Top Banner
-. L- tfJKJul WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINSITRASI PEMERINTAHAN (SOP AP) PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA WALIKOTA BANJARMASIN, a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya di lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin, perlu dilakukan penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin; b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin; Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820); Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); cnndaagu Kibu.HikiB KtpiliSKFD ?
37

WALIKOTA BANJARMASIN · asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- ... * SKPL> A. DASAR PEMERINTAH HUKUM: KOTA BANJARMASIN DINAS PENGELOLAAN PASAR 1. UU RI No.

Mar 07, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: WALIKOTA BANJARMASIN · asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- ... * SKPL> A. DASAR PEMERINTAH HUKUM: KOTA BANJARMASIN DINAS PENGELOLAAN PASAR 1. UU RI No.

-.

L-

tfJKJul

WALIKOTA BANJARMASINPROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINSITRASI PEMERINTAHAN

(SOP AP)PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraanadministrasi pemerintahan, khususnya di lingkunganDinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin, perludilakukan penyusunan dan penerapan StandarOperasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOPAP) pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a,perlu menetapkan dengan Peraturan WalikotaBanjarmasin;

Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentangPenetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 1820);

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);

cnndaagu Kibu.HikiB KtpiliSKFD

?

Page 2: WALIKOTA BANJARMASIN · asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- ... * SKPL> A. DASAR PEMERINTAH HUKUM: KOTA BANJARMASIN DINAS PENGELOLAAN PASAR 1. UU RI No.

\y

w

Menetapkan

| ^Kaiubbig. Ptnmdapgan

8.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5657;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Propinsi dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara 8bReformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentangPedoman Penyusunan Standar Operasional ProsedurAdministrasi Pemerintahan;

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang MenjadiKewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (LembaranDaerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata KerjaPerangkat Daerah Kota Banjarmasin (LembaranDaerah Kota Banjarmaisn Tahun 2011 Nomor 28,Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanDaerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011tentang Pembentukan Organisasi dan Tata KerjaPerangkat Daerah Kota Banjarmasin (LembaranDaerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25;

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 39 Tahun2012 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata KerjaDinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin.

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANGSTANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASIPEMERINTAHAN (SOP AP) PADA DINAS PENGELOLAAN

Kabig.Hnk

4^•A

Page 3: WALIKOTA BANJARMASIN · asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- ... * SKPL> A. DASAR PEMERINTAH HUKUM: KOTA BANJARMASIN DINAS PENGELOLAAN PASAR 1. UU RI No.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :a. Daerah adalah Kota Banjarmasin;b. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurutasas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia;

c. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarmasin beserta PerangkatDaerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

d. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarmasin;e. Dinas Pengelolaan Pasar adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kota

Banjarmasin;f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin;

i> g. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin;h. Kabid atau Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pengelolaan

Pasar Kota Banjarmasin;i. Kasi adalah Kepala Seksi pada Bidang Dinas Pengelolaan Pasar Kota

Banjarmasin;j. Kasubbag adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Pengelolaan

Pasar Kota Banjarmasin;k. UPTD adalah UPTD pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin;1. Standar Operasional Prosedur atau SOP adalah serangkaian instruksi

tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraanaktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimanadan oleh siapa dilakukan;

m. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP)adalah standar operasional prosedur dari berbagai prosespenyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengaanperaturan perundang-undangan yang berlaku;

n. Penyesuaian dan perubahan adalah tindakan melakukan perbaikan terhadapSOP yang ditetapkan atau membuat SOP baru.W

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur AdministrasiPemerintahan (SOP AP) pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasinadalah untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DinasPengelolaan Pasar Kota Banjarmasin.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur AdministrasiPemerintahan (SOP AP) pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasinadalah agar tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Pasar dapat diselenggarakan

yfruubbtfkPeniodangan Kabig.flukam KtpiliSKPD

-^

Page 4: WALIKOTA BANJARMASIN · asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- ... * SKPL> A. DASAR PEMERINTAH HUKUM: KOTA BANJARMASIN DINAS PENGELOLAAN PASAR 1. UU RI No.

DASAR HUKUM:

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PENGELOLAAN PASAR

I

1. UU RI No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 Tahun1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Menpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang PedomanPenyusunan SOP Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Walikota No. 39 Th 2012 Tentang Tupoksi dan Tata KerjaDinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin.

KETERKAITAN:

1. SOP Pengajuan Usui Kenaikan Pangkat

2. SOP Surat Keluar

PERINGATAN:

SOP ini standar baku, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan tidakterpenuhinya hak pegawai untuk mendapat gaji.

fljftjuubbag. Pcmodacgaa KcpiiliSKPD

(

NOMOR SOP SOP-101/DPP

TGL. PEMBUATAN 18 AGUSTUS2015

TGL. REVISI 18 AGUSTUS2017

TGL. EFEKTIF 04 JANUARI2016

DISAHKAN OLEH Pj.WALIKOTA BANJARMASIN

NAMA SOP PENGAJUAN USUL KENAIKAN GAJI BERKALA

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami tentang proses pembuatan KGB

2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

PERALATAN / PERLENGKAPAN:

1. Form Laporan Bulanan

2. Komputer yang dilengkapi Microsoft Office

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Data administrasi pemerintahan kelurahan

2. Dokumentasi kegiatan pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan

?

Page 5: WALIKOTA BANJARMASIN · asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- ... * SKPL> A. DASAR PEMERINTAH HUKUM: KOTA BANJARMASIN DINAS PENGELOLAAN PASAR 1. UU RI No.

<

DASAR HUKUM:

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PENGELOLAAN PASAR

I

1. UU RI No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 Tahun1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 15 Tahun 1979 Tentang Daftar UrutKepangkatan Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Menpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang PedomanPenyusunan SOP Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Walikota No. 39 Th 2012 Tentang Tupoksi dan Tata KerjaDinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin.

KETERKAITAN:

1. Daftar Nominatif PNS

2. SOP Surat Keluar

3. SOP Surat Masuk

PERINGATAN:

SOP ini adalah standar baku dan jika tidak dilaksanakan tidak tertibnyaadministrasi dan tidak ada informasi Data Kepangkatan Kepegawaian

fyftjuubbaR. Perundangan Kabsg. Bukum KepiUbKi'L)

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

(

SOP-102/DPP

18 AGUSTUS2015

18 AGUSTUS2017

04 JANUARI2016

Pj.WALIKOTA BANJARMASIN

PENYUSUNAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN

(DUK)

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami tentang penyusunan DUK

2. Memahami Peraturan Kepegawaian

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer

2. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data Secara Manual dan Elektronik Untuk Di Arsipkan

-

\

Page 6: WALIKOTA BANJARMASIN · asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- ... * SKPL> A. DASAR PEMERINTAH HUKUM: KOTA BANJARMASIN DINAS PENGELOLAAN PASAR 1. UU RI No.

No

10

11

12

Kegiatan

Mendisposisi atau menugaskan Sekretarisuntuk menyusun Daftar Urutan Kepangkatanpegawai di Dinas Pengelolaan Pasar

Menugaskan Kasubbag Kepegawaian untukmenyusun Daftar Urutan Kepangkatanpegawai

Membuat konsep penyusunan DUK pegawaidan diserahkan kepada masing-masingpegawai untuk melengkapi berkas yangdiminta

Mengumpulkan berkas-berkas yangdiperlukan.

Mengetik konsep penyusunan DUK pegawaiberdasarkan berkas yang telah dikumpulkan.

Mengoreksi penyusunan DUK.

Menandatangani lembar DUK Perorangan.

Mengetik surat pengantar DUK

Memaraf surat pengantar dan DUK Pegawai

Memaraf surat pengantar dan DUK Pegawai

Menandatangani Surat Pengantar dan DUKpegawai.

Kepala Dinas

<=2

C=3

DUK beserta seluruh kelengkapandikumpulkan dan diantar ke BKD, Diklat

"\ Bfti aubtug. Kernndanganberkasn ra

cSekretaris

cr>

t__l

Pelaksana

KasubbagUmumdan

Kepegawaian

IZZF

Tidak

<>Ya

Ktbu. Hokus

3Ktpili

Pelaksana

cz>

SKPD,,

~T2D

cPNSyg

bersangkutan

I I

a

PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR URUT KBPANOKATAN

Kelengkapan

Surat edaran

Disposisi /perintah lisan

Disposisi /perintah lisan

Kelengkapan

Berkas yangdikumpulkan

Konsep DUK

Konsep DUKyang telahdikoreksi

Konsep DUKdan surat

pengantar

Surat

Pengantar danDUK

Surat

Pengantar danDUK

Surat

Pengantar danDUK

DUK dan Surat

Pengantar

MutuBaku

Waktu

15 menit

15 menit

30 menit

3hari

3hari

30 menit

15 menit

15 menit

5 menit

5 menit

10 menit

15 menit

Output

/perintah lisan

Disposisi /perintah lisan

Konseppenyusunan

DUK

Berkas yangdikumpulkan

Konsep DUK

Konsep DUKyang telahdikoreksi

DUK

perorangan

yang telahditandatangani

Surat Pengantardan DUK

Surat Pengantardan DUK

Surat Pengantardan DUK

Surat Pengantardan DUK

Laporan

Keterangan

SOP surat

masuk

SOP surat

keluar

Page 7: WALIKOTA BANJARMASIN · asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- ... * SKPL> A. DASAR PEMERINTAH HUKUM: KOTA BANJARMASIN DINAS PENGELOLAAN PASAR 1. UU RI No.

DASAR HUKUM:

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PENGELOLAAN PASAR

!

