WAKIL PRESIDEN - PENUGASAN KEPPRES NO. 1 TAHUN …jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/Keppres-20091.pdf · UU No. 26 Tahun 2007, untuk itu, perlu ditetapkan Keppres tentang

WAKIL PRESIDEN - PENUGASAN KEPPRES NO. 1 TAHUN 2009 2009 KEPPRES TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kerja Presiden ke Thailand

dalam rangka menghadiri KTT ASEAN ke-14 pada tanggal 27 Februari 2009 sampai dengan tanggal 1 Maret 2009, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wapres melaksanakan tugas sehari-hari Presiden.

- Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945; dan Keppres No. 8 Tahun 2000.

- Keputusan Presiden ini mengatur tentang penugasan Wapres untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keppres No.8 Tahun 2000.

STATUS : - Mulai berlaku pada pada tanggal ditetapkan.

– Ditetapkan pada tanggal 26 Februari 2009.

PENYELENGGARAAN SAIL BUNAKEN TAHUN 2009 KEPPRES NO. 2 TAHUN 2009 2009 KEPPRES TENTANG PENYELENGGARAAN SAIL BUNAKEN TAHUN 2009 ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun Ke-64 Kemerdekaan

Republik Indonesia dan meningkatkan citra Indonesia sebagai negara maritim dengan kekayaan alam dan budaya yang dimilikinya, perlu menyelenggarakan kegiatan Sail Bunaken yang akan dilaksanakan di Kota Manado dan Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara pada bulan Agustus Tahun 2009, untuk itu, dipandang perlu membentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Bunaken Tahun 2009.

- Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Keputusan Presiden ini memutuskan : Pembentukan Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Bunaken Tahun 2009, yang berkedudukan di Ibukota Negara RI, yang memiliki tugas : (a) menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Sail Bunaken Tahun 2009; dan (b) menyusun dan menyiapkan rencana anggaran penyelenggaraan kegiatan Sail Bunaken 2009.


– Ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2009. CATATAN : -

KOMITE - PERUBAHAN KEPPRES NO. 3 TAHUN 2009 2009 KEPPRES TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN ABSTRAK : - Bahwa untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas Komite Standar Akuntasi

Pemerintahan, dipandang perlu mengubah Keppres No.84 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No.2 Tahun 2005.

- Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; Keppres No. 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No.72 Tahun 2004 dan Keppres No. 84 Tahun 2004.

- Keputusan Presiden ini mengatur tentang : perubahan ketentuan Pasal 3 ayat (2), dan perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Keppres No. 84 Tahun 2004.


– Ditetapkan pada tanggal 2 Maret 2009.

BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL KEPPRES NO. 4 TAHUN 2009 2009 KEPPRES TENTANG BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL ABSTRAK : - Bahwa penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan penataan

ruang yang melibatkan peran berbagai sektor terkait memerlukan keterpaduan dan keserasian penanganan dalam satu wadah koordinasi nasional. Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional sebagai wadah koordinasi penataan ruang nasional yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 62 Tahun 2000 tidak sesuai lagi dengan ketentuan UU No. 26 Tahun 2007, untuk itu, perlu ditetapkan Keppres tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.

- Dasar hukum : 1. Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UU No. 6 Tahun 1960; 3. UU No. 5 Tahun 1990; 4. UU No. 12 Tahun 1992; 5. UU No. 23 Tahun 1997; 6. UU No. 41 Tahun 1999; 7. UU No. 3 Tahun 2002; 8. UU No. 25 Tahun 2004; 9. UU No. 32 Tahun 2004; 10. UU No. 26 Tahun 2007; 11. UU No. 27 Tahun 2007; 12. PP No. 26 Tahun 2008.

- Keputusan Presiden ini memutuskan : Menetapkan hari Kamis, tanggal 9 April 2009, sebagai hari libur nasional untuk pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau hari dan tanggal lain yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk pemilihan umum lanjutan dan/atau susulan.


– Ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2009. CATATAN : -

DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL - PERUBAHAN KEPPRES NO. 5 TAHUN 2009 2009 KEPPRES TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan adanya pengunduran diri Anggota Dewan Teknologi

Informasi dan Komunikasi Nasional dan penambahan keanggotan serta dalam rangka menjaga kelancaran pelaksanaan tugas Dewan, dipandang perlu untuk menetapkan kembali keanggotaan Dewan ini.

- Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 dan Keppres No. 20 Tahun 2006.

- Keputusan Presiden ini mengatur tentang : perubahan ketentuan Diktum Kedua huruf a angka 1 dan angka 2 Keppres No. 20 Tahun 2006.


– Ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2009.

DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL - PEMBENTUKAN KEPPRES NO. 6 TAHUN 2009 2009 KEPPRES TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Perpres No. 12 Tahun 2008

tentang Dewan Sumber Daya Air, perlu menetapkan Keppres tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional.

- Dasar hukum : 1. Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UU No. 7 Tahun 2004; 3. Perpres No. 9 Tahun 2005; 4. Perpres No. 10 Tahun 2005; 5. Perpres No. 12 Tahun 2008.

- Keputusan Presiden ini memutuskan : Bab I : Pembentukan dan Kedudukan; Bab II : Organisasi; Bab III : Ketentuan Penutup.


– Ditetapkan pada tanggal 22 April 2009.

– Dengan Berlakunya Keppres ini, Keppres No. 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 83 Tahun 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : -

LIBUR NASIONAL - PENETAPAN KEPPRES NO. 7 TAHUN 2009 2009 KEPPRES TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2009 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu

Anggota DPR, DPD, dan DPRD, ditetapkan bahwa hari pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan sehingga berdasarkan Peraturan KPU No.9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No.20 Tahun 2008, tanggal 9 April 2009 yang merupakan hari dan tanggal pemungutan suara diliburkan.

- Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 dan UU No.10 Tahun 2008.

- Keputusan Presiden ini mengatur tentang : Penetapan hari Kamis tanggal 9 April 2009 sebagai hari libur nasional untuk pemungutan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, atau hari dan tanggal lain yang ditetapkan oleh KPU untuk pemilu lanjutan dan/atau susulan.


– Ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2009. CATATAN : - Penetapan libur nasional oleh Presiden diharapkan bisa memberikan dampak positif

terhadap pelaksanaan pemungutan suara sebab banyak kalangan dunia usaha yang mempertanyakan status hari pemungutan suara, apakah akan diliburkan atau tidak.

- Penetapan hari pemungutan sebagai hari libur nasional sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan “Pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan”.

PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN KEPPRES NO. 8 TAHUN 2009 2009 KEPPRES TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kerja Presiden ke London,

Inggris, dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G-20, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut.


- Keputusan Presiden ini mengatur tentang : Penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keppres No. 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan Kunjungan Kerja ke London, Inggris, dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G-20 pada tanggal 30 Maret 2009 sampai dengan tanggal 3 April 2009 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.


– Ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2009. CATATAN :

PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN KEPPRES NO. 9 TAHUN 2009 2009 KEPPRES TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kerja Presiden ke Pattaya,

Thailand, dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut.


- Keputusan Presiden ini mengatur tentang : Penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keppres No. 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan Kunjungan Kerja ke Pattaya, Thailand, dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN pada tanggal 11 April 2009 sampai dengan tanggal 12 April 2009 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.


– Ditetapkan pada tanggal 10 April 2009. CATATAN :

PERMOHONAN EKSTRADISI - PENGABULAN KEPPRES NO. 10 TAHUN 2009 2009 KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGABULAN PERMOHONAN EKSTRADISI PEMERINTAH AUSTRALIA ATAS NAMA HADI AHMADI. ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan kerja sama yang efektif dalam

memberantas kejahatan, diperlukan langkah-langkah hukum untuk menyerahkan seseorang yang disangka telah melakukan suatu kejahatan yang terjadi diluar wilayah Nagara Kesatua Republik Indonesia, kedalam yurisdiksi wilayah Negara yang meminta penyerahan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Sehubungan dengan adanya permohonan ekstradisi yang diajukan oleh Pemerintah Australia kepada Pemerintah Republik Indonesia atas nama Hadi Ahmadi alias Abu Hassan alias Abu Hassan alias Abu Hadi alias Sayyed Hassan alias Hadi Ali alias Hadi Putih alias Hadi Puti alias Hadi Abu Hassan alias Hadi Ahmadi Irani alias Hadi Ali Asghar El-Ahmadi, Warga Negara Iran dan Irak. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 02/Pid.C/2008/PN.Jkt-sel tanggal 26 September 2008, maka dipandang cukup alas an untuk mengabulkan permohonan ekstradisi tersebut.

- Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 1 Tahun 1979;

UU No. 8 Tahun 1994. - Keputusan Presiden ini mengatur tentang :

Pengabulan permohonan ekstradisi Pemerintah Australia atas nama Hadi Ahmadi alias Abu Hassan alias Abu Hassan alias Abu Hadi alias Sayyed Hassan alias Hadi Ali alias Hadi Putih alias Hadi Puti alias Hadi Abu Hassan alias Hadi Ahmadi Irani alias Hadi Ali Asghar El-Ahmadi, Warga Negara Iran dan Irak yang dituduh melakukan tindak pidana penyelundupan manusia ke dalam wilayah yurisdiksi Negara Australia.

