Warkat, Dok. Kliring dan Pencetakannya : Warkat, Dokumen Kliring dan Pencetakannya Pada Perusahaan ... kesalahan encode pada Dokumen Kliring dan sampul penunjang. B. DOKUMEN ...

No. 1/7/DASP Jakarta, 23 Desember 1999

S U R A T E D A R A N

Perihal : Warkat, Dokumen Kliring dan Pencetakannya Pada Perusahaan

Percetakan Dokumen Sekuriti.

---------------------------------------------------------------------------------

Sebagaimana diketahui Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999

tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian

Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal, antara lain

menetapkan bahwa penerbitan Warkat dan Dokumen Kliring yang digunakan dalam

kegiatan Kliring wajib memenuhi spesifikasi teknis dan unsur keamanan. Berkaitan

dengan hal tersebut perlu diatur mengenai tata cara dalam pencetakan dan

penggunaan Warkat dan Dokumen Kliring oleh peserta Kliring, sebagai berikut.

I. PEMBAKUAN WARKAT DAN DOKUMEN KLIRING

A. WARKAT

Warkat merupakan alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan

melalui Kliring. Untuk keseragaman dalam penyelenggaraan Kliring Lokal

maka Warkat wajib memenuhi spesifikasi teknis berupa kualitas kertas,

ukuran, rancang bangun (format) dan mutu cetakan.

1. JENIS WARKAT

Jenis Warkat yang dibakukan untuk diperhitungkan dalam Kliring

adalah:

a. Cek adalah cek sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang

Hukum Dagang (KUHD) termasuk jenis-jenis cek seperti cek

deviden, cek perjalanan, cek pemberian atau cinderamata, dan jenis

cek lainnya yang penggunaannya dalam Kliring disetujui oleh Bank

Indonesia;

b. Bilyet …

2

b. Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada Bank

penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari

rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang

disebutkan namanya, termasuk Bilyet Giro Bank Indonesia (BGBI);

c. Wesel Bank Untuk Transfer adalah wesel sebagaimana diatur

dalam KUHD yang diterbitkan oleh Bank khusus untuk sarana

transfer;

d. Surat Bukti Penerimaan Transfer adalah surat bukti penerimaan

transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada Bank Peserta

penerima dana transfer melalui Kliring Lokal;

e. Nota Debet adalah Warkat yang digunakan untuk menagih dana

pada Bank lain untuk untung Bank atau nasabah Bank yang

menyampaikan Warkat tersebut. Nota Debet yang dikliringkan

hendaknya telah diperjanjikan dan dikonfirmasikan terlebih dahulu

oleh Bank yang menyampaikan Nota Debet kepada Bank yang akan

menerima Nota Debet tersebut; dan

f. Nota Kredit adalah Warkat yang digunakan untuk menyampaikan

dana pada Bank lain untuk untung Bank atau nasabah Bank yang

menerima Warkat tersebut.

Warkat tersebut dinyatakan dalam mata uang rupiah dan bernilai

nominal penuh, serta telah jatuh waktu pada saat dikliringkan.

2. SPESIFIKASI TEKNIS WARKAT

a. Setiap Warkat wajib memenuhi spesifikasi teknis sebagai berikut.

1) Kertas

Kualitas kertas yang digunakan harus memenuhi “The London

Clearing Bank’s Paper Specification No. 1”/CBS 1 (96 gsm).

Khusus untuk warkat pada penyelenggaraan Kliring Lokal

dengan …

3

dengan menggunakan sistem Manual dan Semi Otomasi Kliring

Lokal (Semi Otomasi) selain menggunakan kertas CBS 1 juga

dapat menggunakan kertas sekuriti/security paper (90 gsm).

Yang dimaksud dengan kertas sekuriti adalah kertas yang

dipakai untuk mencetak Dokumen Sekuriti yang memiliki ciri

pengaman untuk menangkal usaha pemalsuan baik dengan cara

peniruan maupun manipulasi.

2) Ukuran

Ukuran Warkat yang digunakan merupakan ukuran seragam

untuk semua jenis Warkat, yaitu panjang 7 (tujuh) inci dan lebar

2 3/4 (dua tiga per empat) inci dengan ketebalan 0,12 mm –

0,13 mm. Khusus untuk Warkat pada penyelenggaraan Kliring

Lokal dengan menggunakan sistem Manual dan Semi Otomasi

Kliring Lokal (Semi Otomasi) tidak ditentukan standar

ketebalan Warkat.

