Home >Documents >WALIKOTA MADIUN TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN · PDF fileUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981...

WALIKOTA MADIUN TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN · PDF fileUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981...

Date post:16-Jul-2019
Category:
View:220 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • WALIKOTA MADIUN

    PROVINSI JAWA TIMUR

    SALINAN

    PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

    NOMOR 8 TAHUN 2017

    TENTANG

    PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN RETRIBUSI

    IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    WALIKOTA MADIUN,

    Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan, keamanan,

    ketentraman, dan ketertiban serta kehidupan moral

    masyarakat di Kota Madiun sebagai akibat buruk

    konsumsi minuman beralkohol, perlu adanya

    pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol;

    b. bahwa Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02

    Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan

    Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai dengan

    ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga

    perlu diganti;

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

    dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

    Peraturan Daerah tentang Pengendalian Peredaran

    Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat

    Penjualan Minuman Beralkohol;

    Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

    Indonesia Tahun 1945;

  • - 2 -

    2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

    Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam

    Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

    Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita

    Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)

    sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

    Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

    Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik

    Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar

    dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 551);

    3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang

    Perdagangan Barang Dalam Pengawasan (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 2469);

    4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

    Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 3209);

    5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

    Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran

    Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

    6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

    Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

    7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

    Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

    8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

    Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 5063);

  • - 3 -

    9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

    Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

    Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 5234);

    10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang

    Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2014 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 3274);

    11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

    Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 5512);

    12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

    telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

    Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

    Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

    13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang

    Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962

    Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah

    dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

    Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4402);

    14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang

    Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

    Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982

    Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 3244);

  • - 4 -

    15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang

    Label dan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

    1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 3867);

    16. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang

    Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat

    Perbelanjaan dan Toko Modern;

    17. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang

    Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

    18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :

    86/MEN.KES/PER/IV/77 tentang Minuman Keras;

    19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :

    1516/A/SK/V/1981 tentang Anggur dan Sejenisnya serta

    Penggunaan Ethanol dan Obat Sejenisnya;

    20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor :

    20/M-DAG/4/2014 tentang Pengendalian dan

    Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan

    Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah

    diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

    Perdagangan Nomor : 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang

    Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan

    Nomor : 20/M-DAG/4/2014 tentang Pengendalian dan

    Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan

    Penjualan Minuman Beralkohol;

    21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

    tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

    22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6

    Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan

    Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah

    Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 6 Seri D,

    Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur

    Nomor 42)

    23. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016

    tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

    (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);

  • - 5 -

    Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

    danWALIKOTA MADIUN

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan : PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

    DAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMANBERALKOHOL.

    BAB I

    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

    1. Daerah adalah Kota Madiun.

    2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.

    3. Walikota adalah Walikota Madiun.

    4. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota

    Madiun.

    5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

    Koperasi dan Usaha Mikro adalah Dinas Penanaman

    Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan

    Usaha Mikro Kota Madiun.

    6. Kepala Dinas Perdagangan adalah Kepala Dinas

    Perdagangan Kota Madiun.

    7. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu

    Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro adalah Kepala

    Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

    Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.

    8. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung

    etil alcohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari

    bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat

    dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi

    tanpa destilasi.

  • - 6 -

    9. Minuman Beralkohol Tradisional adalah minumanberalkohol yang dibuat secara tradisional dan turun-temurun yang dikemas secara sederhana danpembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, sertadipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atauupacara keagaman.

    10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseoranganatau badan usaha yang dimiliki oleh Warga NegaraIndonesia dan berkedudukan di wilayah Negara RepublikIndonesia, baik yang berbentuk badan hukum ataubukan badan hukum yang melakukan kegiatan usahaperdagangan Minuman Beralkohol.

    11. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatanmenyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan olehdistributor, sub distributor, pengecer, atau penjuallangsung untuk diminum ditempat.

    12. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebutPengecer adalah perusahaan yang menjual MinumanBeralkohol kepada konsumen akhir dalam bentukkemasan di tempat yang telah ditentukan.

    13. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminumdi tempat, yang selanjutnya disebut Penjual Langsung,adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkoholkepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.

    14. Hotel, Restoran, Bar adalah tempat sebagaimanaditetapkan dalam peraturan perundang-undangandibidang pariwisata.

    15. Minimarket, Supermarket, Hypermarket dan PusatPerkulakan adalah tempat sebagaimana ditetapkandalam peraturan perundang-undangan di bidang TokoModern.

    16. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkatSIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakankegiatan usaha perdagangan.

    17. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yangselanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untukdapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangankhusus minuman beralkohol untuk pengecer dan penjuallangsung.

  • - 7 -

    18.

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended