Top Banner
PEMBEBASAN BIAYA PERUINAN BAGI PEMOHON PEMULA PENGUSAHA KECIL .... ; Menimbang WALIKOTA DENPASAR PERATURAN WAUKOTA DENPASAR NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG WALIKOTA DENPASAR, a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan investasi dan perekonomian di Kota Denpasar dipandang perlu memberikan pembebasan biaya perijinan bagi pemohon pemula pengusaha kecil; b. bahwa pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada huruf at adalah dalam rangka mewujudkan keunggulan komperatif dan iklirn usaha yang lebih kondusif melalui regulasi dibidang pelayanan perijinan; c. bahwa bendasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembebasan Biaya Perijinan Bagi Pemohon PemulaPengusahaKecil; 19
10

WALIKOTA DENPASAR PERATURAN WAUKOTA DENPASAR …jdih.denpasarkota.go.id/uploads/post/2007/PERWALI/perwali_6_2007.pdf · 3. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan atau Ijin Undang-Undang

Jul 25, 2019

Download

Documents

trinhphuc
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: WALIKOTA DENPASAR PERATURAN WAUKOTA DENPASAR …jdih.denpasarkota.go.id/uploads/post/2007/PERWALI/perwali_6_2007.pdf · 3. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan atau Ijin Undang-Undang

PEMBEBASAN BIAYA PERUINAN BAGI PEMOHON PEMULAPENGUSAHA KECIL

....

;

Menimbang

WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WAUKOTA DENPASAR

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

WALIKOTA DENPASAR,

a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkaninvestasi dan perekonomian di Kota Denpasardipandang perlu memberikan pembebasan biayaperijinan bagi pemohon pemula pengusahakecil;

b. bahwa pemberian kemudahan sebagaimanadimaksud pada huruf at adalah dalam rangkamewujudkan keunggulan komperatif dan iklirnusaha yang lebih kondusif melalui regulasidibidang pelayanan perijinan;

c. bahwa bendasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a dan huruf b perlumenetapkan Peraturan Walikota tentangPembebasan Biaya Perijinan Bagi PemohonPemulaPengusahaKecil;

19

Page 2: WALIKOTA DENPASAR PERATURAN WAUKOTA DENPASAR …jdih.denpasarkota.go.id/uploads/post/2007/PERWALI/perwali_6_2007.pdf · 3. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan atau Ijin Undang-Undang

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentangPembentukan Kotamadya Daerah 1ingkat IIDenpasar (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1992 Nomor 9, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomon 3465);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1995 tentangUsaha Kecil (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1995 Nomor 74, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4437);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3685) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun2000 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1997 Nomor 246, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomon4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan

jIr

20

Page 3: WALIKOTA DENPASAR PERATURAN WAUKOTA DENPASAR …jdih.denpasarkota.go.id/uploads/post/2007/PERWALI/perwali_6_2007.pdf · 3. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan atau Ijin Undang-Undang

21

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentangPerubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintah Daerah menjadiUndang-Undang ( Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 108, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 4548);

6. Peratunan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001tentang Retribusi Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4139);

7. Keputusan Menteri Perindustrian danPerdagangan Nomor 284/M PP/Kep/ 10/2001tentang Standarisasi Pemberian Surat Ijin UsahaPerdagangan;

8. Keputusan Menteri Menteri Perindustrian danPerdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian IjinUsaha Industri, Ijin Perluasan dan Tanda DaftarIndustri;

9. Peraturan Daerah Keta Denpasar Nornor 11Tahun 2001 tentang UsahaRekreasidan HiburanUmum (Lembaran Daerah Kota DenpasarTahun2001 Nomor 11);

10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 25Tahun 2001 tentang Usaha Rumah Makan(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001Nomor 25);

'""

Page 4: WALIKOTA DENPASAR PERATURAN WAUKOTA DENPASAR …jdih.denpasarkota.go.id/uploads/post/2007/PERWALI/perwali_6_2007.pdf · 3. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan atau Ijin Undang-Undang

MenetapKan

11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Industri(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002Nomor 12);

12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13Tahun 2002 tentang Surat Ijin UsahaPerdagangan (Lembaran Daerah Kota Denpasar ;:Tahun 2002 Nomor 13);

13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun2005 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha danIzin Gangguan (Lembaran Daerah Kota DenpasarTahun 2006 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WAUKOTA TENTANG PEMBEBASANBIAYA PERDINAN BAGI PEMOHON PEMULAPENGUSAHAKECIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :1. Kota adalah Kota Denpasar.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.3. Walikota adalah Walikota Denpasar.4. Ijin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI

adalah Surat Ijin untuk dapat melaksanakankegiatan Usaha Industri (sebagaimana diatur dalamPeraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun2002 tentang Ijin Usaha Industri).