1. UU RI No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 Tahun1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

2. PP No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.3. Peraturan Menpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang

PedomanPenyusunan SOP Administrasi Pemerintahan4. Peraturan Walikota No. 39 Th 2012 Tentang Tupoksi dan Tata Kerja

Dinas Pengelolaan pasar Kota Banjarmasin.

KETERKAITAN:

1. SOP Surat Keluar

2. Buku Jaga Izin Cuti Tahun Lalu

PERINGATAN:

SOP ini adalah standar baku dan jika tidak dilaksanakan akanmengakibatkan terhambatnya dan ketidak sinkronan dalam prosespermohonan cuti pegawai.

NOMOR SOP SOP-104/DPP

TGL. PEMBUATAN 18 AGUSTUS2015

TGL. REVISI 18 AGUSTUS2017

TGL. EFEKTIF 04 JANUARI2016

DISAHKAN OLEH Pj.WALIKOTA BANJARMASIN

NAMA SOP PEMBUATAN SURAT IZIN CUTI

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Mengetahui tentang dasar pemberian cuti

2. Memahami Peraturan Kepegawaian

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer

2. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan diarsipkan

f^4subb»& .^ruadan^aQ K»big. tiukuuj ktpi i skco

1' 4 s

Page 8: WALIKOTA BANJARMASIN · asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- ... * SKPL> A. DASAR PEMERINTAH HUKUM: KOTA BANJARMASIN DINAS PENGELOLAAN PASAR 1. UU RI No.

No Kegiatan

Mengajukan berkas usul kenaikan gajibeserta kelengkapannya kepada KasubbagUrnum dan Kepegawaian

Memeriksa kelengkapan berkas jika lengkapberkas diteruskan ke pelakasana untukdibuatkan daftar usul kenaikan gaji berkaladan surat pengantar

Mengetik daftar usul kenaikan gaji berkaladan surat pengantar dan diteruskan keKasubbag Urnum dan Kepegawaian

Memeriksa kembali kelengkapan berkasusulan kenaikan gaji berkala, serta suratpengatar apabila salah akan dikembalikan kepelaksana dan apabila benar akan diteruskanserta member! paraf daftar usulan mutasikenaikan pangkat dan surat pengantar

Memeriksa kembali berkas usulan kenaikan

gaji berkala dan surat pengantar kemudianditeruskan ke Kepala Dinas

Menandatangani daftar usul kenaikan gajiberkala dan surat pengatar diteruskan kepelaksana untuk dikirim ke BKD, Diklat dandiarsipkan

Mengantar berkas kenaikan pangkat ke BKD,Diklat dan mengarsipkan

c c

Kepala Dinas

PROSEDUR PENGAJUAN USUL KENAIKAN GAJI BBRKAIA

Kelengkapan

Berkas usulan

naik gaji berkala

Berkas usulan

naik gaji berkala

Berkas usulan

naik gaji berkaladan konsep daftar

kenaikan gajiberkala dan surat

pengantar

Berkas usulan

naik gaji berkaladan surat

pengantar

Berkas usulan

naik gaji berakaladan surat

pengantar

Berkas usulan

naik gaji berkaladan surat

pengantar

Berkas usulan

naik gaji berkaladan surat

pengantar sudahbertanda tangan

Kepala Dinas

MutuBaku

Waktu

60 menit

15 menit

60 menit

15 menit

10 menit

10 menit

30 menit

Output

Berkas usulan

naik gajiberkala

Konsep Berkasusulan naik

gaji berkala

Berkas usulan

naik pangkatdan daftar

mutasi dan

surat

pengantar

Berkas usulan

naik pangkatdan surat

pengantar

Berkas usulan

naik gajiberkala dan

surat

pengantar

Berkas usulan

naik gajiberkala dan

surat

pengantarsudah

bertanda

tangan KepalaDinas

Berkas telah

dikirim dan

diarsipkan

Keterangan

SOP.Kenaikan

Pangkat

SOP surat

keluar

Page 9: WALIKOTA BANJARMASIN · asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- ... * SKPL> A. DASAR PEMERINTAH HUKUM: KOTA BANJARMASIN DINAS PENGELOLAAN PASAR 1. UU RI No.

u

o

BABIII

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 4

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) padaDinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin sebagaimana terlampirmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN

Pasal 5

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) padaperaturan ini dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengandinamika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Pasar KotaBanjarmasin.

Pasal 6

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) yang telahdilakukan penyesuaian dan perubahan dapat diberlakukan setelah mendapatpengesahan Walikota Banjarmasin.

BABV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka seluruh prosedur tetap(protap) atau dengan sebutan lain, secara bertahap agar disusunmenyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Page 10: WALIKOTA BANJARMASIN · asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- ... * SKPL> A. DASAR PEMERINTAH HUKUM: KOTA BANJARMASIN DINAS PENGELOLAAN PASAR 1. UU RI No.

DA

SA

RH

UK

UM

:

PE

ME

RIN

TA

HK

OT

AB

AN

JA

RM

AS

IN

DIN

AS

PE

NG

EL

OL

AA

NP

AS

AR

I

1.U

nd

ang

-un

dan

gN

o.8

tah

un

19

74

joU

nd

ang

-un

dan

gN

o.4

3T

ah

un

19

99

ten

tan

gp

ok

ok

-po

ko

kk

epeg

awai

an2.

PPN

o.9

9ta

hu

n2

00

0jo

PPN

o.12

Tah

un

20

02

ten

tan

gK

enai

kan

pan

gk

atP

egaw

aiN

eger

iS

ipil

3.P

era

tura

nM

en

pan

dan

RB

No

mo

r3

5T

ah

un

20

12

ten

tan

gP

ed

om

an

Pen

yu

sun

anS

OP

Ad

min

istr

asi

Pem

erin

tah

an

KE

TE

RK

AIT

AN

:

1.B

uk

uJa

ga

Ken

aik

anP

ang

kat

PE

RIN

GA

TA

N:

SO

Pin

iad

ala

hst

an

dar

bak

uy

ang

apab

ila

tid

akd

ilak

san

akan

ak

an

mer

ug

ikan

peg

awai

ber

san

gk

uta

nap

abil

asu

dah

sesu

aid

eng

anp

erat

ura

nk

epeg

awai

an

(

NO

MO

RS

OP

SO

P-1

06

/DP

P

TG

L.

PE

MB

UA

TA

N1

8A

GU

ST

US

20

15

TG

L.

RE

VIS

I1

8A

GU

ST

US

20

17

TG

L.

EF

EK

TIF

04

JA

NU

AR

J2

01

6

DIS

AH

KA

NO

LE

HP

j.W

AL

IKO

TA

BA

NJA

RM

AS

IN

NA

MA

SO

PP

EN

GA

JUA

NU

SU

LK

EN

AIK

AN

PA

NG

KA

T

KU

AL

IFIK

AS

IP

EL

AK

SA

NA

:

1.M

eng

etah

ui

pro

ses

ten

tan

gk

enai

kan

pan

gk

at

2.M

emah

ami

pera

tura

nk

epeg

awai

an

PE

RA

LA

TA

N/P

ER

LE

NG

KA

PA

N:

1.P

eran

gk

atK

om

pu

ter

2.P

erat

ura

nP

eru

nd

ang

-un

dan

gan

yan

gb

erla

ku

PE

NC

AT

AT

AN

DA

NP

EN

DA

TA

AN

:

Dis

impa

nse

baga

idat

aSe

cara

Man

uald

anE

lekt

roni

kU

ntuk

diA

rsip

kan

jfiS.^

abb-

it..P

trrup

ding

aak

abig

.a

• ^

Page 11: WALIKOTA BANJARMASIN · asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- ... * SKPL> A. DASAR PEMERINTAH HUKUM: KOTA BANJARMASIN DINAS PENGELOLAAN PASAR 1. UU RI No.

c cPROSEDUR PEMBUATAN SURAT IZIN CUTI

No Kegiatan

Pelaksana MutuBaku

KeteranganPNS yang maucuti

Pelaksana

KasubbagUrnum dan

KepegawaianSekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

1Mengajukan surat permohonan izin cuti denganmembawa kelengkapan izin cuti

Ya

Surat permohonandanformulir izin

cuti dan

kelengkapannya

lhariBerkas

permohonan

r """"\

2

Memeriksa dan meneliti sisa cuti yangbersangkutan dan menyetujui atau mengkoreksilama cuti yang diambil

Tidak if

Berkas

permohonan15 menit

Berkas

permohonanlengkaps f

3Membuatkan surat izin cuti untuk berkas yangdiajukan. <H

i*—iBerkas

permohonanlengkap

15 menit Surat izin cuti

«-•4

Mengoreksi surat izin cuti dan memaraf surat izinyang sudah dikoreksi

Tidak

Surat izin cuti 15 menit

Surat izin cuti

yang telah dikoreksidandi

paraf^J^

6 Memaraf surat izin cuti. r->—Surat izin cuti

yang telah di paraf15 menit

Surat izin cuti

yang telah diparafL

7 Menandatangani surat izin cuti. H H Surat izin cuti

yang telah di paraf15 menit

Surat izin cuti

yang telah ditandatanganil__l

8Surat izin cuti diantar ke BKD, Diklat sebagaitembusan.

> f Surat izin cuti

yang telah di 15 menit

Surat izin cuti

yang telah disetujui

SOP surat

keluar( )

| WNjuublag. f'erandaogan Kabig.Hukum Ktya:* SKPL>

A

Page 12: WALIKOTA BANJARMASIN · asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- ... * SKPL> A. DASAR PEMERINTAH HUKUM: KOTA BANJARMASIN DINAS PENGELOLAAN PASAR 1. UU RI No.

