Top Banner
WALIKOTA DEPOK PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 33 TAHUN 2013 Tentang PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DAN PELAYANAN ALTERNATIF KOMPLEMENTER WALIKOTA DEPOK, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2011 tentang Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan, Tata cara perizinan Tenaga Kesehatan, Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif (TPKA), Tenaga Pelayanan Kesehatan Tradisional (YANKESTRAD), sarana pelayanan kesehatan dan tempat-tempat umum yang terkait dengan kesehatan, serta tata cara sertifikasi pada tempat-tempat umum yang terkait dengan kesehatan dan industri pangan rumah tangga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2011 tentang Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan, hal-hal yang belum cukup diatur berkaitan dengan Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Pelayanan Alternatif Komplementer; Mengingat ...
28

WALIKOTA DEPOK PERATURAN WALIKOTA DEPOK ...pengobatan komplementer-alternatif 18. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti

Jan 10, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: WALIKOTA DEPOK PERATURAN WALIKOTA DEPOK ...pengobatan komplementer-alternatif 18. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti

WALIKOTA DEPOK

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 33 TAHUN 2013

Tentang

PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

DAN PELAYANAN ALTERNATIF KOMPLEMENTER

WALIKOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Daerah

Kota Depok Nomor 05 Tahun 2011 tentang Perizinan dan

Sertifikasi Bidang Kesehatan, Tata cara perizinan Tenaga

Kesehatan, Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif (TPKA),

Tenaga Pelayanan Kesehatan Tradisional (YANKESTRAD), sarana

pelayanan kesehatan dan tempat-tempat umum yang terkait

dengan kesehatan, serta tata cara sertifikasi pada tempat-tempat

umum yang terkait dengan kesehatan dan industri pangan rumah

tangga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah

Kota Depok Nomor 05 Tahun 2011 tentang Perizinan dan

Sertifikasi Bidang Kesehatan, hal-hal yang belum cukup diatur

berkaitan dengan Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota

tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Pelayanan

Alternatif Komplementer;

Mengingat ...

Page 2: WALIKOTA DEPOK PERATURAN WALIKOTA DEPOK ...pengobatan komplementer-alternatif 18. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3821);

3. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah

Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 49, tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3828);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3839) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);

8. Undang ...

Page 3: WALIKOTA DEPOK PERATURAN WALIKOTA DEPOK ...pengobatan komplementer-alternatif 18. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti

8. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor : 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan

Pengobatan Tradisional;

14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor : 1277/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Tenaga

Akupunktur;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor : 1109/Menkes/Per/IX/2007 tentang Penyelenggaraan

Pengobatan Komplementer alternatif di Fasilitas Pelayanan

Kesehatan;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor : 1186/Menkes/Per/XI/ 1996 tentang Pemanfaatan

Akupunktur di Sarana Pelayanan Kesehatan;

17. Peraturan ...

Page 4: WALIKOTA DEPOK PERATURAN WALIKOTA DEPOK ...pengobatan komplementer-alternatif 18. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti

17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor : 1787/Menkes/Per/XII/2010 tentang Iklan dan Publikasi

Pelayanan Kesehatan;

18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota

Depok tahun 2008 Nomor 07);

19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok

Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19

Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah

Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DAN PELAYANAN

ALTERNATIF KOMPLEMENTER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.

2. Walikota adalah Walikota Depok.

3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Depok.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok.

5. Pelayanan Kesehatan Tradisional selanjutnya disingkat Yankestrad

adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat

yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun menurun

secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan

sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

6. Pelayanan ...

Page 5: WALIKOTA DEPOK PERATURAN WALIKOTA DEPOK ...pengobatan komplementer-alternatif 18. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti

6. Pelayanan Alternatif Komplemeter adalah pelayanan kesehatan

tradisional yang mengacu pada tata cara dan teknologi yang telah

teruji secara ilmiah melalui pemanfaatan ilmu biomedis yang

pengetahuan dan keterampilannya di peroleh melalui pendidikan

formal.

7. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa

bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian

(galenik) atau campuran bahan tersebut yang secara turun

temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan

sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri

dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau

keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk

jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya

kesehatan.

9. Tenaga kesehatan tradisional (Nakestrad) adalah seseorang yang

memperoleh pengetahuan dan/atau keterampilan tentang

pelayanan kesehatan tradisional melalui pendidikan formal di

perguruan tinggi.

10. Pengobat tradisional (battra) adalah seseorang yang melakukan

pelayanan kesehatan tradisional di masyarakat yang ilmu

dan/atau keterampilannya diperoleh melalui pengalaman turun

temurun, berguru maupun melalui pendidikan nonformal.

11. Pengobat Tradisional Asing adalah pengobat tradisional Warga

Negara Asing yang memiliki visa tinggal terbatas atau izin tinggal

terbatas atau izin tinggal tetap untuk maksud bekerja di Wilayah

Republik Indonesia.

12. Fasilitas pelayanan kesehatan tradisional adalah suatu alat

dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggakan

pelayanan kesehatan tradisional baik promotif, preventif, kuratif

maupun rehabilitatif yang dialkukan oleh pemerintah, pemerintah

daerah dan/atau masyarakat.

