WALIKOTA BANJARMASIN - KEMENKUMHAMditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2011/KotaBanjarmasin-2011-28.pdf · Pemerintah Kota Banjarmasin. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

PEMBENTUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

:

WALIKOTA BANJARMASIN


NOMOR : 28 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARMASIN


WALIKOTA BANJARMASIN,

a. b. c.

bahwa Peraturan Daerah Kota 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 tentang Perubahan Atas Peraturan DBanjarmasin Nomor 15 Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pemerinUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; bahwa dalam menyikapi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan prinsip pendekatan kewenangan, kebutuhan dan kemampuan maka organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penataan kembali bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan TatDaerah Kota Banjarmasin.



2011

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARMASIN



bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

anjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

bahwa dalam menyikapi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

undangan dan berdasarkan prinsip pendekatan kewenangan, kebutuhan dan

n maka organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penataan kembali;

sarkan pertimbangan sebagaimana a dan huruf b, perlu

Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Mengingat : 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) Sebagai Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembarana Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. 16. 17. 18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53/2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

DAN


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. 2.

Daerah adalah Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Kota Banjarmasin.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Walikota adalah Walikota Banjarmasin. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah pada Pemerintah Kota Banjarmasin. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah pada Pemerintah Kota Banjarmasin. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Banjarmasin. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Banjarmasin. Dinas adalah Dinas pada Pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Pemerintah Kota Banjarmasin. Badan adalah Badan pada Pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Pemerintah Kota Banjarmasin. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarmasin. Inspektur adalah Inspektur Kota Banjarmasin. Kantor adalah Kantor pada Pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor pada Pemerintah Kota Banjarmasin. Kecamatan adalah Kecamatan pada Pemerintah Kota Banjarmasin. Camat adalah Camat pada Pemerintah Kota Banjarmasin. Kelurahan adalah Kelurahan pada Pemerintah Kota Banjarmasin. Lurah adalah Lurah pada Pemerintah Kota Banjarmasin. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan Pemerintah Kota Banjarmasin.

23. 24. 25. 26.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja pada Pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja pada Pemerintah Kota Banjarmasin. Staf Ahli adalan staf ahli Walikota Banjarmasin pada Pemerintah Kota Banjarmasin. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Sekretariat yang terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah; 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Dinas Daerah yang terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan; 2. Dinas Kesehatan; 3. Dinas Pertanian dan Perikanan; 4. Dinas Bina Marga; 5. Dinas Sumber Daya Air dan Drainase; 6. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; 7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 9. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 10. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga; 11. Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan Perumahan; 12. Dinas Pendapatan Daerah; 13. Dinas Kebersihan dan Pertamanan; 14. Dinas Pengelolaan Pasar; 15. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

c. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan

Pelatihan; 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

4. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Masyarakat dan Perempuan; 5. Badan Lingkungan Hidup; 6. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman

Modal; 7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 8. Inspektorat; 9. Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi.

d. Kecamatan yang meliputi : 1. Kecamatan Banjarmasin Timur; 2. Kecamatan Banjarmasin Barat; 3. Kecamatan Banjarmasin Utara; 4. Kecamatan Banjarmasin Selatan; 5. Kecamatan Banjarmasin Tengah.

e. Kelurahan yang meliputi : 1. Kelurahan Kuripan; 2. Kelurahan Kebun Bunga; 3. Kelurahan Karang Mekar; 4. Kelurahan Sungai Bilu; 5. Kelurahan Sungai Lulut; 6. Kelurahan Benua Anyar; 7. Kelurahan Pengambangan; 8. Kelurahan Pekapuran Raya; 9. Kelurahan Pemurus Luar; 10. Kelurahan Belitung Selatan; 11. Kelurahan Belitung Utara; 12. Kelurahan Pelambuan; 13. Kelurahan Telaga Biru; 14. Kelurahan Telawang; 15. Kelurahan Teluk Tiram; 16. Kelurahan Kuin Selatan; 17. Kelurahan Kuin Cerucuk; 18. Kelurahan Basirih; 19. Kelurahan Alalak Tengah; 20. Kelurahan Alalak Utara; 21. Kelurahan Alalak Selatan; 22. Kelurahan Sungai Jingah; 23. Kelurahan Sungai Miai; 24. Kelurahan Surgi Mufti; 25. Kelurahan Pangeran; 26. Kelurahan Antasan Kecil Timur; 27. Kelurahan Kuin Utara; 28. Kelurahan Kelayan Selatan; 29. Kelurahan Kelayan Barat; 30. Kelurahan Kelayan Tengah; 31. Kelurahan Kelayan Timur; 32. Kelurahan Kelayan Dalam; 33. Kelurahan Pekauman; 34. Kelurahan Tanjung Pagar; 35. Kelurahan Murung Raya; 36. Kelurahan Pemurus Dalam; 37. Kelurahan Pemurus Baru; 38. Kelurahan Mantuil; 39. Kelurahan Kertak Baru Ilir; 40. Kelurahan Kertak Baru Ulu; 41. Kelurahan Mawar;

42. Kelurahan Teluk Dalam; 43. Kelurahan Antasan Besar; 44. Kelurahan Pasar Lama; 45. Kelurahan Seberang Mesjid; 46. Kelurahan Gadang; 47. Kelurahan Melayu; 48. Kelurahan Sungai Baru; 49. Kelurahan Pekapuran Laut; 50. Kelurahan Kelayan Luar. 51. Kelurahan Sungai Andai; 52. Kelurahan Basirih Selatan.