DA

SA

RH

UK

UM

:

PE

ME

RIN

TA

HK

OT

AB

AN

JA

RM

AS

IN

DIN

AS

PE

NG

EL

OL

AA

NP

AS

AR

1.U

UR

IN

o.4

3T

ahu

n1

99

9te

nta

ng

per

ub

ahan

ata

sU

UN

o.8

Tah

un

19

74

ten

tan

gP

ok

ok

-po

ko

kK

epeg

awai

an.

2.P

erat

ura

nM

enp

and

anR

BN

omor

35T

ahu

n2

01

2te

nta

ng

Ped

oman

Pen

yu

sun

an

SO

PA

dm

inis

trasi

Pem

eri

nta

han

3.P

erat

ura

nW

alik

ota

No.

39

Th

20

12

Ten

tan

gT

up

ok

sid

anT

ata

Ker

jaD

inas

Pen

gel

ola

anp

asar

Kot

aB

anja

rmas

in.

KE

TE

RK

AIT

AN

:

1.

SK

PN

S

PE

RIN

GA

TA

N:

SOP

ini

adal

ahst

and

arb

aku

dan

jik

ati

dak

dil

aksa

nak

anak

anb

erd

amp

akp

ada

ku

ran

gte

rtib

ny

aad

min

istr

asi

dan

ku

ran

gn

ya

info

rmas

iju

mla

hp

eg

aw

ai

NO

MO

RS

OP

SO

P-1

03

/DP

P

TG

L.

PE

MB

UA

TA

N1

8A

GU

ST

US

20

15

TG

L.

RE

VIS

I1

8A

GU

ST

US

20

17

TG

L.

EF

EK

TIF

04

JA

NU

AR

I20

16

DIS

AH

KA

NO

LE

HPj

.WA

LIK

OT

AB

AN

JAR

MA

SIN

NA

MA

SO

PP

EN

YU

SU

NA

ND

AF

TA

RN

OM

INA

TIF

PE

GA

WA

I

KU

AL

IFIK

AS

IP

EL

AK

SA

NA

:

1.M

em

ah

am

ite

nta

ng

pen

yu

sun

an

Daft

ar

No

min

atif

Peg

awai

2.

Mem

ah

am

iP

era

tura

nK

epeg

awai

an

PE

RA

LA

TA

N/P

ER

LE

NG

KA

PA

N:

1.P

era

ng

kat

Ko

mp

ute

r

2.P

era

tura

nP

eru

nd

an

g-u

nd

an

gan

yan

gb

erl

ak

u

3.

Kerta

sH

VS

PE

NC

AT

AT

AN

DA

NP

EN

DA

TA

AN

:

Dis

imp

anse

bag

aid

ata

Sec

ara

Man

ual

dan

Ele

ktr

on

ikU

ntu

kD

iA

rsip

kan

Mub

bjg.

I'cm

ndaf

igan

Kab

ig.

HuU

mN

,jii.

.>K

.1'u A

Page 13: WALIKOTA BANJARMASIN · asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- ... * SKPL> A. DASAR PEMERINTAH HUKUM: KOTA BANJARMASIN DINAS PENGELOLAAN PASAR 1. UU RI No.

o

w

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KotaBanjarmasin.

Diundangkan di BanjarmasinPada tangeal

Ditetapkan di Banjarmasinpada tanggal 29 Desember 2y1)5

£Pj. WAL^OTA BANJARMASIN]/

/ H. MUHAMMAD THAMRIN

30 Desember 2015

^Pl^EKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN /

H. AGUS SURONO

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2015 NOMOR 94

Page 14: WALIKOTA BANJARMASIN · asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- ... * SKPL> A. DASAR PEMERINTAH HUKUM: KOTA BANJARMASIN DINAS PENGELOLAAN PASAR 1. UU RI No.

u

<J

LAMPIRANPERATURAN WALIKOTA BANJARMASINNOMOR : fy TAHUN 2015TENTANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN (SOP AP) PADA DINASPENGELOLAAN PASAR KOTA

BANJARMASIN

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

(SOP AP) PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR

Terdiri dari :

1 SOP-1Q1/DPP

SOP-102/DPP

SOP-103/DPP

SOP-104/DPP

SOP-105/DPP

SOP-106/DPP

SOP-107/DPP

8 SOP-108/DPP

SOP-109/DPP

10 SOP-110/DPP

11 SOP-lll/DPP

12 SOP-112/DPP

13 SOP-113/DPP

14 SOP-114/DPP

15 SOP-115/DPP

16 SOP-116/DPP

17 SOP-117/DPP

18 SOP-118/DPP

19 SOP-119/DPP

20 SOP-120/DPP

21 SOP-121/DPP

22 SOP-201/DPP

23 SOP-202/DPP

24 SOP-203/DPP

25 SOP-204/DPP

26 SOP-301/DPP

27 SOP-302/DPP

28 SOP-401/DPP

29 SOP-402/DPP

30 SOP-403/DPP

31 SOP-501/DPP

SOP Usui Kenaikan Gaji Berkala

SOP Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

SOP Penyusunan Daftar Nominatif Pegawai

SOP Pembuatan Surat Izin Cuti

SOP Penyusunan Laporan Absensi/DaftarPegawaiSOP Pengajuan Usui Kenaikan PangkatSOP Administrasi Surat Masuk

SOP Administrasi Surat Keluar

Hadir

SOP Penerimaan Barang dan Pendistribusian BarangSOP Penghapusan Barang Milik Daerah

SOP Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ

SOP Penyusunan RKA

SOP Penyusunan Rencana KinerjaTahunan (RKT)SOP Pengajuan Gaji dan Kekurangan GajiSOPPembuatan Struk Gaji dan Potongan GajiSOP Laporan Pertanggungjawaban BendaharaPengeluaranSOP LaporanPenerimaan

Pertanggungjawaban Bendahara

SOP Pembuatan SPP dan Pengajuan SPMSOP Surat PertanggungjawabanSOP Pengambilan Uang di BankSOP Permintaan Dana

SOP Penerimaan Tunggakan Retribusi dan Sewa Tokountuk Pembayaran dengan Kartu PembayaranSOP Penerimaan Retribusi Pasar Rutin

SOP Surat Hak PenempatanSOP Pelayanan Balik Nama

SOP Pengelolaan Keindahan dan Kebersihan Pasar

SOP Peningkatan Keamanan dan KetertibanSOP Penyusunan Laporan RealisasiPengembangan Pasar

Kegiatan

SOP Penyusunan Laporan Identifikasi Pasar

SOP Penyusunan Laporan Kegiatan PerencanaanSOP Penerimaan Retribusi Pasar Harian

^mubiug. Eerandangao ty KepiliSKPD

Jr

Page 15: WALIKOTA BANJARMASIN · asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- ... * SKPL> A. DASAR PEMERINTAH HUKUM: KOTA BANJARMASIN DINAS PENGELOLAAN PASAR 1. UU RI No.

c C PROSEDUR PENGAJUAN USUL KENAIKAN PANGKAT

No Kegiatan

Pelaksana MutuBaku

KeteranganPNSygbersangkutan

KasubbagUrnum dan

KepegawaianPelaksana Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

1

Mengajukan berkas usul kenaikan pangkatbeserta kelengkapannya kepada KasubbagUrnum dan Kepegawaian

Yaberkas usulan

naik pangkat60 menit

Berkas usulan

naik pangkat( v.v A /

2

Memeriksa kelengkapan berkas jika lengkapberkas diteruskan ke pelakasana untukdibuatkan daftar usul mutasi kenaikanpangkat dan surat pengantar

T

_s\f

berkas usulan

naik pangkat 15 menitberkas usulan

naik pangkat

TidakN/^

3

Mengetik daftar usul mutasi kenaikanpangkat dan surat pengantar dan diteruskanke Kasubbag Urnum dan Kepegawaian

, y berkas usulan

naik pangkat dankonsep daftar

mutasi kenaikan

pangkat dan suratpengantar

60 menit

berkas usulan

naik pangkatdan daftar

mutasi dan

surat

pengantar

_J IH

I Tidik yd

4

Memeriksa kembali kelengkapan berkasusulan kenaikan pangkat, daftar usul mutasikenaikan pangkat, serta surat pengatarapabila salah akan dikembalikan kepelaksana dan apabila benar akan diteruskanserta memberi paraf daftar usulan mutasikenaikan pangkat dan surat pengantar

<*

s berkas usulan

naik pangkat dansurat pengantar

15 menit

berkas usulan

naik pangkatdan surat

pengantar/

Ya

5

Memeriksa kembali berkas usulan kenaikanpangkat dan memaraf daftar usul mutasikenaikan pangkat dan surat pengantarkemudian diteruskan ke Kepala Dinas

,.A- berkas usulan

naik pangkat dansurat pengantar

10 menit

berkas usulan

naik pangkatdan surat

pengantarTidak

Vi Ya

6

Menandatangani daftar usul mutasi kenaikanpangkat dan surat pengatar diteruskan kepelaksana untuk dikirim ke BKD, Diklat dandiarsipkan

•Tidakberkas usulan

naik pangkat dansurat pengantar

10 menit

berkas usulan

naik pangkatdan surat

pengantarsudah

7Mengantar berkas kenaikan pangkat ke BKD,Diklat dan mengarsipkan A berkas usulan

naik pangkat dansurat pengantar

30 menitBerkas telah

dikirim

SOP surat

keluar

1fafcuubbag. Jernodaogan Kibag.Hukuto K:piii>kPB

A

Page 16: WALIKOTA BANJARMASIN · asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- ... * SKPL> A. DASAR PEMERINTAH HUKUM: KOTA BANJARMASIN DINAS PENGELOLAAN PASAR 1. UU RI No.