13. Bahan ...

Page 6: WALIKOTA DEPOK PERATURAN WALIKOTA DEPOK ...pengobatan komplementer-alternatif 18. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti

13. Bahan Kimia Obat adalah bahan kimia hasil isolasi atau sintetik

yang berkhasiat obat.

14. Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat yang

belum mengalami pengolahan apapun juga kecuali dinyatakan lain

berupa bahan yang telah dikeringkan.

15. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disingkat

STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat

tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.

16. Surat Izin Pengobat Tradisional yang selanjutnya disingkat SIPT

adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional

yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan

bermanfaat bagi kesehatan.

17. Surat Bukti Registrasi Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif

yang selanjutnya disebut SBR-TPKA adalah bukti tertulis

pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan tenaga

pengobatan komplementer-alternatif

18. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang

selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan

kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki Surat Izin Praktik/

Surat Izin Kerja untuk pelaksanaan praktik pengobatan

komplementer-alternatif.

19. Surat Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang

selanjutnya disebut SIK-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan

kepada tenaga pengobatan komplementer-alternatif dalam rangka

pelaksanaan praktik pengobatan komplementer-alternatif.

20. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI),

Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), serta wadah

perkumpulan/perhimpunan dokter-dokter seminat dalam bidang

pelayanan pengobatan komplementer alternatif di bawah IDI serta

organisasi profesi di bidang kesehatan lainnya.

21. Asosiasi Pengobat Tradisional adalah perhimpunan yang membina

pengobat tradisional sesuai dengan jenis pelayanannya yang diakui

oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.

22. Griya ...

Page 7: WALIKOTA DEPOK PERATURAN WALIKOTA DEPOK ...pengobatan komplementer-alternatif 18. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti

22. Griya Tradisional adalah fasilitas yang digunakan untuk

menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional yang

dilakukan oleh pengobat tradisional 3 (tiga) orang atau lebih, baik

yang metodenya sejenis maupun berbeda jenis.

23. Uji Kompetensi adalah proses penilaian kemampuan kerja setiap

individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan

sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Ruang lingkup pelayanan kesehatan tradisional dalam Peraturan

Walikota ini meliputi pelayanan kesehatan tradisional yang

sifatnya empiris dan pelayanan kesehatan tradisional yang telah

teruji secara ilmiah.

(2) Pelayanan kesehatan tradisional yang telah teruji secara ilmiah,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. Pelayanan kesehatan tradisional yang dapat diintegrasikan

kedalam fasilitas pelayanan kesehatan;

b. Pelayanan kesehatan tradisional yang belum dapat dapat

diintegrasikan kedalam fasilitas pelayanan kesehatan.

(3) Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a, disebut alternatif komplementer.

BAB III

PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

Bagian Pertama

Cara Pengobatan

Pasal 3

Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional

terdiri dari :

a. Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan;

b. Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan.

Pasal 4 ...

Page 8: WALIKOTA DEPOK PERATURAN WALIKOTA DEPOK ...pengobatan komplementer-alternatif 18. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti

Pasal 4

(1) Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf a, meliputi :

a. Keterampilan secara manual;

b. Keterampilan menggunakan alat dan teknologi;

c. Keterampilan pikiran/mental.

(2) Pelayanan kesehatan tradisional dilakukan oleh pengobat

tradisional dan tenaga kesehatan tradisional.

(3) Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan

keterampilan dan yang menggunakan ramuan dapat

diselenggarakan secara tunggal atau bersama-sama.

(4) Pelayanan kesehatan tradisional yang diselenggarakan secara

bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang terdiri

lebih dari 3 (tiga) orang tenaga kesehatan tradisional, wajib

memiliki izin griya kesehatan tradisional.

(5) Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), diselenggarakan di :

a. Griya Kesehatan Tradisional;

b. Balai Kesehatan Tradisional;

c. Sentra Pengembangan dan Penerapan Pelayanan kesehatan

tradisional (SP3T).

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan

Pasal 5

(1) Jenis Pelayanan kesehatan tradisional keterampilan manual,

antara lain :

a. Pijat urut;

b. Akupresur;

c. Pijat patah tulang;

d. Pijat refleksi;

e. Pijat shiatsu;

f. Pijat tuina; dan

g. Metode sejenis lainnya.

(2) Jenis ...

Page 9: WALIKOTA DEPOK PERATURAN WALIKOTA DEPOK ...pengobatan komplementer-alternatif 18. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti

(2) Jenis Pelayanan kesehatan tradisional keterampilan

menggunakan alat dan teknologi, antara lain :

a. Khiroprakis;

b. Bekam;

c. Akupuntur; dan

d. Metode sejenis lainnya.

(3) Jenis Pelayanan kesehatan tradisional keterampilan

menggunakan pikiran/mental, antara lain :

a. Husada tenaga dalam;

b. Husada reiki;

c. Qigong (chikung);

d. Yoga;

e. Hipnoterapi;

f. Meditasi;

g. Kebatinan;

h. Paranormal; dan

i. Metode sejenis lainnya.