3) Rancang Bangun

Pembakuan Warkat tidak dimaksudkan untuk membakukan

redaksi yang tercantum dalam Warkat melainkan untuk lebih

memudahkan pengenalan dan pemeriksaan Warkat maupun

sandi/informasi yang tercantum di dalamnya. Adapun rancang

bangun Warkat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Nilai nominal pada Warkat harus dapat terlihat dengan

jelas. Untuk keperluan tersebut maka nilai nominal dalam

angka dicantumkan di sebelah kanan sejajar dengan baris

nilai nominal dalam huruf;

b) Nama/logo Bank penerbit dicetak lebih jelas daripada

cetakan lainnya pada Warkat dimaksud dan ditempatkan

pada bagian atas Warkat;

c) Nomor …

4

c) Nomor seri Warkat dicetak dan ditempatkan pada bagian

atas Warkat;

d) Ruangan untuk tanda tangan harus cukup luas dan

ditempatkan di sebelah kanan bawah, di atas clear band;

e) Dalam hal diperlukan personalisasi nasabah, maka nama

nasabah ditempatkan di sebelah kiri bawah sejajar dengan

tanda tangan.

4) Clear Band

Clear band adalah ruang kosong pada bagian bawah setiap

Warkat selebar 5/8 (lima per delapan) inci diukur dari batas

bawah Warkat dan disediakan khusus untuk pencetakan angka

dan simbol MICR E-13B yang memenuhi ISO 1004:1995.

Khusus untuk Warkat Kliring yang digunakan pada

penyelenggaraan Kliring Lokal dengan menggunakan sistem

Manual dan Semi Otomasi Kliring Lokal (Semi Otomasi)

pengisian MICR pada Clear Band tidak perlu dilakukan

sehingga penandatanganan dan penulisan nama penarik dapat

melewati Clear Band.

5) Garis Batas

Sebuah garis batas sejajar batas bawah sepanjang Warkat harus

dicetak pada ukuran 1/8 (satu per delapan) inci di atas batas atas

clear band.

6) Pembedaan Warna

Untuk mempermudah mengenali dan membedakan Warkat

dalam pengolahan di tempat Peserta Pengirim, Penyelenggara

maupun Peserta Penerima maka pada sudut kanan atas semua

Warkat dari jenis Nota Kredit harus diberi tanda dengan bentuk

segitiga …

5

segitiga siku-siku berwarna merah tua, dengan ukuran sisi tegak

masing-masing 1,5 (satu setengah) sentimeter.

7) Pertinggal (Cheque Stub)

Untuk keperluan administrasi terhadap penarikan atau

penerbitan Cek/Bilyet Giro pada setiap lembar Warkat dapat

ditambahkan lembar pertinggal yang dapat ditempatkan pada

sebelah kiri atau sebelah atas Warkat atau diadministrasikan di

bagian depan/belakang bundel warkat atau berupa carbonized

paper.

8) Perforasi

Untuk menghindari kerusakan pada waktu pengolahan oleh

mesin baca pilah dan atau MICR Encoder/Reader-Encoder,

perforasi untuk memisahkan Warkat dengan lembar pertinggal

dapat ditempatkan pada sebelah kiri atau sebelah atas Warkat.

Dalam hal digunakan Continuous Form Cheque, perforasinya

disesuaikan dengan kebutuhan dan harus dilakukan secara deep

cut. Selain itu lem perekat dilarang digunakan pada Warkat,

kecuali apabila ditujukan untuk menjilid blanko Warkat yang

telah diperforasi.

b. Format Warkat Kliring ini dapat dilihat sebagaimana Lampiran 1.

3. SARANA PENUNJANG WARKAT

Sarana penunjang Warkat hanya digunakan bagi penyelenggaraan

Kliring Lokal dengan menggunakan sistem Otomasi dan Elektronik.

Adapun jenis sarana penunjang Warkat yang digunakan adalah sebagai

berikut:

a. Sampul Penunjang.

Sampul penunjang ini digunakan untuk:

1) Warkat …

6

1) Warkat dengan duplikat atau lampiran;

2) Warkat yang tidak dapat diolah (sobek, lusuh, terlipat, tidak

terbaca).

Kualitas sampul penunjang harus setara dengan kualitas seperti

yang diproduksi "Check Savers Document Carier's Product, Type

PL2-238".

Ukuran sampul penunjang cukup untuk memuat Warkat sehingga

tidak ada bagian-bagian dari Warkat tersebut yang berada di luar.

Sampul penunjang hanya digunakan untuk mengakomodasikan

Warkat sebagaimana dalam angka 1) dan 2) di atas. Dalam kaitan

dengan angka 1) di atas, lampiran dibatasi hanya maksimal 1 (satu)

lembar dengan ukuran yang disesuaikan dengan sampul tersebut

dan tidak diperkenankan untuk dilipat yang dapat menyebabkan

sampul penunjang tidak dapat diproses pada mesin baca pilah

Penyelenggara.

Format sampul penunjang Warkat ini dapat dilihat sebagaimana

Lampiran 2

b. Stiker

Stiker digunakan untuk mengkoreksi kesalahan yang terjadi pada

MICR code line dengan cara menutup informasi MICR code line

yang salah secara sempurna dan meng-encode kembali informasi

MICR code line yang benar. Selain itu ukuran stiker tidak melebihi

clear band yang telah ditetapkan. Penggunaan stiker untuk koreksi

tersebut diperkenankan hanya 1 (satu) kali dalam dalam setiap

warkat.

Stiker tidak diperkenankan digunakan untuk mengkoreksi

kesalahan encode pada Dokumen Kliring dan sampul penunjang.

B. DOKUMEN …

7

B. DOKUMEN KLIRING

Dokumen Kliring pada dasarnya merupakan dokumen kontrol dan

berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan Kliring.

1. JENIS DOKUMEN KLIRING

Jenis Dokumen Kliring yang digunakan dalam kegiatan Kliring adalah

sebagai berikut:

a. Dalam sistem Otomasi dan Elektronik adalah :

1) Bukti Penyerahan Warkat Debet - Kliring Penyerahan

(BPWD);

2) Bukti Penyerahan Warkat Kredit - Kliring Penyerahan

(BPWK);

3) Bukti Penyerahan Rekaman Warkat - Kliring Pengembalian

(BPRWKP);

4) Lembar Substitusi;

5) Kartu Batch.

b. Dalam sistem Semi Otomasi adalah:

1) Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Penyerahan;

2) Daftar Warkat Kliring Penyerahan Menurut Bank Penerima;

3) Daftar Warkat Kliring Penyerahan Menurut Bank Pengirim;

4) Bukti Rekaman Warkat Tolakan Kliring Pengembalian;

5) Daftar Warkat Kliring Pengembalian Menurut Bank Penerima;

6) Daftar Warkat Kliring Pengembalian Menurut Bank Pengirim;

7) Daftar Warkat yang Ditolak dengan Alasan Kosong.

c. Dalam sistem Manual adalah:

Daftar Warkat Kliring Penyerahan/Pengembalian.

2. SPESIFIKASI TEKNIS DOKUMEN KLIRING

a. Dokumen Kliring Sistem Otomasi dan Elektronik

Dokumen …

8

Dokumen Kliring yang digunakan pada penyelenggaraan Kliring

Lokal dengan menggunakan sistem Otomasi dan Elektronik, kecuali

BPRWKP dan lembar substitusi, harus memenuhi spesifikasi teknis

sebagai berikut:

1) Kertas

Kualitas kertas yang digunakan harus memenuhi “The London

Clearing Bank’s Paper Specification No.1” /CBS 1 (96 gsm).

2) Ukuran

Ukuran Dokumen Kliring yang digunakan merupakan ukuran

seragam untuk semua jenis Dokumen Kliring, yaitu panjang 7

(tujuh) inci dan lebar 2 3/4 (dua tiga per empat) inci dengan

ketebalan 0,12 mm – 0,13 mm.

3) Rancang Bangun

Pembakuan Dokumen Kliring tidak dimaksudkan untuk

membakukan redaksi yang tercantum dalam Dokumen Kliring,

melainkan untuk lebih memudahkan pengenalan dan pemeriksaan

Dokumen Kliring maupun sandi/informasi yang tercantum di

dalamnya. Rancang bangun Dokumen Kliring perlu

memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

a) Nilai Nominal

Nilai nominal pada Dokumen Kliring harus dapat terlihat

secara jelas.

b) Logo dan Nama Bank Penerbit

Pada Dokumen Kliring harus dicantumkan logo dan nama

Bank penerbit yang dicetak lebih jelas dibandingkan cetakan

lainnya dan ditempatkan pada sisi kiri atas Dokumen Kliring.

c) Pembedaan …

9

c) Pembedaan Warna

Untuk mempermudah mengenali dan membedakan Dokumen

Kliring dalam pengolahan di Penyelenggara, maka pada

Dokumen Kliring Kredit harus diberi warna merah tua

sedangkan pada Dokumen Kliring Debet harus diberi warna

hijau di bagian atas Dokumen Kliring dimaksud, dengan

ukuran lebar 1 (satu) centimeter.

d) Nomor Seri

Pada Dokumen Kliring BPWD dan BPWK dapat dicantumkan

nomor seri yang akan digunakan sebagai sarana kontrol

penggunaan Dokumen Kliring tersebut. Nomor seri tersebut

dicantumkan pada sisi kanan atas Dokumen Kliring.

e) Ruangan untuk tanda tangan dan pencantuman nama jelas

petugas yang menyerahkan harus cukup luas dan ditempatkan

di sebelah kanan bawah, di atas clear band.

4) Clear Band

Clear band adalah ruang kosong pada bagian bawah Bukti

Penyerahan Warkat dan Kartu Batch selebar 5/8 (lima per

delapan) inci diukur dari batas bawah Warkat dan disediakan

khusus untuk pencetakan angka dan simbol MICR E-13B yang

memenuhi ISO 1004:1995.