STATUS : - Mulai berlaku pada pada tanggal ditetapkan. - Ditetapkan pada tanggal 20 April 2009.

DEWAN ENERGI NASIONAL KEPPRES NO. 11 TAHUN 2009 2009 KEPPRES SELAKU DEWAN ENERGI NASIONAL TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Ayat (3) UU No. 30 Tahun 2007

tentang Energi dan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Perpres No. 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional dipandang perlu menetapkan Keppres selaku Ketua Dewan Energi Nasional tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

- Dasar hukum : 6. Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 7. UU No. 30 Tahun 2007; 8. Perpres No. 26 Tahun 2008.

- Keputusan Presiden ini memutuskan : Bab I : Ketentuan Umum; Bab II : Organisasi; Bab III : Eselonisasi, Pengangkatan, dan Pemberhentian; Bab IV : Tata Kerja; Bab V : Ketentuan Lain-lain; Bab VI : Ketentuan Penutup.


– Ditetapkan pada tanggal 22 April 2009. CATATAN : -

PANITIA NASIONAL - PERUBAHAN KEPPRES NO.12 TAHUN 2009 2009 KEPPRES TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PANITIA NASIONAL PENGANGKATAN DAN PEMANFAATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mempercepat proses pemanfaatan Benda Berharga Asal

Muatan Kapal yang Tenggelam untuk kepentingan sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi perlu memperjelas status Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam sehingga perlu dilakukan perubahan atas Keppres mengenai Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam.

- Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1985; UU No.5 Tahun 1992; UU No.6 Tahun 1996; UU No.1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.17 Tahun 2008; UU No.10 Tahun 1993; PP No.6 Tahun 2006; dan Keppres No.19 Tahun 2007.

- Keputusan Presiden ini mengatur tentang : Perubahan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (2) Keppres No.19 Tahun 2007.


– Ditetapkan pada tanggal 22 April 2009.

BMN - PERUBAHAN KEPPRES NO. 13 TAHUN 2009 2009 KEPPRES TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG TIM PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka inventarisasi, optimalisasi pemanfaatan, dan pengamanan

barang milik negara di kementerian/lembaga yang belum selesai seluruhnya sampai dengan berakhirnya masa tugas, maka dilakukan perpanjangan tugas dan penambahan keanggotaan tim sehingga dipandang perlu melakukan perubahan atas Keppres No. 17 Tahun 2007.

- Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; dan Keppres No. 17 Tahun 2007.

- Keputusan Presiden ini mengatur tentang : perubahan ketentuan diktum pertama mengenai susunan keanggotaan tim, perubahan ketentuan diktum ketiga tentang Satuan Tugas, dan ketentuan diktum kedelapan mengenai masa kerja tim.


– Ditetapkan pada tanggal 25 Mei 2009.

PENUGASAN KEPPRES NO. 14 TAHUN 2009 2009 KEPPRES TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kerja Presiden ke Jeju Island,

Republik Korea dalam rangka menghadiri The ASEAN-Republic of Korea Commemorative Summit, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut.

- Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945; dan Keppres No.8 Tahun 2000.

- Keputusan Presiden ini mengatur tentang : Penugasan Wapres untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keppres No. 8 Tahun 2000, pada tanggal 31 Mei 2009 sampai dengan 2 Juni 2009 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.


– Ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2009.

PEMBENTUKAN - PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 15 TAHUN 2009

PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI, KEJAKSAAN NEGERI ANDOLO, KEJAKSAAN NEGERI SEI RAMPAH, KEJAKSAAN NEGERI PASANGKAYU, KEJAKSAAN NEGERI PASARWAJO, DAN KEJAKSAAN NEGERI OELAMASI ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden. Dan dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara di bidang penuntutan guna mewujudkan kepastian, ketertiban, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, perlu membentuk beberapa kejaksaan negeri yakni Kejaksanaan Negeri Kabupaten Kediri, Kejaksaan Negeri Andolo, Kejaksaan Negeri Sei Rampah, Kejaksaan Negeri Pasangkayu, Kejaksaan Negeri Pasarwajo, dan Kejaksaan Negeri Oelamasi.

‐ Dasar hukum: Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Undang-undang No. 12 tahun tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur; Undang-undang 4 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Buton dari Wilayah Kota Bau-Bau ke Pasarwajo di Wilayah Kabupaten Buton; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang dari Wilayah Kota Kupang ke Wilayah Oelamasi Kabupaten Kupang; Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

‐ Keputusan Presiden ini mengatur tentang: Pembentukan kejaksaan negeri kabupaten kediri, kejaksaan negeri andolo, kejaksaan negeri sei rampah, kejaksaan negeri pasangkayu, kejaksaan negeri pasarwajo, dan kejaksaan negeri oelamasi.

