ini,seperti Table Coral, Wire Coral, Gorgonian Fan, Dome Coral,Wrinkled Soft Coral (bentuknya seperti otak manusia) danmasih banyak lagi. (Berkat buku ‘Marine Life of SoutheastAsia and The Pasific’, published by Periplus Nature Guides,written by Gerald Allen, makanya sedikit banyak WBC tahunama-nama biota laut yang ada di Kepulauan Derawan).

Tak hanya coral dan sponge, berbagai warna bintang lautserta ikan-ikan yang melayang disekitar kami terlihat sangatindah. Diantaranya jenis Lionfish, Butterflyfish, pufferfish,Parrotfish (kebanyakan yang kami temui berwarna biru) danCrocodilefish. WBC juga melihat berbagai ikan jenis ClownAnemonefish, Palette Surgeonfish dan Mooris Idol, hmm…jadi inget film ‘Nemo…

Sebenarnya masih banyak lagi jenis ikan yang WBC lihat,tapi karena keterbatasan pengetahuan, WBC tidak tahusemua nama-nama ikan laut yang ditemui. Saat sedang asyikmenikmati pemandangan laut, sambil berfoto-foto dan meli-hat rekan dari Jejak Petualang Trans7 mengambil gambardengan kameranya, beberapa kali kami terkena arus lautyang cukup kuat. Kalau sudah begitu, kami segera meraihkarang yang ada didekat kami untuk berpegangan agar tidakterbawa arus.

Sekitar 35 menit WBC berada di kedalaman 17,4 m.Begitu melihat tanda di regulator bahwa persediaan oksigensudah menipis, WBC segera memberi tanda pada buddy dankami pun memutuskan untuk naik kepermukaan. Sebelumnaik ke permukaan, kami harus berhenti dulu di kedalaman 4- 5 m untuk melakukan safety stop selama tiga menit. Safetystop atau berhenti sejenak dilakukan untuk menghindarikejadian yang tidak diinginkan pada diver (paru-paru bisapecah jika penyelam langsung naik ke permukaan dengancepat tanpa melakukan safety stop).

Alhamdulillah, penyelaman pertama berhasil kami laluidengan baik. Usai penyelaman pertama, kami pun beristira-hat sejenak sambil menunggu penyelaman yang kedua,night dive (menyelam di malam hari). Menjelang malam, kamipun bersiap-siap untuk melakukan penyelaman yang kedua.Sempat terbersit rasa khawatir dalam diri WBC ketika hendak

WBC/KY WBC/KY


PARA DIVER berpose bersama di depan Danau Kakaban.

WBC/KY

melakukan night dive. Pasalnya, ini pertama kali WBC menco-ba menyelam di malam hari. Untung saja teman-teman diverterus menyemangati sehingga perlahan-lahan rasa khawatirpun terkikis.

Sekitar pukul 20.00 WITA persiapan night dive dimulai.Persiapan yang dilakukan tidak berbeda dengan penyelamansebelumnya, hanya saja kami perlu menggunakan sentersebagai alat penerang di dalam air. Saat sedang melakukanpersiapan dive, tiba-tiba kami dikejutkan dengan munculnyapenyu hijau yang cukup besar di pinggir dermaga. Kami punsegera berhamburan ke tepi dermaga untuk sekedar melihatpenyu tersebut. Buat kami, yang tinggal di kota besar sepertiJakarta, melihat penyu bukanlah pemandangan sehari-hari.Jadi, norak sedikit gak papa ya…

Usai briefing dan berdoa, satu persatu diver mulaimenceburkan diri ke dalam air laut yang mulaibergelombang. Karena gelombang arus laut terlihat kuat, kaliini kami menyelam persis di dekat dermaga.

Takjub… itu yang WBC rasakan saat berada di dalam air,malam hari. Sinar dari lampu senter cukup terang untukmenyinari kedalaman laut. Beberapa ikan laut tampak cuekberenang hilir mudik, tak peduli ada makhluk darat yangsedang mengamatinya. Saat menggunakan senter di dalamair, sinar senter tidak bolah langsung menyinari mata ikankarena dapat membuat ikan menjadi panik dan pergi.

Setelah beberapa saat berada di bawah laut, tiba-tibasalah seorang diver menggerak-gerakkan senternya ke kiridan ke kanan dengan cepat. Itu pertanda, ia menemukanbiota laut yang unik. Kami pun segera menghampiri, ternyatadi dasar laut tampak seekor stonefish sedang berdiam diri.Stonefish merupakan ikan yang memiliki kulit unik. Warnatubuhnya bercak-bercak tak beraturan, hampir sama dengankarang, di beberapa bagian tampak seperti tembok tua yangterkelupas. Dengan warna kulit seperti itu, Stonefishmerupakan spesies laut yang ahli dalam melakukan under-cover atau menyamar. Ikan ini juga memiliki racun yangberguna untuk menjerat mangsanya.

Selain Stonefish, kami juga menemukan Cleaner CoralShrimp (warnanya belang, merah-putih) sedang bertengger diatas coral. Beberapa ikan jenis parrotfish juga terlihat sedang

bersembunyi di balik karang dan masih banyak biota lautlainnya. Setelah hampir 36 menit menyelam dikedalaman 20m, WBC dan buddy naik kepermukaan. Saat sedang beradadi posisi safety stop, tiba-tiba seekor penyu hijau yang cukupbesar melintas tenang diatas kami, so beautiful…

Waktu menunjukkan pukul 21.30 WITA saat kami berada diatas dermaga. Ternyata lumayan lama juga persiapan kamimenyelam malam itu. Usai menyelam, kami bergegas menujuresort untuk membersihkan diri, makan malam dan beristirahat.

SANGALAKI, MANTA RAY SPOTKeesokan paginya (17/5), sekitar pukul 07.50 WITA, kami

telah bersiap-siap melanjutkan perjalanan untuk melakukanpenyelaman di perairan Pulau Sangalaki, masih di gugusanKepulauan Derawan. Perjalanan kami sedikit terhambat karenatabung oksigen untuk diving belum tiba. Akhirnya, kami barubisa bergerak menuju Sangalaki sekitar pukul 08.30 WITA.

Sekitar satu jam perjalanan, kami tiba di perairan P.Sangalaki. Sembilan orang diver plus dua orang diver guide, akanmelakukan penyelaman di Manta Point. Kali ini kami hendakmemburu ikan Pari Manta (Manta Ray). Ikan Pari Manta biasanyahidup berkelompok di perairan pulau ini. Mereka mencari makanberupa plankton yang banyak terdapat di perairan ini. Dari literaturyang WBC baca, Pari Manta ini jinak dan tidak berbahaya.

Sekitar pukul 11.00 WITA, kami mulai melakukanpenyelaman. Hari itu cuaca begitu tenang dan air laut tidakbergelombang. Perlahan kami turun ke kedalaman 15,2 m.Tingkat visibility di bawah laut begitu jelas, sekitar 25 – 30 m.Sambil menunggu Pari Manta, kami melihat-lihat biota lautyang ada di perairan pulau ini. Hampir semua biota laut yangWBC lihat di perairan P. Derawan juga ada di Sangalaki.

Beberapa ikan jenis Unicornfish (ikan bertanduk) tampakwara-wiri di depan kami. Ikan jenis Moorish Idol dan Batfish (miripMoorish Idol dengan sirip pendek) tampak berenang bergerom-bol. Ditempat ini banyak juga ikan jenis Suregeonfish (bentukekor seperti mata pisau) berwarna hitam dan ikan jenis ManySpotted Sweetlips (corak totol-totol hitam) berenang hilir mudik.Beberapa blue spotted fantail stingray atau pari tutul biru berukur-an kecil tampak berusaha sembunyi dengan membenamkantubuhnya di dasar laut sehingga menimbulkan riak pasir putih.




DI ATAS BOAT menuju Manta Ray Spot di perairan Pulau Sanglaki.

WBC/KY

SELAK

Hingga 45 menit berlalu, pari manta yang kami cari belumjuga menampakkan wujudnya. Sepertinya kali ini kami kurangberuntung karena tidak mendapat kesempatan bermain-maindengan Pari Manta. Persediaan oksigen WBC semakinmenipis. Sampai akhirnya WBC memberikan kode padabuddy untuk naik ke permukaan.

Saat kami sedang berada di safety stop, tiba-tiba salahseorang diver (B. Wahyudi) datang mendekat sambilmembekap seekor ikan many spotted sweetlips ditangannya.Surprise…sebab, kemungkinan untuk menangkap ikandengan tangan di dalam laut bisa dikatakan mustahil. Setelahditeliti, ternyata ikan tersebut tidak dapat melihat alias butaakibat racun yang ditebarkan nelayan untuk menangkap ikan.Ikan tersebut berhasil selamat dari racun tetapi haruskehilangan indra penglihatannya, kasihan…

Usai penyelaman pertama, kami kembali ke atas boatuntuk beristirahat dan bersiap-siap melakukan penyelamankedua. Tetapi mengingat waktu kami yang sangat terbatas(karena hari itu juga kami harus kembali ke Berau),penyelaman kedua pun ditiadakan. Untuk menghemat waktukami langsung menuju Pulau Kakaban untuk bersnorkling diDanau Kakaban.

BERMAIN BERSAMA UBUR-UBUR DI KAKABANBoat yang kami tumpangi melaju kencang menuju Pulau

Kakaban yang masih berada di gugusan KepulauanDerawan. Sekitar 20 menit perjalanan, kami tiba di PulauKakaban yang bagian luarnya berupa tebing karang yangtinggi. Boat tidak dapat merapat ke pulau lantaran bagian

depan pulau bukan terdiri dari hamparan pasir tetapi berupakarang-karang yang tajam.

Untuk menuju P. Kakaban, kami harus berenang. Melihatdasar laut yang begitu jernih, terbersit di pikiran WBC untukbersnorkling sebentar di pinggir boat dan wuih…pulau yangsebagian besar terdiri dari karang itu menyimpan sejutapesona bawah lautnya. Ikan-ikan kecil dengan beranekawarna terlihat asyik hilir mudik di antara batu-batu karang dansea anemone (sejenis tanaman laut). Usai bersnorkling, kamibergerak menuju kaki tebing P. Kakaban. Beberapa kali kamiharus meringis menahan sakit saat kaki tergores tajamnyabatu karang. Kami memang harus ekstra hati-hati melewatibatu-batu karang tersebut, selain karena tajam, sayang kankalau terinjak…

Untuk menuju Danau Kakaban, kami harus menaiki anaktangga setinggi kira-kira 100 m. Kemudian, kami harusberjalan meniti anak tangga yang terbuat dari kayu meranti.Disepanjang titian anak tangga tampak rimbunan pohontropis dan di beberapa bagian tanah yang terbuka mencuatbatu karang yang tajam dan berpori. Tak heran jika pulau inidikenal sebagai pulau karang atau pulau atol. Rasa lelahmeniti anak tangga yang naik turun musnah seketika saatpandangan kami tertuju pada sebuah laguna yangmembentang luas di depan mata. Laguna itulah yang disebutdengan Danau Kakaban.

Menurut literatur, pada mulanya Danau Kakabanmerupakan laguna dari sebuah atol yang terbentuk lebih dari2 juta tahun yang lalu. Bagian dalam atol merupakan lagunayang tertutup dan terpisah dari laut di sekitar Kakaban.Namun, lewat pori-pori karang itu air laut dapat masuk kelaguna, bercampur dengan air hujan yang tertampung didalamnya. Hal itulah yang menyebabkan air di cekungan itupayau. Sebagai pulau atol yang memiliki laguna berairpayau di dalamnya, Kakaban tergolong langka. Diketahuihanya ada dua laguna di dunia yang memiliki kondisiserupa, yang lainnya berada di Pulau Palau di Mikronesia,Filipina.

Setibanya di bibir danau, kami segera menceburkan dirike dalam danau untuk bersnorkling. Karena kurang hati-hatisaat menceburkan diri, air danau langsung keruh sebabpasir yang ada di dasar danau langsung terangkat. Dari balikkaca masker, tampak ubur-ubur dengan berbagai ukuran,menari-nari di danau yang dasarnya ditutupi rumput lautberwarna hijau tua.

Dari literatur yang WBC baca, ternyata beragam biota lautyang menghuni Danau Kakaban mengalami evolusi selamaterkurung di dalamnya sehingga memiliki sifat dan tampilanfisik yang berbeda dengan spesies sejenisnya yang berada dilaut. Makanya, ubur-ubur yang ada di Danau Kakaban telahkehilangan kemampuan untuk menyengat. Tanpa ragu, kamipun bermain-main dengan ubur-ubur tersebut danmemegangnya… kenyal seperti agar-agar.

Di antara ubur-ubur itu ada yang berbadan beninglayaknya piring kaca (Aurelia Aurita) dan beberapa jenis lainyang jauh lebih mungil seukuran ujung jari telunjuk(Tripedalia Cystophora). Sedangkan yang berukuransekepalan tangan, berwarna coklat dengan tubuh sepertibohlam lampu (Martigias Papua), jumlahnya lebih dominan.Di dasar danau tampak ubur-ubur jenis Cassiopeia Ornatamenempel pada rumput laut. Uniknya, ubur-ubur jenis iniberenang secara terbalik. Selain ubur-ubur, kami juga melihatbeberapa jenis ikan-ikan kecil seperti teri karang dan ikanjulung-julung.

Puas bermain-main dengan ubur-ubur, kami pun beranjakmeninggalkan Kakaban. Hati terasa senang menikmati danmengagumi indahnya ciptaan Tuhan. Tapi terbersit rasakhawatir, apa yang terjadi jika kawasan konservasi biota lautDanau Kakaban didatangi oleh rombongan wisata dalamjumlah besar. Terbayang terumbu karang yang terinjak-injak,sampah yang dibuang sembarangan, akan membuatkerusakan yang permanen di kawasan ini. Semoga kekhawa-tiran tadi tidak menjadi kenyataan, semoga…

TUKIK atau anak penyu hijau yang baru menetas di penangkaran penyuyang terdapat di Pulau Derawan

WBC/KY

ifa


(1) Pulau Derawan (2) Snorkling di Pulau Sangalaki (3) WBC bersama buddy (4) Persiapan diving di tangga dermaga Pulau Derawan. (5) DanauKakaban (6) Pemandangan bawah laut (7) Lionfish di perairan Pulau Derawan.

3

1 2

45

6 7

FOTO

1,2,3,5/KY

FOTO

4,6

,7/D

OK

. CD

C


E D W A R DPepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya tampaknya berlaku bagi

Edward. Pria asli Sumatera Utara yang lahir (17 Januari 1963) dan besar diTanjung Balai Karimun (TBK) ini, mengikuti jejak ayahnya menjadi pegawai beacukai. “Saya ingat waktu itu, dalam pikiran saya, pekerjaan bea cukai adalahmemberantas penyulundupan, ini karena ayah saya tugasnya di kapal patroli dipangsarop (Pangkalan Sarana Operasi di TBK -red)”.

Tahun 1982 ketika ada lowongan di Departemen Keuangan di TBK, Edwardmelamar. Tahun 1983, ia diterima dan resmi bergabung dengan Bea Cukai.Seperti ayahnya, Edward juga bertugas di kapal patroli yaitu sebagai ABK KapalBC 7003 di bagian mesin, yang dulu disebut sebagai juru minyak. Di tempatinilah Edward ditempatkan untuk pertama kali sebagai pegawai bea cukai.

Edward mengaku pada awalnya ia merasa asing dengan mesin kapalberhubung latar belakangnya yang SMA. Namun pada akhirnya ia menikmatitugasnya tersebut, kegiatan rutin di kapal patroli menjadi hal yang menarik.Edward misalnya menjadi tahu bagaimana cara merawat mesin kapal yang besar.”Dalam kecepatan memburu kita harus di kamar mesin untuk melihat bagianmesin mana yang bekerja dengan normal atau tidak”.

Hanya enam bulan Edward ditempatkan di bagian mesin, setelah itu ia pindah kebagian navigasi. Cukup panjang masa kerja Edward di pangkalan sarana operasi TBK,terhitung mulai tahun 1983 hingga 2002. Dalam rentang waktu tersebut, ia termasukpegawai yang memiliki banyak pengalaman dengan kapal patroli.

Tahun 1987, ketika pulang dari tugas patroli di daerah Tual menuju ke Ambon, diLaut Banda kapal BC 8002 yang mereka gunakan dihantam ombak besar hingga 4meter, sedangkan kapal yang mereka gunakan hanya setinggi 3 meter denganpanjang 28 meter. Ombak besar tersebut berlangsung selama 4 jam. Saat itu, ia danrekan-rekannya sempat berpikir tidak akan mau berlayar kembali. Lucunya, begitu tibadengan selamat di dermaga, pikiran semacam itu lenyap.

Ia kembali bercerita, pernah suatu kali bersama tim dengan menggunakan kapalpatroli BC 10001, mereka memburu kapal yang membawa kayu dari daerah Bengkalisyang akan menuju Malaysia. Kapal tersebut melakukan perlawanan, padahal sudah

R O S I T A R O S I T A R O S I T A R O S I T A R O S I T A R E NR E NR E NR E NR E NSetelah menyelesaikan sekolah perawat di Rumah Sakit Umum Bukit

Tinggi Sumatera Barat, Rosita yang lahir di Banda Aceh tahun 1953 bekerjadi Departemen Kesehatan (Depkes). Saat itu, oleh Depkes ia ditugaskanmenjadi tenaga honorer di KPBC Halim Perdanakusuma. “Bisa dibayangkanwaktu itu saya bekerja di instansi lain, bukan di Depkes, dengan statushonorer,” katanya.

Setelah 6 tahun 6 bulan, menjadi honorer, perjuangannya untukmendapat status Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak sia-sia. Tahun 1980 iamendengar ada pengumuman penerimaan untuk menjadi pegawai beacukai. Tanpa ragu, ia pun mengikuti tes dan diterima. Kemudian, iaditugaskan di KPBC Soekarno-Hatta, itupun dengan gaji yang masih harusdiambil di Depkes. Setelah dua tahun berjalan barulah ia bisa mengambilgajinya di Bea dan Cukai. “Itulah perjuangan saya yang menjadi kenangantak terlupakan,” ujarnya mengenang.

Sekian lama bekerja di KPBC Soekarno Hatta sebagai tenaga medis dipoliklinik, ia memiliki kesan tersendiri. Sejak bekerja di Bea dan Cukaikarirnya mentok disitu-situ saja. “Kalau berdinas dirumah sakit jenjangkarirnya pasti ada, saya bisa jadi kepala ruangan atau yang lainnya,” imbuhRosita yang saat ini merupakan pegawai golongan IIIC.

Walau karirnya terhambat, ia mengaku bangga bisa bekerja di Bea danCukai. Saat ditanya apakah ia tidak merasa jenuh sekian lama bertugas dibagian medis, Rosita mengaku bahwa rasa jenuh itu terkadang datangmenghinggapi dirinya. Namun ia menolak saat ada yang menawarkanpadanya untuk pindah ke bidang lain. Ia berpikir bahwa masa kerjanya diBea dan Cukai tinggal tiga tahun lagi. Anak-anaknya berjumlah tiga anakpun sudah besar semua sehingga ia sudah tidak memiliki tanggungan lagi.

“Untuk itu saya sangat berterimakasih sekali ada yang memperhatikan

SIAPA MENGAPA

B A C O . MB A C O . MB A C O . MB A C O . MB A C O . M.Lewat olahraga sepak bola Baco berkenalan dengan Bea dan Cukai. Waktu

itu akhir tahun 1981, Baco baru saja lulus SMU di Jakarta. Ia tinggal di rumahkerabatnya (H. Omon Miftahudin, orang tua angkat) yang bekerja sebagaipegawai bea cukai. Kerabatnya ini tahu bahwa Baco sangat menyukai olahragasepak bola. Olehnya, Baco dimasukkan menjadi anggota klub sepak bola Beadan Cukai Tanjung Priok, Jakarta.

Awal tahun 1982, Baco mendengar ada penerimaan menjadi pegawai beadan cukai dengan menggunakan ijasah SMP. Tak mau menyia-nyiakan kesem-patan itu, Baco pun mengikuti tes penerimaan yang diselenggarakan di Surabayapada Pebruari 1982. Oktober 1982, dari sekitar 5000 orang yang mengikuti tespenerimaan, hanya sekitar 350 orang yang lulus tes, termasuk Baco.

Pertama kali bertugas, Baco ditempatkan di Kanwil Surabaya. Selanjutnya, iadipindahkan ke Kantor Inspeksi Tanjung Perak. Kemudian, Juli tahun 1996 iadimutasi ke Kantor Inspeksi Sampit, Kalimantan Tengah selama kurang lebih satusetengah tahun sebagai Pelaksana. Awal 1998, tepatnya bulan Pebruari, iadimutasi kembali ke Kanwil Surabaya. Kemudian, pertengahan tahun 2002 iadiangkat menjadi Korlak Administrasi Ekspor di KPBC Tanjung Perak hinggaakhir 2005. Lalu, ia dipromosi menjadi Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai diKPBC Tipe A4 Tarakan. Terakhir, ia menjabat sebagai Kasi Dukungan Teknis danDistribusi Dokumen KPBC Tipe A4 Tarakan, hingga saat ini.

Pria kelahiran Jakarta, 2 Pebruari 1962 ini mengaku terkesan saat bertugasdi Surabaya. “Karena saya sudah lama tinggal di Surabaya dan menikah juga diSurabaya,” ujar suami dari Sony Rita ini seraya tersenyum.

Ayah tiga orang anak ini juga mengaku terkesan saat bertugas di KPBCTanjung Perak. Waktu itu ia bertugas di dinas laut (boatzooking) selama duasetengah tahun. Sebagai anggota, ia memperoleh banyak pengetahuan tentangkarakter anak buah kapal dari berbagai bangsa dan negara.

Tak hanya itu ia juga mendapatkan pengalaman yang menarik saat

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○



saya, terutama pada Kepala Kantor, Agung Kuswando-no (sekarang Kepala Kanwil DJBC Jakarta I-red). Jadi,lebih baik suami saya saja yang berkarir lebih tinggi,”imbuh Rosita yang suaminya juga merupakan pegawaibea cukai.

Saat kejenuhan itu melanda, Rositamenghilangkannya dengan aktif mengikuti kegiatanolahraga, seperti senam, jalan santai dan lainnya.Karena kesibukannya dalam kegiatan berolahraga diDJBC, ia selalu ditunjuk sebagai koordinator apabilaada kegiatan lomba gerak jalan atau senam aerobik.

Banyak keuntungan yang didapatnya denganberolahraga, disamping badan menjadi sehat, ia jugamerasa senang kalau teman-temannya juga ikutmenjadi sehat. Rosita menerapkan hidup sehat dikantor dengan cara menyebarkan pamflet-pamflettentang kesehatan. Namun, sebelum menyebarkanpamflet tersebut ia menjalankan hidup sehat padadirinya sendiri terlebih dahulu. Hingga usianya yang kinisudah menginjak kepala lima, ia merasa sehat dan aktifmembina olahraga.

Di akhir wawancara, Rosita yang juga aktifmempromosikan sebuah produk kesehatan dari Amerikaini berharap agar poliklinik tempatnya bekerjadiberikan fasilitas yang lebih lengkap sepertilaboratorium. Ia juga berharap agar setiap pegawaiyang akan melakukan medical cek up atau lainnya tidakperlu dikenakan biaya.

info buku

CATATAN:Ongkos kirim buku wilayah Jabotabek Rp. 25.000

Rp. 120.000

MAJALAH WARTA BEA CUKAIKantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan CukaiJl. A. Yani (By Pass) Jakarta Timur 13230Telp.Telp.Telp.Telp.Telp. (021) 47860504, 4890308 ex. 154Fax.Fax.Fax.Fax.Fax. (021) 4892353 / E-mail:E-mail:E-mail:E-mail:E-mail: wbc.cbn.net.iddengan Hasim / Kitty

MAJALAH WARTA BEA CUKAI MENYEDIAKANBUKU SEBAGAI BERIKUT:

BILA ANDA BERMINAT,

LANGGANAN MAJALAHWARTA BEA CUKAI

No Lama Diskon Harga Harga luarBerlangganan Jabotabek Jabotabek

1 3 Bulan (3 edisi) 0% Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 40 40 40 40 40.....555550000000000 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 43 43 43 43 43.....5555500000000002 6 Bulan (6 edisi) 5% Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 78 78 78 78 78.....000000000000000 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 84 84 84 84 84.....0000000000000003 1 Tahun (12 edisi) 10% Rp. 1Rp. 1Rp. 1Rp. 1Rp. 15050505050.000.000.000.000.000 Rp. 1Rp. 1Rp. 1Rp. 1Rp. 16262626262.000.000.000.000.000

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sudah Termasuk Ongkos Kirim

BUNDEL WBC 2006Bundel Majalah Warta Bea Cukai Tahun 2005 (EdisiJanuari - Desember)

diarahkan lampu sorot serta tembakan peringatan, namun ka-pal tidak mau berhenti.

”Kebetulan BC 10001 punya alat pemadam kebakaranyang kran airnya sangat kencang, jadi kami lepaskan tembakansemburan air di dek depan dan dek belakang yang menyebab-kan ruang kemudi mereka porak poranda dan membuatmereka tidak dapat mengendalikan kapalnya. Akhirnya merekamenyerah kepada kita tanpa ada korban, ” tutur Edward.

15 Nopember 2002, Edward pindah ke KPBC Batam. Ber-tugas di bagian P2, Edward bersama rekan-rekannya berhasilmelakukan beberapa penegahan. Prestasi tersebut membuat iatermasuk dalam daftar pegawai yang menerima penghargaan.Tahun 2004, tepatnya tanggal 26 Januari pada upacara HariPabean Internasional (HPI), Edward bersama tim menerimapenghargaan dari Dirjen (ketika itu masih dijabat oleh EddyAbdurrachman) karena keberhasilan menangkap ekstasi diTerminal Batam Center yang dibawa oleh penumpang kapalfery. Di tahun berikutnya 2005, juga pada perayaan HPI, iabersama tim kembali menerima penghargaan, kali ini karenakeberhasilan sepanjang tahun 2004 dalam menegah hingga 14kapal penyelundup.

Edward yang masih menjabat sebagai Pelaksana P2 diKPBC Batam berharap, suatu saat nanti bisa kembali bertugasdi tanah kelahirannya di Tanjung Balai Karimun. ”Tapi kalau bisabukan di pangkalan lagi, ini karena usia dan daya tahan tubuhyang tidak sekuat dulu”.

Ayah tiga orang anak yang telah mengikuti pendidikanDPT 2 Kepabeanan dan Cukai pada tahun 1997/1998 ini jugamempunyai harapan agar para pegawai bea cukai bisa memilikikinerja yang baik dan integritas tinggi agar citra bea cukai dimata masyarakat dapat lebih baik dari sebelumnya.

mendapat kesempatan untuk ikut berpatroli dengan kapalpatroli BC yang di BKO-kan di Surabaya. Saat itu tugasyang diemban adalah melakukan penegahan terhadapkapal barang yang dicurigai dari Singapura, dimana ABK-nya berkebangsaan Indonesia, membawa buah-buahanyang akan diselundupkan ke Surabaya. Setelah dilakukanpatroli pada malam hari dengan gelombang yang cukupbesar, akhirnya kapal tersebut ditemukan di daerah KarangJamuang. Di dalamnya terdapat buah-buahan yang ingindiselundupkan dalam jumlah cukup besar.

Berbeda dengan pengalamannya di Surabaya, selamadinas di Tarakan ia mengaku memperoleh pembelajarandalam bekerja dan ibadahnya semakin meningkat.“Mungkin karena situasi dan kondisinya mendukung,ditambah pekerjaan di kantor juga tidak terlalu padat,” katapria yang meraih gelar sarjananya di Universitas YosSudarso, Surabaya ini. Tak hanya itu, di Tarakan ia jugadapat menyalurkan hobinya bermain sepak bola.

Dalam bekerja, ia selalu berpegang pada keikhlasan.“Kalau kita ikhlas apapun jadi enak. Makanya, apa yangsaya peroleh hingga saat ini semuanya saya syukuri,alhamdulillah,” katanya merendah.

Kedepannya ia berharap agar citra Bea dan Cukaisemakin baik di mata masyarakat. Ia juga berharapagar pegawai bea cukai dapat lebih disiplin dalambekerja. “Pegawai juga sebaiknya harus jujur, terusmeningkatkan prestasi, menambah pengetahuan,supaya dapat meningkatkan citra bea dan cukai,sekarang dan akan datang,” imbuhnya.

ats

ky

ifa


ungsi pita cukai selain sebagai bukti pelunasan cukai,juga untuk pengamanan serta pengawasan, baikoleh pegawai bea cukai, masyarakat maupun olehpengusaha pabrik hasil tembakau. Untuk tetapmenjaga kualitas pita cukai sebagai alat pengaman-

an serta pengawasan, maka setiap tahun dilakukan perubah-an disain pita cukai oleh Direktorat Cukai dengan melibatkantiga unsur terkait yang menangani produksi pita cukai selamaini, yaitu PT Kertas Padalarang yang menangani fitur-fitursecurity pada kertas bandrol, PT Pura yang menangani ten-tang spesifikasi hologram pita cukai HT, dan PT Peruri seba-gai pencetak pita cukai.

Sejak 1 Juli 2007 telah diberlakukan pita cukai hasil temba-kau yang menggunakan disain baru, setelah sebelumnyapada 12 Juni 2007 di lakukan sosialisasi. Mengenai waktupenerapan dan sosialisasi disain pita cukai 2007, Suparyanto,Seksi Penyediaan dan Penukaran, Subdirektorat Pita Cukai,Direktorat Cukai mengatakan, “sosialisasi yang biasanyadilakukan awal tahun (2007) untuk kali ini memang waktunyamundur karena adanya mutasi eselon IV, sehingga kalaudipaksakan awal tahun hal itu kurang efektif jika pejabat yangdefinitif tadi belum duduk sudah dipanggil untuk sosialisasi.Makanya baru terlaksana bulan Juni lalu. Sebab targetsosialisasi yang dituju adalah eselon IV yang menanganibidang cukai dan P2. Untuk ke depan mudah-mudahan bisadiselenggarakan awal tahun,” demikian Suparyanto.