Khusus BPRWKP merupakan print out (hasil cetakan) dari sistem

Semi Otomasi yang wajib menggunakan printer dot matrix

minimal kualitas cetaknya 300 cps.

Khusus lembar substitusi dapat menggunakan kertas HVS minimal

60 gsm warna putih, tanpa mencantumkan logo dan nama Bank.

Jenis Dokumen Kliring BPWD dan BPWK dibuat rangkap 2 (dua)

dengan …

10

dengan menggunakan carbonized paper. Untuk lembar keduanya

tidak wajib memenuhi spesifikasi teknis kertas sebagaimana

dimaksud dalam angka 1) di atas.

b. Dokumen Kliring sistem Semi Otomasi

Dokumen Kliring yang digunakan pada penyelenggaraan Kliring

Lokal dengan menggunakan sistem Semi Otomasi merupakan

cetakan (print out) hasil pengolahan rekaman Warkat melalui

aplikasi dari sistem Kliring Semi Otomasi yang wajib menggunakan

printer dot matrix minimal kualitas cetaknya 300 cps.

c. Dokumen Kliring sistem Manual

Dokumen Kliring yang digunakan pada penyelenggaraan Kliring

Lokal dengan menggunakan sistem Manual wajib memenuhi

spesifikasi teknis sebagai berikut:

1) Kertas

Kualitas kertas yang digunakan untuk lembar pertama adalah

jenis kertas HVS minimal 60 gsm warna putih, sedangkan untuk

lembar kedua dan ketiga menggunakan carbonized paper.

2) Ukuran

Ukuran Dokumen Kliring yang digunakan yaitu panjang 27 (dua

puluh tujuh) centimeter dan lebar 8 1/2 (delapan setengah)

centimeter.

3) Rancang Bangun

Pembakuan Dokumen Kliring tidak dimaksudkan untuk

membakukan redaksi yang tercantum dalam Dokumen Kliring,

melainkan untuk lebih memudahkan pengenalan dan pemeriksaan

Dokumen Kliring maupun sandi/informasi yang tercantum di

dalamnya. Rancang bangun Dokumen Kliring harus

memperhatikan …

11

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Nama Bank Penerbit

Pada bagian atas Dokumen Kliring harus dicantumkan nama

Bank penerbit yang dicetak lebih jelas dibandingkan cetakan

lainnya dan ditempatkan pada sudut kiri atas.

b) Keterangan Daftar Warkat Kliring Penyerahan/Pengembalian

Pada bagian tengah atas Dokumen Kliring tercantum

keterangan Daftar Warkat Kliring Penyerahan/Pengembalian.

c) Keterangan Debet/Kredit

Keterangan Debet/Kredit dicantumkan di bawah keterangan

Daftar Warkat Kliring Penyerahan/Pengembalian.

d) Nilai Nominal

Nilai nominal pada Dokumen Kliring harus dapat terlihat

secara jelas.

e) Ruangan Tanda tangan dan Nama Jelas

Ruangan untuk tanda tangan dan pencantuman nama jelas

petugas yang menyerahkan dan yang menerima harus cukup

luas dan ditempatkan di bagian bawah dan bersebelahan.

d. Format Dokumen Kliring ini dapat dilihat sebagaimana Lampiran 3.

II. PENCETAKAN, PENGADAAN SERTA PERSETUJUAN PENGGUNAAN

WARKAT DAN DOKUMEN KLIRING

A. PENCETAKAN WARKAT DAN DOKUMEN KLIRING

1. Pencetakan Warkat untuk seluruh sistem Kliring wajib dilakukan oleh

perusahaan percetakan dokumen sekuriti (security printing) yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia, sedangkan pencetakan Dokumen

Kliring …

12

Kliring yang wajib dilakukan oleh perusahaan percetakan dokumen

sekuriti tersebut di atas hanya Dokumen Kliring untuk sistem Otomasi

dan Elektronik.

2. Dalam melakukan pencetakan Warkat dan Dokumen Kliring pada

perusahaan percetakan dokumen sekuriti, Peserta sekurang-kurangnya

wajib mensyaratkan penggunaan kertas sekuriti yang bertanda air

(water mark) logo dari perusahaan percetakan dokumen sekuriti.

B. PENGADAAN WARKAT DAN DOKUMEN KLIRING

1. Tanggung jawab pengadaan Warkat dan Dokumen Kliring diserahkan

sepenuhnya kepada masing-masing Peserta.

2. Pencetakan Warkat dan Dokumen Kliring pada perusahaan percetakan

dokumen sekuriti hanya dapat dilakukan atas permintaan Peserta yang

bersangkutan. Dengan demikian nasabah tidak dapat melakukan

permintaan langsung pencetakan Warkat kepada perusahaan

percetakan dokumen sekuriti.

