WALIKOTA BANDAR LA..MPL[{G - jdih.bandarlampungkota.go.id

:'-.-

!-!if-_(

WALIKOTA BANDAR LA..MPL[{GPROVINSI LAMPUI{G

T'ERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUI\G

T{OMOR: /-3 74 ttCIqt *0 t S^

] E,N'IANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERNTAH KOTA BANi-DAR LAMPTII\G

DEI{GAI\ RAHMAT TLrHAll }'AI{G MAIIA ESA

WALTKOTA BAI\DAR I,AMPUNG

bahwa dalam rangka menyusurl dan merryajikan laporan keuanganPemerintah Kota Bandar Lampung yang transparan dan akuntabel sertasesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standarl.kuntansi Pemerintah, maka perlu dilakukan penyempurnaan danmeninjau kembali Peraturan Waiikota Nomor 106 Tahun 2012 tentancSistem Akuntansi Pernerintah Kota Bandar I-ampung;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagainrana dimaksud dalam huruf (a)perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung.

Undcng-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-UndangDarurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (LembaranNegara Republik indonesia Tahun 1956 l.iornor 56) dan Undang-UndangDarurat Nomor 6 Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun1956 Nomor 57) tentang Pembentukar Daerah Tingkat II termasukKotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagaiundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-undang Nomor i7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indorresia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLernbaran Negara Republik Indonesia Nomor +3-;5),

undang-lJndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara ('Lembaran Negara Republrklndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara RepubirkIndonesia Nomor 4400);

w-lcnrrnbang

Mengingat

4

: -ncang-Unia-- ):,::._: -:-: -,:-antara Pemerntih pusa: l:: lR.epublrk indonesia Tahun i ,iR.epublik Indonesra Nomor -1.138 i.

6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiahdiubah kedua kalinya dan terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun2015 (Lembaran Negara Republik rndonesia Tahun 2ol5 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indones,a Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nonror 3 'fahun 1982 tentang perubahan Bataswilayah Kotamadya Daerah T'ingkat II Tanjungkarang-Telukbetung(T,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 19g2 Nomor 6, 'fambahanLembaran \Tegara Republik Indonesia Nomor 3213);

8. Peratri:'an Pemerrntah l"lornor 24 Tahun l9g3 tentang perubahan NamaKotamadya Daerah 'f ingkat II Tanjungkarang-Telukbetung MenjadiKotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negaia nepriUtitIndonesia Tahun 1983 Nornor 30, Tambahan Lembaran Nefara RepublikIndcnesia hiomor 3254).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OoiNomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 457s);

10. Peraturan Pemenntah Nomor 8 f'ahun 2006 tentang pelaporan Keuangandan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik IndonJsia'fahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 46I9).

ll. Peraturan Pemertntah Nomor 7l lahun 2010 tentang Standar AkuntansiPemerintahan (Lembarax Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2010 Nomorl23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri ].iomor 13 Tahun 2006 tentang pedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah ked"ua kalinyaterakhir denga'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun z0rl;

13, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tanun 2007 tentang pedomanTata cara Pengawasan Atas penyelenggaraan pemerintahan Dae-rah.

14. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2ol3 tentang penerapanStandar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

15. Peraf.rran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor I Tahun 200g tentansUrusan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Norn:r 11 Tahun 2007 tentancPokok-Pokok Pengclolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah drub:hdengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nom6r 07 Tahun l,,i1l

l7 Peraturan Daerah Kota Bandar T amnrrn o \nnrr,r oQ Toh,,- 1ir I 1 ,---- * -

-.I.rlkar

\IE\ILTTSIT{\:PER-ATLRAN \\-.\LIKOTA TENT.\\iJPE\{ERINTAI] KOTA BANDAR L,\MPLNG

SISTE\I AKi \I {\S

BAB IKETINTUAN UNIIIM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lamprrng.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.

3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.

4. Satuan Ke4a Perangkat Daerah, yang seianjutnya disingkat SKPD, adalahperangkat daerah pada Pemenntah Kota Bandar Lampung selaku penggunaanggeran/pengguna barang yang bertanggung j awab kepadaWalikota BandarLampung.

5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkatSKPKD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bandar Lampungselaku pengguna anggaran/pengElna barang yang juga melaksanakanpengelolaan keuangan daerah dan bertanggung jawab kepada WalikotaBandar Lampung.

6. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,pengklasihkasian, pengikhtisaran t.ransaksi dan kejadian keuangan, penyajianI aporan, serta pen gi nterpretas i an atas hasilnya.

7. Anggaran merupakan pedornan tindakan yang akan dilaksanakan pemerintahmeiiputi rens4pa pendapatan, belanja, trarsfer, dan pembiayaan yang diukurdalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secarasistematis untuk satu periode.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanla Daerah adalah rencana keuangan tahunanpemerintahan daerah yang disetujui oleh f)ewan Penvakilan Rakyat Daerah.