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 4

Staf Ahli Walikota, terdiri dari : 1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik; 2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan; 3. Staf Ahli Bidang Pembangunan; 4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM; 5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 5

(1) (2) (3)

Sekretariat Daerah adalah Unsur staf Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Badan adalah unsur pendukung Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; Inspektorat adalah unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota; Kantor adalah unsur pendukung Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; Kecamatan adalah unsur pelaksana sebagian tugas Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; Kelurahan adalah unsur pelaksana sebagian tugas Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat; Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pendukung Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; Staf Ahli Walikota mempunyai tugas membantu Walikota dalam bidang tertentu berdasarkan kualifikasi dan keahliannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota yang belum dikoordinasikan oleh Sekda;

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam koordinasi perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

a.

penyusunan dan perumusan kebijakan Pemerintah Kota;

b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.

pengkoordinasian staf dan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pengumpulan data, analisa data, perumusan program, petunjuk teknis serta pemantauan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan; pembinaan pembangunan, masyarakat, pengumpulan data, analisa data, perumusan program, petunjuk teknis dan pemantauan perkembangan penyelenggaraan pembangunan dan kemasyarakatan; pembinaan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah; pengkoordinasian perumusan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok pemerintahan di daerah; pengkoordinasian penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan kota; pengkoordinasian penyelenggaraan kerjasama antara Pemerintah dan swasta; Penyelenggaraan tugas hubungan masyarakat, informasi, pers, pemberitaan dan dokumentasi; Penyelenggaraan urusan rumah tangga pimpinan; penyelenggaraan urusan ketatausahaan.

Pasal 8

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas pokok membina kegiatan pemerintahan, organisasi dan ketatalaksanaan serta perumusan perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Asisten Pemerintahan mempunyai fungsi :

a.

pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan, organisasi dan ketatalaksanaan serta hukum;

b. c.

pemantauan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, organisasi dan ketatalaksanaan serta hukum; pelaksanaan evaluasi kegiatan pemerintahan, organisasi dan ketatalaksanaan serta hukum.

Pasal 10

Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membina dan mengkoordinasikan kegiatan perekonomian, pengendalian pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi : a. b. c.

pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan perekonomian, pengendalian pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat; pemantauan pelaksanaan kegiatan perekonomian, pengendalian pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat; pelaksanaan evaluasi kegiatan perekonomian, pengendalian pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pasal 12

Asisten Administrasi mempunyai tugas pokok membina kegiatan ketatausahaan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Asisten Administrasi mempunyai fungsi :

a. b. c.

pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan sekretariat daerah, umum dan hubungan masyarakat;

pemantauan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan sekretariat daerah, umum dan hubungan masyarakat;

pelaksanaan evaluasi kegiatan pengelolaan keuangan sekretariat daerah, umum dan hubungan masyarakat.

Pasal 14

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :

a. b. c. d. e. f.

pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD, kepegawaian Sekretariat DPRD, perlengkapan dan perbekalan; penyelenggaraan hubungan masyarakat dan penjaringan aspirasi masyarakat, dokumentasi, publikasi keprotokolan dan hubungan antar lembaga; fasilitasi rapat anggota DPRD, penyelenggaraan dan penyiapan bahan persidangan pembuatan risalah rapat dan menghimpun produk hukum pengelolaan kepustakaan; pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban urusan dalam; pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD; penyelenggaran urusan ketatausahaan.

Pasal 16

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, peningkatan mutu dan hasil pendidikan.

Pasal 17 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h. i

perumusan kebijakan teknis dalam bidang pendidikan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pendidikan dasar; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pendidikan menengah; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pendidikan usia dini dan pendidikan non formal dan informal; pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis; pengelolaan urusan kesekretariatan.

Pasal 18

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan, kesehatan keluarga dan promosi kesehatan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Dinas Kesehatan mempunyai fungsi : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

perumusan kebijakan teknis dalam bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pengendalian penyalit dan penyehatan lingkungan; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kesehatan lingkungan; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi promosi kesehatan; pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis; pengelolaan urusan kesekretariatan.

Pasal 20

Dinas Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan penyuluhan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Dinas Pertanian dan Perikanan mempunyai fungsi :

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

perumusan kebijakan teknis dalam bidang pertanian dan perikanan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian dan perikanan; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peternakan; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perikanan; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan penyuluhan; pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis; pengelolaan urusan kesekretariatan.

Pasal 22 Dinas Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang bina program, pembangunan jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum dan reklame.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Dinas Bina Marga mempunyai fungsi : a.

b.

c.

d.

perumusan kebijakan teknis dalam bidang bina marga sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh walikota; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang bina marga; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bina program; perumusan dan penetapan kebijakan operasional,

e.

f.

g. h

pengaturan, pengendalian, evaluasi perencanaan dan pengawasan, preservasi dan pembangunan jalan; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pengaturan, pengendalian, evaluasi perencanaan dan pengawasan, preservasi dan pembangunan jembatan; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pengaturan, pengendalian, evaluasi perencanaan dan pengawasan penerangan jalan umum dan reklame; pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis; pengelolaan urusan kesekretariatan.

Pasal 24 Dinas Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pengelolaan sumber daya air dan drainase.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Dinas Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan

sumber daya air dan drainase sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan

umum dibidang pengelolaan sumber daya air dan drainase;

c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional,

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi perumusan program pengelolaan sumber daya air dan drainase;

d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional,

pengaturan, pengendalian dan evaluasi penataan dan pengelolaan sungai besar;

e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional,

pengaturan, pengendalian dan evaluasi penataan dan pengelolaan sungai kecil;

f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional,

pengaturan, pengendalian dan evaluasi penataan, pembangunan dan pengelolaan drainase;

g. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis;

h. pengelolaan urusan kesekretariatan.

Pasal 26 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, pembinaan kesejahteraan sosial dan pembinaan tenaga kerja.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i. j.

perumusan kebijakan teknis dalam bidang sosial dan tenaga kerja sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial dan ketenagakerjaan; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan kesejahteraan sosial; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi rehabilitasi penyandang masalah sosial; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan bantuan kesejahteraan sosial; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelatihan dan pengembangan produktivitas kerja; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penerapan hubungan industrial dan persyaratan kerja; pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis;

k. pengelolaan urusan kesekretariatan.

Pasal 28

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang perindustrian, perdagangan dan perlindungan konsumen.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi : a.

b.

c.

perumusan kebijakan teknis dalam bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan; perumusan dan penetapan kebijakan operasional,

d.

e.

f.

g.