Dalam sosialisasi yang dihadiri seluruh Kasi Cukai dan P2 di

KPBC yang di wilayah kerjanya ada kegiatan cukainya, serta per-wakilan Kanwil di seluruh Indonesia, lanjut Suparyanto,dikemukakan mengenai disain pita cukai 2007, meliputi profil pitacukai 2007, sistim pengaman pita cukai dan cara mendeteksiantara pita cukai asli dengan pita cukai palsu. “Minimal teman-teman di pelayanan mengetahui cara mendeteksi awal untuk mem-bedakan antara yang asli dengan yang palsu.”

Sosialisasi ini selain disampaikan para pembicara dari Direk-torat Cukai, juga disampaikan oleh tiga pihak yang terkait denganpembuatan pita cukai, yaitu PT. Kertas Padalarang selakupenyedia kertas, PT Pura Nusantara Persada selaku pembuathologram, dan Perum Peruri selaku pencetak pita cukai.

SULIT DITIRU MUDAH DIDETEKSIDisinggung mengenai profil disain pita cukai 2007, Supar-

yanto menjelaskan, bahwa antara pita cukai 2006 denganpita cukai 2007 berbeda sama sekali, artinya di pita cukaimemiliki tiga unsur yaitu kertas, hologram dan cetakan. Ketigaunsur ini setiap tahunnya diusahakan untuk selalu dirubah.Tetapi tetap dengan persyaratan dari Bea dan Cukai, yaitumudah dideteksi dan sulit ditiru, layaknya mendeteksi uang.Sebaliknya jika sulit dideteksi untuk mengetahui apakah pitacukai itu asli atau palsu, maka akan menyulitkan aparat beacukai di lapangan.

Jadi kuncinya adalah sulit ditiru tetapi mudah dideteksi.Misalnya untuk pita cukai yang sebelumnya, kertas broken whitedan warnanya agak kuning, pada disain baru warnanya agakhijau dan tampilan fisiknya agak kasar, ini disajikan dari PTPadalarang. Untuk hologram dibuat oleh PT Pura Nusa Persada,jika sebelumnya warna dasarnya agak kehijaun, untuk disain baruagak soft orange dan warnanya agak muda. Untuk cetakan dariPT Peruri, cetakan lebih jelas tampak ada perubahan darisebelumnya. Secara kasat mata saja sudah bisa membedakanantara yang lama dengan yang baru.

“Sebetulnya orang awam juga bisa menggunakan alat yang

Disain BaruPita Cukai 2007

DISAIN BARU pita cukai untuk tahun 2007.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC),melalui Direktorat Cukai,

telah mengeluarkan, disain pita cukai baruuntuk produksi Hasil Tembakau (HT) dan

mulai berlaku sejak 1 Juli 2007.

F

WBC/RIS

CUKAI


sama seperti mendeteksi uang. Sedangkanuntuk aparat bea cukai di lapangan bisa me-makan luv atau ultra violet (UV). Jika menggu-nakan luv, deteksi bisa dilakukan secara detaildan terlihat secara fisik pita cukai yang rapi,halus dan tidak kasar. Begitu juga dengan ho-logramnya, karena untuk menciptakan holog-ram yang rapi itu agak sulit, karena banyakunsur didalamnya. Kalau dengan UV terutamadari cetakan kalau kita terawang akan terlihatviolet hijau dengan logo BC,” jelasnya.

DISAIN DIGANTI SETAHUN SEKALIUpaya-upaya untuk menekan peredar-

an pita cukai palsu salah satu caranya ada-lah dengan melakukan perubahan disainsetiap tahun. “Artinya jika ditemukan bebe-rapa pita cukai yang dipalsukan, maka kitaakan mulai melakukan perubahan disain.Ini yang bisa kami upayakan dari bagiankami untuk mengurangi pemalsuan,” lanjutSuparyanto.

Dalam proses pengadaan disain baruuntuk pita cukai itu, menurut Suparyanto, dibentuklah sebuahpanitia yang disebut panitia pengadaan. Tugas panitiapengadaan, lanjutnya, dimulai dari pembuatan desain, artinyatim meminta ketiga pihak yang terkait dengan pembuatan pitacukai ini memberikan disain terbarunya untuk disesuaikandengan kemauan DJBC, termasuk cara-cara melakukandeteksi dan ukuran maupun bentuk pita cukai, dikarenakanDJBC tidak memiliki suatu tim yang khusus dibidang grafis.

“Ibaratnya kita ini penilainya yang menentukan sampai kefinal. Sepanjang proses persetujuan itu, pihak-pihak terkaitdialog dengan kita, apa yang kurang, apa yang harusditambah atau yang harus dirubah. Hingga pada akhirnyaada persetujuan disain,” ujar Suparyanto. Ia menambahkanuntuk sekedar pengajuan desain waktu yang diperlukanrelatif singkat antara tiga atau empat bulan, namun dalam halini proses pengadaannya yang cukup memakan waktu.

Untuk disain tahun 2007, lanjutnya, sebenarnya sudah adasejak 1 Januari sampai Desember namun dikarenakan pada 1Juli terdapat kebijakan baru tentang tarif spesifik, yaitu menggu-nakan tarif advelorum dengan presentase dan pengenaan tarifper batang, maka di pita cukai yang baru, misalnya, dicantum-kan pada kolom yang berbentuk bulat tarif advelorum 4% dan

dibawahnya tercantum Rp.3 per batang, makadilakukan penyesuain lagi. Dan dalam rangkamemudahkan identifikasi di lapangan, makaper 1 Juli 2007 untuk pita cukai, khusus HJEdan personalisasi akan dicetak dengan warnamerah (tinta merah).

“Untuk memudahkan identifikasi dilapangan, maka mulai 1 Juli jikapengajuan pita cukai dengan personalisasipasti HJE-nya tercetak merah dan bisadicirikan bahwa itu pasti pita cukai untukbulan Juli,” ujar Suparyanto yangmenjelaskan bahwa tidak semua jenis HTdikenakan tarif advelorum dan spesifik.Hanya untuk SKM dan SPM golongan I, II,III dan SKT golongan I,II, IIIa dan IIIb yangterkena tarif advelorum dan spesifiksedangkan untuk jenis tembakau iris (TIS)dan cerutu tidak dikenakan tarif tersebut.

DJBC dalam hal mengganti danmengerjakan disain pita cukai, telahmemilih tiga pihak yang terlibat, yaiu PT.Kertas Padalarang, PT Pura Nusapersada

dan PT Peruri. Jika diperhatikan selama ini pita cukai yangdikerjakan oleh ketiga unsur terkait tadi sudah sangat baik,sebab selama ini aparat bea cukai tidak pernah menemukanpita cukai palsu yang benar-benar seperti aslinya. Karena ditiga unsur tadi telah dilengkapi dengan pengaman.

“Kalau pun kita tahu dari tiga unsur pengaman ini, pastiada satu unsur lagi yang tidak disampaikan mereka, inikarena memang betul-betul security sehingga hanya merekayang mengetahui. Contohnya untuk kertas ada watermark,ada serat-serat fiber. Lalu di hologram banyak fitur-fiturdimasukkan dengan cetakan yang demikian rapihnya. Darihasil temuan kita di lapangan setelah di cek dengan aslinyabelum pernah ada kejadian kertas asli tetapi hologram palsu,cetakan asli tetapi kertas asli, atau hologram palsu tetapicetakan palsu, kalau palsu pasti palsu semuanya, atau aslipasti asli semuanya. Maka itu kombinasi ini sampai sekarangmasih kita pertahankan,” demikian penjelasan Suparyanto.

MASA TRANSISIMengenai masa transisi pemberlakuan pita cukai dengan

desain tahun 2007, menurut Suparyanto, yang mengatur halitu ada pada Peraturan Direktur JenderalBea dan Cukai No.17 (P-17/BC/2007) ten-tang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cu-kai Hasil Tembakau. Sesuai dengan kebi-jakan, bahwa penyediaan dan pemesananpita cukai untuk bulan Juni pemesanan de-ngan dokumen CK-1 hanya boleh dilakukansampai dengan tanggal 27 Juni 2007.

Sedangkan untuk pelekatannya, adakeputusan yang mengaturnya yaitu Per-aturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor Kep-13/BC/2005 tentang Pelekatan Pita CukaiHasil Tembakau. Dalam aturan itudisebutkan bahwa perubahan tarif dan atauHJE yang dipesan sebelum berlakunyaperubahan, paling lama 40 hari setelah di-berlakukannya perubahan, berarti pelekat-an pita cukai paling lama 40 hari setelahdiberlakukannya pergantian dan perubah-annya.

“Jadi antara tanggal 9-10 Agustus 2007sudah mulai bisa dilekatkan pita cukai de-ngan disain baru yang ada tarif spesifiknyadan antara tanggal itu sudah tidak bolehlagi melekati hasil tembakaunya denganpita cukai yang lama. Itu kebijakan kitamengenai masa transisi,” tegasnya.

SUPARYANTO. Profil pita cukai antaralain sulit ditiru tetapi mudah dideteksi.

DALAM PROSES PENGADAAN disain baru pita cukai dibentuk panitia pengadaan.

WBC/RIS

WBC/ATS

ris


epartemen Keuangan (Depkeu) merupakan departe-men yang strategis dan kita kenal sebagai pengelolafiskal. Instansi ini juga dikenal sebagai pengumpul danaterbesar dalam APBN (Anggaran Penerimaan danBelanja Negara) yang memiliki kantor vertikal yang

tersebar di seluruh Indonesia dan bersifat holding type organiza-tion, dengan jumlah pegawai sekitar 60.000 orang.

Depkeu yang memiliki kewenangan dalam pengaturan kebi-jakan publik di bidang ekonomi dan fiskal sehingga terkait eratdengan pasar, mulai melakukan reformasi birokrasi di tubuhnya,sesuai dengan KMK 30/KMK.01/2007 tentang ReformasiBirokrasi Departemen Keuangan dan KMK 31/KMK.01/2007 ten-tang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pusat DepartemenKeuangan Tahun Anggaran 2007.

Sehubungan dengan itu, pada 25 Juni 2007 bertempat diKantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tepatnyadi Aula Loka Muda, berlangsung acara Sosialisasi ReformasiBirokrasi Departemen Keuangan yang disampaikan oleh TimReformasi Birokrasi Pusat Departemen keuangan. Bertindaksebagai pembicara adalah Eddy Abdurachman, Staf Ahli MenteriKeuangan, Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional.

Dalam sosialisasi yang dihadiri seluruh pejabat eselon II diDJBC dan beberapa pejabat eselon III serta beberapa KepalaKantor tersebut, materi yang diberikan selain mengenaiReformasi Birokrasi Depkeu yang disampaikan oleh EddyAbdurachman, juga disampaikan materi mengenai KantorPelayanan Utama Bea dan Cukai oleh Thomas Sugijata (DirekturAudit) dan Pokok-Pokok Penyempurnaan Instansi Vertikal DJBColeh Nofrial, Kabag Organisasi Tata Laksana (OTL) KP DJBC.

PROGRAM REFORMASIBIROKRASI 2007

Program utama dalam re-formasi birokrasi tahun 2007antara lain meliputi empatpoin, yaitu penataan organi-sasi, perbaikan businessprocess, peningkatan mana-jemen SDM dan perbaikanremunerasi.

Untuk penataan organi-sasi, pada tahun 2007 dilak-sanakan reorganisasidiantaranya menghasilkan,pembentukan KPU DJBCdan transformasi Biro Kepe-gawaian menjadi Biro SDMdi Departemen Keuangan.

Mengenai perbaikanBusiness Process, dilakukantiga langkah, yaitu:1. analisis dan evaluasi

jabatan,2. penyusunan SOP3. analisis beban kerja.

Untuk analisis dan eva-luasi jabatan, meliputiempat kegiatan yaitu pe-nyusunan uraian jabatan,spesifikasi jabatan, peta ja-batan dan peringkat jabat-an yang tujuannya meng-hasilkan adanya peringkatjabatan yang akan diguna-kan sebagai inputpenyusunan struktur remu-nerasi berbasis pekerjaan.Dari hasil itu telah tersusun27 peringkat untuk seluruhjabatan fungsional, struk-tural dan pelaksana yangsaat ini masih dalam pro-

ses penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).Untuk penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) me-

liputi 2 kegiatan, yaitu: penyusunan pedoman SOP dan penyusun-an SOP. Tujuan akhir yang hendak dicapai adalah peningkatanefektivitas dan efisiensi melalui simplifikasi dan standarisasibusiness process. Untuk itu telah disusun 6.292 SOP untuk selu-ruh unit di lingkungan Departemen Keuangan. Dari jumlah terse-but, 3.743 SOP mengalami revisi dan 535 SOP telah ditetapkan.Untuk SOP layanan unggulan telah siap ditetapkan dengan PMK.Selanjutnya direncanakan untuk dipublikasikan kepadamasyarakat.

Mengenai analisis beban kerja, meliputi dua kegiatan yaitu,mengkompilasi hasil analisis jabatan untuk dipergunakan sebagaiinput dalam melaksanakan analisis beban kerja dan melakukananalisis beban kerja. Semua itu dilakukan bertujuan untuk pening-katan efektivitas dan efisiensi melalui rightsizing/ penataan PNS(kuantitas dan kualitas pegawai sesuai dengan yang dibutuhkan).Disamping itu, kuesioner analisis beban kerja akan segeradisebarkan ke seluruh unit kerja di lingkungan Eselon I Depkeu.

Tentang masalah remunerasi, Eddy Abdurachmanmengatakan bahwa bisa berbentuk gaji. Sedangkan untukpejabat yang menduduki suatu jabatan biasa disebut dengantunjangan jabatan yang dikenal dengan istilah Tunjangan KhususPembinaan Keuangan Negara (TKPKN) atau populer dengansebutan TC (Tunjangan Khusus).

Dalam sosialisasi, Eddy Abdurachman yang lebih khususmembahas masalah remunerasi menyatakan, hal-hal yang harusdilakukan sebelum memberikan remunerasi atau untuk mencapaike arah perbaikan remunerasi maka langkah pertama adalah me-

REFORMASI BIROKRASIDI DEPARTEMEN KEUANGAN

Mulai Disosialisasikan

PERINGKAT JABATAN. Ada 27 peringkat jabatan di lingkungan Departemen Keuangan.

Reformasi birokrasi Departemen Keuangan bertujuan untukmeningkatkan kinerja pengelolaan keuangan negara dan kekayaan negara

termasuk pasar modal, secara terencana dan bertahap

D

DOK. WBC

INFO PEGAWAI


lakukan analisis jabatan. Analisis jabatan dilakukandengan dua tahap yaitu job description (uraianjabatan) dan job spesification (spesifikasi jabatan).

“Yang diuraikan disini bukan orangnya. Kalausudah berbicara mengenai jabatan maka jabat-an yang menjadi fokusnya, misalnya DirekturP2, maka yang dibahas adalah uraian jabatandari Direktur P2, bukan orangnya misalnya, PakHeru Susanto. Kemudian jabatan Sekditjen, yangkita bahas buat job description dari Sekditjen, bu-kan Pak Kamil Sjoeib,” ujar Eddy menjelaskan.

Jabatan ini, lanjutnya, dimulai dari jabatan yangpaling atas sampai yang terbawah. Di lingkup birok-rasi, jabatan yang tertinggi mulai dari eselon I. Jikadi Bea dan Cukai eselon I adalah Direktur Jenderal.Kemudian ada jabatan eselon II, eselon III eselon IVdan V (yang kini ada di DJBC) serta jabatanpelaksana. Terutama untuk jabatan pelaksana yangkenyataannya sangat banyak dan bervariasi.

Dari jabatan-jabatan yang telah dibuat uraianjabatannya ( job description) lalu ditentukan spesifi-sikasi jabatannya untuk menduduki suatu jabatanberdasarkan pangkatnya. “Misalnya pangkatnya mi-nimal sekian, range-nya sekian, pendidikan minimal-nya sekian, apakah dia juga diperlukan suatupengetahuan-pengetahuan tertentu atau pernahmengikuti beberapa training tertentu,” ujar Eddy.

Setelah hal itu dilakukan, kemudian dibuatlahjob evaluation, atau evaluasi pekerjaan. Masing-masing pekerjaan dievaluasi semua. Karena begitu besar danbanyaknya jabatan serta hambatan yang ada, maka pendekatanyang dilakukan oleh tim reformasi birokrasi adalah denganmenggunakan jabatan-jabatan yang disebut dengan jabatanbenchmark.

Dari eselon satu dipilihlah jabatan-jabatan tertentu yang akandijadikan sebagai benchmark. Jabatan yang benchmark inilahyang dilakukan evaluasi dengan menggunakan metode-metodetertentu untuk mendapatkan job peringkat jabatannya atau jobgrade-nya sekaligus dilakukan grading.

DUAPULUH TUJUH PERINGKAT JABATAN DI DEPKEUSesuai dengan keputusan Menteri Keuangan, bahwa seluruh

jabatan yang ada di lingkungan Depkeu ada 27 peringkat atau27 grading, mulai yang terbawah peringkat pertama atau grade 1sampai yang tertinggi peringkat 27. Grading ini dibuat setelahmelalui proses-proses di atas tadi, yaitu proses evaluasi jabatan

dengan menggunakanmetode dengan melihataspek know how danproblem solving untukmengetahui score-nyadalam menentukangrade jabatan itu.

Dari 27 jabatan tadiuntuk jabatan eselon satuada 4 grade (band)mulai dari grade 24sampai 27 (24,25,26,27).Meski sama-sama ese-lon satu tetapi grade-nyabisa berbeda, misalnyaDirjen Bea Cukai ada diband berbeda denganDirjen Pajak, karena dili-hat berdasarkan grade-nya. Faktor inilah yangberkaitan dengan penen-tuan remunerasi, artinyapejabat yang mendudukigrade lebih tinggi diberi-kan gaji dan tunjanganyang lebih tinggi.

Kemudian untuk eselon II. Menurut penjelasan Eddy, di ese-lon II juga terdapat empat grade, mulai dari grade 20 sampaigrade 23. Jadi di eselon II grade yang tertinggi adalah grade 23sedangkan yang terendah peringkat 20.

“Sekali lagi bukan orangnya, tetapi jabatannya. Orangyang ditempatkan dijabatan eselon II, tidak dilihat berdasar-kan pangkat, umur dan masa kerjanya, tetapi berdasarkankompetensinya dan sebagainya untuk ditempatkan di suatujabatan eselon II. Ini sudah disusun dalam tabel dan adaPMKnya, misalnya kalau Kakanwil grade-nya berapa iniberkaitan dengan TKPKN yang akan dibayarkan. Begitu jugaKPU grade-nya akan dibayarkan sesuai dengan tabel yangada untuk grade KPU,” jelas Eddy.

Untuk eselon III ada tiga grade mulai dari 17,18 dan 19. Ese-lon IV mulai dari 14,15,16. Karena saat ini di DJBC ada eselon Vmaka grade-nya 13. Sedangkan untuk Pelaksana yang sangatbervariasi dan banyak maka grade ditentukan oleh masing-masing atasan atau kepala satuan kerjanya, misalnya di Kanwil,maka Kakanwil yang menentukannya. Di Kantor Pelayanan,maka Kepala Kantornya yang menentukan dan di Direktorat,maka Kepala Direktorat (direktur) yang menentukannya. Terakhiruntuk Pelaksana, yang memiliki grade mulai dari 1 sampai 12.

Sekali lagi ditegaskan Eddy, bahwa semua pejabat eselon,mulai dari eselon eselon I sampai eselon V di lingkungan Depkeusudah di grading. Dan metode dalam melakukan gradingberdasarkan evaluasi terhadap tiga aspek, yaitu know how(menyangkut technical dan managerial know how), pengetahuandan human relation. Masih mengenai masalah remunerasi, untukpejabat yang berada di Kantor Pusat dan Kanwil non KPU akanmenerima tunjangan TKPKN dalam bentuk tunjangan pokok saja,sedangkan yang berada di KPU selain mendapat tunjanganpokok juga mendapat tunjangan tambahan. Untuk jabatan-jabatan tertentu di KPU misalnya pemeriksa barang atau PFPDjuga mendapatkan tunjangan tambahan.

“Di KPU memang pegawai sangat dituntut peformance-nya karena saat ini KPU merupakan upaya modernisasi untukmembedakan dengan yang lain, tetapi nantinya tunjangantambahan itu akan dikaitkan dengan kinerja dan perfor-mance, dan kedepannya nanti akan dikaitkan denganindividual performance (kinerja perorangan), artinya ke depanuntuk semua pegawai, tunjangan dikaitkan dengan kinerjapegawai sehingga akan dihitung berdasarkan key perfor-mance individualnya,” tandasnya.

UNTUK PERBAIKAN REMUNERASI maka ha-rus melakukan analisis jabatan. Analisis de-ngan melakukan job description (uraian jabat-an) dan job spesification (spesifikasi jabatan).

SUASANA SOSIALISASI Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan.

DOK. WBC

DOK. ATS

ris


eberapa waktu yang lalu (22/6), lantai dasar gedungKPU Bea dan Cukai Tanjung Priok tampak penuhsesak. Beberapa rekan-rekan pers tampak sibukmembidikkan lensanya ke arah seorang perempuanyang sedang melakukan tanya jawab dengan para

pejabat bea dan cukai (eselon I dan eselon II) yang berada ditempat itu. Orang-orang pun berebutan untuk melihat lebihdekat sosok perempuan yang ternyata adalah MenteriKeuangan, Sri Mulyani.

Hari itu Menkeu, didampingi Menteri Perhubungan, JusmanSyafei Djamal, melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke KPUBea dan Cukai Tanjung Priok. Menkeu yang hadir lebih dulu(Menhub menyusul kemudian-red) melihat-lihat situasi dilantai dasar gedung KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok. Padakesempatan itu, Menkeu juga melakukan tanya jawab denganpara stakeholder yang ada disana mengenai keluhan merekadan tanggapan mereka seputar KPU. Suasana ditempat itutampak akrab. Sesekali gelak tawa membahana di seluruhruangan kala Menkeu dan para stakeholder saling melemparjoke.

Selama kurang lebih 30 menit, Menkeu dan Menhub ber-ada di lantai dasar gedung KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok.Setelah itu, rombongan bergerak menuju dermaga container

terminal 009. Sekitar 20 menit Menkeu dan Menhub melihatdan bertanya-tanya tentang keadaan dan situasi di tempat itu.Kemudian, rombongan bergerak lagi menuju TPS (tempatpenimbunan sementara), Terminal Peti Kemas Koja. Ditempat itu Menkeu dan Menhub melihat barang-barang yangterkena pemeriksaan fisik (jalur merah).

Setelah itu, rombongan bergerak kembali menuju gedunghi co x-ray scan untuk melihat dan bertanya mengenai prosespemeriksaan kontainer dengan menggunakan hi co x-rayscanner. Kepada pers Menkeu mengatakan bahwa tujuannyamelakukan inspeksi mendadak ke KPU Bea dan CukaiTanjung Priok bersama dengan Menhub adalah ingin melihatsecara fisik sehubungan dengan beberapa pemberitaan dimedia massa yang akhir-akhir ini mengatakan bahwa diTanjung Priok terdapat masalah, terutama terkait dengan arusbarang masuk maupun keluar.

“Kebetulan tanggal 1 Juli akan dimulai secara resmi Kan-tor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, dimanapara pegawai yang duduk di kantor tersebut merupakanpegawai baru yang disaring melalui suatu seleksi untukmelihat kapasitas dan integritasnya. Sistem yang digunakanjuga baru, seperti reward dan disiplin yang berbeda.Kemudian pada saat yang bersamaan pemerintah jugamerapikan TPS, mendisiplinkan perusahaan konsultan jasakepabeanan,” kata Sri Mulyani.

Ia menambahkan dengan terbentuknya KPU, diharapkanBea dan Cukai dapat memberikan pelayanan yang lebih baikdengan waktu yang lebih cepat dan biaya yang secara formal

PERESMIAN PAPAN NAMA. Dirjen Bea dan Cukai, Anwar Suprijadi meresmikan papan nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok.

PELUNCURAN

Kantor Pelayanan UtamaBea dan Cukai Tanjung Priok

Mulai tanggal 2 Juli 2007, Kantor PelayananUtama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok

secara resmi berjalan.

B

INFO PEGAWAI


telah ditetapkan. Namun demikian, Bea dan Cukai tidak da-pat bekerja sendiri. Banyak instansi yang juga berada di pela-buhan, seperti Departemen Perhubungan. Untuk itu, dengankerjasama antar instansi, akan tercipta koordinasi sehinggamemiliki spirit yang sama untuk memperbaiki.

Menhub yang saat itu datang bersama dengan Tim Perce-patan Arus Barang Ekspor Impor mengatakan, tujuannyadatang ke pelabuhan Tanjung Priok adalah untuk memusat-kan perhatian pada penataan atau tata ruang pelabuhan Tan-jung Priok. “Dengan adanya perbaikan yang telah dilakukanDJBC, dalam arti melakukan percepatan dokumen dansebagainya, maka pekerjaan kita berikutnya adalah penataanpelabuhan Tanjung Priok,” tambah Jusman.

Hal pertama yang akan ditata adalah ISPS (InternationalShip Port Security) Code. Dengan adanya ISPS Code ,semua tata letak pelabuhan Tanjung Priok dapat dikelola,dengan adanya spesifikasi atau pemisahan.

Jusman mencontohkan, saat ini barang untuk interinsuler danbarang untuk internasional bercampur jadi satu di pelabuhan.Oleh sebab itu, tata ruangnya harus dibuat dengan baik agar ter-jadi pemisahan barang interinsuler dan internasional. Dengan de-mikian hal tersebut akan mempercepat proses pemeriksaan olehpetugas bea cukai. Selain itu, nantinya orang-orang yang tidakberkepentingan di pelabuhan tidak diperkenankan untuk masukke areal pelabuhan. Diharapkan lay out untuk tata ruang pelabuh-an Tanjung Priok dapat selesai pada Oktober 2007.

Saat ditanya mengenai KPU Bea dan Cukai di Batam, SriMulyani menjawab bahwa KPU Batam masih belum siapuntuk di launch, berbeda dengan Tanjung Priok. Hal itudisebabkan KPU Batam baru di mulai bulan Juni 2007.Sehingga, launching untuk KPU Batam belum bisa dilakukandan masih harus dilakukan persiapan. Diharapkan dalam 3 -4 bulan kedepan Batam sudah bisa menjadi KPU.

Kepada WBC Dirjen Bea dan Cukai, Anwar Suprijadi juga me-ngatakan bahwa KPU di Batam bukan ditunda karena masihdiperlukan uji coba terlebih dahulu. Waktu satu bulan (sejak 1 Ju-ni sudah dilakukan uji coba KPU Batam-red) belum cukup untukmelihat hasilnya. “Minimal waktu yang diperlukan untuk uji cobaadalah 3 bulan, jadi kita tidak sembarangan dalam melakukanpenilaian, apakah Batam layak untuk menjadi KPU. Namun kitaberharap sekitar akhir September 2007 diharapkan KPU di Batamsudah berjalan,” tambah Anwar.

Berbicara mengenai sarana, Anwar mengatakan, saranadi KPU Batam sudah cukup tersedia, yang kini sedangdisiapkan adalah SDM-nya. Sedangkan untuk KPU TanjungPriok, sarana dan SDM-nya telah siap. Sejak uji coba KPU

Tanjung Priok yang dilakukan sejak 2 April 2007, hasil yangdicatat cukup bagus. Terdapat peningkatan penerimaan rata-rata perbulan hingga Rp. 200 milyar.

BRIEFINGJumat, 29 Juni 2007, dua hari sebelum soft launching KPU

Bea dan Cukai Tanjung Priok, para pejabat eselon III dan eselonIV yang baru dilantik untuk menempati posisi di KPU TanjungPriok dan Batam, menghadiri acara briefing yang dilakukan diRuang Loka Muda, Gedung B, Kantor Pusat DJBC.

Dalam kesempatan tersebut, hadir untuk memberikanpengarahan pada pejabat yang baru dilantik adalah DirekturJenderal Bea dan Cukai, Anwar Suprijadi, Sekretaris DJBCKamil Sjoeib, Direktur Penindakan dan Penyidikan Heru San-toso, Direktur Teknis Kepabeanan, Teguh Indrayana, DirekturFasilitas Kepabeanan, Kusdirman Iskandar, serta KepalaKantor Wilayah VII DJBC Jakarta I, Agung Kuswandono.

Dalam pengarahannya, Dirjen Bea dan Cukai memintaagar pegawai yang baru dilantik menjadi pegawai KPU dapatbekerja dengan lebih baik. Menurutnya, ada beberapa halyang perlu dicermati dalam KPU, antara lain mengenaipemeriksaan barang, PFPD serta task force dalam rangkakepatuhan internal. Kalau unsur-unsur tersebut bekerjadengan baik, maka akan menghasilkan kinerja yang lebihtinggi. Ditambah lagi dengan remunerasi yang lebih tinggidari pegawai yang tidak duduk di KPU, maka kinerja yangdiharapkan juga dapat lebih tinggi.

Khusus untuk pegawai yang duduk di KPU Batam, Dirjenmeminta agar para pegawai menunjukkan kesungguhannyadalam uji coba KPU Batam. “Hal itu supaya kinerja yangdihasilkan cukup signifikan sehingga saya bisa denganbangga hati ikut memperjuangkan remunerasi yang samadan model yang sama dengan KPU yang lainnya. Sehinggabisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik,” tambah Anwar.