Pasal 6

(1) Pelayanan kesehatan tradisional keterampilan diberikan oleh

pengobat tradisional yang memiliki kompetensi yang sesuai

dengan pelayanan yang diberikan.

(2) Pelayanan kesehatan tradisional keterampilan dilaksanakan

dalam bentuk rawat jalan.

(3) Pelayanan kesehatan tradisional keterampilan di Puskesmas

dilaksanakan oleh tenaga kesehatan lulusan pendidikan

terstruktur dalam bidang kesehatan tradisional atau tenaga

kesehatan yang memiliki sertifikat yang diakreditasi oleh Badan

Penmgembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

(BPPSDM) Kementerian Kesehatan atau organisasi profesi sesuai

yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Pasal 7 ...

Page 10: WALIKOTA DEPOK PERATURAN WALIKOTA DEPOK ...pengobatan komplementer-alternatif 18. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti

Pasal 7

(1) Pelaksana pelayanan kesehatan tradisional keterampilan terdiri

dari :

a. Tenaga kesehatan lulusan pendidikan terstruktur dalam

bidang kesehatan tradisional;

b. Tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat yang diakreditasi

oleh Badan Penmgembangan dan Pemberdayaan Sumber

Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian Kesehatan atau

organisasi profesi sesuai yang ditetapkan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Pengobat tradisional keterampilan yang ilmunya diperoleh

secara turun temurun atau melalui pendidikan non formal

dibuktikan dengan sertifikat pendidikan dari lembaga

pendidikan yang terakreditasi atau asosiasi pengobat

tradisional yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(2) Pelatihan tenaga kesehatan difasilitasi pelayanan kesehatan,

sertifikat pelatihan diterbitkan dan diakreditasi di Badan

Penmgembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

(BPPSDM) Kementerian Kesehatan atau organisasi profesi sesuai

yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

(3) Bagi pengobat tradisional yang ilmunya diperoleh secara turun

temurun dan tidak memiliki pendidikan formal atau non formal

di bidang pelayanan kesehatan tradisional diwajibkan mengikuti

pelatihan yang diselenggarakan oleh asosiasi pengobat

tradisional yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku atau lembaga pendidikan yang

terakreditasi.

Bagian Ketiga ...

Page 11: WALIKOTA DEPOK PERATURAN WALIKOTA DEPOK ...pengobatan komplementer-alternatif 18. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan

Pasal 8

(1) Pelayanan kesehatan tradisional ramuan merupakan pelayanan

kesehatan tradisional yang diberikan oleh seseorang yang telah

mengikuti pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh

asosiasi atau lembaga berwenang atau berdasarkan ilmu yang

diperoleh secara turun temurun.

(2) Sarana prasarana pelayanan kesehatan tradisional ramuan

merupakan fasilitas pelayanan yang memenuhi persyaratan

hygiene dan sanitasi untuk memberikan pelayanan kesehatan

tradisional ramuan.

(3) Produk yang digunakan dalam pelayanan kesehatan tradisional

ramuan merupakan ramuan/simplisia serta produk jadi yang

memenuhi persyaratan, keamanan dan mutu.

(4) Produk jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memiliki

nomor izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pasal 9

Jenis pelayananan kesehatan tradisional ramuan yang terdapat di

masyarakat, anatar lain :

a. Pengobatan tradisional ramuan asli Indonesia;

b. Perawatan kecantikan tradisional;

c. Gurah;

d. Spa;

e. Hidroterapi;

f. Aromaterapi;

g. Epiterapi;

h. Pengobatan shinse/Tradisional Chinese Medicine (TCM);

i. Naturopati; dan

j. Homoeopati.

Pasal 10 ...

Page 12: WALIKOTA DEPOK PERATURAN WALIKOTA DEPOK ...pengobatan komplementer-alternatif 18. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti

Pasal 10

Battra ramuan yang melaksanakan pelayanan perorangan maupun

berkelompok, harus memiliki :

a. Sertifikat ijazah kursus/diploma yang sesuai dan dikeluarkan oleh

lembaga yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Nasional;

b. Lulus ujian kompetensi;

c. Sertifikat ijazah kursus/diploma dan tanda Lulus ujian

kompetensi harus dipasang di sarana pelayanan atau dibawa saat

diperlukan;

d. Diperbaharui setiap 2 (dua) tahun sekali, dengan persyaratan :

1) Ada bukti pengembangan diri melalui kursus, seminar, forum

diskusi;

2) Tidak ada pelanggaran kode etik asosiasi pengobat tradisional.

Pasal 11

(1) Pengobat tradisional dapat memberikan :

a. Obat tradisional yang telah memiliki nomor registrasi dan izin

edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

b. Obat tradisional yang diramu sendiri harus diolah secara

higienis dan hanya dapat diberikan kepada kliennya sendiri;

c. Obat tradisional yang diramu sendiri tidak boleh dalam

bentuk sediddn intravaginal, tetes mata, parentral,

supositoria kecuali digunakan untuk wasir;

d. Surat permintaan tertulis ramuan atau obat tradisional pada

klien.