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi bidang perindustrian; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap perdagangan dalam negeri, luar negeri dan pendaftaran perusahaan; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap perlindungan konsumen; pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis; pengelolaan urusan kesekretariatan.

Pasal 30

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

perumusan kebijakan teknis dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasi kependudukan; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan data dan informasi; pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis; pengelolaan urusan kesekretariatan.

Pasal 32

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang manajemen dan pengendalian operasional jalan, lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai dan laut, komunikasi dan informatika.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h. i.

perumusan kebijakan teknis dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penataan manajemen dan pengendalian operasional jalan; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penataan lalu lintas angkutan jalan; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penataan lalu lintas angkutan sungai dan laut; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan komunikasi; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan informatika; pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis; pengelolaan urusan kesekretariatan.

Pasal 34

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang pembinaan dan pengembangan wisata, kebudayaan serta bidang kepemudaan, keolahragaan dan tugas pembantuan.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

a.

b.

c.

d.

e. f

g.

perumusan kebijakan teknis dalam bidang pemuda, olah raga dan kebudayaan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda, olah raga dan kebudayaan; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kepemudaan; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi olah raga; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan kebudayaan; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi promosi wisata; pengelolaan urusan kesekretariatan.

Pasal 36

Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang penataan ruang, cipta karya, perumahan dan pengawasan bangunan.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan Perumahan mempunyai fungsi :

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

perumusan kebijakan teknis dalam bidang tata ruang, cipta karya dan perumahan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tata ruang, cipta karya dan perumahan;

perumusan dan penetapan kebijakan operasional, perencanaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penataan ruang;

perumusan dan penetapan kebijakan operasional, perencanaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi keciptakaryaan;

perumusan dan penetapan kebijakan operasional, perencanaan, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan perumahan;

perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengawasan bangunan;

pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis;

pengelolaan urusan kesekretariatan.

Pasal 38

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pendapatan daerah.

Pasal 39 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pendapatan

daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan

daerah;

d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB;

e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional,

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pajak daerah lainnya;

f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional,

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;

g. perumusan dan penetapan kebijakan operasional,

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah;

h. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis;

i. pengelolaan urusan kesekretariatan.

Pasal 40

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang peningkatan kebersihan, pengangkutan sampah, pengelolan sampah dan penataan pertamanan.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

perumusan kebijakan teknis dalam bidang kebersihan dan pertamanan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh walikota; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebersihan dan pertamanan; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengangkutan sampah dan tempat pembuangan akhir; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi peningkatan kebersihan; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap penanggulangan dan pengelolaan sampah; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap penataan pertamanan dan pemakaman; pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis; pengelolaan urusan kesekretariatan.

Pasal 42

Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang penerimaan pengelolaan pasar, pengaturan ketertiban dan kebersihan pasar dan perencanaan pengembangan pasar.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan pasar sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh walikota; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap penerimaan retribusi, penerimaan sewa dan penerimaan lain-lain; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan ketertiban dan kebersihan; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pasar; pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis; pengelolaan urusan kesekretariatan.

Pasal 44

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pembinaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, fasilitasi permodalan koperasi UMKM, penataan kelembagaan koperasi UMKM dan pelaksanaan monitoring.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

a. b. c.

perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;

d. e. f. g.

perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi permodalam koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penataan kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan monotoring dan evaluasi; pengelolaan urusan kesekretariatan.

Pasal 46 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi : a.

b.

c.

d.

e.

f.

perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh walikota;

perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dan pengembangan; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi perencanaan dibidang ekonomi, sosial dan budaya;

perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pengembangan fisik dan prasarana;

perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyusunan program;


Pasal 48

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang pembinaan kepegawaian, pengelolaan administrasi kepegawaian, mutasi pegawai, pengembangan pegawai, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 49 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

a. b. c. d. e. f. g.

perumusan kebijakan teknis dalam bidang kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan umum kepegawaian; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan mutasi pegawai; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pegawai; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan pegawai; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan; pengelolaan urusan kesekretariatan.

Pasal 50

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang pembinaan kesatuan bangsa, politik dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 51

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi: a.

b.

c.

d.

e.

perumusan kebijakan teknis dalam bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;

perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan politik; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan;


Pasal 52

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang pengolahan pelayanan informasi keluarga dan analisa program, pengendalian keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan keluarga sejahtera serta pemberdayaan perempuan.

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan mempunyai fungsi : a.

b.

c.

perumusan kebijakan teknis dalam bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan perempuan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengolahan pelayanan informasi keluarga dan analisa program; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengendalian keluarga berencana;

d.

e.

f. g.

perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pemberdayaan masyarakat dan pembinaan keluarga sejahtera; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pemberdayaan perempuan; pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis; pengelolaan urusan kesekretariatan.

Pasal 54

Badan Lingkungan Hidup tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan serta pengevaluasian.

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi : a.

b.

c.

d.

e. f.

perumusan kebijakan teknis dalam bidang lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan dan pelaporan serta pengkajian AMDAL, UKL dan UPL; pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis; pengelolaan urusan kesekretariatan.

Pasal 56

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian dan mengkoordinasikan pelaksanaan, pengawasan serta pengembangan dan pengendalian penanaman modal dengan sistem PTSP.

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai fungsi : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

perumusan Kebijakan teknis dalam bidang pelayanan perijinan terpadu sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan Walikota;

perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;

perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan; perumusan dan penetapan kebijakan operasional pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan;

perumusan dan penetapan kebijakan operasional pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan sistem inforamsi dan teknologi perijinan serta layanan pengaduan masyarakat;

perumusan dan penetapan kebijakan operasioal perencanaan, pengaturan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi penanaman modal;

pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 58

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pasal 59

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah mempunyai fungsi: a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan perbendaharaan; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan akuntansi; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan verifikasi; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan / pengelolaan aset daerah; pengelolaan urusan kesekretariatan.