Kemudian, Dirjen juga berpesan agar pegawai yang me-nangani kepatuhan internal dapat mencatat dan melaporkanhal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukanpegawai dan menyampaikannya pada pimpinan agar diberi-kan sanksi. Untuk itu ia berharap agar KPU menjadi kantorpelayanan prima, cepat, transparan, efektif dan efisien.

SOFT LAUNCHINGSenin, tepatnya 2 Juli 2007, Soft Launching Implementasi

Tahap Awal Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok digelardiaula Kantor Pelayanan Utama (KPU) Tanjung Priok. Hadirpada acara tersebut Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Anwar

KETERANGAN PADA PERS. Menteri Keungan, Sri Mulyani dan MenteriPerhubungan, Jusman Syafei Djamal, saat memberikan keterangan padapers di gedung hi co x-ray scan container.

SIDAK MENKEU DAN MENHUB. Menteri Keuangan, Sri Mulyani danMenteri Perhubungan, Jusman Syafei Djamal, saat berbincang-bincangdengan para stakeholder di gedung KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok.

DOK. ATS DOK. ATS


Suprijadi, beberapa pejabat eselon II DJBC, Inspektur Jende-ral Departemen Keuangan, perwakilan KPK, Kepala BadanPOM, perwakilan dari instansi pemerintah lainnya, asosiasidan mitra kerja DJBC, serta rekan-rekan pers.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai,Anwar Suprijadi mengatakan, Tanjung Priok dipilih untuk me-lakukan reformasi karena berdasarkan Laporan Hasil KerjaKajian Sistem Administrasi Impor pada Direktorat JenderalBea dan Cukai oleh Direktorat Monitor Komisi Pemberantas-an Korupsi (KPK) yang melaksanakan observasi di KantorPelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tanjung Priok I, II dan IIIsejak 8 Januari - 8 Maret 2007. Dari laporan tersebutdiperoleh perhitungan estimasi pungutan liar sebesar Rp.890 juta/bulan dan perhitungan estimasi nilai kolusi sebesarRp. 12,795 miliar/bulan.

Bea dan Cukai juga dituntut dalam perbaikan indekspelayanan publik dan indeks persepsi korupsi. Sebenarnya,

sejak tahun 2002 DJBC telah melakukan perubahan secaradinamis melalui upaya reformasi tapi ternyata hal itu belummendapat respon yang positif dari dunia usaha. SehinggaDJBC perlu melakukan reformasi dalam rangka meningkat-kan good governance, pelayanan, pengawasan dan integritasmelalui pembentukan Kantor Pelayanan Utama.

Sesuai dengan tuntutan dan beban kerja yang tinggi,maka pegawai KPU juga harus memiliki dedikasi dan sikapprofessional dalam menjalankan tugasnya. Untuk itudilakukan assessment test yang dilakukan oleh P3M Univer-sitas Indonesia untuk menjamin objektifitas dan transparansidalam seleksi pegawai. Karena KPU di Tanjung Priokmembuat organisasi lebih sederhana dan fungsional, makakebutuhan pegawai pun menjadi efisien. Dari sebelumnyasejumlah 1351 orang menjadi 842 orang.

“Saya berharap KPU ini dapat tepat sasaran, karena halini sangat penting bagi kita semua mengingat pelabuhanTanjung Priok merupakan pelabuhan yang sangat strategis.Kita juga akan terus mengembangkan dan mengevaluasiKPU dan kita juga tidak bisa berpuas diri terhadap tuntutanmasyarakat,” kata Anwar.

Usai memberikan kata sambutan, Dirjen Bea dan Cukaiserta Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta I, AgungKuswandono menandatangani pakta integritas yang berisitentang komitmen bersama pegawai di lingkungan KantorPelayanan Utama Tanjung Priok yang akan melaksanakantugas secara profesional dan integritas tinggi, transparan,bebas kolusi, korupsi dan nepotisme dan perbuatan tercelalainnya. Juga akan mengerahkan segala kemampuan dansumber daya secara optimal untuk memberikan hasil terbaikjuga akan memenuhi segala ketentuan kode etik dan perilakupegawai DJBC yang diatur dalam peraturan yang ada.

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan peresmian papannama KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok. Dalamwawancaranya dengan WBC, Agung Kuswandono, KepalaKantor Wilayah VII DJBC Jakarta I mengatakan, keunggulandari KPU yang paling utama adalah mempercepat proseskepabeanan dan adanya client coordinator.

Mengenai sarana dan SDM saat ini telah ditingkatkan danterus diperbaiki. Kalau ada sarana yang kurang akan terusditambah. KPU juga akan menerapkan pemeriksaan yangproporsional. Dalam dua bulan terakhir ini, yang tadinyahanya 12 kontainer yang diperiksa dengan menggunakanhigh container x-ray, sekarang meningkat menjadi sekitar 120kontainer per hari.

“Kedepannya kita ingin agar KPU ini dapat melayani danmengawasi masyarakat dengan baik. Mengenai remunerasi,seperti kita ketahui bahwa standar penggajian kita tidak imbangdengan scope pekerjaan yang ada. Dengan adanya remunerasimaka tidak ada lagi alasan bahwa pegawai tidak punya uang.Saat ini belum diketahui berapa besarnya remunerasi tersebuttapi yang jelas jumlahnya cukup signifikan. Sehingga tidak bolehada lagi istilah neko-neko,” tandas Agung.

Mengenai meningkatnya penerimaan negara atau tidakdengan adanya KPU, menurut Agung hal itu merupakanvariable eksternal, karena kegiatan impor dan ekspor bukanditentukan oleh Bea dan Cukai. Tetapi setidaknya kebocorantersebut tidak terjadi dengan demikian penerimaan negarabisa meningkat dari sebelumnya.

Agung mengatakan bahwa mulai dari Pelaksana hinggaKepala Kantor, semuanya memiliki komitmen yang sama.Tidak ada perbedaan, no pungli, no deal, no family,semuanya equal treatment. Sementara mengenai PFPD,terkait dengan pasal 113B, UU No. 17/2006, ia menyarankanagar PFPD tidak perlu takut pada pasal tersebut.

“Kalau kita bekerja dengan baik dan tidak menggunakanjabatan untuk kepentingan pribadi, pasal itu tidak berlaku.Tapi kalau mau ‘main-main’ silahkan saja, kita punyakepatuhan internal, kita punya pengawasan,” tegas Agungyang berharap dengan adanya KPU akan ada perubahan dariparadigma lama ke paradigma baru, yang tidak ada lagi‘main-main’.

SAAT BRIEFING. Dirjen Bea dan Cukai didampingi oleh pejabat eselon IIDJBC saat memberikan pengarahan pada pejabat eselon III dan IV yangakan duduk di KPU Tanjung Priok dan KPU Batam.

PAKTA INTEGRITAS. Penandatanganan pakta integritas dilakukan olehDirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi dan Kepala Kantor Wilayah DJBCJakarta I, Agung Kuswandono.

INFO PEGAWAI

ifa

DOK. ATS

DOK. ATS


PERATURAN MENTERI KEUANGANPer Juli 2007

No. Peraturan P E R I H A LNomor Tanggal

1. 60/PMK.04/2007 14-06-07 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KMK.05/1996Tentang Pelunasan Cukai

2. 65/PMK.04/2007 20-06-07 Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan3. 70/PMK.04/2007 27-06-07 Kawasan Pabean Dan Tempat Penimbunan Sementara

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAIPer Juli 2007

PERATURANNo. Nomor Tanggal P E R I H A L

1. P-15/BC/2007 04-06-07 Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Jam Tangan DanPerhiasan Yang Pada Saat Pemasukannya Ke Dalam Daerah Pabean IndonesiaBelum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya

2. P-20/BC/2007 28-06-07 Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kawasan Pabean Dan Tempat PenimbunanSementara

3. P-22/BC/2007 04-07-07 Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok Dan Pengawasan PengusahaPengurusan Jasa Kepabeanan

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAIPer Juli 2007

PERATURANNo. Nomor Tanggal P E R I H A L

1. SE-11/BC/2007 20-06-07 Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 61/PMK.011/2007Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran TarifPungutan Ekspor

PEGAWAI PENSIUNT.M.T 01 AGUSTUS 2007

NO

1

2

3

4

56789

1011

121314

NAMA

Hartono Singgih, S.H.

Slamet, S.E.

Waris Munadhi

Sri Yuliarti Sudibyo

Baster ManurungSugijoSumandoyoKarmadjiTarmidji

Aris MunandarBatjok

MuhariUmar bin AmatWalu

NIP

060035359

060035428

060040552

060034358

060049455060040240060045243060048009060045291

060056775060045368

060041502060032050060032154

GOL

IV/b

IV/a

IV/a

III/c

III/cIII/cIII/cIII/bIII/a

II/dII/d

II/dII/bII/b

JABATAN

Kepala SubdirektoratPenerimaanKepala Seksi TempatPenimbunan IIIKepala Seksi TempatPenimbunan IIKoordinator PelaksanaAdministrasi Impor danEksporPelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana

PelaksanaPelaksana

PelaksanaPelaksanaPelaksana

KEDUDUKAN

Kantor Pusat DJBC Direktorat PPKC

Kantor Pusat DJBC Direktorat FasilitasKepabeananKPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok II

KPBC Tipe B Bogor

KPBC Tipe A JakartaKPBC Tipe A Khusus Soekarno-HattaKPBC Tipe A Tg. Balai KarimunKantor Wilayah IV DJBC JakartaPangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe ATg. Balai KarimunKPBC Tipe A Khusus Soekarno HattaPangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe ATg. Balai KarimunKPBC Tipe A Khusus Tg. Priok IKPBC Tipe A Khusus Tg. Priok IIIKPBC Tipe C Fak-Fak

INFO PERATURAN


JAKARTA. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Anwar Suprijadi pada 22 Juni 2007 menghadiri acara serah terima jabatan 15 pejabateselon II DJBC di Aula Loka Muda gedung B lantai 5. (data lengkap lihat edisi Juli WBC 392). Acara diawali penandatanganannaskah jabatan dan penyerahan memorandum jabatan yang dilakukan dalam tiga tahap. Usai serah terima Direktur Jenderal Bea danCukai Anwar Suprijadi memberikan briefing kepada pejabat didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kamil Sjoeib.

JAKARTA. Bertempat di Auditorium Gedung Utama Kantor Pusat DJBC, pada 29 Juni 2007 dilaksanakan pelantikan pejabat eselonIII dan IV untuk ditempatkan di Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok dan Batam. Upacara pelantikan dipimpin langsung olehDirektur Jenderal Bea dan Cukai Anwar Suprijadi yang melantik 85 orang, terdiri dari 18 pejabat eselon III dan 67 pejabat eselon IV.Acara diawali dengan pembacaan sumpah jabatan oleh Dirjen, dan selanjutnya dilakukan dengan penandatanganan naskah sumpahjabatan serta penyematan tanda jabatan.

WBC/ATS

WBC/ATS

SEPUTAR BEACUKAI



ACEH. Pada 21 Juni 2007, di Banda Aceh berlangsung acara pisah sambut pejabat Kepala Kantor Wilayah I DJBC NAD dari pejabat lamaDrs. Bachtiar, M.Si kepada pejabat baru, Drs. Achmad Riyadi. Dalam acara tersebut dilakukan pula pelepasan bagi pegawai pelaksana KanwilI NAD yang dimutasikan ke Kanwil VII DJBC Jakarta II, serta pemberian tanda mata kepada Kakanwil I DJBC NAD yang lama, Bachtiar, yangselanjutnya akan menempati posnya yang baru di Kanwil XVI DJBC Sulawesi di Makassar. Tampak pada gambar Kakanwil I DJBC NAD,Bachtiar, sedang memberikan tanda mata kepada para pelaksana pemeriksa Kanwil I DJBC NAD yang dimutasikan ke Kanwil VII DJBCJakarta II. Selain itu juga diserahkan cindera mata kepada Bachtiar dari Kepala KPBC Lhoksemauwe, Sugeng Aprianto, dengan diakhiri fotobersama Pejabat Kakanwil I DJBC NAD yang lama, Bachtiar beserta ibu dengan Pejabat Kakanwil I DJBC NAD yang baru, Achmad Riyadibeserta ibu. Kiriman Handoko Nindyo Wardono, Kanwil I DJBC Nanggroe Aceh Darusalam

DENPASAR. Musholla Al Muhajirin Kanwil XIII DJBCBali, NTB, dan NTT diresmikan oleh Kepala KantorWilayah XIII DJBC Bapak Faried Syibli Barchia padatanggal 20 Juni 2007. Musholla ini dibangun di halamandepan kantor wilayah, dengan swadaya dari pegawaipada kantor wilayah, KPBC Ngurah Rai, KPBC Benoa,dan sumbangan-sumbangan pribadi yang tidak maudisebutkan. Acara tersebut juga disertai dengansantunan kepada anak-anak yatim piatu dari YayasanHidayatullah dan taushiah dari Ustadz Hasibli, diakhiridengan sholat dzuhur berjamaah. Selaku ketua panitiapembangunan musholla adalah Kepala Bidang AuditBapak Siswa Murwono. Kiriman Kanwil XIII DJBC Bali,NTB, dan NTT

JAKARTA. Pada 13 Juli 2007 Kepala Kanwil DJBCJakarta, Nasir adenan menerima kunjungan temanlamanya, Mr. Kahramon A. Shakirov, Charge d’Affairs(kuasa Hukum) yang baru Kedutaan Republik Uzbekistandi Jakarta. Sebelumnnya Mr. Sakirov adalah CounselorEkonomi pada Kedutaan Republik Uzbekistan di Tokyo-Jepang. Kiriman Kanwil DJBC Jakarta

s

FOTO : KIRIMAN

FOTO : KIRIMAN

FOTO : KIRIMAN



SURABAYA. Serah terima sekaligus pisah sambut Dharma Wanita Kanwil XI DJBC Jawa Timur I berlangsung di ruang perpustakaanKanwilpada 28 juni 2007 yaitu dari ketua lama Ny. Bambang Prasodjo kepada ketua baru Ny. Djasman Soetedjo. Acara ini dihadiri oleh pengurus dan para anggota serta dihadiri pejabat dan pegawai di lingkungan Kanwil XI DJBC Jawa Timur I serta para stakeholder. Tampak pada gambar kiri usai serah terima dilakukan foto bersama dengan para pejabat, dan gambar kanan, Dharma Wanitafoto bersama dengan ketua lama dan baru. Bambang Wicaksono, Surabaya

SEMARANG. Kantor Wilayah X DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada 22 – 31 Mei 2007 menyelenggarakancukai tentang Perijinan Hasil Tembakau dan Kebijakan Cukai, yang berlangsung diberbagai daerah meliputi KPBC Tipe B Pekalongan(22/5), KPBC Tipe B Tegal (23/5), KPBC Tipe A4 Cilacap (24/5), KPBC Tipe A4 Yogyakarta (26/5), KPBC Tipe A3 Surakarta (29/5),KPBC Tipe A2 Kudus (30/5) dan KPBC Tipe A1 Tanjung Emas (31/5). Dalam sosialisasi tersebut hadir sebagai pembicara KabidKepabeanan dan Cukai Kanwil X DJBC Jawa Tengah dan DIY, Iwan Riswanto, Kepala Seksi Tempat Penimbunan IV KPBC Tipe A2Tangerang Moch Ma’mun dan Kepala Seksi Keberatan Banding II Kanwil DJBC Sumatera Utara, Kunawi. Tampak pada gambar kiri,dalam sosialisasi yang diadakan di KPBC Tipe A4 Cilacap, Kepala Kanwil Z. A. Likumahwa hadir sebagai narasumber dan gambarkanan, suasana sosialisasi yang diadakan di Yogyakarta. Kiriman Kanwil X DJBC Jawa Tengah dan DIY

SEMARANG. Pada 10 Mei 2007 dilaksanakan Pelantikan Pejabat Eselon IV dan Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipildilingkungan Kanwil X DJBC Jawa Tengah dan DIY. Pelantikan dilaksanakan diaula Kanwil yang dipimpin langsung oleh Z. A.Likumahwa sebagai Inspektur Upacara. Tampak pada gambar kiri, pegawai yang dilantik dan diambil sumpahnya dan gambar kanan,dilakukan foto bersama usai pelantikan. Kanwil X DJBC Jawa Tengah dan DIY

FOTO : BAMBANG WICAKSONO

FOTO : KIRIMAN

FOTO : KIRIMAN

SEPUTAR BEACUKAI



PALEMBANG. Bertempat di lapangan olah raga Kanwil V Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) diselenggarakan acara peresmiansarana olahraga di Kanwil V Sumbagsel (Palembang) pada tanggal 8 Juni 2007, yang dihadiri para pejabat eselon III dan IV sertapara pegawai dilingkungan Kanwil V dan KPBC Tipe A3 Palembang. Peresmian dilakukan dengan acara pemotongan tumpeng dan pengguntingan pita oleh Kepala Bagian Umum (KBU) Achjar serta ditutup dengan pertandingan Futsal antara para pejabat danpegawai. Lapangan olah raga multifungsi ini dapat digunakan sebagai lapangan futsal, bulutangkis serta bola voli. Kiriman ToupikKurohman, Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan

JAKARTA. Bertempat diPulau Sangyang, Anyer,beberapa pegawai beacukai Kantor Pusat danSoekarno Hatta yangtergabung dalam CustomsDiving Club, menempuhujian selam untukmendapatkan sertifikat starone. Dalam ujian yangdilaksanakan pada 17 Juli2007 tersebut, para pesertamenyelam sebanyak duakali dan harus mampumempraktekkan teori danpelatihan yang sebelumnyadilakukan di kolam renangSenayan, Jakarta. Tampakdalam gambar, parapegawai bea cukai berposebersama sebelummelakukan penyelaman.

FOTO : KIRIMAN

WBC/IFA



esepakatan tersebut dibuat dalam pertemuan yangberlangsung pada 17 Januari 2007, yang ditindak-lanjuti dengan ditetapkannya keputusan bersamaantara Sekretaris DJBC dan Kepala Pusdiklat Beadan Cukai dengan Nomor : 03/BC.1/2007 dan

Nomor : 036/PP.5/2007 pada 31 Januari 2007 tentang Pem-bentukan Tim Pengkaji Pola Pendidikan dan PelatihanPegawai DJBC yang diketuai oleh Kapusdiklat dan SekretarisDJBC. Tim tersebut mulai bekerja pada 26 Februari 2007dengan 11 prioritas tugas pengkajian. (lihat box)

Setelah adanya kesepakatan tersebut, DJBC bersamadengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)tetap melakukan koordinasi dalam rangka pengembanganSumber Daya Manusia (SDM) DJBC, salah satunya melaluipertemuan yang diselenggarakan di Kantor Pusat DJBC (KP-DJBC) pada 15 Juni 2007, yang dihadiri oleh Dirjen Bea danCukai beserta beberapa pejabat KP-DJBC, Kepala BPPK,Kapusdiklat Bea dan Cukai, Direktur Sekolah AkuntansiNegara (STAN) dan pihak lain dibawah BPPK yang terkaitdengan masalah SDM (lihat WBC 392)

Menurut Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai Endang Tata,dalam kesepakatan yang dibuat pada pertemuan 17 Januari2007 lalu, Dirjen Bea Cukai Anwar Suprijadi menyatakan,pihaknya sebagai user bersedia untuk membantu PusdiklatBea dan Cukai apabila dalam penyelenggaraan diklat meng-

hadapi suatu kendala yang diakibatkan oleh keterbatasan da-ri BPPK. Dirjen mencontohkan keberadaan tiga tenagapengkaji DJBC yang bisa membantu Pusdiklat Bea dan Cukaidalam berbagai hal, salah satunya adalah dalam bidang peng-ajaran. Selain itu, Dirjen Bea dan Cukai juga menyarankanuntuk membentuk tim kecil yang segera melakukan pertemu-an untuk mengkaji pola diklat.

Ketika ditanya mengenai rancangan Pusdiklat Bea danCukai agar suatu diklat dapat mencapai suatu keberhasilan,Tata mengatakan, ada beberapa hal seperti, harusdisiapkannya program diklat yang sesuai dengan kebutuhanuser dalam hal ini DJBC, dan adanya koordinasi yang intensifantara DJBC dengan Pusdiklat Bea dan Cukai dalammerencanakan dan menyelenggarakan diklat dan rekrutmensiswa yang harus benar.

Hal lainnya adalah, perkuliahan atau proses pembelajar-an yang harus benar, penempatan yang benar setelahmenyelesaikan diklat, adanya evaluasi pasca diklat, adanyafeed back dari DJBC sehubungan dengan penggunaan lulus-an diklat dan tersedianya sarana dan anggaran yang cukup.

DIKLAT YANG EFEKTIFEndang Tata mengatakan, maksud dari kesepakatan

bersama tersebut adalah untuk mengatur kedudukan danhubungan kerja antara DJBC dengan BPPK dalammenyelenggarakan diklat bagi pegawai DJBC. Sedangkantujuannya adalah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergiantara DJBC dan BPPK dalam menyelenggarakan diklat bagipegawai DJBC yang efektif dan efisien.

Ada beberapa ruang lingkup dari kesepakatan tersebut

DJBC dan Pusdiklat BCBentuk Tim Pengkaji Pola Pendidikan

dan Pelatihan PegawaiPusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Bea dan Cukaidan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukankesepakatan tentang Pembentukkan Tim Pengkaji PolaPendidikan dan Pelatihan Pegawai DJBC.

K

PUSDIKLATDOK. WBC


Prioritas Tugas Pengkajian olehTim Pengkaji Pola Pendidikan

1. Pengkajian pola koordinasi antara BPPK danDJBC

2. Pengkajian Standar kompetensi jabatan3. Pengkajian jenis-jenis diklat;

l Teknisl Fungsionall Penyegaranl Kerjasama dengan pihak ketigal Current issue

4. Pengkajian kurikulum diklat5. Pengkajian modul diklat6. Pengkajian rencana dan program diklat7. Pengkajian kebutuhan tenaga pengajar8. Pengkajian penyelenggaraan diklat9. Pengkajian evaluasi dan pengembangan diklat10. Pengkajian sarana dan prasarana diklat11. pengkajian anggaran penyelenggaraan diklat

* sumber; wawancara dengan Endag Tata,Kapusdiklat Bea dan Cukai.

yang harus dijalankanseperti, peningkatan ko-ordinasi dan sinergisitasantara DJBC dan BPPKdalam bentuk pertemu-an secara berkala anta-ra Sekretaris DJBC de-ngan Kapusdiklat Beadan Cukai, tukar menu-kar informasi yang ber-kaitan dengan standarkompetensi jabatan pe-gawai, perencanaan ke-pegawaian, pola pembi-naan dan pengembang-an pegawai serta pe-manfaatan lulusan diklat.

Ruang lingkup lain-nya adalah perencana-an, pelaksanaan danevaluasi diklat yang me-liputi pemebentukkandan atau penentuan po-la dan jenis diklat,penyusunan kurikulum

sesuai dengan standar kompetensi jabatan,penyusunan mo-dul diklat dan pembahasan current issue sebagai bahan ajarpada peserta diklat. Ruang lingkup lainnya adalah fasilitasidan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belahpihak dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan kesepa-katan bersama.

PERAN PUSDIKLAT DAN DJBCEndang Tata lebih lanjut mengatakan, Pusdiklat Bea dan

Cukai berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan olehKepala BPPK, secara bersama-sama dengan DJBC sesuaidengan keputusan bersama tadi, melakukan berbagaipengkajian seperti, pengkajian jenis-jenis diklat, pengkajiankurikulum diklat,pengkajian modul diklat, pengkajian rencanadan program diklat,pengkajian kebutuhan tenaga pegajar,pengkajian penyelenggaraan diklat, pengkajian evaluasi danpengembangan diklat, pengkajian sarana dan prasarana dik-lat dan pengkajian anggaran penye-lenggaran diklat.

Sedangkan DJBC lanjut Tata ber-peran untuk melakukan standar penyu-sunan standar kompetensi jabatanpegawai,perencanaan kepegawaian,penyusunan pola pembinaan dan pe-ngembangan pegawai dan pemanfa-atan lulusan diklat.

Tentang implementasi dari kese-pakatan tersebut Tata kembali menje-laskan, Tim Pengkaji Pola Pendidikandan Pelatihan Pegawai DJBC telahmelakukan kajian sesuai dengannomor urut prioritas (lihat box) denganmengadakan pertemuan maupun ra-pat pengkajian yang dilakukan setiapdua kali dalam seminggu. Persiapanpun dilakukan oleh Pusdiklat Bea danCukai dalam bentuk penyusunan kuri-kulum dan modul yang disesuaikandengan hasil kajian.

Kurikulum lanjut Tata mengalamiperubahan karena disesuaikan dengankompetensi jabatan atau kebutuhanDJBC. “Perubahan kurikulum saat inimasih pada tahap pembahasan dalamtim dan belum final,”ujarnya .

Dengan adanya kesepakatanbersama ini, penyelenggaraan diklat

pegawai DJBC oleh Pusdiklat Bea dan Cukai menjadi lebihefektif dan efisien. Karena selama ini menurutnya, penyusun-an rencanan dan program diklat, kurikulum dan modul bisadibilang hanya dilakukan sendiri oleh Pusdiklat Bea danCukai. “Dengan adanya kajian bersama oleh penyelenggaradiklat dan pengguna lulusan diklat, diharapkan hasilnyamenjadi lebih berkualitas,”terangnya kembali.

Tata kembali menerangkan, dengan adanya kesepakatanbersama tersebut diharapkan, pegawai lulusan Pusdiklat Beadan Cukai memiliki kualifikasi yang diharapkan ataudiperlukan oleh DJBC. “Diharapkan setiap pegawai DJBCmenjalankan tugas pokok dan fungsi DJBC sesuai denganketentuan yang telah ditetapkan dan dapat mewujudkan visidan misi DJBC,”terang Tata mengenai harapannya denganadanya kesepakatan bersama tersebut.

ENDANG TATA. penyelenggaraan diklatpegawai DJBC oleh Pusdiklat Bea dan Cukaimenjadi lebih efektif dan efisien.

KESEPAKATAN BERSAMA. Menyamakan visi untuk menghasilkan diklat yang berkualitas dan efektif.

DOK. WBC

DOK. ATS

zap


ertempat di Auditorium Gedung B, Kantor Pusat Direk-torat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada 29 Juni 2007berlangsung sosialisasi Peraturan Menteri KeuanganNo. 70/ PMK 04/ 2007 tanggal 7 Juni 2007 tentang Ka-wasan Pabean (KB) dan Tempat Penimbunan Sementa-

ra (TPS). Acara ini dihadiri selain dihadiri para pegawai bea cukaijuga pengusaha KB dan TPS di wilayah Jabodetabek dan otoritaspelabuhan.

Beberapa hal penting dan ajakan kepada para pengusahadisampaikan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Anwar Suprijadimelalui sambutannya sekaligus membuka acara sosialisasitersebut. Ia menyatakan, latar belakang dikeluarkannya aturanyang baru mengenai kawasan pabean dan tempat penimbunansementara karena adanya tuntutan dari berbagai pihak khusus-nya dari dunia usaha kepada pemerintah dalam hal ini DirektoratJenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk memberikan pelayananyang prima dan pengawasan yang memadai. Untuk memenuhituntutan tersebut salah satunya adalah dengan telah keluarnyasatu produk dari Menteri Keuangan mengenai Peraturan MenteriKeuangan No. 70/PMK04/2007 tentang kawasan pabean dantempat penimbunan sementara.

Tujuan dikeluarkannya peraturan ini, lanjut Anwar adalahupaya yang utama dari DJBC untuk membenahi kelancaran arusbarang khususnya di pelabuhan dan bandar udara. Hal ini sangatdiperlukan karena dunia usaha kini semakin tidak kompetitif.

Untuk itu Anwar Suprijadi mengajak semua pihak khususnya diri-nya sendiri dan rekan-rekan di Bea Cukai untuk bisamengantisipasi tuntutan tersebut.

“Kami mengajak supaya kita (Bea Cukai.red) patuh padaperaturan. Ini sangat mendesak, di Tanjung Priok dalam hal iniPelindo II sudah mulai mencoba menata lini 1 pada restrict areadengan memanfaatkan shuttle bus,” ujar Anwar Suprijadi.

Untuk itu dan bersamaan pada 1 Juli diresmikan KPU (KantorPelayanan Utama) di Tanjung Priok, merupakan jawaban dansalah satu solusi mengatasi permasalahan di Tanjung Priok.

“Karena yang menjadi sasaran dari permasalahan selamaini ditujukan kepada Bea dan Cukai, akhirnya kami cobalakukan pembenahan dari diri kita sendiri yang sudah dimulaisejak 1 April. Dalam uji coba memang ada beberapa halyang dulu biasa salah dianggap sesuatu yang benarmisalnya penempatan kontainer ekspor dan kontainer lokal,itu dijadikan satu dianggap sesuatu yang biasa, tetapi sebe-narnya adalah salah,” imbuh Anwar Suprijadi.

“Kemudian kebiasaan kami biasanya barang tidak dibongkar,setelah ‘tengok’ kiri kanan lalu di-release, itu dianggap sesuatuyang biasa dan benar, padahal itu salah. Terus terang kami mela-kukan pembenahan, khususnya di Tanjung Priok, posisi semula1300 pegawai kami coba menjadi 842 pegawai, caranya kita ta-warkan pada 11.000 pegawai DJBC, yang melamar 4000, lulus1700, sisanya akan kami tempatkan pada KPU yang lainnya,kemudian teman-teman yang tidak lulus seleksi kita sudah ambiltraining dan ditempatkan pada posisi-posisi yang tepat. KarenaTanjung Priok adalah sesuatu yang strategik bagi kami hingga ka-mi pilih SDM Bea dan Cukai yang terbaik, supaya kami bisa men-jadi pelayan yang terbaik untuk ini,” tegas Anwar.