9. Apropriasi merupakan anggaran yang disetului DPRD yang merupakanmandat yang diberikan kepacia walikota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.

Aset adalah sumber daya ekononri yang dikuasai danlatau dimiiiki olehpemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaatekonomi dan/atau sosial di masa cepan diha;apkan dapat diperoleh, baik olehpemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang.termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasabagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karenaalaszur sejarah dan budaya.

Aset tetap adalah aset benvujud ya.ng mempunvai masa manfaat lebih dan 1l(dua belas) bulan untuk digunakan. atau dimaksudkan untuk dte-unakan.dalam kegiatan pemerintah atau drmanfaatkan oleh masvarakat umum

12. Basis akrual adalah basrs akuntansi irang mengakui pengaruh transak-qr ca:tperrstrrva lainnva pada saat transaksi cian penstrua itu terad:.ie:::memperhatikan saat ka-s atau setara kas drtenma atau dibavar

10

11.

1+ Belanla aclalah semua pcnreiua:;mengurangr Saldo Anggaranbersarrgkutan ) ang trdak akanpemerintah

Beban aJalah penumnan manfaat ekonomi atau potensr.;asa dalam peno.iepelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluarin araukonsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Dana cadangan adalah dana ya:ng lisisihkan untuk men,Lmpung kebutuhan)'ang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satutahun anggaran.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antaraaset dan kewajiban pemerintah.

18. Entitas Akuntansi adalah unit pernerintahan pengguna anggaran/ penggunabarang dan oleh karenanya w,ajib menyelenggarakan

- akuntansi-dan

menlusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

19. Entitas Pelaporar adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebihentitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturanpeiundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabanberupa laporan keuangan,

20. lnvestasi adalah aset yang dimaksudkan unt,rk memperoleh manfaat ekonomiseperti bunga, dividen. dan royalti, atarr manfaai sosial sehingga dapatmeningkatkan kernampuan pemenntah dalam rangka pelayanair- t<epaaamasyarakat.

2 i . Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapatdigunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

22. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan olehwalikota untuk menampung sel*ruh p"n..io.uun dalrah dan membayarseluruh pengeluaran daerah.

23. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, da,;ar-dasar, konvensi_konvensi,aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitaspelaporan dalam penlusunan dan penyajian lapor-an k"*rrgun.

24. Kemitraan adalah perjanjian antart dua fihak atau lebih yang mempun\ralkomitmen ,urtuk melaksanakan kegratan yang dikendalikan belsama ;;;d.,menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

25. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristrrva masa lalu 'ancpenyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber au, u .rononl,

pemerintah

26. I,np6r* keuangan interim adalah laporan keuangan r,ang diterbrtkarantara dua laporan keuangan tahunan.

27 . Mata uang asing adalah mata uang serain mata uang peraporan enn*-i

15

16

17

- \ {-'.. 1: frll\'3 iJ:'f,: r-:''- :'-'iJj l:'..1"*l'': ll= .-:-'-- -

i.*.ia.rrr.":. l'.-ir:lt r'I'\'-:'::' -- -.r rr rn\ pi-r3

-. 0 \ 1 ctodc ekuus adaiah s uar\r m etof;rt* il'Tl " :i: :'':'-"Tf# jfr#

'" ;":;i";*Lrrtxun harga ttl"l:H;'n'.r,., alas kekavat:::::'t:::lrndisesuaikan A.ngu, ,.,erubahan !1?.rruri (irr.L,srt'r,) yang teqadr sesud

dari badan u'u'hu Penenma ln\

pa,otttl'n a\l/al lnvestasl r,...,,aiihan antar fihak

1 1 lilai rvaiar adarah nlai tukar :::'t1T,1tH:,,lffixri,I,:i.]Jl#];ltar

nt

-. ' ,y'i,ig *J[ur"tun,i clan berkeingnar

,2 pcmbiay am,rfinanc'lng') {i'?1,;':'iX" ffilffiliil;dfl# ffl[

'" r..*i'ri dallaiau pen1'eluaran "]''ol;-tuhun,

u.1t,aun untuk menutup

;;;;;" bersangkutan *i:Lllh i;;.;' dimak

dala'n o*til|,*fl 3;,X;I,',Ti,* un *ru, on

defisit atau r-'- . , ,_ .{^orah vang dlakur sebagat

33 pendapatan-Lo adaiah t:1<,#:'";ll:1|:"#Jl r'"X'*o'ii,**'an dan

" ;;;ilbah elt'u:tas dalam'ltn'

iiilil- dibaYar kembalt

' - fil:"ffiH*t,t1:fffiaxffHli$i:ti[ilf#}rxffi#'?1:i,l',Lt"ungkoil" '^*

*t"iadi tratt pemerint ih' dan tt

oleh Pemerintah'

35 penyusutan adarah uioku'1,J;,1-;:::T"tll,lHl ',*H'H,,ffiI .;::i

}1lt" olflt disusutkan ldcPrectar

bersangkutan'