STATUS : - Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ‐ Ditetapkan pada tanggal 11 Juni 2009

CATATAN : Keputusan Presiden ini berisi tentang Pembentukan kejaksaan negeri kabupaten kediri, kejaksaan negeri andolo, kejaksaan negeri sei rampah, kejaksaan negeri pasangkayu, kejaksaan negeri pasarwajo, dan kejaksaan negeri oelamasi. Pembentukan Kejaksaan Negeri pada beberapa kabupaten tersebut melingkupi wilayah:

a. Daerah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten meliputi wilayah Kabupaten Kediri. b. Daerah hukum Kejaksaan Negeri Andolo meliputi wilayah Kabupaten Konawe Selatan.

c. Daerah hukum Kejaksaan Negeri Pasangkayu meliputi wilayah Kabupaten Mamuju Utara.

d. Daerah hukum Kejaksaan Negeri Sei Rampah meliputi wilayah Kabupaten Sedang Bagadai.

e. Daerah hukum Kejaksaan Negeri Pasarwajo meliputi wilayah Kabupaten Buton. f. Daerah hukum Kejaksaan Negeri Oelamasi meliputi wilayah Kabupaten Kupang.

EKSTRADISI – PERMOHONAN EKSTRADISI KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 16 TAHUN 2009 KEPUTUSAN PRESIDEN MENETAPKAN MENGABULKAN PERMOHONAN EKSTRADISI DARI PEMERINTAH PERANCIS ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan kerja sama yang efektif dalam memberantas kejahatan,

diperlukan langkah-langkah hukum untuk menyerahkan seseorang yang disangka telah melakukan suatu kejahatan yang terjadi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kedalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Terkait hal tersebut Pemerintah Perancis sesuai ketentuan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, mengajukan permohonan ekstradisi kepada Pemerintah Republik Indonesia atas nama Christian Burger, Warga Negara Swiss dan Perancis, berdasarkan hubungan baik. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Perancis belum memiliki perjanjian ekstradisi, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi menyatakan bahwa dalam hal belum terdapat perjanjian, ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya

‐ Dasar hukum: Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

‐ Keputusan Presiden ini menetapkan: Mengabulkan permohonan ekstradisi yang di ajukan Pemerintah Perancis atas nama Christian Burger, Warga Negara Swiss dan Perancis yang merupakan terpidana kasus pencabulan anak di bawah umur dalam wilayah yuridiksi Negara Perancis.

STATUS : - Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ‐ Ditetapkan pada tanggal 19 Juni 2009

CATATAN : Pengabulan ekstradisi yang di ajukan Pemerintah Perancis atas nama Christian Burger, Warga Negara Swiss dan Perancis yang merupakan terpidana kasus pencabulan anak di bawah umur dalam wilayah yuridiksi Negara Perancis. Pelaksaan keputusan presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

HARI LIBUR NASIONAL - PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN - PENETAPAN KEPPRES NO. 17 TAHUN 2009 2009 KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL. ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 10

Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 45 Tahun 2009, telah menetapkan hari Rabu, tanggal 8 Juli 2009 sebagai hari dan tanggal pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentanh Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, ditetapkan bahwa pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan. Oleh karana itu, maka dipandang perlu untuk menetapkan hari pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Sebagai Hari Libur Nasional dengan Keputusan Presiden.

- Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 42 Tahun

2008. - Keputusan Presiden ini mengatur tentang :

Penetapan hari Rabu, tanggal 8 Juli 2009 sebagai hari libur nasional dalam rangka pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden atau hari dan tanggal lain yang ditetapkan oleh KPU untuk Pemilu lanjutan dan/atau susulan.

STATUS : - Mulai berlaku pada pada tanggal ditetapkan. - Ditetapkan pada tanggal 3 Juli 2009.

EKSTRADISI – PERMOHONAN EKSTRADISI KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 18 TAHUN 2009 KEPUTUSAN PRESIDEN MENETAPKAN MENGABULKAN PERMOHONAN EKSTRADISI DARI PEMERINTAH AUSTRALIA ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan kerja sama yang efektif dalam memberantas kejahatan,

diperlukan langkah-langkah hukum untuk menyerahkan seseorang yang disangka telah melakukan suatu kejahatan yang terjadi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kedalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Pemerintah Australia sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia, mengajukan permohonan ekstradisi kepada Pemerintah Republik Indonesia atas nama Paul Francis Callahan, Warga Negara Australia.

‐ Dasar hukum: Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia.