Dari Sosialisasi Aturan Baru

PenyelenggaraanKB dan TPS

MULAI 1 JULI 2007 dilakukan pembaruan mengenai penetapan KB dan TPS

Perlunya fasilitas Sarana dan PrasaranaKepelabuhanan dan Tempat Penimbunan untuk

mendukung tugas Bea dan Cukai.

B

KEPABEANAN


Di dalam proses pelayanan, ternyata tidakhanya tergantung pada institusi Bea dan Cukai,tetapi juga pada sistem yang ada di bandaramaupun pelabuhan laut yang melibatkan un-sur antara lain Pelindo, Terminal Operator,JICT, Koja, dan PPJK, sehingga DJBC harusmenata kembali tentang hal yang berkaitandengan masalah kepabeanan. Karena itu adabeberapa hal yang melatarbelakangi terbitnyaperaturan ini, lanjut Anwar Suprijadi yang me-nurutnya, latar belakang itu antara lain;1. Kawasan pabean dan tempat penimbunan

sementara memegang peranan yang sa-ngat penting dalam mendukung kelancaranarus barang dan jasa di pelabuhan lautmaupun bandar udara.

2. Pencanangan program pemerintah tentangpeningkatan penanaman modal investasi diIndonesia dan program peningkatan kelan-caran arus barang baik impor maupun eks-por.

3. UU No.10 tahun 1995 junc to UU N0.17tahun 2006 tentang kepabeanan meng-atur peran dan tanggung jawab kawasanpabean terutama tempat penimbunansementara dalam kaitannya dengan tatalaksana di bidangkepabeanan.

4. Makin tingginya dunia usaha untuk mendapatkanpelayanan yang cepat dan murah, aman dalam kegiatanimpor dan ekspor.

5. Perlunya dukungan fasilitas sarana dan prasarana kepelabuh-anan dan tempat penimbunan dalam mendukung tugas Beadan Cukai, seiring dengan program percepatan reformasikebijakan di bidang kepabeanan yang efektif dilaksanakan diTanjung Priok pada 1 Juli 2007.

Berangkat dari latar belakang tersebut serta pertimbanganyang matang, lanjut Anwar Suprijadi, maka dilakukan reformasi dilingkungan Bea dan Cukai, yang ditangani sendiri secara danamandiri oleh Bea dan Cukai. “Dalam hal ini kami tidakmenggunakan bantuan pinjaman asing, tidak menggunakanexpert, tetapi menggunakan tenaga-tenaga yang dimiliki DJBC.”

PMK NO. 70/ PMK 04/ 2007Ada beberapa hal mendasar yang diatur

dalam peraturan KB dan TPS. Mengenai tatacara penetapan sebagai KB dan TPS, statusdan batas-batas KB, tanggung jawab dankewajiban TPS, antara lain diharuskan pihakTPS untuk menyediakan tempat pemeriksaanbarang. Tempat pemeriksaan ini yang sangatdiperlukan para pemeriksa Bea Cukai. Dalambeberapa pengalaman tenaga pemeriksa BeaCukai yang didatangkan untuk memeriksa, di-tuntut untuk memeriksa secara benar, namunseringkali menghadapi kendala terutama padasaat hujan tidak punya tempat untukmelanjutkan pemeriksaan. “Untuk itu kamiminta secara bertahap TPS bisa menyiapkantempat yang terlindung dari hujan. Ini kamiperlukan supaya seandainya ada komplain daripemilik barang, akibat barangnya rusak karenakehujanan Bea Cukai tidak disalahkan.”

Untuk penyerahan jaminan, dibuat kon-sep penyerahan jaminan yang aman dan le-bih sederhana. Terus terang saja, TPS saatini tidak memiliki jaminan, lantas jika terjadikasus adanya kontainer hilang, yang diper-tanyakan adalah siapa yang bertanggungjawab ? Karena yang menjadi bagian akhirdari proses tersebut ada di pabean, otoma-tis Bea dan Cukai yang sering dipersalahkan.

“Karena itu kami minta mengenai jaminan,sebagai wujud komitmen untuk tanggung ja-wab. Karena kita membutuhkan teman-temanyang profesional. Disamping juga mengenaipenyelenggaraan diklat aplikasi dan pengolah-an data secara elektronik. Untuk itu nantinyaharapan kami ada TPS online. Makanya, silah-kan pengusaha TPS memilih provider yang di-kehendaki, kami tidak memonopoli tetapi yangpenting sistim aplikasinya comply dengankami di Bea Cukai,” ujarnya.

DJBC juga menghendaki adanya laporanyang proaktif dan akuntabel, karena itu dalamketentuan baru ini ada penegasan ketentuanmengenai penimbunan barang di TPS, pene-gasan tentang tanggung jawab TPS terhadapBea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Imporserta ketentuan KB yang lebih tegas.

“Termasuk penegasan dari Menkeu,bahwa di TPS harus dilengkapi dengan rompidan kita juga harus comply terhadap ini. Kalauotoritas pelabuhan menghendaki kita complykami juga harus comply . Ini yang perlu kitalakukan,” ujar Dirjen.

Sosialisasi yang diisi dengan penyampaianmateri yang oleh tim sosialisasi yang diketuai oleh Direktur TeknisKepabeanan, Teguh Indrayana, juga diisi dengan tanya jawabdari para peserta sosialisasi.

Teguh Indrayana menggarisbawahi apa yang telah diinfor-masikan Dirjen, bahwa mulai 1 Juli 2007 telah dilakukanpembaruan mengenai penetapan KB dan TPS yang selamaini masih banyak kerancuan dan ketidakpastian yang menye-babkan juga terhambatnya arus barangnya. Dan pada ke-sempatan tersebut sosialisasi tidak hanya memanggil stake-holder tetapi juga otoritas pelabuhan yang juga mendukungdiberlakukannya secara baik peraturan ini.

“Kami menyadari bahwa waktu yang sangat sempit antara so-sialisasi dengan pemberlakuan peraturan per 1 Juli 2007 meng-haruskan sosialisasi digabungkan antara petugas bea cukai de-ngan stakeholder. Diharapkan pegawai yang diundang bisa men-jadi trainer dari pada materi ini. Karena itu perwakilan pegawai da-ri seluruh Indonesia kita panggil,” tandas Teguh Indrayana.

ANWAR SUPRIJADI. Tujuan dikeluarkannyaperaturan ini adalah upaya yang utama dariDJBC untuk membenahi kelancaran arusbarang khususnya di pelabuhan dan bandarudara.

SUASANA SOSIALISASI Kawasan Berikat dan Tempat Penimbunan Sementara

DOK. WBC

DOK. WBC

ris


ewaktu bertugas di Kantor Pusat pada tahun2002 saya ditunjuk menjadi salah satu anggotaTim Reformasi Kepabeanan. Tim ini dibentuksebagai pelaksanaan rekomendasi IMF (Interna-tional Monetary Funds). Sebagaimana diketahui

setelah krisis ekonomi tahun 1998 Indonesia memintabantuan dari IMF dan sebagai konsekuensinya Indonesiaharus melakukan program-program penyembuhan sepertiyang disarankan oleh IMF.

Di bidang Bea Cukai, IMF juga memberikan saran-sa-ran dan rekomendasi. Rekomendasi yang telah disetujuioleh pimpinan Bea dan Cukai harus dilaksanakan danuntuk melaksanakan ini dibentuk Tim TindaklanjutRekomendasi IMF yang kemudian disebut sebagai TimReformasi Kepabeanan. Tiga bulan sekali orang-orangIMF datang ke Indonesia untuk bertemu dengan pimpinanBea Cukai berikut anggota Tim Reformasi untukmengevaluasi program yang sudah dibuat. Pertemuanevaluasi itu biasanya diisi dengan diskusi dan tanyajawab tentang kemajuan program yang sudah dibuat.

Dalam suatu pertemuan, salah seorang anggota IMFmengajukan pertanyaan kepada Tim kita, mengapa di BeaCukai Indonesia ada Subdirektorat Manajemen Risiko danada Subdirektorat Intelejen, bukankah kedua bidang itusama saja dan biasanya di negara lain dijadikan satu unitkerja. Karena tidak ada yang menjawab saya jawab sajasekenanya, kalau Subdit Manajemen Risiko itu menanganiinformasi-informasi yang bersifat strategis dankonsepsional sedangkan Subdit Intelejen menanganiinformasi yang bersifat operasional dan taktis. Orang IMFitu rupanya tidak puas dengan jawaban saya dan bertanyalebih lanjut bagaimana membagi informasi yang strategisdan yang operasional itu. Saya jawab kalau kita sudahmempunyai panduan dan ukuran-ukurannya untuk itu.Memang orang IMF tadi langsung diam tetapi dari rautmukanya nampak tidak puas dengan jawaban saya.

Dalam hati saya mengaku kalau jawaban saya itujawaban asal-asalan daripada tidak ada yang menjawab.Sejujurnya saya sependapat dengan orang IMF itu bahwamanajemen risiko dan intelejen itu hakekatnya sama sajadan harusnya berada dalam satu unit kerja saja. Setelahpertemuan itu bubar saya juga mengaku kepada rekan-

rekan anggota Tim kalau saya tadi menjawab sekenanyadan sebenarnya saya sependapat dengan orang IMF tadi.

Saya tidak tahu pasti riwayatnya mengapa ada SubditManajemen Risiko padahal sudah ada Subdit Intelejen.Kalau tidak salah Subdit Manajemen Risiko dibentuk se-jak tahun 2000. Mungkin Subdit Manajemen Risiko diben-tuk setelah adanya pelatihan Risk Management yangdiberikan oleh para penatar dari Bea Cukai Australia.

Saya ingat pada tahun 1997 ada pelatihan manajemenrisiko yang diberikan oleh pejabat Bea Cukai Australiakepada pejabat-pejabat Bea Cukai Indonesia. Pelatihan inisebagai bagian dari program WCO (World Customs Organi-zation) untuk mengenalkan Risk Management kepadanegara-negara anggota. Buku yang digunakan dalampelatihan itu adalah “Risk Management: A Customs Perspec-tive” karya Colin Vasarotti seorang pakar Bea Cukai Australia.

Menurut Vasarotti dalam bukunya tersebut riskmanagement sudah lebih dulu diterapkan di perusahaanasuransi, perbankan dan investasi portofolio. Khusus diBea Cukai, risk management digunakan untuk lawenforcement (penegakan hukum). Bidang-bidang tugasyang menggunakan risk management adalah : audit,control dan interdiction (anti-smuggling).

Audit adalah pemeriksaan pembukuan perusahaan,control yang dimaksud disini adalah patroli ataupengawasan laut dan perbatasan dan juga pengawasanterhadap pengangkutan barang ke kawasan berikat.Sedangkan yang dimaksud interdiction adalahpencegahan atau penangkapan atas barang-barang yangdisembunyikan (concealment).

Risk management mengarahkan penggunaan sumberda-ya dengan sebaik-baiknya agar memperoleh kemanfaatanyang maksimal. Manajer-manajer di Bea Cukai diharapkanbisa mengambil keputusan dimana dan kapan sumber daya(orang dan dana) harus ditempatkan dan digunakan untukmenjawab kebutuhan. Aplikasinya yang lebih teknis lagiadalah dalam rangka seleksi dan targeting. Menyeleksibarang impor yang harus diperiksa, menyeleksi penumpangatau kapal yang harus diperiksa dan menyeleksi perusahaan-perusahaan yang akan diaudit.

Seleksi dan penetapan sasaran (targeting) itu mautidak mau harus dilakukan di Bea Cukai karena Bea

RISK MANAGEMENTMENGARAHKANPENGGUNAAN

SUMBERDAYA DENGANSEBAIK-BAIKNYA AGAR

MEMPEROLEHKEMANFAATAN YANG

MAKSIMAL

“

”S

Oleh :Wirawan

Sahli

danIntelejen

ManajemenRisiko

OPINI


Cukai tidak mungkin mampu memeriksa seluruh barangimpor, penumpang atau kapal laut yang memasukiIndonesia karena jumlah pegawai dan anggaran yangtersedia sangat terbatas. Lagipula jika seluruh barangimpor diperiksa akan menimbulkan hambatan dipelabuhan dan menimbulkan biaya tinggi. Penyeleksiandan penetapan sasaran itu dapat dilakukan denganmanajemen risiko. Dengan manajemen risiko tugas BeaCukai dapat dijalankan dengan cara yang dapatdipertanggungjawabkan dan lebih akuntabel.

Kalau dikaji substansinya manajemen risiko memangsama saja dengan intelejen. Dalam intelejen kita harusmelakukan analisa risiko (risk analysis) dan sumber dayaharus diarahkan kepada importasi yang berisiko tinggikarena tidak mungkin semua barang impor, penumpang,kapal dan pesawat udara akan diperiksa. Demikian pulaperusahaan yang jumlahnya ribuan itu tidak mungkindiaudit seluruhnya. Akhirnya kembali lagi kepada seleksidan targeting. Karena jumlah tenaga dan sumber danaterbatas harus dilakukan seleksi untuk memilih manasasaran yang paling berisiko dan yang paling berisiko inidijadikan target pemeriksaan.

TIGA LAPIS Risk Management juga terdiri dari tiga lapis atau tiga

tingkat yaitu : Strategic Risk Management, Operational RiskManagement dan, Tactical Risk Management. Strategic RiskManagement menangani risiko yang bersifat umum misalnyakalau disini importir produsen dinilai berisiko rendahdibandingkan dengan importir umum. Operational RiskManagement menangani risiko yang lebih teknis misalnyamengatur tingkat pemeriksaan fisik apakah 10% atau 30%.Tactical Risk Management menangani risiko yang sangatteknis misalnya menentukan barang atau penumpang yangharus diperiksa dan keputusan ini harus diambil oleh petugasdi lapangan.

Dalam intelejen kita juga mengenal tiga lapis yaituIntelejen Strategis, Intelejen Operasional dan, IntelejenTaktis dengan ukuran pembeda yang sama, makin kebawah semakin teknis.

Siklus Manajemen Risiko adalah :Risk Identification------ Risk Analysis------ Risk Manage-

ment Solution------ Evaluation and Audit------ PerformanceMeasurement------ Review.

Siklus ini juga mirip dengan siklus intelejen yangdimulai dari pengumpulan data------ evaluasi data------pengolahan data (analisis)------ penyebaran data------tindakan (action)------ kaji ulang dan seterusnya.

Dalam manajemen risiko setelah proses analisis adaproses solusi manajemen risiko yang sebenarnya iniadalah tindakan yang harus diambil atau dilakukan dansesudah itu ada review atau kaji ulang. Dalam siklusintelejen setelah proses analisis pasti juga ada tindakanyang harus diambil dan sesudah itu pasti juga ada reviewatau kaji ulang dan hasilnya akan menjadi informasi baru.Prinsip dan cara kerjanya sama saja.

Memang harus diakui bahwa istilah intelejen itu terasamenakutkan dan tidak akrab dengan dunia usaha. Istilahmanajemen risiko terasa lebih bersahabat. Dahulu Bea Cukaihanya mengenal istilah intelejen saja sedangkan manajemenrisiko sudah lama digunakan di dunia asuransi danperbankan. Namun karena adanya perubahan paradigmadalam dunia pabean yang harus lebih mengutamakankemitraan dengan dunia usaha maka istilah manajemenrisiko lebih sering digunakan karena lebih bersahabat.

Dahulu intelejen digunakan oleh kalangan militeruntuk kepentingan pertahanan. Baru kemudian diadopsioleh kalangan pabean untuk keperluan seleksi dantargeting. Menyusul kemudian manajemen risiko jugadiadopsi oleh pabean untuk keperluan yang sama.

Sebenarnya intelejen bukan suatu kata yang menakutkanatau yang buruk artinya. Intelejen dapat berarti kecerdasan.

Kalau disebut Customs Intelligence Systems artinya sistemkomputerisasi data dan pemrosesannya yang secara cepatbisa dipakai mengambil keputusan apakah suatu importasiharus diperiksa atau suatu perusahaan harus diaudit atau su-atu kapal laut harus diperiksa. Karena sistem tadi bisa meng-ambil keputusan dengan cepat berarti cerdas atauintellegence. Tidak ada hubungannya dengan mata-mataatau spionase. Ini semata-mata adalah sistem komputerisasiyang digunakan untuk seleksi dan targeting.

Tahun 1996 dahulu pemerintah Jepang memberikanbantuan kepada Bea Cukai Indonesia untuk melakukan studidan perancangan komputerisasi pabean. Rancangan yangdibuat tersebut terdiri dari dua sistem yaitu Customs ServiceSystems dan Customs Intelligence Systems. Waktu itu tidakdisebut Customs Risk Management Systems. CustomsIntelegence Systems yang dirancang ini dapat digunakanuntuk kepentingan seleksi dan targeting dalam rangka audit,pemeriksaan kargo atau penumpang.

Manajemen Risiko adalah suatu cabang ilmupengetahuan yang baru sebagai bagian dari ilmu manajemenumum. Intelejen pada hakekatnya juga manajemen karenaada perencanaan, pembiayaan, penggerakan, pelaksanaan,pengawasan, evaluasi, kepemimpinan dan sebagainya.Menurut hemat saya, Manajemen Risiko di Bea Cukaisebenarnya merupakan pengembangan intelejen yang sudahlama ada dan dipraktekkan di kalangan pabean.

Saya berani mengatakan demikian karena kerangkakerjanya sama dan tujuan akhirnya juga sama yaitu seleksidan targeting. Bahan baku yang diolah juga sama yaitu dataatau informasi. Informasi ini diolah untuk mengambilkeputusan. Kalau kita bicara intelejen atau risk managementdi kalangan pabean ini berarti data dan informasi yang diolahdan disediakan untuk pengambilan keputusan baik strategis,operasional maupun taktis.

Intelejen dan risk manajement juga sama penggunaannyayaitu di bidang penegakan hukum (law enforcement) karenaitu jika ada pelatihan di bidang intelejen atau risk manage-ment umumnya yang dilatih adalah orang-orang yangbertugas di unit P2 (Penindakan dan Penyidikan).Sebelumnya di kalangan pabean internasional sudah dikenaladanya risk analysis dan risk assessment, tetapi dalamperkembangannya risk assessment ini dikembangkan lebihluas menjadi risk management seperti sekarang ini.

Dalam bidang lain juga terjadi pengembangan danpencabangan misalnya dalam akuntansi (accounting) adaakuntansi biaya. Dalam manajemen ada Management ByObjectives (MBO), Planning Programing BudgetingSystems (PPBS) dan sebagainya. Masalahnya apakahcabang-cabang ilmu pengetahuan tadi perlu dibuat wadahtersendiri dalam organisasi kita. Apakah kita perlumembentuk Subdirektorat Akuntansi meskipun akuntansisebagai disiplin ilmu itu sudah diterapkan di BagianKeuangan dan Bagian Perlengkapan misalnya.

Demikian juga, apakah kita perlu membentuk Subdi-rektorat Manajemen Resiko kalau sebenarnya substansi-nya sudah ditangani oleh Subdirektorat Intelejen. Mung-kin dibentuknya Subdirektorat Manajemen Resiko olehpimpinan Bea Cukai waktu itu adalah sebagai responsatas pelatihan yang diberikan oleh pejabat Bea CukaiAustralia, namun dalam pemikiran saya mereka tentutidak merekomendasikan dibentuknya satu unit kerja barukalau sudah ada unit yang menangani bidang tersebut.

Manajemen Resiko adalah alat yang digunakan untukkeperluan penegakan hukum (enforcement) karena itu sudahselayaknya kalau yang mengkoordinasikan kegiatan ini ada-lah Direktorat P2 meskipun data dan informasi yang diguna-kan itu disimpan dan disiapkan oleh Direktorat InformasiKepabeanan. Dalam pelaksanaannya manajemen resiko iniakan dioperasikan oleh unit masing-masing yang memerlu-kannya misalnya menetapkan sasaran audit, pemeriksaanbarang, penumpang dan sarana pengangkut.

Penulis adalah pensiunan Bea dan Cukai

s s

s s

s

s

s

sss


ntuk menghindari adanya tuntutan aparatpenegak hukum berdasarkan pelanggaran pasal113B tersebut seorang pejabat PFPD, ataupejabat yang bertugas untuk menetapkan nilaipabean dan/atau tarif dan/atau menghitung bea

masuk dan bea keluar harus:1. Dalam menghitung atau menetapkan bea masuk atau

bea keluar harus sesuai dengan Undang-Undangnomor 17 tahun 2006 sebagai perubahan Undang-Undang nomor 10 tahun 1995, dan keputusannyatersebut tidak mengakibatkan belum terpenuhinyapungutan negara; atau

2. Dalam menghitung atau menetapkan bea masuk ataubea keluar meskipun tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 sebagai perubahanUndang-Undang nomor 10 tahun 1995, akan tetapikeputusannya tersebut harus tidak mengakibatkanbelum terpenuhinya pungutan negara; atau

3. apabila penetapan pejabat tersebut mengakibatkanbelum terpenuhinya pungutan negara, maka dalammenghitung atau menetapkan bea masuk atau beakeluar harus sesuai dengan Undang-Undang nomor17 tahun 2006 sebagai perubahan Undang-Undangnomor 10 tahun 1995 dan peraturan pelaksanaannya.

Berkenaan dengan butir 3, meskipun pejabat bea cu-kai dalam menghitung atau menetapkan bea masuk ataubea keluar telah sesuai dengan Undang-Undang nomor17 tahun 2006 yang merupakan perubahan Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 dan peraturan pelaksana-annya akan tetapi mengakibatkan belum terpenuhinyapungutan negara, maka meskipun terhadap pejabattersebut tidak dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal113B, akan tetapi yang bersangkutan dapat dijatuhihukuman jabatan PP30 Tahun 1980, apalagi apabila per-buatan tersebut dilakukan dengan sengaja.

Untuk menguji apakah perhitungan atau penetapanpejabat tersebut terbukti mengakibatkan belumterpenuhinya pungutan negara, tentu saja putusan peja-bat tersebut harus dimintakan suatu putusan yangputusannya merupakan suatu putusan yang telah mempu-nyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde).

Lalu kapan suatu putusan dalam menghitung ataumenetapkan bea masuk atau bea keluar tersebutdikatakan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap?

Pada tingkat pertama, putusan pejabat bea dan cukaidalam menghitung atau menetapkan bea masuk atau beakeluar tersebut dikatakan telah mempunyai kekuatanhukum yang tetap apabila suatu putusan pejabat bea dancukai tentang perhitungan bea masuk atau bea keluartelah disetujui oleh si pemberitahu. Keputusan PFPD difront line yang tidak diajukan keberatan oleh sipemberitahu merupakan suatu keputusan yang telahpunya keputusan hukum yang tetap. Demikian jugakeputusan atas keberatan ke Kantor Pusat yang tidakdilakukan banding ke Pengadilan Pajak, serta putusanPengadilan Pajak yang tidak dimintakan upaya hukumluar biasa dalam hal ini (d.h.i.) peninjauan kembali keMahkamah Agung (MA), atau putusan MA. Masing-masingputusan tersebut adalah merupakan suatu keputusanyang telah punya keputusan hukum yang tetap.

Keputusan PFPD di front line yang memenuhi unsurdelik berdasarkan pasal 113B, belum dapat dipakai untukmenguji/ membuktikan bahwa suatu penetapan pejabattelah terbukti mengakibatkan belum terpenuhinyapungutan negara, karena keputusan PFPD di front linemasih belum final (dapat diajukan keberatan), demikianjuga keputusan atas keberatan oleh Kantor Pusat,karena keputusan atas keberatan tersebut masih dapatdimintakan banding ke Pengadilan Pajak.

Sarana yang dapat dipakai sebagai alat uji/ alat buktibahwa suatu penetapan pejabat telah terbukti mengaki-batkan belum terpenuhinya pungutan negara adalahkeputusan pengadilan pajak yang tidak dimintakan upayahukum luar biasa d.h.i. peninjauan kembali atau PutusanMahkamah Agung, hal ini karena sudah menyangkut ma-salah pidana dimana dalam hukum pidana dianutkebenaran materiel (kebenaran hakiki), bukan kebenaranformil, oleh karenanya hanya alat uji yang telah punyakekuatan hukum yang tetaplah yang dapat dipakai untukmenguji apakah putusan pejabat bea cukai yang dituntuttelah melanggar pasal 113B tersebut telah terbukti meng-akibatkan belum terpenuhinya pungutan negara apa tidak.

Pasal 113B Undang-Undang nomor 10 tahun 1995

SanksiHukumTERHADAP PFPD YANG SALAH

DALAM MENGHITUNGBEA MASUK/ BEA KELUAR

(Tinjauan Yuridis Pasal 113B)(Bagian II - Tamat)

BANYAK PARAPFPD YANG

TAKUTMENGAMBIL

RISIKO UNTUKDIANGGAP

MELANGGARPASAL 113B...

“

”Oleh:

Sutardi

U

OPINI


sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang nomor 17tahun 2006 dikelompokkan/ dimasukkan ke dalam BABXVA Pembinaan Pegawai bukan dalam BAB XVKetentuan Pidana, pasal 113C mengamanatkan bahwaterhadap pelanggaran pasal 113B yang berindikasi tindakpidana kepabeanan yang menyangkut pegawai DirektoratJenderal Bea dan Cukai, Menteri dapat menugasi unitpemeriksa internal di lingkungan Departemen Keuangan(Inspektorat Jenderal), sehingga apabila pemeriksaanoleh Inspektur Jenderal dinyatakan merupakan suatutindak pidana kepabeanan, maka sebagai konsekuensiyuridisnya, penyelesaian atas pelanggaran pasal tersebutsecara otomatis melalui proses penyidikan sebagaimanadiatur dalam pasal 112 ayat (1) yang menyatakan bahwapenyidikannya dilakukan oleh Penyidik Pegawai NegeriSipil (PPNS) Bea dan Cukai.

Sedangkan Pasal 113C secara lengkap berbunyisebagai berikut:(1) Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana kepabeanan

yang menyangkut pegawai Direktorat Jenderal Beadan Cukai, Menteri dapat menugasi unit pemeriksainternal di lingkungan Departemen Keu-angan untuk melakukan pemeriksaanpegawai guna menemukan bukti permu-laan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur lebih lanjut dengan pera-turan menteri.

Sebagaimana telah dijelaskan dimukabahwa yang dimaksud dengan pemeriksainternal di lingkungan DepartemenKeuangan adalah Inspektorat JenderalDepartemen Keuangan, faktanya bahwaInspektorat Jenderal DepartemenKeuangan tidak mempunyai PPNS. Yangdipunyai oleh Inspektorat JenderalDepartemen Keuangan adalah InspektoratBidang Investigasi yang tugasnya melaku-kan investigasi terhadap pelanggaran yangdilakukan oleh pejabat di lingkungan unitEselon I Departemen Keuangan di bidangHukum Administrasi Negara, bukan mela-kukan penyidikan yang merupakan prosespenyelesaian dibidang hukum pidana. Akan tetapi setidak-nya ada room untuk Inspektorat Jenderal untuk melakukanpemeriksaan sebelum dilakukan proses pidana sesuai ke-tentuan yang berlaku.

Mengingat pelanggaran pasal 113B, apabila ada indi-kasi tindak pidana, adalah merupakan Tindak Pidana Ke-pabeanan yang terkait dengan Hukum Pidana dan telahmempunyai hukum acara sendiri yaitu Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, makapelaksanaan penyidikannya, sebagaimana telah kamijelaskan dimuka, mau tidak mau harus dilakukan olehPPNS Bea Cukai, akan tetapi sesuai bunyi pasal 113Ctersebut diatas, sebelum dilakukan penyidikan, atas kasustersebut Menteri dapat memerintahkan agar kasusnyadiperiksa terlebih dahulu oleh Inspektorat JenderalDepartemen Keuangan yang dalam hal ini dilakukan olehInspektorat Bidang Investigasi yang prosespemeriksaannya merupakan kegiatan pra-penyidikan. Halini dipertegas dalam frasa terakhir pasal 113C ayat (1)yang berbunyi .... guna menemukan bukti permulaan,yang merupakan starting point untuk dilakukannya suatupenyidikan.

Secara implisit, pasal 113C mewajibkan kepada Direk-tur Jenderal Bea dan Cukai untuk melaporkan kepadaMenteri Keuangan apabila ada pelanggaran atas Undang-Undang Kepabeanan yang menyangkut pegawai Direk-torat Jenderal Bea dan Cukai, dan pelanggaran tersebutterdapat indikasi tindak pidana kepabeanan, sehingga se-

belum dilakukan penyidikan atas pelanggaran pasal 113Btersebut, apabila ada indikasi tindak pidana kepabeanan,maka Direktur Jenderal Bea dan Cukai harus melaporkankepada Menteri Keuangan, kemudian hal ini tergantungkepada Menteri Keuangan apakah memerintahkankepada Inspektur Jenderal untuk melakukan investigasipra penyidikan, atau langsung memerintahkan kepadaDirjen agar dilakukan penyidikan oleh PPNS Bea Cukai.

Berkenaan dengan hal tersebut sebaiknya diaturdalam Peraturan Menteri Keuangan karena memang su-dah dimandatkan oleh Undang-Undang kepada Menteriuntuk mengaturnya (lihat ayat (2) Pasal 113C UU No.17/2006), dan untuk membuat peraturan Menteri sebagaiperaturan pelaksanaan ayat (2) Pasal 113C tersebuthendaknya ada pejabat Inspektorat Jenderal yangmenangani masalah bea cukai diikutkan sebagai anggotatim dalam menyususn draft Peraturan Menteri tersebut.