•'

I

PE

ME

RIN

TA

HK

OT

AB

AN

JA

RM

AS

IN

DIN

AS

PE

NG

EL

OL

AA

NP

AS

AR

DA

SA

RH

UK

UM

:

1.U

UR

IN

o.43

Tah

un

1999

tent

ang

per

ub

ahan

atas

UU

No.

8T

ahu

n1

97

4te

nta

ng

Po

ko

k-p

ok

ok

Kep

egaw

aian

.2.

PPN

om

or

53

Tah

un

20

10

ten

tan

gD

isip

lin

PNS.

3.P

erat

uran

Men

pan

dan

RBN

omor

35T

ahun

2012

tent

ang

Pedo

man

Pen

yusu

nan

SOP

Adm

inis

tras

iP

emer

inta

han

4.P

erat

ura

nW

alik

ota

No.

39T

h2

01

2T

enta

ng

Tup

oksi

dan

Tat

aK

erja

Din

asP

enge

lola

anp

asar

Kot

aB

anja

rmas

in.

KE

TE

RK

AIT

AN

:

1.A

bsen

siPe

gaw

aiS

ecar

aM

anua

ld

anE

lekt

roni

k

2.

SO

Pcu

ti

PE

RIN

GA

TA

N:

SOP

ini

adal

ahst

and

arba

kuya

ngap

abil

ati

dak

dila

ksan

akan

akan

berp

enga

ruh

pada

ting

kat

keha

dira

npe

gaw

ai

IjM

j"^'

-vJ'tr

unda

ngan

hibl

g.Hj

LkUG

Q

~3~

(

NO

MO

RS

OP

TG

L.

PE

MB

UA

TA

N

TG

L.

RE

VIS

I

TG

L.

EF

EK

TIF

DIS

AH

KA

NO

LE

H

SO

P-1

05

/DP

P

18

AG

US

TU

S2

01

5

18

AG

US

TU

S2

01

7

04

JAN

UA

RI2

01

6

Pj.W

ALI

KO

TAB

AN

JAR

MA

SIN

NA

MA

SO

PPE

NY

USU

NA

NLA

POR

AN

AB

SEN

SI/D

AFT

AR

HA

DIR

PE

GA

WA

I

KU

AL

IFIK

AS

IP

EL

AK

SA

NA

:

1.M

enge

tahu

ipro

sedu

rpel

apor

anab

sen

pega

wai

2.M

emah

ami

Pera

tura

nK

epeg

awai

an

PER

AL

AT

AN

/PE

RL

EN

GK

APA

N:

1.R

ekap

abse

n,

fing

erpr

int,

2.P

era

ng

kat

Ko

mp

ute

r

PENCATATANDANPENDATAAN:

^_

__

__

Disi

mpa

nse

baga

idat

aSe

cara

Man

uald

anEl

ektro

nik

Unt

ukdi

Ars

ipka

n

\:F

.;.•

>.-

:

S*

Page 17: WALIKOTA BANJARMASIN · asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- ... * SKPL> A. DASAR PEMERINTAH HUKUM: KOTA BANJARMASIN DINAS PENGELOLAAN PASAR 1. UU RI No.

c cPROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI

No KegiatanPelaksana MutuBaku

KeteranganKepala Dinas Sekretaris

KasubbagUrnum dan

Pelaksana Kelengkapan Waktu Output

1

Menugaskan Sekretaris untuk menyusunDaftar Nominatif Pegawai di Dinas Kebersihandan Pertamanan

Surat edaran 15 menitDisposisi /

perintah lisanSOP Surat

Masuk( )

|;

2

Menugaskan Kasubbag Kepegawaian untukmenyusun Daftar Nominatif Pegawai di DinasPengelolaan Pasar

\tDisposisi /

perintah lisan15 menit

Disposisi /perintah lisan1 h

3Membuat konsep penyusunan DaftarNominatif Pegawai.

\?Disposisi /

perintah lisan90 menit

KonseppenyusunanI_ 1

1

4Mengetik konsep penyusunan DaftarNominatif Pegawai.

y Konseppenyusunan

3 jamKonsep daftar

nominatif1Ya 4

5

Mengoreksi penyusunan Daftar NominatifPegawai kemudian memaraf daftar nominatifdan surat pengantar

Konsep daftarnominatif

15 menit

daftar nominatif

yang telahdikoreksi^J^

6 Memaraf daftar nominatif dan surat pengantar

fKonsep surat

pengantar dandaftar nominatif

15 menit

surat pengantardan daftar

nominatif

pegawai

|1

7Menandatangani Surat Pengantar dan DaftarNominatif Pegawai.

y tKonsep surat

pengantar dandaftar nominatif

10 menit

surat pengantardan daftar

nominatif

pegawai

11

8Daftar Nominatif Pegawai diantar ke BKD,Diklat.

.,,,]'" •.Surat Pengantar 15 menit

Berkas telah

dikirim

SOP Surat

Keluar( )

fr.mibt)»fr Penindangao Kibig. Hukum

^K-.piliSKPD

d-

Page 18: WALIKOTA BANJARMASIN · asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- ... * SKPL> A. DASAR PEMERINTAH HUKUM: KOTA BANJARMASIN DINAS PENGELOLAAN PASAR 1. UU RI No.

DASAR HUKUM:

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PENGELOLAAN PASAR

I

1. Peraturan Menpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentangPedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan

2. Peraturan Walikota No. 39 Th 2012 Tentang Tupoksi dan TataKerja Dinas Pengelolaan pasar Kota Banjarmasin.

KETERKAITAN:

1. Buku Agenda Surat Masuk

PERINGATAN:

SOP ini adalah standar baku yang apabila tidak dilaksanakan akanterhabatnya tertib administrasi sehingga tidak terkontrol jumlah surat yangmasuk untuk ditindaklanjuti

f\.. M.agh'njiiujuti-ia Kabag b:

J

(

NOMOR SOP SOP-107/DPP

TGL. PEMBUATAN 18 AGUSTUS2015

TGL. REVISI 18 AGUSTUS2017

TGL. EFEKTIF 04 JANUARI2016

DISAHKAN OLEH Pj.WALIKOTA BANJARMASIN

NAMA SOP ADMINISTRASI SURAT MASUK

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami tentang administrasi dan surat menyurat

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Buku Agenda

2. Perangkat Komputer

3. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data Secara Manual dan Elektronik Untuk di Arsipkan

k.;i;. SKPi

^

Page 19: WALIKOTA BANJARMASIN · asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- ... * SKPL> A. DASAR PEMERINTAH HUKUM: KOTA BANJARMASIN DINAS PENGELOLAAN PASAR 1. UU RI No.

No Kegiatan

Mengambildata dari mesin sidik jari danmemasukan transaksi tidak masuk kerjapada komputer serta mengumpulkan absenmanual kemudian mencetak laporan absensi

Memeriksa dan mengoreksi baik absensmanual maupun sidik jari apabila sudahsesuai laporan absen di paraf apabila masihada yang kurang dikembali ke pelaksana

Memaraf laporan absen

Menandatangani laporan absensi

laporan dikirim

c

Pelaksana

cp

CfD

Pelaksana

KasubbagUrnum dan

Kepegawaian

Ya

<>Tidak

Sekretaris

\ZD

cPROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN ABSENSI/ DAFTAR HADIR PEGAWAI

Kepala Dinas Kelengkapan

laporanmanual dan

data mesin

sidik jari

Draflaoran

absensi

Laporanabsensi

Laporanabsensi

Data absensi

manual dan

sidik jari

Mutu Baku

Waktu

1 hari

15 menit

10 menit

10 menit

30 menit

Output

draf laporanabsensi

LaporanAbsensi

Laporanabsensi

Data absensi

bulanan

Laporanabsensi

manual dan

sidik jari

Keterangan

SOP surat

keluar

Page 20: WALIKOTA BANJARMASIN · asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- ... * SKPL> A. DASAR PEMERINTAH HUKUM: KOTA BANJARMASIN DINAS PENGELOLAAN PASAR 1. UU RI No.

c cPROSEDUR ADBONISTRASI 8URAT MASUK

No Kegiatan

Pelaksana MutuBaku

KeteranganPelaksana Kepala Dinas Sekretaris

KasubbagUrnum dan

KepegawaianKelengkapan Waktu Output

1

Menerima dan mencatat surat masuk padabuku agenda surat masuk dan lembardisposisi

Surat masuk 10 menitDisposisi /

perintah lisan<^>l_

2

Memberikan instruksi atau arahan lewat

disposisi kepada Sekretaris dan Kabid untukditindaklanjuti

Y1 1 Surat masuk

dan disposisi15 menit

Disposisi /perintah lisan1 I"™

3

Menugaskan Kasubbag Urnum danKepegawaian untuk menindaklanjutidisposisi surat masuk

>r

Surat masuk

dan disposisi10 menit

Disposisi /perintah lisanl_

1T^

4

Menugaskan Pelaksana mengggandakan danmendistribusikan surat masuk apabila adadisposisi untuk masing-masing bidang danmengarsipkannya

V

Surat masuk

dan disposisi15 menit

Surat masuk

dan Disposisi /perintah lisan

^~^1

5 Surat masuk diarsipkan ke map ordner . "Surat masuk 5 menit

surat masuk di

arsipkan( )

flfruuubbag.|Penin{lai)gan Kibig. fyjjium KtpiliSKPD

^

Page 21: WALIKOTA BANJARMASIN · asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- ... * SKPL> A. DASAR PEMERINTAH HUKUM: KOTA BANJARMASIN DINAS PENGELOLAAN PASAR 1. UU RI No.