Pasal 60

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan, aparatur dan keuangan daerah.

Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 Inspektorat Kota Banjarmasin mempunyai fungsi :

a. b. c. d. e.

perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengawasan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota; pelaksanaan pengawasan dibidang keuangan dan kekayaan, pelaksanaan pengawasan dibidang pemerintahan dan aparatur, pelaksanaan pengawasan dibidang ekonomi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat; perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; pengelolaan urusan kesekretariatan.

Pasal 62

Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang pengelolaan arsip, pengelolaan kepustakaan dan dokumentasi serta memberikan pelayanan informasi kearsipan, kepustakaan dan dokumentasi.

Pasal 63

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi mempunyai fungsi :

a.

b.

c.

d.

e.

perumusan kebijakan teknis dalam bidang kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan dan penyusunan arsip; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan kepustakaan; perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pemberikan pelayanan informasi dan dokumentasi. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 64

Kecamatan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan berdasarkan pelimpahan kewenangan oleh Walikota, sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Pasal 65

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 Kecamatan mempunyai fungsi :

a. b. c. d. e. f.

penyelenggaraan pemerintahan serta melakukan pembinaan kelurahan; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan kecamatan berkoordinasi dengan unit terkait; penyelenggaraan dan pengembangan dibidang ekonomi dan pembangunan pada tingkat kecamatan; penyelenggaraan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat; penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi dibidang pendidikan serta kesehatan; pengelolaan urusan kesekretariatan.

Pasal 66

Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 Kelurahan mempunyai fungsi :

a. b.

penyelenggaraan dan evaluasi dibidang pemerintahan; penyelenggaraan dan pembinaan dibidang ketentraman dan ketertiban ;

c. d. e. f.

penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan fasilitasi ekonomi dan pembangunan; penyelenggaraan, pembinaan, fasilitasi kesejahteraan sosial; pembinaan terhadap Rukun Tetangga dan Rukun Warga di lingkungan wilayah kerja Lurah; pengelolaan urusan kesekretariatan.

Pasal 68

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 69

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan

Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah

dan Peraturan Kepala Daerah; c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban

umum dan ketentraman masyarakat di daerah; d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; e. pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah

dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya;

f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan

hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala

Daerah; h. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis; i. pengelolaan urusan kesekretariatan.

Pasal 70

(1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas

pokok melakukan kajian, telaahan, analisis terhadap permasahan hukum dan politik serta melakukan konsultasi dengan perangkat daerah sebagai bahan masukan kepada Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan.

(2) Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas

pokok melakukan kajian, telaahan, analisis terhadap permasalahan penyelenggaraan pemerintahan serta melakukan konsultasi dengan perangkat daerah sebagai bahan masukan kepada Walikota dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik.

(3) Staf Ahli bidang Pembangunan mempunyai tugas pokok

melakukan kajian, telaahan, analisis terhadap permasalahan pembangunan serta melakukan konsultasi dengan perangkat daerah sebagai bahan masukan kepada Walikota dalam penyelenggaraan pembangunan.

(4) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya

Manusia mempunyai tugas pokok melakukan kajian, telaahan, analisis terhadap permasalahan urusan kemasyarakatan dan sumber daya manusia serta melakukan konsultasi dengan perangkat daerah sebagai bahan masukan kepada Walikota dalam penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan dan upaya peningkatan mutu sumber daya manusia.

(5) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai

tugas pokok melakukan kajian, telaahan, analisis terhadap permasalahan ekonomi dan keuangan daerah serta melakukan konsultasi pada perangkat daerah sebagai bahan masukan kepada walikota dalam pengembangan perekonomian dan pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 71

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut : a. Asisten Pemerintahan terdiri dari :

1. Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari :

1.1 Sub Bagian Pemerintahan Umum;

1.2 Sub Bagian Pemerintahan Kelurahan; 1.3 Sub Bagian Pertanahan.

2. Bagian Organisasi terdiri dari :

1.1 Sub Bagian Kelembagaan; 1.2 Sub Bagian Ketatalaksanaan; 1.3 Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan.

3. Bagian Hukum terdiri dari :

1.1 Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan; 1.2 Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; 1.3 Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum.

b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari :

1. Bagian Perekonomian terdiri dari :

1.1 Sub Bagian Bina Usaha Daerah / BUMD, Potensi, Sarana dan Prasarana Ekonomi Daerah; 1.2 Sub Bagian Pembinaan Produksi, Perdagangan dan Distribusi; 1.3 Sub Bagian Kerjasama.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

1.1 Sub Bagian Keagamaan; 1.2 Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat; 1.3 Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan

Pemuda.

3. Bagian Pengendalian Pembangunan terdiri dari :

1.1 Sub Bagian Administrasi Pembangunan; 1.2 Sub Bagian Pengendalian Administrasi

Pengadaan; 1.3 Sub Bagian Administrasi Sistem Elektronik.

c. Asisten Administrasi terdiri dari :

1. Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :

1.1 Sub Bagian Informasi; 1.2 Sub Bagian Pers dan Pemberitaan; 1.3 Sub Bagian Dokumentasi

2. Bagian Umum terdiri dari :

1.1 Sub Bagian Kepegawaian; 1.2 Sub Bagian Rumah Tangga. 1.3 Sub Bagian Tata Usaha dan Protokol.

3. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah terdiri dari :

1.1 Sub Bagian Verifikasi; 1.2 Sub Bagian Perbendaharaan; 1.3 Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 72

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari : a. Bagian Umum terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha; 2. Sub Bagian Rumah Tangga; 3. Sub Bagian Kepegawaian.

b. Bagian Rapat dan Produk Hukum terdiri dari :

1. Sub Bagian Rapat; 2. Sub Bagian Produk Hukum; 3. Sub Bagian Perpustakaan.

c. Bagian Informasi dan Protokol terdiri dari :