‐ Keputusan Presiden ini menetapkan: Mengabulkan permohonan ekstradisi yang di ajukan Pemerintah Perancis atas nama Christian Burger, Warga Negara Swiss dan Perancis yang merupakan terpidana kasus pencabulan anak di bawah umur dalam wilayah yuridiksi Negara Perancis.

STATUS : - Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ‐ Ditetapkan pada tanggal 19 Juli 2009

CATATAN : Pengabulan ekstradisi yang di ajukan Pemerintah Australia atas nama Paul Francis Callahan, Warga Australia yang dituduh melakukan tindak pencabulan berat terhadap anak di bawah umur 16 tahun dalam wilayah yuridiksi Negara Australia. Pelaksaan keputusan presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMBENTUKAN - PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 20 TAHUN 2009

PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI, PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU, PENGADILAN NEGERI ANDOLO DAN PENGADILAN NEGERI PASARWAJO ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan

pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, perlu membentuk Pengadilan Negeri Oelamasi, Pengadilan Negeri Pasangkayu, Pengadilan Negeri Andoolo, dan Pengadilan Negeri Pasarwajo. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Pengadilan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden.

‐ Dasar hukum: Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;.

‐ Keputusan Presiden ini mengatur tentang: Pembentukan pengadilan negeri oelamasi, pengadilan negeri pasangkayu, pengadilan negeri andolo dan pengadilan negeri pasarwajo.


CATATAN : Keputusan Presiden ini berisi tentang Pembentukan pengadilan negeri oelamasi, pengadilan negeri pasangkayu, pengadilan negeri andolo dan pengadilan negeri pasarwajo. Pembentukan Pengadilan Negeri pada beberapa kabupaten tersebut melingkupi wilayah:

a. Daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten meliputi wilayah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

b. Daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu meliputi wilayah Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat.

c. Daerah hukum Pengadilan Negeri Andolo meliputi wilayah Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara.

d. Daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo meliputi wilayah Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara.

PEMBENTUKAN - PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 21 TAHUN 2009

PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI NGABANG ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan

pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, perlu membentuk Pengadilan Negeri Ngabang. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Pengadilan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden.

‐ Dasar hukum: Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;.

‐ Keputusan Presiden ini mengatur tentang: Pembentukan Pengadilan Negeri Ngabang.


CATATAN : Keputusan Presiden ini berisi tentang Pembentukan pengadilan negeri Ngabang. Daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang meliputi wilayah Kabupaten Lnadak, Provinsi Kalimantan Barat.

PENGESAHAN – PENGESAHAN ANGGARAN DASAR KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 24 TAHUN 2009 PENGESAHAN ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan peranan Gerakan Pramuka diperlukan Anggaran

Dasar yang mencerminkan aspirasi, visi, dan misi seluruh Gerakan Pramuka Indonesia, sehingga secara efektif dapat dijadikan landasan kerja Gerakan Pramuka Indonesia; untuk mewujudkan sebagaimana tersebut di atas telah dilaksanakan penyempurnaan atas Anggaran Dasar Gerakan Pramuka melalui pembahasan dalam Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka yang berlangsung dari tanggal 15 sampai dengan 18 Desember 2008 di Cibubur, Jakarta. Oleh karena itu dipandang perlu mengesahkan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka yang dihasilkan dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka pada tanggal 15 sampai dengan 18 Desember 2008 di Cibubur, Jakarta, dengan Keputusan Presiden;

‐ Dasar hukum: Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

‐ Keputusan Presiden ini mengatur tentang: Pengesahan Anggaran Dasar Pramuka.

STATUS : - Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ‐ Ditetapkan pada tanggal 29 Agustus 2009

CATATAN : Keputusan Presiden ini mengenai pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, dan juga mengatur mengenai Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Gerakan Pramuka.

EKSTRADISI – PERMOHONAN EKSTRADISI KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 25 TAHUN 2009 KEPUTUSAN PRESIDEN MENGABULKAN PERMOHONAN EKSTRADISI DARI PEMERINTAH REPUBLIK KOREA ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan kerja sama yang efektif dalam memberantas kejahatan,

diperlukan langkah-langkah hukum untuk menyerahkan seseorang yang disangka telah melakukan suatu kejahatan yang terjadi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kedalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Pemerintah Republik Korea sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea, mengajukan permohonan ekstradisi kepada Pemerintah Republik Indonesia atas nama Paik Bo Hyun, Warga Negara Republik Korea.

‐ Dasar hukum: Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Undang-undang 42 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea.

‐ Keputusan Presiden ini menetapkan: Mengabulkan permohonan ekstradisi yang di ajukan Pemerintah Republik Korea atas nama Paik Bo Hyun, Warga Negara Republik Korea yang dituduh melakukan kejahatan ekonomi khusus dan penipuan dalam wilayah yuridiksi Negara Republik Korea.