DA

SA

RH

UK

UM

:

PE

ME

RIN

TA

HK

OT

AB

AN

JA

RM

AS

IN

DIN

AS

PE

NG

EL

OL

AA

NP

AS

AR

1.PP

No.

6/20

06te

ntan

gPe

ngel

olaa

nB

aran

gM

ilik

Neg

ara

/D

aera

h2.

PPN

o.38

/200

8te

ntan

gP

erub

ahan

atas

PPN

o.6

/20

06

3.K

epm

enda

gri

No.

153/

2004

tent

ang

Peng

elol

aan

Bar

ang

Dae

rah

yan

gd

ipis

ahk

an4.

Perm

enda

gri

17/2

007

tent

ang

Pedo

man

Tek

nis

Peng

elol

aan

Bar

ang

Mil

ikD

aera

h5.

Per

atur

anM

enpa

nda

nR

BN

omor

35T

ahun

2012

tent

ang

Pedo

man

Pen

yusu

nan

SOP

Adm

inis

tras

iP

emer

inta

han

6.P

erat

ura

nW

alik

ota

No.

39T

h2

01

2T

enta

ng

Tu

po

ksi

dan

Tat

aK

erja

Din

asP

enge

lola

anP

asar

Kot

aB

anja

rmas

in.

KE

TE

RK

AIT

AN

:

PE

RIN

GA

TA

N:

SOP

ini

adal

ahst

and

arb

aku

yan

gap

abil

ati

dak

dil

aksa

nak

anak

ante

rham

batn

yase

mua

peke

rjaa

nya

ngbe

rdas

arka

npa

dake

butu

han

bara

ng

k^iu

'-'»2

<Pt

nmu-

iaga

aK

ibif

.Huk

ai

3

(

NO

MO

RS

OP

TG

L.

PE

MB

UA

TA

N

TG

L.

RE

VIS

I

TG

L.

EF

EK

TIF

DIS

AH

KA

NO

LE

H

NA

MA

SO

P

SO

P-1

09

/DP

P

18

AG

US

TU

S2

01

5

18

AG

US

TU

S2

01

7

04

JA

NU

AR

I20

16

Pj.

WA

LIK

OT

AB

AN

JAR

MA

SIN

PE

NE

RIM

AA

NB

AR

AN

GD

AN

PE

ND

IST

RIB

US

IAN

BA

RA

NG

KU

AL

IFIK

AS

IP

EL

AK

SA

NA

:

1.M

em

ah

am

iatu

ran

ten

tan

gp

eng

elo

laan

bara

ng

mil

ikn

eg

ara

dan

mil

ikd

aerah

PE

RA

LA

TA

N/

PE

RL

EN

GK

AP

AN

:

1.P

era

ng

kat

Ko

mp

ute

r

2.P

era

tura

nP

eru

nd

an

g-u

nd

an

gan

yan

gb

erla

ku

PE

NC

AT

AT

AN

DA

NP

EN

DA

TA

AN

:

Dis

imp

anse

bag

aid

ata

Sec

ara

Man

ual

dan

Ele

ktr

on

ikU

ntu

kdi

Ars

ipk

an

K=r

tU>.

KrD

Page 22: WALIKOTA BANJARMASIN · asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- ... * SKPL> A. DASAR PEMERINTAH HUKUM: KOTA BANJARMASIN DINAS PENGELOLAAN PASAR 1. UU RI No.

I

PE

ME

RIN

TA

HK

OT

AB

AN

JA

RM

AS

IN

DIN

AS

PE

NG

EL

OL

AA

NP

AS

AR

DA

SA

RH

UK

UM

:

1.PP

No.

6/2

00

6te

nta

ng

Pen

gelo

laan

Bar

ang

Mili

kN

egar

a/

Dae

rah

2.PP

No.

38

/20

08

ten

tan

gP

eru

bah

anat

asPP

No.

6/2

00

63.

Kep

men

dagr

iN

o.1

53

/20

04

ten

tan

gP

enge

lola

anB

aran

gD

aera

hy

ang

dip

isah

kan

4.P

erm

end

agri

17

/20

07

ten

tan

gP

edo

man

Tek

nis

Pen

gel

ola

anB

aran

gM

ilik

Daera

h

5.P

erat

ura

nM

enp

and

anR

BN

omor

35

Tah

un

20

12

ten

tan

gP

edo

man

Pen

yu

sun

anS

OP

Adm

inis

tras

iP

emer

inta

han

6.P

erat

ura

nW

alik

ota

No.

39

Th

20

12

Ten

tan

gT

up

ok

sid

an

Tat

aK

erja

Din

asP

enge

lola

anP

asar

Kot

aB

anja

rmas

in.

KE

TE

RK

AIT

AN

:

1.B

aran

gSK

PDy

ang

akan

dih

apu

skan

sesu

aid

eng

ank

eten

tuan

yan

gb

erl

ak

u

PE

RIN

GA

TA

N:

SO

Pin

iad

alah

stan

dar

bak

uy

ang

apab

ila

tid

akd

ilak

san

akan

ak

an

men

um

pu

kn

ya

bar

ang

yan

gti

dak

dip

erg

un

akan

lagi

.

(

NO

MO

RS

OP

SO

P-1

10

/DP

P

TG

L.

PE

MB

UA

TA

N1

8A

GU

ST

US

20

15

TG

L.

RE

VIS

I1

8A

GU

ST

US

20

17

TG

L.

EF

EK

TIF

04

JAN

UA

RI

20

16

DIS

AH

KA

NO

LE

HP

j.W

AL

IKO

TA

BA

NJA

RM

AS

IN

NA

MA

SO

PP

EN

GH

AP

US

AN

BA

RA

NG

MIL

IKD

AE

RA

H

KU

AL

IFIK

AS

IP

EL

AK

SA

NA

:

1.M

emah

ami

atu

ran

ten

tan

gpe

ngel

olaa

nb

aran

gm

ilik

neg

ara

dan

mil

ikd

aerah

PE

RA

LA

TA

N/

PE

RL

EN

GK

AP

AN

:

1.P

era

ng

kat

Ko

mp

ute

r

2.P

era

tura

nP

eru

nd

ang

-un

dan

gan

yan

gb

erla

ku

PE

NC

AT

AT

AN

DA

NP

EN

DA

TA

AN

:

Dis

impa

nse

baga

id

ata

Sec

ara

Man

ual

dan

Ele

ktro

nik

Un

tuk

diA

rsip

kan

ft.

iJab

big.

t'eru

mhD

gan

t.'

-,k

r•-

v.-.

-j

Page 23: WALIKOTA BANJARMASIN · asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- ... * SKPL> A. DASAR PEMERINTAH HUKUM: KOTA BANJARMASIN DINAS PENGELOLAAN PASAR 1. UU RI No.

DASAR HUKUM:

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PENGELOLAAN PASAR

<

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang PenyusunanRKA-KL

2. Peraturan Menpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang PedomanPenyusunan SOP Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Walikota No. 39 Th 2012 Tentang Tupoksi dan Tata KerjaDinas Pengelolaan pasar Kota Banjarmasin.

KETERKAITAN:

1. SOP Penyusunan RKA2. SOP Penyusunan RKT

PERINGATAN:

SOP ini adalah standar baku dan jika tidak dilaksanakan maka tidak akandiketahui rencana kerja dan anggaran dananya serta acuan kerja dalammelaksanakan kegiatan SKPD untuk tahun berikutnya.

I

NOMOR SOP SOP-112/DPP

TGL. PEMBUATAN 18 AGUSTUS2015

TGL. REVISI 18 AGUSTUS2017

TGL. EFEKTIF 04 JANUARI2016

DISAHKAN OLEH Pj.WALIKOTA BANJARMASIN

NAMA SOP PENYUSUNAN RKA

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami tata cara penyusunan rencana kerja tahunan

2. Mengetahui tupoksi dan sistem unit kerja

3. Dapat mengoperasikan komputer

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Data dan informasi

2. Lembar kerja, RKA, DPA, RENSTRA, RFK, laporan triwulan

3. Kertas HVS

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data Secara Manual dan Elektronik Untuk Di Arsipkan

jR^Kxvjbi.'ig.PtrundingaD .Kabig^jiut-Uiu K.ptl^kPU

JL

Page 24: WALIKOTA BANJARMASIN · asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- ... * SKPL> A. DASAR PEMERINTAH HUKUM: KOTA BANJARMASIN DINAS PENGELOLAAN PASAR 1. UU RI No.

DASAR HUKUM:

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PENGELOLAAN PASAR

I

1. Instruksi Presiden Nomor 7 tentang Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah

2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan pelaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3. Peraturan Menpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang PedomanPenyusunan SOP Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Walikota No. 39 Th 2012 Tentang Tupoksi dan Tata KerjaDinas Pengelolaan pasar Kota Banjarmasin.

KETERKAITAN:

1. SOP Penyusunan RKA2. SOP Penyusunan RKT

PERINGATAN:

SOP ini adalah standar baku dan jika tidak dilaksanakan maka akan tidakdiketahui acuan kerja pelaksanakan kegiatan SKPD untuk tahunberikutnya.