1. Sub Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga; 2. Sub Bagian Pengelolaan Data dan Informasi; 3. Sub Bagian Penjaringan Aspirasi Masyarakat.

d. Bagian Keuangan terdiri dari :

1. Sub Bagian Anggaran; 2. Sub Bagian Perbendaharaan; 3. Sub Bagian Pembukuan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 73

Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari

a. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Program; 3. Sub Bagian Keuangan.

b. Bidang PAUD dan PNFI terdiri dari :

1. Seksi PAUD; 2. Seksi Dikmas, Kursus dan Kelembagaan; 3. Seksi Ketenagaan.

c. Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari :

1. Seksi Kurikulum dan Kelembagaan; 2. Seksi Sarana Prasarana dan Perpustakaan; 3. Seksi Kesiswaan dan Prestasi.

d. Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari :

1. Seksi Kurikulum dan Kelembagaan; 2. Seksi Sarana Prasarana dan Perpustakaan; 3. Seksi Kesiswaan dan Prestasi.

e. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Profesi; 2. Seksi Pembinaan TK dan SD; 3. Seksi Pembinaan SMP, SMA dan SMK.

f. Unit Pelaksana Teknis; g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 74

Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :


1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Perencanaan; 3. Sub Bagian Keuangan.

b. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus; 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan; 3. Seksi Kefarmasian dan Perijinan.

c. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan terdiri dari :

1. Seksi Epidemologi dan Penyakit Tidak Menular; 2. Seksi Pengendalian Penyakit; 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.

d. Bidang Kesehatan Keluarga terdiri dari :

1. Seksi Kesehatan Ibu dan Lanjut Usia; 2. Seksi Kesehatan Anak; 3. Seksi Kesehatan Gizi.

e. Bidang Promosi Kesehatan terdiri dari :

1. Seksi Kesehatan Institusi; 2. Seksi Peran Serta Masyarakat; 3. Seksi Informasi Kesehatan dan Penyuluhan.


Pasal 75

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan terdiri dari : a Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Perencanaan; 3. Sub Bagian Keuangan;

b. Bidang Pertanian dan Perkebunan terdiri dari :

1. Seksi Perlindungan Tanaman Pertanian dan Perkebunan;

2. Seksi Bina Usaha Pertanian dan Perkebunan; 3. Seksi Produksi Pertanian dan Perkebunan.

c. Bidang Peternakan terdiri dari :

1. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner; 2. Seksi Bina Usaha Peternakan; 3. Seksi Produksi Peternakan.

d Bidang Perikanan terdiri dari :

1. Seksi Perlindungan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan;

2. Seksi Bina Usaha Perikanan; 3. Seksi Produksi Perikanan.

e. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan terdiri dari :

1. Seksi Ketersediaan Pangan; 2. Seksi Distribusi dan Pengendalian Mutu Pangan; 3. Seksi Pengembangan SDM Pertanian.


Pasal 76

Susunan Organisasi Dinas Bina Marga terdiri dari :


1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan.

b. Bidang Program terdiri dari :

1. Seksi Penyusunan Program; 2. Seksi Sistem Informasi; 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

c. Bidang Jalan terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan; 2. Seksi Preservasi Jalan; 3. Seksi Pembangunan Jalan.

d Bidang Jembatan terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jembatan; 2. Seksi Preservasi Jembatan; 3. Seksi Pembangunan Jembatan.

e. Bidang PJU dan Reklame terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan dan Pengawasan PJU dan Reklame;

2. Seksi PJU; 3. Seksi Reklame.


Pasal 77

Susunan Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Drainase terdiri dari : a. Sekretariat terdiri dari :


b. Bidang Bina Program terdiri dari :

1. Seksi Sistem Informasi; 2. Seksi Penyusunan Program; 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

c. Bidang Pengelolaan Sungai Besar terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan Pengelolaan Sungai Besar; 2. Seksi Pengembangan Sungai Besar; 3. Seksi Pemeliharaan Sungai Besar.

d Bidang Pengelolaan Sungai Kecil terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan Pengelolaan Sungai Kecil; 2. Seksi Pengembangan Sungai Kecil; 3. Seksi Pemeliharaan Sungai Kecil.

e. Bidang Pengelolaan Drainase terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan Pengelolaan Drainase; 2. Seksi Pengembangan Drainase; 3. Seksi Pemeliharaan Drainase.

f. Unit Pelaksana Teknis ; g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 78

Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari : a. Sekretariat terdiri dari :


b. Bidang Pembinaan Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

1. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Sosial; 2. Seksi Bina Swadaya Organisasi Sosial; 3. Seksi Kepahlawanan.

c. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :

1. Seksi Rehabilitasi Tuna Wisma, Tuna Karya, dan Tuna

Susila; 2. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat; 3. Seksi Rehabilitasi Anak Nakal Korban Narkoba.

d Bidang Bantuan Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan dan Bantuan Fakir Miskin dan Lanjut Usia;

2. Seksi Pembinaan Sumbangan Sosial.

e. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja terdiri dari ;

1. Seksi Perijinan dan Sertifikasi; 2. Seksi Pelatihan dan Pemagangan; 3. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja.

f. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja terdiri dari:

1. Seksi Penyediaan dan Penempatan Tenaga Kerja; 2. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja; 3. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kerja.

g. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan

terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Norma Kerja; 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Norma

Keselamatan Kerja; 3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Norma Kesehatan

Kerja.

h. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja terdiri dari :

1. Seksi Hubungan Industrial dan Kelembagaan

Ketenagakerjaan; 2. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial dan

Persyaratan Kerja.

i. Unit Pelaksana Teknis; j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 79

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari : a. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan.

b. Bidang Perindustrian terdiri dari :

1. Seksi Industri Kecil dan Rumah Tangga; 2. Seksi Industri Menengah dan Besar; 3. Seksi Pengendalian.

c. Bidang Perdagangan terdiri dari :

1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri; 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri; 3. Seksi Pendaftaran Perusahaan.