(2) Pengobat tradisional dapat memberikan ramuan sesuai dengan

penetapan gangguan kesehatan klien

(3) Pengobat tradisional dilarang memberikan atau menambahkan

ramuan tradisional dengan bahan kimia hasil isolasi atau

sintetik berkhasiat obat, narkotika dan psikotropika, bahan yang

dilarang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV ...

Page 13: WALIKOTA DEPOK PERATURAN WALIKOTA DEPOK ...pengobatan komplementer-alternatif 18. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti

BAB IV

PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

TRADISIONAL (YANKESTRAD)

Bagian Pertama

Perizinan Yankestrad

Pasal 12

(1) Semua tenaga Pelayanan Kesehatan Tradisional (Yankestrad)

yang menjalankan pekerjaan pengobatan tradisional wajib

memiliki izin dari Kepala Dinas.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa STPT atau

SIPT.

(3) Blanko STPT atau SIPT untuk Pelayanan Kesehatan Tradisional

berwarna Biru.

(4) Untuk memperoleh STPT baru/perpanjangan tenaga Pelayanan

Kesehatan Tradisional (Yankestrad) yang bersangkutan harus

mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan

melampirkan :

a. biodata Pengobat Tradisional (formulir I);

b. fotokopi Identitas diri (KTP/ Paspor/ SIM);

c. surat Keterangan Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai

tenaga Pelayanan Kesehatan Tradisional (Yankestrad);

d. rekomendasi dari asosiasi/ organisasi profesi di bidang

pengobatan tradisional yang bersangkutan yang diakui

Kementerian Kesehatan;

e. fotokopi sertifikat/ ijazah sebagai tenaga Pelayanan

Kesehatan Tradisional (Yankestrad) yang dimiliki;

f. surat pengantar Puskesmas setempat;

g. pas foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

h. rekomendasi Kejaksaan Kota bagi tenaga Pelayanan

Kesehatan Tradisional (Yankestrad) dengan cara supranatural

(seperti prana, paranormal, reiky master, qigong, batra

kebatinan) dan Rekomendasi Kantor Departemen Agama Kota

bagi tenaga Yankestrad dengan cara pendekatan Agama;

i. khusus ...

Page 14: WALIKOTA DEPOK PERATURAN WALIKOTA DEPOK ...pengobatan komplementer-alternatif 18. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti

i. khusus untuk tenaga Yankestrad dengan pendekatan Agama

Islam disertai rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia

(MUI) Kota;

j. peta lokasi dan denah ruangan.

k. untuk penggunaan ramuan, melampirkan hasil uji

laboratorium yang sudah terakareditasi untuk ramuan yang

bukan simplisia atau tidak ada nomor edar.

(5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

tercantum dalam formulir II Lampiran Peraturan Walikota ini.

(6) Bentuk format STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam formulir III Lampiran Peraturan Walikota ini.

(7) Untuk pembuatan STPT dilakukan survei untuk menilai metode,

sarana, peralatan, tempat/ruang dan obat sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

(8) Bentuk format survei sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

tercantum dalam formulir IV Lampiran Peraturan Walikota ini.

(9) STPT hanya berlaku untuk 1 (satu) kota.

(10) Setiap Pelayanan Kesehatan Tradisional (Yankestrad) hanya

boleh memiliki 3 (tiga) STPT/SIPT.

(11) Bagi tenaga Pelayanan Kesehatan Tradisional (Yankestrad) yang

memiliki memiliki STPT harus membuat papan nama dengan

ukuran 80 x 60 cm, tulisan huruf latin (balok) dengan

menggunakan bahasa Indonesia (tercantum dalam formulir XII),

dibuat dengan warna dasar putih dan tulisan berwarna hijau

mencantumkan nama pengobat tradisional, waktu pelayanan,

nomor STPT serta nama dan nomor anggota asosiasi pengobat

tradisional yang menaunginya.

(12) Bagi tenaga Pelayanan Kesehatan Tradisional (Yankestrad) yang

memiliki memiliki SIPT harus membuat papan nama dengan

ukuran 80 x 60 cm, tulisan huruf latin (balok) dengan

menggunakan bahasa Indonesia (tercantum dalam formulir XII),

dibuat dengan warna dasar hijau dan tulisan berwarna putih

mencantumkan nama pengobat tradisional, waktu pelayanan,

nomor SIPT serta nama dan nomor anggota asosiasi pengobat

tradisional yang menaunginya.

(13) Permohonan ...

Page 15: WALIKOTA DEPOK PERATURAN WALIKOTA DEPOK ...pengobatan komplementer-alternatif 18. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti

(13) Permohonan perpanjangan STPT/SIPT diajukan selambat-

lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku

STPT/SIPT.

(14) Dalam hal belum terdapatnya asosiasi pengobat tradisional di

kota, maka pemohon wajib memperoleh rekomendasi dari

asosiasi pengobat tradisional sejenis di provinsi atau di tingkat

pusat.

Pasal 13

(1) Tenaga Yankestrad yang metodanya telah memenuhi

persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian

serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan dapat

diberikan SIPT.

(2) Yankestrad yang telah memenuhi persyaratan aman dan

bermanfaat adalah Yankestrad akupunktur, herbal (fitofarmaka)

dan hiperbarik.