3 6 p ersediaan adar air r* rryfttf;i3I,U :liiil:fi;:H#;i"*dimaksudkan trr'tuk '*tiffi;",, uniu* dijual

r'u'*g-b*ang Yang dilT:rangtca nt''ili";;u;pada

masvarakat - "-+'rrr t

3? piutang transfer rdln-l* suatu *trtl^,TiffiJil*ffifrHffi:fi1

p"*uuyu"# ..u:ti "ntit's pelaporan lain sebagat

,_;:'::; kumpulan akun sejenis vang ditarnpilkan pada lembar muka

,, ;::;;:: ""; T:*xiri, iE u*#"il?#:iktTJff*if,lkarena kejadian artau tran

aii'o'upllli"'i"g '*., rutin tenadi' dan berao

entitas bersangkutan' , ,- panan uans

40 Rekening Kas u*Yl- Daerah 1larah ::\:XXu.ffiffi S'11'f;i"enrnaar

**#ril*Iirentukan :'{HI'I|#H#^*;;;; pada fank )3:=

daerah dan membaYar

ditetaPkan r r^- ?i :-*"'

I 1 S a 1 donAr ?r; t"j.r"',lTffl' i "-?1,1il"

:$.i il : :'..'^"H : i; : : t :': i ; .'

-1: Se:a:a ias aJalah 1n...sras, ;alo.-tabarkan men-ladr kas :cr1dsrgniftkan.

,^: ^---.i:'^- .. 11--*'* r!:rg!:\ .rgli.:

bebas dari nsrko

44. Sisa Lebih,{Kurang pembiayaan Anggaran (sil-pA,siKpA) adalah selisihlebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penenmaandan pengelueran pembiayaan dalam APBD selama satu period. p.luporrn.

45. Standar Akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAp, adalahprinsip-prinsip akuntansi yang diteiapkan dalirn *.nyurui dan menyajikanlaporan keuangan pemerintah.

46. Srqplus/defisit-LO adalah selisih anara pendapatan-LO dan beban selamasatu periode pelaporan. setelah cliperhitungkan surplus/defisit dari kegiatannon operasional dan po.; luar biasa.

4T Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA danbelanja selama satu periode pelalxrran.

48' Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

49' Transfcr adalah. penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporandarilkepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangon iun danabagi hasil.

kewajibarr suatu entitas pelaporan untuk melakukanentitas Iain sebagai akibat ketentuan perundang-

BAB TI

50. Utang transfer adalahpembayaran kepadaundangan.

MAKSUD DAI{ TTIJUANPasal2

Maksud disusun dan drterbitkannyapengelolaan dan pelaporan keuanganekonomis, efbktif, transparap, dan tepat

Pasal3

Penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota bertu.juan untuk memberikan pedomanpenlusunan laporan. keuangan bagi Pemerintah kotu dalam rangka memenuhpertanggungiawabzur keuangan. Laporan keuangan yang cimaksud harus ilsaiitan sesuardengan Standar Ahuntansi Femeriniah atau_priniip-priniip akuntansi yang diterima unurn.termasuk keten'Luan.vang berlaku bagi SKPd aun .sfpfd dalam melaksanak;'i;;^;;;Prosedur Akuntansi berbasis akrual

Sistem Akuntansi ini adalah untuk mewujudkandi lingkungan Pemerintah Kota yang tertib, .firi.r1waktu.

BAB IiIRUANG LINGKTP

Pasal.{

(l) Sistem Akuntansi Pemerintah Kota disajikan ciengan sistematika sebagar benkut1. Pendahuluan

2. GambaranUmum3. SisternAkuntansi SI(pD4. SistemAlruntansi ppFiD

B.{B n-PENERAPAN STAND,{R AI{TI(TANSI ?E}M RL\TAH

Pasal 5

(i) Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang menjadi acuan dalam Sistem AkuntansiPemerintah Kota adala.h SAP sebagaimana oiatur cialam Peraturan pemerintah Nomor 7lTahun 2010 dan Peraturrn Menten Dalam Negeri Nomor 64'iahun z0l3;

(2) Basis akuntatrsi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota adalah basisakrual, sedangkan untuk pengakuan pendapatan-iRA, belanja dan pembiayaanmenggunakan basis kas.

Pasal6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknispelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Kepulrisan walikota.

BAts VKETENTUAN PENUTUP

Pasal T

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bandar LampungNomor 106 Tahun 2C1? tanggal 18 Cktober 2a12 tentang Sistem AkuniansiPemerintah Kota Bandar Lampung dinyatakan tidak berlaku lagr.

Pasal S

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung

padatanggal 8O lrr,OAgf Fo)S-

WALIKOTA RANDAR LAMPUNG,

Gap/DTO

HERMAN HNDiundangkan di Bandar Lampungpadatanggat &t &rn;air porC

SEKRE-IARIS DAERAFI KCTA BA]JI].^,R i Alztpl_iriG

Cap'Dto