C. PERSETUJUAN PENGGUNAAN WARKAT DAN DOKUMEN

KLIRING

1. Setiap pembuatan dan pencetakan Warkat dan Dokumen Kliring untuk

pertama kali dan atau perubahannya serta pemesanan baru pada

perusahaan percetakan dokumen sekuriti yang berbeda oleh Peserta

wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan menyampaikan surat

pemberitahuan mengenai hal tersebut dan melampirkan spesimen

Warkat dan atau Dokumen Kliring (hanya BPWK/BPWD dan Kartu

Batch) dimaksud sebanyak:

a. 5 (lima) lembar untuk sistem Manual dan Semi Otomasi;

b. 100 (seratus) lembar untuk sistem Otomasi dan Elektronik.

2. Surat pemberitahuan dan lampiran spesimen sebagaimana dimaksud

dalam …

13

dalam angka 1, wajib disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari

sebelum Warkat dan Dokumen Kliring dimaksud digunakan dalam

kegiatan Kliring Lokal.

Surat pemberitahuan tersebut memuat:

a. Jenis Warkat dan Dokumen Kliring yang akan dicetak;

b. Nama perusahaan percetakan dokumen sekuriti yang akan

mencetak.

3. Surat pemberitahuan dan spesimen tersebut disampaikan oleh kantor

pusat Peserta kepada Bank Indonesia yang mewilayahi.

4. Bank Indonesia yang mewilayahi sebagaimana dimaksud dalam

angka 3 adalah :

a. Bank Indonesia c.q. Biro Pengembangan Sistem Pembayaran

Nasional (Biro PSPN) untuk Peserta yang kantor pusatnya

berkedudukan di untuk wilayah DKI Jakarta Raya, Serang,

Pandeglang, Lebak, Tangerang, Bogor, Karawang dan Bekasi;

b. Kantor Bank Indonesia setempat untuk Peserta yang kantor

pusatnya berkedudukan di wilayah di luar wilayah sebagaimana

dimaksud pada huruf a.

5. Spesimen yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam angka 1,

diuji kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan

dalam Surat Edaran ini.

6. Peserta wajib mencantumkan informasi MICR code line pada clear

band untuk spesimen sebagaimana dimaksud dalam angka 1.b guna

diuji dengan mesin baca pilah (reader sorter). Tata cara pencantuman

informasi MICR code line dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia

tentang sistem Otomasi dan Elektronik, dengan pedoman tambahan

sebagai berikut:

a. Warkat …

14

a. Warkat.

- No Warkat : diisi dengan data dummy yang bukan angka

“000000”

- Sandi Bank/Peserta : diisi dengan sandi Bank/Peserta yang

masih berlaku;

- Nomor Rekening : diisi dengan data dummy yang bukan angka

“0000000000”

- Sandi Transaksi : diisi dengan sandi transaksi yang sesuai

dengan jenis warkat;

- Nilai Nominal Warkat : diisi dengan data dummy yang bukan

angka “00000000000000”

b. Dokumen Kliring.

- Nomor Warkat : 3 digit pertama diisi dengan angka “000” dan 3

digit terakhir diisi dengan tiga digit pertama sandi Peserta yang

masih berlaku;

- Sandi Bank : 3 digit pertama diisi dengan sandi kantor

Peserta dan 4 digit terakhir diisi dengan “9999”;

- Nomor Rekening : dibiarkan kosong;

- Sandi Transaksi : diisi dengan angka “96”

- Nilai Nominal Warkat : Di isi dengan data dummy yang bukan

angka “00000000000000”

7. Spesimen dianggap memenuhi syarat pengujian dengan reader sorter

apabila tingkat penolakan setinggi-tingginya 2%.

8. Hasil pengujian tersebut akan diberitahukan kepada Peserta yang

bersangkutan untuk menentukan apakah Warkat dan Dokumen Kliring

dapat disetujui untuk dicetak dan dipergunakan dalam kegiatan Kliring

Lokal …

15

Lokal. Pemberitahuan tersebut disampaikan paling lambat 15 (lima

belas) hari setelah penyampaian spesimen Warkat dan Dokumen

Kliring diterima. Spesimen yang tidak memenuhi syarat pengujian

pada Bank Indonesia dikembalikan seluruhnya kepada Peserta dan

selanjutnya Peserta yang bersangkutan diminta menyampaikan

spesimen baru yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud

dalam angka 1.

9. Untuk pemesanan Warkat dan Dokumen Kliring, Peserta wajib

menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia c.q. Biro

Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional (Biro PSPN) setiap 1

(satu) tahun sekali pada minggu pertama bulan Januari yang memuat:

a. jenis dan jumlah Warkat dan Dokumen Kliring yang dipesan

selama satu tahun;

b. tanggal pemesanan yang dilakukan;

c. nama perusahaan percetakan dokumen sekuriti.