(3) Akupunkturis yang telah lulus uji kompetensi dari Lembaga

Sertifikasi Kompetensi Akupunktur Indonesia (LSKAI) dapat

diberikan SIPT.

(4) Akupunkturis yang telah memiliki SIPT dapat melakukan

praktik perorangan, berkelompok atau di sarana pelayanan

kesehatan.

(5) Untuk memperoleh SIPT baru/perpanjangan tenaga Yankestrad

yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada

Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan :

a. Biodata tenaga Yankestrad (formulir I);

b. Fotokopi Identitas diri (KTP/ paspor/ SIM);

c. Surat Keterangan Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai

pengobat tradisional;

d. Peta lokasi usaha dan denah ruangan;

e. Rekomendasi dari asosiasi/ organisasi profesi di bidang

pengobatan tradisional yang bersangkutan yang diakui

Kementrian Kesehatan RI;

f. Fotokopi ...

Page 16: WALIKOTA DEPOK PERATURAN WALIKOTA DEPOK ...pengobatan komplementer-alternatif 18. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti

f. Fotokopi sertifikat/ ijazah Yankestrad/sertifikat kompetensi

dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Akupunktur Indonesia

(LSKAI);

g. Surat pengantar Puskesmas setempat;

h. Pas foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

(6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

tercantum dalam formulir V Lampiran Peraturan Walikota ini.

(7) Bentuk format SIPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam formulir VI Lampiran Peraturan Walikota ini.

(8) Untuk pembuatan SIPT dilakukan survei untuk menilai metode,

sarana, peralatan, tempat/ruang dan obat sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

(9) Bentuk format survei sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

tercantum dalam formulir IV Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

(1) Tenaga pelayanan pengobatan tradisional berkewajiban

menyediakan :

a. ruang kerja dengan ukuran minimal 2 x 2,5 m2;

b. ruang tungggu;

c. papan nama pengobat tradisonal dengan mencantumkan

surat terdaftar/ surat izin pengobat tradisional, serta luas

maksimal papan 1 x 1,5 m2.

d. kamar kecil yang terpisah dari ruang pengobatan;

e. penerangan yang baik;

f. sarana dan prasarana yang memnuhi persyaratan hygiene

dan sanitasi;

g. ramuan/ obat tradisional yang memenuhi persyaratan;

h. pencatatan status pasien;

i. membuat laporan kegiatan tiap 4 (empat) bulan sekali kepada

Puskesmas setempat dengan tembusan ditujukan kepada

Kepala Dinas;

j. setiap ...

Page 17: WALIKOTA DEPOK PERATURAN WALIKOTA DEPOK ...pengobatan komplementer-alternatif 18. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti

j. setiap tindakan pengobatan tradisonal yang mengandung

risiko tinggi harus dengan persetujuan tertulis yang

ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.

Bagian Kedua

Tenaga Kesehatan Tradisional Warga Negara Indonesia

yang Memiliki Ijazah Luar Negeri

Pasal 15

(1) Tenaga kesehatan tradisional yang telah memperoleh pendidikan

dan telah memperolah ijazah luar negeri dan akan melakukan

pekerjaan sebagai tenaga kesehatan tradisional di kota, harus

mengajukan pemohonan STPT/SIPT ke Kepala Dinas.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

melampirkan :

a. Biodata tenaga Yankestrad (tercantum dalam formulir I

Lampiran Peraturan Walikota ini);

b. Fotokopi identitas diri (KRP/SIM/Paspor);

c. Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

d. Fotokopi sertifikat/ijazah yankestrad yang telah dilegalisir

oleh Kemendikdasmen/lembaga yang menerbitkan

sertifikat/ijazah tersebut;

e. Terjemahan ijazah yang telah diterjemahkan oleh penerjemah

tersumpah;

f. Surat persetujuan tertulis dari Dinas Kesehatan Provinsi.

Bagian Ketiga

Tenaga Kesehatan Tradisional Asing

Pasal 16

(1) Tenaga Kesehatan Tradisional asing yang akan melakukan

pekerjaan di kota dan telah memperolah izin Menteri Kesehatan,

wajib lapor kepada Kepala Dinas.

(2) Tenaga Kesehatan Tradisional asing sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hanya dapat bekerja sebagai konsultan dalam

rangka alih teknologi.

(3) Tenaga ...

Page 18: WALIKOTA DEPOK PERATURAN WALIKOTA DEPOK ...pengobatan komplementer-alternatif 18. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti

(3) Tenaga Kesehatan Tradisional asing disamping wajib lapor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan :

a. kegiatan per tiga bulan;

b. kegiatan selama 1 (satu) tahun pada masa akhir tugasnya.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional

Pasal 17

Pelayanan kesehatan tradisional harus terjamin keamanan dan

manfaatnya bagi kesehatan serta tidak bertentangan dengan norma

agama dan kebudayaan masyarakat.

Pasal 18

(1) Setiap tindakan pada pelayanan kesehatan tradisional yang

akan dilakukan terhadap klien harus mendapat persetujuan

dari klien dan/atau keluarganya.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

setelah klien memperoleh penjelasan secara lengkap dari

pemberi pelayanan.