NOMOR SOP SOP-113/DPP

TGL. PEMBUATAN 18 AGUSTUS2015

TGL. REVISI 18 AGUSTUS2017

TGL. EFEKTIF 04 JANUARI2016

DISAHKAN OLEH Pj.WALIKOTA BANJARMASIN

NAMA SOP PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami tata cara penyusunan rencana kerja tahunan2. Mengetahui tupoksi dan sistem unit kerja3. Dapat mengoperasikan komputer

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Data dan informasi

2. Lembar kerja, RKA, DPA, RENSTRA, RFK, laporan triwulan3. Kertas HVS

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data Secara Manual dan Elektronik Untuk Di Arsipkan

E^yy.iHuiii'Ufr Vemodi at a Kabtg. Hukuai

^4

KfOii»>K.Jl)

S

Page 25: WALIKOTA BANJARMASIN · asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- ... * SKPL> A. DASAR PEMERINTAH HUKUM: KOTA BANJARMASIN DINAS PENGELOLAAN PASAR 1. UU RI No.

DASAR HUKUM:

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PENGELOLAAN PASAR

1. UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Gaji

PNS

4. Peraturan Menteri keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang TataCara Penatausahaan dan Penyampaian Laporan PertanggungjawabanBendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan kerja.

5. Peraturan Menpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang PedomanPenyusunan SOP Administrasi Pemerintahan

6. Peraturan Walikota No. 39 Th 2012 Tentang Tupoksi dan Tata KerjaDinas Pengelolaan pasar Kota Banjarmasin.

KETERKAITAN:

1. SOP Perminataan Gaji dan Kekurangan Gaji

PERINGATAN:

SOP ini adalah standar baku dan jika tidak dilaksanakan akan

mengakibatkan PNS tidak bisa menerima gaji.

(

NOMOR SOP SOP-115/DPP

TGL. PEMBUATAN 18 AGUSTUS2015

TGL. REVISI 18 AGUSTUS2017

TGL. EFEKTIF 04 JANUARI2016

DISAHKAN OLEH Pj.WALIKOTA BANJARMASIN

NAMA SOP : PEMBUATAN STRUK GAJI DAN POTONGAN GAJI

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami prinsip-prinsip pengelolaan keuangan2. Memahami Peraturan Perbendaharaan3. Mengetahui tatacara pembukuan

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer2. AlatTulis

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan Sebagai Data dan Diarsipkan

Page 26: WALIKOTA BANJARMASIN · asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- ... * SKPL> A. DASAR PEMERINTAH HUKUM: KOTA BANJARMASIN DINAS PENGELOLAAN PASAR 1. UU RI No.

No

Keg

iata

n

Men

gins

truks

ikan

kepa

daBe

ndah

ara

Bara

ngun

tuk

mel

akuk

anpe

mbu

kuan

dan

inve

tari

sirb

aran

gyan

gdi

pero

leh

dari

pem

belia

nla

ngsu

ng,l

elan

gm

aupu

nh

iba

h

Mel

akuk

anpe

mbu

kuan

dan

inve

ntar

isir

bara

ng

yang

dipe

role

hda

ripe

mbe

lian

lang

sung

,lel

ang

mau

pun

hiba

hda

nm

embe

rika

nin

form

asik

epad

ape

nggu

naba

rang

/pe

mak

aiun

tuk

mem

buat

sura

tpen

nint

aan

bara

ngse

suai

kebu

tuha

n

Mem

buat

sura

tper

min

taan

bara

ngke

pada

Kep

ala

Din

as

Mem

beri

kan

disp

osis

ikep

adaB

enda

hara

Bar

ang

untu

kdi

pros

esse

suai

penn

inta

an

Mem

buat

Ber

itaA

cara

Sera

hTer

ima

Bar

ang

Inve

ntar

isda

nm

enca

tatb

aran

gkel

uarb

aik

bara

ngin

vent

aris

mau

pun

bara

ngha

bis

paka

i

Men

erim

aba

rang

dan

men

anda

tang

anit

anda

teri

ma

bara

ngya

ngdi

sera

hkan

oleh

Ben

daha

raBa

rang

Men

gars

ipka

nda

nm

embu

atla

pora

nin

vent

aris

bara

ngse

tiap

bula

n,se

mes

ter,

dan

tahu

nan

e

Kep

ala

Din

as

I(K

-<<»

ubba

g.Pe

ruad

aaga

Pela

ifa

gn

a

Ben

da

ha

raB

ara

ng

c

S^T

*.S

g™

*g

B!B

gP

emak

ai/

Pen

gg

un

aB

ara

ng

Do

ku

men

lela

ng,

kwit

ansi

,d

oku

men

hib

ah

Do

ku

men

lela

ng,

kwit

ansi

,d

oku

men

hib

ah

Kon

sep

Su

rat

Per

min

taa

nB

aran

g

Su

ra

t

Per

min

taa

nB

aran

g

Ber

ita

Aca

raP

enye

rah

an

Bar

ang

da

nta

nd

ate

rim

aba

rang

Ber

ita

Aca

raP

enye

rah

an

Bar

ang

da

nta

nd

ate

rim

aba

rang

Ber

ita

Aca

raP

enye

rah

an

Bar

ang

da

nta

nd

ate

rim

a

Page 27: WALIKOTA BANJARMASIN · asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- ... * SKPL> A. DASAR PEMERINTAH HUKUM: KOTA BANJARMASIN DINAS PENGELOLAAN PASAR 1. UU RI No.

c cPROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DABRAH

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganBendahara

Barang

KasubbagUrnum dan

KepegawaianSekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

1Menginventarisir barang yang telah rusak danmembuat daftar usulan penghapusan barang

Ya Konsep daftarusulan

penghapusanbarang

5hari

Konsep daftarusulan

penghapusanbarang

r \_

T^

2Memeriksa dan memverifikasi barang yangakan dihapus serta memberi paraf

i

Tidak

Konsep daftarusulan

penghapusanbarang

5hari

Daftar usulan

penghapusanbarang\ /

3 Memaraf daftar usulan penghapusan barang\f Daftar usulan

penghapusanbarang

10 menit

Daftar usulan

penghapusanbarangl_

1

r^

4Menandatangani daftar usulan penghapusanbarang

, " Daftar usulan

penghapusanbarang

10 menit

Daftar usulan

penghapusanbarang11

5

Mengarsipkan dan mengantar daftar usulanpenghapusan barang ke Sekretaris DaerahUp. Bagian Aset Daerah untuk prosespenghapusan barang selanjutnya

VDaftar usulan

penghapusanbarang

15 menit

Daftar usulan

penghapusanbarang

terkait dengansurat

pengantar /keluar

( )

fc -.using. Peruadangan

\Kepi ^Ki'D

^

Page 28: WALIKOTA BANJARMASIN · asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- ... * SKPL> A. DASAR PEMERINTAH HUKUM: KOTA BANJARMASIN DINAS PENGELOLAAN PASAR 1. UU RI No.

No. Kegiatan

Menyiapkan bahan RKA (pra RKA)

Mengisi form RKA

Menghimpun dan merekap form RKAyang telah diisi dan menyusun RKA

RKAyang telah disusun diperiksadan diparaf

Menanda tangani RKA

Mengirim RKA dan membuat arsip

Kasubbag Datadan Pelaporan

cd

CDI

I

CD

I:)

Pelaksana

Bidang- bidang Sekretaris

i

Ya

Tidak

| ftKjuubbag. Peropdangan Kabig. hukuro

1

Kadis

KtpiioKPD

(

Kelengkapan

Membuat form

RKA

Form RKA

Form RKA yangsudah diisi

RKA yang telahdisusun

RKA yang telahdiperiksa danberparafSekretaris

RKA yangbertanda tanganKadis

SL

Mutu Baku

Waktu

30 menit

480 menit

480 menit

60 menit

15 menit

15 menit

PROSEDUR PENYUSUNAN RKA

Output

Form RKA

Form RKA yangsudah diisi

RKA yang telahdisusun

RKA yang telahdiperiksa danberparafSekretaris

RKA yangbertanda tanganKadis

Tanda Terima

KETERANGAN

Page 29: WALIKOTA BANJARMASIN · asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- ... * SKPL> A. DASAR PEMERINTAH HUKUM: KOTA BANJARMASIN DINAS PENGELOLAAN PASAR 1. UU RI No.

x\;

No Kegiatan

Mengambil, mengentri data gajidan mengoreksiulang rekapitulasi gaji dan mencetak daftar gaji

Meneliti dan mencocokan gaji danmenandatanginya

Menandatangani dokumen gaji

Mengirim dokumen daftar gajiyang dimasukan kerekening Simpeda BPD dan mencetak sertamendistribusikan struk gaji ke pegawai sebagaidasar pengambilan gaji di BPD dan menyetorkanpotongan gaji pegawai ke BPD, Bank Mandiri,Koperasi dan sebagainya

C) C

Pembantu

Bendahara

Pengeluaran

CZ>

Tidak

C±5

Pelaksana

Bendahara

Pengeluaran

Ya

o

PejabatPenatausahaan

Keuangan

(^uuubbagL Perucdaogap Kabig.H Aua K-p* on?!)

4 /

PROSEDUR PEMBUATAN STRUK GAJI DAN POTONGAN GAJI

Kelengkapan

Daftar potongangaji

Daftar potongangaji

Daftar potongangaji

dokumen daftar

gaji dan buktipotongan

Mutu Baku

Waktu

60 menit

180 menit

10 menit

180 menit

Output

Daftar potongan

gaji

Daftar potongan

gaji

Daftar potongan

gaji

bukti setor

Keterangan

Page 30: WALIKOTA BANJARMASIN · asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- ... * SKPL> A. DASAR PEMERINTAH HUKUM: KOTA BANJARMASIN DINAS PENGELOLAAN PASAR 1. UU RI No.