d Bidang Perlindungan Konsumen terdiri dari :

1. Seksi Sarana Konsumen; 2. Seksi Pengawasan Sarana dan Jasa; 3. Seksi Penyuluhan.

e. Unit Pelaksana Teknis; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 80

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari : a. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Bidang Kependudukan terdiri dari :

1. Seksi Identitas Penduduk; 2. Seksi Mobilitas Penduduk.

c. Bidang Catatan Sipil terdiri dari :

1. Seksi Kelahiran, Pengakuan Anak dan Kematian; 2. Seksi Perkawinan, Pengesahan Anak dan Perceraian.

d. Bidang Data dan Informasi terdiri dari :

1. Seksi Pengolahan dan Penyimpanan Data; 2. Seksi Pelayanan Informasi.


Pasal 81

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari : a. Sekretariat terdiri dari :


b. Bidang Manajemen Pengendalian dan Kelancaran Lalu Lintas terdiri dari :

1. Seksi Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas; 2. Seksi Analisa dan Evaluasi Kecelakaan; 3. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

c. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan terdiri dari :

1. Seksi Angkutan Orang; 2. Seksi Angkutan Barang dan Khusus; 3. Seksi Perbengkelan Kendaraan.

d. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Laut terdiri

dari :

1. Seksi Operasi; 2. Seksi Sarana dan Prasarana; 3. Seksi Kelaikan dan Perizinan Kapal.

e. Bidang Komunikasi terdiri dari ;

1. Seksi Pemberdayaan Komunikasi Sosial; 2. Seksi Disiminasi Informasi; 3. Seksi Bina Sarana Komunikasi Antar Penduduk.

f. Bidang Informatika terdiri dari :

1. Seksi Data Elektronik (E-Gov ) ; 2. Seksi Perijinan Pos dan Telekomunikasi; 3. Seksi Bina Sarana Telematika.

g. Unit Pelaksana Teknis; h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 82

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari : a. Sekretariat terdiri dari :


b. Bidang Kebudayaan terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Seni dan Budaya; 2. Seksi Pembinaan Kepurbakalaan dan Cagar Alam; 3. Seksi Promosi Seni dan Budaya.

c. Bidang Pariwisata terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Objek Wisata; 2. Seksi Pembinaan Sarana Wisata; 3. Seksi Promosi Wisata.

d. Bidang Pemuda terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kepemudaan; 2. Seksi Bina Prestasi Pemuda; 3. Seksi Bina Sarana dan Prasarana Pemuda.

e. Bidang Olah Raga terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Keolahragaan; 2. Seksi Bina Kelembagaan; 3. Seksi Bina Sarana dan Prasarana Keolahragaan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 83

Susunan Organisasi Tata Ruang, Cipta Karya Dan Perumahan terdiri dari : a. Sekretariat terdiri dari :


b. Bidang Penataan Ruang terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Program; 2. Seksi Tata Ruang; 3. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi.

c. Bidang Cipta Karya terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Program; 2. Seksi Bangunan dan Kawasan; 3. Seksi Prasarana Dasar Permukiman.

d. Bidang Perumahan terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Program 2. Seksi Penataan Kawasan; 3. Seksi Sewa Menyewa Pengelolaan Fasum / Fasus

e. Bidang Pengawasan Bangunan terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan dan Pemetaan; 2. Seksi Pengawasan; 3. Seksi Penyelesaian Sengketa Bangunan.


Pasal 84

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari : a. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Program 3. Sub Bagian Keuangan.

b. Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari :

1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran PBB dan BPHTB; 2. Seksi Penetapan dan Perhitungan PBB dan BPHTB; 3. Seksi Penagihan dan Restitusi PBB dan BPHTB.

c. Bidang Pajak Daerah terdiri dari :

1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran 2. Seksi Penetapan dan Perhitungan 3. Seksi Penagihan dan Restitusi.

d. Bidang Pembukuan terdiri dari :

1. Seksi Pembukuan; 2. Seksi Pelaporan; 3. Seksi Verifikasi.

e. Bidang Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan

terdiri dari :

1. Seksi Dana Perimbangan; 2. Seksi Lain-Lain Pendapatan Daerah; 3. Seksi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

f. Unit Pelaksana Teknis;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 85

Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari: a. Sekretariat tediri dari :

1. Sub Bagian Keuangan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

b. Bidang Pengangkutan dan Tempat Pembuangan Akhir

terdiri dari:

1. Seksi Angkutan dan Pembuangan Akhir; 2. Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan.

c. Bidang Kebersihan terdiri dari :

1. Seksi Kebersihan Lingkungan; 2. Seksi Kebersihan Jalan.

d. Bidang Penanggulangan dan Pengelolaan Sampah terdiri dari :

1. Seksi Penanggulangan Sampah; 2. Seksi Teknologi dan Pengelolaan Sampah; 3. Seksi Penyuluhan.

e. Bidang Pertamanan terdiri dari :

1. Seksi Pembibitan dan Penanaman; 2. Seksi Penataan Taman dan Pemakaman; 3. Seksi Pemeliharaan Taman.


Pasal 86

Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar terdiri dari : a. Sekretariat tediri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Data dan Pelaporan; 3. Sub Bagian Keuangan.

b. Bidang Penerimaan terdiri dari :

1. Seksi Penerimaan Retribusi; 2. Seksi Penerimaan Sewa; 3. Seksi Penerimaan Lain-Lain.

c. Bidang Ketertiban dan Kebersihan terdiri dari :

1. Seksi Perawatan dan Kebersihan; 2. Seksi Penertiban.

d. Bidang Perencanaan Pengembangan terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan; 2. Seksi Pengembangan.

e. Unit Pelaksana Teknis. f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 87

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari : a. Sekretariat tediri dari :


b. Bidang Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :

1. Seksi Bina Usaha Koperasi; 2. Seksi Bina Usaha Mikro; 3. Seksi Bina Usaha Kecil Menengah.

c. Bidang Fasilitasi Permodalan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah terdiri dari :