(3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-

kurangnya mencakup :

a. tata cara tindakan yang akan dilakukan;

b. tujuan dilakukan tindakan;

c. risiko dan kerugian yang mungkin terjadi;

d. manfaat yang akan didapat;

e. perkiraan biaya.

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat

diberikan secara lisan atau tertulis.

(5) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang

mengandung risiko tinggi harus ditandatangani oleh yang

berhak memberikan persetujuan.

Pasal 19 ...

Page 19: WALIKOTA DEPOK PERATURAN WALIKOTA DEPOK ...pengobatan komplementer-alternatif 18. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti

Pasal 19

(1) Pemberi pelayanan kesehatan tradisional dalam memberikan

pelayanan wajib membuat dan menyimpan catatan klien.

(2) Catatan pasien/klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekurang-kurangnya meliputi :

a. identitas klien;

b. gejala penyakit atau keluhan klien; dan

c. tindakan dan obat yang diberikan.

Pasal 20

(1) Pemberi pelayanan kesehatan tradisional wajib menyimpan

rahasia klien.

(2) Rahasia klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat

dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien/klien, atas

permintaan/persetujuan klien sendiri dan/atau atas permintaan

hakim pengadilan, dan/atau untuk

(3) keperluan pendidikan dan penelitian.

Pasal 21

Penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional dilarang

mempublikasikan metode, obat, alat dan/atau teknologi pelayanan

kesehatan baru yang belum dapat dibuktikan manfaat dan

keamanannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

(1) Pemberi pelayanan kesehatan tradisional tidak boleh menerima

klien yang tidak sesuai dengan keahlian dan keilmuan yang

dimilikinya.

(2) Pemberi pelayanan kesehatan tradisional wajib segera mengirim

pasien/klien ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila tidak

mampu menangani masalah kesehatan yang diderita klien.

(3) Pemberi pelayanan kesehatan tradisional wajib memberikan

pertolongan pertama pada keadaan gawat darurat sebelum

mengirim klien ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 23 ...

Page 20: WALIKOTA DEPOK PERATURAN WALIKOTA DEPOK ...pengobatan komplementer-alternatif 18. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti

Pasal 23

(1) Tenaga yang melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional

dilarang :

a. menggunakan peralatan kedokteran dan penunjang

diagnostik kedokteran;

b. menggunakan obat tradisional yang diproduksi oleh industri

obat tradisional (pabrikan) yang tidak terdaftar dan obat

tradisional racikan yang bahan bakunya tidak memenuhi

persyaratan kesehatan.

(2) Praktik perseorangan tenaga yankestrad dilarang melakukan

rawat inap klien.

BAB V

PERIZINAN DAN PENYELENGARAAN

TENAGA PENGOBATAN KOMPLEMENTER ALTERNATIF

Bagian Pertama

Perizinan Tenaga pengobatan komplementer alternatif

Pasal 24

(1) Tenaga pengobatan komplementer alternatif yang melaksanakan

pengobatan komplementer alternatif harus memiliki sertifikat

kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi atau

sertifikat yang diakui organisai profesi terkait.

(2) Tenaga pengobatan komplementer-alternatif hanya dapat

melaksanakan pengobatan komplementer-alternatif di fasilitas

pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk

melaksanakan sinergi pelayanan pengobatan komplementer-

alternatif.

(3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) meliputi:

a. Rumah Sakit Pendidikan;

b. Rumah Sakit Non Pendidikan;

c. Rumah Sakit umum;

d. Rumah Sakit Khusus;

e. Rumah Sakit ...

Page 21: WALIKOTA DEPOK PERATURAN WALIKOTA DEPOK ...pengobatan komplementer-alternatif 18. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti

e. Rumah Sakit Swasta;

f. Griya Kesehatan Tradisional

g. Praktik Perorangan;

h. Praktik Berkelompok;

i. Puskesmas.

(4) Rumah Sakit yang akan memberikan pelayanan pengobatan

komplementer alternatif harus memenuhi persyaratan :

a. Rumah Sakit tersebut harus mempunyai kebijakan yang

ditetapkan melaui Keputusan Direktur Rumah Sakit;

b. Terakreditasi untuk minimal 5 (lima) pelayanan utama;

c. Penggunaan pengobatan komplementer alternatif harus

sinergi dengan pelayan lainnya yang ada di Rumah Sakit.

(5) Praktik perorangan pengobatan komplementer-alternatif hanya

dapat dilakukan oleh dokter atau dokter gigi.

(6) Praktik berkelompok pengobatan komplementer-alternatif harus

dipimpin oleh dokter atau dokter gigi sebagai penanggung jawab

secara medis dalam pengobatan komplementer-alternatif.

Pasal 25

(1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan hanya dapat

mempekerjakan tenaga pengobatan komplementer alternatif

yang memiliki SBR-TPKA dan ST-TPKA/SIK-TPKA sesuai

ketentuan Peraturan Daerah.