Apabila di dalam unit organisasi Inspektorat JenderalDepartemen Keuangan dibentuk unit PPNS, maka penyi-dikan dapat juga dilakukan dari awal berupa pemeriksa-an pendahuluan, dibuatkan pemberitahuan dimulainya

penyidikan sampai pemberkasan sebelumdiserahkan kepada penuntut umum olehInspektorat Jenderal. Akan tetapi hal ini ti-dak secara eksplisit diamanatkan olehUndang-Undang yaitu dalam pasal 113C,selain daripada itu dalam pasal 112 ayat (1)dinyatakan secara eksplisit bahwa penyidik-an terhadap tindak pidana kepabeanandilakukan oleh Penyidik Pegawai NegeriSipil (PPNS) Bea dan Cukai. Oleh karenaitu penulis setuju apabila penyidikan tetapdilakukan oleh PPNS Bea Cukai yang seca-ra teknis maupun substansil telah mengua-sai masalah kepabeanan.

SYNDROMA EKSISTENSI PASAL 113B ?Pesan moral dari pasal 113B ini adalah

agar tidak ada penyimpangan (KKN) yangdilakukan oleh pejabat bea cukai terutamayang bertugas untuk menetapkan tarif dannilai pabean (dalam menghitung ataumenetapkan bea masuk atau bea keluar),sehingga Undang-Undang mewajibkan

mereka untuk bekerja sesuai dengan ketentuan dalamUndang- Undang Kepabeanan dan peraturan-peraturanpelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah, PeraturanMenteri Keuangan, maupun Peraturan Direktur JenderalBea dan Cukai, serta putusannya tidak mengakibatkanbelum terpenuhinya pungutan negara. Penciptaan pasaltersebut seperti apa yang dimaksudkan oleh RoscoePound bahwa hukum merupakan alat pembaharuandalam tata kehidupan bermasyarakat, yang dalam hal iniyang menjadi sasaran utamanya adalah pihak fiskus,tepatnya perilaku/ sikap tindak fiskus.

Efek psikologis pasal tersebut pada kinerja pejabatbea cukai terutama yang bertugas untuk menetapkan tarifdan nilai pabean (PFPD) berimbas juga pada perfoman-ce-nya dan sedikit banyak mempengaruhi performance/citra bea cukai. Secara sadar banyak para PFPD yangtidak mau ambil risiko sehingga menghindari untuk mela-kukan penetapan nilai pabean dan klasifikasi HS yangmengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk danbea keluar, apalagi kebijakan Kantor Pusat dengan menge-luarkan profil harga yang seakan-akan merupakan hargamati yang harus dipedomani oleh para PFPD, sehinggadalam banyak hal suatu nilai pebean yang didasarkanpada transaction value yang benar dan yang berdasarkanUndang-Undang merupakan nilai pabean sebagai dasarperhitungan bea masuk sering dikalahkan dengan hargaberdasarkan profil yang payung yuridisnya hanyaPeraturan Menteri bahkan peraturan Direktur Jenderal.

PESAN MORAL DARIPASAL 113B INI

ADALAH AGAR TIDAKADA PENYIMPANGAN

(KKN) YANGDILAKUKAN OLEH

PEJABAT BEA CUKAITERUTAMA YANG

BERTUGAS UNTUKMENETAPKAN TARIFDAN NILAI PABEAN

“

”


Dalam beberapa kasus yang terpantau oleh penulis,bahwa banyak para PFPD yang takut mengambil risikountuk dianggap melanggar pasal 113B dengan tetapmenetapkan nilai pabean berdasarkan harga profile tanpadidasari adanya profesional judgement meskipun sipemberitahu sudah melampirkan bukti-bukti transactionvalue seperti telegraphic transfer (TT), dan barangnyapun bukan merupakan barang yang dijual bebas dipasaran atau yang dapat mendistorsi pasar, bahkanmerupakan peralatan pabrik yang sangat diperlukan bagikelangsungan proses produksi, dan telah beberapa kalidilakukan importasi, serta bukan merupakan Very HighRisk Importers (VHRI) sehingga akibatnya terjadi suatuin-efisiensi, dan sangat merugikan pemakai jasakepabeanan terutama dibidang industri.

Hal ini karena bagi PFPD penetapan Nilai Pabeanberdasarkan harga profile tidak mempunyai efekkepegawaian (civil effect), lebih mudah, lebih terukurserta dianggap taat kepada pimpinan (compliance) dalamhal ini Kantor Pusat, sedangkan penetapan nilai pabeanberdasarkan transaction value bahkan truly transactionvalue dianggap masih mengandung resiko kepegawaian,bahkan apabila ada komplain dari pemakai jasa yangdirugikan dengan enteng mereka menjawab “bukanurusan gue”.

Bagi PFPD yang bertugas dengan prinsip, yangpenting “safety for myself,” tersebut memang putusannyatidak merugikan keuangan negara akan tetapihal tersebut dapat menurunkan citra/perfoman-ce bea cukai sehingga ada kesan berurusandengan bea cukai selalu dihadapkan padatime consuming dan high cost. Pejabat yangdemikian seharusnya tidak dapat ditempatkandi front line seperti PFPD, karena menurunkancitra institusi sebenarnya hampir samadengan merugikan keuangan negara. Seba-gaimana pernah diucapkan Permana Agungsemasa menjabat Direktur Jenderal Bea danCukai, bahwa “untuk membangun citra beacukai diperlukan kerjasama oleh banyak orangdan dilakukan dalam kurun waktu yang lama(perlu dilakukan oleh seluruh pegawai), akantetapi untuk merusak citra bea cukai hanya perlu waktusingkat dan tidak perlu dilakukan oleh orang banyak,bahkan cukup satu orang oknum pejabat bea cukai saja”.

Apabila melihat beberapa kesepakatan institusi kepa-beanan internasional maupun dalam praktek kepabeananinternasional (Best Customs Practices) bahwa sebagaiinstitusi bea cukai yang modern hendaknya pabean tidakmenjadi faktor penghambat (barrier) terhadap pergerakanpenumpang internasional maupun nasional juga terhadaptransaksi perdagangan (Modern Customs Administrationinvolves minimal intervention by officials in travel move-ments and trade transaction), dan ini telah tercermindalam pembentukan Kantor Pelayanan Utama (KPU) olehDirektorat Jenderal Bea dan Cukai yang untuk tahappertama baru dilaksanakan di Tanjung Priok dan Batam(lihat Laporan Utama WBC bulan Mei 2007). Dengan misipeningkatan pelayanan dan efektifitas pengawasan, olehkarenanya pada KPU harus ada suatu standar pelayan-an yang baku sehingga untuk kasus yang sama harus ditreatment sama meskipun dilakukan oleh pejabat yangberbeda, selain daripada itu secara periodik perludievaluasi ada beberapa kasus penerapan profil hargayang mengesampingkan “truly transaction value”,sehingga kesan high cost dan time consuming setiapberurusan dengan bea cukai tersebut dapat dihilangkan.

Oleh karena itu apabila fenomena yang kamikemukakan diatas dibiarkan terus menerus, yaitu dalambeberapa kasus penetapan tarif dan/atau nilai pabeandilakukan secara yang penting safety for myself bagipejabat yang bersangkutan, dengan mengabaikan keten-

tuan undang-undang, dengan tujuan agar pejabat terse-but dianggap sekali lagi dianggap ketat/ “bersih”sebagaimana yang sempat penulis amati, tanpa menghi-raukan kepentingan industri dan perdagangan yang legal(legitimate trade), maka hal tersebut berarti pejabattersebut dapat dianggap egois, yaitu mementingkan dirisendiri akan tetapi merugikan orang lain bahkan merusakcitra bea cukai, karena pejabat tersebut menyampingkanprinsip hukum yang tertuang dalam adagium “LexSuperiori Derogat Lex Inferiori” yang dalam kontekstulisan ini bahwa instruksi Direktur Jenderal oleh pejabattersebut dipakai untuk menyampingkan ketentuan yangdiatur Undang-Undang, yang ujung-ujungnya adalahberefek negatif pada kualitas pelayanan.

Untuk menghilangkan hal-hal tersebut yang tentunyasecara akumulatif akan menciptakan citra buruk bagiDepartemen Keuangan pada umumnya, khususnyainstansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebaiknyadiberikan dorongan kepada market forces yangmendapatkan perlakuan yang tidak proporsional dan/atauirasional dari oknum aparat Bea Cukai terutama yangberada di front line tersebut baik PFPD, Kasi Pabean,PFPB, maupun Petugas Pelaksana lainnya atau petugasP2 yang mengada-ada, untuk segera melaporkan haltersebut secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea danCukai dengan tembusan kepada Inspektur JenderalDepartemen Keuangan yang merupakan pengawas

Internal Departemen Keuangan.Inspektorat Jenderal pasti akan merespon

demi terciptanya tata kelola pemerintahanyang baik, bersih dan transparans (goodgovernance), yang penting laporan jelasdengan menyebutkan nama pejabat, tempatdan waktu terjadinya perlakuan tidakproporsional/irasional tersebut, kemudiannama dan alamat pelapor juga harus jelas,yang penting jangan merupakan suatu fitnah,penulis yakin Dirjen Bea dan Cukai pun jugaakan merespon demi perbaikan citraDirektorat Jenderal Bea dan Cukai.

Jangan sampai KPU yang merupakansingkatan dari Kantor Pelayanan Utama, yang

diharapkan merupakan masterpiece produk DirektoratJenderal Bea dan Cukai dibidang pelayanan yangsemboyannya adalah pelayanan prima dan efektifitaspengawasan, kemudian berubah menjadi KantorPengawasan Utama yang mengakibatkan pelayananmenjadi amburadul, dikarenakan semua pejabat di frontline memposisikan dirinya sebagai yang penting safety formyself players, penuh hati-hati dan rasa takut, acuh danmasa bodoh tanpa memperhatikan kepentingan marketforces, serta perekonomian nasional yang belumsepenuhnya pulih.

Yang pada gilirannya apabila tidak ada perubahanyang signifikan terutama dibidang pelayanan di KPU,orang dapat saja mengatakan bahwa pembentukan KPUhanya membuang waktu tenaga pikiran danpenghamburan dana, karena toh tidak ada bedanyaantara KPU dengan Kantor Pelayanan (KPBC)sebelumnya, dan sayangnya prinsip “hati-hati” dan “rasatakut” berbuat salah tersebut ditunjukkan kepadamarket forces yang kurang dikenal meskipun most ofthem adalah legitimate traders, bukan kepada mahlukyang disebut “family” yang tentu saja ada udang dibalikbatu.

Kalau demikian halnya, apakah hal ini merupakan aki-bat dari adanya pasal 113B (merupakan syndroma pasal113B), atau inikah barangkali coreng-moreng atau carutmarut wajah sebagian birokrasi di Indonesia saat ini.

Silahkan pembaca melakukan evaluasi sendiri.Penulis adalah pengamat masalah bea cukai,

sekarang menjabat sebagai Inspektur Bidang VII pada Itjen Depkeu

PADA KPUHARUS ADA

SUATU STANDARPELAYANAN

YANG BAKU ...

“”

OPINI


ulisan pertama saya yang mengungkap sisi unikbola dan Bea Cukai (BC) berkaitan denganmomen Piala Dunia. Tulisan lanjutan kali ini akanbertepatan dengan momen Piala Asia 2007.Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala

Asia 2007 yang dimulai awal bulan Juli. Sebelumnyapenulis telah mengemukakan mengenai pemanfaatanwaktu dan manajemen SDM. Pada kesempatan kali ini,penulis yang mengumpulkan dari berbagai sumber akanmengupas bola dan BC dari sisi strategi, disiplin, dankompetensi.

A. STRATEGIDalam bahasa umum, strategi didefinisikan sebagai

sekumpulan langkah-langkah yang terencana untukmencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.Sedangkan dalam kaitannya dengan SDM, strategimerupakan rangkaian tindakan SDM yang digunakanuntuk mencapai sasaran (Gary Dessler). Jadi segalaaktifitas untuk mencapai suatu tujuan pasti menggunakanstrategi, termasuk permainan sepakbola.

Tentunya pembaca masih ingat, istilah ‘sepakbolagajah’ yang dipopulerkan oleh salah satu kesebelasanpapan atas di negara kita, dengan cara mengalah 12-0kepada lawan yang di atas kertas sangat mudahdikalahkan. Contoh lain, ketika salah seorang pemaintimnas Indonesia (yang notabene juga salah satu pemaindari klub papan atas tadi) melakukan gol ke gawangnyasendiri alias bunuh diri ( silahkan tebak sendiri namaklubnya). Apakah ini salah? Jawabannya adalah ‘salah’kalau tujuannya adalah untuk memenangkanpertandingan, tapi bisa berarti ‘tidak salah’ kalautujuannya adalah untuk memilih lawan di pertandinganberikutnya untuk memenangkan turnamen.

Strategi diperlukan karena sepakbola merupakanpermainan tim. Bila tim yang dihadapi cukup baik dan kitabermain tanpa strategi tentunya hasilnya pasti dapatditebak. Penulis jadi teringat tatkala menyusun strategibersama untuk memenangkan kejuaraan bola antardirektorat KP-DJBC (7 tahun penulis ikut ambil bagian,tapi belum pernah juara…).

Jose Maurinho pelatih Chelsea pernah berujar, ‘I hate to

speak about players individually. Players don’t win trophies,squad win tropies’. Pernyataan Jose Maurinho tersebutseperti juga apa yang diinginkan Pak Dirjen yang dimuatWBC edisi 391 Juni 2007. Beliau berharap agar pegawai BCdapat menyingkirkan kepentingan pribadi maupun kelompok.Beliau mengatakan, “Saya berharap teman-teman di BCberani menerapkan peraturan dan tidak kompromi meskipunkadangkala resiko jabatan menjadi taruhannya. Sebab,jabatan itu tidak tergantung pada manusia tetapi pada Tuhandan reputasi kita. Kalau mencari kecukupan, manusia manayang ada yang cukup. Untuk itu, apa yang kita perolah haruskita optimalkan dan syukuri“.

B. DISIPLINDalam bukunya Bussiness and the Beatiful Game karya

Theo Theobald & Cary Cooper, ada istilah ‘Impianlah yangmembuat Anda memulai. Sementara disiplin membuat Andamaju terus‘. Disiplin merupakan unsur penting dalam lingkupsepak bola maupun kerja. Disiplin apabila diterapkan padadiri kita sendiri akan menghasilkan hal yang bermanfaat.Dalam sepakbola kita kenal tendangan bebas nan indah alaDavid Beckham dan pemain Indonesia Bima Sakti. Merekaadalah orang-orang yang terlatih. Prinsip mereka tiada haritanpa melatih diri untuk membuat tendangan akurat.Semuanya tidak datang dengan secara instan dan otomatis.Semua adalah berkat kerja keras dan punya sikap menuntutdiri untuk menang.

Kita juga bisa mengambil contoh dalam buku serialFranklin karya Paulette dan Brenda Clark, “FranklinBermain Sepakbola“. Disana diceritakan bahwa Franklinsi kura-kura dan teman-temannya merasa sangat sedihkarena tidak pernah mencetak gol dan selalu kalah dalampertandingan. Pelatih dan ayah Franklin selalumemotivasi Franklin, Rabbit, Beaver dan Goose. Sebelumbertanding, mereka selalu berlatih dan berlatih bahkanketika hujan turun. Akhirnya, dalam pertandingan melawantim Bear, tim Franklin mampu mencetak gol untuk perta-ma kalinya, walaupun pada akhirnya tim Bear lah yangtetap memenangkan pertandingan dengan skor 2 – 1.

Belajar secara tekun dan berhati-hati dalam mengam-bil tindakan ‘action’ akan membuat seseorang pemulamenjadi mahir dalam bekerja. Modalnya adalah panduan

IMPIANLAHYANG MEMBUATANDA MEMULAI.

SEMENTARADISIPLIN

MEMBUATANDA MAJU

TERUS

“

”Oleh:Suko

WibowoBola danBea Cukai

SISI UNIK

T

KOLOM


dan adanya update knowledge, tukar menukar info yangjelas bagi pegawai, jangan sampai pengalaman penulisdahulu yang masuk pertama IKC (dulu PUSLATASI )bingung apa yang mau dipelajari? Apa yang mau dibaca?Semua pada “sibuk sendiri”? Ataukah penyusun sendiriyang memang bingung ..he he.. Sabar, pantang menyerahdan ambil hikmahnya (terima kasih atas semuanya). Halinilah yang membuat penyusun mengambil inisiatif untukmembuat sebuah catatan panduan buat para pemula.

C. KOMPETENSIKompetensi dapat digambarkan sebagai karakteristik

dasar, kepribadian yang paling dalam dan mempengaruhiperilaku seorang pekerja ketika ia menghadapi pekerjaan,dimana karakteristik dasar tersebut pada akhirnyaberpengaruh pada efektifitas kerja. Pendapat (Spencer)yang menyatakan bahwa faktor terpenting yang dapatmempengaruhi pencapain hasil kerja seseorang adalahfaktor kompetensi orang bersangkutan. Indikatorkompetensi dapat dibagi dalam tiga bagian besar yaitupengetahuan, keterampilan dan sikap individu.

Sebagai contoh, Andriy Shevcenko atau seringdipanggil Sheva juga berasal dari individu yang belajardari bawah. Dari Ukraina klub Dynamo Kiev bisabergabung ke tim AC Milan dan sekarang bermain diChelsea. Selain itu, penulis ketika memulai awal karir diBea Cukai (IKC) tidak memiliki pengetahuan mengenaiseluk beluk sistem komputer, aplikasi dan lain sebaginya.Seiring dengan perjalanan waktu, penulis bisa belajar danmengasah kompetensi di bidang komputer. Harapannya,kemampuan penulis dan teman-teman pegawai IT lainnyabisa dimanfaatkan untuk kemajuan BC.

Keahlian pegawai diharapkan tidak dipakai untukmengutak atik sistem dalam arti “ngakali“ sistem.Tentunya, pegawai IT yang “expert” di bidangnya begitudiharapkan bisa menjaga amanah yang diembankankepadanya, bukan malah menggunakan kunci passwordyang dimilikinya untuk mengakali sistem, bukan seperti“pagar makan tanaman” kayak lagunya Megi Z, mendingsedikit tahu tapi amanah. Kata seorang teman “Itujiwanya bukan IT “. Semoga tetap langgeng danistiqomah. Amin. Tentunya orang lebih pengen dikenalkebaikannya daripada perbuatan tidak baiknya.

Pembaca, sebagai anggota keluarga besar DirektoratJenderal Bea dan Cukai, penulis berpikir bahwa kitasemua punya hak dan kewajiban untuk mencermatistrategi yang dimainkan oleh ’kesebelasan’ DJBC yangsama-sama kita cintai ini. Banyak pertanyaan yang bisakita ajukan pada diri sendiri untuk mengukur kecermatankita dalam berpartisipasi mensukseskan kemenangankesebelasan DJBC dalam jangka panjang.

Apakah kita semua paham benar dengan strategi yangsedang diterapkan oleh manajer tim kita? Kalau belumapakah kita yang kurang aktif mencari tahu, kita tidak mautahu atau memang strategi itu belum pernah dijelaskan padakita? Apakah dalam pertandingan yang sedang kita hadapisaat ini kita harus menang besar, cukup bermain seri sajaatau justru harus mengalah? Lantas apakah kita dapatmenjadi bagian kesebelasan DJBC ini untuk memenangkanpertandingan demi pertandingan? Di stadion KPU? Diturnamen Kediri-Malang-Kudus? Di kompetisi Ngurah Rai,Balikpapan, Makasar? Apakah manajer kita telah memilihpemain yang benar-benar mempunyai kompetensi sesuaidengan posisinya masing-masing? Adakah ’YohannesKarubun’ yang dipaksa jadi bek? Atau justru ’Ponirin Meka’ngotot minta jadi striker?

Banyak, dan banyak lagi pertanyaan yang dapat kitatanyakan pada diri sendiri, dan karena pertanyaan itudiajukan pada diri sendiri maka penulis pikir kita jugapunya hak untuk menjawabnya sendiri. Mohon maaf dantetap semangat. Salam olah raga !

Penulis adalah pelaksana DIKC, Pengawas Pertandingan Pengda PSSI

Mulai edisi Juni 2007, Majalah Warta Bea Cukai

menyediakan halaman untuk mempublikasikan

Iklan Keluarga khusus bagi keluarga besar,

kerabat atau pensiunan pegawai DJBC di

seluruh Indonesia tentang :

u PERNIKAHANu KELAHIRAN ANAKu UCAPAN TERIMA KASIHu UCAPAN DUKA CITAu INFORMASI LAINNYA

Dengan memasang iklan keluarga di majalahWarta Bea Cukai ini, apapun informasi andatentang keluarga bisa sampai kepada kerabatanda, dengan harga yang cukup terjangkauseperta tabel berikut :

Keluarga

UKURAN HARGA

Halaman Cm Hitam/Putih Berwarna

1 21x28 2.000.000 3.000.000

1/2 14x21 1.000.000 1.500.000

1/4 10x14 500.000 750.000

1/8 7x10 300.000 500.000

Iklan

1 Halaman21 x 28

1/2 Halaman14 x 21

1/4Halaman10 x 14

1/8Halaman

7 x 10

Materi iklan disediakan dan diserahkan pemasang paling lambattanggal 15 untuk penerbitan bulan berikutnya ke alamat redaksidan pembayaran bisa ditransfer ke rekening Warta Bea Cukaisesuai pada kolom redaksi.

Informasi hubungi :Wirda, telp (021) 47865608, 47860504 fax (021) 4892353


InkadoKorda JabarPertahankan Gelar

Juara UmumPADA KEJURWIL III

WILAYAH BARATDengan persaingan yang sangat ketat dan

diramaikan dengan aksi protes kepada parawasit, akhirnya Indonesia Karete-Do

(Inkado) Koordinator Daerah (Korda) JawaBarat, berhasil mempertahankan gelar juaraumum untuk yang kedua kalinya, dengan

mengalahkan Korda Sumatera Barat denganselisih satu emas.

JUARA UMUM. Tim Korda Jawa Barat untuk yang kedua kalinya meraih gelarjuara umum, dengan meraih 11 emas, 11 perak, dan 21 perunggu.

KEJURNAS MENDAGRI. Di Kejurnas Mendagri, walaupun PB. Inkado hanyamenurunkan 19 atlet, namun bisa mengimbangi permainan lawan.

PERINGKAT ENAM. Walaupun hanya mengirimkan 17 atlet lapis kedua, namuntim Korda DKI Jaya berhasil meraih peringkat enam.

ntuk yang ketiga kalinya Inkado wilayah baratyang meliputi Sumatera dan Jawa, mengadakankejuaraan wilayah (kejurwil). Kejurwil ketiga kaliini yang bertemakan “Raih prestasi dengansemangat dan sportifitas, jadilah karateka sejati,”

berlangsung di gelanggang olahraga (GOR) SaburaiBandar Lampung pada 13 hingga 15 Juli 2007. Dengandiikuti 315 atau 12 Korda se-Sumatera dan Jawa,kejuaraan karate yang cukup bergengsi ini, dibuka olehGubernur Propinsi Lampung, yang diwakili oleh SekretarisPropinsi, M.S. Djoko Umar Said.

Sejak hari pertama pertandingan, para atlet karatekaberjuang dengan penuh persaingan karena masing-masing Korda ingin menunjukan kalau atletnya yangpaling terbaik dan berhak atas gelar juara umum. Korda

U

WBC/ATS

WBC/ATS WBC/ATS

PERISTIWA


ada awal da’wah Islam telah menghantarkanummatnya pada kebebasan dan kemerdekaanyang hakiki. Itulah sebabnya, kita dapat mudahmelihat keistimewaan masyarakat muslim yangmerdeka dan tampilnya kaum muslimin disetiap

perjuangan kemerdekaan. Kalaupun umat islammemasuki suatu wilayah, maka sesungguhnya tujuanutamanya bukanlah untuk menjajah atau megurangikemerdekaan masyarakat setempat, seperti yang biasadilakukan oleh bangsa-bangsa dan umat lain, yaknimenjajah.

Tidak ada dalam catatan sejarah di belajan duniamanapun bahwa islam datang untuk menjajah. Bahkankehadiran kaum muslimin itu justru untuk membebaskandan melepaskan masyarakat yang didatanginya darisegala bentuk belenggu dan perbudakan, sehinggamereka hanya terikat dengan garis-garis serta ketentuanAllah yang maha kuasa. Tidak lagi bergantung kepadasesama mahluk; Katakanlah: Dia-lah yang Maha Esa;Allah (semata) tempat kita bergantung(meminta).´(Q.S.112:1-2)

Lantas mengapa kemudian keadaannya justruberbalik? Setidak-tidaknya, pada periode abad ke tujuhbelas sampai pertengahan abad kedua puluh, hampirsemua dunia islam berada di bawah telapak kakipenjajahan yang kotor dan hina.

Tentu banyak faktor penyebabnya.di satu sisi, parapenjajah itu memiliki kemampuan fiskal untuk melakukandominasi, ditambah dengan sifat mereka yang rakus hartadan kekuasaan yang dipergunakan untuk memperkuatdominasi mereka, juga disertai dengan misi-misi tertentu,seperti menyebarkan agama yang akan mendukungupaya penjajahan yang mereka lakukan..

Perhatikanlah sejarah perjuangan kemerdekaannasional, umpamanya; sebagian besar gerak perlawananterhadap penjajah relative hanya timbul dari kalanganumat islam; dimotori oleh para tokoh pesantren, ulamadan kyai; sedangkan yang menjadi antek-antek imprelialisboleh dikata mereka yang bukan muslim.

Di sisi yang lain, dan ini tampaknya yang terpenting,

UmatIslamdan PerjuanganKemerdekaan

“Dan janganlah kalian merasa lemah (hina) danjanganlah (pula) kamu bersedih hati,

padahal kalianlah orang-orang yang palingtinggi (derajatnya), jika kalian adalah

orang-orang yang (benar-benar) beriman,”(Ali Imran (3) ayat : 139)

P

RENUNGAN ROHANI

Jawa Barat yang dipimpin oleh Agustinus DjokoPinandjojo, yang juga merupakan Kepala SeksiPenindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Beadan Cukai (KPBC) Tipe A2 Belawan, pada kejurwilkali ini menurunkan atlet-atlet terbaiknya gunamempertahankan gelar juara umum yang diraihnyapada kejurwil II di Pekanbaru dua tahun lalu.

“Pada kejurwil kali ini kami menurunkan 55 atletuntuk mengikuti 54 kelas pertandingan, persiapanyang kami lakukan cukup matang karena selaintraining center yang kami lakukan tiap minggu, pa-ra atlet juga digembleng dengan mengikutibeberapa kejuaraan sebelumnya,” ujar Agustinus.

Masih menurut Agustinus, dengan target juaraumum, para atlet sudah bermain dengan sangatmemuaskan dan ini terbukti dengan diraihnya kem-bali gelar juara umum ke dua untuk korda JawaBarat dengan meraih 11 emas, 11 perak dan 21 pe-runggu. Dengan hasil tersebut, korda Jawa Baratunggul satu emas atas korda Sumatera Barat yangkeluar sebagai runer up, dengan meraih 10 emas,5 perak, dan 8 perunggu.

Dari hasil tersebut, maka kejurwil yang diada-kan tiap dua tahun ini, pada 2009 mendatangKorda Jawa Barat akan menjadi tuan rumah dan,perjuangan untuk meraih kembali gelar juaraumum yang ketiga kalinya semakin lebar.

Sementara itu korda DKI Jaya yang dipimpinoleh Maman Anurachman, yang juga merupakanKepala Subdirektorat Intelijen, DirektoratPenindakan dan Penyidikan, Kantor Pusar Direkto-rat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan KetuaBidang Pembinaan PB. Inkado, pada kejurwil kaliini hanya menurunkan 17 atlet dan berada di posisienam, dengan meraih 4 emas, 6 perak dan 3perunggu.

“Secara keseluruhan dengan melihat meratanyahasil perolehan medali, pembinaan karatekaInkado boleh dikatakan sudah berhasil, baik hasilyang diperoleh DKI Jaya maupun Korda lainnya,menunjukkan masing-masing Korda telahmempersiapkan atletnya untuk menggantikan atletsenior, sehingga walaupun mereka ini adalah lapiskedua dari masing-masing Korda, tapi prestasimereka bisa menyamai lapis pertamanya,” jelasMaman Anurachman.

KEJURNAS PIALA MENDAGRISementara itu pada kejuaraan nasional

(kejurnas) piala Menteri Dalam Negeri (Mendagri)yang berlangsung di Palembang pada 6 hingga 8Juli, PB. Inkado berhasil meraih 1 emas, 2 perak,dan 4 perunggu. Dengan hasil tersebut, baikAgustinus maupun Maman Anurachmanmenyatakan, cukup bangga karena walaupun padakejurnas kali ini PB. Inkado hanya menurunkan 19atletnya, namun secara keseluruhan atlet-atletInkado banyak yang diminta untuk mewakili propin-si, sehingga secara keseluruhan dari kejurnastersebut perolehan medali hampir seluruhnya dire-but oleh atlet Inkado.

“Rencana kami kedepan adalah mempersiap-kan atlet-atlet Inkado untuk persiapan PON 2008 diKalimantan Timur, dan terus mencari bibit-bibitbaru untuk dipersiapkan menjadi atlet nasional, ka-rena sampai saat ini Inkado masih sebagai penyum-bang atlet nasional terbanyak, dengan 4 atlet dan 1pelatih, untuk persiapan Sea Games mendatang.Selain itu kami juga akan terus menambah jamterbang dari para atlet dengan mengikuti setiapevent baik yang diadakan Forki maupun oleh nasio-nal,” tandas Maman Anurachman. adi


yakni kaum muslimin berada dalam kondisi yang lemah;terutama kelemahan di bidang Aqidah yang kemudianmenimbulkan kelemahan-kelemahan lainnya; sepertimenyebarkan penyakit materialisme(Hubud-dunya) danketakutan dalam menghadapi resiko (Karahiyatul-maut).Akibatnya musuh dengan mudah dan leluasa menyerobotkebebasan dan potensi yang ada pada kita, kaummuslimin. Itulah penjajahan.