'"

~

22

Page 5: WALIKOTA DENPASAR PERATURAN WAUKOTA DENPASAR …jdih.denpasarkota.go.id/uploads/post/2007/PERWALI/perwali_6_2007.pdf · 3. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan atau Ijin Undang-Undang

23

~

5. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnyadisingkat SIUP adalah surat ijin untuk dapatmelaksanakan kegiatan usaha perdagangan(sebagaimana diatur daiam Peraturan Daerah KotaDenpasar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat IjinUsahaPerdagangan).

6. Izin Tempat Usaha adalah izin yang diberikan bagitempat-tempat untuk melakukan kegiatan usahayang dijalankan secara teratur dalam suatu bidangusaha tertentu dengan maksud untuk mencarikeuntungan yang kegiatan usahanya diperkirakantidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan(sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah KotaDenpasar Nomor 7 Tahun 2005 tentang RetribusiIzin Tempat Usahadan Izin Gangguan).

7. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan bagitempat-tempat usaha berdasarkan Pasal 1 ayat (1)Undang-Undang Gangguan /Hinder Ordonantie(HO) Staasblad Tahun 1926 Nomor 226 yangdiubah dan disempurnakan dengan StaatsbladTahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 dan usaha-usaha tertentu lainnya yang dapat mengakibatkanbahaya, kerugian atau gangguan (sebagaimanadiatur dalam Peraturan Daerah Kota DenpasarNomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin TempatUsahadan Izin Gangguan).

8. Pembebasan Biaya Perijinan adalah pembebasanbiaya retribusi bagi pemohon pemula pengusahakecil dalam rangka upaya mendorong pertumbuhaninvestasidan ekonomi di Kota Denpasar.

9. UsahaKeciladalah usaha dengan klasifikasi sebagaiberikut :

.•..

Page 6: WALIKOTA DENPASAR PERATURAN WAUKOTA DENPASAR …jdih.denpasarkota.go.id/uploads/post/2007/PERWALI/perwali_6_2007.pdf · 3. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan atau Ijin Undang-Undang

a. Perusahaan Keeil adalah perusahaan denganmodal disetor dan kekayaan bersih (netto)sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus jutarupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DaerahKota Denpasar Nomor 12 Tahun 2002, PeraturanDaerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002, a

dan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7Tahun 2005.

b. Salon Keeantikan adalah suatu usaha yangmenyediakan tempat fasilitas untuk memeliharakeeantikan sebagai usaha pokok dan dapatdilengkapi dengan penyediaaan jasa pelayananumum dengan klasifikasi :Golongan C dengan Jumlah tempat duduk 10kebawah.

e. Usaha Rumah makan atau dengan nama lainnyaseperti restoran, warung bakery adalah setiapusaha komersial yang ruang lingkup kegiatannyamenyediakan makanan dan minuman untukumum ditempat usahanya. Dengan Klasifikasijumlah kursi 10 sampai 15 buah kursi

Pasal2

(1) Memberikan pembebasan biaya perijinan bagi pemohon pemulapengusaha keeil di Kota Denpasar.

(2) Pembebasan biaya perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan dalam bentuk pembebasan biaya retribusi perijinan.

(3) Pembebasan biaya perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) diberikan kepada perusahaan dengan klasifikasiperusahaan keci!.

,.,

24

Page 7: WALIKOTA DENPASAR PERATURAN WAUKOTA DENPASAR …jdih.denpasarkota.go.id/uploads/post/2007/PERWALI/perwali_6_2007.pdf · 3. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan atau Ijin Undang-Undang

25

Pasal 3

•..

Pemberian pembebasan biaya penijinan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 diberikan dengan kriteria sebagai berikut :

a. merupakan perusahaan kedl yang ramah lingkungan;

b. lokasi kegiatan usaha peruntukannya telah sesuai dengan RTRWKota Denpasar; dan

c. mempunyai dampak yang luas terhadap pertumbuhan ekonomiterutama dalam penyerapan tenaga kerja .•

Pasal4

Jenis pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2meliputi:

1. Ijin Usaha Industri (lUI).

2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

3. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan atau Ijin Undang-UndangGangguan (HO).

4. Izin Salon Kecantikan.

5. Izin Usaha Rumah makan.

.. Pasal5

Persyaratan pembebasan biaya perijinan dimaksud dalam Pasal 4sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagianyang tidak terpisahkan dan Peraturan ini.