STATUS : - Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ‐ Ditetapkan pada tanggal 16 September 2009

CATATAN : Pengabulan ekstradisi yang di ajukan Pemerintah Republik Korea atas nama Paik Bo Hyun, Warga Republik Korea yang dituduh melakukan kejahatan ekonomi khusus dan penipuan dalam wilayah yuridiksi Negara Republik Korea. Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM.

.

PENUGASAN – PENUGASAN WAKIL PRESIDEN KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 26 TAHUN 2009 KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kerja Presiden ke Amerika Serikat

dalam rangka menghadiri KTT G-20 di Pittsburgh, pada tanggal 23 sampai dengan 29 September 2009 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut

‐ Dasar hukum: Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Presiden Berada di Luar Negeri.

‐ Keputusan Presiden ini mengatur tentang: Penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama Presiden melakukan kunjungan KTT G-20 di pada tanggal 23 sampai dengan 29 September 2009 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.


CATATAN : Penugasan wakil presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama Presiden berada di Luar Negeri dimaksudkan agar pelaksanaan pemerintahan terkait tugas presiden sehari-hari tetap berjalan selama Presiden dalam kondisi berhalangan sementara. Tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

b. memimpin sidang kabinet; c. memberi pengarahan pelaksanaan kebijakan pada para Menteri; d. melakukan koordinasi dengan Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara; e. menerima tamu negara; f. melantik Duta Besar dan Berkuasan Penuh Republik Indonesia dan menerima surat

kepercayaan dari Duta Besar pemerintah negara asing; g. tugas pemerintah sehari-hari lainnya; h. tugas pemerintahan sehari-hari lainnya.

PEMBENTUKAN – PEMBENTUKAN TIM REKOMENDASI KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 27 TAHUN 2009 KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM TIM UNTUK MEREKOMENDASIKAN CALON ANGGOTA SEMENTARA PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MASA JABATAN TAHUN 2007-2011 ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mengangkat Calon Anggota Sementara Pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksanaan dari Pasal 33A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka di bentuk Tim Untuk Merekomendasikan Calon Anggota Sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan korupsi Masa Jabatan 2007-2011

‐ Dasar hukum: Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

‐ Keputusan Presiden ini mengatur tentang: Pembentukan Tim untuk merekomendasikan Calon Anggota Sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2007-2011.


CATATAN : Keputusan Presiden ini memutuskan mengenai Pembentukan Tim untuk merekomendasikan Calon Anggota Sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2007-2011. Dalam Keputusan ini juga ditetapkan sekaligus susuan keanggotaan Tim dan masa tugas dari Tim.

PEMBENTUKAN – PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 28 TAHUN 2009 KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA OMBUDSMAN ABSTRAK : - bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008

tentang Ombudsman Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia.

‐ Dasar hukum: Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

‐ Keputusan Presiden ini mengatur tentang: Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia.

STATUS : - Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ‐ Ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2009

CATATAN : Keputusan Presiden ini memutuskan mengenai Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia. Dalam Keputusan ini ditetapkan antara lain susunan keanggotaan Panitia Seleksi, tugas dari Panitia Seleksi tersebut dan anggaran untuk pelaksanaan tugas Panitia Seleksi .

PEMBENTUKAN – TIM PENILAIAN KESEHATAN CALON MENTERI KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 29 TAHUN 2009 KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM PENILAIAN KESEHATAN CALON MENTERI UNTUK PEMERINTAHAN TAHUN 2009-2014 ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, salah satu persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Menteri harus sehat jasmani dan rohani, maka dari itu dibentuk Tim Penilaian Kesehatan Calon Menteri untuk Pemerintahan Tahun 2009-2014;

‐ Dasar hukum: Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara.

‐ Keputusan Presiden ini mengatur tentang: Pembentukan Tim Penilaian Kesehatan Calon Menteri Untuk Pemerintahan Tahun 2009-2014.


CATATAN : Keputusan Presiden ini memutuskan mengenai Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia. Dalam Keputusan ini ditetapkan antara lain susunan keanggotaan Tim Penilaian Kesehatan, anggaran untuk pelaksanaan tugas Panitia Seleksi dan masa kerja Tim Penilaian Kesehatan.

PENUGASAN – PENUGASAN WAKIL PRESIDEN KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 30 TAHUN 2009 KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kerja Presiden dalam rangka

menghadiri 15th ASEAN Summit and Related Summits di Cha-am Hua Hin, Thailand, pada tanggal tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2009, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut


‐ Keputusan Presiden ini mengatur tentang: Penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama Presiden melakukan kunjungan kerja untuk menghadiri 15th ASEAN Summit and Related Summits di Cha-am Hua Hin, Thailand, pada tanggal tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2009 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.