DA

SA

RH

UK

UM

:

PE

ME

RIN

TA

HK

OT

AB

AN

JA

RM

AS

IN

DIN

AS

PE

NG

EL

OL

AA

NP

AS

AR

(

1.Pe

rmen

dagr

iN

omor

13T

ahun

2006

tent

ang

Peng

elol

aan

Keu

anga

nD

aerah

2.Pe

rmen

dagr

iN

omor

59ta

hun

2007

Per

ubah

anPe

rmen

dagr

iN

omor

13T

ahu

n20

06te

nta

ng

Pen

gelo

laan

Keu

anga

nD

aera

h3.

Per

atur

anM

enpa

nda

nRB

Nom

or35

Tah

un20

12te

ntan

gPe

dom

anP

en

yu

sun

an

SO

PA

dm

inis

trasi

Pem

eri

nta

han

4.P

erat

uran

Wal

ikot

aN

o.39

Th

2012

Ten

tang

Tup

oksi

dan

Tat

aK

erja

Din

asP

enge

lola

anp

asar

Kot

aB

anja

rmas

in.

KE

TE

RK

AIT

AN

:

1.

SO

PS

PJ

PE

RIN

GA

TA

N:

SOP

ini

adal

ahst

and

arb

aku

dan

jik

ati

dak

dil

aksa

nak

anm

enga

kiba

tkan

tida

kte

rtib

nya

pen

ata

usa

haa

nk

euan

gan

dina

s..

ak

an

I

NO

MO

RS

OP

TG

L.

PE

MB

UA

TA

N

TG

L.

RE

VIS

I

TG

L.

EF

EK

TIF

DIS

AH

KA

NO

LE

H

NA

MA

SO

P

SO

P-1

16

/DP

P

18

AG

US

TU

S2

01

5

18

AG

US

TU

S2

01

7

04

JA

NU

AR

I20

16

Pj.W

AL

IKO

TA

BA

NJA

RM

AS

IN

LA

PO

RA

NP

ER

TA

NG

GU

NG

JAW

AB

AN

BE

ND

AH

AR

A

PE

NG

EL

UA

RA

N

KU

AL

IFIK

AS

IP

EL

AK

SA

NA

:

1.M

emah

ami

pri

nsi

p-p

rin

sip

pen

gel

ola

ank

eu

an

gan

2.M

emah

ami

pera

tura

np

erb

en

dah

ara

an

3.M

eng

etah

ui

tata

cara

pem

bu

ku

an

PE

RA

LA

TA

N/

PE

RL

EN

GK

AP

AN

:

1.P

era

ng

kat

Ko

mp

ute

r2

.A

latT

uli

s

PENCATATANDANPENDATAAN:

Dis

imp

anse

bag

aid

ata

dan

dia

rsip

kan

Page 31: WALIKOTA BANJARMASIN · asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- ... * SKPL> A. DASAR PEMERINTAH HUKUM: KOTA BANJARMASIN DINAS PENGELOLAAN PASAR 1. UU RI No.

DASAR HUKUM:

w*2

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PENGELOLAAN PASAR

(

1. Instruksi Presiden Nomor 7 tentang Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD Kepadapemerintah dan Kepada Dewan perwakilan Rakyat Daerah

3. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan pelaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

4. Peraturan Menpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang PedomanPenyusunan SOP Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Walikota No. 39 Th 2012 Tentang Tupoksi dan Tata KerjaDinas Pengelolaan pasar Kota Banjarmasin.

KETERKAITAN:

1. SOP Penyusunan RKA2. SOP Penyusunan RKT

PERINGATAN:

SOP ini adalah standar baku dan jika tidak dilaksanakan maka akan tidakdiketahui kinerja SKPD dalam satu tahun.

* •-••ag- PcrunJ.iii^a kibig. Hi'kud

JL.3

(

NOMOR SOP SOP-lll/DPP

TGL. PEMBUATAN 18 AGUSTUS2015

TGL. REVISI 18 AGUSTUS 2017

TGL. EFEKTIF 04 JANUARI2016

DISAHKAN OLEH Pj.WALIKOTA BANJARMASIN

NAMA SOP PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memiliki kemampuan dalam mekanisme pembuatan laporan2. Mengetahui tupoksi dan sistem unit kerja3. Komputer, laptop, plashdisk, printer, cd, alat tulis kantor (atk)

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Data dan informasi

2. Lembar kerja, RKA, DPA, RENSTRA, RFK, laporan triwulan3. KertasHVS

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data Secara Manual dan Elektronik Untuk Di Arsipkan

Nt[/ii» SKPD

Page 32: WALIKOTA BANJARMASIN · asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- ... * SKPL> A. DASAR PEMERINTAH HUKUM: KOTA BANJARMASIN DINAS PENGELOLAAN PASAR 1. UU RI No.

No. Kegiatan

Menyiapkan form RKT

Mengisi form RKT

Merekap form RKTyang telahdiisi dan menyusun RKT

RKTyang telah disusun diperiksadan diparaf

Menanda tangani RKT

Mengirim form dan membuatarsip

Kasubbag Datadan Pelaporan

CD

CD

o

Pelaksana

Bidang- bidang Sekretaris Kepala Dinas

Ya

Tidak

c.

MUTUBAKU

Kelengkapan

Membuat form RKT

Form RKT

Form RKT yang sudahdiisi

RKT yang telahdisusun

RKT yang telahdiperiksa dan berparafSekretaris

RKT yang bertandatangan Kadis

Waktu

30 menit

480 menit

480 menit

60 menit

15 menit

15 menit

pflkjuubbafc, Perenfan^a Kabig. Hukum

3PKtp«,i>kPD

PROSEDUR PENYUSUNAN RKT

Output

Form RKT

Form RKT yangsudah diisi

RKT yang telahdisusun

RKT yang telahdiperiksa danberparaf Sekretaris

RKT yang bertandatangan Kadis

Tanda Terima

Keterangan

fc'/

Page 33: WALIKOTA BANJARMASIN · asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- ... * SKPL> A. DASAR PEMERINTAH HUKUM: KOTA BANJARMASIN DINAS PENGELOLAAN PASAR 1. UU RI No.

<

PE

ME

RIN

TA

HK

OT

AB

AN

JA

RM

AS

IN

DIN

AS

PE

NG

EL

OL

AA

NP

AS

AR

DA

SA

RH

UK

UM

:

1.U

Uno

mor

17ta

hun

2003

tent

ang

Keu

anga

nN

egar

a2.

UU

nom

or1

tahu

n20

04te

ntan

gPe

rben

daha

raan

Neg

ara

3.Pe

ratu

ran

Pem

erin

tah

Nom

or22

Tah

un20

13te

ntan

gP

erat

uran

Gai

iP

NS

4.Pe

ratu

ran

Men

teri

keua

ngan

Nom

or73

/PM

K.0

5/20

08te

ntan

gT

ata

Car

aPe

nata

usah

aan

dan

Peny

ampa

ian

Lap

oran

Pert

angg

ungj

awab

anB

enda

hara

Kem

entri

anN

egar

a/L

emba

ga/K

anto

r/Sa

tuan

kerja

.5.

Pera

tura

nM

enpa

nda

nRB

Nom

or35

Tah

un20

12te

ntan

gPe

dom

anP

en

yu

sun

an

SO

PA

dm

inis

tras

iP

em

eri

nta

han

6.Pe

ratu

ran

Wal

ikot

aNo

.39

Th20

12T

enta

ngTu

poks

ida

nT

ata

Ker

jaD

inas

Peng

elol

aan

pasa

rK

ota

Ban

jarm

asin

.

KE

TE

RK

AIT

AN

:

1.SO

PS

tru

kG

aji

dan

Pot

onga

n

PE

RIN

GA

TA

N:

SOP

ini

adal

ahst

anda

rba

kuda

njik

atid

akdi

laks

anak

anak

anm

enga

kiba

tkan

PNS

tidak

bisa

men

erim

aga

ji.

'

NO

MO

RS

OP

SO

P-1

14

/DP

PT

GL

.P

EM

BU

AT

AN

18

AG

US

TU

S2

01

5

TG

L.

RE

VIS

I1

8A

GU

ST

US

20

17

TG

L.

EF

EK

TIF

04

JA

NU

AR

I20

16

DIS

AH

KA

NO

LE

HP

j.W

AL

IKO

TA

BA

NJA

RM

AS

IN

NA

MA

SO

P:

PE

NG

AJU

AN

GA

JID

AN

KE

KU

RA

NG

AN

GA

JI

KU

AL

IFIK

AS

IP

EL

AK

SA

NA

:

1.M

emah

ami

prin

sip-

prin

sip

peng

elol

aan

keua

ngan

2.