III. CARA PENULISAN WARKAT DAN DOKUMEN KLIRING

Untuk mengurangi risiko pemalsuan Warkat dan Dokumen Kliring maka

dalam penulisannya perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.

A. WARKAT KLIRING

1. Pencantuman nilai nominal harus ditulis secara lengkap dengan angka

dan huruf.

2. Penulisan dalam mengisi Warkat disarankan untuk menggunakan

ballpoint pen atau mesin tik non elektrik.

3. Dalam menulis dan atau menandatangani Warkat disarankan dengan

menggunakan ballpoint pen.

4. Tambahan penulisan nilai nominal dengan cheque-writer

(protectograph) dianggap tidak ada karena dapat menimbulkan

bermacam …

16

bermacam-macam penafsiran, misalnya timbul perbedaan penafsiran

dalam hal angka dan huruf yang ditulis oleh penarik berbeda dengan

cheque-writer (protectograph).

5. Terhadap cek/bilyet giro maupun Warkat lainnya dianjurkan untuk tidak

menggunakan flourescent pen. Penggunaan flourescent pen baik terhadap

cek/bilyet giro maupun Warkat lainnya akan menimbulkan kesulitan

untuk mendeteksi apabila terjadi perubahan penulisan, disamping itu

penggunaan alat tersebut pada angka rupiah dapat menimbulkan cahaya

sehingga akan menyulitkan penelitian dalam hal terjadi perubahan nilai

nominal. Dalam hal masih terdapat Warkat yang menggunakan

flourescent pen maka sebelum bank melakukan pembayaran hendaknya

terlebih dahulu menghubungi nasabah yang bersangkutan untuk

konfirmasi.

6. Dalam pengisian cek, bilyet giro, dan Warkat lainnya hanya

diperkenankan menggunakan huruf latin. Bank-bank tidak diperkenakan

untuk menerima cek, bilyet giro, dan Warkat lainnya yang menggunakan

bukan huruf latin, kecuali tanda tangan.

B. DOKUMEN KLIRING

1 Penulisan Dokumen Kliring pada penyelenggaraan Kliring Lokal dengan

menggunakan sistem Manual, Otomasi dan Elektronik mengacu pada

cara penulisan Warkat Kliring sebagaimana dimaksud dalam angka III.A.

kecuali angka III.A.1. dan angka III.A.6. Dalam Dokumen Kliring nilai

nominalnya hanya ditulis dengan angka saja.

2 Dokumen Kliring pada penyelenggaraan Kliring Lokal dengan

menggunakan sistem Semi Otomasi cara penulisannya merupakan print

out (hasil cetakan) dari sistem Semi Otomasi yang wajib menggunakan

printer dot matrix dengan kecepatan cetak minimal 300 cps.

IV. PERUSAHAAN …

17

IV. PERUSAHAAN PERCETAKAN DOKUMEN SEKURITI WARKAT DAN

DOKUMEN KLIRING

A. PERSYARATAN

Perusahaan percetakan dokumen sekuriti yang dapat memperoleh penetapan

dari Bank Indonesia untuk melakukan pencetakan Warkat dan Dokumen

Kliring wajib memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

1. Mempunyai izin operasional dari Botasupal sebagai perusahaan

percetakan dokumen sekuriti;

2. Menggunakan kertas sekuriti yang bertanda air (water mark) logo

perusahaan yang bersangkutan;

3. Memiliki mesin desain sekuriti, mesin cetak sekuriti dan mesin cetak

penomoran untuk mencetak OCR dan MICR.

B. TATA CARA PENETAPAN

1. Untuk dapat memperoleh penetapan guna mencetak Warkat dan

Dokumen Kliring, perusahaan percetakan dokumen sekuriti yang telah

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf A wajib

mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia c.q. Biro

Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional (PSPN) dengan

melampirkan :

a. fotokopi izin operasional sebagai perusahaan percetakan dokumen

sekuriti yang masih berlaku dari Botasupal (legalisasi dari Kantor

Pos);

b. daftar mesin dan atau peralatan yang digunakan untuk mencetak

Warkat dan Dokumen Kliring dengan menyebutkan kapasitas mesin

dimaksud;

c. spesimen kertas untuk Warkat dan Dokumen Kliring yang bertanda

air (water mark) logo perusahaan yang bersangkutan.

2. Setelah menerima permohonan tersebut Bank Indonesia akan meminta

rekomendasi …

18

rekomendasi dari Botasupal mengenai telah terpenuhinya aspek

manajemen perusahaan, arsitektur dan konstruksi bangunan dan

keamanan dalam hal akan dilakukan pencetakan Warkat dan Dokumen

Kliring;

3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 telah

dipenuhi dan Botasupal telah memberikan rekomendasinya maka Bank

Indonesia akan memberikan persetujuan atau penolakan atas

permohonan perusahaan percetakan dokumen sekuriti tersebut.