1. Seksi Fasilitasi Permodalan Koperasi; 2. Seksi Fasilitasi Permodalan Usaha Mikro; 3. Seksi Fasilitasi Permodalan Usaha Kecil Menengah.

d. Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah terdiri dari :

1. Seksi Penyuluhan Koperasi dan UMKM; 2. Seksi Hukum dan Tatalaksana Koperasi dan UMKM.

e. Bidang Monitoring dan Evaluasi terdiri dari :

1. Seksi Monitoring dan Evaluasi Koperasi; 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi UMKM.


Pasal 88

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari : a. Sekretariat tediri dari :


b. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; 2. Sub Bidang Data dan Statistik.

c. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya terdiri dari :

1. Sub Bidang Ekonomi; 2. Sub Bidang Sosial dan Budaya.

d. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :

1. Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata dan Lingkungan Hidup;

2. Sub Bidang Prasarana Wilayah.

e. Bidang Penyusunan Program terdiri dari :

1. Sub Bidang Program Kerja; 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan


Pasal 89

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Latihan terdiri dari : a. Sekretariat terdiri dari :


b. Bidang Umum Kepegawaian terdiri dari :

1. Sub Bidang Tata Usaha dan Data Pegawai; 2. Sub Bidang Kedudukan Hukum.

c. Bidang Mutasi Pegawai terdiri dari :

1. Sub Bidang Mutasi Jabatan; 2. Sub Bidang Mutasi Umum.

d. Bidang Pengembangan Pegawai terdiri dari :

1. Sub Bidang Formasi dan Seleksi; 2. Sub Bidang Pengembangan Karier.

e. Bidang Kesejahteraan Pegawai terdiri dari :

1. Sub Bidang Pembinaan Mental dan Material; 2. Sub Bidang Penghargaan dan Pensiun.

f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :

1. Sub Bidang Diklat Struktural; 2. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional .


Pasal 90

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari : a. Sekretariat terdiri dari :


b. Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari :

1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan; 2. Sub Bidang Ketahanan Bangsa.

c. Bidang Politik terdiri dari :

1. Sub Bidang Partai Politik; 2. Sub Bidang Pemberdayaan Politik Masyarakat.

d. Bidang Organisasi terdiri dari :

1. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan; 2. Sub Bidang Organisasi Keagamaan dan Profesi.


Pasal 91

Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan terdiri dari : a. Sekretaiat terdiri dari :


b. Bidang Informasi Keluarga dan Analisa Program terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengolahan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi; 2. Sub Bidang Analisa Evaluasi Program dan Pelaporan.

c. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana terdiri dari :

1. Sub Bidang Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi;

2. Sub Bidang Jaminan Pelayanan KB dan Peningkatan Partisipasi Pria.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan

Keluarga Sejahtera terdiri dari :

1. Sub Bidang Pembinaan Institusi dan Peran Serta Masyarakat;

2. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat.

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengarustamaan Gender; 2. Sub Bidang Perempuan dan Anak.


Pasal 92

Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari : a. Sekretariat terdiri dari :


b. Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengendalian;

2. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran.

c. Bidang Pemantauan dan Pemulihan terdiri dari :

1. Sub Bidang Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan;

2. Sub Bidang Peran Serta Masyarakat.

d. Bidang Evaluasi terdiri dari :

1. Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan; 2. Sub Bidang Pengkajian AMDAL, UKL dan UPL.


Pasal 93

Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Evaluasi; 3. Sub Bagian Keuangan.

b. Bidang Perijinan Jasa Usaha;

c. Bidang Perijinan Tertentu; d. Bidang Pendataan dan Peninjauan Lapangan;

e. Bidang Layanan Informasi, Informasi Teknologi dan

Pengaduan Masyarakat terdiri dari :

1. Sub Bidang Layanan Informasi; 2. Sub Bidang Penanganan Pengaduan Masyarakat.

f. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Investasi; 2. Sub Bidang Promosi.

g. Tim Teknis.

Pasal 94

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari : a. Sekretariat terdiri dari :


b. Bidang Anggaran terdiri dari :

1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; 2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.

c. Bidang Akuntansi terdiri dari :

1. Sub Bidang Pelaporan; 2. Sub Bidang Pembukuan.

d. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :

1. Sub Bidang Verifikasi; 2. Sub Bidang Perbendaharaan.

e. Bidang Aset Daerah terdiri dari : 1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Pengadaan Aset

Daerah; 2. Sub Bidang Inventarisasi dan Pengelolaan Aset

Daerah.


Pasal 95

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari : a. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

b. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari :

1. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan;

2. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang

Pemerintahan; 3. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang

kemasyarakatan.

c. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari : 1. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang

Pembangunan; 2. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang


Kemasyarakatan.

d. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari : 1. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang

Pembangunan; 2. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang


Kemasyarakatan.

e. Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri dari :

1. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan;

2. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan;

3. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan.


Pasal 96

Susunan Organisasi Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi terdiri dari : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi Pengolahan dan Penyusunan Arsip;

c. Seksi Perpustakaan;

d. Seksi Dokumentasi dan Layanan Informasi Arsip;


Pasal 97

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari : a. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian.

b. Seksi Pemerintahan;

c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

e. Seksi Kesejahteraan Sosial;

f. Seksi Pendidikan dan Kesehatan;


Pasal 98

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari : a. Sekretariat; b. Seksi Pemerintahan;

c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

e. Seksi Kesejahteraan Sosial;


Pasal 99

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari : a. Sekretariat terdiri dari :


b. Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah terdiri

dari :

1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari :

1. Seksi Operasi dan Pengendalian; 2. Seksi Kerjasama.

d. Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari :

1. Seksi Pelatihan Dasar; 2. Seksi Teknis Fungsional.

e. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari:

1. Seksi Satuan Linmas; 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

f. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan;


Pasal 100

Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugasnya semua perangkat daerah dan staf ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 102