Disebutkan dalam sebuah riwayat yang maksudnya,Kamu akan diperebutkan oleh umat-umat (lain) sebagai-mana diperebutkannya makanan di meja. Seorang(sahabat) ada yang bertanya,”Apakah karena kami ketikaitu dalam keadaan sedikit (minoritas)?” Beliau punmenjawab,”Bahkan ketika itu kamu banyak (Mayoritas)tetapi kalian itu ibarat buih di air bah. Allah cabut rasatakut musuh-musuh kalian dari dada mereka, dan(sebaliknya) di dalam hatimu (justru) tertanam (Penyakit)Wahn.” Lantas ada seseorang yang bertanya,”YaRasulullah,apakah Wahn itu?” Beliau menjawab,”Cintadunia dan takut mati,”(HR. Abu Dawud dan Baihaqi)

Manakala materialisme yang menjadikan kebendaansebagai standar nilai, tumbuh dan berkembang di kalang-an umat, maka hilanglah idealisme. Dan ituadalah sebagian dari pertanda ke- jatuhansuatu umat dan ancamanpun akan mudahdiarahkan kepada mereka.

Hilangnya idealisme menjadikanumat tidak lagi memiliki Izzah (hargadiri), terutama dalam menghadapimusuh-musuhnya. Padahal kalau sajamuslimin sadar, niscaya mereka akanmudah memahami bahwasesuangguhnya kemuliaan dan hargadiri itu terletak pada keimanan yangbenar sebagaimana dimaksud dalayanayat yang telah dikutip di muka tulisanini (QS.3:139) juga sura An-Nisa 104;Yunus 65;Fathir 10 dan Al Munafiqun 8.karena Izzah dan semangat jihad-lah,tokoh-tokoh kaum muslimin dan paraulama memobilisasi, mengerahkanmassa umat islam, masyarakat muslimuntuk mengusir penjajah dan membe-baskan wilayah negeri ini daripenjajahan, sehingga kemudian umatdapat melaksanakan tugas ibadah ke-pada Allah dengan baik

DUKUNGAN DUNIA ISLAMGerak perjuangan mengusir penjajah

itu bukan hanya dilakukan oleh muslimindi dalam negeri, melainkan oleh umatislam di berbagai belahan dunia. Bahkantercatat dalam sejarah nasional, wilayah(kerajaan) Islam Aceh relatif tidak dapat ditaklukkan olehpenjajahan Belanda, karena dalam perjuangannya, umatislam disana mendapat bantuan material serta dukunganmiliter dari kekhalifahan Utsmaniyah, yang berpusat diTurki sekarang ini. Sehingga kemudian, wilayah inimemperoleh status yang khusus dalam pemerintahanIndonesia: Daerah Istimewa Aceh atau Nanggroe AcehDarussalam

Demikian juga,proklamasi kemerdekaan Indonesia se-gera diakui dan diterima muslimin sedunia seperti Mesir,Turki dan negara islam lainnya di wilayah Arab dan lain-lain. Sementara sekutu barat justru sangat menentangproklamasi kemerdekaan Indonesia. Buktinya merekaterus merongrong dan menggugat keberadaan IndonesiaIndonesia merdeka, yang harus dihadapi melalui berbagaiperundingan yang sengit dan berat.

Menyebut jasa-jasa para pahlawan muslim bukan ber-arti kita menghilangkan nilai keikhlasan perjuangan

mereka, bukan pula karena berambisi agar dihargai, teta-pi semua itu harus dipahami demi keadilan dan amanahsejarah yang harus disampaikan kepada umat islam, ter-utama kaum mudanya. Membicarakan sejarahperjuangan kemerdekaan Indonesia, tidak mungkin dile-paskan dari perjuangan kaum muslimin. Sebab, perjalan-an bangsa Indonesia merupakan perjalanan muslimin itujuga, yang merupakan penduduk mayoritas negeri ini.Sekaligus sebagai negeri dengan jumlah muslimin terbe-sar di dunia.

Kebanggan terhadap para mujahidin muslim itu sam-pai kini masih terus terjaga denga baik, dan tidak mung-kin dihapus begitu saja diberbagai kota, kita dapat de-ngan mudah menemukan Jalan Diponegoro, Imam Bonjol,Hasanuddin, Teuku Umar dan lain sebagainya. Begitujuga nama besar itu banyak dipergunakan sebagai namayayasan, bahkan juga perguruan tinggi.Setelah proklama-si pun, ketika Belanda mencoba menjajah kembali, kaummuslimin-lah yang tampil lagi di panggung perjuangan.Diantaranya adalah dibawah pimpinan Bung Tomo, Arek-arek Suroboyo menghalau penjajah itu dengan jihad yangnyata, mengorbankan harta dan nyawa di tengah teriakan

takbir yang membahana “Allahu Akbar”Berkat peran serta tokoh-tokoh islam

pula, kemerdekaan Indonesia diakui danditerima oleh dunia internasional. Bahkannegara-negara islam-lah yang pertamamengakui kemerdekaan Indonesia padamasa-masa awal yang sangat genting danrawan. Maka kalau kini peran umat islamakan dilecehkan, jelas itu merupakan ironiyang harus diluruskan kembali, jugadengan gerak perjuangan da’wah yangikhlas, untuk menegakkan agama Allah dimuka bumi ini hingga akhir nanti.

NI’MAT KEMERDEKAANKemerdekaan merupakan ni’mat Allah

dan rahmatNya yang wajib kita syukuri.Hal ini pun diakui pula secara nyata dantermaktub di dalam konstitusi, mukadimahUUD 1945

Bersyukur terhadap ni’mat Allah tentusaja bukan hanya sekedar pada ucapanlisan atau dengan acara-acara syukuranyang diadakan di mana-mana yang seba-hagiannya dalam bentuk yang sangat lo-gis.seperti, apa hubungan syukur denganbermain di Lumpur, umpamanya,atauanak dara dan ibu-ibu yang bermain se-pak bola dengan pakaian yang seadanyaditonton oleh khalayak yang bersorak-sorai seperti yang banyak dilakukandalam perayaan 17-an tetapi syukur dalam

pengertian yang sebenarnya, yang dinyatakan denganlisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan.Sebagaimana dikemukakan oleh Syeikh Ahmad MustafaAl Maraghi di dalam kitab tafsirnya, bahwa syukur ituadalah mendayagunakan segala pemberian dan karuniaAllah, yang sesuai dengan tuntunan dan kehendakNya.

Dengan cara demikian, Insya Allah akan terasalahberkah kemerdekaan ini, dan karunia Allah yang lain punbercucuran. Namun jika teryata kita melakukan hal-halyang sebaliknya, meskipun dipoles dan diatasnamakansyukur, maka bukan tidak mungkin jika Allah akanmengurangi ni’matnya itu, atau bahkan mencabutnya,sehingga apa yang ada pada kita berupa materi, hanyamenimbulkan ketidaktentraman. Na’udzubilahi mindzalik.Sebagaimana maksud firman Allah, “ Jika kamu bersyukurniscaya akan aku tambah (ni’mat lagi) kepadamu, namunjika kamu kufur (ni’mat) maka sesungguhnya adzabKusangat pedih,” (Qs. 14:7)

MENYEBUT JASA-JASAPARA PAHLAWAN

MUSLIM BUKAN BERARTIKITA MENGHILANGKAN

NILAI KEIKHLASANPERJUANGAN MEREKA,BUKAN PULA KARENA

BERAMBISI AGARDIHARGAI, TETAPISEMUA ITU HARUS

DIPAHAMI DEMIKEADILAN DAN AMANAHSEJARAH YANG HARUSDISAMPAIKAN KEPADA

UMAT ISLAM, TERUTAMAKAUM MUDANYA

“

”

As-Salaam


DIASUH OLEHPARA DOKTER

DI KLINIK KANTORPUSAT DJBC

Anda BertanyaDokter Menjawab







Mengatasi Bintik Kecoklatan

Bekas Jerawataya seorang gadis berusia 23 tahun, memiliki jeniskulit berminyak. Wajah saya mudah berjerawat.Ketika jerawat muncul saya obati dengan salep antijerawat. Setelah sembuh, jerawat menimbulkanbekas kecoklatan. Memang bekas kecoklatan itu

akan hilang sendiri, tetapi cukup lama. Menyiasati masalahini selalu memakai alas bedak sedikit tebal, hanya saja bedakyang saya pakai mudah luntur, terutama bila berkeringat dansaya harus memakai bedak kembali, cara ini tentumerepotkan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimanamenghilangkan flek coklat bekas jerawat supaya tidak timbullagi dan bagaimana mengurangikadar minyak pada kulit wajah ?

Jawab :Saya turut prihatin dengan ke-

adaan anda yang mudah berjera-wat yang dalam istilah kedokter-annya disebut acne (Akne). Akneadalah penyakit kulit yang terjadiakibat peradangan menahunfolikel pilosebasea yang ditandaidengan adanya komedo, popul,pastul, modus dan kista padatempatnya. Biasanya timbul padaumur 12 sampai 24 tahun.

Komedo, popul, pastul, modusadalah beberapa bentuk akne yanghilang sembuh tidak menghilangkanbekas flek di wajah, kista yang me-rupakan bentuk akne yang mening-galkan flek berupa parut yang dapatsembuh dengan perawatan secarateratur pada dokter.

Anda memiliki jenis kulit wajahberminyak sehingga harus dilaku-kan pencegahan dengan cara :

A. Menghindari peningkatanjumlah sebuma. Diet rendah lemak dan

kabohidrat. Hindari makankacang-kacangan sepertisomay, satai, ketoprak dangado-gado

b. Harus rutin melakukan perawatan kulit dengan perawatandasar dan melakukan facial di klinik perawatan. Sebaiknyatiap dua minggu sekali harus kontrol sampai keadaanminyak agak berkurang kemudian dilakukan teratursebulan sekali untuk regenerasi kulit dan untuk mencegahterjadinya keratinisasi kulit wajah, setiap 1 bulan sekali.Saat ini keratinisasi (terjadinya sel-sel mati yang diha-silkan kulit wajah setiap 1 bulan sekali) dapat dibersih-kan dengan teratur memakai Adapalene 0,2 gel untukjerawat dengan lesi beradang dan lesi tidak beradang.Saya anjurkan konsultasi segera ke dokter kulit untuk

pemakaian adapalene gel 0,2 ini. Sebagai obat yangbersifat retinoids (memperbaiki sel-sel kulit) karenapemakaiannya harus teratur sampai 1 bulan dan me-merlukan pemakaian secara maintenance setiap hari.Jika jerawat anda termasuk yang berat dan sangatberadang diberikan terapi kombinasi, yaitu :l Topical di wajah dengan retinoid seperti adapalene

gel 0,2l Sistemik (minum obat) dengan antibiotika.

B. Menghindari factor pemicua. Melakukan gaya hidup sehatb. Penggunaan kosmetika

sesuai jenis kulit.Sebaiknya memakai satu serikosmetik seperti pelembab,foundation dan bedak harustabur dalam 1 seri/ 1 merek,karena tiap-tiap bagianseperti pelembab, foundation,bedak tabur tersebut telahdiatur komponen-komponenuntuk wajah dengan jeniskulit tertentu. Sebaiknya cariproduk yang tidak komedoge-nik. Setiap pagi dan malamharus memakai sunblok yangdiatas 20 SPF. Sebaiknya 25atau 30 SPF yang oil free be-rupa lotion. Pemakaiansunblock untuk malam hanyauntuk menghindari lampu-lampu berhalogen yang ter-nyata memberikan efekseperti cahaya matahari padakulit wajah di siang hari.Sunblock pada pagi hari dipa-kai sesudah pelembab, barudiberikan sunblock, founda-tion dan bedak tabur.

c. Menjauhi minuman keras, al-kohol, merokok dan lain-lain.

d. Menghindari polusi debu,pemencetan jerawat . Untukpemencetan jerawat ini pen-

ting sekali dihindari karena infeksi/ akne yang beradangmenjadi lebih serius dan bisa meninggalkan flek kecoklatan.

Cara menghilangkan flek cokelat bekas jerawat adalahmengikuti pencegahan yang diatas dan paling utama mendisip-linkan diri membersihkan muka dengan facial wash berupasabun muka sebelum tidur malam dan penggunaan krim ma-lam secara teratur. Besok paginya diulang, dicuci muka denganfacial wash sebelumnya, kemudian ditepuk-tepuk dengan ka-pas memakai toner, baru diberi pelembap, sublock, foundation,bedak tabur. Untuk flek coklatnya tersebut bisa diupayakan

S

RUANG KESEHATAN


Acara pencarianbakat memilikibanyak manfaat ba-gi anak-anak muda.Pasalnya, selainmenghindarikebosanan, merekajadi memiliki banyakkegiatan di luarkegiatannya sehari-hari (sekolah-red).“Dari padamelakukan kegiatanyang tidak jelas diluar, anak-anakmuda ini bisamengembangkanbakat mereka.Paling tidak merekamemiliki kegiatanyang positif,” kataMisye Arsita saatditemui WBC usaiacara pencarianbakat di salah satupusat perbelanjaandi bilangan Depok.

Saat ditanyapengalamannya de-ngan petugas beacukai, Misye meng-aku hingga saat iniia belum pernahberurusan denganpetugas bea cukaidi bandara internasional, seperti Bandara Soekarno Hatta.“Sejauh ini semuanya lancar-lancar saja, mungkin karena akujuga memiliki surat-surat yang lengkap,” katanya.

Sebelumnya, ia kerap melakukan perjalanan ke Perth,Australia, karena ia pernah memiliki sebuah rumah di negara itu.Tak hanya itu, terkadang ia juga sering berpergian ke Singapuraatau Timur Tengah dalam rangka jalan-jalan dan refreshing.

Ia sendiri mengaku tidak mengetahui secara pasti perbedaan an-tara petugas bea cukai Indonesia dan petugas bea cukai di luar nege-ri. Pasalnya, selama ini perjalanannya ke luar negeri di urus oleh tra-vel yang bersangkutan sehingga, ia tidak pernah menemui kesulitan.

“Tau beresnya saja hehe…kalau mengurus sendiri mungkinaku bakal kesulitan kali ya karena aku gak mengerti aturannya.Jadi, aku serahkan saja semuanya ke biro travel. Aku pun cari bi-ro travel yang sudah qualified sehingga aku gak pernah mengala-mi kesulitan,” katanya.

Ia juga mengatakan bahwa barang bawaannya tidak pernahditegah oleh petugas bea cukai. “Malahan aku pernah bawa ta-naman, kan seharusnya tidak boleh dibawa tuh... Aku masukkantanaman itu ke dalam koperku dan itu gak ketahuan. Pada-hal koper aku diperiksa oleh petugas,” katanya. Waktu ituia membawa tanaman yang berasal dari Mesir, sejenistanaman zaitun tetapi masih berupa bibit. Ia juga tidakmengerti apa karena petugas mengenal dirinya seba-gai public figure sehingga kopernya tidak diperiksasecara teliti.

Saat ditanya apakah ia tahu tugas dan fungsi Beadan Cukai, Misye mengatakan bahwa sepengetahuandirinya, tugas Bea dan Cukai adalah memeriksaidentitas penumpang dan memeriksa segala macambentuk bawaan penumpang, apakah legal atautidak. Tak hanya itu, petugas juga bertugasmenjaga agar barang-barang terlarang tidak lolosatau tidak bisa masuk ke dalam wilayah negaraIndonesia.

Kedepannya, ia menyarankan agar petugasbea cukai perlu memasang tampang nice.“Soalnya kalau tidak begitu nanti penumpangpada takut. Saya lihat pemeriksaan petugasjuga sudah bagus, makanya banyak ba-rang terlarang yang tidak lolos, kalaupunada yang lolos mungkin itu karenafaktor x ya,” tambah Misye yang saatini lebih banyak syuting sinetron le-pas dan mengajar di beberapa tem-pat kursus akting miliknya.

Sore itu (25/6) bundaran HI, Jakarta, terlihat berbeda daribiasanya. Saat itu sejumlah artis ibukota hadir di bundaran HI untukmembagi-bagikan bunga maupun brosur pada pengendara roda duamaupun roda empat yang melintasi tempat tersebut. Gerangan apayang menyebabkan hal itu terjadi?

Ditemui WBC usai membagi-bagikan bunga, Nabila MarsyaNada, salah satu finalis Indonesia Idol mengatakan, dirinya datangke bundaran HI hari itu dalam rangka memperingati hari anti madatatau anti narkoba yang jatuh pada 26 Juni 2007.

Saat ditanya komentarnya mengenai pengalamannya denganpetugas bea cukai dibandara internasional, seperti Soekarno Hatta,Marsya, begitu ia biasa dipanggil mengatakan bahwa selama ini iabelum pernah berurusan dengan petugas bea cukai sepulangnya dariluar negeri. “Alhamdulillah Marsya gak pernah mengalami kendaladengan petugas bea cukai baik saat berangkat maupun keluarnegeri,” katanya.

Cewek hitam manis dan bertubuh mungil ini melihat, selama inipetugas bea cukai sudah melakukan pekerjaannya dengan baik.Menurutnya, tugas bea cukai di bandara memang sangat diperlukanuntuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti masuknyanarkoba. Hanya saja, ia menyayangkan ada petugas yang bersikapberbeda antara satu penumpang dengan penumpang yang lainnya.

“Kadang aku ngeliat ada orang yang diperiksa secara detail,sementara penumpang yang lainnya tidak diperiksa sedetail itu, jadiada perbedaan perlakuan,” imbuh cewek yang lahir tanggal 14 Maret1991 ini.

Saat ditanya mengenai pemeriksaan barang oleh petugas bea cukai,Marsya mengaku tidak tahu soal itu. “Soalnya kalau menyangkut barang-barang biasanya urusan mama sama papa. Mereka yang ngurusin soalbarang, kalau passport baru aku sendiri yang ngurusin,” ujar cewek yangtelah memiliki album solo dan ikut membintangi film Sumanto ini.

Hingga saat ini ia menga-ku telah mengunjungi Si-ngapura dan Thailanddalam rangka mengisiwaktu liburan. Selainmenyanyi, kegiatanMarsya sekarangadalah sibuk bela-jar. Saat ini ia me-rupakan siswi ke-las 1 dari SMULabs School.

Nabila Marsya Nada, Indonesia Idol“Gak PernahMengalami Kendala…”

Misye Arsita“Tau BeresnyaSaja…”

ifa

ifa

FOTO : ISTIMEWA

FOTO : ISTIMEWA

APA KATA MEREKA



asa liburan panjang sekolah menjelang. Banyak kelu-arga mempersiapkan untuk bersama menikmatinya.Liburan tidak selamanya berbiaya mahal,kesempatan memanfaatkan fasilitas terkait pekerjaantermasuk sebuah strategi menikmati liburan. Saya

coba mendekati kawan-kawan yang memang senang menikmatiliburan. Berikut ini ceritanya.

Cerita DyahDyah, seorang manajer program, 45 tahun, yang sering men-

jalani rute penerbangan dalam negeri maupun luar negeri, meng-ambil kesempatan liburan tahun ini ke negeri kanguru. Ia danketiga anaknya (berumur 17, 15 dan 7 tahun) telah jauh hari me-nyiapkan dokumen perjalanan, tempat berlibur, apa yang akandilihat dan dinikmati, siapa yang terlibat didalamnya, tempat meng-inap. Dyah senantiasa menyiapkan liburan setahun sebelumnya,dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia dengan mak-sud memberi imbalan atas prestasi anak, memperlu-as wawasan mereka, mendekatkan diri satu samalain sambil memotivasi ke arah cita-cita mereka. Bia-sanya ia berlibur ke tempat adik-adiknya tinggalsehingga efisiensi biaya akomodasi dapat dilakukan.

Cerita UtamiUtami, 45 tahun, wakil direktur sebuah organi-

sasi, bersama suami yang direktur sebuahperusahaan perkapalan dan keluarga besarnyamenjalani liburan di Pangandaran pada bulan la-lu. Ketika itu air gelombang pasang laut mening-gi. Pemerintah daerah setempat mengumumkanbahwa wilayah tersebut tidak aman dari terpaangelombang laut, maka mereka sesampainya diPangandaran memutuskan mengalihkan rute per-jalanan ke Garut dan menikmati keindahan bumiGarut. Keluarga ini lebih sering berliburan bersa-ma keluarga besar, satu nenek dengan banyakcucu. Tujuannya lebih pada mengakrabkan para anggota ke-luarga, mempelajari hubungan hirarki generasi pertamasampai ketiga, memahami posisi dan peran masing-masing.

Cerita NaniNani, 57 tahun, hampir dipastikan tak pernah merencanakan

cuti sepanjang hidupnya. Perjalanannya ke berbagai negerikarena tugasnya seringkali dimulai atau diakhiri dengan perjalan-an ‘cuti’. Jadwal tugasnya biasanya dapat diadaptasi oleh anak-nya. Tugas ke Eropa di bulan Juli misalnya, membuat sang anakdapat mengawal ibundanya. Hitung-hitung gratis hotel dankemudahan mendapatkan visa. Ketika ia bekerja di suatu tempatselama beberapa hari, anaknya dapat menikmati perjalanan disekitar tempat tersebut yang tujuannya telah dipelajari sebelum-nya melalui internet. Biasanya Nani akan memperpanjang masatinggal di negeri tempat tugasnya dua hari, agar dapat bersamaanaknya menikmati keindahan pemandangan, menelusuri muse-

um yang menggambarkan sejarah negeri maupun sejarah keraja-an dan intrik-intriknya. Topik pembicaraan dengan anak adalahdiskusi tentang kebesaran sebuah negeri, kejayaan pemimpinnya,dan kejatuhan negeri karena kegagalan atau kekalahanpemimpinnya, menjadikan pencerahan pikiran dari pembelajarankeberhasilan dan kegagalan seorang tokoh negeri.

Cerita FransFrans, 60 tahun senantiasa memperpanjang masa tinggalnya

selama beberapa hari di tempat ia ditugaskan sebagai konsultan,sebelum ia kembali ke Jakarta. Ia kemudian menikmati perjalan-an ke hutan, gunung, danau atau laut seorang diri. Dikatakannya,kala menikmati pemandangan membuatnya merasa dekat de-ngan Tuhan sambil merenung apa yang telah, sedang dan akandilakukannya. Ia hanya memerlukan tambahan sedikit uang hoteluntuk dapat menikmati hidupnya dengan alam, sementaratransportasi sudah masuk dalam biaya perjalanan konsultannya.

Bagaimana proses menentukan tujuan, menjalaninya bah-kan mengganti tujuan tempat liburan, merupakan hal yangmemperkuat kemampuan anggota keluarga dalammembangun kebersamaan dan kesatuan keluarga dapat kita

ikuti tutur mereka sebagai bahan renungan yangmemperkaya wawasan.

PERENCANAANIde yang mencetuskan penyusunan rencana

dapat datang dari anak atau orangtua. Dyahmenentukan rencana atas dasar permintaan anak-nya ketika mereka santai mengobrol bersama,dengan pertimbangan ke negeri kanguru sekali-gus menengok adik perempuannya yang sedangmenuntut ilmu S3 di Melbourne. Maka suratmenyurat pun diurus, mulai menyiapkan undang-an untuk datang ke Australia sebagai persyaratanpermohonan visa, mengurus paspor, visa, jadwalpenerbangan, jadwal kunjungan ke tempat yangdiminati untuk berlibur, dan transportasi yang dipi-lih. Faktor pendukung anggaran pun disiapkan.

Anak dilibatkan memilih tempat liburan kekota sekitar Melbourne, dengan pandangan yang

jelas dari sang ibu tentang The Great Barrier, studio film,pantai selatan Australia yang indah dengan batu karangnya.Kebetulan adik ibu Dyah bekerja di agen perjalanan, danmereka ke Melbourne tak perlu tinggal di hotel, denganbegitu terjadi penghematan uang menginap, dan kemudahanmengatur rute perjalanan.

Anggaran telah disiapkan setahun sebelumnya, karenamerupakan budaya keluarga ini untuk memberikan imbalanprestasi puteri-puteranya dengan berlibur kenaikan kelas kenegeri dimana anggota keluarga mereka tinggal. Kebetulananggota keluarga mereka ada yang tinggal di negara PamanSam, dan negeri kanguru.

Utami dan suami memimpin ‘rapat’ skenario liburan kare-na tempat tujuan liburan semula tidak dapat dikunjungi.Mengatasi kekecewaan bermain dilaut bagi anak-anak dilaku-kan melalui pendekatan logika akan risiko, sertamengalihkannya berlibur ke gunung. Suatu contigency plan.

RUANG INTERAKSI

Oleh: Ratna Sugeng

LiburanLiburanRencanakan transportasi dan akomodasi jauh

hari sebelum berangkat.

M

MELIHATPEMANDANGANDISEPANJANGPERJALANAN

DAPATMERUPAKAN

TOPIK BAHASANYANG HANGAT

“

”


Nani dan Frans tidak menentukan tujuan dan waktu berlibur,karena tergantung pada waktu dan tempat tugas. Perencanaantetap dilakukan terutama terkait pada perihal yang akan dinikmatisambil dipelajari, dokumen perjalanan serta penambahan anggar-an untuk akomodasi.

PERSIAPANUntuk persiapan pergi Dyah telah menganggarkan setahun

sebelumnya. Anak-anakdiminta membuat visasendiri, sehingga merekabelajar bagaimana caramemperolehnya dan per-syaratan apa yang diperlu-kan. Baju dan oleh-olehpesanan dari negeri sebe-rang mereka siapkan juga.

Bepergian di dalamnegeri sering merupakanrencana yang hanyadibuat beberapa minggusaja oleh keluarga ibuUtami. Saat mereka san-tai, anak-anak mengaju-kan usulan ke pantai, kegunung atau ke perke-mahan. Biasanya mere-ka kemudian menelponadik-kakak ibu Utami danmengajak mereka pergibersama beriringan.Pembagian tugas persi-apan pun dilakukan.Biasanya menu dan ma-kanan merupakan tugasibu Utami, sementaralogistik lainnya disiapkankakaknya. Bagi keluargayang ekonominya takterlalu bagus, memberi-kan ide dan tenaganyaguna kesuksesan perja-lanan, semisal informasiperjalanan.

Mempersiapkan pergike Pangandaran telah de-ngan masak-masak mere-ka susun seperti peralatanpantai, jenis permainan,penggolongan tim permain-an dan jenis hadiah bagiyang menang. Pembagiankerja dalam masapersiapan biasanya ataskehendak anak-anak, danorangtua memfasilitasi.

Sesampainya merekadi pantai Pangandarandan ternyata pantai Pa-ngandaran tidak ramah,anak-anak dan para ibu-bapak berembug hendakmeneruskan liburan danpilihan jatuh ke Garut.Terlihat betapa serunyadialog antar anak, dipan-du ibu-bapak menentukan rencana berikut dan menggantipersiapan permainan yang direncanakan untuk laut menjadiuntuk permainan di gunung.

PERJALANANPerjalanan merupakan bagian yang mungkin paling mem-

buat hubungan antar orang demikian intensifnya, mengingatruang dan waktu yang terbatas, dan tak memungkinkan seo-rangpun lepas dari kontak. Dinding tempat dan waktumembuat kebersamaan semakin kental. Interaksi yang rekatini akan membuncahkan berbagai emosi, dari senang,tersinggung, marah dan kembali berbaikan. Masa inilah yangmematangkan diri individu dalam berinteraksi, dan membuatdiri dalam keseimbangan baru paska turbulensi emosi.

Melihat pemandang-an disepanjang perjalan-an dapat merupakantopik bahasan yang ha-ngat. Disaat ini persepsiyang berbeda atas apayang dilihat beserta latarbelakangnya, memper-kaya pikiran dan perasa-an. Tanpa disadaripelajaran bergulir ketikapersepsi dan pikiranseseorang berbeda dariapa yang dimiliki. Ter-nyata satu benda atau-pun persoalan menjadiberbeda makna bagi se-orang ke orang lainnya.

Bagi mereka yangberjalan seorang diri se-perti Frans, sepanjangperjalanan ia menikmatikedekatannya denganalam, mempelajariperilaku tumbuhan danbinatang, juga perilakumasyarakat sekitarnya.Ia merenung memaknaihidupnya.

TEMPAT TUJUANLIBURAN

Sesampainya di tem-pat tujuan, tim ibu Utamilangsung bergerak melak-sanakan tugas masing-masing sesuai pembagianyang telah direncanakan.Anak yang tadinya tak ter-gerak untuk serta menjaditermotivasi bergabunguntuk bersama-sama da-lam tim. Permainan meru-pakan alat pengujisportivitas masing-masinganggota tim. Pembagianruang, pendominasianmungkin muncul, danmekanisme meluruhkankeakuan yang terlampaubesar terjadi secarapelahan dalam hubungantimbal balik.

Bilamana seseorangmengajukan usul untukmenikmati sesuatu, baikpermainan, pemandang-an ataupun melihat-lihat

sekeliling sampai membeli cinderamata, maka akan terlihat indivi-du yang kuat memberi pengaruh, individu yang bertindak sebagaipemecah kesulitan, individu yang mementingkan diri sendiri, danmereka yang bisa saling asah-asuh berdiri diatas kepentingan ba-nyak orang dengan membuat urutan pemenuhan keinginan.Ratna Sugeng adalah seorang Psikiater, bisa dihubungi di [email protected]

TIPS LIBURAN1. Rencanakan transportasi dan akomodasi jauh hari sebelum

berangkat. Banyak penerbangan yang memberikan harga tiketdan hotel lebih murah jika dipesan jauh hari sebelumnya.Hotel memberikan harga khusus untuk peserta dalam jumlahbanyak dan periode waktu tertentu terkait dengan kegiatanseminar, lokakarya, konferensi oleh institusi. Jadi masa tinggaldi hotel sebelum dan paska pertemuan tugas dapat dimintakanharga yang sama (potongan harga bagi perusahaan).