Pemberian persetujuan tersebut akan ditetapkan dengan Keputusan

Direktur Bank Indonesia sebagai perusahaan percetakan dokumen

sekuriti pencetak Warkat dan Dokumen Kliring, sedangkan penolakan

permohonan tersebut akan disampaikan secara tertulis kepada

perusahaan yang bersangkutan.

4. Penetapan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berlaku sepanjang :

a. Izin operasional perusahaan percetakan dokumen sekuriti dari

Botasupal masih berlaku;

b. Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2.a belum

dicabut; dan

c. Perusahaan percetakan dokumen sekuriti tidak melanggar ketentuan

yang telah ditetapkan Bank Indonesia.

5. Pemberian penetapan atau penolakan untuk mencetak Warkat dan

Dokumen Kliring yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia paling lambat

45 (empat puluh lima) hari setelah dokumen permohonan sebagaimana

dimaksud dalam angka 1 diterima secara lengkap atau 3 (tiga) hari kerja

setelah rekomendasi dari Botasupal diterima Bank Indonesia.

C. KEWAJIBAN …

19

C. KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERCETAKAN DOKUMEN SEKURITI

PENCETAK WARKAT DAN DOKUMEN KLIRING

Perusahaan percetakan dokumen sekuriti pencetak Warkat dan Dokumen

Kliring wajib :

1. mencetak Warkat dan Dokumen Kliring sesuai spesifikasi teknis yang

ditetapkan dalam angka I.A.2. dan I.B.2. dan pedoman pengamanan

pencetakan dokumen sekuriti yang dikeluarkan oleh Botasupal yang

berlaku;

2. melaksanakan sendiri (prinsip Do It Yourself/Under One Roof) segala

pekerjaan yang berkaitan dengan pencetakan Warkat dan Dokumen

Kliring, dengan demikian dilarang untuk mensubkontrakkan atau

mengalihkan pekerjaan tersebut ke perusahaan percetakan dokumen

sekuriti lain;

3. menyampaikan laporan tahunan kepada Bank Indonesia sehubungan

dengan kegiatan pencetakan Warkat dan Dokumen Kliring yang telah

dilakukan antara lain meliputi:

a. Bank yang memesan Warkat dan Dokumen Kliring;

b. Jenis dan jumlah Warkat dan Dokumen Kliring yang dipesan.

yang disampaikan pada minggu pertama bulan Januari.

D. PENGAWASAN

Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan secara langsung dan tidak

langsung terhadap perusahaan percetakan dokumen sekuriti pencetak

Warkat dan Dokumen Kliring.

V. SANKSI

1. Peserta Kliring yang tidak memenuhi persyaratan pembakuan Warkat dan

Dokumen Kliring yang ditetapkan dalam Surat Edaran ini dikenakan sanksi

sebagai berikut :

a. Diberikan …

20

a. Diberikan peringatan secara tertulis untuk mengganti Warkat dan atau

Dokumen Kliring sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan

oleh Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan

Surat Peringatan.

b. Dalam hal Peserta tidak melaksanakan penggantian Warkat dan atau

Dokumen Kliring sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Bank

Indonesia akan mengenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar

Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per satu hari keterlambatan dengan

maksimum Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

2. Dalam hal Peserta tidak melaporkan setiap pencetakan pertama kali,

perubahan dan pemesanan baru/ulang Warkat dan Dokumen Kliring maka

Bank Indonesia akan mengenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp

1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak tanggal pemesanan

dengan maksimum sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. Dalam hal Peserta terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud

dalam angka II.C.9., dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp

100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dengan

maksimum sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

4. Dalam hal perusahaan percetakan dokumen sekuriti Warkat dan Dokumen

kliring terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam

angka IV.C.3., dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar

Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dengan

maksimum sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

5. Dalam hal perusahaan percetakan dokumen sekuriti pencetak Warkat dan

Dokumen Kliring tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud

dalam angka IV.C.2 maka dikenakan sanksi pencabutan penetapan/izin

sebagai perusahaan percetakan dokumen sekuriti Warkat dan Dokumen

Kliring.

VI. LAIN …

21

VI. LAIN-LAIN

1. Peserta Kliring Lokal dengan sistem Manual dan Semi Otomasi wajib

memenuhi spesifikasi teknis Warkat dan Dokumen Kliring serta

pencetakannya pada perusahaan percetakan dokumen sekuriti yang

diberlakukan dalam Surat Edaran ini paling lambat tanggal 13 Februari

2000.

2. Peserta Kliring Lokal dengan sistem Otomasi dan Elektronik wajib

memenuhi spesifikasi teknis Warkat dan Dokumen Kliring serta

pencetakannya pada perusahaan percetakan dokumen sekuriti yang

diberlakukan dalam Surat Edaran ini paling lambat 6 (enam) bulan

sejak diberlakukannya Surat Edaran ini.