(1)

(2)

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi semua perangkat daerah dan staf ahli dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dari sumber dana lainnya; Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 103

Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Inspektur, Kepala Satuan, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis serta pejabat struktural ditingkat bawahnya, jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 104

(1) (2)

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahli ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Pelimpahan kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan 66 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

Segala ketentuan yang mengatur pelaksanaan urusan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal


H. MUHIDIN Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, H. ZULFADLI GAZALI

Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28

PENJELASAN


NOMOR : 28 TAHUN 2011

TENTANG


I. UMUM 1. Dasar Pemikiran

a. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 14, Jo. Peraturan Daerah Nomor : 12 tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Banjarmasin, yang dalam salah satu klusul pasalnya disebutkan terdapat urusan wajib dan urusan pilihan yang harus dilaksanakan. Urusan Wajib yang harus dilaksanakan berjumlah 31 ( tiga puluh satu ) sedang urusan pilihan yang dilaksanakan adalah berjumlah 5 ( lima ) urusan. Di dalam urusan tersebut terbagi ke dalam Sub Bidang- Sub Bidang.

b. Tujuan peletakan urusan dalam penyelenggaraan otonomi daerah

adalah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan dan keadilan demokratisasi dan penghormatan budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keragaman budaya daerah.

c. Bahwa pembentukan perangkat daerah yang diaktualisasikan

dalam bentuk organisasi, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Inspektorat, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan diharapkan dapat membantu daerah dalam penyelengaraan pemerintahan, pelayanan umum kepada masyarakat serta pembangunan daerah.

d. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Teknis

Penyusunan Peraturan Perundangan-Undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden merupakan suatu/arah dalam rangka menyikapi pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, kemudian dalam menindaklanjuti, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang sebagai dasar pembentukan struktur organisasi perangkat daerah.

2. Prinsip-prinsip dari penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah atau yang dkenal juga sebagai Undang-Undang Otonomi Daerah bahwa :

a. Telah terjadi perubahan pola pikir ( paradigma ) di dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah mengenai otonomi daerah. Dimana otonomi dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara luas dan bertanggung jawab. Dengan tetap mengacu kapada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, serta tetap memperhatikan NKRI, bahwa peneyelenggaraan otonomi daerah adalah dalam rangka memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa.

b. Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kota Banjarmasin dilaksanakan

dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, melibatkan peran serta masyarakat, keanekaragaman budaya setempat, pemerataan dan keadilan.

3. Azas-azas Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin a. Azas efisiensi dan efektif, yaitu azas ini membutuhkan suatu

perhitungan dan pertimbangan yang seksama agar setiap satuan organisasi yang dibentuk tidak memberatkan daerah dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik daerah.

b. Azas unifikasi, yaitu dengan jalan menggabungkan beberapa unit

organisasi yang memiliki karakteristik tugas dalam satu wadah. c. Revitalisasi, yaitu mempertegas dan memperkuat unit organisasi

yang masih memiliki peran dan tugas pendukung atas unit-unit lain.

d. Span Control, yaitu penata organisasi dengan mempertimbangkan

kemampuan melakukan pengendalian, pengawasan atau kontrol atas komponen-komponen organisasi dibawahnya.

e. Orientasi teknologi manusia, yaitu menataan organisasi dengan

mempertimbangkan perubahan teknis pendukung tugas serta implikasi yang mungkin timbul atas jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas.

f. Azas melayani, yaitu memberikan pelayanan prima kepada

masyarakat luas yang meliputi pelayanan pendidikan dasar dan menengah, kesehatan, prasarana perhubungan dan sosial serta pelayanan perizinan terpadu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

1. Pasal 1, nomor 1 sampai 26 Cukup jelas


3. Pasal 3. Cukup jelas


5. Pasal 5, nomor 1 sampai 10

Cukup jelas

6. Pasal 6 Cukup jelas

7. Pasal 7, huruf a sampai L Cukup jelas


9. Pasal 9, huruf a sampai c Cukup jelas






15. Pasal 15, huruf a sampai f Cukup jelas


17. Pasal 17, huruf a sampai i Cukup jelas


19. Pasal 19, huruf a sampai h Cukup jelas





24. Pasal 24

Cukup jelas



27. Pasal 27, huruf a sampai k Cukup jelas


29. Pasal 29, huruf a sampai g Cukup jelas














43. Pasal 43, huruf a sampai g

Cukup jelas








51. Pasal 51, huruf a sampai e Cukup jelas











62. Pasal 62

Cukup jelas







69. Pasal 69, huruf a sampai fi Cukup jelas

70. Pasal 70 nomor 1 sampai 5 Cukup jelas

71. Pasal 71, huruf a sampai d Cukup jelas







78. Pasal 78, huruf a sampai j Cukup jelas


80. Pasal 80, huruf a sampai f

Cukup jelas

81. Pasal 81, huruf a sampai h

Cukup jelas












93. Pasal 93, huruf a sampai g Huruf g Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf g terdiri dari Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya. Tim Taknis memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perijinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan Unit Pelayanan Perijinan Terpadu dan kepada Kepala Badan yang bersangkutan. Tim Teknis sebagaimana dimaksud bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui bidang yang bersesuaian



96. Pasal 96, huruf a sampai e

Cukup jelas

97. Pasal 97, huruf a sampai g

Cukup jelas


99. Pasal 99, huruf a sampai g Huruf f Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kota di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Satuan. Kepala Satuan sebagaimana dimaksud secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.



102. Pasal 102 Ayat (1) Kata-kata sumber dana lainnya adalah sumber-sumber dana yang berasal dari pendapatan yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Ayat (2) Kata-kata dapat diberi bantuan adalah bantuan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat maupun dari pihak ketiga yang sah

103. Pasal 103 Cukup Jelas.





TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN - KEMENKUMHAMditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2011/KotaBanjarmasin-2011-28.pdf · Pemerintah Kota Banjarmasin. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah

Documents