CATATAN : Penugasan wakil presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama Presiden berada di Luar Negeri dimaksudkan agar pelaksanaan pemerintahan terkait tugas presiden sehari-hari tetap berjalan selama Presiden dalam kondisi berhalangan sementara. Tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

a. memimpin sidang kabinet; b. memberi pengarahan pelaksanaan kebijakan pada para Menteri; c. melakukan koordinasi dengan Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara; d. menerima tamu negara; e. melantik Duta Besar dan Berkuasan Penuh Republik Indonesia dan menerima surat

kepercayaan dari Duta Besar pemerintah negara asing; f. tugas pemerintah sehari-hari lainnya; g. tugas pemerintahan sehari-hari lainnya.

PEMBENTUKAN – TIM PENILAIAN KESEHATAN CALON MENTERI KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 31 TAHUN 2009 KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM INDEPENDEN VERIFIKASI FAKTA DAN PROSES HUKUM ATAS KASUS SDR. CHANDRA M. HAMZAH DAN SDR. BIBIT SAMAD RIANTO ABSTRAK : - bahwa proses hukum terhadap Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto,

telah menimbulkan kesan dan kecurigaan yang meluas di masyarakat bahwa telah terjadi upaya untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi;

‐ Dasar hukum: Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

‐ Keputusan Presiden ini mengatur tentang: Pembentukan tim independen verifikasi fakta dan proses hukum atas kasus sdr. chandra m. hamzah dan sdr. bibit samad rianto.

STATUS : - Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ‐ Ditetapkan pada tanggal 2 November 2009

CATATAN : Keputusan Presiden ini memutuskan mengenai Pembentukan tim independen verifikasi fakta dan proses hukum atas kasus sdr. chandra m. hamzah dan sdr. bibit samad rianto. Dalam Keputusan ini ditetapkan antara lain susunan keanggotaan Tim independen verifikasi fakta dan Proses Hukum, anggaran untuk pelaksanaan tugas Tim independen verifikasi fakta dan Proses Hukum.

PENUGASAN – PENUGASAN WAKIL PRESIDEN KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 32 TAHUN 2009 KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kerja Presiden ke ke Malaysia dan

kunjungan kerja ke Singapura dalam rangka menghadiri 17th APEC Economic Leader’s Meeting pada tanggal 11 sampai dengan 16 November 2009, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut.

‐ Dasar hukum: Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

‐ Keputusan Presiden ini mengatur tentang: Penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama Presiden melakukan kunjungan kerja menghadiri 17th APEC Economic Leader’s Meeting pada tanggal 11 sampai dengan 16 November 2009 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.


CATATAN : melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama Presiden berada di Luar Negeri dimaksudkan

agar pelaksanaan pemerintahan terkait tugas presiden sehari-hari tetap berjalan selama Presiden dalam kondisi berhalangan sementara. Tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:



PENETAPAN – PENETAPAN HARI BATIK KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 33 TAHUN 2009 KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI BATIK NASIONAL ABSTRAK : - Bahwa pengukuhan United Nations Educational Scientific Cultural Organization

(UNESCO) terhadap batik Indonesia ke dalam Daftar Representatif Budaya Takbenda warisan manusia merupakan pengakuan internasional terhadap mata budaya Indonesia. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pengembangan batik Indonesia, dipandang perlu menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional dengan Keputusan Presiden.


‐ Keputusan Presiden ini mengatur tentang: Penetapan Tanggal 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional.


CATATAN : Dalam keputusan presiden ini ditetapkan bahwa tanggal 2 Oktober merupakan Hari Batik

Nasional dan ditetapkan juga bahwa Hari Batik Nasional bukan merupakan hari libur.

PENUGASAN – PENUGASAN WAKIL PRESIDEN KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 34 TAHUN 2009 KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan pelaksanaan rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden ke

Belgia, Perancis, Jerman, Polandia pada tanggal 13 sampai dengan 17 Desember 2009 dan kunjungan kerja ke Denmark dalam rangka menghadiri Conference of the Parties/-COP-15 UNFCCC Summit pada tanggal 17 sampai dengan 20 Desember 2009, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut.

‐ Dasar hukum: Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri.

‐ Keputusan Presiden ini mengatur tentang: Penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama Presiden melakukan kunjungan kenegaraan ke Belgia, Perancis, Jerman, Polandia pada tanggal 13 sampai dengan 17 Desember 2009 dan kunjungan kerja ke Denmark dalam rangka menghadiri Conference of the Parties/-COP-15 UNFCCC Summit pada tanggal 17 sampai dengan 20 Desember 2009 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.