Page 8: WALIKOTA DENPASAR PERATURAN WAUKOTA DENPASAR …jdih.denpasarkota.go.id/uploads/post/2007/PERWALI/perwali_6_2007.pdf · 3. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan atau Ijin Undang-Undang

Pasal 6

Dalam rangka optimalisasi Peraturan ini maka kepadaUnit/Satuan Kerja terkait agar menginformasikan pemberiankemudahan pelayanan perijinan ini kepada masyarakat luasmelalui media cetak, eletronik, maupun Website yang ada.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundanganPeraturan Walikota ini dengan penempatannya pada BeritaDaerah Kota Denpasar

Ditetapkan di Denpasarpada tanggal 27 Pebruari 2007

WAUKOTA DENPASAR,~

~:Y~ADiundangkan di Denpasarpada tanggal 27 Pebruari 2007

SEKRETARI DA~ KOTA DENPASAR,

BERITA DAERAH KOTA DENPASARTAHUN 2007 NOMOR 6

26

:l

&

Page 9: WALIKOTA DENPASAR PERATURAN WAUKOTA DENPASAR …jdih.denpasarkota.go.id/uploads/post/2007/PERWALI/perwali_6_2007.pdf · 3. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan atau Ijin Undang-Undang

N

"

-I .)

lAMPlRANPfRATURANWAlIKOTAOOWASARTAHGGAl : 15 PfBRUAAI2007NOMOR 6 TAHUN2007

mlTANG : FEMBfI!ASolllBIAYAPfRllINAN~ PfMOllONPfMUlA PfNGUSAHAKI'Cll

J;NlS-JEHI5 PfJUZINAHYANGMEMPfROlfH PfMBfMSAN WAY' BAGiPfMOHONPfMULAPf~A KfOl

JENISPfRlZlNAN PlUNSIP 00JUI'l 1MB S!l1JIli() lllN 0PfRAS10IIAl-1 2 J 4 5 --f-. 6 7 __-1 IJIN USAHA INDUSTRI 1 KTPlSurat Ketrangan Danis. 1 Salinan qin Prinsi> 1 Gambar Bangunan 1 IJenah 10k•• ; tompat 1 SaIi..., SITUIHOISKTU

2 Ale,. Pendirian PerusaI1an (bag~ 2 Sural K"~ losan; 2 Bvkti hai<mii<lponguouan usaha 2 CqlyNPWPyang berbadan Hukum) yang disahl<an olet>KodusIKaiing haI<atas tanal! 2 SaIi1an 1MB 3 Matoroi Rp.6.000,-

3 Data Usall. Industri yang d'encan •. KadeoIl.urah clan C•• at yang me 3 PeBeIllj_ PotIyandi!g 3 Ner••• Poruuhan 4 FoIo Copy 1Mb Pelun ••kan Ikan di bangun wlayahi 4 Pasl FOio uk",*, 3)(4 an PB8lahun lerakhr

sebanyak 4 Iombar

WlkluPem •••••••. Waktu Porn••••• an Wsi<luPemrosesan. WIkIuP_: WlkluPem' •••••••.·10llaikarja • 21 IIai kOfJaDokt.mOOyang IIIak • 10hari kerj. • 40 han kelja (dangin 00· - 10 hari k!!!)O

(bagi yang memer\Jkan ,in Pms~) adapert4il<an UPl}.- 3311ai keoj. Dok_ yang ..sa - 12 han karja (tanpa UKl-

pe<b3olan UPL)

2 SURAT UIN USAH.'. 1 KTPISuraI KeIrangan Danisi 1 S.:.nan,in Prinsi> 1 Gamba- Bangunan 1 DonaIIlokasi tempaI Persyeralan :PERDAGANGAN 2 Akle Pendrian PetusaIwl (bigi- 2 SUflItKoIer.ngan sos ••••• , 2 Bukb hIk mAl __ usn " SIUP un1W. PetusaIwl

yang _ HLtumj yang _an oIoh Kadusn<aIr1g hakatao_ 2 SaInan 1MB berbadan lUcum3 Data Us••• lnduslri yang direncan&- KadesIlurah clan Cernal yang me 3 PersellJjuan Panyanding 3 Neroca Perusnn 1NPWPP_

kan Ikan di bangun wiIya/Ii 4 Pasl Foto lAc..-an3)(4 2 SaInan SITUIHOISKnJsebanyak4_ deri Kecanatan

3 Pasl Foto 4 • 6 (2Iembar)4 FotoCqlylluktiPelinas

1IIPB81ah",,_""B SIUP IMltUkflerusahwI

Perseorangan1 SaIi1anKTP.Di-ek1ur

Ulama2 NPWP Per"""...,

Waklu Pernrosesan . Waklu Porn'06<lS3l Waktu Pemrosesar. : Wlklu Perner •••••• 3 Salinan SITUIHOISKTU- 10 harikerja • 21 hari kerj. Dokumon yang lidal< - 10harikarj. • 40 hari karja (dongan UKL- dari Kecamatan

(bagi yang rnemerlut<an ijin Prinsip) ad. poKbaikan UPlI 4 Pasl FOioi x 6 (2 Iomba,)• 33 hari ketj. Dokumen yang ada - 12 hari karja (tanpa UKL- Waktu Pernresesa n :

pe!baikan UPl) 3 harikorja

--- ----- -------_.