2. Pelajari lingkungan sekitar kota tujuan, jika masih dalamjangkauan dan berharga untuk dilihat, maka jangan lewatkan.

3. Bepergian ke luar negeri memerlukan perhatian khusus ataspaspor, visa, airport service charge. Pada beberapa negaravisa dapat diurus on arrival, beberapa negara tidak. Beberapanegara tidak mensyaratkan visa untuk paspor dinas.

4. Larangan membawa makanan, barang dari hewan atautumbuhan dilakukan oleh Australia. Karena itu petunjuk saatmengurus visa tentang negara yang bersangkutan perludimintakan.

5. Sesuaikan pakaian dengan iklim, etika dan budaya setempat6. Bawalah stop kontak listrik untuk bepergian ke luar negeri,

sebab seringkali stop kontaknya tidak sama dengan di Indone-sia. Stop kontak sangat perlu untuk batere komputer, bateretelpon genggam atau bahkan pemanas air minum. Beberapahotel seperti rumah kuno di Eropa tidak menyediakan pemanasair minum di kamar.

7. Gunakan pemandu resmi untuk wisata ke wilayah yang akandieksplorasi. Biasanya hotel dapat memberikan petunjuk.

8. Jaga makan agar tak bermasalah dengan pencernaan.Bawalah obat-obatan yang biasa digunakan untuk penyakityang sering menghampiri anda.Selamat menikmati liburan.


eputusan Sukarno, sosok profil WBC kali ini, datangke Jakarta pada 12 Januari 1973, sebenarnya tidakmendapat persetujuan dari ayahnya, almarhumRonowiyono, seorang petani di Ngawi Jawa Timur,karena sang ayah sudah mempersiapkan Sukarno

bekerja sebagai pegawai di salah satu pabrik gula di Ngawi.Namun Sukarno ketika itu tidak ingin menjadi pegawai pabrikgula karena ia ingin mencoba merubah nasibnya di Jakartaagar wawasannya berkembang tidak hanya sebatas di Ngawitempat kelahirannya.“Wawasan yang luas ketika itu cumabisa di dapat di Jakarta,karena itu saya berangkat keJakarta,”terang Karno sapaan akrab Sukarno.

Ia mengisahkan, orang tuanya ketika itu tidak membekalisepeser pun uang untuknya merantau ke Jakarta. Akhirnya iamenjual jam tangan kesayangannya sebagai modal untukmerantau ke Jakarta. Setelah memiliki ongkos danpersyaratan untuk mencari kerja yang menurutnya ketika itucukup dengan ijasah, surat keterangan kelakuan baik darikepolisian dan juga surat keterangan tidak terlibat G30S/PKI,maka pergilah Sukarno ke Jakarta bersama dengan seorangsahabatnya. Tidak ada perasaan was-was atau bingung padadirinya walaupun perjalanan ke Jakarta adalah yang pertamakali buatnya.

Bagi Sukarno, sikap dan tingkah laku haruslah baik dima-na pun dan kepada siapa pun, sehingga buah dari kebaikanakan dirasakan tanpa disadari. Ia kembali mengisahkan,dalam perjalanannya dari Madiun menuju Jakarta mengguna-kan kereta api, ia bertemu dengan seorang penumpang yangmembawa serta anaknya yang masih kecil. Sepanjangperjalanan anak tersebut selalu menangis dan rewel karenaudara dalam kereta yang panas.

Ia melihat bagaimana payahnya orang tua anak tersebutmembujuk agar si anak tadi bisa diam dan tidak rewel.Setelah meminta ijin dari orang tua si anak untuk membujukanak yang rewel tersebut, Sukarno menggendong anaktersebut dan mengajaknya bermain. Ternyata si anak taditidak rewel dan tidak menangis lagi, bahkan anak tadi sempattertidur di gendongan Sukarno.

Ketika si anak tadi tertidur terjadilah pembicaraan denganorang tua si anak tadi. Dari pembicaraan tersebut, orang tuasi anak tadi mengajaknya untuk tinggal bersama mereka didaerah Kampung Melayu dan bahkan diajak bekerja ditempatorang tua sang anak tadi (yang kemudian menjadi kakakangkatnya di Jakarta).

“Mungkin karena prinsip saya tersebut, makanya Allahmemberikan kemudahan bagi saya sampai ke Jakarta dengan

mempertemukan saya dengan kakak angkat saya tadi,”ujarpria kelahiran Ngawi 24 Agustus 1951.

Kakak angkatnya Bambang Sugianto adalah seoranganggota Brimob (Brigade Mobil) yang ditugaskan diDepartemen Hankam. Kakak angkatnya bertanggung jawabmenyediakan keperluan makan siang para pegawai Hankamdan disanalah Sukarno bekerja di bagian dapur mencabutibulu ayam membantu kakaknya.

Rupanya Sukarno tidak puas dengan pekerjaannya, iapun minta ijin kepada kakaknya untuk tidak bekerja satu hariuntuk melihat-lihat Jakarta dan mencari informasi lowonganpekerjaan lain. Dari Kampung Melayu, Sukarno naikangkutan umum menuju daerah Gandaria daerah yang cukupbanyak pabrik di daerah Jakarta Timur. Sampai di Gandariahari sudah siang, dan ia pun singgah di sebuah rumahmakan untuk mengisi perutnya. Rumah makan tersebut mulaidipenuhi oleh para pegawai pabrik yang ingin makan siang.Ia pun semakin punya keinginan kuat untuk menjadi pegawai.

Melihat upaya Sukarno yang begitu gigih mencaripekerjaan, salah seorang kerabat kakak angkatnyamenyarankan Sukarno untuk mengurus kartu pencari kerjaatau kartu kuning untuk mencari lowongan pekerjaan diDepartemen Tenaga Kerja (Depnaker). Informasi tersebutlangsung ditindaklanjuti Sukarno ke Kantor Departemen Te-naga Kerja dan pada Oktober 1973 ia lolos seleksi adminis-trasi dan mengikuti tes penerimaan pegawai DepartemenKeuangan yang diselenggarakan melalui Depnaker.

MENITI KARIR SEBAGAI OPERATOR RADIOTes yang diselenggarakan oleh Departemen Keuangan

berlangsung di Jalan Bojana Tirta tepatnya di Puspla (PusatPelatihan Bea Cukai yang kini menjadi Pusdiklat Bea Cukai).Serangkaian tes yang diikuti Sukarno ternyata kembalimembuahkan hasil. Ia pun lulus tes. “Dari hasil tes tersebutbaru diketahui kalau saya akan ditempatkan di DepartemenKeuangan, dan dilimpahkan ke Bea Cukai, sebagai tenagaoperator radio telegrafis,”kenang kakek dua cucu yang masihaktif bermain tenis.

Pendidikan operator radio diikuti Sukarno di daerahGambir Jakarta Pusat tepatnya di di Kantor Postel (Pos danTelekomunikasi) selama satu tahun. “Untuk mendapatkanuang saku, pagi hari sebelum mengikuti pendidikan, sayamenjaga kios penyewaan komik,”kenangnya kembali.

Pada 20 Februari 1975 Sukarno resmi menjadi pegawaiBea Cukai sebagai operator radio di Kantor Pusat DJBC.Menjadi operator radio menurut Sukarno mempunyai suatutantangan tersendiri, dimana ia harus cekatan dalammenyampaikan informasi ke daerah dan cekatan pulamenerima informasi dari daerah. “Informasi yang kita terimaatau yang kita kirimkan itu harus tepat dan cepat karenadikirim dengan menggunakan kode morse,” terang Sukarno.

Walaupun sudah memiliki dasar pendidikan operatorradio, Sukarno harus bisa mengikuti irama kerja. Iamencontohkan persepsi penerimaan dari berbagai kantor di

SUKARNOKEPALA SEKSI PABEAN I KPBC BANDUNG

“Jangan Merasa Bisa,Tapi Harus Bisa Merasa...”

Kemauannya untuk menjadi seorang yangmandiri menguatkan tekad Sukarno

memutuskan untuk merantau mengikutiseorang kawan yang mengajaknya untuk

mengadu nasib di Jakarta.

K

PROFIL


daerah ketika itu disampaikan dalam bentuk kodemorse. “Saya pernah harus menyampaikan informasimelalui radio ke Surabaya, pegawai di Surabayaitu jago morse, kalau kita salah atau telatmerespon bisa di marahin sama dia, nah supayagak dimarahin saya terus menekuni pekerjaansaya dan bisa mengikuti irama kerja lawan bicarakita di sana,”kenang Sukarno yang bekerjasebagai operator radio selama sepuluh tahun.

Satu hal yang tidak mungkin dilupakannyaadalah ketika harus turut serta dalam prosesintegrasi Timor-Timur ke Indonesia. Ketika ituBea Cukai menurut Sukarno mendapat tugasuntuk membantu pemerintah menyalurkanbantuan dan mobilisasi pasukan ke Timor-Timur dalam rangka integrasi dengan menggu-nakan kapal patroli. Sukarno pun ikut dalamkapal patroli BT (ejaan lama dari BC.red) 802sebagai operator radio.

Ketika itu dirinya seperti orang gunungyang baru tahu laut dengan ombaknya dankapal patroli dengan segala fasilitasnya.Karena baru sekali menumpang kapal patroli,Sukarno mengaku mabuk laut dan tidak bisatidur karena gelombang laut yang menghempasbadan kapal.”Waktu pertama kali lihat kapalpatroli saya seperti orang bingung, grogi.Sampai-sampai saya tidur di atas kap mesinburitan kapal, bawa bantal, bawa sarung supayahangat. Selama perjalanan perut juga mualkarena kapal patroli goyang dihantamgelombang laut, nah pada tugas itu saya baru‘kenalan’ sama laut,” kenang Sukarno yangpernah bertugas di Kanwil III DJBC Tanjung BalaiKarimun . Di kapal patroli Sukarno bertugas untukmengirimkan segala macam informasi yangdibutuhkan oleh Jakarta mengenai berbagai keadaandi Timor-Timur melalui radio.

Keberhasilan Sukarno menjadi seorang PegawaiNegeri Sipil membuat kedua orang tuanya bangga. Iamenceritakan bagaimana orang tuanya yangseorang petani dan seorang ibu rumah tanggabangga melihat anaknya yang pergi kekota tanpa bekal yang cukup dantanpa bantuan orang tuamampu mencari kerja diJakarta. Namun adasedikit penyesal-an dari dalamhatinyakarenaSukarnobe-lum



sempat membalas budi kepada ayahnya yang meninggal pa-da tahun 1975 ketika baru bertugas selama empat bulan diKantor Pusat DJBC,“Saya cuma bisa mendoakan beliau agardiberi tempat yang layak di sisiNya,”kata Sukarno.

BERTANGAN DINGINAda suatu hal yang sempat membuatnya merasa was-

was ketika ia menjabat sebagai Kasubsi Hanggar pada KPBCTanjung Pandan, ketika itu Sukarno pada 1989 dipanggilsecara mendadak ke Kantor Pusat,”Ketika saya dipanggil keKantor Pusat saya bertanya-tanya, apa ada yang salah denganpekerjaan saya?”kenang Sukarno yang ketika itu sampai ha-rus memeriksa berkas-berkas pekerjaannya karena khawatirtelah berbuat salah dalam menjalankan tugas, karenadipanggil mendadak dan dibriefing oleh Dirjen yang ketika itudijabat oleh Sudjana.

Ketika mengikuti briefing di kantor pusat, barulah Sukarnomengetahui bahwa dirinya bersama dengan ke-60 pegawaiyang dipanggil mendadak akan dipindahtugaskan, dan Su-karno dipindahkan ke KPBC Soekarno-Hatta sebagai Kasub-si Penelitian Dokumen (pendok) selama tiga tahun yangkemudian pindah ke KPBC Kebumen sebagai Kepala UrusanUmum (Kaur Umum)

Selama bertugas di Kebumen Sukarno mengaku mempu-nyai banyak teman, mulai dari para pegawai sampai masya-rakat biasa. Dari pergaulan dengan masyarakat setempatlanjutnya, banyak manfaat yang bisa ia peroleh, salah satu-nya adalah pengetahuan mengenai pemeliharaan ayam jago.Pengetahuan yang diperolehnya tersebut ia coba terapkandan ternyata berhasil, ayam jago yang ia ternakkan berhasildan selalu dicari oleh para penggemar ayam jago.

Pada awalnya lanjut Sukarno, ia berniat membiakkan ayamjago karena kesibukanya di Kebumen tidak terlalu banyaksehingga ia memanfaatkan waktu luang untuk membiakkanayam jago. Ayam jago yang dipelihara Sukarno terkenal kare-na memiliki kualitas yang sangat baik dan terkenal sampai ke

Malang, Jawa Timur. Iatidak tahu sebelumnyakalau ayam yang ia ter-nakkan dan dijual terse-but menjadi ayam adu-an dan terkenal.”Terusterang saja saya gaktau kalau orang yangbeli ayam hasil ternaksaya menjadi ayam adu-an dan terkenalpula,”ungkap Sukarno.

Begitu pula ketikaia bertugas di TanjungBalai Karimun tahun2000, disela-selakesibukkannya disanaia masih bisa meng-hasilkan sesuatu yangbermanfaat bagi diri-nya. Ia menceritakanketika hari Mingguatau hari libur nasio-nal, ia sengaja berbu-ru barang-barangelektronik bekas da-lam berbagai kondisi.Dengan pengetahuankelistrikkan yang cu-kup memadai Sukarnoberhasil merekondisibarang-barang elek-tronik tadi dan menju-alnya ke Jakarta. “Ha-silnya lumayan buatnambah-nambah uang

dapur,”ujar Sukarno suami dari Henny Sri Poerwanti.Namun diakui Sukarno yang saat ini bertugas di KPBC

Bandung sebagai Kasi Pabean I sejak 2004, hal tersebuttidak sempat ia lakoni kembali karena volume kerja yangbegitu padat. Ia berprinsip kegemarannya untuk mencoba

BERSAMA KELUARGA. Selalu untuk bisa membimbing keluarga walau jauh dari keluarga

SUKARNO. Berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi DJBC.

DOK. PRIBADI

DOK. PRIBADI

PROFIL


hal baru yang menghasilkan jangan sampai mengganggupekerjaan utamanya sebagai pegawai DJBC.

HARUS BISA MERASABerbagai tempat yang pernah ia singgahi diakui Sukarno

memberikan kesan tersendiri. Terutama ketika harus bergauldengan orang-orang sekitar. Menurutnya ketika beradadisuatu tempat baru, maka yang harus pertama kali diketahuiadalah budaya masyarakat setempat,dimana dirinya harusbisa menyesuaikan diri dengan keadaan.

Ia kembali menceritakan mengenai keberhasilannyamembiakkan ayam jago. Ia peroleh pengetahuan tersebutdari masyarakat Kebumen yang gemar memelihara ayamjago. “Saya memperhatikan bagaimana cara memelihara,bagaimana cara memberi makan dan bagaimana merawatayam yang sakit. Saya ikuti saja apa yang dibicarakandan ternyata berhasil,”ungkap Sukarno.

Selain itu pergaulannya dengan berbagai macam tipeorang juga mengharuskan dirinya untuk mampu merasa apayang dirasa oleh orang lain. Ia mencontohkan dalambertugas ia harus bisa merasakan kesulitan pimpinan, rekankerjanya atau anak buahnya dalam menjalankan pekerjaan.Jangan sampai seseorang tersebut menjadi orang yang pa-ling bisa dan tidak merasakan kesulitan yang dirasakan olehorang lain pimpinan, rekan kerja atau bahkan anak buah.

”Kalau kita bisa meraskan sulitnya jadi pimpinan, makausahakan jangan sampai menyulitkan pimpinan dalammemimpin kita, usahakan peduli dan bantu pimpinan kitadalam melaksanakan tugas,” ujarnya.

“Kalau suatu saat kita mendapatkan kesulitan dalam be-kerja atau apa saja, kemudian kesulitan kita tidak mampudirasa oleh orang lain atau atasan kita, itu yang paling susah,makanya saya berusaha sedapat mungkin untuk bisa mera-sakan dan tidak merasa bisa…,”papar Sukarno mengenaiprinsip hidupnya.

Hal serupa juga ia terapkan dalam mendidik ketiga anak-nya Muhammad Mansur, Syani Sarifatun dan Yuli Sukaesihserta dua cucunya dalam menghadapi suatu masalah.Menurutnya setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. “Suatupermasalahan harus dise-lesaikan secara bersamadan setidaknya dapat dira-sa oleh lingkungan kita,”ujarnya.

Begitu juga mengenaietika sopan santun, ia me-ngatakan jika melihat adasalah satu anak atau cucu-nya kurang berlaku sopan,maka ia akan menegurnyadan menasehati, agarselalu berlaku sopanjangan sampai nanti ketikamenjadi orang tua tidakdiperlakukan secara sopanoleh anak cucu.

Menjelang masa pensi-un pada 1 September 2007Sukarno berpesan kepadapara rekan-rekan yang ma-sih aktif maupun juga yangmasih baru bekerja diDJBC agar dapat menja-lankan tugas dengan baik,karena menurutnya tugasyang diemban setiappetugas Bea Cukai adalahamanah dari Tuhan yangharus dijalankan denganbaik karena tidak hanya di-pertanggungjawabkankepada atasan, tetapi nanti

akan dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan,”Lakukan se-tiap tugas yang diberikan sebagai bentuk pertanggungjawab-an kita kepada Tuhan karena Tuhanlah yang mahamenilai,berusahalah yang terbaik bagi DJBC,”pesan Sukarno.

Selanjutnya kepada para pegawai yang akan mema-suki masa pensiun Sukarno juga menghimbau agar pen-siun jangan dijadikan sebagai suatu hal yang menakutkan“Masa pensiun masih bisa diisi dengan hal-hal yang ber-guna yang tidak sempat kita lakukan ketika masih aktif,jalani dengan ikhlas lilahi ta’ala,” ujarnya menutup pembi-caraan dengan WBC.

DI GEDE BAGE BANDUNG. Saat sedang melaksanakan tugas rutin sebagai Kasi Pabean I Kanwil IX DJBC Bandung

BERSEPEDA. Sukarno (paling depan) ketika menyalurkan hobi bersepedabersama rekan-rekannya

DOK. PRIBADI

DOK. PRIBADI

zap

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 393 AGUSTUS 2007

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR : P-17/BC/2007

TENTANGPENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI

HASIL TEMBAKAU

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang :bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat usaha dan efisiensi penyediaan pitacukai, dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentangpenyediaan dan pemesanan pita cukai hasil tembakau;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KMK.05/1996 tentang Pelunasan Cukai sebagaimanatelah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.05/1997;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 610/PMK.04/2004 tentang Penyediaan dan Desain Pita CukaiHasil Tembakau;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata KerjaDepartemen Keuangan;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja InstansiVertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

MEMUTUSKAN :Menetapkan :PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMESANANPITA CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, yang dimaksud dengan :1. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.2. Direktur adalah Direktur Cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.3. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.4. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pelayanan Bea dan

Cukai yang mengawasi pabrik atau lokasi tempat usaha importir hasil tembakau.5. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi pabrik atau lokasi

tempat usaha importir hasil tembakau.6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.7. Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai adalah Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai pada Kantor

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1, A2, A3, atau A4.8. Kepala Subseksi Kepabeanan dan Cukai adalah Kepala Subseksi Kepabeanan dan Cukai pada

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B.9. Kepala Seksi Perbendaharaan adalah Kepala Seksi Perbendaharaan pada Kantor Pelayanan Bea

dan Cukai Tipe A1, A2, A3, atau A4.10. Kepala Subseksi Perbendaharaan adalah Kepala Subseksi Perbendaharaan pada Kantor

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B.11. Pengusaha adalah pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau atau kuasanya.12. Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) adalah dokumen yang digunakan Pengusaha untuk

mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebelum pengajuan CK-1.13. Permohonan Penyediaan Pita Cukai Tambahan (P3CT) adalah dokumen yang digunakan

Pengusaha untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai dalam hal jumlah yang diajukandengan P3C tidak mencukupi.

14. Daftar Permohonan Penyediaan Pita Cukai (DP3C) adalah dokumen yang digunakan KantorPelayanan untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai ke Kantor Pusat yang merupakanrekapitulasi P3C yang pita cukainya disediakan di Kantor Pelayanan.

1



15. Daftar Permohonan Penyediaan Pita Cukai Tambahan (DP3CT) adalah dokumen yang digunakanKantor Pelayanan untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai ke Kantor Pusat yangmerupakan rekapitulasi P3CT yang pita cukainya disediakan di Kantor Pelayanan.

16. Produksi adalah produksi pabrik yang direalisasikan dengan dokumen CK-1.17. Biaya Pengganti adalah biaya yang harus dibayar oleh Pengusaha atas penyediaan pita cukai yang

telah diajukan dengan P3C dan/atau P3CT tetapi tidak direalisasikan dengan CK-1.

BAB IIPENYEDIAAN PITA CUKAI

Pasal 2(1) Pita cukai hasil tembakau disediakan di Kantor Pusat dan di Kantor Pelayanan.(2) Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan berdasarkan P3C, P3CT, DP3C, dan/

atau DP3CT.(3) Tata cara penyediaan pita cukai hasil tembakau dilaksanakan sebagaimana ditetapkan dalam

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

Pasal 3(1) Pita cukai hasil tembakau untuk Pengusaha dengan total produksi semua jenis hasil tembakau

dalam 1 (satu) tahun takwim sebelumnya lebih dari 100.000.000 (seratus juta) batang dan/ataugram, disediakan di Kantor Pusat.

(2) Pita cukai hasil tembakau untuk Pengusaha dengan total produksi semua jenis hasil tembakaudalam 1 (satu) tahun takwim sebelumnya sampai dengan 100.000.000 (seratus juta) batang dan/atau gram, disediakan di Kantor Pelayanan.

(3) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas permintaan yang bersangkutan dapatmengambil sendiri pita cukainya di Kantor Pusat.

Pasal 4(1) Untuk penyediaan pita cukai, Pengusaha wajib mengajukan P3C dengan menggunakan format

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini kepadaKepala Kantor.

(2) Untuk Pengusaha golongan I, II, III, dan IIIA, P3C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukanmulai tanggal 1 (satu) sampai tanggal 10 (sepuluh) untuk kebutuhan periode 1 (satu) bulanberikutnya.

(3) Untuk Pengusaha golongan IIIB, P3C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan mulai tanggal1 (satu) sampai tanggal 10 (sepuluh) untuk kebutuhan periode 3 (tiga) bulan berikutnya.

(4) Batas waktu pengajuan P3C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikanpengecualian dalam hal:a. Pengusaha mengalami kenaikan golongan; ataub. Pengusaha yang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)-nya diaktifkan

kembali setelah pembekuannya dicabut.(5) Untuk pita cukai yang disediakan di Kantor Pusat, Kepala Kantor menyampaikan P3C sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ke Kantor Pusat pada hari kerja berikutnya setelah P3C diterima.(6) Untuk pita cukai yang disediakan di Kantor Pelayanan, Kepala Kantor menyampaikan DP3C ke

Kantor Pusat pada hari kerja berikutnya setelah P3C diterima.(7) DP3C sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam

Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

Pasal 5(1) Dalam hal pita cukai yang telah disediakan berdasarkan P3C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak

mencukupi, Pengusaha dapat mengajukan P3CT kepada Kepala Kantor dan diterima di Kantor Pusatpaling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan pengajuan CK-1 dengan menggunakan formatsebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

(2) Pengajuan P3CT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalamjangka waktu 1 (satu) bulan setelah didahului dengan pengajuan P3C untuk jenis pita cukai denganspesifikasi jenis hasil tembakau, seri, warna, tarif, dan Harga Jual Eceran (HJE) yang sama.

(3) Batas waktu pengajuan P3CT pada akhir tahun dan menjelang adanya kebijakan baru di bidangcukai diterima di Kantor Pusat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan pengajuan CK-1.

(4) Untuk pita cukai yang disediakan di Kantor Pusat, Kepala Kantor menyampaikan P3CTsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kantor Pusat pada hari kerja berikutnya setelah P3CTditerima.

(5) Untuk pita cukai yang disediakan di Kantor Pelayanan, Kepala Kantor menyampaikan DP3CT keKantor Pusat pada hari kerja berikutnya setelah P3CT diterima.

(6) DP3CT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalamLampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

2



Pasal 6(1) Jumlah pita cukai yang diajukan dalam P3C:

a. Untuk Pengusaha golongan I, II, III, dan IIIA paling banyak 100% (seratus persen) dari rata-ratabulanan jumlah pita cukai yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu 3 bulan terakhir sebelumpengajuan P3C, dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik;

b. Untuk Pengusaha golongan IIIB paling banyak 200% (dua ratus persen) dari rata-rata bulananjumlah pita cukai yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu 3 bulan terakhir sebelumpengajuan P3C, dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik;

c. Dalam hal rata-rata bulanan jumlah pita cukai yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu 3bulan terakhir sebelum pengajuan P3C kurang dari 500 (lima ratus) lembar, jumlah pita cukaiyang dapat diajukan dalam P3C paling banyak 1.000 (seribu) lembar dengan memperhatikanbatasan produksi golongan pengusaha pabrik; atau

d. Dalam hal data rata-rata bulanan jumlah yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu 3bulan terakhir sebelum pengajuan P3C untuk jenis pita cukai yang diajukan tidak tersedia,jumlah pita cukai yang diajukan sesuai kebutuhan bulanan dengan memperhatikan batasanproduksi golongan pengusaha pabrik.

(2) Jumlah pita cukai yang diajukan dalam P3CT paling banyak 50% dari P3C yang telah diajukanuntuk periode yang sama dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik.

(3) P3C dan P3CT yang jumlahnya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) diajukan melalui Kantor Pelayanan untuk mendapat izin Direktur Jenderal u.p. Direktur.

(4) Jumlah pita cukai yang diajukan dengan P3C atau P3CT harus dalam kelipatan 10 (sepuluh) lembar.

BAB IIIPEMESANAN PITA CUKAI

Pasal 7(1) Untuk mendapatkan pita cukai, Pengusaha mengajukan pemesanan pita cukai dengan

menggunakan dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) kepada Kepala Kantor.(2) Tata cara pemesanan pita cukai hasil tembakau sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

BAB IVPENGEMBALIAN PITA CUKAI

Pasal 8(1) Setelah berakhirnya tahun anggaran dan/atau berlakunya kebijakan baru di bidang cukai, terhadap

pita cukai yang telah disediakan berdasarkan P3C, DP3C, P3CT, dan/atau DP3CT yang belumdirealisasikan dengan CK-1 yang masih berada di Kantor Pelayanan dan Kantor Pusat dilakukanpencacahan.

(2) Pencacahan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 60 (enampuluh) hari oleh:a. Kepala Kantor atas sisa persediaan pita cukai di Kantor Pelayanan; danb. Kasubdit Pita Cukai atas nama Direktur atas sisa persediaan pita cukai di Kantor Pusat.

(3) Hasil pencacahan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dituangkan dalam BeritaAcara Pencacahan yang dibuat rangkap 2 (dua) dengan peruntukan:a. Asli untuk Kepala Kantor Pelayanan; danb. Tembusan untuk Kepala Kantor Wilayah.

(4) Hasil pencacahan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dituangkan dalam BeritaAcara Pencacahan dan disampaikan kepada Direktur.

(5) Sisa pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Berita Acara Pencacahansebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikembalikan oleh Kepala Kantor ke Kantor Pusat, palinglambat 60 (enam puluh) hari setelah dilakukan pencacahan.

(6) Kantor Pusat melakukan pemusnahan atas sisa pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sesuai ketentuan yang berlaku.

(7) Pemusnahan atas pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan olehKepala Kantor atau Kepala Kantor Wilayah setelah mendapatkan ijin dari Direktur Jenderal.

BAB VBIAYA PENGGANTI PENYEDIAAN PITA CUKAI

Pasal 9(1) Pengusaha yang telah mengajukan P3C dan/atau P3CT yang tidak menyelesaikan seluruhnya dengan CK-1

karena pita cukainya sudah tidak dapat digunakan lagi, dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai.

3



(2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) dalam hal terjadi:a. perubahan Tarif dan/atau HJE sebagai akibat dari kebijakan pemerintah atau temuan audit;b. kenaikan golongan pengusaha pabrik;c. kenaikan HJE karena Harga Transaksi Pasar melebihi HJE;d. yang bersangkutan tidak dapat dilayani pemesanan pita cukainya;

ataue. karena kesalahan pengadministrasian oleh Pejabat Bea dan Cukai.

(3) Biaya pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya untuk tiap-tiap keping sebagai berikut :a. Pita cukai seri I : Rp 18,00 (delapan belas rupiah);b. Pita cukai seri II : Rp 35,00 (tiga puluh lima rupiah); danc. Pita cukai seri III : Rp 18,00 (delapan belas rupiah).

(4) Terhadap sisa pita cukai yang tidak diselesaikan dengan CK-1 sebagaimana dimaksud dalam pasal8 ayat (2) huruf a, Kepala Kantor menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengenaan Biaya Pengganti(SPPBP) kepada Pengusaha.

(5) Terhadap sisa pita cukai yang tidak diselesaikan dengan CK-1 sebagaimana dimaksud dalam pasal8 ayat (2) huruf b, Direktur memberitahukan kepada Kepala Kantor untuk menerbitkan SuratPemberitahuan Pengenaan Biaya Pengganti (SPPBP) kepada Pengusaha.

(6) Pembayaran biaya pengganti dibuktikan dengan menggunakan Surat Setoran Cukai atas BarangKena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri (SSCP) sebagai Penerimaan CukaiLainnya dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 411519.