(2) Dokter, dokter gigi yang akan melaksanakan pengobatan

komplementer alternatif harus memiliki SIP yang berlaku dan

wajib memiliki ST-TPKA.

(3) Tenaga kesehatan lainnya yang memberikan pelayanan

pengobatan komplementer-alternatif dan telah ada peraturan

registrasi dan perizinan tenaga kesehatannya harus memiliki

surat izin praktek atau surat izin kerja sesuai SIK -TPKA dan

peraturan yang berlaku.

(4) Untuk tenaga kesehatan lainnya yang belum ada peraturan

registrasi dan perizinan tenaga kesehatannya, wajib memiliki

SIK-TPKA.

(5) Dokter ...

Page 22: WALIKOTA DEPOK PERATURAN WALIKOTA DEPOK ...pengobatan komplementer-alternatif 18. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti

(5) Dokter dan dokter gigi yang memberikan pelayanan pengobatan

komplementer-alternatif hanya dapat memiliki maksimal 3 (tiga)

ST-TPKA sesuai ketentuan Surat Izin Praktik Dokter/ Dokter

Gigi.

(6) Tenaga kesehatan lainnya yang memberikan pelayanan

pengobatan komplementer-alternatif hanya dapat memiliki 1

(satu) ST-TPKA/SIK-TPKA.

(7) Blanko ST-TPKA/SIK-TPKA berwarna biru.

Pasal 26

(1) Untuk memperoleh ST-TPKA/SIK-TPKA di wilayah Kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dokter, dokter

gigi dan tenaga kesehatan lainnya harus mengajukan

permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :

a. fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku;

b. fotokopi SBR-TPKA yang masih berlaku;

c. fotokopi Surat Izin Praktik/Surat Izin Kerja tenaga kesehatan

yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

d. fotokopi ijazah pendidikan tenaga pengobatan komplementer-

alternatif yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara

pendidikan yang bersangkutan;

e. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;

f. pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;

g. surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan

yang menyatakan tanggal mulai bekerja, untuk yang bekerja

di fasilitas pelayanan kesehatan;

h. surat keterangan telah menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan

luar negeri.

i. untuk warga negara asing melampirkan juga Fotokopi Surat

Izin Praktik di negaranya.

(2) Bentuk permohonan ST-TPKA/SIK-TPKA sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam formulir VII Lampiran Peraturan

Walikota ini.

(3) Bentuk ...

Page 23: WALIKOTA DEPOK PERATURAN WALIKOTA DEPOK ...pengobatan komplementer-alternatif 18. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti

(3) Bentuk format ST-TPKA/SIK-TPKA tercantum dalam formulir

VIII.a dan VIII.b Lampiran Peraturan Walikota ini.

(4) Untuk pembuatan ST-TPKA/SIK-TPKA dilakukan survei untuk

menilai sarana, peralatan dan obat sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

(5) Bentuk format survey untuk pembuatan ST-TPKA/SIK-TPKA

tercantum dalam formulir IX Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif Asing

Pasal 27

(1) Tenaga asing yang melaksanakan pelayanan pengobatan

komplementer-alternatif dilarang untuk melakukan praktik

perorangan/berkelompok.

(2) Tenaga asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh

melaksanakan pelayanan pengobatan dengan prinsip alih

teknologi dalam bidang pengobatan komplementer-alternatif

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

(3) Tenaga asing setelah memperoleh SBR-TPKA dari provinsi, harus

mengajukan permohonan SIK-TPKA kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pelayanan Pengobatan Komplementer Alternatif

Pasal 28

(1) Pengobatan komplementer alternatif dilakukan sebagai upaya

pelayanan yang berkesinambungan mulai dari peningkatan

kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif),

penyembuhan penyakit (kuratif), dan atau pemulihan kesehatan

(rehabilitatif).

(2) Dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang

memberikan pelayanan pengobatan kompplementer alternatif

tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan biomedik maka yang

bersangkutan dinyatakan sebagai tenaga yankestrad.

(3) Dalam ...

Page 24: WALIKOTA DEPOK PERATURAN WALIKOTA DEPOK ...pengobatan komplementer-alternatif 18. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti

(3) Dalam pelaksanaan pengobatan komplementer alternatif harus

sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan kesehatan

komplementer alternatif dengan melakukan anamnesa,

pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosa, terapi dan

proses rujukan.

(4) Hanya dapat menggunakan peralatan yang aman bagi kesehatan

dan sesuai dengan metode/keilmuannya.

(5) Dalam melaksanakan kewenangannya, dokter, dokter gigi dan

tenaga kesehatan lainnya yang melakukan pelayanan

pengobatan komplementer alternatif berkewajiban untuk :

a. menghormati hak klien;

b. merujuk kasus yang tidak dapat ditangani atau belum

selesai ditangani dengan sistem rujukan yang berlaku;

c. menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi

klien;

d. memberikan informasi dalam lingkup pelayanan pengobatan

komplementer alternatif;

e. meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan;

f. melakukan pencatatan dengan baik.

BAB VI

PERIZINAN GRIYA KESEHATAN TRADISIONAL

Pasal 29

(1) Pelayanan kesehatan tradisional yang jumlah tenaga yankestrad

dan/atau tenaga TPKA melebihi 3 orang harus mengajukan Izin

Griya Kesehatan tradisional.