Page 10: WALIKOTA DENPASAR PERATURAN WAUKOTA DENPASAR …jdih.denpasarkota.go.id/uploads/post/2007/PERWALI/perwali_6_2007.pdf · 3. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan atau Ijin Undang-Undang

N00

I 1 4 5 - 63 73 WINSITUIHO 1 KTPISuratKelrangao Oormol 1 Sainan ~n Pm<ip 1 C'.ombWBangunan 1 Denah 101<•• 1tempat --

2 Mte Pendinan Peru.,""", (bagi- 2 Sural Ketorarogan._0Il 2 8ulcHhak miliklponguouon uu/\ayang_Hullum) yang diuhkan olסi1KadusIKoing

hak __2S_IMB

3 Data Uaahu Indus~, yang direncan•. Kadeollurali darICamot yang me 3 Por•• tJlu.n Penyandirog 3 Neraca Perusahankan Man di bangun wilayahl Past Fd.a ukurv. 3X.4

_yak 4 Iombar

Waktu Pemrosesan Waktu Pem,osesen WokIuPem ••••• .,: Waldu PemerosOlM :• 10hari kerj. • 21 heri keria Dokumen Y"1"9tidak • 10 hori kerja • 40 hen korj. (dengon UKL·

(bagi yang mamel1ukWljin Pnns,,) ado perbaikan UPL)- 33 hari keria Dok••• "" Y'1"9ado • 12 hen kerja (tonpo UKL-

perbaikao UPL).

4 WINRUMAHMAIWI 1 KTPlSutat Kelrangan Domisil 1SalilanliinPrinsip 1 SaIilao Rek--.dasi UKU 1 SmanlMB 1 Salinan SITUIHOISKTU2 1Ik\eP_ PIfUSalian (bog\- 2 Sural Keleranga",,,,.as, UPL 2 Hena Perusallan cIori I\eea1\atan

Y'I"9_Hukum) yang _., cIeh KadusII<aIi1g 2 Gombar Sangun•• 3 P.t Foto ""uron 3X4 2 Past Foto 4 x 6 (2Iombar)3 Do Usohalndustri yang d.oncan •. ~Ilurlh clanCernat YII"9me 3 BukHhall mli<lponguasaan oebonyak4_

kan okan di brogun wlayahl hakat •• _4 Oena _i lernpat us",", 4 PersetLj"'" penyandirog

Woktu Pemrosesa'l : W•• tu Pemroseo., : Wokt. Pemr",_ : Wektu Perneros....: Waktu Pemrosasan :·10harikerj. • 21 hari k.~. Dokumon yang tidal< ·10 herikerj. ·40 hari kerja (derog., UKL· 5hankerj.

ado perbaikan UPL).- 33 hari korja Dokumen YII"9ad. . 12 hari kerj. (tmpa UKL·

perbai<an UPL).

5 WINSALONKECANnKAN 1 KTPlSurat Ketrang., Domisii 1Salinanli"Pm,ip 1 Salinan Rekomendasi UKU 1 Sainan 1MB 1 Salinan SITUIHOISKTU2 Mte Pendirian Perusal, •• (bagi- 2 Sur. Ketor0f"9'" 'OIio1is•• i UPL 2 Norae. Peruslhlrl doli Keclrnat.,

yang berbadan Hukum) YIf"9disahi<ancIeh KadualKmg 2 Gombar Bangun•• 3 P•• I Foto ""uran 3X4 2 Foto Copy buktipeM\as an3 Date Usaha Industn YII"9d•••••• n•. KadosJLur""d•• C.,'81 yang me 3 Buktihlk milk/pong••••••• sebanyak 4 Iombar PBB tohun lerakhir

kon okon d, bol"9un wilayahi hall _tan""4 o.naloke.i tempel usaha 4 Perutujuan penyanding

WaI<klPemroseson : Wokkl Pornr""",on . Wektu Porn.......,,: Woklu Pem..,...., . Wakkl Pem••••••• :·10hanker)a • 21 hen korja Dokumen YII"9tidak ·10 harikerj. ·40 hari kerja (dangan UKL· 5harikOfJa

ode porbakan UPL).- 33 hari klllja Ookumen yong ado • 12 hari klllja (lanpa UKL·

porbaikan UPL).

WAlIKOTNilENPASIIR--:r::-