3. Perusahaan percetakan dokumen sekuriti yang telah memperoleh

persetujuan Bank Indonesia sebagai perusahaan percetakan dokumen

sekuriti pencetak Warkat dan Dokumen Kliring sebagaimana dimaksud

dalam Lampiran 4, wajib mengajukan permohonan ulang untuk

memperoleh penetapan dari Bank Indonesia dan wajib memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka IV.A paling lambat

tanggal 13 Februari 2000. Apabila perusahaan dimaksud tidak

mengajukan permohonan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan

maka persetujuan yang telah diberikan oleh Bank Indonesia berakhir

pada tanggal 13 Februari 2000. Apabila perusahaan percetakan

dokumen sekuriti mengajukan permohonan dalam jangka waktu

tersebut di atas maka persetujuan perusahaan yang telah diberikan

tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya keputusan Bank

Indonesia terhadap permohonan perusahaan percetakan dokumen

sekuriti tersebut.

4. Dalam hal Botasupal mencabut izin operasional perusahaan percetakan

dokumen …

22

dokumen sekuriti, atau mencabut rekomendasi sebagaimana dimaksud

dalam angka IV.B.4 maka penetapan/izin sebagai perusahaan

percetakan dokumen sekuriti pencetak Warkat dan Dokumen Kliring

secara otomatis menjadi tidak berlaku.

5. Khusus untuk pelunasan bea meterai pada Warkat Cek dan Bilyet Giro

yang diperhitungkan dalam Kliring Lokal dengan sistem Otomasi dan

Elektronik wajib dilakukan dengan cara pencantuman tanda lunas bea

meterai pada Warkat yang bersangkutan sesuai dengan Surat Keputusan

Menteri Keuangan No. 217/KMK.01/1996 tanggal 22 Maret 1996

tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

No. 1131/KMK.01/1989 tentang Perubahan Besarnya Tarif Bea Meterai

dan Besarnya Batas Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai Atas

Cek dan Bilyet Giro.

VII. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bank Indonesia:

1. No. 2/77UPP/SU tanggal 14 September 1966 perihal Larangan

penggunaan huruf-huruf bukan huruf latin untuk pengisian cek, bilyet giro,

dan surat berharga lainnya;

2. No. 9/16/UPPB tanggal 31 Mei 1976 perihal Larangan menerbitkan

cek/bilyet giro dalam valuta asing;

3. No. 9/72 UPPB tanggal 10 Januari 1977 perihal Penulisan nilai nominal

cek/bilyet giro dalam angka dan huruf;

4. No. 14/7 UPPB tanggal 6 Agustus 1981 perihal Penulisan

dan penandatanganan Warkat bank dengan ballpoint pen;

5. No. 18/17/UPPB tanggal 9 Agustus 1985 perihal Penggunaan Flourescent

(Stabilo Boss) pada surat-surat berharga;

6. No. …

23

6. No. 18/49/UPPB/RAHASIA tanggal 30 Oktober 1985 perihal Peningkatan

pengamanan surat-surat berharga/dokumen lainnya dengan metoda

"security printing", sepanjang mengatur mengenai Warkat dan Dokumen

Kliring;

7. No. 19/26/UPG tanggal 10 Maret 1987 perihal Penggunaan mesin tik

listrik yang mempunyai pita penghapus dalam penulisan Warkat bank;

8. No. 21/52/UPG tanggal 10 Februari 1989 perihal Pencetakan warkat baku

dalam rangka otomasi kliring;

9. No. 22/73/UPG tanggal 13 September 1989 perihal Pencetakan warkat

baku dalam rangka otomasi kliring;

10. No. 24/105/UPG tanggal 22 Agustus 1991 perihal Pencetakan warkat baku

dalam rangka otomasi kliring;

11. No. 31/6/UAK tanggal 15 april 1998 perihal Pencetakan warkat kliring

baku;

12. No. 31/27/UAK tanggal 19 Juni 1998 perihal Pencetakan warkat kliring

baku;

13. No. 31/16/UASP tanggal 16 September 1998 perihal Penyempurnaan

Ketentuan Otomasi Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Ketentuan

Pembakuan Warkat Kliring, sepanjang mengatur mengenai pembakuan

Warkat dan Dokumen Kliring;

14. No. 31/52/UASP tanggal 1 Desember 1998 perihal Pencetakan Warkat

Kliring Baku;

15. No. 31/60/UASP tanggal 18 Desember 1998 perihal Pencetakan Warkat

Kliring Baku,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan. …

24

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 23 Desember 1999.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran

ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

DESMI DEMAS DIREKTUR AKUNTING

DAN SISTEM PEMBAYARAN