(2) Untuk memperoleh Izin Griya Kesehatan tradisional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan

permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan

pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota dengan

melampirkan :

a. surat permohonan ke Badan Penanaman Modal dan

pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota di atas materai

Rp. 6000,-;

b. KTP ...

Page 25: WALIKOTA DEPOK PERATURAN WALIKOTA DEPOK ...pengobatan komplementer-alternatif 18. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti

b. KTP Pemohon;

c. pas foto berwarna 4 x 6 sebanyak 2 lembar;

d. fotokopi usaha perseorangan atau berbadan usaha

(melampirkan Akte Pendirian Usaha);

e. rekomendasi dari Dinas;

f. peta lokasi dan denah ruangan;

g. fotokopi IPR dan IMB;

h. fotokopi surat izin gangguan (HO);

i. dokumen lingkungan SPPL (MOU untuk pembuangan

limbah);

j. status bangunan (milik/perjanjian kontrak);

k. profil griya tradisional yang akan didirikan meliputi struktur

organisasi, kepengurusan, daftar tenaga meliputi jumlah

dan jenisnya, sarana dan prasarana, peralatan serta jenis

pelayanan yang diberikan.

(3) Rekomendasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf e, diberikan setelah dilakukan survei untuk menilai

metode, sarana, peralatan, tempat/ruang dan obat sesuai

ketentuan yang berlaku.

(4) Format permohonan Griya Kesehatan Tradisional sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Formulir X Lampiran

Peraturan Walikota ini.

(5) Format Survei Griya Kesehatan Tradisional tercantum dalam

Formulir XI Peraturan Walikota ini.

Pasal 30

(1) Izin penyelenggaraan griya tradisional wajib diperpanjang setiap

5 (lima) tahun.

(2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), sema dengan saat pengajuan pertama.

(3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), harus diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan

sebelum masa berlaku izin berakhir.

(4) Apabila ...

Page 26: WALIKOTA DEPOK PERATURAN WALIKOTA DEPOK ...pengobatan komplementer-alternatif 18. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti

(4) Apabila terjadi pergantian penanggungjawab pelayanan agar

dilaporkan ke Dinas.

(5) Griya tradisional wajib membuat laporan kegiatan setiap 4

(empat) sekali kepada Puskesmas setempat dengan tembusan

ditujukan kepada Kepala Dinas, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran XIII.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

(1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

Pelayanan Kesehatan Tradisonal dan Pengobatan Komplementer

Alternatif.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu, manfaat dan

keamanan pengobatan tradisional.

(3) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara bersama

dengan lintas sektor terkait dan mengikutsertakan organisasi

profesi di bidang kesehatan, asosiasi/ organisasi profesi dibidang

pelayanan kesehatan tradisonal dan lembaga swadaya

masyarakat.

(4) Puskesmas mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu

Dinas dalam melaksanakan inventarisasi, pembinaan dan

pemantauan terhadap pelayanan kesehatan tradisional di

wilayah kerjanya.

(5) Dinas dapat menetapkan larangan terhadap pengobat, tenaga

kesehatan tradisional dan dokter/dokter gigi yang memberikan

pelayanan kesehatan komplementer alternatif yang

membahayakan kesehatan.

BAB VIII ...

Page 27: WALIKOTA DEPOK PERATURAN WALIKOTA DEPOK ...pengobatan komplementer-alternatif 18. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

(1) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Kepala Dinas

dapat melakukan tindakan administratif terhadap pengobat

tradisioal, tenaga kesehatan tradisional, dokter/dokter gigi yang

memberikan pelayanan pengobatan komplementer alternatif

yang melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan

ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berupa :

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; sebanyak 3 kali dengan interval 1 bulan, 2

minggu dan 1 minggu

c. penghentian sementara kegiatan untuk jangka waktu

tertentu;

d. pencabutan izin tenaga Yankestrad dan TPKA;

e. rekomendasi pencabutan izin sarana tempat dilakukan

pelayanan kesehatan tradisional, komplementer dan

alternatif.

Pasal 33

Bagi tenaga kesehatan tradisional asing yang kegiatannya tidak sesuai

dengan ketentuan Peraturan Walikota, maka izin sarana pelayanan

kesehatan tradisional yang mensponsorinya, direkomendasikan

dicabut.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Tenaga Pelayanan Kesehatan Tradisional (Yankestrad) dan Pengobatan

Komplementer Alternatif (TPKA) yang sebelum Peraturan Walikota ini

ditetapkan telah memiliki izin, dan izin tersebut belum berakhir, maka

izin tersebut dinyatakan tetap berlaku sampai masa izinnya berakhir.

BAB X ...

Page 28: WALIKOTA DEPOK PERATURAN WALIKOTA DEPOK ...pengobatan komplementer-alternatif 18. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Depok.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 5 September 2013

WALIKOTA DEPOK

H. NUR MAHMUDI IS MA’IL

Diundangkan di Depok

pada tanggal 5 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

Hj. ETY SURYAHATI

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2013 NOMOR 33