(7) Biaya pengganti harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPPBP.(8) Dalam hal biaya pengganti tidak dilunasi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6),

pemesanan CK-1 berikutnya tidak dilayani.(9) Format SPPBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menggunakan format

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

BAB VIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10(1) P3C dan/atau DP3C untuk pita cukai kebutuhan bulan Juli 2007 diterima di Kantor Pusat DJBC

paling lambat tanggal 15 Juni 2007.(2) P3C dan DP3C yang diajukan sebelum tanggal 1 Juni 2007, pengajuan CK-1:

a. diterima di Kantor Pelayanan paling lambat tanggal 27 Juni 2007, dalam hal pita cukaidisediakan di Kantor Pelayanan; dan

b. diterima di Subdit Pita Cukai paling lambat tanggal 27 Juni 2007, dalam hal pita cukaidisediakan di Kantor Pusat.

(3) P3CT dan/atau DP3CT untuk pita cukai kebutuhan bulan Juni 2007 sudah harus diterima di KantorPusat DJBC paling lambat tanggal 12 Juni 2007.

(4) Pengajuan permohonan penyediaan/pemesanan yang melewati jangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dilayani.

BAB VIIPENUTUP

Pasal 11Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku, maka Peraturan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2005 tentang Penyediaan dan Tata Cara Pemesanan PitaCukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor P-04/BC/2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Juli 2007.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea danCukai ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 06 Juni 2007

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

-ttd-

ANWAR SUPRIJADINIP 120050332

4



LAMPIRAN IPERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR : P-17/BC/2007 TANGGAL : 06 JUNI 2007

TATA CARA PENYEDIAAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU

A. PITA CUKAI DISEDIAKAN DI KANTOR PUSAT1. Pengusaha melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. mengisi format P3C atau P3CT dengan lengkap dan benar; danb. mengajukan kepada Kepala Kantor u.p. Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai/Kepala Subseksi

Kepabeanan dan Cukai.P3C atau P3CT dibuat rangkap 3, terdiri dari:- lembar pertama untuk Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai/Kepala Subseksi Kepabeanan dan

Cukai;- lembar kedua untuk Direktur u.p. Kasubdit Pita Cukai; dan- lembar ketiga untuk pengusaha yang bersangkutan.

2. Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai/Kepala Subseksi Kepabeanan dan Cukai melakukan kegiatansebagai berikut:a. menerima P3C atau P3CT dari pengusaha;b. meneliti apakah pengusaha yang bersangkutan termasuk dalam daftar pengusaha yang dapat

atau tidak dapat dilayani pemesanan pita cukainya;c. dalam hal pengusaha tidak dapat dilayani pemesanan pita cukainya, P3C atau P3CT

dikembalikan pada yang bersangkutan dengan mengunakan format Nota Penolakansebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini;

d. meneliti kebenaran pengisian P3C meliputi seri, warna, tarif, peruntukan, HJE, dan kodepersonalisasi jika ada, dan periode pengajuan P3C;

e. meneliti apakah P3C untuk periode yang sama pernah diajukan dalam hal pengusahamengajukan P3CT;

f. mengembalikan dokumen tersebut kepada pengusaha yang bersangkutan untuk diperbaikidalam hal pengisian P3C atau P3CT tidak lengkap dan/atau tidak benar;

g. menandatangani, memberi nomor dan membukukan P3C atau P3CT dalam buku bambu P3Cdan/atau P3CT dalam hal P3C atau P3CT lengkap dan benar; dan

h. mengarsipkan lembar pertama P3C dan/atau P3CT untuk diperhitungkan dengan CK-1nya,mengirimkan lembar kedua untuk Direktur u.p. Kasubdit Pita Cukai, dan lembar ketiga untukpengusaha yang bersangkutan.

3. Kasubdit Pita Cukai melakukan kegiatan sebagai berikut:a. menerima P3C atau P3CT dari Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai/Kepala Subseksi

Kepabeanan dan Cukai; danb. meneruskan P3C atau P3CT tersebut kepada Kepala Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian.

4. Kepala Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian melakukan kegiatan sebagai berikut:a. menerima P3C atau P3CT dari Kasubdit Pita Cukai;b. membukukan P3C atau P3CT dalam buku bambu;c. membuat usulan pesanan pita cukai hasil tembakau kepada Kepala Seksi Penyediaan dan

Penukaran;d. mengarsipkan P3C atau P3CT tersebut;e. menerima pita cukai dari Kepala Seksi Penyediaan dan Penukaran; danf. menyimpan pita cukai yang diterima.

5. Kepala Seksi Penyediaan dan Penukaran melakukan kegiatan sebagai berikut:a. menerima usulan pesanan pita cukai dari Kepala Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian;b. meneliti usulan pesanan pita cukai;c. membuat daftar pesanan pita cukai kepada penyedia pita cukai;d. menerima pita cukai dari penyedia pita cukai;e. menyerahkan pita cukai kepada Kepala Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian; danf. mengarsipkan usulan pesanan pita cukai tersebut.

B. PITA CUKAI DISEDIAKAN DI KANTOR PELAYANAN1. Pengusaha melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. mengisi format P3C atau P3CT dengan lengkap dan benar; danb. mengajukan kepada Kepala Kantor u.p. Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai/Kepala Subseksi

Kepabeanan dan Cukai.P3C atau P3CT dibuat rangkap 3, terdiri dari:- lembar pertama untuk Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai/Kepala Subseksi Kepabeanan dan

Cukai;- lembar kedua untuk Kepala Seksi Perbendaharaan/Kepala Subseksi Perbendaharaan; dan- lembar ketiga untuk pengusaha yang bersangkutan.

5



2. Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai/Kepala Subseksi Kepabeanan dan Cukai melakukankegiatan sebagai berikut:a. menerima P3C atau P3CT dari pengusaha;b. meneliti apakah pengusaha yang bersangkutan termasuk dalam daftar pengusaha yang

dapat atau tidak dapat dilayani pemesanan pita cukainya;c. dalam hal pengusaha tidak dapat dilayani pemesanan pita cukainya, P3C atau P3CT

dikembalikan pada yang bersangkutan dengan mengunakan format Nota Penolakansebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini;

d. meneliti kebenaran seri, warna, tarif, peruntukan, HJE, dan kode personalisasi jika ada;e. meneliti perhitungan jumlah pita cukai yang diajukan dalam P3C atau P3CT tersebut

dengan memperhatikan batasan produksi pabrik untuk golongan pengusaha tersebut;f. meneliti periode P3C atau P3CT yang diajukan;g. mengembalikan dokumen tersebut kepada pengusaha yang bersangkutan untuk diperbaiki

dalam hal pengisian P3C atau P3CT tidak lengkap dan/atau tidak benar;h. menandatangani, memberi nomor dan membukukan P3C atau P3CT dalam buku bambu

P3C atau P3CT dalam hal P3C atau P3CT lengkap dan benar; dani. mengarsipkan lembar pertama P3C atau P3CT untuk diperhitungkan dengan CK-1-nya,

menyerahkan lembar kedua kepada Kepala Seksi Perbendaharaan/Kepala SubseksiPerbendaharaan dan lembar ketiga kepada pengusaha yang bersangkutan.

3. Kepala Seksi Perbendaharaan/Kepala Subseksi Perbendaharaan melakukan kegiatan sebagaiberikut:a. merekapitulasi P3C atau P3CT lembar kedua yang diterima ke dalam DP3C atau DP3CT;b. mengirimkan DP3C atau DP3CT yang telah ditandatangani Kepala Kantor kepada Direktur

u.p. Kasubdit Pita Cukai; danc. mengarsipkan P3C atau P3CT lembar kedua.

4. Kasubdit Pita Cukai menerima dan meneruskan DP3C atau DP3CT kepada Kepala SeksiPenyimpanan dan Pendistribusian.

5. Kepala Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian setelah menerima DP3C atau DP3CTmelakukan kegiatan sebagai berikut:a. membukukan DP3C atau DP3CT dalam buku bambu dan menatausahakannya;b. membuat usulan pesanan pita cukai hasil tembakau kepada Kepala Seksi Penyediaan dan

Penukaran;c. menerima pita cukai dari Kepala Seksi Penyediaan dan Penukaran Pita Cukai dan

menyimpannya di gudang pita cukai;d. mempersiapkan pita cukai yang akan dikirimkan sesuai seri, warna, tarif, HJE dan kode

personalisasi yang ada dalam DP3C kemudian membuat Daftar Pengiriman Pita Cukai(DPPC) dan Daftar Sisa Pita Cukai yang Belum Dikirim atas nama Kasubdit Pita Cukai;dan

e. mengirimkan atau menyerahkan pita cukai dilampiri dengan DPPC dan Daftar Sisa PitaCukai Yang Belum Dikirim kepada Kepala Kantor tujuan.

6. Kepala Seksi Penyediaan dan Penukaran melakukan kegiatan sebagai berikut:a. menerima usulan pesanan pita cukai dari Kepala Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian;b. meneliti usulan pesanan pita cukai;c. membuat daftar pesanan pita cukai kepada penyedia pita cukai;d. menerima pita cukai dari penyedia pita cukai;e. menyerahkan pita cukai kepada Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian; danf. mengarsipkan usulan pesanan pita cukai tersebut.

7. Kepala Kantor u.p. Kepala Seksi Perbendaharaan/Kepala Subseksi Perbendaharaanmelakukan kegiatan sebagai berikut:a. menerima dan meneliti kebenaran seri, warna, tarif, HJE, dan kode personalisasi pita

cukai yang diterima dengan DPPC;b. membuat Berita Acara Pemeriksaan dan mengirimkannya kepada Kasubdit Pita Cukai u.p.

Kepala Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian dalam hal jumlah pita cukai yang diterimakedapatan tidak sesuai dengan DPPC;

c. menyimpan pita cukai yang diterima;d. meneliti dan mencocokkan Daftar Sisa Pita Cukai Yang Belum Dikirim dengan data yang

ada di Kantor Pelayanan; dane. mengkonfirmasikan kepada Kasubdit Pita Cukai jika Daftar Sisa Pita Cukai yang Belum

Dikirim dengan data yang ada di Kantor Pelayanan kedapatan tidak sesuai.


-ttd-


6



LAM

PIR

AN

IIPER

ATUR

AN D

IREKTU

R JEN

DER

AL BEA DAN

CU

KAIN

OM

OR

: P-17/B

C/2007 TA

NG

GA

L : 06 JUN

I 2007

DIR

EK

TU

R JE

ND

ER

AL B

EA

DA

N C

UK

AI

-ttd-

AN

WA

R S

UP

RIJA

DI

NIP

120050332

7



LAMPIR

AN III

PERATU

RAN

DIR

EKTUR

JEND

ERAL BEA D

AN C

UKAI

NO

MO

R : P

-17/BC

/2007 TAN

GG

AL : 06 JU

NI 2007

DIR

EK

TU

R JE

ND

ER

AL B

EA

DA

N C

UK

AI

-ttd-

AN

WA

R S

UP

RIJA

DI

NIP

120050332

8



LAM

PIR

AN

IVPER

ATUR

AN D

IREKTU

R JEN

DER

AL BEA DAN

CU

KAIN

OM

OR

: P-17/B

C/2007 TA

NG

GA

L : 06 JUN

I 2007

DIR

EK

TU

R JE

ND

ER

AL B

EA

DA

N C

UK

AI

-ttd-

AN

WA

R S

UP

RIJA

DI

NIP

120050332

9



LAM

PIR

AN

VPER

ATUR

AN D

IREKTU

R JEN

DER

AL BEA DAN

CU

KAIN

OM

OR

: P-17/B

C/2007 TA

NG

GA

L : 06 JUN

I 2007

DIR

EK

TU

R JE

ND

ER

AL B

EA

DA

N C

UK

AI

-ttd-

AN

WA

R S

UP

RIJA

DI

NIP

120050332

10



LAMPIRAN VIPERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI


TATA CARA PEMESANANPITA CUKAI

HASIL TEMBAKAU

A. PITA CUKAI DISEDIAKAN DI KANTOR PUSAT

1. Pengusaha mengajukan CK-1 kepada Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai/Kepala SubseksiKepabeanan dan Cukai dengan cara mengisi dan menandatangani CK-1 paling sedikit rangkap5 dengan perincian sebagai berikut:a. Lembar pertama untuk Direktorat Cukai;b. Lembar kedua untuk Kantor Pelayanan;c. Lembar ketiga untuk Pengusaha;d. Lembar keempat untuk Kantor Wilayah DJBC; dane. Lembar kelima untuk Kantor Pelayanan Pajak.

2. Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai/Kepala Subseksi Kepabeanan dan Cukai melakukankegiatan sebagai berikut:a. meneliti apakah pengusaha yang bersangkutan termasuk dalam daftar pengusaha yang

dapat atau tidak dapat dilayani pemesanan pita cukainya;b. dalam hal pengusaha tidak dapat dilayani pemesanan pita cukainya, dokumen CK-1

dikembalikan pada yang bersangkutan dengan mengunakan format Nota Penolakansebagaimana ditetapkan dalam lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukaiini;

c. meneliti kelengkapan dan kebenaran pengisian dokumen CK-1 meliputi:1) nama pengusaha atau kuasanya yang berhak menandatangani CK-1;2) nama dan alamat perusahaan;3) NPPBKC;4) merek, HJE, dan tarif cukai dari jenis hasil tembakau yang dipesankan pita cukainya;5) isi per kemasan hasil tembakau;6) jumlah lembar dan seri pita cukai yang dipesan; dan7) kebenaran perhitungan dan jumlah cukai, PPN, dan PNBP.

d. meneliti apakah saldo P3C dan/atau P3CT untuk pita cukai dimaksud cukup untukmemenuhi CK-1 yang diajukan;

e. dalam hal pengisian CK-1 telah lengkap dan benar serta saldo P3C dan/atau P3CTnyamencukupi, mencatat data CK-1 pada Buku Daftar Dokumen Pemesanan Pita Cukai(BDCK-3) dan memberi nomor CK-1 dari buku BDCK-3;

f. dalam hal pengisian CK-1 tidak lengkap atau tidak benar atau saldo P3C dan P3CT-nyatidak mencukupi, CK-1 dikembalikan kepada Pengusaha untuk dilengkapi/diperbaiki ataumengajukan P3C/P3CT terlebih dahulu;

g. untuk pemesanan pita cukai secara kredit, CK-1 diteruskan kepada Kepala SeksiPerbendaharaan / Kepala Subseksi Perbendaharaan;

h. untuk pemesanan pita cukai secara tunai CK-1 lembar ketiga dikembalikan kepadaPengusaha agar dilakukan pembayaran dengan cara sebagai berikut:1) pembayaran dapat dilakukan di Bank Persepsi yang sewilayah/sekota dengan Kantor

Pelayanan;2) dalam hal tidak terdapat Bank Persepsi yang sewilayah/sekota dengan Kantor

Pelayanan maka pembayaran dapat dilakukan melalui PT Pos Indonesia yangsewilayah / sekota dengan Kantor Pelayanan; dan

3) apabila telah dilunasi, CK-1 lembar ketiga dan SSCP diserahkan kepada Kepala SeksiKepabeanan dan Cukai / Kepala Subseksi Kepabeanan dan Cukai.

i. Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai/Kepala Subseksi Kepabeanan dan Cukaimenandatangani halaman pertama CK-1 dan meneruskannya kepada Kepala SeksiPerbendaharaan / Kepala Subseksi Perbendaharaan.

3. Kepala Seksi Perbendaharaan/Kepala Subseksi Perbendaharaan melakukan kegiatan sebagaiberikut:a. menerima CK-1 dari Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai/Kepala Subseksi Kepabeanan

dan Cukai;b. untuk CK-1 kredit, meneliti batasan kredit, mencatat jumlah dan tanggal jatuh tempo utang

cukai, dan melakukan pengurangan saldo penundaan cukai pada Buku Rekening Kredit(BCK-7) dan pada carik I;

11



c. untuk CK-1 tunai, meneliti kebenaran pembayaran cukai dan pungutan lainnya pada SSCPatau SSPCP dan mencatat nomor dan tanggal SSCP atau SSPCP pada carik I;

d. menandatangani CK-1 pada carik I;e. CK-1 lembar pertama diserahkan kepada Pengusaha untuk diteruskan ke Direktur u.p.

Kasubdit Pita Cukai di Kantor Pusat;f. CK-1 lembar ketiga diserahkan kepada Pengusaha untuk arsip yang bersangkutan; dang. CK-1 lembar kedua, lembar keempat dan lembar kelima diteruskan kepada Kepala Seksi

Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen untuk didistribusikan.

4. Pengusaha menyerahkan CK-1 lembar pertama kepada Direktur Cukai u.p. Kasubdit PitaCukai guna pengambilan pita cukai.

5. Kasubdit Pita Cukai melakukan kegiatan sebagai berikut:a. menerima CK-1 dari pengusaha; danb. meneruskan CK-1 kepada Kepala Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian.

6. Kepala Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian melakukan kegiatan sebagai berikut:a. menerima CK-1 dari Kasubdit Pita Cukai;b. memeriksa ulang kebenaran pengisian CK-1, meliputi seri, merek, HJE, tarif cukai, dan

jumlah pita cukai;c. meneliti apakah saldo P3C dan P3CT untuk pita cukai dimaksud cukup untuk memenuhi

CK-1 yang diajukan;d. apabila pengisian CK-1 kedapatan benar serta saldo P3C dan P3CT-nya mencukupi,

Kepala Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian Pita Cukai mencatat pada buku bambu(Buku Daftar CK-1) dan memberi nomor penerimaan dokumen CK-1;

e. dalam hal ditemukan ketidakbenaran dalam pengisian CK-1 atau saldo P3C dan P3CTtidak mencukupi, maka CK-1 tersebut tidak dilayani dan dikembalikan kepada KepalaKantor;

f. menyetujui pengeluaran pita cukai untuk diserahkan kepada Pengusaha dengan membuattanda terima pita cukai;

g. menyerahkan pita cukai sesuai CK-1 kepada Pengusaha;h. mengirimkan carik III CK-1 kepada Kepala Seksi Perbendaharaan/Kepala Subseksi

Perbendaharaan Kantor Pelayanan asal CK-1; dani. mengarsipkan CK-1 lembar ke 1 tanpa carik III beserta tanda terima pita cukai.

7. Pengusaha pada saat menerima pita cukai melakukan kegiatan:a. mencocokkan seri, warna, tarif, HJE dan personalisasi (jika ada) serta jumlah pita cukai

yang diterima dengan yang tertera dalam CK-1; danb. menandatangani CK-1 halaman kedua pada carik II dan tanda terima pita cukai sebagai

bukti telah menerima pita cukai dengan lengkap dan benar.8. Setelah berakhirnya tahun anggaran atau setelah berlakunya kebijakan, Kepala Kantor segera

menerbitkan dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Pengenaan Biaya Pengganti (SPPBP) pitacukai setelah mendapat pemberitahuan dari Direktur.

B. PITA CUKAI DISEDIAKAN DI KANTOR PELAYANAN

1. Pengusaha mengajukan CK-1 kepada Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai/Kepala SubseksiKepabeanan dan Cukai dengan cara mengisi dan menandatangani CK-1 paling sedikit rangkap5 dengan perincian sebagai berikut:- Lembar pertama untuk Direktorat Cukai;- Lembar kedua untuk Kantor Pelayanan;- Lembar ketiga untuk Pengusaha;- Lembar keempat untuk Kantor Wilayah DJBC; dan- Lembar kelima untuk Kantor Pelayanan Pajak.

2. Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai/Kepala Subseksi Kepabeanan dan Cukai melakukankegiatan sebagai berikut:a. meneliti apakah pengusaha yang bersangkutan termasuk dalam daftar pengusaha yang

dapat atau tidak dapat dilayani pemesanan pita cukainya;b. Dalam hal pengusaha yang bersangkutan termasuk dalam daftar pengusaha yang tidak

dapat dilayani pemesanan pita cukainya, dokumen CK-1 dikembalikan kepada pengusahayang bersangkutan dengan format Nota Penolakan sebagaimana ditetapkan dalamLampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini;

c. meneliti kelengkapan dan kebenaran pengisian dokumen CK-1 meliputi:1) nama pengusaha atau kuasanya yang berhak menandatangani CK-1;2) nama dan alamat perusahaan;

12



3) NPPBKC;4) merek, HJE dan tarif cukai dari jenis hasil tembakau yang dipesankan pita cukainya;5) isi per kemasan hasil tembakau;6) jumlah lembar dan seri pita cukai yang dipesan; dan7) kebenaran perhitungan dan jumlah cukai, PPN serta PNBP.

d. meneliti apakah saldo P3C dan/atau P3CT untuk pita cukai dimaksud cukup untukmemenuhi CK-1 yang diajukan;

e. dalam hal pengisian CK-1 telah lengkap dan benar serta saldo P3C dan/atau P3CT-nyamencukupi, mencatat data CK-1 pada Buku Daftar Dokumen Pemesanan Pita Cukai(BDCK-3) dan memberi nomor CK-1 dari buku BDCK-3;

f. dalam hal pengisian CK-1 tidak lengkap atau tidak benar atau saldo P3C dan P3CTnyatidak mencukupi, CK-1 dikembalikan kepada Pengusaha untuk dilengkapi/diperbaiki ataumengajukan P3C/P3CT terlebih dahulu;

g. untuk pemesanan pita cukai secara tunai CK-1 lembar ketiga dikembalikan kepadaPengusaha agar dilakukan pembayaran dengan cara sebagai berikut:1) pembayaran dapat dilakukan di Bank Persepsi yang sewilayah / sekota dengan Kantor

Pelayanan; dan2) dalam hal tidak terdapat Bank Persepsi yang sewilayah / sekota dengan Kantor

Pelayanan maka pembayaran dapat dilakukan melalui PT Pos Indonesia yangsewilayah/sekota dengan Kantor Pelayanan;

h. apabila telah dilunasi, CK-1 lembar ketiga dan SSCP/SSPCP diserahkan kepada KepalaSeksi Kepabeanan dan Cukai / Kepala Subseksi Kepabeanan dan Cukai; dan

i. menandatangani halaman pertama CK-1 dan meneruskannya kepada Kepala SeksiPerbendaharaan/Kepala Subseksi Perbendaharaan.

3. Kepala Seksi Perbendaharaan/Kepala Subseksi Perbendaharaan melakukan kegiatan sebagaiberikut:a. menerima CK-1 dari Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai/Kepala Subseksi Kepabeanan

dan Cukai;b. untuk CK-1 kredit, meneliti batasan kredit, mencatat jumlah dan tanggal jatuh tempo utang

cukai, melakukan pengurangan saldo penundaan cukai pada Buku Rekening Kredit (BCK-7) dan pada carik I;

c. untuk CK-1 tunai, meneliti kebenaran pembayaran cukai dan pungutan lainnya pada SSCPatau SSPCP dan mencatat nomor dan tanggal SSCP atau SSPCP pada carik I;

d. Menandatangani CK-1 pada carik I;e. CK-1 lembar ketiga diserahkan kepada Pengusaha, CK-1 lembar pertama, keempat dan

kelima diteruskan kepada Kepala Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen untukdidistribusikan;

f. menyetujui pengeluaran pita cukai dari gudang pita cukai untuk diserahkan kepadaPengusaha dengan membuat tanda terima pita cukai; dan

g. menyerahkan pita cukai dengan seri, warna, tarif, HJE, personalisasi, dan jumlah pitacukai yang sesuai dengan yang dimintakan dengan CK-1 bersangkutan kepadaPengusaha.

4. Pengusaha pada saat menerima pita cukai melakukan kegiatan:a. mencocokkan seri, warna, tarif dan HJE, personalisasi serta jumlah pita cukai yang

diterima dengan yang tertera dalam CK-1; danb. menandatangani CK-1 lembar kedua pada carik II dan tanda terima pita cukai sebagai

bukti telah menerima pita cukai dengan lengkap dan benar.

5. Setelah berakhirnya tahun anggaran atau setelah berlakunya kebijakan, Kepala Kantor segeramelakukan kegiatan sebagai berikut:a. membuat Berita Acara Pencacahan Pita Cukai Sisa Persediaan di Kantor Pelayanan; danb. menerbitkan dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Pengenaan Biaya Pengganti (SPPBP)

pita cukai jika ada.


-ttd-


13




-ttd-


LAMPIRAN VIIPERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI


14



PETUNJUK PENGISIAN P3C

DIISI PENGUSAHA YANG BERSANGKUTAN:

NOMOR K E T E R A N G A N

4 Nama pabrik hasil tembakau sesuai yang tersebut dalam NPPBKC5 Kota lokasi pabrik hasil tembakau tersebut berada sesuai NPPBKC6 NPPBKC pengusaha pabrik bersangkutan7 Untuk periode bulan P3C tersebut dibuat contoh : Januari 2007.8 Cukup jelas9 Jenis hasil tembakau yang dimohonkan pita cukainya

10 Kode personalisasi hanya diisi untuk jenis pita yang menggunakan kode personalisasi yaitu :untuk jenis hasil tembakau SKT golongan pengusaha pabrik IIIA dan IIIB, untuk jenis hasiltembakau SKM golongan pengusaha pabrik III.Untuk yang pita cukai selain tersebut diatas kode personalisasinya dikosongkan.

11 Seri pita cukai, yaitu seri I, II, atau III12 Warna pita cukai sesuai peruntukan, contoh Hijau Kombinasi Coklat13 Tarif cukai:

- Kolom % diisi tarif advalorum, misalnya 4, untuk 4%;- Kolom Rp./btg diisi tarif spesifik, misalnya 3, untuk Rp3/btg

14 Harga Jual Eceran (dalam Rupiah), contohnya 4.00015 Isi perbungkus dari merk hasil tembakau yang menggunakan pita cukai tersebut (dalam

batang/gram)contohnya 10

16 Jika pita cukai tersebut untuk pihak ketiga (tamu) diisi UT dan untuk karyawan diisi UK. Untukperuntukan biasa kolom ini tidak perlu diisi

17 Jumlah pita cukai yang dipesan18 Nama kota lokasi pabrik19 Tanggal P3C dibuat21 Diisi sama dengan nomor 424 Nama pengusaha atau kuasanya.

P3C diisi dan ditandatangani pengusaha pabrik bersangkutan atau kuasanya. Kemudiandibubuhi stempel resmi dari perusahaan bersangkutan.

LAMPIRAN VIIIPERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : P-17/BC/2007 TANGGAL : 06 JUNI 2007

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI-ttd-ANWAR SUPRIJADINIP 120050332

15



DIISI PETUGAS KPBC YANG BERSANGKUTAN:


1 Diisi nomor P3C dari buku bambu P3C yang ada di KPBC.2 Tanggal P3C tersebut disetujui KPBC dan diberi nomor dari buku bambu P3C.3 Coret yang tidak perlu, sesuai dimana pabrik tersebut dilayani pita cukainya.

20 KPBC dimana P3C tersebut diajukan22 Kasi Kepabeanan dan Cukai untuk KPBC Tipe A1,A2, A3 dan A4 atau Kepala Subseksi

Kepabeanan dan Cukai untuk KPBC Tipe B23 NIP. (cukup jelas)

PETUNJUK PENGISIAN P3CT

DIISI PENGUSAHA YANG BERSANGKUTAN:


4 Nama pabrik hasil tembakau sesuai yang tersebut dalam NPPBKC5 Kota lokasi pabrik hasil tembakau tersebut berada sesuai NPPBKC6 NPPBKC pengusaha pabrik bersangkutan7 Untuk periode bulan P3C tersebut dibuat contoh : Januari 2007.8 Cukup jelas9 Jenis hasil tembakau yang dimohonkan pita cukainya

10 Kode personalisasi hanya diisi untuk jenis pita yang menggunakan kode personalisasiyaitu : untuk jenis hasil tembakau SKT golongan pengusaha pabrik IIIA dan IIIB, untukjenis hasil tembakau SKM golongan pengusaha pabrik III.Untuk yang pita cukai selain tersebut diatas kode personalisasinya dikosongkan.

11 Seri pita cukai, yaitu seri I, II, atau III12 Warna pita cukai sesuai peruntukan, contoh Hijau Kombinasi Coklat13 Tarif cukai:

- Kolom % diisi tarif advalorum, misalnya 4, untuk 4%;- Kolom Rp./btg diisi tarif spesifik, misalnya 3, untuk Rp.3/btg

14 Harga Jual Eceran (dalam Rupiah), contohnya 4.00015 Isi perbungkus dari merk hasil tembakau yang menggunakan pita cukai tersebut (dalam

batang/gram)contohnya 10

16 Jika pita cukai tersebut untuk pihak ketiga (tamu) diisi UT dan untuk karyawan diisi UK.Untuk peruntukan biasa kolom ini tidak perlu diisi

17 Jumlah P3CT yang telah diajukan. Misalnya P3CT untuk bulan Pebruari 2007, (yangbisa diajukan sampai dengan tanggal 15 Maret 2007) maka butir 17 diisi dengan jumlahpermohonan P3C untuk periode bulan Februari 2007.

18 Jumlah pita cukai yang dipesan19 Nama kota lokasi pabrik20 Tanggal P3C dibuat22 Diisi sama dengan nomor 425 Nama pengusaha atau kuasanya.

P3C diisi dan ditandatangani pengusaha pabrik bersangkutan atau kuasanya. Kemudiandibubuhi stempel resmi dari perusahaan bersangkutan.

DIISI PETUGAS KPBC YANG BERSANGKUTAN:


1 Diisi nomor P3CT dari buku bambu P3CT yang ada di KPBC.2 Tanggal P3CT tersebut disetujui KPBC dan diberi nomor dari buku bambu P3CT3 Coret yang tidak perlu, sesuai dimana pabrik tersebut dilayani pita cukainya.

21 KPBC dimana P3C tersebut diajukan23 Kasi Kepabeanan dan Cukai untuk KPBC Tipe A1,A2, A3 dan A4 atau Kepala Subseksi

Kepabeanan dan Cukai untuk KPBC Tipe B24 NIP. (cukup jelas)

16

Warta Bea Cukai Edisi 393

Documents