CATATAN : melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama Presiden berada di Luar Negeri dimaksudkan

agar pelaksanaan pemerintahan terkait tugas presiden sehari-hari tetap berjalan selama Presiden dalam kondisi berhalangan sementara. Tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:



PEMBENTUKAN – TIM PANITIA NASIONAL KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 35 TAHUN 2009 KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN SAIL BANDA TAHUN 2010 ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke-65 Kemerdekaan Republik

Indonesia dan meningkatkan citra Indonesia sebagai negara maritim dengan kekayaan alam dan budaya yang dimilikinya, perlu menyelenggarakan kegiatan Sail Banda yang akan dilaksanakan di Banda Neira, Ambon, Tiakur, dan wilayah lain di Provinsi Maluku pada bulan Juli – Agustus Tahun 2010. Maka dari itu dibentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Banda Tahun 2010.

‐ Dasar hukum: Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

‐ Keputusan Presiden ini mengatur tentang: Pembentukan tim panitia nasional penyelenggaraan sail banda tahun 2010

STATUS : - Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ‐ Ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2009

CATATAN : Keputusan Presiden ini memutuskan mengenai Pembentukan tim panitia nasional penyelenggaraan sail banda tahun 2010. Dalam Keputusan ini ditetapkan antara lain penjabaran tugas Panitia Nasional Sail Banda 2010 dan susunan keanggotaan Panitian Nasional Sail Banda 2010 termasuk susunan keanggotaan dari panitia penyelenggara yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Nasional Sail Banda 2010. Pembiayaan bagi pelaksanaan tugas Panitia Nasional Sail Banda 2010 dibebankan pada APBN, APBD dan Dana dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMBENTUKAN – TIM NASIONAL PERSIAPAN PEMBANGUNAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 36 TAHUN 2009 KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM NASIONAL PERSIAPAN PEMBANGUNAN JEMBATAN SELAT SUNDA ABSTRAK : - bahwa untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan integrasi perekonomian

Jawa dan Sumatera perlu segera dilakukan pembangunan jembatan penghubung Jawa-Sumatera di Selat Sunda. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan jembatan di Selat Sunda dan pengembangan kawasan di sekitar Selat Sunda, diperlukan persiapan rencana tata ruang, rencana pendanaan dan pembiayaan, rencana bentuk kelembagaan yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam perencanaan pembangunan jembatan selat Sunda dan pengembangan wilayah di sekitar Selat Sunda. Maka dari itu perlu untuk dikeluarkan Keputusan Presiden mengenai Tim Nasional Persiapan Pembangunan Selat Sunda.

‐ Dasar hukum: Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang WIlayah.

‐ Keputusan Presiden ini mengatur tentang: Pembentukan tim nasional persiapan pembangunan jembatan selat sunda.


CATATAN : Keputusan Presiden ini memutuskan mengenai Pembentukan tim nasional persiapan pembangunan jembatan selat sunda. Dalam Keputusan ini ditetapkan antara lain susunan keanggotaan Tim nasional persiapan, penjabaran tugas dari tim nasional dan sumber pembiayaan pelaksanaan tuas Tim Nasional.

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 37 TAHUN 2009 KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM ABSTRAK : - bahwa untuk lebih mempercepat pemberantasan mafia hukum, maka dibentuk Satuan

Tugas Pemberantasan Mafia Hukum; ‐ Dasar hukum:

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

‐ Keputusan Presiden ini mengatur tentang: Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas)


CATATAN : Keputusan Presiden ini memutuskan mengenai Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas). Dalam Keputusan ini ditetapkan antara lain kewenangan satgas dalam menjalankan tugasnya, sumber pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satgas dan susunan keanggotaan Satgas.

PERUBAHAN – PERUBAHAN KEPUTUSAN PRSIDEN KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 38 TAHUN 2009 KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KIMUNIKASI NASIONAL ABSTRAK : - bahwa dengan telah terbentuknya Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009 – 2014,

perlu menyesuaikan susunan keanggotaan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional; bahwa program teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional masih dalam proses penyelesaian, maka masa kerja Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional diperpanjang melalui keputusan presiden ini;

‐ Dasar hukum: Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2009.

‐ Keputusan Presiden ini mengatur tentang: Perubahan kedua atas keputusan presiden nomor 20 tahun 2006 tentang dewan teknologi informasi dan komunikasi nasional.


CATATAN : Keputusan Presiden ini memutuskan mengenai perubahan susunan keanggotaan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional dan perubahan mengenai masa kerja Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.

WAKIL PRESIDEN - PENUGASAN KEPPRES NO. 1 TAHUN …jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/Keppres-20091.pdf · UU No. 26 Tahun 2007, untuk itu, perlu ditetapkan Keppres tentang

Documents