Mem

ah

am

iP

era

tura

nP

erb

en

dah

ara

an

3.M

eng

etah

ui

tata

cara

pem

bu

ku

an

PE

RA

LA

TA

N/

PE

RL

EN

GK

AP

AN

:

1.P

eran

gk

atK

om

pu

ter

PE

NC

AT

AT

AN

DA

NP

EN

DA

TA

AN

:

Dis

imp

anS

ebag

aiD

ata

dan

Dia

rsip

kan

Page 34: WALIKOTA BANJARMASIN · asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- ... * SKPL> A. DASAR PEMERINTAH HUKUM: KOTA BANJARMASIN DINAS PENGELOLAAN PASAR 1. UU RI No.

cc

PR

OS

ED

UR

LA

PO

RA

NP

ER

TA

NG

GU

NG

JA

WA

BA

NB

EN

DA

HA

RA

PE

NG

EL

UA

RA

N

No

Keg

iata

n

Pela

ksan

aM

utu

Bak

u

Kete

ran

gan

Ben

dah

ara

Pen

gel

uar

an

Pej

abat

Pen

ata

usah

aan

Keu

an

gan

Pen

gg

un

aA

ng

gara

nP

ersy

arat

an/

Kel

eng

kap

anW

ak

tuO

utp

ut

1

Men

cata

tse

tiap

pen

erim

aan

dan

Pen

gel

uar

ank

edal

amB

KU

dan

bu

ku

pem

ban

tup

eng

elu

aran

sert

am

eny

usu

nla

po

ran

per

tan

gg

un

gja

wab

anp

eng

elu

aran

kem

ud

ian

dis

erah

kan

ke

PPK

Ya

BK

Ud

an

bu

ku

pem

ban

tup

eng

elu

aran

12

5m

en

it

BK

Ud

an

bu

ku

pem

bant

up

eng

elu

aran

C^

^ i

2

Mem

veri

fika

sila

po

ran

per

tan

gg

un

gja

wab

anad

min

istr

asid

an

fun

gsi

on

alb

en

dah

ara

pen

gel

uar

an

1 1

Tid

ak

BK

Ud

an

bu

ku

pem

ban

tup

en

gelu

ara

n6

0m

en

it

Lap

ora

np

erta

ng

gu

ng

jaw

aban

ad

min

istr

asi

dan

fun

gis

on

al^

\/

3M

ener

ima

dan

men

and

atan

gan

ila

po

ran

per

tan

gg

un

gja

wab

anb

end

ahar

ap

eng

elu

aran

\f

Lap

ora

np

erta

ng

gu

ng

jaw

aban

ad

min

istr

asi

dan

fun

gis

on

al

10

nen

it

Lap

ora

np

erta

ng

gu

ng

jaw

aban

ad

min

istr

asi

:

dan

fun

gis

on

al!

4L

apor

anp

erta

ng

gu

ng

jaw

aban

dia

rsip

kan

•-yf

,L

ap

ora

np

erta

ng

gu

ng

jaw

aban

ad

min

istr

asi

dan

fun

gis

on

al

10

men

it

Lap

ora

np

erta

ng

gu

ng

jaw

aban

ad

min

istr

asi

dan

fun

gis

on

al(

)

Page 35: WALIKOTA BANJARMASIN · asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- ... * SKPL> A. DASAR PEMERINTAH HUKUM: KOTA BANJARMASIN DINAS PENGELOLAAN PASAR 1. UU RI No.

< <

PROSEDUR PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR HARIAN

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKasubbag TUUPTD

Bendahara

PenerimaanKas Daerah Kelengkapan Waktu Output

1Penerimaan uang retribusi daripetugas penagih

( Nomor Karcis 15 Menit Data No.Karcislr>

2

Mencatat penerimaan uangretribusi pada buku penerimaanperhari

\f

Data No. Karcis 30 menit

Pencatatan

penerimaanpada BukuPenerimaan

\

3 Menulis buku penyetoran perhariV

Pencatatan

penerimaanpada BukuPenerimaan

30 menit

Buku Penyetoranyang sudah

ditulis

4Menyetor kepada bendaharapenerimaan dinas

VBuku Penyetoran

yang sudahditulis

30 menitKuitansi

Penyetoran^

5Bendahara Penerimaan Dinas

Menyetorkan Ke Kas Daerah

\rKuitansi

Penyetoran60 menit STS( )

£Pj.WALIKOTA BANJARMASIN

.MUHAMMAD THAMRIN

\

Page 36: WALIKOTA BANJARMASIN · asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- ... * SKPL> A. DASAR PEMERINTAH HUKUM: KOTA BANJARMASIN DINAS PENGELOLAAN PASAR 1. UU RI No.

cc

PROSEDURPENYUSUNANLAKIP/LPPD/LKPJ

No

.K

egia

tan

Pela

ksa

na

Mu

tuB

aku

Kete

ran

ga

nK

asu

bb

ag

Da

ta&

Pel

ap

ora

nP

ela

ksa

na

Ka

bid

Sekreta

ris

Ka

dis

Kel

eng

kap

an

Wa

ktu

Ou

tpu

t

1M

enyi

ap

kan

ba

ha

nR

FK

,D

PA

,R

en

str

a.

(D

ata

RF

K.D

PA

,

Ren

sta

60

men

itP

ersi

ap

an

da

ta:

)

2M

eng

isi

form

*Y

a

Fo

rm

La

kip

/LP

PD

/LK

PJ

18

0m

en

it

Fo

rm

La

kip

/LP

PD

/LK

PJ

yan

gte

lah

dii

siA

3M

ela

ku

ka

nko

reksi

1T

ida

k1

<>

Fo

rm

La

kip

/LP

PD

/LK

PJ

yan

gte

lah

diis

i6

0m

en

it

Fo

rm

La

kip

/LP

PD

/LK

PJ

yan

gte

lah

dik

ore

ksi

4P

enyu

sun

an

LA

KIP

/L

PP

D/

LK

PJ

4F

orm

La

kip

/LP

PD

/LK

PJ

yan

gte

lah

dik

oreksi

1b

ula

n

Do

k.

La

kip

/LP

PD

/LK

PJ

yan

gte

lah

dis

usu

nA I

5K

ore

ksi

da

nd

ipa

raf

I I I

Ya

Do

k.

La

kip

/LP

PD

/LK

PJ

yan

gte

lah

dis

usu

n6

0m

en

it

Do

k.

La

kip

/LP

PD

/LK

PJ

yan

gte

lah

dik

ore

ksi

da

nd

ipa

raf

Sekreta

ris

Tid

ak

\^

6M

ena

nd

ata

ng

an

iD

oku

men

LA

KIP

/LP

PD

/L

KP

J

yr

Do

k.

La

kip

/LP

PD

/LK

PJ

yan

gte

lah

dik

oreksi

da

n

dip

ara

fSek

reta

ris

15

men

it

Do

k.

La

kip

/LP

PD

/LK

PJ

yan

gte

lah

dit

an

da

tan

ga

ni

Ka

dis

7M

eng

irim

LA

KIP

/L

PP

D/

LK

PJ

^f

Do

k.

La

kip

/LP

PD

/LK

PJ

yan

gte

lah

dit

an

da

tan

ga

ni

Ka

dis

60

men

itT

an

da

Terim

a(

)

\tk'

MiU'u

ug.1

'erua

d.iDg

aoK

lfci

g.H

.klU

KtP

lili

KP

D

YT

JA

Page 37: WALIKOTA BANJARMASIN · asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- ... * SKPL> A. DASAR PEMERINTAH HUKUM: KOTA BANJARMASIN DINAS PENGELOLAAN PASAR 1. UU RI No.

No Kegiatan

Melengkapi dokumen kelengkapan SPP LSGaji,dan menyampaikan ke BendaharaPengeluaran

Memeriksa dokumen kelengkapan SPP LSGaji jika sesuai ditandatangi dan disampaikanke Kassubag Keuangan,

Menugaskan verifikator meneliti kelengkapanSPP Gaji

Meneliti kelengkapan gaji dan menyampaikanke kassubag keuangan

Meneliti kelengkapan Gaji jika sesuai diparafdan disampaikan ke PPK, jika tidak sesuaidikembalikan ke verifikator

Meneliti kelengkapan Gaji jika sesuai diparafdan menerbitkan SPM untuk disampaikan kePAJika tidak sesuai dikembalikan kekassubag keuangan untuk diperbaiki

Meneliti kelengkapan SPP dan SPM jika benarSPM ditandatangani dan disampaikan kepembantu bendahara pengeluaranjika tidaksesuai dikembalikan ke PPK

Menerima SPP dan SPM menyampaikan keBPKAD untuk proses selanjutnya

o c

PenggunaAnggaran

PROSEDUR PENGAJUAN GAJI DAN KEKURANGAN GAJI

Kelengkapan

Daftar

Permintaan

Gaji Pegawaidan SPP SPM

Gaji

Daftar

Permintaan

Gaji Pegawaidan SPP SPM

Gaji

Daftar

Permintaan

Gaji Pegawaidan SPP SPM

Gaji

Daftar

Permintaan

Gaji Pegawaidan SPP SPM

Gaji

Daftar

Permintaan

Gaji Pegawaidan SPP SPM

Gaji

Daftar

Permintaan

Gaji Pegawaidan SPP SPM

Gaji

Daftar

Permintaan

Gaji Pegawaidan SPP SPM

Gaji

Laporan

Mutu Baku

Waktu

180 menit

60 menit

15 menit

15 menit

10 menit

10 menit

10 menit

10 menit

Output

Daftar

Permintaan

Gaji Pegawaidan SPP SPM

Gaji

Daftar

Permintaan

Gaji Pegawaidan SPP SPM

Gaji

Daftar

Permintaan

Gaji Pegawaidan SPP SPM

Gaji

Daftar

Permintaan

Gaji Pegawaidan SPP SPM

Gaji

Daftar

Permintaan

Gaji Pegawaidan SPP SPM

Gaji

Daftar

Permintaan

Gaji Pegawaidan SPP SPM

Gaji

Daftar

Permintaan

Gaji Pegawaidan SPP SPM

Gaji

Laporan

Keterangan